Article Reference
stringclasses 11
values | Article ID
int64 319M
397M
| Title
stringlengths 7
218
| Content
stringlengths 18
13k
| Date
stringlengths 19
19
| Article Media
stringclasses 5
values | Article Submedia
stringclasses 309
values | Journalist
stringlengths 1
207
⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PII | 392,219,569 | Ciputra Vs Otorita Buka-bukaan Soal KPBU Rusun ASN IKN yang Tak Kunjung Dibangun | ['NUSANTARA, KOMPAS.com -\xa0Proyek rumah susun (rusun) atau apartemen untuk ASN dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di Ibu Kota Nusantara (IKN) tak kunjung dimulai konstruksinya.', 'Padahal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan rusun ASN skema KPBU ini\xa0terbangun dan siap huni pada tahun 2024 ini.', 'Selain itu, di berbagai kesempatan, Otorita IKN (OIKN) juga selalu menggadang-gadang bahwa pembangunan rusun unsolicited\xa0ini menarik minat para raksasa properti.', 'Salah satunya adalah PT Ciputra Development Tbk yang baru saja meraup\xa0marketing sales Rp 10,2 triliun dan mencatat kapitalisasi pasar Rp 20,85 triliun.', 'Namun, Direktur PT Ciputra Development Tbk Nanik J Santoso menegaskan, pembangunan rusun ASN yang akan dibangun perseroan tidak akan terlaksana tahun 2024.', 'Sejumlah faktor baik teknis maupun non-teknis menjadi penghambat, sehingga pelaksanaan konstruksi fisik melalui peletakan batu pertama atau\xa0groundbreaking\xa0ditunda.', 'Apa kendala yang dihadapi Ciputra sampai urung membangun hunian vertikal tahun ini?', 'Nanik mengungkapkan, perseroan masih harus menunggu langkah OIKN, usai dokumen kajian kelayakan atau feasibility study (FS) diserahkan pada Maret 2024.', 'Jika FS disetujui, proses selanjutnya adalah kurasi rencana induk (masterplan), dan\xa0desain arsitektur yang juga sudah diajukan perseroan.', 'Nanik menyebut, untuk melalui proses awal itu, tidak secepat yang dia harapkan dan bayangkan.', 'Hal ini karena untuk membangun rusun dengan skema KPBU, belum pernah terjadi dan belum ada presedennya di Indonesia.', '"Jadi, OIKN juga tidak punya referensi. Mereka harus bikin dari nol, terutama Service Level Agreement (SLA)-nya yang diharapkan itu apa oleh OIKN," ungkap Nanik, saat konferensi pers RUPST, di Jakarta, Rabu (19/6/2024).', 'Dia menengarai, ada isu bahwa rusun ASN dengan skema KPBU yang dibangun oleh investor tidak boleh berbeda dengan rusun yang dibangun oleh Kementerian PUPR, dan itu disambut oleh OIKN dengan menetapkan SLA sangat tinggi terkait bangunan cerdas.', 'Sementara, investor yang meminati skema KPBU ini telah mengajukan SLA bangunan cerdas versi masing-masing yang berbeda, sehingga menyebabkan OIKN belum mengambil keputusan.', 'Selain Ciputra, terdapat Korea Land and Housing Corporation (KLHC), PT Risjadson Brunsfield Nusantara-CCFG Corp (Konsorsium Nusantara), PT Summarecon Agung Tbk, PT Perintis Triniti Properti Tbk (Konsorsium Triniti) dan PT Nindya Karya (Persero).']
Khusus Ciputra, ungkap dia, SLA yang diajukan sudah tuntas sekitar tiga minggu lalu, atau Mei 2024., Di sisi lain, OIKN maunya akhir tahun ini para investor sudah harus groundbreaking. Sementara waktu untuk melaksanakan peletakan batu pertama demikian sempit., Namun, hingga Juni, tak kunjung ditetapkan siapa pemrakarsanya. Padahal untuk sampai pada pelaksanaan peletakan batu pertama harus melalui berbagai proses lagi., Setelah kurasi, kemudian revisi FS. Selanjutnya setelah FS final diterima, baru ditetapkan sebagai pemrakarsa., Proses berikutnya adalah pelelangan, dan jika menang, investor akan diberi waktu empat bulan untuk persiapan groundbreaking., Apa tanggapan OIKN?, , Deputi Transformasi Hijau dan Digital OIKN Mohammed Ali Berawi membantah OIKN belum menetapkan SLA dan standar bangunan cerdas atau Bangunan Gedung Cerdas (BGC)., Sebaliknya, Ciputra justru keberatan dengan standar BGC yang telah ditetapkan OIKN melalui Surat Edaran (SE) Kepala OIKN Nomor 009/SE/Kepala Otorita IKN/VIII/2023 tentang Pedoman Pembangunan Bangunan Cerdas di IKN., Keberatan Ciputra tersebut, menurut Ale, diungkapkan pada tanggal 12 Juni 2024, saat pertemuan dengan agenda pembahasan progres penyusunan dokumen FS apartemen ASN IKN., Dalam rapat tersebut, Ciputra menyatakan bahwa spesifikasi sistem bangunan yang tercantum dalam pedoman tersebut sangat ekstensif dan berstandar tinggi, yang potensial menyebabkan biaya pembangunan rusun ASN membengkak., Selain itu, Ciputra juga berpendapat bahwa sistem-sistem berstandar tinggi tersebut masih belum diperlukan di Indonesia., Di antaranya beberapa fitur BGC termasuk pemanfaatan berbagai sensor otomasi bagi pengoperasion gedung melalui ruang kontrol dan digital twin, sistem pengelolaan air, energi, pencahayaan dan sampah cerdas, akses internet melalui pemasangan fiber optik dalam ruangan, sistem keamanan dan keselamatan dengan face recognition, dan sebagainya., Ale mengakui, standar BGC memang akan menambah sekitar tiga hingga lima persen dari biaya awal pembangunan., Akan tetapi secara total akan mampu menurunkan sekitar 20 persen biaya pembangunan, operasi dan pemeliharaan umur gedung selama 30 tahun melalui efisiensi penggunaan energi dan sumber daya, serta peningkatan kualitas hidup dan kenyamanan penghuninya., "Hal ini yang menyebabkan masifnya pembangunan gedung cerdas di berbagai negara maju karena efisiensi dan manfaat yang dihasilkan signifikan dan ramah lingkungan," tutur Ale. | 2024-06-19 20:14:08 | Berita Online | Kompas.com | Kompas Cyber Media |
PII | 373,196,659 | Serang-Panimbang Butuh Tambahan Rp5 Triliun | Serang-Panimbang Butuh Tambahan Rp5 Triliun
Bisnis, JAKARTA -- Penyelesaian pembangunan Tol Serang--Panimbang terancam molor setelah diadang persoalan pendanaan. Tol yang ditargetkan selesai tahun depan itu kekurangan anggaran hingga Rp5 triliun.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hedy Rahadian mengatakan pihaknya terus berupaya mendapatkan pendanaan agar kebutuhan anggaran senilai Rp5 triliun untuk menyelesaikan Tol Serang--Panimbang bisa terpenuhi.
'Tol Serang--Panimbang itu kan kami ada kekurangan anggaran sekitar Rp5 triliun, sehingga kami sedang cari pinjaman," katanya dikutip Minggu (10/9).
Sejumlah alternatif pembia-
yaan, kata Hedy, telah dijajaki, termasuk kredit dari perbankan dan sumber pembiayaan lain dari dalam negeri agar proyek tersebut bisa selesai tepat waktu.
Persoalan pendanaan itu pun mengancam penyelesaian target konstruksi Tol Serang-- Panimbang mengalami keterlambatan. Padahal, ruas tol tersebut dinilai cukup urgen untuk mendukung konektivitas kedua wilayah tersebut.
"Kalau yang Seksi III tidak selesai tan percuma. Artinya, harus sinkron. Jadi memang agak slow down [progresnya], karena kami sedang mencari pembiayaannya, tapi insyaallah nanti tahun depan akan mulai konstruksi yang sisa dari seksi III," ujar Hedy.
Untuk diketahui, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono
sebelumnya menargetkan pembangunan Tol Serang-- Panimbang Seksi II dan III akan rampung pada pertengahan 2024.
Tol Serang--Panimbang sendiri memiliki total panjang 83,67 kilometer yang terbagi menjadi 3 seksi, di mana Seksi I sepanjang 26,5 kilometer menghubungkan Serang--Rangkasbitung telah beroperasi sejak 2021.
Adapun, Seksi II sepanjang 24,17 kilometer yang menghubungkan Rangkasbitung-- Cileles hingga awal Agustus lalu progres konstruksinya mencapai 52,45%.
Sementara itu, Seksi III sepanjang 33 kilometer yang menghubungkan Cileles--Panimbang progres konstruksinya dilaporkan mencapai
13,84%. (Alifian Asmaaysi) | 2023-09-11 00:00:00 | Koran Nasional | Bisnis Indonesia | Alifian Asmaaysi |
PII | 389,090,483 |
Kominfo Telah Siapkan Infrastruktur Telekomunikasi di Bali untuk Dukung World Water Forum ke-10 | Suara.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah menyiapkan infrastruktur telekomunikasi untuk digunakan dalam World Water Forum ke-10, yang akan berlangsung di Nusa Dua, Bali, pada 18 Mei - 25 Mei 2024. Infrastruktur telekomunikasi disiapkan untuk delegasi yang hadir serta awak media peliput.
Ketua Bidang VIII Komunikasi Publik, Dokumentasi, dan Promosi Panitia Penyelenggara Nasional World Water Forum ke-10, sekaligus Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa infrastruktur telekomunikasi dan media center berperan penting dalam menggaungkan acara forum air internasional tersebut ke seluruh dunia.
“Paling tidak dari sisi infrastruktur telekomunikasinya, media center, dan juga bagaimana ikut menggaungkan World Water Forum ke-10 itu agar menjadi event yang menggema ke seluruh dunia,” kata Budi dalam pernyataannya belum lama ini.
Selain menyiapkan infrastruktur telekomunikasi, Kementerian Kominfo juga akan mengajak awak media peliput World Water Forum 2024 melihat berbagai lokasi pengelolaan air di Bali, seperti Danau Batur, Subak, hingga Museum Air di Tabanan.
“Karena itu World Water Forum ke-10 semua temanya tentang air, nanti kita kunjungi semua yang berbau-bau air (seperti) Danau Batur, Subak, di Bali, Museum Air di Tabanan dan sebagainya. Pokoknya kita harus melindungi air untuk masa depan anak cucu kita,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil II Ketua Panitia Penyelenggara Nasional World Water Forum ke-10 sekaligus Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali sebelumnya telah mematangkan persiapan penyelenggaraan World Water Forum ke-10 bersama panitia pusat pekan lalu.
“Tentatif agenda sudah disusun, ada yang sudah dievaluasi oleh Kemenko Marves, yang pasti sudah dilaporkan ke Presiden Joko Widodo. Presiden yang akan memutuskan dari sekian agenda tentatif yang mana pasti dilakukan,” katanya.
Adapun yang masih menjadi perhatian Pemprov Bali saat ini adalah terkait agena kegiatan tambahan di luar forum inti. Beberapa usulan yang sudah dilaporkan seperti karya wisata di kawasan Jatiluwih Tabanan, kawasan Kintamani Bangli, dan kegiatan melukat.
Di kawasan Jatiluwih, Pemprov Bali juga menawarkan kunjungan ke subak atau sawah dengan sistem pengairan khas Bali dan panglukatan Pura Kadatuan Raksa Sidhi, kemudian di Kintamani berkaitan dengan aktivitas di Danau Batur. | 2024-05-02 11:21:21 | Berita Online | suara.com | Fabiola Febrinastri, Suara.Com |
PII | 391,637,380 | Terbitkan Surat Berharga Negara Ritel, Target Awal Kemenkeu Himpun Dana Rp 15 Triliun | Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) Ritel jenis Savings Bonds Ritel (SBR) seri SBR013 pada hari ini, Senin (10/6/2024).
Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan atau Kemenkeu, Deni Ridwan, menerangkan, bahwa pemerintah menargetkan dari penawaran tersebut mencapai Rp 15 triliun - Rp 20 triliun.
"Kalau memang tinggi minatnya kita punya spare alokasi untuk upsize hingga Rp20 triliun jadi targetnya Rp15 triliun - Rp 20 triliun," ujar Deni di Jakarta, Senin (10/6/2024).
Sedangkan, menurut Deni, pembelian instrumen investasi ini bisa dilakukan dengan nominal mulai Rp1 juta, baik SBR013T2 maupun SBR013T4 dengan masa penawaran SBR013 dilakukan pada 10 Juni 2024 - 4 Juli 2024. Pemegang SBR013 akan mendapatkan keuntungan dari kupon pada tanggal 10 setiap bulannya sampai dengan jatuh tempo masing-masing seri.
SBR013 diterbitkan dalam dua seri, yakni SBR013T2 dengan kupon floating with floor minimal 6,45 persen dan tenor 2 tahun serta SBR013T4 dengan kupon floating with floor minimal 6 persen dan tenor 4 tahun.
Dengan penerapan tersebut, kata Deni, maka keuntungan yang ditawarkan dari SBR013 tidak akan turun dari batas minimal yang ditentukan. Justru berpotensi meningkat bergantung pada tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia.
"Ketika BI meningkatkan tingkat suku bunga acuan, biasanya instrumen seperti saham, obligasi, reksa dana, itu terkoreksi ke bawah," ucap Deni.
Deni berujar, keunggulan yang bakal diterima investor lainnya ialah terhindar dari risiko gagal bayar. Sebab, pembayaran kupon dan pokok SBR dijamin oleh undang-undang (UU) dan dianggarkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya.
SBR merupakan salah satu instrumen obligasi pemerintah yang terjangkau, sebab nilai pembeliannya sebesar Rp 1 juta, dengan nilai pembelian maksimal untuk SBR013T2 sebesar Rp 5 miliar dan SBR013T4 maksimal Rp 10 miliar.
"Yang terakhir, dengan beli SBN ritel kita bisa turut berkontribusi dalam pembiayaan pembangunan nasional," tuturnya.
Sedangkan, untuk risiko yang dihadapi investor dengan membeli SBR013 ialah risiko terkait likuiditas, lantaran instrumen investasi ini bersifat tidak bisa diperdagangkan, sehingga pencairan dana akan dilakukan ketika jatuh tempo.
SBR013 dapat dicairkan pada masa pelunasan sebelum jatuh tempo atau early redemption, di mana untuk SBR013T2 early redemption dapat dilakukan satu tahun setelah setlemen dan SBR013T4 dapat dilakukan dua tahun setelah setlemen, dengan besaran maksimal 50 persen. | 2024-06-10 16:35:19 | Berita Online | tribunnews.com | null |
PII | 379,342,727 | Pemilik Mobil yang Terlibat Kecelakaan di Jalan Raya Manado - Bitung Diduga Oknum Anggota TNI | ['Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID -\xa0Pemilik mobil yang terlibat kecelakaan dengan seorang pengendara motor di Jalan Raya Manado - Bitung, Sulawesi\xa0Utara, Sabtu (2/12/2023), diduga anggota TNI.\xa0', 'Dugaan ini datang dari seorang warga yang kebetulan melintas dan berhenti di lokasi kejadian, yakni Afa (34) warga Minut Sulawesi\xa0Utara.\xa0', 'Afa menuturkan, waktu itu dirinya hendak pulang ke Maumbi.\xa0', 'Saat berada di sekitar lokasi kejadian dia mendapati banyak orang berkerumun.\xa0', '"Banyak juga kendaraan di sekitar lokasi dan terjadi kemacetan," ujar Afa kepada TribunManado.co.id, Minggu (3/12/2023) malam.\xa0', 'Penasaran, dirinya pun mendekati lokasi kejadian.\xa0', 'Di sana dirinya mendapati mobil\xa0Terios dengan nomor polisi DB 1567 BW dan motor Honda\xa0Beat nomor polisi DB 3474 FD tengah teronggok. Dan alami beberapa kerusakan.', 'Afa mengaku waktu di lokasi kejadian dirinya sempat bercakap-cakap dengan seseorang yang diduga pengendara mobil terios.\xa0', '"Saya tidak sempat tanya siapa namanya," ujar Afa.', 'Kata Afa, orang tersebut nampak linglung.\xa0', '"Orang itu nampak linglung. Dia mengaku dalam pengaruh alkohol. Katanya dia minum bir beberapa botol di Watutumou," terang Afa.\xa0', 'Saat Afa mendekat ke mobil yang dikendarai orang tersebut, dirinya melihat ada baret berwarna biru dengan emblep TNI di bagian dasbor.', '"Kemungkinan pemilik mobil itu oknum TNI," ujarnya.\xa0', 'Pengakuan Afa ini senada dengan apa yang TribunManado.co.id temukan di lokasi kejadian pada Minggu (3/12/2023) dini hari.']
Di dalam mobil tersebut, nampak jelas ada baret berwarna biru dengan emblem TNI. , Sementara itu, Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati ketika dikonfirmasi membenarkan adanya peristiwa kecelakaan ini. , Menurutnya, kecelakaan tersebut terjadi pada malam sekitar pukul 23.00 Wita., "Iya, kejadiannya tadi malam," ungkapnya., Polisi masih cari pengemudi, Yulfa Irawatimengatakan masih mencari pengemudi roda empat., "Kita masih lakukan penyelidikan," kata dia., "Saat ini masih cari siapa yang mengemudikan mobil Terios ini," ungkapnya., Polwan satu melati ini mengaku pasca kejadian, pengemudi mobil Terios tersebut bak hilang ditelan bumi., "Makanya kita cari tahu. Jangan sampai pemilik mobil dan yang bawa ini beda," ucap dia., Ia membeberkan korban dari lakalantas ini adalah seorang perempuan., "Korbannya wanita dan warga Minut," ungkapnya., Kronologi, Dari keterangan pihak keluarga, korban yang diketahui bernama Nurul Ibrahim (25) warga Maumbi, Minahasa Utara (Minut), Sulawesi Utara, ditabrak saat pulang kerja.
Saat ditemui di TKP, Minggu 3 Desember 2023, Iqbal salah satu keluarga korban mengatakan pihaknya masih menunggu itikad baik dari pelaku. , "Jadi korban ini baru pulang kerja dari arah pasar 45 menuju ke Maumbi," kata dia., Tiba-tiba saat berada di jalan Manado-Bitung, korban ditabrak oleh mobil dengan nomor polisi DB 1567 BW., "Adik saya sempat terlempar. Tapi alhamdulillah masih bisa tertolong," ungkapnya., Saat ini korban masih dirawat di RS Centra Medika Minut., Sebelumnya diketahui, kecelakaan terjadi di ruas jalan Manado-Bitung, Sabtu 2 Desember 2023 pukul 23.00 Wita., Kecelakaan tersebut melibatkan kendaraan roda empat dengan nomor polisi DB 1567 menabrak korban dengan kendaraan roda dua dengan nomor polisi DB 3474 FD., Saat ini kecelakaan tersebut masih dalam penanganan polisi. (Nie/Riz), Baca berita lainnya di: Google News. | 2023-12-03 22:29:22 | Berita Online | manado.tribunnews.com | Tim Tribun Manado |
PII | 367,523,598 | Indonesia Tawarkan Investor Jerman Garap Proyek KPBU di IKN | Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia menjajaki peluang kerja sama dengan Jerman di sektor infrastruktur melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di IKN Nusantara.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengatakan Pemerintah Indonesia sangat terbuka untuk menjajaki kerja sama di IKN Nusantara melalui skema KPBU, termasuk potensi kerjasama dengan Jerman.
Kerja sama yang tengah dijajaki antara Indonesia dan Jerman salah satunya terkait pemanfaatan inovasi teknologi yang mengedepankan keberlanjutan lingkungan dalam mendukung pembangunan IKN.
“Presiden Joko Widodo telah menawarkan proyek IKN berpotensi penuh untuk investasi dengan skema public private partnership dalam pembangunan gedung, perumahan, rumah sakit, pusat komersial, dan lainnya,” kata Menteri Basuki usai menerima kunjungan para pengusaha asal Jerman yang difasilitasi oleh Kamar Dagang Jerman-Indonesia (EKONID) di Kantor Kementerian PUPR, Senin (12/6/2023).
Basuki mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur dasar IKN telah dilakukan sejak awal September 2022. Beberapa infrastruktur yang telah dibangun di antaranya pembangunan jalan tol dan jalan nasional, penyediaan air baku, infrastruktur pengendali banjir, rumah untuk pekerja konstruksi IKN, dan rumah dinas menteri.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Basuki juga menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin antara Pemerintah Indonesia dengan Jerman dalam pembangunan infrastruktur sanitasi, yakni Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) melalui Program Emission Reduction in Cities–Solid Waste Management (ERIC-SWM) yang tersebar di Kota Malang, Kota Jambi, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Jombang.
Diberitakan sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian PUPR telah menggelontorkan dana sebesar Rp24,16 triliun untuk pembangunan IKN Nusantara sejak 2020 hingga Maret 2023.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengatakan, dalam periode tersebut pihaknya telah meneken 39 paket pekerjaan. Pihaknya akan mengucurkan dana untuk pembangunan IKN senilai Rp36,72 triliun sampai 2023.
"Jadi 39 paket pekerjaan ini total anggarannya adalah Rp24,16 triliun progresnya adalah 29,87 persen," kata Basuki kepada wartawan di kompleks DPR RI, Rabu (7/6/2023).
Adapun, tahapan kedua, PUPR akan mempersiapkan proses lelang 37 paket untuk 2023-2024 senilai Rp21,41 triliun. Oleh karena itu, berdasarkan perhitungannya, pembangunan IKN akan mengucurkan dana sekitar Rp62,7 triliun sebanyak 76 paket pekerjaan pada 2020-2024.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News | 2023-06-13 13:38:39 | Berita Online | Bisnis.com |
Afiffah Rahmah Nurdifa |
PII | 379,631,633 | JIP tingkatkan infrastruktur telekomunikasi di 55 rusunawa DKI |
Jakarta (ANTARA) - PT Jakarta Infrastruktur Propertindo
meningkatkan infrastruktur telekomunikasi di 55 rumah susun sederhana sewa (rusunawa) DKI Jakarta guna meningkatkan konektivitas serta dampak positif ekonomi dan sosial bagi masyarakat.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) Ivan Cahya Permana saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, menuturkan upaya tersebut difokuskan pada peningkatan jaringan telekomunikasi termasuk pembahasan potensi kerja sama bisnis lainnya yang ada di sekitar rusunawa.
"Kami bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta didukung Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi (BPAD) DKI Jakarta, melalui Jakarta Asset Management Centre (JAMC) berupaya memanfaatkan aset-aset milik Pemerintah DKI Jakarta secara efisien," katanya.
Kepala Unit Pengelola JAMC, Ifan Mohammad Firmansyah menambahkan, pihaknya menyambut baik kolaborasi strategis bersama PT JIP serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
"Kerja sama ini sejalan dengan inisiatif Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengelola aset daerah secara efektif guna meningkatkan penerimaan daerah dan kualitas layanan publik kepada masyarakat," kata Ifan.
Legislator minta warga lapor PRKP DKI jika temukan rusun tak layak
Rusunawa di Jakarta diminta dilengkapi aula untuk kegiatan warga
Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Afan Adriansyah menjelaskan bahwa kerja sama ini adalah langkah strategis dalam mengelola aset daerah khususnya rusunawa agar lebih efektif.
“Kerja sama dengan JIP sebagai perusahaan di bidang teknologi dan telekomunikasi akan mengoptimalkan pemanfaatan rumah susun," ujar Afan.
Afan berharap kerja sama ini mampu menghasilkan solusi yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya penghuni serta warga sekitar rumah susun.
JIP melalui layanan berbasis komersial (JAKI Net) dan program "Corporate Social Responsibility" (CSR) Jakwifi turut berperan positif dalam meningkatkan konektivitas digital dan gaya hidup moderen di wilayah tersebut.
Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2023
| 2023-12-07 16:49:09 | Berita Online | antaranews.com | Pewarta: Luthfia Miranda Putri |
PII | 374,949,726 | KPBU Dorong Inovasi & Semangat Gotong Royong Pembiayaan Infrastruktur | Infrastruktur merupakan pondasi dasar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi negara. Pembangunan infrastruktur di Indonesia tidak bisa hanya dijalankan dengan business as usual, karena Indonesia membutuhkan pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan menuju cita-cita mulia mencapai Indonesia Emas 2045.
Pemenuhan pembangunan infrastruktur itumemerlukan inovasi baik dari desain teknologi maupun struktur pembiayaan untuk menjamin pendanaan dan manfaat ekonomi dari proyek infrastruktur.
Pasalnya, penyediaan infrastruktur demi pemenuhan kebutuhan publik memiliki banyak tantangan, utamanya keterbatasan anggaran pembangunan. Mulai dari biaya persiapan, pembangunan, operasional, hingga pemeliharaan.
Tantangan tersebut pada dasarnya memastikan infastruktur yang dibutuhkan dapat dipersiapkan, dibangun, dipelihara, dan dapat dikelola untuk memenuhi kebutuhan publik semaksimal mungkin.
Merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, kebutuhan pembiayaan infrastruktur untuk 2020-2024 diperkirakan mencapai Rp6.445 triliun. Di mana porsi pembiayaan pemerintah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) hanya 37 persen.
Adapun alokasi anggaran infrastruktur dalam APBN 2024 sebesar Rp422,7 triliun. Nilai ini naik 5,8 persen dari anggaran infrastruktur tahun sebelumnya, sebesar Rp399,6 triliun (outlook APBN 2023). Alokasi anggaran infrastruktur 2024 dalam mendorong percepatan dan pemerataan infrastruktur, sebagai berikut:
Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp213,7 triliun, yang diarahkan untuk biaya pembangunan jalan daerah, pembangunan Ibu Kota Nusantara, renovasi stadion, hingga pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan.
Belanja Non Kementerian/Lembaga sebesar Rp20,3 triliun, diarahkan untuk pembangunan infrastruktur daerah, pembangunan Daerah Otonomi Baru (DOB), dan mendukung Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
"Belanja non-K/L untuk daerah otonom baru. Kita tahu Papua ada provinsi-provinsi baru. Maka kita alokasikan untuk pembangunan ibu kota provinsi dan sarananya," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beberapa waktu lalu.
Kemudian, belanja Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) senilai Rp94,8 triliun, disalurkan untuk dana alokasi khusus (DAK) fisik, infrastruktur dan dana alokasi umum (DAU) bidang pekerjaan umum.
Terakhir, Pembiayaan Anggaran sebesar Rp93,9 triliun yang diarahkan untuk Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN atau lembaga di sektor infrastruktur.
Meski alokasi anggaran infrastruktur dalam APBN 2024 ditetapkan sebesar Rp422,7 triliun, tentu saja nilai itu tidak cukup untuk mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. Strategi untuk menutup gap pembiayaan infrastruktur adalah melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau Private Public Partnership (PPP).
Definisi KPBU secara luas adalah skema penyediaan dan pembiayaan infrastruktur yang melibatkan partisipasi (swasta). Skema penyediaan layanan infrastruktur untuk kepentingan umum ini didasarkan pada suatu perjanjian (kontrak) antara Pemerintah yang diwakili oleh Menteri/Kepala Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD, yang disebut Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dan pihak swasta, dengan memperhatikan prinsip pembagian risiko diantara para pihak.
KPBU ini selaras dengan nilai-nilai bangsa Indonesia, yaitu gotong royong. Berkat semangat gotong royong melalui pembiayaan KPBU, semua elemen bangsa bergerak saling membantu untuk memperkuat persatuan bangsa sekaligus membangun infrastruktur berkelanjutan di seluruh Indonesia. Selain itu, KPBU membuat defisit APBN tetap terjaga dan rasio utang tetap prudent sesuai undang-undang yang berlaku.
Dalam rangka mendukung pelaksanaan KPBU di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menyediakan berbagai fasilitas dan dukungan pemerintah yang dibutuhkan, antara lain:
Keseluruhan fasilitas tersebut diberikan dalam rangka mengupayakan sebanyak mungkin dana-dana non APBN untuk bisa masuk ke dalam pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia.
Sesuai dengan fungsinya, masing-masing fasilitas dukungan pemerintah dimaksud diharapkan dapat menjawab concern-concern utama para stakeholders KPBU (PJPK, Investors, Lenders) pada setiap tahapan pembangunan proyek infrastruktur.
"Selama implementasi KPBU, telah terjadi banyak improvement. Butuh waktu yang cukup panjang bagi kami mengembangkan ekosistem dan instrumen pendukungnya.Hasilnya seperti yang kita lihat baru-baru ini, kami telah mengembangkan berbagai inisiatif signifikan, seperti telah dibentuknya regulatory framework, peningkatan kapasitas PJPKstakeholders KPBU, termasuk PJPK, koordinasi antar lembaga juga telah berjalan, dan inisiasi serta implementasi proyek yang semakin meningkat," kata Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, Brahmantio Isdijoso.
Untuk pemberian fasilitas penyiapan proyek (PDF), pada 2024 telah direncanakan sebesar Rp264,7 miliar dan akan dipergunakan untuk: kebutuhan dana PDF proyek KPBU IKN dan mendukung penyiapan proyek KPBU non IKN.
Nilai ini meliputi penyiapan proyek yang sedang berjalan maupun proyek-proyek baru yang akan masuk ke dalam pipeline. Sedangkan kebutuhan anggaran untuk memberikan dukungan VGF pada proyek KPBU diperkirakan sebesar Rp6,9 miliar.
Lebih lanjut, guna meningkatkan kualitas pembiayaan infrastruktur dan mendorong partisipasi investor global dan dana filantropi, Pemerintah telah mengintegrasikan faktor Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) ke dalam pemberian dukungan Pemerintah dalam proyek KPBU.
LST, atau yang lebih dikenal sebagai Environmental, Social, dan Governance (ESG) diterapkan sejak 2022 melalui 10 standar yang terdiri dari empat standar yang mencakup 11 dimensi lingkungan, empat standar yang mencakup 11 dimensi sosial, dan dua standar yang mencakup enam dimensi tata Kelola.
Penerapan kebijakan ESG ini diharapkan dapat menjadi kontribusi terhadap pencapaian target-target SDGs serta panduan bagi para pemangku kepentingan untuk memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam pelaksanaan proyek. | 2023-10-04 21:21:19 | Berita Online | cnnindonesia.com | *** |
PII | 390,352,530 |
BRI Dapat Dua Penghargaan di CNN Indonesia Awards Bali 2024, Dinilai Berperan Besar di Bidang Ekonomi dan Sosial | SuaraJogja.id - Terus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat di bidang ekonomi dan sosial, khususnya dalam hal ini di wilayah Bali, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mendapat penghargaan CNN Indonesia Awards Bali 2024 yang diselenggarakan Hotel The Stones, Badung, Bali, Senin (13/5/2024).
Dalam acara yang bertajuk "Dari Pulau Dewata Menuju Kebanggaan Nusantara", BRI Regional Denpasar mendapatkan dua penghargaan, yakni Outstanding Social Engagement & Corporate Action dan Best Business Sector Development Practices. Adapun penyerahan dilakukan oleh Direktur Transmedia Warnedy kepada Regional Consumer Banking Head BRI Kanwil Denpasar Hamid Rusdianto.
Penghargaan ini sekaligus menandai BRI atas keberhasilannya menaikkelaskan UMKM melalui pengembangan dan pembinaan pelaku usaha dalam berbisnis. Selain itu juga terkait peran BRI menyalurkan bantuan pendidikan untuk anak berprestasi di Desa BRILian. BRI juga menyalurkan berbagai bantuan sosial di sepanjang tahun 2023 Hal ini dinilai memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan ekonomi, peningkatan kesejahteraan sosial, pelestarian budaya, dan perlindungan lingkungan.
Pada kesempatan terpisah BRI Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan sebagai perusahaan BUMN, BRI memiliki peran sebagai agent value creator dan agent of development. Agar dapat menjalankan fungsi tersebut secara simultan, maka BRI harus mencetak keuntungan.
“Dengan memperoleh keuntungan atau economic value, maka perusahaan BUMN bisa memiliki modal untuk menciptakan social value sehingga ekonomi akan berputar. Dan BRI sudah membuktikan bahwa selama ini bisa menjalankan peran economic value dan social value secara simultan, salah satunya melalui keberadaan Holding Ultra Mikro yang beranggotakan BRI, Pegadaian dan PNM," ungkapnya.
Penerima penghargaan CNN Indonesia Bali Awards dipilih melalui proses seleksi yang ketat dan independen oleh dewan juri yang terdiri dari pakar dan praktisi. Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi dan contoh bagi pihak lain untuk terus meningkatkan peran sosial dan ekonomi. | 2024-05-21 16:36:06 | Berita Online | suara.com | Fabiola Febrinastri | Iman Firmansyah |
PII | 372,567,971 | Jawara Pembiayaan Hijau, Bank Mandiri Dukung ASEAN-Indo-Pacific Forum (AIPF) | INFO BISNIS - Bank Mandiri menjadi salah satu BUMN yang mendukung pelaksanaan ASEAN-Indo-Pacific Forum (AIPF) yang dilaksanakan di Jakarta 5-6 September 2023. AIPF yang merupakan flagship event dari ASEAN Summit 2023, salah satunya akan fokus pada bidang Keuangan Berkelanjutan dan Inovatif (Sustainable & Innovative Financing).
Keuangan berkelanjutan merupakan bagian penting dalam upaya dunia memerangi perubahan iklim dan menuju ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development). “Dalam sustainable financing, sektor keuangan berperan memobilisasi sumber daya dan modal untuk mengatasi perubahan iklim dan mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon,” ujar Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Alexandra Askandar di Jakarta, Jumat, 1 September 2023.
Potensi sustainable financing di Indonesia sangatlah besar. Dalam ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting and Related Meetings, Selasa, 22 Agustus 2023, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, Indonesia setidaknya membutuhkan investasi sebesar US$ 200 miliar untuk pembangunan berkelanjutan dalam 10 tahun ke depan.
Sebagai bank pelat merah terbesar di Indonesia, Bank Mandiri berkomitmen terus mengembangkan sustainable banking. Untuk itu bank bersandi saham BMRI konsisten mengembangkan produk-produk keuangan berkelanjutan, baik dari sisi pembiayaan hijau (green financing) maupun dari sisi pendanaan (sustainable funding instruments).
Penyaluran green financing Bank Mandiri secara konsisten terus bertumbuh sebagai wujud penerapan keuangan berkelanjutan dan implementasi prinsip Environment, Social and Governance (ESG). BMRI mencatatkan pertumbuhan penyaluran kredit hijau naik 10,2% year on year (yoy) menjadi Rp 115 triliun per Juni 2023.
Realisasi tersebut menjadikan Bank Mandiri sebagai market leader green financing di industri perbankan tanah air. Hingga paruh pertama 2023, penyaluran green financing bank pelat merah ini berkontribusi sebesar 11,7% dari total portofolio kredit.
“Realisasi ini merupakan bukti nyata penerapan keuangan berkelanjutan oleh Bank Mandiri sekaligus wujud komitmen kami mendukung transisi Indonesia menuju net zero emission (NZE) tahun 2060 dan tercapainya United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs),” imbuhnya.
Alexandra menambahkan, sebagai salah satu First Movers on Sustainable Banking, Bank Mandiri terus menggenjot penyaluran green financing di tanah air. Kucuran kredit ini ditujukan untuk proyek-proyek atau kegiatan usaha berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
Hasilnya sampai kuartal II-2023, porsi terbesar pembiayaan hijau Bank Mandiri disalurkan ke sektor pertanian berkelanjutan (sustainable agriculture) sebesar Rp 95,6 triliun. Disusul penyaluran pembiayaan untuk sektor energi terbarukan (renewable energy) sebesar Rp 8,9 triliun, eco-efficient products Rp 4,7 triliun dan clean transportation Rp 3,2 triliun, serta sector hijau lainnya sebesar Rp 2,8 triliun.
Dalam penyaluran pembiayaan hijau, bank dengan logo pita emas ini memiliki kebijakan ESG secara spesifik untuk setiap sektor berupa ESG Credit Policy. Untuk debitur di sektor kelapa sawit (crude palm oil/CPO) misalnya, Bank Mandiri mensyaratkan adanya sertifikat atau bukti pendaftaran ISPO/RSPO.
Adapun pada Maret 2023 lalu, 83% dari debitur di sektor kelapa sawit telah mengantongi atau tengah memproses sertifikat ISPO/RSPO. “Melalui green financing dan kriteria IAC, Bank Mandiri mendorong para debitur untuk bertransisi ke ekonomi hijau dan berkelanjutan,” ujar Alexandra.
Jika dipotret dalam rentang waktu lebih panjang, Bank Mandiri konsisten mencatatkan kenaikan pembiayaan ke sektor energi terbarukan. Kredit untuk energi terbarukan pada 2020 hanya Rp 2,5 triliun. Lalu naik naik menjadi Rp 6,15 triliun di akhir 2022 lalu.
Adapun beberapa proyek energi terbarukan yang mendapatkan kucuran green financing dari Bank Mandiri adalah Kerinci Hydro Power Plant dengan total kapasitas 2x45MW MW dan Malea Hydro Power Plant di Sulawesi Selatan. Bank Mandiri juga menyalurkan pembiayaan untuk proyek Poso Hydro Power Plant dengan total kapasitas 515 MW.
“Bank Mandiri berkomitmen terus menyalurkan pembiayaan hijau sesuai rencana bisnis penyediaan listrik yang ditetapkan pemerintah, sebagai wujud konsistensi kami menerapkan keuangan berkelanjutan,” ujar Alexandra.
Jelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 pada 2 Oktober 2023 mendatang, Bank Mandiri akan terus konsisten mendukung penerapan pembiayaan berkelanjutan sesuai POJK 51/2017, dengan menargetkan penyaluran Sustainable Portofolio di kisaran 25% dari total kredit (Bank Only).
Bank Mandiri akan fokus pada beberapa sektor, seperti Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati Berkelanjutan, Energi Baru Terbarukan (EBT), Produk Eco-Efficient, serta Transportasi Ramah Lingkungan.
Untuk mencapai target itu, BMRI berkomitmen terus mengembangkan instrumen pendanaan (sustainable funding instruments) demi menghimpun permodalan untuk kemudian disalurkan melalui green financing.
Bank Mandiri baru saja menerbitkan green bond senilai Rp 5 triliun pada Juni 2023. Penerbitan obligasi hijau ini merupakan bagian dari rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri dengan target dana Rp 10 triliun.
Sebelumnya, pada tahun 2021 BMRI telah menerbitkan surat utang berkelanjutan (sustainability bond) senilai US$ 300 juta. Dan pada 2022, BMRI menjadi bank pertama di Indonesia yang menyediakan transaksi ESG Repo senilai US$ 500 juta.
ASEAN Indo Pacific Forum (AIPF) merupakan bagian dari KTT ke-43 ASEAN dan KTT Asia Timur. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan, AIPF adalah inisiatif Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023.
“AIPF sebagai platform bagi sektor swasta, dan publik, termasuk BUMN, dari ASEAN dan mitra di Kawasan Indo-Pasifik untuk berdiskusi dan menghasilkan kerja sama bisnis yang inklusif, kolaboratif, dan konkret," ujar Erick pada hari Kamis 29 Agustus 2023.(*) | 2023-09-01 16:28:12 | Berita Online | tempo.co | null |
PII | 380,254,209 | Bakti Kebut Palapa Ring Integrasi, Program Prioritas pada 2024 | Bisnis.com, JAKARTA - Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) menjadikan proyek Palapa Ring Integrasi sebagai program prioritas yang akan dikerjakan pada 2024-2025. Kehadiran infrastruktur tulang punggung itu akan menghubungkan Palapa Ring Barat hingga Palapa Ring Timur.
Direktur Utama Bakti Fadhilah Mathar mengatakan pada tahun depan hingga tahun-tahun berikutnya, Bakti akan memperkuat jaringan telekomunikasi dan melakukan teresterialisasi jaringan.
Bakti menilai meski satelit dapat menjangkau daerah, namun kapasitasnya terbatas. Makin banyak pengguna, layanan internet yang diterima masyarakat makin kurang optimal. Alhasil, solusi yang dapat dilakukan adalah dengan menghadirkan jaringan serat optik yang tidak terbatas.
“Pada 2024 dan 2025 kami fokus Palapa Ring Integrasi, kami sambungkan sampai lastmile dan akses sehingga teresterial teknologi telekomunikasi itu menjadi salah satu program utama Bakti,” kata wanita yang akrab disapa Indah, dikuitp Minggu (17/12/2023).
Diketahui, awalnya Bakti berencana menggelar lelang Palapa Ring integrasi pada kuartal IV/2022, dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Namun, lelang tak kunjung terjadi karena Bakti terseret kasus.
Kabel serat optik tersebut terbagi menjadi dua bagian, kabel laut sepanjang 11.182 kilometer dan kabel darat sepanjang 2.924 kilometer. Proyek Palapa Ring Integrasi akan menjangkau 24 provinsi dan 78 kota/kabupaten.
Mantan Direktur Utama Bakti, Anang Achmad Latif sempa menjelaskan dalam proyek KPBU Palapa Ring ini sudah dilakukan studi kelayakan awal atau Outline Business Case (OBC) pada 2020, dan berakhir pada 2021 atau dalam Tahap Final Business Case (FBC) serta dilakukan market sounding dan diharapkan pada 2025 sudah operasional.
Palapa Ring Intergrasi yang menghubungkan seluruh proyek Palapa Ring, dari Paring Barat hingga Timur, memiliki nilai proyek mencapai Rp23,16 triliun. Nilai tersebut tiga kali lipat lebih tinggi dari nilai Satelit Satria-1.
Sementara itu, Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan integrasi ketiga proyek Palapa Ring merupakan sebuah keniscayaan untuk meningkatkan kecepatan dan kapasitas internet di daerah 3T.
Namun, untuk menghadirkan Palapa Ring Integrasi tidak mudah. Butuh waktu dan biaya besar.
“Serat optikkan secara kapasitas besar, tetapi bangunnya tidak mudah,” kata Heru. | 2023-12-17 13:21:08 | Berita Online | Bisnis.com | Leo Dwi Jatmiko |
PII | 371,115,288 |
Sadis! Tumbal Proyek Pantura Semarang - Demak Dicor Hidup-hidup, Gersang di Sekitar Gerbang Tol | SUARA SEMARANG - Proyek perbaikan jalan berupa peninggian di jalur Pantai Utara (Pantura) Semarang-Demak terus berlanjut, namun tak sejalan dengan konsep hijau.
Jalan Pantura Semarang - Demak yang kerap banjir akibat rob memang dan lalu lintas truk-truk besar seolah menjadi proyek abadi.
Sayangnya belakangan pekerjaan pembetonan jalan Pantura Semarang-Demak itu menjadikan makhluk lain sebagai tumbal dan korban.
Ya, ratusan pohon dibeton hidup-hidup dan tak memberikan ruang kosong untuk peneduh jalan itu tumbuh.
Pengerasan bahu jalan menggunakan cor sekaligus membuat pohon-pohon remaja hingga dewasa itu tercekik.
Tengok saja mulai dari kawasan Genuk Semarang - Batas kota Demak Semarang - Polytron (Sayung) - Pasar Sayung - Gerbang Tol Semarang Demak Sayung, dan ke arah timur begitupun sebaliknya.
Sudah banyak pohon berusia puluhan tahun yang mati sia-sia karena tidak terawat dengan baik.
Ada pohon asam, randu, dan trembesi serta lainnya yang mati kering dan membuat jalur Pantura Semarang - Demak panas.
Sementara itu pohon Trembesi yang berusia belasan tahun hasil tanam PT Djarum juga terancam mati karena dicor hidup-hidup.
Penanaman pohon peneduh jalan itu tampak sia-sia karena tidak ada solusi dari instansi terkait yang membangun dengan menanggalkan konsep hijau berkelanjutan.
Paling baru, proyek pengerasan bahu jalan di Pasar Sayung dan sekitar kolong tol gerbang Sayung yang pekerjaannya terus berjalan.
"Kok tega, kasihan pohon-pohon dicor nanti kalau mati. Malah makin panas Pantura," kata Abi warga yang sering melintas.
"Makin panas Jalan Pantura kalau setiap pembangunan tidak ditanami pohon yang baru, padahal masih ada tempat," ujar Nur, pekerja asal Demak yang sering melintas.
Lebih jauh masyarakat meminta perhatian dari instansi terkait agar pekerjaan jalan juga memerhatikan penghijauan.*** | 2023-08-11 10:14:10 | Berita Online | suara.com | Sendhang Daaru |
PII | 373,484,321 | Pemerintah Sediakan Skema KPBU Khusus untuk Investasi untuk Proyek IKN | Reporter: Nindita Nisditia | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Investasi dari swasta menjadi motor penggerak pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Karenanya, pemerintah telah menyediakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) khusus untuk investasi.
Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono menyampaikan, pembangunan IKN tidak akan cukup menggunakan dana APBN, sehingga perlu didukung dengan KPBU.
Pasalnya, dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan IKN, pembiayaan infrastruktur IKN diklasifikasikan melalui APBN sebesar 20%, dan sumber lain yang termasuk investasi dari swasta sebesar 80%.
Agung menjelaskan, Kementerian PUPR berencana membangun 47 tower sebagai hunian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di IKN. Hal itu sejalan dengan perumahan yang menjadi sektor terbesar dalam pembangunan IKN dari 12 sektor prioritas yang ada saat ini. Sehingga, pembangunan infrastruktur yang masif ini perlu didukung dengan mekanisme KPBU.
Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Scenaider Clasein menambahkan, kerja sama pemerintah dengan badan usaha, untuk proyek yang diinisiasi oleh swasta (unsolicited) bisa diselesaikan dalam jangka pendek (6 bulan) untuk menghitung harga dan lainnya.
“Tentunya ini juga akan meng-encourage investor untuk tertarik menanamkan modalnya (ke IKN) apakah itu direct atau dengan menarik partner dari luar," ucap Scenaider dalam kegiatan bertemakan “Peluang Investasi dan Pembiayaan Infrastruktur di IKN", Rabu (13/9).
Baca Juga: Pakuwon (PWON) dan Marriott Akan Membangun Tiga Hotel di IKN
Selain skema KPBU, Agung juga menyinggung terkait keuntungan berinvestasi di IKN sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2023. Adapun keuntungan yang dimaksud yakni Hak Guna Usaha (HGU) di IKN bisa mencapai 95 tahun, atau Hak Guna Bangunan (HGB) selama 80 tahun dikalikan dua, namun tetap mengikuti siklus sesuai Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Hingga kini, Otorita IKN telah menerima sebanyak 284 Letter of Intent (LoI) dari 21 negara. Artinya, hampir menyentuh lebih dari sebagian jumlah LoI dari dalam negeri yang sebanyak 162 LoI, disusul negara ASEAN dan negara lain seperti Jepang, China, Amerika, dan lainnya.
Agung melaporkan, beberapa investor akan melakukan ground breaking pada akhir September tahun ini, mulai dari sektor perhotelan, rumah sakit, pusat perbelanjaan, hingga olahraga.
“Dalam minggu depan akan dimulai ground breaking pembangunan IKN dengan investasi swasta, dengan dana yang bukan dari APBN," jelas Agung.
Sementara itu, Scenaider meyakini, proyek pembangunan IKN dipastikan akan rampung meskipun berganti kepemimpinan. Ini pun menjadi angin positif bagi investor.
“Ini konsistensi pemerintah menjadi patokan, saya dengar ada orang-orang di luar yang mengatakan kemungkinan ini (proyek pembangunan IKN) akan berubah kemungkinan tidak terjadi, 'tidak' saya katakan bahwa ini akan jalan terus karena Undang-undangnya sudah ada,” ungkap Scenaider.
“Dengan relokasi ibu kota ke Kalimantan, jadi Kalimantan dan Daerah Timur akan mendapat perhatian investasi ke Daerah Timur,” imbuhnya.
Baca Juga: Kemenkeu Berencana Suntik PMN Rp 500 Miliar Ke Bina Karya Untuk Pembangunan IKN
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News | 2023-09-14 17:14:19 | Berita Online | kontan.co.id | Grahanusa Mediatama |
PII | 366,248,962 | APJII Berharap Plt Menkominfo Mahfud MD Bisa Atasi Masalah Infrastruktur Telekomunikasi di Daerah | Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Muhammad Arif, mengapresi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bergerak cepat menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Mahfud MD, usai Johnny G Plate ditetapkan sebagai tersangka korupsi BTS 4G.
Arif menilai langkah ini sebagai bukti nyata dari komitmen pemerintah terhadap kontinuitas pelayanan publik dan pemerintahan di Kemkominfo.
BACA JUGA: Survei APJII: Tingkat Kematangan Industri ISP Mencapai 50,63%, APJII Ungkap Tantangan Terbesar dalam Perkembangan Industri ISP
Baca Juga
Dugaan Penyelewengan Dana USO di Kominfo, APJII Desak Pemerintah Buat Aturan Penggelaran Infrastruktur Telekomunikasi
Penipuan Online Makin Marak, Survei APJII Ungkap Cuma 5,97% Orang Indonesia yang Rajin Ganti Password
Perlu Perhatian Pemerintah, APJII Ungkap Adanya Perlambatan Pertumbuhan Internet di Indonesia
"Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi sektor teknologi informasi dan komunikasi (ICT) terhadap PDB Indonesia mencapai 4,41%. Langkah yang dilakukan Presiden Jokowi merupakan respons tepat untuk mempertahankan pertumbuhan perekonomian nasional,” kata Arif melalui keterangan tertulisnya, Selasa (25/5/2023).
APJII optimistis Plt Menkominfo Mahfud MD yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, dapat bergerak cepat dan taktis dalam menyelesaikan beberapa permasalahan yang mengganggu sektor ICT belakangan ini.
Arif menekankan para penyelenggara layanan telekomunikasi di Indonesia berkomitmen untuk mematuhi semua regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat dan daerah.
APJII menghargai semangat di balik UU Cipta Kerja yang bertujuan mendorong pertumbuhan investasi, termasuk di sektor ICT. Namun, pihaknya mencatat beberapa tantangan, seperti regulasi daerah yang mungkin tidak sepenuhnya sejalan dengan UU tersebut.
