Datasets:

masa-research

/

news_absa_v2_unannotated

like 0

Indonesia Eximbank

Pemkab Lombok Utara berkolaborasi dengan LPEI kembangkan kacang mete

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB) berkolaborasi dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank memberikan pendampingan untuk peningkatan ekspor melalui program desa devisa klaster kacang mete di daerah setempat. "Pendamping devisa kacang mete di Lombok Utara ini merupakan program pertama di Provinsi NTB," kata Bupati Kabupaten Lombok Utara Djohan Sjamsu dalam sambutannya pada saat acara tersebut di Tanjung, Jumat. Kegiatan pelatihan desa devisa merupakan peluang bagi para petani kacang mente di Lombok Utara untuk mampu mengembangkan kualitas hasil pertanian dan melaksanakan pengembangan. Sehingga dapat meningkatkan jumlah ekspor, dalam rangka memulihkan kondisi ekonomi masyarakat di Lombok Utara. "Pesan saya agar potensi di Lombok Utara yang ada bukan hanya mente, tapi masih banyak lagi diantaranya vanili, Porang dan lainnya sebagainya untuk itu diperlukan kemauan masyarakat untuk mengelola dan berinisiatif untuk mengembangkan potensi tersebut," katanya. Dengan banyaknya potensi daerah yang dimiliki, diperlukan juga kemauan dari para masyarakat untuk mengelola nya dan mengembangkan setiap potensi yang ada di Lombok Utara. "Saya menyambut dengan baik program ini, karena manfaatnya akan sangat baik bagi kemajuan daerah kedepannya," katanya. Kadis Perdagangan Provinsi NTB Nelly menyampaikan terdapat banyak potensi yang dimiliki NTB, namun beberapa komoditi melakukan ekspor tanpa tercatat oleh dinas terkait. Hal tersebut terjadi dikarenakan banyaknya ekspor yang dilakukan dari daerah lain, maka tercatat sebagai potensi daerah lain. "Kami meminta para petani komoditi yang akan melakukan ekspor untuk melakukan koordinasi dengan Dinas Perdagangan, sehingga tercatat secara resmi dan mendapatkan SKA dari daerah," katanya. Kacang mente Lombok Utara telah berhasil di ekspor ke Selandia Baru dan akan ke Singapura, hal tersebut membuktikan bahwa kualitas Kacang Mente Lombok Utara baik. Selain komoditi tersebut pemerintah sedang berusaha mendorong vanili organik, yang telah mendapatkan permintaan ekspor sebanyak 23 ton untuk NTB. "Luas lahan komoditi kacang mente di Lombok Utara sebanyak 6581 hektar dengan produksi sebesar 764 ton," katanya.

2023-12-01 16:07:07

Berita Online

mataram.antaranews.com

Akhyar Rosidi

Indonesia Eximbank

Lagi, Parlemen Eropa Adopsi Regulasi yang Bisa Berdampak ke Ekspor Indonesia

['', 'PARLEMEN Eropa, Rabu (19/4/2023), mengadopsi undang-undang (UU) baru Uni Eropa yang akan melarang negara-negara di kawasan tersebut mengimpor komoditas yang dianggap mendorong deforestasi, atas nama pencegahan perubahan iklim. Indonesia menjadi salah satu negara yang kemungkinan bakal terdampak regulasi baru ini.', 'UU tersebut akan berlaku untuk impor kopi, kakao, kedelai, kayu, minyak sawit, ternak, kertas cetak, dan karet, beserta produk turunannya, dari seluruh dunia. Meski demikian, UU ini masih harus mendapat persetujuan dari negara-negara Uni Eropa.\xa0', 'Berdasarkan regulasi tersebut, impor dari lahan yang baru dibuka setelah 31 Desember 2020 akan dilarang masuk ke pasar Uni Eropa. Importir harus menunjukkan sertifikat yang memastikan komoditas yang mereka datangkan tidak berasal dari lahan yang baru dibuka setelah tanggal itu.', 'Uni Eropa adalah pasar terbesar kedua dunia untuk konsumsi produk yang ditargetkan UU baru itu, setelah China. Menurut parlemen Eropa, kawasan ini bertanggung jawab atas sekitar 10 persen penggundulan lahan di Bumi.', 'Produk ilegal diklaim telah memicu deforestasi besar-besaran di negara-negara seperti Brasil, Indonesia, Malaysia, Nigeria, Republik Demokratik Kongo, Ethiopia, Meksiko, dan Guatemala.', '"(Ini adalah) undang-undang pertama di dunia yang akan mengakhiri impor (hasil dari) penggundulan hutan," kata salah satu anggota parlemen Uni Eropa, Pascal Canfin, selama debat tentang tindakan tersebut, Senin (17/4/2023) malam, sebagaimana dikutip AFP.', 'Canfin mengutip pula riset yang menurut dia semuanya memperlihatkan bahwa orang Eropa tidak ingin berkontribusi pada penggundulan hutan.', '"Namun, mereka tidak dapat mengetahui—ketika mereka menyesap secangkir kopi di pagi hari atau secangkir cokelat panas—bahwa sebenarnya mereka adalah kaki tangan impor (hasil) penggundulan hutan impor,” kata Canfin.', 'Kelompok kampanye lingkungan memuji undang-undang yang masuk sebagai langkah awal yang baik tetapi mengatakan lebih banyak yang harus dilakukan.', '“Perlu bagian terakhir dari teka-teki, Komisi Eropa sekarang harus segera memberikan undang-undang baru untuk menghentikan bank mendanai deforestasi,” ujar Giulia Bondi, juru kampanye hutan Uni Eropa di organisasi non-pemerintah, Global Witness.'] Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor Indonesia ke Uni Eropa pada Maret 2023 tercatat senilai 1,53 miliar dollar AS, atau setara Rp 22,728 triliun dengan kurs Rp 14.855 menurut Jakarta Interspot Dollar AS (Jisdor) pada Rabu (19/4/2023). Ini setara dengan 7,02 persen total ekspor Indonesia pada Maret 2023., Pada periode tersebut, ekspor non-migas—termasuk bahan bakar mineral, lemak, serta minyak nabati dan hewani—tercatat mencapai 63,19 miliar dollar AS, dari total nilai ekspor Indonesia pada periode yang sama senilai 23,5 miliar dollar AS. , Dalam laporan Maret 2023 itu, BPS menyertakan pula catatan bahwa selama periode Januari-Maret 2023, ekspor nonmigas Indonesia menurut sektor industri pengolahan menurun 5,40 persen dibanding periode yang sama pada 2022. , Penurunan ini terutama disumbang oleh menurunnya ekspor minyak kelapa sawit. Adapun ekspor produk pertanian, kehutanan, dan perikanan tercatat menurun 5,69 persen, disebabkan oleh penurunan ekspor kopi. Sementara itu, ekspor produk pertambangan dan lainnya dilaporkan naik 28,10 persen, disumbang oleh peningkatan ekspor batubara., Sebelumnya, Indonesia sudah berulang kali berhadapan dengan regulasi dan resolusi parlemen Uni Eropa, antara lain terkait ekspor minyak kelapa sawit dalam isu deforestasi pula. Jejak perseteruan itu bisa ditelusuri setidaknya sejak 2017. Protes atas resolusi parlemen Uni Eropa terkait sawit tak hanya disuarakan Indonesia, tetapi antara lain juga oleh Malaysia., Naskah: KOMPAS.com/PALUPI ANNISA AULIANI

2023-04-19 22:28:08

Berita Online

Kompas.com

Kompas Cyber Media

Indonesia Eximbank

LPEI Kasasi ke MA, CBA Minta KPK dan Kejagung Segera Bertindak

Saibumi.com (SMSI), JAKARTA - Sengkarut persoalan di tubuh BUMN LPEI makin terbuka ke publik. Sejumlah oknum yang libatkan pegawai hingga pejabat LPEI banyak bermain proyek.   Seperti kasus yang bergulir di MA saat ini. Di mana LPEI melakukan upaya banding atas putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang memenangkan PT Jasa Mulya Indonesia (PT JMI), yang tertuang dalam Putusan PT SEMARANG Nomor 109/PDT/2023/PT SMG Tanggal 17 April 2023: https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeddcdb63e1d5ce8d0c313135303335.html

2023-11-22 11:35:48

Berita Online

beritasatu.com

Saibumi

Indonesia Eximbank

LPEI luncurkan Credit Reviewer Development Program (CRDP)

Program ini merupakan komitmen kami untuk terus memperkuat organisasi dan tata kelola lembaga... Jakarta (ANTARA) - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank membuka kesempatan kepada para talenta-talenta terbaik Indonesia untuk bergabung melalui program Credit Reviewer Development Program (CRDP). Kepala Divisi Human Capital LPEI Sumarno menjelaskan, program tersebut merupakan program pendidikan dan pengembangan calon pegawai yang dikhususkan dalam kompetensi bidang kerja Credit Risk Management untuk memenuhi kebutuhan masa depan LPEI dalam rangka transformasi digital dan inovasi sesuai mandat lembaga. “Program ini merupakan komitmen kami untuk terus memperkuat organisasi dan tata kelola lembaga sebagai bagian dari proses transformasi guna meningkatkan peran strategis kami dalam mendukung ekspor nasional agar berjalan optimal,” kata Sumarno di Jakarta, Kamis. Sumarno menambahkan, LPEI membuka pintu bagi para talenta muda untuk mengembangkan potensi mereka dalam program pendidikan dan pelatihan yang komprehensif yang dirancang untuk mengembangkan para profesional muda menjadi pemimpin masa depan di industri keuangan. LPEI menawarkan lingkungan kerja yang dinamis, kompetitif, dan menyenangkan, serta kesempatan untuk menjadi profesional muda yang kuat di bidang dasar perbankan, khususnya terkait manajemen risiko kredit. Sebagai informasi, LPEI merupakan Lembaga keuangan khusus Pemerintah di bawah naungan Kementerian Keuangan RI yang didirikan oleh Undang-Undang no 2 tahun 2009 yang memiliki tugas dan fungsi untuk mendorong ekspor nasional. Sebagai informasi program ini dibuka dari tanggal 13-27 Mei 2024 tanpa dipungut biaya apapun. Adapun kualifikasi yang dibutuhkan adalah sebagai berikut: 1. Lulusan S1/S2 dengan bidang studi yang relevan (point plus untuk Manajemen, Akuntansi, Ekonomi, Teknik, MIPA, Pertanian) 2. Universitas lokal atau luar negeri dengan reputasi baik minimum IPK 3,25 dari 4,00 3. Fresh graduates are welcomed 4. Usia Maksimum saat seleksi: S1: Usia maksimal 25 tahun di Mei 2024; S2: Usia maksimal 27 tahun di Mei 2024 5. Tidak ada anggota keluarga inti yang saat ini bekerja di lembaga ini 6. Skor/Prediksi Tes TOEIC minimal 700/TOEFL minimal 550/IELTS minimal 6.5 Untuk penjelasan lebih dalam, para pelamar dapat mengunjungi website resmi LPEI melalui Indonesiaeximbank.go.id . LPEI buka akses pasar ribuan produk UKM ke Kanada Dorong ekspor nasional, LPEI resmikan Desa Devisa Gula Aren Maros Pewarta: Bayu Saputra Editor: Ahmad Wijaya Copyright © ANTARA 2024

2024-05-31 00:07:09

Berita Online

antaranews.com

antaranews.com

Indonesia Eximbank

Kejagung Ungkap 4 Perusahaan Debitur LPEI yang Diduga Korupsi Rp2,5 Triliun

Kejagung usut kasus dugaan korupsi pembiayaan ekspor di LPEI, Senin (18/3). Ada empat debitur terindikasi fraud dengan outstanding pinjaman Rp 2,5 triliun.Empat perusahaan debitur tersebut bergerak di bidang batu bara hingga nikel.Reporter: Atikah UmiyaniProduser: Akira AW

2024-03-18 15:02:53

Berita Online

sindonews.com

Indonesia Eximbank

Permudah Pengiriman Dokumen Ekspor-Impor, Pos Indonesia dan Bank BCA Jalin Kerja Sama

['jabar.jpnn.com, BANDUNG - Demi mempermudah pengurusan dokumen administrasi para pelaku usaha, Pos Indonesia dan Bank BCA sepakat melakukan kerja sama bisnis terkait pengiriman dokumen ekspor-impor.', 'Kerja sama kedua belah pihak ini disepakati melalui penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) di Jakarta, Kamis (14/9).', 'Hadir melakukan penandatanganan, Senior Vice President (SVP) Enterprise Business Pos Indonesia, Arifin Muchlis beserta jajaran serta SVP Financial Institutions Group I Bank BCA, Venantia Sri Visiani.', 'Menurut Arifin, melalui kerja sama tersebut, nantinya pengiriman dokumen ekspor-impor Bank BCA di beberapa kantor cabang utama (KCU) akan menggunakan layanan Pos di seluruh daerah di Indonesia.', 'Saat ini, Pos Indonesia didukung lebih dari 1 juta jaringan, dengan 42 Kantor Cabang Utama, 168 Kantor Cabang, 4.308 Kantor Cabang Pembantu, serta 42 ribu lebih Agen Pos.', 'Kerja sama ini meliputi pengiriman surat yang berisikan dokumen ekspor untuk pengiriman dokumen domestik.', 'Menurut dia, dari PKS ini, ada sekitar 70 hingga 90 Kantor Cabang Utama (KCU) BCA yang akan dilayani layanan Pos berupa kiriman Next Day dan Reguler.', '"Entri kolekting akan dilakukan pihak BCA dengan menggunakan aplikasi khusus milik Pos Indonesia. Kiriman dokumen tersebut, selanjutnya akan di pick up oleh petugas pos. Kami juga menyediakan sampul plastik untuk melindungi dokumen tersebut," ucap Arifin.'] Dengan menggunakan aplikasi khusus, pihak BCA bisa nengakses secara mandiri., Petugas BCA melakukan entrian kolekting di KCU BCA masing-masing, tanpa terbatas wilayah., Untuk penggunaannya, Pos Indonesia telah menyiapkan standar operasi prosedur (SOP) bersama sebagai petunjuk teknis bagi petugas entri di KCU BCA. Pos Indonesia juga akan memberikan pelatihan entri bagi petugas BCA., "Setiap kantor cabang Pos di seluruh Indonesia siap berkoordinasi dengan KCU BCA di daerah-daerah untuk menghandle pengiriman ini. Kami sudah menunjuk Kantor Pos KCU Jakarta Centrum sebagai Sentral Layanan Pelanggan (SLP) untuk melakukan koordinasi teknis layanan ini," terangnya., Arifin berharap kerja sama dengan Bank BCA bisa terus dikembangkan, tidak terbatas pada pengiriman dokumen ekspor impor, tetapi juga kerja sama layanan logistik., Saat ini, Pos Indonesia memiliki layanan logistik dengan daya jangkau hingga daerah tertinggal, terluar dan terdepan (3T) serta terhubung dengan jaringan pos di 222 negara., Tak hanya dengan BCA, Pos Indonesia juga juga dipercaya menjadi perusahaan ekspedisi untuk melakukan pengiriman dokumen oleh Mahkamah Agung (MA), pengiriman bahan ajar universitas terbuka dari para penerbit, dan kerja sama lainnya., Oleh pemerintah dan lembaga, Pos Indonesia dipercaya mendistribusikan berbagai bantuan pangan seperti beras, telur, hingga ayam kepada jutaan masyarakat Indonesia. Juga berhasil mendistribusikan bantuan tunai selama beberapa periode program. (mcr19/jpnn)

2023-09-15 11:35:06

Berita Online

jabar.jpnn.com

https://jabar.jpnn.com

Indonesia Eximbank

Jaksa Agung sebut dugaan korupsi pendanaan di LPEI dideteksi sejak 2019

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan dugaan tindak pidana korupsi pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) kepada Jaksa Agung Senin (18/1). Total ada empat debitur yang dilaporkan dengan nilai kredit macet total Rp2,505 triliun. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyebut dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian fasilitas kredit pada LPEI yang melibatkan empat debitur perusahaan, yang sudah terdeteksi sejak lama, yakni sekitar 2019. "Dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang mana sebenarnya tindakan ini sudah cukup lama," kata Burhanuddin usai bertemu Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kejaksaan Agung, Jakarta.   Baca juga: 2.501 pengaduan sepanjang tahun 2023 masuk ke LAPS SJK, sektor perbankan masih mendominasi   Keempat debitur tersebut, yakni PT RII senilai Rp1,8 triliun, PT SMS sebesar Rp216 miliar, PT SPV sebesar Rp144 miliar dan PT PRS sebesar Rp305 miliar.   Selain itu, Burhanuddin juga menyampaikan bahwa laporan ini baru tahap pertama. Akan ada tahap kedua yang melibatkan enam perusahaan dengan nilai kredit mencapai Rp3 triliun.   Dijelaskan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Ketut Sumeda, bahwa dugaan ini hasil temuan yang dilakukan oleh tim gabungan LPEI bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha Negara (Jamdatun) dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.   Menurut Ketut, kenapa kasus ini baru dilaporkan sekarang, karena awalnya kasus diserahkan kepada Jamdatun Kejaksaan Agung. Akan tetapi, setelah dilakukan penelitian ditemukan dugaan tindak pidana.   "Ternyata ada mengandung unsur fraud ada unsur penyimpangan dalam pemberian fasilitas ataupun pembiayaan kredit dari LPEI kepada para debitur tadi. Sehingga karena sudah macet dan sebagainya, makanya kami serahkan ke Pidsus (Pidana khusus) untuk recovery aset," katanya. Karena baru diserahkannya penanganan perkara tersebut kepada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), kata Ketut, maka Kejaksaan Agung belum menentukan status penanganan perkara apakah sudah penyelidikan atau penyidikan. Status akan ditentukan setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan penyelidikan oleh Tim Penyidik Jampidsus. "Nanti setelah serangkaian pemeriksaan penyelidikan oleh teman-teman Jampidsus akan ditentukan statusnya," katanya. Baca juga: Dirjen PPI Kominfo: Jaga OTP agar tidak kena penipuan online Adapun keempat perusahaan yang disebutkan tadi, adalah debitur LPEI yang bergerak di bidang kelapa sawit, bidang batu bara, nikel dan shipping atau perusahaan perkapalan. Ketut juga menyampaikan, bahwa untuk tahap pertama ada empat perusahaan yang dilaporkan. Akan ada laporan tahap kedua yang diduga melibatkan enam perusahaan yang terindikasi fraud senilai Rp3 triliun dan Rp85 miliar.   "Untuk tahapan pertama tetap empat perusahaan. Nanti untuk tahap kedua, kalau seandainya diserahkan nanti ke Jampidsus ini masih kami imbau, tadi disampaikan oleh Jaksa Agung, itu ada enam perusahaan dengan nilai kreditnya Rp3 triliun," kata Ketut.     Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kejagung sebut dugaan korupsi pendanaan di LPEI dideteksi sejak 2019

2024-03-19 13:14:09

Berita Online

aceh.antaranews.com

Pewarta: Laily Rahmawaty

Indonesia Eximbank

LPEI Dorong Produk Home Decor dan Kerupuk Jawa Timur Tembus Ekspor

KOMPAS.com - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur membuat tiga cluster baru Desa Devisa di Bojonegoro dan Gresik dengan fokus produk kerajinan home decor, produk rotan, dan kerupuk. Dalam program ini LPEI akan melakukan pendampingan dan pelatihan kepada 640 perajin dari 22 desa di Bojonegoro dan Gresik, yang tercakup dalam tiga cluster Desa Devisa. Pendampingan program Desa Devisa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperluas akses pasar tujuan ekspor hingga akhirnya dapat mendorong peningkatan pendapatan masyarakat desa tersebut. Baca juga: Kemenkop UKM Siapkan Dana Rp 10 Miliar untuk Akselerasi Usaha Mikro Kepala Divisi Jasa Konsultasi LPEI, Ilham Mustafa mengatakan lebih dari 70 persen dari para perajin yang terlibat dalam program ini adalah perempuan. “Kolaborasi ini untuk meningkatkan daya saing produk lokal untuk berani mendunia menuju pasar ekspor dan memiliki dampak sosial, lingkungan, dan berkelanjutan," kata Ilham Mustafa dalam penjelasan resminya, Rabu (7/2/2024). Dalam program ini LPEI akan terus memberikan dukungan teknis kepada para perajin, termasuk penerapan standar produksi ekspor, benchmarking ke pabrik-pabrik yang telah sukses menembus pasar internasional, dan mengajak mitra binaan untuk berpartisipasi dalam pameran internasional, seperti Ambiente di Jerman. Klaster Desa Devisa Bojonegoro terletak di Kecamatan Kasiman, menghasilkan kerajinan home decor unik dari limbah kulit jagung yang diolah oleh 65 perajin. Para perajin yang sebagian besar ibu-ibu mendapatkan pelatihan untuk mengolah limbah kulit jagung menjadi berbagai produk kerajinan seperti lamp sheet, wall decor, dan cermin dinding hias. Dalam satu bulan, para perajin menghasilkan berbagai produk home decor hingga 5.000 barang per bulan dengan harga jual antara Rp 40.000-Rp 200.000 per produk. Baca juga: UMKM Sidoarjo Ekspor Berhasil Ekspor Keripik Singkong ke Belanda   CV Grandis Home sebagai mitra binaan LPEI akan menyerap hasil kerajinan untuk dijual ke pasar ekspor di Belanda dan Korea Selatan. Sementara Desa Devisa Rotan di Gresik berpusat di Desa Domas yang telah terkenal memproduksi kerajinan rotan seperti kursi, meja, dan produk anyaman lainnya sejak 1994. Sekitar 350 perajin, di mana 70 persen di antaranya perempuan, memproduksi berbagai kerajinan rotan sesuai keinginan pembeli, baik itu dari segi desain modern maupun klasik. Produk ini dipasarkan oleh Koperasi Produsen Kriya Giri Sejahtera yang menjadi mitra binaan LPEI untuk memasarkan produk hingga ekspor ke Jepang. Program ketiga adalah Desa Devisa Kerupuk Ikan yang dikelola oleh BUMDes Pahala di Sidayu, Gresik, Jawa Timur. Sekitar 225 perajin kerupuk di BUMDes Pahala mengolah ikan segar menjadi kerupuk. Untuk menjaga kualitas dan rasa kerupuk, perajin menggunakan komposisi ikan lebih banyak, untuk satu kilogram kerupuk dibutuhkan dua kilogram ikan segar. Pendampingan LPEI kepada Desa Devisa Kerupuk Ikan menargetkan untuk menembus pasar ekspor ke Thailand, Malaysia, dan Belanda dalam waktu dekat.

