Datasets:

biznetgio

/

indonesia-law-qa-embeddings

like 1

Follow

Biznet Gio Nusantara 2

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan Zakat dan Sedekah, Apa Bedanya? oleh Moh. Hasyim, S.H., M.Hum. yang pertama kali dipublikasikan pada 23 Desember 2020 dan pertama kali dimutakhirkan oleh Erizka Permatasari, S.H. pada 1 Desember 2021.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Secara peristilahan, sedekah dalam Al-Qur’an kadang-kadang bermakna zakat sebagaimana disebutkan dalam Surat At-Taubah ayat 60. Namun demikian, dalam hukum Islam, baik berupa fikih maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia, sedekah dan zakat merupakan dua hal yang berbeda. Untuk itu, kami akan bahas satu per satu perbedaan zakat dan sedekah. ZakatZakat secara bahasa artinya suci, berkah, dan berkembang. Sementara itu, secara istilah, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik), sesuai kadar dan haulnya, dengan rukun dan syarat tertentu.[1]Menurut Pasal 1 angka 2 UU 23/2011, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.Dalam aspek norma hukum, UU 23/2011 dengan tegas menyatakan dalam ketentuan umumnya bahwa zakat merupakan kewajiban bagi individu muslim atau badan usaha, meskipun tidak ada sanksi yang diatur baik secara administratif maupun pidana bagi pelanggar yang tidak membayar zakat. Jenis-Jenis ZakatZakat dibedakan menjadi:[2]Zakat MalZakat mal bagian dari harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu setelah mencapai jumlah minimal tertentu dan setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu pula, demikian yang dijelaskan Farida Prihatini, dkk dalam buku Hukum Islam Zakat dan Wakaf: Teori dan Prakteknya di Indonesia (hal. 52).Zakat mal meliputi:[3]emas, perak, dan logam mulia lainnya;uang dan surat berharga lainnya;perniagaan;pertanian, perkebunan, dan kehutanan;peternakan dan perikanan;pertambangan;perindustrian;pendapatan dan jasa; danrikaz. Zakat FitrahZakat fitrah merupakan kewajiban zakat yang harus dikeluarkan pada akhir bulan puasa Ramadan. Kewajiban ini berlaku bagi setiap individu muslim, tidak memandang usia, jenis kelamin, status sosial, budak atau merdeka (hal. 52). Zakat fitrah harus diberikan kepada fakir miskin sebelum salat hari raya (hal. 53). Syarat Wajib Mengeluarkan ZakatSelanjutnya, kami akan membahas khusus mengenai zakat mal atau zakat harta. Pada dasarnya, seseorang baru diwajibkan mengeluarkan zakat jika memenuhi syarat (hal. 54-58):MerdekaMenurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib bagi hamba sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Zakat hanya diwajibkan bagi orang yang merdeka.Beragama IslamBaligh dan berakalTerhadap hal ini, terdapat 2 pendapat yang berbeda. Ada yang berpendapat bahwa zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila, sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah. Di sisi lain, ada yang berpendapat bahwa zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila, yang mana zakat tersebut dikeluarkan oleh walinya.Harta yang dikeluarkan merupakan harta yang wajib dizakati, dengan syarat:Milik penuh;Kekayaan itu harus berada di bawah kontrol atau kekuasaan pemilik, tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain.Berkembang;Kekayaan yang wajib dizakati adalah kekayaan yang dikembangkan atau mempunyai potensi untuk berkembang.Cukup nishab;Yang dimaksud dengan nishab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang harus dikeluarkan zakatnya.Lebih dari kebutuhan biasa;Yang dimaksud dengan lebih dari kebutuhan biasa adalah lebih dari kebutuhan rutin, yakni sesuatu yang harus ada untuk bertahan hidup.Bebas dari hutang;Berlaku setahun atau telah sampai haulnya;Harta tersebut didapatkan dengan cara yang baik dan halal.Selain itu, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, zakat hanya diberikan kepada orang-orang tertentu yang berhak atas zakat. Kelompok yang Berhak atas ZakatBerdasarkan Surat At-Taubah ayat 60, ada 8 kelompok mustahik zakat, yaitu fuqara’ (orang-orang fakir), masakin (orang-orang miskin), al-amilin alaiha (para pengelola zakat), al-mu’allafah qulubuhum (orang-orang yang dilembutkan hatinya), ar-riqab (para budak), al-gharimin (orang-orang yang bangkrut), sabilillah (di jalan Allah), dan ibnis sabil (orang yang ada dalam perjalanan).[4]Terkait perbedaan fakir dengan miskin, mengutip pendapat Departemen Agama dalam Pedoman Zakat, Farida menerangkan, yang dimaksud dengan fakir adalah orang yang tidak berharta dan tidak mempunyai pekerjaan atau usaha tetap untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan tidak ada orang yang menanggungnya (hal. 77).Sedangkan yang dimaksud miskin adalah orang-orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, meskipun ia mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, tetapi hasil usaha itu belum dapat mencukupi kebutuhannya, dan tidak ada orang yang menanggungnya (hal. 77).Sebagai informasi tambahan, zakat yang dibayarkan oleh pemberi zakat (muzaki) kepada Badan Amil Zakat Nasional (“BAZNAS”) atau Lembaga Amil Zakat (“LAZ”) dikurangkan dari penghasilan kena pajak.[5] BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki yang digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.[6] SedekahSedekah diambil dari kata bahasa Arab yaitu “shadaqah”, berasal dari kata sidq (sidiq) yang berarti “kebenaran”.[7] Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.[8]Akan tetapi, UU 23/2011 tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud sedekah berupa nonharta. Bisa jadi maksudnya adalah hal-hal lain yang bukan pemberian harta tapi diperhitungkan sebagai sedekah, misalnya tersenyum kepada saudara (sesama muslim).Meskipun UU 23/2011 tidak menyebutkan bahwa sedekah itu hukumnya sunnah, namun, dari literatur Hukum Islam, Wahbah Az-Zuhaily misalnya, menyatakan sedekah tathawwu’ (di luar zakat) itu hukumnya mustahab dan sunnah berdasarkan Al-Qur’an dan hadits Nabi.[9]KLINIK TERKAITTips Memilih LAZ yang Legal dan Terpercaya29 Apr 2021Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Jika yang Berperkara Non-Muslim19 Okt 2020Apakah Mahar Dikenakan Pajak?09 Sep 2020Bayar Zakat Melalui BAZNAS, Haruskah?04 Mei 2020Sedekah tidak memiliki ketentuan khusus terkait jenis harta yang harus dikeluarkan, berbeda dengan zakat yang memiliki jenis harta yang telah ditentukan untuk dikeluarkan zakatnya. Namun, lebih baik jika sedekah diberikan dari sisa harta setelah digunakan untuk memenuhi kebutuhan diri dan orang-orang yang berhak mendapat nafkah.[10]Berapa batasan besaran sedekah? Pada dasarnya, sedekah tidak ada batasan kadar/besarannya. Seberapa besar sedekah yang diberikan tetap menjadi amalan sunnah.[11] Penerima Sedekah PrioritasBerbeda halnya dengan zakat yang hanya dapat diberikan kepada golongan tertentu, pemberi sedekah dapat menentukan kepada siapa sedekah itu diberikan. Namun, menurut hukum Islam, sebaiknya sedekah diberikan dengan urutan prioritas:[12]kerabat dekat dan tetangga sekitar;orang yang sangat membutuhkan; danorang yang kaya, bani Hasyim, nonmuslim, dan orang yang fasik (pendosa).Jika dalam UU 23/2011 diatur pemberian zakat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, sayangnya ketentuan ini tidak diterapkan untuk sedekah. Jadi, sedekah tidak dapat dihitung sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Perbedaan Zakat dan SedekahDari pemaparan di atas, berikut kami rangkum perbedaan antara zakat dengan sedekah dalam tabel berikut:No.AspekZakatSedekah1.DefinisiHarta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.Harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.2.Norma hukumWajibSunnah3.Macam-macam (pembagian)Zakat mal (harta) dan zakat fitrah (jiwa)Harta dan nonharta4.Sumber hartaDitentukanTidak ditentukan5.BesaranDitentukanTidak ditentukan6.SasaranSesuai dengan syariat IslamSesuai dengan syariat Islam dan keinginan orang yang bersedekah7.Kaitan dengan pajak penghasilanDihitung sebagai pengurang penghasilan kena pajakTidak dihitung sebagai pengurang penghasilan kena pajakPerkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum:Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Referensi:Farida Prihatini, dkk. Hukum Islam Zakat dan Wakaf: Teori dan Prakteknya di Indonesia. Depok: Penerbit Papas Sinar Sinanti bekerja sama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005;Wahbah Az-Zuhaily. Al-Fiqh Al-Islamy wa Adiilatuh, Jilid 2, Cetakan Ketiga. Daar Al-Fikr, Damaskus, 1989;Pengertian Zakat dan Macamnya Part 1, yang diakses pada 26 Maret 2024, pukul 12.13 WIB; Sedekah dan Keutamaan Orang yang Bersedekah - BAZNAS RI, yang diakses pada 26 Maret 2024, pukul 12.39 WIB. [1] Pengertian Zakat dan Macamnya Part 1, yang diakses pada 26 Maret 2024, pukul 12.13 WIB[2] Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (“UU 23/2011”)[3] Pasal 4 ayat (2) UU 23/2011[4] Wahbah Az-Zuhaily. Al-Fiqh Al-Islamy wa Adiilatuh, Jilid 2, Cetakan Ketiga. Daar Al-Fikr, Damaskus, 1989, hal. 867[5] Pasal 22 UU 23/2011[6] Pasal 23 UU 23/2011[7] Sedekah dan Keutamaan Orang yang Bersedekah - BAZNAS RI, yang diakses pada 26 Maret 2024, pukul 12.39 WIB[8] Pasal 1 angka 4 UU 23/2011[9] Wahbah Az-Zuhaily. Al-Fiqh Al-Islamy wa Adiilatuh, Jilid 2, Cetakan Ketiga. Daar Al-Fikr, Damaskus, 1989, hal. 915[10] Wahbah Az-Zuhaily. Al-Fiqh Al-Islamy wa Adiilatuh, Jilid 2, Cetakan Ketiga. Daar Al-Fikr, Damaskus, 1989, hal. 918[11] Wahbah Az-Zuhaily. Al-Fiqh Al-Islamy wa Adiilatuh, Jilid 2, Cetakan Ketiga. Daar Al-Fikr, Damaskus, 1989, hal. 918-919[12] Wahbah Az-Zuhaily. Al-Fiqh Al-Islamy wa Adiilatuh, Jilid 2, Cetakan Ketiga. Daar Al-Fikr, Damaskus, 1989, hal. 919-920Tagssedekahzakathukum islammuslim

Apa bedanya zakat dan sedekah di dalam Hukum Islam? Mohon bantuannya untuk diterangkan dalam tabel perbedaan. Terima kasih.

Secara peristilahan, sedekah dalam Al-Qur’an kadang-kadang bermakna zakat sebagaimana disebutkan dalam Surat At-Taubah ayat 60. Namun demikian, dalam hukum Islam, baik berupa fikih maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia, sedekah dan zakat merupakan dua hal yang berbeda. Perbedaan keduanya dapat dilihat dari sejumlah aspek seperti hukumnya, sumber hartanya, sasarannya, dan kaitannya dengan pajak penghasilan . Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini. Tips Memilih LAZ yang Legal dan Terpercaya29 Apr 2021Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Jika yang Berperkara Non-Muslim19 Okt 2020Apakah Mahar Dikenakan Pajak?09 Sep 2020Bayar Zakat Melalui BAZNAS, Haruskah?04 Mei 2020Tips Memilih LAZ yang Legal dan Terpercaya29 Apr 2021Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Jika yang Berperkara Non-Muslim19 Okt 2020Apakah Mahar Dikenakan Pajak?09 Sep 2020Bayar Zakat Melalui BAZNAS, Haruskah?04 Mei 2020Cara dan Biaya Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara25 Apr 2024Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024Cara dan Biaya Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara25 Apr 2024Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-zakat-dan-sedekah-lt5fe3233e3908e/

Perbedaan Zakat dan Sedekah

pages/31/page-3.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan _Zakat dan Sedekah, Apa Bedanya?_ oleh** **[Moh. Hasyim, S.H., M.Hum.](https://www.hukumonline.com/klinik/penjawab/lt5fe328319c82c/mitra/lt5ea18aa2aa158/moh-hasyim--sh--mhum/)** **yang pertama kali dipublikasikan pada 23 Desember 2020 dan pertama kali dimutakhirkan oleh** **[Erizka Permatasari, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/erizka-permatasari--sh-lt5f8445b8eca72/)** **pada 1 Desember 2021.** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://m.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. Secara peristilahan, sedekah dalam Al-Qur’an kadang-kadang bermakna zakat sebagaimana disebutkan dalam Surat At-Taubah ayat 60. Namun demikian, dalam hukum Islam, baik berupa fikih maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia, sedekah dan zakat merupakan dua hal yang berbeda. Untuk itu, kami akan bahas satu per satu perbedaan zakat dan sedekah. ### **Zakat** Zakat secara bahasa artinya suci, berkah, dan berkembang. Sementara itu, secara istilah, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik), sesuai kadar dan haulnya, dengan rukun dan syarat tertentu.[\[1\]](#_ftn1) Menurut **Pasal 1 angka 2** **[UU 23/2011](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4eef0270317fd/undangundang-nomor-23-tahun-2011?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_23_2011)**, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Dalam aspek norma hukum, UU 23/2011 dengan tegas menyatakan dalam ketentuan umumnya bahwa zakat merupakan kewajiban bagi individu muslim atau badan usaha, meskipun tidak ada sanksi yang diatur baik secara administratif maupun pidana bagi pelanggar yang tidak membayar zakat. ### **Jenis-Jenis Zakat** Zakat dibedakan menjadi:[\[2\]](#_ftn2) 1. Zakat Mal Zakat mal bagian dari harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu setelah mencapai jumlah minimal tertentu dan setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu pula, demikian yang dijelaskan Farida Prihatini, dkk dalam buku _Hukum Islam Zakat dan Wakaf: Teori dan Prakteknya di Indonesia_ (hal. 52). Zakat mal meliputi:[\[3\]](#_ftn3) 1. emas, perak, dan logam mulia lainnya; 2. uang dan surat berharga lainnya; 3. perniagaan; 4. pertanian, perkebunan, dan kehutanan; 5. peternakan dan perikanan; 6. pertambangan; 7. perindustrian; 8. pendapatan dan jasa; dan 9. rikaz. 2. Zakat Fitrah Zakat fitrah merupakan kewajiban zakat yang harus dikeluarkan pada akhir bulan puasa Ramadan. Kewajiban ini berlaku bagi setiap individu muslim, tidak memandang usia, jenis kelamin, status sosial, budak atau merdeka (hal. 52). Zakat fitrah harus diberikan kepada fakir miskin sebelum salat hari raya (hal. 53). ### **Syarat Wajib Mengeluarkan Zakat** Selanjutnya, kami akan membahas khusus mengenai zakat mal atau zakat harta. Pada dasarnya, seseorang baru diwajibkan mengeluarkan zakat jika memenuhi syarat (hal. 54-58): 1. Merdeka Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib bagi hamba sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Zakat hanya diwajibkan bagi orang yang merdeka. 2. Beragama Islam 3. Baligh dan berakal Terhadap hal ini, terdapat 2 pendapat yang berbeda. Ada yang berpendapat bahwa zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila, sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah. Di sisi lain, ada yang berpendapat bahwa zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila, yang mana zakat tersebut dikeluarkan oleh walinya. 4. Harta yang dikeluarkan merupakan harta yang wajib dizakati, dengan syarat: 1. Milik penuh; Kekayaan itu harus berada di bawah kontrol atau kekuasaan pemilik, tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain. 2. Berkembang; Kekayaan yang wajib dizakati adalah kekayaan yang dikembangkan atau mempunyai potensi untuk berkembang. 3. Cukup _nishab;_ Yang dimaksud dengan _nishab_ adalah jumlah minimal harta kekayaan yang harus dikeluarkan zakatnya. 4. Lebih dari kebutuhan biasa; Yang dimaksud dengan lebih dari kebutuhan biasa adalah lebih dari kebutuhan rutin, yakni sesuatu yang harus ada untuk bertahan hidup. 5. Bebas dari hutang; 6. Berlaku setahun atau telah sampai haulnya; 7. Harta tersebut didapatkan dengan cara yang baik dan halal. Selain itu, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, zakat hanya diberikan kepada orang-orang tertentu yang berhak atas zakat. ### **Kelompok yang Berhak atas Zakat** Berdasarkan Surat At-Taubah ayat 60, ada 8 kelompok mustahik zakat, yaitu _fuqara’_ (orang-orang fakir), _masakin_ (orang-orang miskin), _al-amilin alaiha_ (para pengelola zakat), _al-mu’allafah qulubuhum_ (orang-orang yang dilembutkan hatinya), _ar-riqab_ (para budak), _al-gharimin_ (orang-orang yang bangkrut), _sabilillah_ (di jalan Allah), dan _ibnis sabil_ (orang yang ada dalam perjalanan).[\[4\]](#_ftn4) Terkait perbedaan fakir dengan miskin, mengutip pendapat Departemen Agama dalam Pedoman Zakat, Farida menerangkan, yang dimaksud dengan fakir adalah orang yang tidak berharta dan tidak mempunyai pekerjaan atau usaha tetap untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan tidak ada orang yang menanggungnya (hal. 77). Sedangkan yang dimaksud miskin adalah orang-orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, meskipun ia mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, tetapi hasil usaha itu belum dapat mencukupi kebutuhannya, dan tidak ada orang yang menanggungnya (hal. 77). Sebagai informasi tambahan, zakat yang dibayarkan oleh pemberi zakat (muzaki) kepada Badan Amil Zakat Nasional (“BAZNAS”) atau Lembaga Amil Zakat (“LAZ”) dikurangkan dari penghasilan kena pajak.[\[5\]](#_ftn5) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki yang digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.[\[6\]](#_ftn6) ### **Sedekah** Sedekah diambil dari kata bahasa Arab yaitu “shadaqah”, berasal dari kata sidq (sidiq) yang berarti “kebenaran”.[\[7\]](#_ftn7) Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.[\[8\]](#_ftn8) Akan tetapi, UU 23/2011 tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud sedekah berupa nonharta. Bisa jadi maksudnya adalah hal-hal lain yang bukan pemberian harta tapi diperhitungkan sebagai sedekah, misalnya tersenyum kepada saudara (sesama muslim). Meskipun UU 23/2011 tidak menyebutkan bahwa sedekah itu hukumnya _sunnah_, namun, dari literatur Hukum Islam, Wahbah Az-Zuhaily misalnya, menyatakan sedekah _tathawwu’_ (di luar zakat) itu hukumnya _mustahab_ dan _sunnah_ berdasarkan Al-Qur’an dan hadits Nabi.[\[9\]](#_ftn9) ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Tips Memilih LAZ yang Legal dan Terpercaya ](/klinik/a/tips-memilih-laz-yang-legal-dan-terpercaya-lt5ea6a72257082/)  29 Apr 2021 [ #### Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Jika yang Berperkara Non-Muslim ](/klinik/a/penyelesaian-sengketa-ekonomi-syariah-jika-yang-berperkara-non-muslim-lt570607250355d/)  19 Okt 2020 [ #### Apakah Mahar Dikenakan Pajak? ](/klinik/a/apakah-mahar-dikenakan-pajak-lt541ba86cc6481/)  09 Sep 2020 [ #### Bayar Zakat Melalui BAZNAS, Haruskah? ](/klinik/a/bayar-zakat-melalui-baznas--haruskah-lt5eafc120ad93a/)  04 Mei 2020 [](#!) Sedekah tidak memiliki ketentuan khusus terkait jenis harta yang harus dikeluarkan, berbeda dengan zakat yang memiliki jenis harta yang telah ditentukan untuk dikeluarkan zakatnya. Namun, lebih baik jika sedekah diberikan dari sisa harta setelah digunakan untuk memenuhi kebutuhan diri dan orang-orang yang berhak mendapat nafkah.[\[10\]](#_ftn10) Berapa batasan besaran sedekah? Pada dasarnya, sedekah tidak ada batasan kadar/besarannya. Seberapa besar sedekah yang diberikan tetap menjadi amalan sunnah.[\[11\]](#_ftn11) ### **Penerima Sedekah Prioritas** Berbeda halnya dengan zakat yang hanya dapat diberikan kepada golongan tertentu, pemberi sedekah dapat menentukan kepada siapa sedekah itu diberikan. Namun, menurut hukum Islam, sebaiknya sedekah diberikan dengan urutan prioritas:[\[12\]](#_ftn12) 1. kerabat dekat dan tetangga sekitar; 2. orang yang sangat membutuhkan; dan 3. orang yang kaya, bani Hasyim, nonmuslim, dan orang yang fasik (pendosa). Jika dalam UU 23/2011 diatur pemberian zakat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, sayangnya ketentuan ini tidak diterapkan untuk sedekah. Jadi, sedekah tidak dapat dihitung sebagai pengurang penghasilan kena pajak. ### **Perbedaan Zakat dan Sedekah** Dari pemaparan di atas, berikut kami rangkum perbedaan antara zakat dengan sedekah dalam tabel berikut: **No.** **Aspek** **Zakat** **Sedekah** 1. Definisi Harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. 2. Norma hukum Wajib _Sunnah_ 3. Macam-macam (pembagian) Zakat mal (harta) dan zakat fitrah (jiwa) Harta dan nonharta 4. Sumber harta Ditentukan Tidak ditentukan 5. Besaran Ditentukan Tidak ditentukan 6. Sasaran Sesuai dengan syariat Islam Sesuai dengan syariat Islam dan keinginan orang yang bersedekah 7. Kaitan dengan pajak penghasilan Dihitung sebagai pengurang penghasilan kena pajak Tidak dihitung sebagai pengurang penghasilan kena pajak Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum: [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4eef0270317fd/undangundang-nomor-23-tahun-2011?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_23_2011). Referensi: 1. Farida Prihatini, dkk. _Hukum Islam Zakat dan Wakaf: Teori dan Prakteknya di Indonesia._ Depok: Penerbit Papas Sinar Sinanti bekerja sama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005; 2. Wahbah Az-Zuhaily. _Al-Fiqh Al-Islamy wa Adiilatuh_, Jilid 2, Cetakan Ketiga. Daar Al-Fikr, Damaskus, 1989; 3. [Pengertian Zakat dan Macamnya Part 1](https://www.pa-bojonegoro.go.id/PENGERTIAN-ZAKAT-DAN-MACAMNYA-PART-1#:~:text=Secara%20bahasa%2C%20zakat%20artinya%20suci,dengan%20rukun%20dan%20syarat%20tertentu), yang diakses pada 26 Maret 2024, pukul 12.13 WIB; 4. [Sedekah dan Keutamaan Orang yang Bersedekah - BAZNAS RI](https://baznas.go.id/sedekah#:~:text=Sedekah%20diambil%20dari%20kata%20bahasa,luar%20zakat%20untuk%20kemaslahatan%20umum), yang diakses pada 26 Maret 2024, pukul 12.39 WIB. * * * [\[1\]](#_ftnref1) [Pengertian Zakat dan Macamnya Part 1](https://www.pa-bojonegoro.go.id/PENGERTIAN-ZAKAT-DAN-MACAMNYA-PART-1#:~:text=Secara%20bahasa%2C%20zakat%20artinya%20suci,dengan%20rukun%20dan%20syarat%20tertentu), yang diakses pada 26 Maret 2024, pukul 12.13 WIB [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 4 [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4eef0270317fd/undangundang-nomor-23-tahun-2011?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_23_2011) (“UU 23/2011”) [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 4 ayat (2) UU 23/2011 [\[4\]](#_ftnref4) Wahbah Az-Zuhaily. _Al-Fiqh Al-Islamy wa Adiilatuh_, Jilid 2, Cetakan Ketiga. Daar Al-Fikr, Damaskus, 1989, hal. 867 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 22 UU 23/2011 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 23 UU 23/2011 [\[7\]](#_ftnref7) [Sedekah dan Keutamaan Orang yang Bersedekah - BAZNAS RI](https://baznas.go.id/sedekah#:~:text=Sedekah%20diambil%20dari%20kata%20bahasa,luar%20zakat%20untuk%20kemaslahatan%20umum), yang diakses pada 26 Maret 2024, pukul 12.39 WIB [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 1 angka 4 UU 23/2011 [\[9\]](#_ftnref9) Wahbah Az-Zuhaily. _Al-Fiqh Al-Islamy wa Adiilatuh_, Jilid 2, Cetakan Ketiga. Daar Al-Fikr, Damaskus, 1989, hal. 915 [\[10\]](#_ftnref10) Wahbah Az-Zuhaily. _Al-Fiqh Al-Islamy wa Adiilatuh_, Jilid 2, Cetakan Ketiga. Daar Al-Fikr, Damaskus, 1989, hal. 918 [\[11\]](#_ftnref11) Wahbah Az-Zuhaily. _Al-Fiqh Al-Islamy wa Adiilatuh_, Jilid 2, Cetakan Ketiga. Daar Al-Fikr, Damaskus, 1989, hal. 918-919 [\[12\]](#_ftnref12) Wahbah Az-Zuhaily. _Al-Fiqh Al-Islamy wa Adiilatuh_, Jilid 2, Cetakan Ketiga. Daar Al-Fikr, Damaskus, 1989, hal. 919-920 Tags ---- [sedekah](/tag/sedekah) [zakat](/tag/zakat) [hukum islam](/tag/hukum-islam) [muslim](/tag/muslim)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITBolehkah Perusahaan Membayar THR Lebih Awal?25 Mar 2024Masihkah Pekerja yang Sudah Pensiun Berhak Dapat THR?20 Mar 2024Pembayaran THR Tak Boleh Dicicil, Ini Dasar Hukumnya20 Mar 2024Apakah Karyawan Baru 1 Bulan Dapat THR?14 Mar 2024Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Tunjangan Hari Raya yang dibuat oleh Si Pokrol dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 04 September 2009, yang pertama kali dimutakhirkan oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. pada 9 Juni 2017. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Perjanjian Kerja Waktu TertentuPada dasarnya perlu Anda ketahui bahwa karyawan kontrak dalam UU Ketenagakerjaan dikenal dengan sebutan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (“PKWT”). Pasal 50 UU Ketenagakerjaan menyebutkan hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja. PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.[1] PKWT dapat dibuat dengan berdasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu.[2]Selain itu, perlu diketahui bahwa PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:[3]pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama; pekerjaan yang bersifat musiman; pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan; atau pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap. Selanjutnya perlu Anda ketahui bahwa PKWT berdasarkan jangka waktu dapat dibuat paling lama 5 tahun.[4]Dalam hal jangka waktu PKWT akan berakhir dan pekerjaan yang dilaksanakan belum selesai maka dapat dilakukan perpanjangan PKWT dengan jangka waktu sesuai kesepakatan antara pengusaha dengan karyawan dengan ketentuan jangka waktu keseluruhan PKWT beserta perpanjangannya tidak lebih dari 5 tahun.[5]  Selain itu, dalam hal pekerjaan tertentu yang diperjanjikan dalam PKWT belum diselesaikan sesuai lamanya waktu yang disepakati maka jangka waktu PKWT dilakukan perpanjangan sampai batas waktu tertentu hingga selesainya pekerjaan.[6] Adapun masa kerja karyawan dalam hal perpanjangan jangka waktu PKWT tetap dihitung sejak terjadinya hubungan kerja berdasarkan PKWT.[7]Kemudian disarikan dari Cara Menghitung THR bagi yang Baru Diangkat sebagai Karyawan Tetap, menjawab pertanyaan Anda, dalam hal pekerja pada mulanya PKWT kemudian diangkat menjadi pekerja tetap berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (“PKWTT”), selama masih dalam 1 perusahaan yang sama dan masih dalam jangka waktu PKWT, maka masa kerja dihitung sejak tanggal pertama kali mulai bekerja sebagaimana tercantum pada PKWT, yang mendasari dimulainya hubungan kerja. Hal ini dikarenakan hubungan kerja tidak putus dan masih berlangsung. Baca juga: Diangkat Jadi Karyawan Tetap, Bagaimana Kompensasi PKWT-nya?Namun patut menjadi catatan, apabila ada jeda waktu antara berakhirnya PKWT dengan dimulainya PKWTT, menurut hemat kami, maka hitungan masa kerja dimulai dari PKWTT karena hubungan kerja PKWT telah berakhir sebelumnya. THR untuk Karyawan Kontrak yang Diangkat Jadi TetapPada dasarnya, THR merupakan hak bagi semua pekerja baik pekerja kontrak (PKWT) maupun pekerja tetap (PKWTT), yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih.Perhitungan THR bergantung pada lamanya masa kerja karyawan yang bersangkutan. Selanjutnya mengenai cara menghitung THR dapat Anda akses dalam artikel berjudul Pembayaran THR Tak Boleh Dicicil, Ini Dasar Hukumnya.Jika Anda diangkat dari PKWT ke PKWTT dalam jangka waktu PKWT yang masih berlangsung, masa kerja dihitung dari PKWT, dan Anda berhak mendapat THR sebesar satu bulan upah, mengingat Anda sudah bekerja sebagai PKWT selama 3 tahun.[8]Tetapi, jika ada jeda waktu antara berakhirnya kontrak (PKWT) dengan pengangkatan Anda sebagai karyawan tetap (PKWTT), dan setidaknya Anda telah bekerja menjadi karyawan PKWTT dengan masa kerja 1 bulan terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan, maka THR Anda dihitung secara proporsional sesuai lamanya masa kerja PKWTT.[9]Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KerjaUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan KerjaPeraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan[1] Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (“PP 35/2021”)[2] Pasal 4 ayat (1) PP 35/2021[3] Pasal 81 angka 15 Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [4] Pasal 8 ayat (1) PP 35/2021[5] Pasal 8 ayat (2) PP 35/2021[6] Pasal 9 ayat (4) PP 35/2021[7] Pasal 9 ayat (5) PP 35/2021[8] Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan (“Permenaker 6/2016”)[9] Pasal 3 ayat (1) huruf b Permenaker 6/2016Tagstunjangan hari rayamasa kerjapegawai kontrakthr

Saya mau tanya tentang Tunjangan Hari Raya (THR). Dulu saya masih berstatus sebagai karyawan kontrak, tiap tahun saya mendapat THR. Tapi, setelah saya diangkat menjadi karyawan tetap, saya tidak mendapat THR dengan alasan pemutihan masa kerja. Jadi masa kerja saya yang sebelumnya 3 tahun sebagai karyawan kontrak berubah kembali jadi nol setelah diangkat menjadi karyawan tetap. Benarkah demikian menurut hukum?

Pada dasarnya Tunjangan Hari Raya ("THR") merupakan hak bagi semua pekerja baik pekerja kontrak (PKWT) maupun pekerja tetap (PKWTT), yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih. Lantas, bagaimana perhitungan THR untuk pekerja PKWT yang diangkat menjadi pekerja PKWTT?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Bolehkah Perusahaan Membayar THR Lebih Awal?25 Mar 2024Masihkah Pekerja yang Sudah Pensiun Berhak Dapat THR?20 Mar 2024Pembayaran THR Tak Boleh Dicicil, Ini Dasar Hukumnya20 Mar 2024Apakah Karyawan Baru 1 Bulan Dapat THR?14 Mar 2024Bolehkah Perusahaan Membayar THR Lebih Awal?25 Mar 2024Masihkah Pekerja yang Sudah Pensiun Berhak Dapat THR?20 Mar 2024Pembayaran THR Tak Boleh Dicicil, Ini Dasar Hukumnya20 Mar 2024Apakah Karyawan Baru 1 Bulan Dapat THR?14 Mar 20244 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku27 Des 2022Cara dan Biaya Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara25 Apr 20244 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku27 Des 2022Cara dan Biaya Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara25 Apr 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-menghitung-thr-untuk-karyawan-kontrak-yang-diangkat-jadi-tetap-cl5860/

Cara Menghitung THR untuk Karyawan Kontrak yang Diangkat Jadi Tetap

pages/31/page-5.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Bolehkah Perusahaan Membayar THR Lebih Awal? ](/klinik/a/bolehkah-perusahaan-membayar-thr-lebih-awal-lt5ce3b2eb133ec/)  25 Mar 2024 [ #### Masihkah Pekerja yang Sudah Pensiun Berhak Dapat THR? ](/klinik/a/masihkah-pekerja-yang-sudah-pensiun-berhak-dapat-thr-lt5754cd12f2039/)  20 Mar 2024 [ #### Pembayaran THR Tak Boleh Dicicil, Ini Dasar Hukumnya ](/klinik/a/pembayaran-thr-tak-boleh-dicicil-lt5eaa9da1601f8/)  20 Mar 2024 [ #### Apakah Karyawan Baru 1 Bulan Dapat THR? ](/klinik/a/apakah-karyawan-baru-1-bulan-dapat-thr-lt53ba49308cc33/)  14 Mar 2024 [](#!) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul _Tunjangan Hari Raya_ yang dibuat oleh Si Pokrol dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 04 September 2009, yang pertama kali dimutakhirkan oleh [Tri Jata Ayu Pramesti, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/tri-jata-ayu-pramesti--sh-lt5165540a9b53c) pada 9 Juni 2017.** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://m.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Perjanjian Kerja Waktu Tertentu** Pada dasarnya perlu Anda ketahui bahwa karyawan kontrak dalam **[UU Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003)** dikenal dengan sebutan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (“PKWT”). **Pasal 50 UU Ketenagakerjaan** menyebutkan hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja. PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.[\[1\]](#_ftn1) PKWT dapat dibuat dengan berdasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu.[\[2\]](#_ftn2) Selain itu, perlu diketahui bahwa PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:[\[3\]](#_ftn3) 1. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; 2. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama; 3. pekerjaan yang bersifat musiman; 4. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan; atau 5. pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap. Selanjutnya perlu Anda ketahui bahwa PKWT berdasarkan jangka waktu dapat dibuat paling lama 5 tahun.[\[4\]](#_ftn4) Dalam hal jangka waktu PKWT akan berakhir dan pekerjaan yang dilaksanakan belum selesai maka dapat dilakukan perpanjangan PKWT dengan jangka waktu sesuai kesepakatan antara pengusaha dengan karyawan dengan ketentuan jangka waktu keseluruhan PKWT beserta perpanjangannya tidak lebih dari 5 tahun.[\[5\]](#_ftn5)  Selain itu, dalam hal pekerjaan tertentu yang diperjanjikan dalam PKWT belum diselesaikan sesuai lamanya waktu yang disepakati maka jangka waktu PKWT dilakukan perpanjangan sampai batas waktu tertentu hingga selesainya pekerjaan.[\[6\]](#_ftn6) Adapun masa kerja karyawan dalam hal perpanjangan jangka waktu PKWT tetap dihitung sejak terjadinya hubungan kerja berdasarkan PKWT.[\[7\]](#_ftn7) Kemudian disarikan dari **[Cara Menghitung THR bagi yang Baru Diangkat sebagai Karyawan Tetap](https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-menghitung-thr-bagi-yang-baru-diangkat-sebagai-karyawan-tetap-lt53c730f241825/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=thr_baru_tetap)**, menjawab pertanyaan Anda, dalam hal pekerja pada mulanya PKWT kemudian diangkat menjadi pekerja tetap berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (“PKWTT”), selama masih dalam 1 perusahaan yang sama dan masih dalam jangka waktu PKWT, maka masa kerja dihitung sejak tanggal pertama kali mulai bekerja sebagaimana tercantum pada PKWT, yang mendasari dimulainya hubungan kerja. Hal ini dikarenakan hubungan kerja tidak putus dan masih berlangsung. Baca juga: **[Diangkat Jadi Karyawan Tetap, Bagaimana Kompensasi PKWT-nya?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/diangkat-jadi-tetap--karyawan-kontrak-berhak-uang-kompensasi-lt60ee3c9451b16/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=kompensasi_baru_tetap)** Namun patut menjadi catatan, apabila ada jeda waktu antara berakhirnya PKWT dengan dimulainya PKWTT, menurut hemat kami, maka hitungan masa kerja dimulai dari PKWTT karena hubungan kerja PKWT telah berakhir sebelumnya. ### **THR untuk Karyawan Kontrak yang Diangkat Jadi Tetap** Pada dasarnya, THR merupakan hak bagi semua pekerja baik pekerja kontrak (PKWT) maupun pekerja tetap (PKWTT), yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih. Perhitungan THR bergantung pada lamanya masa kerja karyawan yang bersangkutan. Selanjutnya mengenai cara menghitung THR dapat Anda akses dalam artikel berjudul **[Pembayaran THR Tak Boleh Dicicil, Ini Dasar Hukumnya](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pembayaran-thr-tak-boleh-dicicil-ini-dasar-hukumnya-lt5eaa9da1601f8/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=cicil_thr)**. Jika Anda diangkat dari PKWT ke PKWTT dalam jangka waktu PKWT yang masih berlangsung, masa kerja dihitung dari PKWT, dan Anda berhak mendapat THR sebesar satu bulan upah, mengingat Anda sudah bekerja sebagai PKWT selama 3 tahun.[\[8\]](#_ftn8) Tetapi, jika ada jeda waktu antara berakhirnya kontrak (PKWT) dengan pengangkatan Anda sebagai karyawan tetap (PKWTT), dan setidaknya Anda telah bekerja menjadi karyawan PKWTT dengan masa kerja 1 bulan terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan, maka THR Anda dihitung secara proporsional sesuai lamanya masa kerja PKWTT.[\[9\]](#_ftn9) Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_35_2021) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56ebc838dd535/node/157/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-no-6-tahun-2016-tunjangan-hari-raya-keagamaan-bagi-pekerja_buruh-di-perusahaan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenaker_6_2016) * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1 angka 10 [Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_35_2021) (“PP 35/2021”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 4 ayat (1) PP 35/2021 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 81 angka 15 [Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perppu Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) yang mengubah Pasal 59 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003)  [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 8 ayat (1) PP 35/2021 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 8 ayat (2) PP 35/2021 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 9 ayat (4) PP 35/2021 [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 9 ayat (5) PP 35/2021 [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 3 ayat (1) huruf a [Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56ebc838dd535/node/157/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-no-6-tahun-2016-tunjangan-hari-raya-keagamaan-bagi-pekerja_buruh-di-perusahaan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenaker_6_2016) (“Permenaker 6/2016”) [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 3 ayat (1) huruf b Permenaker 6/2016 Tags ---- [tunjangan hari raya](/tag/tunjangan-hari-raya) [masa kerja](/tag/masa-kerja) [pegawai kontrak](/tag/pegawai-kontrak) [thr](/tag/thr)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Pencemaran Nama Baik yang dibuat oleh Rizky P.P. Karo Karo, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 30 Oktober 2019, kemudian dimutakhirkan pertama kalinya oleh Erizka Permatasari, S.H pada 16 Juli 2021, dan dimutakhirkan kedua kali oleh Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. pada 22 Januari 2024.KLINIK TERKAITJerat Pasal Pelaku Bullying di Media Sosial menurut UU ITE 202419 Jan 2024Buzzer Bisa Dijerat UU ITE, Ini Penjelasannya15 Jan 2024Bunyi Pasal 30 ayat (1) UU ITE tentang Peretasan10 Jan 2024Posting Video Orang Marah-marah, Bisa Kena UU ITE 2024?10 Jan 2024Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Pencemaran Nama BaikBelajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Pencemaran nama baik (defamation) adalah perbuatan yang dilarang dalam KUHP yang pada saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku terhitung 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[1] yaitu tahun 2026, dan juga diatur dalam UU 1/2024 tentang perubahan kedua UU ITE.Adapun dalam KUHP maupun UU 1/2023, pasal pencemaran nama baik baik tersebar pada beberapa pasal, yakni:Pencemaran secara lisan (Pasal 310 ayat (1) KUHP jo. Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023 hal. 358 atau Pasal 433 ayat (1) UU 1/2023);Pencemaran secara tertulis (Pasal 310 ayat (2) KUHP atau Pasal 433 ayat (2) UU 1/2023);Fitnah (Pasal 311 KUHP atau Pasal 434 ayat UU 1/2023);Penghinaan ringan (315 KUHP atau Pasal 436 UU 1/2023);Pengaduan palsu/fitnah (317 KUHP atau Pasal 437 UU 1/2023);Persangkaan palsu (318 KUHP atau Pasal 438 UU 1/2023);Penghinaan kepada orang yang sudah mati (Pasal 320-321 KUHP atau Pasal 439 UU 1/2023).Sebagai informasi, dalam perkembangannya, Pasal 310 ayat (1) KUHP telah diubah dan dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023 (hal. 358). Dalam amar putusan tersebut, Pasal 310 ayat (1) KUHP dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dengan cara lisan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.Penjelasan selengkapnya mengenai isi Pasal 310 ayat (1) KUHP di atas dapat Anda baca pada artikel Bunyi Pasal Pencemaran Nama Baik KUHP Pasca Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023.Pasal Pencemaran Nama Baik dalam UU ITEAdapun pencemaran nama baik melalui media elektronik diatur dalam Pasal 27A UU 1/2024 tentang perubahan kedua UU ITE yang berbunyi:Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.Lebih lanjut, kami menguraikan unsur-unsur dalam Pasal 27A UU 1/2024 sebagai berikut:Setiap orang, yaitu penyebar dapat menjadi tersangka/terdakwa tindak pidana jika penyebar dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Harus dianalisis secara mendalam siapa penyebar utama konten tersebut.Dengan sengaja, yaitu unsur ini harus dibuktikan kepada siapa penyebar memberitahukan konten tersebut dan dengan tujuan apa. Apakah tujuan dibuatnya konten untuk menjelek-jelekan secara personal atau untuk memberi tahu adanya dugaan suatu tindak pidana?Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal.Dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik. Unsur ini sudah terpenuhi jika konten tersebut dapat diakses oleh berbagai pihak dan diketahui oleh umum.Adapun ancaman pidana bagi pelanggar Pasal 27A UU 1/2024 adalah dipidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp400 juta, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024.Dalam Penjelasan Pasal 27A UU 1/2024 diterangkan bahwa perbuatan “menyerang kehormatan atau nama baik” adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri orang lain sehingga merugikan orang tersebut, termasuk menista dan/atau memfitnah.Baca juga: Ini Bunyi Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang Dianggap Pasal KaretSelain itu, diatur pula soal ancaman pencemaran dalam Pasal 27B ayat (2) UU 1/2024:Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya:memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; ataumemberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.Yang dimaksud dengan "ancaman pencemaran" adalah ancaman menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, sebagaimana disebutkan Penjelasan Pasal 27B ayat (2) UU 1/2024.Pelanggar Pasal 27B ayat (2) UU 1/2024 dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (10) UU 1/2024.Namun, patut dicatat, Pasal 27A dan Pasal 27B ayat (2) UU 1/2024 merupakan tindak pidana aduan absolut yang hanya dapat dituntut atas pengaduan korban atau orang yang terkena tindak pidana dan bukan oleh badan hukum.[2]Memviralkan Fakta di Medsos, Bisakah Kena Pasal Pencemaran Nama Baik?Kemudian menyambung pertanyaan Anda, tentang apabila isi konten tersebut merupakan sebuah fakta atau kenyataan, bisakah termasuk dalam pencemaran nama baik? Sepanjang penelusuran kami berdasarkan Lampiran SKB UU ITE yang menerangkan perihal Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang pencemaran nama baik sebelum diubah dengan Pasal 27A dan Pasal 27B ayat (2) UU 1/2024, jika muatan/konten tersebut berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan, maka bukan termasuk delik pencemaran nama baik (hal. 11).Selain itu, menurut Pasal 45 ayat (7) UU 1/2024 perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 27A UU 1/2024 tersebut tidak dipidana dalam hal dilakukan untuk kepentingan umum atau dilakukan karena terpaksa membela diri.Dengan demikian, kami berpendapat konten dan konteks menjadi bagian yang sangat penting untuk dipahami. Tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Dengan kata lain, korbanlah yang dapat menilai secara subjektif tentang konten atau bagian mana dari informasi atau dokumen elektronik yang ia rasa telah menyerang kehormatan atau nama baiknya.Sehingga dari konten dan konteks tersebut perlu ditafsirkan lebih lanjut apakah benar memenuhi unsur pencemaran nama baik atau tidak.Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Dasar 1945Kitab Undang-Undang Hukum PidanaUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ElektronikUndang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ElektronikUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ElektronikUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaKeputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 229, 154, KB/2/VI/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ElektronikPUTUSANPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023.[1] Pasal 624  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana[2] Pasal 45 ayat (5) dan (11) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ElektronikTagspenghinaanpencemaran nama baikuu ite

Apabila isi konten yang disebarkan bukan hoax atau memang suatu fakta yang terjadi, apakah itu termasuk perbuatan pencemaran nama baik? Bagaimana ketentuannya dalam UU ITE 2024?

Pada dasarnya, pencemaran nama baik dalam UU 1/2024 tentang perubahan kedua UU ITE adalah delik aduan absolut, sehingga agar perbuatan pencemaran nama baik tersebut dapat diproses secara hukum, harus ada pengaduan dari korban secara langsung. Lalu, apabila memviralkan suatu fakta di media sosial, apakah ini termasuk pasal pencemaran nama baik dalam UU 1/2024? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.   Jerat Pasal Pelaku Bullying di Media Sosial menurut UU ITE 202419 Jan 2024Buzzer Bisa Dijerat UU ITE, Ini Penjelasannya15 Jan 2024Bunyi Pasal 30 ayat (1) UU ITE tentang Peretasan10 Jan 2024Posting Video Orang Marah-marah, Bisa Kena UU ITE 2024?10 Jan 2024Jerat Pasal Pelaku Bullying di Media Sosial menurut UU ITE 202419 Jan 2024Buzzer Bisa Dijerat UU ITE, Ini Penjelasannya15 Jan 2024Bunyi Pasal 30 ayat (1) UU ITE tentang Peretasan10 Jan 2024Posting Video Orang Marah-marah, Bisa Kena UU ITE 2024?10 Jan 2024Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/memviralkan-fakta-di-medsos--bisa-kena-pasal-pencemaran-nama-baik-lt5d83b35260ae6/

Memviralkan Fakta di Medsos, Bisa Kena Pasal Pencemaran Nama Baik?

pages/31/page-6.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul _Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Pencemaran Nama Baik_ yang dibuat oleh [Rizky P.P. Karo Karo, S.H., M.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/penjawab/lt5d8b3ee359488/mitra/lt5d8b3c2d8f7b9/rizky-pp-karo-karo--sh--mh/) dan pertama kali dipublikasikan pada 30 Oktober 2019, kemudian dimutakhirkan pertama kalinya oleh [Erizka Permatasari, S.H](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/erizka-permatasari--sh-lt5f8445b8eca72) pada 16 Juli 2021, dan dimutakhirkan kedua kali oleh [Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/bernadetha-aurelia-oktavira--sh-lt5d537b77ab8d5/) pada 22 Januari 2024.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Jerat Pasal Pelaku _Bullying_ di Media Sosial menurut UU ITE 2024 ](/klinik/a/jerat-pasal-pelaku-ibullying-i-di-media-sosial-menurut-uu-ite-2024-lt56d7218a32d8f/)  19 Jan 2024 [ #### _Buzzer_ Bisa Dijerat UU ITE, Ini Penjelasannya ](/klinik/a/ibuzzer-i-bisa-dijerat-uu-ite--ini-penjelasannya-lt617bdc4b99d70/)  15 Jan 2024 [ #### Bunyi Pasal 30 ayat (1) UU ITE tentang Peretasan ](/klinik/a/bunyi-pasal-30-ayat-1-uu-ite-tentang-peretasan-lt659e7c363776f/)  10 Jan 2024 [ #### _Posting_ Video Orang Marah-marah, Bisa Kena UU ITE 2024? ](/klinik/a/iposting-i-video-orang-marah-marah--bisa-kena-uu-ite-2024-lt60a62bd9a9537/)  10 Jan 2024 [](#!) **Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://m.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Pencemaran Nama Baik** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Pencemaran nama baik (_defamation_) adalah perbuatan yang dilarang dalam [**KUHP**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) yang pada saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan [**UU 1/2023**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023) tentang KUHP baru yang berlaku terhitung 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[\[1\]](#_ftn1) yaitu tahun 2026, dan juga diatur dalam [**UU 1/2024**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65961ed500cf3/undang-undang-nomor-1-tahun-2024/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_2024) tentang perubahan kedua [**UU ITE**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/undangundang-nomor-11-tahun-2008?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_11_2008). Adapun dalam KUHP maupun UU 1/2023, pasal pencemaran nama baik baik tersebar pada beberapa pasal, yakni: 1. Pencemaran secara lisan (**Pasal 310 ayat (1) KUHP _jo._** [**Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6604d70c8cc49/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-78puu-xxi2023/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=putusan_mk_78_xxi_2023) hal. 358 atau **Pasal 433 ayat (1) UU 1/2023**); 2. Pencemaran secara tertulis (**Pasal 310 ayat (2) KUHP** atau **Pasal 433 ayat (2) UU 1/2023**); 3. Fitnah (**Pasal 311 KUHP** atau **Pasal 434 ayat UU 1/2023**); 4. Penghinaan ringan (**315 KUHP** atau **Pasal 436 UU 1/2023**); 5. Pengaduan palsu/fitnah (**317 KUHP** atau **Pasal 437 UU 1/2023**); 6. Persangkaan palsu (**318 KUHP** atau **Pasal 438 UU 1/2023**); 7. Penghinaan kepada orang yang sudah mati (**Pasal 320-321 KUHP** atau **Pasal 439 UU 1/2023**). Sebagai informasi, dalam perkembangannya, Pasal 310 ayat (1) KUHP telah diubah dan dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023 (hal. 358). Dalam amar putusan tersebut, Pasal 310 ayat (1) KUHP dinyatakan **bertentangan** dengan [**UUD 1945**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/undang-undang-dasar-1945/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945) dan **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat** sepanjang tidak dimaknai: _Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal **dengan cara lisan**, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah._ Penjelasan selengkapnya mengenai isi Pasal 310 ayat (1) KUHP di atas dapat Anda baca pada artikel **[Bunyi Pasal Pencemaran Nama Baik KUHP Pasca Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-pencemaran-nama-baik-kuhp-pasca-putusan-mk-lt4f0650c4eb6b0/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=bunyi_pasal_pencemaran_nama_baik_pasca_putusan_mk)**. ### **Pasal Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE** Adapun **pencemaran nama baik** melalui media elektronik diatur dalam **Pasal 27A** [**UU 1/2024**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65961ed500cf3/undang-undang-nomor-1-tahun-2024/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_2024) tentang perubahan kedua UU ITE yang berbunyi: _Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik._ Lebih lanjut, kami menguraikan unsur-unsur dalam Pasal 27A UU 1/2024 sebagai berikut: 1. **Setiap orang**, yaitu penyebar dapat menjadi tersangka/terdakwa tindak pidana jika penyebar dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Harus dianalisis secara mendalam siapa penyebar utama konten tersebut. 2. **Dengan sengaja**, yaitu unsur ini harus dibuktikan kepada siapa penyebar memberitahukan konten tersebut dan dengan tujuan apa. Apakah tujuan dibuatnya konten untuk menjelek-jelekan secara personal atau untuk memberi tahu adanya dugaan suatu tindak pidana? 3. **Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain** dengan cara menuduhkan suatu hal. 4. **Dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum** dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik. Unsur ini sudah terpenuhi jika konten tersebut dapat diakses oleh berbagai pihak dan diketahui oleh umum. Adapun ancaman pidana bagi pelanggar Pasal 27A UU 1/2024 adalah dipidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp400 juta, sebagaimana diatur dalam **Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024**. Dalam **Penjelasan Pasal 27A UU 1/2024** diterangkan bahwa perbuatan “menyerang kehormatan atau nama baik” adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri orang lain sehingga merugikan orang tersebut, termasuk menista dan/atau memfitnah. Baca juga: [**Ini Bunyi Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang Dianggap Pasal Karet**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-bunyi-pasal-27-ayat-\(3\)-uu-ite-yang-dianggap-pasal-karet-lt656dae151ec52?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pasal_karet) Selain itu, diatur pula soal **ancaman pencemaran** dalam **Pasal 27B ayat (2) UU 1/2024**: _Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya:_ 1. _memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau_ 2. _memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang._ Yang dimaksud dengan "ancaman pencemaran" adalah ancaman menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, sebagaimana disebutkan **Penjelasan Pasal 27B ayat (2) UU 1/2024**. Pelanggar Pasal 27B ayat (2) UU 1/2024 dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar, sebagaimana diatur dalam **Pasal 45 ayat (10) UU 1/2024**. Namun, patut dicatat, Pasal 27A dan Pasal 27B ayat (2) UU 1/2024 merupakan **tindak pidana aduan absolut** yang hanya dapat dituntut atas pengaduan korban atau orang yang terkena tindak pidana dan bukan oleh badan hukum.[\[2\]](#_ftn2) ### **Memviralkan Fakta di Medsos, Bisakah Kena Pasal Pencemaran Nama Baik?** Kemudian menyambung pertanyaan Anda, tentang apabila isi konten tersebut merupakan sebuah fakta atau kenyataan, bisakah termasuk dalam pencemaran nama baik? Sepanjang penelusuran kami berdasarkan **Lampiran** [**SKB UU ITE**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60d3fe3554116/keputusan-bersama-menteri-komunikasi-dan-informatika--jaksa-agung--dan-kapolri-nomor-229--154--kb-2-vi-2021-tahun-2021/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=skb_uu_ite) yang menerangkan perihal Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang pencemaran nama baik sebelum diubah dengan Pasal 27A dan Pasal 27B ayat (2) UU 1/2024, jika muatan/konten tersebut berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan, maka bukan termasuk delik pencemaran nama baik (hal. 11). Selain itu, menurut **Pasal 45 ayat (7) UU 1/2024** perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 27A UU 1/2024 tersebut tidak dipidana dalam hal dilakukan untuk kepentingan umum atau dilakukan karena terpaksa membela diri. Dengan demikian, kami berpendapat konten dan konteks menjadi bagian yang sangat penting untuk dipahami. Tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Dengan kata lain, korbanlah yang dapat menilai secara subjektif tentang konten atau bagian mana dari informasi atau dokumen elektronik yang ia rasa telah menyerang kehormatan atau nama baiknya. Sehingga dari konten dan konteks tersebut perlu ditafsirkan lebih lanjut apakah benar memenuhi unsur pencemaran nama baik atau tidak. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut **[di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik).** Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Dasar 1945 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/undang-undang-dasar-1945/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_ite) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt584a7363785c8?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_19_2016) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65961ed500cf3/undang-undang-nomor-1-tahun-2024/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_2024) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru) Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 229, 154, KB/2/VI/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60d3fe3554116/keputusan-bersama-menteri-komunikasi-dan-informatika--jaksa-agung--dan-kapolri-nomor-229--154--kb-2-vi-2021-tahun-2021/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=skb_uu_ite) PUTUSAN ------- [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6604d70c8cc49/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-78puu-xxi2023/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=putusan_mk_78_xxi_2023). * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 624  [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 45 ayat (5) dan (11) [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65961ed500cf3/undang-undang-nomor-1-tahun-2024/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_2024) Tags ---- [penghinaan](/tag/penghinaan) [pencemaran nama baik](/tag/pencemaran-nama-baik) [uu ite](/tag/uu-ite)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Senin, 20 Juni 2016, yang pertama kali dimutakhirkan pada 17 April 2023.KLINIK TERKAITCara Menghitung THR untuk Karyawan Kontrak yang Diangkat Jadi Tetap02 Apr 2024Apakah Karyawan yang Resign Berhak Mendapatkan THR?28 Mar 2024Bolehkah Perusahaan Membayar THR Lebih Awal?25 Mar 2024Apakah Karyawan Non-Muslim Berhak atas THR Lebaran?25 Mar 2024Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Penting untuk diketahui bahwa THR atau tunjangan hari raya diatur dalam Permenaker 6/2016. Dalam permenaker tersebut, diterangkan bahwa pengusaha atau perusahaan wajib memberikan THR keagamaan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih.[1]Perhitungan THRBelajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Apakah THR harus satu kali gaji? Agar terhindar dari perhitungan THR yang salah, mari simak cara menghitung besaran THR sesuai peraturan:[2]Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 bulan upah;Pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai masa kerja dengan perhitungan masa kerja/12 x 1 bulan upah.Menjawab pertanyaan Anda, mengingat masa kerja Anda sudah satu tahun, dengan demikian seharusnya THR yang diterima adalah sebesar satu bulan upah/gaji. Namun, perlu diperhatikan pula bahwa upah 1 bulan yang dimaksud itu terdiri atas komponen upah:[3]upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih (clean wages); atauupah pokok termasuk tunjangan tetap.THR Wajib Dibayar PenuhPenting untuk diketahui bahwa betul adanya bahwa perusahaan dapat mengatur ketentuan lain mengenai besaran THR dalam perjanjian kerja (“PK”), peraturan perusahaan (“PP”), perjanjian kerja bersama (“PKB”), atau kebiasaan. Namun, hal tersebut berlaku dengan syarat besarnya THR yang diatur tersebut lebih besar dari nilai THR yang ditetapkan dalam Permenaker 6/2016.[4]Dari ketentuan-ketentuan tersebut, setidaknya dapat ditarik dua kesimpulan mengenai besarnya nilai THR:THR diberikan sebesar 1 bulan upah bagi pekerja yang telah bekerja selama 12 bulan secara terus menerus atau lebih, dan bagi pekerja yang telah bekerja kurang dari 12 bulan tetapi lebih dari 1 bulan mendapat THR secara proporsional (prorata).Besarnya nilai THR bisa ditentukan lain sesuai PK, PP, atau PKB atau kebiasaan yang berlaku di perusahaan yang bersangkutan, hanya jika PK, PP, PKB atau kebiasaan tersebut menentukan nilai THR lebih besar dari ketentuan dalam poin a.Bahkan dalam SE Menaker No. M/2/HK.04/III/2024 menegaskan agar THR wajib dibayarkan oleh pengusaha secara penuh dan tidak boleh dicicil.Baca juga: Pembayaran THR Tak Boleh Dicicil, Ini Dasar HukumnyaSanksi Bagi Pengusaha Jika Tidak Membayar Penuh THRPermenaker 6/2016 mengatur ketentuan sanksi apabila pengusaha tidak membayar THR 1 kali dalam 1 tahun dan jika pembayaran THR tersebut tidak sesuai ketentuan. Adapun sanksi yang dimaksud adalah sanksi administratif.[5]Tentang sanksi administratif lebih lanjut, sanksi-sanksi yang dapat dikenai, antara lain:[6]teguran tertulis;pembatasan kegiatan usaha;penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; danpembekuan kegiatan usaha.Kemudian, solusi untuk kasus yang dialami, Anda dapat melaporkan perihal THR yang tidak sesuai ini kepada Posko Pengaduan Pembayaran THR 2024 dan melakukan penyelesaian perselisihan.Posko Pengaduan Pembayaran THR 2024 dan Penyelesaian PerselisihanUntuk mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR, masing-masing wilayah provinsi dan kabupaten/kota membentuk Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum THR 2024 yang terintegrasi melalui laman Posko Pengaduan THR 2024.Kemudian, apabila Anda merasa jumlah THR dipotong itu melanggar hak Anda sebagai pekerja, maka ini berarti telah terjadi perselisihan hak antara Anda dengan pengusaha. Adapun langkah yang dapat Anda tempuh jika terjadi perselisihan hak adalah sebagai berikut:Mengadakan perundingan bipartit (antara pekerja dan pengusaha) secara musyawarah untuk mencapai mufakat.[7]Apabila dalam waktu 30 hari setelah perundingan dimulai tidak tercapai kesepakatan, upaya selanjutnya adalah perundingan tripartit, yaitu dengan melibatkan Dinas Tenaga Kerja setempat. Pada tahap ini, Anda perlu mengajukan bukti-bukti bahwa perundingan bipartit telah dilaksanakan, namun gagal mencapai kesepakatan.[8]Tripartit dalam perselisihan hak dapat dilakukan dengan mediasi hubungan industrial. Mediasi hubungan industrial adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral.[9]Apabila perundingan tripartit tetap tidak menghasilkan kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial.[10]Baca juga: 3 Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan IndustrialPerkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini. Demikian jawaban dari kami tentang kasus THR tidak dibayar penuh sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang PengupahanPeraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang PengupahanPeraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di PerusahaanSurat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/2/HK.04/III/2024 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 Bagi Pekerja/Buruh di PerusahaanREFERENSIPosko Pengaduan THR 2024, yang diakses pada 3 April 2024, pukul 10.00 WIB.[1] Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan (“Permenaker 6/2016”)[2] Pasal 3 ayat (1) Permenaker 6/2016[3] Pasal 3 ayat (2) Permenaker 6/2016[4] Pasal 4 Permenaker 6/2016[5] Pasal 11 ayat (1) Permenaker 6/2016[6] Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan[7] Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU PPHI”)[8] Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (1) UU PPHI[9] Pasal 1 angka 11 UU PPHI[10] Pasal 5 UU PPHITagsperselisihan hubungan industrialthrtunjangan hari raya

Saya sudah setahun bekerja di sebuah perusahaan jasa konsultan dan saya hanya mendapatkan THR setengah dari gaji saya. Yang saya mau tanyakan, apakah ada landasan hukum atau ketentuan yang mengatur tentang THR? Apakah THR harus satu kali gaji? Ke mana saya bisa mengadukan THR? Terima kasih.

Anda yang memiliki masa kerja selama setahun berhak atas THR sebesar satu bulan gaji (full), bukan setengah gaji. Langkah pertama yang dapat Anda tempuh adalah dengan menyelesaikan masalah ini adalah dengan melaporkan ke Posko THR Kemenaker atau melakukan penyelesaian secara kekeluargaan antara Anda dengan pengusaha, yang disebut dengan penyelesaian secara bipartit. Kemudian, apabila penyelesaian secara kekeluargaan tidak menghasilkan kesepakatan, maka salah satu pihak dapat menempuh langkah selanjutnya. Apakah itu? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Cara Menghitung THR untuk Karyawan Kontrak yang Diangkat Jadi Tetap02 Apr 2024Apakah Karyawan yang Resign Berhak Mendapatkan THR?28 Mar 2024Bolehkah Perusahaan Membayar THR Lebih Awal?25 Mar 2024Apakah Karyawan Non-Muslim Berhak atas THR Lebaran?25 Mar 2024Cara Menghitung THR untuk Karyawan Kontrak yang Diangkat Jadi Tetap02 Apr 2024Apakah Karyawan yang Resign Berhak Mendapatkan THR?28 Mar 2024Bolehkah Perusahaan Membayar THR Lebih Awal?25 Mar 2024Apakah Karyawan Non-Muslim Berhak atas THR Lebaran?25 Mar 2024Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-hukum-jika-thr-tidak-dibayar-penuh-lt5018a59e1d077/

Langkah Hukum Jika THR Tidak Dibayar Penuh

pages/31/page-7.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh [Tri Jata Ayu Pramesti, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/tri-jata-ayu-pramesti--sh-lt5165540a9b53c) dan pertama kali dipublikasikan pada Senin, 20 Juni 2016, yang pertama kali dimutakhirkan pada 17 April 2023.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Cara Menghitung THR untuk Karyawan Kontrak yang Diangkat Jadi Tetap ](/klinik/a/cara-menghitung-thr-untuk-karyawan-kontrak-yang-diangkat-jadi-tetap-cl5860/)  02 Apr 2024 [ #### Apakah Karyawan yang Resign Berhak Mendapatkan THR? ](/klinik/a/apakah-karyawan-yang-resign-berhak-mendapatkan-thr-lt51dd09c59209b/)  28 Mar 2024 [ #### Bolehkah Perusahaan Membayar THR Lebih Awal? ](/klinik/a/bolehkah-perusahaan-membayar-thr-lebih-awal-lt5ce3b2eb133ec/)  25 Mar 2024 [ #### Apakah Karyawan Non-Muslim Berhak atas THR Lebaran? ](/klinik/a/thr-lebaran-non-muslim-lt53c8d5adaa6e1/)  25 Mar 2024 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). Penting untuk diketahui bahwa THR atau tunjangan hari raya diatur dalam **[Permenaker 6/2016](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56ebc838dd535/node/157/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-no-6-tahun-2016-tunjangan-hari-raya-keagamaan-bagi-pekerja_buruh-di-perusahaan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenaker_6_2016)**. Dalam permenaker tersebut, diterangkan bahwa pengusaha atau perusahaan wajib memberikan THR keagamaan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih.[\[1\]](#_ftn1) ### **Perhitungan THR** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Apakah THR harus satu kali gaji? Agar terhindar dari perhitungan THR yang salah, mari simak cara menghitung besaran THR sesuai peraturan:[\[2\]](#_ftn2) 1. Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 bulan upah; 2. Pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai masa kerja dengan perhitungan masa kerja/12 x 1 bulan upah. Menjawab pertanyaan Anda, mengingat masa kerja Anda sudah satu tahun, dengan demikian seharusnya THR yang diterima adalah sebesar satu bulan upah/gaji. Namun, perlu diperhatikan pula bahwa upah 1 bulan yang dimaksud itu terdiri atas komponen upah:[\[3\]](#_ftn3) 1. upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih (_clean wages_); atau 2. upah pokok termasuk tunjangan tetap. ### **THR Wajib Dibayar Penuh** Penting untuk diketahui bahwa betul adanya bahwa perusahaan dapat mengatur ketentuan lain mengenai besaran THR dalam perjanjian kerja (“PK”), peraturan perusahaan (“PP”), perjanjian kerja bersama (“PKB”), atau kebiasaan. Namun, hal tersebut berlaku dengan syarat besarnya THR yang diatur tersebut lebih besar dari nilai THR yang ditetapkan dalam Permenaker 6/2016.[\[4\]](#_ftn4) Dari ketentuan-ketentuan tersebut, setidaknya dapat ditarik dua kesimpulan mengenai besarnya nilai THR: 1. THR diberikan sebesar 1 bulan upah bagi pekerja yang telah bekerja selama 12 bulan secara terus menerus atau lebih, dan bagi pekerja yang telah bekerja kurang dari 12 bulan tetapi lebih dari 1 bulan mendapat THR secara proporsional (prorata). 2. Besarnya nilai THR bisa ditentukan lain sesuai PK, PP, atau PKB atau kebiasaan yang berlaku di perusahaan yang bersangkutan, hanya jika PK, PP, PKB atau kebiasaan tersebut menentukan nilai THR lebih besar dari ketentuan dalam poin a. Bahkan dalam **[SE Menaker No. M/2/HK.04/III/2024](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65f8170c7fc0f/surat-edaran-menteri-ketenagakerjaan-nomor-m-2-hk04-iii-2024-tahun-2024/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=se_menaker_2_2024)** menegaskan agar THR wajib dibayarkan oleh pengusaha secara penuh dan tidak boleh dicicil. Baca juga: **[Pembayaran THR Tak Boleh Dicicil, Ini Dasar Hukumnya](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pembayaran-thr-tak-boleh-dicicil-lt5eaa9da1601f8/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=thr_cicil)** ### **Sanksi Bagi Pengusaha Jika Tidak Membayar Penuh THR** Permenaker 6/2016 mengatur ketentuan sanksi apabila pengusaha tidak membayar THR 1 kali dalam 1 tahun dan jika pembayaran THR tersebut tidak sesuai ketentuan. Adapun sanksi yang dimaksud adalah sanksi administratif.[\[5\]](#_ftn5) Tentang sanksi administratif lebih lanjut, sanksi-sanksi yang dapat dikenai, antara lain:[\[6\]](#_ftn6) 1. teguran tertulis; 2. pembatasan kegiatan usaha; 3. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; dan 4. pembekuan kegiatan usaha. Kemudian, solusi untuk kasus yang dialami, Anda dapat melaporkan perihal THR yang tidak sesuai ini kepada Posko Pengaduan Pembayaran THR 2024 dan melakukan penyelesaian perselisihan. ### **Posko Pengaduan Pembayaran THR 2024 dan Penyelesaian Perselisihan** Untuk mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR, masing-masing wilayah provinsi dan kabupaten/kota membentuk Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum THR 2024 yang terintegrasi melalui laman **[Posko Pengaduan THR 2024](https://poskothr.kemnaker.go.id/dashboard)**. Kemudian, apabila Anda merasa jumlah THR dipotong itu melanggar hak Anda sebagai pekerja, maka ini berarti telah terjadi perselisihan hak antara Anda dengan pengusaha. Adapun langkah yang dapat Anda tempuh jika terjadi perselisihan hak adalah sebagai berikut: 1. Mengadakan perundingan bipartit (antara pekerja dan pengusaha) secara musyawarah untuk mencapai mufakat.[\[7\]](#_ftn7) 2. Apabila dalam waktu 30 hari setelah perundingan dimulai tidak tercapai kesepakatan, upaya selanjutnya adalah perundingan tripartit, yaitu dengan melibatkan Dinas Tenaga Kerja setempat. Pada tahap ini, Anda perlu mengajukan bukti-bukti bahwa perundingan bipartit telah dilaksanakan, namun gagal mencapai kesepakatan.[\[8\]](#_ftn8) Tripartit dalam perselisihan hak dapat dilakukan dengan mediasi hubungan industrial. Mediasi hubungan industrial adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral.[\[9\]](#_ftn9) 3. Apabila perundingan tripartit tetap tidak menghasilkan kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial.[\[10\]](#_ftn10) Baca juga: **[3 Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial](https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-mekanisme-penyelesaian-perselisihan-hubungan-industrial-lt4b82643d06be9/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=3_mekanisme_penyelesaian_perselisihan_hubungan_industrial)** Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik).  Demikian jawaban dari kami tentang kasus THR tidak dibayar penuh sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17858/undangundang-nomor-2-tahun-2004/document?utm_medium=internal_link_klinik?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_2_2004) ; [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt562df69e60c13/node/157/pp-no-78-tahun-2015-pengupahan?PHPSESSID=605p5e8km2qru2uuh8t6vuvfr5) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322fc0d665f/peraturan-pemerintah-nomor-36-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_36_2021) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6551988895cb1/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_51_2023) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56ebc838dd535/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-no-6-tahun-2016-tunjangan-hari-raya-keagamaan-bagi-pekerja_buruh-di-perusahaan/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenaker_6_2016) Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/2/HK.04/III/2024 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65f8170c7fc0f/surat-edaran-menteri-ketenagakerjaan-nomor-m-2-hk04-iii-2024-tahun-2024/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=se_menaker_2_2024) REFERENSI --------- [Posko Pengaduan THR 2024](https://poskothr.kemnaker.go.id/dashboard), yang diakses pada 3 April 2024, pukul 10.00 WIB. [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 2 ayat (1) [Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56ebc838dd535/node/157/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-no-6-tahun-2016-tunjangan-hari-raya-keagamaan-bagi-pekerja_buruh-di-perusahaan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenaker_6_2016) (“Permenaker 6/2016”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 3 ayat (1) Permenaker 6/2016 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 3 ayat (2) Permenaker 6/2016 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 4 Permenaker 6/2016 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 11 ayat (1) Permenaker 6/2016 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 79 [Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322fc0d665f/peraturan-pemerintah-nomor-36-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_36_2021) [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 3 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17858/undangundang-nomor-2-tahun-2004/document?utm_medium=internal_link_klinik?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_2_2004) (“UU PPHI”) [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (1) UU PPHI [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 1 angka 11 UU PPHI [\[10\]](#_ftnref10) Pasal 5 UU PPHI Tags ---- [perselisihan hubungan industrial](/tag/perselisihan-hubungan-industrial) [thr](/tag/thr) [tunjangan hari raya](/tag/tunjangan-hari-raya)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITPeserta BPJS Ketenagakerjaan Bisa Dapat KPR! Simak Syaratnya27 Mei 2024Luas Rumah KPR Berbeda dengan di IMB, Ini Konsekuensinya08 Jul 2022Jika Permohonan KPR Ditolak karena Tidak Punya Perjanjian Perkawinan14 Sep 2017Apakah Bisa Dipenjara Gara-gara KPR Macet?28 Mar 2013Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Apa Itu KPR?Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Sebelum menjawab pertanyaan apa yang harus diperhatikan ketika KPR rumah? Sebaiknya pahami dulu apa itu Kredit Pemilikan Rumah (“KPR”) beserta jenis-jenis KPR. KPR adalah produk kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk pembelian rumah. Pengertian lainnya menjelaskan bahwa KPR adalah suatu fasilitas kredit yang diberikan oleh perbankan kepada para nasabah perorangan yang akan membeli atau memperbaiki rumah dengan cara kredit dalam jangka waktu 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, atau 20 tahun sesuai kemampuan calon nasabah.Saat ini, ada dua jenis KPR di Indonesia yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, yaitu KPR komersial (nonsubsidi) dan KPR subsidi. Berikut uraian lengkapnya. Jenis-Jenis KPRKPR KomersialKPR komersial (nonsubsidi) adalah KPR yang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang ketentuannya ditetapkan oleh bank sehingga penentuan besarnya kredit maupun suku bunga dilakukan sesuai kebijakan bank yang bersangkutan. Pada umumnya, syarat mengajukan KPR komersial tidak jauh berbeda tiap bank, baik untuk bank konvensional maupun bank syariah.KPR nonsubsidi diberikan kepada konsumen berdasarkan harga jual rumah yang ditentukan oleh developer. Adapun pilihan suku bunga KPR komersial antara lain suku bunga fixed (suku bunga tetap hingga periode cicilan berakhir), suku bunga floating (suku bunga yang berubah-ubah mengikuti suku bunga pasar), suku bunga cap (suku bunga yang akan dikenakan batas maksimal), hingga suku bunga fix and cap (suku bunga gabungan).   KPR BersubsidiKPR bersubsidi adalah pembiayaan pemilikan rumah yang mendapat bantuan dan/atau kemudahan perolehan rumah dari pemerintah berupa dana murah jangka panjang dan subsidi perolehan rumah yang diterbitkan oleh bank konvensional maupun dengan prinsip syariah. Berbeda dengan KPR komersial, jenis KPR bersubsidi tidak diperuntukkan bagi masyarakat luas, tetapi khusus masyarakat berpenghasilan rendah (“MBR”) melalui penyaluran dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (“FLPP”), subsidi bunga kredit perumahan, dan/atau subsidi bantuan uang muka perumahan (SBUM), sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Permen PUPR 35/2021.Adapun MBR harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 3 ayat (2) Permen PUPR 35/2201:berkewarganegaraan Indonesia;tercatat sebagai penduduk di satu daerah kabupaten/kota;belum pernah menerima subsidi atau bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah terkait kredit/pembiayaan kepemilikan rumah dan/atau kredit/pembiayaan pembangunan rumah swadaya; danorang perseorangan yang berstatus tidak kawin atau pasangan suami istri.Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa sebelum mengajukan KPR, ada baiknya mempertimbangkan secara matang jenis KPR yang akan Anda pilih. Dengan begitu, pengajuan KPR akan dengan mudah diproses perbankan. Jika Anda masih bingung harus mulai dari mana, berikut tips membeli rumah KPR dari mulai sebelum mengajukan KPR hingga saat proses cicilan berjalan. Tips Sebelum Mengajukan KPRHitung Kemampuan FinansialPastikan penghasilan Anda cukup untuk mencicil KPR. Hal ini perlu diperhatikan karena setiap perbankan mempunyai perhitungan tersendiri dalam menentukan calon debitur yang layak untuk diberikan pinjaman KPR.Idealnya, cicilan KPR tidak lebih dari 30% dari penghasilan bulanan. Jika merasa berat, Anda dapat mengajukan joint income KPR yang menggabungkan penghasilan suami dan istri.Anda bisa melakukan simulasi KPR terlebih dahulu melalui kalkulator KPR dengan cara mengisi nilai plafon pinjaman, suku bunga dan besaran bunga yang dipilih, hingga jangka waktu (tenor) pinjaman.Dari simulasi tersebut, nantinya dapat diketahui besaran cicilan per bulan yang terdiri dari pembayaran pokok pinjaman dan besaran bunga yang harus dibayarkan.Selain itu, pastikan bahwa Anda tidak tercantum sebagai debitur yang menunggak atau status kolektibilitasnya lancar yang dibuktikan dengan hasil pengecekan pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK (sebelumnya bernama BI checking).Jadi, jika Anda masih memiliki tunggakan kredit di lembaga keuangan, segera lunasi agar mendapatkan skor kolektibilitas 1 (lancar). Siapkan Uang Muka dan Biaya KPRPerhatikan pula besaran uang muka (down payment/DP) yang perlu Anda siapkan.Besaran DP KPR rumah komersial berkisar antara 15—30% dari total harga rumah. Untuk rumah subsidi, besaran uang muka mulai dari 1% untuk KPR FLPP. Selain itu, siapkan juga biaya KPR, seperti biaya administrasi, provisi, appraisal, BPHTB, asuransi, dan biaya notaris. Pelajari setiap biaya dan perkirakan berapa totalnya. Pilih Bank dan Produk KPR yang TepatTips selanjutnya adalah memilih produk KPR dengan membandingkan suku bunga dan tenor KPR di beberapa bank.Hal ini perlu diperhatikan karena setiap bank memiliki kebijakan yang berbeda-beda, termasuk penawaran jenis suku bunganya.Biasanya, beberapa bank juga menawarkan promo KPR berupa suku bunga tetap (KPR berjenjang) selama periode tertentu yang bisa Anda manfaatkan. Siapkan Dokumen yang DiperlukanSebelum mengajukan KPR, disarankan untuk mempersiapkan dokumen yang diperlukan sebagai syarat pengajuan pinjaman ke bank tujuan.Pada umumnya, bank akan meminta dokumen lengkap, seperti fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, buku nikah, fotokopi NPWP, slip gaji, SPT PPh, dan bukti kepemilikan penghasilan (bagi pengusaha), rekening koran, dan lain sebagainya tergantung dari kebijakan tiap bank. Tips Saat Mengajukan KPRPerhatikan Suku Bunga dan TenorSaat mengajukan KPR, disarankan untuk mempertimbangkan suku bunga yang sesuai dengan kondisi keuangan di masa depan. Kami menyarankan Anda bisa memilih suku bunga KPR fixed agar cicilan bulanan yang dibayarkan akan tetap sama selama periode tertentu tanpa terpengaruh oleh fluktuasi suku bunga acuan.Selain itu, pertimbangkan tenor yang lebih panjang apabila Anda ingin cicilan bulanan rendah, meskipun total bunga yang dibayarkan akan lebih besar.Pastikan bahwa Anda sudah mempelajari tabel angsuran KPR guna mengetahui besaran cicilan di masa mendatang. Daftarkan Asuransi KreditAsuransi kredit KPR adalah produk asuransi yang memberikan perlindungan kepada debitur KPR dan pihak bank, sebagaimana diatur dalam ​SE OJK No. 31/SEOJK.05/2022. Secara umum, terdapat dua jenis asuransi KPR, yaitu asuransi jiwa dan asuransi kebakaran. Pada umumnya, bank mewajibkan debitur untuk memiliki kedua jenis asuransi ini yang termasuk ke dalam biaya KPR. Mendaftarkan asuransi KPR dapat melindungi Anda dari segala risiko.Pahami Perjanjian KreditJika pengajuan KPR disetujui pihak bank, Anda akan menerima Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K) yang diterbitkan sebelum pelaksanaan akad.Bacalah SP3K dengan cermat termasuk semua pasal dalam perjanjian kredit KPR tersebut. Pastikan Anda memahami hak dan kewajiban di dalam SP3K, seperti plafon pinjaman, jenis bunga, tenor pinjaman, jumlah angsuran bulanan per bulan, hingga biaya KPR (biaya administrasi, provisi, notaris, APHT, premi asuransi, dan lain sebagainya).  Tips Saat Mencicil KPRSaat mencicil KPR, usahakan membayar cicilan tepat waktu setiap bulannya. Pasalnya, keterlambatan pembayaran dapat mengakibatkan denda.Pada umumnya, denda telat bayar KPR sebesar 0,5—1% per hari dari jumlah cicilan bulanan yang dikalikan dengan jumlah hari keterlambatan.Tidak hanya denda keterlambatan, konsekuensi telat bayar KPR adalah mendapatkan surat peringatan hingga penyitaan jaminan jika debitur sudah masuk kategori macet (nonperforming loan).Hal ini didasarkan pada jaminan hak tanggungan dalam Pasal 6 UU Hak Tanggungan, yang berbunyi sebagai berikut:Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.Selain itu, pada Pasal 1155 KUH Perdata juga disebutkan sebagai berikut:Bila oleh pihak-pihak yang berjanji tidak disepakati lain, maka jika debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya, setelah lampaunya jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan tentang jangka waktu yang pasti, kreditur berhak untuk menjual barang gadainya di hadapan umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan dengan persyaratan yang lazim berlaku, dengan tujuan agar jumlah utang itu dengan bunga dan biaya dapat dilunasi dengan hasil penjualan itu. Bila gadai itu terdiri dan barang dagangan atau dan efek-efek yang dapat diperdagangkan dalam bursa, maka penjualannya dapat dilakukan di tempat itu juga, asalkan dengan perantaraan dua orang makelar yang ahli dalam bidang itu.Untuk menghindari risiko di atas, disarankan melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo guna menghindari denda keterlambatan, penyitaan, atau mempengaruhi skor kolektibilitas kredit di SLIK sehingga cicilan KPR berjalan dengan lancar dan nyaman.Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini. Demikian jawaban dari kami tentang tips membeli rumah KPR, semoga bermanfaat.  DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PerdataUndang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan TanahPeraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 35 Tahun 2021 tentang Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan RendahSurat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/SEOJK.05/2022 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi Melalui Kerja Sama dengan Bank (Bancassurance) REFERENSIProduk KPR, yang diakses pada 2 April 2024, pukul 15.40 WIB;Simulasi KPR, yang diakses pada 2 April 2024, pukul 15.00 WIB.Tagskprkredit rumahkredit

Saya hendak mengajukan KPR. Tapi bingung harus mulai dari mana dan apa yang perlu saya siapkan? Mohon petunjuknya apa yang harus diperhatikan ketika KPR rumah?

Sebelum mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (“KPR”), sebaiknya diperhitungkan terlebih dahulu kemampuan finansial, persiapan uang muka, hingga jenis KPR yang dipilih sesuai dengan kebutuhan. Lalu, hal-hal apa yang harus diperhatikan ketika KPR rumah?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Peserta BPJS Ketenagakerjaan Bisa Dapat KPR! Simak Syaratnya27 Mei 2024Luas Rumah KPR Berbeda dengan di IMB, Ini Konsekuensinya08 Jul 2022Jika Permohonan KPR Ditolak karena Tidak Punya Perjanjian Perkawinan14 Sep 2017Apakah Bisa Dipenjara Gara-gara KPR Macet?28 Mar 2013Peserta BPJS Ketenagakerjaan Bisa Dapat KPR! Simak Syaratnya27 Mei 2024Luas Rumah KPR Berbeda dengan di IMB, Ini Konsekuensinya08 Jul 2022Jika Permohonan KPR Ditolak karena Tidak Punya Perjanjian Perkawinan14 Sep 2017Apakah Bisa Dipenjara Gara-gara KPR Macet?28 Mar 2013Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang19 Mei 2023Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023Cara Mengurus Surat Cerai dan Langkah Mengajukan Gugatannya22 Jun 2023Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang19 Mei 2023Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023Cara Mengurus Surat Cerai dan Langkah Mengajukan Gugatannya22 Jun 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/tips-cicil-rumah-dengan-kpr-agar-terhindar-risiko-hukum-lt660bdb724f5ba/

Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum

pages/31/page-8.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Peserta BPJS Ketenagakerjaan Bisa Dapat KPR! Simak Syaratnya ](/klinik/a/peserta-bpjs-ketenagakerjaan-bisa-dapat-kpr-simak-syaratnya-lt5ab31638bde4f/)  27 Mei 2024 [ #### Luas Rumah KPR Berbeda dengan di IMB, Ini Konsekuensinya ](/klinik/a/luas-rumah-kpr-berbeda-dengan-di-imb-lt629ca62f2727e/)  08 Jul 2022 [ #### Jika Permohonan KPR Ditolak karena Tidak Punya Perjanjian Perkawinan ](/klinik/a/jika-permohonan-kpr-ditolak-karena-tidak-punya-perjanjian-perkawinan-lt506946aad6d98/)  14 Sep 2017 [ #### Apakah Bisa Dipenjara Gara-gara KPR Macet? ](/klinik/a/apakah-bisa-dipenjara-gara-gara-kpr-macet-lt513c4ff02aa93/)  28 Mar 2013 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Apa Itu KPR?** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Sebelum menjawab pertanyaan apa yang harus diperhatikan ketika KPR rumah? Sebaiknya pahami dulu apa itu Kredit Pemilikan Rumah (“KPR”) beserta jenis-jenis KPR. KPR adalah produk kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk pembelian rumah. Pengertian lainnya menjelaskan bahwa KPR adalah suatu fasilitas kredit yang diberikan oleh perbankan kepada para nasabah perorangan yang akan membeli atau memperbaiki rumah dengan cara kredit dalam jangka waktu 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, atau 20 tahun sesuai kemampuan calon nasabah. Saat ini, ada dua jenis KPR di Indonesia yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, yaitu KPR komersial (nonsubsidi) dan KPR subsidi. Berikut uraian lengkapnya. ### **Jenis-Jenis KPR** 1. #### **KPR Komersial** KPR komersial (nonsubsidi) adalah KPR yang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang ketentuannya ditetapkan oleh bank sehingga penentuan besarnya kredit maupun suku bunga dilakukan sesuai kebijakan bank yang bersangkutan. Pada umumnya, syarat mengajukan KPR komersial tidak jauh berbeda tiap bank, baik untuk bank konvensional maupun bank syariah. KPR nonsubsidi diberikan kepada konsumen berdasarkan harga jual rumah yang ditentukan oleh _developer_. Adapun pilihan suku bunga KPR komersial antara lain suku bunga _fixed_ (suku bunga tetap hingga periode cicilan berakhir), suku bunga _floating_ (suku bunga yang berubah-ubah mengikuti suku bunga pasar), suku bunga _cap_ (suku bunga yang akan dikenakan batas maksimal), hingga suku bunga _fix and cap_ (suku bunga gabungan)_._   2. #### **KPR Bersubsidi** KPR bersubsidi adalah pembiayaan pemilikan rumah yang mendapat bantuan dan/atau kemudahan perolehan rumah dari pemerintah berupa dana murah jangka panjang dan subsidi perolehan rumah yang diterbitkan oleh bank konvensional maupun dengan prinsip syariah. Berbeda dengan KPR komersial, jenis KPR bersubsidi tidak diperuntukkan bagi masyarakat luas, tetapi khusus masyarakat berpenghasilan rendah (“MBR”) melalui penyaluran dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (“FLPP”), subsidi bunga kredit perumahan, dan/atau subsidi bantuan uang muka perumahan (SBUM), sebagaimana diatur dalam **Pasal 2** **[Permen PUPR 35/2021](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt61dd2584bc741/peraturan-menteri-pekerjaan-umum-dan-perumahan-rakyat-nomor-35-tahun-2021/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permen_pupr_35_2021)**. Adapun MBR harus memenuhi persyaratan dalam **Pasal 3 ayat (2) Permen PUPR 35/2201**: 1. berkewarganegaraan Indonesia; 2. tercatat sebagai penduduk di satu daerah kabupaten/kota; 3. belum pernah menerima subsidi atau bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah terkait kredit/pembiayaan kepemilikan rumah dan/atau kredit/pembiayaan pembangunan rumah swadaya; dan 4. orang perseorangan yang berstatus tidak kawin atau pasangan suami istri. Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa sebelum mengajukan KPR, ada baiknya mempertimbangkan secara matang jenis KPR yang akan Anda pilih. Dengan begitu, pengajuan KPR akan dengan mudah diproses perbankan. Jika Anda masih bingung harus mulai dari mana, berikut tips membeli rumah KPR dari mulai sebelum mengajukan KPR hingga saat proses cicilan berjalan. ### **Tips Sebelum Mengajukan KPR** 1. #### **Hitung Kemampuan Finansial** Pastikan penghasilan Anda cukup untuk mencicil KPR. Hal ini perlu diperhatikan karena setiap perbankan mempunyai perhitungan tersendiri dalam menentukan calon debitur yang layak untuk diberikan pinjaman KPR. Idealnya, cicilan KPR tidak lebih dari 30% dari penghasilan bulanan. Jika merasa berat, Anda dapat mengajukan _joint income_ KPR yang menggabungkan penghasilan suami dan istri. Anda bisa melakukan [simulasi KPR](https://www.rumah123.com/kpr/simulasi-kpr/?utm_source=consumer-marketing&utm_medium=partnership&utm_campaign=hukumonline&utm_term=artikel) terlebih dahulu melalui kalkulator KPR dengan cara mengisi nilai plafon pinjaman, suku bunga dan besaran bunga yang dipilih, hingga jangka waktu (tenor) pinjaman. Dari simulasi tersebut, nantinya dapat diketahui besaran cicilan per bulan yang terdiri dari pembayaran pokok pinjaman dan besaran bunga yang harus dibayarkan. Selain itu, pastikan bahwa Anda tidak tercantum sebagai debitur yang menunggak atau status kolektibilitasnya lancar yang dibuktikan dengan hasil pengecekan pada [Sistem](https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-apa-itu-slik-ojk-dan-cara-cek-skor-kredit-debitur-lt659403e46e0f9/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=slik_ojk) [Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK](https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-apa-itu-slik-ojk-dan-cara-cek-skor-kredit-debitur-lt659403e46e0f9/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=slik_ojk) (sebelumnya bernama BI _checking_). Jadi, jika Anda masih memiliki tunggakan kredit di lembaga keuangan, segera lunasi agar mendapatkan skor kolektibilitas 1 (lancar). 2. #### **Siapkan Uang Muka dan Biaya KPR** Perhatikan pula besaran uang muka (_down payment/_DP) yang perlu Anda siapkan. Besaran DP KPR rumah komersial berkisar antara 15—30% dari total harga rumah. Untuk rumah subsidi, besaran uang muka mulai dari 1% untuk KPR FLPP. Selain itu, siapkan juga biaya KPR, seperti biaya administrasi, provisi, _appraisal_, BPHTB, asuransi, dan biaya notaris. Pelajari setiap biaya dan perkirakan berapa totalnya. 3. #### **Pilih Bank dan Produk KPR yang Tepat** Tips selanjutnya adalah memilih [produk KPR](https://www.rumah123.com/kpr?utm_source=consumer-marketing&utm_medium=partnership&utm_campaign=hukumonline&utm_term=artikel) dengan membandingkan suku bunga dan tenor KPR di beberapa bank. Hal ini perlu diperhatikan karena setiap bank memiliki kebijakan yang berbeda-beda, termasuk penawaran jenis suku bunganya. Biasanya, beberapa bank juga menawarkan promo KPR berupa suku bunga tetap (KPR berjenjang) selama periode tertentu yang bisa Anda manfaatkan. 4. #### **Siapkan Dokumen yang Diperlukan** Sebelum mengajukan KPR, disarankan untuk mempersiapkan dokumen yang diperlukan sebagai syarat pengajuan pinjaman ke bank tujuan. Pada umumnya, bank akan meminta dokumen lengkap, seperti fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, buku nikah, fotokopi NPWP, slip gaji, SPT PPh, dan bukti kepemilikan penghasilan (bagi pengusaha), rekening koran, dan lain sebagainya tergantung dari kebijakan tiap bank. ### **Tips Saat Mengajukan KPR** 1. #### **Perhatikan Suku Bunga dan Tenor** Saat mengajukan KPR, disarankan untuk mempertimbangkan suku bunga yang sesuai dengan kondisi keuangan di masa depan. Kami menyarankan Anda bisa memilih suku bunga KPR _fixed_ agar cicilan bulanan yang dibayarkan akan tetap sama selama periode tertentu tanpa terpengaruh oleh fluktuasi suku bunga acuan. Selain itu, pertimbangkan tenor yang lebih panjang apabila Anda ingin cicilan bulanan rendah, meskipun total bunga yang dibayarkan akan lebih besar. Pastikan bahwa Anda sudah mempelajari tabel angsuran KPR guna mengetahui besaran cicilan di masa mendatang. 2. #### **Daftarkan Asuransi Kredit** Asuransi kredit KPR adalah produk asuransi yang memberikan perlindungan kepada debitur KPR dan pihak bank, sebagaimana diatur dalam **​****[SE OJK No. 31/SEOJK.05/2022](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63be60432670e/surat-edaran-otoritas-jasa-keuangan-nomor-31-seojk05-2022-tahun-2022/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=se_ojk_31_2022)**. Secara umum, terdapat dua jenis asuransi KPR, yaitu asuransi jiwa dan asuransi kebakaran. Pada umumnya, bank mewajibkan debitur untuk memiliki kedua jenis asuransi ini yang termasuk ke dalam biaya KPR. Mendaftarkan asuransi KPR dapat melindungi Anda dari segala risiko. 3. #### **Pahami Perjanjian Kredit** Jika pengajuan KPR disetujui pihak bank, Anda akan menerima Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K) yang diterbitkan sebelum pelaksanaan akad. Bacalah SP3K dengan cermat termasuk semua pasal dalam perjanjian kredit KPR tersebut. Pastikan Anda memahami hak dan kewajiban di dalam SP3K, seperti plafon pinjaman, jenis bunga, tenor pinjaman, jumlah angsuran bulanan per bulan, hingga biaya KPR (biaya administrasi, provisi, notaris, APHT, premi asuransi, dan lain sebagainya).  ### **Tips Saat Mencicil KPR** Saat mencicil KPR, usahakan membayar cicilan tepat waktu setiap bulannya. Pasalnya, keterlambatan pembayaran dapat mengakibatkan denda. Pada umumnya, denda telat bayar KPR sebesar 0,5—1% per hari dari jumlah cicilan bulanan yang dikalikan dengan jumlah hari keterlambatan. Tidak hanya denda keterlambatan, konsekuensi telat bayar KPR adalah mendapatkan surat peringatan hingga penyitaan jaminan jika debitur sudah masuk kategori macet (_nonperforming loan_). Hal ini didasarkan pada jaminan hak tanggungan dalam **Pasal 6** [**UU Hak Tanggungan**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/11822/undangundang-nomor-4-tahun-1996?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_4_1996), yang berbunyi sebagai berikut: _Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut_. Selain itu, pada **Pasal 1155 [KUH Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata)** juga disebutkan sebagai berikut: _Bila oleh pihak-pihak yang berjanji tidak disepakati lain, maka jika debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya, setelah lampaunya jangka waktu yang ditentukan,_ _atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan tentang jangka waktu yang pasti, kreditur berhak untuk menjual barang gadainya di hadapan umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan dengan persyaratan yang lazim berlaku, dengan tujuan agar jumlah utang itu dengan bunga dan biaya dapat dilunasi dengan hasil penjualan itu. Bila gadai itu terdiri dan barang dagangan atau dan efek-efek yang dapat diperdagangkan dalam bursa, maka penjualannya dapat dilakukan di tempat itu juga, asalkan dengan perantaraan dua orang makelar yang ahli dalam bidang itu._ Untuk menghindari risiko di atas, disarankan melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo guna menghindari denda keterlambatan, penyitaan, atau mempengaruhi skor kolektibilitas kredit di SLIK sehingga cicilan KPR berjalan dengan lancar dan nyaman. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik).  Demikian jawaban dari kami tentang tips membeli rumah KPR, semoga bermanfaat.  DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/11822/undangundang-nomor-4-tahun-1996?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_4_1996) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 35 Tahun 2021 tentang Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt61dd2584bc741/peraturan-menteri-pekerjaan-umum-dan-perumahan-rakyat-nomor-35-tahun-2021/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permen_pupr_35_2021) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/SEOJK.05/2022 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi Melalui Kerja Sama dengan Bank (Bancassurance) [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63be60432670e/surat-edaran-otoritas-jasa-keuangan-nomor-31-seojk05-2022-tahun-2022/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=se_ojk_31_2022) REFERENSI --------- 1. [Produk KPR](https://www.rumah123.com/kpr/), yang diakses pada 2 April 2024, pukul 15.40 WIB; 2. [Simulasi KPR](https://www.rumah123.com/kpr/simulasi-kpr/?utm_source=consumer-marketing&utm_medium=partnership&utm_campaign=hukumonline&utm_term=artikel), yang diakses pada 2 April 2024, pukul 15.00 WIB. Tags ---- [kpr](/tag/kpr) [kredit rumah](/tag/kredit-rumah) [kredit](/tag/kredit)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Bentuk-bentuk Korupsi dan Aturannya di Indonesia yang dibuat oleh Dr. Flora Dianti, S.H., M.H dan pertama kali dipublikasikan pada 18 Juni 2020, dan dimutakhirkan pertama kali pada 21 Oktober 2022.KLINIK TERKAITPerbedaan Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata dan Pidana07 Jul 2023Jika Polisi Korupsi, Lembaga Apa yang Berwenang Menangani Kasusnya? 16 Agt 2022Apa Saja Aset Koruptor yang Dapat Dirampas oleh Negara?11 Agt 2022Prosedur Pengangkatan Dewan Pengawas KPK23 Nov 2021Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Pengertian Tindak Pidana KorupsiKorupsi berasal dari Bahasa Latin “corruptus” dan “corruptio” yang secara harafiah berarti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian.[1] Sedangkan menurut KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Selain itu, beberapa definisi pakar menyatakan:Baharuddin Lopa mengartikan korupsi sebagai suatu tindak pidana yang berhubungan dengan penyuapan, manipulasi, dan perbuatan lainnya sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, serta merugikan kesejahteraan dan kepentingan umum.[2]Subekti dan Citrisoedibio menyatakan bahwa korupsi adalah perbuatan curang, dan tindak pidana yang merugikan negara.[3]Baca juga: Penjatuhan Pidana Denda bagi KoruptorLantas, apa saja jenis-jenis korupsi?7 Jenis KorupsiKorupsi diatur di dalam 13 pasal di UU 31/1999 dan perubahannya yang kemudian dirumuskan menjadi 30 jenis-jenis tindak pidana korupsi. Ketiga puluh jenis tersebut disederhanakan ke dalam 7 jenis tindak pidana korupsi, yaitu korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.[4]Jenis-jenis korupsi tersebut akan dijelaskan dalam pembahasan berikut.1. Merugikan Keuangan NegaraPengertian murni merugikan keuangan negara adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang, Pegawai Negeri Sipil (“PNS”), dan penyelenggara negara yang melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan melakukan tindak pidana korupsi.[5]Jenis korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU 31/1999 jo. Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 (hal. 116 – 117). Adapun unsur-unsur korupsi yang mengakibatkan kerugian negara dalam kedua pasal tersebut adalah:[6]Pasal 2 UU 31/1999 jo. Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016Pasal 3 UU 31/1999 jo. Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016Setiap orang;Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;Dengan cara melawan hukum;Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Setiap orang;Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana;Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;Merugikan keuangan negara atau perekonomian negaraAdapun orang yang melanggar Pasal 2 UU 31/1999 jo. Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 dapat dipidana penjara seumur hidup atau minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, dan denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar.Sedangkan orang yang melanggar Pasal 3 UU 31/1999 jo. Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 dapat dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun, dan/atau denda minimal Rp50 juta atau maksimal Rp1 miliar.2. Suap-menyuapSuap-menyuap adalah tindakan yang dilakukan pengguna jasa secara aktif memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud agar urusannya lebih cepat, walau melanggar prosedur. Suap-menyuap terjadi terjadi jika terjadi transaksi atau kesepakatan antara kedua belah pihak.[7]Suap menyuap dapat terjadi kepada PNS, hakim maupun advokat, dan dapat dilakukan antar pegawai ataupun pegawai dengan pihak luar. Suap antar pegawai dilakukan guna memudahkan kenaikan pangkat atau jabatan. Sementara suap dengan pihak luar dilakukan ketika pihak swasta memberikan suap kepada pegawai pemerintah agar dimenangkan dalam proses tender.[8]Korupsi yang terkait dengan suap menyuap diatur di dalam beberapa pasal UU 31/1999 dan perubahannya, yaitu:Pasal 5 UU 20/2001;Pasal 6 UU 20/2001;Pasal 11 UU 20/2001;Pasal 12 huruf a, b, c, dan d UU 20/2001;Pasal 13 UU 31/1999.Contohnya, Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b UU 20/2001 dan Pasal 13 UU 31/1999 yang unsur-unsur pasalnya adalah sebagai berikut.[9]Pasal 5 ayat (1) huruf a UU 20/2001Pasal 5 ayat (1) huruf b UU 20/2001Pasal 13 UU 31/1999Setiap orang;Memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu;Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;Dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya.Setiap orang;Memberi sesuatu;Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannyaSetiap orang;Memberi hadiah atau janji;Kepada pegawai negeri;Dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah/janji dianggap, melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.Ancaman pidana bagi orang yang melanggar Pasal 5 ayat (1) UU 20/2001 adalah pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun dan/atau pidana denda minimal Rp50 juta dan maksimal 250 juta.Sedangkan bagi orang yang melanggar Pasal 13 UU 31/1999, dapat dipidana penjara maksimal 3 tahun dan/atau denda maksimal Rp150 juta.3. Penggelapan dalam JabatanPenggelapan dalam jabatan adalah tindakan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga, melakukan pemalsuan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, merobek dan menghancurkan barang bukti suap untuk melindungi pemberi suap, dan lain-lain.[10]Adapun, ketentuan terkait penggelapan dalam jabatan diatur di dalam Pasal 8 UU 20/2001, Pasal 9 UU 20/2001 serta Pasal 10 huruf a, b dan c UU 20/2001.Contoh penggelapan dalam jabatan yang diatur dalam Pasal 8 UU 20/2001 memiliki unsur-unsur sebagai berikut.[11]Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan dalam menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu;Dengan sengaja;Menggelapkan atau membiarkan orang lain mengambil atau membiarkan orang lain menggelapkan atau membantu dalam melakukan perbuatan itu;Uang atau surat berharga;Yang disimpan karena jabatannya.Kemudian, orang yang melanggar Pasal 8 UU 20/2001 berpotensi dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp750 juta.Menurut R. Soesilo, penggelapan memiliki kemiripan dengan arti pencurian. Bedanya dalam pencurian, barang yang dimiliki belum ada di tangan pencuri. Sedangkan dalam penggelapan, barang sudah berada di tangan pencuri waktu dimilikinya barang tersebut.[12]Baca juga: Penggelapan dalam Jabatan, Ranah Pidana atau Perdata?4. PemerasanPemerasan adalah perbuatan dimana petugas layanan yang secara aktif menawarkan jasa atau meminta imbalan kepada pengguna jasa untuk mempercepat layanannya, walau melanggar prosedur. Pemerasan memiliki unsur janji atau bertujuan menginginkan sesuatu dari pemberian tersebut.[13]Pemerasan diatur dalam Pasal 12 huruf e, f, dan g UU 20/2001 memiliki unsur-unsur sebagai berikut.[14]Pasal 12 huruf e UU 20/2001Pasal 12 huruf f UU 20/2001Pasal 12 huruf g UU 20/2001Pegawai negeri atau penyelenggara negaraDengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;Secara melawan hukum;Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membaya, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuai bagi dirinya;Menyalahgunakan kekuasaan.Pegawai negeri atau penyelenggara negara;Pada waktu menjalankan tugas;Meminta, menerima, atau memotong pembayaran;Kepada pegawai negeri/penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum;Seolah-olah pegawai negeri/penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum mempunyai utang kepadanya;Diketahuinya bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.Pegawai negeri atau penyelenggara negara;Pada waktu menjalankan tugas;Meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang;Seolah-olah merupakan utang kepada dirinya;Diketahuinya bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.Selanjutnya, orang yang melanggar ketentuan di atas dapat dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan pidana denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar.5. Perbuatan CurangPerbuatan curang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi yang dapat membahayakan orang lain. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU 20/2001 seseorang yang melakukan perbuatan curang diancam pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp350 juta.Berdasarkan pasal tersebut, berikut adalah contoh perbuatan curang:pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang di atas;setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia (“TNI”) dan atau kepolisian melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atausetiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan TNI dan atau kepolisian dengan sengaja membiarkan perbuatan curang di atas.6. Benturan Kepentingan dalam PengadaanContoh dari benturan kepentingan dalam pengadaan berdasarkan Pasal 12 huruf i UU 20/2001 adalah ketika pegawai negeri atau penyelenggara negara secara langsung ataupun tidak langsung, dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan padahal ia ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Adapun pelaku yang melakukan perbuatan ini dapat dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan pidana denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar.Misalnya, dalam pengadaan alat tulis kantor, seorang pegawai pemerintahan menyertakan perusahaan keluarganya untuk terlibat proses tender dan mengupayakan kemenangannya.[15]7. GratifikasiBerdasarkan Pasal 12B ayat (1) UU 20/2001, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan:yang nilainya Rp10 juta atau lebih, maka pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;yang nilainya kurang dari Rp10 juta, maka pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dibuktikan oleh penuntut umum.Adapun sanksi pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi yang dianggap suap sebagaimana tersebut di atas, adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.[16]Namun demikian, perlu Anda catat bahwa apabila penerima melaporkan gratifikasi kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal gratifikasi diterima, maka sanksi atau ancaman pidana terkait gratifikasi tidak berlaku.[17]Baca juga: Batas Waktu Pelaporan GratifikasiDemikian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.PUTUSANPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU/XIV/2016.REFERENSIIsmail. Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Legalite: Jurnal Perundang- Undangan dan Hukum Pidana Islam, Vol. 2, No. 2, 2018;Komisi Pemberantasan Korupsi. Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: KPK, 2006;Rizki Ramadhani (et.al). Problematika Tindak Pidana Korupsi. Indramayu: Penerbit Adab, 2024, hal. 2;R. Soesilo. Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Bogor: Politea, 1986;Tim Garda Tipikor. Kejahatan Korupsi. Yogyakarta: Rangkang Education, 2016;KBBI, korupsi, diakses pada Kamis, 29 Februari 2024, pukul 17.23 WIB;KPK: Ayo Kenali dan Hindari 30 Jenis Korupsi Ini!, diakses pada Kamis, 29 Februari 2024, pukul 18.00 WIB;KPK: Pusat Edukasi Antikorupsi, diakses pada Kamis, 29 Februari 2024, pukul 18.00 WIB.[1] Rizki Ramadhani (et.al). Problematika Tindak Pidana Korupsi. Indramayu: Penerbit Adab, 2024, hal. 2[2] Tim Garda Tipikor. Kejahatan Korupsi. Yogyakarta: Rangkang Education, 2016, hal. 14-16[3] Rizki Ramadhani (et.al). Problematika Tindak Pidana Korupsi. Indramayu: Penerbit Adab, 2024, hal. 2[4] Komisi Pemberantasan Korupsi. Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: KPK, 2006, hal. 15-17[5] Ismail. Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Legalite: Jurnal Perundang- Undangan dan Hukum Pidana Islam, Vol. 2, No. 2, 2018, hal. 5[6] Komisi Pemberantasan Korupsi. Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: KPK, 2006, hal. 21 dan 23 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU/XIV/2016 hal. 116[7] KPK: Pusat Edukasi Antikorupsi, diakses pada Kamis, 29 Februari 2024, pukul 18.00 WIB[8] KPK: Ayo Kenali dan Hindari 30 Jenis Korupsi Ini!, diakses pada Kamis, 29 Februari 2024, pukul 18.00 WIB[9] Komisi Pemberantasan Korupsi. Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: KPK, 2006, hal. 27, 29, dan 31[10] KPK: Ayo Kenali dan Hindari 30 Jenis Korupsi Ini!, diakses pada Kamis, 29 Februari 2024, pukul 18.22 WIB[11] Komisi Pemberantasan Korupsi. Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: KPK, 2006, hal. 53[12] R. Soesilo. Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Bogor: Politea, 1986, hal. 259[13] KPK: Pusat Edukasi Antikorupsi, diakses pada diakses pada Kamis, 29 Februari 2024, pukul 18.22 WIB[14] Komisi Pemberantasan Korupsi. Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: KPK, 2006, hal. 65, 67, dan 69[15] KPK: Ayo Kenali dan Hindari 30 Jenis Korupsi Ini!, diakses pada Kamis, 29 Februari 2024, pukul 18.40 WIB[16] Pasal 12B ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU 20/2001”)[17] Pasal 12C ayat (1) dan (2) UU 20/2001Tagsgratifikasikorupsisuaptipikor

Baru-baru ini viral kasus suami public figure di Indonesia yang menjadi tersangka korupsi timah. Menurut berita yang beredar, dugaan kerugian lingkungan dalam kasus timah capai Rp271 T. Yang saya tanyakan, apa saja sih bentuk-bentuk korupsi dan bagaimana aturannya di Indonesia? Apakah benar terdapat 7 jenis korupsi?Apa saja bentuk-bentuk korupsi dan bagaimana aturannya di Indonesia?

Dalam UU 31/1999 dan perubahannya dirumuskan jenis-jenis tindak pidana korupsi sebanyak 30 jenis yang dapat disederhanakan menjadi 7 kelompok, yaitu korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara, suap-menyuap, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.   Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata dan Pidana07 Jul 2023Jika Polisi Korupsi, Lembaga Apa yang Berwenang Menangani Kasusnya? 16 Agt 2022Apa Saja Aset Koruptor yang Dapat Dirampas oleh Negara?11 Agt 2022Prosedur Pengangkatan Dewan Pengawas KPK23 Nov 2021Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata dan Pidana07 Jul 2023Jika Polisi Korupsi, Lembaga Apa yang Berwenang Menangani Kasusnya? 16 Agt 2022Apa Saja Aset Koruptor yang Dapat Dirampas oleh Negara?11 Agt 2022Prosedur Pengangkatan Dewan Pengawas KPK23 Nov 2021Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024Cara Upload Terjemahan Novel Agar Tak Langgar Hak Cipta20 Okt 2022Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 2022Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024Cara Upload Terjemahan Novel Agar Tak Langgar Hak Cipta20 Okt 2022Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-korupsi-dan-hukumnya-di-indonesia-lt5e6247a037c3a/

Jenis-jenis Korupsi dan Hukumnya di Indonesia

pages/32/page-0.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul _Bentuk-bentuk Korupsi dan Aturannya di Indonesia_ yang dibuat oleh** [**Dr. Flora Dianti, S.H., M.H**](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/lkbh-pps-fh-ui-lt5dce1ec49cd4b/dr-flora-dianti--sh--mh-lt4dde4ecec2cf0/) **dan pertama kali dipublikasikan pada 18 Juni 2020, dan dimutakhirkan pertama kali pada 21 Oktober 2022.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata dan Pidana ](/klinik/a/perbedaan-perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-pidana-lt5142a15699512/)  07 Jul 2023 [ #### Jika Polisi Korupsi, Lembaga Apa yang Berwenang Menangani Kasusnya? ](/klinik/a/polisi-korupsi-lt50269adb024b6/)  16 Agt 2022 [ #### Apa Saja Aset Koruptor yang Dapat Dirampas oleh Negara? ](/klinik/a/aset-koruptor-yang-dapat-dirampas-oleh-negara-lt62f4dd8e6f2a2/)  11 Agt 2022 [ #### Prosedur Pengangkatan Dewan Pengawas KPK ](/klinik/a/prosedur-pengangkatan-dewan-pengawas-kpk-lt5e3bf06593b05/)  23 Nov 2021 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Pengertian Tindak Pidana Korupsi** Korupsi berasal dari Bahasa Latin “_corruptus_” dan “_corruptio_” yang secara harafiah berarti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian.[\[1\]](#_ftn1) Sedangkan menurut **KBBI**, [korupsi](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi) adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Selain itu, beberapa definisi pakar menyatakan: 1. **Baharuddin Lopa** mengartikan korupsi sebagai suatu tindak pidana yang berhubungan dengan penyuapan, manipulasi, dan perbuatan lainnya sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, serta merugikan kesejahteraan dan kepentingan umum.[\[2\]](#_ftn2) 2. **Subekti dan Citrisoedibio** menyatakan bahwa korupsi adalah perbuatan curang, dan tindak pidana yang merugikan negara.[\[3\]](#_ftn3) Baca juga: [**Penjatuhan Pidana Denda bagi Koruptor**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/penjatuhan-pidana-denda-bagi-koruptor-lt5dc22f5834ba6/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pidana_denda_koruptor) Lantas, apa saja jenis-jenis korupsi? ### **7 Jenis Korupsi** Korupsi diatur di dalam 13 pasal di [**UU 31/1999**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1371/node/29/uu-no-31-tahun-1999-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_tipikor) dan perubahannya yang kemudian dirumuskan menjadi 30 jenis-jenis tindak pidana korupsi. Ketiga puluh jenis tersebut disederhanakan ke dalam **7 jenis** [**tindak pidana korupsi**](https://www.hukumonline.com/kamus/t/tindak-pidana-korupsi), yaitu korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.[\[4\]](#_ftn4) Jenis-jenis korupsi tersebut akan dijelaskan dalam pembahasan berikut. #### **1\. Merugikan Keuangan Negara** Pengertian murni merugikan keuangan negara adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang, Pegawai Negeri Sipil (“PNS”), dan penyelenggara negara yang melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan melakukan tindak pidana korupsi.[\[5\]](#_ftn5) Jenis korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara diatur di dalam **Pasal 2** dan **Pasal 3 UU** **31/1999** _jo. [**Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016**](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/25_PUU-XIV_2016.pdf)_ (hal. 116 – 117). Adapun unsur-unsur korupsi yang mengakibatkan kerugian negara dalam kedua pasal tersebut adalah:[\[6\]](#_ftn6) **Pasal 2 UU 31/1999 _jo._ Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016** **Pasal 3 UU 31/1999 _jo._ Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016** 1. Setiap orang; 2. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi; 3. Dengan cara melawan hukum; 4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 1. Setiap orang; 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; 3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana; 4. Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; 5. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Adapun orang yang melanggar Pasal 2 UU 31/1999 _jo._ Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 dapat dipidana penjara seumur hidup atau minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, dan denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar. Sedangkan orang yang melanggar Pasal 3 UU 31/1999 _jo._ Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 dapat dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun, dan/atau denda minimal Rp50 juta atau maksimal Rp1 miliar. #### **2\. Suap-menyuap** Suap-menyuap adalah tindakan yang dilakukan pengguna jasa secara aktif memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud agar urusannya lebih cepat, walau melanggar prosedur. Suap-menyuap terjadi terjadi jika terjadi transaksi atau kesepakatan antara kedua belah pihak.[\[7\]](#_ftn7) Suap menyuap dapat terjadi kepada PNS, hakim maupun advokat, dan dapat dilakukan antar pegawai ataupun pegawai dengan pihak luar. Suap antar pegawai dilakukan guna memudahkan kenaikan pangkat atau jabatan. Sementara suap dengan pihak luar dilakukan ketika pihak swasta memberikan suap kepada pegawai pemerintah agar dimenangkan dalam proses tender.[\[8\]](#_ftn8) Korupsi yang terkait dengan suap menyuap diatur di dalam beberapa pasal UU 31/1999 dan perubahannya, yaitu: 1. **Pasal 5 [UU 20/2001](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/339/undangundang-nomor-20-tahun-2001/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_20_2001)**; 2. **Pasal 6 UU 20/2001**; 3. **Pasal 11 UU 20/2001**; 4. **Pasal 12 huruf a, b, c, dan d UU 20/2001**; 5. **Pasal 13 UU 31/1999**. Contohnya, **Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b UU 20/2001** dan **Pasal 13 UU 31/1999** yang unsur-unsur pasalnya adalah sebagai berikut.[\[9\]](#_ftn9) **Pasal 5 ayat (1) huruf a UU 20/2001** **Pasal 5 ayat (1) huruf b UU 20/2001** **Pasal 13 UU 31/1999** 1. Setiap orang; 2. Memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu; 3. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara; 4. Dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya. 1. Setiap orang; 2. Memberi sesuatu; 3. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara; 4. Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya 1. Setiap orang; 2. Memberi hadiah atau janji; 3. Kepada pegawai negeri; 4. Dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah/janji dianggap, melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut. Ancaman pidana bagi orang yang melanggar **Pasal 5 ayat (1) UU 20/2001** adalah pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun dan/atau pidana denda minimal Rp50 juta dan maksimal 250 juta. Sedangkan bagi orang yang melanggar Pasal 13 UU 31/1999, dapat dipidana penjara maksimal 3 tahun dan/atau denda maksimal Rp150 juta. #### **3\. Penggelapan dalam Jabatan** Penggelapan dalam jabatan adalah tindakan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga, melakukan pemalsuan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, merobek dan menghancurkan barang bukti suap untuk melindungi pemberi suap, dan lain-lain.[\[10\]](#_ftn10) Adapun, ketentuan terkait penggelapan dalam jabatan diatur di dalam **Pasal 8 UU 20/2001**, **Pasal 9 UU 20/2001** serta **Pasal 10 huruf a, b dan c UU 20/2001**. Contoh penggelapan dalam jabatan yang diatur dalam **Pasal 8 UU 20/2001** memiliki unsur-unsur sebagai berikut.[\[11\]](#_ftn11) 1. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan dalam menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu; 2. Dengan sengaja; 3. Menggelapkan atau membiarkan orang lain mengambil atau membiarkan orang lain menggelapkan atau membantu dalam melakukan perbuatan itu; 4. Uang atau surat berharga; 5. Yang disimpan karena jabatannya. Kemudian, orang yang melanggar Pasal 8 UU 20/2001 berpotensi dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp750 juta. Menurut **R. Soesilo**, penggelapan memiliki kemiripan dengan arti pencurian. Bedanya dalam pencurian, barang yang dimiliki belum ada di tangan pencuri. Sedangkan dalam penggelapan, barang sudah berada di tangan pencuri waktu dimilikinya barang tersebut.[\[12\]](#_ftn12) Baca juga: **[Penggelapan dalam Jabatan, Ranah Pidana atau Perdata?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/penggelapan-dalam-jabatan--ranah-pidana-atau-perdata-cl5886?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=penggelapan_dalam_jabatan)** #### **4\. Pemerasan** Pemerasan adalah perbuatan dimana petugas layanan yang secara aktif menawarkan jasa atau meminta imbalan kepada pengguna jasa untuk mempercepat layanannya, walau melanggar prosedur. Pemerasan memiliki unsur janji atau bertujuan menginginkan sesuatu dari pemberian tersebut.[\[13\]](#_ftn13) Pemerasan diatur dalam **Pasal 12 huruf e, f, dan g UU 20/2001** memiliki unsur-unsur sebagai berikut.[\[14\]](#_ftn14) **Pasal 12 huruf e UU 20/2001** **Pasal 12 huruf f UU 20/2001** **Pasal 12 huruf g UU 20/2001** 1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara 2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain; 3. Secara melawan hukum; 4. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membaya, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuai bagi dirinya; 5. Menyalahgunakan kekuasaan. 1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara; 2. Pada waktu menjalankan tugas; 3. Meminta, menerima, atau memotong pembayaran; 4. Kepada pegawai negeri/penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum; 5. Seolah-olah pegawai negeri/penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum mempunyai utang kepadanya; 6. Diketahuinya bahwa hal tersebut bukan merupakan utang. 1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara; 2. Pada waktu menjalankan tugas; 3. Meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang; 4. Seolah-olah merupakan utang kepada dirinya; 5. Diketahuinya bahwa hal tersebut bukan merupakan utang. Selanjutnya, orang yang melanggar ketentuan di atas dapat dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan pidana denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar. #### **5\. Perbuatan Curang** Perbuatan curang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi yang dapat membahayakan orang lain. Berdasarkan **Pasal 7 ayat (1) UU 20/2001** seseorang yang melakukan perbuatan curang diancam pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp350 juta. Berdasarkan pasal tersebut, berikut adalah contoh perbuatan curang: 1. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang; 2. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang di atas; 3. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia (“TNI”) dan atau kepolisian melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau 4. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan TNI dan atau kepolisian dengan sengaja membiarkan perbuatan curang di atas. #### **6\. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan** Contoh dari benturan kepentingan dalam pengadaan berdasarkan **Pasal 12 huruf i UU 20/2001** adalah ketika pegawai negeri atau penyelenggara negara secara langsung ataupun tidak langsung, dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan padahal ia ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Adapun pelaku yang melakukan perbuatan ini dapat dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan pidana denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar. Misalnya, dalam pengadaan alat tulis kantor, seorang pegawai pemerintahan menyertakan perusahaan keluarganya untuk terlibat proses tender dan mengupayakan kemenangannya.[\[15\]](#_ftn15) #### **7\. Gratifikasi** Berdasarkan **Pasal 12B ayat (1) UU 20/2001**, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila **berhubungan dengan jabatannya** dan yang **berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya**, dengan ketentuan: 1. yang nilainya Rp10 juta atau lebih, maka pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; 2. yang nilainya kurang dari Rp10 juta, maka pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dibuktikan oleh penuntut umum. Adapun sanksi pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi yang dianggap suap sebagaimana tersebut di atas, adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.[\[16\]](#_ftn16) Namun demikian, perlu Anda catat bahwa apabila penerima melaporkan gratifikasi kepada [**KPK**](https://www.hukumonline.com/kamus/k/komisi-pemberantasan-korupsi) paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal gratifikasi diterima, maka sanksi atau ancaman pidana terkait gratifikasi tidak berlaku.[\[17\]](#_ftn17) Baca juga: [**Batas Waktu Pelaporan Gratifikasi**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/batas-waktu-pelaporan-gratifikasi-lt5d753c2c19a69/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=waktu_lapor_gratifikasi) Demikian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- [Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1371/node/29/uu-no-31-tahun-1999-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_tipikor) sebagaimana diubah dengan [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/339?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_20_2001). PUTUSAN ------- [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU/XIV/2016](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/25_PUU-XIV_2016.pdf). REFERENSI --------- 1. Ismail. _Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi._ Jurnal Legalite: Jurnal Perundang- Undangan dan Hukum Pidana Islam, Vol. 2, No. 2, 2018; 2. Komisi Pemberantasan Korupsi. _[Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi](https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/hukum/buku/buku-saku-memahami-untuk-membasmi)._ Jakarta: KPK, 2006; 3. Rizki Ramadhani _(et.al). Problematika Tindak Pidana Korupsi_. Indramayu: Penerbit Adab, 2024, hal. 2; 4. R. Soesilo. _Kitab Undang-undang Hukum Pidana_. Bogor: Politea, 1986; 5. Tim Garda Tipikor. _Kejahatan Korupsi._ Yogyakarta: Rangkang Education, 2016; 6. KBBI, [korupsi](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi), diakses pada Kamis, 29 Februari 2024, pukul 17.23 WIB; 7. [KPK: Ayo Kenali dan Hindari 30 Jenis Korupsi Ini!](https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220524-ayo-kenali-dan-hindari-30-jenis-korupsi-ini), diakses pada Kamis, 29 Februari 2024, pukul 18.00 WIB; 8. [KPK: Pusat Edukasi Antikorupsi](https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220426-ini-beda-gratifikasi-suap-pemerasan-dan-uang-pelicin), diakses pada Kamis, 29 Februari 2024, pukul 18.00 WIB. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Rizki Ramadhani _(et.al). Problematika Tindak Pidana Korupsi_. Indramayu: Penerbit Adab, 2024, hal. 2 [\[2\]](#_ftnref2) Tim Garda Tipikor. _Kejahatan Korupsi._ Yogyakarta: Rangkang Education, 2016, hal. 14-16 [\[3\]](#_ftnref3) Rizki Ramadhani _(et.al). Problematika Tindak Pidana Korupsi_. Indramayu: Penerbit Adab, 2024, hal. 2 [\[4\]](#_ftnref4) Komisi Pemberantasan Korupsi. [_Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi_](https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/hukum/buku/buku-saku-memahami-untuk-membasmi)_._ Jakarta: KPK, 2006, hal. 15-17 [\[5\]](#_ftnref5) Ismail. _Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi._ Jurnal Legalite: Jurnal Perundang- Undangan dan Hukum Pidana Islam, Vol. 2, No. 2, 2018, hal. 5 [\[6\]](#_ftnref6) Komisi Pemberantasan Korupsi. [_Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi_](https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/hukum/buku/buku-saku-memahami-untuk-membasmi)_._ Jakarta: KPK, 2006, hal. 21 dan 23 dan [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU/XIV/2016](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/25_PUU-XIV_2016.pdf) hal. 116 [\[7\]](#_ftnref7) [KPK: Pusat Edukasi Antikorupsi](https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220426-ini-beda-gratifikasi-suap-pemerasan-dan-uang-pelicin), diakses pada Kamis, 29 Februari 2024, pukul 18.00 WIB [\[8\]](#_ftnref8) [KPK: Ayo Kenali dan Hindari 30 Jenis Korupsi Ini!](https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220524-ayo-kenali-dan-hindari-30-jenis-korupsi-ini), diakses pada Kamis, 29 Februari 2024, pukul 18.00 WIB [\[9\]](#_ftnref9) Komisi Pemberantasan Korupsi. [_Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi_](https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/hukum/buku/buku-saku-memahami-untuk-membasmi)_._ Jakarta: KPK, 2006, hal. 27, 29, dan 31 [\[10\]](#_ftnref10) [KPK: Ayo Kenali dan Hindari 30 Jenis Korupsi Ini!](https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220524-ayo-kenali-dan-hindari-30-jenis-korupsi-ini), diakses pada Kamis, 29 Februari 2024, pukul 18.22 WIB [\[11\]](#_ftnref11) Komisi Pemberantasan Korupsi. [_Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi_](https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/hukum/buku/buku-saku-memahami-untuk-membasmi)_._ Jakarta: KPK, 2006, hal. 53 [\[12\]](#_ftnref12) R. Soesilo. _Kitab Undang-undang Hukum Pidana_. Bogor: Politea, 1986, hal. 259 [\[13\]](#_ftnref13) [KPK: Pusat Edukasi Antikorupsi](https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220426-ini-beda-gratifikasi-suap-pemerasan-dan-uang-pelicin), diakses pada diakses pada Kamis, 29 Februari 2024, pukul 18.22 WIB [\[14\]](#_ftnref14) Komisi Pemberantasan Korupsi. [_Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi_](https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/hukum/buku/buku-saku-memahami-untuk-membasmi)_._ Jakarta: KPK, 2006, hal. 65, 67, dan 69 [\[15\]](#_ftnref15) [KPK: Ayo Kenali dan Hindari 30 Jenis Korupsi Ini!](https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220524-ayo-kenali-dan-hindari-30-jenis-korupsi-ini), diakses pada Kamis, 29 Februari 2024, pukul 18.40 WIB [\[16\]](#_ftnref16) Pasal 12B ayat (2) [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/339?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_20_2001) (“UU 20/2001”) [\[17\]](#_ftnref17) Pasal 12C ayat (1) dan (2) UU 20/2001 Tags ---- [gratifikasi](/tag/gratifikasi) [korupsi](/tag/korupsi) [suap](/tag/suap) [tipikor](/tag/tipikor)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Shanti Rachmadsyah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 3 September 2010, kemudian dimutakhirkan oleh Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. pada 29 November 2022.KLINIK TERKAITBisakah Terdakwa yang Dibebaskan Menuntut Balik Pelapor?21 Mei 2024Sanksi Hukum terhadap Pelaku Kejahatan dengan Hipnotis 01 Nov 2023Dasar Hukum Penyadapan Telepon oleh KPK21 Jun 2023Sinkronisasi regulasi tentang penyadapan11 Feb 2010Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Tindak Pidana Penipuan dan PengancamanBelajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Untuk mengetahui apakah perbuatan penelepon merupakan pelanggaran hukum, perlu dilihat kembali perbuatan apa yang ia lakukan terhadap Anda. Misalnya dengan mengaku-ngaku sebagai pacar Anda dan meminta diberikan sesuatu, maka ia dapat dijerat Pasal 378 KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku atau Pasal 492 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[1] yaitu tahun 2026, dengan bunyi sebagai berikut:Pasal 378 KUHPPasal 492 UU 1/2023Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta.[2] Adapun berdasarkan bunyi pasal penipuan tersebut, R. Sugandhi dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya (hal. 396-397), terdapat beberapa unsur yang terkandung dalam Pasal 378 KUHP:tindakan seseorang dengan tipu muslihat;rangkaian kebohongan;nama palsu dan keadaan palsu;dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak.Penjelasan selengkapnya mengenai pasal penipuan dapat Anda simak di Bunyi dan Unsur Pasal 378 KUHP tentang Penipuan.Selain penipuan melalui telepon, apabila penelepon tersebut memberikan informasi dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi kepada Anda sebagai korban, ia dapat dijerat Pasal 29 jo. Pasal 45B UU 1/2024 tentang perubahan kedua UU ITE sebagai berikut:Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakut-nakuti, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 juta.Adapun anda sebagai korban diartikan sebagai orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perbuatan yang termasuk dari pasal ini secara jelas adalah perundungan di ruang digital (cyber bullying).[3]Baca juga: Pasal untuk Menjerat Pelaku PengancamanPelanggaran Data PribadiTak hanya pengancaman atau penipuan melalui telepon, menurut hemat kami, penelepon yang mengaku-ngaku sebagai pacar Anda berarti telah menggunakan data pribadi yang bukan miliknya. Hal ini mengingat bahwa nama lengkap termasuk jenis data pribadi bersifat umum yang dilindungi berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf a UU PDP.Atas perbuatan menggunakan data pribadi yang bukan miliknya, penelepon bisa dijerat pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 miliar sebagaimana disebutkan Pasal 67 ayat (3) UU PDP.Baca juga: UU PDP: Landasan Hukum Pelindungan Data PribadiPelindungan Identitas PeneleponSelanjutnya terkait cara cek lokasi lewat nomor HP, melacak nomor HP itu milik siapa, atau mencari tahu identitas penelepon, patut Anda pahami terlebih dahulu bunyi ketentuan Pasal 42 ayat (1) UU 36/1999 bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya.Oleh karena itu, apa yang diterangkan oleh petugas customer service operator seluler benar adanya bahwa tidak dibenarkan secara hukum untuk memberi tahu/memberikan cara melacak nomor HP itu milik siapa maupun lokasi pengguna nomor HP tersebut. Dengan kata lain, operator seluler tidak boleh memberikan informasi identitas siapa penelepon Anda.Namun, ada ketentuan pengecualian kerahasiaan informasi tersebut yang diatur dalam Pasal 42 ayat (2) UU 36/1999, yaitu untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas:permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu.permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan undang-undang yang berlaku.Baca juga: Pelindungan Data Pribadi Pengguna Kartu SelulerOleh karena itu, langkah hukum yang tepat untuk cek lokasi lewat nomor HP, melacak nomor HP itu milik siapa, atau mencari tahu identitas penelepon, Anda harus melaporkan tindak pidana yang dilakukan penelepon misalnya atas perbuatan penipuan atau pengancaman dahulu kepada polisi. Nantinya, polisi dalam melakukan penyelidikan perkara tersebut yang akan mencari identitas si penelepon tersebut. Cara melapor tindak pidana ke polisi dapat Anda simak selengkapnya dalam artikel Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya.Apabila polisi sudah mendapatkan identitasnya, Anda bisa minta ke polisi untuk memberitahukan kepada Anda siapa identitas si penelepon melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).Baca juga: Prosedur Bila Polisi Tidak Menindaklanjuti Laporan PerkaraDemikian jawaban dari kami terkait boleh tidaknya operator seluler memberikan cara melacak nomor HP itu milik siapa, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PidanaUndang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang TelekomunikasiUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ElektronikUndang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ElektronikUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ElektronikUndang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data PribadiUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KerjaUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023REFERENSIR. Sugandhi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya. Surabaya: Usaha Nasional. 1980.[1] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)[2] Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023[3] Penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ElektronikTagspelindungan data pribadiuu pdppenipuanancaman

Saya mendapat telepon dari pria yang mengaku pacar saya yang sudah meninggal. Saya pun menghubungi Customer Service (“CS”) operator seluler untuk mencari tahu siapa identitas penelpon tersebut, dan saya sudah tanya CS bagaimana cara cek lokasi lewat nomor HP. Tapi CS menyebutkan yang berwenang adalah pihak kepolisian. Artinya, saya harus melapor ke kepolisian terlebih dahulu untuk mendapatkan surat kepolisian agar saya bisa meminta pihak operator seluler untuk mengeluarkan keterangan identitas penelpon. Pertanyaan saya adalah: Apakah tindakan penelpon saya ini termasuk pelanggaran hukum? Kalau termasuk pelanggaran hukum, ke mana saya bisa melapor?