"APJII dan seluruh asosiasi perusahaan telekomunikasi yang ada di Indonesia akan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami siap mendukung pemda dalam memberikan kontribusi ke APBD, selama hal itu berada dalam koridor perundang-undangan yang berlaku," ucapnya menambahkan.
Di tengah tantangan ini, APJII berkomitmen untuk berdialog dan bekerja sama dengan semua pihak, termasuk pemerintah daerah, dalam memahami dan menerapkan UU Cipta Kerja.
Mengingat peran penting dari industri ICT di Indonesia, APJII berencana mengatur pertemuan dengan berbagai pihak terkait, termasuk Plt Menkominfo, untuk mencari solusi terbaik bagi perkembangan industri ICT nasional dan mendukung transformasi digital yang tengah digencarkan Presiden Jokowi.
"Dalam upaya ini, kami berharap dapat berkolaborasi dengan Plt Menkominfo dalam mengawal transformasi digital dan penggelaran infrastruktur TIK guna pemerataan internet broadband di Indonesia," kata Arif.
Ia menambahkan transformasi digital sangat vital agar Indonesia memiliki daya saing dan dapat berkompetisi di pasar global.
Pemerintah menyatakan tetap mengupayakan berlanjutnya proyek Base Transceiver Station (BTS) untuk wilayah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal), usai ditangkapnya Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate.
"Sekarang masih diusahakan untuk dilanjutkan. Karena itu proyek multi-years yang sudah berlangsung 14 tahun. Kalau tidak diteruskan rugi," kata Plt. Menkominfo Mahfud MD dalam konferensi persnya di Kantor Kominfo, Jakarta, Senin (22/5/2023).
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) itu mengatakan, proyek akan berjalan sebagai bagian dari strategi kebijakan nasional di bidang komunikasi dan informasi, dengan teknologi yang canggih dan mutakhir.
"Bedakan dengan kasus hukumnya. Kasus hukum akan terus dijalankan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung," imbuh Mahfud, dalam konferensi pers yang disiarkan di YouTube Kemkominfo TV itu.
Lebih lanjut, Menko Polhukam juga mengatakan telah menghubungi Kejaksaan Agung dan bakal membuka diri apabila membutuhkan informasi atau memerlukan pemeriksaan terhadap pihak Kominfo, terkait dengan kasus ini.
Sebelumnya, Mahfud MD juga telah mendatangi Istana Negara usai ditunjuk sebagai Plt Menkominfo menggantikan Johnny G. Plate. Dia mengaku akan menghadap Presiden Jokowi untuk mendiskusikan tugas dan kewajibannya sebagai Plt Menkominfo.
"Saya hari ini menghadap Presiden untuk satu agenda khusus yaitu tugas saya sebagai Plt Menkominfo," kata Mahfud MD kepada awak media di Istana Negara Jakarta.
"SK itu sudah saya terima pada hari Jumat kemarin dan sejak hari Sabtu dan Minggu sampai pagi tadi saya terus melakukan pendalaman terhadap tugas pokok di Kemenkominfo," imbuhnya.
"Saya melaporkan dan saya sudah siap bekerja," yakin dia.
Mahfud mengakui juga mempelajari hal khusus terkait munculnya kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS, di Kementerian Kominfo. Perihal itu, Mahfud menyampaikan proyek BTS adalah proyek yang sudah direncanakan sejak lama dan penting bagi rakyat.
"Jadi harus diteruskan. Itu (BTS) berlangsung sejak tahun 2006 sampai tahun 2019 berjalan bagus. Baru muncul masalah sejak anggaran tahun 2020," kata dia.
Mahfud menambahkan, masalah terjadi saat proyek senilai lebih dari Rp28 triliun tersebut cair sebesar lebih dari Rp10 triliun di tahun 2020-2021. | 2023-05-23 10:00:22 | Berita Online | Liputan6.com | Iskandar |
PII | 390,052,379 | Pembebasan Lahan Hampir Rampung, Progres Tol Probolinggo-Banyuwangi Capai 35 Persen |
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Progres proyek pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi di Jawa Timur tahap I mencapai 35,84 persen hingga akhir April 2024.
“Secara keseluruhan, Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi sepanjang 175,78 km terbagi menjadi dua tahap pembangunan. Tahap I yang menghubungkan Probolinggo-Besuki sepanjang 49,68 km, dan tahap II menghubungkan Besuki-Banyuwangi sepanjang 126,10 km,” ujar Direktur Utama PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi Adi Prasetyanto, di Jakarta, Kamis (17/5/2024).
Pembangunan tahap I merupakan pembangunan dari Probolinggo sampai dengan Besuki yang terbagi atas tiga paket pekerjaan konstruksi, yaitu Paket 1 (Gending-Kraksaan), Paket 2 (Kraksaan-Paiton) hingga Paket 3 (Paiton-Besuki). Adi mengatakan, untuk pembebasan lahan, tercatat hingga April 2024 progresnya telah mencapai 97,10 persen.
Ia menyebutkan, sesuai dengan Peraturan Menteri Kordinator (Permenko) Bidang Perekonomian No. 9 Tahun 2022, pembebasan lahan dan pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi difokuskan pada ruas Probolinggo-Besuki.
Jika pembebasan lahan sesuai dengan target, maka pengerjaan konstruksi untuk pembangunan tahap I Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi Ruas Probolinggo-Besuki ditargetkan dapat selesai pada November 2024.
“Dalam membangun jalan tol ini, perusahaan bersama kontraktor pelaksana serta konsultan pengawas dan konsultan pengendali mutu berkomitmen akan memastikan keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan publik hingga keselamatan lingkungan. Perusahaan juga menjaga Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam proyek ini, sebanyak mungkin menggunakan sumber daya setempat dalam pekerjaan, termasuk penyediaan tenaga kerja, peralatan serta bahan dalam negeri,” kata Adi.
Pembangunan tahap I Probolinggo-Besuki nantinya akan memiliki tiga gerbang tol (GT), yaitu GT Kraksaan, GT Paiton, dan GT Besuki. Selain itu, juga akan memiliki 3 buah simpang susun yaitu Simpang Susun (SS) Kraksaan, SS Paiton, dan SS Besuki serta dilengkapi dengan 2 lokasi rest area yang terletak di Sta 33+700 di kedua arah, arah Probolinggo maupun arah Besuki.
Secara keseluruhan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi terbagi atas tujuh seksi, yaitu Seksi 1 Gending-Kraksaan (12,88 km), Seksi 2 Kraksaan-Paiton (11,20 km), Seksi 3 Paiton-Besuki (25,60 km), Seksi 4 Besuki-Situbondo (42,30 km), Seksi 5 Situbondo-Asembagus (16,76 km), Seksi 6 Asembagus-Bajulmati (37,45 km), dan Seksi 7 Bajulmati-Ketapang (29,59 km).
Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dikelola oleh PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi (PT JPB) selaku Badan Usaha Jalan Tol yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk sebesar 94,93 persen, PT Brantas Abipraya (Persero) sebesar 5,00 persen, dan PT Waskita Toll Road sebesar 0,07 persen. | 2024-05-17 07:56:10 | Berita Online | republika.co.id |
Red: Ahmad Fikri Noor |
PII | 379,685,002 | Kemenkeu: PT PII Telah Jamin Proyek Infrastruktur Total Investasi Rp 411 Triliun | Kementerian Keuangan (
Kemenkeu
) membeberkan nilai total investasi proyek yang telah dijamin oleh perusahaan pelat merah penjamin proyek infrastruktur, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII).
Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Meirizal Nur mengatakan, sejak didirikan pada 2009 lalu, PT PII telah menerima dana Rp 10,65 triliun dari Kemenkeu melalui Penyertaan Modal Negara (
PMN
).
Dari modal tersebut, Meirizal mengeklaim, PT PII telah menjamin banyak proyek infrastruktur hingga nilai investasi mencapai angka Rp 411 triliun.
"Dari modal yang kita berikan sebesar Rp 10,65 triliun itu PII sudah berani menjaminkan proyek senilai Rp 411 triliun. Bayangkan berapa kali lipatnya itu," kata Meirizal di kantor DJKN, Juanda, Jakarta pada Jumat (8/11).
Rp 10,65 triliun tersebut terdiri dari Rp 9,08 triliun modal untuk kapasitas pemananan mandat utama dan Rp 1,57 triliun untuk penugasan PEN.
Sementara, dari angka nilai investasi proyek Rp 411 triliun, Meirizal bilang, total eksposur penjaminan
infrastruktur
mencapai Rp 80 triliun.
"Eksposur dan risikonya Rp 80 triliun, ya namanya berusaha pasti ada risiko, tapi risiko itu sudah diminimalkan oleh orang-orang yang ada di tubuh PT PII," tambah Meirizal.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT PII, M. Wahid Sutopo menjelaskan dari angka nilai total Rp 411 triliun dengan total proyek yang dijamin sebanyak 39 proyek.
"Jadi PMN ini sudah bisa dihasilkan investasi yang untuk aspek infrastruktur itu sebanyak Rp 411 triliun,” kata Wahid di Kantor DJKN pada Jumat (8/12).
Rinciannya, sebanyak 17 proyek di antaranya, merupakan pembangunan jalan dengan cakupan penjaminan Rp 42,1 triliun, sementara nilai proyeknya Rp 176,5 triliun.
Lalu delapan proyek ketenagalistrikan dengan cakupan penjaminan Rp 8,1 triliun dan nilai proyek Rp 204,4 triliun. Enam proyek pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan air minum dengan cakupan penjaminan Rp 7,5 triliun dan nilai proyek Rp 7,8 triliun.
Kemudian proyek pembangunan infrastruktur telekomunikasi sebanyak empat proyek, dengan nilai cakupan Rp 17,9 triliun dan nilai proyek Rp 1,8 triliun.
Selanjutnya proyek pembangunan infrastruktur transportasi sebanyak dua proyek, pariwisata satu proyek dan konservasi energi satu proyek dengan cakupan penjaminan masing-masing Rp 2,8 triliun, Rp1,5 triliun dan Rp 0,1 triliun. Lalu nilai proyeknya masing-masing Rp 3,0 triliun, Rp 5,0 triliun dan Rp 0,1 triliun. | 2023-12-08 11:49:54 | Berita Online | Kumparan.com | kumparanBISNIS |
PII | 374,246,260 | Tol Probolinggo-Banyuwangi Tahap I Ditargetkan Rampung Desember 2024 | ['', 'JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan Jalan tol Probolinggo - Banyuwangi (Probowangi) tahap 1 bakal rampung Desember 2024.\t\t\t\t\t\t\t ', 'Pembangunan jalan tol Probolinggo - Banyuwangi akan melengkapi konektivitas tol trans Jawa yang tersambung dari sisi paling Barat Merak, hingga sisi paling Timur di Pelabuhan Ketapang.\n', '"Mudah-mudahan dengan itu cita-cita kita membuat sabuk Jawa, dari Banten hingga Banyuwangi akan dapat segera kita selesaikan," ujar Menteri Basuki dikutip, Senin (25/9/2023).', 'Mengutip laman resmi Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), pada pembangunan tol Probolinggo - Banyuwangi tahap 1 ini tengah dibangun dari Gending - Besuki sepanjang 49,7 Km. Ruas tersebut yang ditargetkan rampung pada Desember 2024 mendatang.\n', 'Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi terdiri dari 2 tahap pelaksanaan konstruksi pada tahap 1 ini terbagi menjadi Seksi 1 Gending - Kraksaan (12,88 Km) dengan progres konstruksi 15,01%, Seksi 2 Kraksaan - Paiton (11,20 Km) dengan progres konstruksi 2,61%, dan Seksi 3 Paiton – Besuki (25,6 Km) dengan progres konstruksi 0,65%.\t\t\t\t\n\r\r\n', '', '\r\nFollow Berita Okezone di Google News\r\n']
Untuk tahap 2 dari ruas Besuki – Banyuwangi sepanjang 126,72 Km dan ditargetkan konstruksinya selesai melewati tahun 2024, terdiri dari Seksi 4 Besuki - Situbondo (43,30 Km), Seksi 5 Situbondo - Asembagus (16,76 Km), Seksi 6 Asembagus - Bajulmati (37,45 Km) dan Seksi 7 Bajulmati - Ketapang (29,21 Km).
, Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi Tahap 1 akan memiliki tiga Gerbang Tol (GT), yaitu GT Kraksaan, GT Paiton, dan GT Besuki, serta memiliki 3 buah simpang susun yaitu Simpang Susun (SS) Kraksaan, SS Paiton, dan SS Besuki. , Selain itu pada tahap 1 juga akan dilengkapi dengan 2 lokasi rest area yang terletak di Sta 33+65 di kedua arah dari Probolinggo maupun arah Besuki.
, Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi Ruas Probolinggo - Besuki nantinya akan memangkas waktu tempuh Probolinggo sampai Besuki yang sebelumnya sekitar 1 jam 15 menit perjalana menjadi lebih cepat hanya 30 menit perjalanan dengan kecepatan rata-rata waktu tempuh berkendara 80-100 Km/jam., ,
Follow Berita Okezone di Google News
, (fik) | 2023-09-25 11:21:57 | Berita Online | okezone.com | |
PII | 378,191,248 | Bakal Ada Tol Akses Patimban 1-3, Kapan Dibangun? | <p>Pemerintah akan memulai proyek pembangunan Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban. Langkah ini ditandai dengan ditekennya kontrak pembangunan jalan tersebut yang disaksikan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.<br />Basuki mengatakan, pembangunan jalan tol ini sangat ditunggu dan menentukan keberhasilan Pelabuhan Patimban untuk melayani arus logistik barang di bagian timur Jakarta.<br />"Akses Tol Patimban ini sangat ditunggu dan sangat menentukan keberhasilan Pelabuhan Patimban dalam kegiatan ekspor impornya," kata Basuki dalam keterangan tertulis, Kamis (16/11/2023).</p>
<p>Jalan Tol Akses Patimban memiliki panjang total 37,05 km. Dari total panjang tersebut, 14,11 km akan dibangun oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dan 22,94 km akan dibangun oleh pemerintah.<br />Pembangunan porsi pemerintah ini terdiri dari 4 paket pekerjaan, yaitu Paket 1 sepanjang 7,69 km, Paket 2 sepanjang 6,2 km dibangun oleh Waskita Karya, Paket 3 sepanjang 5,5 km, dan Paket 4 sepanjang 3,55 km.<br />"Saya berpesan kepada rekan-rekan untuk bisa melaksanakan ini tepat waktu dan dengan kualitas yang baik. Peran kontribusi dari seluruh penyedia jasa saya harapkan dapat berkompetisi positif, tidak hanya kualitas dan kecepatan tapi juga memperhatikan nilai estetika jalan tol sehingga kita bisa menunjukkan kualitas jalan tol yang kita bangun lebih baik," katanya.<br />Waskita sendiri meraih kontrak pembangunan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN), yaitu proyek konstruksi Jalan Tol Akses Patimban Paket 2, senilai Rp 873 miliar.<br />Direktur Operasi II WSKT, Dhetik Ariyanto menjelaskan, Jalan Tol ini nantinya akan menghubungkan Pelabuhan Patimban dengan Jalan Tol Trans Jawa ruas Cikopo-Palimanan, Jawa Barat. Serta sebagai dukungan pengembangan untuk wilayah-wilayah di sekitarnya.<br />"Tujuan dibangunnya Jalan Tol Akses Patimban adalah untuk meningkatkan konektivitas di Jawa Barat, dan memperlancar arus logistik maupun aktivitas ekspor impor yang bersumber dari kawasan industri Cikarang-Cibitung-Karawang hingga Cikampek, menuju Pelabuhan Patimban," kata Dhetik.</p> | 2023-11-16 09:21:50 | Berita Online | Detik.com | finance.detik.com |
PII | 374,293,250 | APJ KPBU Diklaim Dongkrak Ekonomi Warga Kabupaten Madiun |
MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – PT. Tri Tunggal Madiun Terang (TTMT) dipercaya Pemkab Madiun menjadi Badan Usaha Pelaksana (BUP) untuk program pemasangan alat penerangan jalan (APJ) skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Kepercayaan itu dibalas dengan komitmen PT TTMT. Selama 10 tahun ke depan bakal memberikan layanan penerangan jalan yang prima.
‘’Kalau ada lampu yang mati, kami yang perbaiki,’’ ungkap Direktur Utama PT Tri Tunggal Madiun Terang Eka Fery Hardiman, kepada Radar Madiun.
Menurutnya, terdapat petugas yang memastikan perbaikan lampu APJ tak melebihi 24 jam. Petugas tersebut disiagakan dalam empat shift.
Perbaikan akan dilakukan setelah pengecekan berkala atau adanya aduan masyarakat. Pihaknya juga menempelkan stiker hotline di 7.459 titik tiang yang bisa dihubungi saat lampu APJ tidak menyala.
Baca Juga: Tontro Dilantik Pj Bupati Madiun, Gubernur Khofifah Beri Tugas Khusus
‘’Kalau lampu tidak menyala, masyarakat bisa memfoto lampu, kemudian mencantumkan nomor tiang dan dikirim ke nomor hotline. Nanti petugas kami melakukan perbaikan,’’ bebernya.
Keberadaan ribuan APJ yang tersebar di 15 kecamatan menjadi berkah tersendiri bagi masyarakat Kabupaten Madiun.
Sebab mampu mendongkrak ekonomi warga. Bermunculan pedagang kaki lima di sejumlah titik yang telah tersinari lampu APJ.
Jam buka toko pun semakin panjang. Usaha mikro di sejumlah wilayah terus menggeliat dan berkembang. Warga juga tidak lagi khawatir saat beraktivitas di luar rumah ketika malam hari.
Program KPBU ini juga memberikan rasa aman dan nyaman saat pengendara sepeda, motor, dan kendaraan roda empat melintasi sejumlah ruas jalan yang dulunya rawan tidak kejahatan maupun rawan lakalantas. (odi/aan/*)
| 2023-09-25 21:00:29 | Berita Online | jawapos.com | Mizan Ahsani |
PII | 372,349,740 | PUPR: Proyek 66 tower Rusun ASN IKN skema KPBU harus selesai pada 2024 |
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan proyek pembangunan 66
tower
rumah susun untuk ASN dan Pertahanan Keamanan di Ibu Kota Negara Nusantara dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) harus selesai pada tahun depan.
"Rusun tersebut ditargetkan selesai (2024) karena memang mau dimanfaatkan," ujar Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Haryo Bekti Martoyoedo di Jakarta, Selasa.
Dia mengatakan bahwa proyek pembangunan 66
tower
rusun ASN dan Hankam di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tersebut yang mana 6
tower
digarap oleh PT Summarecon Agung Tbk dan 60
tower
lainnya digarap oleh Konsorsium CCFG China.
Kementerian PUPR menargetkan agar pembangunan rusun ASN dan Hankam dengan skema KPBU selesai bersamaan dengan pembangunan rusun ASB dengan skema APBN pada tahun depan. Rusun ASN dan Hankam skema KPBU ini juga harus layak huni dan
fully furnished
.
Haryo Bekti Martoyoedo mengatakan, saat ini Kementerian PUPR saat ini sedang mengkaji studi kelayakan dari kedua investor swasta tersebut, seperti aspek teknisnya.
"Mereka sudah memasukkan studi kelayakannya, kemudian saat ini sedang dikaji," katanya.
Kementerian PUPR menargetkan kajian terhadap studi kelayakan kedua investor swasta tersebut selesai pada September tahun ini.
Pembangunan 66
tower
Rusun ASN dan Hankam di IKN dengan skema KPBU tersebut harus tetap memenuhi desain dasar dari Kementerian PUPR, terutama terkait luas unit rusun yang ditetapkan dengan standar luas 98 m2. Sedangkan untuk
Detail Engineering Design
atau DED dapat dikembangkan oleh kedua investor swasta tersebut.
Sebagai informasi, periode 2022-2024 merupakan pemindahan tahap awal ke IKN Nusantara, dengan menuntaskan pembangunan infrastruktur utama seperti Istana Kepresidenan, gedung-gedung pemerintahan dan perumahan, juga pemindahan ASN tahap awal.
Kemenhub-CRIC bahas peluang kerja sama bangun infrastruktur KA di
IKN
PUPR prioritaskan penyelesaian infrastruktur dasar SDA IKN pada 2024
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Nurul Aulia Badar
COPYRIGHT © ANTARA 2023
| 2023-08-29 19:56:10 | Berita Online | antaranews.com | Pewarta: Aji Cakti |
PII | 377,700,442 |
Ini Daftar Produk dan Tarif Jaringan Serat Optik Palapa Ring | Setelah merampungkan pembangunan infrastruktur jaringan tulang punggung serat optik Palapa Ring yang terbagi di bagian barat, tengah, dan timur, pada tahun 2019 lalu, pemerintah kini tengah mengejar percepatan pemerataan akses internet dengan terus memanfaatkan jaringan kabel optik tersebut.
Salah satunya adalah dengan menggenjot sistem komersialisasi Palapa Ring kepada para penyedia jaringan telekomunikasi. Sistem ini bertujuan untuk merangsang penyedia layanan telekomunikasi masuk ke pelosok negeri, termasuk daerah 3T dan wilayah 3T.
Selain menggenjot konektivitas digital, Palapa Ring ini juga disebut mampu mengurangi beban investasi dalam membangun infrastruktur jaringan. Sehingga para penyedia layanan tidak perlu lagi membangun tulang punggung jaringan dari nol.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Setelah melalui uji coba komersial pengoperasiannya di Desember 2018, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo juga sudah menetapkan 2 tarif penggunaan jaringan kabel optik Palapa Ring, yaitu tarif penyediaan kapasitas lebar pita atau bandwidth dan tarif penyediaan kabel serat optik pasif atau dark fiber.
Tarif ini tertuang dalam Kep. Dirut BAKTI No. 27 Tahun 2020 dan ditentukan berdasarkan nilai investasi, harga pasar, dan jumlah pengguna jasa. Bagi pengguna jasa yang ingin memanfaatkan proyek tol langit ini harus memperhatikan penyediaan kapasitas lebar atau bandwithnya karena hanya bisa menggunakan kapasitas lebar pita atau bandwidth maksimal sebesar 10 Gbps.
Untuk lebih lanjut, berikut adalah rincian harga produk paket Palapa Ring di tiga wilayah, yaitu barat, timur, dan tengah.
1. Wilayah Barat
2. Wilayah Tengah
Bandwidth
Dark Fiber
3. Wilayah Timur
Bandwith
Dark Fiber
Itu adalah daftar harga untuk paket Palapa Ring di tiga wilayah jangkauan, untuk informasi lebih lanjut yuk kunjungi https://www.baktikominfo.id.
| 2023-11-10 15:35:08 | Berita Online | Detik.com | Sukma Nur Fitriana - |
PII | 392,188,422 | Tegaskan Komitmen Pada Ekonomi Hijau, BRI Tawarkan KPR Green Financing |
RADARSEMARANG.ID, Jakarta – Saat ini kepedulian masyarakat akan isu lingkungan, termasuk keputusannya dalam memilih rumah atau tempat tinggal terus meningkat.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dalam hal ini mendukung perubahan perilaku dari masyarakat tersebut, salah satunya dengan menyediakan KPR Green Financing.
Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani menjelaskan bahwa perseroan telah meluncurkan program KPR Green Financing sejak 2021 lalu.
Dengan berbagai penawaran menarik bagi nasabah yang ingin memiliki hunian, program ini juga mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDG) dan kepedulian terhadap pemeliharaan lingkungan, khususnya terkait dengan energi terbarukan.
“Keterlibatan perbankan dalam penerapan green development sangat penting terutama dalam hal pembiayaan proyek pembangunan berkelanjutan yang mengusung green concept,” ujarnya.
Menurutnya, rumah yang ramah lingkungan ini menjadi salah satu alternatif untuk bertempat tinggal. KPR hijau memang ada beberapa kemudian aspek yang diperhatikan mulai dari infrastruktur, kemudian material yang digunakan, pengelolaan sampah hingga kesehatan.
Penawaran menarik ini didukung oleh beragam promo menarik, misalnya bunganya lebih rendah. kemudian DP 0%, dan tenornya diperpanjang.
Hal tersebut tentunya diharapkan menarik minat bagi para developer untuk juga bekerja sama dengan BRI untuk membuat bangunan ramah lingkungan yang tentunya nanti akhirnya memberikan impact kepada perbaikan lingkungan.
Selama ini BRI telah mengedukasi perlunya rumah sehat yang berwawasan lingkungan agar kehidupan penghuni di dalamnya semakin berkualitas.
Tak sampai di sana, BRI juga beberapa kali mengadakan program untuk mengedepankan pentingnya green building seperti talkshow milenial cuan, Mini Property Expo Goes to Developer, dan website resmi untuk memperoleh KPR Green Financing yakni Homespot.id.
Handayani mengatakan, pembiayaan hijau atau green financing semakin dibutuhkan pada masa mendatang, seiring dengan tuntutan keberlanjutan lingkungan di berbagai sektor, termasuk keuangan. Meski menjadi sebuah kebutuhan, saat ini green financing ataupun green investment belum menjadi tren yang masif.
Oleh karenanya Handayani optimistis prospek pembiayaan perumahaan masih besar. Targetnya, tahun ini mampu tumbuh double digit secara year-on-year (yoy).