2024-02-11 08:14:08

Berita Online

Kompas.com

Kompas Cyber Media

Indonesia Eximbank

Dorong UKM Tembus Pasar Ekspor, LPEI Hadirkan Komodoin

Tiga tantangan ekspor bagi Usaha Kecil Menengah ( UKM ) berorientasi ekspor diutarakan para eksportir dalam Forum Berani Mendunia yang diselenggarakan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ( LPEI ) pada tanggal 1 Juni 2024 lalu. Para pelaku ekspor menyoroti perihal menjaga kualitas dan kapasitas produk ekspor, tantangan logistik, dan strategi menemukan buyer tepercaya. Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis LPEI, Maqin U. Norhadi dalam Forum Berani Mendunia mengamini pendapat para eksportir tersebut. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank sebagai lembaga keuangan khusus yang diberikan mandat oleh Pemerintah RI untuk terus mendorong ekspor nasional menginisiasi Forum Berani Mendunia sebagai wadah diskusi dan kolaborasi ekosistem ekspor yang terdiri dari kementerian, perbankan, mitra kerja, pelaku UKM, asosiasi dan lainnya dalam rangka bersama-sama membangun dan meningkatkan kapasitas UKM agar berani mendunia secara berkelanjutan. Dalam diskusi tersebut, para eksportir membahas upaya mereka dalam meningkatkan nilai tambah produk dan memberikan manfaat bisnis dalam menembus pasar internasional. CEO PT Tartaruga Food Indonesia, Achmad Jawahir, alumni Coaching Program for New Exporter (CPNE) LPEI tahun 2023 menuturkan, "Kita butuh dicarikan buyer . Pengalaman saya mendapat kesempatan ekspor ke negara Malaysia, itu awalnya difasilitasi oleh Indonesia Eximbank melalui (program) Business Matching ." Didirikan sejak tahun 2020, Tartaruga berhasil menjadi pabrik pengolahan rumput laut yang memiliki sertifikasi halal dan sertifikasi Good Manufacturing Practices (GMP). Dengan pengolahan produk berbahan baku rumput laut yang tinggi serat, vitamin, mineral dan rendah kolesterol, produk Tartaruga berhasil tembus ekspor ke Malaysia, Australia, dan Arab Saudi. CEO PT Hadir Mengharumkan Nusantara, Rizky Arief Dwi Prakoso, pemilik brand parfum HMNS yang tengah hypes di pasar domestik menyampaikan bahwa tantangan produknya dalam menembus pasar dunia adalah bagaimana memiliki competitive advantage dibandingkan global fashion brand . Founder CV IKAPEKSI Agro Industri, Nurjannah menuturkan tantangan saat awal dalam melakukan ekspor, yaitu kurangnya pengetahuan dalam melakukan ekspor meskipun telah mendapatkan respons positif dari calon buyer . "Alhamdulillah kami mendapatkan pelatihan CPNE dari LPEl pada tahun 2019 lalu, kami selama satu tahun dibimbing dan efeknya luar biasa," katanya. Nurjanah juga menceritakan bahwa di awal tahun 2022, CV IKAPEKSI Agro Industri mengikuti Business Matching LPEl dan berhasil mencetak ekspor ke Arab Saudi senilai USD 37.000 atau setara dengan 22 ton kecap. Hingga saat ini, kecap Oishii telah berhasil diekspor ke Arab Saudi dan Jepang. Nurjannah memulai usaha kecap Oishii bermula pada 2017 lalu di Kebumen, Jawa Tengah dengan cita-cita memproduksi kecap manis sehat tanpa bahan tambahan seperti penguat rasa, pewarna makanan, dan pengawet makanan. Kecap Oishii memanfaatkan bahan-bahan dan rempah asal Indonesia seperti kedelai putih, jahe, sereh, gula kelapa, dan lengkuas. Untuk menjawab berbagai tantangan para pelaku usaha serta untuk pemerataan kesempatan kepada pelaku ekspor di seluruh Indonesia, LPEl terus bertransformasi untuk mencarikan solusi bagi pelaku usaha berorientasi ekspor. Saat ini, LPEl tengah menyiapkan marketplace yang dirancang khusus sebagai sarana edukasi ekspor, layanan informasi, inkubasi, peningkatan kapasitas, dan tempat bertemunya seller dan buyer ( business matching ). Kemudahan dan ketersedian pelayanan yang lengkap pada marketplace diharapkan dapat mendorong pelaku usaha berorientasi ekspor untuk berani mendunia. Marketplace bernama Komodoin ini mulai diperkenalkan kepada ekosistem ekspor Indonesia pada Forum Berani Mendunia tanggal 1 Juni 2024 lalu di Sarinah, Jakarta, sejalan dengan semangat Hari Kelahiran Pancasila. Komodoin hadir untuk mempersatukan anak-anak bangsa dalam meningkatkan kemampuan pelaku usaha berorientasi ekspor. Komodoin ditargetkan mulai dapat diakses kepada publik pada Agustus 2024 mendatang dengan empat layanan, yaitu edukasi, kurasi, inkubasi, hingga transaksi untuk ekspor. Diharapkan, Komodoin dapat membantu eksportir untuk bisa lebih cepat dan akurat dalam mengakses pasar dunia tanpa batas (cross border). Komodoin akan berkolaborasi dengan berbagai mitra dari Kementerian terkait, perbankan, komunitas UKM ekspor, agregator buyer di luar negeri, Diaspora, Kedutaan Besar Indonesia di luar negeri, Indonesian Trade Promotion Center (ITPC), dan Atase Perdagangan. Direktur Eksekutif LPEI, Riyani Tirtoso, mengatakan "Komodoin akan menjadi penyedia end-to-end services milik Lembaga Pemerintah-LPEl yang saat ini diprioritaskan untuk meningkatkan volume transaksi dan jumlah pelaku UKM Indonesia berorientasi ekspor". Kegiatan Forum Berani Mendunia ini turut dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Keuangan RI, Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Koperasi & UKM RI, Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif RI, Kementerian Perindustrian RI, Perbankan, UKM, Universitas, Asosiasi Usaha, Atase Perdagangan, ITPC, Diaspora dan beberapa buyer dari berbagai negara, termasuk dari Barcelona, Canberra, China, Dubai, London, Malaysia, Sydney dan Vietnam.

2024-06-06 11:14:17

Berita Online

Kumparan.com

kumparanBISNIS

Indonesia Eximbank

LPEI beri pembiayaan 79 juta dolar AS ke PT Dirgantara Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) memberikan pembiayaan senilai 79 juta dolar AS kepada PT Dirgantara Indonesia (PTDI). Pembiayaan tersebut digunakan untuk ekspor enam unit pesawat terbang NC212i buatan PTDI yang dipesan oleh Department of National Defense/Armed Forces of Philippines (DND/AFP). Pembiayaan tersebut dilakukan dengan skema Penugasan Khusus Ekspor (PKE) atau National Interest Account (NIA). “Pembiayaan yang diberikan oleh LPEI melalui program PKE kepada PTDI bertujuan untuk mendukung pertumbuhan industri kedirgantaraan Indonesia agar berdaya saing global,” kata Direktur Pengembangan Bisnis LPEI Marqin U Norhadi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis. PKE merupakan mandat yang diberikan pemerintah kepada LPEI sebagai Special Mission Vehicle Kementerian Keuangan untuk menyediakan pembiayaan, penjaminan dan/atau asuransi untuk transaksi atau proyek yang dianggap penting untuk menunjang ekspor nasional. Oleh karena itu, Marqin menambahkan, pembiayaan LPEI kepada PTDI merupakan wujud negara hadir untuk meningkatkan ekspor Indonesia. Ekspor enam pesawat tersebut juga diyakini menjadi kebanggaan Indonesia karena menunjukkan bahwa PTDI dapat memproduksi produksi industri strategis yang bernilai teknologi tinggi. Sementara itu, Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Sumber Daya Manusia PTDI Wildan Arief mengatakan solusi pembiayaan dari LPEI dapat menjadi keran pembuka ekspor pesawat terbang produksi PTDI lebih banyak negara lainnya, sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan devisa Indonesia. Wildan juga berharap pembiayaan tersebut dapat membantu PTDI untuk kembali bangkit dan terus berkibar. Diketahui, perjanjian pembiayaan LPEI terhadap PTDI merupakan pemberian fasilitas ketiga yang dilakukan LPEI sejak 2018 lalu. Sebelumnya, LPEI telah memberikan dua fasilitas modal kerja ekspor untuk mendukung pelaksanaan kontrak PTDI dengan Nepal berupa 1 unit CN235-220 Military Transport senilai 30 juta dolar AS dan kontrak PTDI dengan Senegal berupa 1 unit CN235-220 Maritime Patrol Aircraft (MPA) senilai 24 juta dolar AS. Kedua unit pesawat tersebut telah berhasil dikirimkan pada tahun 2021. LPEI perkuat ekosistem pembiayaan syariah untuk pertumbuhan ekspor LPEI: Pendampingan petani kopi Subang tingkatkan pendapatan 60 persen Filipina beli enam unit pesawat NC212i produksi PTDI PTDI-Airbus bekerja sama rawat helikopter dan pesawat militer   Pewarta: Imamatul Silfia Editor: Biqwanto Situmorang COPYRIGHT © ANTARA 2023

2023-10-19 19:42:10

Berita Online

antaranews.com

Pewarta: Imamatul Silfia

Indonesia Eximbank

Slovenia Tawarkan Jadi Pintu Masuk Ekspor Indonesia ke Eropa Tenggara

JAKARTA, KOMPAS – Slovenia menawarkan diri menjadi pintu masuk ekspor Indonesia ke Eropa Tenggara dan Eropa Timur. Tawaran itu bagian dari upaya mempererat hubungan ekonomi Indonesia-Slovenia. Jakarta-Ljubljana ingin hubungan yang memasuki tahun ke-31 pada 2023 ini semakin meningkat. Menteri Luar Negeri Slovenia Tanja Fajon mengungkap tawaran tersebut selepas bertemu Menlu RI Retno LP Marsudi, Rabu (24/5/2023), di Jakarta. "Bagi Indonesia, Slovenia adalah mitra dagang terbesar kedua di Balkan. Saya baru bertemu dengan Menteri Fajon dan kami membahas sejumlah isu," kata Retno. Perdagangan Indonesia-Slovenia terus naik dalam lima tahun terakhir. Bahkan, kenaikannya mencapai 45,4 persen pada 2022. Dari 80,6 juta dollar AS pada 2020, ekspor Indonesia ke Slovenia melonjak menjadi 187,4 juta dollar AS. Sementara impor Indonesia dari Slovenia tumbuh lambat dari 27 juta dollar AS pada 2020 menjadi 34 juta dollar AS. Baca juga : Minat Peneliti Belia Bidang Sosial Ditumbuhkan Indonesia terutama membeli mesin, plastik olahan, dan produk minyak bahan kosmestik dari Slovenia. Adapun Slovenia mengimpor karet, minyak, dan kertas dari Indonesia. "Kami setuju menjajaki potensi kerja sama perdagangan, seperti farmasi, produk tekstil, dan furnitur," ujar Retno. Ia juga mengatakan, Indonesia-Slovenia juga menjajaki kerja sama logistik. Indonesia antara lain menimbang untuk menjadikan Pelabuhan Koper, Slovenia, sebagai salah satu akses menuju pasar Eropa. Tajon mengatakan, Slovenia berharap semakin banyak pebisnis Indonesia tahu soal Pelabuhan Koper. "Slovenia adalah pintu masuk alami ke Eropa Tenggara dan Eropa Timur," kata dia. Selain kepada Retno, tawaran menggunakan Pelabuhan Koper sebagai pintu masuk ekspor ke Eropa juga disampaikan Fajon kepada anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Dalam kunjungan ke Jakarta, Fajon juga bertemu dengan perwakilan pebisnis Indonesia. Ia menawarkan peningkatan kerja sama ekonomi Indonesia-Slovenia kepada para anggota Kadin. Bukan hanya kerja sama ekonomi bilateral, Retno juga membahas isu kerja sama Indonesia-Uni Eropa (UE). Slovenia merupakan salah satu dari 27 anggota UE. Beberapa tahun terakhir, Indonesia-UE sudah berunding sebanyak 14 putaran soal Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Komprehensif (CEPA) Indonesia-UE. Meski sudah belasan putaran berunding, CEPA Indonesia-UE belum kunjung disepakati. Karena itu, dalam pertemuan dengan Fajon, Retno menyampaikan harapan agar perundingan tersebut segera dituntaskan. Budaya dan kawasan Retno dan Fajon tidak hanya membahas isu ekonomi. Mereka juga membahas penguatan hubungan melalui warga kedua negara. Salah satunya lewat kerja sama antara Universitas Jambi dan University of Ljubljana. “Lebih banyak kerja sama di antara lembaga akademis dan pemuda akan didorong antara lain melalui Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI),” kata Retno. Baca juga : Belasan Mahasiswa Asing Belajar Budaya Indonesia di Banyuwangi BSBI adalah salah satu program diplomasi Indonesia yang sudah berlangsung puluhan tahun. Dahulu, program itu dinamai Dharmasiswa. Programnya mendatangkan para mahasiswa dan pemuda dari berbagai negara untuk tinggal dan belajar di sejumlah sanggar di Indonesia. Para pemuda asing itu dikenalkan dengan kebudayaan, tradisi, dan kehidupan sehari-hari Indonesia. Selama di Indonesia, mereka tinggal di rumah penduduk. Kepada Fajon, Retno juga membahas isu Indo-Pasifik dan Myanmar. Sebagai Ketua Bergilir ASEAN 2023, Indonesia terus mendorong penerapan lima poin konsensus ASEAN soal Myanmar. Adapun soal Indo-Pasifik, Indonesia mengundang Slovenia ikut dalam Forum Infrastruktur Indo-Pasifik pada September 2023 di Jakarta. Forum itu akan diselenggarakan bersamaan dengan Konferensi Tingkat Tinggi ke-43 ASEAN. Fajon mengatakan, Slovenia dan UE amat berkepentingan dengan Indo-Pasifik. Ia menilai, Ljubljana dan Jakarta sama-sama menginginkan Indo-Pasifik yang aman dan damai berdasarkan tatanan berbasis hukum internasional. Fajon sepakat, ketertiban Indo-Pasifik perlu dijaga bersama. Sebab, ketertiban itu akan berkontribusi pada kemakmuran bersama di kawasan dan global. Dalam pertemuan tersebut, Fajon juga menyinggung soal inisiatif Indonesia pada upaya transisi energi. Indonesia dinilai membuat terobosan selama menjadi ketua bergilir G20 pada 2022. Indonesia juga menjadi bagian dari program transisi energi yang adil (JETP). Keterlibatan pada JETP bagian dari komitmen Indonesia menjaga lingkungan sekaligus menjadi pertumbuhan ekonomi. Kesepakatan terlibat pada JETP disampaikan Indonesia di sela KTT G20 di Bali, November 2022.

2023-05-24 18:21:08

Berita Online

Kompas.id

KRIS MADA

Indonesia Eximbank

Surat Utang LPEI Bakal Jatuh Tempo, Pefindo Sematkan Rating idAAA

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Herlina Kartika Dewi KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) memiliki beberapa surat utang yang bakal jatuh tempo. Oleh karenanya, PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) menegaskan peringkat idAAA dan idAAA(sy) untuk surat utang milik LPEI. Ada dua surat utang milik LPEI yang bakal jatuh tempo, antara lain Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I/2018 Seri B sebesar Rp 35 miliar yang jatuh tempo 6 Juni 2023 dan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I/2020 sebesar Rp 48 miliar yang jatuh tempo 8 Juli 2023. Dikutip dalam laporannya Minggu (16/4), Pefindo menyebut LPEI memiliki kesiapan untuk melunasi obligasi yang akan jatuh tempo didukung oleh alat likuid berupa penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain. Baca Juga: LPEI Catat Pertumbuhan Lini Asuransi yang Signifikan pada Tahun 2022 “Per akhir Desember 2022 sebesar Rp 12,7 triliun,” tulisnya. Peringkat tersebut mencerminkan status sovereign LPEI, profil permodalan yang kuat, dan posisi yang kuat di segmen pembiayaan ekspor. Namun, peringkat tersebut dibatasi oleh kualitas aset yang sangat lemah dan profitabilitas yang sangat lemah.  Sementara itu, peringkat dapat diturunkan jika komitmen pemerintah untuk memperkuat permodalan LPEI tidak dilaksanakan sesuai dengan UU No. 2/2009, atau jika undang-undang yang baru diberlakukan menghapus status kedaulatannya.  “Tekanan pada peringkat juga dapat muncul jika pemerintah gagal memberikan dukungan yang memadai dan tepat waktu,” tambanya. Seperti diketahui, LPEI adalah lembaga keuangan khusus yang beroperasi secara independen berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2009, yang ditujukan untuk mendorong ekspor Indonesia dengan menyediakan pembiayaan, penjaminan, dan/atau asuransi di dalam negeri atau di luar negeri, baik dengan prinsip konvensional maupun prinsip syariah. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

2023-04-22 12:00:55

Berita Online

kontan.co.id

Adrianus Octaviano

Indonesia Eximbank

Kisah Sukses CV Siji Lifestyle, UMKM Mitra LPEI Beromzet Ratusan Juta

CV Siji Lifestyle menjadi salah satu usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Daerah Istimewa Yogyakarta yang sukses meraih omzet ratusan juta rupiah. Pendiri CV Siji Lifestyle, Achmad Kurnia bercerita bahwa bisnisnya dimulai dari kecil-kecilan, yakni kontrakan. Seiring waktu, usahanya mulai berkembang hingga akhirnya ia memiliki pabrik sendiri. "Market kami yang terbesar 95 persen untuk ekspor, di mana 40 persennya Eropa, 45 persennya Amerika, sisanya untuk Jepang, Amerika Selatan, kemudian Pasifik," kata Achmad di CV Siji Lifestyle, Yogyakarta, Rabu (20/12). CV Siji Lifestyle didirikan pada 2007 di Desa Trirenggo, Pandowoharjo, Kabupaten Sleman, DIY. UMKM ini berfokus pada produksi kerajinan dan furnitur. Achmad berujar bisnisnya memiliki dua kategori, yaitu dekorasi dinding dan resin. Dekorasi dinding seluruhnya terbuat dari serat alam, seperti gedebog pisang, bagor, eceng gondok, rotan, hingga kulit kayu. Semua konsep material diambil dari Yogyakarta dan Jawa Tengah. Serat alam itu kemudian dikombinasikan dengan desain. "Jadi kekuatan kami di desain, di mana fokus market kami untuk kelas menengah ke atas, ekspor. Dan gaya mereka adalah gaya modern minimalis. Jadi mungkin sedikit berbeda dengan produk Indonesia yang agak tradisional," ujar Achmad. Sementara itu, resin merupakan kategori kedua yang memiliki keunikan lantaran polanya alami. Ketika dicampur, resin akan bergerak sendiri hingga membentuk pola yang berbeda di tiap-tiap produk. Produk dengan resin salah satunya peralatan makan untuk dinner wear. Produk ini pun telah melalui tes laboratorium untuk dipastikan aman bagi makanan. Achmad mengatakan satu item produk Siji Lifestyle, khususnya dekorasi dinding, dibanderol US$75 sampai US$110. Jika dirupiahkan, setara dengan Rp1 juta- Rp2 juta . "Dan kalau sampai toko di Eropa, Amerika, rata-rata US$500-US$800. Kenapa bisa mereka jual mahal? Karena punya brand yang sudah terkenal. Jadi kami punya buyer yang jual dari kami 10 kali lipat," ujarnya. Meski harganya sangat fantastis, Achmad paham karena brand tersebut tentu melalui proses yang sangat panjang agar mapan. Dia pun bersyukur dengan profit yang diterima sesuai harga yang ia minta. Omzet Siji sendiri rata-rata ratusan juta rupiah. Tahun ini bahkan mencapai lebih dari Rp10 miliar. "Di mana target kita naik dari tahun lalu, 25 persen tercapai," tuturnya. Sejak awal mendirikan Siji, Achmad percaya bahwa produknya tak akan sesuai dengan selera masyarakat Indonesia. Hal ini terbukti dengan kurangnya permintaan dari dalam negeri. Achmad sendiri menargetkan pasar untuk kalangan menengah ke atas. Ia tak menerima pesanan untuk residensial. Dia lebih suka memasukkan produk ke pameran atau mengekspornya langsung ke luar negeri. Masyarakat asing memang banyak yang menganut gaya modern yang cocok dengan produk buatannya. "Pengalaman saya melihat bahwa potensi untuk dalam negeri terbatas. Karena masalah daya beli dan juga style," kata Achmad. Kendati begitu, kurangnya permintaan dari dalam negeri sebetulnya bukan masalah besar. Masalah sebenarnya datang saat pandemi Covid-19 merebak. Ketika Covid, orang-orang diminta bekerja dari rumah. Karenanya, banyak yang mulai mendekorasi rumah untuk menciptakan ruang kerja nyaman. Ini mengakibatkan lonjakan pemesanan di Siji. Padahal, sama seperti yang lainnya, karyawan Siji juga bekerja dari rumah. Sumber daya manusia pun terbatas. Selain itu, ada kelangkaan kontainer selama pandemi Covid-19. "Timbulnya itu adalah cash flow. Ada kelangkaan kontainer dan harga kontainer itu sampai 5x lipat, yang biasanya US$3.000 bisa sampai US$12 ribu-US$15 ribu," tutur dia. Barang-barang yang diproduksi Siji baru akan dibayar jika sudah berada di atas kapal. Dengan harga kontainer selangit, lebih dari US$2 miliar stok Siji pun tak bisa keluar. Sementara pemesanan terus masuk. [Gambas:Video CNN] "Akhirnya kami menghubungi LPEI. Karena kesulitan," katanya. CV Siji Lifestyle merupakan salah satu UMKM yang mendapat dukungan penuh dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) melalui Coaching Program for New Exporter (CPNE). Program ini untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing lewat pelatihan dan pendampingan khusus bagi pelaku UMKM berorientasi ekspor, yang dilaksanakan selama satu tahun dengan tujuan utama menciptakan eksportir baru. Selain CPNE, LPEI juga mendukung peningkatan kapasitas usaha CV Siji Lifestyle melalui Program Penugasan Khusus Ekspor (PKE) UKM dalam bentuk pembiayaan. Program ini merupakan dukungan dari APBN kepada pelaku usaha berorientasi ekspor, yang diberikan kepada LPEI oleh Kementerian Keuangan RI. Tujuannya adalah memberikan stimulus kepada pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas usaha, mencegah pemutusan hubungan kerja, serta meningkatkan daya saing dalam pasar global. Sejauh ini, PKE untuk UKM telah mengalokasikan dana nyaris Rp1 triliun. Dana itu dibagikan dalam 3 tahun secara bertahap.

2023-12-21 11:00:07

Berita Online

cnnindonesia.com

CNN Indonesia

Indonesia Eximbank

KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri Terkait Kasus Korupsi di LPEI

Liputan6.com, Jakarta - Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus mengusut kasus korupsi pada lingkungan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang diduga terjadi kecurangan. Terkait kasus ini, sebanyak empat orang yang diduga berkaitan dicegah bepergian keluar luar negeri oleh KPK. "Saat ini, ada 4 orang yang dicegah dengan status sebagai penyelenggara negara dan swasta," kata Kabag Pemberitaan, KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (22/6/2024). Ali menjelaskan pencegahan itu dimaksudkan mempermudah proses penyelidikan yang ada ketika keempat saksi dipanggil penyidik. Adapun untuk pencegahan terhadap empat orang tersebut bakal berlaku selama enam bulan kedepan dan dapat diperpanjang. "Perlu kami ingatkan agar (para saksi yang dicegah) bersikap kooperatif," ucap Ali. Kasus korupsi LPEI berupa kecurangan dengan kredit modal kerja ekspor pertama kali diusut oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) setelah dilaporkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Jaksa Agung St Burhanuddin mengatakan kasus tersebut telah terjadi sejak 2019 lalu dimana empat perusahaan yang terlibat PT RII dengan dugaan fraud sebesar Rp1,8 triliun, PT SMR sebesar Rp216 miliar, PT SRI sebesar Rp1,44 miliar, dan PT PRS sebesar Rp305 miliar. Lalu kasus tersebut tiba-tiba juga diselidiki oleh KPK yang mengaku sudah menerima laporan sejak 10 Mei 2023 dan sebelumnya sudah naik penyelidikan ke penyidikan 19 Maret 2024. Namun hingga saat ini KPK belum menjelaskan secara rinci kasus tersebut ataupun pihak yang telah dijadikan tersangka. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa sebanyak 20 saksi dalam ​​​​​penyidikan dugaan korupsi terkait pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). "Beberapa orang sudah dimintai keterangan dan hadir di Gedung Merah Putih KPK terkait LPEI. Kurang lebih ada 20 orang yang sudah dipanggil untuk hadir di Gedung Merah Putih KPK," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, dilansir dari Antara, Sabtu (20/4/2024). Ali belum menjelaskan lebih lanjut siapa saja para saksi tersebut maupun peran mereka dalam perkara tersebut. Namun dia menegaskan bahwa proses penyidikan dugaan korupsi di LPEI masih terus berjalan. Adapun saat ini, tim penyidik KPK masih terus bekerja melengkapi data dan informasi terkait penyidikan tersebut. "Nanti perkembangannya setelah kami pastikan menemukan orang yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, pasti kami akan umumkan lagi pada teman-teman termasuk nama-nama saksi yang kemudian dipanggil pada proses penyidikan tersebut," ujarnya. KPK mengumumkan telah menggelar penyidikan dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit pada LPEI. "Pada tanggal 19 Maret 2024 ini KPK meningkatkan proses penyelidikan dari dugaan penyimpangan atau dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit dari LPEI ini menjadi berstatus penyidikan," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (19/3). Terkait kasus serupa yang dilaporkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin pada Senin (18/3), Ghufron menjelaskan bahwa KPK sudah menangani kasus tersebut sejak 10 Mei 2023. Ghufron juga mengatakan untuk kasus ini KPK mengambil kebijakan yang berbeda dari biasanya. Selama ini KPK mengumumkan penyidikan dan menyampaikan telah melakukan penetapan tersangka. "Sekali lagi ini semua adalah kebijakan internal KPK, namun dalam perkara ini kami memutuskan untuk kemudian merilis dan mengumumkan status penyidikan perkara ini pada hari ini, sebelum kemudian kami menetapkan tersangkanya," ujarnya. Selain itu, Ghufron juga menyampaikan soal Pasal 50 Undang-Undang KPK bahwa Kepolisian maupun Kejaksaan tidak lagi berwenang untuk menangani suatu perkara korupsi apabila perkara itu sudah dilakukan penyidikan lebih dulu oleh KPK. "Dalam hal KPK sudah melakukan penyidikan, Kepolisian dan Kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan," ujar Ghufron.   Reporter: Rahmat Baihaqi Sumber: Merdeka.com

2024-05-23 14:07:08

Berita Online

Liputan6.com

Tim News

Indonesia Eximbank

Kejagung Jawab KPK yang Minta Setop Usut Dugaan Korupsi LPEI Jika Kasus Sama

KPK mengumumkan penyidikan kasus dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Kejaksaan Agung (Kejagung) mengatakan kasus di LPEI banyak dan pihaknya masih mempelajari laporan dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani. "Kasus terkait LPEI itu banyak (bahkan ada batch 1, 2, dan 3). Kita baru menerima dan tahap mempelajari," kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana kepada wartawan, Selasa (19/3/2024). Sebagai informasi, Sri Mulyani melaporkan dugaan korupsi penggunaan dana pada LPEI ke Kejagung di hari Senin (18/3). Dalam laporannya itu Sri Mulyani menyampaikan ada 4 debitur yang diduga melakukan fraud dengan outstanding pinjaman Rp 2,5 triliun. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Sehari berselang dari laporan Sri Mulyani ke Kejagung itu, KPK mengumumkan telah membuka penyidikan kasus dugaan korupsi di LPEI. Penyidikan itu berbekal laporan yang masuk ke KPK sejak 10 Mei 2023. Ketut mengatakan kasus yang melibatkan LPEI tidak hanya ditangani oleh KPK dan Kejagung. Dia mengatakan kasus itu juga terdaftar di Mabes Polri. "Ada juga kasus LPEI terkait dengan tindak pidana umum yang ditangani Mabes Polri. Jadi kami perlu koordinasi dalam penanganan perkara ini, mekanismenya sudah ada," katanya. Ketut menjamin kasus LPEI yang dilaporkan Sri Mulyani ke Kejagung masih berproses. Pihaknya masih dalam tahap menelaah laporan tersebut. "Kami juga tidak mau ada pekerjaan yang tumpang tindih jadi rebutan di antara penegak hukum," ujar Ketut. "Kami masih tahap mempelajari dan menelaah atas laporan Menkeu tersebut," sambungnya. KPK Klaim Tak Kebut-kebutan dengan Kejagung KPK telah mengumumkan penyidikan kasus dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). KPK menegaskan tidak kebut-kebutan dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam penanganan perkara ini. "Ini bukan proses kebut-kebutan," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (19/3/2024). KPK belum mengungkap sosok tersangka dalam kasus ini. KPK juga belum menjelaskan apakah perkara yang ditangani sama dengan yang dilaporkan Sri Mulyani ke Kejagung. Ghufron hanya menyebut KPK telah menerima laporan dugaan korupsi di LPEI sejak Mei 2023. Dia mengatakan penyelidikan juga telah dilakukan sejak Februari 2024. "KPK telah menerima laporan dugaan peristiwa tipikor dalam penyaluran LPEI ini pada 10 Mei 2023. Ada yang mengatakan secara resmi Kemenkeu melaporkan kemarin kepada Kejaksaan Agung, di hadapan hukum, siapapun orangnya adalah sama. Tidak ada resmi tidak resmi. Kami menerima 10 Mei 2023 adalah laporan resmi dari pelapornya yang tentu kami tidak perlu sampaikan siapa pelapornya," ucapnya. Dia juga meminta Kejagung menghentikan proses hukum jika ternyata kasus yang diusut sama. Dia mengatakan ada pasal dalam Undang-Undang KPK yang mengatur hal tersebut. "Berkaitan dengan konsekuensi-konsekuensi apa nanti anda bisa lihat di Pasal 50 UU KPK, bahwa Ketika Kpk telah melakukan penyidikan maka APH yang lain diharapkan, kami bacakan saja," ujar Ghufron. Dia kemudian membacakan isi pasal 50 UU KPK. Dalam pasal itu, diatur soal koordinasi yang harus dilakukan aparat penegak hukum lain kepada KPK saat menangani kasus korupsi. Selain itu, ada pula pasal yang mengatur aparat penegak hukum lain harus menghentikan penanganan suatu kasus korupsi jika KPK sudah melakukan penyidikan atas kasus tersebut. "Dalam hal KPK sudah melakukan penyidikan sebagaimana pada ayat 1, kepolisian dan kejaksaan tidak boleh lagi melakukan penyidikan. Empat, dalam hal penyidikan dilakukan bersamaan oleh kepolisian dan kejaksaan dan KPK maka penyidikan yang dilakukan kepolisian atau kejaksaan harus dihentikan," kata Ghufron.