Mencari tahu cara melacak nomor HP itu milik siapa sebenarnya adalah perbuatan yang melanggar ketentuan dalam UU 36/1999 yang mengatur tentang merahasiakan informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi. Lantas, apa yang bisa dilakukan oleh Anda atas perbuatan penelepon yang mengaku-ngaku sebagai pacar Anda? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Bisakah Terdakwa yang Dibebaskan Menuntut Balik Pelapor?21 Mei 2024Sanksi Hukum terhadap Pelaku Kejahatan dengan Hipnotis 01 Nov 2023Dasar Hukum Penyadapan Telepon oleh KPK21 Jun 2023Sinkronisasi regulasi tentang penyadapan11 Feb 2010Bisakah Terdakwa yang Dibebaskan Menuntut Balik Pelapor?21 Mei 2024Sanksi Hukum terhadap Pelaku Kejahatan dengan Hipnotis 01 Nov 2023Dasar Hukum Penyadapan Telepon oleh KPK21 Jun 2023Sinkronisasi regulasi tentang penyadapan11 Feb 2010Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank6 Mei 2024Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank6 Mei 2024Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-minta-operator-seluler-melacak-pemilik-nomor-hp-lt4c5b190e00831/

Bisakah Minta Operator Seluler Melacak Pemilik Nomor HP?

pages/32/page-2.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh [Shanti Rachmadsyah, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/shanti-rachmadsyah--sh-lt4b9a1eb24a495) dan pertama kali dipublikasikan pada 3 September 2010, kemudian dimutakhirkan oleh [Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/bernadetha-aurelia-oktavira--sh-lt5d537b77ab8d5/) pada 29 November 2022.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Bisakah Terdakwa yang Dibebaskan Menuntut Balik Pelapor? ](/klinik/a/bisakah-terdakwa-yang-dibebaskan-menuntut-balik-pelapor-lt4c3e60a54d915/)  21 Mei 2024 [ #### Sanksi Hukum terhadap Pelaku Kejahatan dengan Hipnotis ](/klinik/a/sanksi-hukum-terhadap-pelaku-kejahatan-dengan-hipnotis-cl3899/)  01 Nov 2023 [ #### Dasar Hukum Penyadapan Telepon oleh KPK ](/klinik/a/dasar-hukum-penyadapan-telepon-oleh-kpk-lt4b1e3ca1a2369/)  21 Jun 2023 [ #### Sinkronisasi regulasi tentang penyadapan ](/klinik/a/sinkronisasi-regulasi-tentang-penyadapan-lt4b2db054f0290/)  11 Feb 2010 [](#!) **Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Tindak Pidana Penipuan dan Pengancaman** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Untuk mengetahui apakah perbuatan penelepon merupakan pelanggaran hukum, perlu dilihat kembali perbuatan apa yang ia lakukan terhadap Anda. Misalnya dengan mengaku-ngaku sebagai pacar Anda dan meminta diberikan sesuatu, maka ia dapat dijerat **Pasal 378 [KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP)** lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku atau **Pasal 492 [UU 1/2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru)** tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[\[1\]](#_ftn1) yaitu tahun 2026, dengan bunyi sebagai berikut: **Pasal 378 KUHP** **Pasal 492 UU 1/2023** Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena **penipuan** dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena **penipuan**, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta.[\[2\]](#_ftn2) Adapun berdasarkan bunyi pasal penipuan tersebut, **R. Sugandhi** dalam bukunya yang berjudul _Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya_ (hal. 396-397), terdapat beberapa unsur yang terkandung dalam Pasal 378 KUHP: 1. tindakan seseorang dengan tipu muslihat; 2. rangkaian kebohongan; 3. nama palsu dan keadaan palsu; 4. dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Penjelasan selengkapnya mengenai pasal penipuan dapat Anda simak di **[Bunyi dan Unsur Pasal 378 KUHP tentang Penipuan](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-378-kuhp-tentang-penipuan-lt6571693c4c627?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=bunyi_unsur_pasal_378_kuhp)**. Selain penipuan melalui telepon, apabila penelepon tersebut memberikan informasi dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi kepada Anda sebagai korban, ia dapat dijerat **Pasal 29 _jo._ Pasal 45B [UU 1/2024](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65961ed500cf3/undang-undang-nomor-1-tahun-2024?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_2024)** tentang perubahan kedua **[UU ITE](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_ite)** sebagai berikut: _Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakut-nakuti, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 juta._ Adapun anda sebagai **korban** diartikan sebagai orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perbuatan yang termasuk dari pasal ini secara jelas adalah perundungan di ruang digital (_cyber bullying_).[\[3\]](#_ftn3) Baca juga: **[Pasal untuk Menjerat Pelaku Pengancaman](https://www.hukumonline.com/klinik/a/ancaman-cl2025/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pidana_mengancam?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pasal_pengancaman)** ### **Pelanggaran Data Pribadi** Tak hanya pengancaman atau penipuan melalui telepon, menurut hemat kami, penelepon yang mengaku-ngaku sebagai pacar Anda berarti telah menggunakan data pribadi yang bukan miliknya. Hal ini mengingat bahwa nama lengkap termasuk jenis **[data pribadi](https://www.hukumonline.com/kamus/d/data-pribadi)** bersifat umum yang dilindungi berdasarkan **Pasal 4 ayat (3) huruf a [UU PDP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt634e841e24ca9/undang-undang-nomor-27-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_27_2022)**. Atas perbuatan menggunakan data pribadi yang bukan miliknya, penelepon bisa dijerat pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 miliar sebagaimana disebutkan **Pasal 67 ayat (3) UU PDP**. Baca juga: **[UU PDP: Landasan Hukum Pelindungan Data Pribadi](https://www.hukumonline.com/klinik/a/uu-pdp--landasan-hukum-pelindungan-data-pribadi-lt5d588c1cc649e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_pdp_landasan_hukum)** ### **Pelindungan Identitas Penelepon** Selanjutnya terkait cara cek lokasi lewat nomor HP, melacak nomor HP itu milik siapa, atau mencari tahu identitas penelepon, patut Anda pahami terlebih dahulu bunyi ketentuan **Pasal 42 ayat (1) [UU 36/1999](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/349/undangundang-nomor-36-tahun-1999?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_36_1999)** bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya. Oleh karena itu, apa yang diterangkan oleh petugas _customer_ _service_ operator seluler benar adanya bahwa tidak dibenarkan secara hukum untuk memberi tahu/memberikan cara melacak nomor HP itu milik siapa maupun lokasi pengguna nomor HP tersebut. Dengan kata lain, operator seluler tidak boleh memberikan informasi identitas siapa penelepon Anda. Namun, ada ketentuan pengecualian kerahasiaan informasi tersebut yang diatur dalam **Pasal 42 ayat (2) UU 36/1999**, yaitu untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas: 1. permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu. 2. permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Baca juga: **[Pelindungan Data Pribadi Pengguna Kartu Seluler](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pelindungan-data-pribadi-pengguna-kartu-seluler-lt542035736d3d2/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pdp_seluler?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pelindungan_data_pribadi)** Oleh karena itu, langkah hukum yang tepat untuk cek lokasi lewat nomor HP, melacak nomor HP itu milik siapa, atau mencari tahu identitas penelepon, Anda harus melaporkan tindak pidana yang dilakukan penelepon misalnya atas perbuatan penipuan atau pengancaman dahulu kepada polisi. Nantinya, polisi dalam melakukan penyelidikan perkara tersebut yang akan mencari identitas si penelepon tersebut. Cara melapor tindak pidana ke polisi dapat Anda simak selengkapnya dalam artikel **[Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya](https://www.hukumonline.com/klinik/a/mau-melaporkan-tindak-pidana-ke-polisi-begini-prosedurnya-lt504d52481c208/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=mau_lapor_tindak_pidana_ke_polisi)**. Apabila polisi sudah mendapatkan identitasnya, Anda bisa minta ke polisi untuk memberitahukan kepada Anda siapa identitas si penelepon melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP). Baca juga: **[Prosedur Bila Polisi Tidak Menindaklanjuti Laporan Perkara](https://www.hukumonline.com/klinik/a/prosedur-bila-polisi-tidak-menindaklanjuti-laporan-perkara-lt52d18edc204a5?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=polisi_perkara)** Demikian jawaban dari kami terkait boleh tidaknya operator seluler memberikan cara melacak nomor HP itu milik siapa, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/349/undangundang-nomor-36-tahun-1999?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_36_1999) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/undangundang-nomor-11-tahun-2008?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_ite) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt584a7363785c8?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_19_2016) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65961ed500cf3/undang-undang-nomor-1-tahun-2024?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_2024) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt634e841e24ca9/undang-undang-nomor-27-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_27_2022) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023) REFERENSI --------- R. Sugandhi. _Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya_. Surabaya: Usaha Nasional. 1980. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 624 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru) (“UU 1/2023”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023 [\[3\]](#_ftnref3) Penjelasan Pasal 29 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65961ed500cf3/undang-undang-nomor-1-tahun-2024?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_2024) Tags ---- [pelindungan data pribadi](/tag/pelindungan-data-pribadi) [uu pdp](/tag/uu-pdp) [penipuan](/tag/penipuan) [ancaman](/tag/ancaman)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Tugas dan Wewenang Ombudsman Republik IndonesiaKLINIK TERKAITCara Mengajukan Keberatan atas Rekomendasi Ombudsman29 Mei 2020Investigasi Maladministrasi atas Prakarsa Sendiri oleh Ombudsman20 Nov 2019Kekuatan Mengikat Rekomendasi Ombudsman22 Mei 2019Cara Melaporkan Maladministrasi ke Ombudsman28 Des 2018Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan badan hukum milik negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.[1]Dalam menjalankan fungsinya untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik tersebut, Ombudsman memiliki tugas untuk:[2]Menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;Melakukan pemeriksaan substansi atas laporan;Menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman;Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan;Membangun jaringan kerja;Melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan publik; danMelakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut, Ombudsman memiliki wewenang untuk:[3]Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pelapor, terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai laporan yang disampaikan kepada Ombudsman;Memeriksa keputusan, surat-menyurat atau dokumen lain yang ada pada pelapor ataupun terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu laporan;Meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi mana pun untuk pemeriksaan laporan dari instansi terlapor;Melakukan pemanggilan terhadap pelapor, terlapor dan pihak lain yang terkait dengan laporan;Menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak;Membuat rekomendasi mengenai penyelesaian laporan, termasuk rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan;Demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan dan rekomendasi.Selain dari kewenangan di atas, Ombudsman juga berwenang untuk:[4]Menyampaikan saran kepada presiden, kepala daerah atau pimpinan penyelenggara negara lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik;Menyampaikan saran kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau kepala daerah agar terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya diadakan perubahan dalam rangka mencegah maladministrasi.Disarikan dari artikel Karakteristik Pemeriksaan Ombudsman, dijelaskan bahwa Ombudsman memiliki dua tugas pokok yaitu mencegah maladministrasi dan memeriksa laporan atas dugaan maladministrasi yang berasal dari laporan atau investigasi atas prakarsa sendiri.Dengan demikian, Ombudsman RI merupakan lembaga pengawas independen yang tidak terikat terhadap lembaga apapun. Ombudsman RI memiliki tugas dan kewenangan untuk mengawasi kinerja dari lembaga-lembaga negara maupun badan usaha yang berafiliasi dengan pendapatan dan keuangan negara agar tercipta pelanan yang efektif, efisien, jujur, bersih dan terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan tercapainya supremasi hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.Subpoena Power Ombudsman RIDalam melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk memeriksa laporan dugaan maladministrasi, Ombudsman diberikan kewenangan memanggil paksa (subpoena power) apabila terlapor telah dipanggil tiga kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan dengan alasan yang sah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UU Ombudsman yang berbunyi:Dalam hal Terlapor dan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a telah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan dengan alasan yang sah, Ombudsman dapat meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menghadirkan yang bersangkutan secara Paksa.Baca juga: Bentuk-Bentuk MaladministrasiLebih lanjut, dalam Penjelasan Umum UU Ombudsman diterangkan bahwa menghadirkan saksi dan terlapor secara paksa dengan meminta bantuan kepolisian disebut juga dengan subpoena power.Menurut Pasal 30 Peraturan Ombudsman 58/2023 pemanggilan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:Ombudsman dapat melakukan pemanggilan secara tertulis kepada terlapor dan/atau atasan terlapor, saksi, ahli, dan/atau penerjemah untuk diminta keterangan.Pemanggilan secara tertulis diterima paling lambat 3 hari kerja sebelum dilakukan pemeriksaan.Pemanggilan secara tertulis dilakukan paling banyak 3 kali berturut-turut dengan jangka waktu 5 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemanggilan.Jika terlapor dan saksi yang telah dipanggil 3 kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan Ombudsman dengan alasan yang sah, Ombudsman dapat meminta bantuan kepolisian untuk menghadirkan yang bersangkutan secara paksa.[5]Untuk menghadirkan terlapor atau saksi secara paksa tersebut, maka dapat mengikuti prosedur berdasarkan Pasal 4 MoU ORI dengan Polri Tahun 2020, sebagai berikut:Pihak pertama (Ombudsman) dapat meminta bantuan pengamanan kepada pihak kedua (Kepolisian), dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Ombudsman;Bantuan pengamanan tersebut diberikan dalam bentuk jasa pengamanan dengan sasaran pengamanan orang, pengamanan barang, pengamanan dokumen dan pengamanan kegiatan;Permintaan bantuan pengamanan tersebut didahului dengan permintaan secara tertulis.Dalam situasi tertentu, permintaan pengamanan dapat dilakukan secara lisan, diikuti dengan permintaan tertulis.Dengan demikian, menjawab pertanyaan Anda, dapat kami sampaikan bahwa Ombudsman RI dalam menjalankan tugas dan tugasnya untuk memproses laporan, memiliki hak istimewa untuk memanggil paksa terlapor dan saksi jika yang bersangkutan 3 kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan dengan alasan yang sah dengan cara melibatkan dan meminta bantuan pengamanan kepada pihak kepolisian.Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik IndonesiaPeraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian LaporanNota Kesepahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 08/ORI-MoU/VI/2020, Nomor: NK/18/VI/2020 Tentang Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat dan Pencegahan Maladministrasi Dalam Pelayanan PublikREFERENSIKarakteristik Pemeriksaan Ombudsman yang diakses pada Selasa, 2 April 2024 pukul 11.10 WIB.[1] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (“UU Ombudsman”)[2] Pasal 7 UU Ombudsman[3] Pasal 8 ayat (1) UU Ombudsman[4] Pasal 8 ayat (2) UU Ombudsman[5] Pasal 31 Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian LaporanTagsombudsmanmaladministrasikepolisian

Dalam melaksanakan wewenangnya mengawasi penyelenggara negara, apakah Ombudsman mempunyai perangkat pemaksa atau subpoena power? Bagaimana pelaksanaannya jika memang ada?

Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan badan hukum milik negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Ombudsman RI memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti suatu laporan salah satunya dengan memanggil terlapor ataupun saksi. Namun, jika terlapor dan saksi mangkir dari panggilan, maka Ombudsman dapat menggunakan subpoena power atau kewenangan untuk memanggil paksa. Bagaimana ketentuannya? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Cara Mengajukan Keberatan atas Rekomendasi Ombudsman29 Mei 2020Investigasi Maladministrasi atas Prakarsa Sendiri oleh Ombudsman20 Nov 2019Kekuatan Mengikat Rekomendasi Ombudsman22 Mei 2019Cara Melaporkan Maladministrasi ke Ombudsman28 Des 2018Cara Mengajukan Keberatan atas Rekomendasi Ombudsman29 Mei 2020Investigasi Maladministrasi atas Prakarsa Sendiri oleh Ombudsman20 Nov 2019Kekuatan Mengikat Rekomendasi Ombudsman22 Mei 2019Cara Melaporkan Maladministrasi ke Ombudsman28 Des 2018Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank6 Mei 2024Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank6 Mei 2024Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/ketentuan-isubpoena-power--i-ombudsman-ri-lt660c922945c71/

Ketentuan Subpoena Power Ombudsman RI

pages/32/page-3.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Tugas dan Wewenang Ombudsman Republik Indonesia** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Cara Mengajukan Keberatan atas Rekomendasi Ombudsman ](/klinik/a/cara-mengajukan-keberatan-atas-rekomendasi-ombudsman-lt5ecc0bd39de79/)  29 Mei 2020 [ #### Investigasi Maladministrasi atas Prakarsa Sendiri oleh Ombudsman ](/klinik/a/investigasi-maladministrasi-atas-prakarsa-sendiri-oleh-ombudsman-lt5dd506197361f/)  20 Nov 2019 [ #### Kekuatan Mengikat Rekomendasi Ombudsman ](/klinik/a/kekuatan-mengikat-rekomendasi-ombudsman-lt5cad59a0bd4f8/)  22 Mei 2019 [ #### Cara Melaporkan Maladministrasi ke Ombudsman ](/klinik/a/cara-melaporkan-maladministrasi-ke-ombudsman-lt5c0f05a7f0bbe/)  28 Des 2018 [](#!) Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan **mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik** baik yang diselenggarakan oleh **penyelenggara negara dan pemerintahan** termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan badan hukum milik negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.[\[1\]](#_ftn1) Dalam menjalankan fungsinya untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik tersebut, Ombudsman memiliki tugas untuk:[\[2\]](#_ftn2) 1. Menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; 2. Melakukan pemeriksaan substansi atas laporan; 3. Menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman; 4. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; 5. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan; 6. Membangun jaringan kerja; 7. Melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan publik; dan 8. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut, Ombudsman memiliki wewenang untuk:[\[3\]](#_ftn3) 1. Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pelapor, terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai laporan yang disampaikan kepada Ombudsman; 2. Memeriksa keputusan, surat-menyurat atau dokumen lain yang ada pada pelapor ataupun terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu laporan; 3. Meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi mana pun untuk pemeriksaan laporan dari instansi terlapor; 4. Melakukan pemanggilan terhadap pelapor, terlapor dan pihak lain yang terkait dengan laporan; 5. Menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak; 6. Membuat rekomendasi mengenai penyelesaian laporan, termasuk rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan; 7. Demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan dan rekomendasi. Selain dari kewenangan di atas, Ombudsman juga berwenang untuk:[\[4\]](#_ftn4) 1. Menyampaikan saran kepada presiden, kepala daerah atau pimpinan penyelenggara negara lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik; 2. Menyampaikan saran kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau kepala daerah agar terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya diadakan perubahan dalam rangka mencegah maladministrasi. Disarikan dari artikel **[Karakteristik Pemeriksaan Ombudsman](https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--karakteristik-pemeriksaan-ombudsman)**, dijelaskan bahwa Ombudsman memiliki dua tugas pokok yaitu **mencegah maladministrasi** dan **memeriksa laporan atas dugaan maladministrasi** yang berasal dari laporan atau investigasi atas prakarsa sendiri. Dengan demikian, Ombudsman RI merupakan lembaga pengawas independen yang tidak terikat terhadap lembaga apapun. Ombudsman RI memiliki tugas dan kewenangan untuk mengawasi kinerja dari lembaga-lembaga negara maupun badan usaha yang berafiliasi dengan pendapatan dan keuangan negara agar tercipta pelanan yang efektif, efisien, jujur, bersih dan terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan tercapainya supremasi hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. ### **_Subpoena Power_** **Ombudsman RI** Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk memeriksa laporan dugaan **[maladministrasi](https://www.hukumonline.com/kamus/m/maladministrasi),** **Ombudsman diberikan kewenangan memanggil paksa (_subpoena power_)** apabila terlapor telah dipanggil tiga kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan dengan alasan yang sah. Hal ini sebagaimana diatur dalam **Pasal 31** **[UU Ombudsman](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28453/undangundang-nomor-37-tahun-2008?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_37_2008)** yang berbunyi: _Dalam hal Terlapor dan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a telah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan dengan alasan yang sah, **Ombudsman dapat meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menghadirkan yang bersangkutan secara Paksa.**_ Baca juga: **[Bentuk-Bentuk Maladministrasi](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-maladministrasi-lt58292617134da/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=maladministrasi)** Lebih lanjut, dalam **Penjelasan Umum UU Ombudsman** diterangkan bahwa menghadirkan saksi dan terlapor secara paksa dengan meminta bantuan kepolisian disebut juga dengan _subpoena power._ Menurut **Pasal 30** **[Peraturan Ombudsman 58/2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65c627fabc535/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=peraturan_ombudsman_58_2023)** pemanggilan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: 1. Ombudsman dapat melakukan pemanggilan secara tertulis kepada terlapor dan/atau atasan terlapor, saksi, ahli, dan/atau penerjemah untuk diminta keterangan. 2. Pemanggilan secara tertulis diterima paling lambat 3 hari kerja sebelum dilakukan pemeriksaan. 3. Pemanggilan secara tertulis dilakukan paling banyak 3 kali berturut-turut dengan jangka waktu 5 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemanggilan. Jika terlapor dan saksi yang telah dipanggil 3 kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan Ombudsman dengan alasan yang sah, Ombudsman dapat meminta bantuan kepolisian untuk menghadirkan yang bersangkutan secara paksa.[\[5\]](#_ftn5) Untuk menghadirkan terlapor atau saksi secara paksa tersebut, maka dapat mengikuti prosedur berdasarkan **Pasal 4** **[MoU ORI dengan Polri Tahun 2020](https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fombudsman.go.id%2Fproduk%2Funduh%2F526%2FSUB_NK_5a1e917b6a869_file_20201125_132034.pdf&psig=AOvVaw1zEUztElE0UWVOmy05Bb2Z&ust=1712114552738000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CAcQrpoMahcKEwi4l9buyaKFAxUAAAAAHQAAAAAQBA)**, sebagai berikut: 1. Pihak pertama (Ombudsman) dapat meminta bantuan pengamanan kepada pihak kedua (Kepolisian), dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Ombudsman; 2. Bantuan pengamanan tersebut diberikan dalam bentuk jasa pengamanan dengan sasaran pengamanan orang, pengamanan barang, pengamanan dokumen dan pengamanan kegiatan; 3. Permintaan bantuan pengamanan tersebut didahului dengan permintaan secara tertulis. 4. Dalam situasi tertentu, permintaan pengamanan dapat dilakukan secara lisan, diikuti dengan permintaan tertulis. Dengan demikian, menjawab pertanyaan Anda, dapat kami sampaikan bahwa Ombudsman RI dalam menjalankan tugas dan tugasnya untuk memproses laporan, memiliki hak istimewa untuk memanggil paksa terlapor dan saksi jika yang bersangkutan 3 kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan dengan alasan yang sah dengan cara melibatkan dan meminta bantuan pengamanan kepada pihak kepolisian. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut **[di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik)**. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28453/undangundang-nomor-37-tahun-2008?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_37_2008) Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65c627fabc535/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=peraturan_ombudsman_58_2023) Nota Kesepahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 08/ORI-MoU/VI/2020, Nomor: NK/18/VI/2020 Tentang Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat dan Pencegahan Maladministrasi Dalam Pelayanan Publik [](https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fombudsman.go.id%2Fproduk%2Funduh%2F526%2FSUB_NK_5a1e917b6a869_file_20201125_132034.pdf&psig=AOvVaw2xxBfrHogleGAQBTbsPWEn&ust=1712126410909000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CAcQrpoMahcKEwj44bfn-KKFAxUAAAAAHQAAAAAQBA) REFERENSI --------- [Karakteristik Pemeriksaan Ombudsman](https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--karakteristik-pemeriksaan-ombudsman) yang diakses pada Selasa, 2 April 2024 pukul 11.10 WIB. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1 angka 1 [Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28453/undangundang-nomor-37-tahun-2008?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_37_2008) (“UU Ombudsman”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 7 UU Ombudsman [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 8 ayat (1) UU Ombudsman [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 8 ayat (2) UU Ombudsman [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 31 [Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65c627fabc535/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=peraturan_ombudsman_58_2023) Tags ---- [ombudsman](/tag/ombudsman) [maladministrasi](/tag/maladministrasi) [kepolisian](/tag/kepolisian)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judulKetentuan THR Jika Resign Lebih 30 Hari Sebelum Hari Raya yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Rabu, 24 Juli 2013, yang pertama kali dimutakhirkan pada 30 Mei 2016.KLINIK TERKAITLangkah Hukum Jika THR Dipotong Sepihak oleh Perusahaan26 Mar 2024Bolehkah Perusahaan Membayar THR Lebih Awal?25 Mar 2024Apakah Karyawan Non-Muslim Berhak atas THR Lebaran?25 Mar 2024Masihkah Pekerja yang Sudah Pensiun Berhak Dapat THR?20 Mar 2024Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Apakah Karyawan yang Resign Berhak Mendapatkan THR?Sebelum menjawab inti pertanyaan Anda, patut dicatat salah satu alasan pemutusan hubungan kerja adalah karyawan mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan harus memenuhi syarat:[1]mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;tidak terikat dalam ikatan dinas; dantetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Fenomena karyawan resign sebelum lebaran terulang setiap tahunnya. Pasalnya karyawan mengundurkan diri dapat THR. Apa dasar hukumnya? Pasal 7 ayat (1) Permenaker 6/2016:Pekerja/buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu dan mengalami pemutusan hubungan kerja terhitung sejak 30 (tiga puluh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan, berhak atas THR Keagamaan.Namun untuk karyawan PKWT resign apakah dapat THR? Bagi karyawan kontrak atau karyawan dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang resign sebelum hari raya keagamaan tidak berhak mendapatkan THR.[2]Sehingga, menjawab pertanyaan Anda, jika resign 1 bulan sebelum lebaran apakah dapat THR? Benar, karyawan tetap atau PKWTT yang mengundurkan diri terhitung 30 hari sebelum lebaran tetap berhak atas THR. Namun ketentuan ini dikecualikan bagi karyawan kontrak atau PKWT yang berakhir hubungan kerjanya sebelum lebaran tidak berhak menerima THR.Jadi sekaligus meluruskan pertanyaan apakah resign sebelum lebaran tidak dapat THR? Ini bergantung pada kondisi status karyawan tersebut apakah PKWT atau PKWTT dan kapan waktu putusnya hubungan kerja akibat mengundurkan diri tersebut.Contoh KasusUntuk mempermudah pemahaman Anda, kami memberikan contoh karyawan PKWTT yang mengajukan resign dan putus hubungan kerjanya terhitung mulai tanggal 15 Maret 2024. Adapun tanggal 10-11 April 2024 ditetapkan sebagai Hari Raya Idulfitri sebagaimana disebutkan dalam Lampiran SKB 3 Menteri.Dengan demikian, karyawan PKWTT tersebut tetap berhak menerima THR karena hubungan kerjanya berakhir masih dalam waktu 30 hari sebelum hari lebaran.Kemudian selain berhak menerima THR, mengenai apa yang didapat karyawan yang mengundurkan diri? Anda dapat membacanya dalam ulasan berjudul Hak-hak Karyawan yang Di-PHK dan yang Resign.Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KerjaUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di PerusahaanKeputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 855 Tahun 2023, Nomor 3 Tahun 2023, Nomor 4 Tahun 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 236, 1, 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 855 Tahun 2023, Nomor 3 Tahun 2023, Nomor 4 Tahun 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024[1] Pasal 81 angka 45 Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perppu Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 154A ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan[2] Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di PerusahaanTagstunjangan hari rayaketenagakerjaanthr

Fenomena karyawan mengundurkan diri sebelum lebaran terus terjadi setiap tahunnya. Saya dengar, karyawan mengundurkan diri dapat THR walaupun resign 1 bulan sebelum lebaran. Apakah karyawan yang resign berhak mendapatkan THR? Terima kasih.

Apakah karyawan yang resign berhak mendapatkan THR? Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu diketahui terlebih dahulu status karyawan tersebut perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Selain itu, perlu diketahui pula kapan waktu putusnya hubungan kerja akibat pengunduran diri tersebut. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Langkah Hukum Jika THR Dipotong Sepihak oleh Perusahaan26 Mar 2024Bolehkah Perusahaan Membayar THR Lebih Awal?25 Mar 2024Apakah Karyawan Non-Muslim Berhak atas THR Lebaran?25 Mar 2024Masihkah Pekerja yang Sudah Pensiun Berhak Dapat THR?20 Mar 2024Langkah Hukum Jika THR Dipotong Sepihak oleh Perusahaan26 Mar 2024Bolehkah Perusahaan Membayar THR Lebih Awal?25 Mar 2024Apakah Karyawan Non-Muslim Berhak atas THR Lebaran?25 Mar 2024Masihkah Pekerja yang Sudah Pensiun Berhak Dapat THR?20 Mar 2024Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-karyawan-yang-resign-berhak-mendapatkan-thr-lt51dd09c59209b/

Apakah Karyawan yang Resign Berhak Mendapatkan THR?

pages/32/page-4.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul****_Ketentuan THR Jika Resign Lebih 30 Hari Sebelum Hari Raya_** **yang dibuat oleh [Tri Jata Ayu Pramesti, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/penjawab/lt5165540a9b53c/mitra/lt4b457ff0c3e1b) dan pertama kali dipublikasikan** **pada** **Rabu, 24 Juli 2013, yang pertama kali dimutakhirkan pada 30 Mei 2016.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Langkah Hukum Jika THR Dipotong Sepihak oleh Perusahaan ](/klinik/a/thr-dipotong-sepihak-lt5a34e81e96868/)  26 Mar 2024 [ #### Bolehkah Perusahaan Membayar THR Lebih Awal? ](/klinik/a/bolehkah-perusahaan-membayar-thr-lebih-awal-lt5ce3b2eb133ec/)  25 Mar 2024 [ #### Apakah Karyawan Non-Muslim Berhak atas THR Lebaran? ](/klinik/a/thr-lebaran-non-muslim-lt53c8d5adaa6e1/)  25 Mar 2024 [ #### Masihkah Pekerja yang Sudah Pensiun Berhak Dapat THR? ](/klinik/a/masihkah-pekerja-yang-sudah-pensiun-berhak-dapat-thr-lt5754cd12f2039/)  20 Mar 2024 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Apakah Karyawan yang _Resign_ Berhak Mendapatkan THR?** Sebelum menjawab inti pertanyaan Anda, patut dicatat salah satu alasan pemutusan hubungan kerja adalah karyawan mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan harus memenuhi syarat:[\[1\]](#_ftn1) 1. mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri; 2. tidak terikat dalam ikatan dinas; dan 3. tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Fenomena karyawan _resign_ sebelum lebaran terulang setiap tahunnya. Pasalnya karyawan mengundurkan diri dapat THR. Apa dasar hukumnya? **Pasal 7 ayat (1) [Permenaker 6/2016](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56ebc838dd535/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-no-6-tahun-2016-tunjangan-hari-raya-keagamaan-bagi-pekerja_buruh-di-perusahaan/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenaker_6_2016)**: _Pekerja/buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan **perjanjian kerja waktu tidak tertentu** dan mengalami pemutusan hubungan kerja **terhitung sejak 30 (tiga puluh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan**, **berhak atas THR Keagamaan**._ Namun untuk karyawan PKWT _resign_ apakah dapat THR? Bagi karyawan kontrak atau karyawan dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang _resign_ sebelum hari raya keagamaan tidak berhak mendapatkan THR.[\[2\]](#_ftn2) Sehingga, menjawab pertanyaan Anda, jika _resign_ 1 bulan sebelum lebaran apakah dapat THR? Benar, karyawan tetap atau PKWTT yang mengundurkan diri terhitung 30 hari sebelum lebaran tetap berhak atas THR. Namun ketentuan ini dikecualikan bagi karyawan kontrak atau PKWT yang berakhir hubungan kerjanya sebelum lebaran tidak berhak menerima THR. Jadi sekaligus meluruskan pertanyaan apakah _resign_ sebelum lebaran tidak dapat THR? Ini bergantung pada kondisi status karyawan tersebut apakah PKWT atau PKWTT dan kapan waktu putusnya hubungan kerja akibat mengundurkan diri tersebut. ### **Contoh Kasus** Untuk mempermudah pemahaman Anda, kami memberikan contoh karyawan PKWTT yang mengajukan _resign_ dan putus hubungan kerjanya terhitung mulai tanggal 15 Maret 2024. Adapun tanggal 10-11 April 2024 ditetapkan sebagai Hari Raya Idulfitri sebagaimana disebutkan dalam **Lampiran [SKB 3 Menteri](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt650016f646af5/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=skb_cuti_bersama_2024)**. Dengan demikian, karyawan PKWTT tersebut tetap berhak menerima THR karena hubungan kerjanya berakhir masih dalam waktu 30 hari sebelum hari lebaran. Kemudian selain berhak menerima THR, mengenai apa yang didapat karyawan yang mengundurkan diri? Anda dapat membacanya dalam ulasan berjudul **[Hak-hak Karyawan yang Di-PHK dan yang _Resign_](https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-karyawan-phk-dan-resign-cl2066/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=phk_resign)**. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik).  Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56ebc838dd535/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-no-6-tahun-2016-tunjangan-hari-raya-keagamaan-bagi-pekerja_buruh-di-perusahaan/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenaker_6_2016) Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 855 Tahun 2023, Nomor 3 Tahun 2023, Nomor 4 Tahun 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt650016f646af5/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=skb_cuti_bersama_2024) Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 236, 1, 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 855 Tahun 2023, Nomor 3 Tahun 2023, Nomor 4 Tahun 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65dff2fba8abe/keputusan-bersama-menteri-agama--menteri-ketenagakerjaan--dan-menteri-pendayagunaan-aparatur-negara-dan-reformasi-birokrasi-nomor-236--1--2-tahun-2024/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=skb_cuti_bersama_2024_2) [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 81 angka 45 [Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perppu Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) yang memuat baru Pasal 154A ayat (1) huruf i [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 7 ayat (3) [Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56ebc838dd535/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-no-6-tahun-2016-tunjangan-hari-raya-keagamaan-bagi-pekerja_buruh-di-perusahaan/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenaker_6_2016) Tags ---- [tunjangan hari raya](/tag/tunjangan-hari-raya) [ketenagakerjaan](/tag/ketenagakerjaan) [thr](/tag/thr)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITHukum Pencemaran Nama Baik di Media Sosial27 Mei 2024Hukum Pencemaran Nama Baik Terhadap Badan Hukum16 Apr 2024Hukumnya Menuduh Orang Lain Lewat Medsos menurut UU ITE 202430 Jan 2024Perbuatan yang Termasuk dalam Pasal Pencemaran Nama Baik21 Des 2022Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Mengeluh di Media Sosial dengan Menyamarkan Nama yang Dituju yang dibuat oleh Teguh Arifiyandi, S.H., M.H. dan dipublikasikan pertama kali pada Kamis, 5 Juli 2012 dan pertama kali dimutakhirkan oleh Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H pada 9 Oktober 2023. Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas  Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Pasal Pencemaran Nama BaikSebelum menjawab pertanyaan Anda, kami akan menguraikan terlebih dahulu pasal pencemaran nama baik yang diatur di dalam KUHP dan UU ITE beserta perubahannya. Apa hukuman bagi orang yang mencemarkan nama baik?Pasal pencemaran nama baik termaktub di dalam Pasal 310 KUHP yang pada saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan Pasal 433 UU 1/2023 yang mulai berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[1] yaitu tahun 2026 serta Pasal 27 ayat (3) UU ITE.Pasal 310 KUHPPasal 433 UU 1/2023Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta.[2]Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta.[3]Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II yaitu Rp10 juta.[4]Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori III yaitu Rp50 juta.[5]Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.Perlu Anda ketahui bahwa setelah terbitnya Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023 yang memuat uji materiil terhadap Pasal 310 ayat (1) KUHP, MK berkesimpulan bahwa Pasal 310 ayat (1) KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai (hal. 358):Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dengan cara lisan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta.[6]MK bermaksud menilai konstitusionalitas Pasal 433 UU 1/2023 yang baru mempunyai kekuatan mengikat setelah 3 tahun sejak diundangkan (2 Januari 2026), maka penegasan berkenaan dengan unsur perbuatan “dengan lisan” yang terdapat dalam Pasal 433 UU 1/2023 bisa diadopsi atau diakomodir guna kepastian hukum dalam penerapan ketentuan norma Pasal 310 ayat (1) KUHP (hal. 356).Sementara pasal pencemaran nama baik di media sosial merujuk para perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024 dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp400 juta.Baca juga: Hukumnya Menuduh Orang Lain Lewat Medsos menurut UU ITE 2024 Hukum Mengungkap Nama Orang Lain di Media Sosial dengan InisialDalam Lampiran SKB UU ITE dijelaskan bahwa bukan suatu delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE sebelum diubah dengan Pasal 27A UU 1/2024, jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau sebuah kenyataan (hal. 11).Lebih lanjut, korban sebagai pelapor harus orang perseorangan dengan identitas spesifik, dan bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan (hal. 12).Namun demikian, menurut penulis sebelumnya yaitu Teguh Arifiyadi, bisa tidaknya sebuah kata atau kalimat dikatakan pencemaran nama baik, dalam KUHP dan UU ITE tidak didefinisikan secara rinci. Hal ini karena kata pencemaran memiliki arti yang relatif. Untuk membuktikan secara lebih akurat kata atau kalimat dikatakan mencemarkan nama baik, biasanya Aparat Penegak Hukum (“APH”) akan menggunakan ahli bahasa atau ahli ilmu sosial lainnya yang berhubungan dengan substansi kata atau kalimat tersebut.Lebih lanjut, pencemaran nama baik dengan nama samaran seperti menggunakan simbol huruf tertentu tentu dapat diduga merupakan tindak pidana. Apalagi jika dapat dibuktikan bahwa maksud dari kata yang disamarkan tersebut diarahkan atau ditujukan kepada seseorang yang dicemarkan. Jika seseorang merasa sebagai korban yang dirugikan akibat unggahan dengan inisial nama atau huruf itu, maka korban dapat mengadukan kepada APH. Tugas APH, melalui bantuan ahli, untuk membuktikan substansi kata atau kalimat yang dianggap mencemarkan tersebut.Menanggapi pernyataan Anda dengan adanya kalimat "saya tidak merekomendasikan produk ZZZZZ" bisa dimaknai berbeda jika yang membaca adalah masyarakat awam. Menurut Teguh, hal tersebut tidak bisa langsung dikatakan sebagai pencemaran nama baik atau bukan. Dalam hal ini, pemahaman tekstual saja kadang tidak cukup untuk mengartikan maksud kalimat, sebab bisa jadi dari sudut kontekstual memiliki arti yang lain.Pendekatan kontekstual dari pencemaran nama baik juga bersifat relatif. Hal itu tergantung dari sudut pandang siapa yang mengatakan, melalui media apa kata atau kalimat tersebut disebarkan, dan seberapa besar dampak yang ditimbulkan dari penyebaran kata atau kalimat tersebut. Agar lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, dalam beberapa kasus pencemaran nama baik yang kompleks, Anda memerlukan ahli bahasa atau ahli ilmu sosial lainnya untuk mendefinisikan kata atau kalimat yang diduga mengandung muatan pencemaran nama baik.Dengan demikian, menjawab pertanyaan Anda, mengungkap tindakan orang lain dengan memakai inisial atau nama samarannya, berpotensi menjadi tindak pidana pencemaran nama baik. Adapun syarat suatu tuduhan termasuk dalam pencemaran nama baik yaitu jika konten unggahan media sosial tersebut bukan penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau sebuah kenyataan. Selain itu, maksud dari nama samaran atau inisial tersebut dapat dibuktikan benar ditujukan pada seseorang yang dicemarkan nama baiknya. Jika Tak Dapat Membuktikan Tuduhan Pencemaran Nama BaikPerlu diperhatikan jika Anda akan melaporkan dugaan pencemaran nama baik, Anda seyogianya dapat meyakini atau dapat memastikan kata atau kalimat yang dimaksud adalah benar ditujukan kepada Anda/institusi Anda, atau setidak-tidaknya merugikan kepentingan Anda. Karena jika tuduhan Anda tidak benar, Anda dapat dikatakan melakukan perbuatan fitnah. Memfitnah orang kena pasal berapa?Pasal 311 ayat (1) KUHPPasal 434 ayat (1) UU 1/2023Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.Jika setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, dipidana karena fitnah, dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta.[7]Disarikan dari Hukumnya Menuduh Orang Melakukan Tindak Pidana Tanpa Bukti, unsur yang harus dipenuhi dari tindak pidana fitnah yaitu:seseorang;menista orang lain baik secara lisan maupun tulisan;orang yang menuduh tidak dapat membuktikan tuduhannya dan jika tuduhan tersebut diketahuinya tidak benar.Lebih lanjut, R. Soesilo dalam buku berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal sebagaimana disarikan dari artikel yang sama menjelaskan bahwa kejahatan pada Pasal 311 yaitu memfitnah merujuk pada catatan Pasal 310 KUHP yang menjelaskan tentang apa itu menista. Untuk dikatakan menista, penghinaan harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar atau diketahui orang banyak. Yang mana penghinaan harus dilakukan secara lisan sebagaimana disebutkan dalam Putusan MK No. 78/PUU-XX1/2023.Orang yang melakukan tuduhan tanpa alat bukti (bukan fakta yang sesungguhnya), dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur Pasal 311 ayat (1) KUHP, karena telah melakukan fitnah.Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum:Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah kedua kalinya dengan  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.PUTUSANPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023.Referensi:R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1991.[1] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)[2] Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP (“Perma 2/2012”)[3] Pasal 3 Perma 2/2012[4] Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023[5] Pasal 79 ayat (1) huruf c UU 1/2023[6] Pasal 3 Perma 2/2012[7] Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 1/2023Tagspencemaran nama baikmedia sosialuu ite

Saya punya beberapa pertanyaan tentang pasal pencemaran nama baik di media sosial: Di sosmed X banyak sekali tweets yang bisa dianggap mencemarkan nama baik, tetapi nama orang/instansi yang dituju disamarkan dengan tanda *. Misalkan yang dimaksud adalah XXXXX maka yang ditulis adalah X**XX. Apakah ini bisa dijadikan landasan tuntutan pencemaran nama baik? Apakah kalimat "saya tidak merekomendasikan produk ZZZZZ" bisa dikategorikan pencemaran nama baik, padahal kalimat ini tidak menuduh apapun ke ZZZZZ seperti isi Pasal 310 ayat (1) KUHP?

Pasal pencemaran nama baik di media sosial diatur dalam KUHP, UU 1/2023, dan UU ITE beserta perubahannya. Dalam hal konten atau unggahan di media sosial adalah berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau sebuah kenyataan, maka tidak termasuk ke dalam delik pencemaran nama baik. Namun, jika seseorang mengeluh di media sosial dan mengungkapkan nama orang lain memakai inisial orang yang dituju, dapatkah ia dijerat dengan pasal pencemaran nama baik? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Hukum Pencemaran Nama Baik di Media Sosial27 Mei 2024Hukum Pencemaran Nama Baik Terhadap Badan Hukum16 Apr 2024Hukumnya Menuduh Orang Lain Lewat Medsos menurut UU ITE 202430 Jan 2024Perbuatan yang Termasuk dalam Pasal Pencemaran Nama Baik21 Des 2022Hukum Pencemaran Nama Baik di Media Sosial27 Mei 2024Hukum Pencemaran Nama Baik Terhadap Badan Hukum16 Apr 2024Hukumnya Menuduh Orang Lain Lewat Medsos menurut UU ITE 202430 Jan 2024Perbuatan yang Termasuk dalam Pasal Pencemaran Nama Baik21 Des 20224 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 22 Mei 2023Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 20224 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 22 Mei 2023Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-spill-nama-orang-pakai-inisial-di-media-sosial-lt4fb7a3a402ebc/

Hukumnya Spill Nama Orang Pakai Inisial di Media Sosial

pages/32/page-5.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Hukum Pencemaran Nama Baik di Media Sosial ](/klinik/a/pencemaran-nama-baik-di-media-sosial-lt520aa5d4cedab/)  27 Mei 2024 [ #### Hukum Pencemaran Nama Baik Terhadap Badan Hukum ](/klinik/a/hukum-pencemaran-nama-baik-terhadap-badan-hukum-lt634d2c840ebf5/)  16 Apr 2024 [ #### Hukumnya Menuduh Orang Lain Lewat Medsos menurut UU ITE 2024 ](/klinik/a/hukumnya-menuduh-orang-lain-lewat-medsos-menurut-uu-ite-2024-lt5be73798db2a7/)  30 Jan 2024 [ #### Perbuatan yang Termasuk dalam Pasal Pencemaran Nama Baik ](/klinik/a/perbuatan-yang-termasuk-dalam-pasal-pencemaran-nama-baik-lt517f3d9f2544a/)  21 Des 2022 [](#!) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul _Mengeluh di Media Sosial dengan Menyamarkan Nama yang Dituju_ yang dibuat oleh** **[Teguh Arifiyandi, S.H., M.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/indonesia-cyber-law-community-iclc-lt4f9e2ec7ea443/teguh-arifiyadi-sh-mh-lt4f94dca7ddb1e) dan dipublikasikan pertama kali pada Kamis, 5 Juli 2012 dan pertama kali dimutakhirkan oleh [Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/nafiatul-munawaroh--sh--mh-lt627b7907691c3/) pada 9 Oktober 2023.** **Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Pasal Pencemaran Nama Baik** Sebelum menjawab pertanyaan Anda, kami akan menguraikan terlebih dahulu pasal pencemaran nama baik yang diatur di dalam **[KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP)** dan **[UU ITE](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/undangundang-nomor-11-tahun-2008?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_11_2008)** beserta perubahannya. Apa hukuman bagi orang yang mencemarkan nama baik? Pasal pencemaran nama baik termaktub di dalam Pasal 310 KUHP yang pada saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan **Pasal 433 [UU 1/2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru)** yang mulai berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[\[1\]](#_ftn1) yaitu tahun 2026 serta Pasal 27 ayat (3) UU ITE. **Pasal 310 KUHP** **Pasal 433 UU 1/2023** 1. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta.[\[2\]](#_ftn2) 2. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta.[\[3\]](#_ftn3) 3. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. 1. Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II yaitu Rp10 juta.[\[4\]](#_ftn4) 2. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori III yaitu Rp50 juta.[\[5\]](#_ftn5) 3. Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri. Perlu Anda ketahui bahwa setelah terbitnya **[Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6604d70c8cc49/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-78puu-xxi2023/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MK_78_2023)** yang memuat uji materiil terhadap Pasal 310 ayat (1) KUHP, MK berkesimpulan bahwa Pasal 310 ayat (1) KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai (hal. 358): _Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal **dengan cara lisan**, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta.[**\[6\]**](#_ftn6)_ MK bermaksud menilai konstitusionalitas Pasal 433 UU 1/2023 yang baru mempunyai kekuatan mengikat setelah 3 tahun sejak diundangkan (2 Januari 2026), maka penegasan berkenaan dengan unsur perbuatan “dengan lisan” yang terdapat dalam Pasal 433 UU 1/2023 bisa diadopsi atau diakomodir guna kepastian hukum dalam penerapan ketentuan norma Pasal 310 ayat (1) KUHP (hal. 356). Sementara pasal pencemaran nama baik di media sosial merujuk para perbuatan yang dilarang dalam **Pasal 27A _jo._ Pasal 45 ayat (4) [UU 1/2024](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65961ed500cf3/undang-undang-nomor-1-tahun-2024/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_2024)** dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp400 juta. Baca juga: **[Hukumnya Menuduh Orang Lain Lewat Medsos menurut UU ITE 2024](https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-menuduh-orang-lain-lewat-medsos-menurut-uu-ite-2024-lt5be73798db2a7/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=tuduh_orang)** ### **Hukum Mengungkap Nama Orang Lain di Media Sosial dengan Inisial** Dalam Lampiran **[SKB UU ITE](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60d3fe3554116/keputusan-bersama-menteri-komunikasi-dan-informatika--jaksa-agung--dan-kapolri-nomor-229--154--kb-2-vi-2021-tahun-2021/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=skb_uu_ite)** dijelaskan bahwa bukan suatu delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE sebelum diubah dengan Pasal 27A UU 1/2024, jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau sebuah kenyataan (hal. 11). Lebih lanjut, korban sebagai pelapor harus orang perseorangan dengan identitas spesifik, dan bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan (hal. 12). Namun demikian, menurut penulis sebelumnya yaitu [Teguh Arifiyadi](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/indonesia-cyber-law-community-iclc-lt4f9e2ec7ea443/teguh-arifiyadi-sh-mh-lt4f94dca7ddb1e), bisa tidaknya sebuah kata atau kalimat dikatakan pencemaran nama baik, dalam KUHP dan UU ITE tidak didefinisikan secara rinci. Hal ini karena kata pencemaran memiliki arti yang relatif. Untuk membuktikan secara lebih akurat kata atau kalimat dikatakan mencemarkan nama baik, biasanya Aparat Penegak Hukum (“APH”) akan menggunakan ahli bahasa atau ahli ilmu sosial lainnya yang berhubungan dengan substansi kata atau kalimat tersebut. Lebih lanjut, pencemaran nama baik dengan nama samaran seperti menggunakan simbol huruf tertentu tentu dapat diduga merupakan tindak pidana. Apalagi jika dapat dibuktikan bahwa maksud dari kata yang disamarkan tersebut diarahkan atau ditujukan kepada seseorang yang dicemarkan. Jika seseorang merasa sebagai korban yang dirugikan akibat unggahan dengan inisial nama atau huruf itu, maka korban dapat mengadukan kepada APH. Tugas APH, melalui bantuan ahli, untuk membuktikan substansi kata atau kalimat yang dianggap mencemarkan tersebut. Menanggapi pernyataan Anda dengan adanya kalimat _"saya tidak merekomendasikan produk ZZZZZ"_ bisa dimaknai berbeda jika yang membaca adalah masyarakat awam. Menurut Teguh, hal tersebut tidak bisa langsung dikatakan sebagai pencemaran nama baik atau bukan. Dalam hal ini, pemahaman tekstual saja kadang tidak cukup untuk mengartikan maksud kalimat, sebab bisa jadi dari sudut kontekstual memiliki arti yang lain. Pendekatan kontekstual dari pencemaran nama baik juga bersifat relatif. Hal itu tergantung dari sudut pandang siapa yang mengatakan, melalui media apa kata atau kalimat tersebut disebarkan, dan seberapa besar dampak yang ditimbulkan dari penyebaran kata atau kalimat tersebut. Agar lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, dalam beberapa kasus pencemaran nama baik yang kompleks, Anda memerlukan ahli bahasa atau ahli ilmu sosial lainnya untuk mendefinisikan kata atau kalimat yang diduga mengandung muatan pencemaran nama baik. Dengan demikian, menjawab pertanyaan Anda, mengungkap tindakan orang lain dengan memakai inisial atau nama samarannya, berpotensi menjadi tindak pidana pencemaran nama baik. Adapun syarat suatu tuduhan termasuk dalam pencemaran nama baik yaitu jika konten unggahan media sosial tersebut bukan penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau sebuah kenyataan. Selain itu, maksud dari nama samaran atau inisial tersebut dapat dibuktikan benar ditujukan pada seseorang yang dicemarkan nama baiknya. ### **Jika Tak Dapat Membuktikan Tuduhan Pencemaran Nama Baik** Perlu diperhatikan jika Anda akan melaporkan dugaan pencemaran nama baik, Anda seyogianya dapat meyakini atau dapat memastikan kata atau kalimat yang dimaksud adalah benar ditujukan kepada Anda/institusi Anda, atau setidak-tidaknya merugikan kepentingan Anda. Karena jika tuduhan Anda tidak benar, Anda dapat dikatakan melakukan perbuatan fitnah. Memfitnah orang kena pasal berapa? **Pasal 311 ayat (1) KUHP** **Pasal 434 ayat (1) UU 1/2023** Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Jika setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, dipidana karena fitnah, dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta.[\[7\]](#_ftn7) Disarikan dari **[Hukumnya Menuduh Orang Melakukan Tindak Pidana Tanpa Bukti](https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-menuduh-orang-melakukan-tindak-pidana-tanpa-bukti-lt5c580a5ca3ae3/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=hukumnya_menuduh_orang_tanpa_bukti)**, unsur yang harus dipenuhi dari tindak pidana fitnah yaitu: 1. seseorang; 2. menista orang lain baik secara lisan maupun tulisan; 3. orang yang menuduh tidak dapat membuktikan tuduhannya dan jika tuduhan tersebut diketahuinya tidak benar. Lebih lanjut, R. Soesilo dalam buku berjudul _Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal_ sebagaimana disarikan dari artikel yang sama menjelaskan bahwa kejahatan pada Pasal 311 yaitu memfitnah merujuk pada catatan Pasal 310 KUHP yang menjelaskan tentang apa itu menista. Untuk dikatakan menista, penghinaan harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar atau diketahui orang banyak. Yang mana penghinaan harus dilakukan secara lisan sebagaimana disebutkan dalam Putusan MK No. 78/PUU-XX1/2023. Orang yang melakukan tuduhan tanpa alat bukti (bukan fakta yang sesungguhnya), dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur Pasal 311 ayat (1) KUHP, karena telah melakukan fitnah. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum: 1. [Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/nprt/38/wetboek-van-strafrecht-\(wvs\)-kitab-undang-undang-hukum-pidana-\(kuhp\)?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP); 2. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/undangundang-nomor-11-tahun-2008?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_11_2008) sebagaimana diubah dengan [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt584a7363785c8?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_19_2016) yang diubah kedua kalinya dengan  [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65961ed500cf3/undang-undang-nomor-1-tahun-2024/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_2024); 3. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru); 4. [Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt4f4df95a89a5f/peraturan-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2012?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perma_2_2012); 5. [Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60d3fe3554116/keputusan-bersama-menteri-komunikasi-dan-informatika--jaksa-agung--dan-kapolri-nomor-229--154--kb-2-vi-2021-tahun-2021/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=skb_uu_ite). PUTUSAN ------- [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6604d70c8cc49/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-78puu-xxi2023/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MK_78_2023). Referensi: R. Soesilo. _Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal_. Bogor: Politeia, 1991. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 624 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru) (“UU 1/2023”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 3 [Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt4f4df95a89a5f/peraturan-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2012?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perma_2_2012) (“Perma 2/2012”) [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 3 Perma 2/2012 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 79 ayat (1) huruf c UU 1/2023 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 3 Perma 2/2012 [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 1/2023 Tags ---- [pencemaran nama baik](/tag/pencemaran-nama-baik) [media sosial](/tag/media-sosial) [uu ite](/tag/uu-ite)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Aturan Penggunaan Nama Perseroan TerbatasKLINIK TERKAITApa itu Perseroan Terbuka dan Ciri-Cirinya 25 Jun 2024Prosedur Pengurangan Modal Perseroan Terbatas15 Jan 2021Legalitas Nama Direksi yang Tak Tercantum dalam Akta Perubahan Data Perseroan03 Okt 2019Jika Perseroan Tidak Menyesuaikan Aturan dalam UUPT02 Mei 2019Perseroan terbatas atau perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.[1]Sedangkan nama perseroan adalah nama yang digunakan sebagai identitas suatu perseroan untuk membedakan dengan perseroan yang lain.[2]Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Nama perseroan harus didahului dengan frase "Perseroan Terbatas" atau disingkat "PT". Lalu, dalam hal PT itu terbuka, selain penulisan PT diletakkan di depan, pada akhir nama ditambahkan kata singkatan “Tbk”.[3]Lalu, penting untuk diketahui bahwa jika PT dimiliki oleh Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, nama PT wajib menggunakan Bahasa Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 PP 43/2011:Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia wajib memakai Nama Perseroan dalam bahasa Indonesia.Selanjutnya, menurut Pasal 5 ayat (1) PP 43/2011, nama PT/perseroan harus memenuhi syarat sebagai berikut:ditulis dengan huruf latin;belum dipakai secara sah oleh perseroan lain atau tidak sama pada pokoknya dengan nama perseroan lain;tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan;tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata;tidak mempunyai arti sebagai perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata;tidak hanya menggunakan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagai nama perseroan; dansesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan, dalam hal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha akan digunakan sebagai bagian dari nama perseroan.Adapun yang dimaksud dengan “sama pada pokoknya dengan nama perseroan lain” adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara nama perseroan yang satu dan nama perseroan yang lain yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan mengenai cara penulisan atau persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam Nama Perseroan, walaupun pemiliknya sama. Sekaligus menjawab pertanyaan Anda, berikut adalah contohnya:[4]PT Bhayangkara dengan PT BayangkaraPT Sampurna dengan PT SampoernaPT Bumi Pertiwi dengan PT Bumi PratiwiPT High-Desert dengan PT High DesertPT Jaya dan Makmur dengan PT Djaja & Makmur.Kemudian, “mempunyai arti sebagai perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata” dalam ketentuan tersebut misalnya: Ltd, Gmbh, SDN, Sdn, Bhd, PTE, Co., & Co., Inc., NV, atau BV, Usaha Dagang (UD), Koperasi Usaha Dagang (KUD), Incorporated, Associate, Association, SA, SARL, AG.[5]Dengan demikian, penulisan PT yang benar menurut peraturan perundang-undangan adalah PT tanpa diakhiri tanda baca titik, sehingga berdasarkan pertanyaan Anda penulisan yang benar adalah “PT Sari Jeruk Nipis”. Sedangkan bagi “Sari Lemon Co., Ltd”, penggunaan istilah “Co.,” diakhiri tanda baca titik dan koma, dan istilah “Ltd” tidak diakhiri tanda baca.Kemudian, dalam praktiknya, orang banyak menggunakan singkatan PT, dalam artian nama yang disertai singkatan. Terkait singkatan PT, penggunaan singkatan harus memenuhi persyaratan di atas kecuali tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata.[6]Singkatan nama PT dapat berupa:[7]singkatan yang terdiri atas huruf depan nama PT; atausingkatan yang merupakan akronim dari nama PT.Contoh PT dengan “singkatan dari huruf depan” misalnya, PT Kereta Api Indonesia disingkat menjadi PT KAI.[8]Sedangkan “akronim” adalah kependekan yang berupa gabungan huruf atau suku kata atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata yang wajar. Misalnya PT Sahabat Finansial Sejahtera disingkat dengan PT SAFIRA, PT Tabungan Asuransi Pegawai Negeri disingkat dengan PT TASPEN, PT Asuransi Kesehatan disingkat dengan PT ASKES, PT Pelabuhan Indonesia disingkat dengan PT PELINDO.[9]Nama yang Dilarang Dipakai PTLantas, jika penulisan PT maupun Co., tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, apakah perseroan masih bisa dianggap sah? Sepanjang penelusuran kami, tidak ada ketentuan yang mengatur sah atau tidaknya sebuah perseroan, apabila nama perseroan tersebut tidak sesuai dengan aturan penggunaan tanda baca.Namun, berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UU PT, setidaknya terdapat ketentuan nama yang dilarang dipakai perseroan, yaitu perseroan tidak boleh memakai nama yang:telah dipakai secara sah oleh perseroan lain atau sama pada pokoknya dengan nama perseroan lain;bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan perseroan saja tanpa nama diri;terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata; ataumempunyai arti sebagai perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata.Baca juga: Memilih Nama PT Tak Boleh Sembarangan, Ini AturannyaDinamisnya perkembangan regulasi seringkali menjadi tantangan Anda dalam memenuhi kewajiban hukum perusahaan. Selalu perbarui kewajiban hukum terkini dengan platform pemantauan kepatuhan hukum dari Hukumonline yang berbasis Artificial Intelligence, Regulatory Compliance System (RCS). Klik di sini untuk mempelajari lebih lanjut.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan TerbatasPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KerjaUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas[1] Pasal 109 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”)[2] Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (“PP 43/2011”)[3] Pasal 16 ayat (2) dan (3) UU PT[4] Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a PP 43/2011[5] Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf f PP 43/2011[6] Pasal 5 ayat (2) jo. ayat (1) huruf e PP 43/2011[7] Pasal 5 ayat (3) PP 43/2011[8] Penjelasan Pasal 5 ayat (3) huruf a PP 43/2011[9] Penjelasan Pasal 5 ayat (3) huruf b PP 43/2011Tagsperseroanperseroan terbatasuu perseroan terbatas

Mohon maaf dan mohon bantuannya kami ada kekhawatiran kecil mengenai penulisan nama perusahaan dengan permasalahan sebagai berikut: Penulisan nama perusahaan kami apakah sudah benar atau tidak dan apakah sah/tidak dalam peraturan hukum di Indonesia? Contoh 1: PT. Sari Jeruk Nipis PT Sari Jeruk Nipis Contoh 2: Sari Lemon Co. Ltd. Sari Lemon Co., Ltd Pada contoh 1 (ada atau tidak ada titik setelah penulisan PT), manakah yang sesuai dengan kaidah peraturan? Dan apakah jika yang tidak sesuai dengan kaidah tersebut masih bisa dianggap tetap sah atau dianggap tidak sah? Pada contoh 2 (ada atau tidak ada koma setelah penulisan Co.), info yang kami terima bahwa penulisan yang benar adalah menggunakan koma setelah "Co.". Lantas, jika penulisan tersebut tidak menggunakan koma, apakah masih bisa dianggap tetap sah atau dianggap tidak sah?

Nama perseroan adalah nama yang digunakan sebagai identitas suatu Perseroan untuk membedakan dengan perseroan yang lain. Lantas, bagaimana aturan penggunaan nama perseroan? Apakah terdapat ketentuan mengenai nama yang dilarang digunakan perseroan? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Apa itu Perseroan Terbuka dan Ciri-Cirinya 25 Jun 2024Prosedur Pengurangan Modal Perseroan Terbatas15 Jan 2021Legalitas Nama Direksi yang Tak Tercantum dalam Akta Perubahan Data Perseroan03 Okt 2019Jika Perseroan Tidak Menyesuaikan Aturan dalam UUPT02 Mei 2019Apa itu Perseroan Terbuka dan Ciri-Cirinya 25 Jun 2024Prosedur Pengurangan Modal Perseroan Terbatas15 Jan 2021Legalitas Nama Direksi yang Tak Tercantum dalam Akta Perubahan Data Perseroan03 Okt 2019Jika Perseroan Tidak Menyesuaikan Aturan dalam UUPT02 Mei 2019Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 22 Mei 2023Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 22 Mei 2023Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-penggunaan-nama-perseroan-terbatas-lt660506ba59938/

Aturan Penggunaan Nama Perseroan Terbatas

pages/32/page-7.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Aturan Penggunaan Nama Perseroan Terbatas** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Apa itu Perseroan Terbuka dan Ciri-Cirinya ](/klinik/a/apa-itu-perseroan-terbuka-dan-ciri-cirinya-cl96/)  25 Jun 2024 [ #### Prosedur Pengurangan Modal Perseroan Terbatas ](/klinik/a/prosedur-pengurangan-modal-perseroan-terbatas-cl2380/)  15 Jan 2021 [ #### Legalitas Nama Direksi yang Tak Tercantum dalam Akta Perubahan Data Perseroan ](/klinik/a/legalitas-nama-direksi-yang-tak-tercantum-dalam-akta-perubahan-data-perseroan-lt5d8d645e3c627/)  03 Okt 2019 [ #### Jika Perseroan Tidak Menyesuaikan Aturan dalam UUPT ](/klinik/a/jika-perseroan-tidak-menyesuaikan-aturan-dalam-uupt-cl2814/)  02 Mei 2019 [](#!) **Perseroan terbatas** atau perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.[\[1\]](#_ftn1) Sedangkan **nama perseroan** adalah nama yang digunakan sebagai identitas suatu perseroan untuk membedakan dengan perseroan yang lain.[\[2\]](#_ftn2) Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Nama perseroan harus didahului dengan frase "Perseroan Terbatas" atau disingkat "PT". Lalu, dalam hal PT itu terbuka, selain penulisan PT diletakkan di depan, pada akhir nama ditambahkan kata singkatan “Tbk”.[\[3\]](#_ftn3) Lalu, penting untuk diketahui bahwa jika PT dimiliki oleh Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, nama PT wajib menggunakan Bahasa Indonesia, sebagaimana diatur dalam **Pasal 11** [**PP 43/2011**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e9543fbce3c2/peraturan-pemerintah-nomor-43-tahun-2011/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_43_2011?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_43_2011): _Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia wajib memakai Nama Perseroan dalam bahasa Indonesia._ Selanjutnya, menurut **Pasal 5 ayat (1) PP 43/2011**, nama PT/perseroan harus memenuhi syarat sebagai berikut: 1. ditulis dengan huruf latin; 2. belum dipakai secara sah oleh perseroan lain atau tidak **sama pada pokoknya dengan nama perseroan lain**; 3. tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan; 4. tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan; 5. tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata; 6. tidak **mempunyai arti sebagai perseroan**, **badan hukum**, atau **persekutuan perdata**; 7. tidak hanya menggunakan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagai nama perseroan; dan 8. sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan, dalam hal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha akan digunakan sebagai bagian dari nama perseroan. Adapun yang dimaksud dengan “**sama pada pokoknya dengan nama perseroan lain**” adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara nama perseroan yang satu dan nama perseroan yang lain yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan mengenai cara penulisan atau persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam Nama Perseroan, walaupun pemiliknya sama. Sekaligus menjawab pertanyaan Anda, berikut adalah contohnya:[\[4\]](#_ftn4) 1. PT Bhayangkara dengan PT Bayangkara 2. PT Sampurna dengan PT Sampoerna 3. PT Bumi Pertiwi dengan PT Bumi Pratiwi 4. PT _High-Desert_ dengan PT _High Desert_ 5. PT Jaya dan Makmur dengan PT Djaja & Makmur. Kemudian, “**mempunyai arti sebagai perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata**” dalam ketentuan tersebut misalnya: **Ltd**, Gmbh, SDN, Sdn, Bhd, PTE, **Co.,** & Co., Inc., NV, atau BV, Usaha Dagang (UD), Koperasi Usaha Dagang (KUD), Incorporated, Associate, Association, SA, SARL, AG.[\[5\]](#_ftn5) Dengan demikian, penulisan PT yang benar menurut peraturan perundang-undangan adalah PT tanpa diakhiri tanda baca titik, sehingga berdasarkan pertanyaan Anda penulisan yang benar adalah “PT Sari Jeruk Nipis”. Sedangkan bagi “Sari Lemon Co., Ltd”, penggunaan istilah “Co.,” diakhiri tanda baca titik dan koma, dan istilah “Ltd” tidak diakhiri tanda baca. Kemudian, dalam praktiknya, orang banyak menggunakan singkatan PT, dalam artian nama yang disertai singkatan. Terkait singkatan PT, penggunaan singkatan harus memenuhi persyaratan di atas kecuali tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata.[\[6\]](#_ftn6) Singkatan nama PT dapat berupa:[\[7\]](#_ftn7) 1. singkatan yang terdiri atas **huruf depan** nama PT; atau 2. singkatan yang merupakan **akronim** dari nama PT. Contoh PT dengan “**singkatan dari huruf depan**” misalnya, PT Kereta Api Indonesia disingkat menjadi PT KAI.[\[8\]](#_ftn8) Sedangkan “**akronim**” adalah kependekan yang berupa gabungan huruf atau suku kata atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata yang wajar. Misalnya PT Sahabat Finansial Sejahtera disingkat dengan PT SAFIRA, PT Tabungan Asuransi Pegawai Negeri disingkat dengan PT TASPEN, PT Asuransi Kesehatan disingkat dengan PT ASKES, PT Pelabuhan Indonesia disingkat dengan PT PELINDO.[\[9\]](#_ftn9) ### **Nama yang Dilarang Dipakai PT** Lantas, jika penulisan PT maupun Co., tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, apakah perseroan masih bisa dianggap sah? Sepanjang penelusuran kami, tidak ada ketentuan yang mengatur sah atau tidaknya sebuah perseroan, apabila nama perseroan tersebut tidak sesuai dengan aturan penggunaan tanda baca. Namun, berdasarkan **Pasal 16 ayat (1)** [**UU PT**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_pt), setidaknya terdapat ketentuan nama yang dilarang dipakai perseroan, yaitu **perseroan tidak boleh memakai nama** yang: 1. telah dipakai secara sah oleh perseroan lain atau sama pada pokoknya dengan nama perseroan lain; 2. bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan; 3. sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan; 4. tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan perseroan saja tanpa nama diri; 5. terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata; atau 6. mempunyai arti sebagai perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata. Baca juga: [**Memilih Nama PT Tak Boleh Sembarangan, Ini Aturannya**](https://www.easybiz.id/mau-memilih-nama-pt-begini-tips-tipsnya?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=memilih_nama_pt_tak_boleh_sembarangan) Dinamisnya perkembangan regulasi seringkali menjadi tantangan Anda dalam memenuhi kewajiban hukum perusahaan. Selalu perbarui kewajiban hukum terkini dengan platform pemantauan kepatuhan hukum dari Hukumonline yang berbasis _Artificial Intelligence_, Regulatory Compliance System (RCS). Klik [**di sini**](https://rcs.hukumonline.com/?utm_source=Google&utm_medium=Banner&utm_campaign=RCSKlinikHukum-LandingPage) untuk mempelajari lebih lanjut. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_pt) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e9543fbce3c2/peraturan-pemerintah-nomor-43-tahun-2011/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_43_2011?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_43_2011) [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 109 angka 1 [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 1 angka 1 [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_pt) (“UU PT”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 1 angka 2 [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e9543fbce3c2/peraturan-pemerintah-nomor-43-tahun-2011/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_43_2011?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_43_2011) (“PP 43/2011”) [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 16 ayat (2) dan (3) UU PT [\[4\]](#_ftnref4) Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a PP 43/2011 [\[5\]](#_ftnref5) Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf f PP 43/2011 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 5 ayat (2) _jo._ ayat (1) huruf e PP 43/2011 [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 5 ayat (3) PP 43/2011 [\[8\]](#_ftnref8) Penjelasan Pasal 5 ayat (3) huruf a PP 43/2011 [\[9\]](#_ftnref9) Penjelasan Pasal 5 ayat (3) huruf b PP 43/2011 Tags ---- [perseroan](/tag/perseroan) [perseroan terbatas](/tag/perseroan-terbatas) [uu perseroan terbatas](/tag/uu-perseroan-terbatas)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Cara Menanggapi Pemberitaan Media yang Merugikan Nama Baik yang dibuat oleh Made Wahyu Arthaluhur, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 25 Mei 2018.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Keberlakuan UU Pers sebagai Lex SpecialisKami asumsikan bahwa media cetak dan media online yang Anda maksud termasuk dalam kategori pers sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 1 UU Pers sebagai berikut:Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis uraian yang tersedia.Adapun pers diselenggarakan oleh perusahaan pers yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 UU Pers sebagai berikut:Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, dan menyalurkan informasi.Jika terdapat berita dari pers yang merugikan seperti fitnah dan pencemaran nama baik, maka kami akan mengacu pada ketentuan dalam UU Pers. Hal ini karena UU Pers merupakan lex specialis dari UU ITE dan perubahannya maupun KUHP dan UU 1/2023 sebagai lex generali, sehingga berlaku asas lex specialis derogat legi generali.Hal tersebut diterangkan dalam Lampiran SKB UU ITE angka 3 huruf l yang menjelaskan bahwa pemberitaan di internet yang dilakukan institusi pers, yang merupakan kerja jurnalistik yang sesuai dengan ketentuan UU Pers, diberlakukan mekanisme sesuai dengan UU Pers sebagai lex specialis bukan UU ITE.Selain itu, hal ini juga ditegaskan oleh Hinca IP Panjaitan dan Amir Effendi Siregar dalam buku Menegakkan Kemerdekaan Pers: “1001” Alasan, Undang-Undang Pers Lex Specialis, Menyelesaikan Permasalahan Akibat Pemberitaan Pers sebagaimana dikutip artikel Mekanisme Penyelesaian atas Pemberitaan Pers yang Merugikan.Hinca dan Amir menjelaskan bahwa UU Pers merupakan lex specialis terhadap KUHP. Sehingga, apabila terdapat suatu permasalahan yang berkaitan dengan pemberitaan pers, peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah UU Pers. Selain itu menurut mereka, dalam menjalankan kegiatan jurnalistiknya, wartawan tidak dapat dihukum dengan menggunakan KUHP sebagai suatu ketentuan yang umum (lex generali).Langkah Hukum atas Pemberitaan Pers yang MerugikanMekanisme Hak Jawab dan Hak KoreksiHak jawab dalam UU Pers adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.[1] Kemudian, pers wajib melayani hak jawab dan hak koreksi.[2]Lebih lanjut, dijelaskan bahwa hak jawab adalah hak seseorang, sekelompok orang, organisasi atau badan hukum untuk menanggapi dan menyanggah pemberitaan atau karya jurnalistik yang melanggar Kode Etik Jurnalistik, terutama kekeliruan dan ketidakakuratan fakta, yang merugikan nama baiknya kepada pers yang mempublikasikannya.[3]Hak jawab berisi sanggahan dan tanggapan dari pihak yang dirugikan dan diajukan langsung kepada pers yang bersangkutan dengan tembusan ke Dewan Pers.[4]Pengajuan hak jawab dilakukan secara tertulis termasuk digital dan ditujukan kepada penanggung jawab pers bersangkutan atau menyampaikan langsung kepada redaksi dengan menunjukkan identitas diri.[5]Selain itu, pihak yang dirugikan wajib memberikan informasi yang dianggap merugikan dirinya baik bagian per bagian atau secara keseluruhan data pendukung.[6]Hak jawab dilakukan secara proporsional, dan jika disetujui para pihak, maka hak jawab dapat dilayani dalam format ralat, wawancara, profil, features, liputan talkshow, pesan berjalan, komentar media siber, dan format lain selain format iklan.[7]Perlu diketahui bahwa hak jawab harus dilakukan dalam waktu secepatnya atau pada kesempatan pertama sesuai dengan sifat pers yang bersangkutan. Untuk pers cetak, hak jawab dimuat pada edisi berikutnya atau paling lambat dua edisi sejak hak jawab diterima. Sedangkan untuk pers televisi atau radio wajib memuat hak jawab pada program berikutnya.[8]Apabila terdapat kekeliruan atau ketidakakuratan fakta yang bersifat menghakimi, fitnah dan atau bohong, pers harus meminta maaf.[9]Hak jawab tidak berlaku jika setelah dua bulan sejak berita dipublikasikan pihak yang dirugikan tidak mengajukan hak jawab, kecuali atas kesepakatan para pihak.[10]Adapun, hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.[11]Ralat, koreksi, dan hak jawab juga berlaku terhadap media siber yaitu segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan UU Pers dan standar perusahaan pers yang ditetapkan oleh Dewan Pers.[12]Terhadap pemberitaan media siber, maka berlaku pula ralat, koreksi, dan/atau hak jawab yang wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab beserta waktu pemuatannya.[13]Hal ini juga terkait Kode Etik Jurnalistik yang mengikat wartawan Indonesia, dimana Pasal 10 menyatakan bahwa wartawan segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.Adapun, pers yang tidak melayani hak jawab ataupun hak koreksi dikenai pidana denda paling banyak Rp500 juta.[14]Pengaduan ke Dewan PersSelain mekanisme hak jawab dan hak koreksi, pihak yang dirugikan dapat mengadukan pers yang bersangkutan ke Dewan Pers. Salah satu fungsi Dewan Pers adalah memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.[15]Pertimbangan yang dimaksud tersebut menurut Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU Pers adalah yang berkaitan dengan hak jawab, hak koreksi, dan dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik.Dalam konteks kasus Anda, apabila Anda telah menggunakan hak jawab Anda namun tidak dimuat atau tidak puas dengan keputusan perusahaan pers, maka Anda dapat mengadukan kepada Dewan Pers.Anda dapat mengajukan pengaduan secara tertulis atau dengan mengisi formulir pengaduan yang disediakan oleh Dewan Pers dengan mencantumkan identitas diri yang dikirimkan ke alamat Dewan Pers ataupun melalui surel.[16]Selanjutnya, Dewan Pers akan melakukan pemeriksaan atas bukti dan keterangan dari pengadu dan teradu, kemudian aduan akan diselesaikan melalui mekanisme surat menyurat, mediasi, dan atau adjudikasi.[17]Jika mediasi tidak mencapai sepakat, maka Dewan Pers akan mengeluarkan pernyataan penilaian dan rekomendasi yang ditetapkan melalui rapat pleno, kemudian disampaikan kepada pengadu dan teradu serta diumumkan secara terbuka.[18]Pers sebagai pihak teradu wajib melaksanakan isi pernyataan penilaian dan rekomendasi dari Dewan Pers dan wajib memuat atau menyiarkan pernyataan penilaian dan rekomendasi di media bersangkutan.[19]Jika pers tidak mematuhi pernyataan penilaian dan rekomendasi, maka Dewan Pers akan mengeluarkan pernyataan terbuka khusus untuk itu. Sementara jika rekomendasi pemuatan hak jawab tidak dilaksanakan, dapat berlaku ketentuan pidana berdasarkan Pasal 18 ayat (2) UU Pers.[20]Terkait dengan bisakah pers digugat secara perdata atau dituntut secara pidana jika memublikasikan berita yang merugikan seseorang atau badan hukum tertentu, dapat Anda simak penjelasan selengkapnya dalam artikel Bisakah Menggugat atau Menuntut Pers atas Berita yang Merugikan?Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.Dasar Hukum:Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;Peraturan Dewan Pers Nomor: 9/Peraturan-DP/X/2008 tentang Pedoman Hak Jawab;Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber;Peraturan Dewan Pers Nomor: 01/Peraturan-DP/VII/2017 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers;Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Dan Kapolri Nomor 229, 154, KB/2/VI/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana Telah DIubah dengang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;Kode Etik Jurnalistik.[1] Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (“UU Pers”)[2] Pasal 5 angka 2 dan 3 UU Pers[3] Angka 1 Peraturan Dewan Pers Nomor: 9/Peraturan-DP/X/2008 tentang Pedoman Hak Jawab (“Peraturan Dewan Pers 9/2008”)[4] Angka 6 dan 7 Peraturan Dewan Pers 9/2008[5] Angka 9 Peraturan Dewan Pers 9/2008[6] Angka 10 Peraturan Dewan Pers 9/2008[7] Angka 13 huruf c Peraturan Dewan Pers 9/2008[8] Angka 13 huruf d Peraturan Dewan Pers 9/2008[9] Angka 13 huruf f Peraturan Dewan Pers 9/2008[10] Angka 16 Peraturan Dewan Pers 9/2008[11] Pasal 1 angka 12 UU Pers[12] Butir 1 huruf a Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber (“Peraturan Dewan Pers 1/2012”)[13] Butir 4 huruf b dan c Peraturan Dewan Pers 1/2012[14] Pasal 18 ayat (2) UU Pers[15] Pasal 15 ayat (2) huruf d UU Pers[16] Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Dewan Pers Nomor: 01/Peraturan-DP/VII/2017 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers (“Peraturan Dewan Pers 01/2017”)[17] Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Dewan Pers 01/2017[18] Pasal 11 ayat (5) dan (6) Peraturan Dewan Pers 01/2017[19] Pasal 12 ayat (2), dan (3) Peraturan Dewan Pers 01/2017[20] Pasal 12 ayat (4) dan (5) Peraturan Dewan Pers 01/2017Tagsmediadewan perspersfitnahmedia & penyiaranpencemaran nama baikkode etik jurnalistik

Berdasarkan berita yang beredar, anggota Dewan Pers mengakui bahwa lembaga tersebut menerima laporan dari salah satu kementerian di Indonesia yang melaporkan sebuah media terkait konten yang mencatut nama menteri yang bersangkutan. Diketahui, pemberitaan tersebut menuding menteri melakukan permainan jual beli izin tambang. Adapun hal itu merupakan informasi yang tidak terverifikasi. Sehingga, menteri yang bersangkutan keberatan karena sebagian informasi yang disampaikan ke publik mengarah kepada tudingan dan fitnah. Kasus serupa saya alami juga. Saya sudah 3 kali diberitakan di koran dan media online dengan dugaan pungli yang menyebutkan nama lengkap beserta jabatan saya. Saya merasa berita tersebut tidak benar dan mencemarkan nama baik saya. Yang ingin saya tanyakan, langkah hukum apa yang bisa saya tempuh dan apakah saya bisa menuntut media cetak serta online tersebut?

Media cetak ataupun media online dapat dikategorikan sebagai pers sebagaimana dimaksud dalam UU Pers. Sehingga, ketentuan yang berlaku pada prinsipnya tunduk pada aturan dalam UU Pers sebagai lex specialis. Atas pemberitaan pers yang merugikan seseorang atau badan hukum, maka yang bersangkutan dapat menempuh langkah hukum berupa memberikan hak jawab atau mengadukannya kepada Dewan Pers. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Cara Mengurus Surat Cerai dan Langkah Mengajukan Gugatannya22 Jun 2023Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023Cara Mengurus Surat Cerai dan Langkah Mengajukan Gugatannya22 Jun 2023Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-hukum-jika-dirugikan-oleh-pemberitaan-pers-lt59170154d4a1c/

Langkah Hukum Jika Dirugikan oleh Pemberitaan Pers

pages/33/page-0.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul _Cara Menanggapi Pemberitaan Media yang Merugikan Nama Baik_ yang dibuat oleh [Made Wahyu Arthaluhur, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/made-wahyu-arthaluhur--sh-lt5afa92ef9a62a/) dan pertama kali dipublikasikan pada 25 Mei 2018.** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Keberlakuan UU Pers sebagai _Lex Specialis_** Kami asumsikan bahwa media cetak dan media _online_ yang Anda maksud termasuk dalam kategori pers sebagaimana dimaksud di dalam **Pasal 1 angka 1 [UU Pers](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17483/undangundang-nomor-40-tahun-1999?r=0&p=1&q=uu%2040%201999&rs=1847&re=2022&h=uu?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_1999)** sebagai berikut: _**Pers** adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang **melaksanakan kegiatan jurnalistik** meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis uraian yang tersedia._ Adapun pers diselenggarakan oleh **perusahaan pers** yang didefinisikan dalam **Pasal 1 angka 2 UU Pers** sebagai berikut: _**Perusahaan pers** adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi **perusahaan media cetak**, **media elektronik**, dan kantor berita, serta **perusahaan media lainnya** yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, dan menyalurkan informasi._ Jika terdapat berita dari pers yang merugikan seperti fitnah dan pencemaran nama baik, maka kami akan mengacu pada ketentuan dalam UU Pers. Hal ini karena UU Pers merupakan _**lex specialis**_ dari **[UU ITE](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/undangundang-nomor-11-tahun-2008?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_ite)** dan perubahannya maupun **[KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP)** dan **[UU 1/2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_2023)** sebagai _**lex generali**_, sehingga berlaku asas [l_**ex specialis derogat legi generali**_](https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-asas-hukum--ilex-superior-i--ilex-specialis-i--dan-ilex-posterior-i-beserta-contohnya-cl6806/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=3_asas_hukum_lex). Hal tersebut diterangkan dalam **Lampiran [SKB UU ITE](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60d3fe3554116/keputusan-bersama-menteri-komunikasi-dan-informatika--jaksa-agung--dan-kapolri-nomor-229--154--kb-2-vi-2021-tahun-2021/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=skb_uu_ite) angka 3 huruf l** yang menjelaskan bahwa pemberitaan di internet yang dilakukan institusi pers, yang merupakan kerja jurnalistik yang sesuai dengan ketentuan UU Pers, diberlakukan mekanisme sesuai dengan UU Pers sebagai _lex specialis_ bukan UU ITE. Selain itu, hal ini juga ditegaskan oleh **Hinca IP Panjaitan dan Amir Effendi Siregar** dalam buku _Menegakkan Kemerdekaan Pers: “1001” Alasan, Undang-Undang Pers Lex Specialis, Menyelesaikan Permasalahan Akibat Pemberitaan Pers_ sebagaimana dikutip artikel **[Mekanisme Penyelesaian atas Pemberitaan Pers yang Merugikan](https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanggung-jawab-keperdataan-media-cetak-dalam-memuat-berita-yang-salah-lt509886c80973d/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=mekanisme_penyelesaian_pers)**. Hinca dan Amir menjelaskan bahwa UU Pers merupakan _lex specialis_ terhadap KUHP. Sehingga, **apabila terdapat suatu permasalahan yang berkaitan dengan pemberitaan pers**, **peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah UU Pers**. Selain itu menurut mereka, dalam menjalankan kegiatan jurnalistiknya, wartawan tidak dapat dihukum dengan menggunakan KUHP sebagai suatu ketentuan yang umum (_lex generali_). ### **Langkah Hukum atas Pemberitaan Pers yang Merugikan** 1. **Mekanisme Hak Jawab dan Hak Koreksi** **Hak jawab** dalam UU Pers adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.[\[1\]](#_ftn1) Kemudian, **pers wajib melayani hak jawab dan hak koreksi**.[\[2\]](#_ftn2) Lebih lanjut, dijelaskan bahwa hak jawab adalah hak seseorang, sekelompok orang, organisasi atau badan hukum untuk **menanggapi** dan **menyanggah** **pemberitaan** atau **karya jurnalistik yang melanggar Kode Etik Jurnalistik**, terutama **kekeliruan** dan **ketidakakuratan fakta,** yang **merugikan nama baiknya kepada pers** yang mempublikasikannya.[\[3\]](#_ftn3) Hak jawab berisi **sanggahan** dan **tanggapan** **dari pihak yang dirugikan** dan diajukan langsung kepada pers yang bersangkutan dengan tembusan ke Dewan Pers.[\[4\]](#_ftn4) Pengajuan hak jawab dilakukan secara tertulis termasuk digital dan ditujukan kepada penanggung jawab pers bersangkutan atau menyampaikan langsung kepada redaksi dengan menunjukkan identitas diri.[\[5\]](#_ftn5) Selain itu, pihak yang dirugikan wajib memberikan informasi yang dianggap merugikan dirinya baik bagian per bagian atau secara keseluruhan data pendukung.[\[6\]](#_ftn6) Hak jawab dilakukan secara proporsional, dan jika disetujui para pihak, maka hak jawab dapat dilayani dalam format ralat, wawancara, profil, features, liputan talkshow, pesan berjalan, komentar media siber, dan format lain selain format iklan.[\[7\]](#_ftn7) Perlu diketahui bahwa hak jawab harus dilakukan dalam waktu secepatnya atau pada kesempatan pertama sesuai dengan sifat pers yang bersangkutan. Untuk **pers cetak**, hak jawab dimuat pada edisi berikutnya atau paling lambat dua edisi sejak hak jawab diterima. Sedangkan untuk **pers televisi atau radio** wajib memuat hak jawab pada program berikutnya.[\[8\]](#_ftn8) Apabila terdapat kekeliruan atau ketidakakuratan fakta yang bersifat menghakimi, fitnah dan atau bohong, pers harus meminta maaf.[\[9\]](#_ftn9) Hak jawab tidak berlaku jika setelah dua bulan sejak berita dipublikasikan pihak yang dirugikan tidak mengajukan hak jawab, kecuali atas kesepakatan para pihak.[\[10\]](#_ftn10) Adapun, **hak koreksi** adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.[\[11\]](#_ftn11) Ralat, koreksi, dan hak jawab juga berlaku terhadap media siber yaitu segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan UU Pers dan standar perusahaan pers yang ditetapkan oleh Dewan Pers.[\[12\]](#_ftn12) Terhadap pemberitaan media siber, maka berlaku pula ralat, koreksi, dan/atau hak jawab yang wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab beserta waktu pemuatannya.[\[13\]](#_ftn13) Hal ini juga terkait **[Kode Etik Jurnalistik](https://dewanpers.or.id/assets/ebook/buku/822-Buku%20Pers%20berkualitas%20masyarakat%20Cerdas_final.pdf)** yang mengikat wartawan Indonesia, dimana **Pasal 10** menyatakan bahwa wartawan segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. Adapun, pers yang tidak melayani hak jawab ataupun hak koreksi dikenai pidana denda paling banyak Rp500 juta.[\[14\]](#_ftn14) 2. **Pengaduan ke Dewan Pers** Selain mekanisme hak jawab dan hak koreksi, pihak yang dirugikan dapat **mengadukan pers yang bersangkutan ke Dewan Pers**. Salah satu fungsi Dewan Pers adalah memberikan **pertimbangan** dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.[\[15\]](#_ftn15) Pertimbangan yang dimaksud tersebut menurut **Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU Pers** adalah yang berkaitan dengan hak jawab, hak koreksi, dan dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik. Dalam konteks kasus Anda, apabila Anda telah menggunakan hak jawab Anda namun tidak dimuat atau tidak puas dengan keputusan perusahaan pers, maka Anda dapat mengadukan kepada Dewan Pers. Anda dapat mengajukan pengaduan secara tertulis atau dengan mengisi formulir pengaduan yang disediakan oleh Dewan Pers dengan mencantumkan identitas diri yang dikirimkan ke alamat Dewan Pers ataupun melalui surel.[\[16\]](#_ftn16) Selanjutnya, Dewan Pers akan melakukan pemeriksaan atas bukti dan keterangan dari pengadu dan teradu, kemudian aduan akan diselesaikan melalui mekanisme surat menyurat, mediasi, dan atau adjudikasi.[\[17\]](#_ftn17) Jika mediasi tidak mencapai sepakat, maka Dewan Pers akan mengeluarkan **pernyataan penilaian dan rekomendasi** yang ditetapkan melalui rapat pleno, kemudian disampaikan kepada pengadu dan teradu serta diumumkan secara terbuka.[\[18\]](#_ftn18) Pers sebagai pihak teradu wajib melaksanakan isi pernyataan penilaian dan rekomendasi dari Dewan Pers dan wajib memuat atau menyiarkan pernyataan penilaian dan rekomendasi di media bersangkutan.[\[19\]](#_ftn19) Jika pers tidak mematuhi pernyataan penilaian dan rekomendasi, maka Dewan Pers akan mengeluarkan pernyataan terbuka khusus untuk itu. Sementara jika rekomendasi pemuatan hak jawab tidak dilaksanakan, dapat berlaku ketentuan pidana berdasarkan **Pasal 18 ayat (2) UU Pers**.[\[20\]](#_ftn20) Terkait dengan bisakah pers digugat secara perdata atau dituntut secara pidana jika memublikasikan berita yang merugikan seseorang atau badan hukum tertentu, dapat Anda simak penjelasan selengkapnya dalam artikel **[Bisakah Menggugat atau Menuntut Pers atas Berita yang Merugikan?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-menggugat-atau-menuntut-pers-atas-berita-yang-merugikan-lt65fd3ab2493db/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=bisakah_menggugat_pers)** Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut **[di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik)**. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum: 1. [Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP); 2. [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17483/undangundang-nomor-40-tahun-1999?r=0&p=1&q=uu%2040%201999&rs=1847&re=2022&h=uu?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_1999); 3. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_ite) sebagaimana diubah dengan [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt584a7363785c8?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_19_2016) yang diubah kedua kalinya dengan [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65961ed500cf3/undang-undang-nomor-1-tahun-2024/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_2024); 4. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_2023); 5. [Peraturan Dewan Pers Nomor: 9/Peraturan-DP/X/2008 tentang Pedoman Hak Jawab](https://dewanpers.or.id/assets/documents/pedoman/2008251056_2008_Peraturan_DP_NO_09_TTG_PEDOMAN_HAK_JAWAB.pdf); 6. [Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber](https://dewanpers.or.id/assets/documents/peraturan/1907030622_2012_Peraturan_DP_NO_01_TTG_PEDOMAN_PEMBERITAAN_MEDIA_SIBER_FINAL.pdf); 7. [Peraturan Dewan Pers Nomor: 01/Peraturan-DP/VII/2017 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers](https://dewanpers.or.id/assets/documents/pengaduan/prosedur_pengaduan.pdf); 8. [Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Dan Kapolri Nomor 229, 154, KB/2/VI/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana Telah DIubah dengang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60d3fe3554116/keputusan-bersama-menteri-komunikasi-dan-informatika--jaksa-agung--dan-kapolri-nomor-229--154--kb-2-vi-2021-tahun-2021/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=skb_uu_ite); 9. [Kode Etik Jurnalistik](https://dewanpers.or.id/assets/ebook/buku/822-Buku%20Pers%20berkualitas%20masyarakat%20Cerdas_final.pdf). * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1 angka 11 [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17483/undangundang-nomor-40-tahun-1999?r=0&p=1&q=uu%2040%201999&rs=1847&re=2022&h=uu?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_1999) (“UU Pers”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 5 angka 2 dan 3 UU Pers [\[3\]](#_ftnref3) Angka 1 [Peraturan Dewan Pers Nomor: 9/Peraturan-DP/X/2008 tentang Pedoman Hak Jawab](https://dewanpers.or.id/assets/documents/pedoman/2008251056_2008_Peraturan_DP_NO_09_TTG_PEDOMAN_HAK_JAWAB.pdf) (“Peraturan Dewan Pers 9/2008”) [\[4\]](#_ftnref4) Angka 6 dan 7 Peraturan Dewan Pers 9/2008 [\[5\]](#_ftnref5) Angka 9 Peraturan Dewan Pers 9/2008 [\[6\]](#_ftnref6) Angka 10 Peraturan Dewan Pers 9/2008 [\[7\]](#_ftnref7) Angka 13 huruf c Peraturan Dewan Pers 9/2008 [\[8\]](#_ftnref8) Angka 13 huruf d Peraturan Dewan Pers 9/2008 [\[9\]](#_ftnref9) Angka 13 huruf f Peraturan Dewan Pers 9/2008 [\[10\]](#_ftnref10) Angka 16 Peraturan Dewan Pers 9/2008 [\[11\]](#_ftnref11) Pasal 1 angka 12 UU Pers [\[12\]](#_ftnref12) Butir 1 huruf a [Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber](https://dewanpers.or.id/assets/documents/peraturan/1907030622_2012_Peraturan_DP_NO_01_TTG_PEDOMAN_PEMBERITAAN_MEDIA_SIBER_FINAL.pdf) (“Peraturan Dewan Pers 1/2012”) [\[13\]](#_ftnref13) Butir 4 huruf b dan c Peraturan Dewan Pers 1/2012 [\[14\]](#_ftnref14) Pasal 18 ayat (2) UU Pers [\[15\]](#_ftnref15) Pasal 15 ayat (2) huruf d UU Pers [\[16\]](#_ftnref16) Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) [Peraturan Dewan Pers Nomor: 01/Peraturan-DP/VII/2017 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers](https://dewanpers.or.id/assets/documents/pengaduan/prosedur_pengaduan.pdf) (“Peraturan Dewan Pers 01/2017”) [\[17\]](#_ftnref17) Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Dewan Pers 01/2017 [\[18\]](#_ftnref18) Pasal 11 ayat (5) dan (6) Peraturan Dewan Pers 01/2017 [\[19\]](#_ftnref19) Pasal 12 ayat (2), dan (3) Peraturan Dewan Pers 01/2017 [\[20\]](#_ftnref20) Pasal 12 ayat (4) dan (5) Peraturan Dewan Pers 01/2017 Tags ---- [media](/tag/media) [dewan pers](/tag/dewan-pers) [pers](/tag/pers) [fitnah](/tag/fitnah) [media & penyiaran](/tag/media-&-penyiaran) [pencemaran nama baik](/tag/pencemaran-nama-baik) [kode etik jurnalistik](/tag/kode-etik-jurnalistik)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Pencemaran Nama Baik oleh Atasan yang ditulis oleh Adi Condro Bawono, S.H., M.H. dan dipublikasikan pada 14 Maret 2012.KLINIK TERKAITBisakah Terdakwa yang Dibebaskan Menuntut Balik Pelapor?21 Mei 2024Bisakah Menggugat PMH Orang yang Membuat Laporan ke Polisi?13 Mei 2024Jerat Pidana Fitnah bagi Perusahaan yang Tuduh Karyawan10 Nov 2022Moderator Forum dan Pasal Pencemaran Nama Baik20 Feb 2012Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Asas Praduga Tak BersalahPada prinsipnya, dengan mendasarkan pada arti asas praduga tak bersalah, ibu Anda belum dapat dinyatakan bersalah karena melakukan pencurian sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan beliau bersalah.Asas praduga tak bersalah diatur dalam KUHAP dan UU Kekuasaan Kehakiman. Pada KUHAP, asas praduga tak bersalah diatur dalam Penjelasan Umum angka 3 huruf c yaitu:Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.Sedangkan dalam UU Kekuasaan Kehakiman, asas praduga tak bersalah diatur dalam Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi:Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.Baca juga: Logika Hukum Asas Praduga Tak Bersalah: Reaksi Atas Paradigma Individualistik oleh Romli AtmasasmitaBunyi Pasal 310 KUHP Pasca Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023Berkaitan dengan pertanyaan Anda, secara historis, tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dengan bunyi sebagai berikut:Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta.[1]Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta.[2]Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.Namun dalam perkembangannya, Pasal 310 ayat (1) KUHP telah diubah dan dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023. Dalam amar putusan tersebut, Pasal 310 ayat (1) KUHP dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dengan cara lisan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.Sehingga, pasca Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023, Pasal 310 ayat (1) KUHP memiliki unsur-unsur sebagai berikut:barang siapa;dengan sengaja;menyerang kehormatan atau nama baik seseorang;dengan menuduhkan sesuatu hal;dengan cara lisan;yang maksudnya supaya hal itu diketahui umum.Bunyi Pasal 433 UU 1/2023 dan PenjelasannyaKemudian, pasal pencemaran nama baik juga diatur dalam Pasal 433 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[3] yaitu tahun 2026 yang selengkapnya berbunyi:Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta.[4]Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III, yaitu Rp50 juta.[5]Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.Kemudian, berdasarkan Penjelasan Pasal 433 ayat (1) UU 1/2023, sifat dari perbuatan pencemaran adalah jika perbuatan penghinaan yang dilakukan dengan cara menuduh, baik secara lisan, tulisan, maupun dengan gambar, yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, sehingga merugikan orang tersebut. Perbuatan yang dituduhkan tidak perlu harus suatu tindak pidana. Objek tindak pidana menurut ketentuan dalam pasal ini adalah orang perseorangan. Sedangkan, penistaan terhadap lembaga pemerintah atau sekelompok orang tidak termasuk ketentuan pasal ini.Patut dicatat, baik tindak pidana Pasal 310 KUHP maupun Pasal 433 UU 1/2023 tidak dituntut jika tidak ada pengaduan dari korban tindak pidana.[6]Selanjutnya, berdasarkan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023 (hal. 356), setelah dicermati materi muatan dari ketentuan Pasal 433 UU 1/2023, menurut Mahkamah, terdapat perbedaan antara ketentuan norma dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP dengan norma Pasal 433 UU 1/2023, yakni dalam Pasal 433 UU 1/2023 terdapat penegasan pelaku melakukan perbuatan pencemaran mencakup perbuatan “dengan lisan” dimana unsur tersebut tidak diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP.Oleh karena itu, tanpa Mahkamah bermaksud menilai konstitusionalitas Pasal 433 UU 1/2023 yang baru mempunyai kekuatan mengikat setelah tiga tahun sejak diundangkan (2 Januari 2026), maka penegasan berkenaan dengan unsur perbuatan “dengan lisan” yang terdapat dalam Pasal 433 UU 1/2023 bisa diadopsi atau diakomodir guna kepastian hukum dalam penerapan ketentuan norma Pasal 310 ayat (1) KUHP. Dengan demikian, norma Pasal 310 ayat (1) KUHP dimaksud dapat memberikan kepastian hukum dan mempunyai jangkauan kesetaraan yang dapat mengurangi potensi adanya perbedaan perlakuan atau diskriminasi terhadap addresat norm atas ketentuan norma Pasal 310 ayat (1) KUHP, sehingga dalam penerapannya tidak menimbulkan ambiguitas.Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa ketentuan norma Pasal 310 ayat (1) KUHP harus dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat.Dalam hal ini, apabila atasan ibu Anda terbukti dengan sengaja menuduh ibu Anda melakukan pencurian dan memberitahukan hal tersebut secara lisan kepada orang banyak sehingga ibu Anda malu atau terserang nama baiknya, sedangkan belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk mendukung tuduhan itu, perbuatan atasan tersebut dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik/penghinaan.Baca juga: Alasan MK Batalkan Pasal Penyebaran Berita Bohong dalam KUHPPencemaran Nama Baik terhadap PNSSelanjutnya, berdasarkan pertanyaan Anda, kami asumsikan ibu Anda adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (“PNS”). Maka, kita perlu merujuk pula pada Pasal 316 KUHP dan Pasal 441 ayat (2) UU 1/2023 yang menyatakan:Pasal 316 KUHPPasal 441 ayat (2) UU 1/2023Pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal sebelumnya dalam bab ini, dapat ditambah dengan 1/3 jika yang dihina adalah seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah.Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433, Pasal 434, dan Pasal 436 dapat ditambah 1/3, jika yang dihina atau difitnah adalah seorang pejabat yang sedang menjalankan tugasnya yang sah.Jadi, sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan ibu Anda bersalah melakukan pencurian, jika atasannya dengan sengaja menuduhkan dan menyebarkan hal tersebut kepada banyak orang secara lisan, hal tersebut termasuk pencemaran nama baik. Lalu, jika ibu Anda adalah seorang PNS yang sedang menjalankan tugas yang sah, maka ancaman pidana yang diberlakukan terhadap pelaku dapat ditambah 1/3.Baca juga: Hukumnya Menuduh Orang Melakukan Tindak Pidana Tanpa BuktiBelajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.Dasar Hukum:Undang-Undang Dasar 1945;Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.Putusan:Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023.[1] Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP (“Perma 2/2012”), denda dilipatgandakan menjadi 1.000 kali[2] Pasal 3 Perma 2/2012[3] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)[4] Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023[5] Pasal 79 ayat (1) huruf c UU 1/2023[6] Pasal 319 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 440 UU 1/2023Tagspencemaran nama baikkuhpputusan mk

Saya hanya ingin mengetahui informasi lebih jelas mengenai pencemaran nama baik. Ibu saya bekerja di salah satu instansi pemerintahan dan menjadi tertuduh kasus kehilangan/pencurian di kantornya. Tanpa bukti yang kuat, pihak atasan dari ibu saya menuduh ibu saya, dimana isi tuduhan tersebut ibu saya melakukan pencurian, lalu tuduhan diberitakan kepada orang-orang secara lisan, dan atasan meminta ganti rugi atas hal-hal yang tidak ibu lakukan. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah hal ini termasuk pencemaran nama baik seseorang atau tidak, karena telah dituduh mencuri tanpa bukti sama sekali? Sepengetahuan saya, Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik diubah oleh Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023. Lantas, apa bunyi Pasal 310 KUHP pasca Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023? Mohon penjelasannya.

Dalam kasus Anda, sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan ibu Anda bersalah melakukan pencurian, jika atasannya dengan sengaja menuduhkan dan menyebarkan hal tersebut kepada banyak orang secara lisan, hal tersebut termasuk pencemaran nama baik. Secara historis, pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 KUHP dan Pasal 433 UU 1/2023. Namun dalam perkembangannya, Pasal 310 ayat (1) KUHP telah diubah dan harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023. Lantas, bagaimana bunyi pasal pencemaran nama baik pasca putusan MK tersebut? Apa ancaman pidana bagi pelaku pencemaran nama baik? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.   Bisakah Terdakwa yang Dibebaskan Menuntut Balik Pelapor?21 Mei 2024Bisakah Menggugat PMH Orang yang Membuat Laporan ke Polisi?13 Mei 2024Jerat Pidana Fitnah bagi Perusahaan yang Tuduh Karyawan10 Nov 2022Moderator Forum dan Pasal Pencemaran Nama Baik20 Feb 2012Bisakah Terdakwa yang Dibebaskan Menuntut Balik Pelapor?21 Mei 2024Bisakah Menggugat PMH Orang yang Membuat Laporan ke Polisi?13 Mei 2024Jerat Pidana Fitnah bagi Perusahaan yang Tuduh Karyawan10 Nov 2022Moderator Forum dan Pasal Pencemaran Nama Baik20 Feb 2012Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022Cara Mengurus Surat Cerai dan Langkah Mengajukan Gugatannya22 Jun 2023Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022Cara Mengurus Surat Cerai dan Langkah Mengajukan Gugatannya22 Jun 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-pencemaran-nama-baik-kuhp-pasca-putusan-mk-lt4f0650c4eb6b0/

Bunyi Pasal Pencemaran Nama Baik KUHP Pasca Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023

pages/33/page-1.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul _Pencemaran Nama Baik oleh Atasan_ yang ditulis oleh [Adi Condro Bawono, S.H., M.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/adi-condro-bawono--sh--mh-lt4edc3ee1b9149/) dan dipublikasikan pada 14 Maret 2012.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Bisakah Terdakwa yang Dibebaskan Menuntut Balik Pelapor? ](/klinik/a/bisakah-terdakwa-yang-dibebaskan-menuntut-balik-pelapor-lt4c3e60a54d915/)  21 Mei 2024 [ #### Bisakah Menggugat PMH Orang yang Membuat Laporan ke Polisi? ](/klinik/a/bisakah-menggugat-pmh-orang-yang-membuat-laporan-ke-polisi--lt4e30a31ace10c/)  13 Mei 2024 [ #### Jerat Pidana Fitnah bagi Perusahaan yang Tuduh Karyawan ](/klinik/a/jerat-pidana-fitnah-bagi-perusahaan-yang-tuduh-karyawan-cl7011/)  10 Nov 2022 [ #### Moderator Forum dan Pasal Pencemaran Nama Baik ](/klinik/a/moderator-forum-dan-pasal-pencemaran-nama-baik-lt4f0c169666779/)  20 Feb 2012 [](#!) **Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Asas Praduga Tak Bersalah** Pada prinsipnya, dengan mendasarkan pada arti **[asas praduga tak bersalah](https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-praduga-tak-bersalah-cl2663/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=arti_asas_praduga_tak_bersalah)**, ibu Anda belum dapat dinyatakan bersalah karena melakukan pencurian sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan beliau bersalah. Asas praduga tak bersalah diatur dalam **[KUHAP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629/uu-no-8-tahun-1981-hukum-acara-pidana?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHAP)** dan **[UU Kekuasaan Kehakiman](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b01297e9d172/undangundang-nomor-48-tahun-2009?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_48_2009)**. Pada **KUHAP**, asas praduga tak bersalah diatur dalam **Penjelasan Umum angka 3 huruf c** yaitu: _Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, **wajib dianggap tidak bersalah** sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap._ Sedangkan dalam **UU Kekuasaan Kehakiman**, asas praduga tak bersalah diatur dalam **Pasal 8 ayat (1)** yang berbunyi: _Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan **wajib dianggap tidak bersalah** sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap._ Baca juga: **[Logika Hukum Asas Praduga Tak Bersalah: Reaksi Atas Paradigma Individualistik oleh Romli Atmasasmita](https://www.hukumonline.com/berita/a/logika-hukum-asas-praduga-tak-bersalah-reaksi-atas-paradigma-individualistik-oleh-romli-atmasasmita-lt4b25f96c2ed41/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=logika_hukum_asas_praduga_tak_bersalah)** ### **Bunyi Pasal 310 KUHP Pasca Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023** Berkaitan dengan pertanyaan Anda, secara historis, **tindak pidana pencemaran nama baik** diatur dalam **Pasal 310 [KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP)** lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dengan bunyi sebagai berikut: 1. _Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta.[\[1\]](#_ftn1)_ 2. _Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta.[\[2\]](#_ftn2)_ 3. _Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri._ Namun dalam perkembangannya, **Pasal 310 ayat (1) KUHP** **telah diubah dan dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh [Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6604d70c8cc49/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-78puu-xxi2023/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=putusan_mk_78_xxi_2023)**. Dalam amar putusan tersebut, Pasal 310 ayat (1) KUHP **dinyatakan bertentangan dengan [UUD 1945](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/undang-undang-dasar-1945/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945)** dan **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai**: _Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal **dengan cara lisan**, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah._ Sehingga, pasca Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023, Pasal 310 ayat (1) KUHP memiliki unsur-unsur sebagai berikut: 1. barang siapa; 2. dengan sengaja; 3. menyerang kehormatan atau nama baik seseorang; 4. dengan menuduhkan sesuatu hal; 5. dengan cara lisan; 6. yang maksudnya supaya hal itu diketahui umum. ### **Bunyi Pasal 433 UU 1/2023 dan Penjelasannya** Kemudian, pasal pencemaran nama baik juga diatur dalam **Pasal 433 [UU 1/2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023)** tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[\[3\]](#_ftn3) yaitu tahun 2026 yang selengkapnya berbunyi: 1. _Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta.[\[4\]](#_ftn4)_ 2. _Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III, yaitu Rp50 juta.[\[5\]](#_ftn5)_ 3. _Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri._ Kemudian, berdasarkan **Penjelasan Pasal 433 ayat (1) UU 1/2023**, sifat dari perbuatan pencemaran adalah jika perbuatan penghinaan yang dilakukan dengan cara **menuduh**, baik **secara lisan**, **tulisan**, maupun dengan **gambar**, yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, sehingga merugikan orang tersebut. Perbuatan yang dituduhkan tidak perlu harus suatu tindak pidana. Objek tindak pidana menurut ketentuan dalam pasal ini adalah orang perseorangan. Sedangkan, penistaan terhadap lembaga pemerintah atau sekelompok orang tidak termasuk ketentuan pasal ini. Patut dicatat, baik tindak pidana Pasal 310 KUHP maupun Pasal 433 UU 1/2023 tidak dituntut jika tidak ada pengaduan dari korban tindak pidana.[\[6\]](#_ftn6) Selanjutnya, berdasarkan **pertimbangan Mahkamah** dalam Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023 (hal. 356), setelah dicermati materi muatan dari ketentuan Pasal 433 UU 1/2023, menurut Mahkamah, terdapat perbedaan antara ketentuan norma dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP dengan norma Pasal 433 UU 1/2023, yakni dalam Pasal 433 UU 1/2023 terdapat penegasan pelaku melakukan perbuatan pencemaran mencakup perbuatan “dengan lisan” dimana unsur tersebut tidak diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu, tanpa Mahkamah bermaksud menilai konstitusionalitas Pasal 433 UU 1/2023 yang baru mempunyai kekuatan mengikat setelah tiga tahun sejak diundangkan (2 Januari 2026), maka penegasan berkenaan dengan unsur perbuatan “dengan lisan” yang terdapat dalam Pasal 433 UU 1/2023 bisa diadopsi atau diakomodir guna kepastian hukum dalam penerapan ketentuan norma Pasal 310 ayat (1) KUHP. Dengan demikian, norma Pasal 310 ayat (1) KUHP dimaksud dapat memberikan kepastian hukum dan mempunyai jangkauan kesetaraan yang dapat mengurangi potensi adanya perbedaan perlakuan atau diskriminasi terhadap addresat norm atas ketentuan norma Pasal 310 ayat (1) KUHP, sehingga dalam penerapannya tidak menimbulkan ambiguitas. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa ketentuan norma **Pasal 310 ayat (1) KUHP harus dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat**. Dalam hal ini, apabila atasan ibu Anda terbukti dengan sengaja menuduh ibu Anda melakukan pencurian dan memberitahukan hal tersebut secara lisan kepada orang banyak sehingga ibu Anda malu atau terserang nama baiknya, sedangkan belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk mendukung tuduhan itu, perbuatan atasan tersebut dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik/penghinaan. Baca juga: **[Alasan MK Batalkan Pasal Penyebaran Berita Bohong dalam KUHP](https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-mk-batalkan-pasal-penyebaran-berita-bohong-dalam-kuhp-lt65fc5895ba9d1?page=all?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=alasan_mk_batalkan_pasal_penyebaran_berita_bohong)** ### **Pencemaran Nama Baik terhadap PNS** Selanjutnya, berdasarkan pertanyaan Anda, kami asumsikan ibu Anda adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (“PNS”). Maka, kita perlu merujuk pula pada **Pasal 316 KUHP** dan **Pasal 441 ayat (2) UU 1/2023** yang menyatakan: **Pasal 316 KUHP** **Pasal 441 ayat (2) UU 1/2023** Pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal sebelumnya dalam bab ini, **dapat ditambah dengan 1/3** jika yang dihina adalah seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433, Pasal 434, dan Pasal 436 **dapat ditambah 1/3**, jika yang dihina atau difitnah adalah seorang pejabat yang sedang menjalankan tugasnya yang sah. Jadi, sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan ibu Anda bersalah melakukan pencurian, jika atasannya dengan sengaja menuduhkan dan menyebarkan hal tersebut kepada banyak orang secara lisan, hal tersebut termasuk pencemaran nama baik. Lalu, jika ibu Anda adalah seorang PNS yang sedang menjalankan tugas yang sah, maka ancaman pidana yang diberlakukan terhadap pelaku dapat ditambah 1/3. Baca juga: **[Hukumnya Menuduh Orang Melakukan Tindak Pidana Tanpa Bukti](https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-menuduh-orang-melakukan-tindak-pidana-tanpa-bukti-lt5c580a5ca3ae3/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=menuduh_orang_tanpa_bukti)** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum: 1. [Undang-Undang Dasar 1945](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945); 2. [Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP); 3. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629/uu-no-8-tahun-1981-hukum-acara-pidana?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHAP); 4. [Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b01297e9d172/undangundang-nomor-48-tahun-2009?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_48_2009); 5. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru); 6. [Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt4f4df95a89a5f/peraturan-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2012?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perma_2_2012). Putusan: [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6604d70c8cc49/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-78puu-xxi2023/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=putusan_mk_78_xxi_2023). * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 3 [Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt4f4df95a89a5f/peraturan-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2012?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perma_2_2012) (“Perma 2/2012”), denda dilipatgandakan menjadi 1.000 kali [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 3 Perma 2/2012 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 624 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023) (“UU 1/2023”) [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 79 ayat (1) huruf c UU 1/2023 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 319 [Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) dan Pasal 440 UU 1/2023 Tags ---- [pencemaran nama baik](/tag/pencemaran-nama-baik) [kuhp](/tag/kuhp) [putusan mk](/tag/putusan-mk)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITPasal untuk Menjerat Penyebar Hoax 15 Apr 2024Hukumnya Menyebarkan Rekaman CCTV dan Membuat Berita Bohong02 Apr 2024Hukumnya Menuduh Orang Lain Lewat Medsos menurut UU ITE 202430 Jan 2024Arti Berita Bohong dan Menyesatkan dalam UU ITE25 Sep 2018Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Apa itu Hoax?Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Pertama-tama, istilah “hoax” atau “hoaks” memiliki pengertian informasi/berita bohong.[1]Hoax adalah kata yang digunakan untuk menunjukan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca untuk mempercayai sesuatu. Pemberitaan yang tidak berdasarkan kenyataan atau kebenaran (nonfactual) disebarkan untuk maksud tertentu. Tujuan hoax misalnya sekadar lelucon, iseng, hingga membentuk opini publik. Pada intinya, hoax adalah sesat dan menyesatkan, apalagi jika pengguna internet tidak kritis dan langsung membagikan berita bohong yang dibaca, kepada pengguna internet lainnya.[2] Isi Pasal 28 Ayat (3) UU 1/2024Berdasarkan pertanyaan Anda, kami asumsikan UU ITE 2024 adalah UU 1/2024 tentang perubahan kedua UU ITE. Pada dasarnya, perbuatan seseorang yang dengan sengaja menyebarkan hoax yang menimbulkan kerusuhan dilarang dalam Pasal 28 ayat (3) UU 1/2024 yang berbunyi:Setiap Orang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat.Kemudian, orang yang melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (3) UU 1/2024 berpotensi dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar, sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (3) UU 1/2024. Penjelasan Pasal 28 Ayat (3) UU 1/2024Lantas, apa yang dimaksud dengan kerusuhan? Berdasarkan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 1/2024, kerusuhan adalah kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan kondisi di ruang digital/siber.Baca juga: Pasal 28 ayat (2) UU ITE 2024 yang Menjerat Penyebar Kebencian SARA Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. REFERENSIChristiany Juditha. Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya. Jurnal Pekommas, Vol. 3, No. 1, 2018;Hoaks, yang diakses pada 26 Maret 2024, pukul 15.00 WIB.[1] Christiany Juditha. Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya. Jurnal Pekommas, Vol. 3, No. 1, 2018, hal. 31[2] Christiany Juditha. Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya. Jurnal Pekommas, Vol. 3, No. 1, 2018, hal. 33Tagsuu itehoaxpotd

Pasal 28 ayat (3) UU ITE 2024 tentang apa? Apakah benar Pasal 28 ayat (3) UU ITE 2024 mengatur tentang penyebaran berita bohong yang menyebabkan kerusuhan? Jika benar, apa bunyi Pasal 28 ayat (3) UU ITE 2024?

Pada intinya, istilah “hoax” atau “hoaks” memiliki pengertian informasi/berita bohong. Adapun perbuatan menyebarkan informasi dan/atau dokumen elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan merupakan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 28 ayat (3) UU 1/2024 tentang perubahan kedua UU ITE. Lantas, apa sanksi pidana bagi orang yang melanggar Pasal 28 ayat (3) UU 1/2024?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Pasal untuk Menjerat Penyebar Hoax 15 Apr 2024Hukumnya Menyebarkan Rekaman CCTV dan Membuat Berita Bohong02 Apr 2024Hukumnya Menuduh Orang Lain Lewat Medsos menurut UU ITE 202430 Jan 2024Arti Berita Bohong dan Menyesatkan dalam UU ITE25 Sep 2018Pasal untuk Menjerat Penyebar Hoax 15 Apr 2024Hukumnya Menyebarkan Rekaman CCTV dan Membuat Berita Bohong02 Apr 2024Hukumnya Menuduh Orang Lain Lewat Medsos menurut UU ITE 202430 Jan 2024Arti Berita Bohong dan Menyesatkan dalam UU ITE25 Sep 2018Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 2022Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 2022Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-28-ayat-3-uu-ite-2024-tentang-ihoax-i-yang-menimbulkan-kerusuhan-lt65e37c0e1d1a0/

Pasal 28 Ayat (3) UU ITE 2024 tentang Hoax yang Menimbulkan Kerusuhan

pages/33/page-2.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Pasal untuk Menjerat Penyebar _Hoax_ ](/klinik/a/pasal-untuk-menjerat-penyebar-ihoax-i-lt5b6bc8f2d737f/)  15 Apr 2024 [ #### Hukumnya Menyebarkan Rekaman CCTV dan Membuat Berita Bohong ](/klinik/a/hukumnya-menyebarkan-rekaman-cctv-dan-membuat-berita-bohong-lt6322e004cb10f/)  02 Apr 2024 [ #### Hukumnya Menuduh Orang Lain Lewat Medsos menurut UU ITE 2024 ](/klinik/a/hukumnya-menuduh-orang-lain-lewat-medsos-menurut-uu-ite-2024-lt5be73798db2a7/)  30 Jan 2024 [ #### Arti Berita Bohong dan Menyesatkan dalam UU ITE ](/klinik/a/arti-berita-bohong-dan-menyesatkan-dalam-uu-ite-lt4eef8233871f5/)  25 Sep 2018 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Apa itu _Hoax_?** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Pertama-tama, istilah “**hoax**” atau “_[**hoaks**](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hoaks)_” memiliki pengertian **informasi/berita bohong**.[\[1\]](#_ftn1) _Hoax_ adalah kata yang digunakan untuk menunjukan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca untuk mempercayai sesuatu. Pemberitaan yang tidak berdasarkan kenyataan atau kebenaran (_nonfactual_) disebarkan untuk maksud tertentu. Tujuan _hoax_ misalnya sekadar lelucon, iseng, hingga membentuk opini publik. Pada intinya, _hoax_ adalah sesat dan menyesatkan, apalagi jika pengguna internet tidak kritis dan langsung membagikan berita bohong yang dibaca, kepada pengguna internet lainnya.[\[2\]](#_ftn2) ### **Isi Pasal 28 Ayat (3) UU 1/2024** Berdasarkan pertanyaan Anda, kami asumsikan UU ITE 2024 adalah [**UU 1/2024**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65961ed500cf3/undang-undang-nomor-1-tahun-2024/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_2024) tentang perubahan kedua [**UU ITE**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_ite). Pada dasarnya, perbuatan seseorang yang dengan sengaja menyebarkan hoax yang menimbulkan kerusuhan dilarang dalam **Pasal 28 ayat (3) UU 1/2024** yang berbunyi: _Setiap Orang **dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik** dan/atau **Dokumen Elektronik** yang **diketahuinya memuat pemberitahuan bohong** yang **menimbulkan kerusuhan** di masyarakat._ Kemudian, orang yang melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (3) UU 1/2024 berpotensi **dipidana penjara paling lama 6 tahun** dan/atau **denda paling banyak Rp1 miliar**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 45A ayat (3) UU 1/2024**. ### **Penjelasan Pasal 28 Ayat (3) UU 1/2024** Lantas, apa yang dimaksud dengan kerusuhan? Berdasarkan **Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 1/2024**, kerusuhan adalah kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan kondisi di ruang digital/siber. Baca juga: [**Pasal 28 ayat (2) UU ITE 2024 yang Menjerat Penyebar Kebencian SARA**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-28-ayat-\(2\)-uu-ite-2024-yang-menjerat-penyebar-kebencian-sara-lt65a6950b71ccc/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pasal_28_ayat_2_uu_1_2024_sara) Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_ite) sebagaimana diubah dengan [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt584a7363785c8?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_19_2016) yang diubah kedua kalinya dengan [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65961ed500cf3/undang-undang-nomor-1-tahun-2024/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_2024). REFERENSI --------- 1. Christiany Juditha. _Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya_. Jurnal Pekommas, Vol. 3, No. 1, 2018; 2. _[Hoaks](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hoaks)_, yang diakses pada 26 Maret 2024, pukul 15.00 WIB. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Christiany Juditha. _Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya_. Jurnal Pekommas, Vol. 3, No. 1, 2018, hal. 31 [\[2\]](#_ftnref2) Christiany Juditha. _Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya_. Jurnal Pekommas, Vol. 3, No. 1, 2018, hal. 33 Tags ---- [uu ite](/tag/uu-ite) [hoax](/tag/hoax) [potd](/tag/potd)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.  Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul Jasa Penukaran Uang di Pinggir Jalan Menjelang Lebaran yang ditulis oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn. dan dipublikasikan pertama kali pada Jumat, 3 Juli 2015, yang dimutakhirkan pertama kali oleh Erizka Permatasari, S.H. pada Jumat, 22 April 2022, yang dimutakhirkan kedua kali pada 10 April 2023.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.KLINIK TERKAITKerja Lembur di Hari Lebaran, Begini Perhitungan Upahnya04 Apr 2024Bolehkah Pengusaha Meminta Karyawan Bekerja di Hari Libur Lebaran?26 Mar 2024Apakah Karyawan Non-Muslim Berhak atas THR Lebaran?25 Mar 2024Ketentuan Waktu Kerja di Hari Lebaran Bagi Pekerja Sektor Pertambangan30 Jul 2013 Hukum Jasa Penukaran Uang LebaranSecara hukum, ketentuan mengenai penukaran uang diatur dalam Pasal 22 UU Mata Uang. Untuk memenuhi kebutuhan rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, dan dalam kondisi yang layak edar, rupiah yang beredar di masyarakat dapat ditukarkan dengan ketentuan sebagai berikut:[1]penukaran rupiah dapat dilakukan dalam pecahan yang sama atau pecahan yang lain; dan/ataupenukaran rupiah yang lusuh dan/atau rusak sebagian karena terbakar atau sebab lainnya dilakukan penggantian dengan nilai yang sama nominalnya.Di mana bisa melakukan penukaran uang? Penukaran rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia, bank yang beroperasi di Indonesia, atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.[2] Mengenai penukaran rupiah ini diatur lebih lanjut dalam PBI 21/2019 dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur BI 19/2017.Menurut Pasal 23 ayat (2) PBI 21/2019, layanan penukaran uang rupiah dilakukan untuk penukaran uang rupiah dalam pecahan yang sama atau pecahan yang lain dan/atau penggantian uang rupiah tidak layak edar.Pasal 4 Peraturan Anggota Dewan Gubernur BI 19/2017 menyatakan bahwa pelaksanaan penukaran uang rupiah dilakukan di kantor dan/atau di luar kantor Bank Indonesia dan/atau di kantor dan/atau di luar kantor pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.Adapun penukaran uang rupiah ini dilakukan pada hari dan jam operasional penukaran uang rupiah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada masyarakat.[3]Lalu jadwal penukaran uang baru mulai kapan? Disarikan dari siaran pers di laman Bank Indonesia, jadwal penukaran uang Rupiah dibuka mulai 15 Maret sampai dengan 7 April 2024 di 4.264 titik layanan kantor bank umum yang tersebar di seluruh Indonesia. Adapun daftar lokasi penukarannya dapat Anda akses di link berikut.Selain itu, Bank Indonesia juga menyediakan opsi layanan penukaran uang melalui Layanan Kas Keliling di sejumlah wilayah strategis dengan mekanisme pemesanan melalui laman PINTAR (https://pintar.bi.go.id/)Sebagai informasi, pemesanan melalui PINTAR dilakukan menggunakan NIK-KTP. Nantinya, NIK-KTP yang telah digunakan untuk melakukan pemesanan penukaran uang Rupiah dengan status menunggu pelaksanaan penukaran, tidak dapat digunakan kembali untuk melakukan pemesanan penukaran hingga melewati hari penukaran. Pemesanan dapat dilakukan kembali selama kuota penukaran pada PINTAR masih tersedia.Merujuk pada aturan di atas, jika ditanya apakah bisa tukar uang di bank? Jawabannya bisa. Penukaran uang lebaran yang diatur secara resmi hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang telah ditunjuk oleh Bank Indonesia. Akan tetapi, sepanjang penelusuran kami, dalam UU Mata Uang maupun Peraturan Anggota Dewan Gubernur BI 19/2017 tidak diatur sanksi jika ada pihak yang melakukan penukaran uang lebaran tanpa seizin Bank Indonesia, termasuk jasa penukaran uang atau jasa penukaran uang receh di jalan. Praktik Penukaran Uang Lebaran di JalanDalam praktiknya, jasa penukaran uang lebaran di jalan yang dilakukan oleh masyarakat kerap terjadi selama bulan Ramadan, terutama menjelang hari raya Idulfitri. Hal ini terjadi karena tidak ada aturan yang mengatur sanksi terhadap pihak yang melakukan penukaran uang lebaran tanpa seizin Bank Indonesia, sehingga dapat dikatakan bahwa praktik tersebut tidak dipermasalahkan secara hukum.Meski demikian, masyarakat diimbau untuk melakukan penukaran uang di Bank Indonesia untuk menghindari pemberian uang palsu oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.Salah satu dari sekian tindakan kejahatan menjelang lebaran adalah peredaran uang palsu. Jika tidak teliti menggunakan jasa penukaran uang THR juga bisa terkena modus peredaran uang palsu ini. Demikian yang disarikan dari Tindakan Kejahatan Menjelang Lebaran dan Jerat Pidananya (hal. 2). Potensi Masalah Hukum Jasa Penukaran Uang Lebaran di Tepi JalanDalam praktiknya, yang dapat menjadi masalah dari penukaran uang lebaran adalah jika si penjual berjualan di tepi jalan. Mengapa demikian? Pasalnya tindakan tersebut berpotensi melanggar ketertiban umum sebagaimana diatur dalam peraturan daerah.Sebagai contoh, di DKI Jakarta, ketentuan ketertiban umum diatur dalam Perda DKI Jakarta 8/2007. Dalam Perda tersebut, ada sejumlah hal yang harus diperhatikan oleh penjual dan pembeli dalam transaksi penukaran uang rupiah.Hal-hal tersebut antara lain:Dilarang menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya, kecuali dengan izin Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.[4] Ini berarti orang tidak bisa dengan seenaknya melakukan usaha penukaran rupiah di trotoar.Dilarang berdagang, berusaha di bagian jalan/trotoar, halte, jembatan penyeberangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya di luar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Gubernur mengenai penunjukan/penetapan bagian-bagian jalan/trotoar dan tempat-tempat kepentingan umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima.[5]Dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali tempat-tempat yang ditetapkan oleh Gubernur.[6]Dilarang membeli barang dagangan dan menerima, selebaran dari orang yang melakukan usaha di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali tempat tempat yang ditetapkan oleh Gubernur.[7]Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut dapat dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit Rp100 ribu dan paling banyak Rp20 juta.[8]Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini. Demikian jawaban dari kami tentang penukaran uang Lebaran sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.Dasar Hukum:Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah;Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/13/PADG/2017 Tahun 2017 tentang Penukaran Uang Rupiah.Referensi:Bank Indonesia, yang diakses pada 27 Maret 2024, pukul 17.17 WIB;Daftar Lokasi Penukaran Uang Rupiah, yang diakses pada 27 Maret 2024, pukul 18.00 WIB;PINTAR, yang diakses pada 27 Maret 2024, pukul 18.05 WIB.[1] Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (“UU Mata Uang”)[2] Pasal 22 ayat (4) UU Mata Uang[3] Pasal 4 ayat (2) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/13/PADG/2017 Tahun 2017 tentang Penukaran Uang Rupiah[4] Pasal 3 huruf 1 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (“Perda DKI Jakarta 8/2007”)[5] Pasal 25 ayat (1) dan (2) Perda DKI Jakarta 8/2007[6] Pasal 27 ayat (2) Perda DKI Jakarta 8/2007[7] Pasal 27 ayat (3) Perda DKI Jakarta 8/2007[8] Pasal 61 ayat (1) Perda DKI Jakarta 8/2007Tagsbank indonesiajasa keuanganlebaran

Saya ingin menukarkan uang untuk Lebaran. Bagaimana aturan penukaran uang? Apakah penukaran uang Lebaran di jalan raya diperbolehkan? Di mana seharusnya saya menukarkan uang?