Adapun kinerja pembiayaan perumahan di BRI per April juga sudah tumbuh 15% yoy.
“Jadi cukup optimistis, pertumbuhannya masih positif di masa mendatang,” pungkas Handayani. (gie/web/bas) | 2024-06-19 13:10:00 | Berita Online | radarsemarang.jawapos.com | Sugiyanto |
PII | 382,115,305 | Telkom Garap Infrastruktur TELekomunikasi di IKN | Telkom Garap Infrastruktur TELekomunikasi di IKN
JAKARTA, ID - PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) resmi terpilih sebagai penyedia infrastruktur bersama untuk telekomunikasi (shared infrastructure of telecommunication) di Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama PT Indonesia Comnets Plus (PLN Icon Plus). Keduanya akan menjadi penyedia jaringan fiber optic (FO) dan menara base transceiver station (BTS) di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IA IKN. Telkom telah menyiapkan dana awal sebesar Rp 280 miliar untuk menggarap proyek tersebut.
Oleh Muawwan Daelami
VP Data Protection PT Telkom Indonesia Tbk Rizal Akbar menjelaskan bahwa angka Rp 280 miliar tersebut merupakan investasi perseroan pada tahap awal dengan menyesuaikan trafik di KIPP IA. Otorita IKN (OIKN) mengestimasikan penduduk KIPP IA pada
tahun awal sebanyak 400 ribu orang, dan bakal terus bertambah dalam tiga tahun ke depan.
Karena itu, saat terjadi pertumbuhan penduduk dan trafik naik signifikan. Rizal mengatakan, Telkom akan melanjutkan ekspansinya ke KIPP IB dan IC. Dengan begitu, perseroan akan kembali mendapatkan lisensi untuk menggarap proyek telekomunikasi di kawasan-kawasan
tersebut, sehingga perlu menambah investasinya. Mengingat, skema yang dibangun merupakan business as usual, bukan Kerja Sama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
"Jadi, kami siap menambah sesuai dengan pertumbuhan trafiknya. Trafiknya tumbuh, maka investasinya juga pasti akan bertambah," kata dia di acara paparan publik penyelenggara infrastruktur bersama telekomunikasi dan market briefing lanjutan di KIPP IA IKN, di Jakarta, Senin (15/1/2024).
Rizal merinci, investasi tahap awal sebesar Rp 280 miliar akan digunakan Telkom untuk membangun fiber optik, menara telekomunikasi (tower), lalu mendirikan Telkom Smart Office, dan jaringan wifi di seluruh KIPP IA. Semua infrastruktur telekomunikasi tersebut digarap perseroan secara bertahap dan melibatkan anak-anak usaha Telkom seperti Telkomsel, Mitratel, dan Telkom Akses.
Bahkan dari Rp 280 miliar itu. Telkom secara khusus akan membelanjakan sebanyak Rp 80 miliar untuk memastikan infrastruktur telekomunikasi di KIPP IA beroperasi normal pada 17 Agustus 2024 untuk mendukung kegiatan upacara dan memenuhi kebutuhan pelanggan baik B2C maupun B2B.
Sebab, emiten telekomunikasi pelat merah ini menerima hak perlintasan dari OIKN untuk menggarap infrastruktur telekomunikasi berkonsep shared infrastructure di IKN, yang mengamanatkan agar semua pelaku industri telekomunikasi dapat menyediakan jasa mereka di IKN.
"Seluruh operator yang berbisnis di fixed akan mendapatkan layanan fiber optik sampai titik perumahan, apartemen, kemudian lem-baga/kantor swasta. Semua akan mendapatkan akses untuk fiber optik. Sementara yang berbisnis di seluler dan tower sudah disediakan Mitratel. Jadi, nanti akan bisa dimanfaatkan langsung, tinggal bicara B2B," ujar Rizal.
Indosat Berminat
Sejauh ini, Rizal menyebut PT Indosat Tbk (ISAT) dan anak usahanya, Lintasarta sudah menyatakan minat untuk mengakses infrastruktur telekomunikasi yang disediakan Telkom di KIPP IA IKN. Di samping operator telekomunikasi, beberapa end user seperti kementerian dan lembaga juga sudah melakukan prediskusi lantaran mereka akan mulai pindah ke IKN pada Mei 2024.
Dengan demikian. Rizal memastikan, kebutuhan terhadap infrastruktur telekomunikasi di IKN ini sudah ada dan terus berjalan. Itulah sebabnya. Telkom juga berniat untuk memperluas layanannya di IKN dengan mengembangkan sektor pusat data (data center) yang eksklusif bukan seperti data center di Cikarang.
"Kita harapkan ada data center yang ekslusif di sana. Mungkin, hanya dibangun satu untuk cover seluruh kawasan. Kami sudah berhitung dan sedang berproses di sana. Terus kesempatan lain misalnya ada cyber security, big data, dan analytic. Jadi, kami banyak diskusikan opportunity, tapi memang belum ada fbe solid plan dan investasi," ujar dia.
Kesempatan bagi Penyedia Jasa
Pada kesempatan yang sama. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN Silvia Halim menyampaikan bahwa selain Telkom, penyedia shared infrastructure yang akan mengerjakan proyek di KIPP IA adalah PT Indonesia Comnets Plus atau Icon Plus, anak usaha PT PLN (Persero).
Menurut Silvia, Telkom dan Icon Plus merupakan dua badan usaha yang paling siap baik dari sisi investasi maupun infrastruktur. Keduanya sudah memiliki infrastruktur telekomunikasi di Kalimantan Timur, sehingga bisa dipastikan kedua badan usaha tersebut siap melaksanakan sekaligus memastikan infrastruktur telekomunikasi beroperasi pada Agustus 2024. | 2024-01-16 00:00:00 | Koran Nasional | Investor Daily Indonesia | Oleh Muawwan Daelami |
PII | 380,306,534 | SPAM Semarang Barat Kelar Dibangun, Air Minum 350.000 Jiwa Terlayani | KOMPAS.com - Kementerian PUPR secara bertahap telah menyelesaikan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat di Provinsi Jawa Tengah.
Kehadiran SPAM ini diharapkan dapat menjawab permasalahan ketersediaan air bersih dan penurunan permukaan tanah di Kota Semarang.
Juru Bicara Kementerian PUPR sekaligus Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan, Endra S. Atmawidjaja mengatakan, pembangunan SPAM Semarang Barat telah selesai pada akhir tahun 2023 dan siap untuk difungsikan melayani masyarakat.
"Keberadaan SPAM Semarang Barat ini sangat ditunggu masyarakat, terutama untuk menambah pasokan air bersih perpipaan di Kota Semarang," ujarnya dikutip dari laman Kementerian PUPR pada Senin (18/12/2023).
SPAM Semarang Barat memiliki kapasitas 1.000 liter/detik dengan cakupan layanan air minum sebesar 70.000 sambungan rumah (SR) atau setara 350.000 jiwa yang berada di Kecamatan Tugu, Semarang Barat, dan Ngaliyan.
Layanan SPAM diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan domestik agar masyarakat menikmati air minum serta meningkatkan taraf kesehatan masyarakat terkait air bersih.
Sumber air baku SPAM Semarang Barat berasal dari Bendungan Jatibarang. Pada tahun 2017-2019 telah dibangun intake berkapasitas 1.050 liter/detik dengan anggaran APBN Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juwana senilai Rp 105 miliar.
Selanjutnya 2019-2021 dibangun Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Jatibarang melalui skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), yakni PT ASB dengan nilai Rp 417 miliar.
Pada akhir 2021, Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya mengoptimalkan fungsi SPAM Semarang Barat dengan membangun jaringan distribusi utama sepanjang 52,2 km guna mendukung program KPBU.
Pekerjaan dilaksanakan oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Tengah dengan penyedia jasa PT Wijaya Karya-Gemilang (KSO) sejak November 2021 dan telah selesai pada April 2023.
Biaya pembangunannya sekitar Rp 224 miliar digunakan untuk pembangunan jaringan distribusi dari reservoir Desel sepanjang 13,2 km, jaringan distribusi dari reservoir Manyaran 1 sepanjang 5,9 km, jaringan distribusi dari reservoir Manyaran 2 sepanjang 15,8 km, serta jaringan distribusi dari reservoir Bambankerep sepanjang 17,3 km.
SPAM Semarang Barat merupakan pilot project pembangunan sistem pengelolaan air perpipaan dengan skema pendanaan KPBU di Provinsi Jawa Tengah.
Selanjutnya SPAM ini dikelola oleh Pemerintah Kota Semarang melalui Perumda Air Minum Tirta Moedal untuk mengoptimalkan layanan air minum perpipaan kepada Sambungan Rumah. | 2023-12-18 13:35:08 | Berita Online | Kompas.com | Kompas Cyber Media |
PII | 385,325,408 | Sisi Positif Tol Kediri-Tulungagung, Pertumbuhan Ekonomi Makin Menguat | [' ', 'NASIONAL - Pembangunan jalan tol akan lebih memudahkan akses transportasi yang dapat menghubungkan dari satu daerah ke daerah lainnya. Hal ini juga akan mempermudah konektivitas dalam pertumbuhan ekonomi.', 'Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama seluruh mitra kerja dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) berupaya membangun kemudahan dengan merencanakan pembagunan jalan tol Kediri-Tulungagung.', 'Dilansir dari laman resmi Badan Pengaturan Jalan Tol, telah ditetapkan pemenangan lelang pengusahaan Jalan Tol Kediri-Tulungagung sepanjang 44,17 Km yang diprakasi oleh PT Gudang Garam Tbk, yang akan digarap oleh PT Surya Sapta Agung Tol.', 'Penetapan ini berdasarkan Surat Menteri nomor PB 0201-Mn/2954 tanggal 14 Desember 2023.', 'Dikutip dari laman resmi Pemkot Kediri, pembangunan jalan tol direncanakan akan mulai dikontruksi pada kuartal II -2024, dan dilanjutkan dengan main road yang akan menghubungkan Kediri-Mojo-Tulungagung beroperasi pada kuartal III-2025.', 'Sebelum berjalannya proyek tersebut, telah digelar Perjanjian Regres dan Perjanjian Penjaminan Jalan Tol Kediri-Tulungagung, pada Selasa 27/02/2024 di Auditorium Kementrian PUPR.', 'PJ Wali Kota Kediri, Zanariah memberi tanggapan bahwa dengan adanya pembangunan jalan tol Kediri-Tulungagung ini diharap dapat memudahkan aksebilitas masyarakat menuju kota Kediri serta dapat menumbuhkan faktor ekonomi.', '“Semoga dengan adanya jalan tol ini bisa jadi pengungkit perekonomian kota Kediri,” Ujar Pj Wali Kota Kediri, dikutip dari laman resmi Pemkot Kediri.', 'Zanariah juga mengajak berkolaborasi daerah sekitar, seperti Kabupaten Kediri, Tulungagung, Blitar, Nganjuk dan daerah lainnya untuk memajukan potensi yang ada di setiap daerah, sehingga dengan keberadaan tol dan bandara ini dapat memberi dampak bagi daerah.', 'Turut hadir Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang menjadi saksi dalam pelaksanaan penandatanganan perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT), Perjanjian Regres dan Perjanjian Penjaminan Jalan Tol Kediri-Tulungagung,', '“Terlaksananya proyek Jalan Tol ini merupaan keputusan bisnis yang sangat strategis sekaligus mempercepat konektivitas di salah satu ruas Jawa Timur, karena jalan tol ini akan menghubungkan dengan jalan tol trans jawa dengan jalan nasional pansela dan akan tersambung ke wilayah Mojokerto hingga Kediri,” Tutur Menteri Basuki, dilansir dari laman resmi Badan Pembangunan Jalan Tol.']
Miftachul Munir, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), menambahkan bahwa pembangunan jalan tol Kediri-Tulungagung akan menghubungkan ke wilayah kota Kediri, kabupaten Kediri dan kabupaten Tulungagung dengan biaya investasi sebesar Rp 9,9 triliun dengan masa konsesi 50 tahun terhitung sejak penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)., “Jalan Tol ini terdiri dari Akses Tol Bandara Dhoho sepanjang 6,82 Km, Main Road (Seksi 1 + Seksi 2) Kediri–Tulungagung sepanjang 37,35 Km (termasuk Jalan Akses),", "Jalan Tol Kediri–Tulungagung direncanakan mulai konstruksi pada Kuartal 2 tahun 2024 dan ditargetkan beroperasi pada Kuartal 3 tahun 2025,” Tutur Munir, dikutip dari laman resmi kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat.*** | 2024-03-03 12:21:14 | Berita Online | radartulungagung.jawapos.com | Eka Fitria Lusiana |
PII | 373,454,565 | Gibran Berbagi Cerita dengan Presiden Dewan Ekonomi dan Sosial PBB tentang Kondisi UMKM Solo Pasca-pandemi | SOLO, KOMPAS.com - Wali Kota Solo Gibran Rakabuming berbagi cerita dengan Presiden Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) PBB, Paula Narvaez tentang kondisi UMKM dan pekerja kreatif di Solo pasca-pandemi Covid-19 di New York, Amerika Serikat, pada Selasa (12/9/2023).
Pertemuannya dengan perempuan yang pernah menjadi Duta Besar Chile untuk PBB merupakan rangkaian kunjungan kerjanya dalam memenuhi undangan Perutusan Tetap RI untuk PBB dan Kedutaan RI di Amerika Serikat.
"Pasca-pandemi, kegiatan-kegiatan seperti event seperti musik, budaya sampai olah raga di Solo sudah kembali menggeliat. Bahkan jadwal agenda event di Solo sudah padat," kata Gibran dalam siaran pers yang diterima di Solo, Jawa Tengah, Kamis (14/9/2023).
Suami Selvi Ananda itu juga mengatakan, selama pandemi, para pelaku UMKM Solo beradaptasi dan mampu memanfaatkan digitalisasi untuk memperluas pasar.
Pihaknya juga bolaborasi dengan swasta untuk memperkuat sekaligus memperluas akses pasar bagi pelaku UMKM Solo. Tidak hanya pasar dalam negeri tapi juga di luar negeri.
"Nanti begitu saya sampai di Solo langsung ada event persembahan dari Solo di Mangkunegaran. Ini menandakan ekonomi kreatif mulai menggeliat dan kita berharap bisa berdampak positif pada perekonomian lokal seperti Solo," ujar ayah Jan Ethes Srinarendra ini.
Pada kesempatan itu, putra sulung Presiden Jokowi yang didampingi Duta Besar Perutusan Tetap RI untuk PBB Arrmanatha Nasir memaparkan 17 titik prioritas pembangunan Solo.
Kepada Presiden Dewan Ekonomi dan Sosial PBB tersebut, Gibran menyampaikan bahwa 17 titik prioritas pembangunan di Solo sudah sejalan dengan program Sustainable Development Goals.
"President Paula mengapresiasi program ini karena Solo benar-benar fokus pada permasalahan pengentasan kemiskinan, keterlibatan anak muda pada pembangunan kota dan ekonomi kreatif," kata Gibran.
Selain menghadiri pertemuan dengan Presiden Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, Gibran dijadwalkan menghadiri Indonesia Night di Kedutaan Besar RI di Washington DC. | 2023-09-14 11:00:14 | Berita Online | Kompas.com | Kompas Cyber Media |
PII | 374,251,278 |
Progres Tol Probolinggo-Banyuwangi, Tahap 1 Gending-Besuki Rampung Akhir 2024 | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong percepatan konstruksi jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi. Ditargetkan, tahap 1 pembangunannya yakni ruas Gending-Besuki sepanjang 49,7 km akan rampung pada Desember 2024.
Sebagaimana dilansir dari laman resmi Badan Pusat Pengaturan Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, Senin (25/9/2023), jalan tol ini merupakan bagian dari jaringan Jalan Tol Trans Jawa yang akan menghubungkan ujung barat hingga ujung timur pulau Jawa.
Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi terdiri dari 2 tahap pelaksanaan konstruksi. Untuk tahap 1 ini, terbagi menjadi Seksi 1 Gending-Kraksaan (12,88 Km) dengan progres konstruksi 15,01%, Seksi 2 Kraksaan-Paiton (11,20 Km) dengan progres konstruksi 2,61%, dan Seksi 3 Paiton-Besuki (25,6 Km) dengan progres konstruksi 0,65%.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Secara keseluruhan Tahap 1 Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi yang terdiri dari 3 Seksi tersebut ditargetkan akan selesai konstruksinya pada Desember 2024," tulis BPJT.
Sementara untuk progres pembangunan tahap 2 ruas Besuki-Banyuwangi sepanjang 126,72 Km, ditargetkan konstruksinya selesai setelah tahun 2024. Jalan ini terdiri dari Seksi 4 Besuki-Situbondo (43,30 Km), Seksi 5 Situbondo-Asembagus (16,76 Km), Seksi 6 Asembagus-Bajulmati (37,45 Km) dan Seksi 7 Bajulmati-Ketapang (29,21 Km).
Nantinya, Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi Tahap 1 akan memiliki tiga Gerbang Tol (GT), yaitu GT Kraksaan, GT Paiton, dan GT Besuki, serta memiliki 3 buah simpang susun yaitu Simpang Susun (SS) Kraksaan, SS Paiton, dan SS Besuki.
"Selain itu pada tahap 1 juga akan dilengkapi dengan dua lokasi rest area yang terletak di Sta 33+65 di kedua arah dari Probolinggo maupun arah Besuki," sambung BPJT.
Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi Ruas Probolinggo-Besuki nantinya akan memangkas waktu tempuh Probolinggo sampai Besuki yang sebelumnya sekitar 1 jam 15 menit perjalanan, menjadi lebih cepat. Jadi hanya 30 menit perjalanan dengan kecepatan rata-rata waktu tempuh berkendara 80-100 km/jam. | 2023-09-25 12:28:07 | Berita Online | Detik.com | Shafira Cendra Arini - |
PII | 382,458,706 | Ini Maksud Proyek Dibiayai KPBU tanpa APBN | ['JAKARTA - Skema pembiayaan proyek dengan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) menjadi solusi di tengah terbatasnya uang negara dalam APBN. Oleh karena itu, dalam penyediaan layanan infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai melalui Skema Availability Payment (AP).\t\t\t\t\t\t\t\n', 'Kendala utama yang dihadapi, adanya keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Maka, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 38 Tahun 2015, terbitlah kerjasama pemerintah pemerintah dengan Badan Usaha.\t\t\t\t\n\r\r\n\r\n\r\n\t\t\t ', 'Melalui skema AP, pembayaran dilakukan secara berkala kepada Badan Usaha Pelaksana oleh Menteri atau Kepala Lembaga, atas tersedianya layanan infrastruktur yang memenuhi standar kualitas dan kriteria yang telah ditetapkan.\n', 'Melansir dari laman resmi akun Instagram Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR @pupr_binamarga, pelaksanaan KPBU terbagi dalam tiga tahap, yaitu Perencanaan, Persiapan, dan Transaksi. Proses ini memastikan efisiensi dan keterlibatan Badan Usaha dalam pembangunan infrastruktur.', 'Di samping itu, KPBU menawarkan sejumlah keuntungan, seperti percepatan pembangunan infrastruktur, kepastian alokasi anggaran, optimalisasi alokasi risiko, serta peningkatan layanan publik dan siklus hidup produk.\t\t\t\t\n\r\r\n', '', '\r\nFollow Berita Okezone di Google News\r\n', '\r\nDapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di \r\nORION, daftar sekarang dengan \r\nklik disini\r\n dan nantikan kejutan menarik lainnya \r\n']
Berikut ini beberapa contoh proyek KPBU yang telah berhasil diimplementasikan meliputi Jalan Lintas Timur Sumatera Selatan, Penggantian atau Duplikasi Jembatan Callender Hamilton (CH) di Pulau Jawa, Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg, dan Jalan Tol Sentul Selatan-Karawang Barat.
, Dengan demikian, melalui KPBU, pemerintah berupaya memberikan solusi inovatif dalam mengatasi kendala anggaran, sambil mempercepat pembangunan infrastruktur demi kesejahteraan masyarakat.
, ,
Follow Berita Okezone di Google News
,
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di
ORION, daftar sekarang dengan
klik disini
dan nantikan kejutan menarik lainnya
, (fbn) | 2024-01-20 22:14:31 | Berita Online | okezone.com | Meliana Tesa |
PII | 382,843,808 | Telkom Test House Jadi Acuan Uji Perangkat Jaringandan Infrastruktur Telekomunikasi di Indonesia | Bandung, Beritasatu.com – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) sebagai perusahaan telekomunikasi digital terdepan berkomitmen untuk terus memberikan layanan konektivitas digital berkualitas demi memastikan pengalaman terbaik bagi pelanggan. Untuk itu, Telkom secara rutin melakukan proses pengujian, tes dan sertifikasi terhadap seluruh perangkat (device) yang digunakan pada jaringan akses dan infrastruktur. Proses pengujian dan tes tersebut dilakukan di sebuah laboratorium yang bernamakan Telkom Test House (TTH).
Berlokasi di Gegerkalong, Bandung, Telkom Test House merupakan lembaga uji terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang ditujukan untuk mendukung dan menjamin keberlangsungan seluruh jaringan dan infrastruktur milik TelkomGroup, seperti kabel serat optik (fiber optic), modem serta perangkat lainnya. Selain fasilitas laboratorium yang mumpuni, Telkom Test House juga didukung oleh sumber daya yang kredibel. Bahkan Telkom Test House telah mengantongi standar operasional yang sesuai dengan ketentuan pemerintah dan menjadi acuan bagi operator lain yang ingin melakukan uji perangkat dan infrastruktur telekomunikasi.
Executive General Manager Divisi Digital Connectivity Service Telkom Teuku Muda Nanta menyampaikan bahwa Telkom Test House merupakan wujud nyata Telkom dalam memenuhi komitmen dalam memberikan layanan konektivitas.
“Di Telkom Test House, seluruh perangkat jaringan akses maupun infrastruktur akan diuji dan dipastikan layak secara mutu sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan, sebelum sampai ke pelanggan. Telkom Test House menjadi kiblat untuk pengujian di Indonesia, menjadi standar acuan juga bagi para operator telekomunikasi,” ungkap Teuku Muda Nanta.
SVP Corporate Communication & Investor Relations Telkom, Ahmad Reza mengatakan bahwa saat ini Telkom tengah fokus menggarap B2B dan Telkomsel fokus ke segmen B2C.
"Untuk terus menjadi pemain besar, tentunya tantangan yang tidak bisa dihindari adalah perkembangan teknologi yang menuntut Telkom untuk adaptif dan terus bertransformasi agar bisa sejalan dengan perubahan, serta mengoptimalkan manfaat dari teknologi tersebut untuk perkembangan bisnis perusahaan. Keberadaan Telkom Test House ini menjadi wujud upaya Telkom untuk terus menjadi perusahaan digital telco dengan kepemimpinan teknologi terbaik,” kata Ahmad.
Telkom Test House sendiri memiliki lima kelompok laboratorium yaitu Laboratorium Kabel dan Aksesoris Fiber to the Home (FTTH), Laboratorium Transmisi, Laboratorium Kalibrasi, Laboratorium Device, dan Laboratorium Energy. Seluruh fasilitas laboratorium ini dimanfaatkan oleh Telkom untuk memastikan bahwa setiap perangkat telekomunikasi yang digunakan telah memiliki sertifikat yang terakreditasi, sehingga menjamin mutu layanan yang diberikan.
Terdapat tiga jenis pengujian yang dilakukan di laboratorium ini, yakni Quality Assurance (QA), Type Approval (TA), dan Voluntary Test (VT). Quality Assurance (QA) merupakan uji perangkat telekomunikasi yang digunakan di internal Telkom menggunakan referensi uji STEL (Spesifikasi Telekomunikasi Internal Telkom). Type Approval merupakan uji perangkat telekomunikasi untuk pihak eksternal yang menggunakan referensi uji item test yang telah disepakati bersama. Sementara itu, Voluntary Test merupakan uji perangkat telekomunikasi atau teknologi baru dari vendor/mitra yang akan masuk ke pasar Indonesia menggunakan referensi uji peraturan dan kebijakan dari pemerintah dan standar internasional lainnya. Ketiga layanan ini menawarkan pengujian yang komprehensif bagi pengujian perangkat telekomunikasi.
Melalui Telkom Test House, Telkom juga mendukung kolaborasi dengan industri dalam negeri agar dapat bersaing, dengan meningkatkan komponen TKDN sehingga dapat menyerap industri dalam negeri. | 2024-01-26 11:56:08 | Berita Online | beritasatu.com | BeritaSatu.com |
PII | 378,221,080 | Hutama Karya Genggam Kontrak Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | Reporter: Venny Suryanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Jalan tol baru untuk akses ke Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat, mulai digarap pada akhir tahun ini oleh PT Hutama Karya.
Hutama Karya secara spesifik mengerjakan paket 3 (STA. 28+000 s/d STA.33+500) dengan panjang mencapai 5,5 kilo meter (km). Sementara itu, pengerjaannya akan dimulai pada awal tahun 2024 dengan waktu pelaksanaan selama 700 hari kalender.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan pembangunan jalan tol ini sangat ditunggu dan menentukan keberhasilan Pelabuhan Patimban untuk melayani arus logistik barang di bagian timur Jakarta.