2024-03-19 21:14:08

Berita Online

news.detik.com

Yogi Ernes -

Indonesia Eximbank

Fraud Terus Berulang, Wakil Ketua Komisi XI DPR Nilai LPEI Perlu Direformasi

Liputan6.com, Jakarta - Langkah Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan kasus dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) tepat. Langkah ini untuk memberikan efek jera bagi praktik pat gulipat di LPEI yang seolah terus terulang. “Kami menilai langkah Menteri Keuangan Sri Mulyani menunjukkan keseriusan pemerintah agar proses pembiayaan ekspor benar-benar bisa meningkatkan volume ekspor Indonesia, bukan sekadar praktek hengky pengky antara oknum pejabat LPEI dan pihak ketiga sehingga memicu fraud yang merugikan keuangan negara,” ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi, Rabu (20/3/2024). Untuk diketahui Sri Mulyani bertandang ke Kejaksaan Agung untuk melaporkan temuan tim Kemenkeu terkait indikasi adanya fraud dalam kredit yang dikucurkan oleh LPEI, Senin (18/3/2024). Sejumlah debitur diduga melakukan tindak pidana korupsi yang diduga menyebabkan kerugian negara hingga Rp2,5 triliun. Ada empat perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Keempat perusahaan tersebut bergerak dalam usaha sawit, nikel, batu bara, dan perkapalan. Fathan mengungkapkan dugaan korupsi di LPEI dengan berbagai modus seolah kaset rusak yang terus berulang. Dia menyebut Kejagung pada 2022 pernah menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi pembiayaan ekspor nasional oleh LPEI selama periode 2013-2019. Saat itu kerugian negara diperkirakan mencapai Rp2,6 triliun yang berasal dari kredit macet ke delapan grup usaha yang terdiri dari 27 perusahaan. “BPK juga pernah melakukan pemeriksaan investigatif terkait kasus dugaan korupsi LPEI dan menemukan kerugian negara hingga puluhan miliar,” katanya. Di antara modus yang paling sering terjadi, lanjut Fathan, adalah LPEI tidak menerapkan prinsip tata kelola baik saat mengucurkan kredit kepada calon debitur. LPEI seolah gampangan dalam menyalurkan kredit kepada pihak ketiga. Akibatnya terjadi kredit macet yang merugikan LPEI dan keuangan negara. “Saat ditelusuri lebih dalam ternyata ada hengky pengky antara oknum LPEI dengan pengusaha atau eksportir sehingga penyaluran kredit tidak memenuhi unsur prudent,” katanya.   Politikus PKB ini pun mendukung upaya bersih-bersih sehingga LPEI kembali kepada khittah-nya. Menurutnya pembentukan LPEI awalnya untuk menciptakan ekosistem baik terhadap kegiatan ekspor produk-produk unggulan dalam negari. Dengan LPEI, eksportir akan dibantu dari segi pembiayaan, penjaminan, dan asuransi. “Namun faktanya seringkali proses penyaluran pembiayaan ini dilakukan secara serampangan bahkan minim pengawasan saat kredit telah dikucurkan. Maka saat ini kami menilai LPEI ini direformasi agar bisa kembali ke tujuan awal bisa mendorong iklim ekspor yang baik bagi produk unggulan Indonesia baik dari sektor UMKM maupun korporasi,” pungkasnya.

2024-03-20 07:49:08

Berita Online

Liputan6.com

Muhammad Ali

Indonesia Eximbank

Mafaatkan Aplikasi, LPEI Dorong UKM Naik Kelas & Tembus Pasar Global

Jakarta Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank mendorong Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk terus naik kelas dan menembus pasar internasional. Saat ini, tengah menyiapkan Komodoin, yakni marketplace yang dirancang khusus sebagai sarana edukasi ekspor, layanan informasi, inkubasi, peningkatan kapasitas, dan tempat bertemunya seller dan buyer (business matching). Komodoin mulai diperkenalkan pada Forum Berani Mendunia pada 1 Juni 2024. Aplikasi ini ditargetkan mulai dapat diakses kepada publik pada Agustus 2024 dengan empat layanan, yaitu edukasi, kurasi, inkubasi, hingga transaksi untuk ekspor. Hadirnya Komodoin diharapkan dapat mendorong pelaku usaha berorientasi ekspor untuk berani berorientasi ekspor. Ke depan, Komodoin akan berkolaborasi dengan berbagai mitra dari kementerian terkait, perbankan, komunitas UKM ekspor, aggregator buyer di luar negeri, diaspora, kedutaan besar Indonesia di luar negeri, Indonesian Trade Promotion Center (ITPC), dan atase perdagangan. "Komodoin akan menjadi penyedia end-to-end services milik lembaga pemerintah - LPEI yang saat ini diprioritaskan untuk meningkatkan volume transaksi dan jumlah pelaku UKM Indonesia berorientasi ekspor," ujar Direktur Eksekutif LPEI Riyani Tirtoso dalam keterangannya, Kamis (6/6/2024). Hal ini disampaikannya dalam Forum Berani Mendunia yang digelar pada 1 Juni 2024 di Sarinah, Jakarta. Dalam forum tersebut, para pelaku ekspor turut hadir membahas upaya mereka dalam meningkatkan nilai tambah produk dalam menembus pasar internasional. Dalam kesempatan yang sama, CEO PT Tartaruga Food Indonesia Achmad Jawahir yang juga alumni Coaching Program for New Exporter (CPNE) LPEI tahun 2023 menyampaikan pengalamannya dalam menemukan buyer terpercaya melalui program Business Matching Indonesia Eximbank. "Kita butuh dicarikan buyer. Pengalaman saya mendapat kesempatan ekspor ke negara Malaysia, itu awalnya difasilitasi oleh Indonesia Eximbank melalui (program) Business Matching," paparnya. Didirikan sejak tahun 2020, Tartaruga kini telah menjadi pabrik pengolahan rumput laut yang memiliki sertifikasi halal dan sertifikasi Good Manufacturing Practices (GMP). Dengan pengolahan produk berbahan baku rumput laut yang tinggi serat, vitamin, mineral dan rendah kolesterol, produk Tartaruga berhasil tembus ekspor ke Malaysia, Australia, dan Arab Saudi. Sementara itu, CEO PT Hadir Mengharumkan Nusantara Rizky Arief Dwi Prakoso pemilik brand parfum HMNS mengungkapkan tantangan ekspor dalam memasarkan produk di pasar global. "Tantangan produknya dalam menembus pasar dunia adalah bagaimana memiliki competitive advantage dibandingkan global fashion brand," paparnya. Di sisi lain, Founder CV IKAPEKSI Agro Industri Nurjannah menuturkan tantangan saat awal dalam melakukan ekspor. Salah satunya yakni, kurangnya pengetahuan dalam melakukan ekspor meskipun telah mendapatkan respon positif dari calon buyer. "Alhamdulillah kami mendapatkan pelatihan CPNE dari LPEI pada tahun 2019 lalu, kami selama satu tahun dibimbing dan efeknya luar biasa," katanya. Nurjanah bercerita usaha kecap Oishii bermula pada 2017 di Kebumen, Jawa Tengah dengan cita-cita memproduksi kecap manis sehat tanpa bahan tambahan seperti penguat rasa, pewarna makanan, dan pengawet makanan. Kecap Oishii memanfaatkan bahan-bahan dan rempah asal Indonesia seperti kedelai putih, jahe, sereh, gula kelapa, dan lengkuas. Ia menambahkan, di awal tahun 2022, CV IKAPEKSI Agro Industri mengikuti Business Matching LPEI dan berhasil mencetak ekspor ke Arab Saudi senilai USD 37.000 atau setara dengan 22 ton kecap. Hingga saat ini, kecap Oishii telah berhasil diekspor ke Arab Saudi dan Jepang. Sebagai informasi, Forum Berani Mendunia turut dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Keuangan RI, Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Koperasi & UKM RI, Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif RI, Kementerian Perindustrian RI, Perbankan, UKM, Universitas, Asosiasi Usaha, Atase Perdagangan, ITPC, Diaspora dan beberapa buyer dari berbagai negara, termasuk dari Barcelona, Canberra, China, Dubai, London, Malaysia, Sydney dan Vietnam. [Gambas:Video 20detik] (prf/ega) googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1610072077615-0'); });

2024-06-06 11:01:31

Berita Online

Detik.com

Inkana Izatifiqa R. Putri -

Indonesia Eximbank

Bawa UKM Indonesia Mendunia, LPEI Gandeng Digiasia Bios dan Blitznet

  Liputan6.com, Jakarta Dalam upaya untuk memperkuat posisi UKM Indonesia di pasar Internasional, Digiasia Bios menandatangani perjanjian kemitraan strategis dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan Blitznet, platform yang menghubungkan penjual dan pembeli bahan baku di Indonesia. BACA JUGA: Fact Checker UI: Berawal dari Pelatihan Cek Fakta hingga Raih Mafindo Award BACA JUGA: Mendag Sebut Bawa UMKM Naik Kelas Butuh Kolaborasi Semua Pihak BACA JUGA: Serap Banyak Tenaga Kerja, Menteri Teten: Pertanian Mainkan Peran Penting di ASEAN Baca Juga Bisnis Franchise Masih Menggeliat, Ini Buktinya Menikmati Pameran Numismatik di Mal Ciputra, Koleksi Uang Rusak dan Salah Cetak yang Nilainya Justru Naik Tak Diatur, Social Commerce Jadi Ancaman Besar UMKM Kemitraan ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi berbasis situs digital ekspor yang akan memberikan peluang baru bagi pelaku usaha berorientasi ekspor di Indonesia. Sasaran utama adalah meningkatkan daya saing UKM, terutama para debitur dan mitra binaan LPEI, sejalan dengan arahan Presiden Indonesia untuk mendorong UMKM naik kelas dan mengembangkan kegiatan ekspor berbasis situs digital. "Kami memberikan dukungan teknologi Fintech as A Service sebagai pengungkit utama yang terintegrasi dengan platform perdagangan B2B kelas dunia. Dengan pengalaman melayani puluhan bisnis, kami juga akan memberikan pendampingan dalam penyusunan profil profesional dari pelaku usaha berorientasi ekspor untuk ditampilkan pada aplikasi. Hal ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam penyusunan infrastruktur LPEI dalam rangka pengembangan aplikasi yang terintegrasi," ungkap Deputy CEO Digiasia Bios Joseph Lumban Gaol dikutip Selasa (12/9/2023). Aplikasi yang dikembangkan dari kemitraan ini akan berbentuk Integrated Export Digital Platform LPEI yang didukung dengan sistem Embedded Finance as a Service (EFaaS). Aplikasi ini akan didukung juga dengan solusi Blitzpro dan Digital Export Marketplace yang dimiliki oleh platform Blitznet. "LPEI menciptakan ekosistem yang akan mempersiapkan UKM Indonesia untuk melakukan ekspor dan membantu mereka menjalin hubungan dengan pasar Internasional. Dukungan finansial dari LPEI dan platform digital yang handal dari Digiasia Bios dan Blitznet akan memberikan peluang bagi UKM dalam meningkatkan daya saing mereka dan mengakses sumber daya yang dibutuhkan untuk berkembang secara global," tutur Direktur Eksekutif LPEI Riyani Tirtoso. “Kami bersemangat untuk turut berkontribusi dalam memajukan UKM Indonesia dan membantu mereka meraih sukses di pasar Internasional. Kerjasama ini diharapkan dapat membuka peluang besar bagi pelaku usaha berorientasi ekspor di Indonesia,” tutup Joseph. Sejumlah pengusaha memprotes aturan penempatan devisa hasil ekspor (DHE) selama 3 bulan di sistem keuangan Indonesia (SKI). Adapun sejak 1 Agustus 2023, sebanyak 30 persen DHE SDA (sumber daya alam) dari empat sektor yakni pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan wajib disimpan selama 3 bulan di dalam negeri.  Setidaknya ada tujuh asosiasi pengusaha yang menyampaikan secara langsung keberatan aturan tentang devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan dan/atau pengolahan sumber daya alam ke Kemenko Perekonomian.  Menindaki protes tersebut, Sekertaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, pemerintah telah menerima keluhan eksportir untuk kemudian didiskusikan. Namun, dia menegaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengarahkan agar PP 36/2023 tetap wajib dijalankan tanpa pengecualian.   "Sudah kita tampung semua. Tapi ini kan bukan hal baru, dari dulu tambang, migas, dari 2011 juga sudah kita terapkan. Ini kan bukan kebijakan baru," kata Susiwijono di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (14/8/2023).  Susiwijono lantas menyoroti keluhan pengusaha dalam PP 36/2023 dalam memarkir 30 persen DHE SDA di dalam negeri, yang dianggap mengganggu likuiditas perusahaan dalam melanjutkan bisnisnya.   Namun, ia balik ke belakang terkait penerapan DHE dalam aturan PP 1/2023. Menurutnya, para eksportir di empat sektor SDA tersebut tidak pernah benar-benar memanfaatkan 100 persen uang hasil ekspor untuk kelanjutan usaha, tapi hanya 70 persen saja.  Dengan demikian, Susiwijono menilai ketentuan 30 persen DHE merupakan dana-dana tak terpakai oleh para pengusaha.   Bahkan, dikatakan aturan itu masih lebih kecil dibanding negara-negara lain yang menetapkan penyimpanan devisa hasil ekspor lebih dari 30 persen. "Jadi enggak ada, kalau dalam dolar data sekian puluh tahun, kita rinci enggak ada kebutuhan lebih dari 70 persen. Itu based practice, jadi enggak perlu diragukan," tegas Susiwijono. Eksportir pun disebutnya masih bisa memanfaatkan 30 persen duit hasil ekspor yang ditempatkan di 7 instrumen yang telah disediakan Bank Indonesia lewat Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor. "Mereka masih bisa dengan fitur dijadikan pinjaman, apa cash collateral, pilihannya banyak sekali, kalau mau memakai, mau memanfaatkan apapun bisa dilakukan, dan itu bukan hal baru," tutur dia.

2023-09-12 16:49:15

Berita Online

Liputan6.com

Septian Deny

Indonesia Eximbank

Sri Mulyani Laporkan Fraud Rp2,5 Triliun, Ini Tugas dan Fungsi LPEI

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendatangi Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk melaporkan adanya dugaan tindakan korupsi di dalam Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Exim Bank pada Senin (18/3/2024). Dalam laporannya, empat debitur perusahaan terindikasi fraud, merupakan kecurangan laporan keuangan, dengan outstanding kredit pada tahap pertama yang tembus sebesar Rp2,5 triliun. Perusahaan yang dimaksud adalah PT RII sebesar Rp1,8 triliun PT SMS sebesar Rp216 miliar PT SPV sebesar Rp144 miliar PT PRS sebesar Rp305 miliar.  Sri Mulyani turut menegaskan direksi dan manajemen LPEI harus meningkatkan peran dan tanggung jawab dalam mengelola perusahaan dengan baik. "Kami terus menegaskan kepada direksi dan manajemen LPEI untuk terus meningkatkan peranannya dan tanggungjawabnya dan harus membangun tata kelola yang baik," ujar Sri Mulyani, dikutip dari Bisnis pada Selasa (19/3/2024). Sementara itu, Direktur Eksekutif LPEI Riyani Tirtoso menanggapi laporan tersebut dengan mendukung secara penuh langkah Menkeu dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin untuk melakukan pemeriksaan serta memberikan sanksi hukum jika debitur tersebut bersalah. “LPEI menghormati proses hukum yang berjalan, mematuhi peraturan perundangan yang berlaku, dan siap untuk bekerjasama dengan Kejaksaan Agung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan aparat penegak hukum lainnya dalam penyelesaian kasus debitur bermasalah,” tutur Riyani dalam keterangan resminya, dikutip dari Bisnis Selasa (19/3/2024). Lantas, apa tugas, fungsi, dan wewenang dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)? Berdasarkan pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009, LPEI adalah lembaga yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat transparan, akuntabel, dan independen. Berdasarkan pasal 13 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2009, LPEI memiliki tugas: a. memberi bantuan yang diperlukan pihak-pihak dalam rangka Ekspor, dalam bentuk Pembiayaan, Penjaminan, dan Asuransi guna pengembangan dalam rangka menghasilkan barang dan jasa dan/atau usaha lain yang menunjang Ekspor.b. Menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang dikategorikan tidak dapat dibiayai oleh perbankan, tetapi mempunyai prospek untuk peningkatan ekspor nasional.c. Membantu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Bank atau Lembaga Keuangan dalam penyediaan pembiayaan bagi Eksportir yang secara komersial cukup potensial dan/atau penting dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Menurut pasal 12 UU No. 2 Tahun 2009, LPEI berfungsi mendukung program ekspor nasional melalui Pembiayaan Ekspor Nasional. Menurut pasal 14 ayat (1) UU. No. 2 Tahun 2029, LPEI mempunyai wewenang sebagai berikut: a. Menetapkan skema Pembiayaan Ekspor Nasional.b. Melakukan restrukturisasi Pembiayaan Ekspor Nasional.c. Melakukan reasuransi terhadap asuransi yang dilaksanakan.d. Melakukan penyertaan modal. (Ahmadi Yahya)

2024-03-20 12:22:44

Berita Online

Bisnis.com

Redaksi

Indonesia Eximbank

Logam Mulia Jadi Andalan Ekspor Indonesia ke Swiss

['', 'BERN, KOMPAS.com - Indonesia masih mengandalkan logam mulia sebagai komoditas ekspor ke Swiss.', 'Hingga akhir Desember 2022, logam mulia tercatat menjadi komoditas urutan teratas, diikuti alas kaki, produk tekstil, perlengkapan elektrik, furnitur, kopi, karet, mesin turbin, dan minyak atsiri.', '"Kami mencatat surplus perdagangan dengan Swiss sebanyak 30,3 persen," tutur Muliaman Hadad, Dubes RI untuk Swiss dan Liechtenstein, kepada Kompas.com\xa0pada Selasa (7/2/2023).', 'Total nilai ekspor Indonesia ke Swiss pada periode Januari hingga Desember 2022 tercatat mencapai 2,21 miliar dollar AS atau sekitar Rp33,31 triliun.', 'Sedangkan total nilai impor Indonesia dari Swiss adalah 428,63 juta dollar AS atau sekitar Rp6,45 triliun.', 'Dengan demikian, jelas Muliaman Hadad, total nilai surplus perdagangan Indonesia–Swiss adalah senilai 1,78 miliar dollar AS atau sekitar Rp26,86 triliun.', 'Dibandingkan periode tahun sebelumnya, yakni tahun 2021, jumlah yang dicapai di tahun 2022 mengalami peningkatan.', 'Pada 2021, total nilai ekspor Indonesia ke Swiss tercatat di angka 1,70 miliar dollar AS atauRp25,58 triliun, sedangkan total nilai impor dari Swiss cuma 360,30 dollar AS atau Rp5,42 triliun.', '', 'Apa yang dicapai Indonesia di Swiss di tahun 2022, khususnya dalam neraca perdagangan, terbilang cukup mengejutkan.', 'Sebab, saat ini agak sulit untuk dapat memasarkan produk Indonesia di Eropa, tidak terkecuali di Swiss. Perang Ukraina menjadi salah satu pengaruhnya.'] Meski relatif aman dari gejolak politik, Swiss sendiri tetap mengalami inflasi sebesar 1,2 persen., Ini merupakan tingkat inflasi Swiss yang cukup tinggi sejak krisis keuangan tahun 2008., Kendati demikian, Muliaman Hadad meyakini, tahun 2023 tetap akan memberikan gambaran positif bagi hubungan dagang Swiss dan Indonesia., , Salah satunya, Indonesia dan Swiss sudah menjalankan perjanjian dagang EFTA CEPA, kesepakatan khusus pelancaran ekspor impor kedua negara., "Kami juga baru saja mendirikan Indonesia Trading House yang diharapkan kian meningkatkan necara perdagangan Indonesia dan Swiss," jelas dia.