Merujuk pada UU Mata Uang, Peraturan BI 21/2019, dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur BI 19/2017, penukaran uang yang diatur secara resmi hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang telah ditunjuk oleh Bank Indonesia. Akan tetapi, dalam peraturan-peraturan tersebut tidak diatur mengenai sanksi bagi orang yang melakukan usaha penukaran uang rupiah tanpa izin dari Bank Indonesia. Namun, yang menjadi masalah adalah usaha penukaran uang rupiah ini bisa berakibat pada pelanggaran peraturan daerah terkait ketertiban umum jika usaha tersebut dilakukan di pinggir jalan.   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Kerja Lembur di Hari Lebaran, Begini Perhitungan Upahnya04 Apr 2024Bolehkah Pengusaha Meminta Karyawan Bekerja di Hari Libur Lebaran?26 Mar 2024Apakah Karyawan Non-Muslim Berhak atas THR Lebaran?25 Mar 2024Ketentuan Waktu Kerja di Hari Lebaran Bagi Pekerja Sektor Pertambangan30 Jul 2013Kerja Lembur di Hari Lebaran, Begini Perhitungan Upahnya04 Apr 2024Bolehkah Pengusaha Meminta Karyawan Bekerja di Hari Libur Lebaran?26 Mar 2024Apakah Karyawan Non-Muslim Berhak atas THR Lebaran?25 Mar 2024Ketentuan Waktu Kerja di Hari Lebaran Bagi Pekerja Sektor Pertambangan30 Jul 2013Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023Cara dan Biaya Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara25 Apr 2024Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023Cara dan Biaya Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara25 Apr 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/penukaran-uang-lebaran-lt55935fa4d11a1/

Aturan Hukum Penukaran Uang Lebaran di Pinggir Jalan

pages/33/page-4.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul _Jasa Penukaran Uang di Pinggir Jalan Menjelang Lebaran_ yang ditulis oleh [Letezia Tobing, S.H., M.Kn.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/letezia-tobing--sh--mkn-lt506aec66ed27e) dan dipublikasikan pertama kali pada Jumat, 3 Juli 2015, yang dimutakhirkan pertama kali oleh [Erizka Permatasari, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/erizka-permatasari--sh-lt5f8445b8eca72) pada Jumat, 22 April 2022, yang dimutakhirkan kedua kali pada 10 April 2023.** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Kerja Lembur di Hari Lebaran, Begini Perhitungan Upahnya ](/klinik/a/kerja-lembur-di-hari-lebaran--begini-perhitungan-upahnya-lt51ee6d48ea7c2/)  04 Apr 2024 [ #### Bolehkah Pengusaha Meminta Karyawan Bekerja di Hari Libur Lebaran? ](/klinik/a/bolehkah-pengusaha-meminta-karyawan-bekerja-di-hari-libur-lebaran-lt53bb9345be1fd/)  26 Mar 2024 [ #### Apakah Karyawan Non-Muslim Berhak atas THR Lebaran? ](/klinik/a/thr-lebaran-non-muslim-lt53c8d5adaa6e1/)  25 Mar 2024 [ #### Ketentuan Waktu Kerja di Hari Lebaran Bagi Pekerja Sektor Pertambangan ](/klinik/a/ketentuan-waktu-kerja-di-hari-lebaran-bagi-pekerja-sektor-pertambangan-lt51d67da9f17a8/)  30 Jul 2013 [](#!) ### **Hukum Jasa Penukaran Uang Lebaran** Secara hukum, ketentuan mengenai penukaran uang diatur dalam **Pasal 22** **[UU Mata Uang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e13df4da78a5/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-7-tahun-2011-mata-uang?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_mata_uang)****.** Untuk memenuhi kebutuhan rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, dan dalam kondisi yang layak edar, rupiah yang beredar di masyarakat dapat ditukarkan dengan ketentuan sebagai berikut:[\[1\]](#_ftn1) 1. penukaran rupiah dapat dilakukan dalam pecahan yang sama atau pecahan yang lain; dan/atau 2. penukaran rupiah yang lusuh dan/atau rusak sebagian karena terbakar atau sebab lainnya dilakukan penggantian dengan nilai yang sama nominalnya. Di mana bisa melakukan penukaran uang? Penukaran rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia, bank yang beroperasi di Indonesia, atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.[\[2\]](#_ftn2) Mengenai penukaran rupiah ini diatur lebih lanjut dalam **[PBI 21/2019](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5d76394235591/peraturan-bank-indonesia-nomor-21-10-pbi-2019-tahun-2019?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pbi_21_2019)** dan **[Peraturan Anggota Dewan Gubernur BI 19/2017](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5a433f2055fc9?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perwangub_bi_19_2017)****.** Menurut Pasal 23 ayat (2) PBI 21/2019, layanan penukaran uang rupiah dilakukan untuk penukaran uang rupiah dalam pecahan yang sama atau pecahan yang lain dan/atau penggantian uang rupiah tidak layak edar. Pasal 4 Peraturan Anggota Dewan Gubernur BI 19/2017 menyatakan bahwa pelaksanaan penukaran uang rupiah dilakukan di kantor dan/atau di luar kantor Bank Indonesia dan/atau di kantor dan/atau di luar kantor pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. Adapun penukaran uang rupiah ini dilakukan pada hari dan jam operasional penukaran uang rupiah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada masyarakat.[\[3\]](#_ftn3) Lalu jadwal penukaran uang baru mulai kapan? Disarikan dari siaran pers di laman **[Bank Indonesia](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_264924.aspx)**, jadwal penukaran uang Rupiah dibuka mulai 15 Maret sampai dengan 7 April 2024 di 4.264 titik layanan kantor bank umum yang tersebar di seluruh Indonesia. Adapun daftar lokasi penukarannya dapat Anda akses di link [berikut](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Documents/Daftar-Lokasi-Penukaran-Uang-SERAMBI-2024.pdf). Selain itu, Bank Indonesia juga menyediakan opsi layanan penukaran uang melalui Layanan Kas Keliling di sejumlah wilayah strategis dengan mekanisme pemesanan melalui laman PINTAR **(**[**https://pintar.bi.go.id/**](https://pintar.bi.go.id/)**)** Sebagai informasi, pemesanan melalui PINTAR dilakukan menggunakan NIK-KTP. Nantinya, NIK-KTP yang telah digunakan untuk melakukan pemesanan penukaran uang Rupiah dengan status menunggu pelaksanaan penukaran, tidak dapat digunakan kembali untuk melakukan pemesanan penukaran hingga melewati hari penukaran. Pemesanan dapat dilakukan kembali selama kuota penukaran pada PINTAR masih tersedia. Merujuk pada aturan di atas, jika ditanya apakah bisa tukar uang di bank? Jawabannya bisa. Penukaran uang lebaran yang diatur secara resmi hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang telah ditunjuk oleh Bank Indonesia. Akan tetapi, sepanjang penelusuran kami, dalam UU Mata Uang maupun Peraturan Anggota Dewan Gubernur BI 19/2017 tidak diatur sanksi jika ada pihak yang melakukan penukaran uang lebaran tanpa seizin Bank Indonesia, termasuk jasa penukaran uang atau jasa penukaran uang receh di jalan. ### **Praktik Penukaran Uang Lebaran di Jalan** Dalam praktiknya, jasa penukaran uang lebaran di jalan yang dilakukan oleh masyarakat kerap terjadi selama bulan Ramadan, terutama menjelang hari raya Idulfitri. Hal ini terjadi karena tidak ada aturan yang mengatur sanksi terhadap pihak yang melakukan penukaran uang lebaran tanpa seizin Bank Indonesia, sehingga dapat dikatakan bahwa praktik tersebut tidak dipermasalahkan secara hukum. Meski demikian, masyarakat diimbau untuk melakukan penukaran uang di Bank Indonesia untuk menghindari pemberian uang palsu oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Salah satu dari sekian tindakan kejahatan menjelang lebaran adalah peredaran uang palsu. Jika tidak teliti menggunakan jasa penukaran uang THR juga bisa terkena modus peredaran uang palsu ini. Demikian yang disarikan dari **[Tindakan Kejahatan Menjelang Lebaran dan Jerat Pidananya](https://www.hukumonline.com/berita/a/tindakan-kejahatan-menjelang-lebaran-dan-jerat-pidananya-lt642aaaf118c70?page=1?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=tukar_uang)** (hal. 2). ### **Potensi Masalah Hukum Jasa Penukaran Uang Lebaran di Tepi Jalan** Dalam praktiknya, yang dapat menjadi masalah dari penukaran uang lebaran adalah jika si penjual berjualan di tepi jalan. Mengapa demikian? Pasalnya tindakan tersebut berpotensi melanggar ketertiban umum sebagaimana diatur dalam peraturan daerah. Sebagai contoh, di DKI Jakarta, ketentuan ketertiban umum diatur dalam **[Perda DKI Jakarta 8/2007](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27283/node/629/perda-propinsi-dki-jakarta-no-8-tahun-2007-ketertiban-umum?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perda_dki_8_2007)**. Dalam Perda tersebut, ada sejumlah hal yang harus diperhatikan oleh penjual dan pembeli dalam transaksi penukaran uang rupiah. Hal-hal tersebut antara lain: 1. Dilarang menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya, kecuali dengan izin Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.[\[4\]](#_ftn4) Ini berarti orang tidak bisa dengan seenaknya melakukan usaha penukaran rupiah di trotoar. 2. Dilarang berdagang, berusaha di bagian jalan/trotoar, halte, jembatan penyeberangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya di luar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Gubernur mengenai penunjukan/penetapan bagian-bagian jalan/trotoar dan tempat-tempat kepentingan umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima.[\[5\]](#_ftn5) 3. Dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali tempat-tempat yang ditetapkan oleh Gubernur.[\[6\]](#_ftn6) 4. Dilarang membeli barang dagangan dan menerima, selebaran dari orang yang melakukan usaha di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali tempat tempat yang ditetapkan oleh Gubernur.[\[7\]](#_ftn7) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut dapat dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit Rp100 ribu dan paling banyak Rp20 juta.[\[8\]](#_ftn8) Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik).  Demikian jawaban dari kami tentang penukaran uang Lebaran sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat. Dasar Hukum: 1. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e13df4da78a5/undangundang-nomor-7-tahun-2011/document/lt4e13dfa81c3e1?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_7_2011); 2. [Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63c23d76b51e4?utm_source=&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_4_2023); 3. [Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27283/node/629/perda-propinsi-dki-jakarta-no-8-tahun-2007-ketertiban-umum?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perda_dki_8_2007); 4. [Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5d76394235591/peraturan-bank-indonesia-nomor-21-10-pbi-2019-tahun-2019?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pbi_21_2019); 5. [Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/13/PADG/2017 Tahun 2017 tentang Penukaran Uang Rupiah](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5a433f2055fc9?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perwangub_bi_19_2017). Referensi: 1. [Bank Indonesia](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_264924.aspx), yang diakses pada 27 Maret 2024, pukul 17.17 WIB; 2. [Daftar Lokasi Penukaran Uang Rupiah](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Documents/Daftar-Lokasi-Penukaran-Uang-SERAMBI-2024.pdf), yang diakses pada 27 Maret 2024, pukul 18.00 WIB; 3. [PINTAR](https://pintar.bi.go.id/), yang diakses pada 27 Maret 2024, pukul 18.05 WIB. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 22 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e13df4da78a5/undangundang-nomor-7-tahun-2011/document/lt4e13dfa81c3e1?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_7_2011) (“UU Mata Uang”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 22 ayat (4) UU Mata Uang [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 4 ayat (2) [Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/13/PADG/2017 Tahun 2017 tentang Penukaran Uang Rupiah](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5a433f2055fc9?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perwangub_bi_19_2017) [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 3 huruf 1 [Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27283/node/629/perda-propinsi-dki-jakarta-no-8-tahun-2007-ketertiban-umum?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perda_dki_8_2007) (“Perda DKI Jakarta 8/2007”) [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 25 ayat (1) dan (2) Perda DKI Jakarta 8/2007 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 27 ayat (2) Perda DKI Jakarta 8/2007 [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 27 ayat (3) Perda DKI Jakarta 8/2007 [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 61 ayat (1) Perda DKI Jakarta 8/2007 Tags ---- [bank indonesia](/tag/bank-indonesia) [jasa keuangan](/tag/jasa-keuangan) [lebaran](/tag/lebaran)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITPerbedaan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana12 Jan 2024Alat Bukti Sah Menurut Pasal 184 KUHAP14 Des 2023Wewenang Polisi Memeriksa Handphone dalam Penyelidikan29 Mei 2020Aturan Penyitaan Akta Notaris untuk Keperluan Penyidikan22 Feb 2018Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Apakah Perbedaan antara Barang Bukti dengan Benda Sitaan? yang dibuat oleh Diana Kusumasari, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 1 September 2011. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Benda SitaanUntuk menjelaskan apa itu benda sitaan, kami akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu penyitaan. Menurut Pasal 1 angka 16 KUHAP penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.Selanjutnya, menurut Pasal 1 angka 4 PP 58/2010, benda sitaan adalah benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan.Terkait dengan benda sitaan, Pasal 39 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa yang dapat dikenakan penyitaan adalah:benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.Kemudian, dalam Pasal 39 ayat (2) KUHAP ditentukan bahwa benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHAP di atas.Lalu, dimana benda sitaan disimpan? Benda sitaan menurut KUHAP disimpan di rumah benda sitaan negara.[1] Jika belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara di tempat yang bersangkutan, maka penyimpanan benda sitaan tersebut dilakukan di kantor kepolisian, di kantor kejaksaan negeri, di kantor pengadilan negeri, di gedung bank pemerintah, dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu disita.[2]Namun, jika benda sitaan terdiri atas benda yang lekas rusak atau membahayakan, sehingga tidak mungkin disimpan sampai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau biaya penyimpanan terlalu tinggi, maka dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat dilakukan tindakan sebagai berikut:[3]jika perkara masih di tangan penyidik atau penuntut umum, benda dapat dijual lelang atau diamankan oleh penyidik atau penuntut umum dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya;jika perkara sudah di pengadilan, maka benda dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkara dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.Dalam hal benda sitaan bersifat terlarang atau dilarang diedarkan, maka akan dirampas untuk digunakan bagi kepentingan negara atau dimusnahkan.[4] Barang BuktiPengertian barang bukti diatur di dalam Pasal 1 angka 5 Perkapolri 10/2010 yang berbunyi sebagai berikut:Barang Bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.Barang bukti juga diatur dalam KUHAP sebagai berikut:Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.[5]Benda yang dikenakan penyitaan diperlukan bagi pemeriksaan sebagai barang bukti.[6]Barang bukti dapat digolongkan berdasarkan benda bergerak dan tidak bergerak.[7] Benda bergerak adalah benda yang dapat dipindahkan dan/atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain, yang digolongkan berdasarkan sifatnya antara lain mudah meledak, mudah menguap, mudah rusak, dan mudah terbakar.[8] Sedangkan berdasarkan wujudnya, benda bergerak antara lain benda padat, cair, dan gas.[9]Adapun barang bukti berupa benda tidak bergerak merupakan benda selain yang digolongkan sebagai benda bergerak antara lain:[10]tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya;kayu tebangan dari hutan dan kayu dari pohon-pohon berbatang tinggi selama kayu-kayuan itu belum dipotong;kapal laut dengan tonase yang ditetapkan dengan ketentuan; danpesawat terbang.Patut Anda perhatikan bahwa dalam konsideran Menimbang Perkapolri 10/2010 huruf a disebutkan bahwa barang bukti merupakan benda sitaan yang perlu dikelola dengan tertib dalam rangka mendukung proses penyidikan tindak pidana.Jadi, dari ketentuan-ketentuan di atas, dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya benda-benda yang menjadi objek penyitaan adalah merupakan barang-barang bukti. Sehingga, menurut pendapat kami tidak ada perbedaan antara barang bukti dan benda sitaan, selain dari pada tahapan prosesnya sehingga suatu benda/barang dapat disebut barang bukti atau benda sitaan. Yang mana benda sitaan dilakukan melalui proses penyitaan, kemudian benda sitaan tersebut digunakan sebagai barang bukti dalam proses peradilan.Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara PidanaPeraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara PidanaPeraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara PidanaPeraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara PidanaPeraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik IndonesiaPeraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010[1] Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”)[2] Penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUHAP[3] Pasal 45 ayat (1) KUHAP[4] Pasal 45 ayat (4) KUHAP[5] Pasal 40 KUHAP[6] Penjelasan Pasal 46 ayat (1) KUHAP[7] Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Perkapolri 10/2010”)[8] Pasal 5 ayat (1) dan (2) Perkapolri 10/2010[9] Pasal 5 ayat (3) Perkapolri 10/2010[10] Pasal 6 Perkapolri 10/2010Tagsbarang buktipenyitaanpenyidik

Apa ada perbedaan antara barang bukti dengan benda sitaan dalam perkara pidana?

Benda sitaan adalah benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan. Sedangkan barang bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Lantas, bagaimana perbedaan antara benda sitaan dengan barang bukti?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Perbedaan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana12 Jan 2024Alat Bukti Sah Menurut Pasal 184 KUHAP14 Des 2023Wewenang Polisi Memeriksa Handphone dalam Penyelidikan29 Mei 2020Aturan Penyitaan Akta Notaris untuk Keperluan Penyidikan22 Feb 2018Perbedaan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana12 Jan 2024Alat Bukti Sah Menurut Pasal 184 KUHAP14 Des 2023Wewenang Polisi Memeriksa Handphone dalam Penyelidikan29 Mei 2020Aturan Penyitaan Akta Notaris untuk Keperluan Penyidikan22 Feb 2018Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang19 Mei 2023Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank6 Mei 2024Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang19 Mei 2023Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank6 Mei 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-perbedaan-benda-sitaan-dengan-barang-bukti-lt4e53b67341c54/

Apa Perbedaan Benda Sitaan dengan Barang Bukti?

pages/33/page-5.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Perbedaan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana ](/klinik/a/beda-penyelidikan-dan-penyidikan-lt51a4a954b6d2d/)  12 Jan 2024 [ #### Alat Bukti Sah Menurut Pasal 184 KUHAP ](/klinik/a/alat-bukti-sah-menurut-pasal-184-kuhap-lt657ae25924ac9/)  14 Des 2023 [ #### Wewenang Polisi Memeriksa _Handphone_ dalam Penyelidikan ](/klinik/a/wewenang-polisi-memeriksa-ihandphone-i-dalam-penyelidikan-lt5ecc14932e5cd/)  29 Mei 2020 [ #### Aturan Penyitaan Akta Notaris untuk Keperluan Penyidikan ](/klinik/a/aturan-penyitaan-akta-notaris-untuk-keperluan-penyidikan-cl2232/)  22 Feb 2018 [](#!) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Apakah Perbedaan antara Barang Bukti dengan Benda Sitaan? yang dibuat oleh [Diana Kusumasari, S.H., M.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/diana-kusumasari--sh--mh-lt4d37c414e08df/) dan pertama kali dipublikasikan pada 1 September 2011.** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Benda Sitaan** Untuk menjelaskan apa itu benda sitaan, kami akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu penyitaan. Menurut **Pasal 1 angka 16 [KUHAP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629/uu-no-8-tahun-1981-hukum-acara-pidana?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHAP)** penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Selanjutnya, menurut **Pasal 1 angka 4 [PP 58/2010](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c6e323cc8dab?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_58_2010)**, benda sitaan adalah benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan. Terkait dengan benda sitaan, **Pasal 39 ayat (1) KUHAP** mengatur bahwa yang dapat dikenakan penyitaan adalah: 1. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana; 2. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; 3. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; 4. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; 5. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Kemudian, dalam **Pasal 39 ayat (2) KUHAP** ditentukan bahwa benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHAP di atas. Lalu, dimana benda sitaan disimpan? Benda sitaan menurut KUHAP disimpan di rumah benda sitaan negara.[\[1\]](#_ftn1) Jika belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara di tempat yang bersangkutan, maka penyimpanan benda sitaan tersebut dilakukan di kantor kepolisian, di kantor kejaksaan negeri, di kantor pengadilan negeri, di gedung bank pemerintah, dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu disita.[\[2\]](#_ftn2) Namun, jika benda sitaan terdiri atas benda yang lekas rusak atau membahayakan, sehingga tidak mungkin disimpan sampai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau biaya penyimpanan terlalu tinggi, maka dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat dilakukan tindakan sebagai berikut:[\[3\]](#_ftn3) 1. jika perkara masih di tangan penyidik atau penuntut umum, benda dapat dijual lelang atau diamankan oleh penyidik atau penuntut umum dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya; 2. jika perkara sudah di pengadilan, maka benda dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkara dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya. Dalam hal benda sitaan bersifat terlarang atau dilarang diedarkan, maka akan dirampas untuk digunakan bagi kepentingan negara atau dimusnahkan.[\[4\]](#_ftn4) ### **Barang Bukti** Pengertian barang bukti diatur di dalam **Pasal 1 angka 5** **[Perkapolri 10/2010](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c62600ab1b17/peraturan-kapolri-nomor-10-tahun-2010#?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=Perkapolri_10_2010)** yang berbunyi sebagai berikut: _Barang Bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan_. Barang bukti juga diatur dalam **KUHAP** sebagai berikut: 1. Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.[\[5\]](#_ftn5) 2. Benda yang dikenakan penyitaan diperlukan bagi pemeriksaan sebagai barang bukti.[\[6\]](#_ftn6) **Barang bukti** dapat digolongkan berdasarkan **benda bergerak dan tidak bergerak**.[\[7\]](#_ftn7) **Benda bergerak** adalah benda yang dapat dipindahkan dan/atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain, yang digolongkan **berdasarkan sifatnya** antara lain mudah meledak, mudah menguap, mudah rusak, dan mudah terbakar.[\[8\]](#_ftn8) Sedangkan **berdasarkan wujudnya**, benda bergerak antara lain benda padat, cair, dan gas.[\[9\]](#_ftn9) Adapun barang bukti berupa **benda tidak bergerak** merupakan benda selain yang digolongkan sebagai benda bergerak antara lain:[\[10\]](#_ftn10) 1. tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya; 2. kayu tebangan dari hutan dan kayu dari pohon-pohon berbatang tinggi selama kayu-kayuan itu belum dipotong; 3. kapal laut dengan tonase yang ditetapkan dengan ketentuan; dan 4. pesawat terbang. Patut Anda perhatikan bahwa dalam konsideran Menimbang **[Perkapolri 10/2010](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c62600ab1b17/peraturan-kapolri-nomor-10-tahun-2010/consolidations/)** huruf a disebutkan bahwa **barang bukti merupakan benda sitaan** yang perlu dikelola dengan tertib dalam rangka mendukung proses penyidikan tindak pidana. Jadi, dari ketentuan-ketentuan di atas, dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya benda-**benda yang menjadi objek penyitaan adalah merupakan barang-barang bukti**. Sehingga, menurut pendapat kami tidak ada perbedaan antara barang bukti dan benda sitaan, selain dari pada tahapan prosesnya sehingga suatu benda/barang dapat disebut barang bukti atau benda sitaan. Yang mana benda sitaan dilakukan melalui proses penyitaan, kemudian benda sitaan tersebut digunakan sebagai barang bukti dalam proses peradilan. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut **[di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik)**. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629/uu-no-8-tahun-1981-hukum-acara-pidana?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHAP) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2854/peraturan-pemerintah-nomor-27-tahun-1983/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_27_1983) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c6e323cc8dab?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_58_2010) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5672586e72654?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_92_2015) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c62600ab1b17/peraturan-kapolri-nomor-10-tahun-2010#?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=Perkapolri_10_2010) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5bd6ba9da9a3a?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perkapolri_8_2014) * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 44 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629/uu-no-8-tahun-1981-hukum-acara-pidana?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHAP) (“KUHAP”) [\[2\]](#_ftnref2) Penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUHAP [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 45 ayat (1) KUHAP [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 45 ayat (4) KUHAP [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 40 KUHAP [\[6\]](#_ftnref6) Penjelasan Pasal 46 ayat (1) KUHAP [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 4 [Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c62600ab1b17/peraturan-kapolri-nomor-10-tahun-2010#?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=Perkapolri_10_2010) (“Perkapolri 10/2010”) [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 5 ayat (1) dan (2) Perkapolri 10/2010 [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 5 ayat (3) Perkapolri 10/2010 [\[10\]](#_ftnref10) Pasal 6 Perkapolri 10/2010 Tags ---- [barang bukti](/tag/barang-bukti) [penyitaan](/tag/penyitaan) [penyidik](/tag/penyidik)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul Sanksi Bagi Perusahaan yang Menurunkan Besar THR yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S.H., dan pertama kali dipublikasikan pada 20 Desember 2017 kemudian dimutakhirkan pertama kali pada Kamis, 28 April 2022, dan dimutakhiran kedua kali pada 5 April 2023.KLINIK TERKAITBolehkah Perusahaan Membayar THR Lebih Awal?25 Mar 2024Apakah Karyawan Non-Muslim Berhak atas THR Lebaran?25 Mar 2024Masihkah Pekerja yang Sudah Pensiun Berhak Dapat THR?20 Mar 2024Pembayaran THR Tak Boleh Dicicil, Ini Dasar Hukumnya20 Mar 2024Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Tunjangan Hari RayaPerihal THR dikurangi atau THR dipotong sepihak dan perhitungan THR tidak sesuai ketentuan, baik perhitungan THR yang benar atau perhitungan THR salah merupakan segelintir hal yang cukup sering ditanyakan. Penting untuk diketahui bahwa THR atau tunjangan hari raya diatur dalam Permenaker 6/2016.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas THR adalah pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan.[1] Kemudian, jangka waktu pembayaran THR ini wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.[2]Karyawan yang Berhak Mendapatkan THR dan Besaran THRPengusaha wajib memberikan THR keagamaan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih.[3]Cara menghitung besaran THR yaitu:[4]Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 bulan upah;Pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai masa kerja dengan perhitungan masa kerja/12 x 1 bulan upah.Itu artinya, patokan pemberian THR atau perhitungannya adalah berdasarkan satu bulan upah/gaji.Upah 1 bulan yang dimaksud itu terdiri atas komponen upah:[5]upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih (clean wages); atauupah pokok termasuk tunjangan tetap.Sanksi Bagi Pengusaha Pelaku THR DipotongPermenaker 6/2016 mengatur ketentuan sanksi apabila pengusaha tidak membayar THR 1 kali dalam 1 tahun dan jika pembayaran THR tersebut tidak sesuai ketentuan. Adapun sanksi yang dimaksud adalah sanksi administratif.[6]Kembali ke pertanyaan Anda, THR yang harus dibayarkan perusahaan Anda adalah sebesar 1 bulan gaji (atau proporsional bagi yang bekerja kurang dari 12 bulan). Jika pembayaran THR lebih kecil dari 1 bulan gaji Anda, sedangkan masa kerja Anda sudah 12 bulan secara terus menerus atau lebih, maka perusahaan tempat Anda bekerja telah menyalahi aturan pembayaran THR untuk karyawan, yang mana dalam kasus ini adalah THR dipotong.Posko Pengaduan Pembayaran THR 2024 dan Penyelesaian PerselisihanDalam SE Menaker M/2/HK.04/III/2024 (hal. 2) diterangkan bahwa untuk mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR keagamaan, masing-masing wilayah provinsi dan kabupaten/kota membentuk Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 yang terintegrasi melalui laman Posko THR Kemenaker.Kemudian, apabila Anda merasa jumlah THR dipotong itu melanggar hak Anda sebagai pekerja, maka ini berarti telah terjadi perselisihan hak antara Anda dengan pengusaha.Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.[7]THR merupakan hak Anda sebagai pekerja. Langkah yang dapat Anda tempuh jika terjadi perselisihan hak adalah sebagai berikut:Mengadakan perundingan bipartit (antara pekerja dan pengusaha) secara musyawarah untuk mencapai mufakat.[8]Apabila dalam waktu 30 hari setelah perundingan dimulai tidak tercapai kesepakatan, upaya selanjutnya adalah perundingan tripartit, yaitu dengan melibatkan Dinas Ketenagakerjaan setempat. Pada tahap ini, Anda perlu mengajukan bukti-bukti bahwa perundingan bipartit telah dilaksanakan, namun gagal mencapai kesepakatan.[9]Tripartit dalam perselisihan hak dapat dilakukan dengan mediasi hubungan industrial yaitu penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral.[10]Apabila perundingan tripartit tetap tidak menghasilkan kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial.[11]Baca juga: 3 Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan IndustrialPerkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban dari kami perihal THR dipotong sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan;Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan M/2/HK.04.00/III/2023 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan 2024 Bagi Pekerja/Buruh di PerusahaanREFERENSIPosko THR Kemenaker yang diakses pada Selasa, 26 Maret 2024 pukul 10.01 WIB.[1] Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan (“Permenaker 6/2016”)[2] Pasal 5 ayat (4) Permenaker 6/2016[3] Pasal 2 ayat (1) Permenaker 6/2016[4] Pasal 3 ayat (1) Permenaker 6/2016[5] Pasal 3 ayat (2) Permenaker 6/2016[6] Pasal 11 ayat (1) Permenaker 6/2016[7] Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU PPHI”)[8] Pasal 3 ayat (1) UU PPHI[9] Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (1) UU PPHI[10] Pasal 1 angka 11 UU PPHI[11] Pasal 5 UU PPHITagshari rayaketenagakerjaanpotong gajithrtunjangan hari raya

Tahun lalu, saya mengalami kasus THR dipotong sepihak dengan alasan yang tidak jelas. Tahun ini, gaji saya mengalami kenaikan. Permasalahannya, saya takut kejadian yang sama akan terulang. Lalu, yang mau saya tanyakan, bisakah kita menuntut masalah THR dipotong sepihak ini secara hukum?

Mengenai besaran Tunjangan Hari Raya (“THR”), pada dasarnya pekerja yang telah bekerja selama 12 bulan atau lebih secara terus menerus berhak atas THR sebesar satu bulan upah/gaji, sedangkan bagi yang telah bekerja lebih dari 1 bulan namun kurang dari 12 bulan, besarnya proporsional sesuai masa kerja.  Jika pembayaran THR lebih kecil dari 1 bulan gaji yang Anda, sedangkan masa kerja Anda sudah 12 bulan secara terus menerus atau lebih, maka perusahaan tempat Anda bekerja sudah menyalahi aturan pembayaran THR untuk karyawan atau Anda mengalami THR dipotong sepihak. Lalu, apa langkah hukum yang dapat ditempuh jika THR Anda dipotong sepihak oleh perusahaan? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini. Bolehkah Perusahaan Membayar THR Lebih Awal?25 Mar 2024Apakah Karyawan Non-Muslim Berhak atas THR Lebaran?25 Mar 2024Masihkah Pekerja yang Sudah Pensiun Berhak Dapat THR?20 Mar 2024Pembayaran THR Tak Boleh Dicicil, Ini Dasar Hukumnya20 Mar 2024Bolehkah Perusahaan Membayar THR Lebih Awal?25 Mar 2024Apakah Karyawan Non-Muslim Berhak atas THR Lebaran?25 Mar 2024Masihkah Pekerja yang Sudah Pensiun Berhak Dapat THR?20 Mar 2024Pembayaran THR Tak Boleh Dicicil, Ini Dasar Hukumnya20 Mar 2024Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/thr-dipotong-sepihak-lt5a34e81e96868/

Langkah Hukum Jika THR Dipotong Sepihak oleh Perusahaan

pages/33/page-7.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul _Sanksi Bagi Perusahaan yang Menurunkan Besar THR_ yang dibuat oleh [Sovia Hasanah, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/sovia-hasanah--sh-lt57d2913a130b4), dan pertama kali dipublikasikan pada 20 Desember 2017 kemudian dimutakhirkan pertama kali pada Kamis, 28 April 2022, dan dimutakhiran kedua kali pada 5 April 2023.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Bolehkah Perusahaan Membayar THR Lebih Awal? ](/klinik/a/bolehkah-perusahaan-membayar-thr-lebih-awal-lt5ce3b2eb133ec/)  25 Mar 2024 [ #### Apakah Karyawan Non-Muslim Berhak atas THR Lebaran? ](/klinik/a/thr-lebaran-non-muslim-lt53c8d5adaa6e1/)  25 Mar 2024 [ #### Masihkah Pekerja yang Sudah Pensiun Berhak Dapat THR? ](/klinik/a/masihkah-pekerja-yang-sudah-pensiun-berhak-dapat-thr-lt5754cd12f2039/)  20 Mar 2024 [ #### Pembayaran THR Tak Boleh Dicicil, Ini Dasar Hukumnya ](/klinik/a/pembayaran-thr-tak-boleh-dicicil-lt5eaa9da1601f8/)  20 Mar 2024 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Tunjangan Hari Raya** Perihal THR dikurangi atau THR dipotong sepihak dan perhitungan THR tidak sesuai ketentuan, baik perhitungan THR yang benar atau perhitungan THR salah merupakan segelintir hal yang cukup sering ditanyakan. Penting untuk diketahui bahwa THR atau tunjangan hari raya diatur dalam [**Permenaker 6/2016**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56ebc838dd535/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-no-6-tahun-2016-tunjangan-hari-raya-keagamaan-bagi-pekerja_buruh-di-perusahaan/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenaker_6_2016). Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) THR adalah pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan.[\[1\]](#_ftn1) Kemudian, jangka waktu pembayaran THR ini wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.[\[2\]](#_ftn2) ### **Karyawan yang Berhak Mendapatkan THR dan Besaran THR** Pengusaha wajib memberikan THR keagamaan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih.[\[3\]](#_ftn3) Cara menghitung besaran THR yaitu:[\[4\]](#_ftn4) 1. Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 bulan upah; 2. Pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai masa kerja dengan perhitungan masa kerja/12 x 1 bulan upah. Itu artinya, patokan pemberian THR atau perhitungannya adalah berdasarkan satu bulan upah/gaji. Upah 1 bulan yang dimaksud itu terdiri atas komponen upah:[\[5\]](#_ftn5) 1. upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih (_clean wages_); atau 2. upah pokok termasuk tunjangan tetap. ### **Sanksi Bagi Pengusaha Pelaku THR Dipotong** Permenaker 6/2016 mengatur ketentuan sanksi apabila pengusaha tidak membayar THR 1 kali dalam 1 tahun dan jika pembayaran THR tersebut tidak sesuai ketentuan. Adapun sanksi yang dimaksud adalah sanksi administratif.[\[6\]](#_ftn6) Kembali ke pertanyaan Anda, THR yang harus dibayarkan perusahaan Anda adalah sebesar 1 bulan gaji (atau proporsional bagi yang bekerja kurang dari 12 bulan). Jika pembayaran THR lebih kecil dari 1 bulan gaji Anda, sedangkan masa kerja Anda sudah 12 bulan secara terus menerus atau lebih, maka perusahaan tempat Anda bekerja telah menyalahi aturan pembayaran THR untuk karyawan, yang mana dalam kasus ini adalah THR dipotong. ### **Posko Pengaduan Pembayaran THR 2024 dan Penyelesaian Perselisihan** Dalam **[SE Menaker M/2/HK.04/III/2024](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65f8170c7fc0f/surat-edaran-menteri-ketenagakerjaan-nomor-m-2-hk04-iii-2024-tahun-2024/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=se_menaker_2_2024)** (hal. 2) diterangkan bahwa untuk mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR keagamaan, masing-masing wilayah provinsi dan kabupaten/kota membentuk Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 yang terintegrasi melalui laman [**Posko THR Kemenaker**](https://poskothr.kemnaker.go.id/dashboard). Kemudian, apabila Anda merasa jumlah THR dipotong itu melanggar hak Anda sebagai pekerja, maka ini berarti telah terjadi perselisihan hak antara Anda dengan pengusaha. Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.[\[7\]](#_ftn7) THR merupakan hak Anda sebagai pekerja. Langkah yang dapat Anda tempuh jika terjadi perselisihan hak adalah sebagai berikut: 1. **Mengadakan perundingan bipartit** (antara pekerja dan pengusaha) secara musyawarah untuk mencapai mufakat.[\[8\]](#_ftn8) 2. Apabila dalam waktu 30 hari setelah perundingan dimulai tidak tercapai kesepakatan, upaya selanjutnya adalah **perundingan tripartit**, yaitu dengan melibatkan Dinas Ketenagakerjaan setempat. Pada tahap ini, Anda perlu mengajukan bukti-bukti bahwa perundingan bipartit telah dilaksanakan, namun gagal mencapai kesepakatan.[\[9\]](#_ftn9) Tripartit dalam perselisihan hak dapat dilakukan dengan mediasi hubungan industrial yaitu penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral.[\[10\]](#_ftn10) 3. Apabila perundingan tripartit tetap tidak menghasilkan kesepakatan, maka salah satu pihak dapat **mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial**.[\[11\]](#_ftn11) Baca juga: **[3 Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial](https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-mekanisme-penyelesaian-perselisihan-hubungan-industrial-lt4b82643d06be9/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=3_mekanisme_penyelesaian_perselisihan_hubungan_industrial)** Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut **[di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik)**. Demikian jawaban dari kami perihal THR dipotong sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17858/node/166/uu-no-2-tahun-2004-penyelesaian-perselisihan-hubungan-industrial?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_2_2004) ; [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt562df69e60c13/node/157/pp-no-78-tahun-2015-pengupahan?PHPSESSID=605p5e8km2qru2uuh8t6vuvfr5) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan; [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56ebc838dd535/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-no-6-tahun-2016-tunjangan-hari-raya-keagamaan-bagi-pekerja_buruh-di-perusahaan/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenaker_6_2016) Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65f8170c7fc0f/surat-edaran-menteri-ketenagakerjaan-nomor-m-2-hk04-iii-2024-tahun-2024/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=se_menaker_2_2024) M/2/HK.04.00/III/2023 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65f8170c7fc0f/surat-edaran-menteri-ketenagakerjaan-nomor-m-2-hk04-iii-2024-tahun-2024/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=se_menaker_2_2024) Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan 2024 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65f8170c7fc0f/surat-edaran-menteri-ketenagakerjaan-nomor-m-2-hk04-iii-2024-tahun-2024/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=se_menaker_2_2024) REFERENSI --------- [Posko THR Kemenaker](https://poskothr.kemnaker.go.id/dashboard) yang diakses pada Selasa, 26 Maret 2024 pukul 10.01 WIB. [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1 angka 1 [Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56ebc838dd535/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-no-6-tahun-2016-tunjangan-hari-raya-keagamaan-bagi-pekerja_buruh-di-perusahaan/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenaker_6_2016) (“Permenaker 6/2016”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 5 ayat (4) Permenaker 6/2016 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 2 ayat (1) Permenaker 6/2016 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 3 ayat (1) Permenaker 6/2016 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 3 ayat (2) Permenaker 6/2016 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 11 ayat (1) Permenaker 6/2016 [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 1 angka 2 [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17858/node/166/uu-no-2-tahun-2004-penyelesaian-perselisihan-hubungan-industrial?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_2_2004) (“UU PPHI”) [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 3 ayat (1) UU PPHI [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (1) UU PPHI [\[10\]](#_ftnref10) Pasal 1 angka 11 UU PPHI [\[11\]](#_ftnref11) Pasal 5 UU PPHI Tags ---- [hari raya](/tag/hari-raya) [ketenagakerjaan](/tag/ketenagakerjaan) [potong gaji](/tag/potong-gaji) [thr](/tag/thr) [tunjangan hari raya](/tag/tunjangan-hari-raya)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul Syarat dan Prosedur Pindah Kewarganegaraan yang ditulis oleh Sovia Hasanah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 12 September 2017, yang pertama kali dimutakhirkan oleh Erizka Permatasari, S.H. pada Rabu, 24 November 2021, yang kedua kali dimutakhirkan oleh David Christian, S.H. pada 14 September 2022.KLINIK TERKAITHukumnya Jika Tanah Hak Pakai Milik WNA Dijaminkan30 Okt 2023Syarat Pengalihan Saham PT dari WNI ke WNA09 Okt 202311 Hak Warga Negara dalam Bidang Hukum26 Mei 2023Dapatkah Perantau di Luar Negeri Kehilangan Kewarganegaraan?09 Jun 2022Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Kehilangan Kewarganegaraan Republik IndonesiaSebelum membahas lebih jauh tentang bagaimana cara pindah kewarganegaraan? Secara hukum, Warga Negara Indonesia (“WNI”) dengan sendirinya kehilangan kewarganegaraannya karena:memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden;secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh WNI;secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; ataubertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi WNI sebelum jangka waktu 5 tahun itu berakhir, dan setiap 5 tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi WNI kepada perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Selain itu, orang Indonesia yang pindah kewarganegaraan dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas permohonannya sendiri apabila yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.Jadi, merujuk pada ketentuan di atas, Anda dapat dinyatakan kehilangan kewarganegaraan WNI oleh presiden atas permohonan Anda sendiri, dengan catatan Anda sudah berusia 18 tahun/kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.Sehingga, sebelum mengajukan permohonan kehilangan kewarganegaraan, Anda harus mengurus permohonan kewarganegaraan di negara yang dituju terlebih dahulu, dalam hal ini Malaysia, agar kehilangan kewarganegaraan Indonesia tersebut tidak menjadikan status Anda menjadi tanpa kewarganegaraan.Lalu, berapa biaya pindah kewarganegaraan? Permohonan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia, dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM.Terkait dengan berapa biaya pindah kewarganegaraan, dalam Lampiran PP 28/2019 (hal 22 – 23), Anda perlu membayar Rp500 ribu untuk mendapatkan surat keterangan kehilangan kewarganegaraan Indonesia dan Rp1 juta untuk permohonan surat keputusan tentang kehilangan kewarganegaraan atas permohonan sendiri kepada presiden.Selain itu, sepanjang penelusuran kami terkait biaya pindah kewarganegaraan dari WNI menjadi WNA juga tergantung pada ketentuan dari masing-masing negara yang dituju, yang dalam hal ini adalah negara Malaysia.Lantas, bagaimana prosedur permohonan kehilangan kewarganegaraan tersebut? Berikut kami sajikan pembahasan bagaimana cara pindah kewarganegaraan dari WNI.Cara Pindah Kewarganegaraan dari WNIPengajuan permohonan kehilangan kewarganegaraanUntuk pindah kewarganegaraan, WNI yang memenuhi ketentuan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia dan bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia melaporkan dirinya kepada perwakilan Republik Indonesia.Pemohon mengajukan permohonan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia secara tertulis oleh yang bersangkutan kepada presiden melalui Menteri Hukum dan HAM (“menteri”).Permohonan dibuat dalam bahasa Indonesia dan sekurang-kurangnya memuat:nama lengkap;nomor induk kependudukan atau nomor identitas tunggal;tempat dan tanggal lahir;alamat tempat tinggal;pekerjaan;jenis kelamin;status perkawinan pemohon; danalasan permohonan.Permohonan tersebut dilampiri dengan:fotokopi kutipan akta kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran pemohon yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia;fotokopi akta perkawinan/buku nikah, kutipan akta perceraian, atau kutipan akta kematian istri/suami pemohon bagi yang belum berusia 18 tahun dan sudah kawin yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia;fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau KTP yang sudah diverifikasi oleh perwakilan Republik Indonesia;surat keterangan dari pejabat negara asing bahwa dengan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia pemohon akan menjadi;bukti pembayaran uang kehilangan kewarganegaraan sebagai penerimaan negara bukan pajak; danpasfoto pemohon terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 6 lembar.Permohonan beserta lampirannya disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi dan langsung kepada menteri melalui pejabat.Pemeriksaan kelengkapan persyaratan permohonanSelanjutnya, menteri memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan paling lama 5 hari terhitung sejak tanggal dokumen diterima secara langsung.Pemeriksaan permohonanDalam hal hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan permohonan terdapat dokumen persyaratan yang belum lengkap, menteri memberitahukan kepada pemohon secara elektronik melalui sistem informasi untuk dilengkapi.Pemohon harus melengkapi dokumen persyaratan yang belum lengkap dalam jangka waktu paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan disampaikan.Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemohon tidak melengkapi dokumen persyaratan, permohonan diangggap ditarik kembali. Permohonan yang dianggap ditarik kembali dapat diajukan kembali sesuai dengan permohonan.Kemudian, dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan permohonan dinyatakan lengkap, menteri meneruskan permohonan dengan surat kepada presiden dalam jangka waktu paling lama 14 hari terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.Penetapan keputusan kehilangan kewarganegaraanSelanjutnya, presiden menetapkan keputusan mengenai kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia.Petikan keputusan presiden tersebut disampaikan kepada perwakilan Republik Indonesia maksimal 14 hari sejak tanggal keputusan presiden ditetapkan dan salinannya disampaikan kepada menteri dan perwakilan Republik Indonesia.Perwakilan Republik Indonesia menyampaikan keputusan tersebut kepada pemohon maksimal 7 hari terhitung sejak tanggal keputusan presiden diterima.Pengumuman kehilangan kewarganegaraanMenteri mengumumkan nama orang yang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia.Pencatatan Pindah Kewarganegaraan dari WNI Menjadi WNASelanjutnya, Anda harus mencatatkan pindah kewarganegaraan dari WNI menjadi WNA tersebut kepada perwakilan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) UU Adminduk:Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia menjadi warga negara asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah mendapatkan persetujuan dari negara setempat wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Perwakilan Republik Indonesia.Perwakilan Republik Indonesia setempat kemudian menerbitkan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia.Pelepasan kewarganegaraan Indonesia diberitahukan oleh perwakilan Republik Indonesia setempat kepada menteri yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk diteruskan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang bersangkutan.Berdasarkan pemberitahuan itu, pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.Demikian jawaban dari kami tentang cara pindah kewarganegaraan WNI menjadi WNA, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi KependudukanUndang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi KependudukanPeraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik IndonesiaPeraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik IndonesiaPeraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaTagskewarganegaraanwarga negara asingwarga negara indonesia

Saya ingin menanyakan mengenai pindah kewarganegaraan. Ayah kandung saya adalah warga negara Malaysia. Jika saya yang WNI ini ingin pindah kewarganegaraan menjadi kewarganegaraan Malaysia, apa saja syarat pindah kewarganegaraan? Bagaimana cara pindah kewarganegaraan?

Jika Anda ingin pindah kewarganegaraan dari yang semula Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi Warga Negara Asing (WNA), maka Anda perlu memperhatikan aturan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat mengajukan permohonan kehilangan kewarganegaraan. Apa saja syarat pindah kewarganegaraan? Lalu, bagaimana cara pindah kewarganegaraan? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Hukumnya Jika Tanah Hak Pakai Milik WNA Dijaminkan30 Okt 2023Syarat Pengalihan Saham PT dari WNI ke WNA09 Okt 202311 Hak Warga Negara dalam Bidang Hukum26 Mei 2023Dapatkah Perantau di Luar Negeri Kehilangan Kewarganegaraan?09 Jun 2022Hukumnya Jika Tanah Hak Pakai Milik WNA Dijaminkan30 Okt 2023Syarat Pengalihan Saham PT dari WNI ke WNA09 Okt 202311 Hak Warga Negara dalam Bidang Hukum26 Mei 2023Dapatkah Perantau di Luar Negeri Kehilangan Kewarganegaraan?09 Jun 2022Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-pindah-kewarganegaraan-lt59b2426ec0ed5/

Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA

pages/34/page-0.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul _Syarat dan Prosedur Pindah Kewarganegaraan_ yang ditulis oleh [Sovia Hasanah, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/penjawab/lt57d2913a130b4/mitra/lt4b457ff0c3e1b/sovia-hasanah--sh/) dan pertama kali dipublikasikan pada 12 September 2017, yang pertama kali dimutakhirkan oleh [Erizka Permatasari, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/erizka-permatasari--sh-lt5f8445b8eca72) pada Rabu, 24 November 2021, yang kedua kali dimutakhirkan oleh** **[David Christian, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/david-christian--sh-lt627ca02b8b57d/)** **pada 14 September 2022.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Hukumnya Jika Tanah Hak Pakai Milik WNA Dijaminkan ](/klinik/a/hukumnya-jika-tanah-hak-pakai-milik-wna-dijaminkan-lt5dcd8cb613240/)  30 Okt 2023 [ #### Syarat Pengalihan Saham PT dari WNI ke WNA ](/klinik/a/syarat-pengalihan-saham-pt-dari-wni-ke-wna-lt5293fbf2b2a38/)  09 Okt 2023 [ #### 11 Hak Warga Negara dalam Bidang Hukum ](/klinik/a/11-hak-warga-negara-dalam-bidang-hukum-lt62a087be6e0ff/)  26 Mei 2023 [ #### Dapatkah Perantau di Luar Negeri Kehilangan Kewarganegaraan? ](/klinik/a/dapatkah-perantau-di-luar-negeri-kehilangan-kewarganegaraan-lt55dc543beaa93/)  09 Jun 2022 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia** Sebelum membahas lebih jauh tentang bagaimana cara pindah kewarganegaraan? Secara hukum, Warga Negara Indonesia (“WNI”) dengan sendirinya kehilangan kewarganegaraannya karena: 1. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri; 2. tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu; 3. masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden; 4. secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh WNI; 5. secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut; 6. tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing; 7. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau 8. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi WNI sebelum jangka waktu 5 tahun itu berakhir, dan setiap 5 tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi WNI kepada perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Selain itu, orang Indonesia yang pindah kewarganegaraan dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas permohonannya sendiri apabila yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. Jadi, merujuk pada ketentuan di atas, Anda dapat dinyatakan kehilangan kewarganegaraan WNI oleh presiden atas permohonan Anda sendiri, dengan catatan Anda sudah berusia 18 tahun/kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. Sehingga, sebelum mengajukan permohonan kehilangan kewarganegaraan, Anda harus mengurus permohonan kewarganegaraan di negara yang dituju terlebih dahulu, dalam hal ini Malaysia, agar kehilangan kewarganegaraan Indonesia tersebut tidak menjadikan status Anda menjadi tanpa kewarganegaraan. Lalu, berapa biaya pindah kewarganegaraan? Permohonan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia, dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM. Terkait dengan berapa biaya pindah kewarganegaraan, dalam **Lampiran [PP 28/2019](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5ccfe624aa301/peraturan-pemerintah-nomor-28-tahun-2019/appendices/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_28_2019)** (hal 22 – 23), Anda perlu membayar **Rp500 ribu** untuk mendapatkan surat keterangan kehilangan kewarganegaraan Indonesia dan **Rp1 juta** untuk permohonan surat keputusan tentang kehilangan kewarganegaraan atas permohonan sendiri kepada presiden. Selain itu, sepanjang penelusuran kami terkait biaya pindah kewarganegaraan dari WNI menjadi WNA juga tergantung pada ketentuan dari masing-masing negara yang dituju, yang dalam hal ini adalah negara Malaysia. Lantas, bagaimana prosedur permohonan kehilangan kewarganegaraan tersebut? Berikut kami sajikan pembahasan bagaimana cara pindah kewarganegaraan dari WNI. ### **Cara Pindah Kewarganegaraan dari WNI** 1. #### **Pengajuan permohonan kehilangan kewarganegaraan** Untuk pindah kewarganegaraan, WNI yang memenuhi ketentuan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia dan bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia melaporkan dirinya kepada perwakilan Republik Indonesia. Pemohon mengajukan permohonan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia secara tertulis oleh yang bersangkutan kepada presiden melalui Menteri Hukum dan HAM (“menteri”). Permohonan dibuat dalam bahasa Indonesia dan sekurang-kurangnya memuat: 1. nama lengkap; 2. nomor induk kependudukan atau nomor identitas tunggal; 3. tempat dan tanggal lahir; 4. alamat tempat tinggal; 5. pekerjaan; 6. jenis kelamin; 7. status perkawinan pemohon; dan 8. alasan permohonan. Permohonan tersebut dilampiri dengan: 1. fotokopi kutipan akta kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran pemohon yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia; 2. fotokopi akta perkawinan/buku nikah, kutipan akta perceraian, atau kutipan akta kematian istri/suami pemohon bagi yang belum berusia 18 tahun dan sudah kawin yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia; 3. fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau KTP yang sudah diverifikasi oleh perwakilan Republik Indonesia; 4. surat keterangan dari pejabat negara asing bahwa dengan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia pemohon akan menjadi; 5. bukti pembayaran uang kehilangan kewarganegaraan sebagai penerimaan negara bukan pajak; dan 6. pasfoto pemohon terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 6 lembar. Permohonan beserta lampirannya disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi dan langsung kepada menteri melalui pejabat. 2. #### **Pemeriksaan kelengkapan persyaratan permohonan** Selanjutnya, menteri memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan paling lama 5 hari terhitung sejak tanggal dokumen diterima secara langsung. 3. #### **Pemeriksaan permohonan** Dalam hal hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan permohonan terdapat dokumen persyaratan yang belum lengkap, menteri memberitahukan kepada pemohon secara elektronik melalui sistem informasi untuk dilengkapi. Pemohon harus melengkapi dokumen persyaratan yang belum lengkap dalam jangka waktu paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan disampaikan. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemohon tidak melengkapi dokumen persyaratan, permohonan diangggap ditarik kembali. Permohonan yang dianggap ditarik kembali dapat diajukan kembali sesuai dengan permohonan. Kemudian, dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan permohonan dinyatakan lengkap, menteri meneruskan permohonan dengan surat kepada presiden dalam jangka waktu paling lama 14 hari terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap. 4. #### **Penetapan keputusan kehilangan kewarganegaraan** Selanjutnya, presiden menetapkan keputusan mengenai kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia. Petikan keputusan presiden tersebut disampaikan kepada perwakilan Republik Indonesia maksimal 14 hari sejak tanggal keputusan presiden ditetapkan dan salinannya disampaikan kepada menteri dan perwakilan Republik Indonesia. Perwakilan Republik Indonesia menyampaikan keputusan tersebut kepada pemohon maksimal 7 hari terhitung sejak tanggal keputusan presiden diterima. 5. #### **Pengumuman kehilangan kewarganegaraan** Menteri mengumumkan nama orang yang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia. ### **Pencatatan Pindah Kewarganegaraan dari WNI Menjadi WNA** Selanjutnya, Anda harus mencatatkan pindah kewarganegaraan dari WNI menjadi WNA tersebut kepada perwakilan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam **Pasal 54 ayat (1) [UU Adminduk](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26195/node/758/undangundang-nomor-23-tahun-2006?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_23_2006)**: _Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia menjadi warga negara asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah mendapatkan persetujuan dari negara setempat wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Perwakilan Republik Indonesia._ Perwakilan Republik Indonesia setempat kemudian menerbitkan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia. Pelepasan kewarganegaraan Indonesia diberitahukan oleh perwakilan Republik Indonesia setempat kepada menteri yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk diteruskan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang bersangkutan. Berdasarkan pemberitahuan itu, pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil. Demikian jawaban dari kami tentang cara pindah kewarganegaraan WNI menjadi WNA, semoga bermanfaat.  DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26195/node/758/undangundang-nomor-23-tahun-2006?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_23_2006) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52e8dd4cb6d80/node/758/uu-no-24-tahun-2013-perubahan-atas-undang-undang-nomor-23-tahun-2006-tentang-administrasikependudukan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_24_2013) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26129/peraturan-pemerintah-nomor-2-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_2_2007) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt629d9a9b9eeb5/peraturan-pemerintah-nomor-21-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_21_2022) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5ccfe624aa301/peraturan-pemerintah-nomor-28-tahun-2019/appendices/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_28_2019) Tags ---- [kewarganegaraan](/tag/kewarganegaraan) [warga negara asing](/tag/warga-negara-asing) [warga negara indonesia](/tag/warga-negara-indonesia)

ULASAN LENGKAPKLINIK TERKAITKetentuan Jam Kerja Selama Ramadan bagi Karyawan Swasta dan ASN Tahun 202414 Mar 2024Pelaksanaan Ibadah bagi Karyawan22 Des 2017Naik Haji Gaji Dipotong, Pantaskah?29 Apr 2016Dipecat Karena Cacat Akibat Kecelakaan Kerja05 Mar 2014Terima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhirkan kedua dari artikel dengan judul sama yang ditulis oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 8 Agustus 2014, dan dimutakhirkan pertama kali pada 14 Juni 2016.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Hak BeribadahPada dasarnya, hak melaksanakan ibadah termasuk di dalamnya melaksanakan ibadah haji merupakan hak asasi yang melekat pada diri seorang pekerja. Hak ini secara jelas dilindungi oleh konstitusi, yakni dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD 1945:Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.Ketentuan Pelaksanaan Ibadah Bagi KaryawanLalu, dimanakah ketentuan tentang pelaksanaan ibadah haji bagi pekerja? Pada dasarnya, ibadah haji, menurut Pasal 68 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 1 UU 8/2019 adalah adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu.Kemudian, penting untuk mengetahui bunyi Pasal 93 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, yaitu upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.Namun terdapat pengecualian, yaitu pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja/buruh dalam hal pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (2) huruf e UU Ketenagakerjaan.Yang dimaksud dengan menjalankan kewajiban ibadah menurut agamanya adalah melaksanakan kewajiban ibadah menurut agamanya yang telah diatur dengan peraturan perundang-undangan.[1]Mencermati Pasal 93 ayat (1) UU Ketenagakerjaan di atas, pasal tersebut mengatur tentang prinsip no work, no pay. Artinya, pengusaha tidak membayar upah jika pekerja tidak bekerja. Namun, dalam konteks pertanyaan Anda, Pasal 93 ayat (2) huruf e UU Ketenagakerjaan mengecualikannya dalam hal pekerja tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya, yaitu salah satunya adalah jika pekerja pergi ibadah haji.Adapun pengusaha yang melanggar ketentuan Pasal 93 ayat (2) UU Ketenagakerjaan, berpotensi dipidana penjara paling singkat 1 bulan dan paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp10 juta dan paling banyak Rp400 juta.[2]Ketentuan serupa juga diatur dalam PP Pengupahan, yaitu pengusaha wajib membayar upah jika pekerja/buruh tidak masuk bekerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya, salah satunya menjalankan kewajiban ibadah yang diperintahkan agamanya.[3] Adapun besaran upahnya adalah sebesar upah yang diterima oleh pekerja/buruh dengan ketentuan hanya sekali selama ia bekerja di perusahaan yang bersangkutan.[4]Pelaksanaan ketentuan ini ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.[5] Jadi, dalam konteks pertanyaan Anda, memang pada dasarnya ketentuan ini diatur lebih lanjut (salah satunya) dalam peraturan perusahaan. Jika memang hal ini tidak/belum diatur dalam peraturan perusahaan, maka salah satu dasar hukum yang menjadi acuan adalah UU Ketenagakerjaan yang diperbaharui oleh UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya.Larangan Pengusaha Memutuskan Hubungan Kerja dengan Pekerja yang Melaksanakan Ibadah HajiBerdasarkan informasi yang Anda berikan, perusahaan tidak mengizinkan cuti ibadah haji dan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (“PHK”) kepada karyawan yang menjalankan ibadah haji. Pada dasarnya, pengusaha dilarang melakukan PHK kepada pekerja/buruh dengan alasan pekerja/buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya, dalam hal ini menjalankan ibadah haji. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 81 angka 43 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 153 ayat (1) huruf c UU Ketenagakerjaan.Menjawab pertanyaan Anda tentang sanksi bagi perusahaan yang melakukan PHK kepada karyawan yang menjalankan ibadah haji, sepanjang penelusuran kami, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah jika terjadi PHK karena pekerja menjalankan ibadah haji, maka PHK tersebut batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja/buruh yang bersangkutan.[6]Baca juga: Tidur di Tempat Kerja Saat Puasa, Bisakah Dipecat?Langkah Hukum yang Dapat Dilakukan Karyawan Jika pekerja di-PHK karena alasan melaksanakan ibadah haji dan pekerja keberatan dengan alasan PHK tersebut, terdapat tahapan penyelesaian perselisihan PHK menurut UU PPHI yang dapat dilakukan oleh pekerja dan pengusaha yang bersangkutan:Mengadakan perundingan bipartit antara pekerja dan pengusaha secara musyawarah untuk mencapai mufakat.[7] Menurut Pasa Deda Siregar dan Tri Maha Eka Bangun dalam Instagram Live Problematika PHK, Keabsahan dan Cara Antisipasinya, UU Ketenagakerjaan dan perubahannya disusun dengan semangat berdialog dan musyawarah mufakat, jadi menurut hemat kami, cobalah untuk membuka perundingan dengan pihak pengusaha mengenai masalah ini.Apabila dalam waktu 30 hari setelah perundingan dimulai tidak tercapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak berunding, upaya selanjutnya adalah mencatatkan perselisihan ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat. Pada tahap ini, perlu diajukan bukti-bukti bahwa perundingan bipartit telah dilaksanakan, namun gagal mencapai kesepakatan. Selanjutnya, akan diselesaikan melalui konsiliasi atas kesepakatan kedua belah pihak atau melalui mediasi.[8]Apabila dari hasil mediasi atau konsiliasi tetap tidak menghasilkan kesepakatan yang dituangkan di perjanjian bersama, maka salah satu pihak dapat mengajukan perselisihan ini kepada Pengadilan Hubungan Industrial.[9]Baca juga: Tata Cara PHK dan Penyelesaian PerselisihannyaContoh KasusMeskipun UU Ketenagakerjaan dan perubahannya, serta peraturan pelaksananya sudah memberikan jaminan keberlangsungan kerja bagi pekerja yang melaksanakan ibadah haji, tapi pada faktanya pekerja tidak bisa asal berlindung di balik alasan ibadah haji jika dipecat perusahaan. Pekerja juga harus memiliki bukti pendukung yang kuat. Ini misalnya terlihat pada kasus dalam Putusan MA No. 216 K/Pdt.Sus-PHI/2015. Pemohon kasasi (dahulu penggugat) di-PHK oleh perusahaan tempatnya bekerja sepulang dari melaksanakan ibadah haji (hal.2).Hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial dalam pertimbangannya menyatakan bahwa tidak terdapat bukti yang cukup alasan penggugat di PHK oleh tergugat adalah karena penggugat menjalankan perintah agamanya, menunaikan ibadah haji ke tanah suci (hal. 8). Sehingga, hakim menyatakan pemutusan hubungan kerja adalah sah dan pengusaha wajib membayar hak-hak pekerja. Hakim pada tingkat kasasi pun menguatkan putusan hakim Pengadilan Hubungan Industrial (putusan No. 48/G/2014/ PHI.Mdn).Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.Dasar Hukum:Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.Referensi:Instagram Live Klinik Hukumonline bersama Pasa, Maha & Rekan tentang Problematika PHK, Keabsahan dan Cara Antisipasinya, yang diselenggarakan pada hari Jumat, 15 Maret 2024.Putusan:Putusan Mahkamah Agung Nomor 216 K/Pdt.Sus-PHI/2015.[1] Penjelasan Pasal 93 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang UU  Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)[2] Pasal 81 angka 67 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 186 ayat (1) UU Ketenagakerjaan[3] Pasal 40 ayat (2) dan ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (“PP Pengupahan”)[4] Pasal 43 PP Pengupahan[5] Pasal 93 ayat (5) UU Ketenagakerjaan[6] Pasal 81 angka 43 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 153 ayat (2) UU Ketenagakerjaan[7] Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU PPHI”)[8] Pasal 3 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), dan Angka 5 Penjelasan Umum UU PPHI[9] Angka 7 Penjelasan Umum UU PPHITagsphkupahislamperaturan perusahaanibadah hajiibadahhajipecat

Bagaimana bila peraturan cuti ibadah haji belum ada pada peraturan perusahaan swasta? Apakah akan kembali ke peraturan yang sudah ada? Setahu saya, dasar hukumnya adalah Pasal 93 ayat (2) UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Lantas, apa upaya hukum jika perusahaan tidak mengizinkan cuti ibadah haji, lalu melakukan PHK kepada karyawan yang hendak menjalankan ibadah haji? Apa sanksi bagi perusahaan yang PHK karyawan yang menjalankan ibadah haji?

Pada dasarnya, hak melaksanakan ibadah haji adalah hak asasi yang melekat pada diri seorang pekerja. Selain itu, pengusaha wajib membayar upah jika pekerja/buruh tidak masuk bekerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya, salah satunya menjalankan kewajiban ibadah yang diperintahkan agamanya. Dalam hal terjadi PHK karena pekerja menjalankan ibadah haji, maka PHK tersebut batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja/buruh yang bersangkutan. Apa dasar hukumnya? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Ketentuan Jam Kerja Selama Ramadan bagi Karyawan Swasta dan ASN Tahun 202414 Mar 2024Pelaksanaan Ibadah bagi Karyawan22 Des 2017Naik Haji Gaji Dipotong, Pantaskah?29 Apr 2016Dipecat Karena Cacat Akibat Kecelakaan Kerja05 Mar 2014Ketentuan Jam Kerja Selama Ramadan bagi Karyawan Swasta dan ASN Tahun 202414 Mar 2024Pelaksanaan Ibadah bagi Karyawan22 Des 2017Naik Haji Gaji Dipotong, Pantaskah?29 Apr 2016Dipecat Karena Cacat Akibat Kecelakaan Kerja05 Mar 2014Cara Upload Terjemahan Novel Agar Tak Langgar Hak Cipta20 Okt 2022Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 20224 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Cara Upload Terjemahan Novel Agar Tak Langgar Hak Cipta20 Okt 2022Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 20224 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/upaya-hukum-jika-dipecat-karena-menunaikan-ibadah-haji-lt53d32ecb2e77d/

Upaya Hukum Jika Dipecat karena Menunaikan Ibadah Haji

pages/34/page-1.html

ULASAN LENGKAP -------------- ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Ketentuan Jam Kerja Selama Ramadan bagi Karyawan Swasta dan ASN Tahun 2024 ](/klinik/a/jam-kerja-selama-ramadan-cl2864/)  14 Mar 2024 [ #### Pelaksanaan Ibadah bagi Karyawan ](/klinik/a/pelaksaan-ibadah-bagi-karyawan-cl6852/)  22 Des 2017 [ #### Naik Haji Gaji Dipotong, Pantaskah? ](/klinik/a/naik-haji-gaji-dipotong-pantaskah-cl4144/)  29 Apr 2016 [ #### Dipecat Karena Cacat Akibat Kecelakaan Kerja ](/klinik/a/dipecat-karena-cacat-akibat-kecelakaan-kerja-lt5315fccf7de79/)  05 Mar 2014 [](#!) Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhirkan kedua dari artikel dengan judul sama yang ditulis oleh [Tri Jata Ayu Pramesti, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/tri-jata-ayu-pramesti--sh-lt5165540a9b53c/) dan pertama kali dipublikasikan pada 8 Agustus 2014, dan dimutakhirkan pertama kali pada 14 Juni 2016.** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Hak Beribadah** Pada dasarnya, hak melaksanakan ibadah termasuk di dalamnya melaksanakan ibadah haji merupakan hak asasi yang melekat pada diri seorang pekerja. Hak ini secara jelas dilindungi oleh konstitusi, yakni dalam **Pasal 28E ayat (1) dan (2) [UUD 1945](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945)**: 1. _**Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya**, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali._ 2. _**Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan**, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya._ ### **Ketentuan Pelaksanaan Ibadah Bagi Karyawan** Lalu, dimanakah ketentuan tentang pelaksanaan ibadah haji bagi pekerja? Pada dasarnya, **ibadah haji**, menurut **Pasal 68 angka 1 [Perppu Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) yang mengubah Pasal 1 angka 1 [UU 8/2019](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5cd53c28d4c16/undang-undang-nomor-8-tahun-2019/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_8_2019)** adalah adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu. Kemudian, penting untuk mengetahui bunyi **Pasal 93 ayat (1) [UU Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan)**, yaitu upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan. Namun terdapat pengecualian, yaitu pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja/buruh dalam hal pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya, sebagaimana diatur dalam **Pasal 93 ayat (2) huruf e UU Ketenagakerjaan**. Yang dimaksud dengan **menjalankan kewajiban ibadah menurut agamanya** adalah melaksanakan kewajiban ibadah menurut agamanya yang telah diatur dengan peraturan perundang-undangan.[\[1\]](#_ftn1) Mencermati Pasal 93 ayat (1) UU Ketenagakerjaan di atas, pasal tersebut mengatur tentang **prinsip _no work_**, _**no pay**_. Artinya, pengusaha tidak membayar upah jika pekerja tidak bekerja. Namun, dalam konteks pertanyaan Anda, Pasal 93 ayat (2) huruf e UU Ketenagakerjaan mengecualikannya dalam hal pekerja tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya, yaitu salah satunya adalah jika pekerja pergi ibadah haji. Adapun pengusaha yang melanggar ketentuan Pasal 93 ayat (2) UU Ketenagakerjaan, berpotensi dipidana penjara paling singkat 1 bulan dan paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp10 juta dan paling banyak Rp400 juta.[\[2\]](#_ftn2) Ketentuan serupa juga diatur dalam **[PP Pengupahan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322fc0d665f/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_36_2021)**, yaitu pengusaha wajib membayar upah jika pekerja/buruh tidak masuk bekerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya, salah satunya menjalankan kewajiban ibadah yang diperintahkan agamanya.[\[3\]](#_ftn3) Adapun besaran upahnya adalah sebesar upah yang diterima oleh pekerja/buruh dengan ketentuan hanya sekali selama ia bekerja di perusahaan yang bersangkutan.[\[4\]](#_ftn4) Pelaksanaan ketentuan ini ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.[\[5\]](#_ftn5) Jadi, dalam konteks pertanyaan Anda, memang pada dasarnya ketentuan ini diatur lebih lanjut (salah satunya) dalam peraturan perusahaan. Jika memang hal ini tidak/belum diatur dalam peraturan perusahaan, maka salah satu dasar hukum yang menjadi acuan adalah UU Ketenagakerjaan yang diperbaharui oleh **[UU Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023)** dan peraturan pelaksananya. ### **Larangan Pengusaha Memutuskan Hubungan Kerja dengan Pekerja yang Melaksanakan Ibadah Haji** Berdasarkan informasi yang Anda berikan, perusahaan tidak mengizinkan cuti ibadah haji dan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (“PHK”) kepada karyawan yang menjalankan ibadah haji. Pada dasarnya, **pengusaha dilarang melakukan PHK kepada pekerja/buruh dengan alasan pekerja/buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya**, dalam hal ini menjalankan ibadah haji. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam **Pasal 81 angka 43 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 153 ayat (1) huruf c UU Ketenagakerjaan**. Menjawab pertanyaan Anda tentang sanksi bagi perusahaan yang melakukan PHK kepada karyawan yang menjalankan ibadah haji, sepanjang penelusuran kami, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah jika terjadi PHK karena pekerja menjalankan ibadah haji, maka PHK tersebut **batal demi hukum** dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja/buruh yang bersangkutan.[\[6\]](#_ftn6) Baca juga: **[Tidur di Tempat Kerja Saat Puasa, Bisakah Dipecat?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/tidur-di-tempat-kerja-saat-puasa--bisakah-dipecat-cl3292/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=tidur_tempat_kerja_puasa_dipecat)** ### **Langkah Hukum yang Dapat Dilakukan Karyawan** Jika pekerja di-PHK karena alasan melaksanakan ibadah haji dan pekerja keberatan dengan alasan PHK tersebut, terdapat tahapan penyelesaian perselisihan PHK menurut **[UU PPHI](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17858/uu-no-2-tahun-2004-penyelesaian-perselisihan-hubungan-industrial?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_2_2004)** yang dapat dilakukan oleh pekerja dan pengusaha yang bersangkutan: 1. Mengadakan perundingan bipartit antara pekerja dan pengusaha secara musyawarah untuk mencapai mufakat.[\[7\]](#_ftn7) Menurut **Pasa Deda Siregar** dan **Tri Maha Eka Bangun** dalam Instagram _Live_ **_[Problematika PHK, Keabsahan dan Cara Antisipasinya](https://www.instagram.com/p/C4h24KerBrl/)_**, UU Ketenagakerjaan dan perubahannya disusun dengan semangat berdialog dan musyawarah mufakat, jadi menurut hemat kami, cobalah untuk membuka perundingan dengan pihak pengusaha mengenai masalah ini. 2. Apabila dalam waktu 30 hari setelah perundingan dimulai tidak tercapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak berunding, upaya selanjutnya adalah mencatatkan perselisihan ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat. Pada tahap ini, perlu diajukan bukti-bukti bahwa perundingan bipartit telah dilaksanakan, namun gagal mencapai kesepakatan. Selanjutnya, akan diselesaikan melalui konsiliasi atas kesepakatan kedua belah pihak atau melalui mediasi.[\[8\]](#_ftn8) 3. Apabila dari hasil mediasi atau konsiliasi tetap tidak menghasilkan kesepakatan yang dituangkan di perjanjian bersama, maka salah satu pihak dapat mengajukan perselisihan ini kepada Pengadilan Hubungan Industrial.[\[9\]](#_ftn9) Baca juga: **[Tata Cara PHK dan Penyelesaian Perselisihannya](https://www.hukumonline.com/klinik/a/tata-cara-phk-dan-penyelesaian-perselisihannya-lt544598a017569/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=tata_cara_phk)** ### **Contoh Kasus** Meskipun UU Ketenagakerjaan dan perubahannya, serta peraturan pelaksananya sudah memberikan jaminan keberlangsungan kerja bagi pekerja yang melaksanakan ibadah haji, tapi pada faktanya pekerja tidak bisa asal berlindung di balik alasan ibadah haji jika dipecat perusahaan. Pekerja juga harus memiliki bukti pendukung yang kuat. Ini misalnya terlihat pada kasus dalam **[Putusan MA No. 216 K/Pdt.Sus-PHI/2015](http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/3712aec8c487b452c86afb15645f745e)**. Pemohon kasasi (dahulu penggugat) di-PHK oleh perusahaan tempatnya bekerja sepulang dari melaksanakan ibadah haji (hal.2). Hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial dalam pertimbangannya menyatakan bahwa tidak terdapat bukti yang cukup alasan penggugat di PHK oleh tergugat adalah karena penggugat menjalankan perintah agamanya, menunaikan ibadah haji ke tanah suci (hal. 8). Sehingga, hakim menyatakan pemutusan hubungan kerja adalah sah dan pengusaha wajib membayar hak-hak pekerja. Hakim pada tingkat kasasi pun menguatkan putusan hakim Pengadilan Hubungan Industrial (putusan No. 48/G/2014/ PHI.Mdn). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum: 1. [Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945); 2. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003); 3. [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17858/uu-no-2-tahun-2004-penyelesaian-perselisihan-hubungan-industrial?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_2_2004); 4. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5cd53c28d4c16/undang-undang-nomor-8-tahun-2019/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_8_2019); 5. [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023); 6. [Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322fc0d665f/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_36_2021) yang diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6551988895cb1/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_51_2023). Referensi: Instagram _Live_ Klinik Hukumonline bersama Pasa, Maha & Rekan tentang _[Problematika PHK, Keabsahan dan Cara Antisipasinya](https://www.instagram.com/p/C4h24KerBrl/)_, yang diselenggarakan pada hari Jumat, 15 Maret 2024. Putusan: [Putusan Mahkamah Agung Nomor 216 K/Pdt.Sus-PHI/2015](http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/3712aec8c487b452c86afb15645f745e). * * * [\[1\]](#_ftnref1) Penjelasan Pasal 93 ayat (2) huruf e [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang UU  Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan) (“UU Ketenagakerjaan”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 81 angka 67 [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 186 ayat (1) UU Ketenagakerjaan [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 40 ayat (2) dan ayat (4) huruf b [Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322fc0d665f/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_36_2021) (“PP Pengupahan”) [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 43 PP Pengupahan [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 93 ayat (5) UU Ketenagakerjaan [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 81 angka 43 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 153 ayat (2) UU Ketenagakerjaan [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 3 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17858/uu-no-2-tahun-2004-penyelesaian-perselisihan-hubungan-industrial?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_2_2004) (“UU PPHI”) [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 3 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), dan Angka 5 Penjelasan Umum UU PPHI [\[9\]](#_ftnref9) Angka 7 Penjelasan Umum UU PPHI Tags ---- [phk](/tag/phk) [upah](/tag/upah) [islam](/tag/islam) [peraturan perusahaan](/tag/peraturan-perusahaan) [ibadah haji](/tag/ibadah-haji) [ibadah](/tag/ibadah) [haji](/tag/haji) [pecat](/tag/pecat)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul Bolehkah Pengusaha Membuat Aturan Libur Lebaran Sendiri?yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan dipublikasikan pertama kali pada 11 Juli 2014, yang pertama kali dimutakhirkan pada Jumat, 22 April 2022, yang kedua kali dimutakhirkan pada 5 April 2023.KLINIK TERKAITAturan Hukum Penukaran Uang Lebaran di Pinggir Jalan27 Mar 2024Apakah Karyawan Non-Muslim Berhak atas THR Lebaran?25 Mar 2024Bolehkah Mengganti THR dengan Bantuan Lebaran?21 Jul 2014Ketentuan Waktu Kerja di Hari Lebaran Bagi Pekerja Sektor Pertambangan30 Jul 2013Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Keputusan Libur Lebaran dan Cuti Bersama 2024Perihal pengumuman libur Lebaran 2024, Anda benar bahwa berdasarkan Lampiran SKB 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2024 (“SKB 3 Menteri”) dan perubahannya menetapkan Hari Raya Idulfitri 1445 Hijriah jatuh pada tanggal 10-11 April 2024. Sedangkan kapan cuti bersama Idulfitri? Tanggal 8, 9, 12, dan 15 April 2024 ditetapkan sebagai cuti bersama Lebaran 2024.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Sebelumnya, kami tidak tahu aturan bagaimana yang dibuat oleh perusahaan itu sendiri terkait hari libur Lebaran yang Anda maksud. Oleh karena itu, kami berasumsi bahwa yang Anda maksud adalah perusahaan tersebut tidak memberikan libur kepada pekerjanya pada hari libur Lebaran yang ditetapkan pemerintah, namun menggantinya di hari lain. Begitu pula untuk ketentuan cuti bersama.Hari Keagamaan sebagai Hari Libur ResmiHari raya keagamaan, termasuk Idulfitri (Lebaran) seperti yang Anda tanyakan, merupakan hari libur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah melalui SKB 3 Menteri. Bolehkah pengusaha meminta karyawan bekerja di hari libur? Pengusaha boleh saja menyimpangi aturan dalam SKB 3 Menteri ini, yakni tetap mempekerjakan pekerja di hari libur Lebaran, namun ada ketentuan-ketentuan lain yang wajib ditaati terkait mempekerjakan buruh di hari libur Lebaran atau hari libur resmi lainnya.Ketentuan mengenai pekerja di hari libur resmi ini diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Diterangkan bahwa pengusaha dapat mempekerjakan pekerja/buruh untuk bekerja pada hari-hari libur resmi apabila jenis dan sifat pekerjaan tersebut harus dilaksanakan atau dijalankan secara terus menerus atau pada keadaan lain berdasarkan kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha.[1]Namun, pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan pada hari libur resmi wajib membayar upah kerja lembur.[2]Bolehkah Pengusaha Meminta Karyawan Bekerja di Hari Libur?Lebih lanjut, ketentuan pekerja yang bekerja saat libur Lebaran ini dimaksudkan untuk melayani kepentingan dan kesejahteraan umum atau berlaku untuk sektor pekerjaan yang sifat dan jenis pekerjaannya tidak memungkinkan untuk dihentikan.[3]Jika dirincikan, daftar dan jenis pekerjaan yang berhubungan dengan kepentingan dan kesejahteraan umum diatur dalam Kepmenakertrans 233/2003. Adapun pekerjaan-pekerjaan yang dimaksud, antara lain:[4]pekerjaan di bidang pelayanan jasa kesehatan;pekerjaan di bidang pelayanan jasa transportasi;pekerjaan di bidang jasa perbaikan alat transportasi;pekerjaan di bidang usaha pariwisata;pekerjaan di bidang jasa pos dan telekomunikasi;pekerjaan di bidang penyediaan tenaga listrik, jaringan pelayanan air bersih (PAM), dan penyediaan bahan bakar minyak dan gas bumi;pekerjaan di usaha swalayan, pusat perbelanjaan, dan sejenisnya;pekerjaan di bidang media massa;pekerjaan di bidang pengamanan;pekerjaan di lembaga konservasi; danpekerjaan-pekerjaan yang apabila dihentikan akan mengganggu proses produksi, merusak bahan, dan termasuk pemeliharaan/perbaikan alat produksi.Penting untuk diketahui bahwa jenis pekerjaan ini dapat berubah seiring perkembangannya.[5]Kembali ke pertanyaan Anda, yang menjadi fokus adalah perusahaan itu tidak langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, kami berkesimpulan bahwa bidang usaha perusahaan dalam pertanyaan Anda adalah perusahaan yang tidak melayani jasa-jasa sebagaimana telah dirincikan, dengan kata lain, di luar yang disebut dalam Kepmenakertrans 233/2003.Terkait hal bolehkah pengusaha meminta karyawan bekerja di hari libur? Pengusaha bisa menyimpangi aturan dalam SKB 3 Menteri, namun ada ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan yang juga mengikat pengusaha, yakni soal mempekerjakan karyawan di hari libur resmi. Yang mana bekerja pada hari libur resmi itu harus ada persetujuan dari pekerja yang bersangkutan dan pengusaha wajib membayar upah lembur.Perihal persetujuan dari pekerja tertuang dalam Perppu Cipta Kerja yang menerangkan bahwa pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerjanya harus mendapatkan persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan.[6]Sanksi Jika Pengusaha Tidak Membayar Upah LemburSekali lagi, kami tekankan bahwa pekerja yang bekerja di hari libur Lebaran berhak atas upah lembur. Apabila pengusaha mengabaikan pemberian upah lembur ini, pengusaha tersebut dapat dikenakan sanksi. Sanksi pidana yang dapat menjerat adalah pidana kurungan paling singkat satu bulan dan paling lama dua belas bulan dan/atau denda paling sedikit Rp10 juta dan paling banyak Rp100 juta.[7]Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KerjaUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-233/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Jenis dan Sifat Pekerjaan yang Dijalankan Secara Terus MenerusKeputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 855 Tahun 2023, Nomor 3 Tahun 2023, Nomor 4 Tahun 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 236, 1, 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 855 Tahun 2023, Nomor 3 Tahun 2023, Nomor 4 Tahun 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024[1] Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)[2] Pasal 85 ayat (3) UU Ketenagakerjaan[3] Penjelasan Pasal 85 ayat (2) UU Ketenagakerjaan[4] Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-233/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Jenis dan Sifat Pekerjaan yang Dijalankan Secara Terus Menerus (“Kepmenakertrans 233/2003”)[5] Pasal 3 ayat (2) Kepmenakertrans 233/2003[6] Pasal 81 angka 24 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu Ciptaker”) yang mengubah Pasal 78 ayat (1) huruf a dan (2) UU Ketenagakerjaan[7] Pasal 81 angka 68 Perppu Ciptaker yang mengubah Pasal 187 ayat (1) UU KetenagakerjaanTagscuticuti bersamalebaranpengusaha

Pemerintah sudah menetapkan SKB cuti bersama Lebaran 2024. Terkait ini, saya dengar kantor saya akan meminta beberapa orang untuk tetap bekerja. Pertanyaannya, bolehkah instansi atau perusahaan yang tidak langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak menaati aturan libur Lebaran tersebut atau tetap meminta karyawannya bekerja? Atau dengan kata lain bolehkah pengusaha meminta karyawan bekerja di hari libur?

Hari raya keagamaan, termasuk Idulfitri (Lebaran) seperti yang Anda tanyakan, merupakan hari libur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah melalui SKB 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2024 (“SKB 3 Menteri”). Pengusaha boleh saja menyimpangi aturan dalam SKB 3 Menteri ini, yakni tetap mempekerjakan pekerja di hari libur Lebaran, namun ada ketentuan-ketentuan lain yang wajib ditaati terkait mempekerjakan buruh di hari libur Lebaran atau hari libur resmi lainnya. Pasal 85 ayat (2) UU Ketenagakerjaan menerangkan bahwa pengusaha dapat mempekerjakan pekerja/buruh untuk bekerja pada hari-hari libur resmi apabila jenis dan sifat pekerjaan tersebut harus dilaksanakan atau dijalankan secara terus menerus atau pada keadaan lain berdasarkan kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Aturan Hukum Penukaran Uang Lebaran di Pinggir Jalan27 Mar 2024Apakah Karyawan Non-Muslim Berhak atas THR Lebaran?25 Mar 2024Bolehkah Mengganti THR dengan Bantuan Lebaran?21 Jul 2014Ketentuan Waktu Kerja di Hari Lebaran Bagi Pekerja Sektor Pertambangan30 Jul 2013Aturan Hukum Penukaran Uang Lebaran di Pinggir Jalan27 Mar 2024Apakah Karyawan Non-Muslim Berhak atas THR Lebaran?25 Mar 2024Bolehkah Mengganti THR dengan Bantuan Lebaran?21 Jul 2014Ketentuan Waktu Kerja di Hari Lebaran Bagi Pekerja Sektor Pertambangan30 Jul 2013Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang19 Mei 2023Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 22 Mei 2023Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang19 Mei 2023Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 22 Mei 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-pengusaha-meminta-karyawan-bekerja-di-hari-libur-lebaran-lt53bb9345be1fd/

Bolehkah Pengusaha Meminta Karyawan Bekerja di Hari Libur Lebaran?

pages/34/page-2.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul _Bolehkah Pengusaha Membuat Aturan Libur Lebaran Sendiri?_****yang dibuat oleh [Tri Jata Ayu Pramesti, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/tri-jata-ayu-pramesti--sh-lt5165540a9b53c/) dan dipublikasikan pertama kali pada 11 Juli 2014, yang pertama kali dimutakhirkan pada Jumat, 22 April 2022, yang kedua kali dimutakhirkan pada 5 April 2023.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Aturan Hukum Penukaran Uang Lebaran di Pinggir Jalan ](/klinik/a/penukaran-uang-lebaran-lt55935fa4d11a1/)  27 Mar 2024 [ #### Apakah Karyawan Non-Muslim Berhak atas THR Lebaran? ](/klinik/a/thr-lebaran-non-muslim-lt53c8d5adaa6e1/)  25 Mar 2024 [ #### Bolehkah Mengganti THR dengan Bantuan Lebaran? ](/klinik/a/bolehkah-mengganti-thr-dengan-bantuan-lebaran-lt53cb69860e16d/)  21 Jul 2014 [ #### Ketentuan Waktu Kerja di Hari Lebaran Bagi Pekerja Sektor Pertambangan ](/klinik/a/ketentuan-waktu-kerja-di-hari-lebaran-bagi-pekerja-sektor-pertambangan-lt51d67da9f17a8/)  30 Jul 2013 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Keputusan Libur Lebaran dan Cuti Bersama 2024** Perihal pengumuman libur Lebaran 2024, Anda benar bahwa berdasarkan **Lampiran [SKB 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2024](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt650016f646af5/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=skb_cuti_bersama_2024)** (“SKB 3 Menteri”) dan perubahannya menetapkan Hari Raya Idulfitri 1445 Hijriah jatuh pada tanggal 10-11 April 2024. Sedangkan kapan cuti bersama Idulfitri? Tanggal 8, 9, 12, dan 15 April 2024 ditetapkan sebagai cuti bersama Lebaran 2024. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Sebelumnya, kami tidak tahu aturan bagaimana yang dibuat oleh perusahaan itu sendiri terkait hari libur Lebaran yang Anda maksud. Oleh karena itu, kami berasumsi bahwa yang Anda maksud adalah perusahaan tersebut tidak memberikan libur kepada pekerjanya pada hari libur Lebaran yang ditetapkan pemerintah, namun menggantinya di hari lain. Begitu pula untuk ketentuan cuti bersama. ### **Hari Keagamaan sebagai Hari Libur Resmi** Hari raya keagamaan, termasuk Idulfitri (Lebaran) seperti yang Anda tanyakan, merupakan hari libur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah melalui SKB 3 Menteri. Bolehkah pengusaha meminta karyawan bekerja di hari libur? Pengusaha boleh saja menyimpangi aturan dalam SKB 3 Menteri ini, yakni tetap mempekerjakan pekerja di hari libur Lebaran, namun ada ketentuan-ketentuan lain yang wajib ditaati terkait mempekerjakan buruh di hari libur Lebaran atau hari libur resmi lainnya. Ketentuan mengenai pekerja di hari libur resmi ini diatur dalam **[UU Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan)**. Diterangkan bahwa pengusaha dapat mempekerjakan pekerja/buruh untuk bekerja pada hari-hari libur resmi apabila jenis dan sifat pekerjaan tersebut harus dilaksanakan atau dijalankan secara terus menerus atau pada keadaan lain berdasarkan kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha.[\[1\]](#_ftn1) Namun, pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan pada hari libur resmi wajib membayar upah kerja lembur.[\[2\]](#_ftn2) ### **Bolehkah Pengusaha Meminta Karyawan Bekerja di Hari Libur?** Lebih lanjut, ketentuan pekerja yang bekerja saat libur Lebaran ini dimaksudkan untuk melayani kepentingan dan kesejahteraan umum atau berlaku untuk sektor pekerjaan yang sifat dan jenis pekerjaannya tidak memungkinkan untuk dihentikan.[\[3\]](#_ftn3) Jika dirincikan, daftar dan jenis pekerjaan yang berhubungan dengan kepentingan dan kesejahteraan umum diatur dalam **[Kepmenakertrans 233/2003](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17828/keputusan-menteri-tenaga-kerja-dan-transmigrasi-nomor-kep233men2003-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=kepmen_233_2003)**. Adapun pekerjaan-pekerjaan yang dimaksud, antara lain:[\[4\]](#_ftn4) 1. pekerjaan di bidang pelayanan jasa kesehatan; 2. pekerjaan di bidang pelayanan jasa transportasi; 3. pekerjaan di bidang jasa perbaikan alat transportasi; 4. pekerjaan di bidang usaha pariwisata; 5. pekerjaan di bidang jasa pos dan telekomunikasi; 6. pekerjaan di bidang penyediaan tenaga listrik, jaringan pelayanan air bersih (PAM), dan penyediaan bahan bakar minyak dan gas bumi; 7. pekerjaan di usaha swalayan, pusat perbelanjaan, dan sejenisnya; 8. pekerjaan di bidang media massa; 9. pekerjaan di bidang pengamanan; 10. pekerjaan di lembaga konservasi; dan 11. pekerjaan-pekerjaan yang apabila dihentikan akan mengganggu proses produksi, merusak bahan, dan termasuk pemeliharaan/perbaikan alat produksi. Penting untuk diketahui bahwa jenis pekerjaan ini dapat berubah seiring perkembangannya.[\[5\]](#_ftn5) Kembali ke pertanyaan Anda, yang menjadi fokus adalah perusahaan itu tidak langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, kami berkesimpulan bahwa bidang usaha perusahaan dalam pertanyaan Anda adalah perusahaan yang tidak melayani jasa-jasa sebagaimana telah dirincikan, dengan kata lain, di luar yang disebut dalam Kepmenakertrans 233/2003. Terkait hal bolehkah pengusaha meminta karyawan bekerja di hari libur? Pengusaha bisa menyimpangi aturan dalam SKB 3 Menteri, namun ada ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan yang juga mengikat pengusaha, yakni soal mempekerjakan karyawan di hari libur resmi. Yang mana bekerja pada hari libur resmi itu harus ada persetujuan dari pekerja yang bersangkutan dan pengusaha wajib membayar upah lembur. Perihal persetujuan dari pekerja tertuang dalam **[Perppu Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022)** yang menerangkan bahwa pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerjanya harus mendapatkan persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan.[\[6\]](#_ftn6) ### **Sanksi Jika Pengusaha Tidak Membayar Upah Lembur** Sekali lagi, kami tekankan bahwa pekerja yang bekerja di hari libur Lebaran berhak atas upah lembur. Apabila pengusaha mengabaikan pemberian upah lembur ini, pengusaha tersebut dapat dikenakan sanksi. Sanksi pidana yang dapat menjerat adalah pidana kurungan paling singkat satu bulan dan paling lama dua belas bulan dan/atau denda paling sedikit Rp10 juta dan paling banyak Rp100 juta.[\[7\]](#_ftn7) Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut **[di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik)****.** Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.  DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-233/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Jenis dan Sifat Pekerjaan yang Dijalankan Secara Terus Menerus [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17828/keputusan-menteri-tenaga-kerja-dan-transmigrasi-nomor-kep233men2003-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=kepmen_233_2003) Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 855 Tahun 2023, Nomor 3 Tahun 2023, Nomor 4 Tahun 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt650016f646af5/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=skb_cuti_bersama_2024) Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 236, 1, 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 855 Tahun 2023, Nomor 3 Tahun 2023, Nomor 4 Tahun 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65dff2fba8abe/keputusan-bersama-menteri-agama--menteri-ketenagakerjaan--dan-menteri-pendayagunaan-aparatur-negara-dan-reformasi-birokrasi-nomor-236--1--2-tahun-2024/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=skb_cuti_bersama_2024_2) [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 85 ayat (2) [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan) (“UU Ketenagakerjaan”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 85 ayat (3) UU Ketenagakerjaan [\[3\]](#_ftnref3) Penjelasan Pasal 85 ayat (2) UU Ketenagakerjaan [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 3 ayat (1) [Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-233/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Jenis dan Sifat Pekerjaan yang Dijalankan Secara Terus Menerus](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17828/keputusan-menteri-tenaga-kerja-dan-transmigrasi-nomor-kep233men2003-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=kepmen_233_2003) (“Kepmenakertrans 233/2003”) [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 3 ayat (2) Kepmenakertrans 233/2003 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 81 angka 24 [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) (“Perppu Ciptaker”) yang mengubah Pasal 78 ayat (1) huruf a dan (2) UU Ketenagakerjaan [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 81 angka 68 Perppu Ciptaker yang mengubah Pasal 187 ayat (1) UU Ketenagakerjaan Tags ---- [cuti](/tag/cuti) [cuti bersama](/tag/cuti-bersama) [lebaran](/tag/lebaran) [pengusaha](/tag/pengusaha)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Pengertian Atlet dan Dasar HukumnyaAtlet dalam Pasal 1 angka 6 UU Keolahragaan dikenal dengan istilah olahragawan, yaitu peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.Dalam hal ini, menurut hemat kami dengan telah diakuinya esports atau olahraga yang berbasis teknologi digital/elektronik sebagai olahraga prestasi, maka atlet esports juga dianggap sebagai olahragawan. Adapun yang dimaksud dengan olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.[1]Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Dengan demikian, maka pemain gim (gamer) yang sebelumnya berasal dari “tim main bareng/mabar” rumahan sebagaimana Anda sebutkan, dapat menjadi atlet, apabila telah mengikuti pelatihan dan kejuaraan olahraga untuk mencapai prestasi, serta telah memenuhi persyaratan untuk menjadi seorang atlet esports profesional. Setelah berprestasi sebagai seorang atlet esports profesional, maka Pengurus Besar Esports Indonesia (“PBESI”) sebagai satu-satunya induk cabang olahraga esports di Indonesia akan memilih atlet-atlet esports profesional terbaik untuk menjadi delegasi Indonesia pada ajang kejuaraan internasional atau yang dikenal dengan istilah international multi-sports event.Syarat dan Prosedur menjadi Atlet EsportsPada dasarnya, PBESI telah mengatur secara khusus mengenai syarat dan prosedur untuk menjadi atlet profesional dalam Peraturan PBESI 34/2021. Untuk mempermudah pemahaman Anda, berikut adalah rangkuman proses dan tahapan seorang gamer dari tim mabar rumahan hingga menjadi delegasi Indonesia di ajang kejuaraan internasional:1. Pemain AmatirAktif mengikuti turnamen esports;memiliki Kartu Esports Indonesia (“KEI”);memiliki surat rekomendasi dari tim esports (apabila ada).2. Atlet Profesional IndonesiaWarga Negara Indonesia (“WNI”);memiliki surat rekomendasi dari tim esports;memiliki KEI.3. Delegasi Indonesiadipilih oleh PBESI untuk menjadi delegasi Indonesia;mengikuti pemusatan latihan nasional;mewakili Indonesia pada kejuaraan internasional (international multi-sport event).Berikut adalah penjelasan selengkapnya.Tahap Pertama: Memiliki Status sebagai Pemain AmatirUntuk menjadi atlet esports, anggota tim mabar harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan sebagai pemain amatir, yaitu individu yang berpartisipasi dalam turnamen esports di Indonesia dan memiliki Kartu Esports Indonesia.[2] Persyaratan untuk menjadi pemain amatir adalah sebagai berikut:[3]aktif mengikuti turnamen esports;memiliki Kartu Esports Indonesia yang dikeluarkan oleh PBESI; danmemiliki surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh tim esports (apabila pemain tergabung dalam suatu tim esports).Sebagai langkah awal, anggota tim mabar perlu mendaftarkan diri melalui laman Garudaku sebagai platform esports resmi Indonesia, untuk mendapatkan KEI yang dikeluarkan oleh PBESI. Dengan terdaftarnya seorang gamer dengan kepemilikan KEI, maka statusnya sudah berubah menjadi seorang pemain amatir.Setelah memiliki KEI, serta mengikuti liga dan turnamen resmi PBESI, maka tim mabar telah dapat dikatakan sebagai tim esports amatir.[4]Sebagai catatan, berdasarkan praktik kami setiap data prestasi dari liga dan turnamen resmi PBESI yang diikuti seorang pemain, akan tercatat pada KEI dan menjadi referensi bagi PBESI tentang seberapa ahlinya pemain tersebut. Adapun contoh liga yang dapat diikuti oleh tim amatir adalah Liga 3 Esports Nasional yang diselenggarakan oleh PBESI. Dalam hal pemain telah terikat kontrak kerja dengan tim esports, maka pemain tersebut perlu memiliki surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh tim esports-nya.[5]Tahap Kedua: Terdaftar sebagai Atlet Profesional IndonesiaKemudian, apabila tim amatir telah lolos dari liga 3 (liga amatir), maka untuk bertanding di liga 2, tim amatir tersebut perlu memenuhi persyaratan sebagai tim esports profesional yakni:[6]berbadan hukum dengan bentuk perseroan terbatas;memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) dan melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (“SPT Tahunan”);memiliki legalitas tempat dan usaha;memiliki kelayakan fasilitas, akomodasi, dan gaming house;memiliki jadwal latihan;memiliki standar kesehatan para pemain;memiliki legalitas kontrak dengan para atlet profesional;memiliki logo;memiliki nama yang bebas unsur suku, agama, ras, dan antargolongan (“SARA”) dan berbeda dari tim esports Indonesia lainnya; danmemiliki jersey atau seragam khusus yang memiliki unsur pembeda dari tim esports Indonesia lainnya.Dengan telah menjadi tim esports profesional, maka anggota tim yang sebelumnya merupakan tim mabar tersebut juga harus memenuhi persyaratan sebagai atlet profesional yang terdaftar pada PBESI. Berdasarkan Peraturan PBESI 34/2021, persyaratan tersebut terbagi menjadi persyaratan untuk atlet profesional Indonesia dan untuk atlet profesional asing.Berkaitan dengan pertanyaan Anda, persyaratan untuk menjadi atlet profesional Indonesia adalah sebagai berikut:[7]merupakan WNI;memiliki surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh tim esports; danmemiliki KEI yang dikeluarkan oleh PBESI.Tahap Ketiga: Menjadi Delegasi Indonesia dalam Kejuaraan Internasional (International Multi-Sports Event)Setelah melewati kedua tahapan sebelumnya, seorang atlet esports profesional akan memiliki peluang untuk mewakili Indonesia pada kejuaraan olahraga internasional.UU Keolahragaan dalam bagian Penjelasan Umum pada dasarnya menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa melalui penyelenggaraan keolahragaan guna menciptakan masyarakat yang sehat jasmani, rohani, dan berkarakter serta peningkatan prestasi yang pada akhirnya mengangkat harkat dan martabat bangsa dengan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.Berdasarkan penelusuran kami, dalam konteks kejuaraan olahraga, bentuk peningkatan prestasi olahraga dimaksud adalah dengan berpartisipasi dan memperoleh prestasi pada ajang kejuaraan internasional/international multi-sports event, seperti Asian Games, SEA Games, Olimpiade, dan sebagainya.Sebagai cabang olahraga prestasi, esports juga tentunya termasuk dalam cabang olahraga yang dipertandingkan pada kejuaraan-kejuaraan tersebut.[8]Selanjutnya, Pasal 28 ayat (2) UU Keolahragaan menyatakan bahwa pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. Hal ini termasuk penunjukan atlet sebagai delegasi Indonesia. Untuk cabang olahraga esports, dalam praktiknya, PBESI akan memilih atlet-atlet esports profesional terbaik untuk menjadi delegasi Indonesia pada ajang kejuaraan internasional, dan atlet yang ditunjuk PBESI sebagai delegasi Indonesia wajib memenuhi penunjukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (3) Peraturan PBESI 34/2021 yang berbunyi:Dalam hal PBESI telah secara resmi menunjuk seorang Pemain Amatir atau Atlet Profesional Indonesia sebagai perwakilan Indonesia dalam acara multiolahraga (multisports event) maka Pemain Amatir atau Atlet Profesional atau Tim Esports Indonesia yang menaunginya wajib untuk memenuhi penunjukan PBESI tersebut.Kemudian, PBESI akan mengadakan pemusatan latihan nasional (“platnas”) untuk mempersiapkan atlet-atlet tersebut untuk kejuaraan internasional. Platnas sendiri adalah suatu rangkaian persiapan pemain amatir atau atlet profesional yang dilakukan dan diawasi oleh PBESI dalam partisipasi pada acara multi-sports event.[9]Usai pelaksanaan platnas, para delegasi akan dikirim untuk mewakili Indonesia pada ajang kejuaraan internasional, dan PBESI akan memberikan penghargaan kepada atlet yang berhasil memperoleh medali pada acara tersebut.[10]Hak-Hak Atlet Esports Profesional Setelah mengetahui bagaimana proses menjadi atlet esports profesional, berikut kami uraikan hak-hak yang diterima oleh atlet esports profesional. Atlet esports sebagai olahragawan diberikan jaminan oleh negara baik melalui undang-undang maupun melalui induk cabang olahraga esports di Indonesia. Bentuk jaminan tersebut adalah pemberian hak-hak yang kami rangkum dalam tabel berikut:UU KeolahragaanPeraturan PBESI 34/2021Pasal 59 ayat (3)a. didampingi oleh manajer, pelatih, tenaga kesehatan, psikolog, ahli hukum, dan tenaga ahli lainnya sesuai dengan kebutuhan;b. mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai dengan ketentuan;c. mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga, Organisasi Olahraga Profesional, atau Organisasi Olahraga fungsional; dand. mendapatkan pendapatan yang layak sesuai dengan standar yang ditentukan oleh cabang Olahraga Profesional.Pasal 4 ayat (7)a. bantuan konsultasi hukum;b. bantuan konsultasi kesehatan (baik fisik, mental, dan sosial);c. perlindungan dan asistensi bagi Atlet Profesional Indonesia ketika bermain untuk Tim Esports Profesional Asing;d. asistensi pertandingan tingkat nasional dan internasional; dan/ataue. bantuan dalam pembuatan visa dalam pertandingan yang mewakili IndonesiaPasal 5 ayat (1)a. upah bulanan baik sebagai Pemain aktif maupun sebagai Pemain cadangan berdasarkan kontrak kerja;b. Atlet Profesional dengan kontrak kerja dalam jangka waktu minimal 1 tahun dapat mendiskusikan kontrak kerja setiap 4 hingga 6 bulan untuk kenaikan upah yang kenaikan upahnya dinilai berdasarkan prestasi masing-masing Atlet Profesional;c. program jaminan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;d. asuransi kesehatan dan asuransi perjalanan baik domestik maupun internasional;e. bagian keuntungan atas penayangan atau publikasi hak wajah (images rights); danf. pemberian persetujuan sehubungan dengan klausul buyout dan transfer dalam Kontrak Kerja termasuk persetujuan terhadap pemutusan hubungan kerja dalam Kontrak Kerja.Baca juga: Manfaat dan Dampak Perpres 19/2024 terhadap Game Developer dan PublisherDemikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang KeolahragaanPeraturan Pengurus Besar Esports Indonesia Nomor: 034/PB-ESI/B/VI/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Esports di IndonesiaREFERENSIGarudaku, diakses pada Senin, 25 Maret 2024, pukul 14.22 WIB.[1] Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (“UU Keolahragaan”)[2] Pasal 1 angka 10 Peraturan Pengurus Besar Esports Indonesia Nomor: 034/PB-ESI/B/VI/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Esports di Indonesia (“Peraturan PBESI 34/2021”)[3] Pasal 4 ayat (2) Peraturan PBESI 34/2021[4] Pasal 6 ayat (5) Peraturan PBESI 34/2021[5] Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan PBESI 34/2021[6] Pasal 8 ayat (2) Peraturan PBESI 34/2021[7] Pasal 4 ayat (3) Peraturan PBESI 34/2021[8] Pasal 21 ayat (1) dan (2) UU Keolahragaan[9] Pasal 38 ayat (1) Peraturan PBESI 34/2021[10] Pasal 38 ayat (4) Peraturan PBESI 34/2021Tagsesportsgamegimolahraga

Saya berasal dari pedalaman, saya hobi main gim dan sering mabar (main bareng) rumahan sama teman-teman hingga pagi di pos siskamling. Kemudian orang tua saya menyarankan lebih baik saya menjadi atlet esports saja agar hobi saya tersebut bisa menghasilkan pendapatan dan mengharumkan nama Indonesia. Apakah pemain gim dari tim mabar rumahan seperti saya dan teman-teman bisa menjadi atlet esports yang mewakili Indonesia di mancanegara? Bagaimana syarat dan prosedur menjadi atlet esports? Apakah ada hak-hak khusus yang dapat diterima oleh atlet esports Indonesia?

Berdasarkan Peraturan PBESI 34/2021, proses dan tahapan seorang gamer dari “tim main bareng/mabar” rumahan hingga menjadi delegasi Indonesia di ajang kejuaraan internasional dimulai dari pemenuhan persyaratan sebagai pemain amatir, atlet profesional Indonesia, lalu menjadi delegasi Indonesia yang ditunjuk PBESI. Lalu, atlet esports sebagai olahragawan diberikan jaminan berupa hak-hak oleh negara, baik melalui undang-undang maupun melalui induk cabang olahraga esports di Indonesia. Apa saja bentuk jaminan/hak-hak atlet esports? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank6 Mei 2024Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank6 Mei 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/igamer-i-tim-mabar-jadi-atlet-iesports-i--begini-tahapan-hukumnya-lt6601628145c71/

Gamer Tim Mabar jadi Atlet Esports, Begini Tahapan Hukumnya

pages/34/page-4.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Pengertian Atlet dan Dasar Hukumnya** **Atlet** dalam **Pasal 1 angka 6 [UU Keolahragaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt623ab3cce9f93/undang-undang-nomor-11-tahun-2022/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_11_2022)** dikenal dengan istilah **olahragawan**, yaitu peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi. Dalam hal ini, menurut hemat kami dengan telah diakuinya _esports_ atau olahraga yang berbasis teknologi digital/elektronik sebagai olahraga prestasi, maka atlet _esports_ juga dianggap sebagai olahragawan. Adapun yang dimaksud dengan **olahraga prestasi** adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.[\[1\]](#_ftn1) Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Dengan demikian, maka pemain gim (_gamer_) yang sebelumnya berasal dari “tim main bareng/mabar” rumahan sebagaimana Anda sebutkan, dapat menjadi atlet, apabila telah mengikuti pelatihan dan kejuaraan olahraga untuk mencapai prestasi, serta telah memenuhi persyaratan untuk menjadi seorang atlet _esports_ profesional. Setelah berprestasi sebagai seorang atlet _esports_ profesional, maka **Pengurus Besar _Esports_ Indonesia (“PBESI”)** sebagai satu-satunya induk cabang olahraga _esports_ di Indonesia akan memilih atlet-atlet _esports_ profesional terbaik untuk menjadi delegasi Indonesia pada **ajang kejuaraan internasional** atau yang dikenal dengan istilah **_international multi-sports event_**. ### **Syarat dan Prosedur menjadi Atlet _Esports_** Pada dasarnya, PBESI telah mengatur secara khusus mengenai syarat dan prosedur untuk menjadi atlet profesional dalam **[Peraturan PBESI 34/2021](https://pbesi.org/files/034.PERATURAN%20PBESI%2004%20agustus%202021.pdf)**. Untuk mempermudah pemahaman Anda, berikut adalah rangkuman proses dan tahapan seorang _gamer_ dari tim mabar rumahan hingga menjadi delegasi Indonesia di ajang kejuaraan internasional: **1\. Pemain Amatir** * Aktif mengikuti turnamen _esports_; * memiliki Kartu _Esports_ Indonesia (“KEI”); * memiliki surat rekomendasi dari tim _esports_ (apabila ada). **2\. Atlet Profesional Indonesia** * Warga Negara Indonesia (“WNI”); * memiliki surat rekomendasi dari tim _esports_; * memiliki KEI. **3\. Delegasi Indonesia** * dipilih oleh PBESI untuk menjadi delegasi Indonesia; * mengikuti pemusatan latihan nasional; * mewakili Indonesia pada kejuaraan internasional (_international multi-sport event_). Berikut adalah penjelasan selengkapnya. ### **Tahap Pertama: Memiliki Status sebagai Pemain Amatir** Untuk menjadi atlet _esports_, anggota tim mabar harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan sebagai **pemain amatir**, yaitu individu yang berpartisipasi dalam turnamen _esports_ di Indonesia dan memiliki Kartu _Esports_ Indonesia.[\[2\]](#_ftn2) Persyaratan untuk menjadi pemain amatir adalah sebagai berikut:[\[3\]](#_ftn3) 1. aktif mengikuti turnamen _esports_; 2. memiliki Kartu _Esports_ Indonesia yang dikeluarkan oleh PBESI; dan 3. memiliki surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh tim _esports_ (apabila pemain tergabung dalam suatu tim _esports_). Sebagai langkah awal, anggota tim mabar perlu mendaftarkan diri melalui laman **[Garudaku](https://garudaku.com/)** sebagai **_platform esports_ resmi Indonesia**, untuk mendapatkan KEI yang dikeluarkan oleh PBESI. Dengan terdaftarnya seorang _gamer_ dengan kepemilikan KEI, maka statusnya sudah berubah menjadi seorang pemain amatir. Setelah memiliki KEI, serta mengikuti liga dan turnamen resmi PBESI, maka tim mabar telah dapat dikatakan sebagai tim _esports_ amatir.[\[4\]](#_ftn4) Sebagai catatan, berdasarkan praktik kami setiap data prestasi dari liga dan turnamen resmi PBESI yang diikuti seorang pemain, akan tercatat pada KEI dan menjadi referensi bagi PBESI tentang seberapa ahlinya pemain tersebut. Adapun contoh liga yang dapat diikuti oleh tim amatir adalah **Liga 3 _Esports_ Nasional** yang diselenggarakan oleh PBESI. Dalam hal pemain telah terikat kontrak kerja dengan tim _esports_, maka pemain tersebut perlu memiliki surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh tim _esports_\-nya.[\[5\]](#_ftn5) ### **Tahap Kedua: Terdaftar sebagai Atlet Profesional Indonesia** Kemudian, apabila tim amatir telah lolos dari liga 3 (liga amatir), maka untuk bertanding di liga 2, tim amatir tersebut perlu memenuhi persyaratan sebagai **tim _esports_ profesional** yakni:[\[6\]](#_ftn6) 1. berbadan hukum dengan bentuk perseroan terbatas; 2. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) dan melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (“SPT Tahunan”); 3. memiliki legalitas tempat dan usaha; 4. memiliki kelayakan fasilitas, akomodasi, dan _gaming house_; 5. memiliki jadwal latihan; 6. memiliki standar kesehatan para pemain; 7. memiliki legalitas kontrak dengan para atlet profesional; 8. memiliki logo; 9. memiliki nama yang bebas unsur suku, agama, ras, dan antargolongan (“SARA”) dan berbeda dari tim _esports_ Indonesia lainnya; dan 10. memiliki _jersey_ atau seragam khusus yang memiliki unsur pembeda dari tim _esports_ Indonesia lainnya. Dengan telah menjadi tim _esports_ profesional, maka anggota tim yang sebelumnya merupakan tim mabar tersebut juga harus memenuhi persyaratan sebagai **atlet profesional** yang terdaftar pada PBESI. Berdasarkan Peraturan PBESI 34/2021, persyaratan tersebut terbagi menjadi persyaratan untuk **atlet profesional Indonesia** dan untuk **atlet profesional asing**. Berkaitan dengan pertanyaan Anda, persyaratan untuk menjadi atlet profesional Indonesia adalah sebagai berikut:[\[7\]](#_ftn7) 1. merupakan WNI; 2. memiliki surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh tim _esports_; dan 3. memiliki KEI yang dikeluarkan oleh PBESI. ### **Tahap Ketiga: Menjadi Delegasi Indonesia dalam Kejuaraan Internasional (_International Multi-Sports Event_)** Setelah melewati kedua tahapan sebelumnya, seorang atlet _esports_ profesional akan memiliki peluang untuk mewakili Indonesia pada kejuaraan olahraga internasional. **UU Keolahragaan** dalam bagian **Penjelasan Umum** pada dasarnya menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa melalui **penyelenggaraan keolahragaan** guna menciptakan masyarakat yang sehat jasmani, rohani, dan berkarakter serta **peningkatan prestasi** yang pada akhirnya mengangkat harkat dan martabat bangsa dengan berlandaskan Pancasila dan **[UUD 1945](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/undang-undang-dasar-1945/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945)**. Berdasarkan penelusuran kami, dalam konteks kejuaraan olahraga, bentuk peningkatan prestasi olahraga dimaksud adalah dengan berpartisipasi dan memperoleh prestasi pada ajang kejuaraan internasional/_international multi-sports event_, seperti Asian Games, SEA Games, Olimpiade, dan sebagainya. Sebagai cabang olahraga prestasi, _esports_ juga tentunya termasuk dalam cabang olahraga yang dipertandingkan pada kejuaraan-kejuaraan tersebut.[\[8\]](#_ftn8) Selanjutnya, **Pasal 28 ayat (2) UU Keolahragaan** menyatakan bahwa pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. Hal ini termasuk penunjukan atlet sebagai delegasi Indonesia. Untuk cabang olahraga _esports_, dalam praktiknya, PBESI akan memilih atlet-atlet _esports_ profesional terbaik untuk menjadi delegasi Indonesia pada ajang kejuaraan internasional, dan atlet yang ditunjuk PBESI sebagai delegasi Indonesia wajib memenuhi penunjukan, sebagaimana diatur dalam **Pasal 38 ayat (3) Peraturan PBESI 34/2021** yang berbunyi: _Dalam hal PBESI telah secara resmi menunjuk seorang Pemain Amatir atau Atlet Profesional Indonesia sebagai perwakilan Indonesia dalam acara multiolahraga (multisports event) maka Pemain Amatir atau Atlet Profesional atau Tim Esports Indonesia yang menaunginya wajib untuk memenuhi penunjukan PBESI tersebut._ Kemudian, PBESI akan mengadakan **pemusatan latihan nasional (“platnas”)** untuk mempersiapkan atlet-atlet tersebut untuk kejuaraan internasional. Platnas sendiri adalah suatu rangkaian persiapan pemain amatir atau atlet profesional yang dilakukan dan diawasi oleh PBESI dalam partisipasi pada acara _multi-sports event_.[\[9\]](#_ftn9) Usai pelaksanaan platnas, para delegasi akan dikirim untuk mewakili Indonesia pada ajang kejuaraan internasional, dan PBESI akan memberikan penghargaan kepada atlet yang berhasil memperoleh medali pada acara tersebut.[\[10\]](#_ftn10) ### **Hak-Hak Atlet _Esports_ Profesional** Setelah mengetahui bagaimana proses menjadi atlet _esports_ profesional, berikut kami uraikan hak-hak yang diterima oleh atlet _esports_ profesional. Atlet _esports_ sebagai olahragawan diberikan **jaminan** oleh negara baik melalui undang-undang maupun melalui induk cabang olahraga _esports_ di Indonesia. Bentuk jaminan tersebut adalah **pemberian hak-hak** yang kami rangkum dalam tabel berikut: **UU Keolahragaan** **Peraturan PBESI 34/2021** **Pasal 59 ayat (3)** a. didampingi oleh manajer, pelatih, tenaga kesehatan, psikolog, ahli hukum, dan tenaga ahli lainnya sesuai dengan kebutuhan; b. mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai dengan ketentuan; c. mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga, Organisasi Olahraga Profesional, atau Organisasi Olahraga fungsional; dan d. mendapatkan pendapatan yang layak sesuai dengan standar yang ditentukan oleh cabang Olahraga Profesional. **Pasal 4 ayat (7)** a. bantuan konsultasi hukum; b. bantuan konsultasi kesehatan (baik fisik, mental, dan sosial); c. perlindungan dan asistensi bagi Atlet Profesional Indonesia ketika bermain untuk Tim _Esports_ Profesional Asing; d. asistensi pertandingan tingkat nasional dan internasional; dan/atau e. bantuan dalam pembuatan visa dalam pertandingan yang mewakili Indonesia **Pasal 5 ayat (1)** a. upah bulanan baik sebagai Pemain aktif maupun sebagai Pemain cadangan berdasarkan kontrak kerja; b. Atlet Profesional dengan kontrak kerja dalam jangka waktu minimal 1 tahun dapat mendiskusikan kontrak kerja setiap 4 hingga 6 bulan untuk kenaikan upah yang kenaikan upahnya dinilai berdasarkan prestasi masing-masing Atlet Profesional; c. program jaminan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; d. asuransi kesehatan dan asuransi perjalanan baik domestik maupun internasional; e. bagian keuntungan atas penayangan atau publikasi hak wajah (_images rights_); dan f. pemberian persetujuan sehubungan dengan klausul _buyout_ dan transfer dalam Kontrak Kerja termasuk persetujuan terhadap pemutusan hubungan kerja dalam Kontrak Kerja. Baca juga: **[Manfaat dan Dampak Perpres 19/2024 terhadap _Game Developer_ dan _Publisher_](https://www.hukumonline.com/klinik/a/manfaat-dan-dampak-perpres-19-2024-terhadap-igame-developer-i-dan-ipublisher-i-lt65fad1b44f5ba/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=manfaat_dampak_perpres_19_2024)** Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/undang-undang-dasar-1945/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt623ab3cce9f93/undang-undang-nomor-11-tahun-2022/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_11_2022) Peraturan Pengurus Besar Esports Indonesia Nomor: 034/PB-ESI/B/VI/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Esports di Indonesia [](https://pbesi.org/files/034.PERATURAN%20PBESI%2004%20agustus%202021.pdf) REFERENSI --------- [Garudaku](https://garudaku.com/), diakses pada Senin, 25 Maret 2024, pukul 14.22 WIB. [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1 angka 12 [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt623ab3cce9f93/undang-undang-nomor-11-tahun-2022/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_11_2022) (“UU Keolahragaan”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 1 angka 10 [Peraturan Pengurus Besar _Esports_ Indonesia Nomor: 034/PB-ESI/B/VI/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan _Esports_ di Indonesia](https://pbesi.org/files/034.PERATURAN%20PBESI%2004%20agustus%202021.pdf) (“Peraturan PBESI 34/2021”) [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 4 ayat (2) Peraturan PBESI 34/2021 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 6 ayat (5) Peraturan PBESI 34/2021 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan PBESI 34/2021 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 8 ayat (2) Peraturan PBESI 34/2021 [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 4 ayat (3) Peraturan PBESI 34/2021 [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 21 ayat (1) dan (2) UU Keolahragaan [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 38 ayat (1) Peraturan PBESI 34/2021 [\[10\]](#_ftnref10) Pasal 38 ayat (4) Peraturan PBESI 34/2021 Tags ---- [esports](/tag/esports) [game](/tag/game) [gim](/tag/gim) [olahraga](/tag/olahraga)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul yang sama yang dibuat oleh Dimas Hutomo, S.H., dan pertama kali dipublikasikan pada 23 Mei 2019.KLINIK TERKAITApakah Karyawan Non-Muslim Berhak atas THR Lebaran?25 Mar 2024Pembayaran THR Tak Boleh Dicicil, Ini Dasar Hukumnya20 Mar 2024Apakah Tunjangan Tetap Masuk Perhitungan THR?15 Mar 2024Apakah Karyawan Baru 1 Bulan Dapat THR?14 Mar 2024Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. THR Merupakan Pendapatan Non-UpahBelajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Perlu Anda pahami, pemerintah pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.[1] Kebijakan pengupahan ditetapkan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.[2]Kebijakan pengupahan ditujukan untuk pencapaian penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Penghasilan tersebut diperoleh dalam bentuk upah dan pendapatan non-upah.[3]Upah terdiri atas komponen:[4]Upah tanpa tunjangan;Upah pokok dan tunjangan tetap;Upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap; atauUpah pokok dan tunjangan tidak tetap.Pasal 8 PP Pengupahan mengatur bahwa pendapatan non-upah dapat berupa tunjangan hari raya keagamaan (“THR”). Selain THR, pengusaha dapat memberikan pendapatan non-upah berupa:[5]insentif;bonus;uang pengganti fasilitas kerja; dan/atauuang servis pada usaha tertentu.Jadi, berdasarkan penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa THR merupakan bentuk pendapatan non-upah sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.  Bolehkah Perusahaan Membayar THR Lebih Awal?THR diberikan paling lambat kapan? THR wajib diberikan/dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan.[6] Hal serupa juga ditegaskan kembali dalam Angka 2 SE Menaker No. M/2/HK.04/III/2024.Mengenai cara menghitung THR, Anda dapat membacanya dalam artikel berjudul Apakah Karyawan Baru 1 Bulan Dapat THR?Lalu menjawab pertanyaan Anda, bolehkah perusahaan membayar THR di awal bulan ramadan? Pada prinsipnya tidak ada aturan lebih lanjut mengenai boleh tidaknya THR dibayarkan lebih awal. Namun jika merujuk SE Menaker No. M/2/HK.04/III/2024 dihimbau agar perusahaan membayar THR lebih awal sebelum jatuh tempo kewajiban pembayaran THR (hal. 2).Sehingga menurut hemat kami, pembayaran THR lebih awal di bulan ramadan dapat saja dilakukan, sebab yang diatur adalah pembayaran paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Justru dengan THR dibayar lebih awal, perusahaan terhindar dari sanksi terlambat membayar THR.Baca juga: Pembayaran THR Tak Boleh Dicicil, Ini Dasar Hukumnya Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum:Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan;Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/2/HK.04/III/2024 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.[1] Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (“PP Pengupahan”)[2] Pasal 5 ayat (1) PP Pengupahan[3] Pasal 6 PP Pengupahan[4] Pasal 7 ayat (1) PP Pengupahan[5] Pasal 8 ayat (2) PP Pengupahan[6] Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di PerusahaanTagskaryawanketenagakerjaanpekerjathr

Saya seorang karyawan swasta. Saya mau bertanya bolehkah perusahaan membayar THR lebih awal di bulan ramadan?

Tunjangan Hari Raya keagamaan (“THR”) wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Kemudian sebenarnya tidak ada aturan lebih lanjut mengenai apakah pembayaran tersebut boleh dilakukan lebih awal. Lantas, bolehkah perusahaan membayar THR lebih awal di bulan ramadan? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Apakah Karyawan Non-Muslim Berhak atas THR Lebaran?25 Mar 2024Pembayaran THR Tak Boleh Dicicil, Ini Dasar Hukumnya20 Mar 2024Apakah Tunjangan Tetap Masuk Perhitungan THR?15 Mar 2024Apakah Karyawan Baru 1 Bulan Dapat THR?14 Mar 2024Apakah Karyawan Non-Muslim Berhak atas THR Lebaran?25 Mar 2024Pembayaran THR Tak Boleh Dicicil, Ini Dasar Hukumnya20 Mar 2024Apakah Tunjangan Tetap Masuk Perhitungan THR?15 Mar 2024Apakah Karyawan Baru 1 Bulan Dapat THR?14 Mar 2024Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang19 Mei 2023Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 2022Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang19 Mei 2023Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-perusahaan-membayar-thr-lebih-awal-lt5ce3b2eb133ec/

Bolehkah Perusahaan Membayar THR Lebih Awal?

pages/34/page-5.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul yang sama yang dibuat oleh** **[Dimas Hutomo, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/dimas-hutomo--sh-lt5b4dc1b842992/)****, dan pertama kali dipublikasikan pada 23 Mei 2019.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Apakah Karyawan Non-Muslim Berhak atas THR Lebaran? ](/klinik/a/thr-lebaran-non-muslim-lt53c8d5adaa6e1/)  25 Mar 2024 [ #### Pembayaran THR Tak Boleh Dicicil, Ini Dasar Hukumnya ](/klinik/a/pembayaran-thr-tak-boleh-dicicil-lt5eaa9da1601f8/)  20 Mar 2024 [ #### Apakah Tunjangan Tetap Masuk Perhitungan THR? ](/klinik/a/perhitungan-thr-lt53a8560a08c40/)  15 Mar 2024 [ #### Apakah Karyawan Baru 1 Bulan Dapat THR? ](/klinik/a/apakah-karyawan-baru-1-bulan-dapat-thr-lt53ba49308cc33/)  14 Mar 2024 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **THR Merupakan Pendapatan Non-Upah** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Perlu Anda pahami, pemerintah pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.[\[1\]](#_ftn1) Kebijakan pengupahan ditetapkan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.[\[2\]](#_ftn2) Kebijakan pengupahan ditujukan untuk pencapaian penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Penghasilan tersebut diperoleh dalam bentuk upah dan pendapatan non-upah.[\[3\]](#_ftn3) Upah terdiri atas komponen:[\[4\]](#_ftn4) 1. Upah tanpa tunjangan; 2. Upah pokok dan tunjangan tetap; 3. Upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap; atau 4. Upah pokok dan tunjangan tidak tetap. **Pasal 8 [PP Pengupahan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322fc0d665f/peraturan-pemerintah-nomor-36-tahun-2021/document?utm_medium=internal_link_klinik?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_36_2021)** mengatur bahwa pendapatan non-upah dapat berupa tunjangan hari raya keagamaan (“THR”). Selain THR, pengusaha dapat memberikan pendapatan non-upah berupa:[\[5\]](#_ftn5) 1. insentif; 2. bonus; 3. uang pengganti fasilitas kerja; dan/atau 4. uang servis pada usaha tertentu. Jadi, berdasarkan penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa THR merupakan bentuk pendapatan non-upah sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. ### **Bolehkah Perusahaan Membayar THR Lebih Awal?** THR diberikan paling lambat kapan? THR wajib diberikan/dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan.[\[6\]](#_ftn6) Hal serupa juga ditegaskan kembali dalam **Angka 2 [SE Menaker No. M/2/HK.04/III/2024](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65f8170c7fc0f/surat-edaran-menteri-ketenagakerjaan-nomor-m-2-hk04-iii-2024-tahun-2024/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=se_menaker_2_2024)**. Mengenai cara menghitung THR, Anda dapat membacanya dalam artikel berjudul **[Apakah Karyawan Baru 1 Bulan Dapat THR?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-karyawan-baru-1-bulan-dapat-thr-lt53ba49308cc33/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=karyawan_baru)** Lalu menjawab pertanyaan Anda, bolehkah perusahaan membayar THR di awal bulan ramadan? Pada prinsipnya tidak ada aturan lebih lanjut mengenai boleh tidaknya THR dibayarkan lebih awal. Namun jika merujuk SE Menaker No. M/2/HK.04/III/2024 dihimbau agar perusahaan membayar THR lebih awal sebelum jatuh tempo kewajiban pembayaran THR (hal. 2). Sehingga menurut hemat kami, pembayaran THR lebih awal di bulan ramadan dapat saja dilakukan, sebab yang diatur adalah pembayaran paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Justru dengan THR dibayar lebih awal, perusahaan terhindar dari sanksi terlambat membayar THR. Baca juga: **[Pembayaran THR Tak Boleh Dicicil, Ini Dasar Hukumnya](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pembayaran-thr-tak-boleh-dicicil-ini-dasar-hukumnya-lt5eaa9da1601f8/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=cicil_thr)** Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum: 1. [Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322fc0d665f/peraturan-pemerintah-nomor-36-tahun-2021/document?utm_medium=internal_link_klinik?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_36_2021); 2. [Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56ebc838dd535/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-no-6-tahun-2016-tunjangan-hari-raya-keagamaan-bagi-pekerja_buruh-di-perusahaan/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenaker_6_2016); 3. [Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/2/HK.04/III/2024 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65f8170c7fc0f/surat-edaran-menteri-ketenagakerjaan-nomor-m-2-hk04-iii-2024-tahun-2024/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=se_menaker_2_2024). * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 4 ayat (1) [Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322fc0d665f/peraturan-pemerintah-nomor-36-tahun-2021/document?utm_medium=internal_link_klinik?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_36_2021) (“PP Pengupahan”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 5 ayat (1) PP Pengupahan [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 6 PP Pengupahan [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 7 ayat (1) PP Pengupahan [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 8 ayat (2) PP Pengupahan [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 5 ayat (4) [Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56ebc838dd535/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-no-6-tahun-2016-tunjangan-hari-raya-keagamaan-bagi-pekerja_buruh-di-perusahaan/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenaker_6_2016) Tags ---- [karyawan](/tag/karyawan) [ketenagakerjaan](/tag/ketenagakerjaan) [pekerja](/tag/pekerja) [thr](/tag/thr)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran keempat dari artikel dengan judul Apakah Karyawan Non-Muslim Juga Berhak Atas THR Lebaran? yang pertama kali dipublikasikan pada Kamis, 24 Juli 2014, dan dimutakhirkan pertama kali pada Senin, 5 Oktober 2020, kemudian dimutakhirkan kedua kali pada Selasa, 19 April 2022, dan dimutakhirkan ketiga kalinya pada 30 Maret 2023.KLINIK TERKAITMasihkah Pekerja yang Sudah Pensiun Berhak Dapat THR?20 Mar 2024Pembayaran THR Tak Boleh Dicicil, Ini Dasar Hukumnya20 Mar 2024Apakah Tunjangan Tetap Masuk Perhitungan THR?15 Mar 2024Apakah Karyawan Baru 1 Bulan Dapat THR?14 Mar 2024Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Siapa yang Berhak atas THR?Sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 Permenaker 6/2016, Tunjangan Hari Raya keagamaan (“THR”) adalah pendapatan nonupah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada karyawan atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Kemudian, yang dimaksud dengan hari raya keagamaan adalah Hari Raya Idulfitri bagi karyawan yang beragama Islam, Hari Raya Natal bagi karyawan yang beragama Kristen Katolik dan Kristen Protestan, Hari Raya Nyepi bagi karyawan yang beragama Hindu, Hari Raya Waisak bagi karyawan yang beragama Budha, dan Hari Raya Imlek bagi karyawan yang beragama Konghucu.[1]Jadi, menjawab pertanyaan Anda, THR tidak hanya diberikan kepada karyawan yang beragama Islam saja, tetapi Anda sebagai karyawan yang beragama Hindu juga berhak atas THR.Waktu Pembayaran THRBerdasarkan Pasal 5 ayat (1) Permenaker 6/2016, pembayaran THR diberikan satu kali dalam setahun dan disesuaikan dengan hari raya keagamaan masing-masing karyawan.Apabila hari raya keagamaan yang sama terjadi lebih dari 1 kali dalam 1 tahun, THR diberikan sesuai dengan pelaksanaan hari raya keagamaan.[2]Namun, Permenaker 6/2016 membuka kemungkinan untuk pemberian THR tidak sesuai dengan hari raya keagamaan masing-masing karyawan, asalkan didasarkan atas kesepakatan pengusaha dan karyawan yang dituangkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.[3]Sehingga, ada kemungkinan Anda mendapatkan THR tidak di hari raya Nyepi, melainkan di hari raya keagamaan lain. Misalnya saja Anda mendapat uang THR Lebaran ketika Idulfitri.Jadi, jika ada kesepakatan antara Anda dan pengusaha bahwa “THR Lebaran” Anda dibayarkan bersamaan dengan hari raya keagamaan lain, dalam konteks ini Idulfitri, maka Anda mendapat THR di hari raya keagamaan yang disepakati tersebut.Penting untuk diketahui bahwa THR wajib dibayar sebelum Lebaran atau sebelum hari raya keagamaan. Lebih lanjut, pembayaran THR wajib dibayarkan oleh pengusaha paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan.[4]Cara Hitung THR LebaranUntuk mengetahui besaran atau hitungan THR Lebaran yang Anda terima, maka kami mengacu pada peraturan terbaru mengenai THR Keagamaan dalam SE Menaker M/2/HK.04/III/2024.Dalam SE Menaker tentang THR tersebut dinyatakan bahwa THR diberikan kepada pekerja/buruh atau karyawan yang mempunyai telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih, dan kepada pekerja/buruh atau karyawan yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (“PKWTT”) atau perjanjian kerja waktu tertentu (“PKWT”).[5]Besaran THR ditetapkan sebagai berikut:[6]Karyawan yang masa kerjanya 12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 bulan upah;Karyawan yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus tapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai masa kerja dengan perhitungan: masa kerja/12 x 1 bulan upah.Jadi, berdasarkan kasus yang ditanyakan, cara hitung THR lebaran adalah sebagai berikut. Apabila saat ini besaran upah yang Anda terima adalah sebesar Rp6.000.000, berarti 6 (bulan) /12 x 6.000.000 (upah bulanan) = Rp3.000.000.Namun, patut diperhatikan pula bahwa apabila penetapan besaran nilai THR Lebaran berdasarkan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan yang telah dilakukan di perusahaan lebih besar dari nilai THR yang ditetapkan Permenaker 6/2016, THR yang dibayarkan kepada karyawan adalah sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama atau kebiasaan yang telah dilakukan.[7]Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban dari kami tentang THR Lebaran sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMPeraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di PerusahaanSurat Edaran Menteri Ketenagakerjaan M/2/HK.04.00/III/2023 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan 2024 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan[1] Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan (“Permenaker 6/2016”)[2] Pasal 5 ayat (2) Permenaker 6/2016[3] Pasal 5 ayat (3) Permenaker 6/2016[4] Pasal 5 ayat (4) Permenaker 6/2016[5] SE Menaker M/2/HK.04.00/III/2024 angka 1[6] SE Menaker M/2/HK.04.00/III/2024 angka 3[7] Pasal 4 Permenaker 6/2016Tagsidul fitrithrtunjangan hari rayalebaran

Saya sudah bekerja selama 6 bulan dan saya beragama Hindu. Apakah saya berhak atas THR Lebaran? Atau harus menunggu hari keagamaan sesuai agama saya terlebih dahulu? Mohon penjelasannya. Terima kasih.