"Tol ini sangat strategis. Tidak hanya arus logistiknya, namun juga untuk mengendalikan traffic di Jakarta ke arah baratnya. Jadi produk-produk di sebelah timur tidak perlu ke barat dulu untuk ekspor dan impornya, tetapi langsung ke timur sehingga memecah beban traffic di Jakarta," ujar Basuki dalam keterangan tertulis yang dikutip Kontan, Jumat (17/11).
Baca Juga: Hutama Karya Raih Kontrak Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3
EVP Sekretaris Perusahaan Tjahjo Purnomo menjelaskan proyek ini merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai investasi adalah Rp 882,6 Miliar.
"Hadirnya jalan tol yang akan menghubungkan antara Jalan Tol Cikampek – Palimanan di sisi Selatan dengan Pelabuhan Patimban di sisi Utara ini diharapkan dapat menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Subang dan sekitarnya, serta meningkatkan daya saing Indonesia melalui kemudahan jalur distribusi logistik," jelasnya.
Lebih rinci, Tjahjo menjelaskan akan dibangun sejumlah fasilitas struktur seperti Pile Slab 6 Segmen sepanjang 954,5 m, 6 buah jembatan mainroad, 3 buah overpass atau jalan layang, 2 buah box pedestrian jalur khusus yang dibangun melintas di atas jalan raya untuk mengoptimalkan keselamatan lalu lintas di sekitar jalan tol yang dibangun.
Baca Juga: Target Kontrak Baru Acset Indonusa (ACST) Terlampaui
Dengan sejumlah portofolio yang dimiliki perusahaan dalam mengerjakan proyek jalan tol, Hutama Karya optimis dapat menyelesaikan proyek sesuai target waktu yang ditentukan.
Hal ini didorong dengan berbagai strategi seperti penggunaan digitalisasi konstruksi pada tahap perencanaan hingga pembangunan, serta SDM (Sumber Daya Manusia) berkualitas diterapkan agar proyek yang dibangun memiliki mutu yang terbaik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News | 2023-11-17 18:42:46 | Berita Online | kontan.co.id | Venny Suryanto |
PII | 374,835,508 | Komoditas kelapa berkelanjutan didorong dengan sistem green financing |
Semarang (ANTARA) - Komoditas kelapa menjadi salah satu pangsa pasar terbesar yang menjadikan Indonesia menduduki urutan pertama eksportir kelapa dunia, serta urutan kedua untuk kelapa parut atau kering dan minyak kelapa.
PT Amartha Mikro Fintek (Amartha) bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Gorontalo
yang merupakan anggota dari Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) dan Koalisi Ekonomi
Membumi (KEM), serta Koalisi Pemerintah Daerah Penghasil Kelapa (Kopek) mendukung peningkatan produktivitas komoditas kelapa berkelanjutan di Indonesia melalui sistem green financing.
Peresmian dilakukan di Gorontalo, Sulawesi Utara bertepatan dengan World Coconut Day (WCD) 2023 atau Hari Kelapa Sedunia yang berlangsung pada
21-25 September 2023.
Aria Widyanto, Direktur Utama Amartha Mikro Fintek mengatakan pihaknya mendukung roadmap produksi komoditas kelapa berkelanjutan di Indonesia.
Amartha, lanjut dia, tidak hanya mendukung akses keuangan berkelanjutan, namun juga program literasi keuangan, dan pendampingan bagi para petani kelapa dan pengusaha mikro turunan hasil olahan kelapa di Indonesia, khususnya di wilayah
Gorontalo.
Langkah tersebut dimaksudkan agar para pelaku usaha komoditas kelapa dapat meningkatkan
penghasilannya secara berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja di desa dan mendorong
pertumbuhan ekonomi dari level akar rumput.
Dampak ekonomi lainnya juga terlihat dari penciptaan lapangan kerja informal yakni lebih dari 156 ribu mitra Amartha di desa berhasil mempekerjakan karyawan pertamanya dan 33 ribu mitra berhasil menambah karyawan baru.
Skala usaha mitra pun meningkat, sekitar 40 ribu usaha mikro berhasil berkembang menjadi usaha kecil menengah.
Berangkat dari hasil riset tersebut, Amartha optimistis pembiayaan berkelanjutan bagi usaha
di sektor kelapa, juga dapat membawa dampak berkelanjutan bagi petani kelapa mulai dari
peningkatan kapasitas produksi, penciptaan lapangan kerja, hingga ketahanan pangan lokal
di Indonesia.
Gita Syahrani, Koalisi Ekonomi Membumi menyambut baik kerja sama dengan Amartha sebagai bagian dari roadmap peningkatan komoditas kelapa berkelanjutan karena petani kelapa kerap menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan keuangan, padahal potensinya sangat besar dalam mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan di desa.
Saat ini sudah ada satu portfolio Industri Hijau Kelapa Terintegrasi senilai Rp670 miliar di Gorontalo yang siap menerima investasi, hasil kerja sama Gorontalo dengan BKPM dan kolaborasi itu sejalan dengan arahan presiden dan Kementerian Pertanian untuk pengembangan lahan kelapa guna memperkuat sektor pertanian menghadapi krisis
pangan global dan menciptakan pendapatan rumah tangga di masa mendatang. | 2023-10-03 15:07:10 | Berita Online | jateng.antaranews.com | Nur Istibsaroh |
PII | 378,634,712 | Jasa Marga Raih Kredit Sindikasi Rp 7,396 Triliun untuk Tol Probolinggo - Banyuwangi | Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi (JPB) selaku anak usaha PT Jasa Marga (Persero) Tbk pengelola Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi, memperoleh fasilitas kredit sindikasi Rp 7,396 triliun.
Kredit sindikasi itu berasal dari bank Himbara, bank daerah, serta Lembaga Pembiayaan Infrastruktur dengan tenor 15 tahun untuk pembangunan tol tahap I segmen Gending-Besuki sepanjang 49,68 kilometer (km).
Adapun untuk tahap I jalan tol tersebut terdiri dari Paket 1 Gending s.d Kraksaan (12,88 Km), Paket 2 Kraksaan s.d Paiton (11,20 Km) dan Paket 3 Paiton s.d Besuki (25,60 Km).
Direktur Pengembangan Usaha Jasa Marga M. Agus Setiawan mewakili pemegang saham PT JPB menjelaskan, Jasa Marga berkesempatan kembali bekerja sama dengan para kreditur sindikasi yang mayoritas sebelumnya juga turut mendukung pembangunan proyek Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulonprogo, yang hak konsesinya dimiliki oleh PT Jasamarga Jogja Solo, pada Desember 2022 lalu.
Sementara itu, Direktur Utama PT JPB Adi Prasetyanto mengatakan, progres konstruksi telah dimulai sejak Februari 2023 lalu dan saat ini berjalan sesuai dengan target. Hingga awal November 2023, progres proyek jalan tol untuk Tahap I Segmen Gending-Besuki mencapai 31% untuk paket 1, 15% untuk paket 2, dan 6% untuk paket 3.
"Sesuai arahan dari pemegang saham, kami akan mengawal seluruh proses bisnis untuk selalu mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan tujuan dan target yang telah ditetapkan,” ujar Adi dalam keterangan resminya, Kamis (23/11).
Adi menambahkan, ketika Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi Tahap I Segmen GendingBesuki ini telah beroperasi, jalan tol ini akan terkoneksi dengan Jalan Tol Pasuruan Probolinggo yang dikelola oleh PT Waskita Toll Road yang telah beroperasi terlebih dulu.
Jumlah Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR) Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo mencapai 13.000 kendaraan per harinya. Ia optimis jika telah terkoneksi nantinya, lalu lintas ini juga berpotensi akan melintas di Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi Tahap I Segmen Gending-Besuki.
Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi Tahap I Segmen Gending-Besuki nantinya akan memiliki tiga Gerbang Tol (GT), yaitu GT Kraksaan, GT Paiton, dan GT Besuki. Selain itu juga akan memiliki 3 buah simpang susun yaitu Simpang Susun (SS) Kraksaan, SS Paiton dan SS Besuki serta dilengkapi dengan 2 lokasi rest area yang terletak di Sta 33+650 di kedua arah, arah Probolinggo maupun arah Besuki.
Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi terbagi atas 7 Seksi yaitu Seksi 1 ProbolinggoKraksaan (12,88 Km), Seksi 2 Kraksaan-Paiton (11,2 Km), Seksi 3 Paiton-Besuki (25,6 Km), Seksi 4 Besuki-Situbondo (42,3 Km), Seksi 5 Situbondo-Asembagus (16,76 Km), Seksi 6 Asembagus-Bajulmati (37,45 Km) dan Seksi 7 Bajulmati-Ketapang (29,21 Km).
Jalan tol tersebut merupakan salah satu proyek strategis nasional yang dikelola oleh PT JPB selaku BUJT yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Jasa Marga sebesar 94,93%, PT Brantas Abipraya (Persero) sebesar 5,00% dan PT Waskita Toll Road sebesar 0,07%.
Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi Tahap I Segmen Gending-Besuki merupakan ruas pamungkas dari jaringan Jalan Tol Trans Jawa yang menghubungkan ujung barat hingga ujung timur pulau Jawa.
Jalan tol ini untuk meningkatkan konektivitas serta mempermudah mobilitas orang, barang dan jasa serta dapat memangkas waktu tempuh Probolinggo s.d Besuki yang semula sekitar 1 jam 15 menit menjadi 30 menit dengan kecepatan rata-rata 80-100 Km/jam.
| 2023-11-23 13:49:16 | Berita Online | kontan.co.id | Diki Mardiansyah |
PII | 391,915,613 | PT Inti Gandeng Perusahaan Asal California Garap Infrastruktur Telekomunikasi | Bisnis.com, BANDUNG— PT Inti (Persero) menggandeng perusahaan asal California Amerika Serikat untuk menggarap infrastruktur dan perangkat telekomunikasi di Indonesia.
Kolaborasi tersebut dilakukan melalui kerja sama strategis dengan iConn Networks, Inc. DBA LigoWave (LigoWave), sebuah perusahaan penyedia solusi jaringan nirkabel internasional.
“Kolaborasi ini tidak hanya akan meningkatkan kemampuan produksi Perseroan dalam industri solusi jaringan nirkabel, tetapi juga berkontribusi dalam terwujudnya kemajuan teknologi di bidang telekomunikasi, melalui produk-produk berkualitas tinggi yang diproduksi secara lokal, sekaligus mendukung transformasi digital Indonesia,” ungkap Direktur Keuangan, SDM, Hukum, dan Manajemen Risiko PT INTI (Persero) Tantang Yudha Santoso, dalam rilis yang dikutip Bisnis, Jumat (14/6/2024).
Kerja sama antara kedua belah pihak itu rencananya akan fokus pada upaya melokalisasi produksi peralatan telekomunikasi canggih, termasuk perangkat nirkabel, solusi Internet of Things (IoT), smart meter, dan teknologi 5G, di Indonesia.
Menurut dia, kemitraan ini akan memanfaatkan kapabilitas dan kompetensi kedua belah pihak ini akan mencakup beberapa ruang lingkup, yakni produksi lokal, membangun kemampuan manufaktur peralatan telekomunikasi.
Kemudian perluasan pasar, meningkatkan pangsa pasar Access Point dan produk telekomunikasi lainnya di Indonesia.
Selain itu, akan dilakukan juga transfer teknologi, memfasilitasi transfer teknologi dan pelatihan untuk mendukung pengembangan dan penerapan solusi telekomunikasi yang inovatif.
Terakhir adalah pembangunan berkelanjutan, mendukung persyaratan peraturan Indonesia mengenai konten lokal, sekaligus berkontribusi terhadap kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Sementara itu, Chief Executive Officer iConn Networks, Inc. DBA LigoWave Turker Hidirlar menekankan bahwa kemitraan ini memiliki peranan penting dalam peningkatan konektivitas di Indonesia, karena menjadi tonggak penting dalam menghadirkan solusi telekomunikasi mutakhir ke Indonesia.
“By localizing production and collaborating with PT INTI (Persero), kami berkomitmen untuk mendukung infrastruktur teknologi dan mendorong inovasi di kawasan Indonesia,” tuturnya.
Senior Vice President Corporate Secretary PT INTI (Persero) Delvia Damayanti mengatakan, saat ini, pemerintah telah menyusun arah transformasi digital 2024 dengan target pertumbuhan ekonomi digital sebesar 3,17% hingga 4,66%.
Selain itu, berdasarkan rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas) memasang asumsi kontribusi ekonomi digital pada tahun 2024 sebesar 4,66%, serta pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) informasi dan telekomunikasi pada tahun 2024 pertumbuhan PDB ditargetkan sebesar 7,54%-8,78%.
Berbekal rancangan transformasi digital 5 tahun tersebut, peringkat pada Kemudahan Berusaha di Indonesia atau Ease on Doing Business (EoDB) Indonesia pada tahun 2024 sudah menduduki peringkat ke-40.
“Namun, target tersebut masih harus dibarengi dengan upaya pemenuhan infrastruktur telekomunikasi yang mapan di berbagai wilayah,” ungkap dia.
Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) terus menggenjot pemerataan akses telekomunikasi dan informasi di seluruh Indonesia, khususnya di daerah tertinggal dan terpencil.
Salah satu yang diupayakan untuk melakukan hal tersebut yaitu melalui peluncuran Satelit Satria 1 BAKTI yang dirancang sebagai Broadband Satellite untuk memberikan layanan akses internet cepat.
Layanan ini disebut dia dapat menjadi solusi untuk titik layanan publik pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan yang belum terjangkau akses internet cepat melalui jaringan kabel serat optik atau base tranceiver station (BTS).
Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, Satelit Satria 1 BAKTI memiliki kapasitas total sebesar 150 Gbps untuk 150.000 titik layanan, dengan setiap titik memerlukan dua titik akses.
Pada 2023, instalasi satelit ini tercatat telah memiliki sebanyak 14.357 titik layanan terpasang, sehingga menyisakan 134.743 titik layanan.
Rencananya, pada tahun 2024, BAKTI berencana memasang 29.094 titik layanan dengan lima jenis titik akses yang direkomendasikan.
Terkait hal tersebut, PT INTI (Persero) bersama LigoWave berencana menyediakan perangkat keras konektivitas untuk titik layanan tersebut, dengan setiap titik layanan memiliki dua perangkat titik akses dari hasil produksi PT INTI (Persero) dan LigoWave.
Hal ini akan menempatkan titik akses tersebut sebagai perangkat utama untuk semua titik layanan, khususnya yang bertujuan untuk memenuhi permintaan lebih dari 260.000 perangkat yang diperlukan untuk 134.743 titik layanan.
Harapannya, kolaborasi kedua belah pihak tersebut dapat membantu BAKTI untuk memperluas akses telekomunikasi dan informasi di seluruh Indonesia, khususnya di daerah tertinggal dan terpencil. | 2024-06-14 12:49:06 | Berita Online | Bisnis.com | Dea Andriyawan |
PII | 374,973,862 |
KPBU, Inovasi dalam Pembiayaan Infrastruktur Berkelanjutan | Infrastruktur merupakan pondasi dasar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi negara. Pembangunan infrastruktur di Indonesia tidak bisa hanya dijalankan dengan business as usual, karena Indonesia membutuhkan pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan menuju cita-cita mulia mencapai Indonesia Emas 2045.
Pemenuhan pembangunan infrastruktur itu memerlukan inovasi dari desain teknologi, pembiayaan untuk menjamin pendanaan dan manfaat ekonomi dari proyek infrastruktur.
Pasalnya, penyediaan infrastruktur demi pemenuhan kebutuhan publik memiliki banyak tantangan, utamanya keterbatasan anggaran pembangunan. Mulai dari biaya persiapan, pembangunan, , hingga . Tantangan tersebut pada dasarnya memastikan infrastruktur yang dibutuhkan dapat dipersiapkan, dibangun, dipelihara, dan dapat dikelola untuk memenuhi kebutuhan publik semaksimal mungkin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, kebutuhan pembiayaan infrastruktur untuk tahun 2020-2024 diperkirakan mencapai Rp6.445 triliun, dimana porsi pembiayaan pemerintah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) hanya 37%.
Adapun alokasi anggaran infrastruktur dalam APBN 2024 sebesar Rp 422,7 triliun. Nilai ini naik 5,8% dari anggaran infrastruktur tahun sebelumnya, sebesar Rp 399,6 triliun (outlook APBN 2023). Alokasi anggaran infrastruktur 2024 dalam mendorong percepatan dan pemerataan infrastruktur, sebagai berikut:
Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 213,7 triliun, yang diarahkan untuk biaya pembangunan jalan daerah, pembangunan Ibu Kota Nusantara, renovasi stadion, hingga pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan.
Belanja Non Kementerian/Lembaga sebesar Rp20,3 triliun, diarahkan untuk pembangunan infrastruktur daerah, pembangunan Daerah Otonomi Baru (DOB), dan mendukung Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Belanja Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) senilai Rp 94,8 triliun, disalurkan untuk dana alokasi khusus (DAK) fisik, infrastruktur dan dana alokasi umum (DAU) bidang pekerjaan umum.
Terakhir, Pembiayaan Anggaran sebesar Rp 93,9 triliun yang diarahkan untuk Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN atau lembaga di sektor infrastruktur.
Meski alokasi anggaran infrastruktur dalam APBN 2024 ditetapkan sebesar Rp422,7 triliun, tentu saja nilai itu tidak cukup untuk mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. Strategi untuk menutup gap pembiayaan infrastruktur adalah melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau Private Public Partnership (PPP).
Definisi KPBU secara luas adalah skema penyediaan dan pembiayaan infrastruktur yang melibatkan partisipasi swasta. Skema penyediaan layanan infrastruktur untuk kepentingan umum ini didasarkan pada suatu perjanjian (kontrak) antara Pemerintah yang diwakili oleh Menteri/Kepala Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD, yang disebut Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dan pihak swasta, dengan memperhatikan prinsip pembagian risiko di antara para pihak.
KPBU ini selaras dengan nilai-nilai bangsa Indonesia, yaitu gotong royong. Berkat semangat gotong royong melalui pembiayaan KPBU, semua elemen bangsa bergerak saling membantu untuk memperkuat persatuan bangsa sekaligus membangun infrastruktur berkelanjutan di seluruh Indonesia. Selain itu, KPBU membuat defisit APBN tetap terjaga dan rasio utang tetap prudent sesuai undang-undang yang berlaku.
Dalam rangka mendukung pelaksanaan KPBU di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menyediakan berbagai fasilitas dan dukungan pemerintah yang dibutuhkan, antara lain:
1. Project Development Facility (PDF) guna mempersiapkan dokumen proyek yang dapat diterima market.
2. Viability Gap Fund (VGF) sebagai tools untuk meningkatkan bankability dari proyek.
3. Penjaminan dalam rangka meningkatkan creditworthiness dari proyek.
4. Availability payment (AP) merupakan pengembalian investasi badan usaha yang berasal dari pembayaran yang dilakukan oleh Pemerintah (dalam hal ini PJPK atau menteri/kepala lembaga/kepala daerah) secara periodik kepada pihak swasta berdasarkan pada ketersediaan layanan infrastruktur sesuai dengan kualitas atau kriteria yang telah ditentukan dalam perjanjian KPBU.
Keseluruhan fasilitas tersebut diberikan dalam rangka mengupayakan sebanyak mungkin dana-dana non APBN untuk bisa masuk ke dalam pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia. Sesuai dengan fungsinya, masing-masing fasilitas dukungan pemerintah dimaksud diharapkan dapat menjawab concern-concern utama para stakeholders KPBU (PJPK, Investors, Lenders) pada setiap tahapan pembangunan proyek infrastruktur.
"Selama implementasi KPBU, telah terjadi banyak improvement. Butuh waktu yang cukup panjang bagi kami mengembangkan ekosistem dan instrumen pendukungnya Hasilnya seperti yang kita lihat baru-baru ini, kami telah mengembangkan berbagai inisiatif signifikan, seperti telah dibentuknya regulatory framework, peningkatan kapasitas stakeholders KPBU, termasuk PJPK, koordinasi antarlembaga juga telah berjalan, dan inisiasi serta implementasi proyek yang semakin meningkat." ungkap Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, Brahmantio Isdijoso, dalam keterangan tertulis, Rabu (4/10/2023).
Untuk pemberian fasilitas penyiapan proyek (PDF), pada tahun 2024 telah direncanakan sebesar Rp 264,7 miliar dan akan dipergunakan untuk kebutuhan dana PDF proyek KPBU IKN dan mendukung penyiapan proyek KPBU non IKN. Nilai ini meliputi penyiapan proyek yang sedang berjalan maupun proyek-proyek baru yang akan masuk ke dalam pipeline. Sedangkan kebutuhan anggaran untuk memberikan dukungan VGF pada proyek KPBU diperkirakan sebesar Rp 6,9 miliar.
Lebih lanjut, guna meningkatkan kualitas pembiayaan infrastruktur dan mendorong partisipasi investor global dan dana filantropi, Pemerintah telah mengintegrasikan faktor Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) ke dalam pemberian dukungan Pemerintah dalam proyek KPBU. LST, atau yang lebih dikenal sebagai Environmental, Social, dan Governance (ESG) diterapkan sejak 2022 melalui 10 standar yang terdiri dari empat standar yang mencakup 11 dimensi lingkungan, empat standar yang mencakup 11 dimensi sosial, dan dua standar yang mencakup enam dimensi tata Kelola.
Penerapan kebijakan ESG ini diharapkan dapat menjadi kontribusi terhadap pencapaian target-target SDGs serta panduan bagi para pemangku kepentingan untuk memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam pelaksanaan proyek.
| 2023-10-05 09:00:55 | Berita Online | Detik.com | Hana Nushratu Uzma - |
PII | 391,931,520 | Rp 6 Miliar untuk Pembangunan Dermaga dan Alat Penerangan Jalan di Halmahera Timur Maluku Utara | TRIBUNTERNATE.COM, MABA - Pemkab Halmahera Timur, Maluku Utara alokasikan anggaran sebesar Rp 6 miliaran.
Di mana anggaran tersebut akan dipakai untuk dua mata proyek di tahun 2024.
Pertama, pembangunan Dermaga Rakyat Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba.
Kedua, pembelian alat penerangan untuk 1 desa, 2 kecamatan dan 1 tempat ibadah.
Perihal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Halmahera Timur, Dwi Cahyo, Jumat (14/6/2024).
Dikatakan, untuk proyek dermaga, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 3,8 miliar.
"Anggaran itu untuk pekerjaan talud penahan ombak sepanjang 150 meter, dan timbunan 400 meter."
"Untuk tahapan pekerjaanya, saat ini masih proses tandatangan kontrak Pemerintah Daerah dan pihak rekenan, "jelasnya.
Lanjutnya, sisa anggaran di[pergunakan untuk proyek pengadaan alat penerangan jalan
"Adapaun alat penerangan itu akan dipasang di Kota Maba, kemudian Kecamatan Maba Selatan."
"Lalu di Ibu Kota Kecamatan Wasile, serta di lokasi Gereja Central Buli Kecamatan Maba."
"Sesuai amatan kami, untuk pemasangan alat penerangan sudah dikerjakan, "tandasnya mengakhiri. (*) | 2024-06-14 16:15:02 | Berita Online | ternate.tribunnews.com | Amri Bessy |
PII | 375,820,957 | Pemkab Lombok Timur Kawal Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum | LombokPost--Pembangunan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pantai selatan, diharapkan dapat mengatasi persoalan kekurangan air bersih. Yang setiap tahun melanda wilayah selatan Lombok Timur (Lotim). Untuk itu pemda akan terus mengawal proyek tersebut sampai tuntas.
”Kita akan terus pantau perjalanan proyek ini. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar supaya masyarakat yang ada di wilayah selatan bisa segera menikmatinya,” terang Pj Sekda Lotim Hj Baiq Miftahul Wasli, Minggu (15/10).
Terkait target selesainya proyek tersebut, dirinya mengaku belum mengetahui persis apakah proyek tersebut bisa tuntas dikerjakan tahun ini atau tidak. Sebab proyek tersebut merupakan wewenang dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) NTB, terlebih lagi proses tendernya sempat tertunda di pusat.
”Sebelumnya memang pada saat saya masih di Bappeda proyek itu ditargetkan akan selesai pada tahun 2023 ini. Tapi setelah itu saya kurang tahu pasti apakah bisa selesai tahun ini atau tahun depan, kita pantau saja dulu,” ujarnya.
Pembangunan SPAM pantai selatan terus berjalan sampai saat ini. Beberapa item pendukung seperti pembuatan Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang ada di Desa Kotaraja juga terus dikerjakan, bahkan beberapa bagian IPA juga sudah mulai dibangun.
Sementara itu, terkait gejolak yang terjadi di tengah masyarakat yang menolak keras pembangunan proyek tersebut juga sudah tidak ada lagi. Baik dari masyarakat Kotaraja maupun masyarakat sekitarnya. Masyarakat sekitar sudah saling memahami, terlebih proyek tersebut untuk memenuhi hajat orang banyak.
”Pendekatan secara personal sudah kita lakukan, Alhamdulillah sudah tidak ada lagi penolakan dan mudah-mudahan ada saling pengertian karena ini menyangkut hajat banyak orang,” katanya.