2023-02-08 13:07:09

Berita Online

Kompas.com

Kompas Cyber Media

Indonesia Eximbank

Adu Cepat KPK Vs Kejagung Tangani Kasus Korupsi LPEI

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah memulai penyidikan perkara dugaan korupsi fasilitas kredit di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Pernyataan KPK itu diungkapkan hanya berselang sehari usai Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan kasus serupa ke Kejaksaan Agung. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyampaikan bahwa proses penegakan hukum di KPK atas kasus bukan kebut-kebutan dengan Kejagung. Dia menjelaskan bahwa pihaknya sudah menerima laporan pengaduan masyarakat terkait dengan kasus itu sejak 10 Mei 2023. Kemudian, KPK telah memulai penyelidikan kasus tersebut pada 13 Februari 2024 sebelum menaikkan status perkaranya ke penyidikan pada hari ini. "Sekali lagi ini bukan proses kebut-kebutan ya. KPK telah menerima laporan dugaan peristiwa tipikor dalam penyaluran kredit LPEI ini sejak 10 mei 2023," kata Ghufron pada konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Selasa (19/3/2024). Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyampaikan bahwa yang dilakukan lembaga antirasuah sebenarnya untuk memastikan agar tidak terjadi duplikasi penanganan perkara. Oleh sebab itu, Alex pun mengatakan bakal berkoordinasi dengan Kejagung untuk memproses kasus tersebut. Koordinasi itu di antaranya meliputi saling bertukar data atau temuan guna menghindari adanya tumpang tindih penanganan kasus. Alex menilai, KPK memiliki kewajiban untuk menyampaikan bahwa kasus yang dilaporkan Sri Mulyani itu sudah lama ditangani pihaknya. "Waktu ada laporan bahwa Kejagung terima Kemenkeu, staf kami di Penindakan menyampaikan bahwa kami juga sedang menangani perkara itu dan siap dilakukan expose. Dari forum expose itulah disepakati dinaikkan ke tahap penyidikan tanpa menyampaikan siapa tersangkanya," tutur pimpinan KPK dua periode itu. Nilai indikasi kerugian keuangan negara pada kasus dugaan fraud pemberian fasilitas kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang ditemukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berbeda dengan yang dilaporkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Untuk diketahui, KPK memulai penyidikan kasus tersebut hari ini, Selasa (19/3/2024). Hal itu dulakukan sehari setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan kasus serupa ke Jaksa Agung ST Burhanudin, Senin (18/3/2024).  Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron memerinci bahwa pihaknya sudah menelaah tiga dari total enam laporan fraud debitur LPEI. Hal itu berbeda dengan pihak Kejagung yang menyebut adanya empat pihak korporasi yang terindikasi fraud.  Ghufron menyebut total indikasi kerugian keuangan negara pada kasus LPEI yang ditangani pihaknya yakni mencapai Rp3,4 triliun.  "Yang sudah terhitung dalam tiga korporasi sebesar Rp3,45 triliun," katanya. Adapun, sebelumnya Menkeu Sri Mulyani Indrawati melaporkan empat debitur bermasalah yang terindikasi fraud senilai Rp2,5 triliun dalam kasus dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).  Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan laporan ini berdasarkan dari laporan tim terpadu yang terdiri dari Jamdatun, BPKP hingga Inspektorat Keuangan di Kemenkeu.  Secara terperinci, perusahaan berinisial RII diduga telah melakukan korupsi dengan nilai Rp1,8 triliun, SMR sebesar Rp216 miliar, SMU sebesar Rp144 miliar, dan PRS sebesar Rp305 miliar.  "Jumlah keseluruhannya adalah sekitar Rp2,5 Triliun," kata ST Burhanuddin di Kejaksaan Agung, Senin (17/3/2024). Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan modus dugaan fraud salah satu dari tiga korporasi debitur fasilitas kredit LPEI dimaksud. Perusahaan itu berinisial PT PE, yang bergerak di bidang jual beli BBM dan bahan bakar lainnya. Nilai kerugian negara yang diduga disebabkan oleh fraud PT PE senilai sekitar Rp766 miliar. PT PE disebut menerima fasilitas kredit modal kerja ekspor (KMKE) LPEI pada 2015 senilai US$22 juta; 2016 senilai Rp400 miliar; dan ditambah pada 2017 senilai Rp200 miliar. KPK menduga bahwa kecurangan atau fraud itu terjadi ketika komite pembiayaan LPEI mengabaikan sejumlah aspek kelayakan PT PE dalam menerima fasilitas kredit. Misalnya, security coverage ratio. Alex menyebut laporan keuangan PT PE yang dijadikan rujukan untuk mengajukan kredit tidak benar.  Beberapa contoh ketidakbenaran informasi dalam laporan PT PE itu terkait dengan aset tetap, dugaan penggelembungan nilai piutang, maupun jaminan tambahan perusahaan berupa personal guarantee yang ternyata tidak bisa menutup fasilitas pembiayaan kredit.  Di sisi lain, kondisi keuangan PT PE diduga diabaikan oleh pihak LPEI. Contohnya, persyaratan financial covenant, current ratio (rasio aset lancar), serta debt to equity ratio (rasio utang dengan ekuitas) yang tidak sesuai dengan syarat untuk mengajukan kredit pembiayaan.  Belum lagi, lanjut Alex, terdapat dugaan PT PE menggelembungkan nilai aset hingga dua kali lipat karena naiknya piutang dan pencatatan semu. Perusahaan itu duduga memanipulasi laporan keuangan. "Diduga PT PE juga memanipulasi laporan keuangan sehingga meningkatkan nilai valuasi PT PE. Ini beberapa dugaan fraud yang dilakukan," ujarnya. Sementara itu, dari sisi dugaan melawan hukum oleh direksi dan komite pembiayaan LPEI, mereka di antaranya diduga mengesampingkan financial covenant PT PE atau janji pihak debitur untuk menyampaikan laporan keuangan kepada kreditur secara periodik. Pihak LPEI juga diduga menganggap bisnis PT PE berjalan normal atau sesuai dengan proyek suplai BBM jenis HSD ke PT PLN, yakni 70.000 kilo liter per bulan. Padahal, PT PE nyatanya hanya bisa menjual kurang dari 10.000 kilo liter per bulan. Usai kejanggalan-kejanggalan itu, PT PE justru dinyatakan pailit pada 29 Juni 2020. Tagihan LPEI kepada perusahaan itu masih senilai total Rp844,07 miliar. LPEI pun melakukan upaya penyelamatan terhadap PT PE dengan skema pengalihan piutang atau cessie. Dari total outstanding tagihan Rp844,07 miliar atau setara dengan US$60 juta, lalu dijual kepada PT CMT senilai US$10 juta dan PT PI US$50 juta. Menariknya, KPK menemukan bahwa baik PT CMT dan PT PI memiliki afiliasi dengan PT PE melalui kepemilikan saham. Ketiga perusahaan itu juga dimiliki oleh orang yang sama dengan inisial JM.  Dengan itu, KPK menduga penyimpangan yang dilakukan oleh pihak direksi LPEI dengan memberikan fasilitas pembiayaan ekspor kepada salah satunya PT PE turut menyebabkan kerugian keuangan negara. "Terdapat potensi kerugian negara sebesar sekurang-kurangnya US$54.500.000 atau dengan kurs Rp14.047,99 senilai Rp766.705.455.000," tutup Alex.

2024-03-20 06:42:07

Berita Online

Bisnis.com

Dany Saputra

Indonesia Eximbank

Kasus 3 Debitur LPEI Naik Penyidikan, KPK Temukan Kerugian Negara Lebih Besar daripada Laporan Sri Mulyani

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah menggelar penyidikan kasus korupsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Hal ini disampaikan KPK sehari setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan kasus korupsi di LPEI tersebut ke Kejaksaan Agung. “KPK meningkatkan proses penyelidikan dari dugaan penyimpangan atau dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit dari LPEI ini menjadi berstatus penyidikan,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 19 Maret 2024. Ghufron menjelaskan, KPK sudah menangani kasus ini sejak 10 Mei 2023. Namun berdasarkan kebijakan internal, perkara ini diputuskan untuk dirilis saat masuk ke tahap penyidikan. “Sekali lagi ini semua adalah kebijakan internal KPK, namun dalam perkara ini kami memutuskan untuk kemudian merilis dan mengumumkan status penyidikan perkara ini pada hari ini, sebelum kemudian kami menetapkan tersangkanya,” ujarnya. Terdapat sejumlah perbedaan dalam laporan kasus dugaan korupsi LPEI yang ditangani KPK dan yang dilaporkan Sri Mulyai ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Berikut ini rangkuman informasi mengenai beda laporan KPK dan Sri Mulyani dalam kasus dugaan korupsi di LPEI. Perbedaan laporan kasus korupsi LPEI yang ditangani KPK dengan yang dilaporkan Sri Mulyani ke Kejagung adalah jumlah kerugian negara yang dihasilkan dan jumlah perusahaan debitur. Menurut Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, indikasi kerugian keuangan negara pada kasus 3 debitur LPEI yang ditangani mencapai Rp3,45 triliun.  “Yang sudah terhitung dalam tiga korporasi sebesar Rp3,45 triliun,” ucap Ghufron. Jumlah ini lebih besar dari laporan yang disampaikan oleh Sri Mulyani kepada Kejaksaan Agung. Pada Senin, 18 Maret 2024, Sri Mulyani menemui Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di kantor Kejaksaan Agung untuk menyerahkan laporan soal dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit LPEI senilai Rp 2,5 triliun.  “Hari ini kami menyampaikan empat debitur yang terindikasi fraud (penipuan) dengan pinjaman Rp 2,5 triliun,” kata Sri Mulyani di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada Senin, 18 Maret 2024.   Laporan yang diserahkan Sri Mulyani bersumber dari hasil penelitian tim terpadu, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. 

2024-03-21 00:42:08

Berita Online

tempo.co

Andika Dwi

Indonesia Eximbank

Ekonom Celios Sebut Resesi Jerman Akan Pengaruhi Kinerja Ekspor Indonesia ke Pasar Eropa

['Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz', 'TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dampak dari resesi Jerman disebut akan cukup mempengaruhi Indonesia.', 'Diketahui, perekonomian Jerman resmi masuk ke jurang resesi usai pertumbuhan ekonominya kembali merosot.', 'Ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, mengatakan dampak resesi di Jerman cukup mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia.', '"Meski porsinya hanya tujuh persen dari total ekspor non-migas, tapi Jerman menjadi hub penting masuknya barang Indonesia ke pasar Eropa," katanya kepada Tribunnews, Sabtu (27/5/2023).', 'Bhima mengatakan, sepanjang Januari-April 2023 kinerja ekspor ke Jerman sudah anjlok 12,6 persen dibanding posisi yang sama tahun lalu.', '"Kondisinya terus memburuk. Pada kuartal ke-II diperkirakan bisa turun hingga 15-20 persen," ujarnya.', 'Adapun beberapa produk yang terancam turun, yaitu alas kaki, pakaian jadi, besi baja, komponen elektronik, otomotif, karet, dan furniture.', '"Beberapa produk tersebut sebelumnya diharapkan mengalami pemulihan permintaan usai pandemi," kata Bhima.', 'Selain perdagangan, kata Bhima, resesi di Jerman juga bisa mempengaruhi berbagai investasi.', 'Terutama investasi di sektor energi terbarukan yang digadang gadang menjadi agenda utama Jerman sebagai bagian dari negara G7', '"Bisa menghambat realisasi komitmen pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP)," ujar Bhima.', 'Diberitakan sebelumnya, perekonomian Jerman resmi masuk ke jurang resesi usai pertumbuhan ekonominya kembali merosot.', 'Data yang dirilis oleh kantor statistik Jerman Destatis menunjukkan produk domestik bruto (PDB) negara itu turun 0,3 persen secara kuartalan pada kuartal I 2023.'] Penurunan ini merupakan yang kedua kalinya setelah PDB kuartal IV 2022 anjlok 0,5 persen., Hal tersebut menandakan ekonomi Jerman telah kontraksi selama dua kuartal berturut-turut, yang membuatnya masuk ke jurang resesi., "Di bawah beban inflasi yang sangat besar, konsumen Jerman telah bertekuk lutut, menyeret seluruh perekonomian turun bersamanya," kata Andreas Scheuerle, seorang analis di DekaBank., Tingkat inflasi Jerman berada di angka 7,2 persen pada bulan lalu, di atas rata-rata dari negara-negara Eropa lainnya, tetapi masih di bawah Inggris yang mencatatkan inflasi sebesar 8,7 persen pada April 2023., "Harga yang lebih tinggi membebani pengeluaran rumah tangga untuk hal-hal seperti makanan, pakaian, dan furnitur. Pesanan industri juga lebih lemah, mencerminkan dampak harga energi yang lebih tinggi pada bisnisKenaikan harga yang tinggi terus menjadi beban ekonomi Jerman pada awal tahun," ungkap Destatis., Meski demikian, bank sentral Jerman, Bundesbank, mengharapkan ekonomi Jerman tumbuh moderat pada kuartal April hingga Juni, dengan rebound industri mengimbangi belanja konsumen yang stagnan., Ekspor Indonesia ke Jerman Pada 2022 Sebesar 4,83 Miliar Euro, Sebagai informasi, nilai perdagangan bilateral antara Indonesia dengan Jerman mencapai 4,83 miliar euro di 2022., “Sebagai sentra utama industri dan konsentrasi penduduk terbesar di Jerman, produk ekspor unggulan Indonesia sangat dominan masuk melalui 6 negara bagian di bawah wilayah kerja KJRI Frankfurt," ungkap Konsul Jenderal RI di Frankfurt, Acep Somantri, dalam keterangannya, Rabu (22/2/2023)., Kantor Statistik Federal Jerman (Destatis) dalam publikasi terkini tanggal 20 Februari 2023, menunjukkan bahwa nilai perdagangan antara Indonesia dengan 6 negara bagian tersebut mencapai EUR 4,83 miliar pada tahun 2022., Nilai perdagangan dimaksud meningkat sebesar 39,62 persen dibandingkan tahun sebelumnya (year-on-year)., Indonesia juga mampu mencatat surplus neraca perdagangan dengan 6 negara bagian di wilayah kerja KJRI Frankfurt sebesar EUR 1,1 miliar pada 2022., Surplus tersebut meningkat sebesar 38,58 persen dibandingkan surplus neraca perdagangan pada tahun 2021, Sebagai catatan, nilai perdagangan antara Indonesia dengan 6 negara bagian di wilayah kerja KJRI Frankfurt tahun 2022 berkontribusi terhadap 57,46 persen nilai perdagangan antara Indonesia dengan seluruh 16 negara bagian di Jerman.

2023-05-27 15:28:19

Berita Online

tribunnews.com

Indonesia Eximbank

BPS Catat Ekspor Indonesia 22,15 Miliar Dolar AS di Oktober 2023

Ekspor migas tercatat senilai 1,37 miliar dolar AS atau turun 2,38 persen dibandingkan bulan sebelumnya. tirto.id - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor Indonesia mencapai 22,15 miliar dolar Amerika Serikat (AS) pada Oktober 2023. Angka ini naik sebesar 6,76 persen ( month-to-month/mtm ) dibandingkan periode September 2023. “Nilai ekspor Oktober 2023 mencapai 22,15 miliar dolar AS, atau naik 6,76 persen dibandingkan September 2023,” kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Pudji Ismartini di Kantor BPS, Rabu (15/11/2023). Pudji menuturkan ekspor migas tercatat senilai 1,37 miliar dolar AS atau turun 2,38 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Kemudian ekspor non migas mengalami kenaikan 7,24 persen dengan nilai ekspor 20,78 miliar dolar AS. let gpt_inline1 = window.googletag || {cmd: []}; gpt_inline1.cmd.push(function() { gpt_inline1.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-1', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline1-passback').addService(gpt_inline1.pubads()).setTargeting('first_keyword', ['nilai ekspor']).setTargeting('channel', ['bisnis']).setTargeting('gdn_keyword', ['business industrial']).setTargeting('channel_group', ['ekbis']).setTargeting('noads_content', ['false']); gpt_inline1.pubads().enableSingleRequest(); gpt_inline1.pubads().collapseEmptyDivs(); gpt_inline1.enableServices(); gpt_inline1.display('gpt-inline1-passback'); }); Pudji menyebutkan, kenaikan ekspor non migas terutama didorong pada golongan barang bahan bakar mineral atau HS27 yang naik 24,61 persen. Kemudian logam mulia, perhiasan atau permata HS71 naik 43,01 persen, dan alas kaki atau HS64 naik 39,55 persen. Sementara, penurunan ekspor migas sebesar 2,38 persen didorong oleh penurunan ekspor minyak mentah yang turun 11,85 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Kemudian, dia menuturkan secara tahunan nilai ekspor Oktober 2023 mengalami penurunan cukup dalam sebesar 10,43 persen. Hal ini melanjutkan tren pelemahan ekspor yang masih terjadi. “Kontraksi ini didorong oleh penurunan ekspor non migas dan melanjutkan tren yang terjadi sejak awal tahun terutama disebabkan oleh harga-harga komoditas unggulan di pasar global yang lebih rendah dibandingkan kondisi tahun lalu,” kata dia. Baca juga: Potensi Ancaman Hukuman Mati di Kasus Korupsi APD Kemenkes Teten Dukung Pembentukan Koperasi Bonsai untuk Perkuat Ekspor Mengapa Isu MK Tak Berpengaruh ke Elektabilitas Prabowo-Gibran? let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []}; gpt_inline2.cmd.push(function() { gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads()).setTargeting('first_keyword', ['nilai ekspor']).setTargeting('channel', ['bisnis']).setTargeting('gdn_keyword', ['business industrial']).setTargeting('channel_group', ['ekbis']).setTargeting('noads_content', ['false']); gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest(); gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs(); gpt_inline2.enableServices(); gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback'); }); Baca juga artikel terkait NILAI EKSPOR atau tulisan menarik lainnya Faesal Mubarok (tirto.id - Bisnis ) Reporter: Faesal Mubarok Penulis: Faesal Mubarok Editor: Intan Umbari Prihatin

2023-11-15 21:49:30

Berita Online

tirto.id

tirto.id

Indonesia Eximbank

LPEI dan BCA Bersinergi Kembangkan Labuan Bajo, Dorong Devisa Wisata Indonesia

Suara.com - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) bersama PT Bank Central Asia (BCA) Tbk telah menyatakan komitmennya dalam mendukung pengembangan kawasan Marina Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur. Mereka memberikan fasilitas pembiayaan dan penjaminan kredit senilai Rp1,05 triliun kepada PT Indonesia Ferry Properti (IFPRO) melalui skema pembiayaan gabungan. LPEI, kali ini berperan sebagai Joint Mandated Lead Arrangers and Bookrunners (JMLAB) bersama BCA, menandatangani perjanjian kerja sama untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada IFPRO. Proyek ini melibatkan pembangunan Hotel Meruorah, area komersial, hotel mid-tier, area komersial tambahan, serta pembangunan dermaga dan marina di Labuan Bajo. Direktur Pelaksana Bidang Pengembangan Bisnis LPEI, Maqin U. Norhadi menjelaskan, kawasan Marina Labuan Bajo memiliki potensi pengaruh pembangunan yang tinggi, terutama dalam peningkatan devisa dari wisatawan mancanegara dan memberikan dampak positif terhadap industri terkait, terutama pelaku UMKM di kawasan tersebut. Ira Puspadewi, selaku Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry juga menyoroti perkembangan pesat di Labuan Bajo yang menunjukkan kehadiran negara melalui pembangunan yang cepat. Proyek ini dianggap sebagai wujud dukungan pemerintah untuk memajukan sektor ekspor, terutama dalam bidang pariwisata. Dalam kesempatan yang sama, VP Corporate Banking Group BCA, Rudy Kurniawan menegaskan komitmen BCA untuk membiayai pengembangan destinasi wisata di Indonesia dengan harapan bahwa kredit yang diberikan dapat mendorong pertumbuhan pariwisata dan ekonomi, khususnya di Nusa Tenggara Timur. Direktur Utama PT Indonesia Ferry Properti, Ferry Snyders juga menyambut baik penandatanganan perjanjian kredit ini, menganggapnya sebagai langkah positif yang mendukung pengembangan Kawasan Terpadu Marina Labuan Bajo serta meningkatkan daya tarik wisatawan. Pembiayaan dan penjaminan kredit ini terkait dengan Penugasan Khusus kepada LPEI untuk menyediakan pembiayaan ekspor, khususnya dalam mendukung Destinasi Pariwisata Super Prioritas. LPEI berkomitmen untuk terus mendukung proyek-proyek strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, terutama dalam sektor pariwisata, dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga keuangan seperti BCA, untuk memberikan daya saing kepada para pelaku usaha agar terus tumbuh dan berkembang meningkatkan penerimaan devisa negara.

2023-12-20 05:56:09

Berita Online

suara.com

M Nurhadi, Suara.Com

Indonesia Eximbank

KPK Mulai Penyidikan Kasus Korupsi LPEI, Begini Respons Kejagung

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) angkat bicara ihwal penyidikan yang tengah dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada kasus dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyampaikan kepolisian maupun kejaksaan tidak lagi berwenang untuk menangani suatu perkara korupsi apabila perkara itu sudah dilakukan penyidikan lebih dulu oleh KPK.  Sebaliknya, apabila penyidikan suatu perkara korupsi sudah didahului oleh kepolisian dan kejaksaan sedangkan KPK belum, maka kedua penegak hukum itu wajib memberitahukan KPK paling lambat 14 hari setelah dimulainya penyidikan.  Hal tersebut, kata Ghufron diatur dalam Undang-undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi, Pasal 50. Menanggapi hal tersebut, Kapuspenkum Kejagung RI, Ketut Sumedana menyampaikan bahwa kasus LPEI ini banyak macamnya, bahkan terdiri dari 3 tahapan. Dengan demikian, dia mempertanyakan kasus yang perlu dihentikan pihaknya. Bahkan, kasus LPEI ini juga ada yang tengah ditangani oleh Mabes Polri. "Kasus terkait LPEI itu banyak. Kami baru menerima dan tahap mempelajari, yang dimaksud dengan menghentikan yang mana dan yang ditangani KPK juga yang mana, bahkan ada juga kasus LPEI terkait dengan tindak Pidana Umum yang ditangani Mabes Polri," ujar Ketut kepada wartawan, Rabu (20/3/2024). Oleh sebab itu, Ketut mengatakan pihaknya perlu berkoordinasi dengan lembaga antirasuah itu agar pengusutan kasus ini tidak tumpang tindih. "Silakan teman-teman KPK kalau mau koordinasi, kasus yang dimaksud yang mana, kami terbuka dan tidak mau ada tumpang tindih penanganan perkara di antara Aparat Penegak Hukum sesuai dengan MoU yang sudah kita sepakati," imbuhnya. Adapun, Ketut juga mengaku bahwa saat ini kasus LPEI yang dilaporkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani itu masih dalam pendalaman. "Yang kemarin [kasus LPEI] sekali lagi masih dipelajari dan ditelaah," pungkasnya

2024-03-20 11:56:07

Berita Online

Bisnis.com

Anshary Madya Sukma

Indonesia Eximbank

Sri Mulyani Laporkan Dugaan Fraud Rp 2,5 Triliun, LPEI Buka Suara

JAKARTA, KOMPAS.com - Manajemen Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) buka suara terkait dugaan debitur bermasalah terindikasi fraud di lingkup perusahaan, yang dilaporkan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Direktur Eskekutif LPEI Riyani Tirtoso mengatakan, pihaknya menghormati proses hukum yang berjalan, mematuhi peraturan perundangan yang berlaku, dan siap untuk bekerjasama dengan Kejaksaan Hukum, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan aparat penegak hukum lainnya dalam penyelesaian kasus debitur bermasalah. "LPEI sepenuhnya mendukung langkah Menteri Keuangan dan Jaksa Agung untuk melakukan pemeriksaan dan tindakan hukum yang diperlukan terhadap debitur LPEI yang bermasalah secara hukum," kata dia, dalam keterangannya, Selasa (19/3/2024). Lebih lanjut Riyani bilang, perusahaan berupaya menjunjung tinggi tata kelola perusahaan yang baik, berintegrasi dalam menjalankan seluruh aktivitas kegiatan operasi lembaga dan profesional. "Dalam menjalankan mandatnya mendukung ekspor nasional yang berkelanjutan," ujarnya. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan temuan dugaan debitur bermasalah terindikasi fraud di LPEI senilai Rp 2,5 triliun ke Jaksa Agung ST Burhanuddin. Bendahara negara menjelaskan, temuan tersebut merupakan hasil dari pendalaman yang dilakukan oleh Tim terpadu kasus dugaan korupsi di LPEI tahun 2019-2023. "Tim terpadu untuk meneliti seluruh kredit-kredit yang bermasalah di LPEI," ujar dia, dalam konferensi pers, di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (18/3/2024).   Berdasarkan hasil pendalaman Tim terpadu yang terdiri dari Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha (Jamdatun), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, dan LPEI ditemukan adanya dugaan pembiayaan bermasalah terindikasi fraud Rp 2,5 triliun yang melibatkan 4 debitur. "Hari ini khusus kami sampaikan 4 debitur yang terindikasi fraud dengan outstanding pinjaman Rp 2,5 triliun," kata Sri Mulyani. Atas temuan tersebut, Sri Mulyani memberikan peringatan kepada manajemen LPEI. Ia menegaskan, direksi dan manajemen LPEI harus menjalankan tata kelola perusahaan yang baik dengan komitmen penuh pemberantasan korupsi. "Kami terus menegaskan kepada direksi dan manajemen LPEI untuk terus meningkatkan peranannya dan tanggung jawabnya dan harus membangu tata kelola yang baik," ucap dia.