Tunjangan Hari Raya keagamaan (“THR”) merupakan hak karyawan yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih dan dibayarkan satu kali dalam setahun dan disesuaikan dengan hari raya keagamaan masing-masing karyawan. Hari raya keagamaan yang dimaksud bukan hanya Idulfitri saja, namun juga Hari Raya Natal bagi karyawan yang beragama Kristen Katolik dan Kristen Protestan, Hari Raya Nyepi bagi karyawan yang beragama Hindu, Hari Raya Waisak bagi karyawan yang beragama Buddha, dan Hari Raya Imlek bagi karyawan yang beragama Konghucu. Sehingga, Anda sebagai karyawan yang beragama Hindu pun dan sudah bekerja selama 6 bulan tetap berhak atas THR. Kemudian pembagian THR ini dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan Anda dan perusahaan. Dengan kata lain, Anda mungkin mendapat THR Lebaran saat Idulfitri, bukan THR saat Hari Raya Nyepi. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak ulasan di bawah ini. Masihkah Pekerja yang Sudah Pensiun Berhak Dapat THR?20 Mar 2024Pembayaran THR Tak Boleh Dicicil, Ini Dasar Hukumnya20 Mar 2024Apakah Tunjangan Tetap Masuk Perhitungan THR?15 Mar 2024Apakah Karyawan Baru 1 Bulan Dapat THR?14 Mar 2024Masihkah Pekerja yang Sudah Pensiun Berhak Dapat THR?20 Mar 2024Pembayaran THR Tak Boleh Dicicil, Ini Dasar Hukumnya20 Mar 2024Apakah Tunjangan Tetap Masuk Perhitungan THR?15 Mar 2024Apakah Karyawan Baru 1 Bulan Dapat THR?14 Mar 2024Cara dan Biaya Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara25 Apr 2024Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 2022Cara dan Biaya Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara25 Apr 2024Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/thr-lebaran-non-muslim-lt53c8d5adaa6e1/

Apakah Karyawan Non-Muslim Berhak atas THR Lebaran?

pages/34/page-7.html

ULASAN LENGKAP -------------- **Terima kasih atas pertanyaan Anda.** **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran keempat dari artikel dengan judul _Apakah Karyawan Non-Muslim Juga Berhak Atas THR Lebaran?_ yang pertama kali dipublikasikan pada Kamis, 24 Juli 2014, dan dimutakhirkan pertama kali pada Senin, 5 Oktober 2020, kemudian dimutakhirkan kedua kali pada Selasa, 19 April 2022, dan dimutakhirkan ketiga kalinya pada 30 Maret 2023.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Masihkah Pekerja yang Sudah Pensiun Berhak Dapat THR? ](/klinik/a/masihkah-pekerja-yang-sudah-pensiun-berhak-dapat-thr-lt5754cd12f2039/)  20 Mar 2024 [ #### Pembayaran THR Tak Boleh Dicicil, Ini Dasar Hukumnya ](/klinik/a/pembayaran-thr-tak-boleh-dicicil-lt5eaa9da1601f8/)  20 Mar 2024 [ #### Apakah Tunjangan Tetap Masuk Perhitungan THR? ](/klinik/a/perhitungan-thr-lt53a8560a08c40/)  15 Mar 2024 [ #### Apakah Karyawan Baru 1 Bulan Dapat THR? ](/klinik/a/apakah-karyawan-baru-1-bulan-dapat-thr-lt53ba49308cc33/)  14 Mar 2024 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Siapa yang Berhak atas THR?** Sebagaimana didefinisikan dalam **Pasal 1 angka 1** [**Permenaker 6/2016**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56ebc838dd535/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-no-6-tahun-2016-tunjangan-hari-raya-keagamaan-bagi-pekerja_buruh-di-perusahaan/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenaker_6_2016), Tunjangan Hari Raya keagamaan (“THR”) adalah pendapatan nonupah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada karyawan atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Kemudian, yang dimaksud dengan hari raya keagamaan adalah Hari Raya Idulfitri bagi karyawan yang beragama Islam, Hari Raya Natal bagi karyawan yang beragama Kristen Katolik dan Kristen Protestan, Hari Raya Nyepi bagi karyawan yang beragama Hindu, Hari Raya Waisak bagi karyawan yang beragama Budha, dan Hari Raya Imlek bagi karyawan yang beragama Konghucu.[\[1\]](#_ftn1) Jadi, menjawab pertanyaan Anda, THR tidak hanya diberikan kepada karyawan yang beragama Islam saja, tetapi Anda sebagai karyawan yang beragama Hindu juga berhak atas THR. ### **Waktu Pembayaran THR** Berdasarkan **Pasal 5 ayat (1) Permenaker 6/2016**, pembayaran **THR diberikan satu kali dalam setahun** dan disesuaikan dengan hari raya keagamaan masing-masing karyawan. Apabila hari raya keagamaan yang sama terjadi lebih dari 1 kali dalam 1 tahun, THR diberikan sesuai dengan pelaksanaan hari raya keagamaan.[\[2\]](#_ftn2) Namun, Permenaker 6/2016 membuka kemungkinan untuk pemberian THR tidak sesuai dengan hari raya keagamaan masing-masing karyawan, asalkan didasarkan atas kesepakatan pengusaha dan karyawan yang dituangkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.[\[3\]](#_ftn3) Sehingga, ada kemungkinan Anda mendapatkan THR tidak di hari raya Nyepi, melainkan di hari raya keagamaan lain. Misalnya saja Anda mendapat uang THR Lebaran ketika Idulfitri. Jadi, jika ada kesepakatan antara Anda dan pengusaha bahwa “THR Lebaran” Anda dibayarkan bersamaan dengan hari raya keagamaan lain, dalam konteks ini Idulfitri, maka Anda mendapat THR di hari raya keagamaan yang disepakati tersebut. Penting untuk diketahui bahwa THR wajib dibayar sebelum Lebaran atau sebelum hari raya keagamaan. Lebih lanjut, pembayaran THR wajib dibayarkan oleh pengusaha paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan.[\[4\]](#_ftn4) **Cara Hitung THR Lebaran** Untuk mengetahui besaran atau hitungan THR Lebaran yang Anda terima, maka kami mengacu pada peraturan terbaru mengenai THR Keagamaan dalam **[SE Menaker M/2/HK.04/III/2024](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65f8170c7fc0f/surat-edaran-menteri-ketenagakerjaan-nomor-m-2-hk04-iii-2024-tahun-2024/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=se_menaker_2_2024)**. Dalam SE Menaker tentang THR tersebut dinyatakan bahwa THR diberikan kepada pekerja/buruh atau karyawan yang mempunyai telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih, dan kepada pekerja/buruh atau karyawan yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (“PKWTT”) atau perjanjian kerja waktu tertentu (“PKWT”).[\[5\]](#_ftn5) Besaran THR ditetapkan sebagai berikut:[\[6\]](#_ftn6) 1. Karyawan yang masa kerjanya 12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 bulan upah; 2. Karyawan yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus tapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai masa kerja dengan perhitungan: masa kerja/12 x 1 bulan upah_._ Jadi, berdasarkan kasus yang ditanyakan, cara hitung THR lebaran adalah sebagai berikut. Apabila saat ini besaran upah yang Anda terima adalah sebesar Rp6.000.000, berarti 6 (bulan) /12 x 6.000.000 (upah bulanan) = Rp3.000.000. Namun, patut diperhatikan pula bahwa apabila penetapan besaran nilai THR Lebaran berdasarkan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan yang telah dilakukan di perusahaan **lebih besar** dari nilai THR yang ditetapkan Permenaker 6/2016, THR yang dibayarkan kepada karyawan adalah sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama atau kebiasaan yang telah dilakukan.[\[7\]](#_ftn7) Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut **[di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik)**. Demikian jawaban dari kami tentang THR Lebaran sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56ebc838dd535/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-no-6-tahun-2016-tunjangan-hari-raya-keagamaan-bagi-pekerja_buruh-di-perusahaan/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenaker_6_2016) Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65f8170c7fc0f/surat-edaran-menteri-ketenagakerjaan-nomor-m-2-hk04-iii-2024-tahun-2024/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=se_menaker_2_2024) M/2/HK.04.00/III/2023 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65f8170c7fc0f/surat-edaran-menteri-ketenagakerjaan-nomor-m-2-hk04-iii-2024-tahun-2024/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=se_menaker_2_2024) Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan 2024 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65f8170c7fc0f/surat-edaran-menteri-ketenagakerjaan-nomor-m-2-hk04-iii-2024-tahun-2024/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=se_menaker_2_2024) [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1 angka 2 [Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56ebc838dd535/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-no-6-tahun-2016-tunjangan-hari-raya-keagamaan-bagi-pekerja_buruh-di-perusahaan/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenaker_6_2016) (“Permenaker 6/2016”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 5 ayat (2) Permenaker 6/2016 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 5 ayat (3) Permenaker 6/2016 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 5 ayat (4) Permenaker 6/2016 [\[5\]](#_ftnref5) SE Menaker M/2/HK.04.00/III/2024 angka 1 [\[6\]](#_ftnref6) SE Menaker M/2/HK.04.00/III/2024 angka 3 [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 4 Permenaker 6/2016 Tags ---- [idul fitri](/tag/idul-fitri) [thr](/tag/thr) [tunjangan hari raya](/tag/tunjangan-hari-raya) [lebaran](/tag/lebaran)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Pengertian TonaseSebelum menjawab pertanyaan Anda, kami akan menjelaskan terlebih dahulu arti dari tonase menurut KBBI, yaitu kapasitas ruang muat dalam kapal, diukur dalam ton (1 m3); daya angkut muatan kapal dinyatakan dalam ton (1.000 kg); ukuran besarnya kapal dinyatakan dalam ton (2,83 m3); bobot air laut dalam ukuran ton (35 kaki kubik) yang dipindahkan oleh bagian kapal yang berada di dalam air.Namun, untuk menjawab pertanyaan Anda, karena Anda menyebutkan terkait dengan tonase beban jalan raya, maka kami mengasumsikan bahwa yang Anda maksud adalah muatan dalam satuan ton (1.000 kg) yang dapat diangkut oleh angkutan darat seperti truk.Jumlah Muatan Maksimal Kendaraan Berdasarkan Kelas JalanBelajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Sepanjang penelusuran kami, regulasi mengenai kelas jalan beserta kriterianya saat ini mengacu pada UU 2/2022, PP 30/2021 dan Permen PUPR 05/2018. Dalam konteks tonase beban jalan tersebut, dalam peraturan perundang-undangan, istilah yang digunakan adalah Muatan Sumbu Terberat (“MST”) yaitu besar tekanan maksimum pada sumbu kendaraan terhadap jalan.[1] Kemudian, dalam Pasal 35E ayat (2) UU 2/2022 dijelaskan bahwa daya dukung MST terberat jalan kelas I adalah 10 ton, dan jalan kelas II serta kelas III daya dukung MST terberat adalah 8 ton.Selanjutnya, ketentuan mengenai kriteria jalan dan MST juga dapat disimak dalam Pasal 4 Permen PUPR 05/2018 sebagai berikut:Jalan kelas I meliputi jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 milimeter, dan MST 10 ton.Jalan kelas II meliputi jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 milimeter, ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 milimeter, dan MST 8 ton.Jalan kelas III meliputi jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter, ukuran tinggi tidak melebihi 3.500 milimeter, dan MST 8 ton.Lebih lanjut dijelaskan bahwa jalan kelas I merupakan jalan yang dapat dilalui kendaraan peti kemas paling besar 45 kaki atau setara 13,72 meter dan mampu dilalui kendaraan bermotor dengan MST 10 ton.[2] Untuk jalan kelas II mampu dilalui kendaraan peti kemas paling besar 20 kaki atau setara 6,09 meter dan dapat dilalui kendaraan bermotor dengan MST 8 ton. Adapun untuk jalan kelas III mampu dilalui kendaraan bermotor dengan MST 8 ton.[3]Berbeda dengan ketentuan Permen PUPR 05/2018, dalam Pasal 32 PP 30/2021 ukuran kendaraan bermotor untuk jalan kelas I dan kelas II ukuran lebar tidak lebih dari 2.550 milimeter, dan jalan kelas III maksimal ukuran lebar kendaraan adalah 2.200 milimeter.[4]Dengan menggunakan asas lex superior derogat legi inferiori dan lex posterior derogate legi priori, maka peraturan yang lebih tinggi dan terbaru yaitu PP 30/2021 akan kami gunakan sebagai acuan untuk menentukan ukuran lebar kendaraan berdasarkan kelas jalan.Sebagai informasi, berikut ini penjelasan mengenai jenis-jenis jalan sebagaimana dijelaskan di atas:[5]Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien.Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dengan kecepatan rata-rata rendah.Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa untuk:Jalan kelas I, beban maksimal suatu kendaraan atau MST adalah 10 ton dengan ketentuan ukuran kendaraan maksimal lebar 2,55 meter, panjang 18 meter, tinggi 4,2 meter.Jalan kelas II, beban maksimal atau MST 8 ton, ukuran kendaraan maksimal lebar 2,55 meter, panjang 12 meter, dan tinggi 4,2 meter.Jalan kelas III, ketentuan MST 8 ton, dengan ukuran kendaraan maksimal lebar 2,2 meter, panjang 9 meter, dan tinggi 3,5 meter.Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang JalanUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KerjaUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan JalanPeraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Kelas Jalan Berdasarkan Fungsi dan Intensitas Lalu Lintas serta Daya Dukung Menerima Muatan Sumbu Terberat dan Dimensi Kendaraan BermotorREFERENSITonase, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang diakses pada Jumat, 22 Maret 2024, pukul 15.30 WIB.[1] Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Kelas Jalan Berdasarkan Fungsi dan Intensitas Lalu Lintas serta Daya Dukung Menerima Muatan Sumbu Terberat dan Dimensi Kendaraan Bermotor (“Permen PUPR 05/2018”)[2] Pasal 6 ayat (1) huruf g dan h Permen PUPR 05/2018[3] Pasal 6 ayat (2) huruf f dan g serta ayat (3) huruf e Permen PUPR 05/2018[4] Pasal 32 ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a, dan ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan[5] Pasal 8 ayat (2), (4), (5), (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang JalanTagskendaraankendaraan bermotorjalan

Sesuai regulasi saat ini, apakah terdapat regulasi atau peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait tonase beban jalan raya sesuai kelas jalan? Jika terdapat regulasi ini, mohon dapat disampaikan.

Tonase atau muatan suatu kendaraan berdasarkan satuan ton dalam peraturan perundang-undangan disebut dengan Muatan Sumbu Terberat (“MST”), yaitu besar tekanan maksimum pada sumbu kendaraan terhadap jalan. Dalam regulasinya, jalan kelas I didesain untuk dapat dilalui kendaraan dengan MST 10 ton, sedangkan untuk jalan kelas II dan III MST 8 ton. Selain MST, terdapat pula ketentuan mengenai ukuran maksimal suatu kendaraan yang dapat melintas pada suatu jalan berdasarkan kelas masing-masing. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku27 Des 2022Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku27 Des 2022Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/regulasi-beban-kendaraan-sesuai-dengan-kelas-jalan-lt660132f94f5ba/

Regulasi Beban Kendaraan Sesuai dengan Kelas Jalan

pages/34/page-8.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Pengertian Tonase** Sebelum menjawab pertanyaan Anda, kami akan menjelaskan terlebih dahulu arti dari [tonase](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tonase) menurut **KBBI**, yaitu kapasitas ruang muat dalam kapal, diukur dalam ton (1 m3); daya angkut muatan kapal dinyatakan dalam ton (1.000 kg); ukuran besarnya kapal dinyatakan dalam ton (2,83 m3); bobot air laut dalam ukuran ton (35 kaki kubik) yang dipindahkan oleh bagian kapal yang berada di dalam air. Namun, untuk menjawab pertanyaan Anda, karena Anda menyebutkan terkait dengan tonase beban jalan raya, maka kami mengasumsikan bahwa yang Anda maksud adalah muatan dalam satuan ton (1.000 kg) yang dapat diangkut oleh angkutan darat seperti truk. ### **Jumlah Muatan Maksimal Kendaraan Berdasarkan Kelas Jalan** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Sepanjang penelusuran kami, regulasi mengenai kelas jalan beserta kriterianya saat ini mengacu pada **[UU 2/2022](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt61e7aa8919e91?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_2_2022)**, **[PP 30/2021](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60321b36dab27/peraturan-pemerintah-nomor-30-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_30_2021)** dan **[Permen PUPR 05/2018](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5ac49e0c4efbb/peraturan-menteri-pekerjaan-umum-dan-perumahan-rakyat-nomor-05-prt-m-2018-tahun-2018/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=Permen_PUPR_5_2018)**. Dalam konteks tonase beban jalan tersebut, dalam peraturan perundang-undangan, istilah yang digunakan adalah **Muatan Sumbu Terberat (“MST”)** yaitu besar tekanan maksimum pada sumbu kendaraan terhadap jalan.[\[1\]](#_ftn1)  Kemudian, dalam **Pasal 35E ayat (2) UU 2/2022** dijelaskan bahwa daya dukung MST terberat **jalan kelas I** adalah **10 ton**, dan **jalan kelas II** serta **kelas III** daya dukung MST terberat adalah **8 ton**. Selanjutnya, ketentuan mengenai kriteria jalan dan MST juga dapat disimak dalam **Pasal 4 Permen PUPR 05/2018** sebagai berikut: 1. **Jalan kelas I** meliputi jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 milimeter, dan **MST 10 ton**. 2. **Jalan kelas II** meliputi jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 milimeter, ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 milimeter, dan **MST 8 ton**. 3. **Jalan kelas III** meliputi jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter, ukuran tinggi tidak melebihi 3.500 milimeter, dan **MST 8 ton**. Lebih lanjut dijelaskan bahwa jalan kelas I merupakan jalan yang dapat dilalui kendaraan peti kemas paling besar 45 kaki atau setara 13,72 meter dan mampu dilalui kendaraan bermotor dengan MST 10 ton.[\[2\]](#_ftn2) Untuk jalan kelas II mampu dilalui kendaraan peti kemas paling besar 20 kaki atau setara 6,09 meter dan dapat dilalui kendaraan bermotor dengan MST 8 ton. Adapun untuk jalan kelas III mampu dilalui kendaraan bermotor dengan MST 8 ton.[\[3\]](#_ftn3) Berbeda dengan ketentuan Permen PUPR 05/2018, dalam **Pasal 32 PP 30/2021** ukuran kendaraan bermotor untuk jalan kelas I dan kelas II ukuran lebar tidak lebih dari 2.550 milimeter, dan jalan kelas III maksimal ukuran lebar kendaraan adalah 2.200 milimeter.[\[4\]](#_ftn4) Dengan menggunakan [_asas lex superior derogat legi inferiori_ dan lex posterior derogate legi priori](https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-asas-hukum--ilex-superior-i--ilex-specialis-i--dan-ilex-posterior-i-beserta-contohnya-cl6806?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=3_asas_hukum_lex), maka peraturan yang lebih tinggi dan terbaru yaitu PP 30/2021 akan kami gunakan sebagai acuan untuk menentukan ukuran lebar kendaraan berdasarkan kelas jalan. Sebagai informasi, berikut ini penjelasan mengenai jenis-jenis jalan sebagaimana dijelaskan di atas:[\[5\]](#_ftn5) 1. **Jalan arteri** merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien. 2. **Jalan kolektor** adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. 3. **Jalan lokal** merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. 4. **Jalan lingkungan** merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dengan kecepatan rata-rata rendah. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa untuk: 1. **Jalan kelas I**, beban maksimal suatu kendaraan atau MST adalah **10 ton** dengan ketentuan ukuran kendaraan maksimal lebar 2,55 meter, panjang 18 meter, tinggi 4,2 meter. 2. **Jalan kelas II**, beban maksimal atau MST **8 ton**, ukuran kendaraan maksimal lebar 2,55 meter, panjang 12 meter, dan tinggi 4,2 meter. 3. **Jalan kelas III**, ketentuan MST **8 ton**, dengan ukuran kendaraan maksimal lebar 2,2 meter, panjang 9 meter, dan tinggi 3,5 meter. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut **[di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik)**. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19810/undangundang-nomor-38-tahun-2004?utm_source=&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_38_2004) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt61e7aa8919e91?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_2_2022) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60321b36dab27/peraturan-pemerintah-nomor-30-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_30_2021) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Kelas Jalan Berdasarkan Fungsi dan Intensitas Lalu Lintas serta Daya Dukung Menerima Muatan Sumbu Terberat dan Dimensi Kendaraan Bermotor [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5ac49e0c4efbb/peraturan-menteri-pekerjaan-umum-dan-perumahan-rakyat-nomor-05-prt-m-2018-tahun-2018/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=Permen_PUPR_5_2018) REFERENSI --------- [Tonase](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tonase), Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang diakses pada Jumat, 22 Maret 2024, pukul 15.30 WIB. [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1 angka 7 [Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Kelas Jalan Berdasarkan Fungsi dan Intensitas Lalu Lintas serta Daya Dukung Menerima Muatan Sumbu Terberat dan Dimensi Kendaraan Bermotor](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5ac49e0c4efbb/peraturan-menteri-pekerjaan-umum-dan-perumahan-rakyat-nomor-05-prt-m-2018-tahun-2018/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=Permen_PUPR_5_2018) (“Permen PUPR 05/2018”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 6 ayat (1) huruf g dan h Permen PUPR 05/2018 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 6 ayat (2) huruf f dan g serta ayat (3) huruf e Permen PUPR 05/2018 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 32 ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a, dan ayat (4) huruf a [Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60321b36dab27/peraturan-pemerintah-nomor-30-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_30_2021) [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 8 ayat (2), (4), (5), (6) [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt61e7aa8919e91?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_2_2022) Tags ---- [kendaraan](/tag/kendaraan) [kendaraan bermotor](/tag/kendaraan-bermotor) [jalan](/tag/jalan)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITKetentuan PPh Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 2921 Mar 2024Apakah NPWP Wajib? Ini Sanksi Jika Tidak Punya NPWP15 Mar 2024Mudah! Ini 3 Cara Daftar NPWP19 Apr 2021Penghapusan NPWP Jika Wajib Pajak Meninggal Dunia05 Mar 2018Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Sanksi Bagi Wajib Pajak yang Tidak Melaporkan SPT karena Kealpaannya yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Senin, 30 April 2018, yang pertama kali dimutakhirkan oleh Dian Dwi Jayanti, S.H. pada 7 Maret 2023.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas  Setiap wajib pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.[1]Yang dimaksud dengan mengisi Surat Pemberitahuan adalah mengisi formulir Surat Pemberitahuan, dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.[2]Sementara itu, yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah:[3]benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan; danjelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.Surat Pemberitahuan yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas tersebut wajib disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.[4]Kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan oleh pemotong atau pemungut pajak dilakukan untuk setiap masa pajak.[5]Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:[6]pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak;penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;harta dan kewajiban; dan/ataupembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.Bagi pengusaha kena pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:[7]pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran; danpembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh pengusaha kena pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.[8]Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:[9]untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak;untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak; atauuntuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Sanksi Tidak Lapor SPT Sanksi apa yang diterima Wajib Pajak jika tidak melakukan pelaporan SPT? Apabila tidak disampaikan sesuai batas waktu atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (“SPT”), dapat diterbitkan surat teguran.[10]Selain itu, juga bisa dikenai sanksi administrasi berupa denda.[11] Berapa denda tidak lapor SPT Tahunan?Rp500 ribu untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai;Rp100 ribu untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya;Rp1 juta untuk SPT Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan;Rp100 ribu untuk SPT Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi. Sanksi PidanaPasal 113 angka 9 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 38 UU 28/2007 mengatur ketentuan pidana mengenai ketidaksengajaan (kealpaan) dalam menyampaikan surat pemberitahuan, dengan ketentuan sebagai berikut:Setiap orang yang karena kealpaannya:tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; ataumenyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana denda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun.Jadi, dapat kita simpulkan bahwa jika seorang Wajib Pajak tidak sengaja/alpa dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga menyebabkan kerugian pada pendapatan negara, maka didenda sebagaimana di atas.Lain halnya jika perbuatan menyampaikan Surat Pemberitahuan dilakukan dengan sengaja secara tidak benar atau tidak lengkap. Perbuatan ini dapat dipidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.[12] Contoh Kasus         Sebagai gambaran contoh kasus dapat dilihat dalam Putusan MA No. 888 K/Pid.Sus/2014 yang menolak kasasi dan hal ini berarti menguatkan kembali Putusan PN Tanjung Karang No. 711/Pid.B/2012/PN.TK, di mana terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyampaikan Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar secara terus menerus berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf d UU 28/2007.Majelis Hakim kemudian menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sebesar Rp2.597.719.694 dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.Demikian jawaban dari kami tentang sanksi Wajib Pajak yang tidak lapor SPT, semoga bermanfaat.Dasar Hukum:Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diubah ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diubah keempat kalinya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang;Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Putusan:Putusan Mahkamah Agung Nomor 888 K/Pid.Sus/2014.[1] Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (“UU 28/2007”)[2] Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU 28/2007[3] Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU 28/2007[4] Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU 28/2007[5] Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU 28/2007[6] Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU 28/2007[7] Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU 28/2007[8] Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU 28/2007[9] Pasal 3 ayat (3) UU 28/2007[10] Pasal 3 ayat (5a) UU 28/2007[11] Pasal 7 ayat (1) UU 28/2007[12] Pasal 39 ayat (1) huruf d UU 28/2007Tagspajakpajak penghasilanpphspt tahunan

Apakah benar dapat dipidana jika tidak lapor SPT tahunan meskipun tidak secara sengaja?

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan sampai batas waktu, dapat diterbitkan surat teguran atau dikenai sanksi administrasi berupa denda. Selain itu, Wajib Pajak dapat dikenakan sanksi pidana. Bagaimana ketentuannya? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Ketentuan PPh Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 2921 Mar 2024Apakah NPWP Wajib? Ini Sanksi Jika Tidak Punya NPWP15 Mar 2024Mudah! Ini 3 Cara Daftar NPWP19 Apr 2021Penghapusan NPWP Jika Wajib Pajak Meninggal Dunia05 Mar 2018Ketentuan PPh Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 2921 Mar 2024Apakah NPWP Wajib? Ini Sanksi Jika Tidak Punya NPWP15 Mar 2024Mudah! Ini 3 Cara Daftar NPWP19 Apr 2021Penghapusan NPWP Jika Wajib Pajak Meninggal Dunia05 Mar 2018Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank6 Mei 2024Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 2022Ini Cara Mengurus Akta Nikah yang Terlambat 30 Sep 2022Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank6 Mei 2024Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 2022Ini Cara Mengurus Akta Nikah yang Terlambat 30 Sep 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/sanksi-tidak-lapor-spt-lt5ae287b8acb25/

Sanksi Tidak Lapor SPT: Denda hingga Pidana

pages/35/page-0.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Ketentuan PPh Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29 ](/klinik/a/ketentuan-pph-pasal-21--pasal-25--dan-pasal-29-cl6354/)  21 Mar 2024 [ #### Apakah NPWP Wajib? Ini Sanksi Jika Tidak Punya NPWP ](/klinik/a/tidak-punya-npwp-cl4733/)  15 Mar 2024 [ #### Mudah! Ini 3 Cara Daftar NPWP ](/klinik/a/mudah-ini-3-cara-daftar-npwp-lt607cf7298a63e/)  19 Apr 2021 [ #### Penghapusan NPWP Jika Wajib Pajak Meninggal Dunia ](/klinik/a/penghapusan-npwp-jika-wajib-pajak-meninggal-dunia-lt59f19ec10686b/)  05 Mar 2018 [](#!) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul _Sanksi Bagi Wajib Pajak yang Tidak Melaporkan SPT karena Kealpaannya_ yang dibuat oleh [Sovia Hasanah, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/sovia-hasanah--sh-lt57d2913a130b4) dan pertama kali dipublikasikan pada Senin, 30 April 2018, yang pertama kali dimutakhirkan oleh [Dian Dwi Jayanti, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/dian-dwi-jayanti--sh-lt6374680d16d2f/) pada 7 Maret 2023.** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Setiap wajib pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.[\[1\]](#_ftn1) Yang dimaksud dengan mengisi Surat Pemberitahuan adalah mengisi formulir Surat Pemberitahuan, dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.[\[2\]](#_ftn2) Sementara itu, yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah:[\[3\]](#_ftn3) 1. benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; 2. lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan; dan 3. jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan. Surat Pemberitahuan yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas tersebut wajib disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.[\[4\]](#_ftn4) Kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan oleh pemotong atau pemungut pajak dilakukan untuk setiap masa pajak.[\[5\]](#_ftn5) Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:[\[6\]](#_ftn6) 1. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak; 2. penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak; 3. harta dan kewajiban; dan/atau 4. pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Bagi pengusaha kena pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:[\[7\]](#_ftn7) 1. pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran; dan 2. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh pengusaha kena pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.[\[8\]](#_ftn8) Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:[\[9\]](#_ftn9) 1. untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak; 2. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak; atau 3. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. ### **Sanksi Tidak Lapor SPT** Sanksi apa yang diterima Wajib Pajak jika tidak melakukan pelaporan SPT? Apabila tidak disampaikan sesuai batas waktu atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (“SPT”), dapat diterbitkan surat teguran.[\[10\]](#_ftn10) Selain itu, juga bisa dikenai sanksi administrasi berupa denda.[\[11\]](#_ftn11) Berapa denda tidak lapor SPT Tahunan? 1. Rp500 ribu untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai; 2. Rp100 ribu untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya; 3. Rp1 juta untuk SPT Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan; 4. Rp100 ribu untuk SPT Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi. ### **Sanksi Pidana** **Pasal 113 angka 9** **[Perppu Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022)** **yang mengubah Pasal 38** **[UU 28/2007](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26899?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_28_2007)** mengatur ketentuan pidana mengenai ketidaksengajaan (kealpaan) dalam menyampaikan surat pemberitahuan, dengan ketentuan sebagai berikut: _Setiap orang yang karena kealpaannya:_ 1. _tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau_ 2. _menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana denda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun._ Jadi, dapat kita simpulkan bahwa jika seorang Wajib Pajak tidak sengaja/alpa dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga menyebabkan kerugian pada pendapatan negara, maka didenda sebagaimana di atas. Lain halnya jika perbuatan menyampaikan Surat Pemberitahuan dilakukan dengan sengaja secara tidak benar atau tidak lengkap. Perbuatan ini dapat dipidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.[\[12\]](#_ftn12) ### **Contoh Kasus**         Sebagai gambaran contoh kasus dapat dilihat dalam **[Putusan MA No. 888 K/Pid.Sus/2014](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/f8bd84706804cabf557e487bcd24ba85.html)** yang menolak kasasi dan hal ini berarti menguatkan kembali **[Putusan PN Tanjung Karang No. 711/Pid.B/2012/PN.TK](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/c5c5a0f2dcfbf12a53ecb3b6562357a2.html)**, di mana terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyampaikan Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar secara terus menerus berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf d UU 28/2007. Majelis Hakim kemudian menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sebesar Rp2.597.719.694 dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Demikian jawaban dari kami tentang sanksi Wajib Pajak yang tidak lapor SPT, semoga bermanfaat. Dasar Hukum: 1. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13490/node/1022/uu-no-6-tahun-1983-ketentuan-umum-dan-tata-cara-perpajakan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_1983) sebagaimana diubah dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/4058?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_9_1994) yang diubah kedua kalinya dengan [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/810?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_16_2000) yang diubah ketiga kalinya dengan [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26899?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_28_2007) yang diubah keempat kalinya dengan [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a1a7ae65ee9d?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_16_2009); 2. [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan [Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023). Putusan: [Putusan Mahkamah Agung Nomor 888 K/Pid.Sus/2014](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/f8bd84706804cabf557e487bcd24ba85.html). * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 3 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26899?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_28_2007) (“UU 28/2007”) [\[2\]](#_ftnref2) Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU 28/2007 [\[3\]](#_ftnref3) Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU 28/2007 [\[4\]](#_ftnref4) Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU 28/2007 [\[5\]](#_ftnref5) Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU 28/2007 [\[6\]](#_ftnref6) Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU 28/2007 [\[7\]](#_ftnref7) Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU 28/2007 [\[8\]](#_ftnref8) Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU 28/2007 [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 3 ayat (3) UU 28/2007 [\[10\]](#_ftnref10) Pasal 3 ayat (5a) UU 28/2007 [\[11\]](#_ftnref11) Pasal 7 ayat (1) UU 28/2007 [\[12\]](#_ftnref12) Pasal 39 ayat (1) huruf d UU 28/2007 Tags ---- [pajak](/tag/pajak) [pajak penghasilan](/tag/pajak-penghasilan) [pph](/tag/pph) [spt tahunan](/tag/spt-tahunan)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.  KLINIK TERKAITBisakah Gugat Cerai karena Suami Tidak Memberikan Nafkah? 10 Mei 2024Konsekuensi Hukum jika Menikah karena Terpaksa26 Mei 2023Hak Asuh Anak Jika Cerai karena Pindah Agama20 Feb 2023Cara Mengurus Surat Cerai Tanpa Buku Nikah16 Feb 2023Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul Suami Tak Beri Nafkah? Istri Bisa Ambil Langkah Ini yang dibuat oleh Haris Satiadi, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 6 September 2022. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Mengenai nafkah yang tidak dipenuhi oleh suami Anda, sebenarnya terbuka ruang hukum di mana Anda sebagai istri dapat mengajukan gugatan nafkah, tanpa perlu mengajukan gugatan cerai.Namun apabila Anda sebagai istri sudah bulat dengan keputusan untuk bercerai, perlu diketahui bahwa hukum mengatur sejumlah nafkah setelah cerai atau nafkah mantan istri yang mana merupakan hak Anda sebagai mantan istri.Oleh karena kami tidak mendapatkan keterangan yang cukup jelas mengenai agama Anda, kami akan menyampaikan sejumlah nafkah setelah cerai yang berhak diperoleh mantan istri dalam pernikahan Islam dan pernikahan bukan Islam. Nafkah Mantan Istri Setelah Bercerai dalam Pernikahan IslamJika Anda (mantan istri) beragama muslim, nafkah mantan istri menurut Islam setelah perceraian meliputi:Nafkah Iddah (nafkah dalam masa tunggu), adalah nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang dijatuhi talak selama mantan istri menjalani masa iddah (masa tunggu), kecuali jika mantan istrinya melakukan nusyuz (pembangkangan).[1]Nafkah Madhiyah (nafkah masa lampau), adalah nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh mantan suami kepada mantan istri sewaktu keduanya masih terikat perkawinan yang sah.[2]Mut’ah (penghibur), pemberian dari mantan suami kepada mantan istrinya yang dijatuhi talak baik berupa uang atau benda lainnya.[3] Nafkah mut’ah ini sebagai penghilang pilu.Biaya Hadhanah dan Nafkah Anak, adalah hak pemeliharaan atas anak sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), namun tetap disesuaikan dengan kemampuan si ayah.[4]Patut Anda catat, tuntutan tersebut di atas pada prinsipnya merupakan tuntutan yang dapat diajukan ketika perkara perceraian diformulasikan dalam bentuk cerai talak (suami yang mengajukan atau menjadi pemohon).Namun kini berdasarkan Surat Dirjen Badan Peradilan Agama MA Nomor 1960/DjA/HK.00/6/2021, konsepsi tersebut telah berubah. MA berkomitmen untuk menjamin pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Sehingga saat ini, tuntutan tersebut tetap dapat diajukan walaupun perkara perceraian diformulasikan dalam bentuk cerai gugat (istri yang mengajukan atau menjadi penggugat). Nafkah Mantan Istri Setelah Bercerai dalam Pernikahan Selain IslamKemudian jika Anda (mantan istri) beragama non-muslim, berikut ini nafkah yang diberikan kepada mantan istri:Nafkah terutang (nafkah masa lampau), adalah nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh mantan suami kepada mantan istri sewaktu keduanya masih terikat perkawinan yang sah.[5]Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Jika bapak tidak dapat memenuhi kewajiban itu, pengadilan dapat menentukan ibu ikut memikul biaya tersebut.[6]Biaya penghidupan untuk mantan istri.[7]Jadi menjawab pertanyaan Anda, secara prinsip Anda tetap dapat menuntut nafkah terutang 5 tahun ke belakang dengan gugatan nafkah tanpa harus bercerai, maupun lewat gugatan cerai beserta nafkah-nafkah lainnya setelah perceraian baik apabila Anda beragama Islam maupun non-muslim.Demikian jawaban dari kami terkait nafkah setelah cerai untuk mantan istri sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat. Dasar Hukum:Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Referensi:Surat Dirjen Badan Peradilan Agama MA Nomor 1960/DjA/HK.00/6/2021, yang diakses pada 22 Maret 2024, pukul 14.30 WIB.[1] Pasal 149 huruf b jo. Pasal 153 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (“KHI”)[2] Pasal 77 ayat (5) KHI[3] Pasal 149 huruf b jo. Pasal 158 s.d. Pasal 160 KHI[4] Pasal 149 huruf d jo. Pasal 156 KHI[5] Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”)[6] Pasal 41 huruf b UU Perkawinan[7] Pasal 41 huruf c UU PerkawinanTagscerai gugatcerai talakgugat cerainafkah

Saya sudah menikah 15 tahun lebih dengan suami. Memang dalam perjalanannya, karir saya lebih baik dari suami, dan suami saya justru memanfaatkan kondisi ini untuk tidak menafkahi saya hampir 5 tahun belakangan, padahal dia berpenghasilan. Saya sudah bulat memutuskan untuk berpisah, apakah saya bisa menuntut agar suami memberikan nafkah 5 tahun ke belakang? Bisakah saya menuntut nafkah setelah cerai? Mohon jelaskan nafkah mantan istri yang bisa saya dapat.

Berdasarkan ketentuan UU Perkawinan dan perubahannya beserta KHI, sebenarnya terdapat hak nafkah yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri. Hak tersebut salah satunya mencakup pula nafkah terutang sebagaimana Anda maksud dalam pertanyaan yaitu selama 5 tahun ke belakang.  Penjelasan selengkapnya dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Bisakah Gugat Cerai karena Suami Tidak Memberikan Nafkah? 10 Mei 2024Konsekuensi Hukum jika Menikah karena Terpaksa26 Mei 2023Hak Asuh Anak Jika Cerai karena Pindah Agama20 Feb 2023Cara Mengurus Surat Cerai Tanpa Buku Nikah16 Feb 2023Bisakah Gugat Cerai karena Suami Tidak Memberikan Nafkah? 10 Mei 2024Konsekuensi Hukum jika Menikah karena Terpaksa26 Mei 2023Hak Asuh Anak Jika Cerai karena Pindah Agama20 Feb 2023Cara Mengurus Surat Cerai Tanpa Buku Nikah16 Feb 2023Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Cara dan Biaya Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara25 Apr 2024Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang19 Mei 2023Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Cara dan Biaya Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara25 Apr 2024Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang19 Mei 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/ragam-nafkah-setelah-cerai-untuk-mantan-istri-lt63171a656fc8b/

Ragam Nafkah Setelah Cerai untuk Mantan Istri

pages/35/page-1.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Bisakah Gugat Cerai karena Suami Tidak Memberikan Nafkah? ](/klinik/a/bisakah-gugat-cerai-karena-suami-tidak-memberikan-nafkah-lt5f699cfa9d99d/)  10 Mei 2024 [ #### Konsekuensi Hukum jika Menikah karena Terpaksa ](/klinik/a/menikah-karena-terpaksa-lt51d250f2d7bb4/)  26 Mei 2023 [ #### Hak Asuh Anak Jika Cerai karena Pindah Agama ](/klinik/a/cerai-karena-pindah-agama-lt553a3f8e7d51d/)  20 Feb 2023 [ #### Cara Mengurus Surat Cerai Tanpa Buku Nikah ](/klinik/a/cerai-tanpa-buku-nikah-lt5d0c41eb3bc40/)  16 Feb 2023 [](#!) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul _Suami Tak Beri Nafkah? Istri Bisa Ambil Langkah Ini_ yang dibuat oleh** [Haris Satiadi, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/haris-satiadi-partners-lt61b879c7a8d61/haris-satiadi--sh-lt61b87b47b24a1/) **dan** **pertama kali dipublikasikan pada 6 September 2022.** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). Mengenai nafkah yang tidak dipenuhi oleh suami Anda, sebenarnya terbuka ruang hukum di mana Anda sebagai istri dapat mengajukan gugatan nafkah, tanpa perlu mengajukan gugatan cerai. Namun apabila Anda sebagai istri sudah bulat dengan keputusan untuk bercerai, perlu diketahui bahwa hukum mengatur sejumlah nafkah setelah cerai atau nafkah mantan istri yang mana merupakan hak Anda sebagai mantan istri. Oleh karena kami tidak mendapatkan keterangan yang cukup jelas mengenai agama Anda, kami akan menyampaikan sejumlah nafkah setelah cerai yang berhak diperoleh mantan istri dalam pernikahan Islam dan pernikahan bukan Islam. ### **Nafkah Mantan Istri Setelah Bercerai dalam Pernikahan Islam** Jika Anda (mantan istri) beragama muslim, nafkah mantan istri menurut Islam setelah perceraian meliputi: 1. Nafkah Iddah (nafkah dalam masa tunggu), adalah nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang dijatuhi talak selama mantan istri menjalani masa iddah (masa tunggu), kecuali jika mantan istrinya melakukan nusyuz (pembangkangan).[\[1\]](#_ftn1) 2. Nafkah Madhiyah (nafkah masa lampau), adalah nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh mantan suami kepada mantan istri sewaktu keduanya masih terikat perkawinan yang sah.[\[2\]](#_ftn2) 3. Mut’ah (penghibur), pemberian dari mantan suami kepada mantan istrinya yang dijatuhi talak baik berupa uang atau benda lainnya.[\[3\]](#_ftn3) Nafkah mut’ah ini sebagai penghilang pilu. 4. Biaya Hadhanah dan Nafkah Anak, adalah hak pemeliharaan atas anak sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), namun tetap disesuaikan dengan kemampuan si ayah.[\[4\]](#_ftn4) Patut Anda catat, tuntutan tersebut di atas pada prinsipnya merupakan tuntutan yang dapat diajukan ketika perkara perceraian diformulasikan dalam bentuk cerai talak (suami yang mengajukan atau menjadi pemohon). Namun kini berdasarkan **[Surat Dirjen Badan Peradilan Agama MA Nomor 1960/DjA/HK.00/6/2021](https://badilag.mahkamahagung.go.id/pengumuman-elektronik/pengumuman-elektronik/jaminan-pemenuhan-hak-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian-18-6)**, konsepsi tersebut telah berubah. MA berkomitmen untuk menjamin pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Sehingga saat ini, tuntutan tersebut tetap dapat diajukan walaupun perkara perceraian diformulasikan dalam bentuk cerai gugat (istri yang mengajukan atau menjadi penggugat). ### **Nafkah Mantan Istri Setelah Bercerai dalam Pernikahan Selain Islam** Kemudian jika Anda (mantan istri) beragama non-muslim, berikut ini nafkah yang diberikan kepada mantan istri: 1. Nafkah terutang (nafkah masa lampau), adalah nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh mantan suami kepada mantan istri sewaktu keduanya masih terikat perkawinan yang sah.[\[5\]](#_ftn5) 2. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Jika bapak tidak dapat memenuhi kewajiban itu, pengadilan dapat menentukan ibu ikut memikul biaya tersebut.[\[6\]](#_ftn6) 3. Biaya penghidupan untuk mantan istri.[\[7\]](#_ftn7) Jadi menjawab pertanyaan Anda, secara prinsip Anda tetap dapat menuntut nafkah terutang 5 tahun ke belakang dengan gugatan nafkah tanpa harus bercerai, maupun lewat gugatan cerai beserta nafkah-nafkah lainnya setelah perceraian baik apabila Anda beragama Islam maupun non-muslim. Demikian jawaban dari kami terkait nafkah setelah cerai untuk mantan istri sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat. Dasar Hukum: 1. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_1974) sebagaimana diubah dengan [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5dafedf4cd014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_16_2019); 2. [Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/node/18/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=instruksi_presiden_1_1991). Referensi: [Surat Dirjen Badan Peradilan Agama MA Nomor 1960/DjA/HK.00/6/2021](https://badilag.mahkamahagung.go.id/pengumuman-elektronik/pengumuman-elektronik/jaminan-pemenuhan-hak-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian-18-6), yang diakses pada 22 Maret 2024, pukul 14.30 WIB. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 149 huruf b _jo._ Pasal 153 [Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/node/18/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=instruksi_presiden_1_1991) (“KHI”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 77 ayat (5) KHI [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 149 huruf b _jo._ Pasal 158 s.d. Pasal 160 KHI [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 149 huruf d _jo_. Pasal 156 KHI [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 34 ayat (3) [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_1974) (“UU Perkawinan”) [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 41 huruf b UU Perkawinan [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 41 huruf c UU Perkawinan Tags ---- [cerai gugat](/tag/cerai-gugat) [cerai talak](/tag/cerai-talak) [gugat cerai](/tag/gugat-cerai) [nafkah](/tag/nafkah)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul Perbedaan Sengketa Proses dengan Sengketa Hasil Pemilu yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 22 Januari 2019.KLINIK TERKAITPenanggulangan Hate Speech dalam Pemilu13 Mar 2024Hukumnya Presiden Memihak dalam Pemilu07 Feb 2024Bolehkah Pejabat Negara Ikut Kampanye Pemilu?31 Jan 2024Perbedaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Pidana Pemilu, dan Sengketa Pemilu25 Jan 2024Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Sengketa Proses Pemilu dan Sengketa Hasil PemiluDikutip dari Perbedaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Pidana Pemilu, dan Sengketa Pemilu, sengketa pemilu terbagi menjadi dua jenis yaitu sengketa proses pemilu dan sengketa hasil pemilu. Lantas, apa perbedaan sengketa proses pemilu dan sengketa hasil pemilu?Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Menurut Uu Nurul Huda dalam bukunya Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia (hal. 273), membedakan 4 jenis masalah hukum pemilu:Pelanggaran;Sengketa proses;Perselisihan hasil pemilu; danTindak pidana pemilu.Pasal 466 UU Pemilu mendefinisikan sengketa proses pemilu sebagai sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum (“KPU”), keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.Jadi berdasarkan definisi tersebut, Nurul Huda (hal. 274) membedakan sengketa proses pemilu menjadi dua kategori:Sengketa pemilu antar peserta pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;Sengketa pemilu antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.Sedangkan yang dimaksud dengan perselisihan hasil pemilu menurut Pasal 473 ayat (1) UU Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional.Lebih lanjut menurut Nurul Huda (hal. 274), perselisihan hasil pemilu ini berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”), Dewan Perwakilan Daerah (“DPD”), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“DPRD”) secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu, dan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden.[1]Jadi dapat disimpulkan, sengketa proses pemilu adalah sengketa yang terjadi antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sedangkan sengketa hasil pemilu adalah perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional.Siapa yang Mengadili Sengketa Pemilu?Sebagaimana diketahui, KPU telah mengumumkan siapa yang menang pilpres 2024 serta hasil pileg 2024 melalui Keputusan KPU 360/2024 yang mana salah satunya menetapkan jumlah suara sah pasangan capres dan cawapres Prabowo-Gibran meraup 96.214.691 suara, sebagai pemenang pilpres 2024.Namun hingga saat artikel ini diterbitkan, tim hukum nasional pasangan capres dan cawapresAnies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) resmi mengajukan gugatan sengketa hasil pemilu atas Keputusan KPU 360/2024 ke Mahkamah Konstitusi.Lalu, siapa yang mengadili sengketa pemilu? Ini merupakan kewenangan MK berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU MK, yakni berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:menguji undang-undang terhadap UUD 1945;memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;memutus pembubaran partai politik; danmemutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 474 ayat (1) bahwa jika terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, maka dapat mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada MK.Sementara itu, Pasal 475 ayat (1) UU Pemilu menyatakan bahwa perselisihan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden dapat mengajukan keberatan kepada MK paling lambat 3 hari setelah penetapan hasil oleh KPU.Adapun, putusan MK termasuk atas perselisihan hasil pemilu bersifat final, yakni putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan MK dalam UU MK mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding).[2]Dari penjelasan tersebut dapat kita lihat bahwa MK hanya berwenang memutus sengketa hasil pemilu. Lalu, siapa yang berwenang memutus sengketa proses pemilu?Lembaga yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu adalah Badan Pengawas Pemilu (“Bawaslu”) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (“PTUN”).[3]Dalam sengketa proses pemilu, Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan dengan rincian sebagai berikut:Pencegahan sengketa proses pemilu oleh Bawaslu bertugas:[4]mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu;mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu;berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait; danmeningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.Penindakan sengketa proses pemilu oleh Bawaslu bertugas:[5]menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;memverifikasi secara formal dan material permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa;melakukan proses adjudikasi sengketa proses pemilu; danmemutus penyelesaian sengketa proses pemilu.Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan:[6]verifikasi partai politik peserta pemilu;penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; danpenetapan pasangan calon.Dalam hal penyelesaian sengketa proses pemilu di atas yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada PTUN.[7]Apabila berlanjut ke PTUN, maka penyelesaian sengketa proses pemilu di PTUN meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon peserta pemilu, atau bakal pasangan calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.[8]Sengketa proses pemilu adalah sengketa yang timbul antara:[9]KPU dan partai politik calon peserta pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang penetapan partai politik peserta pemilu;KPU dan pasangan calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon; danKPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang penetapan daftar calon tetap.Adapun pengajuan gugatan atas sengketa proses pemilu ke PTUN dilakukan setelah upaya administrasi di Bawaslu telah digunakan.[10] Mengenai tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu di PTUN, Anda dapat merujuk dalam Perma 5/2017.Sehingga menjawab pertanyaan Anda, lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa (perselisihan) hasil pemilu adalah MK. Sedangkan, untuk sengketa proses pemilu, lembaga yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu adalah Bawaslu dan PTUN.Sebagai tambahan informasi, dikutip dari Instagram Live Klinik Hukumonline yang berjudul Cara Melaporkan Dugaan Pelanggaran dan Sengketa Pemilu 2024, jika ada dugaan kecurangan pemilu, pihak yang berkepentingan dapat menggunakan sarana hukum yang telah tersedia dan tidak perlu memprovokasi publik. Sebab pemilu diselenggarakan untuk membangun dan menyejahterakan masyarakat.Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah KonstitusiUndang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah KonstitusiUndang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-UndangUndang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah KonstitusiUndang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan UmumPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KerjaUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha NegaraKeputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024REFERENSIUu Nurul Huda. Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia. Bandung: Fokusmedia, 2018;Cara Melaporkan Dugaan Pelanggaran dan Sengketa Pemilu 2024, yang diakses pada 22 Maret 2024, pukul 11.00 WIB.[1] Pasal 473 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (“UU Pemilu”)[2] Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi[3] Pasal 93 huruf b angka 2, Pasal 95 huruf d, Pasal 467 s.d. Pasal 471 UU Pemilu jo. Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara[4] Pasal 94 ayat (1) UU Pemilu[5] Pasal 94 ayat (3) UU Pemilu[6] Pasal 469 ayat (1) UU Pemilu[7] Pasal 469 ayat (2) UU Pemilu[8] Pasal 470 ayat (1) UU Pemilu[9] Pasal 470 ayat (2) UU Pemilu[10] Pasal 471 ayat (1) UU PemiluTagssengketa pemilukpupilprespemilihan umumpemilu

Baru saja KPU mengumumkan hasil pemilu 2024 yaitu pengumuman hasil rekapitulasi nasional perolehan suara pilpres dan pileg 2024. Dari hasil tersebut, ditetapkan siapa yang menang pilpres 2024 yaitu Prabowo-Gibran. Namun hasil pilpres 2024 tersebut kemudian digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh pasangan capres dan cawapres lain. Apakah gugatan ini termasuk sengketa hasil pemilu? Apa bedanya dengan sengketa proses pemilu? Terima kasih.

Sengketa pemilu terdiri dari sengketa proses pemilu dan sengketa hasil pemilu. Penyelesaian dari kedua jenis sengketa tersebut berbeda. Kewenangan penyelesaian sengketa proses pemilu ada pada Bawaslu dan PTUN. Sedangkan kewenangan penyelesaian sengketa hasil pemilu merupakan ranah MK. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Penanggulangan Hate Speech dalam Pemilu13 Mar 2024Hukumnya Presiden Memihak dalam Pemilu07 Feb 2024Bolehkah Pejabat Negara Ikut Kampanye Pemilu?31 Jan 2024Perbedaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Pidana Pemilu, dan Sengketa Pemilu25 Jan 2024Penanggulangan Hate Speech dalam Pemilu13 Mar 2024Hukumnya Presiden Memihak dalam Pemilu07 Feb 2024Bolehkah Pejabat Negara Ikut Kampanye Pemilu?31 Jan 2024Perbedaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Pidana Pemilu, dan Sengketa Pemilu25 Jan 2024Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Cara Mengurus Surat Cerai dan Langkah Mengajukan Gugatannya22 Jun 2023Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Cara Mengurus Surat Cerai dan Langkah Mengajukan Gugatannya22 Jun 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/sengketa-proses-pemilu-dan-sengketa-hasil-pemilu-lt5c4533ec18aa6/

Perbedaan Sengketa Proses Pemilu dan Sengketa Hasil Pemilu

pages/35/page-2.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul _Perbedaan Sengketa Proses dengan Sengketa Hasil Pemilu_ yang dibuat oleh [Sovia Hasanah, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/sovia-hasanah--sh-lt57d2913a130b4/)** **dan** **pertama kali dipublikasikan pada 22 Januari 2019.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Penanggulangan _Hate Speech_ dalam Pemilu ](/klinik/a/penanggulangan-ihate-speech-i-dalam-pemilu-lt65f181af493db/)  13 Mar 2024 [ #### Hukumnya Presiden Memihak dalam Pemilu ](/klinik/a/hukumnya-presiden-memihak-dalam-pemilu-lt65658be51eea5/)  07 Feb 2024 [ #### Bolehkah Pejabat Negara Ikut Kampanye Pemilu? ](/klinik/a/bolehkah-pejabat-negara-ikut-kampanye-pemilu-lt65ba50a671ccc/)  31 Jan 2024 [ #### Perbedaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Pidana Pemilu, dan Sengketa Pemilu ](/klinik/a/perbedaan-pelanggaran-administratif-pemilu-pidana-pemilu-dan-sengketa-pemilu-lt65b248d363d2e/)  25 Jan 2024 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Sengketa Proses Pemilu dan Sengketa Hasil Pemilu** Dikutip dari **[Perbedaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Pidana Pemilu, dan Sengketa Pemilu](https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-pelanggaran-administratif-pemilu-pidana-pemilu-dan-sengketa-pemilu-lt65b248d363d2e/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=administratif_sengketa_pemilu)**, sengketa pemilu terbagi menjadi dua jenis yaitu sengketa proses pemilu dan sengketa hasil pemilu. Lantas, apa perbedaan sengketa proses pemilu dan sengketa hasil pemilu? Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Menurut **Uu Nurul Huda** dalam bukunya _Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia_ (hal. 273), membedakan 4 jenis masalah hukum pemilu: 1. Pelanggaran; 2. Sengketa proses; 3. Perselisihan hasil pemilu; dan 4. Tindak pidana pemilu. **Pasal 466 [UU Pemilu](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt59ba5511ab93b/undang-undang-nomor-7-tahun-2017?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_pemilu)** mendefinisikan **sengketa proses pemilu** sebagai sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum (“KPU”), keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Jadi berdasarkan definisi tersebut, Nurul Huda (hal. 274) membedakan sengketa proses pemilu menjadi dua kategori: 1. Sengketa pemilu antar peserta pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; 2. Sengketa pemilu antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Sedangkan yang dimaksud dengan **perselisihan hasil pemilu** menurut **Pasal 473 ayat (1) UU Pemilu** adalah perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Lebih lanjut menurut Nurul Huda (hal. 274), perselisihan hasil pemilu ini berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”), Dewan Perwakilan Daerah (“DPD”), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“DPRD”) secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu, dan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden.[\[1\]](#_ftn1) Jadi dapat disimpulkan, sengketa proses pemilu adalah sengketa yang terjadi antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sedangkan sengketa hasil pemilu adalah perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional. ### **Siapa yang Mengadili Sengketa Pemilu?** Sebagaimana diketahui, KPU telah mengumumkan siapa yang menang pilpres 2024 serta hasil pileg 2024 melalui **[Keputusan KPU 360/2024](https://jdih.kpu.go.id/detailkepkpu-4a645456523031524a544e454a544e45)** yang mana salah satunya menetapkan jumlah suara sah pasangan capres dan cawapres Prabowo-Gibran meraup 96.214.691 suara, sebagai pemenang pilpres 2024. Namun hingga saat artikel ini diterbitkan, tim hukum nasional pasangan capres dan cawapres**[Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN)](https://www.hukumonline.com/berita/foto/f/tim-hukum-amin-resmi-gugat-hasil-pilpres-2024-ke-mk-lt65fbdec85a6c8?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=amin_gugat)** resmi mengajukan gugatan sengketa hasil pemilu atas Keputusan KPU 360/2024 ke Mahkamah Konstitusi. Lalu, siapa yang mengadili sengketa pemilu? Ini merupakan kewenangan MK berdasarkan **Pasal 24C ayat (1) [UUD 1945](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945)** dan **Pasal 10 ayat (1) [UU MK](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13664/nprt/538/undangundang-nomor-24-tahun-2003?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_24_2003)**, yakni berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: 1. menguji undang-undang terhadap UUD 1945; 2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; 3. memutus pembubaran partai politik; dan 4. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**. Hal ini juga ditegaskan dalam **Pasal 474 ayat (1)** bahwa jika terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, maka dapat mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada MK. Sementara itu, **Pasal 475 ayat (1) UU Pemilu** menyatakan bahwa perselisihan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden dapat mengajukan keberatan kepada MK paling lambat 3 hari setelah penetapan hasil oleh KPU. Adapun, putusan MK termasuk atas perselisihan hasil pemilu bersifat final, yakni putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan MK dalam UU MK mencakup pula kekuatan hukum mengikat (_final and binding_).[\[2\]](#_ftn2) Dari penjelasan tersebut dapat kita lihat bahwa MK hanya berwenang memutus sengketa hasil pemilu. Lalu, siapa yang berwenang memutus sengketa proses pemilu? Lembaga yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu adalah Badan Pengawas Pemilu (“Bawaslu”) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (“PTUN”).[\[3\]](#_ftn3) Dalam sengketa proses pemilu, Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan dengan rincian sebagai berikut: 1. Pencegahan sengketa proses pemilu oleh Bawaslu bertugas:[\[4\]](#_ftn4) * mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu; * mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu; * berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait; dan * meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. 2. Penindakan sengketa proses pemilu oleh Bawaslu bertugas:[\[5\]](#_ftn5) * menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; * memverifikasi secara formal dan material permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; * melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa; * melakukan proses adjudikasi sengketa proses pemilu; dan * memutus penyelesaian sengketa proses pemilu. Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan putusan yang **bersifat final dan mengikat**, kecuali putusan terhadap sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan:[\[6\]](#_ftn6) 1. verifikasi partai politik peserta pemilu; 2. penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan 3. penetapan pasangan calon. Dalam hal penyelesaian sengketa proses pemilu di atas yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada PTUN.[\[7\]](#_ftn7) Apabila berlanjut ke PTUN, maka penyelesaian sengketa proses pemilu di PTUN meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon peserta pemilu, atau bakal pasangan calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.[\[8\]](#_ftn8) Sengketa proses pemilu adalah sengketa yang timbul antara:[\[9\]](#_ftn9) 1. KPU dan partai politik calon peserta pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang penetapan partai politik peserta pemilu; 2. KPU dan pasangan calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon; dan 3. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang penetapan daftar calon tetap. Adapun pengajuan gugatan atas sengketa proses pemilu ke PTUN dilakukan setelah upaya administrasi di Bawaslu telah digunakan.[\[10\]](#_ftn10) Mengenai tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu di PTUN, Anda dapat merujuk dalam **[Perma 5/2017](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt59ffde092d647/peraturan-mahkamah-agung-nomor-5-tahun-2017/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perma_5_2017)**. Sehingga menjawab pertanyaan Anda, lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa (perselisihan) hasil pemilu adalah MK. Sedangkan, untuk sengketa proses pemilu, lembaga yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu adalah Bawaslu dan PTUN. Sebagai tambahan informasi, dikutip dari Instagram Live Klinik Hukumonline yang berjudul **[Cara Melaporkan Dugaan Pelanggaran dan Sengketa Pemilu 2024](https://www.instagram.com/reel/C4KzhA4LEE4/?igsh=ZmxxcHFkZW9odXhz)**, jika ada dugaan kecurangan pemilu, pihak yang berkepentingan dapat menggunakan sarana hukum yang telah tersedia dan tidak perlu memprovokasi publik. Sebab pemilu diselenggarakan untuk membangun dan menyejahterakan masyarakat. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13664/nprt/538/undangundang-nomor-24-tahun-2003?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_24_2003) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e3118f0c4f79/nprt/lt51ee17b11ad42/undangundang-nomor-8-tahun-2011?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_8_2011) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52e63b5c46dc0/nprt/lt51ee17b11ad42/undang-undang-nomor-4-tahun-2014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_4_2014) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5f76abc40155f?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_7_2020) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt59ba5511ab93b/undang-undang-nomor-7-tahun-2017?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_pemilu) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt59ffde092d647/peraturan-mahkamah-agung-nomor-5-tahun-2017/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perma_5_2017) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 [](https://jdih.kpu.go.id/detailkepkpu-4a645456523031524a544e454a544e45) REFERENSI --------- 1. Uu Nurul Huda. _Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia_. Bandung: Fokusmedia, 2018; 2. [Cara Melaporkan Dugaan Pelanggaran dan Sengketa Pemilu 2024](https://www.instagram.com/reel/C4KzhA4LEE4/?igsh=ZmxxcHFkZW9odXhz), yang diakses pada 22 Maret 2024, pukul 11.00 WIB. [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 473 [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt59ba5511ab93b/undang-undang-nomor-7-tahun-2017?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_pemilu) (“UU Pemilu”) [\[2\]](#_ftnref2) Penjelasan Pasal 10 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13664/nprt/538/undangundang-nomor-24-tahun-2003?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_24_2003) [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 93 huruf b angka 2, Pasal 95 huruf d, Pasal 467 s.d. Pasal 471 UU Pemilu _jo._ Pasal 2 ayat (1) _jo._ Pasal 1 angka 13 [Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt59ffde092d647/peraturan-mahkamah-agung-nomor-5-tahun-2017/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perma_5_2017) [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 94 ayat (1) UU Pemilu [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 94 ayat (3) UU Pemilu [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 469 ayat (1) UU Pemilu [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 469 ayat (2) UU Pemilu [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 470 ayat (1) UU Pemilu [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 470 ayat (2) UU Pemilu [\[10\]](#_ftnref10) Pasal 471 ayat (1) UU Pemilu Tags ---- [sengketa pemilu](/tag/sengketa-pemilu) [kpu](/tag/kpu) [pilpres](/tag/pilpres) [pemilihan umum](/tag/pemilihan-umum) [pemilu](/tag/pemilu)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.KLINIK TERKAITLandasan Kebebasan Pers di Indonesia28 Mei 2024Bolehkah Pers Mengungkap Nama Caleg Eks Napi?28 Feb 2019Kebebasan untuk Tidak Menjawab Pertanyaan Pers09 Jan 2014Pemberitaan Pers dan Asas Praduga Tak Bersalah29 Mar 2013Merujuk pada istilah “pemberitaan” yang Anda sebutkan dalam pertanyaan, kami berasumsi bahwa media online atau media cetak yang Anda maksud adalah pers sebagaimana diatur dalam UU Pers. Selanjutnya, kami juga mengasumsikan bahwa dua jenis perbuatan hukum yaitu pencemaran nama baik dan/atau berita bohong itu ada dalam konten berita yang disiarkan oleh pers.Namun, ada tiga kesan soal subjek seseorang dan/atau badan hukum yang menjadi sasaran gugatan atau tuntutan atas pencemaran nama baik dan/atau penyebaran berita bohong tersebut.Apakah gugatan/tuntutan ditujukan kepada pers sebagai badan hukum yang menyiarkan berita?Apakah gugatan/tuntutan ditujukan kepada wartawan sebagai orang yang bekerja membuat berita untuk pers?Apakah gugatan/tuntutan ditujukan kepada orang dan/atau badan hukum yang menjadi narasumber berita?Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Untuk menjawab hal tersebut, pertama-tama kami akan menjelaskan mengenai pengertian pers yaitu lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis uraian yang tersedia.[1]Berdasarkan penjelasan di atas, maka ada dua kemungkinan jenis pers berdasarkan UU Pers[2] sebagai sarana pencemaran nama baik dan/atau penyebaran berita bohong yang Anda maksud, yaitu:media cetak;media online (media elektronik).Upaya Hukum Jika Pemberitaan Pers dan Wartawan MerugikanSelanjutnya, hal yang harus menjadi perhatian bahwa konten berita yang disiarkan pers adalah produk kegiatan jurnalistik berupa mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya.[3]Sejak UU Pers berlaku, seluruh kegiatan dan produk pers memiliki payung hukum khusus yang bisa mengecualikan berbagai ketentuan hukum yang umum. Asas lex specialis derogat legi generali berlaku dalam ketentuan hukum mengenai pers. Oleh karena pertanyaan Anda berkaitan dengan pers, maka pertanyaan Anda akan kami jawab dengan merujuk pada ketentuan dalam UU Pers.UU Pers telah mengatur perkara yang berkaitan dengan keberatan atas pemberitaan pers yaitu dengan tiga upaya yaitu:[4]Hak jawab yaitu hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.[5]Hak koreksi yaitu hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.[6]Pengaduan ke Dewan Pers apabila dua upaya sebelumnya tidak memberikan hasil yang memuaskan.[7]Merujuk pada keterangan Dewan Pers, perbedaan antara hak jawab dan hak koreksi terletak wewenang pada pihak yang melakukannya. Hak jawab diberikan kepada pihak yang merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan. Sedangkan hak koreksi diberikan kepada setiap orang. Hak jawab berisi tanggapan atau sanggahan terhadap berita yang menyangkut langsung diri dari pihak yang dirugikan. Sementara, hak koreksi berisi koreksi dari siapa saja menyangkut informasi apapun yang dinilainya salah, terutama kekeliruan fakta dan data teknis.[8] Ketentuan lebih lanjut tentang cara mengajukan hak jawab diatur dengan Peraturan Dewan Pers 9/2008.Jadi, apabila Anda merasa dirugikan atas suatu pemberitaan misalnya karena dianggap sebagai pencemaran nama baik atau berita bohong, upaya pertama yang bisa dilakukan adalah menggunakan hak jawab. Isi hak jawab akan ditayangkan secara proporsional oleh pers terkait dalam waktu secepatnya atau pada kesempatan pertama.[9]Melayani hak jawab dan hak koreksi adalah kewajiban hukum bagi pers yang disertai ancaman pidana denda paling banyak Rp500 juta jika tidak melaksanakannya.[10] Artinya, persoalan hak jawab bukan hanya masalah etik tetapi juga masalah hukum.Apabila hak jawab belum cukup memuaskan, Anda bisa mengadukan perkara pemberitaan yang merugikan itu kepada Dewan Pers. Akademisi Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada yang ditunjuk Dewan Pers sebagai Ahli Dewan Pers,[11]Herlambang Perdana Wiratraman memberikan penjelasan tambahan tentang mekanisme pengaduan. Setiap pengaduan keberatan yang masuk ke Dewan Pers akan ditanggapi dengan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi. Isinya adalah saran penyelesaian yang diberikan Dewan Pers.[12] Ketentuan lebih lengkap tentang pengaduan ke Dewan Pers diatur dalam Peraturan Dewan Pers 01/2017.Bisakah Menggugat atau Menuntut Pers dan Wartawan?Menjawab pertanyaan Anda mengenai bisakah seseorang atau badan hukum menggugat atau menuntut pers, dapat kami sampaikan bahwa apabila pihak pengadu yang tidak puas dengan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi dari Dewan Pers, maka bisa melanjutkan pada mekanisme gugatan perdata. Namun, Herlambang mengatakan mekanisme gugatan perdata jarang terjadi karena pengadilan sejauh ini mengikuti mekanisme Dewan Pers.[13]Adapun, berkaitan dengan tuntutan pidana, SEMA 13/2008 juga memberi pedoman agar pengadilan mendengar atau meminta keterangan ahli dari Dewan Pers dalam menangani delik pers, karena merekalah yang lebih mengetahui seluk beluk pers secara teori dan praktik.Penting dicatat bahwa Dewan Pers telah memiliki nota kesepahaman dengan Polri[14] dan Kejaksaan Agung.[15] Isinya menegaskan kerja sama untuk menegakkan perkara hukum terkait kegiatan jurnalistik sesuai dengan UU Pers. Secara khusus disepakati bahwa laporan pidana ke kepolisian atas produk pers akan diarahkan untuk diselesaikan di Dewan Pers terlebih dahulu.[16]Herlambang menegaskan bahwa sejauh ini berbagai upaya pemidanaan akibat produk pemberitaan pers hampir tidak pernah ditemukan lagi di Indonesia dan dunia.[17]Berdasarkan SEMA 13/2008 serta Nota Kesepahaman Dewan Pers dan Polri maupun Nota Kesepahaman Dewan Pers dan Kejaksaan Agung, ada indikasi bahwa aparat penegak hukum Indonesia pun mengutamakan mekanisme penyelesaian di Dewan Pers alih-alih secara hukum (pidana).Namun, harus dipahami bahwa peluang untuk mengajukan gugatan atau tuntutan kepada pers maupun wartawan tetap ada. Hanya saja, Herlambang telah menegaskan jika berkaitan dengan produk pers yang telah memenuhi UU Pers kecil kemungkinan akan diproses oleh aparat penegak hukum.Berkaitan dengan media online atau media elektronik yang juga terikat sebagai penyelenggara sistem elektronik berdasarkan UU ITE (dan perubahannya), Dewan Pers menilai pasal-pasal UU ITE tidak dapat digunakan terhadap produk pers sebagai karya jurnalistik yang sudah tegas dan jelas diatur dalam UU Pers. Pernyataan sikap itu disampaikan lewat Siaran Pers No. 25/SP/DP/XII/2023.Dewan Pers merujuk pada Lampiran angka 3 huruf l SKB UU ITE bahwa untuk pemberitaan di internet yang dilakukan institusi pers, yang merupakan kerja jurnalistik yang sesuai dengan ketentuan UU Pers, diberlakukan mekanisme sesuai dengan UU Pers sebagai lex specialis bukan UU ITE. Untuk kasus terkait pers perlu melibatkan Dewan Pers.Perlu diketahui pula bahwa Dewan Pers juga sudah menerbitkan pedoman khusus untuk media online yaitu Pedoman Pemberitaan Media Siber.Bisakah Menggugat atau Menuntut Narasumber Berita?Terakhir, mengenai kemungkinan gugatan atau tuntutan kepada narasumber berita yang diperkarakan, Putusan Kasasi MA No. 646 K/Pid.Sus/2019 pernah membebaskan narasumber berita yang didakwa atas penghinaan atau pencemaran nama baik dalam UU ITE. Mahkamah Agung menilai bahwa (hal. 5):…tidak dapat dinilai sebagai perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.Jadi, pernyataan narasumber berita yang disiarkan media elektronik tidak bisa membuatnya dijerat delik pencemaran nama baik dan/atau penyebaran berita bohong.Lebih lanjut, Mahkamah Agung juga menilai (hal. 6):Bahwa hasil wawancara Terdakwa dengan beberapa media karena sudah diolah menjadi berita sehingga termasuk karya jurnalistik, maka pertanggungjawabannya ada pada pengelola media yang bersangkutan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.Artinya, dugaan pencemaran nama baik dan/atau penyebaran berita bohong narasumber berita dalam hasil wawancara pemberitaan juga diakui sebagai produk pers yang tunduk pada mekanisme UU Pers.Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang PersUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ElektronikUndang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ElektronikUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ElektronikPeraturan Dewan Pers Nomor: 01/Peraturan-DP/VII/2017 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan PersPeraturan Dewan Pers Nomor: 9/Peraturan-DP/X/2008 tentang Pedoman Hak JawabSurat Edaran Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2008 tentang Meminta Keterangan Saksi AhliKeputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Dan Kapolri Nomor 229, 154, KB/2/VI/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana Telah DIubah dengang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ElektronikNota Kesepahaman antara Dewan Pers dengan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 01/DP/MoU/II/2019, Nomor KEP.040/A/JA/02/2019 tentang Koordinasi dalam Mendukung Penegakan Hukum, Perlindungan Kemerdekaan Pers, dan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat serta Peningkatan Kapasitas Sumber Daya ManusiaNota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 03/DP/MoU/III/2022, Nomor NK/4/III/2022 tentang Koordinasi dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi WartawanPUTUSANPutusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 646 K/Pid.Sus/2019.REFERENSIApa saja syarat menjadi ahli dari Dewan Pers yang diakses pada Jumat, 22 Maret 2024, pukul 09.28 WIB;FAQ Dewan Pers; Apa beda ak jawab dan hak koreksi? yang diakses pada Jumat, 22 Maret 2024, pukul 09.28 WIB;Pedoman Pemberitaan Media Siber yang diakses pada Jumat, 22 Maret 2024, pukul 09.28 WIB;Siaran Pers No. 25/SP/DP/XII/2023 yang diakses pada Jumat, 22 Maret 2024, pukul 09.28 WIB.Catatan:Kami telah melakukan wawancara dengan Herlambang Perdana Wiratraman Akademisi Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada sekaligus sebagai Ahli Dewan Pers pada Kamis, 21 Maret 2024, pukul 09.08 WIB.[1] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (“UU Pers”)[2] Pasal 1 angka 1 UU Pers[3] Pasal 1 angka 1 UU Pers[4] Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) jo. Pasal 15 ayat (2) huruf d UU Pers[5] Pasal 1 angka 11 UU Pers[6] Pasal 1 angka 12 UU Pers[7] Penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU Pers[8]FAQ Dewan Pers; Apa beda ak jawab dan hak koreksi? (hal. 33) yang diakses pada Jumat, 22 Maret 2024, pukul 09.28 WIB.[9] Angka 13 huruf d Peraturan Dewan Pers Nomor: 9/Peraturan-DP/X/2008 tentang Pedoman Hak Jawab[10] Pasal 18 ayat (2) UU Pers[11] Lihat Apa saja syarat menjadi ahli dari Dewan Pers, yang diakses pada Jumat, 22 Maret 2024, pukul 09.28 WIB.[12] Kami telah melakukan wawancara dengan Herlambang Perdana Wiratraman Akademisi Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada sekaligus sebagai Ahli Dewan Pers pada Kamis, 21 Maret 2024, pukul 09.08 WIB.[13] Kami telah melakukan wawancara dengan Herlambang Perdana Wiratraman Akademisi Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada sekaligus sebagai Ahli Dewan Pers pada Kamis, 21 Maret 2024, pukul 09.08 WIB.[14]Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 03/DP/MoU/III/2022, Nomor NK/4/III/2022 tentang Koordinasi dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan (“Nota Kesepahaman Dewan Pers dan Polri”)[15]Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dengan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 01/DP/MoU/II/2019, Nomor KEP.040/A/JA/02/2019 tentang Koordinasi dalam Mendukung Penegakan Hukum, Perlindungan Kemerdekaan Pers, dan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat serta Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia[16] Pasal 4 ayat (2) Nota Kesepahaman Dewan Pers dan Polri[17] Kami telah melakukan wawancara dengan Herlambang Perdana Wiratraman Akademisi Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada sekaligus sebagai Ahli Dewan Pers pada Kamis, 21 Maret 2024, pukul 09.08 WIB.Tagspersdewan perspencemaran nama baikuu pers

Apakah suatu badan hukum/perusahaan dapat melakukan gugatan/tuntutan atas pencemaran nama baik dan/atau penyebaran berita bohong dari pemberitaan yang dilakukan oleh seseorang dan/atau badan hukum lain di suatu sarana media online maupun media cetak?

Jika ada sengketa antara media online dan media cetak dengan pihak yang merasa dirugikan atas suatu pemberitaan, pertama-tama dapat mengajukan hak jawab atau hak koreksi kepada pers yang bersangkutan. Jika hal tersebut tidak membuahkan hasil, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengadukan kepada Dewan Pers. Namun, bagaimana jika pihak tersebut merasa tidak puas dengan rekomendasi dari Dewan Pers? Apakah pers, wartawan, ataupun narasumber berita dapat digugat secara perdata atau dituntut pidana? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Landasan Kebebasan Pers di Indonesia28 Mei 2024Bolehkah Pers Mengungkap Nama Caleg Eks Napi?28 Feb 2019Kebebasan untuk Tidak Menjawab Pertanyaan Pers09 Jan 2014Pemberitaan Pers dan Asas Praduga Tak Bersalah29 Mar 2013Landasan Kebebasan Pers di Indonesia28 Mei 2024Bolehkah Pers Mengungkap Nama Caleg Eks Napi?28 Feb 2019Kebebasan untuk Tidak Menjawab Pertanyaan Pers09 Jan 2014Pemberitaan Pers dan Asas Praduga Tak Bersalah29 Mar 2013Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023Cara Upload Terjemahan Novel Agar Tak Langgar Hak Cipta20 Okt 20224 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023Cara Upload Terjemahan Novel Agar Tak Langgar Hak Cipta20 Okt 20224 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-menggugat-atau-menuntut-pers-atas-berita-yang-merugikan-lt65fd3ab2493db/

Bisakah Menggugat atau Menuntut Pers atas Berita yang Merugikan?

pages/35/page-3.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Landasan Kebebasan Pers di Indonesia ](/klinik/a/landasan-kebebasan-pers-di-indonesia-lt62873e4becd04/)  28 Mei 2024 [ #### Bolehkah Pers Mengungkap Nama Caleg Eks Napi? ](/klinik/a/bolehkah-pers-mengungkap-nama-caleg-eks-napi-lt5c59168240364/)  28 Feb 2019 [ #### Kebebasan untuk Tidak Menjawab Pertanyaan Pers ](/klinik/a/kebebasan-untuk-tidak-menjawab-pertanyaan-pers-lt52bd695636140/)  09 Jan 2014 [ #### Pemberitaan Pers dan Asas Praduga Tak Bersalah ](/klinik/a/pemberitaan-pers-dan-asas-praduga-tak-bersalah-lt5152469d75905/)  29 Mar 2013 [](#!) Merujuk pada istilah “pemberitaan” yang Anda sebutkan dalam pertanyaan, kami berasumsi bahwa media _online_ atau media cetak yang Anda maksud adalah pers sebagaimana diatur dalam **[UU Pers](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17483/undangundang-nomor-40-tahun-1999?r=0&p=1&q=uu%2040%201999&rs=1847&re=2022&h=uu?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_1999)**. Selanjutnya, kami juga mengasumsikan bahwa dua jenis perbuatan hukum yaitu pencemaran nama baik dan/atau berita bohong itu ada dalam konten berita yang disiarkan oleh pers. Namun, ada tiga kesan soal subjek seseorang dan/atau badan hukum yang menjadi sasaran gugatan atau tuntutan atas pencemaran nama baik dan/atau penyebaran berita bohong tersebut. 1. Apakah gugatan/tuntutan ditujukan kepada pers sebagai badan hukum yang menyiarkan berita? 2. Apakah gugatan/tuntutan ditujukan kepada wartawan sebagai orang yang bekerja membuat berita untuk pers? 3. Apakah gugatan/tuntutan ditujukan kepada orang dan/atau badan hukum yang menjadi narasumber berita? Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Untuk menjawab hal tersebut, pertama-tama kami akan menjelaskan mengenai pengertian pers yaitu lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis uraian yang tersedia.[\[1\]](#_ftn1) Berdasarkan penjelasan di atas, maka ada dua kemungkinan jenis pers berdasarkan UU Pers[\[2\]](#_ftn2) sebagai sarana pencemaran nama baik dan/atau penyebaran berita bohong yang Anda maksud, yaitu: 1. media cetak; 2. media _online_ (media elektronik). ### **Upaya Hukum Jika Pemberitaan Pers dan Wartawan Merugikan** Selanjutnya, hal yang harus menjadi perhatian bahwa **konten berita yang disiarkan pers adalah produk kegiatan jurnalistik** berupa mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya.[\[3\]](#_ftn3) Sejak UU Pers berlaku, seluruh kegiatan dan produk pers memiliki payung hukum khusus yang bisa mengecualikan berbagai ketentuan hukum yang umum. Asas **_[lex specialis derogat legi generali](https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-asas-hukum--ilex-superior-i--ilex-specialis-i--dan-ilex-posterior-i-beserta-contohnya-cl6806?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=3_asas_hukum_lex)_** berlaku dalam ketentuan hukum mengenai pers. Oleh karena pertanyaan Anda berkaitan dengan pers, maka pertanyaan Anda akan kami jawab dengan merujuk pada ketentuan dalam UU Pers. UU Pers telah mengatur perkara yang berkaitan dengan keberatan atas pemberitaan pers yaitu dengan tiga upaya yaitu:[\[4\]](#_ftn4) 1. **Hak jawab** yaitu hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.[\[5\]](#_ftn5) 2. **Hak koreksi** yaitu hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.[\[6\]](#_ftn6) 3. **Pengaduan ke Dewan Pers** apabila dua upaya sebelumnya tidak memberikan hasil yang memuaskan.[\[7\]](#_ftn7) Merujuk pada keterangan Dewan Pers, **perbedaan antara hak jawab dan hak koreksi terletak wewenang pada pihak yang melakukannya**. Hak jawab diberikan kepada pihak yang merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan. Sedangkan hak koreksi diberikan kepada setiap orang. Hak jawab berisi tanggapan atau sanggahan terhadap berita yang menyangkut langsung diri dari pihak yang dirugikan. Sementara, hak koreksi berisi koreksi dari siapa saja menyangkut informasi apapun yang dinilainya salah, terutama kekeliruan fakta dan data teknis.[\[8\]](#_ftn8) Ketentuan lebih lanjut tentang cara mengajukan hak jawab diatur dengan **[Peraturan Dewan Pers 9/2008](https://dewanpers.or.id/assets/documents/pedoman/2008251056_2008_Peraturan_DP_NO_09_TTG_PEDOMAN_HAK_JAWAB.pdf)**. Jadi, apabila Anda merasa dirugikan atas suatu pemberitaan misalnya karena dianggap sebagai pencemaran nama baik atau berita bohong, **upaya pertama yang bisa dilakukan adalah menggunakan hak jawab**. Isi **hak jawab akan ditayangkan secara proporsional oleh pers terkait** dalam waktu secepatnya atau pada kesempatan pertama.[\[9\]](#_ftn9) Melayani hak jawab dan hak koreksi adalah **kewajiban hukum bagi pers** yang disertai ancaman pidana denda paling banyak Rp500 juta jika tidak melaksanakannya.[\[10\]](#_ftn10) Artinya, persoalan hak jawab bukan hanya masalah etik tetapi juga masalah hukum. Apabila hak jawab belum cukup memuaskan, Anda bisa mengadukan perkara pemberitaan yang merugikan itu kepada Dewan Pers. Akademisi Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada yang ditunjuk Dewan Pers sebagai Ahli Dewan Pers,[\[11\]](#_ftn11)**Herlambang Perdana Wiratraman** memberikan penjelasan tambahan tentang mekanisme pengaduan. Setiap pengaduan keberatan yang masuk ke Dewan Pers akan ditanggapi dengan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi. Isinya adalah saran penyelesaian yang diberikan Dewan Pers.[\[12\]](#_ftn12) Ketentuan lebih lengkap tentang pengaduan ke Dewan Pers diatur dalam **[Peraturan Dewan Pers 01/2017](https://dewanpers.or.id/assets/documents/pengaduan/prosedur_pengaduan.pdf)**. ### **Bisakah Menggugat atau Menuntut Pers dan Wartawan?** Menjawab pertanyaan Anda mengenai bisakah seseorang atau badan hukum menggugat atau menuntut pers, dapat kami sampaikan bahwa apabila pihak pengadu yang tidak puas dengan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi dari Dewan Pers, maka **bisa melanjutkan pada mekanisme gugatan perdata**. Namun, Herlambang mengatakan mekanisme gugatan perdata jarang terjadi karena pengadilan sejauh ini mengikuti mekanisme Dewan Pers.[\[13\]](#_ftn13) Adapun, berkaitan dengan tuntutan pidana, **[SEMA 13/2008](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/29155/surat-edaran-mahkamah-agung-nomor-13-tahun-2008?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=SEMA_13_2008)** juga memberi pedoman agar pengadilan mendengar atau meminta keterangan ahli dari Dewan Pers dalam menangani delik pers, karena merekalah yang lebih mengetahui seluk beluk pers secara teori dan praktik. Penting dicatat bahwa Dewan Pers telah memiliki nota kesepahaman dengan Polri[\[14\]](#_ftn14) dan Kejaksaan Agung.[\[15\]](#_ftn15) Isinya menegaskan kerja sama untuk menegakkan perkara hukum terkait kegiatan jurnalistik sesuai dengan UU Pers. Secara khusus disepakati bahwa laporan pidana ke kepolisian atas produk pers akan diarahkan untuk diselesaikan di Dewan Pers terlebih dahulu.[\[16\]](#_ftn16) Herlambang menegaskan bahwa sejauh ini berbagai upaya pemidanaan akibat produk pemberitaan pers hampir tidak pernah ditemukan lagi di Indonesia dan dunia.[\[17\]](#_ftn17) Berdasarkan **SEMA 13/2008** serta **[Nota Kesepahaman Dewan Pers dan Polri](https://dewanpers.or.id/assets/documents/kesepahaman/2205140743_NOTA_KESEPAHAMAN_DEWAN_PERS_DENGAN_KAPOLRI.pdf)** maupun **[Nota Kesepahaman Dewan Pers dan Kejaksaan Agung](https://dewanpers.or.id/assets/documents/kesepahaman/1903060530_2019_Mou_DP_dengan_Kejagung.pdf)**, ada indikasi bahwa aparat penegak hukum Indonesia pun mengutamakan mekanisme penyelesaian di Dewan Pers alih-alih secara hukum (pidana). Namun, harus dipahami bahwa peluang untuk mengajukan gugatan atau tuntutan kepada pers maupun wartawan tetap ada. Hanya saja, Herlambang telah menegaskan jika berkaitan dengan produk pers yang telah memenuhi UU Pers kecil kemungkinan akan diproses oleh aparat penegak hukum. Berkaitan dengan media _online_ atau media elektronik yang juga terikat sebagai penyelenggara sistem elektronik berdasarkan **[UU ITE](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/undangundang-nomor-11-tahun-2008?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_ite)** (dan perubahannya), Dewan Pers menilai pasal-pasal UU ITE tidak dapat digunakan terhadap produk pers sebagai karya jurnalistik yang sudah tegas dan jelas diatur dalam UU Pers. Pernyataan sikap itu disampaikan lewat [**Siaran Pers No. 25/SP/DP/XII/2023**](https://dewanpers.or.id/assets/documents/siaranpers/2023-12-09_25_Revisi_Kedua_UU_ITE_Ancam_Kemerdekaan_Pers.pdf). Dewan Pers merujuk pada **Lampiran** **angka 3 huruf l** **[SKB UU ITE](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60d3fe3554116/keputusan-bersama-menteri-komunikasi-dan-informatika--jaksa-agung--dan-kapolri-nomor-229--154--kb-2-vi-2021-tahun-2021/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=skb_uu_ite)** bahwa untuk pemberitaan di internet yang dilakukan institusi pers, yang merupakan kerja jurnalistik yang sesuai dengan ketentuan UU Pers, diberlakukan mekanisme sesuai dengan UU Pers sebagai _lex specialis_ bukan UU ITE. Untuk kasus terkait pers perlu melibatkan Dewan Pers. Perlu diketahui pula bahwa Dewan Pers juga sudah menerbitkan pedoman khusus untuk media _online_ yaitu **[Pedoman Pemberitaan Media Siber](https://dewanpers.or.id/assets/documents/pedoman/1907090253_-2012_PEDOMAN_PEMBERITAAN_MEDIA_SIBER.pdf)**. ### **Bisakah Menggugat atau Menuntut Narasumber Berita?** Terakhir, mengenai kemungkinan gugatan atau tuntutan kepada narasumber berita yang diperkarakan, **[Putusan Kasasi MA No. 646 K/Pid.Sus/2019](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/ma6495454cd0e0b/putusan-mahkamah-agung-nomor-646-k-pid-sus-2019/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MA_646_2019)** pernah membebaskan narasumber berita yang didakwa atas penghinaan atau pencemaran nama baik dalam UU ITE. Mahkamah Agung menilai bahwa (hal. 5): …_tidak dapat dinilai sebagai perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik_. Jadi, pernyataan narasumber berita yang disiarkan media elektronik tidak bisa membuatnya dijerat delik pencemaran nama baik dan/atau penyebaran berita bohong. Lebih lanjut, Mahkamah Agung juga menilai (hal. 6): _Bahwa hasil wawancara Terdakwa dengan beberapa media karena sudah diolah menjadi berita sehingga termasuk karya jurnalistik, maka pertanggungjawabannya ada pada pengelola media yang bersangkutan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers._ Artinya, dugaan pencemaran nama baik dan/atau penyebaran berita bohong narasumber berita dalam hasil wawancara pemberitaan juga diakui sebagai produk pers yang tunduk pada mekanisme UU Pers. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut **[di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik)**. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17483/undangundang-nomor-40-tahun-1999?r=0&p=1&q=uu%2040%201999&rs=1847&re=2022&h=uu?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_1999) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/undangundang-nomor-11-tahun-2008?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_ite) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt584a7363785c8?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_19_2016) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65961ed500cf3/undang-undang-nomor-1-tahun-2024?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_2024) Peraturan Dewan Pers Nomor: 01/Peraturan-DP/VII/2017 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers [](https://dewanpers.or.id/assets/documents/pengaduan/prosedur_pengaduan.pdf) Peraturan Dewan Pers Nomor: 9/Peraturan-DP/X/2008 tentang Pedoman Hak Jawab [](https://dewanpers.or.id/assets/documents/pedoman/2008251056_2008_Peraturan_DP_NO_09_TTG_PEDOMAN_HAK_JAWAB.pdf) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2008 tentang Meminta Keterangan Saksi Ahli [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/29155/surat-edaran-mahkamah-agung-nomor-13-tahun-2008?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=SEMA_13_2008) Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Dan Kapolri Nomor 229, 154, KB/2/VI/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana Telah DIubah dengang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60d3fe3554116/keputusan-bersama-menteri-komunikasi-dan-informatika--jaksa-agung--dan-kapolri-nomor-229--154--kb-2-vi-2021-tahun-2021/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=skb_uu_ite) Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dengan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 01/DP/MoU/II/2019, Nomor KEP.040/A/JA/02/2019 tentang Koordinasi dalam Mendukung Penegakan Hukum, Perlindungan Kemerdekaan Pers, dan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat serta Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia [](https://dewanpers.or.id/assets/documents/kesepahaman/1903060530_2019_Mou_DP_dengan_Kejagung.pdf) Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 03/DP/MoU/III/2022, Nomor NK/4/III/2022 tentang Koordinasi dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan [](https://dewanpers.or.id/assets/documents/kesepahaman/2205140743_NOTA_KESEPAHAMAN_DEWAN_PERS_DENGAN_KAPOLRI.pdf) PUTUSAN ------- [Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 646 K/Pid.Sus/2019](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/ma6495454cd0e0b/putusan-mahkamah-agung-nomor-646-k-pid-sus-2019/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MA_646_2019). REFERENSI --------- 1. [Apa saja syarat menjadi ahli dari Dewan Pers](https://dewanpers.or.id/kontak/faq/start/140) yang diakses pada Jumat, 22 Maret 2024, pukul 09.28 WIB; 2. [FAQ Dewan Pers; Apa beda ak jawab dan hak koreksi?](https://dewanpers.or.id/kontak/faq/start/320) yang diakses pada Jumat, 22 Maret 2024, pukul 09.28 WIB; 3. [Pedoman Pemberitaan Media Siber](https://dewanpers.or.id/assets/documents/pedoman/1907090253_-2012_PEDOMAN_PEMBERITAAN_MEDIA_SIBER.pdf) yang diakses pada Jumat, 22 Maret 2024, pukul 09.28 WIB; 4. [Siaran Pers No. 25/SP/DP/XII/2023](https://dewanpers.or.id/assets/documents/siaranpers/2023-12-09_25_Revisi_Kedua_UU_ITE_Ancam_Kemerdekaan_Pers.pdf) yang diakses pada Jumat, 22 Maret 2024, pukul 09.28 WIB. Catatan: _Kami telah melakukan wawancara dengan Herlambang Perdana Wiratraman Akademisi Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada sekaligus sebagai Ahli Dewan Pers pada Kamis, 21 Maret 2024, pukul 09.08 WIB._ [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1 angka 1 [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17483/undangundang-nomor-40-tahun-1999?r=0&p=1&q=uu%2040%201999&rs=1847&re=2022&h=uu?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_1999) (“UU Pers”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 1 angka 1 UU Pers [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 1 angka 1 UU Pers [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) _jo._ Pasal 15 ayat (2) huruf d UU Pers [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 1 angka 11 UU Pers [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 1 angka 12 UU Pers [\[7\]](#_ftnref7) Penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU Pers [\[8\]](#_ftnref8)[FAQ Dewan Pers; Apa beda ak jawab dan hak koreksi?](https://dewanpers.or.id/kontak/faq/start/320) (hal. 33) yang diakses pada Jumat, 22 Maret 2024, pukul 09.28 WIB. [\[9\]](#_ftnref9) Angka 13 huruf d [Peraturan Dewan Pers Nomor: 9/Peraturan-DP/X/2008 tentang Pedoman Hak Jawab](https://dewanpers.or.id/assets/documents/pedoman/2008251056_2008_Peraturan_DP_NO_09_TTG_PEDOMAN_HAK_JAWAB.pdf) [\[10\]](#_ftnref10) Pasal 18 ayat (2) UU Pers [\[11\]](#_ftnref11) Lihat [Apa saja syarat menjadi ahli dari Dewan Pers](https://dewanpers.or.id/kontak/faq/start/140), yang diakses pada Jumat, 22 Maret 2024, pukul 09.28 WIB. [\[12\]](#_ftnref12) Kami telah melakukan wawancara dengan Herlambang Perdana Wiratraman Akademisi Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada sekaligus sebagai Ahli Dewan Pers pada Kamis, 21 Maret 2024, pukul 09.08 WIB. [\[13\]](#_ftnref13) Kami telah melakukan wawancara dengan Herlambang Perdana Wiratraman Akademisi Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada sekaligus sebagai Ahli Dewan Pers pada Kamis, 21 Maret 2024, pukul 09.08 WIB. [\[14\]](#_ftnref14)[Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 03/DP/MoU/III/2022, Nomor NK/4/III/2022 tentang Koordinasi dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan](https://dewanpers.or.id/assets/documents/kesepahaman/2205140743_NOTA_KESEPAHAMAN_DEWAN_PERS_DENGAN_KAPOLRI.pdf) (“Nota Kesepahaman Dewan Pers dan Polri”) [\[15\]](#_ftnref15)[Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dengan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 01/DP/MoU/II/2019, Nomor KEP.040/A/JA/02/2019 tentang Koordinasi dalam Mendukung Penegakan Hukum, Perlindungan Kemerdekaan Pers, dan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat serta Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia](https://dewanpers.or.id/assets/documents/kesepahaman/1903060530_2019_Mou_DP_dengan_Kejagung.pdf) [\[16\]](#_ftnref16) Pasal 4 ayat (2) Nota Kesepahaman Dewan Pers dan Polri [\[17\]](#_ftnref17) Kami telah melakukan wawancara dengan Herlambang Perdana Wiratraman Akademisi Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada sekaligus sebagai Ahli Dewan Pers pada Kamis, 21 Maret 2024, pukul 09.08 WIB. Tags ---- [pers](/tag/pers) [dewan pers](/tag/dewan-pers) [pencemaran nama baik](/tag/pencemaran-nama-baik) [uu pers](/tag/uu-pers)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.KLINIK TERKAITDijebak Marketing Kartu Kredit20 Agt 2010Transfer Gagal Tapi Saldo Terdebet10 Agt 2010Pendebetan Rekening Tabungan02 Jun 2010Penagihan Kartu Kredit12 Mei 2010Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Haruskah Kembalikan Dana Hasil Salah Transfer? yang dibuat oleh Diana Kusumasari, S.H., M.H. dan dipublikasikan pertama kali pada 1 April 2011.Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Pengertian Transfer DanaSebelum menjawab pertanyaan Anda perlu diketahui terlebih dahulu apa pengertian dari “transfer dana”. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU 3/2011, transfer dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima.Dari definisi tersebut, suatu transfer dana pasti diawali dengan suatu perintah kepada bank untuk memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang telah disebutkan dalam perintah transfer dana.Hukumnya Menggunakan Uang Hasil Salah TransferBerkaitan dengan informasi yang Anda berikan, Anda telah menarik uang dari ATM dan menggunakan uang tersebut, tanpa mengetahui bahwa sebagian dari jumlah uang Anda adalah uang hasil salah transfer. Lantas, apakah dana aman secara hukum meskipun telah digunakan?Dalam hal terjadi salah transfer oleh bank, Anda wajib mengembalikan uang tersebut. Penguasaan dana hasil transfer oleh seseorang, yang diketahui atau patut diketahui bukan miliknya diancam pidana yang diatur dalam Pasal 85 UU 3/2011 sebagai berikut:Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya Dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp5 miliar.Selain itu, jika uang tersebut tidak dikembalikan, sedangkan pihak bank sudah memberitahukan kesalahan tersebut (meminta kembali), maka Anda juga dapat dituntut dengan Pasal 372 KUHP lama yang pada saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan Pasal 486 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku terhitung 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026,[1] sebagai berikut:Pasal 372 KUHPPasal 486 UU 1/2023Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900 ribu.[2]Setiap orang yang secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana, dipidana karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp 200 juta.[3]Menurut P.A.F. Lamintang dalam bukunya berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, unsur-unsur yang termuat dalam  tindak pidana penggelapan pada Pasal 372 KUHP sebagai berikut (hal. 105):unsur subjektif, yaitu dengan sengaja;unsur objektif: menguasai secara melawan hukum;suatu benda;sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain; danberada padanya bukan karena kejahatan.Penjelasan selengkapnya mengenai tindak pidana penggelapan dapat Anda baca pada artikel Bunyi Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dan Unsurnya.Sementara berdasarkan perspektif hukum perdata, ketika terjadi salah transfer dana, bank juga dapat meminta nasabah mengembalikan uang tersebut atas dasar Pasal 1359 dan Pasal 1360 KUH Perdata yang berbunyi:Pasal 1359Tiap pembayaran mengandalkan adanya suatu utang, apa yang telah dibayar tanpa diwajibkan untuk itu, dapat dituntut kembali. Terhadap perikatan bebas, yang secara sukarela telah dipenuhi, tak dapat dilakukan penuntutan kembali. Pasal 1360Barangsiapa secara sadar atau tidak, menerima suatu yang tak harus dibayar kepadanya, wajib mengembalikannya kepada orang yang memberikannya.  Oleh karena itu, secara hukum Anda wajib mengembalikan uang yang bukan milik Anda tersebut kepada bank yang melakukan salah transfer. Namun, sebelum mengembalikan uang tersebut, menurut hemat kami, Anda harus melakukan cross-check kepada bank yang bersangkutan bahwa benar bank tersebut telah melakukan salah transfer dan juga mengenai jumlah uangnya.Selanjutnya, Anda berhak meminta bank membuat surat atau pemberitahuan resmi mengenai kesalahan transfer tersebut. Selain kewajiban dari bank, hal ini untuk menghindarkan terjadinya penipuan dari oknum-oknum tertentu dengan mengatasnamakan bank.Di sisi lain, pihak bank wajib membuktikan adanya kekeliruan transfer tersebut kepada Anda, di antaranya dengan menunjukkan adanya perintah transfer dana dari pengirim asal dan penerima yang seharusnya menerima dana tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 78 UU 3/2011 yaitu:Dalam hal terjadi keterlambatan atau kesalahan Transfer Dana yang menimbulkan kerugian pada Pengirim Asal atau Penerima, Penyelenggara dan/atau pihak lain yang mengendalikan Sistem Transfer Dana dibebani kewajiban untuk membuktikan ada atau tidaknya keterlambatan atau kesalahan Transfer Dana tersebut.Baca juga: Kewajiban Pengembalian Kelebihan TransferDemikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PerdataKitab Undang-Undang Hukum PidanaUndang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer DanaUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaREFERENSIP.A.F. Lamintang. Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan terhadap Harta Kekayaan. Bandung: Sinar Baru, 2009.[1] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)[2] Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, denda dikali 1000[3] Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 1/2023Tagstransferuangbankpenggelapan

Saya memiliki sejumlah uang di tabungan yang jumlah pastinya tidak ingat. Biasanya, saya melakukan penarikan melalui ATM sampai saldonya habis. Lalu, beberapa minggu kemudian ada telepon dari bank tempat saya menabung yang menyatakan bahwa bank melakukan sebuah kesalahan sehingga saldo saya bertambah tanpa sepengetahuan saya, dan bank meminta saya untuk mengembalikan sejumlah uang tersebut. Pertanyaan saya, karena uang di ATM sudah saya tarik semua, apakah dana aman secara hukum meskipun telah digunakan? Apakah saya wajib mengembalikan uang hasil salah transfer?

Jika terjadi salah transfer oleh bank, Anda wajib mengembalikan uang tersebut. Penguasaan dana hasil transfer oleh seseorang, yang diketahui atau patut diketahui bukan miliknya diancam pidana dalam Pasal 85 UU 3/2011. Selain itu, Anda juga dapat dituntut dengan Pasal 372 KUHP dan Pasal 486 UU 1/2023 tentang penggelapan. Sementara berdasarkan hukum perdata, ketika terjadi salah transfer dana, bank juga dapat meminta nasabah mengembalikan uang tersebut atas dasar Pasal 1359 dan Pasal 1360 KUH Perdata. Penjelasan selengkapnya dapat Anda baca ulasan di bawah ini.   Dijebak Marketing Kartu Kredit20 Agt 2010Transfer Gagal Tapi Saldo Terdebet10 Agt 2010Pendebetan Rekening Tabungan02 Jun 2010Penagihan Kartu Kredit12 Mei 2010Dijebak Marketing Kartu Kredit20 Agt 2010Transfer Gagal Tapi Saldo Terdebet10 Agt 2010Pendebetan Rekening Tabungan02 Jun 2010Penagihan Kartu Kredit12 Mei 2010Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/uang-hasil-salah-transfer--haruskah-dikembalikan-lt4d92c5577d161/

Uang Hasil Salah Transfer, Haruskah Dikembalikan?

pages/35/page-4.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Dijebak Marketing Kartu Kredit ](/klinik/a/dijebak-marketing-kartu-kredit-lt4c6a54aa2a83d/)  20 Agt 2010 [ #### Transfer Gagal Tapi Saldo Terdebet ](/klinik/a/transfer-gagal-tapi-saldo-terdebet-lt4c59260e1e6e9/)  10 Agt 2010 [ #### Pendebetan Rekening Tabungan ](/klinik/a/pendebetan-rekening-tabungan-cl6301/)  02 Jun 2010 [ #### Penagihan Kartu Kredit ](/klinik/a/penagihan-kartu-kredit-cl5699/)  12 Mei 2010 [](#!) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul _Haruskah Kembalikan Dana Hasil Salah Transfer?_ yang dibuat oleh [Diana Kusumasari, S.H., M.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/diana-kusumasari--sh--mh-lt4d37c414e08df/) dan dipublikasikan pertama kali pada 1 April 2011.** **Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Pengertian Transfer Dana** Sebelum menjawab pertanyaan Anda perlu diketahui terlebih dahulu apa pengertian dari “**transfer dana**”. Berdasarkan **Pasal 1 ayat (1) [UU 3/2011](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4d91818974ffe/undangundang-nomor-3-tahun-2011?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_3_2011)**, transfer dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan **perintah dari pengirim asal** yang bertujuan **memindahkan sejumlah dana kepada penerima** yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima. Dari definisi tersebut, suatu transfer dana pasti diawali dengan suatu perintah kepada bank untuk memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang telah disebutkan dalam perintah transfer dana. ### **Hukumnya Menggunakan Uang Hasil Salah Transfer** Berkaitan dengan informasi yang Anda berikan, Anda telah menarik uang dari ATM dan menggunakan uang tersebut, tanpa mengetahui bahwa sebagian dari jumlah uang Anda adalah uang hasil salah transfer. Lantas, apakah dana aman secara hukum meskipun telah digunakan? Dalam hal terjadi salah transfer oleh bank, Anda **wajib mengembalikan uang** tersebut. Penguasaan dana hasil transfer oleh seseorang, yang diketahui atau patut diketahui bukan miliknya diancam pidana yang diatur dalam **Pasal 85 UU 3/2011** sebagai berikut: _**Setiap orang** yang **dengan sengaja menguasai** dan **mengakui sebagai miliknya Dana hasil transfer** **yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya** dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp5 miliar._ Selain itu, jika uang tersebut tidak dikembalikan, sedangkan pihak bank sudah memberitahukan kesalahan tersebut (meminta kembali), maka Anda juga dapat dituntut dengan **Pasal 372 [KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP)** lama yang pada saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan **Pasal 486 [UU 1/2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru)** tentang KUHP baru yang berlaku terhitung 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026,[\[1\]](#_ftn1) sebagai berikut: **Pasal 372 KUHP** **Pasal 486 UU 1/2023** Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena **penggelapan**, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900 ribu.[\[2\]](#_ftn2) Setiap orang yang secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana, dipidana karena **penggelapan**, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp 200 juta.[\[3\]](#_ftn3) Menurut **P.A.F. Lamintang** dalam bukunya berjudul _Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan terhadap Harta Kekayaan_, unsur-unsur yang termuat dalam  tindak pidana penggelapan pada Pasal 372 KUHP sebagai berikut (hal. 105): 1. unsur subjektif, yaitu dengan sengaja; 2. unsur objektif: * menguasai secara melawan hukum; * suatu benda; * sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain; dan * berada padanya bukan karena kejahatan. Penjelasan selengkapnya mengenai tindak pidana penggelapan dapat Anda baca pada artikel **[Bunyi Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dan Unsurnya](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-372-kuhp-tentang-penggelapan-dan-unsurnya-lt659be4526e0f9?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=bunyi_pasal_372_kuhp)**. Sementara berdasarkan perspektif **hukum perdata**, ketika terjadi salah transfer dana, bank juga dapat meminta nasabah mengembalikan uang tersebut atas dasar **Pasal 1359** dan **Pasal 1360 [KUH Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata)** yang berbunyi: **Pasal 1359** _Tiap pembayaran mengandalkan adanya suatu utang, **apa yang telah dibayar tanpa diwajibkan untuk itu**, **dapat dituntut kembali**. Terhadap perikatan bebas, yang secara sukarela telah dipenuhi, tak dapat dilakukan penuntutan kembali._ **Pasal 1360** _Barangsiapa secara sadar atau tidak, **menerima suatu yang tak harus dibayar kepadanya**, **wajib mengembalikannya kepada orang yang memberikannya**._ Oleh karena itu, secara hukum **Anda wajib mengembalikan uang yang bukan milik Anda tersebut kepada bank yang melakukan salah transfer**. Namun, sebelum mengembalikan uang tersebut, menurut hemat kami, Anda harus melakukan _cross-check_ kepada bank yang bersangkutan bahwa benar bank tersebut telah melakukan salah transfer dan juga mengenai jumlah uangnya. Selanjutnya, Anda berhak meminta bank membuat surat atau pemberitahuan resmi mengenai kesalahan transfer tersebut. Selain kewajiban dari bank, hal ini untuk menghindarkan terjadinya penipuan dari oknum-oknum tertentu dengan mengatasnamakan bank. Di sisi lain, pihak bank wajib membuktikan adanya kekeliruan transfer tersebut kepada Anda, di antaranya dengan menunjukkan adanya perintah transfer dana dari pengirim asal dan penerima yang seharusnya menerima dana tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam **Pasal 78 UU 3/2011** yaitu: _Dalam hal terjadi keterlambatan atau **kesalahan Transfer Dana** yang **menimbulkan kerugian pada Pengirim Asal atau Penerima**, **Penyelenggara dan/atau pihak lain yang mengendalikan Sistem Transfer Dana** **dibebani kewajiban** untuk **membuktikan** ada atau tidaknya keterlambatan atau **kesalahan Transfer Dana** tersebut._ Baca juga: **[Kewajiban Pengembalian Kelebihan Transfer](https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewajiban-pengembalian-kelebihan-transfer-lt5d5833d5e4bde/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=kewajiban_pengembalian_kelebihan_transfer)** Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/nprt/38/wetboek-van-strafrecht-\(wvs\)-kitab-undang-undang-hukum-pidana-\(kuhp\)?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4d91818974ffe/undangundang-nomor-3-tahun-2011?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_3_2011) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru) REFERENSI --------- P.A.F. Lamintang. _Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan terhadap Harta Kekayaan_. Bandung: Sinar Baru, 2009. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 624 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023) (“UU 1/2023”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 3 [Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4f4df95a89a5f/peraturan-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2012?r=0&p=1&q=Peraturan%20Mahkamah%20Agung%20Nomor%202%20Tahun%202012&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perma_2_2012), denda dikali 1000 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 1/2023 Tags ---- [transfer](/tag/transfer) [uang](/tag/uang) [bank](/tag/bank) [penggelapan](/tag/penggelapan)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITPerbedaan Zakat dan Sedekah03 Apr 2024Cara Menghitung Zakat Mal Uang Tabungan04 Jan 2022Tips Memilih LAZ yang Legal dan Terpercaya29 Apr 2021Hukumnya Jika Perusahaan Memungut Zakat Profesi dari Gaji Karyawan 05 Mar 2021Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Perhitungan Zakat Pendapatan dan Zakat Fitrah yang dibuat oleh Dimas Hutomo, S.H. yang pertama kali dipublikasikan pada Selasa, 21 Mei 2019 dan pertama kali dimutakhirkan oleh Saufa Ata Taqiyya, S.H. pada 28 Januari 2022.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas  Pengertian ZakatDefinisi zakat secara umum diatur di UU 23/2011, yaitu:[1]Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.[2]Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan Anda, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU 23/2011, zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam. Kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah diatur dengan Peraturan Menteri,[3] yang akan kami bahas lebih lanjut di bawah ini.Namun, jika ditanya apa perbedaan antara zakat mal dan zakat fitrah? Berikut kami jelaskan satu per satu. Apa itu Zakat Mal?Apa yang dimaksud zakat mal? Zakat mal adalah harta yang dikeluarkan oleh muzaki melalui amil zakat resmi untuk diserahkan kepada mustahik.[4] Yang dimaksud dengan muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki orang Islam yang berkewajiban menunaikan zakat. Sedangkan orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik.[5]Sebagai informasi, di masyarakat, zakat mal disebut juga zakat harta. Yang termasuk zakat mal yaitu:[6]emas, perak, dan logam mulia lainnya;uang dan surat berharga lainnya;perniagaan;pertanian, perkebunan, dan kehutanan;peternakan dan perikanan;pertambangan;perindustrian;pendapatan dan jasa; danrikaz.Zakat mal di atas merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.[7] Menjawab pertanyaan Anda, zakat mal yang Anda maksud bukan termasuk ke dalam zakat uang, melainkan disebut zakat pendapatan dan jasa, yaitu zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran.[8]Berdasarkan artikel Tentang Zakat Penghasilan dari Badan Amil Zakat Nasional (“BAZNAS”) zakat penghasilan atau yang dikenal juga sebagai zakat profesi; zakat pendapatan adalah bagian dari zakat mal yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan atau penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariat.Lalu, kapan kita wajib zakat mal? Syarat wajib seseorang mengeluarkan zakat mal atau syarat harta yang dikenakan zakat mal khususnya untuk zakat pendapatan dan jasa adalah sebagai berikut:[9]milik penuh;halal;cukup nisab; danhaulNamun, syarat haul tidak berlaku untuk zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan, pendapatan dan jasa, dan zakat rikaz.[10]Adapun mengenai ketentuan zakat mal, maka perlu dipahami mengenai nisab yaitu batasan minimal harta yang wajib dikenakan zakat.[11] Pasal 26 ayat (1) dan (2) Permenag 31/2019 menyebutkan nisab zakat pendapatan senilai 85 gram emas. Sehingga, syarat wajib seseorang mengeluarkan zakat mal antara lain jika pendapatannya telah mencapai nilai yang sama dengan 85 gram emas.Lebih lanjut, pada artikel yang sama di laman BAZNAS dijelaskan bahwa seseorang dikatakan sudah wajib menunaikan zakat penghasilan apabila ia penghasilannya telah mencapai nishab zakat pendapatan sebesar 85 gram emas per tahun.Dalam praktiknya, zakat penghasilan dapat ditunaikan setiap bulan dengan nilai nisab perbulannya adalah setara dengan nilai seperduabelas dari 85 gram emas. Sebagai contoh, nisab zakat pendapatan/penghasilan pada tahun 2022 adalah senilai 85 gram emas atau setara dengan Rp79.292.978,- per tahun atau Rp6.607.784,- per bulan.Maka dalam hal penghasilan bulanan yang dimiliki muzaki melebihi nisab bulanan, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dari penghasilan bulanan tersebut.[12]Sehingga, jika penghasilan Anda Rp20 juta per bulan, Anda wajib membayar zakat pendapatan atau jasa. Bagaimana cara menghitung zakat mal? Perhitungannya, jika diambil dari penghasilan Anda berarti: Rp20 juta x 2,5% = Rp500 ribu/bulan.Untuk memudahkan perhitungannya, Anda juga dapat menggunakan Kalkulator Zakat yang telah disediakan oleh BAZNAS.Perlu diingat, mengeluarkan zakat mal bagi yang sudah memenuhi syarat hukumnya adalah wajib. Dalam bangunan agama Islam, zakat ditempatkan sebagai satu pilar penting yang tak terpisahkan dari pilar-pilar yang lainnya. Bahkan dalam penyebutannya di dalam Al-Qur'an selalu digandengkan dengan pilar shalat. Oleh karena itu, merupakan kekeliruan yang nyata dan tak ternafikan jika dalam kenyataannya umat Islam sering memisah-misahkan antara kewajiban shalat dengan kewajiban berzakat.[13]Bahkan, jika ada yang enggan menunaikan zakat, dalam konteks negara Islam, Imam Syafi'i, Ishaq Ibnu Rahawiyah dan Abdul Aziz berpendapat bahwa imam/pemimpin berhak mengambil separuh dari kekayaannya sebagai hukuman atas keengganannya. Sementara itu, jumhur fuqaha' berpendapat bahwa zakat dapat diambil secara paksa tanpa menyentuh harta lainnya.[14]Di sisi lain, salah satu fungsi zakat mal adalah menghindarkan muzaki dari sifat kikir. Manusia pada umumnya memiliki kecenderungan untuk bersifat kikir, baik kikir pada diri sendiri maupun kikir terhadap orang lain. Zakat yang dikeluarkan seorang muslim semata karena menurut perintah dan mencari ridha-Nya, akan mensucikannya dari segala kotoran dosa secara umum dan terutama sifat kikir dalam dirinya.[15] Zakat FitrahZakat fitrah adalah zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri muslim yang hidup pada bulan ramadhan.[16]Syarat zakat fitrah sebagai berikut:[17]beragama Islam;hidup pada saat bulan ramadhan;memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya idul fitri.Ketentuan zakat fitrah yaitu ditunaikan dalam bentuk beras atau makanan pokok sesuai dengan kualitas beras atau makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari.[18] Lalu berapa zakat fitrah yang harus dibayar? Yaitu seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa.Alternatif lainnya beras atau makanan pokok untuk membayar zakat fitrah dapat diganti dalam bentuk uang senilai 2,5 kg atau 3,5 liter beras.[19]Bagaimana cara membayar zakat fitrah? Pembayaran zakat fitrah ditunaikan sejak awal ramadhan dan paling lambat sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri. Sedangkan untuk penyalurannya, dilakukan paling lambat sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri.[20]Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan ZakatPeraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha ProduktifPeraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha ProduktifPeraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha ProduktifREFERENSIPanduan Zakat Praktis. Direktorat Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayagunaan Zakat, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013;Kalkulator Zakat, yang diakses pada 20 Maret 2024, pukul 14.11 WIB;Tentang Zakat Penghasilan, yang diakses pada 20 Maret 2024, pukul 14.08 WIB.[1] Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (“UU 23/2011”)[2] Penjelasan Umum UU 23/2011[3] Pasal 4 ayat (4) dan (5) UU 23/2011[4] Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (“Permenag 52/2014”)[5] Pasal 1 angka 5 dan 6 UU 23/2011[6] Pasal 4 ayat (2) UU 23/2011[7] Pasal 4 ayat (3) UU 23/2011[8] Pasal 1 angka 17 Permenag 52/2014[9] Pasal 2 ayat (2) Permenag 52/2014[10] Pasal 2 ayat (3) Permenag 52/2014[11] Pasal 1 angka 6 Permenag 52/2014[12] Pasal 26 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif[13] Panduan Zakat Praktis. Direktorat Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayagunaan Zakat, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013, hal. 24[14] Panduan Zakat Praktis. Direktorat Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayagunaan Zakat, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013, hal. 33[15] Panduan Zakat Praktis. Direktorat Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayagunaan Zakat, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013, hal. 29[16] Pasal 1 angka 3 Permenag 52/2014[17] Pasal 2 ayat (4) Permenag 52/2014[18] Pasal 30 ayat (1) dan (2) Permenag 52/2014[19] Pasal 30 ayat (3) Permenag 52/2014[20] Pasal 31 Permenag 52/2014Tagspuasazakatramadanuang

Apa dasar ketentuan zakat mal dan ketentuan zakat fitrah yang diatur lebih lanjut oleh hukum Indonesia, seperti apa perhitungannya? Minta contoh dong. Semisal uang penghasilan/upah saya Rp20 juta sebulan. Berapa zakat mal per bulan yang harus saya bayar? Apakah zakat bayar penghasilan termasuk zakat uang? Lalu, mohon jelaskan apa yang dimaksud dengan zakat fitrah?

Zakat mal adalah harta yang dikeluarkan oleh muzaki melalui amil zakat resmi untuk diserahkan kepada mustahik. Salah satu jenis zakat mal adalah zakat pendapatan. Adapun zakat fitrah adalah zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri muslim yang hidup pada bulan ramadhan berupa beras atau makanan pokok. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Perbedaan Zakat dan Sedekah03 Apr 2024Cara Menghitung Zakat Mal Uang Tabungan04 Jan 2022Tips Memilih LAZ yang Legal dan Terpercaya29 Apr 2021Hukumnya Jika Perusahaan Memungut Zakat Profesi dari Gaji Karyawan 05 Mar 2021Perbedaan Zakat dan Sedekah03 Apr 2024Cara Menghitung Zakat Mal Uang Tabungan04 Jan 2022Tips Memilih LAZ yang Legal dan Terpercaya29 Apr 2021Hukumnya Jika Perusahaan Memungut Zakat Profesi dari Gaji Karyawan 05 Mar 2021Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-zakat-fitrah-dan-zakat-mal-lt5ce24d9e2b8ab/

Perbedaan Zakat Fitrah dan Zakat Mal

pages/35/page-5.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Perbedaan Zakat dan Sedekah ](/klinik/a/perbedaan-zakat-dan-sedekah-lt5fe3233e3908e/)  03 Apr 2024 [ #### Cara Menghitung Zakat Mal Uang Tabungan ](/klinik/a/cara-menghitung-zakat-mal-uang-tabungan-lt61b5e9e4c7df4/)  04 Jan 2022 [ #### Tips Memilih LAZ yang Legal dan Terpercaya ](/klinik/a/tips-memilih-laz-yang-legal-dan-terpercaya-lt5ea6a72257082/)  29 Apr 2021 [ #### Hukumnya Jika Perusahaan Memungut Zakat Profesi dari Gaji Karyawan ](/klinik/a/hukumnya-jika-perusahaan-memungut-zakat-profesi-dari-gaji-karyawan-lt6041e34591f89/)  05 Mar 2021 [](#!) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul _Perhitungan Zakat Pendapatan dan Zakat Fitrah_ yang dibuat oleh** [**Dimas Hutomo, S.H.**](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/dimas-hutomo--sh-lt5b4dc1b842992) **yang pertama kali dipublikasikan pada Selasa, 21 Mei 2019 dan pertama kali dimutakhirkan oleh [Saufa Ata Taqiyya, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/saufa-ata-taqiyya--sh-lt5f33b4569d68e/) pada 28 Januari 2022.** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) ### **Pengertian Zakat** Definisi zakat secara umum diatur di [**UU 23/2011**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4eef0270317fd/undangundang-nomor-23-tahun-2011?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_23_2011), yaitu:[\[1\]](#_ftn1) _Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam._ Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.[\[2\]](#_ftn2) Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan Anda, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa berdasarkan **Pasal 4 ayat (1) UU 23/2011,** zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah. Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam. Kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah diatur dengan Peraturan Menteri,[\[3\]](#_ftn3) yang akan kami bahas lebih lanjut di bawah ini. Namun, jika ditanya apa perbedaan antara zakat mal dan zakat fitrah? Berikut kami jelaskan satu per satu. ### **Apa itu Zakat Mal?** Apa yang dimaksud zakat mal? Zakat mal adalah harta yang dikeluarkan oleh muzaki melalui amil zakat resmi untuk diserahkan kepada mustahik.[\[4\]](#_ftn4) Yang dimaksud dengan **muzaki** adalah seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki orang Islam yang berkewajiban menunaikan zakat. Sedangkan orang yang berhak menerima zakat disebut **mustahik**.[\[5\]](#_ftn5) Sebagai informasi, di masyarakat, zakat mal disebut juga zakat harta. Yang termasuk zakat mal yaitu:[\[6\]](#_ftn6) 1. emas, perak, dan logam mulia lainnya; 2. uang dan surat berharga lainnya; 3. perniagaan; 4. pertanian, perkebunan, dan kehutanan; 5. peternakan dan perikanan; 6. pertambangan; 7. perindustrian; 8. pendapatan dan jasa; dan 9. rikaz. Zakat mal di atas merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.[\[7\]](#_ftn7) Menjawab pertanyaan Anda, zakat mal yang Anda maksud bukan termasuk ke dalam zakat uang, melainkan disebut **zakat pendapatan dan jasa**, yaitu zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran.[\[8\]](#_ftn8) Berdasarkan artikel **[Tentang Zakat Penghasilan](https://baznas.go.id/zakatpenghasilan)** dari Badan Amil Zakat Nasional (“BAZNAS”) zakat penghasilan atau yang dikenal juga sebagai zakat profesi; zakat pendapatan adalah bagian dari zakat mal yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan atau penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariat. Lalu, kapan kita wajib zakat mal? Syarat wajib seseorang mengeluarkan zakat mal atau syarat harta yang dikenakan zakat mal khususnya untuk zakat pendapatan dan jasa adalah sebagai berikut:[\[9\]](#_ftn9) 1. milik penuh; 2. halal; 3. cukup nisab; dan 4. haul Namun, syarat haul tidak berlaku untuk zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan, pendapatan dan jasa, dan zakat rikaz.[\[10\]](#_ftn10) Adapun mengenai ketentuan zakat mal, maka perlu dipahami mengenai nisab yaitu batasan minimal harta yang wajib dikenakan zakat.[\[11\]](#_ftn11) **Pasal 26 ayat (1) dan (2)** [**Permenag 31/2019**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fdac6f6aad7c?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenag_31_2019) menyebutkan nisab zakat pendapatan senilai 85 gram emas. Sehingga, syarat wajib seseorang mengeluarkan zakat mal antara lain jika pendapatannya telah mencapai nilai yang sama dengan 85 gram emas. Lebih lanjut, pada artikel yang sama di laman BAZNAS dijelaskan bahwa seseorang dikatakan sudah wajib menunaikan zakat penghasilan apabila ia penghasilannya telah mencapai nishab zakat pendapatan sebesar **85 gram emas per tahun**. Dalam praktiknya, zakat penghasilan **dapat ditunaikan setiap bulan dengan nilai nisab perbulannya adalah setara dengan nilai seperduabelas dari 85 gram emas**. Sebagai contoh, nisab zakat pendapatan/penghasilan pada tahun 2022 adalah senilai 85 gram emas atau setara dengan Rp79.292.978,- per tahun atau Rp6.607.784,- per bulan. Maka dalam hal penghasilan bulanan yang dimiliki muzaki melebihi nisab bulanan, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dari penghasilan bulanan tersebut.[\[12\]](#_ftn12) Sehingga, jika penghasilan Anda Rp20 juta per bulan, Anda wajib membayar zakat pendapatan atau jasa. Bagaimana cara menghitung zakat mal? Perhitungannya, jika diambil dari penghasilan Anda berarti: Rp20 juta x 2,5% = Rp500 ribu/bulan. Untuk memudahkan perhitungannya, Anda juga dapat menggunakan [**Kalkulator Zakat**](https://baznas.go.id/kalkulatorzakat) yang telah disediakan oleh BAZNAS. Perlu diingat, mengeluarkan zakat mal bagi yang sudah memenuhi syarat hukumnya adalah wajib. Dalam bangunan agama Islam, zakat ditempatkan sebagai satu pilar penting yang tak terpisahkan dari pilar-pilar yang lainnya. Bahkan dalam penyebutannya di dalam Al-Qur'an selalu digandengkan dengan pilar shalat. Oleh karena itu, merupakan kekeliruan yang nyata dan tak ternafikan jika dalam kenyataannya umat Islam sering memisah-misahkan antara kewajiban shalat dengan kewajiban berzakat.[\[13\]](#_ftn13) Bahkan, jika ada yang enggan menunaikan zakat, dalam konteks negara Islam, Imam Syafi'i, Ishaq Ibnu Rahawiyah dan Abdul Aziz berpendapat bahwa imam/pemimpin berhak mengambil separuh dari kekayaannya sebagai hukuman atas keengganannya. Sementara itu, jumhur fuqaha' berpendapat bahwa zakat dapat diambil secara paksa tanpa menyentuh harta lainnya.[\[14\]](#_ftn14) Di sisi lain, salah satu fungsi zakat mal adalah menghindarkan muzaki dari sifat kikir. Manusia pada umumnya memiliki kecenderungan untuk bersifat kikir, baik kikir pada diri sendiri maupun kikir terhadap orang lain. Zakat yang dikeluarkan seorang muslim semata karena menurut perintah dan mencari ridha-Nya, akan mensucikannya dari segala kotoran dosa secara umum dan terutama sifat kikir dalam dirinya.[\[15\]](#_ftn15) ### **Zakat Fitrah** Zakat fitrah adalah zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri muslim **yang hidup pada bulan ramadhan**.[\[16\]](#_ftn16) Syarat zakat fitrah sebagai berikut:[\[17\]](#_ftn17) 1. beragama Islam; 2. hidup pada saat bulan ramadhan; 3. memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya idul fitri. Ketentuan zakat fitrah yaitu ditunaikan dalam bentuk beras atau makanan pokok sesuai dengan kualitas beras atau makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari.[\[18\]](#_ftn18) Lalu berapa zakat fitrah yang harus dibayar? Yaitu seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa. Alternatif lainnya beras atau makanan pokok untuk membayar zakat fitrah dapat diganti dalam bentuk uang senilai 2,5 kg atau 3,5 liter beras.[\[19\]](#_ftn19) Bagaimana cara membayar zakat fitrah? Pembayaran zakat fitrah ditunaikan sejak awal ramadhan dan paling lambat sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri. Sedangkan untuk penyalurannya, dilakukan paling lambat sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri.[\[20\]](#_ftn20) Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [**di sini.**](http://mini.hukumonline.com/holpro/?utm_source=Google&utm_medium=Banner&utm_campaign=KlinikHukum-LandingPage) Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4eef0270317fd/undangundang-nomor-23-tahun-2011?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_23_2011) Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt552e0390d885e/node/758/peraturan-menteri-agama-nomor-52-tahun-2014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenag_52_2014) Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fdac6f6aad7c?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenag_31_2019?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenag_69_2015) Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fdac6f6aad7c?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenag_31_2019) REFERENSI --------- 1. _Panduan Zakat Praktis_. Direktorat Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayagunaan Zakat, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013; 2. [Kalkulator Zakat](https://baznas.go.id/kalkulatorzakat), yang diakses pada 20 Maret 2024, pukul 14.11 WIB; 3. [Tentang Zakat Penghasilan](https://baznas.go.id/zakatpenghasilan), yang diakses pada 20 Maret 2024, pukul 14.08 WIB. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1 angka 2 [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4eef0270317fd/undangundang-nomor-23-tahun-2011?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_23_2011) (“UU 23/2011”) [\[2\]](#_ftnref2) Penjelasan Umum UU 23/2011 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 4 ayat (4) dan (5) UU 23/2011 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 1 angka 2 [Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt552e0390d885e/node/758/peraturan-menteri-agama-nomor-52-tahun-2014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenag_52_2014) (“Permenag 52/2014”) [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 1 angka 5 dan 6 UU 23/2011 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 4 ayat (2) UU 23/2011 [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 4 ayat (3) UU 23/2011 [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 1 angka 17 Permenag 52/2014 [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 2 ayat (2) Permenag 52/2014 [\[10\]](#_ftnref10) Pasal 2 ayat (3) Permenag 52/2014 [\[11\]](#_ftnref11) Pasal 1 angka 6 Permenag 52/2014 [\[12\]](#_ftnref12) Pasal 26 ayat (2) [Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fdac6f6aad7c?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenag_31_2019) [\[13\]](#_ftnref13) _Panduan Zakat Praktis_. Direktorat Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayagunaan Zakat, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013, hal. 24 [\[14\]](#_ftnref14) _Panduan Zakat Praktis_. Direktorat Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayagunaan Zakat, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013, hal. 33 [\[15\]](#_ftnref15) _Panduan Zakat Praktis_. Direktorat Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayagunaan Zakat, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013, hal. 29 [\[16\]](#_ftnref16) Pasal 1 angka 3 Permenag 52/2014 [\[17\]](#_ftnref17) Pasal 2 ayat (4) Permenag 52/2014 [\[18\]](#_ftnref18) Pasal 30 ayat (1) dan (2) Permenag 52/2014 [\[19\]](#_ftnref19) Pasal 30 ayat (3) Permenag 52/2014 [\[20\]](#_ftnref20) Pasal 31 Permenag 52/2014 Tags ---- [puasa](/tag/puasa) [zakat](/tag/zakat) [ramadan](/tag/ramadan) [uang](/tag/uang)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI) dan dipublikasikan pertama kali pada 4 Mei 2021.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Pengertian Surat Keterangan TerdaftarSebelum menjawab inti pertanyaan Anda, sebaiknya kita ketahui terlebih dahulu apa itu Surat Keterangan Terdaftar (“SKT”). Menurut Pasal 1 angka 30 Perdirjen Pajak 4/2020, SKT adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (“KPP”) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (“KP2KP”) sebagai pemberitahuan bahwa Wajib Pajak telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak yang berisi identitas Wajib Pajak.Dari definisi dalam pasal di atas, secara sederhana SKT adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Kantor Pajak sebagai pemberitahuan bahwa wajib pajak telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak yang berisi identitas Wajib Pajak. Adapun informasi yang tersedia dalam format SKT adalah sebagai berikut:NamaNomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)Nomor Induk Kependudukan (NIK)KategoriFormat SKT selengkapnya dapat Anda baca pada Lampiran Perdirjen Pajak 4/2020 (hal. 133-134).Secara umum, informasi kewajiban perpajakan yang tercantum dalam SKT dapat dijadikan sebagai acuan dalam memenuhi kewajiban perpajakan bagi masing-masing Wajib Pajak. Namun demikian, menurut hemat kami kewajiban perpajakan yang tercantum dalam SKT tersebut perlu di-review lebih lanjut agar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.KLINIK TERKAITApakah NPWP Wajib? Ini Sanksi Jika Tidak Punya NPWP15 Mar 2024Mudah! Ini 3 Cara Daftar NPWP19 Apr 2021Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Dikenai PPh?06 Apr 2021Apakah Organisasi Internasional Dibebaskan dari PPh?05 Apr 2021Menjawab pertanyaan Anda, berikut kami jelaskan perbedaan Pajak Penghasilan (“PPh”) Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29.PPh Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29Mengacu pada ketentuan PPh Pasal 21 ayat (1) UU 36/2008, pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh:pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainsebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan  oleh pegawai atau bukan pegawai;bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun;badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; danpenyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Berdasarkan bunyi pasal di atas, dalam hal Wajib Pajak Orang Pribadi (“WPOP”) bekerja sebagai karyawan dan menerima penghasilan berupa gaji, tunjangan, dan sebagainya, maka penghasilan yang diterima tersebut merupakan objek pemotongan PPh Pasal 21 yang wajib dilakukan oleh pemberi kerja. Dalam arti lain, PPh Pasal 21 bukan merupakan kewajiban perpajakan bagi WPOP, melainkan kewajiban perpajakan bagi perusahaan atau Wajib Pajak Badan (“WP Badan”).PPh Pasal 21 yang dipotong oleh pemberi kerja merupakan kredit pajak yang dapat diperhitungkan untuk mengurangi besarnya PPh Tahunan Orang Pribadi yang bersangkutan pada akhir tahun pajak sebagaimana dijelaskan pada Pasal 25 ayat (1) UU 36/2008 sebagai berikut:Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; danb. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Walau demikian, PPh Pasal 21 yang dikenakan kepada WPOP atas gaji tersebut tidak serta merta diartikan bahwa kewajiban perpajakan (pemotongan) WPOP yang bersangkutan adalah PPh Pasal 21, karena kewajiban pemotongan PPh Pasal 21 merupakan kewajiban bagi pemberi kerja. Sehingga, kewajiban PPh Pasal 21 tidak akan tercantum dalam SKT WPOP.Akan tetapi, jika individu tersebut melakukan pekerjaan bebas atau kegiatan usaha lainnya dalam mendapatkan penghasilan (selain menjadi karyawan sebagaimana dijelaskan di atas) maka, kewajiban perpajakan yang tercantum dalam SKT adalah PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29.Berdasarkan Penjelasan Pasal 25 UU 36/2008, ketentuan ini mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sendiri dalam tahun berjalan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa PPh Pasal 25 merupakan kewajiban perpajakan bagi orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dalam mendapatkan penghasilan. Angsuran PPh Pasal 25 yang dibayarkan setiap bulannya, dapat diperhitungkan sebagai pengurang besarnya Pajak Tahunan WPOP yang terutang pada akhir tahun pajak.Lebih lanjut, PPh Pasal 25 yang dikutip dari Penghitungan PPh Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu dikenakan bagi wajib pajak orang pribadi tertentu yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang pengecer yang mempunyai 1 atau lebih tempat usaha.Kemudian, PPh Pasal 29 itu sendiri merupakan pajak penghasilan kurang bayar, sebagaimana dijelaskan dalam Implementasi Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan dalam Penghitungan PPh Pasal 29 dan Angsuran PPh Pasal 25. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 29 UU 36/2008 yang mengatur tentang kewajiban pelunasan kekurangan pembayaran pajak, yaitu:Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), kekurangan pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.Dengan kata lain, yang menjadi objek PPh Pasal 29 adalah jika Pajak Tahunan WPOP yang terutang lebih besar dari jumlah angsuran PPh Pasal 25 dan/atau jumlah kredit PPh lainnya.Kesimpulannya, untuk individual/orang pribadi yang hanya memiliki satu sumber penghasilan/pemberi kerja akan dikenakan PPh Pasal 21. Namun, PPh Pasal 21 bukan merupakan kewajiban perpajakan bagi WPOP, melainkan kewajiban perpajakan bagi perusahaan atau Wajib Pajak Badan. Oleh karena itu, menurut hemat kami, pencantuman informasi dalam SKT dapat diartikan sebagai antisipasi terdapatnya kewajiban perpajakan PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29. Karena, PPh Pasal 25 dikenakan kepada wajib pajak yang memiliki satu atau lebih kegiatan usaha tertentu.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak PenghasilanPeraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena PajakREFERENSIDirektorat Jenderal Pajak, Implementasi Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan dalam Penghitungan PPh Pasal 29 dan Angsuran PPh Pasal 25, diakses pada 21 Maret 2024, pukul 15.23 WIB;Direktorat Jenderal Pajak, Penghitungan PPh Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, diakses pada 21 Maret 2024, pukul 15.00 WIB.Tagsnpwppajakpajak penghasilanpph

Baru-baru ini saya mendaftarkan NPWP pribadi (sebagai karyawan), dan sudah mendapatkan kartu NPWP. Di SKT dinyatakan bahwa saya terkena kewajiban PPh Pasal 25 dan 29. Saya ingin konfirmasi apakah memang individu karyawan terkena pasal tersebut? Benarkah Pasal 25 dan 29 biasanya dikenakan ke badan usaha, sedangkan pribadi terkena Pasal 21? Mohon pencerahannya.