Diketahui, sejak disosialisasikannya proyek SPAM tersebut, mendapatkan penolakan keras dari masyarakat. Terutama masyarakat yang akan diambil sumber mata airnya untuk disalurkan melalui proyek tersebut. Seperti masyarakat Tetebatu, Jeruk manis, Kembang kuning dan Kotaraja. Sebab hal itu dinilai akan merugikan masyarakat setempat, dikarenakan sumber mata air yang akan dimanfaatkan tersebut untuk keperluan irigasi hingga untuk air minum. (cr-par/r11)
Editor: Redaksi Lombok Post
| 2023-10-16 23:14:25 | Berita Online | lombokpost.jawapos.com | Redaksi Lombok Post, Supardi/Bapak Qila |
PII | 388,862,918 | The guarantee fund for Indonesia's green infrastructure | The guarantee fund for Indonesia's green infrastructure
As Indonesia grapples with the formidable challenges posed by rapid urbaniza-tion, environmental degradation and climate change, the imperative for green infrastructure has become increasingly urgent
Green infrastructure encom-passes strategically planned networks of natural and seminatural areas to deliver ecoIogicaJ, economic and social benefits. From renewable energy projects to sustainable transportation systems, investment in green infrastructure is essential for nurtur-ing environmental sustainability, bolstering resilience to climate change and fostering inclusive economic growth.
In response to those formidable challenges, the Indonesian government has recognized the urgent need to prioritize green infrastructure initiatives. By in-corporating nature-oriented solutions into urban planning and infrastructure development. Indonesia can mitigate the adverse effects of climate change, enhance ecosystem services and improve the quality of life for its citizens.
At the forefront of this effort is the Indonesia Infrastructure Guarantee Fund<PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (IIGF), established as a special mission vehicle under the Finance Ministry.
One noteworthy aspect of IIGF's initiatives is its commitment to supporting green infrastructure projects through the provision of guarantees. Initially, IIGF is mandated to provide government guarantees exclusively for infrastructure projects under the public-private partnerships (PPP; scheme. Examples of PPP projects that support green initiatives and receive IIGF guaran-
tee are the Street Lighting Equip-ment PPP projects in Madiun, East lava, and in West Lombok Regency, West Nusa Tenggara.
In these projects, PT PH provides guarantees to the private sector for the financial obligations of the govemment contracting agency according to the PPP agreement, thereby serving as a form of assurance for private investors against project risks. By providing govemment guarantees, IIGF enhances investor confidence"and incentivizes private sector participation in infrastructure projects. Private investors are more willing to commit capital to PPP initiatives knowing that their investments are backed by the government's financial support and commitment to project success.
The projects demonstrate a steadfast commitment to energy conservation and advancing sustainability beyond the realm of energy generation. They entail the systematic replacement of conventional lamps with energy-efficient LEDs, aiming to bolster energy efficiency' and curb electricity consumption.
There are two benefits: Reducing operational costs and mitigat-ing carbon emissions to reduce climate change impacts. These projects serve as trailblazers, setting a precedent for adopting en-ergy-saving practices in various infrastructure facilities nationwide. By showcasing the feasibil-
ity and efficacy of such measures, they foster a sustainability and resource efficiency culture, paving the way for broader adoption and implementation of similar initiatives across Indonesia.
In addition to the guarantee for PPPs, IIGF's role expanded significantly in 2016. The expan-sion has enabled IIGF to provide guarantees for, among other things, the direct lending scheme, an initiative by multiple multilateral lenders to directly fund state-owned enterprises (SOEs) without having to navigate the government's bureaucratic pro-' cesses. However, lenders can only extend direct loans to SOEs at rates equivalent to sovereign debt with a govemment guarantee.
Direct lending projects guaranteed by. IIGF, among others, include the Sector Loan Hydro-power Programs. These programs stand out as a prominent exam-ple that entails direct loan initiatives from Kreditanstalt fur Wiederaufbau <KfW Bank), a German development bank, to state electricity company PT PLN. The loans aim to finance multiple hydroelectric power projects across Indonesia in considerably potential areas for hydroelectric power generation, such as Kalimantan, Sulawesi and Papua.
IIGF and the Finance Ministry provided a co-guarantee against the risk of PT PLN repayment default to KfW. The guarantee enables PT PLN to secure loans at
better terms compared with commercial loans, including lower costs and longer repayment periods. It contributes significantJy to diversifying Indonesia's energy sources, reducing dependency on fossil fuels, and promoting the ex-pansion of renewable energy in un-derserved areas of the archipelago.
Other direct lending projects guaranteed by IIGF worth mentioning are the Dieng-2 and Patuha-2 Geothermal Power Plant Development Projects, each with a capacity of 60 megawatts. These projects involve direct loans from the Asian Development Bank (ADB) and the Clean Technology Fund (CTF), channeled through ADB to PT Geo Dipa Energi (Persero).
Similar to hydroelectric projects, IIGF and the Finance Ministry provide a guarantee fund for loan repayment, enabling them to reduce the perceived risk of the projects.
The funds obtained from the loans are allocated for construct-ing Unit 2 geothermal power plants in Dieng, Central lava, and Patuha, West lava-as planned in the 2019-2028 Electricity Supply Business Plan (RUPTL). The project aims to increase renewable energy power generation, especially baseload needs in the lava area.
In addition, it seeks to support the General National Energy Plan (RUEN) of the renewable energy mix target of 23 percent in 2025 to reduce carbon emissions and contribute to the government's program in providing 35,000 MW of electricity.
Geothermal energy is a clean and renewable energy source that has the potential to significantly contribute to Indonesia's energy mix while reducing greenhouse
gas emissions. By supporting these projects, IIGF promotes renewable energy development and strengthens Indonesia's energy security and resilience to the impacts of climate change.
These projects reflect IIGF's holistic approach to addressing the nation's infrastructure needs while promoting environmental sustainability. IIGF's involvement demonstrates its commitment to fostering sustainable development across various sectors, from energy conservation to renewable energy. This also highlights IIGF's proactive stance toward green infrastructure development, lever-aging partnerships with international institutions and innovative financing mechanisms to drive sustainable growth and comprehensively address Indonesia's infrastructure challenges. . Through its involvement in diverse initiatives spanning various sectors, the IIGF is pivotal in propelling Indonesia's transition toward a more environmentally sustainable, economically inclusive, and resilient future.
The urgency of green infrastructure in Indonesia cannot be oveT-stated As the nation confronts mounting environmental challenges, investing in sustainable •development becomes imperative to ensure a resilient and prosperous future. Transitioning to a green economy' becomes more achievable by hamessing private sector investment and championing green infrastructure initiatives.
Owing to this, the IIGF, as a guarantee fund in strategic infrastructure projects in Indonesia, must continue enabling green investments to forge more sustainable developments for future generations. | 2024-04-29 00:00:00 | Koran Nasional | The Jakarta Post | null |
PII | 365,382,161 | Telkom Siapkan Infrastruktur Telekomunikasi serta SNG untuk Media Center KTT ASEAN 2023 | Labuan Bajo, 6 Mei 2023 – Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN semakin dekat. Dalam hitungan hari, para pemimpin negara di kawasan Asia Tenggara akan hadir dan berdiskusi dalam perhelatan akbar yang mengangkat tema “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth" tersebut. Ajang ini akan menjadi momentum bagi Indonesia sebagai tuan rumah untuk unjuk keunggulan dari berbagai aspek termasuk dalam hal telekomunikasi dan teknologi digital. PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) mendapatkan amanat untuk menyediakan infrastruktur dan layanan telekomunikasi termasuk backupnya di seluruh venue pelaksanaan KTT ASEAN ke-42, salah satunya adalah media center.
Media Center menjadi tempat yang sangat penting dalam perhelatan internasional ini. Jurnalis dari media lokal, nasional, dan internasional berkumpul di area tersebut untuk menyebarkan informasi mengenai hasil diskusi dan konferensi tingkat tinggi tersebut ke khalayak ramai. Tentunya kesuksesan penyebaran informasi tersebut tidak lepas dari kualitas infrastruktur telekomunikasi yang menjadi tanggung jawab Telkom. Untuk itu Telkom telah menyiapkan pengamanan sistem komunikasi kabel laut, BTS Telkomsel dengan coverage 4G dan 5G, serta peningkatan kapasitas bandwidth. Dalam hal pengamanan siber, Telkom turut menyiapkan Next-Gen Firewall sebagai antisipasi dari serangan siber.
Keseluruhan infrastruktur yang Telkom siapkan ini sejalan dengan pesan dari Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Johnny G. Plate yang mengatakan bahwa sukses dari KTT ASEAN ini tidak lepas dari peran media sebagai penyebar informasi hasil dari konferensi ke masyarakat, dan untuk menyebarkan informasi tersebut diperlukan infrastruktur digital yang mumpuni. Untuk itu, kesiapan jaringan khususnya telah Telkom siapkan di venue utama dengan menyediakan jaringan internet berkecepatan 3,9 Gbps dan 160 Access Point berkecepatan 4,4 Gbps, serta didukung Base Transceiver Station (BTS) . Sementara di area Media Center, Telkom menyediakan jaringan internet 3,9 Gbps dengan 31 Access Point berkecepatan 1,4 Gbps untuk memastikan kelancaran penyebaran informasi selama summit berlangsung. Selain itu, terdapat 3 Satellite News Gathering (SNG) untuk mengakomodasi kebutuhan para awak media.
Sebelumnya, Direktur Network & IT Solution Telkom, Herlan Wijanarko menyampaikan bahwa Telkom telah menyiapkan infrastruktur terbaik termasuk backup serta layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan hingga lonjakan trafik selama perhelatan KTT ASEAN berlangsung.
“Selain kesiapan infrastruktur dan layanan, TelkomGroup juga menyiapkan Next Generation Firewall untuk mengantisipasi adanya serangan siber. Dengan kesiapan infrastruktur serta operasional dari sisi people, process, dan tools, kami yakin dan siap mendukung penuh momentum penting kenegaraan ini yang tentunya akan memberikan peluang yang sangat baik tidak hanya bagi perusahaan, masyarakat, tapi juga Indonesia,” tutup Herlan.
#ElevatingYourFuture
Safari Ramadhan BUMN 2023: Telkom Bagikan 1000 Paket Sembako Murah di Tanjung
Rabu, 19 April 2023
Mudik Bersama BUMN: Telkom Fasilitasi 2.700 Pemudik ke Kota Tujuan di Pulau Jawa dan Sumatera
Rabu, 19 April 2023
Optimalkan Peluang UMKM di Industri, Program Kewirausahaan Telkom Diasah Kapabilitas Digital
Senin, 10 April 2023
Telkom Segera Integrasikan IndiHome ke Telkomsel
Kamis, 6 April 2023
Telkom Dukung Digitalisasi Kawasan Jawa Timur melalui Event Business Insight
Selasa, 28 Maret 2023
| 2023-05-08 10:35:17 | Berita Online | tribunnews.com | |
PII | 390,335,787 | Punya Peran Besar di Bidang Ekonomi dan Sosial, BRI Raih Dua Penghargaan di CNN Indonesia Awards Bali 2024 |
Jakarta – Terus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat di bidang ekonomi dan sosial, khususnya dalam hal ini di wilayah Bali, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mendapat penghargaan CNN Indonesia Awards Bali 2024 yang diselenggarakan Hotel The Stones, Badung, Bali (13/5).
Dalam acara yang bertajuk "Dari Pulau Dewata Menuju Kebanggaan Nusantara", BRI Regional Denpasar mendapatkan dua penghargaan, yakni Outstanding Social Engagement & Corporate Action dan Best Business Sector Development Practices. Adapun penyerahan dilakukan oleh Direktur Transmedia Warnedy kepada Regional Consumer Banking Head BRI Kanwil Denpasar Hamid Rusdianto.
Penghargaan ini sekaligus menandai BRI atas keberhasilannya menaikkelaskan UMKM melalui pengembangan dan pembinaan pelaku usaha dalam berbisnis. Selain itu juga terkait peran BRI menyalurkan bantuan pendidikan untuk anak berprestasi di Desa BRILian. BRI juga menyalurkan berbagai bantuan sosial di sepanjang tahun 2023 Hal ini dinilai memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan ekonomi, peningkatan kesejahteraan sosial, pelestarian budaya, dan perlindungan lingkungan.
Pada kesempatan terpisah BRI Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan sebagai perusahaan BUMN, BRI memiliki peran sebagai agent value creator dan agent of development. Agar dapat menjalankan fungsi tersebut secara simultan, maka BRI harus mencetak keuntungan.
“Dengan memperoleh keuntungan atau economic value, maka perusahaan BUMN bisa memiliki modal untuk menciptakan social value sehingga ekonomi akan berputar. Dan BRI sudah membuktikan bahwa selama ini bisa menjalankan peran economic value dan social value secara simultan, salah satunya melalui keberadaan Holding Ultra Mikro yang beranggotakan BRI, Pegadaian dan PNM”, ungkapnya.
Penerima penghargaan CNN Indonesia Bali Awards dipilih melalui proses seleksi yang ketat dan independen oleh dewan juri yang terdiri dari pakar dan praktisi. Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi dan contoh bagi pihak lain untuk terus meningkatkan peran sosial dan ekonomi. | 2024-05-21 13:16:04 | Berita Online | radarbanjarmasin.jawapos.com | Muhammad Helmi |
PII | 376,840,972 | Warga Terdampak Tol Serang-Panimbang Bingung Diminta Kembalikan Uang Ganti Rugi | ['SERANG, KOMPAS.com - Sebanyak 21 warga terdampak pembangunan Tol Serang-Panimbang di Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang, Banten harus mengembalikan uang dengan total Rp 4,6 miliar.', 'Pengembalian harus dilakukan warga karena putusan peninjauan kembali (PK) mahkamah agung menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil.', 'Alia, salah satu warga mengaku bingung bila harus mengembalikan uang ganti rugi lahan yang telah dibayarkan Kementerian PUPR.', 'Sebab, uang pembayaran telah dibagikan kepada keluarga sebagai warisan dari orangtuanya.', '"Tentu bingung mau mengembalikannya gimana, karena posisinya uang ini bukan milik sendiri, tapi uang waris. Sudah dibagi-bagi ke keluarga lainnya juga," kata Alia saat berbincang dengan Kompas.com melalui telepon. Senin (30/10/2023).', 'Alia mengaku memiliki dua bidang tanah yang terdampak pembangunan Tol Serang Panimbang di Desa Bojong Catang, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang\xa0 Banten.', 'Kedua bidang tanah masing-masing memiliki luas 470 meter persegi dan 2.401 meter persegi dengan nilai total Rp 717 juta dengan nilai appraisal Rp 250.000 per meter.', '"Saya baru menerima sekitar Rp 300 jutaan, masih ada sisa pembayaran juga yang belum dibayarkan oleh pemerintah saat kita menang di kasasi," ujar Alia.', 'Meski begitu, Alia telah berkoordinasi langkah-langkah hukum yang akan ditempuh dengan kuasa hukum warga selanjutnya.', 'Termasuk, lanjut Alia, melakukan gugatan kembali ke Pengadilan untuk mendapatkan keadilan bagi warga.', '"Kita tunggu saja semuanya\xa0 dan memang kita menunggu (langkah selanjutnya), kan diputusan itu tidak ada yang menang dan kalah posisinya," kata Alia.']
, Kuasa hukum warga, Ridwan Kusnandar mengatakan, sudah berkomunikasi dengan 7 warga termasuk Alia terkait langkah hukum selanjutnya, termasuk dengan melakukan gugatan ulang ke pengadilan., "Terkait upaya yang akan dilakukan seperti yang sudah saya jelaskan (kepada klien) yang tujuh orang (untuk melakukan) upaya hukum gugat ulang di pengadilan," kata Ridwan., Menurut Ridwan, Kementerian PUPR seharusnya tetap menjalankan kesepakatan awal yaitu upaya hukum hanya dilakukan hingga tingkat kasasi, sehingga putusan PK dinilai menjadi wanprestasi., "Kenapa wanprestasi? karena sudah menyalahi kepekatan bersama. Ini sudah jelas dari hasil kepekatan yang difasilitasi Pemkab Serang waktu proses banding disebutkan hanya sampai tingkat kasasi," ujar dia., Selain itu, Ridwan kesepakatan sejak awal warga tidak akan memghalangi pembangunan Tol Serang-Panimbang., "Kemudian, uang yang dititipkan di pengadilan dianggap sebagai DP (down payment). Dan ketiga nilai ganti rugi (lahan) berdasarkan putusan inkrah pengadilan yaitu sebesar Rp 250.000 per meter," tandas dia. | 2023-10-30 18:28:09 | Berita Online | Kompas.com | Kompas Cyber Media |
PII | 392,280,463 | Wujudkan Rumah Ramah Lingkungan dengan Kemudahan dari KPR BRI Green Financing | ['TRIBUN-BALI.COM - Di kalangan millennial dan Gen Z, kesadaran akan pentingnya pembangunan berkelanjutan terus menguat, terutama di tengah tantangan krisis iklim. Hari ini pelaku properti diharapkan bisa jadi bagian dari upaya pelestarian lingkungan.\xa0', 'Menjawab tantangan zaman tersebut, BRI hadir dengan KPR BRI Green Financing, buah gagasan BRI untuk mendorong pembangunan properti hijau di Indonesia. Dari program ini, BRI dan para nasabahnya dapat memberi sumbangsih dalam upaya global menciptakan masa depan berkelanjutan bagi generasi mendatang.', 'Tak hanya sebagai solusi finansial bagi calon pembeli rumah, KPR BRI Green Financing juga merupakan dukungan terhadap tren properti hijau dan pelestarian lingkungan. Dengan skema pembiayaan yang fokus pada properti ramah lingkungan, program ini tak hanya menguntungkan calon pembeli, tetapi juga membuka peluang pengembang yang ingin membangun properti yang lebih berkelanjutan.\xa0', 'Keuntungan program tak berhenti di situ. KPR Green Financing menawarkan suku bunga kompetitif, bebas biaya administrasi, dan uang muka (DP) ringan. Tambah lagi, BRI bekerja sama dengan pengembang rekanan yang telah memiliki sertifikasi hijau (Green Certification).\xa0', 'Selaras dengan prinsip hijaunya, BRI bermitra dengan pengembang properti yang sudah terang komitmennya dalam membangun hunian ramah lingkungan. BRI juga menyediakan pendanaan untuk proyek-proyek properti hijau yang sudah memenuhi standar keberlanjutan.', 'Inisiatif bank plat merah ini selaras dengan kebijakan pemerintah terkait pengembangan properti hijau, seperti program subsidi dan insentif. Direktur Bisnis Konsumer BRI, Handayani mengatakan KPR Green Financing adalah wujud dukungan terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDG) dan kepedulian terhadap pemeliharaan lingkungan, khususnya terkait energi terbarukan.\xa0', 'Bagi Handayani, pembiayaan hijau seperti KPR Green Financing akan makin dibutuhkan di masa depan, seiring dengan tuntutan keberlanjutan lingkungan di berbagai sektor, termasuk keuangan.', '"BRI memiliki komitmen untuk mengakselerasi ekonomi hijau melalui sustainable business financing. Meski saat ini sudah banyak produk keuangan yang mengedepankan keberlanjutan, namun masih terdapat banyak ruang untuk peningkatan,” jelas Handayani.', 'Untuk mensosialisasikan program ini, BRI menyelenggarakan seminar, workshop, dan edukasi publik tentang properti hijau dan manfaatnya. BRI juga menyediakan informasi dan panduan bagi nasabah yang tertarik membeli properti ramah lingkungan.', 'Mewujudkan impian rumah\xa0ramah\xa0lingkungan\xa0', 'Para nasabah KPR Green Financing dapat menikmati rumah\xa0ramah\xa0lingkungan yang dirancang dengan memperhatikan aspek-aspek keberlanjutan seperti pemakaian energi yang efisien, penghematan air, dan penggunaan material ramah lingkungan.', 'Mendiami rumah\xa0ramah\xa0lingkungan bukan cuma wujud kontribusi dalam kelestarian lingkungan, nasabah juga bisa meningkatkan kualitas hidup dengan tinggal di rumah yang minim emisi karbon dan efisien dalam penggunaan energi.\xa0', 'Di luar keunggulan itu, terdapat manfaat lain seperti peningkatan nilai investasi properti, lantaran properti ramah lingkungan umumnya memiliki nilai investasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan properti biasa.', 'Hal ini diamini Handayani, yang menyampaikan bahwa BRI berupaya memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih memahami KPR Green Financing dan beragam benefit yang didapatkan.\xa0']
"Kami selalu sampaikan campaign mengenai betapa baiknya tinggal di lingkungan perumahan ramah lingkungan, karena itu menghemat kebutuhan energi, listrik, yang tentu dengan menggunakan alam lebih baik,” ujarnya., "Ke depan anak-anak yang membutuhkan rumah saat ini adalah milenial dan Gen Z yang pro ESG (environmental, social, and governance), ini menjadi bagian dari investasi dan sudah menjadi property investment yang menarik untuk bertumbuh di kemudian hari,” tambah Handayani., Sepak terjang BRI dorong properti hijau, Geliat BRI mewarnai kancah properti hijau di Indonesia menunjukkan bahwa komitmen hijaunya bukan basa-basi. Pada tahun 2023, BRI memperkenalkan program KPR Green Financing dengan suku bunga mulai dari 1,27 persen fixed (tetap)., Tahun berikutnya, BRI meluncurkan program Khusus KPR Green Financing dengan suku bunga mulai dari 3,25 persen sampai dengan 4,65 persen untuk lima tahun pertama. Kemudian, BRI menjalin rekanan dengan pengembang PT Agung Podomoro Land Tbk dan PT Lippo Karawaci Tbk untuk menawarkan program KPR Green Financing tanpa DP., Ditambah lagi, BRI aktif dalam Green Finance Network Indonesia (GFNI) dan Indonesia Green Building Council (IGBC) untuk mendorong pengembangan properti hijau di Indonesia., Bermacam keunggulan KPR BRI Green Financing, BRI menawarkan insentif menarik bagi nasabah KPR Green Financing atau KPR Hijau. Penawaran menarik tersebut meliputi suku bunga dan uang muka yang ringan hingga akses rumah ramah lingkungan., Suku bunga KPR Green Financing lebih rendah dibandingkan KPR reguler. Saat ini, BRI menawarkan suku bunga KPR Green Financing mulai dari 3,25 persen fixed (tetap). Promo ini berlaku hingga 30 Juni 2024., BRI juga memberikan kemudahan uang muka ringan untuk KPR Green Financing. Bahkan, beberapa pengembang rekanan BRI menawarkan program KPR Green Financing tanpa DP., Tertarik untuk memiliki hunian ramah lingkungan? Untuk info lebih lanjut, kunjungi website berikut ini. | 2024-06-20 17:35:48 | Berita Online | bali.tribunnews.com | null |
PII | 380,428,895 | Citi Jelaskan Upaya Peningkatan Pembiayaan Hijau | Citi Jelaskan Upaya Peningkatan Pembiayaan Hijau
Jakarta - Direktur Utama Citi Indonesia Batara Sianturi mengatakan bahwa perusahaan akan selalu mengupayakan pembiayaan hi jau guna mendorong transisi energi. "Di Citi, kami terus menggunakan
keahlian kami untuk mendukung klien dalam mengatasi tantangan global dan berkontribusi pada upaya transisi energi," kata Batara melalui keterangan resmi di lakarta, kemarin.
Dalam laporannya yang bertajuk "Unlocking Climate and Development Finance" Citi mengkaji langkah-langkah untuk meningkatkan pendanaan ke berbagai wilayah geografis, industri, dan sejumlah proyek. Laporan tersebut menyoroti bagaimana perbedaan selera risiko modal dan profil risiko proyek menjadi salah satu penyebab minimnya
mobilisasi pendanaan untuk proyek-proyek terkait perubahan iklim.
Meskipun fasilitas aliran modal sudah dipahami dengan baik. namun dibutuhkan lebih banyak proyek yang dapat dibiayai dan dapat diinvestasikan guna mendukung upaya penanganan perubahan iklim. Dalam laporan tersebut, dalam beberapa dekade terakhir kemajuan luar biasa telah dicapai dalam menangani perubahan iklim. Pada tahun 2015,196 negara sepakat mengadopsi Paris Agreement dalam pertemuan COP15 yang menghasilkan perjanjian untuk menjaga kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2 derajat Celcius.
Kemudian pada pertemuan COP26 tahun 2021, para pemimpin dunia berkumpul untuk merancang agenda global dan kerangka kerja menuju nol
emisi karbon (nel-zero emission). Tantangan berikutnya yakni mencari cara untuk mendanai tindakan global terkait perubahan iklim
Disebutkan dalam rentang tahun 2016-2020, berbagai proyek terkait perubahan iklim berhasil menggerakkan antara 600 miliar dolar AS hingga 900 miliar dolar AS rata-rata per tahun. Namun, untuk mencapai skenarionolemisikar-bon pada tahun 2050, diperlukan sekitar 125 triliun dolar AS dalam 30 tahun ke depan.