2024-03-19 12:00:14

Berita Online

Kompas.com

Kompas Cyber Media

Indonesia Eximbank

LPEI dan BCA salurkan Rp1,05 triliun, kembangkan marina Labuan Bajo

Ini adalah bukti pemerintah melalui Kementerian Keuangan, bahwa negara hadir untuk membangun Indonesia Jakarta (ANTARA) - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) bersama PT Bank Central Asia (BCA) Tbk mendukung pengembangan Kawasan Terpadu Marina Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, dengan memberikan fasilitas pembiayaan dan penjaminan kredit (blended financing) senilai Rp1,05 triliun kepada PT Indonesia Ferry Properti (IFPRO). Dalam proyek tersebut, LPEI untuk pertama kalinya berperan sebagai Joint Mandated Lead Arrangers and Bookrunners (JMLAB) bersama BCA. IFPRO, anak perusahaan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan PT PP (Persero) Tbk untuk memiliki proyek khusus destinasi pariwisata super prioritas di Labuan Bajo. "Ini adalah bukti pemerintah melalui Kementerian Keuangan, bahwa negara hadir untuk membangun Indonesia, termasuk yang berbasis pariwisata. Kawasan Marina Labuan Bajo memiliki potensi developmental impact yang tinggi, terutama kontribusi dalam peningkatan devisa dari para wisatawan mancanegara serta memberikan multiplier effect terhadap industri terkait, khususnya pelaku UMKM yang berada di kawasan tersebut," kata Direktur Pelaksana Bidang Pengembangan Bisnis LPEI Maqin U di Jakarta, Rabu. Pembiayaan dan penjaminan kredit ini termasuk dalam penugasan khusus kepada LPEI untuk menyediakan pembiayaan ekspor, khususnya dalam mendukung destinasi pariwisata super prioritas, yang merupakan inisiatif dari Kementerian BUMN melalui Surat No S1015/MBU/12/2021 tanggal 22 Desember 2021. Lebih lanjut, penugasan khusus kepada LPEI untuk pengembangan infrastruktur marina dan penunjang pariwisata pada destinasi pariwisata super prioritas diterbitkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No 272/KMK.08/2022 pada 5 Juli 2022. Total dana penugasan khusus ekspor (PKE) sebesar Rp8,7 triliun juga telah dialokasikan untuk berbagai program PKE, termasuk PKE pariwisata Mandalika, PKE UKM, PKE alat transportasi, dan lainnya. Hingga 30 November 2023, total akumulasi disbursement PKE mencapai Rp12,96 triliun, dengan 80 produk ekspor dan lebih dari 100 negara tujuan ekspor. VP Corporate Banking Group BCA Rudy Kurniawan menyampaikan bahwa perseroan akan senantiasa berkomitmen untuk turut membiayai pengembangan destinasi wisata dalam negeri. "Kami berharap kredit yang kami salurkan dapat mendorong pertumbuhan pariwisata dan ekonomi Indonesia, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur," ujar Rudy. Direktur Utama PT Indonesia Ferry Properti Ferry Snyders dalam kesempatan yang sama juga menyampaikan sejumlah manfaat dengan adanya penandatanganan perjanjian kredit itu. "Selain dapat memperbaiki struktur pendanaan dari IFPRO, juga sangat mendukung pengembangan Kawasan Terpadu Marina Labuan Bajo serta meningkatkan daya tarik wisatawan khususnya wisatawan mancanegara untuk datang ke Labuan Bajo," terang Ferry. Sebagai special mission vehicle (SMV) Kementerian Keuangan, LPEI berkomitmen untuk terus mendukung proyek-proyek strategis guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya dalam sektor pariwisata, dan menciptakan peluang baru bagi pelaku bisnis di Indonesia. LPEI berkomitmen terus berkolaborasi dengan ekosistem ekspor terutama dengan lembaga keuangan seperti BCA guna memberikan daya saing kepada para pelaku usaha agar terus tumbuh dan berkembang meningkatkan penerimaan devisa negara. LPEI dan Pemprov Sumbar teken MoU kembangkan UMKM berorientasi ekspor LPEI beri pembiayaan ekspor pesawat PT Dirgantara Indonesia LPEI perkuat ekosistem pembiayaan syariah untuk pertumbuhan ekspor Pewarta: Bayu Saputra Editor: Kelik Dewanto Copyright © ANTARA 2023

2023-12-20 08:07:09

Berita Online

antaranews.com

antaranews.com

Indonesia Eximbank

IMF Kerek Outlook Ekonomi China, Berkah Bagi Ekspor Indonesia

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dana Moneter Internasional (IMF) menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto (PDB) China pada tahun 2023 dan 2024. Alasan IMF karena pemerintah China telah menerapkan berbagai kebijakan guna mendukung pemulihan perekonomiannya, Berdasarkan laporan Article IV Mission, Selasa (7/11), IMF memperkirakan PDB China pada tahun 2023 akan tumbuh sebesar 5,4% pada 2023 serta 4,6% pada 2024. Proyeksi tersebut meningkat 0,4 poin persentase lebih tinggi dibandingkan proyeksi IMF pada Oktober yang lalu. "Perekonomian China berada pada jalur yang tepat untuk memenuhi target pertumbuhan pemerintah pada tahun 2023, yang mencerminkan pemulihan yang kuat pasca Covid-19," ujar Wakil Direktur Pelaksana Pertama IMF Gita Gopinath, dikutip Kamis (9/11). Gopinath mengatakan, pertumbuhan ekonomi China yang melambat pada tahun depan kemungkinan besar disebabkan berbagai risiko, seperti penurunan di sektor properti serta lemahnya permintaan eksternal. "Pada tahun 2024, ekonomi China melambat menjadi 4,6% di tengah berlanjutnya pelemahan pada sektor properti dan melemahnya permintaan eksternal," katanya. Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, revisi ke atas outlook pertumbuhan ekonomi China tersebut akan berdampak positif bagi perekonomian Indonesia, terutama kinerja ekspor Indonesia. Hal ini dengan mempertimbangkan bahwa ekspor Indonesia ke China berkontribusi sekitar 23% dari total ekspor Indonesia. Oleh sebab itu, dengan ekspektasi ekonomi domestik Indonesia yang diperkirakan masih akan solid dan di tengah ekspektasi penurunan suku bunga bank sentral global pada semester II-2024 juga akan berpotensi mendorong peningkatan investasi. "Jadi dengan revisi ke atas pertumbuhan ekonomi China tersebut diharapkan dapat membatasi kinerja ekspor Indonesia pada tahun depan," ujar Josua kepada Kontan.co.id, Kamis (9/11). Oleh sebab itu, Josua masih sangat optimis dengan perekonomian Indonesia pada tahun ini maupun pada tahun depan. Ia memperkirakan, ekonomi Indonesia pada 2023 masih akan tumbuh di level 5,04% hingga 5,07%. Kemudian, pada tahun depan ekonomi Indonesia mampu tumbuh di angka 5% hingga 5,1%.

2023-11-09 15:49:12

Berita Online

kontan.co.id

Dendi Siswanto

Indonesia Eximbank

Attorney General: 6 Companies Investigated for Alleged Corruption of Rp3tn LPEI Credit Facility

TEMPO.CO, Jakarta - Attorney General Sanitiar Burhanuddin said an integrated team was investigating six companies suspected of committing criminal acts of corruption in providing credit facilities to the Indonesian Export Financing Institution (LPEI), also known as Indonesia Eximbank. He did not name the six companies, but said the alleged amount of corrupted funds was Rp3 trillion and Rp85 billion. Burhanuddin appealed to the debtors to cooperate with the investigation and follow the recommendations of the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP). "To the six companies, please follow up immediately instead of letting us prosecute this as a crime," he said at his office in South Jakarta on Monday, March 18. The alleged corruption stems from a report by an integrated team consisting of the BPKP, the Inspector General of the Ministry of Finance, and the Deputy Attorney General for Civil and State Administration (Jamdatun). The team's report was submitted by Finance Minister Sri Mulyani Indrawati today, March 18. In addition to this report, Sri Mulyani also submitted a report on alleged fraud by four LPE debtors. They are PT RII with total loans of Rp1.8 trillion, PT SMR with Rp216 billion, PT SMI with Rp144 billion and PT BRS with Rp305 billion. The AGO is also investigating the alleged corruption in the implementation of national export financing by the Indonesian Export Financing Institution (LPEI) from 2013 to 2019. This case allegedly resulted in state losses of Rp26 trillion. Riani Sanusi Putri

2024-03-19 11:28:17

Berita Online

en.tempo.co

Petir Garda Bhwana

Indonesia Eximbank

LPEI perkuat ekosistem pembiayaan syariah untuk pertumbuhan ekspor

LPEI akan terus melakukan alignment dengan industri perbankan, baik konvensional maupun syariah, dengan tujuan memasarkan Pembiayaan Ekspor Nasional (PEN) dengan skema syariah Jakarta (ANTARA) - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank memperkuat ekosistem pembiayaan syariah untuk mendongkrak pertumbuhan ekspor. Salah satu strategi yang dilakukan oleh LPEI adalah mengembangkan pembiayaan dan asuransi perdagangan ekspor berdasarkan prinsip syariah yang juga dapat dikolaborasikan dengan perbankan di Indonesia. “LPEI akan terus melakukan alignment dengan industri perbankan, baik konvensional maupun syariah, dengan tujuan memasarkan Pembiayaan Ekspor Nasional (PEN) dengan skema syariah sesuai dengan mandat yang diberikan,” kata Kepala Unit Usaha Syariah LPEI Rusdi Dahardin dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu. LPEI melihat minat masyarakat terhadap produk dan layanan syariah makin meningkat. Hal itu tercermin pada data Bank Indonesia (BI) yang menunjukkan pembiayaan syariah mengalami pertumbuhan mencapai 14,52 persen secara tahunan ( year-on-year /yoy) pada Agustus 2023, lebih tinggi dibandingkan angka pertumbuhan kredit secara rata-rata yaitu 9,06 persen. Untuk itu, LPEI mengambil perannya untuk mendukung perkembangan ekonomi dan keuangan syariah, seperti mengembangkan unit usaha berbasis syariah yang utamanya berfokus pada industri halal berorientasi ekspor. Di sisi lain, LPEI juga berkolaborasi dengan perbankan untuk menyasar peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat turut mendorong pertumbuhan pembiayaan syariah. Sementara untuk produk asuransi ekspor syariah, LPEI memiliki dua produk yaitu Trade Credit Insurance (TCI) dan Marine Cargo Insurance (MCI). TCI memberikan perlindungan kepada eksportir dari risiko utang dagang atau risiko gagal bayar, hingga risiko politis. Sedangkan MCI memberikan perlindungan dari kehilangan dan kerusakan yang terjadi selama proses pengiriman kargo. Lebih lanjut, Rusdi mengungkapkan LPEI berencana meluncurkan produk asuransi baru pada kuartal IV tahun ini. Kehadiran produk tersebut merupakan bentuk komitmen LPEI dalam memberikan dukungan pembiayaan berbasis syariah kepada pelaku usaha berorientasi ekspor. “Kami berharap produk asuransi ekspor berbasis syariah dari LPEI dapat turut berkontribusi dalam memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia,” ujar Rusdi. PT SMI dan LPEI kerja sama untuk penerbitan bank garansi Menko minta LPEI dukung realisasi ekspor mebel 5 miliar dolar AS Pewarta: Imamatul Silfia Editor: Faisal Yunianto COPYRIGHT © ANTARA 2023

2023-10-04 16:21:10

Berita Online

antaranews.com

Pewarta: Imamatul Silfia

Indonesia Eximbank

LPEI dan ASEI Perkuat Kerja Sama untuk Tingkatkan Daya Saing Ekspor UKM

['KOMPAS.com - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) bersama PT Asuransi Asei Indonesia (ASEI) berupaya memperkuat ekosistem ekspor Tanah Air.', 'Untuk mewujudkan hal itu, kedua belah pihak melakukan pengembangan kerja sama terkait program Asuransi Kredit Penugasan Khusus Ekspor Usaha Kecil Dan Menengah (PKE UKM).', 'Adapun kegiatan penandatanganan kerja sama strategis tersebut dilaksanakan di kantor pusat LPEI Jakarta, pada Jumat (28/6/2024).', 'Penandatangan kerja sama dilakukan oleh Kepala Divisi NIA, Trade Finance, dan Financing LPEI Berlianto Wibowo dan Kepala Divisi Penjaminan dan Asuransi LPEI Ilham Mustafa dengan Chief Technical Officer Asuransi Asei Irsyam Fasya serta Kepala Divisi Pemasaran Asuransi Asei Edi Apriansah.', 'Kegiatan itu disaksikan langsung oleh Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis LPEI Maqin U Norhadi beserta jajaran Manajemen Asuransi Asei, yaitu Rachman Notowibowo Achmad Sudiyar Dalimunthe dan Agus Sulih Purwanto.', 'Sebagai informasi, PKE UKM LPEI adalah program penugasan dari pemerintah melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.409/KMK.08/2021.', 'Program itu bertujuan untuk mendukung sektor UKM yang berorientasi ekspor. Program ini juga menjadi bukti nyata kehadiran pemerintah dalam mendorong pelaku UKM agar semakin berani mendunia.', 'Hingga Kamis (27/6/2024), LPEI tercatat telah melakukan disbursement fasilitas PKE UKM hingga Rp 1.052 miliar untuk pangsa ekspor ke lebih dari 65 negara.', 'Lewat kerja sama tersebut, kedua export credit agency (ECA) Indonesia berkomitmen untuk menyediakan solusi lengkap yang tidak hanya dari sisi pembiayaan dari program PKE UKM, tetapi juga asuransi kredit atas pembiayaan dimaksud.', 'Mereka juga ingin membantu UKM agar mereka dapat mengatasi tantangan dalam peningkatan ekspor dan daya saing di pasar global.', 'Oleh karena itu, keduanya akan memberikan perlindungan asuransi kredit bagi UKM yang berorientasi ekspor dalam menghadapi risiko gagal bayar dengan menanggung hingga 70 persen coverage.', 'Maqin mengatakan, kolaborasi LPEI dengan ASEI diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pelaku UKM.', '“Kerja sama juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri UKM dalam mengembangkan produk serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi mereka. Dengan begitu, UKM dapat mendorong pertumbuhan ekspor nasional dan memperkuat posisi Indonesia di pasar global,” ujar Maqin dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Minggu (30/6/2024).', 'Sementara itu, Achmad menjelaskan bahwa kerja sama ini merupakan kelanjutan dari kolaborasi sebelumnya yang telah sukses dalam memberikan fasilitas co-insurance marine cargo.', 'Adapun kerja sama antara Asuransi Asei dan LPEI kali ini jadi bukti komitmen dari kedua institusi dalam mendukung peningkatan ekosistem ekspor nasional.'] Selain itu, kolaborasi ini juga merupakan bentuk nyata sinergi antarinstitusi di bawah Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN dalam meningkatkan daya saing produk dan ekosistem ekspor Indonesia., Dukungan dari kedua institusi itu pun diharapkan dapat mempercepat laju ekspor UKM yang pada gilirannya akan meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional., “Sebagai ECA Indonesia, Asuransi Asei juga telah menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan LPEI. Kami sama-sama tergabung dalam Asosiasi Internasional Berne Union. Kerja sama ini diharapkan dapat membawa keberlanjutan bisnis yang terus bertumbuh bagi kedua belah pihak., LPEI tidak hanya menawarkan PKE UKM, tetapi juga berbagai program lain yang dapat disesuaikan dengan profil dan karakteristik ekspor para pelaku UKM, Program tersebut, di antaranya PKE Kawasan untuk pasar tujuan negara non-tradisional dan PKE Trade Finance yang hadir dengan skema transaksi trade., Selain dukungan itu, LPEI juga tengah mempersiapkan marketplace bernama Komodoin yang dirancang khusus sebagai sarana edukasi ekspor, layanan informasi, inkubasi, peningkatan kapasitas, dan tempat bertemunya seller dengan buyer (business matching)., “Kemudahan dan ketersediaan pelayanan yang lengkap pada marketplace tersebut diharapkan dapat mendorong pelaku usaha untuk berorientasi ekspor sehingga berani mendunia,” ucap Maqin., Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM), kontribusi ekspor produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Indonesia saat ini menyentuh angka 15 persen. Angka ini diharapkan bisa menembus 17 persen pada 2024., Adapun untuk mendukung target pemerintah tersebut, LPEI menggerakan ekosistem ekspor yang mampu mendukung pelaku UKM berani mendunia, termasuk bekerja sama dengan perwakilan pemerintah di bidang perdagangan, yakni Atase Perdagangan dan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) di lima benua., Sementara untuk menjawab tantangan pasar terhadap kualitas, kuantitas, dan sustainability produk ekspor, LPEI terus menggiatkan pendampingan bagi UKM berorientasi ekspor.

2024-06-30 21:18:48

Berita Online

Kompas.com

Indonesia Eximbank

Diharapkan Korsel Bisa Masuk 5 Besar Negara Tujuan Ekspor Indonesia

Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan Gandhi Sulistianto berupaya meningkatkan perdagangan kedua negara sehingga diharapkan Korsel bisa masuk 5 besar negara tujuan ekspor Indonesia, saat ini posisi Korsel sebagai negara tujuan ekspor Indonesia Tertinggal dari Tiongkok Jepang Amerika Serikat Singapura India dan Malaysia dan mengatakan bahwa dirinya ingin mencapai posisi 5 besar pada tahun depan.

2023-01-27 19:08:31

Radio

RRI Pro 3 88.8 fm

Penyiar

Indonesia Eximbank

Kejagung terima laporan dugaan korupsi pada LPEI dari Menkeu

['\n Jakarta (ANTARA) - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan pihaknya menerima laporan dugaan tindak pidana korupsi terkait penggunaan dana pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kejaksaan Agung, Senin.\r\n\r\n“Pada hari ini kami kedatangan Bu Menteri Keuangan, memang ada beberapa hal yang kami bahas tadi antara lain dugaan tindak pidana korupsi atau fraud (kecurangan) dalam pemberian fasilitas kredit LPEI,” kata Burhanuddin usai menerima kunjungan Sri Mulyani di ruang kerjanya, Senin.\r\n\r\nBurhanuddin menjelaskan dugaan ini sudah cukup lama diteliti oleh pihaknya melalui Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha Negara (Jamdatun) dan baru hari ini Menteri Keuangan resmi melaporkannya.\r\n\r\n12Tampilkan Semua '] Jakarta (ANTARA) - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan pihaknya menerima laporan dugaan tindak pidana korupsi terkait penggunaan dana pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kejaksaan Agung, Senin. “Pada hari ini kami kedatangan Bu Menteri Keuangan, memang ada beberapa hal yang kami bahas tadi antara lain dugaan tindak pidana korupsi atau fraud (kecurangan) dalam pemberian fasilitas kredit LPEI,” kata Burhanuddin usai menerima kunjungan Sri Mulyani di ruang kerjanya, Senin. Burhanuddin menjelaskan dugaan ini sudah cukup lama diteliti oleh pihaknya melalui Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha Negara (Jamdatun) dan baru hari ini Menteri Keuangan resmi melaporkannya. Berdasarkan penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa LPEI membentuk tim terpadu bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jamdatun Kejaksaan Agung dan Inspektorat Jenderal Kemenkeu yang meneliti kredit-kredit bermasalah di LPEI. Dari hasil penelitian tersebut terindikasi adanya fraud atau kecurangan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh empat debitur. Burhanuddin mengatakan untuk tahap pertama ini adalah empat debitur yang dilaporkan oleh Kemenkeu yang diduga terindikasi melakukan fraud dengan nilai total Rp2,505 triliun. “Jadi untuk tahap pertama Rp2,5 triliun dengan nama debiturnya (perusahaan) RII sekitar Rp1,8 triliun, PT SMR Rp216 miliar, PT SRI Rp1,44 miliar, PT BRS Rp300,5 miliar. Jumlah keseluruhannya total Rp2,505 triliun,” kata Burhanuddin. Usai menerima laporan tersebut dari Menkeu Sri Mulyani Jaksa Agung menindaklanjuti laporan tersebut dengan menyerahkannya kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Andriansyah untuk diselidiki. Kejaksaan Agung mendukung upaya Kementerian Keuangan dalam rangka bersih-bersih di Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan pihaknya menerima laporan hasil penelitian terhadap kredit bermasalah di LPEI. “Kami manyampaikan hasil pemeriksaan dari tim terpadu tersebut terhadap kredit bermasalah yang terindikasi adanya fraud, yaitu dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh debitur tersebut,” kata Sri. Sri juga menyampaikan bahwa pihaknya terus menegaskan kepada Direksi LPEI yang saat ini untuk terus meningkatkan peranannya dan tanggungjawabnya dan harus membangun tata kelola yang baik. Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kejagung terima laporan dugaan korupsi pada LPEI dari Menkeu12Tampilkan Semua

2024-03-18 12:35:10

Berita Online

sumsel.antaranews.com

Laily Rahmawaty

Indonesia Eximbank

LPEI Biayai Ekspor Pesawat ke Filipina

LPEI Biayai Ekspor Pesawat ke Filipina Bisnis, JAKARTA -- Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) memberikan fasilitas pembiayaan untuk ekspor enam unit pesawat terbang NC212i senilai USS79 juta atau Rpl,2 triliun ke Filipina. Pembiayaan pesawat buatan PT Dirgantara Indonesia (PTDI) atas pesanan Department of National Defense/Armed Forces of Philippines (DND/AFP) itu dilakukan dengan skema penugasan khusus ekspor (PKE) atau national interest account (NIA). PKE merupakan mandat yang diberikan pemerintah kepada LPEI sebagai special mission vehicle (SMV) Kementerian Keuangan untuk menyediakan pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk transaksi atau proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan, tetapi dianggap sangat penting oleh pemerintah untuk menunjang kebijakan atau program ekspor nasional. Direktur Pengembangan Bisnis LPEI Marqin U. Norhadi mengatakan pembiayaan yang diberikan oleh LPEI melalui program PKE kepada PTDI bertujuan mendukung pertumbuhan, industri kedirgantaraan Indonesia agar berdaya saing di level global. Menurutnya, ekspor enam pesawat ini turut menjadi kebanggaan Indonesia karena menunjukkan PTDI dapat memproduksi produksi industri strategis yang bernilai teknologi tinggi. "Ekspor pesawat terbang akan me1 ningkatkan reputasi Indonesia di mata global, terutama perusahaan Indonesia yang tergabung dalam industri strate- gis kedirgantaraan yang sarat dengan teknologi tinggi," ujarnya dajam siaran pers, Kamis (19/10). Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Sumber Daya Manusia PTDI VVildan Arief menjelaskan PTDI memberikan apresiasi tinggi atas dukungan LPEI dalam program penjualan pesawat terbang NC212i ke Filipina. "Kami berharap solusi pembiayaan dari LPEI dapat menjadi keran pembuka ekspor pesawat terbang produksi PTDI lebih banyak lagi ke negara-negara lain yang pada akhirnya dapal meningkatkan devisa Indonesia," ungkapnya. Perjanjian pembiayaan LPEI terhadap PTDI merupakan pemberian fasilitas ketiga yang dilakukan LPEI sejak 2018. Sebelumnya, LPEI telah memberikan dua fasilitas modal kerja ekspor untuk mendukung pelaksanaan kontrak PTDI dengan Nepal berupa 1 unit CN235-220 Military Transport senilai US$30 juta dan kontrak PTDI dengan Senegal berupa 1 unit CN235-220 Maritime Patrol Aircraft (MPA) senilai USS24 juta. Kedua unit pesawat itu telah dikirimkan pada 2021. Sementara itu, SMV Kemenkeu lainnya, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT Pil, kembali melakukan penjaminan atas proyek infrastruktur sektor jalan dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Kali ini penjaminan dilakukan pada proyek jalan tol JORR Elevated Cikunir-Ulu- jami yang berlokasi di DKI Jakarta dan Jawa Barat. Komitmen PH ini ditandai dengan penandatanganan beberapa perjanjian kerja, sama oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono selaku penanggung jawab proyek kerja sama, Direktur Utama PH M. Wahid Sutopo selaku penyedia penjaminan pemerintah, dan Direktur Utama PT Jakarta Metro Ekspressway Omar Dani Hassan selaku badan usaha jalan tol, Selasa (17/10). Dirut PN M. Wahid Sutopo mengatakan perusahaan akan memberikan penjaminan yang mencakup risiko keterlambatan pengadaan tanah, risiko keterlambatan penyesuaian tarif, risiko politik temporer, dan risiko politik permanen. Penjaminan itu dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan kenyamanan bagi investor dalam berinvestasi pada proyek jalan tol tersebut. Proyek jalan tol JORR Elevated Cikunir-Ulujami sepanjang 21,44 km dengan nilai Investasi Rp 21,25 triliun ini dibangun dengan tujuan meningkatkan kapasitas, mengurangi kemacetan dan waktu tempuh di JORR-1, serta meningkatkan tingkat pelayanan jalan, menyediakan rute altematif untuk perjalanan jarak (auh, dan memperkuat jaringan jalan tol di Jabodetabek. Proyek itu merupakan proyek jalan tol kedua yang dijamin Pil tahun ini. Pada awal 2023, PH telah memberikan penjaminan pada proyek jalan tol akses Patimban. ca/vm» r.

2023-10-20 00:00:00

Koran Nasional

Bisnis Indonesia

jami yang berlokasi di DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Indonesia Eximbank

BPS mencatat ekspor Indonesia April 2023 capai 19,29 miliar dolar AS

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor Indonesia April 2023 mencapai 19,29 miliar dolar AS atau turun 17,62 persen dibanding ekspor Maret 2023 sebesar 23,50 miliar dolar AS. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Imam Machdi mengatakan, dibanding April 2022 nilai ekspor turun sebesar 29,40 persen. Penurunan nilai ekspor ini dikarenakan adanya momen Ramadhan dan Lebaran yang berpengaruh pada aktivitas produksi. "Salah satu penyebab menurunnya nilai ekspor apabila melihat dari siklus tahun-tahun sebelumnya. Memang beberapa aktivitas produksi pada Ramadhan terjadi penurunan yang disebabkan oleh waktu libur yang dilakukan di Indonesia, sehingga aktivitas ekspor akan berpengaruh," ujar Imam dalam Rilis Berita Statistik, di Jakarta, Senin. Imam menyebut, ekspor nonmigas April 2023 mencapai 18,03 miliar dolar AS, turun 18,33 persen dibanding Maret 2023, demikian juga turun 30,35 persen jika dibanding ekspor nonmigas April 2022. Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari-April 2023 mencapai 86,35 miliar dolar AS atau turun 7,61 persen dibanding periode yang sama tahun 2022. Sementara ekspor nonmigas mencapai 81,08 miliar dolar AS atau turun 8,62 persen. Adapun penurunan terbesar ekspor nonmigas April 2023 terhadap Maret 2023 terjadi pada komoditas logam mulia dan perhiasan/permata sebesar 573,4 juta dolar AS (52,30 persen). Sedangkan peningkatan terbesar terjadi pada bijih logam, terak, dan abu sebesar 166,8 juta dolar AS (26,16 persen). Menurut sektor, ekspor nonmigas hasil industri pengolahan Januari-April 2023 turun 12,89 persen dibanding periode yang sama tahun 2022, demikian juga ekspor hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan turun 10,86 persen, sedangkan ekspor hasil pertambangan dan lainnya naik 8,44 persen. Ekspor nonmigas April 2023 terbesar adalah ke Tiongkok yaitu 4,62 miliar dolar AS, disusul Amerika Serikat 1,57 miliar dolar AS dan India 1,54 miliar dolar AS, dengan kontribusi ketiganya mencapai 42,92 persen. Sementara ekspor ke ASEAN dan Uni Eropa (27 negara) masing-masing sebesar 3,16 miliar dolar AS dan 1,44 miliar dolar AS. Menurut provinsi asal barang, ekspor Indonesia terbesar pada Januari-April 2023 berasal dari Jawa Barat dengan nilai 11,45 miliar dolar AS (13,26 persen), diikuti Kalimantan Timur 10,35 miliar dolar AS (11,99 persen) dan Jawa Timur 7,76 miliar dolar AS (8,98 persen). Sementara itu, penurunan ekspor migas disebabkan oleh menurunnya ekspor minyak mentah 59,37 persen menjadi 89,6 juta dolar AS dan ekspor gas 7,95 persen menjadi 667,2 juta dolar AS, sedangkan ekspor hasil minyak naik 27,74 persen menjadi 501,9 juta dolar AS. Imam menyebut, secara kumulatif nilai ekspor Indonesia periode Januari-April 2023 mencapai 86,35 miliar dolar AS atau turun 7,61 persen dibanding periode yang sama tahun 2022. Sementara ekspor kumulatif nonmigas mencapai 81,08 miliar dolar AS atau turun 8,62 persen.