Pada intinya, untuk individual/orang pribadi yang hanya memiliki satu sumber penghasilan/pemberi kerja akan dikenakan PPh Pasal 21. Namun, PHh Pasal 21 bukan merupakan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, melainkan kewajiban perpajakan bagi perusahaan atau Wajib Pajak Badan. Sedangkan wajib pajak yang memiliki satu atau lebih kegiatan usaha tertentu dikenakan PPh Pasal 25. Apa dasar hukumnya? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Apakah NPWP Wajib? Ini Sanksi Jika Tidak Punya NPWP15 Mar 2024Mudah! Ini 3 Cara Daftar NPWP19 Apr 2021Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Dikenai PPh?06 Apr 2021Apakah Organisasi Internasional Dibebaskan dari PPh?05 Apr 2021Apakah NPWP Wajib? Ini Sanksi Jika Tidak Punya NPWP15 Mar 2024Mudah! Ini 3 Cara Daftar NPWP19 Apr 2021Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Dikenai PPh?06 Apr 2021Apakah Organisasi Internasional Dibebaskan dari PPh?05 Apr 2021Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 2022Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 22 Mei 2023Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 2022Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 22 Mei 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/ketentuan-pph-pasal-21--pasal-25--dan-pasal-29-cl6354/

Ketentuan PPh Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29

pages/35/page-7.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh [Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI)](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/ikatan-kuasa-hukum-dan-advokat-pajak-indonesia-ikhapi-lt5e5786ec79902/ikatan-kuasa-hukum-dan-advokat-pajak-indonesia-ikhapi-lt5e57892e220b1/) dan dipublikasikan pertama kali pada 4 Mei 2021.** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Pengertian Surat Keterangan Terdaftar** Sebelum menjawab inti pertanyaan Anda, sebaiknya kita ketahui terlebih dahulu apa itu **Surat Keterangan Terdaftar (“SKT”)**. Menurut **Pasal 1 angka 30 [Perdirjen Pajak 4/2020](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5e7c50b3a6b17/peraturan-direktur-jenderal-pajak-nomor-per-04-pj-2020-tahun-2020/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perdirjen_pajak_4_2020)**, SKT adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (“KPP”) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (“KP2KP”) sebagai pemberitahuan bahwa Wajib Pajak telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak yang berisi identitas Wajib Pajak. Dari definisi dalam pasal di atas, secara sederhana SKT adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Kantor Pajak sebagai pemberitahuan bahwa wajib pajak telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak yang berisi identitas Wajib Pajak. Adapun informasi yang tersedia dalam format SKT adalah sebagai berikut: 1. Nama 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 3. Nomor Induk Kependudukan (NIK) 4. Kategori Format SKT selengkapnya dapat Anda baca pada **Lampiran Perdirjen Pajak 4/2020** (hal. 133-134). Secara umum, informasi kewajiban perpajakan yang tercantum dalam SKT dapat dijadikan sebagai acuan dalam memenuhi kewajiban perpajakan bagi masing-masing Wajib Pajak. Namun demikian, menurut hemat kami kewajiban perpajakan yang tercantum dalam SKT tersebut perlu di-review lebih lanjut agar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Apakah NPWP Wajib? Ini Sanksi Jika Tidak Punya NPWP ](/klinik/a/tidak-punya-npwp-cl4733/)  15 Mar 2024 [ #### Mudah! Ini 3 Cara Daftar NPWP ](/klinik/a/mudah-ini-3-cara-daftar-npwp-lt607cf7298a63e/)  19 Apr 2021 [ #### Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Dikenai PPh? ](/klinik/a/pegawai-pemerintah-non-pegawai-negeri-ppnpn-dikenai-pph--lt606bd657eb2a4/)  06 Apr 2021 [ #### Apakah Organisasi Internasional Dibebaskan dari PPh? ](/klinik/a/apakah-organisasi-internasional-dibebaskan-dari-pph-lt606a746ebaf46/)  05 Apr 2021 [](#!) Menjawab pertanyaan Anda, berikut kami jelaskan perbedaan **Pajak Penghasilan (“PPh”) Pasal 21**, **Pasal 25**, dan **Pasal 29**. ### **PPh Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29** Mengacu pada ketentuan **PPh Pasal 21 ayat (1) [UU 36/2008](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28418/uu-no-36-tahun-2008-perubahan-keempat-atas-undang-undang-nomor-7-tahun-1983-tentang-pajak-penghasilan/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_36_2008)**, **pemotongan pajak atas penghasilan** sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri **wajib dilakukan** oleh: 1. **pemberi kerja** yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainsebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan  oleh pegawai atau bukan pegawai; 2. bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan; 3. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun; 4. badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; dan 5. penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Berdasarkan bunyi pasal di atas, dalam hal Wajib Pajak Orang Pribadi (“WPOP”) **bekerja sebagai karyawan** dan **menerima penghasilan berupa gaji**, **tunjangan**, dan sebagainya, maka penghasilan yang diterima tersebut merupakan **objek pemotongan PPh Pasal 21** yang **wajib dilakukan oleh pemberi kerja**. Dalam arti lain, PPh Pasal 21 bukan merupakan kewajiban perpajakan bagi WPOP, melainkan kewajiban perpajakan bagi perusahaan atau Wajib Pajak Badan (“WP Badan”). PPh Pasal 21 yang dipotong oleh pemberi kerja merupakan kredit pajak yang dapat diperhitungkan untuk mengurangi besarnya PPh Tahunan Orang Pribadi yang bersangkutan pada akhir tahun pajak sebagaimana dijelaskan pada **Pasal 25 ayat (1) UU 36/2008** sebagai berikut: _Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:_ _a. **Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21** dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan_ _b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak._ Walau demikian, PPh Pasal 21 yang dikenakan kepada WPOP atas gaji tersebut tidak serta merta diartikan bahwa kewajiban perpajakan (pemotongan) WPOP yang bersangkutan adalah PPh Pasal 21, karena kewajiban pemotongan PPh Pasal 21 merupakan kewajiban bagi pemberi kerja. Sehingga, kewajiban PPh Pasal 21 tidak akan tercantum dalam SKT WPOP. Akan tetapi, jika individu tersebut **melakukan pekerjaan bebas atau kegiatan usaha lainnya** dalam mendapatkan penghasilan (selain menjadi karyawan sebagaimana dijelaskan di atas) maka, kewajiban perpajakan yang tercantum dalam SKT adalah **PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29**. Berdasarkan **Penjelasan Pasal 25 UU 36/2008**, ketentuan ini mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sendiri dalam tahun berjalan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa **PPh Pasal 25 merupakan kewajiban perpajakan bagi orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dalam mendapatkan penghasilan**. Angsuran PPh Pasal 25 yang dibayarkan setiap bulannya, dapat diperhitungkan sebagai pengurang besarnya Pajak Tahunan WPOP yang terutang pada akhir tahun pajak. Lebih lanjut, **PPh Pasal 25** yang dikutip dari **[Penghitungan PPh Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu](https://pajak.go.id/id/penghitungan-pph-pasal-25-wajib-pajak-orang-pribadi-pengusaha-tertentu)** dikenakan bagi wajib pajak orang pribadi tertentu yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang pengecer yang mempunyai 1 atau lebih tempat usaha. Kemudian, **PPh Pasal 29** itu sendiri merupakan pajak penghasilan kurang bayar, sebagaimana dijelaskan dalam **[Implementasi Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan dalam Penghitungan PPh Pasal 29 dan Angsuran PPh Pasal 25](https://www.pajak.go.id/siaran-pers/implementasi-penurunan-tarif-pajak-penghasilan-badan-dalam-penghitungan-pph-pasal-29)**. Hal ini sebagaimana termaktub dalam **Pasal 29 UU 36/2008** yang mengatur tentang kewajiban pelunasan kekurangan pembayaran pajak, yaitu: _Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), kekurangan pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan._ Dengan kata lain, yang menjadi **objek PPh Pasal 29** adalah **jika Pajak Tahunan WPOP yang terutang lebih besar dari jumlah angsuran PPh Pasal 25** dan/atau **jumlah kredit PPh** lainnya. Kesimpulannya, untuk individual/orang pribadi yang hanya memiliki satu sumber penghasilan/pemberi kerja akan dikenakan PPh Pasal 21. Namun, PPh Pasal 21 bukan merupakan kewajiban perpajakan bagi WPOP, melainkan kewajiban perpajakan bagi perusahaan atau Wajib Pajak Badan. Oleh karena itu, menurut hemat kami, pencantuman informasi dalam SKT dapat diartikan sebagai antisipasi terdapatnya kewajiban perpajakan PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29. Karena, PPh Pasal 25 dikenakan kepada wajib pajak yang memiliki satu atau lebih kegiatan usaha tertentu. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28418/uu-no-36-tahun-2008-perubahan-keempat-atas-undang-undang-nomor-7-tahun-1983-tentang-pajak-penghasilan/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_36_2008) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5e7c50b3a6b17/peraturan-direktur-jenderal-pajak-nomor-per-04-pj-2020-tahun-2020/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perdirjen_pajak_4_2020) REFERENSI --------- 1. Direktorat Jenderal Pajak, [Implementasi Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan dalam Penghitungan PPh Pasal 29 dan Angsuran PPh Pasal 25](https://www.pajak.go.id/siaran-pers/implementasi-penurunan-tarif-pajak-penghasilan-badan-dalam-penghitungan-pph-pasal-29), diakses pada 21 Maret 2024, pukul 15.23 WIB; 2. Direktorat Jenderal Pajak, [Penghitungan PPh Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu](https://pajak.go.id/id/penghitungan-pph-pasal-25-wajib-pajak-orang-pribadi-pengusaha-tertentu), diakses pada 21 Maret 2024, pukul 15.00 WIB. Tags ---- [npwp](/tag/npwp) [pajak](/tag/pajak) [pajak penghasilan](/tag/pajak-penghasilan) [pph](/tag/pph)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Sumbangan OnlineKLINIK TERKAITDana Sumbangan Diselewengkan, Dapatkah Yayasan Dibubarkan?02 Agt 2022Tips Menghindari Penipuan Berkedok Sumbangan Online18 Apr 2022Komite Sekolah Tarik Pungutan Berkedok Sumbangan, Ini Hukumnya19 Agt 2021Dari pertanyaan Anda, kami mengasumsikan donasi yang diberikan melalui donation based crowdfunding yaitu kegiatan penggalangan dana massal di mana orang-orang memberikan uangnya untuk kegiatan yang ditawarkan kreator. Singkatnya patungan sukarela tanpa imbalan. Donation based crowdfunding ini mengkolaborasikan tradisi gotong royong dengan pemanfaatan kemajuan teknologi.[1]Sepanjang penelusuran kami, dasar hukum pengumpulan uang berbasis sumbangan atau donasi ini dapat merujuk berdasarkan UU 9/1961, PP 29/1980, dan Permensos 8/2021. Adapun penyelenggara pengumpulan uang atau barang (“PUB”) dilaksanakan melalui organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum seperti perkumpulan atau yayasan dan sudah harus mendapatkan izin menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan.[2]Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas PUB dapat dilakukan dengan cara antara lain melalui layanan dalam jaringan, aplikasi digital, layanan uang elektronik, media sosial, dan lain-lain.[3]Penyelenggara PUB yang sudah berizin wajib untuk:[4]melaksanakan penyelenggaraan PUB sesuai denganketentuan yang dimuat dalam surat keputusan izinPUB dan ketentuan peraturan perundang-undangan; danmemberikan laporan mengenai penyelenggaraanPUB disertai bukti pertanggungjawaban.Laporan tersebut disampaikan kepada pemberi izin paling lambat 30 hari sejak selesai penyaluran program PUB dan memuat:[5]rincian dan jumlah hasil pengumpulan;rincian penyaluran bantuan;surat pernyataan tanggung jawab mutlak;dokumen hasil audit akuntan publik untukpengumpulan di atas Rp500juta; dandokumentasi pelaksanaan penyaluran.Baca juga: Tips Menghindari Penipuan Berkedok Sumbangan OnlineHubungan Donatur, Penyelenggara PUB, dan Penerima DonasiKemudian sebelum menjawab pertanyaan Anda tentang penipuan sumbangan online, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai hubungan hukum antara donatur, penyelenggara PUB, dan penerima donasi sebagai berikut:Hubungan antara donatur dengan penyelenggara PUB tunduk pada UU Perlindungan Konsumen. Penyelenggara PUB sebagai pelaku usaha, yakni melakukan kegiatan usaha di bidang jasa dengan cara menggalang dana dari donatur dan menyalurkannya kepada penerima donasi. Sedangkan donatur berkedudukan sebagai konsumen.[6]Hubungan antara penyelenggara PUB dengan penerima donasi umumnya diformalisasikan ke dalam bentuk perjanjian. Dengan adanya hubungan kontraktual dalam KUH Perdata, perjanjian yang telah disepakati bersama berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.[7]Hubungan antara donatur dengan penerima donasi tidak didasarkan perjanjian. Sebab donatur hanya memiliki hubungan hukum dengan penyelenggara PUB.Namun bagaimana jika penerima donasi ternyata menipu atau menyalahgunakan uang yang sudah diterimanya dari para donatur lewat penyelenggara PUB? Bagaimana pertanggungjawaban hukum penipuan donasi?Hukumnya Jika Penerima Donasi MenipuMeski antara donatur dengan penerima donasi tidak ada hubungan kontraktual, namun dugaan penipuan oleh penerima donasi tetap dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.Menurut hemat kami, dalam praktiknya pihak donatur dapat meminta transparansi atau laporan terkait penyaluran sumbangan atau donasi kepada penyelenggara PUB. Kemudian penyelenggara PUB berdasarkan perjanjian yang telah disepakati dapat meminta dokumen atau bukti pertanggungjawaban kepada penerima donasi.Jika diduga ada indikasi penggelapan atau penipuan sumbangan online, penerima donasi dapat dilaporkan secara pribadi oleh para donatur atau penyelenggara PUB ke polisi. Mengenai perbedaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dan jerat hukumnya, dapat Anda baca selengkapnya dalam Perbedaan Pasal Penipuan dan Penggelapan.Selain itu, para donatur dapat menuntut ganti rugi pengembalian uang kepada penerima donasi atas penipuan sumbangan online melalui gugatan perdata atas perbuatan melawan hukum atau permohonan restitusi sebagaimana diterangkan dalam 2 Cara Korban Menuntut Ganti Rugi kepada Terpidana.Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PerdataUndang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau BarangUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan KonsumenPeraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan SumbanganPeraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau BarangREFERENSIMonica Sanli Putri dan Nurul Hakim. Pertanggungjawaban Hukum Penggalangan Dana Secara Daring Terhadap Sistem Donation Based Crowdfunding Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia, Jurnal Notarius: Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2022.[1] Monica Sanli Putri dan Nurul Hakim. Pertanggungjawaban Hukum Penggalangan Dana Secara Daring Terhadap Sistem Donation Based Crowdfunding Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia, Jurnal Notarius: Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2022, hal. 74-75[2] Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang (“Permensos 8/2021”)[3] Pasal 10 Permensos 8/2021[4] Pasal 25 ayat (1) Permensos 8/2021[5] Pasal 25 ayat (2) dan (3) Permensos 8/2021[6] Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen[7] Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum PerdataTagssumbanganpenipuanpenipuan online

Di media sosial sedang heboh kasus penipuan donasi Kitabisa yang diduga menipu donatur hingga ratusan juta. Para donatur meminta agar kasus ini diusut dan meminta pertanggungjawaban si penipu. Pertanyaan saya, bisakah uang para donatur kembali dan apa jerat hukum penipuan sumbangan online?

Donasi atau sumbangan online kerap jadi modus tindak pidana penipuan. Lalu bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi penerima donasi yang menipu melalui donasi atau sumbangan online? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Dana Sumbangan Diselewengkan, Dapatkah Yayasan Dibubarkan?02 Agt 2022Tips Menghindari Penipuan Berkedok Sumbangan Online18 Apr 2022Komite Sekolah Tarik Pungutan Berkedok Sumbangan, Ini Hukumnya19 Agt 2021Dana Sumbangan Diselewengkan, Dapatkah Yayasan Dibubarkan?02 Agt 2022Tips Menghindari Penipuan Berkedok Sumbangan Online18 Apr 2022Komite Sekolah Tarik Pungutan Berkedok Sumbangan, Ini Hukumnya19 Agt 2021Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023Cara dan Biaya Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara25 Apr 2024Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023Cara dan Biaya Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara25 Apr 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/penipuan-donasi-online-bisakah-uang-kembali-lt65fbe26345c71/

Penipuan Donasi Online, Bisakah Uang Kembali?

pages/35/page-8.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Sumbangan _Online_** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Dana Sumbangan Diselewengkan, Dapatkah Yayasan Dibubarkan? ](/klinik/a/dana-sumbangan-diselewengkan-dapatkah-yayasan-dibubarkan-lt62e8d7c8b7287/)  02 Agt 2022 [ #### Tips Menghindari Penipuan Berkedok Sumbangan _Online_ ](/klinik/a/tips-menghindari-penipuan-berkedok-sumbangan-ionline-i-lt6086123b2a619/)  18 Apr 2022 [ #### Komite Sekolah Tarik Pungutan Berkedok Sumbangan, Ini Hukumnya ](/klinik/a/komite-sekolah-tarik-pungutan-berkedok-sumbangan--ini-hukumnya-lt611862879fc69/)  19 Agt 2021 [](#!) Dari pertanyaan Anda, kami mengasumsikan donasi yang diberikan melalui _donation based crowdfunding_ yaitu kegiatan penggalangan dana massal di mana orang-orang memberikan uangnya untuk kegiatan yang ditawarkan kreator. Singkatnya patungan sukarela tanpa imbalan. _Donation based crowdfunding_ ini mengkolaborasikan tradisi gotong royong dengan pemanfaatan kemajuan teknologi.[\[1\]](#_ftn1) Sepanjang penelusuran kami, dasar hukum pengumpulan uang berbasis sumbangan atau donasi ini dapat merujuk berdasarkan [**UU 9/1961**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26333/undangundang-nomor-9-tahun-1961/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_9_1961), [**PP 29/1980**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/21596/peraturan-pemerintah-nomor-29-tahun-1980/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_29_1980), dan [**Permensos 8/2021**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt615d2580f3a91/peraturan-menteri-sosial-nomor-8-tahun-2021/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permensos_8_2021). Adapun penyelenggara pengumpulan uang atau barang (“PUB”) dilaksanakan melalui organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum seperti perkumpulan atau yayasan dan sudah harus mendapatkan izin menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan.[\[2\]](#_ftn2) Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) PUB dapat dilakukan dengan cara antara lain melalui layanan dalam jaringan, aplikasi digital, layanan uang elektronik, media sosial, dan lain-lain.[\[3\]](#_ftn3) Penyelenggara PUB yang sudah berizin wajib untuk:[\[4\]](#_ftn4) 1. melaksanakan penyelenggaraan PUB sesuai denganketentuan yang dimuat dalam surat keputusan izinPUB dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 2. memberikan laporan mengenai penyelenggaraanPUB disertai bukti pertanggungjawaban. Laporan tersebut disampaikan kepada pemberi izin paling lambat 30 hari sejak selesai penyaluran program PUB dan memuat:[\[5\]](#_ftn5) 1. rincian dan jumlah hasil pengumpulan; 2. rincian penyaluran bantuan; 3. surat pernyataan tanggung jawab mutlak; 4. dokumen hasil audit akuntan publik untukpengumpulan di atas Rp500juta; dan 5. dokumentasi pelaksanaan penyaluran. Baca juga: [**Tips Menghindari Penipuan Berkedok Sumbangan _Online_**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/tips-menghindari-penipuan-berkedok-sumbangan-ionline-i-lt6086123b2a619/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=penipuan_sumbangan) ### **Hubungan Donatur, Penyelenggara PUB, dan Penerima Donasi** Kemudian sebelum menjawab pertanyaan Anda tentang penipuan sumbangan _online_, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai hubungan hukum antara donatur, penyelenggara PUB, dan penerima donasi sebagai berikut: 1. Hubungan antara donatur dengan penyelenggara PUB tunduk pada [**UU Perlindungan Konsumen**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/undangundang-nomor-8-tahun-1999/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Perlindungan_Konsumen). Penyelenggara PUB sebagai pelaku usaha, yakni melakukan kegiatan usaha di bidang jasa dengan cara menggalang dana dari donatur dan menyalurkannya kepada penerima donasi. Sedangkan donatur berkedudukan sebagai konsumen.[\[6\]](#_ftn6) 2. Hubungan antara penyelenggara PUB dengan penerima donasi umumnya diformalisasikan ke dalam bentuk perjanjian. Dengan adanya hubungan kontraktual dalam [**KUH Perdata**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata), perjanjian yang telah disepakati bersama berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.[\[7\]](#_ftn7) 3. Hubungan antara donatur dengan penerima donasi tidak didasarkan perjanjian. Sebab donatur hanya memiliki hubungan hukum dengan penyelenggara PUB. Namun bagaimana jika penerima donasi ternyata menipu atau menyalahgunakan uang yang sudah diterimanya dari para donatur lewat penyelenggara PUB? Bagaimana pertanggungjawaban hukum penipuan donasi? ### **Hukumnya Jika Penerima Donasi Menipu** Meski antara donatur dengan penerima donasi tidak ada hubungan kontraktual, namun dugaan penipuan oleh penerima donasi tetap dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Menurut hemat kami, dalam praktiknya pihak donatur dapat meminta transparansi atau laporan terkait penyaluran sumbangan atau donasi kepada penyelenggara PUB. Kemudian penyelenggara PUB berdasarkan perjanjian yang telah disepakati dapat meminta dokumen atau bukti pertanggungjawaban kepada penerima donasi. Jika diduga ada indikasi penggelapan atau penipuan sumbangan _online_, penerima donasi dapat dilaporkan secara pribadi oleh para donatur atau penyelenggara PUB ke polisi. Mengenai perbedaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dan jerat hukumnya, dapat Anda baca selengkapnya dalam [**Perbedaan Pasal Penipuan dan Penggelapan**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-penipuan-dan-penggelapan-lt4ceb3048897ea/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=penipuan_penggelapan). Selain itu, para donatur dapat menuntut ganti rugi pengembalian uang kepada penerima donasi atas penipuan sumbangan _online_ melalui gugatan perdata atas perbuatan melawan hukum atau permohonan restitusi sebagaimana diterangkan dalam [**2 Cara Korban Menuntut Ganti Rugi kepada Terpidana**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/2-cara-korban-menuntut-ganti-rugi-kepada-terpidana-cl5928/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=cara_ganti_rugi). Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26333/undangundang-nomor-9-tahun-1961/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_9_1961) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/undangundang-nomor-8-tahun-1999/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Perlindungan_Konsumen) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/21596/peraturan-pemerintah-nomor-29-tahun-1980/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_29_1980) Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt615d2580f3a91/peraturan-menteri-sosial-nomor-8-tahun-2021/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permensos_8_2021) REFERENSI --------- Monica Sanli Putri dan Nurul Hakim. _Pertanggungjawaban Hukum Penggalangan Dana Secara Daring Terhadap Sistem Donation Based Crowdfunding Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia_, Jurnal Notarius: Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2022. [\[1\]](#_ftnref1) Monica Sanli Putri dan Nurul Hakim. _Pertanggungjawaban Hukum Penggalangan Dana Secara Daring Terhadap Sistem Donation Based Crowdfunding Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia_, Jurnal Notarius: Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2022, hal. 74-75 [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 3 [Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt615d2580f3a91/peraturan-menteri-sosial-nomor-8-tahun-2021/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permensos_8_2021) (“Permensos 8/2021”) [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 10 Permensos 8/2021 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 25 ayat (1) Permensos 8/2021 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 25 ayat (2) dan (3) Permensos 8/2021 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 1 angka 2 dan 3 [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/undangundang-nomor-8-tahun-1999/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Perlindungan_Konsumen) [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 1338 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata) Tags ---- [sumbangan](/tag/sumbangan) [penipuan](/tag/penipuan) [penipuan online](/tag/penipuan-online)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Pelarangan Tempat Hiburan Beroperasi Selama Bulan Puasa yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. yang dipublikasikan pada 25 Juni 2015.KLINIK TERKAITIzin Usaha untuk Kafe03 Apr 2023Meski Streaming Berbayar, Putar Musik di Kafe Tetap Bayar Royalti22 Sep 2021Jika Terganggu karena Kebisingan Suara dari Kafe26 Des 2018Jerat Pidana Penyedia Tempat Prostitusi Berkedok Kafe25 Jan 2016Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Peraturan Kepala Kepolisian Resor Pada dasarnya, perlu dilihat kembali apakah ketentuan yang dibuat Kepala Kepolisian Resor (“Kapolres”) soal larangan dibukanya tempat hiburan seperti tempat karaoke itu tertuang dalam suatu peraturan Kapolres atau tidak. Akan tetapi, berdasarkan penelusuran kami, Kapolres hanya berwenang menerbitkan peraturan yang berlaku di wilayah hukum tempat kerjanya saja.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Selain Kapolres, untuk lingkungan kerja kepolisian pada umumnya yang berwenang menerbitkan peraturan adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam suatu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Perkap”).Perlu diingat, peraturan perundang-undangan itu mencakup pula peraturan yang antara lain ditetapkan oleh badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang.[1] Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan UU Polri yang sebagian telah diubah dengan UU Cipta Kerja. Jadi, kepolisian sebagai suatu lembaga berwenang untuk menetapkan suatu peraturan.Terkait peraturan Kapolres, Bilal Dewansyah dari Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (“FH Unpad”) sekaligus dosen Hukum Tata Negara FH Unpad, antara lain menjelaskan bahwa aturan seperti pelarangan tempat hiburan selama bulan puasa ini sebenarnya menyangkut soal ketertiban umum. Wewenang mengatur ketertiban umum di suatu daerah ini pada dasarnya ada pada pemerintah daerah yang dituangkan dalam suatu peraturan daerah (“perda”). Kemudian, Kapolres biasanya tidak bisa mengeluarkan peraturan yang mengikat secara umum seperti itu.Ditinjau dari UU 9/2015, DPRD Provinsi berwenang membentuk Perda Provinsi bersama gubernur,[2] sedangkan DPRD kabupaten/kota berwenang membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota.[3] Di sini terlihat jelas bahwa peraturan daerah dibuat di suatu daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.Sedangkan, Bilal lebih lanjut mengatakan bahwa dalam hal peraturan itu dikeluarkan oleh Kapolres, perlu dilihat kembali apakah itu masuk dalam urusan pusat (Kepala Kepolisian Negara RI/ “Kapolri” atau Markas Besar Polri) atau daerah (Kapolres). Jika memang Kapolri telah membagi urusan/wewenang itu kepada Kapolres, maka secara tidak langsung peraturan Kapolres itu jadi mengikat masyarakat. Jika memang Kapolri tidak memberikan wewenang untuk Kapolres mengatur larangan dibukanya tempat karaoke di bulan puasa yang berlaku di daerah hukum kepolisian resor (wilayah kabupaten/kota), maka apa yang diatur Kapolres telah melampaui wewenangnya.Bilal juga memberikan contoh dalam hal peraturan Kapolri memerintahkan kepada Kapolres untuk mengatur izin keramaian yang tertuang dalam suatu peraturan internal di kepolisian. Karena wewenang ini telah dibagi, maka pelaksana di tingkat daerah adalah Kapolres. Meski sifatnya internal, namun wewenang itu telah dibagi, maka secara tidak langsung masyarakat menjadi terikat pada aturan tersebut.Hal ini karena menurut Bilal, pada dasarnya Pasal 8 ayat (2) UU 12/2011 telah mengatur bahwa pembagian peraturan perundang-undangan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Jadi, perlu dilihat kembali adakah pembagian wewenang atau pembagian urusan dari Kapolri kepada Kapolres untuk membuat peraturan itu.Oleh karena itu, harus dilihat kembali apa peraturan yang mendasari Kapolres berwenang melarang tempat karaoke untuk beroperasi di bulan puasa.Larangan dalam Peraturan Daerah SetempatJika memang di suatu daerah memberlakukan aturan larangan tempat-tempat hiburan termasuk tempat karaoke untuk beroperasi di bulan puasa, hal itu dituangkan dalam peraturan daerah setempat, bukan peraturan Kapolres. Peraturan daerah, baik itu peraturan daerah provinsi maupun kabupaten/kota merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang dikenal dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 sebagai berikut:Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;Peraturan Pemerintah;Peraturan Presiden;Peraturan Daerah Provinsi;Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.Baca juga: Hierarki Peraturan Perundang-undangan di IndonesiaAdapun yang dimaksud dengan Perda Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama gubernur.[4] Sedangkan Perda Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama bupati/walikota.[5] Peraturan tersebut mengikat secara umum bagi masyarakat di provinsi dan kabupaten/kota setempat.Selain perda, umumnya ketentuan tersebut juga tercantum dalam peraturan gubernur atau bupati/wali kota yang termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur di dalam Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011.Dengan demikian, dalam praktiknya, aturan lebih lanjut soal tanggung jawab pengusaha tempat hiburan dan segala kegiatan di tempat usahanya diatur dalam peraturan daerah ataupun peraturan gubernur atau bupati/wali kota setempat. Untuk mempermudah pemahaman Anda, berikut kami berikan beberapa contoh peraturan daerah yang memuat ketentuan jam beroperasinya tempat karaoke dan larangan beroperasi pada bulan puasa.Contohnya adalah ketentuan dalam SE e-0003/SE/2024 Pemprov DKI Jakarta yang diterbitkan berdasarkan Pasal 40 Pergub DKI Jakarta 18/2018 tentang jenis usaha pariwisata tertentu yang wajib tutup pada bulan Ramadan.Di dalam SE tersebut, terdapat aturan terkait penyelenggaraan jam operasional tempat hiburan selama bulan Ramadan. Pada SE tersebut, usaha pariwisata tertentu yaitu tempat hiburan seperti kelab malam, diskotek, mandi uap, rumah pijat, arena permainan orang dewasa, bar/rumah minum termasuk karaoke wajib tutup pada satu hari sebelum Bulan Suci Ramadan sampai dengan satu hari setelah hari kedua Hari Raya Idul Fitri.[6]Namun, ada pengecualian pada tempat usaha yang dilarang jika lokasinya berada di hotel bintang 4 dan bintang 5, serta kawasan komersial. Usaha pariwisata tertentu sebagaimana dimaksud yang diselenggarakan di hotel bintang 4 dan bintang 5 dikecualikan dari ketentuan di atas, sebagaimana diatur dalam Angka 3SE e-0003/SE/2024 Pemprov DKI Jakarta.Selain itu, menurut Angka 4SE e-0003/SE/2024 Pemprov DKI Jakarta, khusus usaha kelab malam dan diskotek yang diselenggarakan menyatu dengan area hotel minimal bintang 4 dan kawasan komersial serta tidak berdekatan dengan pemukiman warga, rumah ibadah, sekolah dan/atau rumah sakit juga dikecualikan dari ketentuan tersebut.Adapun waktu penyelenggaraan usaha pariwisata tertentu sebagaimana dimaksud pada Angka 3 dan Angka 4 SE e-0003/SE/2024 Pemprov DKI Jakarta diatur dengan ketentuan sebagai berikut:[7]kelab malam mulai pukul 20.30 WIB s.d. pukul 01.30 WIB;diskotek mulai pukul 20.30 WIB s.d.pukul 01.30 WIB;mandi uap mulai pukul 11.00 WIB s.d.pukul 23.00 WIB;rumah pijat mulai pukul 11.00 WIB s.d.pukul 23.00 WIB;arena permainan ketangkasan manual, mekanik dan/atau elektronik untuk orang dewasa mulai pukul 11.00 WIB s.d.pukul 01.30 WIB;bar/rumah minum yang berdiri sendiri mulai pukul 11.00 WIB s.d.pukul 01.00 WIB; danbar/ rumah minum yang menjadi penunjang usaha pariwisata tertentu mengikuti ketentuan waktu penyelenggaraan kegiatan usaha utamanya sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai huruf e.Sedangkan usaha karaoke eksekutif dapat menyelenggarakan kegiatan pada Bulan Suci Ramadan mulai pukul 20.30 WIB s.d. pukul 01.30 WIB dan untuk usaha karaoke keluarga dapat menyelenggarakan kegiatan pada Bulan Suci Ramadan mulai pukul 14.00 WIB s.d. pukul 02.00 WIB.[8]Contoh lain adalah ketentuan dalam SE 100.3.4/4839/436.8.6/2024 Surabaya yang didasarkan pada Pasal 24 Perda Kota Surabaya 23/2012 tentang ketentuan jenis usaha yang dilarang buka selama bulan Ramadan.Angka 3 SE 100.3.4/4839/436.8.6/2024 Surabaya diatur bahwa selama Bulan Suci Ramadan dan Malam Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 H/2024 M, penyelenggaraan kegiatan usaha di Kota Surabaya wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:diskotek, kelab malam, karaoke dewasa, karaoke keluarga, spa dan pub/rumah musik diwajibkan menutup dan menghentikan kegiatan usaha, termasuk yang berada atau menjadi fasilitas hotel dan restoran;panti pijat diwajibkan menutup dan menghentikan kegiatan kecuali battra tusuk jari (akupressuris), battra refleksi dan battra pijat urat;kegiatan rumah bilyar (bola sodok) dilarang membuka kegiatan usahanya, kecuali yang digunakan sebagai tempat latihan olahraga harus terlebih dahulu memperoleh izin dari kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (“KONI”) Cabang Surabaya berdasarkan usulan dari Persatuan Olah Raga Bola Sodok Indonesia (“POBSI”) Cabang Surabaya;pertunjukan bioskop dilarang memutar film mulai pukul 17.30 WIB (waktu sholat maghrib/berbuka puasa) s.d. pukul 20.00 WIB (waktu sholat Isya/tarawih).Jadi, dapat kami simpulkan bahwa ketentuan jam beroperasi tempat hiburan maupun larangan beroperasi tempat hiburan pada bulan puasa diatur dalam peraturan-peraturan daerah setempat. Dengan demikian, Anda perlu melihat kembali bagaimana peraturan daerah atau peraturan gubernur/bupati/wali kota setempat, ada atau tidak peraturan yang melarang beroperasinya tempat hiburan atau karaoke selama bulan puasa.Demikian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik IndonesiaUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undanganUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undanganUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undanganUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan DaerahUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-UndangUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan DaerahPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KerjaUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan;Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha PariwisataSurat Edaran Nomor: e-0003/Se/2024 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata pada Bulan Suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1445 H / 2024 MSurat Edaran Nomor: 100.3.4/4839/436.8.6/2024 tentang Pelaksanaan Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H/2024 M di Kota SurabayaCatatan:Kami telah melakukan wawancara via telepon dengan Bilal Dewansyah dari Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (“FH Unpad”) sekaligus dosen Hukum Tata Negara FH Unpad pada 25 Juni 2015 pukul 10.20 WIB.[1] Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [2] Pasal 101 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (“UU 9/2015”)[3] Pasal 154 ayat (1) huruf a UU 9/2015[4] Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU 15/2019”)[5] Pasal 1 angka 8 UU 15/2019[6] Angka 1 Surat Edaran Nomor: e-0003/Se/2024 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata pada Bulan Suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1445 H / 2024 M (“SE e-0003/SE/2024 Pemprov DKI Jakarta”)[7] Angka 5 SE e-0003/SE/2024 Pemprov DKI Jakarta[8] Angka 6 SE e-0003/SE/2024 Pemprov DKI JakartaTagskaraokeramadhanperaturan daerahpuasa

Mohon penjelasannya, di Jakarta, pemerintah tidak melarang tempat karaoke buka di bulan puasa. Tetapi kapolres di kota saya tinggal melarang tempat hiburan beroperasi saat bulan puasa. Bagaimana sebenarnya hukumnya? Apa dasar hukum tempat hiburan tutup selama bulan puasa?

Menjawab pertanyaan Anda, maka perlu dilihat kembali apakah Kapolres yang melarang tempat hiburan seperti tempat karaoke buka di bulan puasa itu tertuang dalam suatu peraturan atau tidak. Akan tetapi, pada dasarnya Kapolres hanya berwenang menerbitkan peraturan yang berlaku di wilayah hukum tempat kerjanya saja. Namun, karena ada pembagian wewenang, bisa saja Kapolres membuat aturan itu karena memperoleh wewenang dari Kapolri selaku pejabat dari suatu lembaga yang dibentuk oleh undang-undang dan berwenang menetapkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pada umunya, peraturan yang mengikat secara umum untuk suatu daerah tertuang dalam peraturan daerah. Berkaitan dengan pertanyaan Anda, aturan soal tanggung jawab pengusaha tempat hiburan dan segala kegiatan di tempat usahanya diatur dalam peraturan daerah setempat. Sehingga, Anda perlu melihat kembali bagaimana peraturan daerah setempat, adakah peraturan yang melarang beroperasinya tempat hiburan atau karaoke selama bulan puasa? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Izin Usaha untuk Kafe03 Apr 2023Meski Streaming Berbayar, Putar Musik di Kafe Tetap Bayar Royalti22 Sep 2021Jika Terganggu karena Kebisingan Suara dari Kafe26 Des 2018Jerat Pidana Penyedia Tempat Prostitusi Berkedok Kafe25 Jan 2016Izin Usaha untuk Kafe03 Apr 2023Meski Streaming Berbayar, Putar Musik di Kafe Tetap Bayar Royalti22 Sep 2021Jika Terganggu karena Kebisingan Suara dari Kafe26 Des 2018Jerat Pidana Penyedia Tempat Prostitusi Berkedok Kafe25 Jan 2016Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/tempat-hiburan-tutup-selama-bulan-puasa--apa-dasar-hukumnya-lt5587e5a0d5cd5/

Tempat Hiburan Tutup Selama Bulan Puasa, Apa Dasar Hukumnya?

pages/36/page-0.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul _Pelarangan Tempat Hiburan Beroperasi Selama Bulan Puasa_ yang dibuat oleh [Tri Jata Ayu Pramesti, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/tri-jata-ayu-pramesti--sh-lt5165540a9b53c/) yang dipublikasikan pada 25 Juni 2015.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Izin Usaha untuk Kafe ](/klinik/a/izin-usaha-untuk-kafe-lt618ca69caa623/)  03 Apr 2023 [ #### Meski _Streaming_ Berbayar, Putar Musik di Kafe Tetap Bayar Royalti ](/klinik/a/meski-istreaming-i-berbayar--putar-musik-di-kafe-tetap-bayar-royalti-lt614acd9479171/)  22 Sep 2021 [ #### Jika Terganggu karena Kebisingan Suara dari Kafe ](/klinik/a/jika-terganggu-karena-kebisingan-suara-dari-kafe-lt5bc89f6625056/)  26 Des 2018 [ #### Jerat Pidana Penyedia Tempat Prostitusi Berkedok Kafe ](/klinik/a/jerat-pidana-penyedia-tempat-prostitusi-berkedok-kafe-lt56a0d38695c4e/)  25 Jan 2016 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Peraturan Kepala Kepolisian Resor** Pada dasarnya, perlu dilihat kembali apakah ketentuan yang dibuat **Kepala Kepolisian Resor (“Kapolres”)** soal larangan dibukanya tempat hiburan seperti tempat karaoke itu tertuang dalam suatu peraturan Kapolres atau tidak. Akan tetapi, berdasarkan penelusuran kami, Kapolres hanya berwenang menerbitkan peraturan yang berlaku di wilayah hukum tempat kerjanya saja. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Selain Kapolres, untuk lingkungan kerja kepolisian pada umumnya yang berwenang menerbitkan peraturan adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam suatu **Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Perkap”)**. Perlu diingat, peraturan perundang-undangan itu mencakup pula peraturan yang antara lain ditetapkan oleh badan, **lembaga**, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang.[\[1\]](#_ftn1) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan **[UU Polri](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17437/undangundang-nomor-2-tahun-2002/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_polri)** yang sebagian telah diubah dengan **[UU Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023)**. Jadi, kepolisian sebagai suatu lembaga berwenang untuk menetapkan suatu peraturan. Terkait peraturan Kapolres, **Bilal Dewansyah** dari Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (“FH Unpad”) sekaligus dosen Hukum Tata Negara FH Unpad, antara lain menjelaskan bahwa aturan seperti pelarangan tempat hiburan selama bulan puasa ini sebenarnya menyangkut soal ketertiban umum. Wewenang mengatur ketertiban umum di suatu daerah ini pada dasarnya ada pada pemerintah daerah yang dituangkan dalam suatu peraturan daerah (“perda”). Kemudian, Kapolres biasanya tidak bisa mengeluarkan peraturan yang mengikat secara umum seperti itu. Ditinjau dari **[UU 9/2015](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt552b6ced78b2a/undang-undang-nomor-9-tahun-2015/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_9_2015)**, DPRD Provinsi berwenang membentuk Perda Provinsi bersama gubernur,[\[2\]](#_ftn2) sedangkan DPRD kabupaten/kota berwenang membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota.[\[3\]](#_ftn3) Di sini terlihat jelas bahwa peraturan daerah dibuat di suatu daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Sedangkan, Bilal lebih lanjut mengatakan bahwa dalam hal peraturan itu dikeluarkan oleh Kapolres, perlu dilihat kembali apakah itu masuk dalam urusan pusat (Kepala Kepolisian Negara RI/ “Kapolri” atau Markas Besar Polri) atau daerah (Kapolres). Jika memang Kapolri telah membagi urusan/wewenang itu kepada Kapolres, maka secara tidak langsung peraturan Kapolres itu jadi mengikat masyarakat. Jika memang Kapolri tidak memberikan wewenang untuk Kapolres mengatur larangan dibukanya tempat karaoke di bulan puasa yang berlaku di daerah hukum kepolisian resor (wilayah kabupaten/kota), maka apa yang diatur Kapolres telah melampaui wewenangnya. Bilal juga memberikan contoh dalam hal peraturan Kapolri memerintahkan kepada Kapolres untuk mengatur izin keramaian yang tertuang dalam suatu peraturan internal di kepolisian. Karena wewenang ini telah dibagi, maka pelaksana di tingkat daerah adalah Kapolres. Meski sifatnya internal, namun wewenang itu telah dibagi, maka secara tidak langsung masyarakat menjadi terikat pada aturan tersebut. Hal ini karena menurut Bilal, pada dasarnya **Pasal 8 ayat (2) [UU 12/2011](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-12-tahun-2011-pembentukan-peraturan-perundang-undangan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_12_2011)** telah mengatur bahwa pembagian peraturan perundang-undangan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan **kewenangan**. Jadi, perlu dilihat kembali adakah pembagian wewenang atau pembagian urusan dari Kapolri kepada Kapolres untuk membuat peraturan itu. Oleh karena itu, harus dilihat kembali apa peraturan yang mendasari Kapolres berwenang melarang tempat karaoke untuk beroperasi di bulan puasa. ### **Larangan dalam Peraturan Daerah Setempat** Jika memang di suatu daerah memberlakukan aturan larangan tempat-tempat hiburan termasuk tempat karaoke untuk beroperasi di bulan puasa, hal itu dituangkan dalam peraturan daerah setempat, bukan peraturan Kapolres. **Peraturan daerah**, baik itu peraturan daerah **provinsi** maupun **kabupaten/kota** merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang dikenal dalam **Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011** sebagai berikut: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 4. Peraturan Pemerintah; 5. Peraturan Presiden; 6. **Peraturan Daerah Provinsi**; 7. **Peraturan Daerah Kabupaten/Kota**. Baca juga: **[Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia](https://www.hukumonline.com/klinik/a/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-cl4012/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=hierarki_peraturan)** Adapun yang dimaksud dengan **Perda Provinsi** adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama gubernur.[\[4\]](#_ftn4) Sedangkan **Perda Kabupaten/Kota** adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama bupati/walikota.[\[5\]](#_ftn5) Peraturan tersebut mengikat secara umum bagi masyarakat di provinsi dan kabupaten/kota setempat. Selain perda, umumnya ketentuan tersebut juga tercantum dalam peraturan gubernur atau bupati/wali kota yang termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur di dalam **Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011**. Dengan demikian, dalam praktiknya, aturan lebih lanjut soal tanggung jawab pengusaha tempat hiburan dan segala kegiatan di tempat usahanya diatur dalam peraturan daerah ataupun peraturan gubernur atau bupati/wali kota setempat.  Untuk mempermudah pemahaman Anda, berikut kami berikan beberapa contoh peraturan daerah yang memuat ketentuan jam beroperasinya tempat karaoke dan larangan beroperasi pada bulan puasa. Contohnya adalah ketentuan dalam **[SE e-0003/SE/2024 Pemprov DKI Jakarta](https://disparekraf.jakarta.go.id/storage/articles/34365375-97cc-4ef3-a638-8c5f8d528cc9.pdf)** yang diterbitkan berdasarkan **Pasal 40 [Pergub DKI Jakarta 18/2018](https://jdih.jakarta.go.id/dokumen/detail/13328/peraturan-gubernur-nomor-18-tahun-2018-tentang-penyelenggaraan-usaha-pariwisata)** tentang jenis usaha pariwisata tertentu yang wajib tutup pada bulan Ramadan. Di dalam SE tersebut, terdapat aturan terkait **penyelenggaraan jam operasional tempat hiburan selama bulan Ramadan**. Pada SE tersebut, **usaha pariwisata tertentu** yaitu tempat hiburan seperti kelab malam, diskotek, mandi uap, rumah pijat, arena permainan orang dewasa, bar/rumah minum termasuk karaoke **wajib tutup pada satu hari sebelum Bulan Suci Ramadan sampai dengan satu hari setelah hari kedua Hari Raya Idul Fitri**.[\[6\]](#_ftn6) Namun, ada pengecualian pada tempat usaha yang dilarang jika lokasinya berada di hotel bintang 4 dan bintang 5, serta kawasan komersial. Usaha pariwisata tertentu sebagaimana dimaksud yang diselenggarakan di hotel bintang 4 dan bintang 5 dikecualikan dari ketentuan di atas, sebagaimana diatur dalam **Angka 3****SE e-0003/SE/2024 Pemprov DKI Jakarta**. Selain itu, menurut **Angka 4****SE e-0003/SE/2024 Pemprov DKI Jakarta**, khusus usaha kelab malam dan diskotek yang diselenggarakan menyatu dengan area hotel minimal bintang 4 dan kawasan komersial serta tidak berdekatan dengan pemukiman warga, rumah ibadah, sekolah dan/atau rumah sakit juga dikecualikan dari ketentuan tersebut. Adapun waktu penyelenggaraan usaha pariwisata tertentu sebagaimana dimaksud pada Angka 3 dan Angka 4 SE e-0003/SE/2024 Pemprov DKI Jakarta diatur dengan ketentuan sebagai berikut:[\[7\]](#_ftn7) 1. kelab malam mulai pukul 20.30 WIB s.d. pukul 01.30 WIB; 2. diskotek mulai pukul 20.30 WIB s.d.pukul 01.30 WIB; 3. mandi uap mulai pukul 11.00 WIB s.d.pukul 23.00 WIB; 4. rumah pijat mulai pukul 11.00 WIB s.d.pukul 23.00 WIB; 5. arena permainan ketangkasan manual, mekanik dan/atau elektronik untuk orang dewasa mulai pukul 11.00 WIB s.d.pukul 01.30 WIB; 6. bar/rumah minum yang berdiri sendiri mulai pukul 11.00 WIB s.d.pukul 01.00 WIB; dan 7. bar/ rumah minum yang menjadi penunjang usaha pariwisata tertentu mengikuti ketentuan waktu penyelenggaraan kegiatan usaha utamanya sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai huruf e. Sedangkan usaha karaoke eksekutif dapat menyelenggarakan kegiatan pada Bulan Suci Ramadan mulai pukul 20.30 WIB s.d. pukul 01.30 WIB dan untuk usaha karaoke keluarga dapat menyelenggarakan kegiatan pada Bulan Suci Ramadan mulai pukul 14.00 WIB s.d. pukul 02.00 WIB.[\[8\]](#_ftn8) Contoh lain adalah ketentuan dalam **[SE 100.3.4/4839/436.8.6/2024 Surabaya](https://www.suarasurabaya.net/wp-content/uploads/2024/03/SURAT-EDARAN-RAMADAN.pdf)** yang didasarkan pada **Pasal 24 [Perda Kota Surabaya 23/2012](https://jdih.surabaya.go.id/peraturan/988)** tentang ketentuan jenis usaha yang dilarang buka selama bulan Ramadan. **Angka 3** SE 100.3.4/4839/436.8.6/2024 Surabaya diatur bahwa selama Bulan Suci Ramadan dan Malam Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 H/2024 M, penyelenggaraan kegiatan usaha di Kota Surabaya wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. diskotek, kelab malam, karaoke dewasa, karaoke keluarga, spa dan pub/rumah musik diwajibkan menutup dan menghentikan kegiatan usaha, termasuk yang berada atau menjadi fasilitas hotel dan restoran; 2. panti pijat diwajibkan menutup dan menghentikan kegiatan kecuali battra tusuk jari (akupressuris), battra refleksi dan battra pijat urat; 3. kegiatan rumah bilyar (bola sodok) dilarang membuka kegiatan usahanya, kecuali yang digunakan sebagai tempat latihan olahraga harus terlebih dahulu memperoleh izin dari kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (“KONI”) Cabang Surabaya berdasarkan usulan dari Persatuan Olah Raga Bola Sodok Indonesia (“POBSI”) Cabang Surabaya; 4. pertunjukan bioskop dilarang memutar film mulai pukul 17.30 WIB (waktu sholat maghrib/berbuka puasa) s.d. pukul 20.00 WIB (waktu sholat Isya/tarawih). Jadi, dapat kami simpulkan bahwa ketentuan jam beroperasi tempat hiburan maupun larangan beroperasi tempat hiburan pada bulan puasa diatur dalam peraturan-peraturan daerah setempat. Dengan demikian, Anda perlu melihat kembali bagaimana peraturan daerah atau peraturan gubernur/bupati/wali kota setempat, ada atau tidak peraturan yang melarang beroperasinya tempat hiburan atau karaoke selama bulan puasa. Demikian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17437/undangundang-nomor-2-tahun-2002/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_polri) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-12-tahun-2011-pembentukan-peraturan-perundang-undangan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_12_2011) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt5da039a94937f?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_15_2019) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt62b01b9e7e96e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2022) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt543df13291bf4/undang-undang-nomor-23-tahun-2014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_23_2014) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt54d32d5d965a5?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_2_2015) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt552b6ced78b2a/undang-undang-nomor-9-tahun-2015/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_9_2015) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan; [](https://jdih.surabaya.go.id/peraturan/988) Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata [](https://jdih.jakarta.go.id/dokumen/detail/13328/peraturan-gubernur-nomor-18-tahun-2018-tentang-penyelenggaraan-usaha-pariwisata) Surat Edaran Nomor: e-0003/Se/2024 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata pada Bulan Suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1445 H / 2024 M [](https://disparekraf.jakarta.go.id/storage/articles/34365375-97cc-4ef3-a638-8c5f8d528cc9.pdf) Surat Edaran Nomor: 100.3.4/4839/436.8.6/2024 tentang Pelaksanaan Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H/2024 M di Kota Surabaya [](https://www.suarasurabaya.net/wp-content/uploads/2024/03/SURAT-EDARAN-RAMADAN.pdf) _Catatan__:_ _Kami telah melakukan wawancara via telepon dengan Bilal Dewansyah dari Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (“FH Unpad”) sekaligus dosen Hukum Tata Negara FH Unpad pada 25 Juni 2015 pukul 10.20 WIB._ [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 8 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-12-tahun-2011-pembentukan-peraturan-perundang-undangan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_12_2011)  [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 101 ayat (1) huruf a [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt552b6ced78b2a/undang-undang-nomor-9-tahun-2015/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_9_2015) (“UU 9/2015”) [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 154 ayat (1) huruf a UU 9/2015 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 1 angka 7 [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt5da039a94937f?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_15_2019) (“UU 15/2019”) [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 1 angka 8 UU 15/2019 [\[6\]](#_ftnref6) Angka 1 [Surat Edaran Nomor: e-0003/Se/2024 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata pada Bulan Suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1445 H / 2024 M](https://disparekraf.jakarta.go.id/storage/articles/34365375-97cc-4ef3-a638-8c5f8d528cc9.pdf) (“SE e-0003/SE/2024 Pemprov DKI Jakarta”) [\[7\]](#_ftnref7) Angka 5 SE e-0003/SE/2024 Pemprov DKI Jakarta [\[8\]](#_ftnref8) Angka 6 SE e-0003/SE/2024 Pemprov DKI Jakarta Tags ---- [karaoke](/tag/karaoke) [ramadhan](/tag/ramadhan) [peraturan daerah](/tag/peraturan-daerah) [puasa](/tag/puasa)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITPembayaran THR Tak Boleh Dicicil, Ini Dasar Hukumnya20 Mar 2024Apakah Karyawan Baru 1 Bulan Dapat THR?14 Mar 2024Ini Cara Menghitung Masa Kerja untuk Hitung THR dan Bonus 22 Des 2023Cara Menghitung THR Pekerja Harian Lepas13 Apr 2023Artikel ini merupakan pemutakhiran dari artikel dengan judul Ketentuan THR Bagi Pekerja yang Memasuki Usia Pensiun yang ditulis oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan dipublikasikan pertama kali pada 8 Juni 2016. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Dari keterangan Anda, kami simpulkan hari raya yang dimaksud adalah hari raya Idulfitri yang diperkirakan akan jatuh pada 10-11 April 2024 mendatang dan karyawan yang memasuki usia pensiun itu merupakan pekerja tetap, yakni dipekerjakan berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (“PKWTT”). Jika Pekerja Memasuki Usia PensiunPada dasarnya pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja (“PHK”) terhadap pekerja/buruh karena memasuki usia pensiun.[1] Usia pensiun adalah suatu proses yang mana berakhirnya masa kerja karyawan secara rutin sehingga karyawan mulai memasuki masa istirahat karena masa kerja telah berakhir secara aktif.[2]Adapun PHK yang dilaksanakan karena pekerja/buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan ketetapan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan, tidak memerlukan pemberitahuan terlebih dahulu.[3] Tunjangan Hari Raya Keagamaan (“THR”)Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa THR Keagamaan merupakan bagian dari pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan.[4] Adapun THR wajib diberikan pengusaha kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih. Pemberian THR dilakukan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha baik berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.[5]THR wajib dibayarkan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan.[6]  Bagi pengusaha yang terlambat membayar THR kepada pekerja/buruh dikenai denda sebesar 5% dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar.[7] Adapun dengan diberikan pengenaan denda tetap tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR keagamaan kepada pekerja/buruh.[8]Berdasarkan pertanyaan yang Anda ajukan, jika memang pada 7 Maret 2024, karyawan yang memasuki usia pensiun itu resmi tidak bekerja lagi di perusahaan tersebut (dalam arti PHK terjadi pada 7 Maret 2024), maka ia tidak berhak atas THR. Hal ini karena PHK itu terjadi lebih dari 30 hari sebelum hari raya keagamaan (10 April 2024 sampai dengan 11 April 2014) seperti yang ditentukan Pasal 7 ayat (1) Permenaker 6/2016:Pekerja/buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu dan mengalami pemutusan hubungan kerja terhitung sejak 30 hari sebelum Hari Raya Keagamaan, berhak atas THR Keagamaan.Namun, apabila pada 7 Maret 2024 tersebut ia baru memasuki usia pensiun namun PHK resmi terjadi masih dalam waktu 30 hari sebelum hari raya keagamaan, ia berhak atas THR.Hal ini menunjukkan bahwa batasan hak atas pembayaran THR bagi pekerja/buruh yang memasuki usia pensiun itu dilihat dari kapan PHK itu resmi terjadi.  Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KerjaUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang PengupahanPeraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang PengupahanPeraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan REFERENSIMuh. Kadarisman. Menghadapi Pensiun dan Kesejahteraan Psikologis Pegawai Negeri Sipil. Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS, Vol. 5, No. 2, 2011.[1] Pasal 81 angka 45 Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perppu Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”) yang memuat baru Pasal 154A ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)[2] Muh. Kadarisman. Menghadapi Pensiun dan Kesejahteraan Psikologis Pegawai Negeri Sipil. Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS, Vol. 5, No. 2, 2011, hal. 46[3] Pasal 81 angka 41 Perppu Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 151A huruf c UU Ketenagakerjaan[4] Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan (“Permenaker 6/2016”) dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (“PP Pengupahan”)[5] Pasal 2 Permenaker 6/2016[6] Pasal 9 ayat (2) PP Pengupahan[7] Pasal 62 ayat (1) PP Pengupahan[8] Pasal 62 ayat (2) PP PengupahanTagstunjangan hari rayaketenagakerjaanpensiunthr

Dapatkah karyawan mendapatkan THR saat usia pensiun yang bersangkutan jatuh tanggal 7 Maret 2024 sedangkan tanggal puasa jatuh tanggal 12 Maret 2024? Terima kasih.

Perlu diketahui bahwa batasan pembayaran hak atas Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja/buruh yang memasuki usia pensiun itu dilihat dari kapan dilaksanakannya pemutusan hubungan kerja. Bagaimana bunyi aturannya?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Pembayaran THR Tak Boleh Dicicil, Ini Dasar Hukumnya20 Mar 2024Apakah Karyawan Baru 1 Bulan Dapat THR?14 Mar 2024Ini Cara Menghitung Masa Kerja untuk Hitung THR dan Bonus 22 Des 2023Cara Menghitung THR Pekerja Harian Lepas13 Apr 2023Pembayaran THR Tak Boleh Dicicil, Ini Dasar Hukumnya20 Mar 2024Apakah Karyawan Baru 1 Bulan Dapat THR?14 Mar 2024Ini Cara Menghitung Masa Kerja untuk Hitung THR dan Bonus 22 Des 2023Cara Menghitung THR Pekerja Harian Lepas13 Apr 2023Ini Cara Mengurus Akta Nikah yang Terlambat 30 Sep 20224 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023Ini Cara Mengurus Akta Nikah yang Terlambat 30 Sep 20224 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/masihkah-pekerja-yang-sudah-pensiun-berhak-dapat-thr-lt5754cd12f2039/

Masihkah Pekerja yang Sudah Pensiun Berhak Dapat THR?

pages/36/page-1.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Pembayaran THR Tak Boleh Dicicil, Ini Dasar Hukumnya ](/klinik/a/pembayaran-thr-tak-boleh-dicicil-lt5eaa9da1601f8/)  20 Mar 2024 [ #### Apakah Karyawan Baru 1 Bulan Dapat THR? ](/klinik/a/apakah-karyawan-baru-1-bulan-dapat-thr-lt53ba49308cc33/)  14 Mar 2024 [ #### Ini Cara Menghitung Masa Kerja untuk Hitung THR dan Bonus ](/klinik/a/cara-menghitung-masa-kerja-lt4d2414a656902/)  22 Des 2023 [ #### Cara Menghitung THR Pekerja Harian Lepas ](/klinik/a/cara-menghitung-thr-pekerja-harian-lepas-lt57552ca8d3d34/)  13 Apr 2023 [](#!) **Artikel ini merupakan pemutakhiran dari artikel dengan judul** **_Ketentuan THR Bagi Pekerja yang Memasuki Usia Pensiun_** **yang ditulis oleh [Tri Jata Ayu Pramesti, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/tri-jata-ayu-pramesti--sh-lt5165540a9b53c/) dan dipublikasikan pertama kali pada 8 Juni 2016.** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). Dari keterangan Anda, kami simpulkan hari raya yang dimaksud adalah hari raya Idulfitri yang diperkirakan akan jatuh pada 10-11 April 2024 mendatang dan karyawan yang memasuki usia pensiun itu merupakan pekerja tetap, yakni dipekerjakan berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (“PKWTT”). ### **Jika Pekerja Memasuki Usia Pensiun** Pada dasarnya pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja (“PHK”) terhadap pekerja/buruh karena memasuki usia pensiun.[\[1\]](#_ftn1) Usia pensiun adalah suatu proses yang mana berakhirnya masa kerja karyawan secara rutin sehingga karyawan mulai memasuki masa istirahat karena masa kerja telah berakhir secara aktif.[\[2\]](#_ftn2) Adapun PHK yang dilaksanakan karena pekerja/buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan ketetapan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan, tidak memerlukan pemberitahuan terlebih dahulu.[\[3\]](#_ftn3) ### **Tunjangan Hari Raya Keagamaan (“THR”)** Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa THR Keagamaan merupakan bagian dari pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan.[\[4\]](#_ftn4) Adapun THR wajib diberikan pengusaha kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih. Pemberian THR dilakukan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha baik berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.[\[5\]](#_ftn5) THR wajib dibayarkan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan.[\[6\]](#_ftn6)  Bagi pengusaha yang terlambat membayar THR kepada pekerja/buruh dikenai denda sebesar 5% dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar.[\[7\]](#_ftn7) Adapun dengan diberikan pengenaan denda tetap tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR keagamaan kepada pekerja/buruh.[\[8\]](#_ftn8) Berdasarkan pertanyaan yang Anda ajukan, jika memang pada 7 Maret 2024, karyawan yang memasuki usia pensiun itu resmi tidak bekerja lagi di perusahaan tersebut (dalam arti PHK terjadi pada 7 Maret 2024), maka ia tidak berhak atas THR. Hal ini karena PHK itu terjadi lebih dari 30 hari sebelum hari raya keagamaan (10 April 2024 sampai dengan 11 April 2014) seperti yang ditentukan **Pasal 7 ayat (1) [Permenaker 6/2016](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56ebc838dd535/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-nomor-6-tahun-2016?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenaker_6_2016)**: _Pekerja/buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu dan mengalami pemutusan hubungan kerja terhitung sejak 30 hari sebelum Hari Raya Keagamaan, berhak atas THR Keagamaan._ Namun, apabila pada 7 Maret 2024 tersebut ia baru memasuki usia pensiun namun PHK resmi terjadi masih dalam waktu 30 hari sebelum hari raya keagamaan, ia berhak atas THR. Hal ini menunjukkan bahwa batasan hak atas pembayaran THR bagi pekerja/buruh yang memasuki usia pensiun itu dilihat dari kapan PHK itu resmi terjadi. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322fc0d665f/peraturan-pemerintah-nomor-36-tahun-2021/document?utm_medium=internal_link_klinik?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_36_2021) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6551988895cb1?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_51_2023) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56ebc838dd535/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-no-6-tahun-2016-tunjangan-hari-raya-keagamaan-bagi-pekerja_buruh-di-perusahaan/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenaker_6_2016) REFERENSI --------- Muh. Kadarisman. _Menghadapi Pensiun dan Kesejahteraan Psikologis Pegawai Negeri Sipil._ Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS, Vol. 5, No. 2, 2011. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 81 angka 45 [Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perppu Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) (“Perppu Cipta Kerja”) yang memuat baru Pasal 154A ayat (1) huruf n [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003) (“UU Ketenagakerjaan”) [\[2\]](#_ftnref2) Muh. Kadarisman. _Menghadapi Pensiun dan Kesejahteraan Psikologis Pegawai Negeri Sipil._ Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS, Vol. 5, No. 2, 2011, hal. 46 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 81 angka 41 Perppu Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 151A huruf c UU Ketenagakerjaan [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 2 ayat (1) [Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56ebc838dd535/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-no-6-tahun-2016-tunjangan-hari-raya-keagamaan-bagi-pekerja_buruh-di-perusahaan/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenaker_6_2016) (“Permenaker 6/2016”) dan Pasal 8 ayat (1) [Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322fc0d665f/peraturan-pemerintah-nomor-36-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_36_2021) (“PP Pengupahan”) [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 2 Permenaker 6/2016 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 9 ayat (2) PP Pengupahan [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 62 ayat (1) PP Pengupahan [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 62 ayat (2) PP Pengupahan Tags ---- [tunjangan hari raya](/tag/tunjangan-hari-raya) [ketenagakerjaan](/tag/ketenagakerjaan) [pensiun](/tag/pensiun) [thr](/tag/thr)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul Bolehkah Perusahaan Mencicil THR Karyawan sebagai Imbas COVID-19? yang pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 16 April 2021, yang pertama kali dimutakhirkan pada Kamis, 14 April 2022, dan kedua kali dimutakhirkan pada 11 April 2023.KLINIK TERKAITLangkah Hukum Jika THR Tidak Dibayar Penuh03 Apr 2024Apakah Tunjangan Tetap Masuk Perhitungan THR?15 Mar 2024Apakah Karyawan Baru 1 Bulan Dapat THR?14 Mar 2024Ini Cara Menghitung Masa Kerja untuk Hitung THR dan Bonus 22 Des 2023Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Kewajiban Memberikan dan Besaran THRPasal 1 angka 1 Permenaker 6/2016 mendefinisikan Tunjangan Hari Raya Keagamaan atau yang biasa dikenal dengan THR sebagai pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada karyawan atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Dalam hal ini, yang dimaksud hari raya keagamaan adalah hari raya Idul Fitri bagi karyawan yang beragama Islam, hari raya Natal bagi karyawan yang beragama Kristen Katolik dan Kristen Protestan, hari raya Nyepi bagi karyawan yang beragama Hindu, hari raya Waisak bagi karyawan yang beragama Budha, dan hari raya Imlek bagi karyawan yang beragama Konghucu.[1]Adalah wajib hukumnya bagi pengusaha untuk memberikan THR kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih.[2]Adapun mengenai pembayaran THR 2024 kapan? Pemerintah telah menerbitkan SE Menaker No. M/2/HK.04/III/2024 bahwa besaran THR diberikan sebagai berikut:[3]Bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih diberikan sebesar 1 bulan upah.Bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan:Masa Kerja/12 x 1 Bulan UpahKemudian untuk pekerja yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas, upah 1 bulan dihitung sebagai berikut:[4]a. Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.b. Pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.Khusus untuk pekerja yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil, maka upah 1 bulan dihitung berdasarkan upah rata-rata 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.[5]Namun jika perusahaan telah menetapkan besaran nilai THR dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama atau kebiasaan lebih besar dari nilai THR yang ditetapkan di atas, maka THR yang dibayarakan kepada pekerja sesuai dengan yang telah disepakati tersebut.[6]Bolehkah Perusahaan Mencicil THR Karyawan?Pada dasarnya THR diberikan 1 kali dalam 1 tahun sesuai dengan hari raya keagamaan masing-masing karyawan, kecuali ditentukan lain sesuai kesepakatan bersama.[7] Kapan THR paling lambat dibayarkan? Ataupun menjawab pertanyaan kapan THR karyawan swasta 2024 cair? THR wajib dibayarkan pengusaha kepada karyawan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan masing-masing karyawan.[8]Dalam hal hari raya keagamaan yang sama terjadi lebih dari 1 kali dalam 1 tahun, THR diberikan sesuai pelaksanaan hari raya keagamaan masing-masing karyawan.[9]Lalu, apakah THR bisa dicicil? Angka 7 SE Menaker No. M/2/HK.04/III/2024 secara tegas menyebutkan THR wajib dibayarkan oleh pengusaha secara penuh dan tidak boleh dicicil. Bahkan terkait kapan THR harus dibayarkan? Pemerintah mengimbau agar perusahaan membayar THR lebih awal sebelum jatuh tempo kewajiban pembayaran THR.[10]Jika Pengusaha Terlambat atau Tidak Membayar THRPengusaha yang terlambat membayar THR dikenai denda sebesar 5% dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pembayaran.[11]Namun pengenaan denda tersebut tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR kepada karyawan. Denda itu selanjutnya dikelola dan dipergunakan untuk kesejahteraan karyawan yang diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.[12]Sedangkan bagi pengusaha yang tidak membayar THR kepada karyawan, maka yang bersangkutan dapat dikenai sanksi administratif,[13] berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan pembekuan kegiatan usaha.[14]Selain itu, jika ada masalah terkait pelaksanaan pembayaran THR 2024 seperti misalnya THR terlambat cair, THR dicicil, atau pengusaha tidak membayar THR, Anda dapat mengadukannya via Posko Pengaduan THR 2024 yang dikelola oleh Kementerian Ketenagakerjaan.[15]Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMPeraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang PengupahanPeraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang PengupahanPeraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di PerusahaanSurat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/2/HK.04/III/2024 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 Bagi Pekerja/Buruh di PerusahaanREFERENSIPosko Pengaduan THR 2024, yang diakses pada 20 Maret 2024, pukul 09.00 WIB.[1] Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan (“Permenaker 6/2016”)[2] Pasal 2 ayat (1) Permenaker 6/2016[3] Angka 3 Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/2/HK.04/III/2024 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan (“SE Menaker M/2/HK.04/III/2024”)[4] Angka 4 SE Menaker M/2/HK.04/III/2024[5] Angka 5 SE Menaker M/2/HK.04/III/2024[6] Angka 6 SE Menaker M/2/HK.04/III/2024[7] Pasal 5 ayat (1) dan (3) Permenaker 6/2016[8] Pasal 5 ayat (4) Permenaker 6/2016[9] Pasal 5 ayat (2) Permenaker 6/2016[10] SE Menaker M/2/HK.04/III/2024, hal. 2[11] Pasal 10 ayat (1) Permenaker 6/2016[12] Pasal 10 ayat (2) dan (3) Permenaker 6/2016[13] Pasal 11 ayat (1) Permenaker 6/2016[14] Pasal 79 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan[15] SE Menaker M/2/HK.04/III/2024, hal. 2Tagskaryawanketenagakerjaanthrupah

Saya menunggu-nunggu kapan THR karyawan swasta 2024 cair? Dan apakah THR bisa dicicil?

Menjelang hari raya Idulfitri, mulai bermunculan pertanyaan kapan THR paling lambat dibayarkan? Tunjangan Hari Raya (“THR”) wajib dibayarkan pengusaha kepada karyawan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan masing-masing karyawan. THR diberikan kepada karyawan yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), dan telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih. Lalu, bolehkah perusahaan mencicil THR karyawan? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Langkah Hukum Jika THR Tidak Dibayar Penuh03 Apr 2024Apakah Tunjangan Tetap Masuk Perhitungan THR?15 Mar 2024Apakah Karyawan Baru 1 Bulan Dapat THR?14 Mar 2024Ini Cara Menghitung Masa Kerja untuk Hitung THR dan Bonus 22 Des 2023Langkah Hukum Jika THR Tidak Dibayar Penuh03 Apr 2024Apakah Tunjangan Tetap Masuk Perhitungan THR?15 Mar 2024Apakah Karyawan Baru 1 Bulan Dapat THR?14 Mar 2024Ini Cara Menghitung Masa Kerja untuk Hitung THR dan Bonus 22 Des 2023Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Cara dan Biaya Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara25 Apr 20244 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Cara dan Biaya Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara25 Apr 20244 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/pembayaran-thr-tak-boleh-dicicil-lt5eaa9da1601f8/

Pembayaran THR Tak Boleh Dicicil, Ini Dasar Hukumnya

pages/36/page-2.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul _Bolehkah Perusahaan Mencicil THR Karyawan sebagai Imbas COVID-19?_ yang pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 16 April 2021, yang pertama kali dimutakhirkan pada Kamis, 14 April 2022, dan kedua kali dimutakhirkan pada 11 April 2023.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Langkah Hukum Jika THR Tidak Dibayar Penuh ](/klinik/a/langkah-hukum-jika-thr-tidak-dibayar-penuh-lt5018a59e1d077/)  03 Apr 2024 [ #### Apakah Tunjangan Tetap Masuk Perhitungan THR? ](/klinik/a/perhitungan-thr-lt53a8560a08c40/)  15 Mar 2024 [ #### Apakah Karyawan Baru 1 Bulan Dapat THR? ](/klinik/a/apakah-karyawan-baru-1-bulan-dapat-thr-lt53ba49308cc33/)  14 Mar 2024 [ #### Ini Cara Menghitung Masa Kerja untuk Hitung THR dan Bonus ](/klinik/a/cara-menghitung-masa-kerja-lt4d2414a656902/)  22 Des 2023 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika).** ### **Kewajiban Memberikan dan Besaran THR** **Pasal 1 angka 1 [Permenaker 6/2016](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56ebc838dd535/node/157/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-no-6-tahun-2016-tunjangan-hari-raya-keagamaan-bagi-pekerja_buruh-di-perusahaan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenaker_6_2016)** mendefinisikan Tunjangan Hari Raya Keagamaan atau yang biasa dikenal dengan THR sebagai pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada karyawan atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Dalam hal ini, yang dimaksud hari raya keagamaan adalah hari raya Idul Fitri bagi karyawan yang beragama Islam, hari raya Natal bagi karyawan yang beragama Kristen Katolik dan Kristen Protestan, hari raya Nyepi bagi karyawan yang beragama Hindu, hari raya Waisak bagi karyawan yang beragama Budha, dan hari raya Imlek bagi karyawan yang beragama Konghucu.[\[1\]](#_ftn1) Adalah wajib hukumnya bagi pengusaha untuk memberikan THR kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih.[\[2\]](#_ftn2) Adapun mengenai pembayaran THR 2024 kapan? Pemerintah telah menerbitkan **[SE Menaker No. M/2/HK.04/III/2024](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65f8170c7fc0f/surat-edaran-menteri-ketenagakerjaan-nomor-m-2-hk04-iii-2024-tahun-2024/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=se_menaker_2_2024)** bahwa besaran THR diberikan sebagai berikut:[\[3\]](#_ftn3) 1. Bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih diberikan sebesar 1 bulan upah. 2. Bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan: Masa Kerja/12 x 1 Bulan Upah Kemudian untuk pekerja yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas, upah 1 bulan dihitung sebagai berikut:[\[4\]](#_ftn4) a. Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. b. Pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja. Khusus untuk pekerja yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil, maka upah 1 bulan dihitung berdasarkan upah rata-rata 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.[\[5\]](#_ftn5) Namun jika perusahaan telah menetapkan besaran nilai THR dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama atau kebiasaan lebih besar dari nilai THR yang ditetapkan di atas, maka THR yang dibayarakan kepada pekerja sesuai dengan yang telah disepakati tersebut.[\[6\]](#_ftn6) ### **Bolehkah Perusahaan Mencicil THR Karyawan?** Pada dasarnya THR diberikan 1 kali dalam 1 tahun sesuai dengan hari raya keagamaan masing-masing karyawan, kecuali ditentukan lain sesuai kesepakatan bersama.[\[7\]](#_ftn7) Kapan THR paling lambat dibayarkan? Ataupun menjawab pertanyaan kapan THR karyawan swasta 2024 cair? THR wajib dibayarkan pengusaha kepada karyawan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan masing-masing karyawan.[\[8\]](#_ftn8) Dalam hal hari raya keagamaan yang sama terjadi lebih dari 1 kali dalam 1 tahun, THR diberikan sesuai pelaksanaan hari raya keagamaan masing-masing karyawan.[\[9\]](#_ftn9) Lalu, apakah THR bisa dicicil? **Angka 7 SE Menaker No. M/2/HK.04/III/2024** secara tegas **menyebutkan THR wajib dibayarkan oleh pengusaha secara penuh dan tidak boleh dicicil**. Bahkan terkait kapan THR harus dibayarkan? Pemerintah mengimbau agar perusahaan membayar THR lebih awal sebelum jatuh tempo kewajiban pembayaran THR.[\[10\]](#_ftn10) ### **Jika Pengusaha Terlambat atau Tidak Membayar THR** Pengusaha yang terlambat membayar THR dikenai denda sebesar 5% dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pembayaran.[\[11\]](#_ftn11) Namun pengenaan denda tersebut tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR kepada karyawan. Denda itu selanjutnya dikelola dan dipergunakan untuk kesejahteraan karyawan yang diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.[\[12\]](#_ftn12) Sedangkan bagi pengusaha yang tidak membayar THR kepada karyawan, maka yang bersangkutan dapat dikenai sanksi administratif,[\[13\]](#_ftn13) berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan pembekuan kegiatan usaha.[\[14\]](#_ftn14) Selain itu, jika ada masalah terkait pelaksanaan pembayaran THR 2024 seperti misalnya THR terlambat cair, THR dicicil, atau pengusaha tidak membayar THR, Anda dapat mengadukannya via **[Posko Pengaduan THR 2024](https://poskothr.kemnaker.go.id/dashboard)** yang dikelola oleh Kementerian Ketenagakerjaan.[\[15\]](#_ftn15) Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut **[di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik)**. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322fc0d665f/peraturan-pemerintah-nomor-36-tahun-2021/document?utm_medium=internal_link_klinik?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_36_2021) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6551988895cb1?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_51_2023) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56ebc838dd535/node/157/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-no-6-tahun-2016-tunjangan-hari-raya-keagamaan-bagi-pekerja_buruh-di-perusahaan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenaker_6_2016) Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/2/HK.04/III/2024 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65f8170c7fc0f/surat-edaran-menteri-ketenagakerjaan-nomor-m-2-hk04-iii-2024-tahun-2024/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=se_menaker_2_2024) REFERENSI --------- [Posko Pengaduan THR 2024](https://poskothr.kemnaker.go.id/dashboard), yang diakses pada 20 Maret 2024, pukul 09.00 WIB. [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1 angka 2 [Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56ebc838dd535/node/157/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-no-6-tahun-2016-tunjangan-hari-raya-keagamaan-bagi-pekerja_buruh-di-perusahaan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenaker_6_2016) (“Permenaker 6/2016”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 2 ayat (1) Permenaker 6/2016 [\[3\]](#_ftnref3) Angka 3 [Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/2/HK.04/III/2024 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65f8170c7fc0f/surat-edaran-menteri-ketenagakerjaan-nomor-m-2-hk04-iii-2024-tahun-2024/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=se_menaker_2_2024) (“SE Menaker M/2/HK.04/III/2024”) [\[4\]](#_ftnref4) Angka 4 SE Menaker M/2/HK.04/III/2024 [\[5\]](#_ftnref5) Angka 5 SE Menaker M/2/HK.04/III/2024 [\[6\]](#_ftnref6) Angka 6 SE Menaker M/2/HK.04/III/2024 [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 5 ayat (1) dan (3) Permenaker 6/2016 [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 5 ayat (4) Permenaker 6/2016 [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 5 ayat (2) Permenaker 6/2016 [\[10\]](#_ftnref10) SE Menaker M/2/HK.04/III/2024, hal. 2 [\[11\]](#_ftnref11) Pasal 10 ayat (1) Permenaker 6/2016 [\[12\]](#_ftnref12) Pasal 10 ayat (2) dan (3) Permenaker 6/2016 [\[13\]](#_ftnref13) Pasal 11 ayat (1) Permenaker 6/2016 [\[14\]](#_ftnref14) Pasal 79 ayat (1) [Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322fc0d665f/peraturan-pemerintah-nomor-36-tahun-2021/document?utm_medium=internal_link_klinik?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_36_2021) [\[15\]](#_ftnref15) SE Menaker M/2/HK.04/III/2024, hal. 2 Tags ---- [karyawan](/tag/karyawan) [ketenagakerjaan](/tag/ketenagakerjaan) [thr](/tag/thr) [upah](/tag/upah)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITAdakah Larangan PNS Hidup Mewah dan Sanksinya?05 Jun 2024Bisakah PNS Dipecat karena Selingkuh?13 Mar 2024Dapatkah Advokat Melamar Jadi PNS?05 Mar 2024Bolehkah Putusan Pembagian Gaji PNS yang Cerai Tak Sesuai Aturan?13 Mar 2023Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Upaya yang Bisa Dilakukan Jika PNS Keberatan Dimutasi yang dibuat oleh Dimas Hutomo, S.H., dan pertama kali dipublikasikan pada 14 September 2018.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas  Ketentuan Mutasi PNSPada dasarnya, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PP 17/2020, presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi Pegawai Negeri Sipil (“PNS”) berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS. Presiden dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada:[1] Menteri di kementerian (termasuk Jaksa Agung dan Kepala Polri);[2]Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian (termasuk Kepala Badan Intelijen Negara dan pejabat lain yang ditentukan Presiden);[3]Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural (termasuk Sekretaris Mahkamah Agung);[4]Gubernur di provinsi;Bupati/walikota di kabupaten/kota;Sementara itu, ketentuan mutasi tercantum dalam Peraturan BKN 5/2019. Instansi pemerintah menyusun perencanaan mutasi PNS di lingkungannya dengan memperhatikan aspek sebagai berikut:[5] kompetensi;pola karier;pemetaan pegawai;kelompok rencana suksesi (talent pool);perpindahan dan pengembangan karier;penilaian prestasi kerja/kinerja dan perilaku kerja;kebutuhan organisasi; dansifat pekerjaan teknis atau kebijakan tergantung pada klasifikasi jabatan.Mutasi PNS yang dimaksud terdiri atas:[6] mutasi PNS dalam satu instansi pusat atau instansi daerah;mutasi PNS antar kabupaten/kota dalam satu provinsi;mutasi PNS antar kabupaten/kota antarprovinsi, dan antar provinsi;mutasi PNS provinsi/kabupaten/kota ke instansi pusat atau sebaliknya;mutasi PNS antar-instansi pusat; danmutasi ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri.Adapun mutasi dilakukan paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.[7]Patut dicatat, mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan. Selain mutasi karena tugas dan/atau lokasi, PNS dapat mengajukan mutasi tugas dan/atau lokasi atas permintaan sendiri.[8]Masih mengenai mutasi, pada Pasal 162 PP 11/2017 disebutkan bahwa pengembangan karier, pengembangan kompetensi, pola karier, mutasi, dan promosi merupakan manajemen karier PNS yang harus dilakukan dengan menerapkan prinsip sistem merit. Adapun yang dimaksud sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.[9] Langkah Hukum Jika PNS Menolak MutasiKami tidak dapat menemukan peraturan terkait jika PNS menolak mutasi. Namun jika melihat kembali ke UU ASN, PNS yang notabene merupakan pegawai ASN memiliki kewajiban sebagaimana diuraikan di Pasal 24 ayat (1) UU ASN:setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah;menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN;menjaga netralitas; danbersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.Kesediaan untuk ditempatkan di mana saja menurut hemat kami menjadi salah satu konsekuensi PNS dan sebagai tanda komitmen menjadi PNS. Namun dengan catatan bahwa pemberian mutasi telah sesuai prosedur yang ada.Jika tidak sesuai prosedur yang ada, atau Anda merasa keberatan dalam pemberian mutasi, menurut hemat kami berarti telah terjadi sengketa pegawai ASN, yaitu sengketa yang diajukan oleh pegawai ASN terhadap keputusan yang dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian terhadap seorang pegawai.[10]Sengketa tersebut dapat diupayakan melalui upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif sebagaimana disebutkan di Pasal 64 ayat (1) dan (2) UU ASN. Selanjutnya Anda dapat membaca artikel berjudul Alur Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara.Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi. [1] Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (“PP 17/2020”)[2] Pasal 3 ayat (4) PP 17/2020[3] Pasal 3 ayat (5) PP 17/2020[4] Pasal 3 ayat (6) PP 17/2020[5] Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (“Peraturan BKN 5/2019”)[6] Pasal 2 ayat (3) Peraturan BKN 5/2019[7] Pasal 2 ayat (4) dan (5) Peraturan BKN 5/2019[8] Pasal 2 ayat (6) dan (7) Peraturan BKN 5/2019[9] Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (“UU ASN”) dan Pasal 1 angka 24 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil[10] Pasal 64 UU ASNTagsmutasiasnpegawai negeri sipilpns

Seorang PNS wanita (seorang istri) dimutasi ke daerah lain sehingga harus berpisah dengan suami dan anak. Dengan alasan keluarga, maka PNS tersebut keberatan untuk dimutasi. Apakah PNS tersebut bisa menolak mutasi tersebut, apakah ada dasar hukumnya? Apakah pimpinan berhak memutasi PNS tanpa berkonsultasi dengan yang bersangkutan? Terima kasih.

Pegawai Negeri Sipil (“PNS”) memiliki kewajiban salah satunya bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesediaan untuk ditempatkan dimana saja menurut hemat kami menjadi salah satu konsekuensi PNS dan sebagai tanda komitmen menjadi PNS. Namun dengan catatan bahwa pemberian mutasi telah sesuai prosedur yang ada. Tetapi jika PNS keberatan untuk dimutasi, langkah hukum apa yang dapat diupayakan?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Adakah Larangan PNS Hidup Mewah dan Sanksinya?05 Jun 2024Bisakah PNS Dipecat karena Selingkuh?13 Mar 2024Dapatkah Advokat Melamar Jadi PNS?05 Mar 2024Bolehkah Putusan Pembagian Gaji PNS yang Cerai Tak Sesuai Aturan?13 Mar 2023Adakah Larangan PNS Hidup Mewah dan Sanksinya?05 Jun 2024Bisakah PNS Dipecat karena Selingkuh?13 Mar 2024Dapatkah Advokat Melamar Jadi PNS?05 Mar 2024Bolehkah Putusan Pembagian Gaji PNS yang Cerai Tak Sesuai Aturan?13 Mar 2023Cara Mengurus Surat Cerai dan Langkah Mengajukan Gugatannya22 Jun 2023Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang19 Mei 2023Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024Cara Mengurus Surat Cerai dan Langkah Mengajukan Gugatannya22 Jun 2023Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang19 Mei 2023Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/pns-keberatan-dimutasi-lakukan-upaya-ini-lt513dc110b3e4e/

PNS Keberatan Dimutasi? Lakukan Upaya Ini

pages/36/page-3.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Adakah Larangan PNS Hidup Mewah dan Sanksinya? ](/klinik/a/adakah-larangan-pns-hidup-mewah-dan-sanksinya-lt6419864c64d98/)  05 Jun 2024 [ #### Bisakah PNS Dipecat karena Selingkuh? ](/klinik/a/bisakah-pns-dipecat-karena-selingkuh--lt5f6c38fd99d65/)  13 Mar 2024 [ #### Dapatkah Advokat Melamar Jadi PNS? ](/klinik/a/dapatkah-advokat-melamar-jadi-pns-lt5cefb58541c4c/)  05 Mar 2024 [ #### Bolehkah Putusan Pembagian Gaji PNS yang Cerai Tak Sesuai Aturan? ](/klinik/a/putusan-pembagian-gaji-pns-yang-cerai-lt62cce73b76bf5/)  13 Mar 2023 [](#!) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul _Upaya yang Bisa Dilakukan Jika PNS Keberatan Dimutasi_ yang dibuat oleh** **[Dimas Hutomo, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/dimas-hutomo--sh-lt5b4dc1b842992/)****, dan pertama kali dipublikasikan pada 14 September 2018.** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://m.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) ### **Ketentuan Mutasi PNS** Pada dasarnya, berdasarkan **Pasal 3 ayat (1)** [**PP 17/2020**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5e6b3c30cab53?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_17_2020), presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi Pegawai Negeri Sipil (“PNS”) berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS. Presiden dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada:[\[1\]](#_ftn1) 1. Menteri di kementerian (termasuk Jaksa Agung dan Kepala Polri);[\[2\]](#_ftn2) 2. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian (termasuk Kepala Badan Intelijen Negara dan pejabat lain yang ditentukan Presiden);[\[3\]](#_ftn3) 3. Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural (termasuk Sekretaris Mahkamah Agung);[\[4\]](#_ftn4) 4. Gubernur di provinsi; 5. Bupati/walikota di kabupaten/kota; Sementara itu, ketentuan mutasi tercantum dalam [**Peraturan BKN 5/2019**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt62eb6fa74c50c/peraturan-badan-kepegawaian-negara-nomor-5-tahun-2019?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perBKN_5_2019). Instansi pemerintah menyusun perencanaan mutasi PNS di lingkungannya dengan memperhatikan aspek sebagai berikut:[\[5\]](#_ftn5) 1. kompetensi; 2. pola karier; 3. pemetaan pegawai; 4. kelompok rencana suksesi (_talent pool_); 5. perpindahan dan pengembangan karier; 6. penilaian prestasi kerja/kinerja dan perilaku kerja; 7. kebutuhan organisasi; dan 8. sifat pekerjaan teknis atau kebijakan tergantung pada klasifikasi jabatan. Mutasi PNS yang dimaksud terdiri atas:[\[6\]](#_ftn6) 1. mutasi PNS dalam satu instansi pusat atau instansi daerah; 2. mutasi PNS antar kabupaten/kota dalam satu provinsi; 3. mutasi PNS antar kabupaten/kota antarprovinsi, dan antar provinsi; 4. mutasi PNS provinsi/kabupaten/kota ke instansi pusat atau sebaliknya; 5. mutasi PNS antar-instansi pusat; dan 6. mutasi ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri. Adapun mutasi dilakukan paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.[\[7\]](#_ftn7) Patut dicatat, mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan. Selain mutasi karena tugas dan/atau lokasi, PNS dapat mengajukan mutasi tugas dan/atau lokasi atas permintaan sendiri.[\[8\]](#_ftn8) Masih mengenai mutasi, pada **Pasal 162** [**PP 11/2017**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5901c6f1d72dc?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_11_2017) disebutkan bahwa pengembangan karier, pengembangan kompetensi, pola karier, **mutasi**, dan promosi merupakan manajemen karier PNS yang harus dilakukan dengan menerapkan prinsip sistem merit. Adapun yang dimaksud sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.[\[9\]](#_ftn9) ### **Langkah Hukum Jika PNS Menolak Mutasi** Kami tidak dapat menemukan peraturan terkait jika PNS menolak mutasi. Namun jika melihat kembali ke [**UU ASN**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65434c1b078b9/undang-undang-nomor-20-tahun-2023/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_20_2023), PNS yang notabene merupakan pegawai ASN memiliki kewajiban sebagaimana diuraikan di **Pasal 24 ayat (1)** **UU ASN**: 1. setia dan taat pada Pancasila, [UUD 1945](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945), Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah; 2. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN; 4. menjaga netralitas; dan 5. **bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia**. Kesediaan untuk ditempatkan di mana saja menurut hemat kami menjadi salah satu konsekuensi PNS dan sebagai tanda komitmen menjadi PNS. Namun dengan catatan bahwa pemberian mutasi telah sesuai prosedur yang ada. Jika tidak sesuai prosedur yang ada, atau Anda merasa keberatan dalam pemberian mutasi, menurut hemat kami berarti telah terjadi sengketa pegawai ASN, yaitu sengketa yang diajukan oleh pegawai ASN terhadap keputusan yang dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian terhadap seorang pegawai.[\[10\]](#_ftn10) Sengketa tersebut dapat diupayakan melalui upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif sebagaimana disebutkan di **Pasal 64 ayat (1) dan (2)** **UU ASN**. Selanjutnya Anda dapat membaca artikel berjudul [**Alur Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/penyelesaian-sengketa-tata-usaha-negara-lt581327c457099/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=ptun). Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- 1. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65434c1b078b9/undang-undang-nomor-20-tahun-2023/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_20_2023); 2. [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5901c6f1d72dc?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_11_2017) sebagaimana diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5e6b3c30cab53/peraturan-pemerintah-nomor-17-tahun-2020/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_17_2020); 3. [Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt62eb6fa74c50c/peraturan-badan-kepegawaian-negara-nomor-5-tahun-2019?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perBKN_5_2019). * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 3 ayat (2) [Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5e6b3c30cab53/peraturan-pemerintah-nomor-17-tahun-2020/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_17_2020) (“PP 17/2020”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 3 ayat (4) PP 17/2020 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 3 ayat (5) PP 17/2020 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 3 ayat (6) PP 17/2020 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 2 ayat (1) dan (2) [Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt62eb6fa74c50c/peraturan-badan-kepegawaian-negara-nomor-5-tahun-2019?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perBKN_5_2019) (“Peraturan BKN 5/2019”) [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 2 ayat (3) Peraturan BKN 5/2019 [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 2 ayat (4) dan (5) Peraturan BKN 5/2019 [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 2 ayat (6) dan (7) Peraturan BKN 5/2019 [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 1 angka 15 [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65434c1b078b9/undang-undang-nomor-20-tahun-2023/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_20_2023) (“UU ASN”) dan Pasal 1 angka 24 [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5901c6f1d72dc?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_11_2017) [\[10\]](#_ftnref10) Pasal 64 UU ASN Tags ---- [mutasi](/tag/mutasi) [asn](/tag/asn) [pegawai negeri sipil](/tag/pegawai-negeri-sipil) [pns](/tag/pns)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Hubungan Hukum antara Penumpang dengan Maskapai PenerbanganKLINIK TERKAITLangkah Konsumen Jika Produk Skincare Sebabkan Peradangan Kulit29 Jan 2024Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 24 Agt 2023Etika Konsumen Saat Memberikan Review Produk atau Jasa 28 Sep 2022Hak dan Kewajiban Konsumen serta Pelaku Usaha yang Perlu Diketahui28 Jul 2022Sebelum menjawab pertanyaan Anda, kami akan menjelaskan mengenai layanan direct flight dan connecting flight. Sepanjang penelusuran kami, direct flight merupakan penerbangan langsung dari satu bandara ke bandara tujuan tanpa ganti pesawat. Layanan jasa direct flight ini memiliki kriteria bahwa dalam penerbangan itu hanya ada satu kode penerbangan. Dalam penerbangan internasional, konsumen pada model direct flight lebih nyaman dan aman karena tidak khawatir terhadap visa transit.Berbeda dengan connecting flight yang merupakan layanan jasa penerbangan yang perlu transit dari satu atau lebih bandara hingga sampai di bandara tujuan akhir konsumen dan juga ganti pesawat. Model penerbangan jenis ini kurang begitu menguntungkan konsumen karena konsumen/penumpang harus transit di satu atau sejumlah bandara. Penumpang/konsumen harus menyiapkan tenaga, waktu, dan mental yang lebih besar bila dibandingkan menggunakan jasa penerbangan model direct flight.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Selanjutnya, mengenai permasalahan yang Anda alami tersebut merupakan permasalahan yang berkaitan dengan perjanjian pengangkutan udara. Perjanjian pengangkutan udara adalah perjanjian antara pengangkut dan pihak penumpang dan/atau penumpang kargo untuk mengangkut penumpang dan/atau kargo dengan pesawat udara, dengan imbalan bayaran atau dalam bentuk imbalan jasa yang lain.[1]Hubungan hukum yang lahir dari perjanjian pengangkutan udara tersebut dibingkai dalam kerangka hukum perjanjian, hukum pengangkutan udara, dan hukum perlindungan konsumen.Berdasarkan perjanjian antara Anda dengan perusahaan maskapai penerbangan, maka Anda berkedudukan sebagai penumpang sekaligus konsumen pengangkutan udara dan perusahaan maskapai penerbangan sebagai pelaku usaha. Dalam hubungan hukum yang demikian itu, para pihak memiliki hak dan kewajiban, baik yang telah diuraikan dan disepakati dalam perjanjian maupun yang diatur di dalam undang-undang.Oleh karena itu, maka ketentuan dan prinsip dalam hukum kontrak, hukum pengangkutan udara (penerbangan), dan hukum perlindungan konsumen berlaku terhadap hubungan hukum antara Anda dengan maskapai penerbangan.Adapun prinsip dan ketentuan hukum yang berlaku dalam hubungan hukum tersebut adalah setelah perjanjian disepakati oleh para pihak maka mereka menjadi saling terikat satu sama lain.[2]Sebagai konsumen pengangkutan udara, Anda berkewajiban membayar harga sebagai imbalan jasa angkutan sesuai nilai atau jumlah yang ditentukan. Atas kewajiban membayar harga jasa pengangkutan udara yang telah Anda lakukan, maka Anda berhak mendapatkan layanan angkutan udara sesuai kesepakatan.Apabila Anda telah membeli tiket jenis direct flight maka Anda berhak atas layanan jasa itu. Sebaliknya, apabila Anda memilih jenis connecting flight maka Anda berhak atas jasa penerbangan itu. Perusahaan penerbangan selaku pelaku usaha memiliki kewajiban memberikan layanan jasa penerbangan sesuai pilihan konsumen.Setelah disepakatinya perjanjian pengangkutan udara, maka badan usaha angkutan udara niaga (maskapai penerbangan) wajib mengangkut penumpang.[3] Selain itu, berdasarkan perjanjian pengangkutan udara, maka, konsumen berhak memperoleh pelayanan jasa dan hak sesuai dengan pilihan dan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian dan diatur peraturan perundangan yang berlaku. Maskapai penerbangan berkewajiban memenuhi dan memberikan pelayanan jasa pengangkutan udara sesuai kesepakatan.Menggugat Maskapai Penerbangan yang Mengubah Jenis Penerbangan SepihakApabila konsumen telah menentukan pilihan jenis jasa layanan dan membayar jasa pengangkutan udara jenis direct flight maka pelaku usaha maskapai penerbangan tidak boleh mengubahnya menjadi connecting flight. Apabila pelaku usaha penerbangan melakukan perubahan jenis penerbangan yang berbeda dengan kehendak dan pilihan konsumen tanpa persetujuan konsumen yang bersangkutan, maka tindakan pelaku usaha itu melanggar sejumlah ketentuan hukum, antara lain Pasal 4 huruf b, Pasal 7 huruf a, c, f dan Pasal 19 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen.Dalam ketentuan Pasal 4 huruf b UU Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa konsumen memiliki hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, maka penumpang sebagai konsumen berhak atas layanan jasa pengangkutan udara sesuai kesepakatan yang ditentukan dalam perjanjian.Lain halnya dengan pelaku usaha yang menurut Pasal 7 huruf a dan c UU Perlindungan Konsumen memiliki kewajiban untuk beriktikad baik dan memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.Selanjutnya, Pasal 19 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.Selain itu, perubahan jenis layanan jasa yang dilakukan oleh maskapai penerbangan dari jenis penerbangan direct flight menjadi connecting flight merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap norma hukum yang telah ditentukan dalam perjanjian pengangkutan udara. Perbuatan maskapai penerbangan yang demikian itu berdasarkan ketentuan hukum perikatan atau hukum perjanjian dapat dikualifikasi sebagai bentuk ingkar janji atau wanprestasi.Perbuatan maskapai penerbangan tersebut menimbulkan akibat kerugian terhadap hak penumpang selaku konsumen. Atas perbuatan pelaku usaha yang sedemikian rupa, maka konsumen dapat menegakkan haknya dengan menggugat pelaku usaha. Dalil gugatan wanprestasi[4] dapat berupa gugatan pemenuhan atau pembatalan perjanjian beserta ganti kerugian yang didasarkan pada ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 1234 jo. 1238 jo. 1243 jo. 1244 KUH Perdata.Baca juga: Bunyi Pasal 1243 KUH Perdata tentang WanprestasiDemikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PerdataUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan KonsumenUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang PenerbanganPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KerjaUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023REFERENSIAbdulkadir Muhammad. Hukum Perikatan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992;Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, 2001.[1] Pasal 1 angka 29 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (“UU Penerbangan”)[2] Lihat Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata[3] Pasal 140 ayat (1) UU Penerbangan[4] Baca dalam Abdulkadir Muhammad. Hukum Perikatan. Bandung: Citra Adiyta Bakti, 1992, hal. 24Tagswanprestasimaskapai penerbanganperlindungan konsumen

Saya membeli tiket direct maskapai X pada tanggal 7 Desember 2023 dengan tujuan Singapura-Surabaya (berangkat tgl 6 Feb 2024, Pulang tgl 14 Feb 2024). Tiba-tiba diberi pemberitahuan bahwa tiket saya diganti menjadi connecting flight (tiket pulang pergi diganti transit Jakarta) pada tanggal 23 Des 2023. Sedangkan teman saya jadwal tiket pulang sama dengan saya tidak diganti. Saya merasa dirugikan oleh pihak maskapai X. Apakah saya bisa menggugat maskapai X tersebut? Terima kasih.

Hubungan hukum antara penumpang yang membeli tiket dengan maskapai penerbangan dibingkai oleh kerangka hukum perjanjian, hukum pengangkutan udara, dan hukum perlindungan konsumen. Dalam konteks hubungan hukum tersebut, penumpang selaku konsumen dan pengangkut (maskapai penerbangan) sebagai pelaku usaha. Para pihak dalam hubungan hukum ini memiliki hak dan kewajiban baik yang telah disepakati dalam perjanjian maupun yang diatur dalam ketentuan undang-undang. Lantas, bagaimana hukumnya jika maskapai penerbangan mengubah jenis penerbangan penumpang dari direct flight menjadi connecting flight secara sepihak? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Langkah Konsumen Jika Produk Skincare Sebabkan Peradangan Kulit29 Jan 2024Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 24 Agt 2023Etika Konsumen Saat Memberikan Review Produk atau Jasa 28 Sep 2022Hak dan Kewajiban Konsumen serta Pelaku Usaha yang Perlu Diketahui28 Jul 2022Langkah Konsumen Jika Produk Skincare Sebabkan Peradangan Kulit29 Jan 2024Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 24 Agt 2023Etika Konsumen Saat Memberikan Review Produk atau Jasa 28 Sep 2022Hak dan Kewajiban Konsumen serta Pelaku Usaha yang Perlu Diketahui28 Jul 2022Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/jika-maskapai-penerbangan-mengubah-jenis-penerbangan-sepihak-lt658bb5cc63d2d/

Jika Maskapai Penerbangan Mengubah Jenis Penerbangan Sepihak

pages/36/page-4.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Hubungan Hukum antara Penumpang dengan Maskapai Penerbangan** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Langkah Konsumen Jika Produk _Skincare_ Sebabkan Peradangan Kulit ](/klinik/a/langkah-konsumen-jika-produk-iskincare-i-sebabkan-peradangan-kulit-lt65b71f39666a3/)  29 Jan 2024 [ #### Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ](/klinik/a/tugas-dan-wewenang-badan-penyelesaian-sengketa-konsumen-lt64e6fbcd33bb7/)  24 Agt 2023 [ #### Etika Konsumen Saat Memberikan _Review_ Produk atau Jasa ](/klinik/a/etika-konsumen-saat-memberikan-review-produk-atau-jasa-lt5cf05fbce61c6/)  28 Sep 2022 [ #### Hak dan Kewajiban Konsumen serta Pelaku Usaha yang Perlu Diketahui ](/klinik/a/hak-dan-kewajiban-konsumen-serta-pelaku-usaha-yang-perlu-diketahui-lt62e27b1d9c927/)  28 Jul 2022 [](#!) Sebelum menjawab pertanyaan Anda, kami akan menjelaskan mengenai layanan _direct flight_ dan _connecting flight._ Sepanjang penelusuran kami, _direct flight_ merupakan penerbangan langsung dari satu bandara ke bandara tujuan tanpa ganti pesawat. Layanan jasa _direct flight_ ini memiliki kriteria bahwa dalam penerbangan itu hanya ada satu kode penerbangan. Dalam penerbangan internasional, konsumen pada model _direct flight_ lebih nyaman dan aman karena tidak khawatir terhadap visa transit. Berbeda dengan _connecting flight_ yang merupakan layanan jasa penerbangan yang perlu transit dari satu atau lebih bandara hingga sampai di bandara tujuan akhir konsumen dan juga ganti pesawat. Model penerbangan jenis ini kurang begitu menguntungkan konsumen karena konsumen/penumpang harus transit di satu atau sejumlah bandara. Penumpang/konsumen harus menyiapkan tenaga, waktu, dan mental yang lebih besar bila dibandingkan menggunakan jasa penerbangan model _direct flight_. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Selanjutnya, mengenai permasalahan yang Anda alami tersebut merupakan permasalahan yang berkaitan dengan perjanjian pengangkutan udara. **Perjanjian pengangkutan udara** adalah perjanjian antara pengangkut dan pihak penumpang dan/atau penumpang kargo untuk mengangkut penumpang dan/atau kargo dengan pesawat udara, dengan imbalan bayaran atau dalam bentuk imbalan jasa yang lain.[\[1\]](#_ftn1) Hubungan hukum yang lahir dari perjanjian pengangkutan udara tersebut dibingkai dalam kerangka hukum perjanjian, hukum pengangkutan udara, dan hukum perlindungan konsumen. Berdasarkan perjanjian antara Anda dengan perusahaan maskapai penerbangan, maka Anda berkedudukan sebagai penumpang sekaligus konsumen pengangkutan udara dan perusahaan maskapai penerbangan sebagai pelaku usaha. Dalam hubungan hukum yang demikian itu, para pihak memiliki hak dan kewajiban, baik yang telah diuraikan dan disepakati dalam perjanjian maupun yang diatur di dalam undang-undang. Oleh karena itu, maka ketentuan dan prinsip dalam hukum kontrak, hukum pengangkutan udara (penerbangan), dan hukum perlindungan konsumen berlaku terhadap hubungan hukum antara Anda dengan maskapai penerbangan. Adapun prinsip dan ketentuan hukum yang berlaku dalam hubungan hukum tersebut adalah setelah perjanjian disepakati oleh para pihak maka mereka menjadi saling terikat satu sama lain.[\[2\]](#_ftn2) Sebagai konsumen pengangkutan udara, Anda berkewajiban membayar harga sebagai imbalan jasa angkutan sesuai nilai atau jumlah yang ditentukan. Atas kewajiban membayar harga jasa pengangkutan udara yang telah Anda lakukan, maka Anda berhak mendapatkan layanan angkutan udara sesuai kesepakatan. Apabila Anda telah membeli tiket jenis _direct flight_ maka Anda berhak atas layanan jasa itu. Sebaliknya, apabila Anda memilih jenis _connecting flight_ maka Anda berhak atas jasa penerbangan itu. Perusahaan penerbangan selaku pelaku usaha memiliki kewajiban memberikan layanan jasa penerbangan sesuai pilihan konsumen. Setelah disepakatinya perjanjian pengangkutan udara, maka badan usaha angkutan udara niaga (maskapai penerbangan) wajib mengangkut penumpang.[\[3\]](#_ftn3) Selain itu, berdasarkan perjanjian pengangkutan udara, maka, konsumen berhak memperoleh pelayanan jasa dan hak sesuai dengan pilihan dan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian dan diatur peraturan perundangan yang berlaku. Maskapai penerbangan berkewajiban memenuhi dan memberikan pelayanan jasa pengangkutan udara sesuai kesepakatan. ### **Menggugat Maskapai Penerbangan yang Mengubah Jenis Penerbangan Sepihak** Apabila konsumen telah menentukan pilihan jenis jasa layanan dan membayar jasa pengangkutan udara jenis _direct flight_ maka pelaku usaha maskapai penerbangan tidak boleh mengubahnya menjadi _connecting flight__._ Apabila pelaku usaha penerbangan melakukan perubahan jenis penerbangan yang berbeda dengan kehendak dan pilihan konsumen tanpa persetujuan konsumen yang bersangkutan, maka tindakan pelaku usaha itu melanggar sejumlah ketentuan hukum, antara lain **Pasal 4 huruf b, Pasal 7 huruf a, c, f dan Pasal 19 ayat (1) [UU Perlindungan Konsumen](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/undangundang-nomor-8-tahun-1999/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_8_1999)**. Dalam ketentuan Pasal 4 huruf b UU Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa konsumen memiliki hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, maka penumpang sebagai konsumen berhak atas layanan jasa pengangkutan udara sesuai kesepakatan yang ditentukan dalam perjanjian. Lain halnya dengan pelaku usaha yang menurut Pasal 7 huruf a dan c UU Perlindungan Konsumen memiliki kewajiban untuk beriktikad baik dan memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Selanjutnya, Pasal 19 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa **pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi** atas kerusakan, pencemaran, dan/atau **kerugian konsumen** akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Selain itu, perubahan jenis layanan jasa yang dilakukan oleh maskapai penerbangan dari jenis penerbangan _direct flight_ menjadi _connecting flight_ merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap norma hukum yang telah ditentukan dalam perjanjian pengangkutan udara. Perbuatan maskapai penerbangan yang demikian itu berdasarkan ketentuan hukum perikatan atau hukum perjanjian dapat dikualifikasi sebagai bentuk ingkar janji atau wanprestasi. Perbuatan maskapai penerbangan tersebut menimbulkan akibat kerugian terhadap hak penumpang selaku konsumen. Atas perbuatan pelaku usaha yang sedemikian rupa, maka konsumen dapat menegakkan haknya dengan **menggugat pelaku usaha**. Dalil gugatan wanprestasi[\[4\]](#_ftn4) dapat berupa gugatan pemenuhan atau pembatalan perjanjian beserta ganti kerugian yang didasarkan pada ketentuan hukum yang diatur dalam **Pasal 1234 _jo._ 1238 _jo._ 1243 _jo_. 1244 [KUH Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata)**. Baca juga: **[Bunyi Pasal 1243 KUH Perdata tentang Wanprestasi](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-1243-kuh-perdata-tentang-wanprestasi-lt65dc608264499/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pasal_wanprestasi)** Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/undangundang-nomor-8-tahun-1999/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_8_1999) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28862/undangundang-nomor-1-tahun-2009/consolidations?utm_medium=pusatdata?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2009) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023) REFERENSI --------- 1. Abdulkadir Muhammad. _Hukum Perikatan_. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992; 2. _Hukum Perjanjian_. Jakarta: Intermasa, 2001. [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1 angka 29 [Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28862/undangundang-nomor-1-tahun-2009/consolidations?utm_medium=pusatdata?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2009) (“UU Penerbangan”) [\[2\]](#_ftnref2) Lihat Pasal 1338 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata) [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 140 ayat (1) UU Penerbangan [\[4\]](#_ftnref4) Baca dalam Abdulkadir Muhammad. _Hukum Perikatan_. Bandung: Citra Adiyta Bakti, 1992, hal. 24 Tags ---- [wanprestasi](/tag/wanprestasi) [maskapai penerbangan](/tag/maskapai-penerbangan) [perlindungan konsumen](/tag/perlindungan-konsumen)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITHukumnya Dipaksa Resign dari Perusahaan04 Jan 2024Apakah Karyawan Kontrak Resign Dapat Pesangon?01 Des 2023Resign Tanpa One Month Notice, Ini Hukumnya30 Okt 2023Stres karena Pekerjaan, Bisakah Jadi Alasan Resign?11 Sep 2023Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran keempat dari artikel dengan judul Cara Menghitung Uang Penggantian Hak Bagi Pekerja yang Mengundurkan Diri yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 26 Juni 2018. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Hak-Hak Pekerja yang Mengundurkan DiriDisarikan dari Hak-hak Karyawan yang Di-PHK dan yang Resign, pada dasarnya karyawan yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri akan mendapatkan uang penggantian hak (“UPH”) yang seharusnya diterima dan uang pisah yang besarannya diatur dalam perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan (“PP”), atau Perjanjian Kerja Bersama (“PKB”).[1] Namun perlu diperhatikan meskipun karyawan mengundurkan diri setidaknya terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu:[2]Mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;Tidak terikat dalam ikatan dinas; danTetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri.Oleh karena itu, menurut hemat kami maka pemberian hak atas uang penggantian hak dan uang pisah hanya dapat diberikan jika syarat resign sudah dijalankan sesuai ketentuan. Uang Penggantian Hak dan Uang Pisah Bagi Pekerja yang ResignSelanjutnya, mengacu pada pertanyaan Anda, berapakah tepatnya besaran UPH dan uang pisah yang dapat diperoleh pekerja? Berdasarkan ketentuan Pasal 81 angka 47 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 156 ayat (4) UU Ketenagakerjaan jo. Pasal 40 ayat (4) PP 35/2021, adapun rincian dari UPH meliputi:cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur saat timbulnya di masa tahun berjalan, perhitungannya;biaya atau ongkos pulang pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat pekerja/buruh diterima bekerja;hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.Selanjutnya, mengenai besaran uang pisah, hal tersebut diatur dalam perjanjian kerja, PP atau PKB. Oleh karenanya, mengenai besaran uang pisah yang akan pekerja terima, kami menyarankan untuk melihatnya kembali perjanjian kerja, PP atau PKB di perusahaan Anda. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Baca juga: Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KerjaUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja[1] Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja [2] Pasal 81 angka 45 Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 154A ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaanTagspekerjaresignmengundurkan diri

Salah satu karyawan kami bermaksud akan resign/mengundurkan diri, masa kerjanya adalah 2 tahun 7 bulan. Adapun saya masih bingung untuk menghitung hak-hak yang ia bisa terima, mohon bantuannya untuk dijelaskan?

Pada dasarnya, pekerja yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri (resign) hanya berhak atas uang penggantian hak (“UPH”) serta uang pisah yang besarnya dan pelaksanaan pemberiannya merupakan kewenangan para pihak untuk memperjanjikannya dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Hukumnya Dipaksa Resign dari Perusahaan04 Jan 2024Apakah Karyawan Kontrak Resign Dapat Pesangon?01 Des 2023Resign Tanpa One Month Notice, Ini Hukumnya30 Okt 2023Stres karena Pekerjaan, Bisakah Jadi Alasan Resign?11 Sep 2023Hukumnya Dipaksa Resign dari Perusahaan04 Jan 2024Apakah Karyawan Kontrak Resign Dapat Pesangon?01 Des 2023Resign Tanpa One Month Notice, Ini Hukumnya30 Okt 2023Stres karena Pekerjaan, Bisakah Jadi Alasan Resign?11 Sep 2023Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku27 Des 2022Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku27 Des 2022Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/uang-penggantian-hak-dan-uang-pisah-bagi-pekerja-yang-resign-lt5b2b1f01d478e/

Uang Penggantian Hak dan Uang Pisah Bagi Pekerja yang Resign

pages/36/page-5.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Hukumnya Dipaksa Resign dari Perusahaan ](/klinik/a/hukumnya-dipaksa-resign-dari-perusahaan-lt4fb5f2ed4434c/)  04 Jan 2024 [ #### Apakah Karyawan Kontrak _Resign_ Dapat Pesangon? ](/klinik/a/apakah-karyawan-kontrak-resign-dapat-pesangon-cl4519/)  01 Des 2023 [ #### _Resign_ Tanpa _One Month Notice_, Ini Hukumnya ](/klinik/a/resign-tanpa-one-month-notice-lt578bbcfdb7b8e/)  30 Okt 2023 [ #### Stres karena Pekerjaan, Bisakah Jadi Alasan _Resign_? ](/klinik/a/stres-karena-pekerjaan-bisakah-jadi-alasan-resign-lt534ba308c623b/)  11 Sep 2023 [](#!) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran keempat dari artikel dengan judul _Cara Menghitung Uang Penggantian Hak Bagi Pekerja yang Mengundurkan Diri_ yang dibuat oleh** [**Sovia Hasanah, S.H.**](https://new.hukumonline.com/klinik/penjawab/lt57d2913a130b4/mitra/lt4b457ff0c3e1b/sovia-hasanah--sh) **dan pertama kali dipublikasikan pada 26 Juni 2018.** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://m.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Hak-Hak Pekerja yang Mengundurkan Diri** Disarikan dari **[Hak-hak Karyawan yang Di-PHK dan yang _Resign_](https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-karyawan-phk-dan-resign-cl2066/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=hak_karyawan_phk_resign)**, pada dasarnya karyawan yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri akan mendapatkan uang penggantian hak (“UPH”) yang seharusnya diterima dan uang pisah yang besarannya diatur dalam perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan (“PP”), atau Perjanjian Kerja Bersama (“PKB”).[\[1\]](#_ftn1) Namun perlu diperhatikan meskipun karyawan mengundurkan diri setidaknya terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu:[\[2\]](#_ftn2) 1. Mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri; 2. Tidak terikat dalam ikatan dinas; dan 3. Tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri. Oleh karena itu, menurut hemat kami maka pemberian hak atas uang penggantian hak dan uang pisah hanya dapat diberikan jika syarat _resign_ sudah dijalankan sesuai ketentuan. ### **Uang Penggantian Hak dan Uang Pisah Bagi Pekerja yang _Resign_** Selanjutnya, mengacu pada pertanyaan Anda, berapakah tepatnya besaran UPH dan uang pisah yang dapat diperoleh pekerja? Berdasarkan ketentuan **Pasal 81 angka 47** **[Perppu Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022)** **yang** **mengubah Pasal 156 ayat (4)** **[UU Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003) _jo._** **Pasal 40 ayat (4)** **[PP 35/2021](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_35_2021)**, adapun rincian dari UPH meliputi: 1. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur saat timbulnya di masa tahun berjalan, perhitungannya; 2. biaya atau ongkos pulang pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat pekerja/buruh diterima bekerja; 3. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Selanjutnya, mengenai besaran uang pisah, hal tersebut diatur dalam perjanjian kerja, PP atau PKB. Oleh karenanya, mengenai besaran uang pisah yang akan pekerja terima, kami menyarankan untuk melihatnya kembali perjanjian kerja, PP atau PKB di perusahaan Anda. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Baca juga: **[Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-hitung-pesangon-lt515b7ec90fe0c/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=cara_hitung_pesangon)** DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_35_2021) * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 50 [Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_35_2021) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 81 angka 45 [Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perppu Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) yang mengubah Pasal 154A ayat (1) huruf i [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003) Tags ---- [pekerja](/tag/pekerja) [resign](/tag/resign) [mengundurkan diri](/tag/mengundurkan-diri)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Apakah Kegiatan Sahur di Jalan Melanggar Hukum? yang dibuat oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn. dan dipublikasikan pertama kali pada 30 Juni 2015.KLINIK TERKAITBikin 'Polisi Tidur' Sembarangan? Ini Hukumannya09 Mei 2023Buat Gaduh di Malam Hari, Ini Jerat Hukumnya16 Jan 2023Sanksi Berjualan di Fasilitas Umum Perumahan29 Okt 2013Jerat Hukum Bagi Orang Mabuk yang Mengganggu Orang Lain11 Okt 2012Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Pengertian Sahur on the Road Berdasarkan pertanyaan Anda, istilah "sahur on the road” jika diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia adalah “sahur di jalan”. Sesuai dengan istilahnya, sahur on the road adalah kegiatan santap sahur atau makan sebelum waktu subuh bagi yang hendak menjalankan ibadah puasa Ramadan. Pada umumnya, sahur on the road dilakukan secara berkelompok, yaitu selain bersantap sahur, kelompok tersebut biasanya akan berkeliling jalan untuk membagikan makanan sahur kepada umat muslim lain yang membutuhkan.[1]Dari pengertian sahur on the road, dapat kami asumsikan kegiatan tersebut dilakukan secara berkelompok atau konvoi, yaitu iring-iringan kendaraan (dalam suatu perjalanan Bersama).Ketertiban UmumMengenai akibat hukum sahur on the road, harus dilihat kembali apa saja yang dilakukan pada saat sahur on the road. Seperti misalnya akan melakukan konvoi dan sebagainya.Namun pada dasarnya, kegiatan yang dilakukan secara konvoi (dalam hal ini sahur on the road) tidak boleh sampai mengganggu ketertiban umum. Mengenai ketertiban umum ini dapat dilihat di peraturan daerah setempat. Misalnya dalam Perda DKI Jakarta 8/2007.Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan kegiatan berbentuk konvoi yang berkaitan dengan ketertiban umum:dilarang memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum;[2]dilarang melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang dapat merusak pagar, jalur hijau, atau taman, beserta kelengkapannya;[3]dilarang membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan;[4]jika setelah konvoi, Anda merencanakan melakukan kegiatan keramaian, Anda wajib mendapatkan izin dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk sepanjang bukan merupakan tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat;[5]jika Anda juga menyelenggarakan kegiatan keramaian dengan memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum, Anda wajib mendapat izin dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk;[6]jika Anda menggunakan atribut, Anda dilarang membuang benda-benda atau atribut tersebut di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya.[7]Sebagai informasi, secara historis sebagaimana dijelaskan dalam Satgas PA Dukung Larangan Sahur di Jalan, Satgas Perlindungan Anak pernah mendukung kebijakan Walikota Jakarta Selatan yang melarang pelaksanaan sahur on the road karena hal itu adalah bentuk pelanggaran Perda DKI Jakarta 8/2007. Salah satu yang diatur dalam perda tersebut adalah larangan memberi kepada pengemis di jalan.[8] Satgas Perlindungan Anak lalu menyarankan agar pelaksanaan sahur on the road bisa langsung dilakukan di tempat semestinya, misalnya perumahan kumuh dan miskin, panti asuhan, tempat penampungan atau tempat rehabilitasi sosial lainnya.Kemudian, mengenai perizinan, sepanjang penelusuran kami, tidak ada yang mengatur mengenai perizinan sahur on the road. Jika kegiatan sahur on the road Anda sampai mengganggu lalu lintas karena misalnya Anda melakukan konvoi, maka sebaiknya Anda meminta izin dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Polri”). Hal ini dikarenakan kegiatan konvoi berpotensi mengganggu lalu lintas, seperti misalnya konvoi tersebut membutuhkan pengawalan atau akan memberhentikan lalu lintas.Baca juga: Aturan Konvoi dan Tata Cara PengaturannyaPengawalan oleh PolriSelanjutnya mengenai kendaraan yang dikawal polisi, pengawalan kendaraan oleh Polri pada prinsipnya bertujuan untuk mewujudkan dan memelihara keamanan lalu lintas dan angkutan jalan.[9]Pada dasarnya, kendaraan yang harus mendapatkan pengawalan adalah kendaraan yang mendapatkan hak utama, yaitu:[10]a. kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;b. ambulans yang mengangkut orang sakit;c. kendaraan untuk memberikan pertolongan pada Kecelakaan Lalu Lintas;d. kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia;e. kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara;f. iring-iringan pengantar jenazah; dang. konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Polri.Adapun yang dimaksud dengan "kepentingan tertentu" adalah kepentingan yang memerlukan penanganan segera, antara lain kendaraan untuk penanganan ancaman bom, kendaraan pengangkut pasukan, kendaraan untuk penanganan huru-hara, dan kendaraan untuk penanganan bencana alam.[11]Berdasarkan ketentuan di atas, menurut hemat kami pihak yang melakukan konvoi dapat meminta pengawalan polisi jika memang dirasa hal tersebut untuk keamanan lalu lintas.Menghentikan Kendaraan di Persimpangan JalanMengenai menghentikan kendaraan di persimpangan/perempatan jalan, yang berhak melakukan hal tersebut adalah Polri.Memberhentikan kendaraan di jalan dapat dilakukan dalam hal Polri melakukan pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu, sebagaimana diatur dalam Perkapolri 10/2012.Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Perkapolri 10/2012, pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu adalah tindakan petugas dalam hal mengatur lalu lintas di jalan dengan menggunakan gerakan tangan, isyarat bunyi, isyarat cahaya dan alat bantu lainnya dalam keadaan tertentu.Pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu dilakukan pada saat sistem lalu lintas tidak berfungsi untuk kelancaran lalu lintas yang disebabkan antara lain oleh:[12]perubahan lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional;adanya pengguna jalan yang diprioritaskan;adanya pekerjaan jalan;adanya kecelakaan lalu lintas;adanya aktivitas perayaan hari-hari nasional antara lain peringatan hari ulang tahun kemerdekaan republik indonesia, hari ulang tahun suatu kota, dan hari-hari nasional lainnya;adanya kegiatan olahraga, konferensi berskala nasional maupun internasional;terjadi keadaan darurat antara lain kerusuhan massa, demonstrasi, bencana alam, dan kebakaran; danadanya penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas.Mengenai pengguna jalan yang diprioritaskan, kami asumsikan satunya adalah konvoi.Kemudian, dalam keadaan-keadaan tertentu/darurat tersebut, akan ada tindakan pengaturan lalu lintas yang meliputi:[13]memberhentikan arus lalu lintas dan/atau pengguna jalan;mengatur pengguna jalan untuk terus jalan;mempercepat arus lalu lintas;memperlambat arus lalu lintas;mengalihkan arus lalu lintas; dan/ataumenutup dan membuka arus lalu lintas.Ini berarti jika ada konvoi (kendaraan yang mendapatkan hak utama/prioritas), Polri mempunyai hak untuk memberhentikan lalu lintas.Sirene PolisiMenjawab pertanyaan Anda mengenai penggunaan klakson menyerupai bunyi sirene polusi, untuk kepentingan tertentu, kendaraan bermotor dapat dilengkapi dengan lampu isyarat dan/atau sirene.[14] Yang dimaksud dengan "kepentingan tertentu" disini adalah kendaraan yang karena sifat dan fungsinya diberi lampu isyarat berwarna merah atau biru sebagai tanda memiliki hak utama untuk kelancaran dan lampu isyarat berwarna kuning sebagai tanda yang memerlukan perhatian khusus dari pengguna jalan untuk keselamatan.[15]Penggunaan lampu isyarat dan sirene adalah sebagai berikut:[16]lampu isyarat warna biru dan sirene digunakan untuk kendaraan bermotor petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;lampu isyarat warna merah dan sirene digunakan untuk kendaraan bermotor tahanan, pengawalan Tentara Nasional Indonesia, pemadam kebakaran, ambulans, palang merah, rescue, dan jenazah; danlampu isyarat warna kuning tanpa sirine digunakan untuk kendaraan bermotor patroli jalan tol, pengawasan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, perawatan dan pembersihan fasilitas umum, menderek kendaraan, dan angkutan barang khusus.Sebagai informasi, jika seseorang menggunakan lampu isyarat atau sirene padahal ia bukan orang yang berhak sebagaimana diuraikan di atas, maka pelakunya dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250 ribu.[17]Larangan Sahur on the Road Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Walaupun terdapat ketentuan mengenai konvoi di jalan, namun Anda perlu perhatikan aturan setempat mengenai konvoi sahur on the road, yaitu ada atau tidaknya larangan sahur on the road di daerah Anda tinggal.Sebagai contoh, dikutip dari laman Humas Polri, Kapolda Metro Jaya menerbitkan Maklumat No: Mak/01/III/2024, yang berisi larangan sejumlah kegiatan masyarakat selama bulan Ramadan 1445/2024. Maklumat tersebut berguna untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polda Metro Jaya, DKI Jakarta.Berikut isi Maklumat Kapolda Metro Jaya:Bahwa untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, demi menjaga ketenangan dan kenyamanan masyarakat dalam melaksanakan ibadah puasa serta mengantisipasi kegiatan masyarakat yang disalahgunakan sehingga dapat mengakibatkan terganggunya ketertiban umum, maka dilarang melakukan kegiatan sebagai berikut:Larangan berkonvoi berkendaraan (Pasal 134 huruf g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, “Konvoi dan/atau Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia)”;Bermain petasan/kembang api (Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951); danBerkumpul atau berkerumun sambil menunggu berbuka puasa dan sahur yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat seperti:Balapan liar (Pasal 115 dan Pasal 297 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan); danTawuran (Pasal 170, 351, 355, 358 KUHP yang merupakan bentuk kejahatan, dan Pasal 489 KUHP yang merupakan bentuk pelanggaran).Bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan Maklumat ini, maka anggota Polda Metro Jaya dapat melakukan tindakan Kepolisian sesuai ketentuan Pasal 212 KUHP, Pasal 216 ayat (1) KUHP dan Pasal 218 KUHP.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan JalanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KerjaUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu LintasPeraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban UmumREFERENSIPatrik Sixdio Gian Hiwono (et.al). Implikasi Terhadap Interaksi Sosial Dan Tata Cara Ibadah Puasa Dalam Kehidupan Selama Bulan Ramadhan. Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer, Vol. 1, No. 2, 2023;Humas Polri, Menjaga Kondusifitas Selama Bulan Ramadhan, Kapolda Metro Jaya Terbitkan Maklumat, yang diakses pada hari Selasa, 19 Maret 2024, pukul 12.00 WIB;KBBI, konvoi, yang diakses pada hari Selasa, 19 Maret 2024, pukul 10.21 WIB.[1] Patrik Sixdio Gian Hiwono (et.al). Implikasi Terhadap Interaksi Sosial Dan Tata Cara Ibadah Puasa Dalam Kehidupan Selama Bulan Ramadhan. Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer, Vol. 1, No. 2, 2023, hal. 9[2] Pasal 12 huruf a Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (“Perda DKI Jakarta 8/2007”)[3] Pasal 12 huruf b Perda DKI Jakarta 8/2007[4] Pasal 21 huruf b Perda DKI Jakarta 8/2007[5] Pasal 49 Perda DKI Jakarta 8/2007[6] Pasal 51 Perda DKI Jakarta 8/2007[7] Pasal 54 ayat (2) Perda DKI Jakarta 8/2007[8] Pasal 40 ayat (3) Perda DKI Jakarta 8/2007[9] Pasal 200 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”)[10] Pasal 135 jo. Pasal 134 UU LLAJ[11] Penjelasan Pasal 134 huruf g UU LLAJ[12] Pasal 4 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas (“Perkapolri 10/2012”)[13] Pasal 4 ayat (2) Perkapolri 10/2012[14] Pasal 59 ayat (1) UU LLAJ[15] Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU LLAJ[16] Pasal 59 ayat (5) UU LLAJ[17] Pasal 287 ayat (4) UU LLAJ Tagspuasaramadanlaranganpolisiramadhan

Apakah mengadakan kegiatan sahur on the road (SOTR) itu ada akibat hukumnya? Apakah ada hukum yang mengatur sahur on the road? Apa saja perizinan yang diperlukan untuk mengadakan SOTR? Apakah SOTR perlu dikawal Polisi? Jika tidak, bagaimana jika panitia SOTR menghentikan kendaraan di persimpangan/perempatan jalan? Apakah boleh menggunakan klakson yang mirip suara sirene polisi bagi posisi mobil yang paling depan? Terima kasih Klinik, Marhaban ya Ramadhan.