"Meskipun aliran pendanaan global meningkat hampir dua kali lipat pada tahun 2022 menjadi 1,4 triliun dolar AS, namun perkiraan kesenjangan pendanaan iklim tahunan antara tahun 2030 dan 2050 hampir tujuh kali lipat dari aliran danatahun2022," tulis laporan itu.
Adapun investasi atau
pendanaan dalam transisi energi saat ini pada pasarne-gara-negara maju dilakukan melalui pembiayaan modal swasta, sedangkan di pasar negara berkembang melalui sektor publik dan organisasi supranasional. Sebab, dalam beberapa dekade mendatang, sebagian besar pendanaan iklim akan disalurkan di negara-negara berkembang untuk mencapai tujuan iklim global yang sudah ditetapkan.
Kawasan Asia Timur dan Pasifik misalnya, tercatat menerima 47 persen dari keseluruhan aliran pen-danaan iklim pada tahun 2022 dan Eropa Barat menerima 24 persen lagi. Sementara, Afrika Sub-Sahara, Timur Tengah, serta Afrika Utara wilayah yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim dilaporkan hanya menerima 2 persen dan 1 persen dari keseluruhan pendanaan, | 2023-12-20 00:00:00 | Koran Nasional | Harian Ekonomi Neraca | Adapun investasi atau |
PII | 367,217,920 | Tanah Terendam yang Dilalui Tol Semarang-Demak Tak Dianggap Musnah, Akan Ada ganti Untung | TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebut Peraturan Presiden soal pembebasan tanah musnah di Tol Semarang-Demak sudah diketok.
Pemerintah menyiapkan anggaran hingga Rp 1,1 triliun untuk ganti rugi pembebasan lahan.
Basuki menyebut pihaknya sudah mulai melakukan appraisal atau menentukan nilai ganti rugi di lahan yang masuk tanah musnah tersebut.
"Tanah musnah sudah ada Prepres. Sudah terbit. Ini sedang diinventarisir di-apparaise berapa ganti untungnya, jadi tidak dianggap tanah musnah," ujar Basuki dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, Rabu (7/6/2023).
Menurutnya sudah ada anggaran yang disiapkan untuk urusan pembebasan lahan Tol Semarang-Demak, jumlahnya mencapai Rp 1,1 triliun.
"Mudah-mudahan akan selesai, anggarannya tahun ini ada Rp 1,1 triliun. Ini diambilkan dari automatic adjustment, kemarin sudah dibuka untuk pembayaran tanah Tol Semarang-Demak jadi yang bagian laut bisa langsung dimulai," ungkap Basuki.
Terkendala Tanah Terendam
Pembangunan tanggul laut dan kolam retensi pada tol Semarang - Demak seksi 1C masih terkendala tanah terendam.
Kepala Satuan Kerja Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak, Yusrizal Kurniawan mengatakan, tanggul laut dan kolam retensi saat ini 96 persen masih terkendala tanah terendam.
Regulasi pembebasan lahan tanah terendam dan tanah musnah baru terbit dua hari yang lalu. Proses diperkirakan masih sekitar empat bulan. Sehingga, pembangunan bisa optimal sekitar September 2023.
"Mungkin September bisa optimal. Kira-kira awal tahun 2026 selesai," ucap Yusrizal, Rabu (7/6/2023).
Di sisi lain, sambung dia, pembangunan yang saat ini mengalami kemajuan signifikan di wilayah Kaligawe hingga tol eleveted sebelum tanggul laut sekitar satu hingga dua kilometer.
"Nanti kami akan peninggian Kaligawe sampai tol layang," ucapnya.
Pembangunan tol Semarang-Demak Seksi 1 ini merupakan kelanjutan dari pembangunan Seksi 2 yang sudah jadi dan digunakan.
Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 2, yaitu dari Sayung hingga Demak, sudah diresmikan Presiden Jokowi pada 25 Februari 2023 lalu. Presiden menyebut jalan Tol Semarang-Demak sekaligus berfungsi sebagai tanggul laut.(eyf/wid) | 2023-06-08 09:49:09 | Berita Online | jateng.tribunnews.com | Eka Yulianti Fajlin, |
PII | 369,519,472 | Ganjar Rakor dengan Airlangga, Bahas Percepatan Tol Semarang Demak | SOLOPOS.COM - Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, dan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, seusai menggelar rakor terkait percepatan sejumlah PSN di Jateng, termasuk Tol Semarang Demak, di Jakarta, Senin (17/7/2023). (Solopos.com-Humas Pemprov Jateng)
Solopos.com, SEMARANG — Proses pembangunan jalan Tol Semarang Demak bakal dipercepat. Hal ini diputuskan setelah pemerintah pusat menggelar rapat koordinasi dengan Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, terkait percepatan sejumlah proyek strategis nasional (PSN), termasuk jalan tol Trans Jawa ruas Semarang-Demak.
“Pagi ini untuk Tol Semarang Demak dilakukan sosialisasi, karena beberapa lahan di sana masuk kategori tanah musnah. Sehingga, cara ganti untung masyarakat betul-betul bisa terlindungi,” kata Ganjar seusai rapat koordinasi dengan sejumlah menteri di Gedung Aali Wardana lantai ketiga, Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (17/7/2023).
PromosiRekomendasi 5 Wisata di Solo Baru, Mau Apa Aja Ada!
Menurut Ganjar, percepatan penyelesaian pembangunan jalan Tol Semarang Demak sangat dibutuhkan. Selain berfungsi meningkatkan pertumbuhan ekonomi, keberadaan ruas tol itu juga berperan sebagai tembok laut (sea wall) yang melindungi wilayah di sebelah selatan proyek dari ancaman abrasi dan rob.
“Ini semacam tanggul atau sea wall yang secara bagian per bagian kita selesaikan. Jadi kalau tol ini jadi, ruas Semarang-Demak ini akan jadi satu tanggul yang cukup panjang, dan di sisi dalam atau berada di kawasan daratan yang kemarin digenangi air besok akan kering,” lanjutnya.
Selain itu, Ganjar juga meminta percepatan dalam pengembangan kawasan industri Batang dan Kendal guna menarik lebih banyak lagi investasi masuk ke Jateng.
“Tadi Pak Menko [Menko Perekonomian Airlangga Hartarto] sampaikan ada dua kawasan industri yang berkembang cukup pesat, yakni Kawasan Industri Kendal yang masih butuh sea port. Maka [Kementerian] Perhubungan akan segera mengkaji agar sea port nya segera jadi. Yang kedua, jetty [dermaga] yang ada di kawasan industri Batang, agar ini bisa dibangun paralel sehingga nanti industri tumbuh, dan keluar masuk [barang] lewat jetty ini bisa lebih cepat,” tambahnya.
Dalam rakor yang dihadiri Menko Perekonomian, Menteri PUPR, Menteri Perindustrian, Wamen ATR, perwakilan Bappenas dan Kemenkeu, serta Menteri Perhubungan ini, Ganjar juga menyampaikan agar proyek jaringan pipa gas Cirebon-Semarang (CISEM) bisa dipercepat penyelesaiannya.
“Suplai gas dengan harga yang pernah menjadi komitmen bersama [ke kawasan industri], sehingga pemasangan pipa yang saat ini sedang dilakukan Cirebon dan Semarang atau Program CISEM ini mudah-mudahan bisa dipercepat. Karena ini yang menjadi mangnet investasi masuk cukup besar ke Jawa Tengah,” ucap Ganjar.
Dilain pihak, Menko Perokonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan keberadaan PSN ruas Tol Semarang Demak menjadi penting dan dibahas secara khusus dalam rakor tersebut.
“Tadi dibahas secara khusus, yaitu tol Semarang-Demak yang berfungsi sebagai tanggul laut. Dan ini bisa menjadi model untuk bisa dilanjutkan tidak hanya di Semarang, bahkan ini bisa ditarik di pantai utara Jawa. Bappenas telah melakukan studi yang sering disebut sebagai giant sea wall,” kata Airlangga.
Sedang untuk percepatan Kawasan Ekonomi Khusus Kendal dan Batang, Airlangga menyatakan pihaknya akan terus membahasnya bersama Pemprov Jateng.
| 2023-07-17 18:21:07 | Berita Online | solopos.com | Imam Yuda Saputra |
PII | 373,753,520 | Pembiayaan Hijau Dukung Ekonomi Rendah Karbon untuk Pengembangan Infrastruktur Transportasi |
JawaPos.com - Perbankan dan BUMN punya peran dalam pembangunan infrastruktur transportasi. Selain aksesibilitas, mereka turut mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon.
Sebagai bank pelat merah, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk fokus membidik penyaluran pembiayaan ke sektor infrastruktur. Hal itu dapat turut mempercepat pemerataan ekonomi di Indonesia.
Tercatat, penyaluran kredit infrastruktur yang sesuai dengan klasifikasi dalam Peraturan Presiden (Perpers) 38 Tahun 2015 mencapai Rp 267,92 triliun per Juni 2023. ”Nilai tersebut tumbuh 7,96 persen year-on-year (YoY) dari posisi Juni tahun lalu sebesar Rp 248,17 triliun,” kata Corporate Secretary Bank Mandiri Rudi As Aturridha kepada Jawa Pos, Jumat (15/9).
Penyaluran kredit infrastruktur bank berlogo pita emas itu paling banyak disalurkan untuk subsektor transportasi yang melonjak 14,85 persen YoY menjadi Rp 68,81 triliun. Kemudian, kucuran kredit infrastruktur untuk pembangunan jalan tumbuh 12,54 persen secara tahunan menjadi Rp 47,01 triliun. Begitu pula, subsektor telematika naik 8,53 persen menjadi Rp 30,61 triliun di paro pertama 2023.
Dalam transisi menuju ekonomi rendah karbon, Bank Mandiri berkomitmen untuk berkontribusi aktif guna mencapai visi Becoming Indonesia’s Sustainability Champion for a Better Future. Sampai Juli 2023, sustainable financing sesuai Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB) dalam POJK 51/2017 yang telah disalurkan sebesar Rp 248 triliun. Jumlah tersebut mencapai 25 persen dari total kredit (bank only) atau meningkat 15,5 persen secara tahunan.
Penyaluran green portfolio sebesar Rp 119 triliun atau mencakup 30 persen dari total pembiayaan hijau Indonesia. ”Angka ini telah menjadikan Bank Mandiri sebagai market leader terbesar dalam segmen pembiayaan green portfolio. Didominasi oleh sustainable agriculture, renewable energy, dan clean transportation,” bebernya. Salah satu pembiayaan green portfolio Bank Mandiri adalah light rail transit (LRT) yang baru saja beroperasi minggu lalu.
Sementara itu, Sekretaris Perusahaan Adhi Karya (ADHI) Farid Budiyanto menuturkan, pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia didominasi infrastruktur transportasi berbasis jalan seperti jalan tol, jalan raya, dan lainnya. Misalnya, trans-Sumatera sepanjang 2.749 km dan trans-Jawa sepanjang 1.056 km. ”Infrastruktur jalan yang berfungsi sebagai akses konektivitas antardaerah,” ujar Farid.
Kontribusi ADHI dalam pembangunan infrastruktur telah dibuktikan dari berbagai proyek infrastruktur yang telah terselesaikan selama 10–20 tahun terakhir. Proyek-proyek ADHI yang telah berdiri kokoh, antara lain, jalan tol Sigli–Banda Aceh dan jalan tol Cisumdawu, Jembatan Pulau Balang, Bandara Sam Ratulangi dan Kertajati, Dermaga Patimban, hingga transportasi publik seperti jalur LRT Jabodebek dan DDT Manggarai jalur KRL Commuter Line, serta Halte CSW Jakarta Selatan.
Masifnya pembangunan infrastruktur tentu sejalan dengan kebutuhan modal yang padat. Farid menyatakan bahwa hal tersebut menjadi salah satu kendala yang dihadapi ADHI. ”Ke depan diharapkan adanya peningkatan dukungan kolaborasi para stakeholder, baik perbankan maupun pemerintah daerah dan pusat,” ujarnya. (han/agf/c6/fal) | 2023-09-18 18:49:17 | Berita Online | jawapos.com | Agfi Sagittian, Agas Putra Hartanto |
PII | 365,493,812 | Terserap, Rp9 triliun lelang enam seri sukuk negara |
Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyerap dana Rp9 triliun dari lelang enam seri sukuk negara atau surat berharga syariah negara (SBSN) yang mendapat penawaran masuk sebesar Rp40,73 triliun.
Lelang ini bertujuan untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023.
Dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu) mencatat keenam seri sukuk negara tersebut yakni SPNS07112023 (new issuance), PBS036 (reopening), PBS003 (reopening), PBSG001 (reopening), PBS037 (reopening), dan PBS033 (reopening), yang dilelang melalui sistem lelang Bank Indonesia.
Penyerapan dana terbesar dilakukan dari lelang seri PBS003 yakni sebesar Rp3,1 triliun dari penawaran masuk Rp6,31 triliun, dengan imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,3312 persen.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemerintah serap Rp9 triliun dari lelang enam seri sukuk negara | 2023-05-10 06:56:06 | Berita Online | jogja.antaranews.com | Agatha Olivia Victoria |
PII | 385,185,223 | RESMI, PT Gudang Garam Garap Tol Kediri-Tulungagung, Ternyata Segini Nilai Investasinya | TRIBUNPRIANGAN.COM- Proyek pembangunan Jalan Tol Kediri-Tulungagung akan segera dibangun.
Jalan tol sepanjang 44,17 km itu secara resmi akan digarap oleh PT Gudang Garam Tbk melalui anak usahanya PT Surya Sapta Agung Tol melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atas prakarsa pihak swasta (unsolicited).
Hal ini setelah dilaksanakan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) yang melibatkan pihak pemrakarsa, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) di Jakarta, Selasa (27/2/2024).
Rencananya, pembangunan tol ini mulai konstruksi pada kuartal II-2024, dilanjutkan dengan main road yang akan menghubungkan Kediri-Mojo-Tulungagung beroperasi pada kuartal III-2025.
Sebelum rencana tahapan pembangunan itu dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT), Perjanjian Regres dan Perjanjian Penjaminan Jalan Tol Kediri - Tulungagung yang disaksikan secara langsung oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljo.
Jalan Tol Kediri-Tulungagung ini akan dibangun sepanjang 44,17 km, terdiri dari akses Bandara Dhoho Kediri sepanjang 6,82 km dan main road sepanjang 37,35 km termasuk jalan akses. Jumlah lajur yang dimiliki Jalan Tol ini adalah 2 x 2 dan 4 simpang susun yang berada di Bulawen, Kediri, Mojo, dan Tulungagung.
Sementara Penjabat Wali Kota Kediri DR Zanariah mengucapkan terima kasih karena telah berinvestasi dalam proyek nasional ini. Jalan tol ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam hal aksesibilitas menuju Kota Kediri.
Dengan begitu, Kota Kediri bisa lebih dikenal karena potensi yang dimiliki. Tidak hanya dilewati, Kota Kediri akan jadi destinasi.
“Semoga dengan adanya jalan tol ini bisa jadi pengungkit perekonomian di Kota Kediri," jelasnya.
Zanariah juga mengajak daerah sekitar seperti Kabupaten Kediri, Tulungagung, Blitar, Nganjuk dan lainnya untuk berkolaborasi dalam hal memajukan potensi yang ada di daerah masing-masing, sehingga adanya tol dan bandara ini bisa membawa dampak baik bagi daerah. Selain itu, adanya jalan tol ini bisa dimanfaatkan demi kesejahteraan masyarakat.
Perlu diketahui, nilai investasi pembangunan Tol Kediri-Tulungagung oleh PT Gudang Garam, Tbk. ini sebesar Rp 9,92 triliun dengan masa konsesi selama 50 tahun
Berikut rincian 23 Desa di 3 Kecamatan yang terdampak jalan tol Kediri-Tulungagung:
1. Kecamatan Mojo
- Desa Kraton | 2024-03-01 06:49:22 | Berita Online | priangan.tribunnews.com | null |
PII | 390,064,167 | Jasa Marga: Progres Konstruksi Pembangunan Tahap 1 Probolinggo-Besuki Capai 35,84% | Reporter: Vina Elvira | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) melalui anak usahanya PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi (PT JPB), pengelola Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi, mencatat progres konstruksi pembangunan Tahap I Jalan Tol ini mencapai 35,84% hingga akhir April 2024.
Pembangunan Tahap I merupakan pembangunan dari Probolinggo s.d. Besuki yang terbagi atas 3 Paket Pekerjaan Konstruksi yaitu Paket 1 (Gending-Kraksaan), Paket 2 (Kraksaan-Paiton) hingga Paket 3 (Paiton-Besuki).
Direktur Utama PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi Adi Prasetyanto mengatakan, untuk pembebasan lahan, PT JPB mencatat hingga April 2024 progresnya telah mencapai 97,10%.
Baca Juga: Jasa Marga Optimistis Proyek Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi Selesai Sesuai Rencana
Ia menyebutkan, sesuai dengan Permenko Perekonomian No. 9 Tahun 2022, pembebasan lahan dan pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi difokuskan pada ruas Probolinggo-Besuki.
“Secara keseluruhan, Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi sepanjang 175,78 KM terbagi menjadi dua Tahap Pembangunan. Tahap I yang menghubungkan Probolinggo-Besuki sepanjang 49,68 KM, dan Tahap II menghubungkan Besuki-Banyuwangi sepanjang 126,10 KM,” ujar Adi, dalam keterangannya, Jumat (16/5).
Adi menambahkan, jika pembebasan lahan sesuai dengan target, maka pengerjaan kontruksi untuk pembangunan Tahap I Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi Ruas Probolinggo-Besuki ditargetkan dapat selesai pada November 2024.
Pembangunan Tahap I Probolinggo-Besuki nantinya akan memiliki tiga Gerbang Tol (GT), yaitu GT Kraksaan, GT Paiton, dan GT Besuki. Selain itu juga akan memiliki 3 buah simpang susun yaitu Simpang Susun (SS) Kraksaan, SS Paiton dan SS Besuki serta dilengkapi dengan 2 lokasi rest area yang terletak di Sta 33+700 di kedua arah, arah Probolinggo maupun arah Besuki.
Baca Juga: Jasa Marga (JSMR) Bagikan Dividen Tunai, Cek Timeline Pembagiannya!
Secara keseluruhan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi terbagi atas tujuh seksi, yaitu Seksi 1 Gending-Kraksaan (12,88 Km), Seksi 2 Kraksaan-Paiton (11,20 Km), Seksi 3 Paiton-Besuki (25,60 Km), Seksi 4 Besuki-Situbondo (42,30 Km), Seksi 5 Situbondo-Asembagus (16,76 Km), Seksi 6 Asembagus-Bajulmati (37,45 Km), dan Seksi 7 Bajulmati-Ketapang (29,59 Km).
Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional yang dikelola oleh PT JPB selaku Badan Usaha Jalan Tol yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh JSMR sebesar 94,93%, PT Brantas Abipraya (Persero) sebesar 5,00%, dan PT Waskita Toll Road sebesar 0,07%.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News | 2024-05-17 10:42:19 | Berita Online | kontan.co.id | Vina Elvira |
PII | 379,979,066 | Investasi pembangunan Kota Nusantara melalui KPBU Rp55 triliun |
Penajam Paser Utara (ANTARA) -
Investasi pembangunan Kota Nusantara, ibu kota negara masa depan Indonesia pada sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur, melalui skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) mencapai lebih kurang Rp55 triliun.
"Sampai saat ini, investasi pembangunan ibu kota negara baru Indonesia melalui skema KPBU diperkirakan mencapai sekitar Rp55 triliun," kata jelas Direktur Pembiayaan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Naufal Aminudin di Penajam, Selasa.
Dia memperkirakan nilai investasi proyek pembangunan dengan skema.KPBU bakal semakin bertambah karena cukup tinggi minat investor melakukan investasi melalui skema KPBU itu.
Hingga kini ada sembilan proyek pembangunan hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) dan satu pembangunan sektor pendidikan di Kota Nusantara dilakukan dengan skema KPBU.
"Proyek pembangunan itu dalam.proses studi kelayakan (
feasibility study/
FS), selanjutnya masuk tahap transaksi," ujarnya.
"Investor banyak yang tertarik skema KPBU, jadi diprediksi investasi dengan skema KPBU bisa terus bertambah," ucapnya lagi.
OIKN juga menerima sekitar 304 dokumen komitmen awal untuk kerja sama (
letter of
intent
/LoI) dalam pembangunan ibu kota negara masa depan Indonesia.
Tercatat dokumen komitmen awal untuk kerja sama itu banyak investor berminat melakukan investasi sektor pengembang perumahan (properti), energi, serta barang dan jasa.
"Properti sebanyak 36 investor yang berminat, 52 investor berminat bidang energi, serta barang dan jasa ada 64 investor yang berminat" kata dia.
Pembangunan ibu kota negara Indonesia baru di wilayah Provinsi Kalimantan Timur itu banyak menarik minat investor (penanam.modal) untuk menanam modal (investasi).
Terdata investor yang telah berminat melalui dokumen komitmen awal untuk kerja sama, serta menggunakan skema KPBU berasal dari dalam maupun luar negeri, demikian Naufal Aminudin.
OIKN terima 323 surat pernyataan minat berinvestasi di IKN
Kembangkan penyangga IKN, Pemprov Kaltim ajak kerja sama Anhui China
Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor: Nurul Aulia Badar
COPYRIGHT © ANTARA 2023
| 2023-12-12 23:28:09 | Berita Online | antaranews.com | Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan |
PII | 392,292,157 | Rusun ASN Lewat Skema KPBU Belum Laku Digarap Investor, Ini Sebabnya | ['', 'JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah mencari investor untuk membangun rusun ASN di IKN lewat skema KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha).\t\t\t\t\t\t\t ', 'Meski demikian, saat ini belum ada investor yang tertarik menggarap proyek tersebut bersama Pemerintah.\n', 'Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku hal itu lantaran biaya investasi yang perlu disiapkan investor memang cenderung lebih mahal di IKN ketimbang proyek-proyek lainnya. Tingginya nilai investasi tersebut yang akhirnya menjadi pertimbangan pemerintah untuk skema pengembalian atau keuntungan investasinya.', '"Kalau saya, KPBU rusun ASN itu menurut saya itu kan mahal, bisa cost of moneynya 2-3 kali lipat," ujar Menteri Basuki usai membuka acara ulang tahun Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) di Jakarta, Kamis (20/6/2024).\n', 'Lebih lanjut, Menteri Basuki memberi perbandingan antara proyek Rusun KPBU di IKN dengan proyek Jembatan Callender Hamilton. Pembangunan 37 jembatan yang sebelumnya dikerjakan oleh Kementerian PUPR membutuhkan investasi sekitar Rp700 miliar lewat skema KPBU. Akan tetapi investor mendapatkan pengembalian selama 15 tahun, dan imbal hasil investasi keseluruhan bisa tembus Rp1,5 triliun\t\t\t\t\n\r\r\n', '', '\r\nFollow Berita Okezone di Google News\r\n', '\r\nDapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di \r\nORION, daftar sekarang dengan \r\nklik disini\r\n dan nantikan kejutan menarik lainnya \r\n']
Berbeda dengan proyek Rusun ASN di IKN, dengan estimasi nilai proyek sekitar Rp30,8 triliun untuk membangun 66 tower di IKN. Nilai investasi yang besar itulah yang menjadi pertimbangan matang pemerintah untuk menjalin skema KPBU dengan swasta.
, "Jadi masih kita hitung betul, mendingan loan (pinjaman) karena masih kecil bunganya," tutup Menteri Basuki. , Sebelumnya, catatan MNC Portal setidaknya ada 3 pelaku usaha yang saat ini tengah mengajukan skema KPBU ke Kementerian PUPR untuk melakukan pembangkangan rusun ASN di IKN. Pertama ada PT Summarecon Agung Tbk, serta perusahaan yang membentuk konsorsium yaitu China Construction First Group Corp. Ltd (CCFG) dan PT Risjadson Brunsfield Nusantara.
, Summarecon akan membangun 6 tower, dan Konsorsium Nusantara akan membangun 60 tower. Adapun nilai investasinya, diketahui konsorsium China nilainya Rp30,8 triliun, sedangkan Summarecon Rp1,67 triliun., "Mereka akan menggarap rusun ASN dan Hankam dengan skema KPBU. Itu di luar pembangunan 47 tower PNS yang dari APBN. Ini lewat skema KPBU," ungkap Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Haryo Bekti Martoyoedo dalam kesempatan yang berbeda.
, ,
Follow Berita Okezone di Google News
,
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di
ORION, daftar sekarang dengan
klik disini
dan nantikan kejutan menarik lainnya
, (fik) | 2024-06-20 20:21:38 | Berita Online | okezone.com | Iqbal Dwi Purnama |
PII | 392,178,858 | Tegaskan Komitmen pada Ekonomi Hijau, BRI Tawarkan KPR Green Financing |
Solopos.com, JAKARTA – Saat ini kepedulian masyarakat akan isu lingkungan, termasuk keputusannya dalam memilih rumah atau tempat tinggal terus meningkat.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dalam hal ini mendukung perubahan perilaku dari masyarakat tersebut, salah satunya dengan menyediakan KPR Green Financing.
Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani menjelaskan bahwa perseroan telah meluncurkan program KPR Green Financing sejak 2021 lalu.