2023-05-15 14:07:08

Berita Online

jambi.antaranews.com

ANTARA News Jambi

Indonesia Eximbank

10 Komoditas Ekspor Indonesia yang Jadi Produk Unggulan dan Penopang Devisa

<p>10 Komoditas Ekspor Indonesia yang Jadi Produk Unggulan dan Penopang Devisa<br />Sepuluh komoditas ekspor unggulan Indonesia yang banyak mendatangkan devisa.<br />INDONESIA memiliki sejumlah komoditas ekspor unggulan. Menurut data Kementerian Perdagangan, selama periode Januari-April 2023, produk bahan bakar mineral masih menjadi komoditas unggulan di sektor nonmigas. Bahan bakar mineral tercatat memiliki kinerja ekspor dengan nilai mencapai US$ 16,79 miliar.<br />Selain bahan bakar mineral, ada beberapa komoditas ekspor Indonesia yang saat ini menjadi penopang devisa. Karena itu, pemerintah aktif mendorong peningkatan ekspor berbagai produk tersebut ke luar negeri guna meningkatkan devisa negara.<br />Berdasarkan informasi dari situs web Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan (PPEJP) Kementerian Perdagangan, ada 10 komoditas ekspor Indonesia yang saat ini menjadi produk unggulan. Lebih jelasnya, simak informasi berikut ini.<br />Daftar 10 Komoditas Ekspor Indonesia<br />1. Udang<br />Udang adalah salah satu komoditas utama ekspor di Indonesia yang memberikan kontribusi penting terhadap penerimaan devisa. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, nilai ekspor udang pada periode Januari-April 2023 mencapai US$ 567 juta. Ekspor udang juga menyumbangkan sekitar 32,5 persen dari total ekspor produk perikanan Indonesia. Sejumlah negara, seperti Jepang, Hong Kong, Amerika Serikat, Cina, Korea Selatan, Inggris, Kanada, dan Belanda, menjadi pasar utama ekspor udang Indonesia.<br />2. Kopi<br />Kopi menjadi salah satu komoditas perkebunan yang sangat diminati di dunia. Indonesia merupakan produsen kopi dengan varietas robusta yang sangat populer. Pada 2022, nilai ekspor kopi Indonesia mencapai US$ 1,15 miliar. Selain itu, pada tahun yang sama, produksi kopi Indonesia mencapai 794,8 ribu ton. Negara-negara seperti Mesir, Spanyol, Brasil, Italia, Turki, dan Iran menjadi tujuan utama ekspor kopi Indonesia.<br />3. Minyak Sawit<br />Komoditas ekspor unggulan selanjutnya adalah minyak sawit. Seperti diketahui, Indonesia adalah produsen terbesar minyak sawit di dunia dengan menyumbangkan 59 persen dari total produksi global atau sekitar 45,5 juta ton per tahun. Pada 2022, Indonesia mengekspor sekitar 25,01 juta ton&nbsp;crude palm oil (CPO) dan produk turunannya. Uni Eropa, India, Pakistan, dan Afrika adalah negara-negara tujuan utama ekspor minyak sawit Indonesia.<br />4. Kakao<br />Kakao dikenal sebagai tanaman penghasil bahan baku cokelat yang tumbuh di daerah tropis. Di Indonesia, kakao memiliki peran penting dalam ekonomi dan menjadi salah satu komoditas ekspor utama dari sektor perkebunan. Pada 2022, ekspor kakao Indonesia mencapai 385.981 ton dengan nilai sekitar Rp 19,8 triliun. Negara-negara tujuan ekspor kakao di antaranya Malaysia, Thailand, Taiwan, Jerman, Rusia, Belgia, dan Cina.<br />Karet juga merupakan komoditas ekspor utama Indonesia dari sektor perkebunan. Terlebih Indonesia merupakan produsen karet alam terbesar kedua di dunia dengan luas area perkebunan karet 3,6 juta hektare. Pada 2021, total produksi karet di Indonesia mencapai 3,03 juta ton.&nbsp;<br />Sejumlah negara, seperti Jepang, Malaysia, Filipina, Australia, Thailand, Arab Saudi, dan Mesir menjadi tujuan utama ekspor karet serta produk karet Indonesia. Tak hanya itu, industri pengolahan karet, baik di sektor hulu maupun hilir, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap devisa Indonesia dengan nilai US$ 7,1 miliar atau setara dengan Rp 109 triliun pada 2021.<br />5. Karet dan Produk Karet<br />Indonesia dikenal sebagai produsen tekstil dan produk tekstil (TPT) dengan berbagai jenis produk, termasuk pakaian jadi, kain, benang, dan aksesori tekstil. Produk TPT Indonesia memiliki reputasi kualitas yang baik dan kompetitif di pasar internasional. Negara tujuan ekspor TPT adalah Amerika Serikat, Jepang, Uni Eropa, dan negara-negara di Asia Tenggara.&nbsp;<br />Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, volume ekspor tekstil Indonesia pada 2022 melemah. Selama periode Januari-September 2022, volume ekspor industri tekstil nasional hanya 1,19 juta ton. Kendati begitu, pemerintah terus berupaya mengantisipasi penurunan pesanan ekspor dan mendukung industri tekstil dalam menghadapi gangguan.<br />7. Alas Kaki<br />Alas kaki juga menjadi komoditas ekspor unggulan Indonesia. Produk alas kaki yang diekspor biasanya mencakup sepatu, sandal, sepatu olahraga, dan sepatu kulit. Berdasarkan publikasi di laman Kementerian Koordinator Perekonomian, Adidas Indonesia merupakan salah satu kontributor terbesar ekspor industri TPT dan alas kaki dengan ekspor senilai US$ 2,54 miliar pada 2022. Negara-negara tujuan ekspor alas kaki dari Indonesia ialah Amerika Serikat, Belgia, Inggris, Italia, Meksiko, dan Panama.<br />8. Elektronik<br />Kualitas yang kompetitif dan biaya produksi yang lebih rendah membuat produk elektronik Indonesia diminati berbagai negara. Amerika Serikat, Taiwan, Korea Selatan, Jepang, Singapura, Uni Eropa, dan negara-negara Asia Tenggara menjadi tujuan utama ekspor elektronik Indonesia. Pada periode Januari-Juli 2022, nilai ekspor elektronik Indonesia mencapai US$ 9,43 miliar, meningkat 18,9 persen dibanding ekspor pada periode yang sama di tahun sebelumnya.<br />9. Komponen Kendaraan Bermotor<br />Selain sektor perkebunan, kelautan, tekstil dan elektronik, ternyata sektor komponen kendaraan bermotor menjadi komoditas ekspor unggulan Indonesia. Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) juga menunjukkan pertumbuhan ekspor mobil dalam bentuk utuh (completely built-up/CBU) dari Indonesia. Total ekspor CBU mencapai 166.176 unit.<br />Ekspor komponen mobil juga meningkat signifikan pada awal 2023. Hingga April lalu, ekspor komponen mobil mencapai 55,57 juta buah. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Cina, dan Pakistan menjadi tujuan utama ekspor komponen otomotif dari Indonesia.<br />10. Furnitur<br />Industri furnitur merupakan salah satu sektor padat karya yang menjadi penopang kemajuan ekspor Indonesia. Data per Desember 2022 mencatat utilisasi industri furnitur berada di angka 74,16 persen. Sepanjang lima tahun terakhir, kinerja ekspor industri furnitur Indonesia terus meningkat. Pada 2022, nilai ekspor industri furnitur kayu dan rotan terpantau cukup stabil di angka US$ 2,9 miliar. Saat ini, negara tujuan ekspor furnitur Indonesia adalah Denmark, Kanada, Swedia, Australia, Afrika Selatan, dan Italia.<br />RIZKI DEWI A.&nbsp;</p>

2023-07-18 08:38:09

Berita Online

koran.tempo.co

koran.tempo.co

Indonesia Eximbank

KPK umumkan penyidikan korupsi di LPEI

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini mengumumkan pihaknya telah menggelar penyidikan dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). "Pada tanggal 19 Maret 2024 ini KPK meningkatkan proses penyelidikan dari dugaan penyimpangan atau dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit dari LPEI ini menjadi berstatus penyidikan," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa. Terkait kasus serupa yang dilaporkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin pada Senin (18/3), Ghufron menjelaskan bahwa KPK sudah menangani kasus tersebut sejak 10 Mei 2023. Ghufron juga mengatakan untuk kasus ini pihak KPK mengambil kebijakan yang berbeda dari biasanya. Selama ini KPK mengumumkan penyidikan dan menyampaikan telah melakukan penetapan tersangka. "Sekali lagi ini semua adalah kebijakan internal KPK, namun dalam perkara ini kami memutuskan untuk kemudian merilis dan mengumumkan status penyidikan perkara ini pada hari ini, sebelum kemudian kami menetapkan tersangkanya," ujarnya. Selain itu, Ghufron juga membahas soal Pasal 50 Undang-Undang KPK bahwa kepolisian maupun kejaksaan tidak lagi berwenang untuk menangani suatu perkara korupsi apabila perkara itu sudah dilakukan penyidikan lebih dulu oleh KPK. "Dalam hal KPK sudah melakukan penyidikan, kepolisian dan kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan," ujar Ghufron. Namun ketika penyidikan suatu perkara korupsi sudah didahului oleh kepolisian dan kejaksaan, maka kedua penegak hukum itu wajib memberitahukan KPK paling lambat 14 hari setelah dimulainya penyidikan. KPK juga menyampaikan pihaknya telah mempelajari tiga korporasi dalam perkara dugaan korupsi tersebut. Hal itu juga berbeda dengan Kejaksaan Agung yang menyampaikan ada empat korporasi yang terindikasi fraud. Ghufron juga menyebut total indikasi kerugian keuangan negara pada kasus LPEI yang ditangani pihaknya yakni mencapai Rp3,45 triliun. "Yang sudah terhitung dalam tiga korporasi sebesar Rp3,45 triliun," ujarnya. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan dugaan fraud debitur LPEI kepada Kejaksaan Agung. “Hari ini kami bertandang ke Kejaksaan Agung untuk menyampaikan hasil pemeriksaan dari tim terpadu, terutama terhadap kredit bermasalah yang terindikasi adanya fraud, yaitu adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan debitur,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (18/3). Dia menuturkan terdapat empat debitur yang terindikasi fraud dengan nilai outstanding Rp2,5 triliun. Keempat debitur yang dimaksud yaitu PT RII, PT SMS, PT SPV, dan PT PRS. Laporan tersebut merupakan hasil penelitian kredit bermasalah yang dilakukan LPEI bersama dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, atau yang bergerak di bawah tim terpadu. Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat Editor: Hisar Sitanggang Copyright © ANTARA 2024

2024-03-19 20:35:10

Berita Online

antaranews.com

antaranews.com

Indonesia Eximbank

LPEI Buka Rekrutmen CRDP 2024, Ajak Talenta Muda untuk Bergabung

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank, membuka kesempatan emas bagi talenta-talenta terbaik Indonesia untuk bergabung dalam program Credit Reviewer Development Program (CRDP).Program pendidikan dan pengembangan calon pegawai ini difokuskan pada kompetensi bidang kerja Credit Risk Management. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan masa depan LPEI, dalam rangka transformasi digital dan inovasi sesuai mandat Lembaga.Kepala Divisi Human Capital LPEI, Sumarno menjelaskan, program ini bertujuan untuk mencetak insan #Eximbankers handal dan terampil yang menerapkan prinsip APIK (Agile, Profesionalisme, Integritas dan Kreatifitas) sebagai budaya Lembaga guna meningkatkan kinerja secara optimal."Program ini merupakan komitmen kami untuk terus memperkuat organisasi dan tata kelola Lembaga sebagai bagian dari proses transformasi guna meningkatkan peran strategis kami dalam mendukung ekspor nasional agar berjalan optimal," kata Sumarno dikutip Kamis (23/5). Sumarno melanjutkan, LPEI (Indonesia Eximbank) membuka pintu bagi para talenta muda untuk mengembangkan potensi mereka dalam program pendidikan dan pelatihan yang komprehensif yang dirancang untuk mengembangkan para profesional muda menjadi pemimpin masa depan di industri keuangan.Menurutnya, LPEI (Indonesia Eximbank) menawarkan lingkungan kerja yang dinamis, kompetitif, dan menyenangkan, serta kesempatan untuk menjadi profesional muda yang kuat di bidang dasar perbankan, khususnya terkait manajemen risiko kredit.Adapun LPEI (Indonesia Eximbank) merupakan lembaga keuangan khusus pemerintah di bawah naungan Kementerian Keuangan RI yang didirikan oleh Undang-Undang no 2 tahun 2009 yang memiliki tugas dan fungsi untuk mendorong ekspor nasional.Sebagai informasi program ini dibuka sejak 13-27 Mei 2024 tanpa dipungut biaya apapun. Adapun kualifikasi yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:1. Lulusan S1/S2 dengan bidang studi yang relevan (point plus untuk Manajemen, Akuntansi, Ekonomi, Teknik, MIPA, Pertanian).2. Universitas lokal atau luar negeri dengan reputasi baik minimum IPK 3,25 dari 4,00.3. Fresh graduates are welcomed.4. Usia Maksimal saat seleksi: S1: Usia maksimal 25 tahun di Mei 2024; S2: Usia maksimal 27 tahun di Mei 2024.5. Tidak ada anggota keluarga inti yang saat ini bekerja di lembaga ini. 6. Skor/Prediksi Tes TOEIC minimal 700/TOEFL minimal 550/IELTS minimal 6.5Untuk mengetahui infomasi lebih lanjut, para pelamar dapat mengunjungi website resmi LPEI (Indonesia Eximbank) melalui Indonesiaeximbank.go.id.

2024-05-23 15:07:06

Berita Online

cnnindonesia.com

LPEI

Indonesia Eximbank

Dibiayai LPEI, Anak Usaha INKA Ekspor Gerbong ke Selandia Baru

PT INKA Multi Solusi (IMS) memproduksi ratusan gerbong barang container flat top (CFT) wagon. Gerbong-gerbong ini akan diekspor ke Selandia baru, kereta akan dioperasikan oleh Kiwi Rail, pemesanan sendiri dilakukan UGL Australia. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau yang dikenal Indonesia Eximbank sebagai Special Mission Vehicle Kementerian Keuangan memberikan dukungan fasilitas pembiayaan dan penjaminan kepada PT IMS sebagai anak untuk memproduksi ratusan gerbong barang tersebut. LPEI memberikan fasilitas total US$ 11,9 juta atau sekitar Rp 186,83 miliar (kurs Rp 15.700) kepada IMS, terdiri dari fasilitas pembiayaan sebesar US$ 7,7 juta atau sekitar Rp 120,89 miliar dan fasilitas penjaminan sebesar US$ 4,2 juta atau sekitar Rp 65,94 miliar. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Dukungan LPEI terhadap industri strategis alat transportasi kepada PT INKA (Persero) dan IMS merupakan wujud kehadiran negara melalui Kementerian Keuangan yang disalurkan oleh LPEI, agar mendorong industri strategis sehingga dapat meningkatkan ekspor Indonesia. Capaian ini tentunya akan meningkatkan reputasi Indonesia sebagai sebuah negara produsen gerbong kereta api berkualitas dunia," kata Direktur Pelaksana Bidang Pengembangan Bisnis LPEI Maqin U. Norhadi dalam keterangan tertulis, Kamis (1/2/2024). Maqin menambahkan selain mendorong penerimaan devisa negara, dukungan ini diharapkan dapat menggerakkan ekosistem ekspor yang mampu menciptakan developmental impact dan bisnis yang berkelanjutan (sustainability). Direktur Operasi PT INKA (Persero) I Gede Agus Prayatna mengatakan PT INKA (Persero) sebagai BUMN akan terus tampil ke depan untuk menghasilkan produk kereta yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan dan harapan dari pelanggan. Pesanan yang dilakukan UGL Australia akan menumbuhkan PT INKA (Persero) untuk memberikan kontribusi yang terbaik serta berkelanjutan terhadap perekonomian Indonesia. "Ini membuktikan bahwa INKA grup bisa berkontribusi di kancah luar negeri terutama untuk pasar-pasar yang quality sensitive. Kami beranggapan bahwa pasar Selandia Baru merupakan pasar yang tingkat memiliki quality sensitive yang cukup tinggi," kata I Gede Agus Prayatna. PT IMS mendapatkan pesanan sebanyak 450 gerbong barang CFT senilai US$ 17 juta atau sekitar Rp 266,9 miliar dari UGL Australia. Sejumlah 60 unit dari 450 gerbong datar akan dikirim menuju Selandia Baru untuk batch pertama pada tanggal 31 Januari 2024. Gerbong datar buatan IMS untuk UGL Australia berupa under frame tanpa instalasi komponen bogie dan coupler. Adapun spesifikasi umum gerbong dibagi menjadi dua tipe yaitu ukuran 40 ft dan 50 ft yang didesain UGL dengan berat kosong sekitar 15,2-17,2 ton dengan maksimum daya angkut 62,9 ton. Gerbong dikirim menggunakan kapal dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Port Chalmers, Selandia Baru.

2024-02-01 23:35:08

Berita Online

Detik.com

Herdi Alif Al Hikam -

Indonesia Eximbank

LPEI Tingkatkan Daya Saing Eksportir Jawa Timur lewat "LPEI Export Forum 2024"

KOMPAS.com – Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) menyelenggarakan pertemuan eksportir Jawa Timur dalam acara "LPEI Export Forum 2024" pekan lalu sebagai bagian untuk mendorong pertumbuhan ekspor oleh pelaku usaha di Jawa Timur, di Surabaya pada Selasa (5/6/2024). Forum dengan tema “Bedah Pasar Ekspor Produk Unggulan Jawa Timur” ini diselenggarakan LPEI bekerja sama dengan DJPPR Kementerian Keuangan, Bea Cukai Jawa Timur, dan Disperindag Provinsi Jawa Timur. Chief of Region LPEI, Anton Herdianto mengungkapkan pesatnya pertumbuhan ekonomi dan nilai ekspor Jawa Timur menempatkan provinsi ini dalam posisi strategis bagi perekonomian nasional. Baca juga: Luncurkan Platform Digital, LPEI Mudahkan UKM Lakukan Ekspor   Jawa Timur berkontribusi sebesar 14,46 persen terhadap PDB Indonesia dan memberikan sumbangsih sebesar 25,07 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pulau Jawa. “Jawa Timur saat ini memiliki lebih dari 2.500 eksportir yang memasarkan produknya ke 200 negara, termasuk Amerika Serikat, Jepang, Swiss, Singapura dan Tiongkok. Angka kontribusi ini tentu hasil kolaborasi solid antara kementerian, lembaga, pelaku usaha, serta seluruh elemen ekosistem ekspor Jawa Timur,” kata dia dalam keterangan resmi, Senin (10/6/2024). Sementara itu Kepala Dinas Perindustrian &amp; Perdagangan Jawa Timur, Iwan, menjelaskan Jawa Timur memiliki potensi luar biasa di berbagai sektor, terutama pertanian, perkebunan, dan perikanan. Selama ini, pasar ekspor Jawa Timur utama adalah Tiongkok, Amerika Serikat, dan Jepang, namun masih banyak peluang ekspor di negara-negara lain. Untuk itu, diperlukan sinergi bersama antara pemerintah, pelaku usaha dan mitra strategis ekspor lainnya untuk menjadikan Jawa Timur sebagai pusat ekspor komoditas unggulan di mancanegara. Baca juga: Cerita di Balik Rumah Mocaf, Merangkul Petani Singkong hingga Ekspor ke Mancanegara “Ekspor komoditas unggulan membantu pelaku usaha untuk tumbuh, meningkatkan pendapatan daerah, menghasilkan devisa bagi negara, serta memperkuat posisi Jawa Timur sebagai salah satu pilar ekonomi nasional,” tambah Iwan. Dalam forum ini, para peserta dibekali dengan berbagai edukasi dan informasi mengenai fasilitas dan dukungan dari LPEI dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hal ini mencakup program pelatihan dan pengembangan kapasitas, tren dan peluang perluasan akses pasar, serta akses fasilitas pembiayaan untuk membantu para eksportir meningkatkan kapasitas bisnisnya. Market Intelligence &amp; Leads Management Chief Specialist LPEI, Rini Satriani, memberikan pandangan bahwa pertumbuhan ekspor Jawa Timur diperkirakan tetap stabil hingga 2025 mendatang. Baca juga: Dorong UMKM Masuki Pasar Ekspor, BNI Gelar Forum Eksportir   Melemahnya ekspor ke negara-negara tradisional seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Tiongkok, terkompensasi oleh kenaikan ekspor ke Asia Tenggara dan Timur Tengah. “Beberapa negara dengan tren ekonomi yang baik membutuhkan produk-produk ekspor dari Jawa Timur yang sebelumnya mereka beli dari negara lain. Peningkatan akses pasar menjadi kunci, dan business matching dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan transaksi ekspor dari Jawa Timur,” jelas Rini. Sebanyak 18 perusahaan dari berbagai sektor, seperti industri pengolahan kayu, pengolahan perikanan, industri makanan, pengolahan minyak kelapa, dan industri kopi, hadir sebagai tamu undangan dalam acara ini. Format forum ini memberikan nilai tambah bagi eksportir melalui pemaparan, yang dilanjutkan dengan sesi 1-on-1 antara eksportir dan LPEI untuk mengeksplorasi berbagai peluang kerja sama.

2024-06-11 16:22:11

Berita Online

Kompas.com

Kompas.com

Indonesia Eximbank

Fraud 4 Korporasi Rp 2,5 T di LPEI, Ini yang Ditelusuri Kejagung

Sebanyak empat debitur dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) terindikasi fraud yang nilainya mencapai Rp 2,5 triliun. Apa saja yang ditelusuri Kejagung? "Jadi penyelesaian kasus ini, perkara ini, sebenarnya awalnya mau diserahkan ke JAMDatun. Tapi ketika kita melakukan suatu penelitian, ternyata ada unsur fraud, ada unsur penyimpangan dalam pemberian fasilitas ataupun pembiayaan kredit dari LPEI kepada para debitur tadi," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, dikutip Selasa (19/3/2024). "Sehingga karena sudah macet dan sebagainya, maka kita serahkan bidang khusus untuk recovery aset Kemenkeu," sambungnya. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Sementara itu, status dari keempat debitur terduga korupsi tersebut masih belum ditentukan. "Hari ini baru dilakukan penyerahan oleh kementerian keuangan sehingga statusnya belum kami tentukan. Nanti setelah dilakukan penyelidikan oleh teman-teman diskrimsus, akan ditentukan statusnya," ujarnya. Ketut mengatakan kasus tersebut akan segera ditindaklanjuti Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Menurut Ketut, status kasus ini akan ditentukan setelah penyidik melakukan serangkaian pemeriksaan. "Nanti setelah serangkaian penyidikan yang dilakukan oleh teman-teman di Jampidsus akan kami tentukan statusnya," ucap Ketut. Ketut menyebutkan empat perusahaan debitur LPEI ini bergerak di bidang kelapa sawit, batu bara, nikel, serta perkapalan. Perusahaan-perusahaan tersebut terdeteksi melakukan kecurangan sejak tahun 2019. Indikasi ini ditemukan oleh tim gabungan dari BPKP, Jamdatun, dan Inspektorat Keuangan Kementerian Keuangan. "Ini temuan dari 3 tim gabungan, ada BPKP, ada Jamdatun, dan Inspektorat Keuangan yang ada di Kementerian Keuangan. Ini 2019 baru terdeteksi bahwa (empat debitur) mengandung fraud," ungkapnya. Selain empat debitur, tim gabungan menyebut ada enam debitur lain juga terindikasi fraud. Namun enam debitur tersebut belum diungkapkan. "Sementara empat perusahaan dulu, yang enam masih di-keep oleh tim gabungan," pungkasnya.