Sahur on the road adalah kegiatan santap sahur atau makan sebelum waktu subuh bagi yang hendak menjalankan ibadah puasa. Pada umumnya, sahur on the road dilakukan secara berkelompok dan konvoi, yaitu selain bersantap sahur, kelompok tersebut akan berkeliling jalan untuk membagikan makanan sahur kepada umat muslim yang membutuhkan. Lantas, adakah hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan kegiatan berbentuk konvoi yang berkaitan dengan ketertiban umum? Apakah kegiatan sahur on the road melanggar hukum? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Bikin 'Polisi Tidur' Sembarangan? Ini Hukumannya09 Mei 2023Buat Gaduh di Malam Hari, Ini Jerat Hukumnya16 Jan 2023Sanksi Berjualan di Fasilitas Umum Perumahan29 Okt 2013Jerat Hukum Bagi Orang Mabuk yang Mengganggu Orang Lain11 Okt 2012Bikin 'Polisi Tidur' Sembarangan? Ini Hukumannya09 Mei 2023Buat Gaduh di Malam Hari, Ini Jerat Hukumnya16 Jan 2023Sanksi Berjualan di Fasilitas Umum Perumahan29 Okt 2013Jerat Hukum Bagi Orang Mabuk yang Mengganggu Orang Lain11 Okt 2012Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 22 Mei 2023Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku27 Des 2022Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 22 Mei 2023Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku27 Des 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/sahur-ion-the-road-i--bagaimana-hukumnya-lt557ff2705039c/

Sahur on the Road, Bagaimana Hukumnya?

pages/36/page-7.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul _Apakah Kegiatan Sahur di Jalan Melanggar Hukum?_ yang dibuat oleh [Letezia Tobing, S.H., M.Kn.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/letezia-tobing--sh--mkn-lt506aec66ed27e/) dan dipublikasikan pertama kali pada 30 Juni 2015.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Bikin 'Polisi Tidur' Sembarangan? Ini Hukumannya ](/klinik/a/bikin-polisi-tidur-sembarangan-ini-hukumannya-lt521b2a079f666/)  09 Mei 2023 [ #### Buat Gaduh di Malam Hari, Ini Jerat Hukumnya ](/klinik/a/buat-gaduh-di-malam-hari-ini-jerat-hukumnya-lt51c527686fe4b/)  16 Jan 2023 [ #### Sanksi Berjualan di Fasilitas Umum Perumahan ](/klinik/a/sanksi-berjualan-di-fasilitas-umum-perumahan-lt51c11b74eca70/)  29 Okt 2013 [ #### Jerat Hukum Bagi Orang Mabuk yang Mengganggu Orang Lain ](/klinik/a/mabuk-di-tempat-kerja-mantan-pacar-lt50727434498a8/)  11 Okt 2012 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Pengertian Sahur _on the Road_** Berdasarkan pertanyaan Anda, istilah "**sahur on the road**” jika diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia adalah “**sahur di jalan**”. Sesuai dengan istilahnya, sahur _on the road_ adalah kegiatan santap sahur atau makan sebelum waktu subuh bagi yang hendak menjalankan ibadah puasa Ramadan. Pada umumnya, sahur _on the road_ dilakukan secara **berkelompok**, yaitu selain bersantap sahur, kelompok tersebut biasanya akan berkeliling jalan untuk membagikan makanan sahur kepada umat muslim lain yang membutuhkan.[\[1\]](#_ftn1) Dari pengertian sahur _on the road_, dapat kami asumsikan kegiatan tersebut dilakukan secara **berkelompok** atau **[konvoi](https://kbbi.web.id/konvoi)**, yaitu iring-iringan kendaraan (dalam suatu perjalanan Bersama). ### **Ketertiban Umum** Mengenai akibat hukum sahur _on the road_, harus dilihat kembali apa saja yang dilakukan pada saat sahur _on the road_. Seperti misalnya akan melakukan konvoi dan sebagainya. Namun pada dasarnya, kegiatan yang dilakukan secara konvoi (dalam hal ini sahur _on the road_) tidak boleh sampai mengganggu ketertiban umum. Mengenai ketertiban umum ini dapat dilihat di peraturan daerah setempat. Misalnya dalam **[Perda DKI Jakarta 8/2007](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27283/peraturan-daerah-propinsi-dki-jakarta-nomor-8-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perda_provinsi_dki_8_2007)**. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan kegiatan berbentuk konvoi yang berkaitan dengan ketertiban umum: 1. dilarang memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum;[\[2\]](#_ftn2) 2. dilarang melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang dapat merusak pagar, jalur hijau, atau taman, beserta kelengkapannya;[\[3\]](#_ftn3) 3. dilarang membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan;[\[4\]](#_ftn4) 4. jika setelah konvoi, Anda merencanakan melakukan kegiatan keramaian, Anda wajib mendapatkan izin dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk sepanjang bukan merupakan tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat;[\[5\]](#_ftn5) 5. jika Anda juga menyelenggarakan kegiatan keramaian dengan memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum, Anda wajib mendapat izin dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk;[\[6\]](#_ftn6) 6. jika Anda menggunakan atribut, Anda dilarang membuang benda-benda atau atribut tersebut di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya.[\[7\]](#_ftn7) Sebagai informasi, secara historis sebagaimana dijelaskan dalam **[Satgas PA Dukung Larangan Sahur di Jalan](https://www.hukumonline.com/berita/a/satgas-pa-dukung-larangan-sahur-di-jalan-lt51ca651a32510/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=satgas_pa_dukung_larangan_sahur_di_jalan)**, Satgas Perlindungan Anak pernah mendukung kebijakan Walikota Jakarta Selatan yang **melarang pelaksanaan sahur _on the road_** karena hal itu adalah bentuk **pelanggaran Perda DKI Jakarta 8/2007**. Salah satu yang diatur dalam perda tersebut adalah **larangan memberi kepada pengemis di jalan**.[\[8\]](#_ftn8) Satgas Perlindungan Anak lalu menyarankan agar pelaksanaan sahur _on the road_ bisa langsung dilakukan di tempat semestinya, misalnya perumahan kumuh dan miskin, panti asuhan, tempat penampungan atau tempat rehabilitasi sosial lainnya. Kemudian, mengenai perizinan, sepanjang penelusuran kami, tidak ada yang mengatur mengenai perizinan sahur _on the road_. Jika kegiatan sahur _on the road_ Anda sampai mengganggu lalu lintas karena misalnya Anda melakukan konvoi, maka sebaiknya Anda meminta izin dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Polri”). Hal ini dikarenakan kegiatan konvoi berpotensi mengganggu lalu lintas, seperti misalnya konvoi tersebut membutuhkan pengawalan atau akan memberhentikan lalu lintas. Baca juga: **[Aturan Konvoi dan Tata Cara Pengaturannya](https://www.hukumonline.com/berita/a/aturan-konvoi-dan-tata-caranya-lt623d0fd3c5c80/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=aturan_konvoi)** ### **Pengawalan oleh Polri** Selanjutnya mengenai kendaraan yang dikawal polisi, pengawalan kendaraan oleh Polri pada prinsipnya bertujuan untuk mewujudkan dan memelihara keamanan lalu lintas dan angkutan jalan.[\[9\]](#_ftn9) Pada dasarnya, kendaraan yang harus mendapatkan pengawalan adalah kendaraan yang mendapatkan hak utama, yaitu:[\[10\]](#_ftn10) a. kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas; b. ambulans yang mengangkut orang sakit; c. kendaraan untuk memberikan pertolongan pada Kecelakaan Lalu Lintas; d. kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia; e. kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara; f. iring-iringan pengantar jenazah; dan g. **konvoi** dan/atau kendaraan untuk **kepentingan tertentu** menurut pertimbangan petugas Polri. Adapun yang dimaksud dengan "**kepentingan tertentu**" adalah kepentingan yang memerlukan penanganan segera, antara lain kendaraan untuk penanganan ancaman bom, kendaraan pengangkut pasukan, kendaraan untuk penanganan huru-hara, dan kendaraan untuk penanganan bencana alam.[\[11\]](#_ftn11) Berdasarkan ketentuan di atas, menurut hemat kami pihak yang melakukan konvoi dapat meminta pengawalan polisi jika memang dirasa hal tersebut untuk keamanan lalu lintas. ### **Menghentikan Kendaraan di Persimpangan Jalan** Mengenai menghentikan kendaraan di persimpangan/perempatan jalan, yang berhak melakukan hal tersebut adalah Polri. Memberhentikan kendaraan di jalan dapat dilakukan dalam hal Polri melakukan pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu, sebagaimana diatur dalam **[Perkapolri 10/2012](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4fa79798e1f31/peraturan-kapolri-nomor-10-tahun-2012/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perkapolri_10_2012)**. Berdasarkan **Pasal 1 angka 10 Perkapolri 10/2012**, **pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu** adalah tindakan petugas dalam hal mengatur lalu lintas di jalan dengan menggunakan gerakan tangan, isyarat bunyi, isyarat cahaya dan alat bantu lainnya dalam keadaan tertentu. Pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu dilakukan pada saat sistem lalu lintas tidak berfungsi untuk kelancaran lalu lintas yang disebabkan antara lain oleh:[\[12\]](#_ftn12) 1. perubahan lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional; 2. **adanya pengguna jalan yang diprioritaskan**; 3. adanya pekerjaan jalan; 4. adanya kecelakaan lalu lintas; 5. adanya aktivitas perayaan hari-hari nasional antara lain peringatan hari ulang tahun kemerdekaan republik indonesia, hari ulang tahun suatu kota, dan hari-hari nasional lainnya; 6. adanya kegiatan olahraga, konferensi berskala nasional maupun internasional; 7. terjadi keadaan darurat antara lain kerusuhan massa, demonstrasi, bencana alam, dan kebakaran; dan 8. adanya penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas. Mengenai pengguna jalan yang diprioritaskan, kami asumsikan satunya adalah konvoi. Kemudian, dalam keadaan-keadaan tertentu/darurat tersebut, akan ada tindakan pengaturan lalu lintas yang meliputi:[\[13\]](#_ftn13) 1. **memberhentikan arus lalu lintas dan/atau pengguna jalan**; 2. mengatur pengguna jalan untuk terus jalan; 3. mempercepat arus lalu lintas; 4. memperlambat arus lalu lintas; 5. mengalihkan arus lalu lintas; dan/atau 6. **menutup dan membuka arus lalu lintas**. Ini berarti jika ada konvoi (kendaraan yang mendapatkan hak utama/prioritas), Polri mempunyai hak untuk memberhentikan lalu lintas. ### **Sirene Polisi** Menjawab pertanyaan Anda mengenai penggunaan klakson menyerupai bunyi sirene polusi, untuk kepentingan tertentu, kendaraan bermotor dapat dilengkapi dengan lampu isyarat dan/atau sirene.[\[14\]](#_ftn14) Yang dimaksud dengan "**kepentingan tertentu**" disini adalah kendaraan yang karena sifat dan fungsinya diberi **lampu isyarat berwarna merah** atau **biru** sebagai tanda memiliki hak utama untuk kelancaran dan lampu isyarat berwarna **kuning** sebagai tanda yang memerlukan perhatian khusus dari pengguna jalan untuk keselamatan.[\[15\]](#_ftn15) Penggunaan lampu isyarat dan sirene adalah sebagai berikut:[\[16\]](#_ftn16) 1. **lampu isyarat warna biru dan sirene** digunakan untuk kendaraan bermotor petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. **lampu isyarat warna merah dan sirene** digunakan untuk kendaraan bermotor tahanan, pengawalan Tentara Nasional Indonesia, pemadam kebakaran, ambulans, palang merah, rescue, dan jenazah; dan 3. **lampu isyarat warna kuning tanpa sirine** digunakan untuk kendaraan bermotor patroli jalan tol, pengawasan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, perawatan dan pembersihan fasilitas umum, menderek kendaraan, dan angkutan barang khusus. Sebagai informasi, jika seseorang menggunakan lampu isyarat atau sirene padahal ia bukan orang yang berhak sebagaimana diuraikan di atas, maka pelakunya dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250 ribu.[\[17\]](#_ftn17) ### **Larangan Sahur _on the Road_** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Walaupun terdapat ketentuan mengenai konvoi di jalan, namun Anda perlu perhatikan aturan setempat mengenai konvoi sahur _on the road_, yaitu ada atau tidaknya larangan sahur _on the road_ di daerah Anda tinggal. Sebagai contoh, dikutip dari laman **[Humas Polri](https://humas.polri.go.id/2024/03/14/menjaga-kondusifitas-selama-bulan-ramadhan-kapolda-metro-jaya-terbitkan-maklumat/)**, Kapolda Metro Jaya menerbitkan **Maklumat No: Mak/01/III/2024**, yang berisi larangan sejumlah kegiatan masyarakat selama bulan Ramadan 1445/2024. Maklumat tersebut berguna untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polda Metro Jaya, DKI Jakarta. Berikut isi Maklumat Kapolda Metro Jaya: 1. _Bahwa untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, demi menjaga ketenangan dan kenyamanan masyarakat dalam melaksanakan ibadah puasa serta mengantisipasi kegiatan masyarakat yang disalahgunakan sehingga dapat mengakibatkan terganggunya ketertiban umum, maka dilarang melakukan kegiatan sebagai berikut:_ 1. _**Larangan berkonvoi berkendaraan** (Pasal 134 huruf g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, “**Konvoi** dan/atau Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia)”;_ 2. _Bermain petasan/kembang api (Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951); dan_ 3. _**Berkumpul atau berkerumun sambil menunggu** berbuka puasa dan **sahur** yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat seperti:_ 1. _Balapan liar (Pasal 115 dan Pasal 297 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan); dan_ 2. _Tawuran (Pasal 170, 351, 355, 358 KUHP yang merupakan bentuk kejahatan, dan Pasal 489 KUHP yang merupakan bentuk pelanggaran)._ 2. _Bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan Maklumat ini, maka anggota Polda Metro Jaya dapat melakukan tindakan Kepolisian sesuai ketentuan Pasal 212 KUHP, Pasal 216 ayat (1) KUHP dan Pasal 218 KUHP._ Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a604fcfd406d/undangundang-nomor-22-tahun-2009?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_22_2009) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023) Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4fa79798e1f31/peraturan-kapolri-nomor-10-tahun-2012/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perkapolri_10_2012) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27283/peraturan-daerah-propinsi-dki-jakarta-nomor-8-tahun-2007/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perda_provinsi_dki_8_2007) REFERENSI --------- 1. Patrik Sixdio Gian Hiwono _(et.al). Implikasi Terhadap Interaksi Sosial Dan Tata Cara Ibadah Puasa Dalam Kehidupan Selama Bulan Ramadhan_. Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer, Vol. 1, No. 2, 2023; 2. [Humas Polri](https://humas.polri.go.id/2024/03/14/menjaga-kondusifitas-selama-bulan-ramadhan-kapolda-metro-jaya-terbitkan-maklumat/), _Menjaga Kondusifitas Selama Bulan Ramadhan, Kapolda Metro Jaya Terbitkan Maklumat_, yang diakses pada hari Selasa, 19 Maret 2024, pukul 12.00 WIB; 3. KBBI, [konvoi](https://kbbi.web.id/konvoi), yang diakses pada hari Selasa, 19 Maret 2024, pukul 10.21 WIB. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Patrik Sixdio Gian Hiwono _(et.al). Implikasi Terhadap Interaksi Sosial Dan Tata Cara Ibadah Puasa Dalam Kehidupan Selama Bulan Ramadhan_. Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer, Vol. 1, No. 2, 2023, hal. 9 [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 12 huruf a [Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27283/peraturan-daerah-propinsi-dki-jakarta-nomor-8-tahun-2007/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perda_provinsi_dki_8_2007) (“Perda DKI Jakarta 8/2007”) [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 12 huruf b Perda DKI Jakarta 8/2007 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 21 huruf b Perda DKI Jakarta 8/2007 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 49 Perda DKI Jakarta 8/2007 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 51 Perda DKI Jakarta 8/2007 [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 54 ayat (2) Perda DKI Jakarta 8/2007 [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 40 ayat (3) Perda DKI Jakarta 8/2007 [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 200 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a604fcfd406d/undangundang-nomor-22-tahun-2009?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_22_2009) (“UU LLAJ”) [\[10\]](#_ftnref10) Pasal 135 _jo._ Pasal 134 UU LLAJ [\[11\]](#_ftnref11) Penjelasan Pasal 134 huruf g UU LLAJ [\[12\]](#_ftnref12) Pasal 4 ayat (1) [Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4fa79798e1f31/peraturan-kapolri-nomor-10-tahun-2012/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perkapolri_10_2012) (“Perkapolri 10/2012”) [\[13\]](#_ftnref13) Pasal 4 ayat (2) Perkapolri 10/2012 [\[14\]](#_ftnref14) Pasal 59 ayat (1) UU LLAJ [\[15\]](#_ftnref15) Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU LLAJ [\[16\]](#_ftnref16) Pasal 59 ayat (5) UU LLAJ [\[17\]](#_ftnref17) Pasal 287 ayat (4) UU LLAJ Tags ---- [puasa](/tag/puasa) [ramadan](/tag/ramadan) [larangan](/tag/larangan) [polisi](/tag/polisi) [ramadhan](/tag/ramadhan)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Rumah Dijual Pemilik, Apakah Penyewa Harus Pindah? yang dibuat oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn dan pertama kali dipublikasikan pada 11 Juli 2013..KLINIK TERKAITSewa Menyewa Tanah di Indonesia, Wajibkah Bayar Pakai Rupiah?21 Des 2023Sewa Apartemen Bertarif Dolar, Haruskah Bayar Pakai Rupiah?01 Agt 2023Utang Sewa Rumah oleh PT, Siapa yang Tanggung Jawab?02 Feb 2023Begini Hak Opsi dalam Sewa Guna Usaha (Leasing)10 Agt 2022Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Definisi perjanjian sewa diatur di dalam Pasal 1548 KUH Perdata yang selengkapnya berbunyi:Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan pelbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak.Selanjutnya, suatu perjanjian adalah sah jika memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yaitu adanya:kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;kecakapan untuk membuat suatu perikatan;suatu pokok persoalan tertentu;suatu sebab yang tidak terlarang.Jadi, jika surat perjanjian sewa yang Anda miliki memenuhi empat unsur tersebut, maka perjanjian sewa tersebut sudah sah.Namun, apakah sewa menyewa dapat dibatalkan secara sepihak? Suatu perjanjian tidak dapat dibatalkan atau ditarik secara sepihak. Hal ini tertuang dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan:Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.Lebih lanjut, menurut Pasal 1575 KUH Perdata, perjanjian sewa tidak hapus dengan meninggalnya pihak yang menyewakan ataupun pihak yang menyewa. Ini berarti bahwa sewa menyewa rumah tersebut tetap berlangsung meskipun nenek Anda telah meninggal. Artinya, orang tua Anda sebagai ahli waris dari nenek Anda berhak untuk tetap tinggal di rumah tersebut hingga masa sewanya berakhir.Lantas, bolehkah menjual rumah yang sedang disewakan? Terkait dengan hal ini, perlu Anda perhatikan ketentuan isi Pasal 1576 KUH Perdata sebagai berikut:Dengan dijualnya barang yang disewa, sewa yang dibuat sebelumnya tidak diputuskan kecuali bila telah diperjanjikan pada waktu menyewakan barang. Jika ada suatu perjanjian demikian, penyewa tidak berhak menuntut ganti rugi bila tidak ada suatu perjanjian yang tegas, tetapi jika ada perjanjian demikian, maka ia tidak wajib mengosongkan barang yang disewa selama ganti rugi yang terutang belum dilunasi.Berdasarkan isi pasal di atas, jelas bahwa perjanjian sewa antara nenek Anda (yang saat ini diwariskan kepada orang tua Anda) dengan pemilik rumah tidak akan putus, kecuali jika masa sewanya sudah habis atau telah diperjanjikan sebelumnya.Perjanjian sewa tersebut tidak akan serta merta berakhir meski rumah yang disewa sudah dijual oleh pemiliknya. Surat perjanjian sewa yang sudah sah di mata hukum akan tetap bersifat mengikat.Atas persoalan tersebut, menurut hemat kami sebaiknya diselesaikan terlebih dahulu secara kekeluargaan. Jika upaya kekeluargaan tidak mencapai kesepakatan dan si pemilik merugikan Anda, Anda dapat melakukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri. Anda dapat menggugat atas dasar wanprestasi karena pemilik rumah sebagai pemberi sewa tidak memenuhi perjanjian sewa menyewa sesuai jangka waktu yang telah dibayarkan.Baca juga: Bunyi Pasal 1243 KUH Perdata tentang WanprestasiDemikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum Perdata.Tagswanprestasisewasewa menyewa

Saya sudah menyewa rumah ini cukup lama, tapi nenek saya yang sebagai penyewa meninggal dan memberikan surat sewa itu kepada orang tua saya. Sekarang masa habis sewa kurang 7 tahun lagi, tetapi si pemilik rumah menjual rumahnya kepada orang lain dan menyuruh kami untuk mengosongkan rumah dan membongkarnya. Apa yang harus kami lakukan?

Suatu perjanjian yang sah tidak dapat dibatalkan atau ditarik secara sepihak. Hal ini tertuang di dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Jadi, jual beli rumah yang dilakukan oleh pemilik tidak mengakhiri perjanjian sewa menyewa atas rumah tersebut yang sudah ada sebelumnya. Artinya, orang yang menyewa rumah yang dijual tetap berhak menempati rumah tersebut sampai perjanjian sewa-menyewanya berakhir. Apa dasar hukum selengkapnya? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Sewa Menyewa Tanah di Indonesia, Wajibkah Bayar Pakai Rupiah?21 Des 2023Sewa Apartemen Bertarif Dolar, Haruskah Bayar Pakai Rupiah?01 Agt 2023Utang Sewa Rumah oleh PT, Siapa yang Tanggung Jawab?02 Feb 2023Begini Hak Opsi dalam Sewa Guna Usaha (Leasing)10 Agt 2022Sewa Menyewa Tanah di Indonesia, Wajibkah Bayar Pakai Rupiah?21 Des 2023Sewa Apartemen Bertarif Dolar, Haruskah Bayar Pakai Rupiah?01 Agt 2023Utang Sewa Rumah oleh PT, Siapa yang Tanggung Jawab?02 Feb 2023Begini Hak Opsi dalam Sewa Guna Usaha (Leasing)10 Agt 2022Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/haruskah-penyewa-pindah-jika-rumah-dijual-pemilik-lt51d4b923b522e/

Haruskah Penyewa Pindah Jika Rumah Dijual Pemilik?

pages/36/page-8.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul _Rumah Dijual Pemilik, Apakah Penyewa Harus Pindah?_ yang dibuat oleh** [**Letezia Tobing, S.H., M.Kn**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/rumah-dijual-pemilik--apakah-penyewa-harus-pindah-lt51d4b923b522e/) **dan pertama kali dipublikasikan pada 11 Juli 2013..** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Sewa Menyewa Tanah di Indonesia, Wajibkah Bayar Pakai Rupiah? ](/klinik/a/sewa-menyewa-tanah-di-indonesia-wajibkah-bayar-pakai-rupiah-lt6583ec6c1d403/)  21 Des 2023 [ #### Sewa Apartemen Bertarif Dolar, Haruskah Bayar Pakai Rupiah? ](/klinik/a/sewa-apartemen-bertarif-dolar-haruskah-bayar-pakai-rupiah-lt4e1ff0fbf2c45/)  01 Agt 2023 [ #### Utang Sewa Rumah oleh PT, Siapa yang Tanggung Jawab? ](/klinik/a/utang-sewa-rumah-oleh-pt-siapa-yang-tanggung-jawab-cl186/)  02 Feb 2023 [ #### Begini Hak Opsi dalam Sewa Guna Usaha (_Leasing_) ](/klinik/a/begini-hak-opsi-dalam-sewa-guna-usaha-ileasing-i-lt4fc3462c311e5/)  10 Agt 2022 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). Definisi perjanjian sewa diatur di dalam **Pasal 1548** [**KUH Perdata**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata) yang selengkapnya berbunyi: Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) _Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan pelbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak._ Selanjutnya, suatu perjanjian adalah sah jika memenuhi ketentuan **Pasal 1320 KUH Perdata** yaitu adanya: 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang. Jadi, jika surat perjanjian sewa yang Anda miliki memenuhi empat unsur tersebut, maka perjanjian sewa tersebut sudah sah. Namun, apakah sewa menyewa dapat dibatalkan secara sepihak? Suatu perjanjian tidak dapat dibatalkan atau ditarik secara sepihak. Hal ini tertuang dalam **Pasal 1338 KUH Perdata** yang menyatakan: _Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. **Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak,** atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik._ Lebih lanjut, menurut **Pasal 1575 KUH Perdata**, **perjanjian sewa tidak hapus dengan meninggalnya pihak yang menyewakan ataupun pihak yang menyewa.** Ini berarti bahwa sewa menyewa rumah tersebut tetap berlangsung meskipun nenek Anda telah meninggal. Artinya, orang tua Anda sebagai ahli waris dari nenek Anda berhak untuk tetap tinggal di rumah tersebut hingga masa sewanya berakhir. Lantas, bolehkah menjual rumah yang sedang disewakan? Terkait dengan hal ini, perlu Anda perhatikan ketentuan isi **Pasal 1576 KUH Perdata** sebagai berikut: _Dengan dijualnya barang yang disewa, sewa yang dibuat sebelumnya tidak diputuskan kecuali bila telah diperjanjikan pada waktu menyewakan barang__. Jika ada suatu perjanjian demikian, penyewa tidak berhak menuntut ganti rugi bila tidak ada suatu perjanjian yang tegas, tetapi jika ada perjanjian demikian, maka ia tidak wajib mengosongkan barang yang disewa selama ganti rugi yang terutang belum dilunasi._ Berdasarkan isi pasal di atas, jelas bahwa perjanjian sewa antara nenek Anda (yang saat ini diwariskan kepada orang tua Anda) dengan pemilik rumah tidak akan putus, kecuali jika masa sewanya sudah habis atau telah diperjanjikan sebelumnya. Perjanjian sewa tersebut tidak akan serta merta berakhir meski rumah yang disewa sudah dijual oleh pemiliknya. Surat perjanjian sewa yang sudah sah di mata hukum akan tetap bersifat mengikat. Atas persoalan tersebut, menurut hemat kami sebaiknya diselesaikan terlebih dahulu secara kekeluargaan. Jika upaya kekeluargaan tidak mencapai kesepakatan dan si pemilik merugikan Anda, Anda dapat melakukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri. Anda dapat menggugat atas dasar wanprestasi karena pemilik rumah sebagai pemberi sewa tidak memenuhi perjanjian sewa menyewa sesuai jangka waktu yang telah dibayarkan. Baca juga: [**Bunyi Pasal 1243 KUH Perdata tentang Wanprestasi**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-1243-kuh-perdata-tentang-wanprestasi-lt65dc608264499/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pasal_wanprestasi) Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata). Tags ---- [wanprestasi](/tag/wanprestasi) [sewa](/tag/sewa) [sewa menyewa](/tag/sewa-menyewa)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Jenis Pelanggaran Hukum Trading IlegalKLINIK TERKAITApakah Trading Sama dengan Judi?12 Feb 2024Trading Ilegal Mungkinkah Terjerat Pencucian Uang?23 Mei 2022Apa Perlindungan Hukum untuk Strategi Online Trading?28 Okt 2019Dapatkah Trading Company Bidang Impor Barang Mentah Berstatus PMA?18 Okt 2011Merujuk artikel Apakah Binomo Legal di Indonesia? Binomo adalah sebuah platform trading online, yang dapat menghasilkan uang melalui kenaikan atau penurunan nilai tukar valuta asing (forex), harga saham, cryptocurrency, dan komoditas.Saat ini, bahkan Binomo diklasifikasikan sebagai golongan judi online. Hal ini dijelaskan dalam artikel Polemik Binomo dan Kategori Judi Online.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Berdasarkan dua artikel di atas, Binomo merupakan platform ilegal atau tidak berizin. Lantas, bisakah pengguna aplikasi trading ilegal seperti Binomo digugat penggunanya (konsumen)? Apa dasar gugatannya?Pemilik atau operator aplikasi trading ilegal seperti Binomo dapat dikatakan berkedudukan sebagai pelaku usaha, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 UU Perlindungan Konsumen yang berbunyi:Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.Dalam melakukan kegiatan usahanya, pemilik/operator aplikasi trading ilegal seperti Binomo tersebut, telah melanggar ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal UU Perlindungan Konsumen sebagai berikut:Pasal 7 huruf a dan b UU Perlindungan Konsumen tentang kewajiban pelaku usaha yaitu beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya dan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.Pasal 8 ayat (1) huruf a dan f UU Perlindungan Konsumen yang menentukan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.Pasal 9 ayat (1) huruf k UUPerlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.Dasar Hukum Menggugat Trading Ilegal Jika Merugikan KonsumenPelanggaran atas ketentuan di atas dapat dikenakan sanksi keperdataan dan/atau sanksi pidana sebagaimana ditentukan dalam:Pasal 1365 KUH PerdataPasal 19 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, yang menentukan sebagai berikut:Pasal 1365 KUH PerdataTiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.Pasal 19 ayat (1) UUPerlindungan Konsumen:Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.Baca juga: Apa itu Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata?Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan KonsumenPelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).Upaya Hukum Konsumen Jika Dirugikan Trading IlegalAdapun, upaya yang dapat diambil oleh korban atau penyelesaian sengketanya adalah sebagai berikutMengajukan gugatan ganti kerugian. Anda dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri atau BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), yang dalam daerah hukumnya meliputi domisili konsumen.Mengajukan laporan pidana ke kepolisian setempat, yang dalam daerah hukumnya meliputi domisili korban. Selengkapnya mengenai cara melaporkan ke kepolisian dapat Anda baca dalam Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya.Baca juga: Langkah untuk Melawan Investasi BodongDemikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PerdataUndang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan KonsumenTagstrading onlineperbuatan melawan hukumperlindungan konsumen

Bagaimana jika konsumen mengalami kerugian atas aplikasi ilegal seperti Binomo? Apakah konsumen dapat dilindungi oleh hukum? Bagaimana penyelesaian sengketanya jika dilihat dari segi perdata?

Aplikasi trading ilegal seperti Binomo harus bertanggung gugat dan bertanggung jawab kepada konsumen, karena ia tergolong sebagai pelaku usaha yang telah melakukan suatu perbuatan melanggar hukum hingga mengakibatkan kerugian konsumen. Konsumen yang dirugikan tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri atau BPSK untuk menuntut ganti kerugian dan/atau mengajukan laporan pidana ke kepolisian setempat. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Apakah Trading Sama dengan Judi?12 Feb 2024Trading Ilegal Mungkinkah Terjerat Pencucian Uang?23 Mei 2022Apa Perlindungan Hukum untuk Strategi Online Trading?28 Okt 2019Dapatkah Trading Company Bidang Impor Barang Mentah Berstatus PMA?18 Okt 2011Apakah Trading Sama dengan Judi?12 Feb 2024Trading Ilegal Mungkinkah Terjerat Pencucian Uang?23 Mei 2022Apa Perlindungan Hukum untuk Strategi Online Trading?28 Okt 2019Dapatkah Trading Company Bidang Impor Barang Mentah Berstatus PMA?18 Okt 2011Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku27 Des 2022Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 2023Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku27 Des 2022Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/rugi-akibat-itrading-ilegal-bisakah-menggugat-operator-lt6310cfcf224de/

Rugi Akibat Trading Ilegal, Bisakah Menggugat Operator?

pages/37/page-0.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Jenis Pelanggaran Hukum _Trading_ Ilegal** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Apakah _Trading_ Sama dengan Judi? ](/klinik/a/apakah-itrading-i-sama-dengan-judi-lt54c691cc58f4f/)  12 Feb 2024 [ #### _Trading_ Ilegal Mungkinkah Terjerat Pencucian Uang? ](/klinik/a/itrading-i-ilegal-mungkinkah-terjerat-pencucian-uang-lt628aec6b4b597/)  23 Mei 2022 [ #### Apa Perlindungan Hukum untuk Strategi _Online Trading_? ](/klinik/a/apa-perlindungan-hukum-untuk-strategi-i-online-trading-i-lt5dad338b3313e/)  28 Okt 2019 [ #### Dapatkah Trading Company Bidang Impor Barang Mentah Berstatus PMA? ](/klinik/a/dapatkah-trading-company-bidang-impor-barang-mentah-berstatus-pma--lt4e683c618a8cd/)  18 Okt 2011 [](#!) Merujuk artikel **[Apakah Binomo Legal di Indonesia?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-binomo-legal-di-indonesia-lt5bee760dea39e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=apakah_binomo_legal)** Binomo adalah sebuah _platform trading online_, yang dapat menghasilkan uang melalui kenaikan atau penurunan nilai tukar valuta asing (_forex_), harga saham, _cryptocurrency,_ dan komoditas. Saat ini, bahkan Binomo diklasifikasikan sebagai golongan judi _online._ Hal ini dijelaskan dalam artikel **[Polemik Binomo dan Kategori Judi Online](https://www.hukumonline.com/stories/article/lt621c35d6032e5/polemik-binomo-dan-kategori-judi-online?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=polemik_binomo)**. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Berdasarkan dua artikel di atas, Binomo merupakan _platform_ ilegal atau tidak berizin. Lantas, bisakah pengguna aplikasi _trading_ ilegal seperti Binomo digugat penggunanya (konsumen)? Apa dasar gugatannya? Pemilik atau operator aplikasi _trading_ ilegal seperti Binomo dapat dikatakan berkedudukan sebagai pelaku usaha, sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 1 angka 3 [UU Perlindungan Konsumen](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/undangundang-nomor-8-tahun-1999/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Perlindungan_Konsumen)** yang berbunyi: _Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi._ Dalam melakukan kegiatan usahanya, pemilik/operator aplikasi _trading_ ilegal seperti Binomo tersebut, telah melanggar ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal UU Perlindungan Konsumen sebagai berikut: 1. **Pasal 7 huruf a dan b UU Perlindungan Konsumen** tentang kewajiban pelaku usaha yaitu beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya dan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. 2. **Pasal 8 ayat (1) huruf a dan f UU Perlindungan Konsumen** yang menentukan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. 3. **Pasal 9 ayat (1) huruf k UU****Perlindungan Konsumen** bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti. ### **Dasar Hukum Menggugat _Trading_ Ilegal Jika Merugikan Konsumen** Pelanggaran atas ketentuan di atas dapat dikenakan sanksi keperdataan dan/atau sanksi pidana sebagaimana ditentukan dalam: 1. **Pasal 1365 KUH Perdata****Pasal 19 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen**, yang menentukan sebagai berikut: **Pasal 1365** **[KUH Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata)** _Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut._ **Pasal 19 ayat (1) UU****Perlindungan Konsumen**: _Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau **kerugian konsumen** akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan._ Baca juga: **[Apa itu Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-perbuatan-melawan-hukum-dalam-pasal-1365-kuh-perdata-lt6576f13b60c6a?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=apa_itu_pmh_pasal_1365_kuhper)** 2. **Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen** _Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)._ **Upaya Hukum Konsumen Jika Dirugikan _Trading_ Ilegal** Adapun, upaya yang dapat diambil oleh korban atau penyelesaian sengketanya adalah sebagai berikut 1. **Mengajukan gugatan ganti kerugian**. Anda dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri atau BPSK (**[Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen](https://www.hukumonline.com/klinik/a/tugas-dan-wewenang-badan-penyelesaian-sengketa-konsumen-lt64e6fbcd33bb7?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=tugas_bpsk)**), yang dalam daerah hukumnya meliputi domisili konsumen. 2. **Mengajukan laporan pidana ke kepolisian setempat**, yang dalam daerah hukumnya meliputi domisili korban. Selengkapnya mengenai cara melaporkan ke kepolisian dapat Anda baca dalam **[Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya](https://www.hukumonline.com/klinik/a/mau-melaporkan-tindak-pidana-ke-polisi-begini-prosedurnya-lt504d52481c208/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=mau_lapor_tindak_pidana_ke_polisi)**. Baca juga: [**Langkah untuk Melawan Investasi Bodong**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-melawan-investasi-bodong-lt5de0c11642030/) Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/undangundang-nomor-8-tahun-1999/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Perlindungan_Konsumen) Tags ---- [trading online](/tag/trading-online) [perbuatan melawan hukum](/tag/perbuatan-melawan-hukum) [perlindungan konsumen](/tag/perlindungan-konsumen)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Bisakah Dipecat Karena Tidur di Tempat Kerja? yang dibuat Diana Kusumasari, S.H., M.H. dan dipublikasikan pertama kali pada 22 Desember 2011, dan dimutakhirkan oleh Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. pada 22 Juni 2021.KLINIK TERKAITAturan PHK karena Sakit Tanpa Surat Dokter17 Mei 2024Hak Pekerja yang di-PHK di Tengah Masa Kontrak18 Okt 2023Besaran Uang Pisah Tak Diatur, Karyawan Masih Berhak Terima?27 Jul 2023Pekerja Kontrak Berubah Menjadi Tetap karena Ini!18 Jun 2021Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Larangan PHK karena Menjalankan Ibadah dan SakitPada dasarnya, pengusaha, pekerja, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, harus mengupayakan agar tidak terjadi pemecatan atau Pemutusan Hubungan Kerja (“PHK”).[1]Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Selain itu, pengusaha dilarang melakukan PHK kepada pekerja/buruh dengan alasan pekerja menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya,[2] berkaitan dengan pertanyaan Anda, contohnya ibadah puasa. Dalam hal pekerja tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya, upahnya tetap dibayarkan. Adapun yang dimaksud dengan menjalankan kewajiban ibadah menurut agamanya adalah melaksanakan kewajiban ibadah menurut agamanya yang telah diatur dengan peraturan perundang-undangan.[3]Kemudian, pengusaha juga dilarang melakukan PHK dengan alasan pekerja berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus-menerus.[4] Upah pekerja yang sakit (misalnya sakit dan lemas karena puasa) juga tetap dibayarkan meskipun pekerja tidak melakukan pekerjaan jika pekerja tersebut sakit menurut keterangan dokter.[5]Berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa jika pekerja tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya, atau jika pekerja berhalangan untuk bekerja dengan alasan sakit dan lemas karena puasa, pengusaha dilarang melakukan PHK dan upahnya tetap dibayarkan, asalkan ada surat keterangan sakit dari dokter.Bisakah Dipecat karena Tidur di Tempat Kerja Saat Puasa?Menjawab pertanyaan Anda, jika larangan tidur pada waktu jam kerja dan di tempat kerja tidak dianggap sepele dan telah diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan (“PP”) atau Perjanjian Kerja Bersama (“PKB”), maka PHK dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 81 angka 45 Perppu Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 154A ayat (1) huruf k UU Ketenagakerjaan yang menyatakan:Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan:Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan kecuali ditetapkan lain dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama; Jadi, jika pekerja melakukan pelanggaran “tidak boleh tertidur saat jam kerja di tempat kerja” meskipun saat keadaan sakit/lemas karena puasa sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja, PP, atau PKB, dan sebelumnya telah diberikan Surat Peringatan (“SP”) pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut yang masing-masing berlaku untuk paling lama 6 bulan kecuali ditetapkan lain, pekerja tersebut bisa di-PHK.Maka, menurut hemat kami, perusahaan tidak dibenarkan jika langsung melakukan PHK terhadap pekerja yang melakukan pelanggaran berupa tidur di jam kerja saat puasa di tempat kerja. Proses PHK harus dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan SP pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing maksimal 6 bulan.Tapi, dalam keadaan tertentu, perusahaan bisa saja langsung mengeluarkan surat peringatan ketiga tanpa harus menerbitkan surat peringatan sebelumnya. Menurut Penjelasan Pasal 52 ayat (1) PP 35/2021, Perjanjian Kerja, PP, atau PKB dapat memuat pelanggaran tertentu yang dapat diberi peringatan pertama dan terakhir, sehingga jika pekerja melakukan pelanggaran dalam tenggang waktu masa berlakunya peringatan pertama dan terakhir tersebut, pengusaha dapat melakukan PHK. Jadi, atas pelanggaran tersebut, perusahaan dapat melakukan PHK dengan hanya memberikan SP pertama dan terakhir.Dengan kata lain, pengusaha bisa saja langsung memberikan SP ke- 3 kepada pekerja apabila memang di Perjanjian Kerja, PP, atau PKB dimungkinkan demikian.Dalam hal PHK tidak dapat dihindari, seharusnya maksud dan alasan PHK diberitahukan oleh pengusaha kepada pekerja dan/atau serikat pekerja/serikat buruh. Namun jika pekerja telah diberitahu dan menolak PHK, penyelesaian selanjutnya wajib dilakukan melalui perundingan bipartit.[6]Jika perundingan bipartit tidak menghasilkan kesepakatan, PHK dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.[7]Selanjutnya, berdasarkan Pasal 52 ayat (1) PP 35/2021, terhadap pekerja yang dipecat dengan alasan melakukan pelanggaran ketentuan dalam Perjanjian Kerja, PP atau PKB, ia berhak atas:uang pesangon sebesar 0,5 kali;uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali; danuang penggantian hak.Mengenai besaran hak-hak tersebut lebih lanjut, dapat Anda simak dalam Hak-hak Karyawan yang Di-PHK dan yang Resign.Langkah HukumApabila ternyata tidak ada larangan yang secara tegas menyatakan tidak boleh tertidur saat jam kerja di tempat kerja dalam Perjanjian Kerja, PP, atau PKB, atau jika PHK dilakukan tanpa adanya surat peringatan terlebih dahulu sebagaimana yang kami jelaskan, pekerja yang di-PHK tersebut bisa menempuh upaya hukum sesuai prosedur penyelesaian perselisihan PHK.Baca juga: Ciri PHK yang Sah dan Batal Secara HukumAdapun tahapan penyelesaian perselisihan PHK menurut UU PPHI, yaitu:Mengadakan perundingan bipartit antara pekerja dan pengusaha secara musyawarah untuk mencapai mufakat.[8] Menurut Pasa Deda Siregar dan Tri Maha Eka Bangun dalam Instagram Live Problematika PHK, Keabsahan dan Cara Antisipasinya, UU Ketenagakerjaan dan perubahannya disusun dengan semangat berdialog dan musyawarah mufakat, jadi menurut hemat kami, cobalah untuk membuka perundingan dengan pihak pengusaha mengenai masalah ini.Apabila dalam waktu 30 hari setelah perundingan dimulai tidak tercapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak berunding, upaya selanjutnya adalah mencatatkan perselisihan ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat. Pada tahap ini, perlu diajukan bukti-bukti bahwa perundingan bipartit telah dilaksanakan, namun gagal mencapai kesepakatan. Selanjutnya, akan diselesaikan melalui konsiliasi atas kesepakatan kedua belah pihak atau melalui mediasi.[9]Apabila dari hasil mediasi atau konsiliasi tetap tidak menghasilkan kesepakatan yang dituangkan di perjanjian bersama, maka salah satu pihak dapat mengajukan perselisihan ini kepada Pengadilan Hubungan Industrial.[10]Baca juga: Tata Cara PHK dan Penyelesaian PerselisihannyaContoh KasusPenulis sebelumnya mencontohkan PHK dengan alasan serupa dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 866K/PDT.SUS/2009 di mana perusahaan mengajukan gugatan PHK terhadap pekerja yang melakukan pelanggaran, salah satunya karena tidur pada saat jam kerja di tempat kerja sehingga melanggar peraturan perusahaan. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung kemudian memutus PHK terhadap pekerja yang bersangkutan.Namun, perlu diperhatikan, putusan di atas terjadi sebelum berlakunya UU Cipta Kerja yang mengubah, menghapus, dan/atau memuat pengaturan baru pada UU Ketenagakerjaan.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaanUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan IndustrialPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KerjaUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan KerjaREFERENSIInstagram Live Klinik Hukumonline bersama Pasa, Maha & Rekan tentang Problematika PHK, Keabsahan dan Cara Antisipasinya, yang diselenggarakan pada hari Jumat, 15 Maret 2024.PUTUSANPutusan Mahkamah Agung Nomor 866K/PDT.SUS/2009.[1] Pasal 81 angka 40  Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perppu Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah yang mengubah Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)[2] Pasal 81 angka 43 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 153 ayat (1) huruf c UU Ketenagakerjaan[3] Pasal 93 ayat (2) huruf e UU Ketenagakerjaan dan Penjelasannya[4] Pasal 81 angka 43 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 153 ayat (1) huruf a UU Ketenagakerjaan[5] Pasal 93 ayat (2) huruf a UU Ketenagakerjaan dan Penjelasannya[6] Pasal 81 angka 40 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 151 ayat (2) dan (3) UU Ketenagakerjaan[7] Pasal 81 angka 40 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 151 ayat (4) UU Ketenagakerjaan[8] Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU PPHI”)[9] Pasal 3 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), dan Angka 5 Penjelasan Umum UU PPHI[10] Angka 7 Penjelasan Umum UU PPHITagspuasapekerjaphkdipecat

Ada sebuah kasus, seorang pekerja kedapatan tidur di tempat kerja selama puasa karena lemas dan sakit. Tetapi, pekerja tersebut tidak memberitahukan kondisinya tersebut. Sehingga, dia tertangkap basah dalam keadaan tidur, lalu disuruh buat surat pernyataan untuk tidak mengulang hal tersebut, dan disuruh pulang untuk berobat ke dokter (dia mendapat surat dokter). Tetapi, pada esok harinya dia langsung dipanggil dan diberitahu dia akan di-PHK. Pertanyaan saya, apakah ada undang-undangnya yang mengatur hal tersebut? Apakah sudah sesuai ketentuan hukum putusan PHK tersebut? Bagaimana aturan pesangonnya, dan hak apa saja yang harus diterima bila kejadiannya seperti tersebut?

Pada dasarnya, pengusaha, pekerja, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (“PHK”) atau pemecatan. Namun jika PHK tidak bisa dihindari, maksud dan alasan PHK harus diberitahukan oleh pengusaha kepada pekerja dan/atau serikat pekerja/serikat buruh. Tapi, benarkah karena alasan tidur di jam kerja saat puasa di tempat kerja, sebagaimana yang Anda ceritakan, si pekerja bisa langsung dipecat begitu saja? Atau adakah prosedur hukum yang harus dilakukan sebelum PHK dilakukan? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Aturan PHK karena Sakit Tanpa Surat Dokter17 Mei 2024Hak Pekerja yang di-PHK di Tengah Masa Kontrak18 Okt 2023Besaran Uang Pisah Tak Diatur, Karyawan Masih Berhak Terima?27 Jul 2023Pekerja Kontrak Berubah Menjadi Tetap karena Ini!18 Jun 2021Aturan PHK karena Sakit Tanpa Surat Dokter17 Mei 2024Hak Pekerja yang di-PHK di Tengah Masa Kontrak18 Okt 2023Besaran Uang Pisah Tak Diatur, Karyawan Masih Berhak Terima?27 Jul 2023Pekerja Kontrak Berubah Menjadi Tetap karena Ini!18 Jun 2021Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 2023Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 2023Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/tidur-di-tempat-kerja-saat-puasa--bisakah-dipecat-cl3292/

Tidur di Tempat Kerja Saat Puasa, Bisakah Dipecat?

pages/37/page-2.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul _Bisakah Dipecat Karena Tidur di Tempat Kerja?_ yang dibuat [Diana Kusumasari, S.H., M.H.](https://new.hukumonline.com/klinik/penjawab/lt4d37c414e08df/mitra/lt4b457ff0c3e1b/diana-kusumasari--sh--mh/) dan dipublikasikan pertama kali pada 22 Desember 2011, dan dimutakhirkan oleh [Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/bernadetha-aurelia-oktavira--sh-lt5d537b77ab8d5/) pada 22 Juni 2021.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Aturan PHK karena Sakit Tanpa Surat Dokter ](/klinik/a/phk-karena-sakit-lt51aebde18c8d0/)  17 Mei 2024 [ #### Hak Pekerja yang di-PHK di Tengah Masa Kontrak ](/klinik/a/hak-pekerja-yang-di-phk-di-tengah-masa-kontrak-cl5660/)  18 Okt 2023 [ #### Besaran Uang Pisah Tak Diatur, Karyawan Masih Berhak Terima? ](/klinik/a/besaran-uang-pisah-tak-diatur--karyawan-masih-berhak-terima-cl5298/)  27 Jul 2023 [ #### Pekerja Kontrak Berubah Menjadi Tetap karena Ini! ](/klinik/a/pekerja-kontrak-berubah-menjadi-tetap-karena-ini-cl5575/)  18 Jun 2021 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Larangan PHK karena Menjalankan Ibadah dan Sakit** Pada dasarnya, pengusaha, pekerja, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, harus mengupayakan agar tidak terjadi pemecatan atau Pemutusan Hubungan Kerja (“PHK”).[\[1\]](#_ftn1) Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Selain itu, pengusaha **dilarang melakukan PHK** **kepada pekerja/buruh dengan alasan pekerja menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya**,[\[2\]](#_ftn2) berkaitan dengan pertanyaan Anda, contohnya ibadah puasa. Dalam hal pekerja tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya, upahnya tetap dibayarkan. Adapun yang dimaksud dengan menjalankan kewajiban ibadah menurut agamanya adalah melaksanakan kewajiban ibadah menurut agamanya yang telah diatur dengan peraturan perundang-undangan.[\[3\]](#_ftn3) Kemudian, pengusaha juga dilarang melakukan PHK dengan alasan **pekerja berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus-menerus**.[\[4\]](#_ftn4) Upah pekerja yang sakit (misalnya sakit dan lemas karena puasa) juga **tetap dibayarkan** meskipun pekerja tidak melakukan pekerjaan jika pekerja tersebut sakit menurut keterangan dokter.[\[5\]](#_ftn5) Berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa jika pekerja tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya, atau jika pekerja berhalangan untuk bekerja dengan alasan sakit dan lemas karena puasa, pengusaha dilarang melakukan PHK dan upahnya tetap dibayarkan, asalkan ada surat keterangan sakit dari dokter. ### **Bisakah Dipecat karena Tidur di Tempat Kerja Saat Puasa?** Menjawab pertanyaan Anda, jika larangan tidur pada waktu jam kerja dan di tempat kerja tidak dianggap sepele dan telah diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan (“PP”) atau Perjanjian Kerja Bersama (“PKB”), maka **PHK dapat dilakukan** berdasarkan ketentuan **Pasal 81 angka 45 [Perppu Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) yang memuat baru Pasal 154A ayat (1) huruf k [UU Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003)** yang menyatakan: _**Pemutusan hubungan kerja** dapat terjadi karena alasan:_ _**Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja**, **Peraturan Perusahaan**, atau **Perjanjian Kerja Bersama** dan sebelumnya **telah diberikan surat peringatan** pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan kecuali ditetapkan lain dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama;_ Jadi, jika pekerja melakukan pelanggaran “tidak boleh tertidur saat jam kerja di tempat kerja” meskipun saat keadaan sakit/lemas karena puasa sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja, PP, atau PKB, dan sebelumnya telah diberikan **Surat Peringatan (“SP”) pertama**, **kedua**, dan **ketiga** **secara berturut-turut yang masing-masing berlaku untuk paling lama 6 bulan** kecuali ditetapkan lain, **pekerja tersebut bisa di-PHK**. Maka, menurut hemat kami, perusahaan tidak dibenarkan jika langsung melakukan PHK terhadap pekerja yang melakukan pelanggaran berupa tidur di jam kerja saat puasa di tempat kerja. Proses PHK harus dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan SP pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing maksimal 6 bulan. Tapi, dalam keadaan tertentu, perusahaan bisa saja langsung mengeluarkan surat peringatan ketiga tanpa harus menerbitkan surat peringatan sebelumnya. Menurut **Penjelasan Pasal 52 ayat (1) [PP 35/2021](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_35_2021)**, **Perjanjian Kerja**, **PP**, atau **PKB dapat memuat pelanggaran tertentu yang dapat diberi peringatan pertama dan terakhir**, sehingga jika pekerja melakukan pelanggaran dalam tenggang waktu masa berlakunya peringatan pertama dan terakhir tersebut, pengusaha dapat melakukan PHK. Jadi, atas pelanggaran tersebut, perusahaan dapat melakukan PHK dengan hanya memberikan SP pertama dan terakhir. Dengan kata lain, pengusaha bisa saja langsung memberikan SP ke- 3 kepada pekerja apabila memang di Perjanjian Kerja, PP, atau PKB dimungkinkan demikian. Dalam hal PHK tidak dapat dihindari, seharusnya maksud dan alasan PHK diberitahukan oleh pengusaha kepada pekerja dan/atau serikat pekerja/serikat buruh. Namun jika pekerja telah diberitahu dan menolak PHK, penyelesaian selanjutnya wajib dilakukan melalui **perundingan bipartit**.[\[6\]](#_ftn6) Jika perundingan bipartit tidak menghasilkan kesepakatan, PHK dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan **mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial**.[\[7\]](#_ftn7) Selanjutnya, berdasarkan **Pasal 52 ayat (1) PP 35/2021**, terhadap pekerja yang dipecat dengan alasan melakukan pelanggaran ketentuan dalam Perjanjian Kerja, PP atau PKB, ia berhak atas: 1. uang pesangon sebesar 0,5 kali; 2. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali; dan 3. uang penggantian hak. Mengenai besaran hak-hak tersebut lebih lanjut, dapat Anda simak dalam **[Hak-hak Karyawan yang Di-PHK dan yang _Resign_](https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-karyawan-phk-dan-resign-cl2066/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=hak_karyawan_phk_resign)**. ### **Langkah Hukum** Apabila ternyata tidak ada larangan yang secara tegas menyatakan tidak boleh tertidur saat jam kerja di tempat kerja dalam Perjanjian Kerja, PP, atau PKB, atau jika PHK dilakukan tanpa adanya surat peringatan terlebih dahulu sebagaimana yang kami jelaskan, pekerja yang di-PHK tersebut bisa menempuh upaya hukum sesuai prosedur penyelesaian perselisihan PHK. Baca juga: **[Ciri PHK yang Sah dan Batal Secara Hukum](https://www.hukumonline.com/berita/a/ciri-phk-yang-sah-dan-batal-secara-hukum-lt65d5793143649/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=ciri_phk_sah_batal)** Adapun tahapan penyelesaian perselisihan PHK menurut **[UU PPHI](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17858/uu-no-2-tahun-2004-penyelesaian-perselisihan-hubungan-industrial?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_2_2004)**, yaitu: 1. Mengadakan perundingan bipartit antara pekerja dan pengusaha secara **musyawarah untuk mencapai mufakat**.[\[8\]](#_ftn8) Menurut **Pasa Deda Siregar** dan **Tri Maha Eka Bangun** dalam Instagram _Live_ _[Problematika PHK, Keabsahan dan Cara Antisipasinya](https://www.instagram.com/p/C4h24KerBrl/)_, UU Ketenagakerjaan dan perubahannya disusun dengan semangat **berdialog** dan **musyawarah mufakat**, jadi menurut hemat kami, cobalah untuk membuka perundingan dengan pihak pengusaha mengenai masalah ini. 2. Apabila dalam waktu 30 hari setelah perundingan dimulai tidak tercapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak berunding, upaya selanjutnya adalah mencatatkan perselisihan ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat. Pada tahap ini, perlu diajukan bukti-bukti bahwa perundingan bipartit telah dilaksanakan, namun gagal mencapai kesepakatan. Selanjutnya, akan diselesaikan melalui **konsiliasi** atas kesepakatan kedua belah pihak atau melalui **mediasi**.[\[9\]](#_ftn9) 3. Apabila dari hasil mediasi atau konsiliasi tetap tidak menghasilkan kesepakatan yang dituangkan di perjanjian bersama, maka salah satu pihak dapat mengajukan perselisihan ini kepada **Pengadilan Hubungan Industrial**.[\[10\]](#_ftn10) Baca juga: **[Tata Cara PHK dan Penyelesaian Perselisihannya](https://www.hukumonline.com/klinik/a/tata-cara-phk-dan-penyelesaian-perselisihannya-lt544598a017569/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=tata_cara_phk)** ### **Contoh Kasus** Penulis sebelumnya mencontohkan PHK dengan alasan serupa dari **[Putusan Mahkamah Agung Nomor 866K/PDT.SUS/2009](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/3a43749c3fd22040db57537f1af5ebd0.html)** di mana perusahaan mengajukan gugatan PHK terhadap pekerja yang melakukan pelanggaran, salah satunya karena tidur pada saat jam kerja di tempat kerja sehingga melanggar peraturan perusahaan. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung kemudian memutus PHK terhadap pekerja yang bersangkutan. Namun, perlu diperhatikan, putusan di atas terjadi sebelum berlakunya **[UU Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023)** yang mengubah, menghapus, dan/atau memuat pengaturan baru pada UU Ketenagakerjaan. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17858/uu-no-2-tahun-2004-penyelesaian-perselisihan-hubungan-industrial?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_2_2004) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_35_2021) REFERENSI --------- Instagram _Live_ Klinik Hukumonline bersama Pasa, Maha & Rekan tentang _[Problematika PHK, Keabsahan dan Cara Antisipasinya](https://www.instagram.com/p/C4h24KerBrl/)_, yang diselenggarakan pada hari Jumat, 15 Maret 2024. PUTUSAN ------- [Putusan Mahkamah Agung Nomor 866K/PDT.SUS/2009](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/3a43749c3fd22040db57537f1af5ebd0.html). * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 81 angka 40  [Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perppu Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah yang mengubah Pasal 151 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003) (“UU Ketenagakerjaan”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 81 angka 43 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 153 ayat (1) huruf c UU Ketenagakerjaan [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 93 ayat (2) huruf e UU Ketenagakerjaan dan Penjelasannya [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 81 angka 43 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 153 ayat (1) huruf a UU Ketenagakerjaan [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 93 ayat (2) huruf a UU Ketenagakerjaan dan Penjelasannya [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 81 angka 40 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 151 ayat (2) dan (3) UU Ketenagakerjaan [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 81 angka 40 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 151 ayat (4) UU Ketenagakerjaan [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 3 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17858/uu-no-2-tahun-2004-penyelesaian-perselisihan-hubungan-industrial?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_2_2004) (“UU PPHI”) [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 3 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), dan Angka 5 Penjelasan Umum UU PPHI [\[10\]](#_ftnref10) Angka 7 Penjelasan Umum UU PPHI Tags ---- [puasa](/tag/puasa) [pekerja](/tag/pekerja) [phk](/tag/phk) [dipecat](/tag/dipecat)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITDampak Pengurangan Modal PT Terhadap Pemegang Saham02 Okt 2023Badan Usaha yang Aman untuk Penyelenggara E-Marketplace10 Des 2020Sanksi Hukum Jika Notaris Menghilangkan Minuta Akta31 Agt 2016Notaris/PPAT Bikin Akta Buat Keluarganya, Bolehkah?15 Jul 2016Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran keempat dari artikel dengan judul Kemudahan Pendirian PT untuk Usaha Mikro dan Kecil  yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Jum’at, 5 April 2019, kemudian dimutakhirkan pertama kalinya pada Jumat, 6 November 2020, yang dimutakhirkan kedua kalinya pada Kamis, 25 Februari 2021, dan dimutakhirkan ketiga kalinya oleh Erizka Permatasari, S.H. pada 10 Juni 2021. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Modal Dasar PTPada dasarnya perlu Anda ketahui berdasarkan Pasal 109 angka 3 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 32 ayat (1) UU Perseroan Terbatas diatur bahwa Perseroan Terbatas (“PT”) wajib memiliki modal dasar.Besaran modal dasar tersebut ditentukan berdasarkan keputusan para pendiri PT itu sendiri.[1] Adapun modal dasar tersebut harus ditempatkan dan disetor minimal sebesar 25% yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.[2] Jadi, menjawab pertanyaan Anda, pada dasarnya tidak ada ketentuan minimum modal dasar PT, dan besaran modal dasar tersebut diserahkan sepenuhnya pada kesepakatan para pendiri PT.Akan tetapi, bagi PT yang melaksanakan kegiatan usaha tertentu, besaran minimum modal dasarnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[3] Baca juga: Perbedaan Modal Dasar, Modal Ditempatkan, dan Modal Disetor PT Tidak Perlu Akta NotarisDalam pertanyaan, Anda menyebutkan bahwa Anda ingin membuat PT namun dengan usaha berskala kecil. Perlu diketahui bahwa saat ini, melalui UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya, pemerintah telah memberikan kemudahan bagi pengusaha mikro dan kecil untuk mendirikan PT.Dalam hal ini, yang termasuk ke dalam kategori usaha mikro dan kecil yaitu:Usaha MikroUsaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan;[4] Memiliki modal usaha sampai dengan maksimal Rp1 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,[5] atau hasil penjualan tahunan sampai dengan maksimal Rp2 miliar.[6]  Usaha KecilUsaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang didirikan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar;[7] Memiliki modal usaha lebih dari Rp1 miliar sampai dengan maksimal Rp5 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha[8] atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2 miliar sampai dengan maksimal Rp15 miliar.[9]  Pelaku usaha yang memenuhi kriteria di atas dapat mendirikan PT perorangan dengan kemudahan sebagai berikut:Dapat didirikan oleh 1 orang.[10] PT perorangan dapat didirikan oleh Warga Negara Indonesia (“WNI”) yang berusia minimal 17 tahun dan cakap hukum.[11] Keringanan biaya pendirian badan hukum.[12] Kemudahan dalam prosedur pendirian PT Perorangan.Pendirian PT perorangan cukup dilakukan dengan membuat surat pernyataan pendirian berbahasa Indonesia, yang memuat maksud dan tujuan, kegiatan usaha, modal dasar, dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian PT.[13] Surat pernyataan pendirian tersebut didaftarkan secara elektronik kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menkumham”) dengan mengisi format isian[14] yang memuat:[15] nama dan tempat kedudukan PT perorangan;jangka waktu berdirinya;maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;nilai nominal dan jumlah saham;alamat PT Perorangan; dannama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham PT perorangan.Atas pendaftaran pernyataan pendirian tersebut, Menteri kemudian menerbitkan sertifikat pernyataan pendirian secara elektronik.[16] Selanjutnya, pendiri PT perorangan selaku pemohon mencetak pernyataan PT perorangan dan sertifikat pernyataan pendirian tersebut menggunakan kertas putih ukuran F4/folio.[17] Dengan adanya ketentuan pendaftaran surat pernyataan pendirian secara eletronik tersebut, pendirian PT dapat dilakukan tanpa melalui akta notaris. Hal ini ditegaskan oleh Menkumham Yasonna Laoly sebagaimana diliput dalam Melihat Kembali Kemudahan Berusaha UMKM di UU Cipta Kerja (hal. 1) bahwa salah satu keuntungan yang cukup besar bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (“UMKM”) dalam PP 8/2021 adalah mengenai pendirian perseroan perorangan yang bisa dilakukan tanpa memerlukan akta notaris.Namun, perlu dicatat bahwa apabila di kemudian hari pemegang saham menjadi lebih dari 1 orang atau usaha Anda telah berkembang sehingga tidak lagi memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil, Anda harus mengubah status PT perorangan menjadi PT persekutuan modal.[18] Dengan demikian, jika usaha Anda memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil, Anda tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pembuatan akta notaris dalam mendirikan PT. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan TerbatasUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KerjaUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan MenengahPeraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan KecilPeraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas[1] Pasal 109 angka 3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Perseroan Terbatas (“UU Perseroan Terbatas”).[2] Pasal 33 ayat (1) dan (2) UU PT[3] Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil (“PP 8/2021”)[4] Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (“PP 7/2021”)[5] Pasal 35 ayat (3) huruf a PP 7/2021[6] Pasal 35 ayat (5) huruf a PP 7/2021[7] Pasal 1 angka 3 PP 7/2021[8] Pasal 35 ayat (3) huruf b PP 7/2021[9] Pasal 35 ayat (3) huruf b PP 7/2021[10] Pasal 109 angka 5 Perppu Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 153A ayat (1) UU PT[11] Pasal 6 ayat (1) dan (2) PP 8/2021[12] Pasal 109 angka 5 Perppu Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 153I ayat (1) UU PT[13] Pasal 109 angka 5 Perppu Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 153A ayat (2) dan Pasal 153B ayat (1) UU PT[14] Pasal 109 angka 5 Perppu Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 153B ayat (2) UU PT[15] Pasal 7 ayat (2) PP 8/2021[16] Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (“Permenkumham 21/2021”)[17] Pasal 14 ayat (2) Permenkumham 21/2021[18] Pasal 109 angka 5 Perppu Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 153H ayat (1) UU PT jo. Pasal 17 ayat (1) Permenkumham 21/2021Tagsusaha mikroperseroan terbatasmodalusaha kecil

Saya mau mendirikan usaha berbentuk PT, tetapi usaha saya kecil karena saya tidak punya modal banyak. Berapa ya modal minimum membuat PT? Dan berapa biaya notarisnya untuk mendirikan PT?

Melalui UU Cipta Kerja dan aturan pelaksananya, pemerintah telah memberikan kemudahan bagi pengusaha mikro dan kecil untuk mendirikan Perseroan Terbatas (“PT”), dalam hal ini yaitu tidak ada ketentuan minimum modal dasar, dapat didirikan oleh 1 orang dan mendapatkan keringanan biaya pendirian badan hukum. Lantas, apakah akta notaris tetap diperlukan untuk pendirian PT bagi usaha Mikro dan Kecil?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Dampak Pengurangan Modal PT Terhadap Pemegang Saham02 Okt 2023Badan Usaha yang Aman untuk Penyelenggara E-Marketplace10 Des 2020Sanksi Hukum Jika Notaris Menghilangkan Minuta Akta31 Agt 2016Notaris/PPAT Bikin Akta Buat Keluarganya, Bolehkah?15 Jul 2016Dampak Pengurangan Modal PT Terhadap Pemegang Saham02 Okt 2023Badan Usaha yang Aman untuk Penyelenggara E-Marketplace10 Des 2020Sanksi Hukum Jika Notaris Menghilangkan Minuta Akta31 Agt 2016Notaris/PPAT Bikin Akta Buat Keluarganya, Bolehkah?15 Jul 2016Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 2022Cara dan Biaya Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara25 Apr 2024Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 2022Cara dan Biaya Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara25 Apr 2024Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/kemudahan-pendirian-pt-untuk-usaha-mikro-dan-kecil-lt59253a2a37dfb/

Kemudahan Pendirian PT untuk Usaha Mikro dan Kecil

pages/37/page-3.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Dampak Pengurangan Modal PT Terhadap Pemegang Saham ](/klinik/a/dampak-pengurangan-modal-pt-terhadap-pemegang-saham-cl7044/)  02 Okt 2023 [ #### Badan Usaha yang Aman untuk Penyelenggara _E-Marketplace_ ](/klinik/a/badan-usaha-yang-aman-untuk-penyelenggara-ie-marketplace-i-lt56e68f6f918ff/)  10 Des 2020 [ #### Sanksi Hukum Jika Notaris Menghilangkan Minuta Akta ](/klinik/a/sanksi-hukum-jika-notaris-menghilangkan-minuta-akta-lt51b82d11b75fa/)  31 Agt 2016 [ #### Notaris/PPAT Bikin Akta Buat Keluarganya, Bolehkah? ](/klinik/a/notaris-ppat-bikin-akta-buat-keluarganya--bolehkah-lt50a0418aacec4/)  15 Jul 2016 [](#!) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran keempat dari artikel dengan judul** **_Kemudahan Pendirian PT untuk Usaha Mikro dan Kecil_**  **yang dibuat oleh** **[Sovia Hasanah, S.H.](https://new.hukumonline.com/klinik/penjawab/lt57d2913a130b4/mitra/lt4b457ff0c3e1b/sovia-hasanah--sh)** **dan pertama kali dipublikasikan pada Jum’at, 5 April 2019, kemudian dimutakhirkan pertama kalinya pada Jumat, 6 November 2020, yang dimutakhirkan kedua kalinya pada Kamis, 25 Februari 2021, dan dimutakhirkan ketiga kalinya oleh [Erizka Permatasari, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/erizka-permatasari--sh-lt5f8445b8eca72) pada 10 Juni 2021.** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://m.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Modal Dasar PT** Pada dasarnya perlu Anda ketahui berdasarkan **Pasal 109 angka 3 [Perppu Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) yang mengubah Pasal 32 ayat (1) [UU Perseroan Terbatas](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007)** diatur bahwa Perseroan Terbatas (“PT”) wajib memiliki modal dasar. Besaran modal dasar tersebut ditentukan berdasarkan keputusan para pendiri PT itu sendiri.[\[1\]](#_ftn1) Adapun modal dasar tersebut harus ditempatkan dan disetor minimal sebesar 25% yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.[\[2\]](#_ftn2) Jadi, menjawab pertanyaan Anda, pada dasarnya tidak ada ketentuan minimum modal dasar PT, dan besaran modal dasar tersebut diserahkan sepenuhnya pada kesepakatan para pendiri PT. Akan tetapi, bagi PT yang melaksanakan kegiatan usaha tertentu, besaran minimum modal dasarnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[\[3\]](#_ftn3) Baca juga: [**Perbedaan Modal Dasar, Modal Ditempatkan, dan Modal Disetor PT**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-modal-dasar--modal-ditempatkan--dan-modal-disetor-pt-lt4cd0bd0284a71?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perbedaan_modal_dasar) ### **Tidak Perlu Akta Notaris** Dalam pertanyaan, Anda menyebutkan bahwa Anda ingin membuat PT namun dengan usaha berskala kecil. Perlu diketahui bahwa saat ini, melalui **[UU Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023)** dan peraturan pelaksananya, pemerintah telah memberikan **kemudahan bagi pengusaha mikro dan kecil untuk mendirikan PT**. Dalam hal ini, yang termasuk ke dalam kategori usaha mikro dan kecil yaitu: 1. **Usaha Mikro** 1. Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan;[\[4\]](#_ftn4) 2. Memiliki modal usaha sampai dengan maksimal Rp1 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,[\[5\]](#_ftn5) atau hasil penjualan tahunan sampai dengan maksimal Rp2 miliar.[\[6\]](#_ftn6) 2. **Usaha Kecil** 1. Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang didirikan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar;[\[7\]](#_ftn7) 2. Memiliki modal usaha lebih dari Rp1 miliar sampai dengan maksimal Rp5 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha[\[8\]](#_ftn8) atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2 miliar sampai dengan maksimal Rp15 miliar.[\[9\]](#_ftn9) Pelaku usaha yang memenuhi kriteria di atas dapat mendirikan **PT perorangan** dengan **kemudahan** sebagai berikut: 1. Dapat didirikan oleh 1 orang.[\[10\]](#_ftn10) PT perorangan dapat didirikan oleh Warga Negara Indonesia (“WNI”) yang berusia minimal 17 tahun dan cakap hukum.[\[11\]](#_ftn11) 2. Keringanan biaya pendirian badan hukum.[\[12\]](#_ftn12) 3. Kemudahan dalam prosedur pendirian PT Perorangan. Pendirian PT perorangan cukup dilakukan dengan membuat surat pernyataan pendirian berbahasa Indonesia, yang memuat maksud dan tujuan, kegiatan usaha, modal dasar, dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian PT.[\[13\]](#_ftn13) Surat pernyataan pendirian tersebut didaftarkan secara elektronik kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menkumham”) dengan mengisi format isian[\[14\]](#_ftn14) yang memuat:[\[15\]](#_ftn15) 1. nama dan tempat kedudukan PT perorangan; 2. jangka waktu berdirinya; 3. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; 4. jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; 5. nilai nominal dan jumlah saham; 6. alamat PT Perorangan; dan 7. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham PT perorangan. Atas pendaftaran pernyataan pendirian tersebut, Menteri kemudian menerbitkan **sertifikat pernyataan pendirian** secara **elektronik**.[\[16\]](#_ftn16) Selanjutnya, pendiri PT perorangan selaku pemohon **mencetak** **pernyataan PT perorangan** dan **sertifikat pernyataan pendirian** tersebut menggunakan **kertas** **putih ukuran F4/folio**.[\[17\]](#_ftn17) Dengan adanya ketentuan pendaftaran surat pernyataan pendirian secara eletronik tersebut, pendirian PT dapat dilakukan **tanpa melalui akta notaris**. Hal ini ditegaskan oleh Menkumham **Yasonna Laoly** sebagaimana diliput dalam [**Melihat Kembali Kemudahan Berusaha UMKM di UU Cipta Kerja**](https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-kembali-kemudahan-berusaha-umkm-di-uu-cipta-kerja-lt6035cf5909bc5?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=melihat_kemudahan_berusaha) (hal. 1) bahwa salah satu keuntungan yang cukup besar bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (“UMKM”) dalam **[PP 8/2021](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt603210d8b398b/node/534/peraturan-pemerintah-nomor-8-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_8_2021)** adalah mengenai pendirian perseroan perorangan yang bisa dilakukan tanpa memerlukan akta notaris. Namun, perlu dicatat bahwa apabila di kemudian hari pemegang saham menjadi lebih dari 1 orang atau usaha Anda telah berkembang sehingga tidak lagi memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil, Anda **harus mengubah status** PT perorangan menjadi PT persekutuan modal.[\[18\]](#_ftn18) Dengan demikian, jika usaha Anda memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil, **Anda tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pembuatan akta notaris** dalam mendirikan PT. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60320cfe8e3b3/peraturan-pemerintah-nomor-7-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_7_2021) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt603210d8b398b/node/534/peraturan-pemerintah-nomor-8-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_8_2021) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt60a60d9e60b72/peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-21-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkumham_21_2021) * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 109 angka 3 [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 32 ayat (2) [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Perseroan Terbatas](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28539/undangundang-nomor-40-tahun-2008?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2008) (“UU Perseroan Terbatas”). [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 33 ayat (1) dan (2) UU PT [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 5 [Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt603210d8b398b/node/534/peraturan-pemerintah-nomor-8-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_8_2021) (“PP 8/2021”) [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 1 angka 2 [Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60320cfe8e3b3/peraturan-pemerintah-nomor-7-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_7_2021) (“PP 7/2021”) [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 35 ayat (3) huruf a PP 7/2021 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 35 ayat (5) huruf a PP 7/2021 [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 1 angka 3 PP 7/2021 [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 35 ayat (3) huruf b PP 7/2021 [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 35 ayat (3) huruf b PP 7/2021 [\[10\]](#_ftnref10) Pasal 109 angka 5 Perppu Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 153A ayat (1) UU PT [\[11\]](#_ftnref11) Pasal 6 ayat (1) dan (2) PP 8/2021 [\[12\]](#_ftnref12) Pasal 109 angka 5 Perppu Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 153I ayat (1) UU PT [\[13\]](#_ftnref13) Pasal 109 angka 5 Perppu Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 153A ayat (2) dan Pasal 153B ayat (1) UU PT [\[14\]](#_ftnref14) Pasal 109 angka 5 Perppu Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 153B ayat (2) UU PT [\[15\]](#_ftnref15) Pasal 7 ayat (2) PP 8/2021 [\[16\]](#_ftnref16) Pasal 14 ayat (1) [Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt60a60d9e60b72/peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-21-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkumham_21_2021) (“Permenkumham 21/2021”) [\[17\]](#_ftnref17) Pasal 14 ayat (2) Permenkumham 21/2021 [\[18\]](#_ftnref18) Pasal 109 angka 5 Perppu Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 153H ayat (1) UU PT _jo_. Pasal 17 ayat (1) Permenkumham 21/2021 Tags ---- [usaha mikro](/tag/usaha-mikro) [perseroan terbatas](/tag/perseroan-terbatas) [modal](/tag/modal) [usaha kecil](/tag/usaha-kecil)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Apakah Tunjangan Jabatan Termasuk dalam Perhitungan THR? yang dibuat oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn. dan pertama kali dipublikasikan pada 25 Juni 2014, yang pertama kali dimutakhirkan pada 7 Februari 2018.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Ketentuan perhitungan THR atau Tunjangan Hari Raya diatur dalam Permenaker 6/2016. Adapun berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Permenaker 6/2016, perhitungan THR ditetapkan sebagai berikut:Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 (satu) bulan gaji atau upah;Pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai masa kerja dengan perhitungan: masa kerja/12 x 1 (satu) bulan upahBaca juga: Apakah Karyawan Baru 1 Bulan Dapat THR? Komponen Gaji untuk THRLebih lanjut, komponen satu kali gaji untuk THR tersebut terdiri atas:[1]upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih (clean wages); atauupah pokok termasuk tunjangan tetap.Terkait tunjangan jabatan yang dibayarkan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran atau pencapaian prestasi kerja tertentu, maka tunjangan jabatan dapat dikategorikan sebagai tunjangan tetap.Berdasarkan PP Pengupahan, tunjangan tetap merupakan bagian dari komponen upah. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) PP Pengupahan, upah terdiri atas komponen:Upah tanpa tunjangan;Upah pokok dan tunjangan tetap;Upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap; atauUpah pokok dan tunjangan tidak tetap.Mengacu pada SE Menaker SE-07/MEN/1990, tunjangan tetap adalah suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk pekerja dan keluarganya serta dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran upah pokok. Contoh tunjangan tetap antara lain tunjangan makan dan tunjangan transport (jika diberikan secara tetap tanpa dihitung berdasarkan kehadiran), tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan perumahan, tunjangan kematian, tunjangan daerah, dll.Oleh karena itu, merujuk pada pengaturan perhitungan THR di atas, jika komponen upah di perusahaan tempat Anda bekerja adalah upah pokok termasuk tunjangan tetap, maka tunjangan jabatan yang Anda terima termasuk ke dalam perhitungan THR Anda.Demikian jawaban dari kami terkait perhitungan THR sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.  Dasar Hukum:Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan;Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non Upah.[1] Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di PerusahaanTagstunjangan hari rayaidul fitrithr

Saya sudah satu tahun bekerja di perusahaan tempat saya bekerja. Terkait ini, saya akan dapat THR berapa kali gaji? Kemudian, saya mau tanya apakah tunjangan jabatan itu masuk ke komponen perhitungan THR? Terima kasih.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Permenaker 6/2016, perhitungan THR atau Tunjangan Hari Raya ditetapkan sesuai lamanya masa kerja yakni dibedakan bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih dan pekerja yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan. Lebih lanjut, komponen gaji untuk THR terdiri atas upah atau gaji bersih atau upah pokok termasuk tunjangan tetap. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 22 Mei 2023Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 2022Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 22 Mei 2023Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/perhitungan-thr-lt53a8560a08c40/

Apakah Tunjangan Tetap Masuk Perhitungan THR?

pages/37/page-4.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan _judul Apakah Tunjangan Jabatan Termasuk dalam Perhitungan THR?_ yang dibuat oleh [Letezia Tobing, S.H., M.Kn.](https://www.hukumonline.com/klinik/penjawab/lt506aec66ed27e/mitra/lt4b457ff0c3e1b/letezia-tobing--sh--mkn) dan pertama kali dipublikasikan pada 25 Juni 2014, yang pertama kali dimutakhirkan pada 7 Februari 2018.** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). Ketentuan perhitungan THR atau Tunjangan Hari Raya diatur dalam [**Permenaker 6/2016**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56ebc838dd535/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-nomor-6-tahun-2016?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenaker_6_2016). Adapun berdasarkan **Pasal 3 ayat (1) Permenaker 6/2016**, perhitungan THR ditetapkan sebagai berikut: 1. Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 (satu) bulan gaji atau upah; 2. Pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai masa kerja dengan perhitungan: masa kerja/12 x 1 (satu) bulan upah Baca juga: **[Apakah Karyawan Baru 1 Bulan Dapat THR?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-karyawan-baru-berhak-atas-thr-lt53ba49308cc33/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=karyawan_baru_thr)** ### **Komponen Gaji untuk THR** Lebih lanjut, komponen satu kali gaji untuk THR tersebut terdiri atas:[\[1\]](#_ftn1) 1. upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih (_clean wages_); atau 2. upah pokok termasuk tunjangan tetap. Terkait tunjangan jabatan yang dibayarkan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran atau pencapaian prestasi kerja tertentu, maka tunjangan jabatan dapat dikategorikan sebagai tunjangan tetap. Berdasarkan [**PP Pengupahan**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322fc0d665f/peraturan-pemerintah-nomor-36-tahun-2021/document?utm_medium=internal_link_klinik?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_36_2021), tunjangan tetap merupakan bagian dari komponen upah. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam **Pasal 7 ayat (1) PP Pengupahan**, upah terdiri atas komponen: 1. Upah tanpa tunjangan; 2. Upah pokok dan tunjangan tetap; 3. Upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap; atau 4. Upah pokok dan tunjangan tidak tetap. Mengacu pada [**SE Menaker SE-07/MEN/1990**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/626/surat-edaran-menteri-tenaga-kerja-nomor-se07men1990-tahun-1990/#?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=SE_Menaker_07_1990?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=se_menaker_7_1990), tunjangan tetap adalah suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk pekerja dan keluarganya serta dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran upah pokok. Contoh tunjangan tetap antara lain tunjangan makan dan tunjangan transport (jika diberikan secara tetap tanpa dihitung berdasarkan kehadiran), tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan perumahan, tunjangan kematian, tunjangan daerah, dll. Oleh karena itu, merujuk pada pengaturan perhitungan THR di atas, jika komponen upah di perusahaan tempat Anda bekerja adalah upah pokok termasuk tunjangan tetap, maka tunjangan jabatan yang Anda terima termasuk ke dalam perhitungan THR Anda. Demikian jawaban dari kami terkait perhitungan THR sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.  Dasar Hukum: 1. [Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322fc0d665f/peraturan-pemerintah-nomor-36-tahun-2021/document?utm_medium=internal_link_klinik?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_36_2021) sebagaimana diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6551988895cb1?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_51_2023) 2. [Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56ebc838dd535/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-nomor-6-tahun-2016?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenaker_6_2016); 3. [Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non Upah](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/626/surat-edaran-menteri-tenaga-kerja-nomor-se07men1990-tahun-1990/#?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=SE_Menaker_07_1990?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=se_menaker_7_1990). * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 3 ayat (2) [Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56ebc838dd535/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-nomor-6-tahun-2016?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenaker_6_2016) Tags ---- [tunjangan hari raya](/tag/tunjangan-hari-raya) [idul fitri](/tag/idul-fitri) [thr](/tag/thr)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul Akibat Hukum Jika Tidak Memiliki NPWP yang dibuat oleh Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI) dan pertama kali dipublikasikan pada Senin, 18 Januari 2021, yang pertama kali dimutakhirkan oleh Valerie Augustine Budianto, S.H. pada Selasa, 5 April 2022, dan kedua kali dimutakhirkan pada 6 Maret 2023.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda mengenai akibat hukum jika tidak punya NPWP, ada baiknya kita pahami terlebih dahulu apa itu NPWP. Nomor Pokok Wajib PajakNomor Pokok Wajib Pajak atau yang biasa dikenal dengan sebutan NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan.Fungsi NPWP adalah sebagai tanda pengenal diri wajib pajak serta untuk memudahkan segala urusan wajib pajak terkait dengan administrasi perpajakan.Terdapat 2 jenis NPWP, yakni NPWP Pribadi untuk wajib pajak perorangan dan NPWP Badan untuk wajib pajak badan usaha.[1]Dasar hukum NPWP sendiri tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UU 28/2007 yang berbunyi:Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.Selain itu, dalam peraturan perundang-undangan yang sama diatur juga ketentuan mengenai Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Surat Pemberitahuan, dan tata cara pembayaran pajak.Kewajiban pemegang NPWP selaku wajib pajak adalah melaporkan penghasilan wajib pajak melalui Surat Pemberitahuan Tahunan untuk menetapkan pajak terutang dalam satu tahun pajak,[2] serta menyetorkan pajaknya.Adapun Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (“PTKP”),[3] dengan per tahun diberikan paling sedikit sebesar:[4]Rp54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi;Rp4,5 juta tambahan untuk wajib pajak yang kawin;Rp54 juta tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami; danRp4,5 juta tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.Namun patut dicatat, apabila wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan di bawah PTKP tidak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.[5]Sehingga karyawan sebagaimana Anda maksud termasuk wajib pajak sepanjang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, maka kepadanya diberikan NPWP Pribadi. Akibat Hukum Jika Tidak Punya NPWPDalam praktiknya, berbagai alasan tidak punya NPWP di antaranya ketidaktahuan cara membuat NPWP, tidak ingin membayar pajak, dan lain-lain. Adapun menjawab pertanyaan Anda mengenai denda kalau tidak punya NPWP, kami akan merujuk pada Pasal 21 ayat (5a) UU 36/2008 yang menyatakan:(5a) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.Oleh karena itu, bukan menjadi dua kali lipat sebagaimana Anda maksud melainkan wajib pajak yang tidak punya NPWP tetapi memperoleh penghasilan, akan dikenakan tarif yang lebih tinggi yaitu sebesar 20% dibandingkan wajib pajak yang sudah memiliki NPWP.Lebih lanjut, mengenai ketentuan pendaftaran NPWP dapat Anda lihat pada Peraturan Dirjen Pajak No. PER-04/PJ/2020.Demikian jawaban dari kami terkait akibat hukum kalau tidak punya NPWP sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat. Dasar Hukum:Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, kedua kalinya diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, ketiga kalinya diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan terakhir kalinya diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang;Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah dengan  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang diubah kedua kalinya dengan  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 yang diubah ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan terakhir kalinya diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.[1] Pasal 111 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (“UU 7/1983”)[2] Penjelasan Pasal 111 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU 7/1983[3] Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan[4] Pasal 3 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengubah Pasal 7 angka 1 UU 7/1983[5] Penjelasan Pasal 111 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU 7/1983Tagsnpwppajakpajak penghasilanwajib pajak

Apa benar akan ada peraturan bahwa semua karyawan harus mempunyai NPWP sendiri? Apa sanksi jika tidak memiliki NPWP? Mohon jelaskan, terima kasih

Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) berfungsi sebagai tanda pengenal diri wajib pajak dan juga memudahkan segala urusan terkait administrasi perpajakan. Bagi wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan dirinya dan diberikan NPWP.  Lalu bagaimana jika tidak punya NPWP? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 2022Ini Cara Mengurus Akta Nikah yang Terlambat 30 Sep 2022Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 2022Ini Cara Mengurus Akta Nikah yang Terlambat 30 Sep 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/tidak-punya-npwp-cl4733/

Apakah NPWP Wajib? Ini Sanksi Jika Tidak Punya NPWP

pages/37/page-5.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul** _**Akibat Hukum Jika Tidak Memiliki NPWP**_ **yang dibuat oleh** [**Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI)**](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/ikatan-kuasa-hukum-dan-advokat-pajak-indonesia-ikhapi-lt5e5786ec79902/ikatan-kuasa-hukum-dan-advokat-pajak-indonesia-ikhapi-lt5e57892e220b1) **dan pertama kali dipublikasikan pada Senin, 18 Januari 2021, yang pertama kali dimutakhirkan oleh** [**Valerie Augustine Budianto, S.H.**](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/valerie-augustine-budianto--sh-lt622880adc17dc) **pada Selasa, 5 April 2022, dan kedua kali dimutakhirkan pada 6 Maret 2023.** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. Sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda mengenai akibat hukum jika tidak punya NPWP, ada baiknya kita pahami terlebih dahulu apa itu NPWP. ### **Nomor Pokok Wajib Pajak** Nomor Pokok Wajib Pajak atau yang biasa dikenal dengan sebutan NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan. Fungsi NPWP adalah sebagai tanda pengenal diri wajib pajak serta untuk memudahkan segala urusan wajib pajak terkait dengan administrasi perpajakan. Terdapat 2 jenis NPWP, yakni NPWP Pribadi untuk [wajib pajak](https://www.hukumonline.com/kamus/w/wajib-pajak) perorangan dan NPWP Badan untuk wajib pajak badan usaha.[\[1\]](#_ftn1) Dasar hukum NPWP sendiri tercantum dalam **Pasal 2 ayat (1)** **[UU 28/2007](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26899?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_28_2007)** yang berbunyi: _Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak._ Selain itu, dalam peraturan perundang-undangan yang sama diatur juga ketentuan mengenai Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Surat Pemberitahuan, dan tata cara pembayaran pajak. Kewajiban pemegang NPWP selaku wajib pajak adalah melaporkan penghasilan wajib pajak melalui Surat Pemberitahuan Tahunan untuk menetapkan pajak terutang dalam satu tahun pajak,[\[2\]](#_ftn2) serta menyetorkan pajaknya. Adapun Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (“PTKP”),[\[3\]](#_ftn3) dengan per tahun diberikan paling sedikit sebesar:[\[4\]](#_ftn4) 1. Rp54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi; 2. Rp4,5 juta tambahan untuk wajib pajak yang kawin; 3. Rp54 juta tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami; dan 4. Rp4,5 juta tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Namun patut dicatat, apabila wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan di bawah PTKP tidak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.[\[5\]](#_ftn5) Sehingga karyawan sebagaimana Anda maksud termasuk wajib pajak sepanjang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, maka kepadanya diberikan NPWP Pribadi. ### **Akibat Hukum Jika Tidak Punya NPWP** Dalam praktiknya, berbagai alasan tidak punya NPWP di antaranya ketidaktahuan cara membuat NPWP, tidak ingin membayar pajak, dan lain-lain. Adapun menjawab pertanyaan Anda mengenai denda kalau tidak punya NPWP, kami akan merujuk pada **Pasal 21 ayat (5a)** **[UU 36/2008](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28418/node/350/uu-no-36-tahun-2008-perubahan-keempat-atas-undang-undang-nomor-7-tahun-1983-tentang-pajak-penghasilan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_36_2008)** yang menyatakan: _(5a) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak._ Oleh karena itu, bukan menjadi dua kali lipat sebagaimana Anda maksud melainkan wajib pajak yang tidak punya NPWP tetapi memperoleh penghasilan, akan dikenakan tarif yang lebih tinggi yaitu sebesar 20% dibandingkan wajib pajak yang sudah memiliki NPWP. Lebih lanjut, mengenai ketentuan pendaftaran NPWP dapat Anda lihat pada [**Peraturan Dirjen Pajak No. PER-04/PJ/2020**.](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5e7c50b3a6b17?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=dirjenpajak_4_2020) Demikian jawaban dari kami terkait akibat hukum kalau tidak punya NPWP sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat. Dasar Hukum: 1. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13490/node/1022/uu-no-6-tahun-1983-ketentuan-umum-dan-tata-cara-perpajakan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_1983) sebagaimana diubah dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/4058?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_9_1994), kedua kalinya diubah dengan [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/810?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_16_2000), ketiga kalinya diubah dengan [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26899?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_28_2007), dan terakhir kalinya diubah dengan [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a1a7ae65ee9d?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_16_2009); 2. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2641/node/350/uu-no-7-tahun-1983-pajak-penghasilan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_7_1983) sebagaimana diubah dengan  [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/4044?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_7_1991) yang diubah kedua kalinya dengan  [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17165?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_10_1994) yang diubah ketiga kalinya dengan [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/811?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_17_2000) dan terakhir kalinya diubah dengan [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28418/node/350/uu-no-36-tahun-2008-perubahan-keempat-atas-undang-undang-nomor-7-tahun-1983-tentang-pajak-penghasilan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_36_2008); 3. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6183566157105?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_7_2021); 4. [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023); 5. [Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5e7c50b3a6b17?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=dirjenpajak_4_2020). * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 111 angka 1 [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 2 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2641/node/350/uu-no-7-tahun-1983-pajak-penghasilan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_7_1983) (“UU 7/1983”) [\[2\]](#_ftnref2) Penjelasan Pasal 111 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU 7/1983 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 16 ayat (2) [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28418/node/350/uu-no-36-tahun-2008-perubahan-keempat-atas-undang-undang-nomor-7-tahun-1983-tentang-pajak-penghasilan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_36_2008) [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 3 angka 3 [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6183566157105?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_7_2021) yang mengubah Pasal 7 angka 1 UU 7/1983 [\[5\]](#_ftnref5) Penjelasan Pasal 111 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU 7/1983 Tags ---- [npwp](/tag/npwp) [pajak](/tag/pajak) [pajak penghasilan](/tag/pajak-penghasilan) [wajib pajak](/tag/wajib-pajak)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Gaji Ditahan karena Berutang Pada Perusahaan  yang dibuat oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn. yang pertama kali dipublikasikan pada 26 Januari 2018.KLINIK TERKAITGaji Pokok Turun karena Tunjangan Dimasukkan, Ini Hukumnya20 Feb 2024Langkah Hukum Menuntut Janji Kenaikan Gaji25 Jan 2024Bolehkah Gaji Dipotong karena Alasan Lupa Absen?25 Jan 2024Adakah Aturan Gaji Berdasarkan Tingkat Pendidikan?19 Jan 2024Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Dalam hal ini, kami asumsikan bahwa gaji ditahan karena alasan utang piutang adalah bahwa Anda memiliki utang kepada perusahaan.Pembayaran Gaji sebagai Hak PekerjaBelajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Pada dasarnya, gaji atau upah adalah hak dari pekerja, sebagaimana dikatakan dalam Pasal 1 angka 30 UU Ketenagakerjaan:Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.Kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 3 PP Pengupahan, hak pekerja/buruh atas upah timbul pada saat terjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha dan berakhir pada saat putusnya hubungan kerja.Pengusaha wajib membayar upah pada waktu yang telah diperjanjikan antara pengusaha dengan pekerja/buruh.[1] Upah dapat dibayarkan dengan cara harian, mingguan, atau bulanan dengan jangka waktu pembayaran upah tidak boleh lebih dari satu bulan.[2]Denda Jika Pembayaran Gaji Telat DilakukanPengusaha yang terlambat membayar atau tidak membayar gaji atau upah dikenai denda, dengan ketentuan:[3]mulai dari hari keempat sampai hari kedelapan terhitung tanggal seharusnya upah dibayar, dikenakan denda sebesar 5% untuk setiap hari keterlambatan dari upah yang seharusnya dibayarkan;sesudah hari kedelapan, apabila Upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditambah 1% untuk setiap hari keterlambatan dengan ketentuan 1 bulan tidak boleh melebihi 50% dari upah yang seharusnya dibayarkan; dansesudah sebulan, apabila Upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b ditambah bunga sebesar suku bunga yang berlaku pada bank pemerintah.Kemudian, perlu dicatat bahwa pengenaan denda sebagaimana tersebut tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar upah kepada pekerja/buruh.[4]Pemotongan Gaji untuk Pembayaran Utang ke PerusahaanMenjawab permasalahan Anda, mengacu pada PP Pengupahan, pengusaha dapat melakukan pemotongan gaji atau upah untuk pembayaran utang atau cicilan utang pekerja/buruh.[5]Adapun pemotongan upah oleh pengusaha untuk pembayaran utang atau cicilan utang tersebut harus dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis atau perjanjian tertulis.[6] Jumlah keseluruhan pemotongan upah paling banyak 50% dari setiap pembayaran upah yang diterima pekerja/buruh.[7]Merujuk pada peraturan yang disampaikan, kami sampaikan bahwa pada dasarnya pengusaha dapat melakukan pemotongan upah pekerja dengan alasan untuk membayar utang kepada perusahaan, namun tidak boleh melebihi 50% dari setiap pembayaran upah yang diterima pekerja. Ini berarti peraturan perundang-undangan memberikan perlindungan kepada pekerja agar pekerja tidak kehilangan semua upah yang diterimanya dan untuk menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja.Dengan demikian, penahanan gaji (kami asumsikan seluruh gaji) yang dilakukan tidak boleh dilakukan karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Demikian jawaban dari kami terkait pemotongan gaji untuk pembayaran utang sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang KetenagakerjaanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KerjaUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang PengupahanPeraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan. [1] Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (“PP Pengupahan”)[2] Pasal 55 ayat (3) dan (4) PP Pengupahan[3] Pasal 61 ayat (1) PP Pengupahan[4] Pasal 61 ayat (2) PP Pengupahan[5] Pasal 63 ayat (1) huruf e PP Pengupahan[6] Pasal 63 ayat (3) PP Pengupahan[7] Pasal 65 PP PengupahanTagspekerjadendautangpengusaha

Saya seorang pekerja di salah satu perusahaan yang punya pinjaman ke perusahaan. Saya tidak mendapat pembayaran gaji selama 1 bulan karena alasan utang. Apakah diperbolehkan gaji ditahan selama masih adanya utang ini? Terima kasih.

Pengusaha wajib membayar upah pada waktu yang telah diperjanjikan antara pengusaha dengan pekerja/buruh. Jika pengusaha telat membayarkan upah pekerja, pengusaha akan dikenakan denda. Akan tetapi, perlu Anda ketahui bahwa ada beberapa hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, salah satunya utang atau cicilan utang pekerja/buruh kepada pengusaha. Pemotongan upah oleh pengusaha untuk pembayaran utang atau cicilan utang pekerja/buruh harus dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis atau perjanjian tertulis. Selain itu, jumlah keseluruhan pemotongan upah paling banyak 50% dari setiap pembayaran upah yang diterima pekerja/buruh. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak ulasan di bawah ini. Gaji Pokok Turun karena Tunjangan Dimasukkan, Ini Hukumnya20 Feb 2024Langkah Hukum Menuntut Janji Kenaikan Gaji25 Jan 2024Bolehkah Gaji Dipotong karena Alasan Lupa Absen?25 Jan 2024Adakah Aturan Gaji Berdasarkan Tingkat Pendidikan?19 Jan 2024Gaji Pokok Turun karena Tunjangan Dimasukkan, Ini Hukumnya20 Feb 2024Langkah Hukum Menuntut Janji Kenaikan Gaji25 Jan 2024Bolehkah Gaji Dipotong karena Alasan Lupa Absen?25 Jan 2024Adakah Aturan Gaji Berdasarkan Tingkat Pendidikan?19 Jan 2024Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 2022Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 2022Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/pembayaran-gaji-lt5163d1388c774/

Pembayaran Gaji Ditahan karena Alasan Utang, Bolehkah?

pages/37/page-6.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul _Gaji Ditahan karena Berutang Pada Perusahaan_  yang dibuat oleh [Letezia Tobing, S.H., M.Kn.](https://www.hukumonline.com/klinik/a/gaji-ditahan-karena-berutang-pada-perusahaan-lt5163d1388c774/) yang pertama kali dipublikasikan pada 26 Januari 2018.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Gaji Pokok Turun karena Tunjangan Dimasukkan, Ini Hukumnya ](/klinik/a/gaji-pokok-turun-karena-tunjangan-dimasukkan--ini-hukumnya-lt52b79e9452f0d/)  20 Feb 2024 [ #### Langkah Hukum Menuntut Janji Kenaikan Gaji ](/klinik/a/janji-kenaikan-gaji-lt5e2a8fe85c5ca/)  25 Jan 2024 [ #### Bolehkah Gaji Dipotong karena Alasan Lupa Absen? ](/klinik/a/pemotongan-gaji-karena-lupa-absen-lt5e05731b38bd2/)  25 Jan 2024 [ #### Adakah Aturan Gaji Berdasarkan Tingkat Pendidikan? ](/klinik/a/gaji-berdasarkan-tingkat-pendidikan-lt5c2913bf741b3/)  19 Jan 2024 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). Dalam hal ini, kami asumsikan bahwa gaji ditahan karena alasan utang piutang adalah bahwa Anda memiliki utang kepada perusahaan. ### **Pembayaran Gaji sebagai Hak Pekerja** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Pada dasarnya, gaji atau upah adalah hak dari pekerja, sebagaimana dikatakan dalam **Pasal 1 angka 30** [**UU Ketenagakerjaan**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003): _Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan._ Kemudian ditegaskan kembali dalam **Pasal 3** [**PP Pengupahan**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322fc0d665f/peraturan-pemerintah-nomor-36-tahun-2021/document?utm_medium=internal_link_klinik?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_36_2021), hak pekerja/buruh atas upah timbul pada saat terjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha dan berakhir pada saat putusnya hubungan kerja. Pengusaha wajib membayar upah pada waktu yang telah diperjanjikan antara pengusaha dengan pekerja/buruh.[\[1\]](#_ftn1) Upah dapat dibayarkan dengan cara harian, mingguan, atau bulanan dengan jangka waktu pembayaran upah tidak boleh lebih dari satu bulan.[\[2\]](#_ftn2) ### **Denda Jika Pembayaran Gaji Telat Dilakukan** Pengusaha yang terlambat membayar atau tidak membayar gaji atau upah dikenai denda, dengan ketentuan:[\[3\]](#_ftn3) 1. mulai dari hari keempat sampai hari kedelapan terhitung tanggal seharusnya upah dibayar, dikenakan denda sebesar 5% untuk setiap hari keterlambatan dari upah yang seharusnya dibayarkan; 2. sesudah hari kedelapan, apabila Upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditambah 1% untuk setiap hari keterlambatan dengan ketentuan 1 bulan tidak boleh melebihi 50% dari upah yang seharusnya dibayarkan; dan 3. sesudah sebulan, apabila Upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b ditambah bunga sebesar suku bunga yang berlaku pada bank pemerintah. Kemudian, perlu dicatat bahwa pengenaan denda sebagaimana tersebut tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar upah kepada pekerja/buruh.[\[4\]](#_ftn4) ### **Pemotongan Gaji untuk Pembayaran Utang ke Perusahaan** Menjawab permasalahan Anda, mengacu pada PP Pengupahan, pengusaha dapat melakukan pemotongan gaji atau upah untuk pembayaran utang atau cicilan utang pekerja/buruh.[\[5\]](#_ftn5) Adapun pemotongan upah oleh pengusaha untuk pembayaran utang atau cicilan utang tersebut harus dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis atau perjanjian tertulis.[\[6\]](#_ftn6) Jumlah keseluruhan **pemotongan upah paling banyak 50% dari setiap pembayaran upah yang diterima pekerja/buruh**.[\[7\]](#_ftn7) Merujuk pada peraturan yang disampaikan, kami sampaikan bahwa pada dasarnya pengusaha dapat melakukan pemotongan upah pekerja dengan alasan untuk membayar utang kepada perusahaan, namun **tidak boleh melebihi 50% dari setiap pembayaran upah yang diterima pekerja**. Ini berarti peraturan perundang-undangan memberikan perlindungan kepada pekerja agar pekerja tidak kehilangan semua upah yang diterimanya dan untuk menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja. Dengan demikian, penahanan gaji (kami asumsikan seluruh gaji) yang dilakukan tidak boleh dilakukan karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demikian jawaban dari kami terkait pemotongan gaji untuk pembayaran utang sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322fc0d665f/peraturan-pemerintah-nomor-36-tahun-2021/document?utm_medium=internal_link_klinik?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_36_2021) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan. [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6551988895cb1?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_51_2023) [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 55 ayat (1) [Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322fc0d665f/peraturan-pemerintah-nomor-36-tahun-2021/document?utm_medium=internal_link_klinik?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_36_2021) (“PP Pengupahan”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 55 ayat (3) dan (4) PP Pengupahan [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 61 ayat (1) PP Pengupahan [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 61 ayat (2) PP Pengupahan [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 63 ayat (1) huruf e PP Pengupahan [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 63 ayat (3) PP Pengupahan [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 65 PP Pengupahan Tags ---- [pekerja](/tag/pekerja) [denda](/tag/denda) [utang](/tag/utang) [pengusaha](/tag/pengusaha)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.KLINIK TERKAITHukumnya Membunuh karena Membela Diri30 Des 2022Perbedaan Pasal Penganiayaan Ringan dan Penganiayaan Berat 16 Des 2022Korban Bullying Bunuh Diri, Bisakah Pelakunya Dipidana?27 Okt 2022KDRT Hingga Meninggal, Penganiayaan atau Pembunuhan?01 Jul 2021Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Anggara dan pertama kali dipublikasikan pada 8 Mei 2013, kemudian dimutakhirkan oleh Dian Dwi Jayanti, S.H. pada 2 Januari 2023.Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHPPada dasarnya, tindak pidana pembunuhan diatur dalam KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku, dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[1] yaitu tahun 2026, sebagai berikut:Pasal 338 KUHPPasal 458 ayat (1) UU 1/2023Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.Setiap Orang yang merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.Menurut P.A.F. Lamintang dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 202), unsur tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP adalah:barang siapa atau setiap orang;dengan sengaja;merampas (menghilangkan);nyawa;orang lain.Penjelasan selengkapnya mengenai unsur-unsur pasal pembunuhan dapat Anda baca pada artikel Bunyi Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan dan Unsur Pasalnya.Baca juga: Pasal 340 KUHP: Pembunuhan Berencana dan UnsurnyaHukumnya Mendorong Orang Lain untuk Bunuh DiriSelanjutnya, perlu diketahui bahwa orang yang mendorong, menolong, atau memberi bantuan/sarana terhadap orang yang akan bunuh diri dilarang menurut Pasal 345 KUHP dan Pasal 462 UU 1/2023, sebagai berikut:Pasal 345 KUHPPasal 462 UU 1/2023Barang siapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun kalau orang itu jadi bunuh diri.Setiap Orang yang mendorong, membantu, atau memberi sarana kepada orang lain untuk bunuh diri dan orang tersebut mati karena bunuh diri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Menurut Andi Hamzah dalam buku Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, unsur Pasal 345 KUHP adalah (hal. 57-58):Subjek (normadressaat) barang siapa; danBagian inti delik (delicts bestanddelen):SengajaDengan mendorong orang lain untuk bunuh diri sebenarnya sudah terlihat kesengajaan. Namun, menolongnya mungkin saja tidak sengaja. Misalnya seseorang meminjamkan pistol, tetapi yang meminjamkan tidak tahu kalau orang itu bermaksud bunuh diri. Begitu pula dengan memberi sarana. Misalnya apotek menjual obat tidur yang dipakai untuk bunuh diri.Mendorong orang lain untuk membunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana untuk ituBagian ini berarti alternatif. Cukup salah satunya saja, apakah mendorong, menolong atau memberi sarana/alat untuk bunuh diri.Orang itu jadi membunuh diriOrang yang didorong, ditolong atau diberi sarana itu benar-benar bunuh diri. Kalau tidak, maka delik ini tidak terjadi. Jadi, percobaan bunuh diri tidak membawa orang yang membantu menjadi dapat dipidana, karena yang diperhatikan hanya bunuh diri yang selesai.Hal ini juga ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 462 UU 1/2023, yaitu apabila orang yang didorong, dibantu, atau diberi sarana untuk bunuh diri tidak mati, orang yang mendorong, membantu, atau memberi sarana tersebut, tidak dijatuhi pidana.Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa bunuh diri bukanlah suatu tindak pidana. Oleh karena itu, percobaan untuk melakukan bunuh diri juga tidak diancam dengan pidana.[2]Dengan demikian, Pasal 345 KUHP dan Pasal 462 UU 1/2023 ini pada dasarnya: melarang orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dapat dimaksudkan mendorong orang lain untuk bunuh diri;melarang orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang ditujukan untuk menolong atau membantu orang lain dalam melakukan bunuh diri;melarang orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dapat dimaksudkan untuk memberikan sarana pada orang yang diketahui akan bunuh diri.Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana membantu orang lain bunuh diri merupakan delik yang berbeda yang diatur dalam pasal-pasal yang berbeda dan unsur-unsur tindak pidananya pun juga berbeda. Sehingga, kasus mendorong/ membantu orang lain untuk bunuh diri bukan merupakan tindak pidana pembunuhan.Maka menjawab pertanyaan Anda, seseorang dapat dijerat Pasal 345 KUHP atau Pasal 462 UU 1/2023 jika memenuhi unsur dengan sengaja, mendorong, membantu, atau memberikan sarana kepada orang lain untuk bunuh diri, dan jika orang tersebut jadi membunuh dirinya sendiri.Baca juga: Korban Bullying Bunuh Diri, Bisakah Pelakunya Dipidana?Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PidanaUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaREFERENSIAndi Hamzah. Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP. Edisi Kedua. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2015;P.A.F Lamintang. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997.[1] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)[2] Penjelasan Pasal 462 UU 1/2023Tagsbunuh dirikuhpkuhp barupembunuhanapartemen

Akhir-akhir ini viral kasus bunuh diri sekeluarga di Jakarta Utara, yaitu satu keluarga lompat dari apartemen. Keluarga tersebut terdiri dari sepasang orang tua dan kedua anaknya. Menurut berita yang beredar, kasus bunuh diri sekeluarga di Jakut layak disebut kasus pidana, karena dalam kasus bunuh diri sekeluarga terdapat indikasi pembunuhan. Sepengetahuan saya, kedua anak itu telah dipaksa untuk melakukan aksi bunuh diri oleh orang tuanya.  Yang saya tanyakan, apa jerat hukumnya bagi orang yang mendorong orang lain untuk bunuh diri? Lalu, apakah kasus ini sama dengan pembunuhan?

Tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana membantu orang lain bunuh diri merupakan delik yang berbeda, yang diatur dalam pasal yang berbeda, dan unsur-unsur tindak pidananya pun juga berbeda. Sehingga, kasus membantu orang lain untuk bunuh diri bukan merupakan tindak pidana pembunuhan. Adapun seseorang yang membantu orang lain bunuh diri dapat dipidana berdasarkan Pasal 345 KUHP dan Pasal 462 UU 1/2023 tentang KUHP baru. Bagaimana bunyi dasar hukumnya dan apa saja unsur-unsur pasal tersebut? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Hukumnya Membunuh karena Membela Diri30 Des 2022Perbedaan Pasal Penganiayaan Ringan dan Penganiayaan Berat 16 Des 2022Korban Bullying Bunuh Diri, Bisakah Pelakunya Dipidana?27 Okt 2022KDRT Hingga Meninggal, Penganiayaan atau Pembunuhan?01 Jul 2021Hukumnya Membunuh karena Membela Diri30 Des 2022Perbedaan Pasal Penganiayaan Ringan dan Penganiayaan Berat 16 Des 2022Korban Bullying Bunuh Diri, Bisakah Pelakunya Dipidana?27 Okt 2022KDRT Hingga Meninggal, Penganiayaan atau Pembunuhan?01 Jul 2021Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Cara Upload Terjemahan Novel Agar Tak Langgar Hak Cipta20 Okt 2022Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Cara Upload Terjemahan Novel Agar Tak Langgar Hak Cipta20 Okt 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-membantu-orang-lain-bunuh-diri-lt510c723a4adab/

Hukumnya Membantu Orang Lain Bunuh Diri

pages/37/page-7.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Hukumnya Membunuh karena Membela Diri ](/klinik/a/hukumnya-membunuh-karena-membela-diri-lt5d392658ad270/)  30 Des 2022 [ #### Perbedaan Pasal Penganiayaan Ringan dan Penganiayaan Berat ](/klinik/a/perbedaan-pasal-penganiayaan-ringan-dan-penganiayaan-berat-lt5428dd5e1e339/)  16 Des 2022 [ #### Korban _Bullying_ Bunuh Diri, Bisakah Pelakunya Dipidana? ](/klinik/a/korban-bullying-bunuh-diri-bisakah-pelakunya-dipidana-lt60fd73e366cb3/)  27 Okt 2022 [ #### KDRT Hingga Meninggal, Penganiayaan atau Pembunuhan? ](/klinik/a/kdrt-hingga-meninggal--penganiayaan-atau-pembunuhan-lt602efcc14f6c0/)  01 Jul 2021 [](#!) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh [Anggara](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/anggara-lt4c455cc643bed) dan pertama kali dipublikasikan pada 8 Mei 2013, kemudian dimutakhirkan oleh [Dian Dwi Jayanti, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/dian-dwi-jayanti--sh-lt6374680d16d2f/) pada 2 Januari 2023.** **Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHP** Pada dasarnya, tindak pidana **pembunuhan** diatur dalam **[KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/nprt/38/wetboek-van-strafrecht-\(wvs\)-kitab-undang-undang-hukum-pidana-\(kuhp\)?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP)** lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku, dan **[UU 1/2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023)** tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[\[1\]](#_ftn1) yaitu tahun 2026, sebagai berikut: **Pasal 338 KUHP** **Pasal 458 ayat (1) UU 1/2023** Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena **pembunuhan** dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Setiap Orang yang merampas nyawa orang lain, dipidana karena **pembunuhan**, dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Menurut **P.A.F. Lamintang** dalam bukunya _Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia_ (hal. 202), unsur tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP adalah: 1. barang siapa atau setiap orang; 2. dengan sengaja; 3. merampas (menghilangkan); 4. nyawa; 5. orang lain. Penjelasan selengkapnya mengenai unsur-unsur pasal pembunuhan dapat Anda baca pada artikel **[Bunyi Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan dan Unsur Pasalnya](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-338-kuhp-lt65698cad1eea5/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=bunyi_pasal_338_kuhp)**. Baca juga: **[Pasal 340 KUHP: Pembunuhan Berencana dan Unsurnya](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-340-kuhp-pembunuhan-berencana-dan-unsurnya-lt656d9e0860c6a/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pasal_340_kuhp)** ### **Hukumnya Mendorong Orang Lain untuk Bunuh Diri** Selanjutnya, perlu diketahui bahwa orang yang mendorong, menolong, atau memberi bantuan/sarana terhadap orang yang akan bunuh diri **dilarang** menurut **Pasal 345 KUHP** dan **Pasal 462 UU 1/2023**, sebagai berikut: **Pasal 345 KUHP** **Pasal 462 UU 1/2023** **Barang siapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri**, **menolongnya** dalam perbuatan itu atau **memberi sarana** kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun **kalau orang itu jadi bunuh diri**. **Setiap Orang yang mendorong**, **membantu**, atau **memberi sarana** **kepada orang lain untuk bunuh diri** dan **orang tersebut mati karena bunuh diri**, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.  Menurut **Andi Hamzah** dalam buku _Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP_, unsur Pasal 345 KUHP adalah (hal. 57-58): 1. Subjek (_normadressaat_) barang siapa; dan 2. Bagian inti delik (_delicts bestanddelen_): * **Sengaja** Dengan mendorong orang lain untuk bunuh diri sebenarnya sudah terlihat kesengajaan. Namun, menolongnya mungkin saja tidak sengaja. Misalnya seseorang meminjamkan pistol, tetapi yang meminjamkan tidak tahu kalau orang itu bermaksud bunuh diri. Begitu pula dengan memberi sarana. Misalnya apotek menjual obat tidur yang dipakai untuk bunuh diri. * **Mendorong orang lain untuk membunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana untuk itu** Bagian ini berarti alternatif. Cukup salah satunya saja, apakah mendorong, menolong atau memberi sarana/alat untuk bunuh diri. * **Orang itu jadi membunuh diri** Orang yang didorong, ditolong atau diberi sarana itu benar-benar bunuh diri. Kalau tidak, maka delik ini tidak terjadi. Jadi, percobaan bunuh diri tidak membawa orang yang membantu menjadi dapat dipidana, karena yang diperhatikan hanya bunuh diri yang selesai. Hal ini juga ditegaskan dalam **Penjelasan Pasal 462 UU 1/2023**, yaitu apabila orang yang didorong, dibantu, atau diberi sarana untuk bunuh diri **tidak mati**, **orang yang mendorong**, **membantu**, atau **memberi sarana tersebut**, **tidak dijatuhi pidana**. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa **bunuh diri bukanlah suatu tindak pidana**. Oleh karena itu, percobaan untuk melakukan bunuh diri juga tidak diancam dengan pidana.[\[2\]](#_ftn2) Dengan demikian, Pasal 345 KUHP dan Pasal 462 UU 1/2023 ini pada dasarnya:  1. melarang orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dapat dimaksudkan mendorong orang lain untuk bunuh diri; 2. melarang orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang ditujukan untuk menolong atau membantu orang lain dalam melakukan bunuh diri; 3. melarang orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dapat dimaksudkan untuk memberikan sarana pada orang yang diketahui akan bunuh diri. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana membantu orang lain bunuh diri merupakan delik yang berbeda yang diatur dalam pasal-pasal yang berbeda dan unsur-unsur tindak pidananya pun juga berbeda. Sehingga, **kasus mendorong/ membantu orang lain untuk bunuh diri bukan merupakan tindak pidana pembunuhan**. Maka menjawab pertanyaan Anda, seseorang dapat dijerat Pasal 345 KUHP atau Pasal 462 UU 1/2023 jika memenuhi unsur dengan sengaja, mendorong, membantu, atau memberikan sarana kepada orang lain untuk bunuh diri, dan jika orang tersebut jadi membunuh dirinya sendiri. Baca juga: **[Korban Bullying Bunuh Diri, Bisakah Pelakunya Dipidana?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/korban-bullying-bunuh-diri-bisakah-pelakunya-dipidana-lt60fd73e366cb3/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=korban_bullying_bunuh_diri?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=korban_bullying_bunuh_diri)** Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/nprt/38/wetboek-van-strafrecht-\(wvs\)-kitab-undang-undang-hukum-pidana-\(kuhp\)?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru) REFERENSI --------- 1. Andi Hamzah. _Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP_. Edisi Kedua. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2015; 2. P.A.F Lamintang. _Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia_. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 624 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023) (“UU 1/2023”) [\[2\]](#_ftnref2) Penjelasan Pasal 462 UU 1/2023 Tags ---- [bunuh diri](/tag/bunuh-diri) [kuhp](/tag/kuhp) [kuhp baru](/tag/kuhp-baru) [pembunuhan](/tag/pembunuhan) [apartemen](/tag/apartemen)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Pengalihan Saham Milik NegaraKLINIK TERKAITApa itu Perseroan Terbuka dan Ciri-Cirinya 25 Jun 2024Prosedur Pengurangan Modal Perseroan Terbatas15 Jan 2021Legalitas Nama Direksi yang Tak Tercantum dalam Akta Perubahan Data Perseroan03 Okt 2019Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Perseroan Terbatas13 Mar 2019Modal Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) pada dasarnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dalam artian pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (“APBN”) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, namun didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.[1]Adapun penyertaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMN bersumber dari APBN, kapitalisasi cadangan, dan sumber lainnya.[2]Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Setiap perubahan penyertaan modal negara tersebut, baik berupa penambahan maupun pengurangan, termasuk perubahan struktur kepemilikan negara atas saham persero atau perseroan terbatas, ditetapkan dengan peraturan pemerintah.[3]Untuk memonitor dan penatausahaan kekayaan negara yang tertanam pada BUMN dan perseroan terbatas, termasuk penambahan dan pengurangan dari kekayaan negara tersebut serta perubahan struktur kepemilikan negara sebagai akibat adanya pengalihan saham milik negara atau penerbitan saham baru yang tidak diambil bagian oleh negara, perlu ditetapkan dengan peraturan pemerintah.[4]Menyambung pertanyaan Anda, dengan diterbitkannya PP penyertaan modal BUMN yang mengubah status BUMN menjadi Perseroan Terbatas (“PT”) (eks BUMN) pada tanggal 18 Januari 2023, kami mengasumsikan telah dilakukan pengalihan saham milik negara.Oleh karenanya, kami berpendapat telah terjadi pengurangan penyertaan modal negara dalam rangka restrukturisasi perusahaan, yang dimaksudkan untuk memperbaiki struktur permodalan, seperti kuasi reorganisasi, pengurangan persentase kepemilikan saham oleh negara sebagai akibat pengeluaran saham baru yang tidak diambil bagian oleh negara (dilusi), dan pergeseran atau pengalihan saham milik negara pada BUMN atau PT kepada BUMN dan/atau PT lainnya sebagai penyertaan modal negara antara lain dalam rangka pembentukan perusahaan induk BUMN (holding).[5]Lantas, kapan berlakunya peraturan pemerintah tersebut? Sepanjang penelusuran kami, peraturan pemerintah tentang penambahan penyertaan modal negara yang terbit tanggal 18 Januari 2023 adalah PP 3/2023. Sehingga, peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni pada tanggal 18 Januari 2023.[6]Perubahan Anggaran DasarSelanjutnya dilakukan perubahan anggaran dasar, yang mana terlebih dahulu mendapat persetujuan menteri, dalam hal ini juga mencakup perubahan susunan pemegang saham karena pengalihan saham.[7]Lebih lanjut, perubahan anggaran dasar mulai berlakusejak tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar.[8] Namun dapat pula ditentukan lain.[9]Seperti untuk perubahan anggaran dasar yang dilakukan dalam rangka penggabungan atau pengambilalihan berlaku sejak tanggal:[10]persetujuan menteri;kemudian yang ditetapkan dalam persetujuan menteri; ataupemberitahuan perubahan anggaran dasar diterima menteri, atau tanggal kemudian yangditetapkan dalam akta penggabungan atau akta pengambilalihan.Yang dimaksud dengan “tanggal kemudian yang ditetapkan dalam akta penggabungan atau akta pengambilalihan” adalah tanggal yang telah disepakati oleh para pihak dan merupakan tanggal setelah tanggal penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh menteri.[11]Selanjutnya menyambung pernyataan Anda, pengesahan Kementerian Hukum dan HAM tentang perubahan anggaran dasar tersebut tanggal 27 Juni 2023. Sedangkan peraturan pemerintah tentang penambahan penyertaan modal negara mulai berlaku tanggal 18 Januari 2023. Lalu kapan PT (eks BUMN) dapat diakui secara hukum?Dari kedua keberlakuan tanggal yang berbeda, kami berpendapat PT (eks BUMN) dapat diakui secara hukum sejak disahkannya perubahan anggaran dasar yakni 27 Juni 2023 merujuk pada bunyi Pasal 23 ayat (3) UU PT jo.Pasal 4 huruf a PP 3/2023 mengingat akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian PT.[12] Sehingga anggaran dasar berikut perubahannya yang telah disetujui merupakan dasar keberadaan dari suatu PT, termasuk dalam hal ini PT (eks BUMN).Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik NegaraUndang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan TerbatasPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KerjaUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan TerbatasPeraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan TerbatasPeraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviasi Pariwisata IndonesiaPeraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas[1] Pasal 4 ayat (1) dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (“UU BUMN”)[2] Pasal 4 ayat (2) UU BUMN[3] Pasal 4 ayat (4) UU BUMN[4] Penjelasan Pasal 4 ayat (4) UU BUMN[5] Pasal 9 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas dan Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas[6] Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia[7] Pasal 11, Pasal 14 ayat (3) UU BUMN jo. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (4) huruf a Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas[8] Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”)[9] Pasal 23 ayat (3) UU PT[10] Pasal 26 UU PT[11] Pasal 26 huruf c dan penjelasannya UU PT[12] Pasal 8 ayat (1) UU PTTagsbumnptperseroan

PT (eks BUMN) berubah status dengan adanya penyertaan modal saham BUMN pada laporan keuangan konsolidasian. Peraturan Pemerintah (PP) penyertaan modal BUMN terbit tanggal 18 Januari 2023 yang mengakibatkan perubahan status dari BUMN menjadi PT (eks BUMN). Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM tentang perubahan AD tersebut tanggal 27 Juni 2023. Kapan PT (eks BUMN) secara hukum dapat diakui PT (eks BUMN) disebut menjadi bagian dalam laporan keuangan konsolidasian pada BUMN?