Dengan berbagai penawaran menarik bagi nasabah yang ingin memiliki hunian, program ini juga mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDG) dan kepedulian terhadap pemeliharaan lingkungan, khususnya terkait dengan energi terbarukan.
“Keterlibatan perbankan dalam penerapan green development sangat penting terutama dalam hal pembiayaan proyek pembangunan berkelanjutan yang mengusung green concept,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Menurutnya, rumah yang ramah lingkungan ini menjadi salah satu alternatif untuk bertempat tinggal. KPR hijau memang ada beberapa kemudian aspek yang diperhatikan mulai dari infrastruktur, kemudian material yang digunakan, pengelolaan sampah hingga kesehatan.
Penawaran menarik ini didukung oleh beragam promo menarik, misalnya bunganya lebih rendah. kemudian DP 0%, dan tenornya diperpanjang. Hal tersebut tentunya diharapkan menarik minat bagi para developer untuk juga bekerja sama dengan BRI untuk membuat bangunan ramah lingkungan yang tentunya nanti akhirnya memberikan impact kepada perbaikan lingkungan.
Selama ini BRI telah mengedukasi perlunya rumah sehat yang berwawasan lingkungan agar kehidupan penghuni di dalamnya semakin berkualitas. Tak sampai di sana, BRI juga beberapa kali mengadakan program untuk mengedepankan pentingnya green building seperti talkshow milenial cuan, Mini Property Expo Goes to Developer, dan website resmi untuk memperoleh KPR Green Financing yakni Homespot.id.
Handayani mengatakan, pembiayaan hijau atau green financing semakin dibutuhkan pada masa mendatang, seiring dengan tuntutan keberlanjutan lingkungan di berbagai sektor, termasuk keuangan. Meski menjadi sebuah kebutuhan, saat ini green financing ataupun green investment belum menjadi tren yang masif.
Oleh karenanya Handayani optimistis prospek pembiayaan perumahaan masih besar. Targetnya, tahun ini mampu tumbuh double digit secara year-on-year (yoy). Adapun kinerja pembiayaan perumahan di BRI per April juga sudah tumbuh 15% yoy.
“Jadi cukup optimistis, pertumbuhannya masih positif di masa mendatang,” ujar Handayani.
| 2024-06-19 10:56:16 | Berita Online | solopos.com | Anik Sulistyawati |
PII | 378,703,763 | Flyover Sitinjau Lauik Dibangun via KPBU, Nilai Investasinya Rp 2,8 Triliun | KOMPAS.com - Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan menggelar Market Sounding atau Penjajakan Minat Pasar untuk proyek pembangunan Flyover Sitinjau Lauik di Padang, Sumatera Barat, menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) pada Kamis (23/11/2023).
Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, Reni Ahiantini mengatakan, kegiatan Market Sounding ini merupakan forum bagi pemerintah untuk menyampaikan informasi secara menyeluruh mengenai proyek KPBU.
"Selain itu juga untuk menjaring masukan, tanggapan dan minat dari para badan usaha atas proyek KPBU yang ditawarkan oleh Kementerian PUPR selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK)," ujarnya dikutip dari laman Kementerian PUPR.
Proyek KPBU Flyover Sitinjau Lauik merupakan proyek atas prakarsa badan usaha (unsolicited) yang mempunya nilai investasi sebesar Rp 2,824 triliun dengan panjang jalan 2,781 km dan masa konsesi selama 12,5 tahun.
Skema pengembalian investasi yang digunakan pada proyek ini berupa pembayaran Availability Payment (AP) dari pemerintah kepada badan usaha, dan direncanakan akan memasuki tahap lelang pada akhir Kuartal 1 Tahun 2024.
"Proyek KPBU Flyover Sitinjau Lauik berada di jalan lintas Lubuk Selasih-Batas Kota Padang. Jalan ini merupakan jalan nasional yang menghubungkan Kota Padang dengan Kota Solok. Arus barang dan orang dari Pulau Jawa yang menuju Kota Padang melewati jalur ini," terangnya.
Reni menjelaskan, kawasan Sitinjau Lauik merupakan rute jalan yang memiliki tanjakan ekstrem dan kerap terjadi kecelakaan lalu lintas.
Meski termasuk jalur nasional yang memiliki badan jalan yang lebar, tapi tidak semua kendaraan dapat dengan mudah untuk melewatinya. Kendaraan berat harus mengambil sisi terluar jalan yang landai agar mendapatkan momentum untuk menanjak.
Untuk itu, pembangunan Flyover Sitinjau Lauik bertujuan meningkatkan kualitas jalan agar mengurangi risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat gradien kemiringan jalan eksisting yang sangat curam.
Sehingga memberikan tingkat keamanan dan keselamatan yang lebih baik dari kondisi sebelumnya bagi pengguna jalan.
"Dengan dibangunnya Flyover Sitinjau Lauik diharapkan dapat mengurangi antrean pada tanjakan Sitinjau Lauik sehingga memperlancar proses distribusi kebutuhan konsumsi masyarakat," pungkas Reni. | 2023-11-24 11:35:09 | Berita Online | Kompas.com | Kompas Cyber Media |
PII | 380,169,242 | Proyek Strategis Nasional Pipa Cisem-1, Wujud Terobosan Kementerian ESDM Lewat Pembiayaan APBN | TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah melalui Kementerian ESDM terus melakukan upaya pembangunan dan pengembangan industri gas bumi nasional. Salah satunya adalah pembangunan fasilitas pengaliran gas bumi (gas-in) pipa transmisi gas bumi ruas Cirebon-Semarang tahap I (Cisem-1) ke kawasan industri di Kendal yang diresmikan November (17/11) lalu.
Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Tutuka Ariadji mengawal secara langsung Proyek Strategis Pemerintah ini. Proyek pembangunan pipa transmisi gas Cisem-1 ini dilakukan oleh Pemerintah melalui pembiayaan APBN untuk mendorong pertumbuhan dan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
"Pipa Cisem adalah Proyek Strategis Nasional (PSN) dan merupakan terobosan karena dibangun langsung oleh Kementerian ESDM melalui pembiayaan APBN,"kata Tutuka.
Pipa Cisem-1 dikelola oleh Direktorat Jenderal Migas melalui LEMIGAS yang bekerja sama dengan Pertagas. Dengan peran langsung Pemerintah ini, toll fee atau biaya pengangkutan gas melalui Pipa Gas Cisem-1 dapat menjadi lebih rendah. Adapun penetapan toll fee akan dilakukan oleh BPH Migas.
Dengan kebijakan tersebut, industri di Kawasan Industri Kendal akan mendapatkan harga gas yang lebih murah, mendorong produktivitas, daya saing industri meningkat, mendorong peningkatan investasi, dan penyerapan tenaga kerja.
“Sebagai contoh, salah satu industri di Kawasan Industri Kendal ini, langsung dapat menikmati penurunan harga gas yang menarik dengan adanya pengaliran gas melalui Pipa Cisem-1. Pengaliran gas hari ini di Kawasan Industri Kendal masih permulaan untuk 5 industri dan akan terus meningkat,” tambah Tutuka.
Di sisi lain, Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Harry Sidharta bersyukur terselesaikannya pipanisasi Cisem Tahap I untuk kebutuhan industri dan rumah tangga.
“Puji syukur, PGN berhasil menyelesaikan pembangunan pipa distribusi dari Pipa Cisem menuju Kawasan Industri Kendal (KIK) dan gas sudah dapat mengalir. Kami menaruh perhatian besar terhadap penyelesaian jaringan pipa ini karena dapat memenuhi kebutuhan energi gas bumi yang handal bagi penggunanya di KIK,” ujar Harry.
Pipa Cisem berikan nilai tambah industri dan rumah tangga
Proyeksi potensi industri yang dapat menggunakan gas dari Pipa Cisem-1 di Kendal dan Batang dapat sekitar 40 industri. Selain memberi keuntungan untuk industri, Pipa Cisem juga akan memberikan nilai tambah bagi masyarakat melalui gas untuk rumah tangga.
"Setelah selesainya Pipa Cisem tahap 2, diharapkan terdapat potensi gas untuk Jaringan Gas Kota (Jargas) minimal 5 mmscfd atau sekitar 300.000 rumah tangga. Khusus untuk Kendal sendiri terdapat potensi jargas sekitar 10.000 rumah tangga,"ungkap Tutuka.
Untuk mendukung pengaliran gas Pipa Cisem-1, PGN membangun pipa distribusi yang mengalirkan gas dari Pipa Cisem-1 ke Kawasan Industri Kendal.
PGN mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah Jawa Tengah dan seluruh stakeholder atas kepercayaan yang diberikan kepada PGN, sehingga memiliki kesempatan untuk membangun infrastruktur distribusi gas bumi dari Pipa Cisem menuju KIK sepanjang ± 8 km.
"Diharapkan tidak hanya pertambahan infrastruktur gas bumi dan pendapatan bagi PGN, tetapi juga mendorong pertumbuhan pemanfaatan gas bumi di wilayah Jawa Tengah bagian utara," tutur Harry.
Senada dengan Tutuka, Direktur Perencanaan Dan Pembangunan Infrastruktur Migas, Laode Sulaeman menyatakan, Pipa Cisem dilaksanakan oleh Pemerintah untuk memberikan pasokan gas yang terintegrasi untuk kebutuhan masyarakat di Pulau Jawa serta meningkatkan tingkat perekonomian.
"Pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang bangun pembangunan pipa transmisi gas bumi Cirebon–Semarang tahap 1 (Ruas Semarang–Batang) dilaksanakan secara multiyears (tahun jamak) 2022 dan 2023 selama 15 bulan terhitung mulai 23 Mei 2022 s.d 22 Agustus 2023," ujar Laode.
Pipa Cisem Tahap I (ruas Semarang-Batang) merupakan jalur pipa transmisi gas 20” sepanjang ± 60 km mulai dari Semarang sampai dengan Batang. Pipa CISEM ini dibangun oleh Kementerian ESDM melalui Ditjen Migas untuk memenuhi kebutuhan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal dengan proyeksi kebutuhan gas hingga 39,42 MMSCFD dari 26 perusahan di KEK Kendal hingga tahun 2026, Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) dengan proyeksi kebutuhan gas 25,83 MMSCFD dari 14 perusahaan di KITB Fase I hingga tahun 2028, serta kawasan-kawasan industri lainnya di sepanjang pipa transmisi CISEM tahap I.
Gas bumi pipa gas CISEM bersumber dari Lapangan Jambaran Tiung Biru (Wilayah Kerja Blora), Long Term Plan (LTP) WK Cepu (Lapangan Cendana – Alas Tua) dan WK Tuban (Lapangan Sumber-2). | 2023-12-15 14:49:31 | Berita Online | tribunnews.com | null |
PII | 367,100,380 | Kepala PPK Jalan Tol Manado Bitung Paulce Mawey: Ada 14 Perkara Terkait Lahan | ['TRIBUNMANADO.CO.ID, BITUNG - Kepala Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jalan Tol Manado-Bitung, Weyni Paulce D Mawey, menampik isu pihaknya tidak membayar semua sisa pembayaran lahan jalan tol, Senin (5/6/2023).', '"Ada, secara fisik dan administrasi. Oleh konsultan itu yang terproses dan ada dokumennya. Kalau tidak ada kami lihat secara detail lagi kenapa tidak terdata," kata Weyni Paulce D Mawey saat istirahat makan siang Rapat Dengar Pendapat Pimpinan dan Anggota Komisi I dan komisi III DPRD Bitung bersama pihak terkait.', 'Pihak PPK Tol Manado Bitung, PT Jasa Marga, Kanwil BPN Sulut, dan Pemkot Bitung memenuhi undangan rapat dalam rangka membahas permasalahan dan penyelesaian pembayaran jalan tol ke masyarakat Kota Bitung di Ruang Sidang DPRD Bitung, Sulawesi\xa0Utara.', 'Paulce Mawey menjelaskan, berdasarkan data, ada 231 bidang tanah di Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung yang bermasalah.', 'Bidang tanah yang masih berpolemik hingga saat ini tetap dikroscek oleh PPK Tol Manado Bitung.', 'Paulce Mawey memberikan contoh, ada warga yang mengatakan bahwa lahannya masuk pembangunan.', 'PPK Tol Manado Bitung akan mengecek apakah tanahnya masih ada dan terkena dampak pembuatan jalan tol.', 'Jika iya, tanah tersebut masuk trase dan kategori tanah sisa.', 'Terkait tuntutan warga di Kota Bitung yang telah dilakukan berulang-ulang, menurutnya perlu lebih diperjelas.', 'Misal, data sertifikat 100 meter persegi, namun di pemetaan hanya 98.', '"Kami melihat fisiknya bukan kertas," tambahnya.', 'Mengenai masalah yang terus berpolemik, Paulce\xa0Mawey mengatakan pihaknya tidak bisa sembarangan mengelola uang negara, harus valid.\xa0', 'Jika ada kekeliruan, akan ditinjau kembali.', 'Menunaikan tugas negara, apalagi terkait masalah tanah, panjang prosesnya.']
Misalnya saja ada salah kepemilikan, meski sudah ada pembayaran hal itu bisa menimbulkan gugatan., "Saat ini ada 14 perkara di Minut Bitung terkait lahan jalan Tol Manado Bitung," kata dia., Adapun hambatan-hambatan yang kerap dialami PPK Tol Manado Bitung salah satunya adalah harus ada permohonan dari masyarakat terkait lahan sisa., Lalu ada warga yang tidak bersedia memberikan tanahnya, sehingga harus warga yang melakukan permohonan., Meski ada beberapa yang PPK konfirmasi di kelurahan, mereka juga berinisiatif membuka ruang permohonan karena tanah sisa di luar dari rencana awal pengerjaan proyek., "Malah kalau ada lahan diatas 100 m2, harus ada kajian. Sejauh logis sesuai aturan, terbackup secara teknis, itu yang diproses," tandasnya.(*), Baca berita lainnya di: Google News. | 2023-06-06 14:50:10 | Berita Online | manado.tribunnews.com | Christian_Wayongkere, |
PII | 386,817,298 | BNI Gelontorkan Pembiayaan Hijau Proyek PLTS di Bali | JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mendukung transisi energi nasional melalui penyaluran pembiayaan hijau (green financing).
BNI memberikan fasilitas kredit kepada PT Medcosolar Bali Timur untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 25 Megawatt peak (MWp) di Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali.
Direktur Wholesale and International Banking BNI Agung Prabowo mengungkapkan, proyek PLTS ini merupakan proyek PLTS ground mounted terbesar di Indonesia yang diprakarsai oleh PT Medcosolar Bali Timur, anak usaha PT Medco Power Indonesia. BNI berperan sebagai sole lender untuk proyek ini.
Partisipasi BNI dalam pendanaan green loan ini merupakan wujud upaya BNI untuk mendukung pencapaian target net zero emission pemerintah pada 2060.
"Saat ini, BNI secara aktif memfokuskan pembiayaan pada proyek-proyek yang termasuk dalam Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) sebagai upaya untuk mendorong transisi energi hijau di Indonesia," ujar Agung, dalam keterangan resmi, dikutip Senin (25/3/2024).
Menurut Agung, kerja sama ini sejalan dengan misi PT Medco Power Indonesia sebagai salah satu induk usaha PT Medcosolar Bali Timur untuk memberikan nilai jangka Panjang dengan portofolio bisnis energi bersih Independent Power Producer (IPP), Operation & Maintenance (O&M), dan energi terbarukan yang berkelanjutan.
Adapun pendanaan proyek PLTS ini juga merupakan salah satu bentuk implementasi Environmental, Social, and Governance (ESG) di BNI.
"Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dan mewujudkan Indonesia yang lebih hijau," pungkas Agung.
Sebagai informasi, BNI telah menyalurkan pembiayaan di sektor hijau atau green loan sebesar Rp 67,9 triliun atau tumbuh 13,6 persen dibandingkan Desember 2022.
Direktur Risk Management BNI David Pirzada mengatakan, penyaluran green loan sebagai upaya mendorong keberlanjutan, berkomitmen dalam mendukung pencapaian net zero emission lewat green loan atau pembiayaan di sektor hijau.
Dalam mendorong pertumbuhan green loan ini, BNI juga telah menetapkan insentif keringanan bunga khususnya untuk 4 kategori green loan seperti energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, bangunan berwawasan lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam.
Di sisi lain, BNI mengoptimalkan penyaluran green bond sebesar Rp 5 triliun ke sektor energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, pengolahan sampah, bangunan berwawasan lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam. | 2024-03-25 18:14:08 | Berita Online | Kompas.com | Kompas Cyber Media |
PII | 388,308,858 | Bandara Komodo Labuan Bajo catat kenaikan pergerakan penumpang |
Labuan Bajo (ANTARA) - Bandara Komodo Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) mencatat kenaikan pergerakan penumpang selama periode angkutan Lebaran mulai 3 April 2024 atau H-7 Lebaran sampai dengan 18 April 2024 atau H+7 Lebaran.
"Pergerakan penumpang Angkutan Udara Lebaran di Bandar Udara Komodo tahun ini mencapai 43.400 penumpang atau meningkat 9 persen jika dibandingkan dengan Angkutan Udara Lebaran tahun 2023 sebanyak 39.704 penumpang," kata Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Komodo Labuan Bajo Ceppy Triono dihubungi di Labuan Bajo, Jumat (19/4).
Ia menjelaskan puncak pergerakan penumpang Angkutan Udara di Bandar Udara Komodo tahun ini terjadi pada 7 April (H-3) dan tanggal 14 April (H+3).
Pada 7 April 2024 itu, lanjut dia, terdapat sebanyak 3.494 penumpang dengan rincian yang datang sebanyak 1.815 penumpang dan berangkat 1.679 penumpang.
"Untuk penumpang datang mengalami kenaikan 89 persen dari tahun 2023 dan penumpang yang berangkat mengalami kenaikan 96 persen dari tahun 2023," jelasnya.
Lebih lanjut pada 14 April 2024 terdapat sebanyak 3.773 penumpang dengan rincian yang datang 1.579 penumpang atau mengalami kenaikan 43 persen dari tahun sebelumnya dan penumpang yang berangkat 2.176 penumpang atau mengalami kenaikan 69 persen dari tahun 2023.
"Meningkatnya pergerakan penumpang selama masa Angkutan Udara Lebaran kali ini tidak terlepas dari semakin meningkatnya wisatawan yang ingin menikmati liburan di Labuan Bajo," katanya.
Sementara itu untuk pergerakan kargo Angkutan Udara Lebaran di Bandar Udara Komodo tahun ini mencapai 62.152 kg atau mengalami kenaikan 5 persen jika dibandingkan dengan Angkutan Udara Lebaran tahun 2023 sebanyak 60.153 kg.
"Pergerakan pesawat Angkutan Udara Lebaran tahun ini mencapai 351 atau menurun -16 persen dari tahun 2023 sebanyak 419 pergerakan pesawat," katanya.
Sementara itu, kata dia, Posko Angkutan Udara Lebaran yang dilaksanakan selama 16 hari terhitung sejak tanggal 3-18 April 2024 secara resmi telah ditutup, sehingga ia mengucapkan terima kasih atas kerja sama dan kolaborasi seluruh pihak dalam menyukseskan penyelenggaraan mudik lebaran tahun ini.
"Mari kita tingkatkan kerja sama, koordinasi dan kekompakan kita dalam tugas pelayanan ke depan," katanya.
Baca juga: BPOLBF sebut Komodo Travel Mart ajang promosi destinasi pariwisata NTT
Baca juga: Menko Luhut tiba di Labuan Bajo hadiri HDCM RI-China ke-4
Baca juga: Dirut BPOLBF sebut pembangunan Poltekpar lahirkan SDM pariwisata unggul | 2024-04-20 06:21:17 | Berita Online | kupang.antaranews.com | Gecio Viana |
PII | 380,131,944 | Warga Terdampak Tol Semarang-Demak Dapat Kompensasi Menggiurkan, Ada yang Capai Rp 16 Miliar | Semarang – Sejumlah warga Kelurahan Trimulyo, Terboyo Wetan, dan Terboyo Kulon, Kota Semarang menerima dana kerohiman karena lahan mereka digunakan untuk pembangunan jalan tol Semarang Demak seksi I. Dana tersebut diserahkan di Kantor Kecamatan Genuk pada Kamis, 14 Desember 2023.
Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu atau Mbak Ita berpesan kepada warga yang menerima dana kerohiman agar dapat menggunakan uang tersebut dengan baik. Masyarakat juga diminta berhati-hati jika ada pihak yang memanfaatkan kesempatan ini untuk meminta tambahan dana atau cara-cara lain.
“Terima kasih untuk warga yang ikhlas menjual tanahnya untuk menjadi bagian dari pembangunan jalan tol dan kolam retensi ini,” kata Mbak Ita.
Ia berharap pembangunan jalan tol dan kolam retensi dapat berjalan lancar dan segera rampung. Penyelesaian program jalan tol diyakini mempermudah akses masyarakat Kota Semarang menuju wilayah Pantura. Selain itu, kolam retensi yang dibangun seluas 250 hektare diharapkan menjadi salah satu tempat untuk penampungan atau pengendalian rob maupun banjir.
Dana kerohiman diserahkan oleh Sekda Provinsi Jawa Tengah, Sumarno selaku perwakilan Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Atas Tanah Yang Terindikasi Musnah dalam rangka Pembangunan Tol Semarang – Demak Seksi I.
Total ada 37 bidang tanah milik 22 orang warga yang terdampak. Tapi baru 36 bidang tanah yang telah selesai prosesnya dan diserahkan, dengan total dana kerohiman senilai Rp 399.380.820.650 atau hampir Rp 40 miliar.
Beberapa warga yang hari ini menerima tampak semringah karena mendapatkan dana kerohiman yang nilainya cukup besar. Seperti Siti Aisyah, warga Tambakrejo yang menerima Rp 12 miliar.
Kemudian Indah warga Tanjungmas Semarang Utara yang menerima Rp 7,2 miliar. Juga warga lainnya ada yang menerima Rp 14 miliar dan Rp 16 miliar.
Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno mengatakan, dana kerohiman diberikan kepada warga yang tanahnya digunakan untuk pembangunan jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1 (Semarang-Sayung).
Ia berharap, uang kerohiman itu bisa dimanfaatkan untuk investasi produktif. Sebab, sebagian besar tanah warga penerima kerohiman sebelumnya berupa tambak ikan, kemudian sekarang kondisinya sudah tidak dapat menghasilkan lagi akibat terkena rob.
Laporan: tvOne/Teguh Joko Sutrisno | 2023-12-15 01:21:10 | Berita Online | viva.co.id | Fikri Halim |
PII | 385,041,187 | Jalan Tol Kediri - Tulungagung Segera Dibangun, Basuki Hadimuljono: Telan Biaya Rp 9,92 Triliun | TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR bersama mitra kerja dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) akan segera membangun Jalan Tol Kediri - Tulungagung. Pengusahaannya akan digarap oleh PT Gudang Garam.
Pelaksanaan proyek ditandai dengan Penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol, Perjanjian Regres dan Perjanjian Penjaminan. Kegiatan itu juga dihadiri oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Auditorium Kementerian PUPR pada Selasa, 27 Februari 2024.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono berterima kasih kepada PT Gudang Garam yang telah merencanakan pembangunan Jalan Tol Kediri - Tulungagung. Menurut dia, proyek jalan bebas hambatan ini merupakan keputusan bisnis yang sangat strategis.
"Sekaligus mempercepat konektivitas di salah satu ruas Jawa Timur, karena akan menghubungkan dengan Jalan Tol Trans Jawa dengan jalan nasional Pansela dan akan tersambung ke wilayah Mojokerto hingga Kediri," kata Basuki dalam keterangan resmi.
Jalan Tol Kediri – Tulungagung terdiri dari Akses Tol Bandara Dhoho sepanjang 6,82 km dan Main Road Kediri – Tulungagung sepanjang 37,35 km. Biaya yang dibutuhkan untuk membangun jalan tol ini mencapai Rp 9,92 triliun.
Masa konsesi jalan ini adalah 50 tahun, terhitung sejak penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja. Sementara untuk konstruksinya direncanakan pada kuartal II 2024, dengan target beroperasi pada kuartal III 2025.
PT Gudang Garam menjadi pemenang lelang pengusahaan jalan tol sepanjang 44,17 km tersebut. Hal itu tertuang dalam Surat Menteri Nomor PB 0201-Mn/2954 tertanggal 14 Desember 2023. Pada 12 Februari 2024, PT Gudang Garam telah membentuk dan mendirikan BUJT bernama PT Surya Sapta Agung Tol.
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Miftachul Munir, menjelaskan pembangunan Jalan Tol Kediri – Tulungagung akan menghubungkan Kota Kediri dan Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Tulungagung.
"Lingkup pengusahaan Jalan Tol Kediri – Tulungagung adalah melaksanakan kegiatan pendanaan termasuk pendanaan pengadaan tanah, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan untuk keseluruhan jalan tol," ujarnya.
Pilihan Editor: Tol IKN Seksi 6A dan 6B Masih Tersandung Pembebasan Lahan | 2024-02-28 11:00:16 | Berita Online | tempo.co | Annisa Febiola |
End of preview. Expand
in Dataset Viewer.
README.md exists but content is empty.
Use the Edit dataset card button to edit it.
- Downloads last month
- 0