2024-03-19 14:42:09

Berita Online

news.detik.com

Brigitta Belia Permata Sari -

Indonesia Eximbank

Sri Mulyani akan Temui Jaksa Agung Hari Ini, Bahas Dugaan Korupsi di LPEI

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani diagendakan bakal bertemu dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin pada hari ini, Senin (18/3/2024). Kapuspenkum Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Ketut Sumedana menyampaikan agenda ini akan membahas soal dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). "Pertemuan Menkeu Sri Mulyani dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin, mengenai laporan adanya dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia," ujar Ketut dalam keterangannya, Senin (18/3/2024). Ketut menambahkan, pertemuan ini bakal berlangsung di Lobby Gedung Utama Kejagung pada 10.00 WIB. Sebelumnya diberitakan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Penghitungan Kerugian Negara (PKN) kepada Kejagung soal dugaan korupsi di LPEI pada 2013-2019. Hasil pemeriksaan investigatif BPK sendiri menyimpulkan adanya penyimpangan berindikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pihak terkait dalam pembiayaan ekspor nasional oleh LPEI kepada debitur. Dalam LHP itu, penyimpangan ini mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp81,35 miliar. "BPK menyimpulkan adanya penyimpangan-penyimpangan berindikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam pembiayaan ekspor nasional oleh LPEI kepada debitur yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp81.350.012.792,00," dalam keterangan pers BPK.

2024-03-18 09:21:08

Berita Online

Bisnis.com

Anshary Madya Sukma

Indonesia Eximbank

Ekspor Indonesia kuat di tengah konflik internasional

Ekspor Indonesia pada Oktober 2023 naik 6,76 persen atau1,4 miliar dolar AS dari bulan sebelumnya. Kenaikan ini merupakan capaian positif bagi ekspor Indonesia di tengah konflik yang terjadi di Gaza.

2023-11-17 08:35:09

Berita Online

antaranews.com

Ekspor Indonesia pada Oktober 2023 naik 6,76 persen atau1,4 miliar dolar AS dari bulan sebelumnya. Kenaikan ini merupakan capaian positif bagi ekspor Indonesia di tengah konflik yang terjadi di Gaza.

Indonesia Eximbank

Daftar Produk Ekspor Indonesia yang Dipermasalahkan Uni Eropa

['Uni Eropa gemar mengganjal dan menyulut\xa0konflik dengan Indonesia di kancah\xa0perdagangan dunia, termasuk membawa peperangan masuk ke meja Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).', 'Jauh sebelum perang soal hilirisasi nikel tanah air yang digugat Uni Eropa ke WTO, Indonesia pernah berperang terkait bea masuk biodiesel. Beruntung, Indonesia memenangkan peradilan di WTO tersebut pada 2018 lalu.', 'Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor biodiesel Indonesia ke Uni Eropa anjlok 42,84 persen pada 2013-2016, dari US$649 juta ke US$150 juta. Nilai ekspor biodiesel Indonesia paling rendah ke Uni Eropa terjadi pada 2015, di mana nilai pengiriman ke benua biru itu hanya US$68 juta.', 'Teranyar, Indonesia kembali berperang dengan Uni Eropa soal baja nirkarat. Kementerian Perdagangan mengatakan bakal menggugat UE ke WTO terkait pengenaan bea masuk antidumping (BMAD) baja nirkarat tersebut.', '', 'Lantas, apa saja daftar produk ekspor Indonesia yang pernah dimasalahkan Uni Eropa?', 'Indonesia mengajukan tujuh klaim gugatan utama kepada Uni Eropa soal biodiesel. Indonesia juga melakukan pembelaan pada sidang First Substantive Meeting (FSM) yang berlangsung Maret 2017 dan dilanjutkan dalam sidang Second Substantive Meeting tepat empat bulan setelahnya.', 'Panel Dispute Settlement Body (DSB) WTO lantas melihat Uni Eropa tidak konsisten dengan peraturan perjanjian antidumping WTO selama proses penyelidikan hingga penetapan BMAD atas impor biodiesel dari Indonesia. WTO pun memenangkan enam gugatan Indonesia atas Uni Eropa.', '"Hal ini merupakan bentuk kemenangan telak untuk Indonesia yang tentunya akan membuka lebar akses pasar dan memacu kembali kinerja ekspor biodiesel ke Uni Eropa bagi produsen Indonesia, setelah sebelumnya sempat mengalami kelesuan akibat pengenaan BMAD," kata Enggartiasto Lukita yang saat itu menjabat sebagai menteri perdagangan.', 'Teranyar, WTO juga sepakat membentuk panel untuk meninjau bea masuk yang ditetapkan UE terhadap impor biodiesel Indonesia.', '', 'Mulanya, Uni Eropa mengesahkan proposal bertajuk Report on the Proposal for A Directive of the European Parliament and of the Council on the Promotion of the use of Energy from Renewable Sources dalam pemungutan suara di Kantor Parlemen Eropa, Prancis pada awal Januari 2018 lalu.', 'Proposal tersebut menghapus dan tidak lagi menganggap produk biodiesel atau bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup dan tanaman, seperti kelapa sawit sebagai sumber energi terbarukan. Dengan kata lain, penjualan serta penggunaan produk sawit Indonesia di Eropa akan semakin terbatas.', "Uni Eropa juga mengeluarkan rancangan kebijakan bertajuk 'Delegated Regulation Supplementing Directive of The EU Renewable Energy Directive II'. Rancangan tersebut menyebutkan bahwa minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) sebagai komoditas yang tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi.", 'Pada Februari 2021 lalu, pemerintah RI dan Malaysia sepakat untuk melanjutkan kerja sama melawan kampanye hitam sawit yang dilakukan oleh Uni Eropa. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan perlawanan terhadap kampanye hitam sawit akan lebih optimal jika dilakukan bersama oleh kedua negara.', '"Indonesia akan terus berjuang untuk melawan diskriminasi terhadap sawit dan perjuangan tersebut akan lebih optimal jika dilakukan bersama, dan Indonesia mengharapkan komitmen yang sama dengan Malaysia mengenai isu sawit ini," terang Jokowi kala itu.', 'Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Septian Hario Seto menyebut Indonesia turut mempersiapkan gugatan ke WTO terhadap tindakan semena-mena UE tersebut.', '"Di sawit juga kami akan masukkan dua gugatan baru ke UE. Trade defence kita harus ditingkatkan, gak bisa diam-diam saja dikenakan antidumping dan segala macam, gak. Banyak negara berkembang sikapnya seperti itu, jangan, ini semena-mena. Harus kami challenge, bawa ke WTO," katanya dalam Energy and Mining Outlook 2023 di Sopo Del Tower, Jakarta Selatan, Kamis (23/2).', '', 'Selain mempersiapkan gugatan soal sawit, Kemenko Marves menyebut sudah memasukkan satu gugatan terkait Cold Rolled Stainless Steel (CRS). Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto menyebut akar masalahnya adalah produk CRS Indonesia yang dikenakan antidumping oleh Eropa.', 'Seto menegaskan sejatinya hal tersebut lumrah karena UE juga ingin memproteksi industri dalam negerinya. Namun, gugatan ke WTO adalah bentuk trade defence RI dengan mempertanyakan ketepatan pengenaan antidumping tersebut.', '"Kami masukkan gugatan ke WTO, mereka (UE) mengenakan antidumping, ini kami anggap tidak sah. Jadi akan ada satu kasus baru, kami sudah submit di WTO, menggugat UE aturan antidumping mereka," ungkap Seto dalam Energy and Mining Outlook 2023 di Sopo Del Tower, Jakarta Selatan pada Februari lalu.', 'Ia menekankan untuk maju ke pengadilan WTO harus melalui negara, tidak bisa lewat perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan keadilan tersebut.', ''] Permasalahan Indonesia dan UE soal nikel di WTO dicatat dalam sengketa DS 592. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyebut Indonesia kalah dari Uni Eropa soal larangan ekspor nikel berdasarkan hasil final putusan panel DSB WTO., Putusan tersebut tertanggal 17 Oktober 2022, di mana dijelaskan Indonesia terbukti melanggar ketentuan WTO Pasal XI.1 GATT 1994 dan tidak dapat dijustifikasi dengan Pasal XI.2 (a) dan XX (d) GATT 1994., Selain itu, ada beberapa regulasi atau peraturan perundang-undangan Indonesia yang dinilai melanggar ketentuan WTO, antara lain UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara., Lalu, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara., Di lain sisi, Kementerian Luar Negeri melaporkan Indonesia telah resmi mengajukan banding ke WTO soal gugatan UE terkait larangan ekspor nikel. Berkas banding didokumentasikan pada 8 Desember 2022, selepas keputusan panel sengketa pada 30 November 2022., , Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Internasional Bara Krishna Hasibuan mengatakan kasus Indonesia di WTO kali ini berkaitan produk lempeng baja canai dingin nirkarat (stainless steel cold-rolled flat/SSCRF)., "Kita mengajukan case ketiga. Jadi, mereka meng-imposed UE (Uni Eropa) additional import duty," kata Bara saat berbincang di Timika, Papua Tengah, dikutip dari Antara., Bara mengatakan Uni Eropa mengenakan bea masuk penyeimbang (BMP) atau countervailing duty atas SSCRF India dan Indonesia., BMP yang dipungut ke Indonesia sebesar 21 persen dan India 7,5 persen. Sementara itu, BMAD yang dikenakan Uni Eropa sebesar 10,2 persen sampai 31,5 persen sejak 2021 lalu., Ia menyebut Indonesia dituding mendapat subsidi dari pemerintah China. Tuduhan Uni Eropa itu berlandaskan data bahwa China mendirikan perusahaan baja di tanah air., "Bagi UE itu unfair practices, jadi sama saja UE membeli produk China, tapi pabriknya di Indonesia, disubsidi oleh Pemerintah China. Mungkin tahun depan dibahas, kita sudah ajukan secara resmi," tandasnya., , ,

2023-12-06 11:21:08

Berita Online

cnnindonesia.com

CNN Indonesia

Indonesia Eximbank

KPK Ungkap Jumlah Fantastis dalam Kasus Korupsi LPEI, Capai Rp 3,4 Triliun

  Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki kasus korupsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Mereka membeberkan ada tiga perusahaan terlibat terindikasi fraud atau kecurangan yang mengakibatkan negara rugi hingga Rp3,4 Triliun. "Kerugian dari PT PE dengan nilai kerugian Rp 800 miliar, PT RII sebesar Rp 1,6 triliun, dan PT SMJL sebesar Rp 1,051 triliun," ungkap Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron kepada wartawan Selasa (19/3) malam hari. "Sehingga yang sudah terhitung dari 3 korporasi penyaluran kredit PT LPEI ini sebesar Rp3,451 triliun," lanjut dia. Di saat yang bersamaan, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menyebut dugaan terjadinya fraud tersebut semula adanya penyimpangan pemberian kredit modal kerja ekspor (KMKE) oleh LPEI. "Secara umum sebetulnya terkait dengan pembiayaan sebagaimana perbankan, kenapa kemudian kredit itu macet umumnya terjadi karena kurang hati-hatinya komite kredit atau pihak lembaga yang memberikan kredit itu terhadap kondisi dari debitur," ujar Alexander. KMKE dalam hal ini diduga mengabaikan jaminan kelayakan pengajuan pembiayaan serta adanya indikasi ketidakwajaran dari berdasarkan laporan keuangan tentang waktu Juni 2015. Dimana laporan ketidakwajaran tersebut dijadikan rujukan analisa pembiayaan ke PT PE. "Jadi laporan keuangan PT PE diduga itu tidak mengandung kebenaran. Itu pada laporan PT PE dijadikan rujukan dalam analisis pemberian pembiayaan ke PT PE," ucap Alex.   Pada saat pengajuan jaminan aset tetap oleh PT PE, kata Alex terdapat tiga ruangan kantor yang berpotensi gagal. Sebab belum diterbitkan sertifikat kepemilikan atas aset tersebut. "Secara keseluruhan jaminan-jaminan yang diberikan PT PE itu lebih kurangnya tidak bisa menutup fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada PT PE. Jadi jaminannya rendah, tidak menutup kredit yang diberikan," imbuh dia. Bahkan, kata Alex, terdapat dugaan penggelembungan nilai piutang PT. PE diantaranya peningkatan aset hingga dua kali lipat dikarenakan naiknya piutang dan pencatatan semu atas akuisisi. "Ini beberapa dugaan fraud yang dilakukan disebabkan tidak telitinya dari eks Komite Kredit dari LPEI dalam menganalisis laporan-laporan keuangan yang disampaikan PT PE," kata Alex.   Reporter: Rahmat Baihaqi/Merdeka.com KPK mengusut dugaan kasus dugaan korupsi penggunaan dana penyaluran kredit di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Kasus tersebut bahkan telah naik dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan. Padahal kasus tersebut sempat dilaporkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani ke Kejaksaan Agung (Kejagung), Senin (18/3/2024). "Pada tanggal 19 Maret 2024 ini, KPK meningkatkan proses lidik (penyelidikan) dari dugaan penyimpangan atau dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit dari LPEI ini berstatus penyidikan," ungkap Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron saat konferensi pers di gedung merah Putih KPK, Selasa (19/3). Ghufron beralasan kasus tersebut sempat dilaporkan ke KPK pada 10 Mei 2023 lalu berdasarkan laporan masyarakat. Setelah dilakukan serangkaian penelaahan kasus laporan dugaan korupsi LPEI dianggap cukup bukti dan dilanjutkan ke tahap penyidikan pada 13 Februari 2024. "Penuntutan di Kedeputian Penindakan dan juga telah memaparkan di hadapan pimpinan maka pada tanggal 19 Maret 2024 ini KPK meningkatkan proses lidik dari dugaan penyimpangan atau dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit dari LPEI ini menjadi berstatus penyidikan," ungkap dia. Namun demikian, tidak ada keterangan yang jelas mengapa kasus tersebut tiba-tiba sudah ada ditangan KPK. Walaupun Sri Mulyani sendiri yang telah datang langsung Kejagung untuk melaporkan dugaan korupsi LPEI. "Perlu kami tegaskan menyikapi memang secara tegas kemarin Menteri Keuangan telah melaporkan dugaan tindak pindana korupsi ini Kejagung sehingga ini kami KPK perlu tegaskan bahwa KPK telah meningkatkan status penangan perkara dugaan penyimpangan ataupun korupsi pada penyaluran kredit lPEI ini telah naik pada status penyidikan," pungkas Ghufron.   Sebagaimana diketahui, dalam laporan Sri Mulyani ke Kejagung ada 4 perusahaan debitur terindikasi fraud hingga Rp2,5 triliun. “Hari ini khusus kami menyampaikan empat debitur yang terindikasi fraud dengan outstanding pinjaman Rp2,5 triliun,” tutur Sri Mulyani di Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (18/3). Sri Mulyani menegaskan kepada seluruh direksi dan manajemen LPEI untuk terus meningkatkan peranan dan tanggungjawab. Termasuk membangun tata kelola yang baik dalam lembaganya.“Zero tolerance terhadap pelanggaran hukum, korupsi, konflik kepentingan, dan harus menjalankan sesuai mandat UU nomor 2 tahun 2009,” kata Sri Mulyani tegas. Sri Mulyani mendorong agar LPEI untuk terus melakukan inovasi dan koreksi bersama tim terpadu, yakni Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) dan Inspektorat Kementerian Keuangan. Bendahara negara ini meminta LPEI melakukan upaya bersih-bersih dari hal-hal yang merugikan keuangan negara. "Untuk terus melakukan pembersihan di dalam tubuh LPEI dan neraca LPEI," kata Sri Mulyani.

2024-03-20 06:56:09

Berita Online

Liputan6.com

Tim News

Indonesia Eximbank

Nilai ekspor Indonesia ke Jerman meningkat pada 2022

Jakarta (ANTARA) - Nilai ekspor Indonesia ke enam negara bagian di Jerman, yakni Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, dan Saarland, meningkat signifikan dan nilai perdagangan bilateral antara kedua negara menunjukkan kinerja yang sangat menggembirakan sepanjang tahun 2022. Hal itu tercermin dari nilai perdagangan yang berhasil dicatat antara Indonesia dengan enam negara bagian di Jerman, demikian menurut keterangan yang diperoleh dari KJRI Frankfurt pada Kamis. Berdasarkan data dari Kantor Statistik Federal Jerman (Destatis), nilai perdagangan antara Indonesia dengan enam negara bagian tersebut mencapai 4,83 miliar Euro (sekitar Rp77,9 triliun) pada 2022, atau meningkat sebesar 39,62 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, menurut KJRI Frankfurt, Indonesia juga mampu mencatat surplus neraca perdagangan dengan enam negara bagian Jerman itu, yakni sebesar 1,1 miliar Euro (sekitar Rp17,74 triliun) pada 2022 atau meningkat sebesar 38,58 persen dibandingkan surplus neraca perdagangan pada 2021. Baca juga: "Batch-1" 262 gerbong barang di ekspor ke Selandia Baru "Sebagai sentra utama industri dan konsentrasi penduduk terbesar di Jerman, produk ekspor unggulan Indonesia sangat dominan masuk melalui enam negara bagian di bawah wilayah kerja KJRI Frankfurt," kata Acep Somantri, Konsul Jenderal RI di Frankfurt. Enam negara bagian di wilayah kerja KJRI Frankfurt mencakup 63,61 persen populasi keseluruhan di Jerman, yang berkontribusi terhadap 68 persen dari produk domestik bruto (PDB) negara itu secara keseluruhan. "Kinerja perdagangan yang terus membaik, bahkan melebihi kinerja sebelum masa pandemi, menunjukkan aktivitas perekonomian di Jerman berangsur pulih pada 2022. Capaian dimaksud sangat menggembirakan di tengah krisis energi dan inflasi tinggi yang melanda Jerman sebagai dampak dari konflik antara Rusia dan Ukraina," ujar Acep. Menurut KJRI Frankfurt, komoditas ekspor unggulan utama Indonesia ke enam negara bagian Jerman tersebut pada 2022 mencakup produk kulit olahan dan garmen, produk pangan, bahan kimia, peralatan elektronik, logam, karet dan plastik, serta material kendaraan bermotor.

2023-02-23 09:49:27

Berita Online

jatim.antaranews.com

ANTARA News Agency

Indonesia Eximbank

Indonesia Re cooperates with LPEI to support national exports

We believe that this cooperation can contribute in increasing the country's foreign exchange, specifically in export activities Jakarta (ANTARA) - State-owned enterprise PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero), or Indonesia Re, aligns synergy between government institutions through memorandum of understanding (MoU) inking with Indonesian Export Financing Institution (LPEI) in business activity distribution to support national exports. "We believe that this cooperation can contribute in increasing the country's foreign exchange, specifically in export activities," President Director of Indonesia Re Benny Waworuntu noted through an official statement on Friday. The MoU was inked by Waworuntu, representing Indonesia Re, and Business Development Acting Director Maqin Norhadi and Finance and Operational Acting Director Agus Windiarto, representing LPEI at the LPEI Central Office here. The inking of the MoU can intensify the cooperation that had been established since 2014 and open avenues for other forms of cooperation, including in financing, insurance, and consultation service, in future. Meanwhile, Norhadi expects that the cooperation can support the function of the two parties in carrying out their roles and collaborating to support national exports. The two institutions' commitment to synergize and collaborate in the provision of services and facilities that complement one another is expected to help in facilitating LPEI and Indonesia Re customers throughout Indonesia. It is also expected to encourage the creation of export-oriented entrepreneurs that can be more competitive with sustainable business to support the strengthening of the national economy. "We expect that in the future, this collaboration opportunity can be improved, and we are ready to explore other potential (areas for) cooperation with Indonesia Re," Norhadi affirmed. This cooperation can also strengthen LPEI's position in improving the insurance business to encourage national exports, he affirmed. Insurance is an important business to encourage exports, as it provides protection toward export invoices, thereby maintaining the exporters' cash flow so that their businesses can run smoothly. Hence, Indonesia Re will make the most of this cooperation to serve as a means to improve its credibility as a state-owned enterprise (SOE) that has high integrity in the reassurance sector. Related news: State finance aims for women's empowerment in MSMEs: Minister Related news: LPEI bolsters cooperation to develop export-oriented batik industry Related news: Indonesia Eximbank promotes fostered MSMEs' products to G20 delegates

2023-06-09 20:07:12

Berita Online

antaranews.com

Editor: Sri Haryati

Indonesia Eximbank

Soal Dugaan Korupsi di LPEI, KPK Bantah Rebutan dengan Kejagung

Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W Nugraha  TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membantah pihaknya berebut perkara dengan Kejagung soal dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Diketahui Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani belum lama ini melaporkan dugaan fraud atau kecurangan dalam kredit macet LPEI empat perusahaan ke Kejagung. Keempat perusahan itu ialah: PT RII, PT SMR, PT SRI, dan PT PRS. Sementara itu KPK mengaku sudah menerima laporan dugaan terjadinya korupsi di LPEI sejak bulan Mei tahun lalu. "Bukan saling merebut. Kemarin sudah saya sampaikan supaya tidak terjadi duplikasi dalam penanganan perkara," kata Alex kepada awak media di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (20/3/2024). Ia menegaskan bahwa proses perkara dugaan korupsi di LPEI yang pihaknya lakukan sudah tahap penyelidikan. "KPK sudah menangani perkara lebih kurang setahun yang lalu. Proses itu sudah kami lakukan di tingkat penyelidikan pun sudah," jelasnya. Alex menerangkan bahwa proses tersebut dijalankan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap KPK. "Mereka melaporkan ke KPK terus tindakan KPK seperti apa. Jangan sampai cuma didiamkan saja," tegasnya. Terkait penanganan perkara ini sendiri, Alex mengungkapkan pihaknya siap berkoordinasi dengan Kejagung. "Pada prinsipnya sinergitas aparat penegak hukum itu sangat penting dan membantu mempercepat penanganan perkara," tegasnya.

2024-03-20 16:49:17

Berita Online

tribunnews.com

Indonesia Eximbank

KPK sebut ada enam perusahaan terindikasi fraud terkait perkara LPEI

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan ada enam perusahaan yang terindikasi melakukan kecurangan (fraud) dalam rangkaian kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). "Kemarin yang kami paparkan baru satu, tapi ada enam perusahaan itu curang dan kami tadi sudah investigasi dengan deputi investigasi," kata Alex di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu. Alex juga mengatakan KPK telah melakukan audit dan investigasi untuk mencari apakah ada korporasi lain yang diduga turut terlibat dalam perkara tersebut. "Dia (Deputi Investigasi KPK) juga sekarang akan melakukan audit investigasi lanjutannya untuk penerima kredit perusahaan-perusahaan penerima kredit yang lain yang terindikasi fraud," ujarnya. Untuk diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (19/3) mengumumkan telah menggelar penyidikan dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). "Pada tanggal 19 Maret 2024 ini KPK meningkatkan proses penyelidikan dari dugaan penyimpangan atau dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit dari LPEI ini menjadi berstatus penyidikan," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa. Terkait kasus serupa yang dilaporkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin pada Senin (18/3), Ghufron menjelaskan bahwa KPK sudah menangani kasus tersebut sejak 10 Mei 2023. Ghufron juga mengatakan untuk kasus ini pihak KPK mengambil kebijakan yang berbeda dari biasanya. Selama ini KPK mengumumkan penyidikan dan menyampaikan telah melakukan penetapan tersangka. "Sekali lagi ini semua adalah kebijakan internal KPK, namun dalam perkara ini kami memutuskan untuk kemudian merilis dan mengumumkan status penyidikan perkara ini pada hari ini, sebelum kemudian kami menetapkan tersangkanya," ujarnya. Selain itu, Ghufron juga membahas soal Pasal 50 Undang-Undang KPK bahwa kepolisian maupun kejaksaan tidak lagi berwenang untuk menangani suatu perkara korupsi apabila perkara itu sudah dilakukan penyidikan lebih dulu oleh KPK. "Dalam hal KPK sudah melakukan penyidikan, kepolisian dan kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan," ujar Ghufron. Namun ketika penyidikan suatu perkara korupsi sudah didahului oleh kepolisian dan kejaksaan, maka kedua penegak hukum itu wajib memberitahukan KPK paling lambat 14 hari setelah dimulainya penyidikan. KPK juga menyampaikan pihaknya telah mempelajari tiga korporasi dalam perkara dugaan korupsi tersebut. Hal itu juga berbeda dengan Kejaksaan Agung yang menyampaikan ada empat korporasi yang terindikasi fraud. Ghufron juga menyebut total indikasi kerugian keuangan negara pada kasus LPEI yang ditangani pihaknya yakni mencapai Rp3,45 triliun. "Yang sudah terhitung dalam tiga korporasi sebesar Rp3,45 triliun," ujarnya. OJK dukung Kemenkeu dalam penyelesaian dugaan "fraud" di LPEI KPK umumkan penyidikan korupsi di LPEI Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat Editor: Budi Suyanto Copyright © ANTARA 2024

2024-03-20 15:35:10

Berita Online

antaranews.com

antaranews.com

Indonesia Eximbank

LPEI Dorong 104 Pelaku UKM Perluas Pasar Ekspor di Awal 2024

Suara.com - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) / Indonesia Eximbank berhasil membantu 104 eksportir Indonesia untuk mendapatkan buyer baru dari berbagai negara dengan kesepakatan bisnis dengan nilai mencapai Rp1 miliar. LPEI mendorong berbagai produk Indonesia mulai dari fashion, home decor, furniture, makanan dan minuman hingga komoditas rempah untuk berani mendunia. Dalam rentang Januari hingga Maret 2024, LPEI telah mengadakan 14 sesi business matching yang melibatkan lebih dari 500 pelaku UKM berorientasi ekspor dengan potensi buyer dari berbagai negara, termasuk Kanada, Belanda, Uni Emirat Arab, Jerman, hingga Australia. "Kami berkolaborasi erat dengan Atase Perdagangan, Indonesian Trade Promotion Center (ITPC), Asosiasi Ekspor, Export Center Surabaya, serta Diaspora Indonesia untuk memfasilitasi UKM dalam mengakses pasar global. Hal ini merupakan salah satu upaya LPEI dalam rangka mendukung Pemerintah untuk meningkatkan ekspor nasional," ungkap Ilham Mustafa, Kepala Divisi Jasa Konsultasi LPEI ditulis Jumat (5/4/2024). Selain menghubungkan dengan calon pembeli internasional, LPEI juga memberikan pemahaman dan wawasan kepada pelaku UKM tentang identifikasi peluang bisnis baru serta pembentukan kerja sama yang berkelanjutan. "Tujuan utama kami adalah memberdayakan pelaku UKM agar dapat bersaing secara global melalui ekspansi pasar luar negeri, sekaligus memperkaya pengalaman mereka dalam berinteraksi dengan buyer luar negeri," tambah Ilham. Salah satu UKM yang mendapatkan buyer luar negeri ekspor adalah CV Sabila Multi Kreasindo yang memproduksi home decor dan kriya asal Magelang, Jawa Tengah. CV Sabila Multi Kreasindo berhasil mendapatkan pesanan home decor dengan volume satu kontainer berukuran 20 feet ke Amerika Serikat. “Kami mengucapkan terima kasih kepada LPEI yang sudah memfasilitasi Business Matching dengan buyer dari Amerika Serikat sehingga produk kami terpilih dan menembus negara tersebut,” ujar CEO CV Sabila Multi Kreasindo, Syarif Ihsanuddin. Selain CV Sabila Multi Kreasindo, ada Unikayo, UKM asal kota Payakumbuh, Sumatera Barat, berhasil mendorong produk rendang berani mendunia dalam business matching yang diselenggarakan oleh LPEI. Laurencia De Richo sebagai pemilik bersyukur dapat bertemu dengan LPEI dengan pelatihan dan pendampingan yang diberikan dapat membantu menggapai mimpinya menembus pasar global. Unikayo merupakan bisnis kuliner asal Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Produk utama Unikayo adalah bumbu rendang instan (rendang paste) dan produk turunan rendang saji dalam berbagai varian, seperti rendang sapi iris, rendang jamur tiram suir, dan rendang ikan tuna. Dalam business matching tersebut, Unikayo mendapatkan pesanan Pre-Order (PO) 20 kilogram bumbu rendang instan (rendang paste) ke Selandia Baru. “Kami bersyukur bisa bertemu LPEI yang dapat membina dan membimbing UKM untuk bisa ekspor. Saya merasakan sendiri bagaimana rasanya dimentori oleh praktisi ekspor yang berpengalaman, didampingi selama proses offering dengan calon buyer bahkan dibantu untuk dicarikan potensial buyer lainnya,” pungkas Laurencia. Acara business matching ini juga dihadiri oleh perwakilan dari berbagai sektor industri, termasuk manufaktur, pertanian, teknologi, dan produk kreatif. Para peserta diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk memperluas jaringan bisnis mereka dan mengakselerasi pertumbuhan ekspor Indonesia di pasar global.