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat berubah statusnya menjadi Perseroan Terbatas (PT) eks BUMN jika dilakukan pengalihan saham milik negara yang berakibat pada perubahan struktur kepemilikan negara. Apa dasar hukumnya? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Apa itu Perseroan Terbuka dan Ciri-Cirinya 25 Jun 2024Prosedur Pengurangan Modal Perseroan Terbatas15 Jan 2021Legalitas Nama Direksi yang Tak Tercantum dalam Akta Perubahan Data Perseroan03 Okt 2019Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Perseroan Terbatas13 Mar 2019Apa itu Perseroan Terbuka dan Ciri-Cirinya 25 Jun 2024Prosedur Pengurangan Modal Perseroan Terbatas15 Jan 2021Legalitas Nama Direksi yang Tak Tercantum dalam Akta Perubahan Data Perseroan03 Okt 2019Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Perseroan Terbatas13 Mar 2019Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-perubahan-status-bumn-jadi-pt-eks-bumn-lt65f3d9ef493db/

Dasar Perubahan Status BUMN Jadi PT Eks BUMN

pages/37/page-8.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Pengalihan Saham Milik Negara** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Apa itu Perseroan Terbuka dan Ciri-Cirinya ](/klinik/a/apa-itu-perseroan-terbuka-dan-ciri-cirinya-cl96/)  25 Jun 2024 [ #### Prosedur Pengurangan Modal Perseroan Terbatas ](/klinik/a/prosedur-pengurangan-modal-perseroan-terbatas-cl2380/)  15 Jan 2021 [ #### Legalitas Nama Direksi yang Tak Tercantum dalam Akta Perubahan Data Perseroan ](/klinik/a/legalitas-nama-direksi-yang-tak-tercantum-dalam-akta-perubahan-data-perseroan-lt5d8d645e3c627/)  03 Okt 2019 [ #### Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Perseroan Terbatas ](/klinik/a/prinsip-mengenali-pemilik-manfaat-dari-perseroan-terbatas-lt5c888e4b16765/)  13 Mar 2019 [](#!) Modal Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) pada dasarnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dalam artian pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (“APBN”) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, namun didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.[\[1\]](#_ftn1) Adapun penyertaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMN bersumber dari APBN, kapitalisasi cadangan, dan sumber lainnya.[\[2\]](#_ftn2) Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Setiap perubahan penyertaan modal negara tersebut, baik berupa penambahan maupun pengurangan, termasuk perubahan struktur kepemilikan negara atas saham persero atau perseroan terbatas, ditetapkan dengan peraturan pemerintah.[\[3\]](#_ftn3) Untuk memonitor dan penatausahaan kekayaan negara yang tertanam pada BUMN dan perseroan terbatas, termasuk penambahan dan pengurangan dari kekayaan negara tersebut serta perubahan struktur kepemilikan negara sebagai akibat adanya pengalihan saham milik negara atau penerbitan saham baru yang tidak diambil bagian oleh negara, perlu ditetapkan dengan peraturan pemerintah.[\[4\]](#_ftn4) Menyambung pertanyaan Anda, dengan diterbitkannya PP penyertaan modal BUMN yang mengubah status BUMN menjadi Perseroan Terbatas (“PT”) (eks BUMN) pada tanggal 18 Januari 2023, kami mengasumsikan telah dilakukan pengalihan saham milik negara. Oleh karenanya, kami berpendapat telah terjadi pengurangan penyertaan modal negara dalam rangka restrukturisasi perusahaan, yang dimaksudkan untuk memperbaiki struktur permodalan, seperti kuasi reorganisasi, pengurangan persentase kepemilikan saham oleh negara sebagai akibat pengeluaran saham baru yang tidak diambil bagian oleh negara (dilusi), dan pergeseran atau pengalihan saham milik negara pada BUMN atau PT kepada BUMN dan/atau PT lainnya sebagai penyertaan modal negara antara lain dalam rangka pembentukan perusahaan induk BUMN (_holding_).[\[5\]](#_ftn5) Lantas, kapan berlakunya peraturan pemerintah tersebut? Sepanjang penelusuran kami, peraturan pemerintah tentang penambahan penyertaan modal negara yang terbit tanggal 18 Januari 2023 adalah [**PP 3/2023**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63cf8b9a79594/peraturan-pemerintah-nomor-3-tahun-2023/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_3_2023). Sehingga, peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni pada tanggal 18 Januari 2023.[\[6\]](#_ftn6) ### **Perubahan Anggaran Dasar** Selanjutnya dilakukan perubahan anggaran dasar, yang mana terlebih dahulu mendapat persetujuan menteri, dalam hal ini juga mencakup perubahan susunan pemegang saham karena pengalihan saham.[\[7\]](#_ftn7) Lebih lanjut, perubahan anggaran dasar mulai berlakusejak tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar.[\[8\]](#_ftn8) Namun dapat pula ditentukan lain.[\[9\]](#_ftn9) Seperti untuk perubahan anggaran dasar yang dilakukan dalam rangka penggabungan atau pengambilalihan berlaku sejak tanggal:[\[10\]](#_ftn10) 1. persetujuan menteri; 2. kemudian yang ditetapkan dalam persetujuan menteri; atau 3. pemberitahuan perubahan anggaran dasar diterima menteri, atau tanggal kemudian yangditetapkan dalam akta penggabungan atau akta pengambilalihan. Yang dimaksud dengan “tanggal kemudian yang ditetapkan dalam akta penggabungan atau akta pengambilalihan” adalah tanggal yang telah disepakati oleh para pihak dan merupakan tanggal setelah tanggal penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh menteri.[\[11\]](#_ftn11) Selanjutnya menyambung pernyataan Anda, pengesahan Kementerian Hukum dan HAM tentang perubahan anggaran dasar tersebut tanggal 27 Juni 2023. Sedangkan peraturan pemerintah tentang penambahan penyertaan modal negara mulai berlaku tanggal 18 Januari 2023. Lalu kapan PT (eks BUMN) dapat diakui secara hukum? Dari kedua keberlakuan tanggal yang berbeda, kami berpendapat PT (eks BUMN) dapat diakui secara hukum sejak disahkannya perubahan anggaran dasar yakni 27 Juni 2023 merujuk pada bunyi **Pasal 23 ayat (3)** [**UU PT**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007) **_jo._****Pasal 4 huruf a PP 3/2023** mengingat akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian PT.[\[12\]](#_ftn12) Sehingga anggaran dasar berikut perubahannya yang telah disetujui merupakan dasar keberadaan dari suatu PT, termasuk dalam hal ini PT (eks BUMN). Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13588/undangundang-nomor-19-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_19_2003) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/23129/peraturan-pemerintah-nomor-44-tahun-2005/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_44_2005) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt58774562cc931/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_72_2016) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63cf8b9a79594/peraturan-pemerintah-nomor-3-tahun-2023/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_3_2023) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60a60d9e60b72/peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-21-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkumham_21_2021) [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 4 ayat (1) dan penjelasannya [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13588/undangundang-nomor-19-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_19_2003) (“UU BUMN”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 4 ayat (2) UU BUMN [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 4 ayat (4) UU BUMN [\[4\]](#_ftnref4) Penjelasan Pasal 4 ayat (4) UU BUMN [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 9 ayat (1) huruf d [Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/23129/peraturan-pemerintah-nomor-44-tahun-2005/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_44_2005) dan Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf d [Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt58774562cc931/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_72_2016) [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 6 [Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63cf8b9a79594/peraturan-pemerintah-nomor-3-tahun-2023/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_3_2023) [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 11, Pasal 14 ayat (3) UU BUMN _jo._ Pasal 8 ayat (1), (2), dan (4) huruf a [Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60a60d9e60b72/peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-21-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkumham_21_2021) [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 23 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007) (“UU PT”) [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 23 ayat (3) UU PT [\[10\]](#_ftnref10) Pasal 26 UU PT [\[11\]](#_ftnref11) Pasal 26 huruf c dan penjelasannya UU PT [\[12\]](#_ftnref12) Pasal 8 ayat (1) UU PT Tags ---- [bumn](/tag/bumn) [pt](/tag/pt) [perseroan](/tag/perseroan)

ULASAN LENGKAPKLINIK TERKAITIni Bunyi Pasal 362 KUHP tentang Pencurian 18 Des 2023Jerat Pasal Kecelakaan karena Mabuk Saat Berkendara11 Jul 2023Adakah Sanksi Jika Memodifikasi Knalpot Racing? 15 Mei 2023Tidak Tahu Barang yang Dibeli Hasil Curian, Bisakah Dipidana?05 Jan 2023Terima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S.H. dan dipublikasikan pertama kali pada 25 Januari 2017.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Tindak Pidana Pencurian dalam KUHPPada dasarnya, tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP lama yang pada saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan Pasal 476 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku terhitung 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026.[1]Pasal 362 KUHPPasal 476 UU 1/2023Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900 ribu.[2]Setiap Orang yang mengambil suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta.[3]Terkait pasal pencurian, menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 249), Pasal 362 KUHP adalah “pencurian biasa”. Lalu, agar suatu perbuatan dapat dijerat dengan pasal pencurian, maka perbuatan harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:perbuatan mengambil;yang diambil harus sesuatu barang;barang itu harus seluruhnya atau sebagian milik orang lain;pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).Dilihat dari unsur-unsur tindak pidana pencurian di atas, dapat kami simpulkan bahwa barang kepunyaan orang lain yang diambil secara melawan hukum merupakan barang hasil kejahatan.Selanjutnya, menurut Penjelasan Pasal 476 UU 1/2023, yang dimaksud dengan “mengambil” tidak hanya diartikan secara fisik, tetapi juga meliputi bentuk perbuatan mengambil lainnya secara fungsional (nonfisik) yang mengarah pada maksud “memiliki barang orang lain secara melawan hukum.” Misalnya, pencurian uang dengan cara mentransfer atau menggunakan tenaga listrik tanpa hak. Sementara yang dimaksud dengan “dimiliki” adalah mempunyai hak atas barang tersebut.Penjelasan selengkapnya mengenai pasal pencurian dapat Anda baca pada artikel Ini Bunyi Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.Tindak Pidana Penadahan dalam KUHPAdapun terhadap barang hasil kejahatan dapat dilakukan penadahan, sebagaimana termuat dalam Pasal 480 KUHP dan Pasal 591 UU 1/2023 sebagai berikut:Pasal 480 KUHPPasal 591 UU 1/2023Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900 ribu:[4]barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.Dipidana karena penadahan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta,[5] setiap orang yang:membeli, menawarkan, menyewa, menukarkan, menerima jaminan atau gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau patut diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari tindak pidana; ataumenarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahui atau patut diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari tindak pidana.Kemudian, untuk dijerat pasal di atas perlu dilihat apakah perbuatan Anda memenuhi unsur-unsur tindak pidana penadahan.Menurut R. Soesilo, sebagaimana dijelaskan dalam artikel Tidak Tahu Barang yang Dibeli Hasil Curian, Bisakah Dipidana?, unsur-unsur pasal tindak pidana penadahan adalah:Yang dinamakan “sekongkol” atau biasa disebut pula “tadah” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada Pasal 480 sub 1 KUHP.Perbuatan yang tersebut pada sub 1 dibagi atas dua bagian: Membeli, menyewa, dan sebagainya (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. Misalnya, A membeli sebuah arloji dari B yang diketahuinya, bahwa barang itu berasal dari curian. Disini tidak perlu dibuktikan, bahwa A dengan membeli arloji itu hendak mencari untung.Menjual, menukarkan, menggadaikan, dan sebagainya dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. Misalnya, A yang mengetahui, bahwa arloji asal dari curian, disuruh oleh B (pemegang arloji itu) menggadaikan arloji itu ke rumah gadai dengan menerima upah.Elemen penting pasal ini adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan. Di sini, terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu bukan barang “terang”.Untuk membuktikan elemen tersebut memang sukar, akan tetapi dalam praktiknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan.Barang asal dari kejahatan misalnya berasal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, sekongkol, dan lain-lain.Selain itu, dalam Penjelasan Pasal 591 UU 1/2023, benda dalam ketentuan ini adalah benda yang berasal dari tindak pidana, misalnya berasal dari pencurian, penggelapan, atau penipuan. Tindak pidana yang diatur dalam ketentuan ini disebut dengan tindak pidana proparte dolus proparte culpa.Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan tindak pidana penadahan dan tindak pidana pencurian merupakan delik yang berbeda yang diatur dalam pasal-pasal yang berbeda dan unsur-unsur tindak pidananya pun berbeda pula.Menjawab pertanyaan Anda, seseorang terbukti atau dinyatakan sebagai penadah jika memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 480 KUHP atau Pasal 591 UU 1/2023 yang kami sebutkan di atas.Sehingga, apabila Anda sebagai orang yang merental atau menyewa motor hasil curian tersebut dituduh sebagai penadah, maka harus dibuktikan bahwa Anda memenuhi unsur penadahan, yaitu Anda sebagai penyewa harus patut mencurigai bahwa motor yang disewa merupakan barang hasil curian.Baca juga: Tindak Pidana Penadah Barang Curian dan Jerat HukumnyaDemikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PidanaUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPeraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPREFERENSIR. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Sukabumi: Politeia, 1991.[1] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)[2] Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP (“Perma 2/2012”), denda dikali 1000[3] Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023[4] Pasal 3 Perma 2/2012, denda dikali 1000[5] Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023Tagskendaraan bermotorpencurianmotorpenadahansepeda motorpidana

Saya merental motor, namun saya ditangkap polisi karena dituduh mencuri motor. Saya baru tahu kalau motor yang saya rental itu merupakan motor curian. Saya katakan bahwa saya hanya merental motor tersebut, namun polisi malah menuduh lain yaitu saya dituduh melakukan penadahan. Jika saya tidak bersalah, apakah saya bisa dihukum?

Tindak pidana penadahan dan tindak pidana pencurian merupakan delik yang berbeda yang diatur dalam pasal-pasal yang berbeda dan unsur-unsur tindak pidananya pun berbeda pula. Pada dasarnya, seseorang dapat terbukti atau dinyatakan sebagai penadah jika memenuhi unsur-unsur penadahan dalam Pasal 480 KUHP atau Pasal 591 UU 1/2023. Dalam kasus Anda, apabila Anda sebagai orang yang merental/menyewa motor hasil curian dituduh sebagai penadah, maka harus dibuktikan bahwa Anda memenuhi unsur penadahan, yaitu Anda sebagai penyewa harus patut mencurigai bahwa motor yang disewa merupakan barang hasil curian. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Ini Bunyi Pasal 362 KUHP tentang Pencurian 18 Des 2023Jerat Pasal Kecelakaan karena Mabuk Saat Berkendara11 Jul 2023Adakah Sanksi Jika Memodifikasi Knalpot Racing? 15 Mei 2023Tidak Tahu Barang yang Dibeli Hasil Curian, Bisakah Dipidana?05 Jan 2023Ini Bunyi Pasal 362 KUHP tentang Pencurian 18 Des 2023Jerat Pasal Kecelakaan karena Mabuk Saat Berkendara11 Jul 2023Adakah Sanksi Jika Memodifikasi Knalpot Racing? 15 Mei 2023Tidak Tahu Barang yang Dibeli Hasil Curian, Bisakah Dipidana?05 Jan 2023Cara Mengurus Surat Cerai dan Langkah Mengajukan Gugatannya22 Jun 2023Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Cara Mengurus Surat Cerai dan Langkah Mengajukan Gugatannya22 Jun 2023Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana-bagi-penyewa-motor-curian-lt5844d2445b6e9/

Pidana Bagi Penyewa Motor Curian

pages/38/page-0.html

ULASAN LENGKAP -------------- ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Ini Bunyi Pasal 362 KUHP tentang Pencurian ](/klinik/a/ini-bunyi-pasal-362-kuhp-tentang-pencurian-lt65802c0e6e0f9/)  18 Des 2023 [ #### Jerat Pasal Kecelakaan karena Mabuk Saat Berkendara ](/klinik/a/jerat-pasal-kecelakaan-karena-mabuk-saat-berkendara-lt5215d2e60c211/)  11 Jul 2023 [ #### Adakah Sanksi Jika Memodifikasi Knalpot _Racing_? ](/klinik/a/adakah-sanksi-jika-memodifikasi-knalpot-racing-lt552223909b127/)  15 Mei 2023 [ #### Tidak Tahu Barang yang Dibeli Hasil Curian, Bisakah Dipidana? ](/klinik/a/tidak-tahu-barang-yang-dibeli-hasil-curian--bisakah-dipidana-lt53c906311f8a7/)  05 Jan 2023 [](#!) Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh [Sovia Hasanah, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/sovia-hasanah--sh-lt57d2913a130b4/) dan dipublikasikan pertama kali pada 25 Januari 2017.** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) **Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Tindak Pidana Pencurian dalam KUHP** Pada dasarnya, tindak pidana pencurian diatur dalam **Pasal 362 [KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP)** lama yang pada saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan **Pasal 476 [UU 1/2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023)** tentang KUHP baru yang berlaku terhitung 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026.[\[1\]](#_ftn1) **Pasal 362 KUHP** **Pasal 476 UU 1/2023** Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena **pencurian**, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900 ribu.[\[2\]](#_ftn2) Setiap Orang yang mengambil suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena **pencurian**, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta.[\[3\]](#_ftn3) Terkait pasal pencurian, menurut **R. Soesilo** dalam bukunya _Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal_ (hal. 249), Pasal 362 KUHP adalah “pencurian biasa”. Lalu, agar suatu perbuatan dapat dijerat dengan pasal pencurian, maka perbuatan harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 1. perbuatan mengambil; 2. yang diambil harus sesuatu barang; 3. barang itu harus seluruhnya atau sebagian milik orang lain; 4. pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak). Dilihat dari unsur-unsur tindak pidana pencurian di atas, dapat kami simpulkan bahwa barang kepunyaan orang lain yang diambil secara melawan hukum merupakan barang hasil kejahatan. Selanjutnya, menurut **Penjelasan Pasal 476 UU 1/2023**, yang dimaksud dengan “mengambil” tidak hanya diartikan secara fisik, tetapi juga meliputi bentuk perbuatan mengambil lainnya secara fungsional (nonfisik) yang mengarah pada maksud “memiliki barang orang lain secara melawan hukum.” Misalnya, pencurian uang dengan cara mentransfer atau menggunakan tenaga listrik tanpa hak. Sementara yang dimaksud dengan “dimiliki” adalah mempunyai hak atas barang tersebut. Penjelasan selengkapnya mengenai pasal pencurian dapat Anda baca pada artikel **[Ini Bunyi Pasal 362 KUHP tentang Pencurian](https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-bunyi-pasal-362-kuhp-tentang-pencurian-lt65802c0e6e0f9/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=ini_bunyi_pasal_362_kuhp_pencurian)**. ### **Tindak Pidana Penadahan dalam KUHP** Adapun terhadap barang hasil kejahatan dapat dilakukan penadahan, sebagaimana termuat dalam **Pasal 480 KUHP** dan **Pasal 591 UU 1/2023** sebagai berikut: **Pasal 480 KUHP** **Pasal 591 UU 1/2023** Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900 ribu:[\[4\]](#_ftn4) 1. barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan; 2. barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Dipidana karena penadahan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta,[\[5\]](#_ftn5) setiap orang yang: 1. membeli, menawarkan, menyewa, menukarkan, menerima jaminan atau gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau patut diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari tindak pidana; atau 2. menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahui atau patut diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari tindak pidana. Kemudian, untuk dijerat pasal di atas perlu dilihat apakah perbuatan Anda memenuhi unsur-unsur tindak pidana penadahan. Menurut R. Soesilo, sebagaimana dijelaskan dalam artikel **[Tidak Tahu Barang yang Dibeli Hasil Curian, Bisakah Dipidana?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/tidak-tahu-barang-yang-dibeli-hasil-curian--bisakah-dipidana-lt53c906311f8a7/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=barang_yang_dibeli_hasil_curian)**, unsur-unsur pasal tindak pidana penadahan adalah: 1. Yang dinamakan “sekongkol” atau biasa disebut pula “tadah” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada **Pasal 480 sub 1 KUHP**. 2. Perbuatan yang tersebut pada sub 1 dibagi atas dua bagian: 1. Membeli, **menyewa**, dan sebagainya (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. Misalnya, A membeli sebuah arloji dari B yang diketahuinya, bahwa barang itu berasal dari curian. Disini tidak perlu dibuktikan, bahwa A dengan membeli arloji itu hendak mencari untung. 2. Menjual, menukarkan, menggadaikan, dan sebagainya dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. Misalnya, A yang mengetahui, bahwa arloji asal dari curian, disuruh oleh B (pemegang arloji itu) menggadaikan arloji itu ke rumah gadai dengan menerima upah. 3. Elemen penting pasal ini adalah **terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan**. Di sini, terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu bukan barang “terang”. 4. Untuk membuktikan elemen tersebut memang sukar, akan tetapi dalam praktiknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan. 5. Barang asal dari kejahatan misalnya berasal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, sekongkol, dan lain-lain. Selain itu, dalam **Penjelasan Pasal 591 UU 1/2023**, benda dalam ketentuan ini adalah benda yang berasal dari tindak pidana, misalnya berasal dari pencurian, penggelapan, atau penipuan. Tindak pidana yang diatur dalam ketentuan ini disebut dengan tindak pidana _proparte dolus proparte culpa_. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan tindak pidana penadahan dan tindak pidana pencurian merupakan delik yang berbeda yang diatur dalam pasal-pasal yang berbeda dan unsur-unsur tindak pidananya pun berbeda pula. Menjawab pertanyaan Anda, seseorang terbukti atau dinyatakan sebagai penadah jika memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 480 KUHP atau Pasal 591 UU 1/2023 yang kami sebutkan di atas. Sehingga, apabila Anda sebagai orang yang merental atau menyewa motor hasil curian tersebut dituduh sebagai penadah, maka harus dibuktikan bahwa Anda memenuhi unsur penadahan, yaitu Anda sebagai penyewa harus patut mencurigai bahwa motor yang disewa merupakan barang hasil curian. Baca juga: **[Tindak Pidana Penadah Barang Curian dan Jerat Hukumnya](https://www.hukumonline.com/berita/a/tindak-pidana-penadah-barang-curian-dan-jerat-hukumnya-lt61c339a0d4357/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=tindak_pidana_penadah_barang_curian)** Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/nprt/38/wetboek-van-strafrecht-\(wvs\)-kitab-undang-undang-hukum-pidana-\(kuhp\)?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt4f4df95a89a5f/peraturan-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2012?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perma_2_2012) REFERENSI --------- R. Soesilo. _Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal_. Sukabumi: Politeia, 1991. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 624 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023) (“UU 1/2023”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 3 [Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt4f4df95a89a5f/peraturan-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2012?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perma_2_2012) (“Perma 2/2012”), denda dikali 1000 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 3 Perma 2/2012, denda dikali 1000 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023 Tags ---- [kendaraan bermotor](/tag/kendaraan-bermotor) [pencurian](/tag/pencurian) [motor](/tag/motor) [penadahan](/tag/penadahan) [sepeda motor](/tag/sepeda-motor) [pidana](/tag/pidana)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.KLINIK TERKAITIsi Pasal 406 KUHP tentang Perusakan Barang 13 Mar 2024Pasal 330 KUHP tentang Pengambilan Paksa Anak 08 Mar 2024Bunyi Pasal 221 KUHP tentang Obstruction of Justice04 Mar 2024Bunyi Pasal 76C UU 35/2014 tentang Bullying Anak23 Feb 2024Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Isi Pasal 328 KUHPPada dasarnya, tindak pidana penculikan termasuk dalam kejahatan terhadap kemerdekaan orang yang diatur dalam Pasal 328 KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlalu.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Berikut adalah bunyi Pasal 328 KUHP:Barang siapa membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya-sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.Unsur-unsur Pasal 328 KUHPDari bunyi Pasal 328 KUHP di atas, berikut kami jelaskan unsur-unsurnya:[1]Barang siapa, yaitu siapa saja dapat menjadi subjek/pelaku delik penculikan. Hal yang penting yaitu subjek/pelaku delik penculikan adalah hanya manusia.Membawa pergi, menurut S. R. Sianturi dalam bukunya berjudul Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya (hal. 536), unsur “membawa pergi” diartikan bertentangan dengan kemauan korban. Maka, berarti “membawa pergi” adalah kehendak dari si pelaku.Seseorang, yaitu unsur objek delik atau korban delik.Dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya-sementara, yaitu tempat kediaman seseorang yang pada umumnya tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk seseorang, atau tempat tinggal sementara misalkan indekos kamar. Pasal 328 KUHP mencakup semua tempat di mana seseorang biasanya tinggal, baik tetap maupun sementara.Dengan maksud, yaitu unsur kesalahan dan juga unsur tujuan dari si pelaku. Sebagai unsur kesalahan, berarti pelaku melakukan perbuatan dengan sengaja (dolus, opzet). Dalam KUHP, seseorang dapat dikatakan telah berbuat dengan sengaja (dolus, opzet) jika ia melakukan perbuatan dengan menghendaki dan mengetahui tentang perbuatan dan akibatnya.Untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara. Unsur ini adalah unsur tujuan dan unsur bersifat melawan hukum dari si pelaku. Dengan adanya kata “dengan maksud”, berarti maksud si pelaku tidak harus sudah terwujud. Pada intinya, tindakan pelaku sudah dilaksanakan yang sementara itu ia bermaksud seperti tersebut, atau kendati maksud itu belum terwujud namun kejahatan penculikan telah sempurna terjadi.Baca juga: Perbedaan ‘Sengaja’ dan ‘Tidak Sengaja’ dalam Hukum PidanaIsi Pasal 450 UU 1/2023Selain diatur dalam KUHP lama, tindak pidana penculikan termasuk perampasan kemerdekaan orang juga diatur dalam Pasal 450 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[2] yaitu tahun 2026, sebagai berikut:Setiap Orang yang membawa seseorang dengan maksud untuk menempatkan orang tersebut secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan orang tersebut dalam keadaan tidak berdaya, dipidana karena penculikan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.Berdasarkan Penjelasan Pasal 450 UU 1/2023, penculikan adalah salah satu bentuk tindak pidana menghilangkan kemerdekaan seseorang. Lalu, pada dasarnya perampasan kemerdekaan dalam penculikan tidak dimaksudkan untuk memperdagangkan orang, tetapi secara melawan hukum untuk menempatkan orang tersebut di bawah kekuasaannya atau menyebabkan orang tersebut tidak berdaya.Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PidanaUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaREFERENSIAverina L.O. Naray (et.al). Delik Penculikan dalam Pasal 328 KUHP sebagai Suatu Kejahatan Terhadap Kemerdekaan. Lex Administratum, Vol. 10, No. 5, 2022;S.R. Sianturi. Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya. Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983.[1] Averina L.O. Naray (et.al). Delik Penculikan dalam Pasal 328 KUHP sebagai Suatu Kejahatan Terhadap Kemerdekaan. Lex Administratum, Vol. 10, No. 5, 2022, hal. 3-5[2] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tagspotdkuhphukum pidana

Apa bunyi Pasal 328 KUHP? Apakah Pasal 328 KUHP mengatur tentang penculikan? Jika benar, apa unsur-unsur Pasal 328 KUHP?

Dalam KUHP lama, tindak pidana penculikan termasuk dalam kejahatan terhadap kemerdekaan orang yang diatur dalam Pasal 328. Sedangkan dalam UU 1/2023 tentang KUHP baru, perbuatan tersebut adalah perampasan kemerdekaan orang yang diatur dalam Pasal 450. Lantas, apa ancaman pidana bagi pelaku penculikan? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Isi Pasal 406 KUHP tentang Perusakan Barang 13 Mar 2024Pasal 330 KUHP tentang Pengambilan Paksa Anak 08 Mar 2024Bunyi Pasal 221 KUHP tentang Obstruction of Justice04 Mar 2024Bunyi Pasal 76C UU 35/2014 tentang Bullying Anak23 Feb 2024Isi Pasal 406 KUHP tentang Perusakan Barang 13 Mar 2024Pasal 330 KUHP tentang Pengambilan Paksa Anak 08 Mar 2024Bunyi Pasal 221 KUHP tentang Obstruction of Justice04 Mar 2024Bunyi Pasal 76C UU 35/2014 tentang Bullying Anak23 Feb 2024Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang19 Mei 2023Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 2022Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang19 Mei 2023Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 2022Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-328-kuhp-tentang-penculikan-lt65f2df3a29ca2/

Pasal 328 KUHP tentang Penculikan

pages/38/page-2.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Isi Pasal 406 KUHP tentang Perusakan Barang ](/klinik/a/pasal-406-kuhp-tentang-perusakan-barang-lt65f17a254f5ba/)  13 Mar 2024 [ #### Pasal 330 KUHP tentang Pengambilan Paksa Anak ](/klinik/a/pasal-330-kuhp-tentang-pengambilan-paksa-anak-lt65eabdec59809/)  08 Mar 2024 [ #### Bunyi Pasal 221 KUHP tentang _Obstruction of Justice_ ](/klinik/a/bunyi-pasal-221-kuhp-tentang-iobstruction-of-justice-i-lt65e5c883364d3/)  04 Mar 2024 [ #### Bunyi Pasal 76C UU 35/2014 tentang Bullying Anak ](/klinik/a/bunyi-pasal-76c-uu-35-2014-tentang-bullying-anak-lt65d86258364d3/)  23 Feb 2024 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Isi Pasal 328 KUHP** Pada dasarnya, tindak pidana **penculikan** termasuk dalam **kejahatan terhadap kemerdekaan orang** yang diatur dalam **Pasal 328** [**KUHP**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/nprt/38/wetboek-van-strafrecht-\(wvs\)-kitab-undang-undang-hukum-pidana-\(kuhp\)?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlalu. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Berikut adalah bunyi Pasal 328 KUHP: _Barang siapa membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya-sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena **penculikan** dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun._ ### **Unsur-unsur Pasal 328 KUHP** Dari bunyi Pasal 328 KUHP di atas, berikut kami jelaskan unsur-unsurnya:[\[1\]](#_ftn1) 1. **Barang siapa**, yaitu siapa saja dapat menjadi subjek/pelaku delik penculikan. Hal yang penting yaitu subjek/pelaku delik penculikan adalah hanya manusia. 2. **Membawa pergi**, menurut **S. R. Sianturi** dalam bukunya berjudul _Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya_ (hal. 536), unsur “membawa pergi” diartikan bertentangan dengan kemauan korban. Maka, berarti “membawa pergi” adalah kehendak dari si pelaku. 3. **Seseorang**, yaitu unsur objek delik atau korban delik. 4. **Dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya-sementara**, yaitu tempat kediaman seseorang yang pada umumnya tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk seseorang, atau tempat tinggal sementara misalkan indekos kamar. Pasal 328 KUHP mencakup semua tempat di mana seseorang biasanya tinggal, baik tetap maupun sementara. 5. **Dengan maksud**, yaitu unsur kesalahan dan juga unsur tujuan dari si pelaku. Sebagai unsur kesalahan, berarti pelaku melakukan perbuatan dengan sengaja (**_dolus_**, **_opzet_**). Dalam KUHP, seseorang dapat dikatakan telah berbuat dengan sengaja (_dolus_, _opzet_) jika ia melakukan perbuatan dengan menghendaki dan mengetahui tentang perbuatan dan akibatnya. 6. **Untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara**. Unsur ini adalah unsur tujuan dan unsur bersifat melawan hukum dari si pelaku. Dengan adanya kata “dengan maksud”, berarti maksud si pelaku tidak harus sudah terwujud. Pada intinya, tindakan pelaku sudah dilaksanakan yang sementara itu ia bermaksud seperti tersebut, atau kendati maksud itu belum terwujud namun kejahatan penculikan telah sempurna terjadi. Baca juga: [**Perbedaan ‘Sengaja’ dan ‘Tidak Sengaja’ dalam Hukum Pidana**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-sengaja-dan-tidak-sengaja-dalam-hukum-pidana-lt5ee8aa6f2a1d3/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perbedaan_sengaja_tidak_sengaja) ### **Isi Pasal 450 UU 1/2023** Selain diatur dalam KUHP lama, tindak pidana **penculikan** termasuk **perampasan kemerdekaan orang** juga diatur dalam **Pasal 450** [**UU 1/2023**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023) tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[\[2\]](#_ftn2) yaitu tahun 2026, sebagai berikut: _Setiap Orang yang membawa seseorang dengan maksud untuk menempatkan orang tersebut secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan orang tersebut dalam keadaan tidak berdaya, dipidana karena **penculikan** dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun._ Berdasarkan **Penjelasan Pasal 450 UU 1/2023**, penculikan adalah salah satu bentuk tindak pidana menghilangkan kemerdekaan seseorang. Lalu, pada dasarnya perampasan kemerdekaan dalam penculikan **tidak dimaksudkan untuk memperdagangkan orang**, tetapi secara **melawan hukum** untuk **menempatkan orang tersebut di bawah kekuasaannya atau menyebabkan orang tersebut tidak berdaya**. Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/nprt/38/wetboek-van-strafrecht-\(wvs\)-kitab-undang-undang-hukum-pidana-\(kuhp\)?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru) REFERENSI --------- 1. Averina L.O. Naray _(et.al). Delik Penculikan dalam Pasal 328 KUHP sebagai Suatu Kejahatan Terhadap Kemerdek_aan. Lex Administratum, Vol. 10, No. 5, 2022; 2. S.R. Sianturi. _Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya_. Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Averina L.O. Naray _(et.al). Delik Penculikan dalam Pasal 328 KUHP sebagai Suatu Kejahatan Terhadap Kemerdek_aan. Lex Administratum, Vol. 10, No. 5, 2022, hal. 3-5 [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 624 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023)  Tags ---- [potd](/tag/potd) [kuhp](/tag/kuhp) [hukum pidana](/tag/hukum-pidana)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan dan pertama kali dipublikasikan pada 9 November 2020.KLINIK TERKAITBisakah PNS Dipecat karena Selingkuh?13 Mar 2024Pidana Selingkuh Tanpa Bersetubuh bagi Pasangan, Adakah?22 Jun 2023Risiko Hukum Menjadi ‘Pelakor’20 Des 2022Pemerasan oleh ‘Pihak Keamanan’ karena Sewa PSK19 Nov 2019Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Larangan ProstitusiBelajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Sejauh ini, kami tidak menemukan adanya legalitas mengenai tempat pelacuran/prostitusi. Terkait dengan tempat prostitusi yang Anda maksud, maka dalam hal ini kami menganggap bahwa pemerintah itu sendiri telah melanggar kebijakan yang telah dibentuknya. Pemerintah hendaknya bersikap tegas terhadap keberadaan tempat prostitusi.Lalu, kami mengasumsikan prostitusi yang Anda maksud adalah penjaja seks komersial atau Pekerja Seks Komersial (“PSK”) yang sudah berusia dewasa. Pada dasarnya, PSK adalah para pekerja yang bertugas melayani aktivitas seksual dengan tujuan untuk mendapatkan upah atau uang dari yang telah memakai jasa mereka tersebut.[1] Sedangkan menurut KBBI, prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan atau pelacuran.Perlu Anda ketahui, beberapa daerah di Indonesia telah menuangkan peraturan daerah terkait upaya pemberantasan prostitusi. Sebagai contoh, Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah mengatur mengenai larangan prostitusi dalam Perda DKI 8/2007.Dalam Pasal 42 ayat (2) Perda DKI 8/2007 terdapat larangan yang berbunyi:Setiap orang dilarang:menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial;menjadi penjaja seks komersial;memakai jasa penjaja seks komersial.Adapun pada bagian penjelasan, kegiatan menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial dikenal sebagai germo.[2]Lalu pada umumnya, penjaja seks komersial dilakukan oleh penyandang masalah tuna susila baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dikenal masyarakat umum dengan sebutan Wanita Tuna Susila, Pria Tuna Susila (gigolo), Waria Tuna Susila, yang melakukan hubungan seksual diluar perkawinan yang sah untuk mendapatkan imbalan baik berupa uang, materi maupun jasa.[3]Selanjutnya, setiap orang atau badan dilarang menyediakan dan/atau menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila.[4] Yang dimaksud dengan bangunan atau rumah antara lain hotel, losmen, barber shop, spa, panti pijat tradisional, salon kecantikan dan rumah kost.[5]Orang atau badan yang menjadi PSK atau memakai jasa PSK diancam pidana kurungan paling singkat 20 hari dan paling lama 90 hari atau denda paling sedikit Rp500 ribu dan paling banyak Rp30 juta.[6]Sedangkan orang atau badan yang menyediakan dan/atau menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila dikenai ancaman pidana kurungan paling singkat 30 hari dan paling lama 180 hari atau denda paling sedikit Rp5 juta dan paling banyak Rp50 juta.[7]Patut dicatat, bentuk tindak pidana menjadi PSK, memakai jasa PSK, dan menyediakan dan/atau menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila adalah tindak pidana pelanggaran.[8] Sedangkan bagi orang atau badan yang menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi PSK dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan termasuk tindak pidana kejahatan.[9]Di daerah lain, misalnya Tangerang juga mempunyai peraturan terkait prostitusi yang tercantum dalam Perda Tangerang 8/2005.Adapun Pasal 2 Perda Tangerang 8/2005 mengatur secara lengkap sebagai berikut:Setiap orang di Daerah baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dilarang mendirikan dan/atau mengusahakan atau menyediakan tempat dan/atau orang untuk melakukan pelacuran.Siapapun di Daerah dilarang baik secara sendiri ataupun bersama-sama untuk melakukan perbuatan pelacuran.Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, berlaku juga bagi tempat-tempat hiburan, hotel, penginapan atau tempat-tempat lain di daerah.Pelanggaran ketentuan di atas diancam kurungan paling lama 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp15 juta.[10]Sanksi Pidana MuncikariDalam KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku, dan dalam UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[11] yaitu tahun 2026, terdapat ketentuan untuk menjerat penyedia PSK/germo/muncikari sebagai berikut:KUHPUU 1/2023Pasal 296Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 15 juta.[12]Pasal 420Setiap Orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun.Pasal 506Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun.Pasal 421Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419 atau Pasal 420 dilakukan sebagai kebiasaan atau untuk menarik keuntungan sebagai mata pencaharian pidananya dapat ditambah 1/3.Penjelasan selengkapnya mengenai pasal-pasal di atas dapat Anda baca di artikel Pasal untuk Menjerat Pemakai Jasa PSK.Sanksi Pidana Pengguna Jasa PSK dan PSKLantas, apakah para pengguna PSK dan PSK bisa dipidana? Berdasarkan penelusuran kami, tidak ada pasal dalam KUHP maupun UU 1/2023 yang secara khusus menjerat pengguna jasa PSK. Namun, jika pelanggan PSK tersebut telah mempunyai pasangan resmi (atas dasar pernikahan sah), dan kemudian pasangannya tersebut mengadukan perbuatan pasangannya yang memakai jasa PSK, maka orang yang memakai jasa PSK dan PSK tersebut dapat dijerat dengan pasal perzinaan dalam Pasal 284 KUHP dan Pasal 411 UU 1/2023.Penjelasan selengkapnya mengenai pasal perzinaan dapat Anda baca di artikel Bunyi Pasal 284 KUHP tentang Perzinaan.Baca juga: Bisakah Konsumen VCS Dipidana?Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PidanaUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPeraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPPeraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan PelacuranPeraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban UmumREFERENSIZeti Utami dan Hadibah Zachra Wadjo. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersil Anak di Kabupaten Kepulauan Aru. Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum, Vol. 1, No. 1, 2021;KBBI, prostitusi, yang diakses pada Kamis, 14 Maret 2024, pukul 14.12 WIB.[1] Zeti Utami dan Hadibah Zachra Wadjo. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersil Anak di Kabupaten Kepulauan Aru. Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum, Vol. 1, No. 1, 2021, hal. 27[2] Penjelasan Pasal 42 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (“Perda DKI 8/2007”)[3] Penjelasan Pasal 42 ayat (2) huruf a Perda DKI 8/2007[4] Pasal 43 Perda DKI 8/2007[5] Penjelasan Pasal 43 Perda DKI 8/2007[6] Pasal 61 ayat (2) Perda DKI 8/2007[7] Pasal 61 ayat (3) Perda DKI 8/2007[8] Pasal 61 ayat (4) Perda DKI 8/2007[9] Pasal 63 Perda DKI 8/2007[10] Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran[11] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [12] Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP , denda dikali 1000Tagspelacuranprostitusiasusilapidana

Bagaimana legalitas lokasi tempat pelacuran/prostitusi yang bahkan dilakukan dan/atau diketahui pemerintah? Rumah pelacuran melanggar ketentuan apa?

Sepanjang penelusuran kami, tidak ada pasal yang secara khusus menjerat pengguna Pekerja Seks Komersial (“PSK”) maupun PSK itu sendiri, namun terdapat ketentuan untuk menjerat penyedia PSK/germo/muncikari berdasarkan Pasal 296 dan 506 KUHP lama, serta Pasal 420 dan 421 UU 1/2023. Adapun pasal untuk menghukum penyedia bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila/pelacuran merujuk pada peraturan daerah masing-masing. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Bisakah PNS Dipecat karena Selingkuh?13 Mar 2024Pidana Selingkuh Tanpa Bersetubuh bagi Pasangan, Adakah?22 Jun 2023Risiko Hukum Menjadi ‘Pelakor’20 Des 2022Pemerasan oleh ‘Pihak Keamanan’ karena Sewa PSK19 Nov 2019Bisakah PNS Dipecat karena Selingkuh?13 Mar 2024Pidana Selingkuh Tanpa Bersetubuh bagi Pasangan, Adakah?22 Jun 2023Risiko Hukum Menjadi ‘Pelakor’20 Des 2022Pemerasan oleh ‘Pihak Keamanan’ karena Sewa PSK19 Nov 2019Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 2022Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 2022Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pidana-penyedia-tempat-pelacuran-cl1932/

Jerat Pidana Penyedia Tempat Pelacuran

pages/38/page-3.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh [BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/bbkh-fakultas-hukum-universitas-pasundan-lt5e9ffaf7c7d4e/bbkh-fakultas-hukum-universitas-pasundan-lt5e9ffcfd769b3/) dan pertama kali dipublikasikan pada 9 November 2020.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Bisakah PNS Dipecat karena Selingkuh? ](/klinik/a/bisakah-pns-dipecat-karena-selingkuh--lt5f6c38fd99d65/)  13 Mar 2024 [ #### Pidana Selingkuh Tanpa Bersetubuh bagi Pasangan, Adakah? ](/klinik/a/pidana-selingkuh-tanpa-bersetubuh-lt5e935c41d3bd3/)  22 Jun 2023 [ #### Risiko Hukum Menjadi ‘Pelakor’ ](/klinik/a/risiko-hukum-menjadi-pelakor-lt5bffa6f7d2bb3/)  20 Des 2022 [ #### Pemerasan oleh ‘Pihak Keamanan’ karena Sewa PSK ](/klinik/a/pemerasan-oleh-pihak-keamanan-karena-sewa-psk-lt5da2964be029e/)  19 Nov 2019 [](#!) **Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Larangan Prostitusi** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Sejauh ini, kami tidak menemukan adanya legalitas mengenai tempat pelacuran/prostitusi. Terkait dengan tempat prostitusi yang Anda maksud, maka dalam hal ini kami menganggap bahwa pemerintah itu sendiri telah melanggar kebijakan yang telah dibentuknya. Pemerintah hendaknya bersikap tegas terhadap keberadaan tempat prostitusi. Lalu, kami mengasumsikan prostitusi yang Anda maksud adalah penjaja seks komersial atau Pekerja Seks Komersial (“PSK”) yang sudah berusia dewasa. Pada dasarnya, PSK adalah para pekerja yang bertugas melayani aktivitas seksual dengan tujuan untuk mendapatkan upah atau uang dari yang telah memakai jasa mereka tersebut.[\[1\]](#_ftn1) Sedangkan menurut **KBBI**, [prostitusi](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/prostitusi) adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan atau pelacuran. Perlu Anda ketahui, beberapa daerah di Indonesia telah menuangkan peraturan daerah terkait upaya pemberantasan prostitusi. Sebagai contoh, Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah mengatur mengenai larangan prostitusi dalam **[Perda DKI 8/2007](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27283/node/629/perda-propinsi-dki-jakarta-no-8-tahun-2007-ketertiban-umum?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perda_dki_8_2007)**. Dalam **Pasal 42 ayat (2) Perda DKI 8/2007** terdapat larangan yang berbunyi: _Setiap orang dilarang:_ 1. _menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial;_ 2. _menjadi penjaja seks komersial;_ 3. _memakai jasa penjaja seks komersial._ Adapun pada bagian penjelasan, kegiatan menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial dikenal sebagai germo.[\[2\]](#_ftn2) Lalu pada umumnya, penjaja seks komersial dilakukan oleh penyandang masalah tuna susila baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dikenal masyarakat umum dengan sebutan Wanita Tuna Susila, Pria Tuna Susila (gigolo), Waria Tuna Susila, yang melakukan hubungan seksual diluar perkawinan yang sah untuk mendapatkan imbalan baik berupa uang, materi maupun jasa.[\[3\]](#_ftn3) Selanjutnya, **setiap orang atau badan dilarang menyediakan dan/atau menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila**.[\[4\]](#_ftn4) Yang dimaksud dengan bangunan atau rumah antara lain hotel, losmen, barber shop, spa, panti pijat tradisional, salon kecantikan dan rumah kost.[\[5\]](#_ftn5) Orang atau badan yang **menjadi PSK** atau **memakai jasa PSK** diancam pidana kurungan paling singkat 20 hari dan paling lama 90 hari atau denda paling sedikit Rp500 ribu dan paling banyak Rp30 juta.[\[6\]](#_ftn6) Sedangkan **orang atau badan yang menyediakan dan/atau menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila** dikenai ancaman pidana kurungan paling singkat 30 hari dan paling lama 180 hari atau denda paling sedikit Rp5 juta dan paling banyak Rp50 juta.[\[7\]](#_ftn7) Patut dicatat, bentuk tindak pidana menjadi PSK, memakai jasa PSK, dan menyediakan dan/atau menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila adalah **tindak pidana pelanggaran**.[\[8\]](#_ftn8) Sedangkan bagi orang atau badan yang menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi PSK dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan termasuk **tindak pidana kejahatan**.[\[9\]](#_ftn9) Di daerah lain, misalnya Tangerang juga mempunyai peraturan terkait prostitusi yang tercantum dalam **[Perda Tangerang 8/2005](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/24547/peraturan-daerah-kota-tangerang-nomor-8-tahun-2005/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perda_tangerang_8_2005)**. Adapun **Pasal 2 Perda Tangerang 8/2005** mengatur secara lengkap sebagai berikut: 1. _Setiap orang di Daerah baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dilarang mendirikan dan/atau mengusahakan atau menyediakan tempat dan/atau orang untuk melakukan pelacuran._ 2. _Siapapun di Daerah dilarang baik secara sendiri ataupun bersama-sama untuk melakukan perbuatan pelacuran._ 3. _Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, berlaku juga bagi tempat-tempat hiburan, hotel, penginapan atau tempat-tempat lain di daerah._ Pelanggaran ketentuan di atas diancam kurungan paling lama 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp15 juta.[\[10\]](#_ftn10) ### **Sanksi Pidana Muncikari** Dalam **[KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP)** lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku, dan dalam [**UU 1/2023**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru) tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[\[11\]](#_ftn11) yaitu tahun 2026, terdapat ketentuan untuk menjerat penyedia PSK/germo/muncikari sebagai berikut: **KUHP** **UU 1/2023** **Pasal 296** Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 15 juta.[\[12\]](#_ftn12) **Pasal 420** Setiap Orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. **Pasal 506** Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun. **Pasal 421** Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419 atau Pasal 420 dilakukan sebagai kebiasaan atau untuk menarik keuntungan sebagai mata pencaharian pidananya dapat ditambah 1/3. Penjelasan selengkapnya mengenai pasal-pasal di atas dapat Anda baca di artikel **[Pasal untuk Menjerat Pemakai Jasa PSK](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-untuk-menjerat-pemakai-jasa-psk-lt50d13cca972bc/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pasal_menjerat_pemakai_psk)**. ### **Sanksi Pidana Pengguna Jasa PSK dan PSK** Lantas, apakah para pengguna PSK dan PSK bisa dipidana? Berdasarkan penelusuran kami, tidak ada pasal dalam KUHP maupun UU 1/2023 yang secara khusus menjerat pengguna jasa PSK. Namun, jika pelanggan PSK tersebut telah mempunyai pasangan resmi (atas dasar pernikahan sah), dan kemudian pasangannya tersebut mengadukan perbuatan pasangannya yang memakai jasa PSK, maka orang yang memakai jasa PSK dan PSK tersebut dapat dijerat dengan **pasal** **perzinaan** dalam **Pasal 284 KUHP** dan **Pasal 411 UU 1/2023**. Penjelasan selengkapnya mengenai pasal perzinaan dapat Anda baca di artikel **[Bunyi Pasal 284 KUHP tentang Perzinaan](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-284-kuhp-tentang-perzinaan-lt65a525183776f/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=bunyi_pasal_284_kuhp)**. Baca juga: **[Bisakah Konsumen VCS Dipidana?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-konsumen-vcs-dipidana-lt5eb9b709b90be?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=vcs_dipidana)** Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/nprt/38/wetboek-van-strafrecht-\(wvs\)-kitab-undang-undang-hukum-pidana-\(kuhp\)?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt4f4df95a89a5f/peraturan-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2012?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perma_2_2012) Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/24547/peraturan-daerah-kota-tangerang-nomor-8-tahun-2005/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perda_tangerang_8_2005) Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27283/perda-propinsi-dki-jakarta-no-8-tahun-2007-ketertiban-umum/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perda_DKI_8_2007) REFERENSI --------- 1. Zeti Utami dan Hadibah Zachra Wadjo. _Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersil Anak di Kabupaten Kepulauan Aru_. Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum, Vol. 1, No. 1, 2021; 2. KBBI, [prostitusi](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/prostitusi), yang diakses pada Kamis, 14 Maret 2024, pukul 14.12 WIB. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Zeti Utami dan Hadibah Zachra Wadjo. _Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersil Anak di Kabupaten Kepulauan Aru_. Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum, Vol. 1, No. 1, 2021, hal. 27 [\[2\]](#_ftnref2) Penjelasan Pasal 42 ayat (2) huruf a [Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27283/perda-propinsi-dki-jakarta-no-8-tahun-2007-ketertiban-umum/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perda_dki_8_2007) (“Perda DKI 8/2007”) [\[3\]](#_ftnref3) Penjelasan Pasal 42 ayat (2) huruf a Perda DKI 8/2007 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 43 Perda DKI 8/2007 [\[5\]](#_ftnref5) Penjelasan Pasal 43 Perda DKI 8/2007 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 61 ayat (2) Perda DKI 8/2007 [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 61 ayat (3) Perda DKI 8/2007 [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 61 ayat (4) Perda DKI 8/2007 [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 63 Perda DKI 8/2007 [\[10\]](#_ftnref10) Pasal 9 [Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/24547/peraturan-daerah-kota-tangerang-nomor-8-tahun-2005/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perda_tangerang_8_2005) [\[11\]](#_ftnref11) Pasal 624 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023)  [\[12\]](#_ftnref12) Pasal 3 [Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4f4df95a89a5f/peraturan-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2012) , denda dikali 1000 Tags ---- [pelacuran](/tag/pelacuran) [prostitusi](/tag/prostitusi) [asusila](/tag/asusila) [pidana](/tag/pidana)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Apakah Karyawan Baru Berhak Atas THR? yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 8 Juli 2014, yang pertama kali dimutakhirkan pada 30 Mei 2016.KLINIK TERKAITLangkah Hukum Jika THR Tidak Dibayar Penuh03 Apr 2024Pembayaran THR Tak Boleh Dicicil, Ini Dasar Hukumnya20 Mar 2024Ini Cara Menghitung Masa Kerja untuk Hitung THR dan Bonus 22 Des 2023Cara Menghitung THR Pekerja Harian Lepas13 Apr 2023Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Perhitungan THR KaryawanTunjangan Hari Raya Keagamaan (“THR”) adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan.[1]Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Apa saja hari raya keagamaan? Hari raya Idulfitri bagi pekerja yang beragama Islam, hari raya Natal bagi pekerja yang beragama Kristen Katolik dan Kristen Protestan, hari raya Nyepi bagi pekerja yang beragama Hindu, hari raya Waisak bagi pekerja yang beragama Budha, dan hari raya Imlek bagi pekerja yang beragama Konghucu.[2]Adapun perhitungan THR karyawan disesuaikan dengan masa kerja karyawan sebagai berikut:[3]Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 bulan upah;Pekerja yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai masa kerja dengan perhitungan:Masa Kerja/12 x 1 Bulan Upah Yang dimaksud dengan upah 1 bulan itu terdiri atas komponen upah:[4]upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih (clean wages); atauupah pokok termasuk tunjangan tetap. Oleh karena itu, secara prinsip jika karyawan baru bekerja kurang dari 1 bulan, ia tidak berhak atas THR. Lalu, apakah karyawan baru 1 bulan dapat THR? Iya karyawan yang baru bekerja selama 1 bulan berhak mendapatkan THR, sebab ia telah memenuhi masa kerja karyawan paling sedikit 1 bulan secara terus menerus untuk mendapatkan THR.Kemudian timbul pertanyaan, apakah pekerja belum 1 tahun dapat THR? Sepanjang masa kerja pekerja yang bersangkutan paling sedikit 1 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, THR tetap diberikan secara proporsional sesuai masa kerja.Contoh Perhitungan THR Karyawan BaruJadi menjawab pertanyaan Anda, jika baru 3 bulan kerja apakah dapat THR? Iya, karyawan yang baru bekerja selama 3 bulan tetap mendapatkan THR dengan perhitungan secara proporsional.Sebagai contoh guna mempermudah pemahaman Anda, karyawan baru bekerja selama 3 bulan dengan upah bersih sebesar Rp4 juta per bulan. Dengan demikian, perhitungan THR karyawan baru yang berhak ia dapat adalah:Masa Kerja/12 x 1 Bulan Upah3/12 x Rp4 juta = Rp1 jutaSehingga besaran THR yang diterima karyawan baru 3 bulan masa kerja dengan upah bersih Rp4 juta per bulan adalah Rp1 juta.Akan tetapi jika penetapan besaran nilai THR berdasarkan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan yang telah dilakukan lebih besar dari rumus perhitungan THR karyawan di atas, maka THR yang dibayarkan kepada pekerja sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama atau kebiasaan yang telah dilakukan.[5]Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMPeraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.[1] Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan (“Permenaker 6/2016”)[2] Pasal 1 angka 2 Permenaker 6/2016[3] Pasal 3 ayat (1) Permenaker 6/2016[4] Pasal 3 ayat (2) Permenaker 6/2016[5] Pasal 4 Permenaker 6/2016Tagstunjangan hari rayapekerjahari rayathr

Saya baru saja diterima kerja selama kurang lebih 3 bulan. Teman saya juga baru bekerja selama 1 bulan. Apakah karyawan baru berhak menerima THR? Jika berhak, bagaimana ketentuannya? Mohon jawabannya. Terima kasih.

Pada dasarnya perhitungan THR karyawan sesuai dengan masa kerjanya. Lalu, apakah pekerja belum 1 tahun dapat THR? Misalnya menyambung pertanyaan Anda yang baru bekerja selama 3 bulan. Adapun karyawan baru yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, tetap mendapatkan THR secara proporsional sesuai masa kerja. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Langkah Hukum Jika THR Tidak Dibayar Penuh03 Apr 2024Pembayaran THR Tak Boleh Dicicil, Ini Dasar Hukumnya20 Mar 2024Ini Cara Menghitung Masa Kerja untuk Hitung THR dan Bonus 22 Des 2023Cara Menghitung THR Pekerja Harian Lepas13 Apr 2023Langkah Hukum Jika THR Tidak Dibayar Penuh03 Apr 2024Pembayaran THR Tak Boleh Dicicil, Ini Dasar Hukumnya20 Mar 2024Ini Cara Menghitung Masa Kerja untuk Hitung THR dan Bonus 22 Des 2023Cara Menghitung THR Pekerja Harian Lepas13 Apr 2023Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 2022Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-karyawan-baru-1-bulan-dapat-thr-lt53ba49308cc33/

Apakah Karyawan Baru 1 Bulan Dapat THR?

pages/38/page-4.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul _Apakah Karyawan Baru Berhak Atas THR?_ yang dibuat oleh** **[Tri Jata Ayu Pramesti, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/tri-jata-ayu-pramesti--sh-lt5165540a9b53c/)** **dan pertama kali dipublikasikan pada 8 Juli 2014, yang pertama kali dimutakhirkan pada 30 Mei 2016.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Langkah Hukum Jika THR Tidak Dibayar Penuh ](/klinik/a/langkah-hukum-jika-thr-tidak-dibayar-penuh-lt5018a59e1d077/)  03 Apr 2024 [ #### Pembayaran THR Tak Boleh Dicicil, Ini Dasar Hukumnya ](/klinik/a/pembayaran-thr-tak-boleh-dicicil-lt5eaa9da1601f8/)  20 Mar 2024 [ #### Ini Cara Menghitung Masa Kerja untuk Hitung THR dan Bonus ](/klinik/a/cara-menghitung-masa-kerja-lt4d2414a656902/)  22 Des 2023 [ #### Cara Menghitung THR Pekerja Harian Lepas ](/klinik/a/cara-menghitung-thr-pekerja-harian-lepas-lt57552ca8d3d34/)  13 Apr 2023 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Perhitungan THR Karyawan** Tunjangan Hari Raya Keagamaan (“THR”) adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan.[\[1\]](#_ftn1) Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Apa saja hari raya keagamaan? Hari raya Idulfitri bagi pekerja yang beragama Islam, hari raya Natal bagi pekerja yang beragama Kristen Katolik dan Kristen Protestan, hari raya Nyepi bagi pekerja yang beragama Hindu, hari raya Waisak bagi pekerja yang beragama Budha, dan hari raya Imlek bagi pekerja yang beragama Konghucu.[\[2\]](#_ftn2) Adapun perhitungan THR karyawan disesuaikan dengan masa kerja karyawan sebagai berikut:[\[3\]](#_ftn3) 1. Pekerja yang telah mempunyai **masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih**, **diberikan sebesar 1 bulan upah**; 2. Pekerja yang mempunyai **masa kerja 1 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan**, **diberikan secara proporsional** sesuai masa kerja dengan perhitungan: **Masa Kerja/12 x 1 Bulan Upah**  Yang dimaksud dengan upah 1 bulan itu terdiri atas komponen upah:[\[4\]](#_ftn4) 1. upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih (_clean wages_); atau 2. upah pokok termasuk tunjangan tetap.  Oleh karena itu, secara prinsip jika karyawan baru bekerja kurang dari 1 bulan, ia tidak berhak atas THR. Lalu, apakah karyawan baru 1 bulan dapat THR? Iya karyawan yang baru bekerja selama 1 bulan berhak mendapatkan THR, sebab ia telah memenuhi masa kerja karyawan paling sedikit 1 bulan secara terus menerus untuk mendapatkan THR. Kemudian timbul pertanyaan, apakah pekerja belum 1 tahun dapat THR? Sepanjang masa kerja pekerja yang bersangkutan paling sedikit 1 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, THR tetap diberikan secara proporsional sesuai masa kerja. ### **Contoh Perhitungan THR Karyawan Baru** Jadi menjawab pertanyaan Anda, jika baru 3 bulan kerja apakah dapat THR? Iya, karyawan yang baru bekerja selama 3 bulan tetap mendapatkan THR dengan perhitungan secara proporsional. Sebagai contoh guna mempermudah pemahaman Anda, karyawan baru bekerja selama 3 bulan dengan upah bersih sebesar Rp4 juta per bulan. Dengan demikian, perhitungan THR karyawan baru yang berhak ia dapat adalah: Masa Kerja/12 x 1 Bulan Upah 3/12 x Rp4 juta = **Rp1 juta** Sehingga besaran THR yang diterima karyawan baru 3 bulan masa kerja dengan upah bersih Rp4 juta per bulan adalah Rp1 juta. Akan tetapi jika penetapan besaran nilai THR berdasarkan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan yang telah dilakukan lebih besar dari rumus perhitungan THR karyawan di atas, maka THR yang dibayarkan kepada pekerja sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama atau kebiasaan yang telah dilakukan.[\[5\]](#_ftn5) Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- [Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56ebc838dd535/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-no-6-tahun-2016-tunjangan-hari-raya-keagamaan-bagi-pekerja_buruh-di-perusahaan/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenaker_6_2016). [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1 angka 1 [Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56ebc838dd535/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-no-6-tahun-2016-tunjangan-hari-raya-keagamaan-bagi-pekerja_buruh-di-perusahaan/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenaker_6_2016) (“Permenaker 6/2016”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 1 angka 2 Permenaker 6/2016 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 3 ayat (1) Permenaker 6/2016 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 3 ayat (2) Permenaker 6/2016 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 4 Permenaker 6/2016 Tags ---- [tunjangan hari raya](/tag/tunjangan-hari-raya) [pekerja](/tag/pekerja) [hari raya](/tag/hari-raya) [thr](/tag/thr)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.KLINIK TERKAITPasal-Pasal Ujaran Kebencian dalam Hukum Positif Indonesia21 Feb 2024Pasal 28 ayat (2) UU ITE 2024 yang Menjerat Penyebar Kebencian SARA16 Jan 2024Jerat Hukum Penyebar Ujaran Kebencian di YouTube13 Jul 2018Keberlakuan SE Kapolri Hate Speech dan Dampak Hukumnya06 Nov 2015Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Pengertian Hate SpeechSebelum menjawab pertanyaan Anda, terlebih dahulu kami akan menjelaskan apa yang dimaksud hate speech atau ujaran kebencian. Menurut Robert Post sebagaimana dikutip oleh Hare & Weinstein mendefinisikan hate speech sebagai “speech expressing hatred or intolerance of other social group especially on the basis of race and sexuality”. Berdasarkan definisi tersebut, maka ujaran kebencian dapat diartikan sebagai ungkapan atau pernyataan yang menunjukkan rasa benci atau tidak memiliki toleransi terhadap kelompok masyarakat lain berdasarkan ras dan seks.[1]Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Sedangkan menurut KBBI, ujaran adalah kalimat atau bagian kalimat yang dilisankan. Sedangkan, kebencian adalah perasaan benci; sifat-sifat benci; sesuatu yang dibenci. Adapun ujaran kebencian adalah ujaran yang menyerukan kebencian terhadap orang atau kelompok tertentu.Pengaturan Hate Speech dalam Hukum Positif di IndonesiaBerdasarkan penelusuran kami, hate speech diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan ataupun surat edaran, antara lain:Surat Edaran Kapolri No. SE/6/X/2015 (“SE Ujaran Kebencian”) yang mendefinisikan ujaran kebencian sebagai tindak pidana yang berbentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, hasutan, dan penyebaran berita bohong yang bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dari aspek suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antargolongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel dan orientasi seksual.[2]KUHP lama yang pada saat artikel ini diterbitkan masih berlaku, diatur dalam beberapa pasal, antara lain: Pasal 154 tentang siapa saja di muka umum mengungkapkan rasa perihal permusuhan, penghinaan atau rasa benci kepada kekuasaan atau wewenang Indonesia; Pasal 155 tentang perbuatan menyiarkan dari perbuatan kejahatan pada Pasal 154; dan Pasal 156 tentang siapa saja di muka umum mengutarakan rasa permusuhan, penghinaan atau unsur kebencian kepada seseorang atau dengan golongan masyarakat Indonesia.UU 1/2023 tentang KUHP baru yang baru berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[3] yaitu tahun 2026, antara lain Pasal 242 tentang di muka umum menyatakan permusuhan, kebencian, atau penghinaan kepada golongan atau kelompok penduduk Indonesia; dan Pasal 243 tentang menyiarkan atau mempertunjukkan pernyataan permusuhan yang berakibat timbulnya kekerasan.Pasal 16 UU 40/2008 yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, UU 40/2008 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp500 juta.Dalam Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024 tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai ujaran kebencian, namun diatur dalam bentuk perbuatan yang dilarang yaitu:Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.Baca juga: Pasal-Pasal Ujaran Kebencian dalam Hukum Positif IndonesiaTindak Pidana Hate Speech dalam Pemilu dan Pilkada Selain tersebar dalam peraturan umum, larangan hate speech juga diatur dalam peraturan tentang pemilu, yaitu dalam Pasal 280 ayat (1) huruf c UU Pemilu yang menyatakan bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain.Adapun, dalam konteks pemilihan kepala daerah (pilkada), Pasal 69 huruf c UU 8/2015 dinyatakan bahwa dalam kampanye dilarang melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat.Pengecualian Hate Speech yang Dapat Diproses HukumSecara normatif, ketentuan pidana tentang hate speech diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan dapat menjerat siapa saja yang melakukannya. Namun, dalam dalam pelaksanaannya, ternyata menimbulkan multitafsir dan kontroversi di masyarakat sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan over criminalization. Untuk itu, diatur kriteria khusus dan pengecualian dalam penegakan hukum, utamanya hate speech yang dilakukan oleh netizen melalui media sosial sebagaimana diatur dalam UU ITE dan perubahannya.Kriteria khusus dan pengecualian implementasi ketentuan ujaran kebencian atau hate speech di media sosial diatur dalam Lampiran SKB UU ITE (hal. 17 – 19). Meskipun Pasal 28 ayat (2) UU ITE telah diubah dengan UU 1/2024, namun terdapat beberapa hal yang menurut kami masih relevan, antara lain:Bentuk informasi yang disebarkan bisa berupa gambar, video, suara, atau tulisan yang bermakna mengajak, atau mensyiarkan pada orang lain agar ikut memiliki rasa kebencian dan/atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat berdasar isu sentimen atas SARA;Perbuatan yang dilarang dalam pasal ini motifnya membangkitkan rasa kebencian dan/ atau permusuhan atas dasar SARA. Aparat Penegak Hukum harus membuktikan motif membangkitkan yang ditandai dengan adanya konten mengajak, mempengaruhi, menggerakkan masyarakat, menghasut/mengadu domba dengan tujuan menimbulkan kebencian, dan/atau permusuhan.Penyampaian pendapat, pernyataan tidak setuju atau tidak suka pada individu atau kelompok masyarakat tidak termasuk perbuatan yang dilarang kecuali yang disebarkan itu dapat dibuktikan ada upaya melakukan ajakan, mempengaruhi, dan/atau menggerakkan masyarakat, menghasut/mengadu domba untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasar isu perbedaan SARA.Penanggulangan Tindak Pidana Hate Speech dalam PemiluNamun, apakah dengan peraturan tersebut dapat mencegah dan menanggulangi kejahatan ujaran kebencian?Pada dasarnya perbuatan ujaran kebencian atau hate speech telah dilarang di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Bahkan, ancaman pidana yang diterapkan termasuk cukup berat. Oleh karena itu, secara normatif semua perbuatan penyebaran ujaran kebencian dapat dipidana dengan proses pidana.Namun, pengaturan tersebut tidak menurunkan kasus kejahatan ujaran kebencian dari tahun ke tahun. Penanggulangan hate speech dengan proses pidana ternyata tidak efektif menurunkan jumlah tindak pidana hate speech. Dari hasil penelusuran kami, dari ribuan kasus hate speech, kepolisian hanya dapat menanggulangi ratusan perkara yaitu tahun 2019 sebesar 191 kasus, tahun 2020 sejumlah 122 kasus dan tahun 2022 sejumlah 121 kasus. Dari data tersebut, menunjukkan bahwa upaya represif bukanlah upaya satu-satunya cara untuk menanggulangi tindak pidana ujaran kebencian.Menurut Barda Nawawi Arief, pencegahan dan penanggulangan kejahatan tidak hanya menggunakan sarana hukum pidana (penal) saja, tetapi juga dikenal usaha masyarakat menanggulangi kejahatan melalui sarana nonhukum pidana (non penal).[4]Upaya nonpenal dalam penanggulangan ujaran kebencian sebenarnya sudah termuat dalam Butir 3 huruf a SE Ujaran Kebencian, antara lain melakukan tindakan dengan mengedepankan fungsi Binmas dan Polmas untuk melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai ujaran kebencian dan dampak negatif yang akan terjadi.Selain kepolisian, kejaksaan juga terus melakukan kegiatan pencegahan ujaran kebencian melalui beberapa program yaitu kegiatan JMS (jaksa masuk sekolah) dan JMD (jaksa masuk desa) dimana program kejaksaan tersebut mengajak masyarakat berperan dalam pencegahan ujaran kebencian. Namun langkah preventif ini tentu masih perlu ditingkatkan dan terus dikoordinasikan antar penegak hukum dan institusi terkait.Keterlibatan peranan masyarakat menjadi kunci efektifnya penanggulangan kejahatan hate speech. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pencegahan hate speech yaitu dengan cara melibatkan komunitas masyarakat dalam mengidentifikasi masalah, menyelesaikan masalah, dan mempergunakan kontrol sosial.Oleh karena itu, jika masyarakat Indonesia memiliki kesadaran dan pengetahuan yang cukup dalam mengidentifikasi dan mencegah ujaran kebencian, maka penanggulangan kejahatan ujaran kebencian akan jauh lebih efektif sehingga terwujud pemilu maupun pilkada yang damai.Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PidanaUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ElektronikUndang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ElektronikUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ElektronikUndang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan EtnisUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan WalikotaUndang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan WalikotaUndang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan WalikotaUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-UndangUndang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan UmumPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan UmumUndang-Undang Nomor 7 Tahun 2023Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaSurat Edaran Kepala Kepolisian Negara Nomor SE/6/X/2015 Tahun 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229, 154, KB/2/VI/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ElektronikREFERENSIBarda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Kencana: Jakarta, 2007;Hwian Christianto. Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian: Ragam dan Studi Kasus. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018;Kebencian, yang diakses pada Rabu, 13 Maret 2024 pukul 10.05 WIB;Ujaran, yang diakses pada Rabu, 13 Maret 2024 pukul 10.09 WIB;Ujaran kebencian, yang diakses pada Rabu, 13 Maret 2024 pukul 10.11 WIB.[1] Hwian Christianto. Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian: Ragam dan Studi Kasus. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018, hal. 2[2] Butir 2 huruf f dan g Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Nomor SE/6/X/2015 Tahun 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)[3] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana[4] Lihat Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Kencana: Jakarta, 2007, hal. 78Tagshate speechujaran kebencianpemilu

Selama masa kampanye pemilu, bahkan hingga pasca pemilihan, tak jarang ujaran kebencian dilontarkan oleh netizen kepada paslon, tim kampanye, hingga pendukungnya. Namun demikian, tentu tidak semua ujaran kebencian dapat dipidana karena terlalu banyak pelaku dan justru terkesan represif. Pertanyaan saya, adakah kriteria khusus suatu ujaran kebencian atau hate speech diproses secara hukum? Adakah upaya penanggulangan hate speech agar pemilu lebih damai dan menekan adanya segregasi?

Hate speech atau ujaran kebencian merupakan tindak pidana yang berbentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, hasutan, dan penyebaran berita bohong yang bertujuan menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dari aspek suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antargolongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel dan orientasi seksual. Oleh karena itu, semua hate speech melalui media apapun dapat dihukum dengan ketentuan pidana. Namun, dalam implementasinya, terdapat kriteria khusus dan pengecualian dalam penindakan terhadap perbuatan ujaran kebencian. Lalu, bagaimana cara menanggulangi hate speech untuk mewujudkan pemilu yang damai? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Pasal-Pasal Ujaran Kebencian dalam Hukum Positif Indonesia21 Feb 2024Pasal 28 ayat (2) UU ITE 2024 yang Menjerat Penyebar Kebencian SARA16 Jan 2024Jerat Hukum Penyebar Ujaran Kebencian di YouTube13 Jul 2018Keberlakuan SE Kapolri Hate Speech dan Dampak Hukumnya06 Nov 2015Pasal-Pasal Ujaran Kebencian dalam Hukum Positif Indonesia21 Feb 2024Pasal 28 ayat (2) UU ITE 2024 yang Menjerat Penyebar Kebencian SARA16 Jan 2024Jerat Hukum Penyebar Ujaran Kebencian di YouTube13 Jul 2018Keberlakuan SE Kapolri Hate Speech dan Dampak Hukumnya06 Nov 2015Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 22 Mei 2023Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 22 Mei 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/penanggulangan-ihate-speech-i-dalam-pemilu-lt65f181af493db/

Penanggulangan Hate Speech dalam Pemilu

pages/38/page-5.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Pasal-Pasal Ujaran Kebencian dalam Hukum Positif Indonesia ](/klinik/a/pasal-pasal-ujaran-kebencian-dalam-hukum-positif-indonesia-lt5b70642384e40/)  21 Feb 2024 [ #### Pasal 28 ayat (2) UU ITE 2024 yang Menjerat Penyebar Kebencian SARA ](/klinik/a/pasal-28-ayat-2-uu-ite-2024-lt65a6950b71ccc/)  16 Jan 2024 [ #### Jerat Hukum Penyebar Ujaran Kebencian di YouTube ](/klinik/a/jerat-hukum-penyebar-ujaran-kebencian-di-youtube-lt584a704d611dc/)  13 Jul 2018 [ #### Keberlakuan SE Kapolri Hate Speech dan Dampak Hukumnya ](/klinik/a/keberlakuan-se-kapolri-hate-speech-dan-dampak-hukumnya-lt563accb796101/)  06 Nov 2015 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Pengertian _Hate Speech_** Sebelum menjawab pertanyaan Anda, terlebih dahulu kami akan menjelaskan apa yang dimaksud _hate speech_ atau ujaran kebencian. Menurut **Robert Post** sebagaimana dikutip oleh **Hare & Weinstein** mendefinisikan _hate speech_ sebagai “_speech expressing hatred or intolerance of other social group especially on the basis of race and sexuality_”. Berdasarkan definisi tersebut, maka ujaran kebencian dapat diartikan sebagai ungkapan atau pernyataan yang menunjukkan rasa benci atau tidak memiliki toleransi terhadap kelompok masyarakat lain berdasarkan ras dan seks.[\[1\]](#_ftn1) Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Sedangkan menurut **KBBI**, [ujaran](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ujaran) adalah kalimat atau bagian kalimat yang dilisankan. Sedangkan, [kebencian](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebencian) adalah perasaan benci; sifat-sifat benci; sesuatu yang dibenci. Adapun [ujaran kebencian](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ujaran%20kebencian) adalah ujaran yang menyerukan kebencian terhadap orang atau kelompok tertentu. ### **Pengaturan _Hate Speech_ dalam Hukum Positif di Indonesia** Berdasarkan penelusuran kami, _hate speech_ diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan ataupun surat edaran, antara lain: 1. **[Surat Edaran Kapolri No. SE/6/X/2015](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56335bcab7933/surat-edaran-kepala-kepolisian-negara-nomor-se-6-x-2015-tahun-2015/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=se_ujaran_kebencian) (“SE Ujaran Kebencian”)** yang mendefinisikan ujaran kebencian sebagai tindak pidana yang berbentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, hasutan, dan penyebaran berita bohong yang bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dari aspek suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antargolongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel dan orientasi seksual.[\[2\]](#_ftn2) 2. **[KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP)** lama yang pada saat artikel ini diterbitkan masih berlaku, diatur dalam beberapa pasal, antara lain: **Pasal 154** tentang siapa saja di muka umum mengungkapkan rasa perihal permusuhan, penghinaan atau rasa benci kepada kekuasaan atau wewenang Indonesia; **Pasal 155** tentang perbuatan menyiarkan dari perbuatan kejahatan pada Pasal 154; dan **Pasal 156** tentang siapa saja di muka umum mengutarakan rasa permusuhan, penghinaan atau unsur kebencian kepada seseorang atau dengan golongan masyarakat Indonesia. 3. **[UU 1/2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023)** tentang KUHP baru yang baru berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[\[3\]](#_ftn3) yaitu tahun 2026, antara lain **Pasal 242** tentang di muka umum menyatakan permusuhan, kebencian, atau penghinaan kepada golongan atau kelompok penduduk Indonesia; dan **Pasal 243** tentang menyiarkan atau mempertunjukkan pernyataan permusuhan yang berakibat timbulnya kekerasan. 4. **Pasal 16 [UU 40/2008](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28539/undangundang-nomor-40-tahun-2008?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2008)** yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, UU 40/2008** dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp500 juta. 5. Dalam **Pasal 28 ayat (2) [UU 1/2024](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65961ed500cf3/undang-undang-nomor-1-tahun-2024?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_2024)** tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai ujaran kebencian, namun diatur dalam bentuk perbuatan yang dilarang yaitu: _Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya **menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain** sehingga **menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan** terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik._ Baca juga: **[Pasal-Pasal Ujaran Kebencian dalam Hukum Positif Indonesia](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-pasal-ujaran-kebencian-dalam-hukum-positif-indonesia-lt5b70642384e40/)** ### **Tindak Pidana _Hate Speech_ dalam Pemilu dan Pilkada** Selain tersebar dalam peraturan umum, larangan _hate speech_ juga diatur dalam peraturan tentang pemilu, yaitu dalam **Pasal 280 ayat (1) huruf c [UU Pemilu](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt59ba5511ab93b/undang-undang-nomor-7-tahun-2017)** yang menyatakan bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain. Adapun, dalam konteks pemilihan kepala daerah (pilkada), **Pasal 69 huruf c [UU 8/2015](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5523407e6dc03?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_8_2015)** dinyatakan bahwa dalam kampanye dilarang melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat. **Pengecualian _Hate Speech_ yang Dapat Diproses Hukum** Secara normatif, ketentuan pidana tentang _hate speech_ diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan dapat menjerat siapa saja yang melakukannya. Namun, dalam dalam pelaksanaannya, ternyata menimbulkan multitafsir dan kontroversi di masyarakat sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan _over criminalization._ Untuk itu, diatur kriteria khusus dan pengecualian dalam penegakan hukum, utamanya _hate speech_ yang dilakukan oleh netizen melalui media sosial sebagaimana diatur dalam UU ITE dan perubahannya. Kriteria khusus dan pengecualian implementasi ketentuan ujaran kebencian atau _hate speech_ di media sosial diatur dalam **Lampiran [SKB UU ITE](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60d3fe3554116/keputusan-bersama-menteri-komunikasi-dan-informatika--jaksa-agung--dan-kapolri-nomor-229--154--kb-2-vi-2021-tahun-2021/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=skb_uu_ite)** (hal. 17 – 19). Meskipun Pasal 28 ayat (2) [UU ITE](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/undangundang-nomor-11-tahun-2008?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_ite) telah diubah dengan UU 1/2024, namun terdapat beberapa hal yang menurut kami masih relevan, antara lain: 1. Bentuk informasi yang disebarkan bisa berupa gambar, video, suara, atau tulisan yang bermakna mengajak, atau mensyiarkan pada orang lain agar ikut memiliki rasa kebencian dan/atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat berdasar isu sentimen atas SARA; 2. Perbuatan yang dilarang dalam pasal ini motifnya membangkitkan rasa kebencian dan/ atau permusuhan atas dasar SARA. Aparat Penegak Hukum harus membuktikan motif membangkitkan yang ditandai dengan adanya konten mengajak, mempengaruhi, menggerakkan masyarakat, menghasut/mengadu domba dengan tujuan menimbulkan kebencian, dan/atau permusuhan. 3. Penyampaian pendapat, pernyataan tidak setuju atau tidak suka pada individu atau kelompok masyarakat **tidak termasuk perbuatan yang dilarang kecuali** yang disebarkan itu dapat dibuktikan ada upaya melakukan ajakan, mempengaruhi, dan/atau menggerakkan masyarakat, menghasut/mengadu domba untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasar isu perbedaan SARA. ### **Penanggulangan Tindak Pidana _Hate Speech_ dalam Pemilu** Namun, apakah dengan peraturan tersebut dapat mencegah dan menanggulangi kejahatan ujaran kebencian? Pada dasarnya perbuatan ujaran kebencian atau _hate speech_ telah dilarang di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Bahkan, ancaman pidana yang diterapkan termasuk cukup berat. Oleh karena itu, secara normatif semua perbuatan penyebaran ujaran kebencian dapat dipidana dengan proses pidana. Namun, pengaturan tersebut tidak menurunkan kasus kejahatan ujaran kebencian dari tahun ke tahun. Penanggulangan _hate speech_ dengan proses pidana ternyata tidak efektif menurunkan jumlah tindak pidana _hate speech_. Dari hasil penelusuran kami, dari ribuan kasus _hate speech_, kepolisian hanya dapat menanggulangi ratusan perkara yaitu tahun 2019 sebesar 191 kasus, tahun 2020 sejumlah 122 kasus dan tahun 2022 sejumlah 121 kasus. Dari data tersebut, menunjukkan bahwa upaya represif bukanlah upaya satu-satunya cara untuk menanggulangi tindak pidana ujaran kebencian. Menurut **Barda Nawawi Arief**, pencegahan dan penanggulangan kejahatan tidak hanya menggunakan sarana hukum pidana (penal) saja, tetapi juga dikenal usaha masyarakat menanggulangi kejahatan melalui sarana nonhukum pidana (non penal).[\[4\]](#_ftn4) Upaya nonpenal dalam penanggulangan ujaran kebencian sebenarnya sudah termuat dalam **Butir 3 huruf a SE Ujaran Kebencian**, antara lain melakukan tindakan dengan mengedepankan fungsi Binmas dan Polmas untuk melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai ujaran kebencian dan dampak negatif yang akan terjadi. Selain kepolisian, kejaksaan juga terus melakukan kegiatan pencegahan ujaran kebencian melalui beberapa program yaitu kegiatan JMS (jaksa masuk sekolah) dan JMD (jaksa masuk desa) dimana program kejaksaan tersebut mengajak masyarakat berperan dalam pencegahan ujaran kebencian. Namun langkah preventif ini tentu masih perlu ditingkatkan dan terus dikoordinasikan antar penegak hukum dan institusi terkait. Keterlibatan peranan masyarakat menjadi kunci efektifnya penanggulangan kejahatan _hate speech_. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pencegahan _hate speech_ yaitu dengan cara melibatkan komunitas masyarakat dalam mengidentifikasi masalah, menyelesaikan masalah, dan mempergunakan kontrol sosial. Oleh karena itu, jika masyarakat Indonesia memiliki kesadaran dan pengetahuan yang cukup dalam mengidentifikasi dan mencegah ujaran kebencian, maka penanggulangan kejahatan ujaran kebencian akan jauh lebih efektif sehingga terwujud pemilu maupun pilkada yang damai. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/undangundang-nomor-11-tahun-2008?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_ite) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt584a7363785c8?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_19_2016) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65961ed500cf3/undang-undang-nomor-1-tahun-2024?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_2024) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28539/undangundang-nomor-40-tahun-2008?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2008) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt54d32c5a567d3/undang-undang-nomor-1-tahun-2015?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_2015) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5523407e6dc03?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_8_2015) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt578e1c1341856/undang-undang-nomor-10-tahun-2016?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_10_2016) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5f34cfa2e1122?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2020) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt59ba5511ab93b/undang-undang-nomor-7-tahun-2017?r=0&p=1&q=uu%207%202017&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_7_2017) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6398217fef35f?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_1_2022) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt646ddfc0759f3?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_7_2023) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkes_28_2017) Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Nomor SE/6/X/2015 Tahun 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023) Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229, 154, KB/2/VI/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60d3fe3554116/keputusan-bersama-menteri-komunikasi-dan-informatika--jaksa-agung--dan-kapolri-nomor-229--154--kb-2-vi-2021-tahun-2021/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=skb_uu_ite) REFERENSI --------- 1. Barda Nawawi Arief. _Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan._ Kencana: Jakarta, 2007; 2. Hwian Christianto. _Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian: Ragam dan Studi Kasus._ Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018; 3. [Kebencian](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebencian), yang diakses pada Rabu, 13 Maret 2024 pukul 10.05 WIB; 4. [Ujaran](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ujaran), yang diakses pada Rabu, 13 Maret 2024 pukul 10.09 WIB; 5. [Ujaran kebencian](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ujaran%20kebencian), yang diakses pada Rabu, 13 Maret 2024 pukul 10.11 WIB. [\[1\]](#_ftnref1) Hwian Christianto. _Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian: Ragam dan Studi Kasus._ Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018, hal. 2 [\[2\]](#_ftnref2) Butir 2 huruf f dan g [Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Nomor SE/6/X/2015 Tahun 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (_Hate Speech_)](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56335bcab7933/surat-edaran-kepala-kepolisian-negara-nomor-se-6-x-2015-tahun-2015/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=se_ujaran_kebencian) [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 624 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023) [\[4\]](#_ftnref4) Lihat Barda Nawawi Arief. _Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan._ Kencana: Jakarta, 2007, hal. 78 Tags ---- [hate speech](/tag/hate-speech) [ujaran kebencian](/tag/ujaran-kebencian) [pemilu](/tag/pemilu)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.KLINIK TERKAITPasal 330 KUHP tentang Pengambilan Paksa Anak 08 Mar 2024Bunyi Pasal 221 KUHP tentang Obstruction of Justice04 Mar 2024Bunyi Pasal 27 ayat (1) UU ITE 2024 tentang Kesusilaan 29 Feb 2024Simak Begini Bunyi dan Unsur-Unsur Pasal 365 KUHP13 Feb 2024Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Bunyi Pasal 406 KUHPMenjawab pertanyaan Anda, pada dasarnya tindak pidana menghancurkan atau merusakkan barang diatur dalam Pasal 406 KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Berikut adalah bunyi Pasal 406 KUHP:Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.Terkait dengan pidana denda dalam pasal tersebut, berdasarkan Pasal 3 Perma 2/2012 denda dikalikan 1000, yang artinya pidana denda paling banyak Rp4,5 juta.Unsur-unsur Pasal 406 KUHPMenurut S. R. Sianturi dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya (hal. 676), unsur-unsur dari tindak pidana Pasal 406 ayat (1) KUHP adalah:unsur subjek: barangsiapa;unsur kesalahan: dengan sengaja;unsur bersifat melawan hukum: dengan melawan hukum; danunsur tindakan yang terlarang: menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.Sedangkan dalam Pasal 406 ayat (2) KUHP, kata-kata “dijatuhkan pidana yang sama” menunjukkan bahwa tindak pidana dalam Pasal 406 ayat (2) KUHP diancam dengan pidana yang beratnya sama dengan Pasal 406 ayat (1) KUHP, yaitu pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta.Perbedaan unsur antara Pasal 406 ayat (2) dengan ayat (1) KUHP adalah dalam ayat yang ke-2, terdapat unsur “membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”. Sehingga, dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP objek tindak pidana adalah barang, sedangkan dalam Pasal 406 ayat (2) KUHP objek tindak pidana adalah hewan atau binatang.[1]Tindakan-tindakan yang dilarang itu dijelaskan satu persatu sebagai berikut:[2]Tindakan “membunuh”, adalah membuat hewan/binatang tidak hidup lagi.Tindakan “merusakkan” adalah membuat hewan itu cacat.Tindakan “membikin tak dapat digunakan” terhadap hewan diberi contoh oleh R. Soesilo, misalnya A benci pada B, pada malam hari A membacok kudanya B di urat kakinya, sehingga kuda B itu tidak dapat dipakai lagi.[3]Tindakan “menghilangkan” hewan mencakup juga melepaskan seekor binatang dari kandangnya agar ia lari, atau menghalaunya sehingga ia tak dapat kembali lagi. Pokoknya suatu perbuatan yang mengakibatkan sipemiliknya tidak dapat menemukannya dalam waktu yang wajar. Jadi, misalnya melepaskan burung kesayangan seorang lain dari kandangnya, sehingga burung itu terbang dan sulit ditangkap kembali.Bunyi Pasal 521 UU 1/2023Selain diatur dalam KUHP lama, tindak pidana perusakan dan penghancuran barang juga diatur dalam Pasal 521 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[4] yaitu tahun 2026.Berikut adalah isi Pasal 521 UU 1/2023:Setiap orang yang secara melawan hukum merusak, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, atau menghilangkan barang yang gedung atau seluruhnya milik orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta.[5]Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian yang nilainya tidak lebih dari Rp50 ribu, pelaku tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta.[6]Adapun menurut Penjelasan Pasal 521 ayat (1) UU 1/2023, yang dimaksud dengan "merusak" adalah membuat tidak dapat dipakai untuk sementara waktu, artinya apabila barang itu diperbaiki maka dapat dipakai lagi. Sedangkan "menghancurkan" adalah membinasakan atau merusakkan sama sekali sehingga tidak dapat dipakai lagi.Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PidanaUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPeraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPREFERENSIEuaggelion Christian Kiling (et.al). Tindak Pidana Perusakan Barang yang Bersifat Memberatkan. Jurnal Lex Crimen, Vol. IX, No. 4, 2020;R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1991;S. R. Sianturi. Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya. Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983.[1] Euaggelion Christian Kiling (et.al). Tindak Pidana Perusakan Barang yang Bersifat Memberatkan. Jurnal Lex Crimen, Vol. IX, No. 4, 2020, hal. 92[2] S. R. Sianturi. Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya. Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983, hal. 676-677[3] R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1991, hal. 279[4] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)[5] Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 1/2023[6] Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023Tagspotdkuhppidana

Apa bunyi Pasal 406 KUHP? Lalu, apa unsur-unsur Pasal 406 KUHP?

Dalam KUHP lama, tindak pidana menghancurkan/merusakkan barang diatur dalam Pasal 406. Sedangkan dalam UU 1/2023 tentang KUHP baru, tindak pidana perusakan dan penghancuran barang diatur dalam Pasal 521. Bagaimana bunyi pasal-pasal tersebut? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Pasal 330 KUHP tentang Pengambilan Paksa Anak 08 Mar 2024Bunyi Pasal 221 KUHP tentang Obstruction of Justice04 Mar 2024Bunyi Pasal 27 ayat (1) UU ITE 2024 tentang Kesusilaan 29 Feb 2024Simak Begini Bunyi dan Unsur-Unsur Pasal 365 KUHP13 Feb 2024Pasal 330 KUHP tentang Pengambilan Paksa Anak 08 Mar 2024Bunyi Pasal 221 KUHP tentang Obstruction of Justice04 Mar 2024Bunyi Pasal 27 ayat (1) UU ITE 2024 tentang Kesusilaan 29 Feb 2024Simak Begini Bunyi dan Unsur-Unsur Pasal 365 KUHP13 Feb 2024Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 2022Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 20234 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 2022Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 20234 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-406-kuhp-tentang-perusakan-barang-lt65f17a254f5ba/

Isi Pasal 406 KUHP tentang Perusakan Barang

pages/38/page-6.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Pasal 330 KUHP tentang Pengambilan Paksa Anak ](/klinik/a/pasal-330-kuhp-tentang-pengambilan-paksa-anak-lt65eabdec59809/)  08 Mar 2024 [ #### Bunyi Pasal 221 KUHP tentang _Obstruction of Justice_ ](/klinik/a/bunyi-pasal-221-kuhp-tentang-iobstruction-of-justice-i-lt65e5c883364d3/)  04 Mar 2024 [ #### Bunyi Pasal 27 ayat (1) UU ITE 2024 tentang Kesusilaan ](/klinik/a/bunyi-pasal-27-ayat-1-uu-ite-2024-tentang-kesusilaan-lt65e05f9d6ec29/)  29 Feb 2024 [ #### Simak Begini Bunyi dan Unsur-Unsur Pasal 365 KUHP ](/klinik/a/simak-begini-bunyi-dan-unsur-unsur-pasal-365-kuhp-lt65cb50141d1a0/)  13 Feb 2024 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Bunyi Pasal 406 KUHP** Menjawab pertanyaan Anda, pada dasarnya tindak pidana **menghancurkan atau merusakkan barang** diatur dalam **Pasal 406** [**KUHP**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/nprt/38/wetboek-van-strafrecht-\(wvs\)-kitab-undang-undang-hukum-pidana-\(kuhp\)?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Berikut adalah bunyi Pasal 406 KUHP: 1. **_Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan_**_, **merusakkan**, **membikin tak dapat dipakai** atau **menghilangkan barang** sesuatu yang seluruhnya atau sebagian **milik orang lain**, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah._ 2. **_Dijatuhkan pidana yang sama_** _terhadap orang yang **dengan sengaja dan melawan hukum membunuh**, **merusakkan**, **membikin tak dapat digunakan** atau **menghilangkan hewan**, yang seluruhnya atau sebagian **milik orang lain**._ Terkait dengan pidana denda dalam pasal tersebut, berdasarkan **Pasal 3 [Perma 2/2012](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4f4df95a89a5f/peraturan-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2012?r=0&p=1&q=Peraturan%20Mahkamah%20Agung%20Nomor%202%20Tahun%202012&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perma_2_2012)** denda dikalikan 1000, yang artinya pidana denda paling banyak Rp4,5 juta. ### **Unsur-unsur Pasal 406 KUHP** Menurut S. R. Sianturi dalam bukunya yang berjudul _Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya_ (hal. 676), unsur-unsur dari tindak pidana **Pasal 406 ayat (1)** **KUHP** adalah: 1. unsur subjek: barangsiapa; 2. unsur kesalahan: dengan sengaja; 3. unsur bersifat melawan hukum: dengan melawan hukum; dan 4. unsur tindakan yang terlarang: menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Sedangkan dalam **Pasal 406 ayat (2) KUHP**, kata-kata “dijatuhkan pidana yang sama” menunjukkan bahwa tindak pidana dalam Pasal 406 ayat (2) KUHP diancam dengan pidana yang beratnya sama dengan Pasal 406 ayat (1) KUHP, yaitu pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta. Perbedaan unsur antara Pasal 406 ayat (2) dengan ayat (1) KUHP adalah dalam ayat yang ke-2, terdapat unsur “membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”. Sehingga, dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP **objek tindak pidana adalah barang**, sedangkan dalam Pasal 406 ayat (2) KUHP **objek tindak pidana adalah hewan atau binatang**.[\[1\]](#_ftn1) Tindakan-tindakan yang dilarang itu dijelaskan satu persatu sebagai berikut:[\[2\]](#_ftn2) 1. Tindakan “membunuh”, adalah membuat hewan/binatang tidak hidup lagi. 2. Tindakan “merusakkan” adalah membuat hewan itu cacat. 3. Tindakan “membikin tak dapat digunakan” terhadap hewan diberi contoh oleh **R. Soesilo**, misalnya A benci pada B, pada malam hari A membacok kudanya B di urat kakinya, sehingga kuda B itu tidak dapat dipakai lagi.[\[3\]](#_ftn3) 4. Tindakan “menghilangkan” hewan mencakup juga melepaskan seekor binatang dari kandangnya agar ia lari, atau menghalaunya sehingga ia tak dapat kembali lagi. Pokoknya suatu perbuatan yang mengakibatkan sipemiliknya tidak dapat menemukannya dalam waktu yang wajar. Jadi, misalnya melepaskan burung kesayangan seorang lain dari kandangnya, sehingga burung itu terbang dan sulit ditangkap kembali. ### **Bunyi Pasal 521 UU 1/2023** Selain diatur dalam KUHP lama, tindak pidana perusakan dan penghancuran barang juga diatur dalam **Pasal 521** [**UU 1/2023**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023) tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[\[4\]](#_ftn4) yaitu tahun 2026. Berikut adalah isi Pasal 521 UU 1/2023: 1. **_Setiap orang_** _yang **secara melawan hukum merusak**, **menghancurkan**, **membuat tidak dapat dipakai**, atau **menghilangkan barang** yang gedung atau seluruhnya **milik orang lain**, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta.[**\[5\]**](#_ftn5)_ 2. _Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian yang nilainya tidak lebih dari Rp50 ribu, pelaku tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta.[**\[6\]**](#_ftn6)_ Adapun menurut **Penjelasan Pasal 521 ayat (1) UU 1/2023**, yang dimaksud dengan "merusak" adalah membuat tidak dapat dipakai untuk sementara waktu, artinya apabila barang itu diperbaiki maka dapat dipakai lagi. Sedangkan "menghancurkan" adalah membinasakan atau merusakkan sama sekali sehingga tidak dapat dipakai lagi. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik). Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/nprt/38/wetboek-van-strafrecht-\(wvs\)-kitab-undang-undang-hukum-pidana-\(kuhp\)?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4f4df95a89a5f/peraturan-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2012?r=0&p=1&q=Peraturan%20Mahkamah%20Agung%20Nomor%202%20Tahun%202012&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perma_2_2012) REFERENSI --------- 1. Euaggelion Christian Kiling _(et.al). Tindak Pidana Perusakan Barang yang Bersifat Memberatkan._ Jurnal Lex Crimen, Vol. IX, No. 4, 2020; 2. R. Soesilo. _Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal_. Bogor: Politeia, 1991; 3. S. R. Sianturi. _Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya_. Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Euaggelion Christian Kiling _(et.al). Tindak Pidana Perusakan Barang yang Bersifat Memberatkan._ Jurnal Lex Crimen, Vol. IX, No. 4, 2020, hal. 92 [\[2\]](#_ftnref2) S. R. Sianturi. _Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya_. Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983, hal. 676-677 [\[3\]](#_ftnref3) R. Soesilo. _Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal_. Bogor: Politeia, 1991, hal. 279 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 624 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023) (“UU 1/2023”) [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 1/2023 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023 Tags ---- [potd](/tag/potd) [kuhp](/tag/kuhp) [pidana](/tag/pidana)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITKetentuan Upah Minimum Terhadap Usaha Kecil22 Feb 2024Perbedaan Jaminan Hari Tua dengan Jaminan Pensiun26 Sep 2023Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023Bekerja Jarak Jauh, Upah Minimum Mana yang Berlaku?31 Jan 2023Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul Belum Ada Keputusan Pesangon, Apakah Karyawan yang Meninggal Tetap Digaji? yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan dipublikasikan pertama kali pada Rabu, 17 Juni 2015, yang pertama kali dimutakhirkan pada Senin, 23 November 2020, dan kedua kali dimutakhirkan pada 9 Maret 2021. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Pemutusan Hubungan Kerja karena Pekerja Meninggal DuniaPada dasarnya meninggal dunianya seorang pekerja merupakan sebab berakhirnya perjanjian kerja.[1] Adapun hal ini mengakibatkan terjadi pemutusan hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja.[2] Dalam hal pekerja meninggal dunia, ahli waris pekerja berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hak-hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.[3] Berdasarkan Pasal 81 angka 47 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 156 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima jika terjadi pemutusan hubungan kerja.Oleh karenanya, meski belum ada surat keputusan pesangon sebagaimana Anda maksud, terhadap pekerja yang meninggal dunia, perjanjian kerja tetap berakhir dan yang bersangkutan tidak berhak lagi menerima upah. Hak-hak Ahli Waris Jika Pekerja Meninggal DuniaMenurut Pasal 57 PP 35/2021, pemutusan hubungan kerja karena pekerja meninggal dunia maka ahli warisnya berhak atas uang pesangon 2 kali ketentuan Pasal 40 ayat (2) PP 35/2021, uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) PP 35/2021, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) PP 35/2021.Baca juga: Hak Pekerja yang Terkena PHK dan yang Mengundurkan DiriKemudian ahli waris juga berhak menerima besaran uang jaminan kematian jika pekerja (peserta) meninggal dunia dalam masa aktif yaitu:[4] santunan sekaligus Rp20 juta yang diberikan kepada ahli waris peserta;santunan berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp12 juta diberikan kepada ahli waris peserta;biaya pemakaman sebesar Rp10 juta diberikan kepada ahli waris peserta atau apabila tidak ada ahli waris, maka diberikan kepada pihak yang mengurus pemakaman;beasiswa pendidikan bagi anak dari peserta yang telah memiliki masa iur paling singkat 3 tahun dan meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Adapun jumlah anak yang ditanggung paling banyak 2 anak yang diberikan berkala setiap tahun sesuai tingkat pendidikan anak peserta.Selain uang jaminan kematian, besaran uang jaminan hari tua yang berhak diterima oleh ahli waris yang sah yaitu sebesar nilai akumulasi seluruh iuran yang telah disetor ditambah hasil pengembangannya yang tercatat dalam rekening perorangan peserta.[5] Kemudian manfaat jaminan pensiun juga diberikan kepada ahli waris jika pekerja (peserta) meninggal dunia,[6] yang terdiri atas 1 orang istri atau suami sah, paling banyak 2 orang anak, atau 1 orang tua.[7] Misalnya untuk istri atau suami dari pekerja yang meninggal dunia, maka besar manfaat pensiun janda atau duda dihitung sebesar:[8] 50% dari formula manfaat pensiun jika pekerja meninggal dunia sebelum menerima manfaat pensiun; atau 50% dari manfaat pensiun hari tua atau manfaat pensiun cacat jika pekerja meninggal dunia setelah menerima manfaat pensiun.Namun apabila pekerja meninggal dunia dan tidak mempunyai istri, suami atau anak, manfaat pensiun diberikan kepada orang tua pekerja yang sudah meninggal dunia, sebesar:[9]20% dari formula manfaat pensiun, untuk pekerja yang meninggal dunia sebelum menerima manfaat pensiun; atau20% dari manfaat pensiun hari tua, untuk pekerja yang meninggal dunia setelah menerima manfaat pensiun. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KerjaUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan KematianPeraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan KematianPeraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan KematianPeraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari TuaPeraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari TuaPeraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja[1] Pasal 81 angka 16 Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perppu Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 61 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)[2]  Pasal 81 angka 45 Perppu Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 154A ayat (1) huruf o UU Ketenagakerjaan[3] Pasal 81 angka 16 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 61 ayat (5) UU Ketenagakerjaan[4] Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian[5] Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua[6] Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (“PP 45/2015”)[7] Pasal 14 ayat (1) PP 45/2015[8] Pasal 21 ayat (1) dan (2) PP 45/2015[9] Pasal 23 ayat (1) dan (2) PP 45/2015Tagskaryawanpesangonmeninggal duniagaji

Apakah pekerja yang meninggal dunia tetap diberikan gaji selama belum ada surat keputusan pesangon dari perusahaan?

Meninggal dunianya pekerja merupakan sebab berakhirnya perjanjian kerja dan terjadinya pemutusan hubungan kerja demi hukum. Sehingga, hak yang didapat oleh pekerja yang meninggal dunia bukan lagi upah. Menurut UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya, ahli waris pekerja yang meninggal berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Selain itu, ahli waris juga berhak atas uang jaminan kematian, uang jaminan hari tua, dan uang jaminan pensiun. Berapakah besaran masing-masing hak tersebut? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Ketentuan Upah Minimum Terhadap Usaha Kecil22 Feb 2024Perbedaan Jaminan Hari Tua dengan Jaminan Pensiun26 Sep 2023Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023Bekerja Jarak Jauh, Upah Minimum Mana yang Berlaku?31 Jan 2023Ketentuan Upah Minimum Terhadap Usaha Kecil22 Feb 2024Perbedaan Jaminan Hari Tua dengan Jaminan Pensiun26 Sep 2023Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023Bekerja Jarak Jauh, Upah Minimum Mana yang Berlaku?31 Jan 2023Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022Cara Upload Terjemahan Novel Agar Tak Langgar Hak Cipta20 Okt 2022Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022Cara Upload Terjemahan Novel Agar Tak Langgar Hak Cipta20 Okt 2022Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/belum-diputus-pesangon--apakah-pekerja-yang-meninggal-tetap-digaji-lt557e8c899d149/

Belum Diputus Pesangon, Apakah Pekerja yang Meninggal Tetap Digaji?

pages/38/page-7.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Ketentuan Upah Minimum Terhadap Usaha Kecil ](/klinik/a/upah-minimum-usaha-kecil-lt50c7d16e6ea32/)  22 Feb 2024 [ #### Perbedaan Jaminan Hari Tua dengan Jaminan Pensiun ](/klinik/a/perbedaan-jht-dan-jp-lt5dbbc64cdb70e/)  26 Sep 2023 [ #### Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan ](/klinik/a/begini-cara-hitung-upah-lembur-pada-hari-raya-keagamaan-lt56010043c9966/)  12 Apr 2023 [ #### Bekerja Jarak Jauh, Upah Minimum Mana yang Berlaku? ](/klinik/a/bekerja-jarak-jauh-upah-minimum-mana-yang-berlaku-lt63d8d0be2a0f2/)  31 Jan 2023 [](#!) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul** **_Belum Ada Keputusan Pesangon, Apakah Karyawan yang Meninggal Tetap Digaji?_** **yang dibuat oleh [Tri Jata Ayu Pramesti, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/tri-jata-ayu-pramesti--sh-lt5165540a9b53c) dan dipublikasikan pertama kali pada Rabu, 17 Juni 2015, yang pertama kali dimutakhirkan pada Senin, 23 November 2020, dan kedua kali dimutakhirkan pada 9 Maret 2021.** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://m.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Pemutusan Hubungan Kerja karena Pekerja Meninggal Dunia** Pada dasarnya meninggal dunianya seorang pekerja merupakan sebab berakhirnya perjanjian kerja.[\[1\]](#_ftn1) Adapun hal ini mengakibatkan terjadi pemutusan hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja.[\[2\]](#_ftn2) Dalam hal pekerja meninggal dunia, ahli waris pekerja berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hak-hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.[\[3\]](#_ftn3) Berdasarkan **Pasal 81 angka 47** **[Perppu Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022)** **yang mengubah Pasal 156 ayat (1)** **[UU Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003)**, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima jika terjadi pemutusan hubungan kerja. Oleh karenanya, meski belum ada surat keputusan pesangon sebagaimana Anda maksud, terhadap pekerja yang meninggal dunia, perjanjian kerja tetap berakhir dan yang bersangkutan tidak berhak lagi menerima upah. ### **Hak-hak Ahli Waris Jika Pekerja Meninggal Dunia** Menurut **Pasal 57** **[PP 35/2021](https://new.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021)**, pemutusan hubungan kerja karena pekerja meninggal dunia maka ahli warisnya berhak atas **uang pesangon 2 kali ketentuan** Pasal 40 ayat (2) PP 35/2021, **uang penghargaan masa kerja 1 kali** ketentuan Pasal 40 ayat (3) PP 35/2021, **dan** **uang penggantian hak** sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) PP 35/2021. Baca juga: **[Hak Pekerja yang Terkena PHK dan yang Mengundurkan Diri](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2066/hak-pekerja-yang-terkena-phk-dan-yang-mengundurkan-diri?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=phk_resign)** Kemudian ahli waris juga berhak menerima besaran uang jaminan kematian jika pekerja (peserta) meninggal dunia dalam masa aktif yaitu:[\[4\]](#_ftn4) 1. **santunan sekaligus** Rp20 juta yang diberikan kepada ahli waris peserta; 2. **santunan berkala** yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp12 juta diberikan kepada ahli waris peserta; 3. **biaya pemakaman** sebesar Rp10 juta diberikan kepada ahli waris peserta atau apabila tidak ada ahli waris, maka diberikan kepada pihak yang mengurus pemakaman; 4. **beasiswa pendidikan bagi anak dari peserta** yang telah memiliki masa iur paling singkat 3 tahun dan meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Adapun jumlah anak yang ditanggung paling banyak 2 anak yang diberikan berkala setiap tahun sesuai tingkat pendidikan anak peserta. Selain uang jaminan kematian, besaran uang jaminan hari tua yang berhak diterima oleh ahli waris yang sah yaitu sebesar nilai akumulasi seluruh iuran yang telah disetor ditambah hasil pengembangannya yang tercatat dalam rekening perorangan peserta.[\[5\]](#_ftn5) Kemudian manfaat jaminan pensiun juga diberikan kepada ahli waris jika pekerja (peserta) meninggal dunia,[\[6\]](#_ftn6) yang terdiri atas 1 orang istri atau suami sah, paling banyak 2 orang anak, atau 1 orang tua.[\[7\]](#_ftn7) Misalnya untuk istri atau suami dari pekerja yang meninggal dunia, maka besar manfaat pensiun janda atau duda dihitung sebesar:[\[8\]](#_ftn8) 1. 50% dari formula manfaat pensiun jika pekerja meninggal dunia sebelum menerima manfaat pensiun; atau 2. 50% dari manfaat pensiun hari tua atau manfaat pensiun cacat jika pekerja meninggal dunia setelah menerima manfaat pensiun. Namun apabila pekerja meninggal dunia dan tidak mempunyai istri, suami atau anak, manfaat pensiun diberikan kepada orang tua pekerja yang sudah meninggal dunia, sebesar:[\[9\]](#_ftn9) 1. 20% dari formula manfaat pensiun, untuk pekerja yang meninggal dunia sebelum menerima manfaat pensiun; atau 2. 20% dari manfaat pensiun hari tua, untuk pekerja yang meninggal dunia setelah menerima manfaat pensiun. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt559b62444ae74/node/pp-no-44-tahun-2015-penyelenggaraan-program-jaminan-kecelakaan-kerja-dan-jaminan-kematian?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_44_2015) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5df8592e01abf?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_82_2019) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65239c41c0c75?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_49_2023) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt559b653d0d770/peraturan-pemerintah-nomor-46-tahun-2015/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_46_2015) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt55d55325449f7?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_60_2015) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_35_2021) * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 81 angka 16 [Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perppu Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 61 ayat (1) huruf a [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003) (“UU Ketenagakerjaan”) [\[2\]](#_ftnref2)  Pasal 81 angka 45 Perppu Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 154A ayat (1) huruf o UU Ketenagakerjaan [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 81 angka 16 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 61 ayat (5) UU Ketenagakerjaan [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 34 [Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5df8592e01abf?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_82_2019) [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (1) [Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt559b653d0d770/peraturan-pemerintah-nomor-46-tahun-2015/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_46_2015) [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 1 angka 1 [Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt559b63ef91786/peraturan-pemerintah-nomor-45-tahun-2015#?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_45_2015) (“PP 45/2015”) [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 14 ayat (1) PP 45/2015 [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 21 ayat (1) dan (2) PP 45/2015 [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 23 ayat (1) dan (2) PP 45/2015 Tags ---- [karyawan](/tag/karyawan) [pesangon](/tag/pesangon) [meninggal dunia](/tag/meninggal-dunia) [gaji](/tag/gaji)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAIT5 Sumber Hukum Internasional07 Mar 2024Mengenal Arti Jure Imperii dan Jure Gestionis29 Feb 2024Mengenal Gugatan In Rem dan Dasar Hukumnya26 Feb 2024Arti Gugatan Prematur dan Contoh Gugatannya08 Sep 2023Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 13 Januari 2014.   Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Sebelum menjawab pertanyaan Anda tentang perbedaan subjek hukum dalam hukum perdata dan subjek hukum dalam hukum pidana, terlebih dahulu kami akan menjelaskan subjek hukum tersebut satu-persatu di bawah ini: Subjek Hukum PerdataOrangSubekti dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata (hal. 19-21) menyatakan bahwa dalam hukum, orang (persoon) berarti pembawa hak atau subjek di dalam hukum. Sebagaimana kami sarikan, seseorang dikatakan sebagai subjek hukum (pembawa hak), dimulai dari ia dilahirkan dan berakhir saat ia meninggal. Bahkan, jika diperlukan (seperti misalnya dalam hal waris), dapat dihitung sejak ia dalam kandungan, asal ia kemudian dilahirkan dalam keadaan hidup. Badan HukumBerdasarkan pendapat Subekti masih dalam bukunya yang sama (hal. 21) menyatakan bahwa di samping orang, badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan juga memiliki hak dan melakukan perbuatan hukum seperti seorang manusia. Badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan itu mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantara pengurusnya, dapat digugat, dan dapat juga menggugat di muka hakim.Pada sumber lain, penjelasan dalam artikel Metamorfosis Badan Hukum Indonesia mengatakan bahwa dalam hukum perdata telah lama diakui bahwa suatu badan hukum (sebagai suatu subjek hukum mandiri; persona standi in judicio) dapat melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige handelen; tort). Badan hukum mempunyai kewenangan melakukan perbuatan hukum seperti halnya orang, akan tetapi perbuatan hukum itu hanya terbatas pada bidang hukum harta kekayaan. Mengingat wujudnya adalah badan atau lembaga, maka dalam mekanisme pelaksanaannya badan hukum bertindak dengan perantara pengurus-pengurusnya. Subjek Hukum Publik (Pidana)OrangWirjono Prodjodikoro dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 59) mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda. Badan Hukum (Korporasi)Masih bersumber pada artikel yang sama, dalam ilmu hukum pidana, gambaran tentang pelaku tindak pidana (kejahatan) masih sering dikaitkan dengan perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pelaku (fysieke dader). Namun demikian untuk perbuatan korporasi sendiri sebenarnya selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia (direksi; manajemen), maka pelimpahan pertanggungjawaban manajemen (manusia; natural persoon), menjadi perbuatan korporasi (badan hukum; legal persoon) dapat dilakukan apabila perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan korporasi. Ini yang dikenal sebagai konsep hukum tentang pelaku fungsional (functionele dader).Perlu diingat bahwa dalam sistem KUHP yang berlaku sekarang, yang dapat menjadi subjek tindak pidana hanya manusia saja (natuurlijk persoon). Dengan demikian, badan hukum (rechtspersoon) juga korporasi (berbadan hukum/tidak berbadan hukum) belum diakui sebagai subjek tindak pidana dalam KUHP.[1]  Adapun KUHP saat ini belum menerima pemikiran di atas dan menyatakan bahwa hanya pengurus (direksi) korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana (criminal liability). Namun, pada perkembangannya korporasi juga dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh UU PPLH. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 45 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[2] yaitu tahun 2026 mengatur korporasi merupakan subjek tindak pidana, yang mencakup:Badan hukum seperti PT, yayasan, koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau yang disamakan dengan itu; Perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum; Badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Tindak pidana oleh korporasi dapat dipertanggungjawabkan, jika:[3]termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi;menguntungkan korporasi secara melawan hukum;diterima sebagai kebijakan korporasi;korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana; dan/ataukorporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa baik hukum perdata maupun hukum pidana, subjek hukum terdiri dari orang dan badan hukum. Dalam hukum perdata dan hukum pidana keduanya mengakui bahwa badan hukum mempunyai kewenangan melakukan perbuatan hukum seperti halnya orang. Hal ini karena perbuatan badan hukum selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia.Selain itu, baik dalam hukum pidana maupun hukum perdata, badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum bertindak dengan perantaraan pengurus-pengurusnya. Dalam hukum pidana, karena perbuatan badan hukum selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia (direksi), maka pelimpahan pertanggungjawaban pidananya terdapat pada manusia, dalam hal ini diwakili oleh direksi. Akan tetapi, pada perkembangannya, dalam peraturan perundang-undangan dikenal juga tindak pidana korporasi. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PidanaKitab Undang-Undang Hukum PerdataUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan HidupUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-UndangUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 REFERENSISubekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa, 2003;Wirjono Prodjodikoro. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2003;Rony Walandouw, Unsur Melawan Hukum yang Subjektif dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP, Lex Crimen, Vol. 9, No. 3, 2020.[1] Rony Walandouw, Unsur Melawan Hukum yang Subjektif dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP, Lex Crimen, Vol. 9, No. 3, 2020, hal. 252[2] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)[3] Pasal 48 UU 1/2023Tagssubjek hukumperseroan terbatasbadan hukumkorporasi

Tolong dijelaskan apa yang membedakan subjek hukum dalam hukum perdata dengan subjek hukum dalam hukum pidana? Terima kasih.

Baik dalam hukum perdata maupun hukum pidana, subjek hukum pada dasarnya terdiri dari orang dan badan hukum. Kedua bidang hukum tersebut mengakui bahwa badan hukum mempunyai kewenangan melakukan perbuatan hukum seperti halnya orang dikarenakan perbuatan badan hukum selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia. Lantas, apa perbedaan subjek hukum dalam perdata dengan hukum pidana?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. 5 Sumber Hukum Internasional07 Mar 2024Mengenal Arti Jure Imperii dan Jure Gestionis29 Feb 2024Mengenal Gugatan In Rem dan Dasar Hukumnya26 Feb 2024Arti Gugatan Prematur dan Contoh Gugatannya08 Sep 20235 Sumber Hukum Internasional07 Mar 2024Mengenal Arti Jure Imperii dan Jure Gestionis29 Feb 2024Mengenal Gugatan In Rem dan Dasar Hukumnya26 Feb 2024Arti Gugatan Prematur dan Contoh Gugatannya08 Sep 2023Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Cara Mengurus Surat Cerai dan Langkah Mengajukan Gugatannya22 Jun 2023Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Cara Mengurus Surat Cerai dan Langkah Mengajukan Gugatannya22 Jun 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/subjek-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-pidana-lt52bdff2508616/

Subjek Hukum dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana

pages/39/page-0.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### 5 Sumber Hukum Internasional ](/klinik/a/sumber-hukum-internasional-lt62b02e4990cb4/)  07 Mar 2024 [ #### Mengenal Arti Jure Imperii dan Jure Gestionis ](/klinik/a/jure-imperii-lt4e7051b423af9/)  29 Feb 2024 [ #### Mengenal Gugatan _In Rem_ dan Dasar Hukumnya ](/klinik/a/gugatan-in-rem-lt56d44b0b91541/)  26 Feb 2024 [ #### Arti Gugatan Prematur dan Contoh Gugatannya ](/klinik/a/gugatan-prematur-lt5d9c586817f1f/)  08 Sep 2023 [](#!) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh [Tri Jata Ayu Pramesti, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/tri-jata-ayu-pramesti--sh-lt5165540a9b53c) dan pertama kali dipublikasikan pada 13 Januari 2014.**  Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) **Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). Sebelum menjawab pertanyaan Anda tentang perbedaan subjek hukum dalam hukum perdata dan subjek hukum dalam hukum pidana, terlebih dahulu kami akan menjelaskan subjek hukum tersebut satu-persatu di bawah ini: ### **Subjek Hukum Perdata** 1. #### **Orang** **Subekti** dalam bukunya yang berjudul _Pokok-Pokok Hukum Perdata_ (hal. 19-21) menyatakan bahwa dalam hukum, orang (_persoon_) berarti pembawa hak atau subjek di dalam hukum. Sebagaimana kami sarikan, seseorang dikatakan sebagai subjek hukum (pembawa hak), dimulai dari ia dilahirkan dan berakhir saat ia meninggal. Bahkan, jika diperlukan (seperti misalnya dalam hal waris), dapat dihitung sejak ia dalam kandungan, asal ia kemudian dilahirkan dalam keadaan hidup. 2. #### **Badan Hukum** Berdasarkan pendapat Subekti masih dalam bukunya yang sama (hal. 21) menyatakan bahwa di samping orang, badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan juga memiliki hak dan melakukan perbuatan hukum seperti seorang manusia. Badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan itu mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantara pengurusnya, dapat digugat, dan dapat juga menggugat di muka hakim. Pada sumber lain, penjelasan dalam artikel [**Metamorfosis Badan Hukum Indonesia**](https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17818/metamorfosis-badan-hukum-indonesia?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=metamorfosis_badan_hukum) mengatakan bahwa dalam hukum perdata telah lama diakui bahwa suatu badan hukum (sebagai suatu subjek hukum mandiri; _persona standi in judicio_) dapat melakukan perbuatan melawan hukum (_onrechtmatige handelen; tort_). Badan hukum mempunyai kewenangan melakukan perbuatan hukum seperti halnya orang, akan tetapi perbuatan hukum itu hanya terbatas pada bidang hukum harta kekayaan. Mengingat wujudnya adalah badan atau lembaga, maka dalam mekanisme pelaksanaannya badan hukum bertindak dengan perantara pengurus-pengurusnya. ### **Subjek Hukum Publik (Pidana)** 1. #### **Orang** **Wirjono Prodjodikoro** dalam bukunya _Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia_ (hal. 59) mengatakan bahwa dalam pandangan [**KUHP**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/nprt/38/wetboek-van-strafrecht-\(wvs\)-kitab-undang-undang-hukum-pidana-\(kuhp\)?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda. 2. #### **Badan Hukum (Korporasi)** Masih bersumber pada artikel yang sama, dalam ilmu hukum pidana, gambaran tentang pelaku tindak pidana (kejahatan) masih sering dikaitkan dengan perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pelaku (_fysieke dader_). Namun demikian untuk perbuatan korporasi sendiri sebenarnya selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia (direksi; manajemen), maka pelimpahan pertanggungjawaban manajemen (manusia; _natural persoon_), menjadi perbuatan korporasi (badan hukum; _legal persoon_) dapat dilakukan apabila perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan korporasi. Ini yang dikenal sebagai konsep hukum tentang pelaku fungsional (_functionele dader_). Perlu diingat bahwa dalam sistem KUHP yang berlaku sekarang, yang dapat menjadi subjek tindak pidana hanya manusia saja (_natuurlijk persoon_). Dengan demikian, badan hukum (_rechtspersoon_) juga korporasi (berbadan hukum/tidak berbadan hukum) belum diakui sebagai subjek tindak pidana dalam KUHP.[\[1\]](https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-tindak-pidana-asusila-pengertian-dan-unsurnya-lt521b9029a4e48/#_ftn7)  Adapun KUHP saat ini belum menerima pemikiran di atas dan menyatakan bahwa hanya pengurus (direksi) korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana (_criminal liability_). Namun, pada perkembangannya korporasi juga dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh **[UU PPLH](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b2885a7bc5ad/node/1060/undangundang-nomor-32-tahun-2009?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_32_2009)**. Lebih lanjut, berdasarkan **Pasal 45** [**UU 1/2023**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru) tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[\[2\]](#_ftn2) yaitu tahun 2026 mengatur korporasi merupakan subjek tindak pidana, yang mencakup: 1. Badan hukum seperti PT, yayasan, koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau yang disamakan dengan itu; 2. Perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum; 3. Badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindak pidana oleh korporasi dapat dipertanggungjawabkan, jika:[\[3\]](#_ftn3) 1. termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi; 2. menguntungkan korporasi secara melawan hukum; 3. diterima sebagai kebijakan korporasi; 4. korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana; dan/atau 5. korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana. Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa baik hukum perdata maupun hukum pidana, subjek hukum terdiri dari orang dan badan hukum. Dalam hukum perdata dan hukum pidana keduanya mengakui bahwa badan hukum mempunyai kewenangan melakukan perbuatan hukum seperti halnya orang. Hal ini karena perbuatan badan hukum selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia. Selain itu, baik dalam hukum pidana maupun hukum perdata, badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum bertindak dengan perantaraan pengurus-pengurusnya. Dalam hukum pidana, karena perbuatan badan hukum selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia (direksi), maka pelimpahan pertanggungjawaban pidananya terdapat pada manusia, dalam hal ini diwakili oleh direksi. Akan tetapi, pada perkembangannya, dalam peraturan perundang-undangan dikenal juga tindak pidana korporasi. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b2885a7bc5ad/node/1060/undangundang-nomor-32-tahun-2009?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_32_2009) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023) REFERENSI --------- 1. Subekti. _Pokok-Pokok Hukum Perdata_. Jakarta: Intermasa, 2003; 2. Wirjono Prodjodikoro. _Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia_. Bandung: Refika Aditama, 2003; 3. Rony Walandouw, _Unsur Melawan Hukum yang Subjektif dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP_, Lex Crimen, Vol. 9, No. 3, 2020. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Rony Walandouw, _Unsur Melawan Hukum yang Subjektif dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP_, Lex Crimen, Vol. 9, No. 3, 2020, hal. 252 [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 624 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023) (“UU 1/2023”) [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 48 UU 1/2023 Tags ---- [subjek hukum](/tag/subjek-hukum) [perseroan terbatas](/tag/perseroan-terbatas) [badan hukum](/tag/badan-hukum) [korporasi](/tag/korporasi)

ULASAN LENGKAPTerima kasih untuk pertanyaan Anda.Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.KLINIK TERKAITPasal 330 KUHP tentang Pengambilan Paksa Anak 08 Mar 2024Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Pertama-tama, perlu kami tegaskan bahwa pembahasan kali ini akan dibatasi perihal kasus pengambilan anak secara paksa dari kekuasaan orang tua, tidak mencakup perihal masalah perselingkuhan. Kemudian, sebelum menjawab pertanyaan Anda, sebaiknya kita ketahui terlebih dahulu hubungan antara orang tua dengan anak.Hubungan Antara Orang Tua dengan Anak Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Pada dasarnya, menurut UU Perkawinan, kedua orang tua diwajibkan untuk memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya.[1] Kewajiban orang tua ini dianggap berlaku sampai anak itu telah kawin atau berdiri sendiri, dan meskipun perkawinan di antara kedua orang tuanya putus kewajiban akan tetap berlaku.[2]Disarikan dari Analisis Yuridis Pengambilan Paksa Anak oleh Orang Tua, kewajiban tersebut merupakan bentuk dari perlindungan anak sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 2 UU 35/2014, yaitu untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.Lebih lanjut, salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang. Namun, pencabutan kekuasaan tersebut harus disertai dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal:[3]ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;la berkelakuan buruk sekali.Akan tetapi, meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.[4]Hukumnya Merebut Anak dari Kekuasaan Orang TuaBerdasarkan informasi yang Anda berikan, terdapat ibu kandung/ Warga Negara Asing (“WNA”) Korea mengejar anak-anaknya (salah satunya bayi), namun ia tidak diperbolehkan untuk bertemu anak-anaknya oleh pihak suami dan diduga pelakor. Ketika WNA Korea hendak mengambil bayinya, diduga pelakor tidak mau menyerahkan bayi, menarik anak-anak tersebut, dan pergi.Menurut hemat kami, perbuatan seseorang yang mengambil anak secara paksa termasuk dalam kejahatan terhadap kemerdekaan orang/ perampasan kemerdekaan terhadap anak dan perempuan yang diatur dalam Pasal 330 KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku, dan Pasal 452 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[5] yaitu tahun 2026. Berikut adalah bunyi pasal-pasal tersebut:Pasal 330 KUHPPasal 452 UU 1/2023Barang siapa dengan sengaja menarik seorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.Bilamana dalam hal ini dilakukan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau bilamana anaknya belum berumur 12 tahun, dijatuhkan pidana penjara paling lama 9 tahun.Setiap orang yang menarik anak dari kekuasaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditentukan atas dirinya atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta.[6]Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau terhadap anak yang belum berumur 12 tahun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta.[7] R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 235) menyatakan unsur-unsur dari Pasal 330 KUHP akan terpenuhi dalam hal:Orang yang melarikan orang yang belum dewasa tersebut niatnya sengaja mencabut kekuasaan dari orang yang berhak dapat diancam dengan hukuman.Pada waktu melarikan, orang itu harus mengetahui bahwa orang tersebut belum dewasa.Dalam hal ini harus dapat dibuktikan, bahwa terdakwalah yang mencabut (melarikan), jadi bukan dengan kemauan anaknya sendiri yang lari dari orang tua tersebut. Jika anak yang belum dewasa dengan kemauannya sendiri melepaskan dirinya dari kekuasaan orang tua atau walinya dan pergi meminta perlindungan kepada orang lain, dan orang tersebut menolak untuk menyerahkan kembali anak itu kepada walinya, maka tindakan tersebut tidak dapat disebut sebagai tindakan menarik atau mencabut anak yang belum dewasa dari kekuasaan orang tua atau walinya.Tipu daya adalah akal cerdik dan muslihat yang dapat memikat atau memasukkan perangkap orang yang ditipu itu.Sehingga pada intinya, menurut R. Soesilo, dalam peristiwa pada Pasal 330 KUHP harus dibuktikan bahwa memang pelaku yang mengambil anak tersebut, bukan keinginan dari anaknya sendiri yang melepaskan diri dari pemegang hak asuh anak yang sah.Selanjutnya, dari bunyi Pasal 330 KUHP di atas, terdapat istilah “seorang yang belum cukup umur” dan “anak”. Lantas, usia berapa seseorang dikategorikan sebagai anak? Menurut Pasal 1 angka 1 UU 35/2014, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.Lebih lanjut, merujuk pada Penjelasan Pasal 452 UU 1/2023, ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan pelindungan terhadap anak yang telah mendapatkan pelindungan hukum. Misalnya, anak yang ditempatkan di panti asuhan, apabila mereka dilarikan, maka pelaku tindak pidana dapat dipidana.Adapun menurut Pasal 25 ayat (1) UU 1/2023, dalam hal korban tindak pidana aduan belum berumur 16 tahun, yang berhak mengadu merupakan orang tua atau walinya.Dengan demikian, jika seseorang merebut anak dari kekuasaan orang tua dan memenuhi unsur-unsur kejahatan terhadap kemerdekaan orang/ perampasan kemerdekaan terhadap anak dan perempuan, ia berpotensi dijerat Pasal 330 KUHP atau Pasal 452 UU 1/2023.Baca juga: Pasal 330 KUHP tentang Pengambilan Paksa AnakHak Anak dalam UU Perlindungan AnakMasih bersumber dari artikel sama yang ditulis oleh Achmad Roni, sebagai informasi, polemik perebutan hak asuh anak yang dilakukan orang tua berpotensi melanggar hak-hak anak dan tumbuh kembang anak yang mana seharusnya anak mendapatkan perlindungan dan pemenuhan haknya sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak dan perubahannya.Apalagi jika perebutan anak dilakukan dengan tindakan berlebih seperti diculik, dibawa paksa dengan kekerasan, disekap, ditarik-tarik dan kekerasan fisik lainnya. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 13, Pasal 16 ayat (1) dan (2) UU Perlindungan Anak, sebagai berikutPasal 4Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.Pasal 131. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:a. diskriminasi;b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;c. penelantaran;d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;e. ketidakadilan; danf. perlakuan salah lainnya.2. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.Pasal 16 ayat (1) dan (2)Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Melaporkan Tindak PidanaMenjawab pertanyaan Anda terkait pelaporan tindak pidana, berikut kami berikan beberapa opsi yang dapat ditempuh pihak istri/ibu kandung:Melapor ke Kantor PolisiPihak istri/ibu kandung yang merasa dirugikan karena anaknya yang belum cukup umur ditarik oleh seseorang dari kekuasaannya dapat datang dan melapor ke kantor polisi terdekat dari lokasi tindak pidana. Selain itu, terdapat layanan Call Center 110 Polri, dimana masyarakat yang melakukan panggilan ke nomor akses 110 akan langsung terhubung ke agen yang akan memberikan layanan berupa informasi, pelaporan (kecelakaan, bencana, kerusuhan, dan lain-lain) dan pengaduan (penghinaan, ancaman, tindak kekerasan, dan lain-lain) secara gratis.Selengkapnya mengenai prosedur melaporkan tindak pidana ke polisi dapat Anda baca pada artikel Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya.Melapor ke KPAIMenurut hemat kami, karena kasus ini melibatkan anak, tindak pidana bisa dilaporkan juga ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (“KPAI”) secara langsung maupun online dengan mengisi formulir pengaduan.Melapor ke Konsulat Jenderal Republik Korea di IndonesiaMengingat pihak istri/ibu kandung adalah WNA Korea Selatan yang tinggal di Indonesia, ia juga bisa meminta bantuan kepada Pejabat Perwakilan Konsuler Republik Korea di Indonesia.Pada dasarnya, fungsi perwakilan konsuler telah ditetapkan dalam Vienna Convention 1963 (Konvensi Wina 1963) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU 1/1982, sebagai berikut:Pasal 5 huruf aMelindungi kepentingan negara dan warga negara pengirim di negara penerima, baik secara individual maupun badan-badan usaha (seperti yayasan, perusahaan, dan lembaga/Badan Usaha Milik Negara) dalam batas yang diperkenankan oleh hukum internasional.Pasal 5 huruf eMenolong dan membantu warga negara dari negara pengirim yang memerlukan pertolongan secara perorangan maupun badan-badan usaha dari negara pengirim.[8]           Informasi selengkapnya mengenai lokasi dan kontak dapat dibaca pada laman Kedutaan Besar Republik Korea untuk Republik Indonesia.DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PidanaUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang PerkawinanUndang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang PerkawinanUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnyamengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on diplomatic Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations concerning Acquisitionof Nationality,1961) dan Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Conventionon Consular Relations and optional Protocol to the Vienna Convention on Consular Relations concerning Acquisition of Nationality, 1963)Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan AnakUndang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan AnakPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan AnakUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2016Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaVienna Convention on Consular Relations 1963REFERENSIR. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politea, 1996;Syahmin. Hukum Diplomatik dalam Kerangka Studi Kasus. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008;Call Center 110 Polri, yang diakses pada 8 Maret 2024, pukul 12.14 WIB;Formulir pengaduan, yang diakses pada 8 Maret 2024, pukul 14.17 WIB;Kedutaan Besar Republik Korea untuk Republik Indonesia, yang diakses pada 8 Maret 2024, pukul 14.20 WIB;Komisi Perlindungan Anak Indonesia, yang diakses pada 8 Maret 2024, pukul 14.20 WIB;[1] Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”)[2] Pasal 45 ayat (2) UU Perkawinan[3] Pasal 49 ayat (1) UU Perkawinan[4] Pasal 49 ayat (2) UU Perkawinan[5] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)[6] Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 1/2023[7] Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023[8] Syahmin. Hukum Diplomatik dalam Kerangka Studi Kasus. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008, hal. 190Tagsanakuu perlindungan anakdewasapidanaorang tuakekuasaanwarga negara asing

Belakangan ini, viral kasus diduga pelakor rebut suami WNA Korea yang tinggal di Indonesia. Menurut berita yang beredar, selain rebut suami WNA Korea, diduga pelakor tersebut juga rebut empat anak hasil pernikahan pihak istri (WNA Korea) dengan pihak suami. Pasalnya, wanita asal Korea Selatan ini mengunggah video di akun X dan TikTok. Video tersebut berisi cuplikan kejadian saat ia mengejar anak-anaknya di rumah sakit, namun ia tidak diperbolehkan untuk bertemu anak-anaknya oleh pihak suami dan diduga pelakor. Padahal, salah satu anaknya baru berusia empat bulan. Sepengetahuan saya, ketika WNA Korea hendak mengejar dan mengambil bayinya, diduga pelakor tidak mau menyerahkan bayi tersebut, menarik anak-anak tersebut, dan pergi.   Lantas, apa ancaman pidana bagi orang yang mengambil anak secara paksa? Kemana pihak istri sah (WNA Korea) dapat melaporkan kasus ini?