2024-04-05 14:35:32

Berita Online

suara.com

Iwan Supriyatna, Suara.Com

Indonesia Eximbank

Desa Devisa Klaster Udang Jembrana Diresmikan, LPEI Sebut untuk Maksimalkan Potensi Ekspor

['TEMPO.CO, Jakarta -\xa0Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meresmikan Desa Devisa Klaster Udang Jembrana pada 16 Maret 2023 guna memaksimalkan potensi ekspor udang vaname.', 'Peresmian desa devisa ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas berbasis pemberdayaan komunitas kepada pengelola koperasi, nelayan, serta petambak udang Vaname di wilayah Kabupaten Jembrana, Bali. Program ini juga diharapkan dapat meningkatkan kompetensi pelaku budidaya antara lain dari aspek perizinan, prosedur dan dokumen ekspor, hingga peningkatan kualitas produk.', '"Kami akan memberikan rangkaian pembinaan yang berkesinambungan selama dua hingga tiga tahun dan diharapkan para petambak dapat melakukan ekspor secara mandiri," kata Kepala Kantor Wilayah III LPEI Koerniawan Prijambodo dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat, 28 April 2023.', 'Koerniawan mengungkapkan selain memberikan bantuan pengadaan dalam bentuk pembuatan kolam tambak sebagai sarana praktek dan edukasi budidaya udang Vaname, LPEI juga turut melakukan pendampingan, pengawasan, publikasi, serta menyiapkan infrastruktur pelatihan agar proses peningkatan kapasitas produksi dan prosedur ekspor berjalan secara maksimal.', 'Pendampingan dan pelatihan diberikan LPEI kepada Koperasi Produsen Cahaya Mina PKPJ sebagai lembaga pendamping bagi para petambak udang yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB).', 'Selain itu, LPEI juga melakukan pemberdayaan terhadap ibu rumah tangga untuk melakukan proses produksi makanan olahan berbahan baku udang Vaname yang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi dan kesejahteraan nelayan, pembudidaya, hingga masyarakat lokal.', 'Selanjutnya: Menurut Koerniawan, pelatihan dan pendampingan....', '\r\n\t\t\t'] Menurut Koerniawan, pelatihan dan pendampingan budidaya udang Vaname dilakukan di empat lokasi, antara lain Desa Pengambengan, Lelateng, Budeng, serta Cupel, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, bukanlah tanpa alasan., Sederet keunikan berupa daya tahan udang vaname yang baik terhadap kondisi lingkungan dan penyakit, harga jual kompetitif, biaya produksi relatif rendah, laju pertumbuhan produksi cepat, hingga kandungan gizi berupa asam lemak omega-3 tinggi, menjadikan udang Vaname sebagai komoditas unggulan di wilayah Jembrana., Potensi dan produktivitas tersebut yang membuat desa-desa ini terpilih untuk menerima sejumlah tahapan pembinaan dalam program Desa Devisa., Melibatkan 253 orang nelayan dan pembudidaya udang Vaname yang tergabung dalam delapan KUB, Koerniawan menyebutkan LPEI menargetkan Desa Devisa Klaster Udang Jembrana dapat mengantar udang Vaname ke berbagai negara tujuan utama ekspor udang, seperti Amerika Serikat (AS), Republik Rakyat China, Jepang, dan Eropa., "Ini merupakan bukti komitmen berkelanjutan LPEI dalam menjalankan fungsinya sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Kemenkeu untuk meningkatkan ekspor nasional,” ujar Koerniawan., Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

2023-04-28 17:35:08

Berita Online

tempo.co

Grace gandhi

Indonesia Eximbank

Ekspor Indonesia USD20,6 Miliar pada Juni 2023, Turun 21%

['', 'JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data ekspor Indonesia Juni 2023 turun 5,08% menjadi USD20,61 miliar dibanding ekspor Mei 2023.\t\t\t\t\t\t\t ', '"Dibanding Juni 2022 nilai ekspor turun sebesar 21,18%," ungkap Sekretaris Utama BPS, Atqo Mardiyanto dalam Rilis BPS di Jakarta, Senin (17/7/2023).\n', '\xa0BACA JUGA:', 'Dia mengatakan bahwa tren pelemahan ekspor ini berlanjut. Penurunan ekspor terjadi pada sektor migas dan non migas, baik secara tahunan maupun bulanan.\n\n', '"Ini seiring dengan penurunan harga komoditas ekspor unggulan," ucap Atqo.\n', '\xa0BACA JUGA:\n', 'Ekspor nonmigas Juni 2023 mencapai USD19,34 miliar, turun 5,17% dibanding Mei 2023, dan turun 21,33% jika dibanding ekspor nonmigas Juni 2022.\n\n', 'Sejalan dengan penurunan harga komoditas tambang, nilai ekspor sektor pertambangan dan lainnya mengalami penurunan paling dalam secara bulanan (15,3%) dan tahunan (37,49%).\n\t\t\t\t\n\r\r\n', 'Baca Juga: Dari Rumah ke Rumah Hingga Buka Bisnis Daring, Perjalanan Inspiratif Wirausahawan Muda Indonesia', '', '\r\nFollow Berita Okezone di Google News\r\n'] "Nilai ekspor komoditas unggulan batu bara mengalami penurunan secara bulanan hingga -11,19%, untuk komoditas minyak kelapa sawit mengalami kenaikan 55,51% secara bulanan karena volume permintaan meningkat meski harganya mengalami penurunan, dan besi dan baja mengalami kenaikan bulanan 7,36%," terang Atqo. , Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia di periode Januari–Juni 2023 mencapai USD128,66 miliar atau turun 8,86% dibanding periode yang sama tahun 2022. Sementara ekspor nonmigas mencapai USD120,82 miliar atau turun 9,32% , Baca Juga: Dari Rumah ke Rumah Hingga Buka Bisnis Daring, Perjalanan Inspiratif Wirausahawan Muda Indonesia, , Follow Berita Okezone di Google News , (ZWD)

2023-07-17 11:42:29

Berita Online

okezone.com

Michelle Natalia

Indonesia Eximbank

Korupsi di LPEI, Kejagung: Masih Ada 6 Perusahaan Terindikasi Fraud Rp3 Triliun

Solopos.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menyampaikan masih ada enam korporasi yang terindikasi terlibat tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Jaksa Agung (JA) ST Burhanuddin menyampaikan keterlibatan enam perusahaan tersebut masih didalami oleh sejumlah lembaga, mulai dari BPKP, Jamdatun Kejagung hingga Inspektorat di Kemenkeu. “Ada 6 perusahaan. Tolong segera tindaklanjuti apa yang menjadi kesepakatan tadi, antara BPKP kemudian dari Inspektoratnya, dari Jamdatun, tolong ini laksanakan sebelum nanti akan penyerahan dalam tahap duanya,” kata Burhanuddin di Kejagung, Senin (18/3/2024), dilansir Bisnis.com. Lebih lanjut, Kapuspenkum Kejagung RI Ketut Sumedana mengatakan bahwa pada tahap dua ini keenam perusahaan itu terindikasi fraud sebesar Rp3 triliun dan Rp85 miliar. “Kemudian, Jaksa Agung menambahkan bahwa akan ada batch 2 yang terdiri dari 6 perusahaan yang terindikasi fraud senilai Rp3 triliun dan 85 miliar masih dalam proses pemeriksaan,” imbuhnya. Sekadar informasi, pada tahap pertama Menkeu RI Sri Mulyani melaporkan ke Kejagung soal empat perusahaan yang terindikasi fraud. Keempat perusahaan itu di antaranya, RII yang diduga terindikasi fraud senilai Rp1,8 triliun, SMS sebesar Rp216 miliar, SPV sebesar Rp1,44 miliar, dan PRS sebesar Rp305 miliar. Sri Mulyani menyampaikan bahwa pelaporan ini sebagai upaya pihaknya menegakkan hukum dengan nol toleransi dalam kasus dugaan korupsi di dalam LPEI. “Kami juga mendorong LPEI untuk terus melakukan inovasi dan koreksi dan bersama-sama dgn tim terpadu tadi yaitu BPKP, Jamdatun dan inspektorat untuk terus melakukan pembersihan di dalam tubuh LPEI dan neraca LPEI,” tutur Sri Mulyani.   Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Korupsi LPEI, Kejagung Ungkap Masih Ada 6 Korporasi Terindikasi Fraud Rp3 Triliun”

2024-03-18 17:07:14

Berita Online

solopos.com

Mariyana Ricky P.D

Indonesia Eximbank

BPS: Nilai ekspor Indonesia September 2023 capai 20,76 miliar dolar AS

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor Indonesia pada September 2023 mencapai 20,76 miliar dolar AS, turun 5,63 persen dibandingkan Agustus 2023. Pelaksana Tugas Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan nilai ekspor pada September 2023 secara tahunan (year-on-year) mengalami penurunan 16,17 persen. "Kontraksi ini didorong oleh penurunan ekspor nonmigas dan melanjutkan tren yang terjadi sejak awal tahun terutama disebabkan oleh harga-harga komoditas unggulan di pasar global yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu," kata Amalia dalam konferensi pers Rilis Berita Statistik di Jakarta Pusat, Senin. Ekspor migas pada September 2023 tercatat sebesar 1,41 miliar dolar AS atau naik 6,54 persen dibandingkan bulan sebelumnya senilai 1,31 miliar dolar AS. Sementara ekspor non migas mengalami penurunan 6,41 persen dari 20,6 miliar dolar AS menjadi 19,35 miliar dolar AS. Amalia menerangkan penurunan nilai ekspor September 2023 didorong oleh penurunan ekspor non migas terutama pada golongan barang lemak dan minyak hewan nabati (20,54 persen), biji logam perak dan abu (23,8 persen), pakaian dan aksesorisnya (48,45 persen), serta bahan bakar mineral (5,25 persen). Sedangkan ekspor migas yang mengalami kenaikan didorong oleh peningkatan nilai ekspor minyak mentah sebesar 185,14 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Peningkatan ekspor nonmigas terbesar September 2023 terhadap Agustus 2023 terjadi pada besi dan baja sebesar 78,6 juta dolar AS (3,51 persen), sedangkan penurunan terbesar terjadi pada komoditas lemak dan minyak hewani/nabati sebesar 601,1 juta dolar AS (20,54 persen). Secara kumulatif, jelas Amalia, nilai ekspor Indonesia periode Januari-September 2023 mencapai 192,27 miliar dolar AS atau turun sebesar 12,34 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. "Ekspor nonmigas mencapai 180,48 miliar dolar AS atau turun sebesar 12,89 persen sedangkan ekspor migas mencapai 11,79 miliar dolar AS atau turun sebesar 2,98 persen," ujar Amalia. Amalia menyebutkan ekspor nonmigas pada September 2023 terbesar adalah ke Tiongkok yaitu 5,17 miliar dolar AS, disusul Amerika Serikat 1,84 miliar dolar AS, dan India 1,50 miliar dolar AS, dengan kontribusi ketiganya mencapai 43,97 persen. Sementara ekspor ke ASEAN dan Uni Eropa (27 negara) masing-masing sebesar 3,49 miliar dolar AS dan 1,33 miliar dolar AS. Menurut provinsi asal barang, ekspor Indonesia terbesar pada Januari–September 2023 berasal dari Jawa Barat dengan nilai 27,64 miliar dolar AS (14,37 persen), diikuti Kalimantan Timur 21,16 miliar dolar AS (11,01 persen), dan Jawa Timur 16,21 miliar dolar AS (8,43 persen).

2023-10-16 21:42:10

Berita Online

jambi.antaranews.com

ANTARA News Jambi

Indonesia Eximbank

Alternatif KUR 2024 Bunga Maksimal 6%, Indonesia Eximbank Tawarkan Plafon Rp15 Miliar

Bisnis.com, YOGYAKARTA -- Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank mendorong pelaku usaha memanfaatkan kredit program milik perusahaan dengan bunga maksimal 6%. Besaran bunga maksimal ini setara dengan program kredit usaha rakyat (KUR) yang juga akan berlanjut pada 2024 mendatang. Kepala Divisi Penugasan Khusus Ekspor LPEI Wahyu Bagus Yuliantok mengatakan kredit program seperti KUR ini disebut Program Penugasan Khusus Ekspor Usaha Kecil dan Menengah (PKE UKM). Plafon kredit yang disediakan hingga Rp15 miliar. "Bunganya persis kayak KUR 6% dan belum naik sampai sekarang, baik itu debitur baru ataupun eksisting," ujarnya di Yogyakarta, Rabu (20/12/2023).  Pelaku usaha yang berhak dengan kredit ini adalah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan produk berorientasi ekspor.   “Pelaku usaha yang menjadi sasaran program ini adalah UKM yang berorientasi ekspor baik direct maupun indirect. Kita sendiri menyasar tiga aspek utama, pelaku usaha, produk, dan aspek pasar,” ujarnya.  Menurutnya, program PKE UKM yang dibuat Kementerian Keuangan sejak Covid-19 menjadi program berkelanjutan. Dengan bunga kredit murah seperti KUR, persoalan hambatan pembiayaan yang dihadapi pelaku usaha UKM dari perbankan komersial dapat teratasi. Dia juga menekankan, pinjaman bunga murah ini juga tidak mengutamakan kolateral alias agunan. Untuk UKM, hanya dipersyaratkan 30% dari limit kredit. “Contoh limit [kebutuhan kredit] Rp10 miliar, jadi mereka cukup punya kolateral Rp3 miliar. Rata-rata pabriknya [jadi agunan], kalau enggak cukup, ya di kombinasikan dengan rumah pribadi ataupun mesin. Kalau [kredit komersial] perbankan [agunan dipersyaratkan] rata-rata 100% ke atas. Ini menjadi salah satu daya saing yang diberikan produk ini,” ungkapnya.   Wahyu menyebutkan nasabah dapat mengakses kredit bunga murah seperti KUR ini di kantor cabang LPEI yang tersebar di Medan, Jakarta, Batam, Solo, Balikpapan, Surabaya, Denpasar sampai ke Makassar. Selanjutnya bagi nasabah di luar area kerja cabang LPEI, program ini dapat diakses melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD), seperti BJBR dan Bank Jatim. “Kita ketahui bahwa BPD itu menyalurkan KUR. KUR itu kan disalurkan kepada pelaku usaha yang saya yakin juga ada yang menjadi supplier dari eksportir atau bahkan eksportir langsung. Mungkin, sizenya belum besar. Tapi, setelah diberikan KUR akan menjadi lebih besar, dan ini menjadi target kita,” ungkapnya.   Sedangkan ke depan, bagi UMKM berorientasi ekspor tengah disiapkan saluran pengajuan secara digital.  Syarat Pemberian Kredit Seperti KUR dari LPEI Bagus menuturkan ada sejumlah syarat agar UKM bisa mendapatkan pembiayaan baik modal kerja dan investasi untuk usahanya.  Pertama, pelaku UKM harus sudah establish untuk ekspor, di mana minimal 2 tahun terus melakukan ekspor serta dilengkapi dengan bankability yang baik.   “Jadi kita cek juga melalui skoring di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Untuk limit kita lihat dari kapasitas. Kalau limitnya Rp15 miliar, maka kita lihat omzetnya lebih dari itu,” ungkapnya.   Lalu, LPEI juga melakukan kajian soal prospek usaha ke depan, melakukan evaluasi internal soal siklus usaha, sembari memerika laporan keuangan pelaku UKM dalam tiga tahun terakhir.  “Dalam memproyeksikan ini, kita juga meminta mereka [pelaku UKM] untuk menyampaikan kontrak bisnis yang selama ini masih diajalankan dan akan dijalankan. Dari sini kita lihat kebutuhannya, kita hitung baru berikan limit,” tutur Bagus.  Kedua, langkah yang diambil LPEI adalah 'background checking'. Di mana, LPEI bakal berkomunikasi dengan asosiasi soal pandangan tentang reputasi dan kredibilitas UKM dalam industri serta menghubungi buyers hingga suppliers guna untuk memahami hubungan bisnis, riwayat pembayaran hingga kepuasan pelanggan. “Dengan demikian, rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) kita dalam program ini zero NPL,” tuturnya.   Adapun, program PKE UKM yang telah memasuki tahun ketiga sejak dibentuk saat Covid-19 telah menyalurkan pembiayaan hampir Rp1 triliun untuk 200 pelaku usaha kecil. Sebagaimana diketahui, beberapa pekan lalu Presiden Joko Widodo sempat menitipkan mandat agar sektor keuangan turut membantu Usaha Kecil Menengah untuk bisa menguasai pasar global, selain pasar lokal. Saat ini, jumlah UMKM Indonesia yang  masuk ke pasar ekspor baru di kisaran 15,7%. Angka ini masih jauh tertinggal dari negara-negara tetangga macam Singapura (41%) hingga Thailand (29%).  "Ini menjadi pekerjaan besar kita, dan selalu saya dorong itu berkaitan dengan pembiayaan. Pembiayaan UMKM harus dipermudah. Tidak hanya lihat agunan, tapi juga prospek bisnisnya," ungkapnya. 

2023-12-21 08:00:08

Berita Online

Bisnis.com

Arlina Laras

Indonesia Eximbank

LPEI Beri Pinjaman Anak Usaha INKA untuk Produksi 450 Gerbong Pesanan Australia

Liputan6.com, Jakarta - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank memberikan fasilitas pembiayaan dan penjaminan kepada PT INKA Multi Solusi (IMS) sebagai anak usaha dari PT INKA (Persero). Pembiayaan dan penjaminan LPEI ini untuk memproduksi ratusan gerbong barang bertipe container flat top (CFT) wagon. Gerbong produksi INKA Multi Solusi ini dipesan oleh UGL Australia dioperasikan oleh Kiwi Rail yang akan digunakan di Selandia Baru. BACA JUGA: Banjiri Eropa dengan Rendang, LPEI Teken MoU dengan Pemprov Sumatera Barat Baca Juga LPEI: Volume Ekspor Rempah Januari-November 2023 Naik 29,77 Persen Dongkrak Ekspor, LPEI dan Asuransi Asei Kerja Sama Co-Insurance Marine Cargo Bank Permata dan LPEI Perpanjang Kerja Sama Penjaminan Kredit dan Pembiayaan LPEI memberikan fasilitas total USD 11,9 juta kepada IMS, terdiri dari fasilitas pembiayaan sebesar USD 7,7 juta dan fasilitas penjaminan sebesar USD 4,2 juta. Dukungan ini diberikan kepada industri strategis nasional agar berdaya saing di pasar global, melalui skema Penugasan Khusus Ekspor (PKE) Alat Transportasi (ATP) sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 406/2021 tahun 2021. Advertisement Direktur Pelaksana Bidang Pengembangan Bisnis LPEI, Maqin U. Norhadi mengatakan, solusi LPEI melalui program PKE Alat Transportasi bertujuan untuk medorong produk industri strategis Indonesia untuk berdaya saing global. "Ekspor ini menjadi kebanggaan Indonesia yang berhasil memproduksi gerbong kereta barang berkualitas dan bernilai tinggi serta menciptakan kepercayaan dari negara lainnya terhadap berbagai produk industri strategis Indonesia," kata dia dalam keterangan tertulis, Jumat (2/2/2024). Dukungan LPEI terhadap industri strategis alat transportasi kepada PT INKA (Persero) dan IMS merupakan wujud kehadiran negara melalui Kementerian Keuangan RI yang disalurkan oleh LPEI, agar mendorong industri strategis sehingga dapat meningkatkan ekspor Indonesia. "Capaian ini tentunya akan meningkatkan reputasi Indonesia sebagai sebuah negara produsen gerbong kereta api berkualitas dunia,” tambah Maqin. Maqin menambahkan selain mendorong penerimaan devisa negara, dukungan ini diharapkan dapat menggerakkan ekosistem ekspor yang mampu menciptakan developmental impact dan bisnis yang berkelanjutan (sustainability).   Direktur Operasi PT INKA (Persero) I Gede Agus Prayatna mengatakan PT INKA (Persero) sebagai BUMN akan terus tampil ke depan untuk menghasilkan produk kereta yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan dan harapan dari pelanggan. Pesanan dari UGL Australia akan menumbuhkan PT INKA (Persero) untuk memberikan kontribusi yang terbaik serta berkelanjutan terhadap perekonomian Indonesia. “Ini membuktikan bahwa INKA grup bisa berkontribusi di kancah luar negeri terutama untuk pasar-pasar yang quality sensitive. Kami beranggapan bahwa pasar Selandia Baru merupakan pasar yang tingkat memiliki quality sensitive yang cukup tinggi,” kata I Gede Agus Prayatna. Advertisement PT IMS mendapatkan pesanan sebanyak 450 gerbong barang CFT senilai USD 17 juta dari UGL Australia. Sejumlah 60 unit dari 450 gerbong datar akan dikirim menuju Selandia Baru untuk batch pertama pada tanggal 31 Januari 2024. Gerbong datar buatan IMS untuk UGL Australia berupa underframe tanpa instalasi komponen bogie dan coupler. Adapun spesifikasi umum gerbong dibagi menjadi dua tipe yaitu ukuran 40ft dan 50ft yang didesain UGL denganberat kosong sekitar 15,2-17,2 ton dengan maksimum daya angkut 62,9 ton. Gerbong dikirim menggunakan kapal dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Port Chalmers, Selandia Baru.   Dukungan LPEI terhadap industri strategis nasional melalui program PKE telah mencapai Rp 1,1 triliun. Khusus PKE Alat Transportasi, LPEI telah memberikan fasilitas pembiayaan dan penjaminan kepada PT Dirgantara Indonesia senilai USD 55,9 juta untuk mendukung proyek pengadaan 6-unit pesawat NC212i yang dipesan Department of National Defense/Armed Forces of Philippines (DND/AFP). Selain dukungan Beyond Financing, LPEI juga memberikan fasilitas pembiayaan dan penjaminan kepada PT Nusantara Turbin Propulsi (PT NTP), untuk mendukung pelaksanaan kontrak pemeliharaan pesawat dengan total fasilitas sekitar USD1,46 juta. “Ini merupakan wujud konkrit LPEI dalam melaksanakan program Penugasan Khusus Ekspor (PKE) yang dimandatkan oleh Pemerintah sebagai bentuk pemanfaatan APBN untuk mendorong ekspor nasional. LPEI akan terus berkomitmen untuk mendukung proyek-proyek strategis guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan penerimaan devisa negara, dan membawa produk Indonesia berani mendunia.” kata Maqin. Advertisement  

2024-02-02 13:14:13

Berita Online

Liputan6.com

Arthur Gideon