Dalam KUHP lama, perbuatan seseorang yang mengambil anak secara paksa termasuk dalam kejahatan terhadap kemerdekaan orang yang diatur dalam Pasal 330. Sedangkan dalam UU 1/2023 tentang KUHP baru, perbuatan tersebut adalah tindak pidana perampasan kemerdekaan terhadap anak dan perempuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 452. Berdasarkan kasus Anda, ibu kandung (WNA Korea) yang merasa dirugikan karena anaknya yang belum cukup umur ditarik oleh seseorang dari kekuasaannya dapat menempuh upaya sebagai berikut: 1. melapor ke kantor polisi; 2. melapor ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia; atau 3. melapor ke Konsulat Jenderal Republik Korea di Indonesia. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Pasal 330 KUHP tentang Pengambilan Paksa Anak 08 Mar 2024Pasal 330 KUHP tentang Pengambilan Paksa Anak 08 Mar 2024Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/diduga-pelakor-rebut-anak-dari-ibu-kandung-ini-hukumnya-lt65eafd03207be/

Diduga Pelakor Rebut Anak dari Ibu Kandung, Ini Hukumnya

pages/39/page-2.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih untuk pertanyaan Anda. **Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Pasal 330 KUHP tentang Pengambilan Paksa Anak ](/klinik/a/pasal-330-kuhp-tentang-pengambilan-paksa-anak-lt65eabdec59809/)  08 Mar 2024 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. Pertama-tama, perlu kami tegaskan bahwa pembahasan kali ini akan dibatasi perihal kasus pengambilan anak secara paksa dari kekuasaan orang tua, tidak mencakup perihal masalah perselingkuhan. Kemudian, sebelum menjawab pertanyaan Anda, sebaiknya kita ketahui terlebih dahulu hubungan antara orang tua dengan anak. ### **Hubungan Antara Orang Tua dengan Anak** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Pada dasarnya, menurut **[UU Perkawinan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_1974)**, kedua orang tua diwajibkan untuk memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya.[\[1\]](#_ftn1) Kewajiban orang tua ini dianggap berlaku sampai anak itu telah kawin atau berdiri sendiri, dan meskipun perkawinan di antara kedua orang tuanya putus kewajiban akan tetap berlaku.[\[2\]](#_ftn2) Disarikan dari **[Analisis Yuridis Pengambilan Paksa Anak oleh Orang Tua](https://www.hukumonline.com/berita/a/analisis-yuridis-pengambilan-paksa-anak-oleh-orang-tua-lt635282e82e2bc/?page=all?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=analisis_yuridis_pengambilan_anak_paksa)**, kewajiban tersebut merupakan bentuk dari **perlindungan anak** sebagaimana termuat dalam **Pasal 1 angka 2 [UU 35/2014](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt548fdfd3a87d2/undang-undang-nomor-35-tahun-2014/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_35_2014)**, yaitu untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Lebih lanjut, salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang. Namun, pencabutan kekuasaan tersebut harus disertai dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal:[\[3\]](#_ftn3) 1. ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; 2. la berkelakuan buruk sekali. Akan tetapi, meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.[\[4\]](#_ftn4) ### **Hukumnya Merebut Anak dari Kekuasaan Orang Tua** Berdasarkan informasi yang Anda berikan, terdapat ibu kandung/ Warga Negara Asing (“WNA”) Korea mengejar anak-anaknya (salah satunya bayi), namun ia tidak diperbolehkan untuk bertemu anak-anaknya oleh pihak suami dan diduga [pelakor](https://www.hukumonline.com/klinik/a/risiko-hukum-menjadi-pelakor-lt5bffa6f7d2bb3/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pelakor). Ketika WNA Korea hendak mengambil bayinya, diduga pelakor tidak mau menyerahkan bayi, menarik anak-anak tersebut, dan pergi. Menurut hemat kami, perbuatan seseorang yang mengambil anak secara paksa termasuk dalam **kejahatan terhadap kemerdekaan orang/ perampasan kemerdekaan terhadap anak dan perempuan** yang diatur dalam **Pasal 330 [KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/nprt/38/wetboek-van-strafrecht-\(wvs\)-kitab-undang-undang-hukum-pidana-\(kuhp\)?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP)** lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku, dan **Pasal 452 [UU 1/2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023)** tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[\[5\]](#_ftn5) yaitu tahun 2026. Berikut adalah bunyi pasal-pasal tersebut: **Pasal 330 KUHP** **Pasal 452 UU 1/2023** 1. **Barang siapa dengan sengaja menarik seorang yang belum cukup umur dari kekuasaan** yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya, atau **dari pengawasan orang yang berwenang** untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. 2. Bilamana dalam hal ini dilakukan **tipu muslihat**, **kekerasan atau ancaman kekerasan**, atau bilamana **anaknya belum berumur 12 tahun**, dijatuhkan pidana penjara paling lama 9 tahun. 1. **Setiap orang yang menarik anak dari kekuasaan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditentukan atas dirinya atau **dari pengawasan orang yang berwenang** untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta.[\[6\]](#_ftn6) 2. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan **tipu muslihat**, **kekerasan atau ancaman kekerasan**, atau **terhadap anak yang belum berumur 12 tahun**, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta.[\[7\]](#_ftn7) **R. Soesilo** dalam bukunya _Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal_ (hal. 235) menyatakan unsur-unsur dari Pasal 330 KUHP akan terpenuhi dalam hal: 1. Orang yang melarikan **orang yang belum dewasa** tersebut niatnya sengaja mencabut kekuasaan dari orang yang berhak dapat diancam dengan hukuman. 2. Pada waktu melarikan, orang itu harus mengetahui bahwa orang tersebut belum dewasa. 3. Dalam hal ini harus dapat dibuktikan, bahwa terdakwalah yang mencabut (melarikan), jadi bukan dengan kemauan anaknya sendiri yang lari dari orang tua tersebut. Jika anak yang belum dewasa dengan kemauannya sendiri melepaskan dirinya dari kekuasaan orang tua atau walinya dan pergi meminta perlindungan kepada orang lain, dan orang tersebut menolak untuk menyerahkan kembali anak itu kepada walinya, maka tindakan tersebut tidak dapat disebut sebagai tindakan menarik atau mencabut anak yang belum dewasa dari kekuasaan orang tua atau walinya. 4. Tipu daya adalah akal cerdik dan muslihat yang dapat memikat atau memasukkan perangkap orang yang ditipu itu. Sehingga pada intinya, menurut R. Soesilo, dalam peristiwa pada Pasal 330 KUHP harus dibuktikan bahwa memang pelaku yang mengambil anak tersebut, bukan keinginan dari anaknya sendiri yang melepaskan diri dari pemegang hak asuh anak yang sah. Selanjutnya, dari bunyi Pasal 330 KUHP di atas, terdapat istilah “seorang yang belum cukup umur” dan “anak”. Lantas, usia berapa seseorang dikategorikan sebagai anak? Menurut **Pasal 1 angka 1 UU 35/2014**, **anak** adalah seseorang yang **belum berusia 18 tahun**, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Lebih lanjut, merujuk pada **Penjelasan Pasal 452 UU 1/2023**, ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan pelindungan terhadap anak yang telah mendapatkan pelindungan hukum. Misalnya, anak yang ditempatkan di panti asuhan, apabila mereka dilarikan, maka pelaku tindak pidana dapat dipidana. Adapun menurut **Pasal 25 ayat (1) UU 1/2023**, dalam hal **korban tindak pidana aduan** **belum berumur 16 tahun**, yang berhak mengadu merupakan orang tua atau walinya. Dengan demikian, jika seseorang merebut anak dari kekuasaan orang tua dan memenuhi unsur-unsur kejahatan terhadap kemerdekaan orang/ perampasan kemerdekaan terhadap anak dan perempuan, ia berpotensi dijerat Pasal 330 KUHP atau Pasal 452 UU 1/2023. Baca juga: **[Pasal 330 KUHP tentang Pengambilan Paksa Anak](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-330-kuhp-tentang-pengambilan-paksa-anak-lt65eabdec59809/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pasal_330_kuhp_pengambilan_paksa_anak)** ### **Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak** Masih bersumber dari artikel sama yang ditulis oleh **Achmad Roni**, sebagai informasi, polemik perebutan hak asuh anak yang dilakukan orang tua berpotensi melanggar hak-hak anak dan tumbuh kembang anak yang mana seharusnya anak mendapatkan perlindungan dan pemenuhan haknya sebagaimana diatur dalam **[UU Perlindungan Anak](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17453/undangundang-nomor-23-tahun-2002?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_perlindungan_anak)** dan perubahannya. Apalagi jika perebutan anak dilakukan dengan tindakan berlebih seperti diculik, **dibawa paksa dengan kekerasan**, disekap, **ditarik-tarik dan kekerasan fisik lainnya**. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan **Pasal 4**, **Pasal 13**, **Pasal 16 ayat (1) dan (2) UU Perlindungan Anak**, sebagai berikut **Pasal 4** _Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi._ **Pasal 13** _1\. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:_ _a. diskriminasi;_ _b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;_ _c. penelantaran;_ _d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;_ _e. ketidakadilan; dan_ _f. perlakuan salah lainnya._ _2\. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman._ **Pasal 16 ayat (1) dan (2)** 1. _Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi._ 2. _Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum._ ### **Melaporkan Tindak Pidana** Menjawab pertanyaan Anda terkait pelaporan tindak pidana, berikut kami berikan beberapa opsi yang dapat ditempuh pihak istri/ibu kandung: 1. **Melapor ke Kantor Polisi** Pihak istri/ibu kandung yang merasa dirugikan karena anaknya yang belum cukup umur ditarik oleh seseorang dari kekuasaannya dapat datang dan melapor ke kantor polisi terdekat dari lokasi tindak pidana. Selain itu, terdapat layanan **[_Call Center_ 110 Polri](https://polri.go.id/110)**, dimana masyarakat yang melakukan panggilan ke nomor akses 110 akan langsung terhubung ke agen yang akan memberikan layanan berupa informasi, pelaporan (kecelakaan, bencana, kerusuhan, dan lain-lain) dan pengaduan (penghinaan, ancaman, tindak kekerasan, dan lain-lain) secara gratis. Selengkapnya mengenai prosedur melaporkan tindak pidana ke polisi dapat Anda baca pada artikel **[Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya](https://www.hukumonline.com/klinik/a/mau-melaporkan-tindak-pidana-ke-polisi-begini-prosedurnya-lt504d52481c208?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=lapor_polisi)**. 2. **Melapor ke KPAI** Menurut hemat kami, karena kasus ini melibatkan anak, tindak pidana bisa dilaporkan juga ke **[Komisi Perlindungan Anak Indonesia](https://www.kpai.go.id/layanan-pengaduan) (“KPAI”)** secara langsung maupun _online_ dengan mengisi [formulir pengaduan](https://www.kpai.go.id/formulir-pengaduan). 3. **Melapor ke Konsulat Jenderal Republik Korea di Indonesia** Mengingat pihak istri/ibu kandung adalah **WNA Korea Selatan yang tinggal di Indonesia**, ia juga bisa meminta bantuan kepada **Pejabat Perwakilan Konsuler Republik Korea** di Indonesia. Pada dasarnya, fungsi perwakilan konsuler telah ditetapkan dalam **[Vienna _Convention_ 1963](https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_2_1963.pdf) (Konvensi Wina 1963)** yang telah diratifikasi Indonesia melalui **[UU 1/1982](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20176/undangundang-nomor-1-tahun-1982/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_1982)**, sebagai berikut: **Pasal 5 huruf a** _**Melindungi kepentingan negara dan warga negara pengirim di negara penerima**, baik **secara individual** maupun badan-badan usaha (seperti yayasan, perusahaan, dan lembaga/Badan Usaha Milik Negara) dalam batas yang diperkenankan oleh hukum internasional._ **Pasal 5 huruf e** _**Menolong dan membantu warga negara dari negara pengirim yang memerlukan pertolongan secara perorangan** maupun badan-badan usaha dari negara pengirim.[\[8\]](#_ftn8)_            Informasi selengkapnya mengenai lokasi dan kontak dapat dibaca pada laman **[Kedutaan Besar Republik Korea untuk Republik Indonesia](https://overseas.mofa.go.kr/id-id/wpge/m_2708/contents.do)**. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_1974) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5dafedf4cd014/undang-undang-nomor-16-tahun-2019?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_16_2019) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya [](file:///Users/renatachristhaauli/Downloads/1.Undang-Undang%20Nomor%201%20Tahun%201982%20tentang%20Pengesahan%20Konvensi%20Wina%20mengenai%20Hubungan%20Diplomatik%20beserta%20Protokol%20Opsionalnya%20mengenai%20Hal%20Memperoleh%20Kewarganegaraan%20\(Vienna%20Convention%20on%20diplomatic%20Relations%20and%20Optional%20Protocol%20to%20the%20Vienna%20Convention%20on%20Diplomatic%20Relations%20concerning%20Acquisition%20of%20Nationality,1961\)%20dan%20Pengesahan%20Konvensi%20Wina%20mengenai%20Hubungan%20Konsuler%20Beserta%20Protokol%20Opsionalnya%20mengenai%20Hal%20Memperoleh%20Kewarganegaraan%20\(Vienna%20Convention%20on%20Consular%20Relations%20and%20optional%20Protocol%20to%20the%20Vienna%20Convention%20on%20Consular%20Relations%20concerning%20Acquisition%20of%20Nationality,%201963\);) mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on diplomatic Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations concerning Acquisition [](file:///Users/renatachristhaauli/Downloads/1.Undang-Undang%20Nomor%201%20Tahun%201982%20tentang%20Pengesahan%20Konvensi%20Wina%20mengenai%20Hubungan%20Diplomatik%20beserta%20Protokol%20Opsionalnya%20mengenai%20Hal%20Memperoleh%20Kewarganegaraan%20\(Vienna%20Convention%20on%20diplomatic%20Relations%20and%20Optional%20Protocol%20to%20the%20Vienna%20Convention%20on%20Diplomatic%20Relations%20concerning%20Acquisition%20of%20Nationality,1961\)%20dan%20Pengesahan%20Konvensi%20Wina%20mengenai%20Hubungan%20Konsuler%20Beserta%20Protokol%20Opsionalnya%20mengenai%20Hal%20Memperoleh%20Kewarganegaraan%20\(Vienna%20Convention%20on%20Consular%20Relations%20and%20optional%20Protocol%20to%20the%20Vienna%20Convention%20on%20Consular%20Relations%20concerning%20Acquisition%20of%20Nationality,%201963\);) of Nationality,1961) dan Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention [](file:///Users/renatachristhaauli/Downloads/1.Undang-Undang%20Nomor%201%20Tahun%201982%20tentang%20Pengesahan%20Konvensi%20Wina%20mengenai%20Hubungan%20Diplomatik%20beserta%20Protokol%20Opsionalnya%20mengenai%20Hal%20Memperoleh%20Kewarganegaraan%20\(Vienna%20Convention%20on%20diplomatic%20Relations%20and%20Optional%20Protocol%20to%20the%20Vienna%20Convention%20on%20Diplomatic%20Relations%20concerning%20Acquisition%20of%20Nationality,1961\)%20dan%20Pengesahan%20Konvensi%20Wina%20mengenai%20Hubungan%20Konsuler%20Beserta%20Protokol%20Opsionalnya%20mengenai%20Hal%20Memperoleh%20Kewarganegaraan%20\(Vienna%20Convention%20on%20Consular%20Relations%20and%20optional%20Protocol%20to%20the%20Vienna%20Convention%20on%20Consular%20Relations%20concerning%20Acquisition%20of%20Nationality,%201963\);) on Consular Relations and optional Protocol to the Vienna Convention on Consular Relations concerning Acquisition of Nationality, 1963) [](file:///Users/renatachristhaauli/Downloads/1.Undang-Undang%20Nomor%201%20Tahun%201982%20tentang%20Pengesahan%20Konvensi%20Wina%20mengenai%20Hubungan%20Diplomatik%20beserta%20Protokol%20Opsionalnya%20mengenai%20Hal%20Memperoleh%20Kewarganegaraan%20\(Vienna%20Convention%20on%20diplomatic%20Relations%20and%20Optional%20Protocol%20to%20the%20Vienna%20Convention%20on%20Diplomatic%20Relations%20concerning%20Acquisition%20of%20Nationality,1961\)%20dan%20Pengesahan%20Konvensi%20Wina%20mengenai%20Hubungan%20Konsuler%20Beserta%20Protokol%20Opsionalnya%20mengenai%20Hal%20Memperoleh%20Kewarganegaraan%20\(Vienna%20Convention%20on%20Consular%20Relations%20and%20optional%20Protocol%20to%20the%20Vienna%20Convention%20on%20Consular%20Relations%20concerning%20Acquisition%20of%20Nationality,%201963\);) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17453/undangundang-nomor-23-tahun-2002?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_perlindungan_anak) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt548fdfd3a87d2/undang-undang-nomor-35-tahun-2014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_35_2014) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5746a3e8d6d80/nprt/lt51f1152a8fbb3/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-1-tahun-2016?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_1_2016) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt584786efd1075?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_17_2016) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023) Vienna Convention on Consular Relations 1963 [](https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_2_1963.pdf) REFERENSI --------- 1. R. Soesilo. _Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal_. Bogor: Politea, 1996; 2. Syahmin. _Hukum Diplomatik dalam Kerangka Studi Kasus_. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008; 3. [_Call Center_ 110 Polri](https://polri.go.id/110), yang diakses pada 8 Maret 2024, pukul 12.14 WIB; 4. [Formulir pengaduan](https://www.kpai.go.id/formulir-pengaduan), yang diakses pada 8 Maret 2024, pukul 14.17 WIB; 5. [Kedutaan Besar Republik Korea untuk Republik Indonesia](https://overseas.mofa.go.kr/id-id/wpge/m_2708/contents.do), yang diakses pada 8 Maret 2024, pukul 14.20 WIB; 6. [Komisi Perlindungan Anak Indonesia](https://www.kpai.go.id/layanan-pengaduan), yang diakses pada 8 Maret 2024, pukul 14.20 WIB; * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 45 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_1974) (“UU Perkawinan”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 45 ayat (2) UU Perkawinan [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 49 ayat (1) UU Perkawinan [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 49 ayat (2) UU Perkawinan [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 624 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023) (“UU 1/2023”) [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 1/2023 [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023 [\[8\]](#_ftnref8) Syahmin. _Hukum Diplomatik dalam Kerangka Studi Kasus_. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008, hal. 190 Tags ---- [anak](/tag/anak) [uu perlindungan anak](/tag/uu-perlindungan-anak) [dewasa](/tag/dewasa) [pidana](/tag/pidana) [orang tua](/tag/orang-tua) [kekuasaan](/tag/kekuasaan) [warga negara asing](/tag/warga-negara-asing)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.KLINIK TERKAITBunyi Pasal 221 KUHP tentang Obstruction of Justice04 Mar 2024Bunyi Pasal 76C UU 35/2014 tentang Bullying Anak23 Feb 2024Simak Begini Bunyi dan Unsur-Unsur Pasal 365 KUHP13 Feb 2024Bunyi Pasal 335 KUHP tentang Pemaksaan dengan Kekerasan 12 Feb 2024Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Bunyi Pasal 330 KUHPPada dasarnya, perbuatan seseorang yang mengambil anak secara paksa dari orang tua atau walinya, termasuk dalam kejahatan terhadap kemerdekaan orang yang diatur dalam Pasal 330 KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Berikut adalah bunyi Pasal 330 KUHP:Barang siapa dengan sengaja menarik seorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.Bilamana dalam hal ini dilakukan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau bilamana anaknya belum berumur dua belas tahun, dijatuhkan pidana penjara paling lama sembilan tahun.Dari bunyi pasal tersebut, terdapat istilah “seorang yang belum cukup umur” dan “anak”. Lantas, usia berapa seseorang dikategorikan sebagai anak?Menurut Pasal 1 angka 1 UU 35/2014, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.Unsur-unsur Pasal 330 KUHPKemudian, dari bunyi Pasal 330 ayat (1) KUHP di atas, terdapat beberapa unsur:barang siapa;dengan sengaja;melakukan perbuatan menarik seorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu.Selanjutnya, Pasal 330 ayat (2) KUHP menyatakan apabila perbuatan dalam ayat (1) ada tindakan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dan anak masih belum cukup umur, maka dikenakan pidana penjara maksimal 9 tahun.Kemudian, sebagaimana dijelaskan dalam Analisis Yuridis Pengambilan Paksa Anak oleh Orang Tua, meskipun yang mengambil anak tersebut adalah orang tuanya, jika proses pengambilan anak tersebut dilakukan secara paksa, maka tindakan tersebut masuk dalam Pasal 330 KUHP. Namun, jika anak dengan kemauan sendiri tidak mau diasuh oleh pemegang hak asuh, maka hal tersebut tidak masuk dalam ketentuan Pasal 330 KUHP.R. Soesilo juga menjelaskan bahwa dalam peristiwa pada Pasal 330 KUHP harus dibuktikan bahwa memang pelaku yang mengambil anak tersebut, bukan keinginan dari anaknya sendiri yang melepaskan diri dari pemegang hak asuh anak yang sah.Isi Pasal 452 UU 1/2023Selain diatur di dalam KUHP lama, perbuatan menarik anak dari kekuasaan termasuk ke dalam tindak pidana perampasan kemerdekaan terhadap anak dan perempuan.Perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 452 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[1] yaitu tahun 2026, sebagai berikut:Setiap Orang yang menarik Anak dari kekuasaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditentukan atas dirinya atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun (enam) atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta.[2]Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tipu muslihat, Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, atau terhadap anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta.[3]Adapun menurut Pasal 25 ayat (1) UU 1/2023, dalam hal korban tindak pidana aduan belum berumur 16 tahun, yang berhak mengadu merupakan orang tua atau walinya.Menurut Penjelasan Pasal 452 ayat (1) UU 1/2023, ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan pelindungan terhadap anak yang telah mendapatkan pelindungan hukum. Misalnya, anak yang ditempatkan di panti asuhan, apabila mereka dilarikan, maka pelaku tindak pidana dapat dipidana.Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PidanaUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan AnakUndang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan AnakUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan AnakUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana[1] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)[2] Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 1/2023[3] Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023Tagspotdkuhpanak

Apa bunyi Pasal 330 KUHP? Apakah Pasal 330 KUHP mengatur tentang pengambilan paksa anak oleh orang tua? Jika benar, apa unsur-unsur Pasal 330 KUHP?

Dalam KUHP lama, perbuatan seseorang yang mengambil anak secara paksa termasuk dalam kejahatan terhadap kemerdekaan orang yang diatur dalam Pasal 330. Sedangkan dalam UU 1/2023 tentang KUHP baru, perbuatan tersebut adalah tindak pidana perampasan kemerdekaan terhadap anak dan perempuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 452. Lantas, apa ancaman pidana bagi orang yang mengambil anak secara paksa? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.   Bunyi Pasal 221 KUHP tentang Obstruction of Justice04 Mar 2024Bunyi Pasal 76C UU 35/2014 tentang Bullying Anak23 Feb 2024Simak Begini Bunyi dan Unsur-Unsur Pasal 365 KUHP13 Feb 2024Bunyi Pasal 335 KUHP tentang Pemaksaan dengan Kekerasan 12 Feb 2024Bunyi Pasal 221 KUHP tentang Obstruction of Justice04 Mar 2024Bunyi Pasal 76C UU 35/2014 tentang Bullying Anak23 Feb 2024Simak Begini Bunyi dan Unsur-Unsur Pasal 365 KUHP13 Feb 2024Bunyi Pasal 335 KUHP tentang Pemaksaan dengan Kekerasan 12 Feb 2024Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 2022Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 2022Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-330-kuhp-tentang-pengambilan-paksa-anak-lt65eabdec59809/

Pasal 330 KUHP tentang Pengambilan Paksa Anak

pages/39/page-3.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Bunyi Pasal 221 KUHP tentang _Obstruction of Justice_ ](/klinik/a/bunyi-pasal-221-kuhp-tentang-iobstruction-of-justice-i-lt65e5c883364d3/)  04 Mar 2024 [ #### Bunyi Pasal 76C UU 35/2014 tentang Bullying Anak ](/klinik/a/bunyi-pasal-76c-uu-35-2014-tentang-bullying-anak-lt65d86258364d3/)  23 Feb 2024 [ #### Simak Begini Bunyi dan Unsur-Unsur Pasal 365 KUHP ](/klinik/a/simak-begini-bunyi-dan-unsur-unsur-pasal-365-kuhp-lt65cb50141d1a0/)  13 Feb 2024 [ #### Bunyi Pasal 335 KUHP tentang Pemaksaan dengan Kekerasan ](/klinik/a/bunyi-pasal-335-kuhp-tentang-pemaksaan-dengan-kekerasan-lt65ca07734bef8/)  12 Feb 2024 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Bunyi Pasal 330 KUHP** Pada dasarnya, perbuatan seseorang yang mengambil anak secara paksa dari orang tua atau walinya, termasuk dalam **kejahatan terhadap kemerdekaan orang** yang diatur dalam **Pasal 330** [**KUHP**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/nprt/38/wetboek-van-strafrecht-\(wvs\)-kitab-undang-undang-hukum-pidana-\(kuhp\)?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Berikut adalah bunyi Pasal 330 KUHP: 1. **_Barang siapa_** _**dengan sengaja** **menarik seorang yang belum cukup umur** **dari** **kekuasaan** yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya, atau **dari pengawasan orang yang berwenang** untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun._ 2. _Bilamana dalam hal ini dilakukan **tipu muslihat**, **kekerasan** atau **ancaman kekerasan**, atau bilamana **anaknya belum berumur** **dua belas tahun**, dijatuhkan pidana penjara paling lama sembilan tahun._ Dari bunyi pasal tersebut, terdapat istilah “seorang yang belum cukup umur” dan “anak”. Lantas, usia berapa seseorang dikategorikan sebagai anak? Menurut **Pasal 1 angka 1 [UU 35/2014](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt548fdfd3a87d2/undang-undang-nomor-35-tahun-2014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_35_2014)**, anak adalah **seseorang yang belum berusia 18 tahun**, termasuk anak yang masih dalam kandungan. ### **Unsur-unsur Pasal 330 KUHP** Kemudian, dari bunyi **Pasal 330 ayat (1) KUHP** di atas, terdapat beberapa unsur: 1. barang siapa; 2. dengan sengaja; 3. melakukan perbuatan menarik seorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu. Selanjutnya, **Pasal 330 ayat (2) KUHP** menyatakan apabila perbuatan dalam ayat (1) ada tindakan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dan anak masih belum cukup umur, maka dikenakan pidana penjara maksimal 9 tahun. Kemudian, sebagaimana dijelaskan dalam [**Analisis Yuridis Pengambilan Paksa Anak oleh Orang Tua**](https://www.hukumonline.com/berita/a/analisis-yuridis-pengambilan-paksa-anak-oleh-orang-tua-lt635282e82e2bc/?page=all?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=analisis_yuridis_pengambilan_anak_paksa), meskipun yang mengambil anak tersebut adalah orang tuanya, jika proses pengambilan anak tersebut dilakukan secara paksa, maka tindakan tersebut masuk dalam Pasal 330 KUHP. Namun, jika anak dengan kemauan sendiri tidak mau diasuh oleh pemegang hak asuh, maka hal tersebut tidak masuk dalam ketentuan Pasal 330 KUHP. **R. Soesilo** juga menjelaskan bahwa dalam peristiwa pada Pasal 330 KUHP harus dibuktikan bahwa memang pelaku yang mengambil anak tersebut, bukan keinginan dari anaknya sendiri yang melepaskan diri dari pemegang hak asuh anak yang sah. ### **Isi Pasal 452 UU 1/2023** Selain diatur di dalam KUHP lama, perbuatan menarik anak dari kekuasaan termasuk ke dalam tindak pidana **perampasan kemerdekaan terhadap anak dan perempuan**. Perbuatan tersebut diatur dalam **Pasal 452** [**UU 1/2023**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023) tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[\[1\]](#_ftn1) yaitu tahun 2026, sebagai berikut: 1. **_Setiap Orang_** _yang **menarik Anak dari kekuasaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan** yang ditentukan atas dirinya atau **dari pengawasan orang yang berwenang** untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun (enam) atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta.[**\[2\]**](#_ftn2)_ 2. _Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan **tipu muslihat**, **Kekerasan** atau **Ancaman Kekerasan**, atau terhadap anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta.[**\[3\]**](#_ftn3)_ Adapun menurut **Pasal 25 ayat (1) UU 1/2023**, dalam hal **korban tindak pidana aduan belum berumur 16 tahun**, yang berhak mengadu merupakan **orang tua atau walinya**. Menurut **Penjelasan Pasal 452 ayat (1) UU 1/2023**, ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan pelindungan terhadap anak yang telah mendapatkan pelindungan hukum. Misalnya, anak yang ditempatkan di panti asuhan, apabila mereka dilarikan, maka pelaku tindak pidana dapat dipidana. Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/nprt/38/wetboek-van-strafrecht-\(wvs\)-kitab-undang-undang-hukum-pidana-\(kuhp\)?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17453/undangundang-nomor-23-tahun-2002?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_23_2002) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt548fdfd3a87d2/undang-undang-nomor-35-tahun-2014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_35_2014) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt584786efd1075?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_17_2016) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru) * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 624 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023) (“UU 1/2023”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 1/2023 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023 Tags ---- [potd](/tag/potd) [kuhp](/tag/kuhp) [anak](/tag/anak)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAIT8 Penggolongan Hukum di Indonesia16 Jun 2023Perbedaan Hak Asasi Manusia dan Hak Warga Negara08 Jun 202310 Asas Hukum Acara Perdata, Anak Hukum Wajib Tahu!02 Mar 2023Berikut Ini 6 Subjek Hukum Internasional24 Mei 2022Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul sama yang pertama kali dipublikasikan pada Senin, 20 Juni 2022, dan pertama kali dimutakhirkan pada 27 April 2023. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Pengertian Sumber Hukum InternasionalMenurut Mochtar Kusumaatmadja, sumber hukum adalah jawaban atas pertanyaan di mana kita dapat menemukan hukum.[1] Dalam konteks hukum internasional, sumber hukum internasional dapat berasal dari praktik negara, praktik organisasi internasional, praktik entitas selain negara, dan tulisan para pakar hukum internasional.f[2]J.G. Starke menggunakan istilah material sources yang diartikan sebagai bahan-bahan aktual yang dipergunakan para sarjana hukum internasional untuk menetapkan hukum yang berlaku bagi suatu situasi tertentu. Menurut J.G. Starke, sumber-sumber hukum internasional terdiri dari:[3]custom atau kebiasaan internasional;traktat;keputusan-keputusan pengadilan atau badan-badan arbitrase;juristic works atau karya-karya yuridis; dankeputusan atau ketetapan organ-organ lembaga internasional.Mochtar Kusumaatmadja mendefinisikan sumber hukum internasional adalah sejumlah ketentuan yang terdapat dalam Pasal 38 ayat (1) ICJ Statute, yang terdiri dari:[4]perjanjian internasional;kebiasaan internasional;prinsip-prinsip hukum umum; dankeputusan pengadilan dan ajaran para sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara.Adapun isi Pasal 38 ayat (1) ICJ Statute adalah sebagai berikut.international conventions, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting states; international custom, as evidence of a general practice accepted as law;the general principles of law recognised by civilized nations;subject to the provisions of Article 59, judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law. Perlu diketahui bahwa sumber-sumber hukum internasional pada pasal tersebut tidak memiliki hubungan hierarki.[5]Menyambung pertanyaan Anda mengenai Pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional atau ICJ Statute, dapat disimpulkan bahwa menurut Pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional sumber hukum formal internasional dibedakan menjadi perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum, keputusan pengadilan, dan ajaran para sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara. Berikut paparan sumber-sumber hukum internasional ini selengkapnya. Fungsi Perjanjian Internasional (International Conventions)Perjanjian internasional memiliki peranan yang sangat penting dalam hukum internasional. Perjanjian internasional memiliki berbagai terminologi lain, seperti treaty, international agreements, pacts, general acts, charters, statutes, declarations, dan covenants.[6]Perjanjian internasional berperan sebagai sarana untuk meningkatkan kerja sama internasional. Salah satu kelebihan perjanjian internasional dibandingkan dengan hukum kebiasaan internasional adalah sifatnya tertulis, memudahkan dalam pembuktian dibandingkan dengan hukum kebiasaan internasional yang tidak tertulis.[7]Adapun perjanjian internasional yang dapat dianggap sebagai sumber hukum internasional adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Konvensi Wina 1969/VCLT 1969, yakni merupakan persetujuan yang dilakukan oleh negara-negara, bentuknya tertulis dan diatur oleh hukum internasional.Berdasarkan jumlah pesertanya, perjanjian internasional dibedakan menjadi bilateral, trilateral, multilateral, regional, dan universal.[8] Contoh perjanjian internasional antara lain UNCLOS 1982, SUA Convention, ReCAAP, VCLT 1961, dan lain- lain. Hukum Kebiasaan Internasional (International Custom/Customary of International Law)Menurut Martin Dixon, hukum kebiasaan internasional adalah hukum yang berkembang dari praktik atau kebiasaan negara-negara. Hukum kebiasaan internasional harus dibedakan dengan adat istiadat (usage) atau kesopanan internasional (international community) ataupun persahabatan (friendship). Penyambutan tamu negara dengan upacara khusus, menggelar karpet merah, kalungan bunga, dentuman meriam, tiupan terompet bukan merupakan hukum kebiasaan internasional. Sebab, tidak dilakukannya tindakan tersebut oleh suatu negara tidak dapat dituntut sebagai pelanggaran hukum internasional.[9]Lebih lanjut, terkait kebiasaan internasional apa saja yang dapat dijadikan sumber hukum, kebiasaan internasional yang dimaksud harus memenuhi unsur-unsur:[10]unsur faktual, artinya praktik umum oleh negara-negara yang dilakukan secara berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama;unsur psikologis (opinion jurissive necessitas), artinya untuk menguji keberadaan suatu hukum kebiasaan tidak cukup hanya dengan melihat praktik negara-negara saja, melainkan perlu diketahui mengapa negara mempraktikkan seperti itu. Hal ini harus diikuti dengan adanya keyakinan pada negara, bahwa apa yang mereka praktikkan merupakan suatu kewajiban atau hukum yang harus dipatuhi bukan hanya sekedar habitual saja.Dalam hukum kebiasaan internasional terdapat prinsip persistent objector, artinya masih dimungkinkan terdapat beberapa negara yang tidak terikat dengan hukum kebiasaan internasional, atau dalam pengertian lain menolak hukum kebiasaan internasional secara terus menerus. Bukti keberatan atau penolakan tersebut harus disampaikan dengan jelas oleh suatu negara.[11] Prinsip Hukum Umum (General Principles of Law)Prinsip hukum umum adalah prinsip hukum secara umum, yang tidak hanya terbatas pada hukum internasional saja melainkan dalam hukum perdata, hukum pidana, hukum lingkungan, dan lain-lain. Beberapa contoh prinsip hukum umum antara lain:[12]pacta sunt servanda;good faith;res judicata;nullum delictum nulla poena legenali;nebis in idem;retroaktif;good governance;duty to cooperate;[13] dan lain-lain. Putusan Mahkamah (Judicial Decisions) Putusan mahkamah atau putusan pengadilan dalam Pasal 38 ayat (1) ICJ Statute merupakan sumber hukum tambahan bagi sumber hukum di atasnya. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa putusan pengadilan internasional memiliki kedudukan yang lebih rendah dari sumber hukum di atasnya. Putusan pengadilan dapat berdiri sendiri sebagai dasar putusan yang diambil oleh hakim, dan dapat digunakan untuk memperkuat sumber hukum di atasnya. Perlu diketahui bahwa putusan pengadilan yang sama untuk kasus- kasus serupa dapat menimbulkan hukum kebiasaan internasional.[14]Contohnya terdapat dalam kasus Anglo-Norwegian Fisheries Case 1952, di mana hakim menciptakan ketentuan baru dalam hukum internasional untuk pembatasan laut teritorial dengan memperhatikan kondisi geografis suatu wilayah. Kemudian, dalam kasus Reparation for Injuries Suffered in the Service of the UN 1949 hakim menciptakan kaidah baru bahwa United Nations (“UN”) sebagai organisasi dapat menuntut ganti rugi berdasarkan hukum internasional.[15] Ajaran Para Sarjana Paling Terkemuka (Teachings of The Most Highly Qualified Publicist)Kemudian, mengenai ajaran para sarjana paling terkemuka, perlu diketahui bahwa ajaran ini disebut juga karya hukum atau doktrin. Karya hukum ini bukan merupakan hukum yang mengikat, namun demikian banyak karya hukum yang sangat berperan dalam perkembangan hukum internasional. Sebagai contoh pendapat dari Gidel mengenai zona tambahan di laut diikuti banyak pakar dan akhirnya menjadi hukum kebiasaan internasional. Kemudian, pendapat dari Alfred Pedro mengenai konsep warisan bersama umat manusia (common heritage of mankind) menjadi semua konsep yang diakui di zona laut lepas dan dasar laut samudera dalam.[16]Demikian jawaban dari kami tentang sumber hukum internasional sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat. Dasar Hukum:Statute of the International Court of Justice, yang diakses pada Kamis, 7 Maret 2024, pukul 16.35 WIB;Vienna Convention on The Law of Treaties 1969, yang diakses pada Kamis, 7 Maret 2024, pukul 16.45 WIB. Referensi:Anthony Aust. Handbook of International Law. UK: Cambridge University Press, 2010;Atip Latipulhayat. Hukum Internasional: Sumber-Sumber Hukum. Yogyakarta: Sinar Grafika, 2021;Ekram Pawiroputro. Hukum dan Lembaga Internasional: Modul 1. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2016;G. Starke. Introduction to International Law: 7th Edition, London: Butterworths, 1972;James R. Crawford. Brownlie’s Principle of Public International Law: 8thEdition. Oxford: Oxford University Press, 2012;Malcolm N. Shaw. International Law: 8th Edition, UK: Cambridge University Press, 2017;Mochtar Kusumaatmadja. Pengantar Hukum Internasional. Bandung: Binacipta, 1982;Patricia Wouters. Dynamic Cooperation in International Law and the Shadow of State Sovereignty in the context of Transboundary Waters. Environmental Liability Journal, Vol. 04, 2013;Sefriani. Suatu Pengantar Hukum Internasional. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010. Putusan:Anglo-Norwegian Fisheries Case 1952, yang diakses pada Kamis, 7 Maret 2024, pukul 16.00 WIB;Reparation for Injuries Suffered in the Service of the UN 1949, yang diakses pada Kamis, 7 Maret 2024, pukul 16.25 WIB.[1] Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, Bandung: Binacipta, 1982, hal. 106 [2] Atip Latipulhayat, Hukum Internasional: Sumber-Sumber Hukum, Yogyakarta: Sinar Grafika, 2021, hal. 39[3] J.G. Starke, Introduction to International Law: 7th Edition, London: Butterworths, 1972, hal. 34[4] Ekram Pawiroputro, Hukum dan Lembaga Internasional: Modul 1, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2016, hal. 34[5] Anthony Aust, Handbook of International Law, UK: Cambridge University Press, 2010, hal. 6[6] Malcolm N. Shaw, International Law: 8th Edition, UK: Cambridge University Press, 2017, hal. 69 [7] Anthony Aust, Handbook of International Law, UK: Cambridge University Press, 2010, hal. 6[8] Sefriani, Suatu Pengantar Hukum Internasional, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010, hal. 29[9] Sefriani, Suatu Pengantar Hukum Internasional, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010, hal. 41[10] Sefriani, Suatu Pengantar Hukum Internasional, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010, hal. 42–45.[11]James R. Crawford, Brownlie’s Principle of Public International Law: 8th Edition, Oxford: Oxford University Press, 2012, hal. 242-243[12] Sefriani, Suatu Pengantar Hukum Internasional, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010, hal. 49[13] Patricia Wouters, Dynamic Cooperation in International Law and the Shadow of State Sovereignty in the Context of Transboundary Waters, Environmental Liability Journal, Vol. 04, 2013, hal. 143[14] Sefriani, Suatu Pengantar Hukum Internasional, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010, hal. 50[15] Sefriani, Suatu Pengantar Hukum Internasional, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010, hal. 51[16] Sefriani, Suatu Pengantar Hukum Internasional, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010, hal. 51-52Tagshukum internasionalinternasional

Apa saja sumber hukum internasional? Bagaimana dengan sumber hukum formal internasional menurut Pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional. Terima kasih.

Dalam konteks hukum internasional, substansi hukum internasional dapat bersumber salah satunya dari praktik negara. Namun, sumber hukum internasional formal diatur dalam Pasal 38 ayat (1) ICJ Statute atau Piagam Mahkamah Internasional. Bagaimana pembagian dan contoh dari sumber-sumber hukum internasional tersebut?     Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. 8 Penggolongan Hukum di Indonesia16 Jun 2023Perbedaan Hak Asasi Manusia dan Hak Warga Negara08 Jun 202310 Asas Hukum Acara Perdata, Anak Hukum Wajib Tahu!02 Mar 2023Berikut Ini 6 Subjek Hukum Internasional24 Mei 20228 Penggolongan Hukum di Indonesia16 Jun 2023Perbedaan Hak Asasi Manusia dan Hak Warga Negara08 Jun 202310 Asas Hukum Acara Perdata, Anak Hukum Wajib Tahu!02 Mar 2023Berikut Ini 6 Subjek Hukum Internasional24 Mei 2022Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/sumber-hukum-internasional-lt62b02e4990cb4/

5 Sumber Hukum Internasional

pages/39/page-4.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### 8 Penggolongan Hukum di Indonesia ](/klinik/a/penggolongan-hukum-di-indonesia-lt629ef9cb463c2/)  16 Jun 2023 [ #### Perbedaan Hak Asasi Manusia dan Hak Warga Negara ](/klinik/a/perbedaan-hak-asasi-manusia-dan-hak-warga-negara-lt6290a66705bc0/)  08 Jun 2023 [ #### 10 Asas Hukum Acara Perdata, Anak Hukum Wajib Tahu! ](/klinik/a/asas-hukum-acara-perdata-lt62ac05c59f6cb/)  02 Mar 2023 [ #### Berikut Ini 6 Subjek Hukum Internasional ](/klinik/a/subjek-hukum-internasional-lt628cc2a1ce846/)  24 Mei 2022 [](#!) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul sama yang pertama kali dipublikasikan pada Senin, 20 Juni 2022, dan pertama kali dimutakhirkan pada 27 April 2023.** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://m.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Pengertian Sumber Hukum Internasional** Menurut **Mochtar Kusumaatmadja**, sumber hukum adalah jawaban atas pertanyaan di mana kita dapat menemukan hukum.[\[1\]](#_ftn1) Dalam konteks hukum internasional, sumber hukum internasional dapat berasal dari praktik negara, praktik organisasi internasional, praktik entitas selain negara, dan tulisan para pakar hukum internasional.f[\[2\]](#_ftn2) **J.G. Starke** menggunakan istilah _material sources_ yang diartikan sebagai bahan-bahan aktual yang dipergunakan para sarjana hukum internasional untuk menetapkan hukum yang berlaku bagi suatu situasi tertentu. Menurut J.G. Starke, sumber-sumber hukum internasional terdiri dari:[\[3\]](#_ftn3) 1. _custom_ atau kebiasaan internasional; 2. traktat; 3. keputusan-keputusan pengadilan atau badan-badan arbitrase; 4. _juristic works_ atau karya-karya yuridis; dan 5. keputusan atau ketetapan organ-organ lembaga internasional. Mochtar Kusumaatmadja mendefinisikan sumber hukum internasional adalah sejumlah ketentuan yang terdapat dalam **Pasal 38 ayat (1)** [**ICJ Statute**](https://legal.un.org/avl/pdf/ha/sicj/icj_statute_e.pdf), yang terdiri dari:[\[4\]](#_ftn4) 1. perjanjian internasional; 2. kebiasaan internasional; 3. prinsip-prinsip hukum umum; dan 4. keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara. Adapun isi Pasal 38 ayat (1) ICJ Statute adalah sebagai berikut. 1. _international conventions, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting states;_ 2. _international custom, as evidence of a general practice accepted as law;_ 3. _the general principles of law recognised by civilized nations;_ 4. _subject to the provisions of Article 59, judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law._ Perlu diketahui bahwa sumber-sumber hukum internasional pada pasal tersebut tidak memiliki hubungan hierarki.[\[5\]](#_ftn5) Menyambung pertanyaan Anda mengenai Pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional atau ICJ Statute, dapat disimpulkan bahwa menurut Pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional sumber hukum formal internasional dibedakan menjadi perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum, keputusan pengadilan, dan ajaran para sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara. Berikut paparan sumber-sumber hukum internasional ini selengkapnya. 1. #### **Fungsi Perjanjian Internasional (_International Conventions_)** Perjanjian internasional memiliki peranan yang sangat penting dalam hukum internasional. Perjanjian internasional memiliki berbagai terminologi lain, seperti _treaty_, _international agreements_, _pacts_, _general acts_, _charters_, _statutes_, _declarations_, dan _covenants_.[\[6\]](#_ftn6) Perjanjian internasional berperan sebagai sarana untuk meningkatkan kerja sama internasional. Salah satu kelebihan perjanjian internasional dibandingkan dengan hukum kebiasaan internasional adalah sifatnya tertulis, memudahkan dalam pembuktian dibandingkan dengan hukum kebiasaan internasional yang tidak tertulis.[\[7\]](#_ftn7) Adapun perjanjian internasional yang dapat dianggap sebagai sumber hukum internasional adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf (a) [Konvensi Wina 1969/VCLT 1969](https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf), yakni merupakan persetujuan yang dilakukan oleh negara-negara, bentuknya tertulis dan diatur oleh hukum internasional. Berdasarkan jumlah pesertanya, perjanjian internasional dibedakan menjadi bilateral, trilateral, multilateral, regional, dan universal.[\[8\]](#_ftn8) Contoh perjanjian internasional antara lain [UNCLOS 1982](https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf), [SUA Convention](https://treaties.un.org/doc/db/terrorism/conv8-english.pdf), [ReCAAP](https://www.recaap.org/resources/ck/files/ReCAAP%20Agreement/ReCAAP%20Agreement\(1\).pdf), [VCLT 1961](https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_1_1961.pdf), dan lain- lain. 2. #### **Hukum Kebiasaan Internasional (_International Custom/Customary of International Law_)** Menurut Martin Dixon, hukum kebiasaan internasional adalah hukum yang berkembang dari praktik atau kebiasaan negara-negara. Hukum kebiasaan internasional harus dibedakan dengan adat istiadat (_usage_) atau kesopanan internasional (_international community_) ataupun persahabatan (_friendship_). Penyambutan tamu negara dengan upacara khusus, menggelar karpet merah, kalungan bunga, dentuman meriam, tiupan terompet bukan merupakan hukum kebiasaan internasional. Sebab, tidak dilakukannya tindakan tersebut oleh suatu negara tidak dapat dituntut sebagai pelanggaran hukum internasional.[\[9\]](#_ftn9) Lebih lanjut, terkait kebiasaan internasional apa saja yang dapat dijadikan sumber hukum, kebiasaan internasional yang dimaksud harus memenuhi unsur-unsur:[\[10\]](#_ftn10) 1. unsur faktual, artinya praktik umum oleh negara-negara yang dilakukan secara berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama; 2. unsur psikologis (_opinion jurissive necessitas_), artinya untuk menguji keberadaan suatu hukum kebiasaan tidak cukup hanya dengan melihat praktik negara-negara saja, melainkan perlu diketahui mengapa negara mempraktikkan seperti itu. Hal ini harus diikuti dengan adanya keyakinan pada negara, bahwa apa yang mereka praktikkan merupakan suatu kewajiban atau hukum yang harus dipatuhi bukan hanya sekedar habitual saja. Dalam hukum kebiasaan internasional terdapat prinsip _persistent objector_, artinya masih dimungkinkan terdapat beberapa negara yang tidak terikat dengan hukum kebiasaan internasional, atau dalam pengertian lain menolak hukum kebiasaan internasional secara terus menerus. Bukti keberatan atau penolakan tersebut harus disampaikan dengan jelas oleh suatu negara.[\[11\]](#_ftn11) 3. #### **Prinsip Hukum Umum (_General Principles of Law_)** Prinsip hukum umum adalah prinsip hukum secara umum, yang tidak hanya terbatas pada hukum internasional saja melainkan dalam hukum perdata, hukum pidana, hukum lingkungan, dan lain-lain. Beberapa contoh prinsip hukum umum antara lain:[\[12\]](#_ftn12) 1. _pacta sunt servanda;_ 2. _good faith;_ 3. _res judicata;_ 4. _nullum delictum nulla poena legenali;_ 5. _nebis in idem;_ 6. _retroaktif;_ 7. _good governance;_ 8. _duty to cooperate_;[\[13\]](#_ftn13) dan lain-lain. 4. #### **Putusan Mahkamah (_Judicial Decisions_)** Putusan mahkamah atau putusan pengadilan dalam Pasal 38 ayat (1) ICJ Statute merupakan sumber hukum tambahan bagi sumber hukum di atasnya. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa putusan pengadilan internasional memiliki kedudukan yang lebih rendah dari sumber hukum di atasnya. Putusan pengadilan dapat berdiri sendiri sebagai dasar putusan yang diambil oleh hakim, dan dapat digunakan untuk memperkuat sumber hukum di atasnya. Perlu diketahui bahwa putusan pengadilan yang sama untuk kasus- kasus serupa dapat menimbulkan hukum kebiasaan internasional.[\[14\]](#_ftn14) Contohnya terdapat dalam kasus [_Anglo-Norwegian Fisheries Case_](https://www.icj-cij.org/en/case/5) [1952](https://www.icj-cij.org/en/case/5), di mana hakim menciptakan ketentuan baru dalam hukum internasional untuk pembatasan laut teritorial dengan memperhatikan kondisi geografis suatu wilayah. Kemudian, dalam kasus [_Reparation for Injuries Suffered in the Service of the UN_](https://www.icj-cij.org/en/case/4) [1949](https://www.icj-cij.org/en/case/4) hakim menciptakan kaidah baru bahwa United Nations (“UN”) sebagai organisasi dapat menuntut ganti rugi berdasarkan hukum internasional.[\[15\]](#_ftn15) 5. #### **Ajaran Para Sarjana Paling Terkemuka (_Teachings of The Most Highly Qualified Publicist_)** Kemudian, mengenai ajaran para sarjana paling terkemuka, perlu diketahui bahwa ajaran ini disebut juga karya hukum atau doktrin. Karya hukum ini bukan merupakan hukum yang mengikat, namun demikian banyak karya hukum yang sangat berperan dalam perkembangan hukum internasional. Sebagai contoh pendapat dari **Gidel** mengenai zona tambahan di laut diikuti banyak pakar dan akhirnya menjadi hukum kebiasaan internasional. Kemudian, pendapat dari **Alfred Pedro** mengenai konsep warisan bersama umat manusia (_common heritage of mankind_) menjadi semua konsep yang diakui di zona laut lepas dan dasar laut samudera dalam.[\[16\]](#_ftn16) Demikian jawaban dari kami tentang sumber hukum internasional sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat. Dasar Hukum: 1. [Statute of the International Court of Justice](https://legal.un.org/avl/pdf/ha/sicj/icj_statute_e.pdf), yang diakses pada Kamis, 7 Maret 2024, pukul 16.35 WIB; 2. [Vienna Convention on The Law of Treaties 1969](https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf), yang diakses pada Kamis, 7 Maret 2024, pukul 16.45 WIB.  Referensi: 1. Anthony Aust. _Handbook of International Law_. UK: Cambridge University Press, 2010; 2. Atip Latipulhayat. _Hukum Internasional: Sumber-Sumber Hukum_. Yogyakarta: Sinar Grafika, 2021; 3. Ekram Pawiroputro. _Hukum dan Lembaga Internasional: Modul 1._ Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2016; 4. G. Starke. _Introduction to International Law: 7th Edition_, London: Butterworths, 1972; 5. James R. Crawford. _Brownlie’s Principle of Public International Law: 8thEdition_. Oxford: Oxford University Press, 2012; 6. Malcolm N. Shaw_. International Law_: _8th Edition_, UK: Cambridge University Press, 2017; 7. Mochtar Kusumaatmadja. _Pengantar Hukum Internasional_. Bandung: Binacipta, 1982; 8. Patricia Wouters. _Dynamic Cooperation in International Law and the Shadow of State Sovereignty in the context of Transboundary Waters_. Environmental Liability Journal, Vol. 04, 2013; 9. Sefriani. _Suatu_ _Pengantar Hukum Internasional_. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010.  Putusan: 1. [_Anglo-Norwegian Fisheries Case_](https://www.icj-cij.org/en/case/5) [1952](https://www.icj-cij.org/en/case/5), yang diakses pada Kamis, 7 Maret 2024, pukul 16.00 WIB; 2. [_Reparation for Injuries Suffered in the Service of the UN_](https://www.icj-cij.org/en/case/4) [1949](https://www.icj-cij.org/en/case/4), yang diakses pada Kamis, 7 Maret 2024, pukul 16.25 WIB. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Mochtar Kusumaatmadja, _Pengantar Hukum Internasional_, Bandung: Binacipta, 1982, hal. 106  [\[2\]](#_ftnref2) Atip Latipulhayat, _Hukum Internasional: Sumber-Sumber Hukum_, Yogyakarta: Sinar Grafika, 2021, hal. 39 [\[3\]](#_ftnref3) J.G. Starke, _Introduction to International Law: 7th Edition_, London: Butterworths, 1972, hal. 34 [\[4\]](#_ftnref4) Ekram Pawiroputro, _Hukum dan Lembaga Internasional: Modul 1_, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2016, hal. 34 [\[5\]](#_ftnref5) Anthony Aust, _Handbook of International Law_, UK: Cambridge University Press, 2010, hal. 6 [\[6\]](#_ftnref6) Malcolm N. Shaw, _International Law: 8th Edition_, UK: Cambridge University Press, 2017, hal. 69  [\[7\]](#_ftnref7) Anthony Aust, _Handbook of International Law_, UK: Cambridge University Press, 2010, hal. 6 [\[8\]](#_ftnref8) Sefriani, _Suatu Pengantar Hukum Internasional_, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010, hal. 29 [\[9\]](#_ftnref9) Sefriani, _Suatu Pengantar Hukum Internasional,_ Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010, hal. 41 [\[10\]](#_ftnref10) Sefriani, _Suatu Pengantar Hukum Internasional,_ Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010, hal. 42–45. [\[11\]](#_ftnref11)James R. Crawford, _Brownlie’s Principle of Public International Law: 8th Editio_n, Oxford: Oxford University Press, 2012, hal. 242-243 [\[12\]](#_ftnref12) Sefriani, _Suatu Pengantar Hukum Internasional_, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010, hal. 49 [\[13\]](#_ftnref13) Patricia Wouters, _Dynamic Cooperation in International Law and the Shadow of State Sovereignty in the Context of Transboundary Waters_, Environmental Liability Journal, Vol. 04, 2013, hal. 143 [\[14\]](#_ftnref14) Sefriani, _Suatu Pengantar Hukum Internasional,_ Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010, hal. 50 [\[15\]](#_ftnref15) Sefriani, _Suatu Pengantar Hukum Internasional_, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010, hal. 51 [\[16\]](#_ftnref16) Sefriani, _Suatu Pengantar Hukum Internasional_, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010, hal. 51-52 Tags ---- [hukum internasional](/tag/hukum-internasional) [internasional](/tag/internasional)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Selayang Pandang Konflik Laut China SelatanKonflik di kawasan South China Sea atau Laut China Selatan (“LCS”) muncul karena terdapat multi-interpretasi klaim “hak fiksi/maya” oleh satu negara pantai atau lebih terhadap hak kepemilikan atas suatu kawasan/fitur di dalam wilayah maritim tertentu. Terjadinya tumpang tindih klaim dan kepentingan atas wilayah tersebut dan bersikukuhnya negara pengklaim LCS, serta terkait jenis mekanisme yang bisa menyelesaikan konflik ini menjadi kompleks dan rumit. Adapun konsekuensi dari multitafsir tersebut adalah:kepentingan nasional dengan subjek dan sumber hukum internasional yang diterapkan, khususnya dalam memastikan bahwa klaim masing-masing negara di kawasan tersebut telah sesuai dengan praktik kelaziman hukum internasional, menjadi saling berbeda di antara para negara pengklaim;terkait proses mekanisme penyelesaian sengketa yang disediakan oleh hukum internasional melalui mediasi dan/atau arbitrase, permasalahan yang muncul dan bereskalasi konflik terbuka antar negara dapat teratasi sejauh negara-negara dimaksud mengesampingkan pendekatan kepentingan nasional dengan tujuan terciptanya penyelesaian atau penghindaran potensi eskalasi konflik tersebut.Jika melihat latar belakang konflik yang terjadi saat ini di kawasan Laut China Selatan, inti permasalahannya adalah telah terjadi saling klaim kepemilikan atas beberapa fitur pulau-pulau kecil, terumbu karang dan pulau karang, yang seluruhnya tidak berpenghuni, dan hanya dua pulau utama yang menjadi perhatian beberapa negara pantai sekitarnya, yaitu Pulau Spratly dan gugusan Pulau Paracel yang saling tumpang tindih.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Dalam kawasan Laut China Selatan, khususnya di antara gugusan pulau-pulau dan terumbu karang terdapat kandungan cadangan minyak dan gas bumi yang cukup besar. Selain itu, kawasan LCS juga menjadi sangat strategis ditinjau dari sisi jalur transportasi untuk pelayaran internasional, khususnya untuk angkutan minyak bumi dan gas yang menyambungkan dua samudera, yaitu Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik. Sehingga konsekuensinya, jalur yang menyambungkan dua samudera ini menjadi inti dari kepentingan negara-negara di kawasan LCS dan/atau penggunanya yang akan memastikan bahwa pasokan energi dimaksud dapat berlangsung tanpa hambatan.Selanjutnya, pada dasarnya terdapat empat negara pengklaim yang paling gencar dalam menempatkan posisi klaimnya di LCS, antara lain China, Filipina, Malaysia dan Vietnam. Keempat negara tersebut secara khusus juga menggunakan hak mereka untuk mengklaim wilayah maritimnya (Zona Ekonomi Eksklusif/ “ZEE”) sesuai hak yang diberikan dan pengaturannya berdasarkan UNCLOS 1982. Kompleksitas klaim inilah yang kemudian memunculkan karakter khusus permasalahan di Laut China Selatan menjadi “fiksional” jika mengkombinasikan antara hak negara pantai sesuai ketentuan hukum internasional dalam UNCLOS 1982 yang dipadukan dengan interpretasi negara-negara dalam pusaran konflik sesuai kepentingan nasionalnya. Adapun kepentingan nasional tersebut berkaitan dengan penguatan keamanan ekonomi (energi) dan kedaulatan wilayah.Baca juga: Batas Zona Maritim dan Penyelesaian Sengketa Hukum Laut InternasionalDari perkembangan penanganan konflik ini, sangat sedikit upaya negara-negara untuk menghindari konflik yang muncul, sehingga konflik menjadi berkepanjangan disertai fakta-fakta yang menjurus pada terjadinya eskalasi konflik terbuka. Selain itu, permasalahan menjadi lebih rumit karena ada perbedaan dan multitafsir oleh masing-masing negara yang terlibat dan memiliki kepentingan sepihak.Dengan demikian, permasalahan utama potensi konflik di Laut China Selatan pada intinya adalah:terjadinya multi-interpretasi hak dan klaim oleh beberapa negara yang saling bertumpang tindih, karena telah melibatkan beberapa faktor kepentingan yang meluas dan interaksi negara-negara yang menjadi pemicunya, yakni potensi konflik antara dua negara (bilateral), perbedaan interpretasi pemahaman oleh tiga negara (trilateral) dan beberapa negara (multilateral) yang mempunyai kepentingan global walaupun bukan merupakan negara pengklaim; dantersiratnya keengganan negara-negara pengklaim untuk melihat sisi khusus dari prospek yang dapat diimplementasikan oleh negara bukan pengklaim, seperti salah satunya Indonesia baik melalui pendekatan bilateral maupun melalui mekanisme proses dalam Association of Southeast Asian Nations (“ASEAN”).Negara yang Terlibat Konflik Laut China SelatanDalam konflik di LCS, terdapat enam negara yang mengklaim kawasan tersebut baik dari sisi wilayah maritim dan/atau pengakuan atas kepemilikan fitur-fitur (pulau/karang) sebagai wilayahnya, yakni Brunei, China, Filipina, Malaysia, Taiwan dan Vietnam.Namun hingga saat ini, keenam negara tersebut belum secara khusus melakukan upaya dan usaha konkret untuk mencari solusi penyelesaian yang mengarah pada pendekatan forum dan mekanisme yang disediakan oleh hukum internasional. Lalu, kepentingan sepihak keenam negara yang berkonflik berpotensi membuat negara-negara lain (bukan pengklaim dan hanya sebagai pengguna LCS sebagai jalur untuk pelayaran internasional dan untuk keamanan kawasan) menjadi terlibat dalam pusaran konflik tersebut.Kerjasama Negara yang Berbatasan dengan Laut Setengah TertutupBerkaitan dengan konflik Laut China Selatan, pada dasarnya UNCLOS 1982 telah memberikan guidelines terkait tata cara untuk melakukan klaim atas wilayah/fitur tersebut atau menyelesaikan perbedaan interpretasi melalui proses dan persyaratan yang diatur dalam Article 74 dan Article 123, sebagai berikut:Article 74The delimitation of the exclusive economic zone between States with opposite or adjacent coasts shall be effected by agreement on the basis of international law, as referred to in Article 38 of the Statute of the International Court of Justice, in order to achieve an equitable solution.If no agreement can be reached within a reasonable period of time, the States concerned shall resort to the procedures provided for in Part XV.Pending agreement as provided for in paragraph 1, the States concerned, in a spirit of understanding and cooperation, shall make every effort to enter into provisional arrangements of a practical nature and, during this transitional period, not to jeopardize or hamper the reaching of the final agreement. Such arrangements shall be without prejudice to the final delimitation.Where there is an agreement in force between the States concerned, questions relating to the delimitation of the exclusive economic zone shall be determined in accordance with the provisions of that agreement. Article 123States bordering an enclosed or semi-enclosed sea should cooperate with each other in the exercise of their rights and in the performance of their duties under this Convention. To this end they shall endeavour, directly or through an appropriate regional organization:a. to coordinate the management, conservation, exploration and exploitation of the living resources of the sea;b. to coordinate the implementation of their rights and duties with respect to the protection and preservation of the marine environment;c. to coordinate their scientific research policies and undertake where appropriate joint programmes of scientific research in the area;d. to invite, as appropriate, other interested States or international organizations to cooperate with them in furtherance of the provisions of this article.Sebagai informasi, kawasan Laut China Selatan adalah kawasan semi-enclosed sea (laut setengah tertutup), sehingga terdapat ketentuan yang bisa menjadi rujukan negara-negara dalam mengarahkan penyelesaian konflik di kawasan tersebut.Selanjutnya, sebagaimana telah dijelaskan, LCS merupakan salah satu jalur strategis pelayaran internasional, sehingga komplikasi masalah tumpang tindih klaimnya oleh enam negara dimaksud menjadi lebih kompleks dan rumit dengan kehadiran dan kepentingan negara bukan pengklaim, khususnya terkait jaminan keamanan jalur pelayaran ditinjau dari sudut hukum internasional dan geopolitik kawasan. Misalnya, kepentingan Amerika Serikat dan sekutunya (India dan Australia) yang memastikan penggunaan jalur untuk pelayaran internasional tidak terhambat. Hal tersebut dikarenakan klaim sepihak negara pantai di kawasan LCS menjadi klaim atas kedaulatan/hak berdaulat. Klaim ini dapat mengakibatkan terjadinya konflik yang berkepanjangan antara kepentingan negara dan kewajiban internasional terkait pemberian akses/transit di kawasan tersebut sesuai UNCLOS 1982, dan tidak melihat solusi praktis yang sebetulnya telah tersedia dari praktek kelaziman hukum internasional.Peran Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Laut China SelatanDalam perspektif ini, walaupun Indonesia bukan negara pengklaim di kawasan tersebut, namun karena jalur lintas pelayaran, hak atas wilayah maritim, dan wilayah ZEE Indonesia berada di perlintasan kawasan yang diperebutkan oleh negara pengklaim (China, Vietnam dan Malaysia), posisi Indonesia menjadi berkepentingan. Berkaitan dengan ZEE dan wilayah negara Indonesia, Anda dapat membaca UU 5/1983 dan UU 43/2008.Selain itu, Vietnam dan Malaysia adalah negara anggota ASEAN. Sehingga secara politis dan geo-strategis penanganan kawasan, Indonesia menjadi sangat berkepentingan untuk memastikan bahwa kawasan LCS harus stabil dan aman sebagai jalur utama untuk pelayaran internasional dan posisi wilayah maritim Indonesia yang berada dalam lingkup tiga jalur strategis, yaitu Laut Andaman, Selat Malaka serta Laut Natuna dalam keadaan terkendali dan dapat dikelola (manageable).Konflik di LCS yang melibatkan banyak pemangku kepentingan tentu akan mempengaruhi situasi politik dan keamanan pelayaran yang menjadi kepentingan Indonesia. Sebagai informasi, Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 dengan UU 17/1985. Dalam menyikapinya, sebagai negara pihak UNCLOS 1982, peran Indonesia seyogianya terus dilakukan melalui tiga pendekatan yakni:secara bilateral dengan negara tetangga yang langsung berbatasan maritim, yaitu dengan Vietnam dan Malaysiasecara geo-politik kawasan, dalam kaitan hubungan dengan China sebagai negara pengklaim yang dinilai agresif dan cenderung self-centered melalui mekanisme proses dalam ASEAN dan Organisasi Internasional di bidang kelautan dan kemaritiman; danmendorong proses mediasi/arbitrase internasional sesuai Part XV UNCLOS 1982.Ketiga pendekatan ini mempunyai meritokrasi langsung terhadap pendekatan melalui pemahaman akar permasalahan dalam menangani konflik yang berkepanjangan, dan dapat menjadi pilihan dalam memproses penyelesaian konflik sesuai kepentingan serta dengan membaca eskalasi potensi konflik.Dalam konteks mekanisme bilateral, bagi Indonesia, untuk mempersempit peluasan konflik yang berpotensi melibatkan Indonesia ke dalam konflik bilateral, maka penegasan batas wilayah maritim ZEE Indonesia dengan negara tetangga yang bertumpang tindih, yakni dengan Vietnam di Perairan Natuna menjadi sangat strategis. Hal ini bertujuan untuk memperkuat landasan hukum penegasan batas wilayah yang tumpang tindih dalam menghadapi pelibatan pihak ketiga, terutama China.Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia dan Vietnam telah berhasil menyelesaikan  perundingan batas wilayah ZEE dimaksud dengan ditandatanganinya Perjanjian Batas Wilayah ZEE Indonesia dan Vietnam (2023). Kesepakatan ini telah memberikan kepastian hukum sesuai Article 74 UNCLOS 1982, terkait penerapan hak dan kewajiban kedua negara di wilayah ZEE-nya masing-masing. Secara khusus dalam kesepakatan ini, permasalahan yang akan terjadi kemudian waktu di wilayah ZEE masing-masing negara telah mempunyai dasar hukum dan jaminan untuk sesuai ketentuan yang berlaku dan disepakati.Selain itu, Indonesia dan Vietnam telah melakukan kerjasama dalam berbagai kegiatan di wilayah perbatasan ZEE. Kerjasama tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa kesepakatan penanganan dan pelaksanaan untuk penegakan hukum dan keamanan maritim di wilayah perbatasan ZEE dapat diberlakukan secara bersama, misalnya mengatur kehadiran pihak ketiga yang aktivitasnya tidak sesuai dengan UNCLOS 1982 atau ketentuan hukum internasional lainnya, maupun aktivitas yang mengancam kepentingan nasional kedua negara.Kemudian, dalam penanganan di sektor geo-politik kawasan atau hubungan trilateral, khususnya di antara negara pengklaim dan negara lain yang mempunyai kepentingan untuk menghindari potensi konflik yang berkepanjangan, serta mempertimbangkan kawasan LCS sebagai semi-enclosed sea sesuai dengan pengaturan Part IX UNCLOS 1982 (Article 122 dan Article 123), jika tidak terdapat upaya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi, namun bisa mengelola permasalahan agar tidak terjadi eskalasi konflik berkepanjangan dan terbuka, pada hakikatnya, seluruh negara pantai yang wilayahnya saling berbatasan atau bertumpang tindih klaim di LCS dapat bersepakat untuk melakukan upaya penghindaran konflik melalui kerjasama lintas kawasan klaim.Mekanisme tersebut telah secara khusus digagas dan diperkenalkan pada awal tahun 1990 oleh Indonesia (Kementerian Luar Negeri) bekerja sama dengan University of British-Columbia di Kanada. Kerjasama lintas kawasan klaim kemudian diikuti oleh organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (“PBB”) lainnya (United Nations Development Programme-United Nations Environment Programme) serta Uni Eropa dan beberapa negara yang mendukung proses ini (Jepang, Amerika Serikat, Prancis dan Australia) dan menyelenggarakan rangkaian kegiatan dalam format Workshop on Managing the Potential Conflict in the South China Sea. Mekanisme yang digagas Indonesia ini telah menyediakan forum dan format kerjasama antar negara di kawasan ZEE dan semi-enclosed seas Laut China Selatan sesuai Article 61-63 dan Article 122-123 UNCLOS 1982.Dalam proses ini, negara-negara pengklaim untuk sementara mengesampingkan konflik yang sedang terjadi melalui kerjasama di bidang-bidang teknis kelautan dan kemaritiman. Lalu, Indonesia memulai suatu proses yang dituangkan dalam program kerja jangka panjang nasional untuk mengisi upaya konkret dan langsung dalam pengelolaan kerjasama kawasan guna menghindari konflik yang berkepanjangan menjadi kawasan yang damai, stabil dan terciptanya kerjasama yang saling menguntungkan. Dalam mekanisme ini, negara-negara yang terlibat dan berpartisipasi tidak membahas permasalahan klaim kawasan oleh negara-negara yang berkonflik, termasuk pelibatan negara-negara lain bukan pengklaim, melainkan mencari kesepahaman bersama untuk bekerjasama secara non-politik yang dalam perjalanannya akan memberi ruang untuk saling memahami kepentingan bersama di kawasan LCS.Selain upaya di atas, peran Indonesia menjadi lebih strategis karena terdapat empat dari enam negara pengklaim yang merupakan sesama negara ASEAN (Brunei, Filipina, Malaysia, dan Vietnam), sehingga ada kontribusi lain yang diperlukan oleh Indonesia untuk melibatkan ASEAN dalam menghadapi agresivitas klaim sepihak China (historical rights) di wilayah LCS yang bersinggungan secara langsung dengan wilayah ZEE Indonesia dan secara indikatif geografis telah menerobos ke dalam kawasan pantai di Pulau Natuna.Pada keadaan klaim sepihak China, Indonesia perlu mengedepankan pelaksanaan atas dua prinsip kebijakan untuk pendekatan utama dalam menyikapi konflik. Pertama, memastikan keberadaan dan kehadiran secara fisik simbol negara dan penegasan penegakan hukum oleh aparat non-militer Indonesia untuk tetap melakukan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kedua, melalui proses Confidence Building Measures (“CBM”) di antara negara-negara ASEAN yang terlibat langsung dan Confidence Building Process (“CBP”) melalui solusi dan upaya penyelesaian masalah klaim kewilayahan dan yurisdiksi antara negara pengklaim lainnya dengan negara lain yang berkepentingan melalui pendekatan “peaceful means through dialogue and negotiation”.Kedua prinsip di atas merupakan hal yang bisa dan harus menjadi pegangan utama bagi Indonesia dalam turut serta melakukan pengelolaan untuk menghindari konflik berkepanjangan.Dalam kaitannya dengan prinsip pertama, dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Batas Wilayah ZEE Indonesia dan Vietnam, maka secara yuridis, yang perlu dikedepankan Indonesia adalah memproses ratifikasi perjanjiannya sehingga berkekuatan hukum tetap yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan perundingan teknis lanjutan dengan Vietnam terkait kegiatan pelaksanaan kerjasama di kawasan perbatasan. Hal ini menjadi kondusif bagi kedua negara mengingat dalam perjanjian, pihak Vietnam juga mendapatkan keuntungan dalam menerapkan kebijakan nasionalnya, dan dalam upaya menegaskan keberadaan di LCS melalui hak berdaulatnya di kawasan ZEE yang telah berbatasan dengan Indonesia.Sehingga, klaim China yang didasari oleh 9 Dashed-Line (“9DL”) dapat dipatahkan secara legal dan dalam koridor hukum yang berketetapan pasti, serta sesuai ketentuan UNCLOS 1982. Terlebih lagi, berhasilnya tuntutan Filipina melalui Permanent Court of Arbitration (“PCA”) Award Case 2013-19/2016 under Annex VII of UNCLOS 1982 yang mengeluarkan awards dan memperkaya khasanah klaim fitur sesuai Article 121 UNCLOS 1982 mempunyai interpretasi yang baik dan menguntungkan bagi negara pihak UNCLOS 1982, serta menolak prinsip klaim 9DL terkait historical rights yang diajukan China. Pada dasarnya, klaim 9DL adalah tidak sesuai dengan sumber hukum internasional yang berlaku terkait klaim wilayah negara secara sepihak. Walaupun pada praktiknya China menolak yurisdiksi PCA, namun telah ditolak oleh PCA yang kemudian menjadikan awards ini berkekuatan hukum tetap sebagai salah satu sumber hukum internasional yang berlaku.Untuk memperkuat posisi ini, Indonesia dalam menegakkan kedaulatannya harus terus mengedepankan pembangunan kawasan Perairan Natuna secara berkelanjutan dengan program-program yang menegaskan kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia di kawasan tersebut tanpa kecuali. Khususnya, melalui pengembangan kegiatan pengelolaan sumber daya lintas negara, serta terus memastikan kehadiran simbol negara (aparat penegak hukum non-militer) di wilayah ZEE Indonesia tetap berlanjut.Selain itu, peran Indonesia dalam menerapkan prinsip kedua menjadi sebuah peluang menunjukan kepemimpinan dalam prinsip ASEAN melalui dialog dan perundingan yang mengedepankan upaya untuk menjaga perdamaian dan keamanan wilayah negara anggotanya dengan negara-negara tetangga dan negara lain yang memanfaatkan wilayah LCS sebagai kawasan tanpa konflik terbuka. Dalam hal ini, Indonesia beserta negara ASEAN lain yang bukan pengklaim dapat mengajukan proses khusus yang tercermin dengan disepakatinya Declaration of Conduct (2002) melalui ASEAN-China Framework yang saat ini telah berproses dalam perundingan untuk menyusun dokumen hukum dalam bentuk Code of Conduct sebagai landasan hukum untuk menyepakati pengaturan aktivitas negara-negara di kawasan LCS.Indonesia dalam proses ini bisa menempatkan diri sebagai honest broker dan/atau pemain kunci di antara enam negara pengklaim untuk mempercepat penyelesaian sengketa, sebagai tata cara beraktivitas di LCS bagi seluruh negara di kawasan termasuk negara lain yang berkepentingan. Peran Indonesia dapat menyambungkan konsep mekanisme ASEAN yang mengedepankan dialog dalam menyelesaikan potensi konflik yang melibatkan negara anggota ASEAN serta mendorong pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk menghormati proses ini sebagai bagian dari masyarakat global dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Laut China Selatan.Baca juga: Sejarah Singkat Hukum Laut InternasionalDemikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif IndonesiaUndang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut)Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah NegaraStatute of the International Court of JusticeUnited Nations Convention on the Law of the Sea 1982PUTUSANPermanent Court of Arbitration Award Case No. 2013-19, 16 July 2016, under Annex VII of UNCLOS 1982.REFERENSIDamos Dumoli Agusman. Natuna Waters: Explaining a Flashpoint between Indonesia and China. Indonesian Journal of International Law, Vol. 20, No. 4, 2023;Gleice Miranda and Valentina Maljak. The Role of United Nations on the Laws of the Sea in the South China Sea Disputes. E-International Relations, 2022;Hasjim Djalal. South China Sea Island Dispute. The Raffles Bulletin of Zoology 2000, Supplement No.8:9-21, National University of Singapore;Jürgen Rüland. The Nature of Southeast Asian Security Challenges. Sage Journals, Security Dialogue, Vol. 36, Issue 4, 2005;Robert Beckman. The Significance of the Award on Rights to Resources. AsianSIL 6th Biennial Conference, Seoul, Korea, Centre for International Law, University of Singapore, yang diselenggarakan pada 25-26 Agustus 2017;Surya Wiranto (et.al). The Dispute of South China Sea from International Law Perspective. The Southeast Asia Law Journal, Vol. 1, No.1, 2015;The 30th Workshop on Managing Potential Conflict in the South China Sea: Statement of the Workshop. Pusat Strategi Kebijakan Multilateral, Kementerian Luar Negeri RI, Bogor, Indonesia, yang diselenggarakan pada 13-14 Oktober 2021;KBBI, meritokrasi, yang diakses pada 7 Maret 2024, pukul 12.21 WIB.Tagslaut china selatansouth china sea9 dashed linekonflikunclos

Ketegangan di Laut China Selatan (“LCS”) kembali terjadi akhir-akhir ini, saat kapal China menembakkan meriam air ke kapal Filipina di tahun 2023. Bentrokan kapal China dan Filipina menunjukkan adanya cedera serius hingga potensi mengakibatkan kematian. Lantas, sebagai salah satu negara yang berbatasan dengan LCS, bagaimana posisi Indonesia dalam konflik LCS? Apakah Indonesia memiliki hak atas Zona Ekonomi Eksklusif di LCS? Bagaimana penyelesaian sengketa LCS menurut Hukum Internasional?

UNCLOS 1982 telah memberikan guidelines, forum, dan format untuk menjembatani penyelesaian sengketa batas wilayah dan/atau fitur maritim yang saling tumpang tindih, termasuk kawasan Laut China Selatan (“LCS”) yang di klaim Brunei, China, Filipina, Malaysia, Taiwan dan Vietnam. Indonesia bukan negara yang mengklaim kawasan tersebut, tetapi peran Indonesia menjadi penting dalam proses penyelesaian konflik ini. Sebagai negara pihak UNCLOS 1982, Indonesia memiliki peran untuk mendorong penggunaan mekanisme proses yang tersurat didalamnya. Peran Indonesia dapat dilakukan melalui pendekatan bilateral, geo-politik kawasan, dan mendorong proses mediasi/arbitrase internasional. Selain itu, Indonesia perlu mengedepankan pelaksanaan atas dua prinsip kebijakan untuk pendekatan utama dalam menyikapi konflik. Pertama, memastikan keberadaan dan kehadiran secara fisik simbol negara oleh aparat non-militer Indonesia di kawasan. Kedua, melalui “peaceful means through dialogue and negotiation”. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 2022Cara Mengurus Surat Cerai dan Langkah Mengajukan Gugatannya22 Jun 2023Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 2022Cara Mengurus Surat Cerai dan Langkah Mengajukan Gugatannya22 Jun 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/indonesia-sebagai-iplaymaker-i-dalam-penyelesaian-konflik-laut-china-selatan-lt65e9aadf42969/

Indonesia Sebagai Playmaker dalam Penyelesaian Konflik Laut China Selatan

pages/39/page-5.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Selayang Pandang Konflik Laut China Selatan** Konflik di kawasan _**South China Sea**_ atau **Laut China Selatan (“LCS”)** muncul karena terdapat multi-interpretasi klaim “hak fiksi/maya” oleh satu negara pantai atau lebih terhadap hak kepemilikan atas suatu kawasan/fitur di dalam wilayah maritim tertentu. Terjadinya tumpang tindih klaim dan kepentingan atas wilayah tersebut dan bersikukuhnya negara pengklaim LCS, serta terkait jenis mekanisme yang bisa menyelesaikan konflik ini menjadi kompleks dan rumit. Adapun konsekuensi dari multitafsir tersebut adalah: 1. kepentingan nasional dengan subjek dan sumber hukum internasional yang diterapkan, khususnya dalam memastikan bahwa klaim masing-masing negara di kawasan tersebut telah sesuai dengan praktik kelaziman hukum internasional, menjadi saling berbeda di antara para negara pengklaim; 2. terkait proses mekanisme penyelesaian sengketa yang disediakan oleh hukum internasional melalui mediasi dan/atau arbitrase, permasalahan yang muncul dan bereskalasi konflik terbuka antar negara dapat teratasi sejauh negara-negara dimaksud mengesampingkan pendekatan kepentingan nasional dengan tujuan terciptanya penyelesaian atau penghindaran potensi eskalasi konflik tersebut. Jika melihat latar belakang konflik yang terjadi saat ini di kawasan Laut China Selatan, inti permasalahannya adalah telah terjadi **saling klaim kepemilikan atas beberapa fitur pulau-pulau kecil**, **terumbu karang dan pulau karang**, yang **seluruhnya tidak berpenghuni**, dan hanya dua pulau utama yang menjadi perhatian beberapa negara pantai sekitarnya, yaitu **Pulau Spratly** dan gugusan **Pulau Paracel** yang saling **tumpang tindih**. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Dalam kawasan Laut China Selatan, khususnya di antara gugusan pulau-pulau dan terumbu karang terdapat **kandungan cadangan minyak dan gas bumi** yang cukup besar. Selain itu, kawasan LCS juga menjadi sangat strategis ditinjau dari sisi **jalur transportasi untuk pelayaran internasional**, khususnya untuk angkutan minyak bumi dan gas yang **menyambungkan dua samudera**, yaitu **Samudra Hindia** dengan **Samudra Pasifik**. Sehingga konsekuensinya, jalur yang menyambungkan dua samudera ini menjadi inti dari kepentingan negara-negara di kawasan LCS dan/atau penggunanya yang akan memastikan bahwa pasokan energi dimaksud dapat berlangsung tanpa hambatan. Selanjutnya, pada dasarnya terdapat empat negara pengklaim yang paling gencar dalam menempatkan posisi klaimnya di LCS, antara lain **China**, **Filipina**, **Malaysia** dan **Vietnam**. Keempat negara tersebut secara khusus juga menggunakan hak mereka untuk mengklaim wilayah maritimnya **(Zona Ekonomi Eksklusif/ “ZEE”)** sesuai hak yang diberikan dan pengaturannya berdasarkan **[UNCLOS 1982](https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf)**. Kompleksitas klaim inilah yang kemudian memunculkan karakter khusus permasalahan di Laut China Selatan menjadi “fiksional” jika mengkombinasikan antara hak negara pantai sesuai ketentuan hukum internasional dalam UNCLOS 1982 yang dipadukan dengan interpretasi negara-negara dalam pusaran konflik sesuai kepentingan nasionalnya. Adapun kepentingan nasional tersebut berkaitan dengan penguatan keamanan ekonomi (energi) dan kedaulatan wilayah. Baca juga: **[Batas Zona Maritim dan Penyelesaian Sengketa Hukum Laut Internasional](https://www.hukumonline.com/klinik/a/batas-zona-maritim-dalam-hukum-laut-internasional-lt631aa324cb706/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=batas_zona_maritim)** Dari perkembangan penanganan konflik ini, sangat sedikit upaya negara-negara untuk menghindari konflik yang muncul, sehingga konflik menjadi berkepanjangan disertai fakta-fakta yang menjurus pada terjadinya eskalasi konflik terbuka. Selain itu, permasalahan menjadi lebih rumit karena ada perbedaan dan multitafsir oleh masing-masing negara yang terlibat dan memiliki kepentingan sepihak. Dengan demikian, permasalahan utama potensi konflik di Laut China Selatan pada intinya adalah: 1. terjadinya multi-interpretasi hak dan klaim oleh beberapa negara yang saling bertumpang tindih, karena telah melibatkan beberapa faktor kepentingan yang meluas dan interaksi negara-negara yang menjadi pemicunya, yakni potensi konflik antara dua negara (bilateral), perbedaan interpretasi pemahaman oleh tiga negara (trilateral) dan beberapa negara (multilateral) yang mempunyai kepentingan global walaupun bukan merupakan negara pengklaim; dan 2. tersiratnya keengganan negara-negara pengklaim untuk melihat sisi khusus dari prospek yang dapat diimplementasikan oleh negara bukan pengklaim, seperti salah satunya Indonesia baik melalui pendekatan bilateral maupun melalui mekanisme proses dalam _Association of Southeast Asian Nations_ (“ASEAN”). ### **Negara yang Terlibat Konflik Laut China Selatan** Dalam konflik di LCS, terdapat **enam negara** yang mengklaim kawasan tersebut baik dari sisi wilayah maritim dan/atau pengakuan atas kepemilikan fitur-fitur (pulau/karang) sebagai wilayahnya, yakni **Brunei**, **China**, **Filipina**, **Malaysia**, **Taiwan** dan **Vietnam**. Namun hingga saat ini, keenam negara tersebut belum secara khusus melakukan upaya dan usaha konkret untuk mencari solusi penyelesaian yang mengarah pada pendekatan forum dan mekanisme yang disediakan oleh hukum internasional. Lalu, kepentingan sepihak keenam negara yang berkonflik berpotensi membuat negara-negara lain (bukan pengklaim dan hanya sebagai pengguna LCS sebagai jalur untuk pelayaran internasional dan untuk keamanan kawasan) menjadi terlibat dalam pusaran konflik tersebut. ### **Kerjasama Negara yang Berbatasan dengan Laut Setengah Tertutup** Berkaitan dengan konflik Laut China Selatan, pada dasarnya UNCLOS 1982 telah memberikan _**guidelines**_ terkait tata cara untuk melakukan klaim atas wilayah/fitur tersebut atau menyelesaikan perbedaan interpretasi melalui proses dan persyaratan yang diatur dalam _**Article**_ **74** dan **_Article_ 123**, sebagai berikut: _**Article 74**_ 1. _The delimitation of the exclusive economic zone between States with opposite or adjacent coasts **shall be effected by agreement on the basis of international law**, as referred to in **Article 38 of the [Statute of the International Court of Justice](https://legal.un.org/avl/pdf/ha/sicj/icj_statute_e.pdf)**, in order to **achieve an equitable solution**._ 2. _If no agreement can be reached within a reasonable period of time, the States concerned shall resort to the **procedures provided for in Part XV**._ 3. _Pending agreement as provided for in paragraph 1, the States concerned, in a **spirit of understanding and cooperation**, shall make every effort to enter into provisional arrangements of a practical nature and, during this transitional period, not to jeopardize or hamper the reaching of the final agreement. Such arrangements shall be without prejudice to the final delimitation._ 4. _Where there is an agreement in force between the States concerned, questions relating to the delimitation of the exclusive economic zone shall be determined in accordance with the provisions of that **agreement**._ _**Article 123**_ _States bordering an enclosed or **semi-enclosed sea** should **cooperate** with each other in the exercise of their rights and in the performance of their duties under this Convention. To this end they shall endeavour, directly or through an appropriate regional organization:_ _a. to coordinate the management, conservation, exploration and exploitation of the living resources of the sea;_ _b. to coordinate the implementation of their rights and duties with respect to the protection and preservation of the marine environment;_ _c. to coordinate their scientific research policies and undertake where appropriate joint programmes of scientific research in the area;_ _d. to invite, as appropriate, other interested States or international organizations to cooperate with them in furtherance of the provisions of this article._ Sebagai informasi, kawasan Laut China Selatan adalah kawasan **_semi-enclosed sea_ (laut setengah tertutup)**, sehingga terdapat ketentuan yang bisa menjadi rujukan negara-negara dalam mengarahkan penyelesaian konflik di kawasan tersebut. Selanjutnya, sebagaimana telah dijelaskan, LCS merupakan salah satu jalur strategis pelayaran internasional, sehingga komplikasi masalah tumpang tindih klaimnya oleh enam negara dimaksud menjadi lebih kompleks dan rumit dengan kehadiran dan kepentingan negara bukan pengklaim, khususnya terkait **jaminan keamanan jalur pelayaran** ditinjau dari sudut hukum internasional dan geopolitik kawasan. Misalnya, kepentingan Amerika Serikat dan sekutunya (India dan Australia) yang memastikan penggunaan jalur untuk pelayaran internasional tidak terhambat. Hal tersebut dikarenakan klaim sepihak negara pantai di kawasan LCS menjadi klaim atas kedaulatan/hak berdaulat. Klaim ini dapat mengakibatkan terjadinya konflik yang berkepanjangan antara kepentingan negara dan kewajiban internasional terkait pemberian akses/transit di kawasan tersebut sesuai UNCLOS 1982, dan tidak melihat solusi praktis yang sebetulnya telah tersedia dari praktek kelaziman hukum internasional. ### **Peran Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Laut China Selatan** Dalam perspektif ini, walaupun **Indonesia bukan negara pengklaim di kawasan tersebut**, namun karena jalur lintas pelayaran, hak atas wilayah maritim, dan wilayah ZEE Indonesia berada di perlintasan kawasan yang diperebutkan oleh negara pengklaim (China, Vietnam dan Malaysia), posisi Indonesia menjadi berkepentingan. Berkaitan dengan ZEE dan wilayah negara Indonesia, Anda dapat membaca **[UU 5/1983](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2622/undangundang-nomor-5-tahun-1983/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_5_1983)** dan **[UU 43/2008](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28606/undangundang-nomor-43-tahun-2008/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_43_2008)**. Selain itu, Vietnam dan Malaysia adalah negara anggota ASEAN. Sehingga secara politis dan geo-strategis penanganan kawasan, **Indonesia menjadi sangat berkepentingan untuk memastikan bahwa kawasan LCS harus stabil dan aman sebagai jalur utama untuk pelayaran internasional** dan posisi wilayah maritim Indonesia yang berada dalam lingkup tiga jalur strategis, yaitu **Laut Andaman**, **Selat Malaka** serta **Laut Natuna** dalam keadaan **terkendali** dan **dapat dikelola (_manageable_)**. Konflik di LCS yang melibatkan banyak pemangku kepentingan tentu akan mempengaruhi situasi politik dan keamanan pelayaran yang menjadi kepentingan Indonesia. Sebagai informasi, **Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982** dengan **[UU 17/1985](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2584/undangundang-nomor-17-tahun-1985?r=0&p=1&q=UU%2017%2F1985&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_17_1985)**. Dalam menyikapinya, sebagai negara pihak UNCLOS 1982, peran Indonesia seyogianya terus dilakukan melalui **tiga pendekatan** yakni: 1. secara **bilateral** dengan negara tetangga yang langsung berbatasan maritim, yaitu dengan Vietnam dan Malaysia 2. secara **geo-politik kawasan**, dalam kaitan hubungan dengan China sebagai negara pengklaim yang dinilai agresif dan cenderung self-centered melalui mekanisme proses dalam ASEAN dan Organisasi Internasional di bidang kelautan dan kemaritiman; dan 3. mendorong **proses mediasi/arbitrase internasional** sesuai **_Part_ XV UNCLOS 1982**. Ketiga pendekatan ini mempunyai [meritokrasi](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/meritokrasi) langsung terhadap pendekatan melalui pemahaman akar permasalahan dalam menangani konflik yang berkepanjangan, dan dapat menjadi pilihan dalam memproses penyelesaian konflik sesuai kepentingan serta dengan membaca eskalasi potensi konflik. Dalam konteks **mekanisme bilateral**, bagi Indonesia, untuk mempersempit peluasan konflik yang berpotensi melibatkan Indonesia ke dalam konflik bilateral, maka **penegasan batas wilayah maritim ZEE Indonesia dengan negara tetangga yang bertumpang tindih**, yakni dengan **Vietnam di Perairan Natuna** menjadi sangat strategis. Hal ini bertujuan untuk memperkuat landasan hukum penegasan batas wilayah yang tumpang tindih dalam menghadapi pelibatan pihak ketiga, terutama China. Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia dan Vietnam telah berhasil menyelesaikan  perundingan batas wilayah ZEE dimaksud dengan ditandatanganinya **Perjanjian Batas Wilayah ZEE Indonesia dan Vietnam (2023)**. Kesepakatan ini telah memberikan kepastian hukum sesuai _Article_ 74 UNCLOS 1982, terkait penerapan hak dan kewajiban kedua negara di wilayah ZEE-nya masing-masing. Secara khusus dalam kesepakatan ini, permasalahan yang akan terjadi kemudian waktu di wilayah ZEE masing-masing negara telah mempunyai dasar hukum dan jaminan untuk sesuai ketentuan yang berlaku dan disepakati. Selain itu, Indonesia dan Vietnam telah melakukan **kerjasama** dalam berbagai kegiatan di wilayah perbatasan ZEE. Kerjasama tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa kesepakatan penanganan dan pelaksanaan untuk penegakan hukum dan keamanan maritim di wilayah perbatasan ZEE dapat diberlakukan secara bersama, misalnya mengatur kehadiran pihak ketiga yang aktivitasnya tidak sesuai dengan UNCLOS 1982 atau ketentuan hukum internasional lainnya, maupun aktivitas yang mengancam kepentingan nasional kedua negara. Kemudian, dalam penanganan di **sektor geo-politik kawasan atau hubungan trilateral**, khususnya di antara negara pengklaim dan negara lain yang mempunyai kepentingan untuk menghindari potensi konflik yang berkepanjangan, serta mempertimbangkan kawasan LCS sebagai _semi-enclosed sea_ sesuai dengan pengaturan **_Part_ IX UNCLOS 1982 (_Article_ 122 dan _Article_ 123)**, jika tidak terdapat upaya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi, namun bisa mengelola permasalahan agar tidak terjadi eskalasi konflik berkepanjangan dan terbuka, pada hakikatnya, seluruh negara pantai yang wilayahnya saling berbatasan atau bertumpang tindih klaim di LCS dapat bersepakat untuk melakukan upaya penghindaran konflik melalui **kerjasama lintas kawasan klaim**. Mekanisme tersebut telah secara khusus digagas dan diperkenalkan pada awal tahun 1990 oleh Indonesia (Kementerian Luar Negeri) bekerja sama dengan _University of British-Columbia_ di Kanada. Kerjasama lintas kawasan klaim kemudian diikuti oleh organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (“PBB”) lainnya (_United Nations Development Programme-United Nations Environment Programme_) serta Uni Eropa dan beberapa negara yang mendukung proses ini (Jepang, Amerika Serikat, Prancis dan Australia) dan menyelenggarakan rangkaian kegiatan dalam format _Workshop on Managing the Potential Conflict in the South China Sea_. Mekanisme yang digagas Indonesia ini telah menyediakan forum dan format kerjasama antar negara di kawasan ZEE dan _semi-enclosed seas_ Laut China Selatan sesuai **_Article_ 61-63 dan _Article_ 122-123 UNCLOS 1982**. Dalam proses ini, negara-negara pengklaim untuk sementara mengesampingkan konflik yang sedang terjadi melalui kerjasama di bidang-bidang teknis kelautan dan kemaritiman. Lalu, Indonesia memulai suatu proses yang dituangkan dalam program kerja jangka panjang nasional untuk mengisi upaya konkret dan langsung dalam **pengelolaan kerjasama kawasan** guna menghindari konflik yang berkepanjangan menjadi kawasan yang damai, stabil dan terciptanya kerjasama yang saling menguntungkan. Dalam mekanisme ini, negara-negara yang terlibat dan berpartisipasi tidak membahas permasalahan klaim kawasan oleh negara-negara yang berkonflik, termasuk pelibatan negara-negara lain bukan pengklaim, melainkan mencari kesepahaman bersama untuk bekerjasama secara non-politik yang dalam perjalanannya akan memberi ruang untuk saling memahami kepentingan bersama di kawasan LCS. Selain upaya di atas, peran Indonesia menjadi lebih strategis karena terdapat empat dari enam negara pengklaim yang merupakan sesama negara ASEAN (Brunei, Filipina, Malaysia, dan Vietnam), sehingga ada kontribusi lain yang diperlukan oleh Indonesia untuk melibatkan ASEAN dalam menghadapi agresivitas klaim sepihak China (_historical rights_) di wilayah LCS yang bersinggungan secara langsung dengan wilayah ZEE Indonesia dan secara indikatif geografis telah menerobos ke dalam kawasan pantai di Pulau Natuna. Pada keadaan klaim sepihak China, Indonesia perlu mengedepankan pelaksanaan atas **dua prinsip kebijakan** untuk pendekatan utama dalam menyikapi konflik. _Pertama_, memastikan keberadaan dan kehadiran secara fisik simbol negara dan penegasan penegakan hukum oleh aparat non-militer Indonesia untuk tetap melakukan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. _Kedua_, melalui proses _Confidence Building Measures (“CBM”)_ di antara negara-negara ASEAN yang terlibat langsung dan _Confidence Building Process (“CBP”)_ melalui solusi dan upaya penyelesaian masalah klaim kewilayahan dan yurisdiksi antara negara pengklaim lainnya dengan negara lain yang berkepentingan melalui pendekatan “_**peaceful means through dialogue and negotiation**_”. Kedua prinsip di atas merupakan hal yang bisa dan harus menjadi pegangan utama bagi Indonesia dalam turut serta melakukan pengelolaan untuk menghindari konflik berkepanjangan. Dalam kaitannya dengan prinsip pertama, dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Batas Wilayah ZEE Indonesia dan Vietnam, maka secara yuridis, yang perlu dikedepankan Indonesia adalah **memproses ratifikasi perjanjiannya** sehingga **berkekuatan hukum tetap** yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan **perundingan teknis lanjutan dengan Vietnam** terkait kegiatan pelaksanaan kerjasama di kawasan perbatasan. Hal ini menjadi kondusif bagi kedua negara mengingat dalam perjanjian, pihak Vietnam juga mendapatkan keuntungan dalam menerapkan kebijakan nasionalnya, dan dalam upaya menegaskan keberadaan di LCS melalui hak berdaulatnya di kawasan ZEE yang telah berbatasan dengan Indonesia. Sehingga, klaim China yang didasari oleh _**9 Dashed-Line**_ **(“9DL”)** dapat dipatahkan secara legal dan dalam koridor hukum yang berketetapan pasti, serta sesuai ketentuan UNCLOS 1982. Terlebih lagi, berhasilnya tuntutan Filipina melalui _**[Permanent Court of Arbitration (“PCA”) Award Case 2013-19/2016 under Annex VII of UNCLOS 1982](https://pca-cpa.org/en/cases/7/)**_ yang mengeluarkan _awards_ dan memperkaya khasanah klaim fitur sesuai _Article_ 121 UNCLOS 1982 mempunyai interpretasi yang baik dan menguntungkan bagi negara pihak UNCLOS 1982, serta **menolak prinsip klaim 9DL** terkait _historical rights_ yang diajukan China. Pada dasarnya, klaim 9DL adalah tidak sesuai dengan sumber hukum internasional yang berlaku terkait klaim wilayah negara secara sepihak. Walaupun pada praktiknya China menolak yurisdiksi PCA, namun telah ditolak oleh PCA yang kemudian menjadikan _awards_ ini berkekuatan hukum tetap sebagai salah satu sumber hukum internasional yang berlaku. Untuk memperkuat posisi ini, Indonesia dalam menegakkan kedaulatannya harus terus mengedepankan **pembangunan kawasan Perairan Natuna secara berkelanjutan** dengan **program-program yang menegaskan kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia** di kawasan tersebut tanpa kecuali. Khususnya, melalui pengembangan kegiatan pengelolaan sumber daya lintas negara, serta terus memastikan kehadiran simbol negara (aparat penegak hukum non-militer) di wilayah ZEE Indonesia tetap berlanjut. Selain itu, peran Indonesia dalam menerapkan prinsip kedua menjadi sebuah peluang menunjukan **kepemimpinan dalam prinsip ASEAN** melalui **dialog** dan **perundingan** yang mengedepankan upaya untuk **menjaga perdamaian dan keamanan** wilayah negara anggotanya dengan negara-negara tetangga dan negara lain yang memanfaatkan wilayah LCS sebagai kawasan tanpa konflik terbuka. Dalam hal ini, Indonesia beserta negara ASEAN lain yang bukan pengklaim dapat **mengajukan proses khusus** yang tercermin dengan disepakatinya _Declaration of Conduct (2002)_ melalui ASEAN-_China Framework_ yang saat ini telah berproses dalam perundingan untuk menyusun dokumen hukum dalam bentuk _Code of Conduct_ sebagai landasan hukum untuk menyepakati pengaturan aktivitas negara-negara di kawasan LCS. Indonesia dalam proses ini bisa menempatkan diri sebagai **_honest broker_ dan/atau pemain kunci** di antara enam negara pengklaim untuk mempercepat penyelesaian sengketa, sebagai tata cara beraktivitas di LCS bagi seluruh negara di kawasan termasuk negara lain yang berkepentingan. Peran Indonesia dapat menyambungkan konsep mekanisme ASEAN yang mengedepankan dialog dalam menyelesaikan potensi konflik yang melibatkan negara anggota ASEAN serta mendorong pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk menghormati proses ini sebagai bagian dari masyarakat global dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Laut China Selatan. Baca juga: **[Sejarah Singkat Hukum Laut Internasional](https://www.hukumonline.com/klinik/a/sejarah-hukum-laut-internasional-lt6319a0cded099/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=sejarah_hukum_laut_internasional)** Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2622/undangundang-nomor-5-tahun-1983/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_5_1983) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut) [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2584/undangundang-nomor-17-tahun-1985?r=0&p=1&q=UU%2017%2F1985&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_17_1985) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28606/undangundang-nomor-43-tahun-2008/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_43_2008) Statute of the International Court of Justice [](https://legal.un.org/avl/pdf/ha/sicj/icj_statute_e.pdf) United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 [](https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf) PUTUSAN ------- _[Permanent Court of Arbitration Award Case No. 2013-19, 16 July 2016, under Annex VII of UNCLOS 1982](https://pca-cpa.org/en/cases/7/)_. REFERENSI --------- 1. Damos Dumoli Agusman. _Natuna Waters: Explaining a Flashpoint between Indonesia and China_. _Indonesian Journal of International Law_, Vol. 20, No. 4, 2023; 2. Gleice Miranda and Valentina Maljak. _The Role of United Nations on the Laws of the Sea in the South China Sea Disputes_. _E-International Relations_, 2022; 3. Hasjim Djalal. _South China Sea Island Dispute_. _The Raffles Bulletin of Zoology 2000, Supplement_ No.8:9-21, _National University of Singapore_; 4. Jürgen Rüland. _The Nature of Southeast Asian Security Challenges_. _Sage Journals, Security Dialogue_, Vol. 36, Issue 4, 2005; 5. Robert Beckman. _The Significance of the Award on Rights to Resources. AsianSIL 6th Biennial Conference, Seoul, Korea, Centre for International Law, University of Singapore_, yang diselenggarakan pada 25-26 Agustus 2017; 6. Surya Wiranto _(et.al). The Dispute of South China Sea from International Law Perspective. The Southeast Asia Law Journal_, Vol. 1, No.1, 2015; 7. _The 30th Workshop on Managing Potential Conflict in the South China Sea: Statement of the Workshop_. Pusat Strategi Kebijakan Multilateral, Kementerian Luar Negeri RI, Bogor, Indonesia, yang diselenggarakan pada 13-14 Oktober 2021; 8. KBBI, [meritokrasi](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/meritokrasi), yang diakses pada 7 Maret 2024, pukul 12.21 WIB. Tags ---- [laut china selatan](/tag/laut-china-selatan) [south china sea](/tag/south-china-sea) [9 dashed line](/tag/9-dashed-line) [konflik](/tag/konflik) [unclos](/tag/unclos)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITJerat Pidana Bagi Penjual Obat Aborsi27 Feb 2024Bolehkah Impor Obat-Obatan dari Luar Negeri untuk Pribadi?01 Des 2022Jika Apoteker Lalai dalam Memberikan Obat kepada Pasien18 Okt 2022Pengawasan BPOM atas Peredaran Online Obat dan Kosmetik 07 Sep 2021Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Pemberian Obat Keras Harus dengan Resep Dokter yang dibuat oleh Lezetia Tobing, S.H., M.Kn. dan pertama kali dipublikasikan pada 17 Desember 2015. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Aturan tentang Pekerjaan KefarmasianPada dasarnya PP Farmasi mengatur pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan, produksi, distribusi atau penyaluran, dan pelayanan sediaan farmasi.[1] Adapun yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.[2] Sehingga dapat disimpulkan bahwa PP Farmasi ini lebih mengatur kepada pekerjaan dan tenaga kefarmasian yang akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan sediaan farmasi, termasuk obat. Sementara jika kita lihat ketentuan Permenkes 919/1993 mengatur secara khusus tentang obat yang tidak perlu menggunakan resep dokter.Selanjutnya mengenai Pasal 29 PP Farmasi yang Anda tanyakan, berikut ini bunyi selengkapnya:Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pekerjaan Kefarmasian pada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur dengan Peraturan Menteri.Perlu diketahui bahwa Pasal 29 PP Farmasi ini mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut dari Pasal 27 PP Farmasi yang selengkapnya sebagai berikut:Pekerjaan Kefarmasian yang berkaitan dengan pelayanan farmasi pada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian wajib dicatat oleh Tenaga Kefarmasian sesuai dengan tugas dan fungsinya.Adapun dapat disimpulkan bahwa Pasal 29 PP Farmasi mengatur mengenai ketentuan lebih lanjut atas kewajiban mencatat tenaga kefarmasian yang diatur dalam Pasal 27 PP Farmasi. Sehingga pasal tersebut tidak ada kaitannya dengan Permenkes 919/1993 sebagaimana Anda tanyakan. Haruskah Obat Keras Menggunakan Resep Dokter?Obat pada dasarnya terdiri atas obat dengan resep dan obat tanpa resep.[3] Penggolongan obat dengan resep mencakup obat keras, narkotika, dan psikotropika.[4] Adapun obat dengan resep diserahkan oleh apoteker di fasilitas pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.[5]Dalam melakukan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian, apoteker dapat menyerahkan obat keras, narkotika dan psikotropika kepada masyarakat atas resep dari dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[6]Ini berarti bahwa obat keras tidak bisa dibeli tanpa adanya resep dokter. Hal ini juga dapat dilihat dari ketentuan Pasal 2 Kepmenkes 02396/1986 yang berbunyi sebagai berikut:Pada etiket dan bungkus luar obat jadi yang tergolong obat keras harus dicantumkan secara jelas tanda khusus untuk obat keras.Ketentuan dimaksud dalam ayat (1) merupakan pelengkap dari keharusan mencantumkan kalimat “Harus dengan resep dokter” yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 197/A/SK/77 tanggal 15 Maret 1977.Tanda khusus dapat tidak dicantumkan pada blister, strip, aluminium/selofan, vial, ampul, tube atau bentuk wadah lain, apabila wadah tersebut dikemas dalam bungkus luar.Dikutip dari Penandaan Kemasan Obat Berdasarkan Golongan Obat oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, disebutkan:Logo LingkaranKeteranganObat keras adalah obat yang hanya boleh dibeli menggunakan resep dokter. Tanda khusus pada kemasan dan etiket adalah huruf K di tengah menyentuh garis tepi dalam lingkaran berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam. Sebagai informasi tambahan, untuk obat yang dapat diserahkan tanpa resep obat dari dokter, Pasal 2 Permenkes 919/1993 mengatur obat tersebut harus memenuhi kriteria:[7]Tidak dikontraindikasikan untuk penggunaan pada wanita hamil, anak di bawah usia 2 tahun dan orang tua di atas 65 tahun.Pengobatan sendiri dengan obat dimaksud tidak memberikan risiko pada kelanjutan penyakit.Penggunaannya tidak memerlukan cara dan atau alat khusus yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan.Penggunaannya diperlukan untuk penyakit yang prevalensinya tinggi di Indonesia.Obat dimaksud memiliki rasio khasiat keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk pengobatan sendiri.Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya untuk dapat membeli obat keras, maka harus dibutuhkan resep obat dari dokter. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang KesehatanPeraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan KefarmasianPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 919/MENKES/PER/X/1993 Tahun 1993 tentang Kriteria Obat yang Dapat Diserahkan Tanpa ResepKeputusan Menteri Kesehatan Nomor 02396/A/SK/VIII/1986 Tahun 1986 tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G REFERENSIDinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Penandaan Kemasan Obat Berdasarkan Golongan Obat, yang diakses pada Selasa, 5 Maret 2024, pukul 15.00 WIB. [1] Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (“PP Farmasi”)[2] Pasal 1 angka 2 PP Farmasi[3] Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (“UU Kesehatan”)[4] Pasal 320 ayat (2) UU Kesehatan[5] Pasal 320 ayat (3) UU Kesehatan[6] Pasal 24 huruf c PP Farmasi[7] Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 919/Menkes/Per/X/1993 Tahun 1993 tentang Kriteria Obat Yang Dapat Diserahkan Tanpa Resep (“Permenkes 919/1993”)Tagsfarmasiapotekerdokterobat

Saya ingin menanyakan dasar hukum dari pemberian resep obat dari dokter yakni berupa obat keras. Apakah Pasal 29 PP Farmasi atau Permenkes No. 919/MENKES/PER/X/1993 sebagai dasar hukumnya? Kemudian, apakah obat keras dapat diberikan kepada konsumen tanpa resep dokter? Sementara kita sendiri mengetahui bahwa akan ada efek samping berbahaya atau si konsumen memiliki alergi terhadap obat tertentu.

Perlu Anda ketahui bahwa apoteker dapat menyerahkan obat keras, narkotika dan psikotropika kepada masyarakat atas resep dari dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lantas, apakah pemberian obat keras harus disertai dengan resep dokter?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Jerat Pidana Bagi Penjual Obat Aborsi27 Feb 2024Bolehkah Impor Obat-Obatan dari Luar Negeri untuk Pribadi?01 Des 2022Jika Apoteker Lalai dalam Memberikan Obat kepada Pasien18 Okt 2022Pengawasan BPOM atas Peredaran Online Obat dan Kosmetik 07 Sep 2021Jerat Pidana Bagi Penjual Obat Aborsi27 Feb 2024Bolehkah Impor Obat-Obatan dari Luar Negeri untuk Pribadi?01 Des 2022Jika Apoteker Lalai dalam Memberikan Obat kepada Pasien18 Okt 2022Pengawasan BPOM atas Peredaran Online Obat dan Kosmetik 07 Sep 2021Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024Cara dan Biaya Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara25 Apr 2024Cara Mengurus Surat Cerai dan Langkah Mengajukan Gugatannya22 Jun 2023Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024Cara dan Biaya Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara25 Apr 2024Cara Mengurus Surat Cerai dan Langkah Mengajukan Gugatannya22 Jun 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/obat-keras-pakai-resep-dokter-lt566ba42c541ad/

Dasar Hukum Pemberian Obat Keras Harus Pakai Resep Dokter

pages/39/page-6.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Jerat Pidana Bagi Penjual Obat Aborsi ](/klinik/a/jerat-pidana-bagi-penjual-obat-aborsi-lt588ab88330a47/)  27 Feb 2024 [ #### Bolehkah Impor Obat-Obatan dari Luar Negeri untuk Pribadi? ](/klinik/a/impor-obat-obatan-lt5a0bf7bf80415/)  01 Des 2022 [ #### Jika Apoteker Lalai dalam Memberikan Obat kepada Pasien ](/klinik/a/jika-apoteker-lalai-lt55933d04bb967/)  18 Okt 2022 [ #### Pengawasan BPOM atas Peredaran _Online_ Obat dan Kosmetik ](/klinik/a/pengawasan-bpom-atas-peredaran-i-online-i-obat-dan-kosmetik--lt5ec4cb3274df1/)  07 Sep 2021 [](#!) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul _Pemberian Obat Keras Harus dengan Resep Dokter_ yang dibuat oleh [Lezetia Tobing, S.H., M.Kn.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/letezia-tobing--sh--mkn-lt506aec66ed27e) dan pertama kali dipublikasikan pada 17 Desember 2015.** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://m.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Aturan tentang Pekerjaan Kefarmasian** Pada dasarnya **[PP Farmasi](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ad2efed1d14e/pp-no-51-tahun-2009-pekerjaan-kefarmasian/document?PHPSESSID=ict5mno0kkkib8ig7d34qsb185?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_51_2009)** mengatur pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan, produksi, distribusi atau penyaluran, dan pelayanan sediaan farmasi.[\[1\]](#_ftn1) Adapun yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.[\[2\]](#_ftn2) Sehingga dapat disimpulkan bahwa PP Farmasi ini lebih mengatur kepada pekerjaan dan tenaga kefarmasian yang akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan sediaan farmasi, termasuk obat. Sementara jika kita lihat ketentuan **[Permenkes 919/1993](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ecb66a6743da/peraturan-menteri-kesehatan--nomor-919menkesperx1993-tahun-1993?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkes_919_1993)** mengatur secara khusus tentang obat yang tidak perlu menggunakan resep dokter. Selanjutnya mengenai **Pasal 29 PP Farmasi** yang Anda tanyakan, berikut ini bunyi selengkapnya: _Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pekerjaan Kefarmasian pada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur dengan Peraturan Menteri._ Perlu diketahui bahwa Pasal 29 PP Farmasi ini mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut dari **Pasal 27 PP Farmasi** yang selengkapnya sebagai berikut: _Pekerjaan Kefarmasian yang berkaitan dengan pelayanan farmasi pada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian wajib dicatat oleh Tenaga Kefarmasian sesuai dengan tugas dan fungsinya._ Adapun dapat disimpulkan bahwa Pasal 29 PP Farmasi mengatur mengenai ketentuan lebih lanjut atas kewajiban mencatat tenaga kefarmasian yang diatur dalam Pasal 27 PP Farmasi. Sehingga pasal tersebut tidak ada kaitannya dengan Permenkes 919/1993 sebagaimana Anda tanyakan. ### **Haruskah Obat Keras Menggunakan Resep Dokter?** Obat pada dasarnya terdiri atas obat dengan resep dan obat tanpa resep.[\[3\]](#_ftn3) Penggolongan obat dengan resep mencakup obat keras, narkotika, dan psikotropika.[\[4\]](#_ftn4) Adapun obat dengan resep diserahkan oleh apoteker di fasilitas pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.[\[5\]](#_ftn5) Dalam melakukan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian, apoteker dapat menyerahkan obat keras, narkotika dan psikotropika kepada masyarakat atas resep dari dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[\[6\]](#_ftn6) Ini berarti bahwa obat keras tidak bisa dibeli tanpa adanya resep dokter. Hal ini juga dapat dilihat dari ketentuan **Pasal 2 [Kepmenkes 02396/1986](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5008f1ed1f353/keputusan-menteri-kesehatan-nomor-02396-a-sk-viii-1986-tahun-1986?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=kepmenkes_02396_1986)** yang berbunyi sebagai berikut: 1. _Pada etiket dan bungkus luar obat jadi yang tergolong obat keras harus dicantumkan secara jelas tanda khusus untuk obat keras._ 2. _Ketentuan dimaksud dalam ayat (1) merupakan pelengkap dari keharusan mencantumkan kalimat “Harus dengan resep dokter” yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 197/A/SK/77 tanggal 15 Maret 1977._ 3. _Tanda khusus dapat tidak dicantumkan pada blister, strip, aluminium/selofan, vial, ampul, tube atau bentuk wadah lain, apabila wadah tersebut dikemas dalam bungkus luar._ Dikutip dari **[Penandaan Kemasan Obat Berdasarkan Golongan Obat](https://kesehatan.jogjakota.go.id/berita/id/205/penandaan-kemasan-obat-berdasarkan-golongan-obat/)** oleh **Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta**, disebutkan: **Logo Lingkaran** **Keterangan**  Obat keras adalah obat yang hanya boleh dibeli menggunakan resep dokter. Tanda khusus pada kemasan dan etiket adalah huruf K di tengah menyentuh garis tepi dalam lingkaran berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam. Sebagai informasi tambahan, untuk obat yang dapat diserahkan tanpa resep obat dari dokter, Pasal 2 Permenkes 919/1993 mengatur obat tersebut harus memenuhi kriteria:[\[7\]](#_ftn7) 1. Tidak dikontraindikasikan untuk penggunaan pada wanita hamil, anak di bawah usia 2 tahun dan orang tua di atas 65 tahun. 2. Pengobatan sendiri dengan obat dimaksud tidak memberikan risiko pada kelanjutan penyakit. 3. Penggunaannya tidak memerlukan cara dan atau alat khusus yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan. 4. Penggunaannya diperlukan untuk penyakit yang prevalensinya tinggi di Indonesia. 5. Obat dimaksud memiliki rasio khasiat keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk pengobatan sendiri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya untuk dapat membeli obat keras, maka harus dibutuhkan resep obat dari dokter. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt64d2f9cf7ee9d/undang-undang-nomor-17-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_17_2023) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ad2efed1d14e/pp-no-51-tahun-2009-pekerjaan-kefarmasian/document?PHPSESSID=ict5mno0kkkib8ig7d34qsb185?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_51_2009) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 919/MENKES/PER/X/1993 Tahun 1993 tentang Kriteria Obat yang Dapat Diserahkan Tanpa Resep [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ecb66a6743da/peraturan-menteri-kesehatan--nomor-919menkesperx1993-tahun-1993?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkes_919_1993) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 02396/A/SK/VIII/1986 Tahun 1986 tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5008f1ed1f353/keputusan-menteri-kesehatan-nomor-02396-a-sk-viii-1986-tahun-1986?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=kepmenkes_02396_1986) REFERENSI --------- Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, [Penandaan Kemasan Obat Berdasarkan Golongan Obat](https://kesehatan.jogjakota.go.id/berita/id/205/penandaan-kemasan-obat-berdasarkan-golongan-obat/), yang diakses pada Selasa, 5 Maret 2024, pukul 15.00 WIB.  * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 2 ayat (1) [Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ad2efed1d14e/pp-no-51-tahun-2009-pekerjaan-kefarmasian/document?PHPSESSID=ict5mno0kkkib8ig7d34qsb185?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_51_2009) (“PP Farmasi”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 1 angka 2 PP Farmasi [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 320 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt64d2f9cf7ee9d/undang-undang-nomor-17-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_17_2023) (“UU Kesehatan”) [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 320 ayat (2) UU Kesehatan [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 320 ayat (3) UU Kesehatan [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 24 huruf c PP Farmasi [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 2 [Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 919/Menkes/Per/X/1993 Tahun 1993 tentang Kriteria Obat Yang Dapat Diserahkan Tanpa Resep](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ecb66a6743da/peraturan-menteri-kesehatan--nomor-919menkesperx1993-tahun-1993?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkes_919_1993) (“Permenkes 919/1993”) Tags ---- [farmasi](/tag/farmasi) [apoteker](/tag/apoteker) [dokter](/tag/dokter) [obat](/tag/obat)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Kode KBLI Perdagangan Besar Hasil PerikananKLINIK TERKAITIzin Pertambangan Pihak Asing19 Feb 2024Ini Izin Usaha Gym dan Nomor KBLI-nya24 Jan 2024Izin Usaha Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik04 Des 2023Ini Aturan Izin Usaha Restoran Terbaru21 Nov 2023Berdasarkan Lampiran Peraturan BPS 2/2020 (hal. 387) pelaku usaha yang ingin melakukan kegiatan usaha perdagangan besar hasil perikanan dapat menggunakan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI 46206.KBLI 46206 tersebut mencakup usaha perdagangan besar hasil perikanan sebagai bahan baku atau bahan dasar dari kegiatan berikutnya, seperti ikan, udang, kepiting, tiram, mutiara, kerang, rumput laut, bunga karang dan kodok, termasuk ikan hidup, ikan hias, serta bibit hasil perikanan.Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Hasil PerikananBelajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Terkait dengan izin usaha perdagangan besar hasil perikanan, berdasarkan Lampiran II – Sektor Kelautan dan Perikanan huruf A angka 38 PP 5/2021, kode KBLI 46206 termasuk jenis kegiatan usaha dengan risiko menengah tinggi. Selain itu, kegiatan usaha ini hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha dengan skala menengah dan besar saja.Sehingga, perizinan berusaha yang dibutuhkan adalah Nomor Induk Berusaha (“NIB”) dan sertifikat standar yang terverifikasi.[1] Adapun yang dimaksud dengan sertifikat standar merupakan sertifikat standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh pelaku usaha.[2]Sementara itu, sertifikat standar yang belum terverifikasi menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha.[3] Sertifikat ini diperoleh setelah memperoleh NIB dan pelaku usaha kemudian membuat pernyataan melalui Sitem OSS untuk memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha dan kesanggupan untuk dilakukan verifikasi oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing.[4]Berdasarkan Lampiran Permen Kelautan dan Perikanan 10/2021 (hal. 786 – 787) persyaratan umum yang dibutuhkan kode KBLI 46206 untuk mendapatkan sertifikat standar adalah sebagai berikut:memiliki rencana usaha yang memuat:jenis usaha;sumber dan nilai investasi;jenis dan asal hasil perikanan;sarana pemasaran yang digunakan;tata letak dan gambaran proses pemasaran; danwilayah pemasarandurasi pemenuhan rencana usaha:paling lama 3 hari kerja untuk perizinan berusaha yang diterbitkan oleh menteri; danpaling lama 5 hari kerja untuk perizinan berusaha yang diterbitkan oleh gubernur.Sedangkan persyaratan khusus yang dibutuhkan terdiri dari:[5]Memiliki sertifikat kelayakan pengolahan paling lama 3 bulan setelah perizinan berusaha terbit;Memiliki Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point (Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP) sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor, dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor;Memiliki Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI), sepanjang dipersyaratkan oleh negara tujuan ekspor, dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor; danLaporan kegiatan usaha setiap 6 bulan sekali, meliputi:jenis dan kapasitas sarana dan prasarana;perkembangan omzet dan aset;penggunaan tenaga kerja yang meliputi asal tenaga kerja, status tenaga kerja, dan jenis kelamin tenaga kerja serta jumlah hari kerja tenaga kerja; danasal hasil perikanan, jenis dan volume hasil perikanan yang dipasarkan; danwilayah pemasaran dan mitra usaha.Dalam hal usaha memanfaatkan insentif dan penanaman modal, laporan realisasi modal dan tenaga kerja setiap 3 bulan sekali.Jika mengalami kesulitan untuk mengurus pendirian perusahaan dan perizinan berusaha, silakan kontak Easybiz di [email protected] untuk solusi terbaik pendirian perusahaan dan perizinan berusaha yang legal dan tepat.Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMPeraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis RisikoPeraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan PerikananPeraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha IndonesiaREFERENSIKBLI 46206 yang diakses pada Kamis, 7 Maret 2024 pukul 11.45 WIB.[1] Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“PP 5/2021”)[2] Pasal 14 ayat (2) PP 5/2021[3] Pasal 14 ayat (5) PP 5/2021[4] Pasal 14 ayat (3) PP 5/2021[5] Lampiran Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan (hal. 787)Tagsizin usahaperizinan berusahaperikanankelautan dan perikanan

Saya berencana untuk membuka usaha perdagangan besar perikanan, apa saja syaratnya? Terima kasih.

Untuk menjalankan usaha perdagangan besar hasil perikanan, Anda dapat menggunakan kode KBLI 46206 yang mencakup usaha perdagangan besar hasil perikanan sebagai bahan baku atau bahan dasar dari kegiatan berikutnya, seperti ikan, udang, kepiting, tiram, mutiara, kerang, rumput laut, bunga karang dan kodok, termasuk ikan hidup, ikan hias, serta bibit hasil perikanan. Lantas, apa saja syarat untuk mendapatkan perizinan berusahanya? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Izin Pertambangan Pihak Asing19 Feb 2024Ini Izin Usaha Gym dan Nomor KBLI-nya24 Jan 2024Izin Usaha Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik04 Des 2023Ini Aturan Izin Usaha Restoran Terbaru21 Nov 2023Izin Pertambangan Pihak Asing19 Feb 2024Ini Izin Usaha Gym dan Nomor KBLI-nya24 Jan 2024Izin Usaha Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik04 Des 2023Ini Aturan Izin Usaha Restoran Terbaru21 Nov 2023Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 2022Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 22 Mei 2023Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 2022Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 22 Mei 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/izin-usaha-perdagangan-besar-hasil-perikanan-lt65e969bc36f6d/

Izin Usaha Perdagangan Besar Hasil Perikanan

pages/39/page-7.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Kode KBLI Perdagangan Besar Hasil Perikanan** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Izin Pertambangan Pihak Asing ](/klinik/a/izin-pertambangan-pihak-asing-cl5486/)  19 Feb 2024 [ #### Ini Izin Usaha Gym dan Nomor KBLI-nya ](/klinik/a/ini-izin-usaha-gym-dan-nomor-kbli-nya-lt5ab85eb0a42c8/)  24 Jan 2024 [ #### Izin Usaha Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik ](/klinik/a/izin-usaha-pemeliharaan-instalasi-tenaga-listrik-lt656d721c1eea5/)  04 Des 2023 [ #### Ini Aturan Izin Usaha Restoran Terbaru ](/klinik/a/izin-usaha-restoran-lt5ad5c7285485d/)  21 Nov 2023 [](#!) Berdasarkan **Lampiran** [**Peraturan BPS 2/2020**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5f7aa1e49c8ba/peraturan-badan-pusat-statistik-nomor-2-tahun-2020/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=bps_2_2020) (hal. 387) pelaku usaha yang ingin melakukan kegiatan usaha perdagangan besar hasil perikanan dapat menggunakan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau **[KBLI 46206](https://oss.go.id/informasi/kbli-detail/4deed52e-fd30-4e25-ad9a-604c6096628f)**. KBLI 46206 tersebut mencakup usaha perdagangan besar hasil perikanan sebagai bahan baku atau bahan dasar dari kegiatan berikutnya, seperti ikan, udang, kepiting, tiram, mutiara, kerang, rumput laut, bunga karang dan kodok, termasuk ikan hidup, ikan hias, serta bibit hasil perikanan. ### **Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Hasil Perikanan** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Terkait dengan izin usaha perdagangan besar hasil perikanan, berdasarkan **Lampiran II – Sektor Kelautan dan Perikanan huruf A angka 38** [**PP 5/2021**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6032548acffe0/node/534/peraturan-pemerintah-nomor-5-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_5_2021), kode KBLI 46206 termasuk jenis kegiatan usaha dengan **risiko menengah tinggi.** Selain itu, kegiatan usaha ini hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha dengan skala menengah dan besar saja. Sehingga, perizinan berusaha yang dibutuhkan adalah **Nomor Induk Berusaha (“NIB”)** dan **sertifikat standar** yang terverifikasi.[\[1\]](#_ftn1) Adapun yang dimaksud dengan sertifikat standar merupakan sertifikat standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh pelaku usaha.[\[2\]](#_ftn2) Sementara itu, sertifikat standar yang belum terverifikasi menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha.[\[3\]](#_ftn3) Sertifikat ini diperoleh setelah memperoleh NIB dan pelaku usaha kemudian membuat pernyataan melalui Sitem OSS untuk memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha dan kesanggupan untuk dilakukan verifikasi oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing.[\[4\]](#_ftn4) Berdasarkan **Lampiran [Permen Kelautan dan Perikanan 10/2021](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60de900b1078d/peraturan-menteri-kelautan-dan-perikanan-nomor-10-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkp_10_2021)** (hal. 786 – 787) **persyaratan umum** yang dibutuhkan kode KBLI 46206 untuk mendapatkan sertifikat standar adalah sebagai berikut: 1. memiliki rencana usaha yang memuat: 2. jenis usaha; 3. sumber dan nilai investasi; 4. jenis dan asal hasil perikanan; 5. sarana pemasaran yang digunakan; 6. tata letak dan gambaran proses pemasaran; dan 7. wilayah pemasaran 8. durasi pemenuhan rencana usaha: 9. paling lama 3 hari kerja untuk perizinan berusaha yang diterbitkan oleh menteri; dan 10. paling lama 5 hari kerja untuk perizinan berusaha yang diterbitkan oleh gubernur. Sedangkan **persyaratan khusus** yang dibutuhkan terdiri dari:[\[5\]](#_ftn5) 1. Memiliki sertifikat kelayakan pengolahan paling lama 3 bulan setelah perizinan berusaha terbit; 2. Memiliki Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/_Hazard Analysis and Critical Control Point_ (Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP) sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor, dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor; 3. Memiliki Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI), sepanjang dipersyaratkan oleh negara tujuan ekspor, dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor; dan 4. Laporan kegiatan usaha setiap 6 bulan sekali, meliputi: * jenis dan kapasitas sarana dan prasarana; * perkembangan omzet dan aset; * penggunaan tenaga kerja yang meliputi asal tenaga kerja, status tenaga kerja, dan jenis kelamin tenaga kerja serta jumlah hari kerja tenaga kerja; dan * asal hasil perikanan, jenis dan volume hasil perikanan yang dipasarkan; dan * wilayah pemasaran dan mitra usaha. 5. Dalam hal usaha memanfaatkan insentif dan penanaman modal, laporan realisasi modal dan tenaga kerja setiap 3 bulan sekali. Jika mengalami kesulitan untuk mengurus pendirian perusahaan dan perizinan berusaha, silakan kontak [**Easybiz**](mailto:Easybiz) di [**[email protected]**](mailto:[email protected]) untuk solusi terbaik pendirian perusahaan dan perizinan berusaha yang legal dan tepat. Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6032548acffe0/node/534/peraturan-pemerintah-nomor-5-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_5_2021) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60de900b1078d/peraturan-menteri-kelautan-dan-perikanan-nomor-10-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkp_10_2021) Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5f7aa1e49c8ba/peraturan-badan-pusat-statistik-nomor-2-tahun-2020/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=bps_2_2020) REFERENSI --------- [KBLI 46206](https://oss.go.id/informasi/kbli-detail/4deed52e-fd30-4e25-ad9a-604c6096628f) yang diakses pada Kamis, 7 Maret 2024 pukul 11.45 WIB. [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 14 ayat (1) [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6032548acffe0/node/534/peraturan-pemerintah-nomor-5-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_5_2021) (“PP 5/2021”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 14 ayat (2) PP 5/2021 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 14 ayat (5) PP 5/2021 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 14 ayat (3) PP 5/2021 [\[5\]](#_ftnref5) Lampiran [Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60de900b1078d/peraturan-menteri-kelautan-dan-perikanan-nomor-10-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkp_10_2021) (hal. 787) Tags ---- [izin usaha](/tag/izin-usaha) [perizinan berusaha](/tag/perizinan-berusaha) [perikanan](/tag/perikanan) [kelautan dan perikanan](/tag/kelautan-dan-perikanan)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Wewenang OJK Melakukan Permohonan PKPU Perusahaan EfekKLINIK TERKAITHaruskah Lebih dari Satu Kreditor yang Memohon PKPU?04 Sep 2023Manfaat PKPU dalam Penyelesaian Utang Piutang13 Jul 20232 Syarat Putusan PKPU Bisa Diajukan Kasasi03 Jun 2022Langkah Memperoleh Homologasi dalam Kepailitan dan PKPU18 Mei 2022Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami terlebih dahulu akan menyampaikan lingkup pengertian perusahaan efek berdasarkan Pasal 1 angka 1 POJK 21/2022. Perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi.Adapun, terkait dengan pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (“PKPU”), Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) menurut Pasal 8 angka 5 UU P2SK yang memuat baru Pasal 8B UU OJK diberikan kewenangan sebagai satu-satunya pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit dan/atau PKPU terhadap debitur yang merupakan perusahaan efek, sepanjang pembubaran dan/atau kepailitannya tidak diatur berbeda dengan undang-undang lainnya.Dasar OJK Melakukan Permohonan PKPU Perusahaan EfekBelajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Dalam rangka memberikan pedoman tata cara dan mekanisme PKPU perusahaan efek kami berpedoman pada POJK 21/2022.Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) POJK 21/2022, permohonan PKPU oleh OJK terhadap perusahaan efek dapat diajukan dengan dasar sebagai berikut:Terdapat permohonan yang diajukan oleh paling sedikit dua kreditur yang memperkirakan bahwa perusahaan efek tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, kepada OJK;Terdapat permohonan yang diajukan oleh perusahaan efek sendiri yang sedang mengalami ketidakmampuan keuangan untuk membayar utang kepada OJK; atauPelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangan OJK.Hal lain yang mendasari OJK dapat mengajukan permohonan PKPU terhadap perusahaan efek adalah berdasarkan permintaan kejaksaan untuk kepentingan umum.[1] Adapun yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Sebagai contoh, kepentingan umum dapat timbul apabila terjadi antara lain:[2]debitur melarikan diri;debitur menggelapkan bagian dari harta kekayaan;debitur mempunyai utang kepada badan usaha milik negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;debitur mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas;debitur tidak beriktikad baik atau tidak kooperatif dalam penyelesaian masalah utang piutang yang telah jatuh waktu; dan/atauhal lainnya yang menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum.Syarat Mengajukan Permohonan PKPU Perusahaan EfekTata cara permohonan PKPU yang diajukan oleh minimal dua kreditur dari perusahaan efek adalah sebagai berikut:[3]Disampaikan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal secara langsung atau melalui surat elektronik ke tata persuratan OJK.Melampirkan dokumen pendukung yang terdiri dari:identitas pemohon, paling sedikit nama lengkap, nomor induk kependudukan, akta pendirian beserta perubahan anggaran dasarnya, nomor pokok wajib pajak, dan/atau alamat;identitas perusahaan efek yang dimohonkan untuk dilakukan PKPU oleh pengadilan, paling sedikit nama lengkap dan alamat perusahaan efek;uraian secara jelas dan terperinci mengenai dasar permohonan, yang meliputi kedudukan hukum (legal standing) pemohon untuk mengajukan permohonan, alasan permohonan, dan hal yang dimohonkan untuk diputus oleh pengadilan;surat perjanjian atau bentuk perikatan lain yang dapat menunjukkan adanya hubungan utang-piutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih antara perusahaan efek dan kreditur yang mengajukan permohonan PKPU;surat perjanjian atau bentuk perikatan lain yang dapat menunjukkan adanya hubungan utang-piutang antara perusahaan efek dan kreditur lain;bukti penagihan kreditur kepada perusahaan efek;bukti dilakukannya upaya penyelesaian sengketa utang-piutang di luar pengadilan (out of court debt workout) antara perusahaan efek dan krediturnya, berupa: Putusan lembaga penyelesaian sengketa;Akta notaris yang terdaftar di OJK yang menyatakan bahwa dalam jangka waktu 14 hari sejak perusahaan efek menerima permintaan penyelesaian utang piutang dari kreditur, tidak tercapai kesepakatan penyelesaian utang-piutang antara perusahaan efek dan krediturnya;Akta notaris yang terdaftar di OJK yang menyatakan bahwa debitur dengan atau tanpa alasan setelah lewatnya waktu 14 hari sejak diterimanya permohonan dari kreditur, tidak melakukan upaya penyelesaian utang-piutang di luar pengadilan; atauBerita acara atau risalah pertemuan yang menunjukkan bahwa perusahaan efek dan krediturnya tidak sepakat dalam penyelesaian utang-piutang, dalam hal penyelesaian sengketa tidak dilakukan melalui lembaga penyelesaian utang-piutang di luar pengadilan; danbukti pendukung lain yang relevan.Adapun, permohonan PKPU yang diajukan oleh perusahaan efek sendiri tata caranya adalah sebagai berikut:[4]Disampaikan kepada Kepala Eksekustif Pengawas Pasar Modal secara langsung atau melalui surat elektronik ke tata persuratan OJK;Melampirkan dokumen pendukung berupa: Anggaran dasar perusahaan efek beserta seluruh perubahannya;Surat keputusan tentang pemberian izin usaha perusahaan efek dari OJK;Daftar seluruh kreditur perusahaan efek;Seluruh perjanjian atau bentuk lain yang dapat menunjukkan adanya hubungan utang-piutang antara perusahaan efek dan krediter serta paling sedikit satu hubungan utang piutang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;Laporan keuangan perusahaan efek terakhir yang tidak melampaui 90 hari pada saat disampaikan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK disertai dengan opini atas laporan keuangan;Rencana penyelesaian seluruh kewajiban perusahaan efek kepada nasabah; danDokumen pendukung lain, jika terdapat dokumen pendukung lain.Dalam hal pengajuan permohonan PKPU dilakukan OJK dalam pelaksanaan fungsi, tugas  dan kewenangannya, maka dapat diajukan tanpa terlebih dahulu terdapat permohonan dari kreditur perusahaan efek atau perusahaan efek itu sendiri.[5]Prosedur Permohonan PKPU Perusahaan Efek Adapun prosedur atau tahapan yang dilakukan OJK dalam mengajukan permohonan PKPU terhadap perusahaan efek sebagai berikut:[6]OJK melakukan penelaahan dalam jangka waktu paling lama 45 hari sejak diterimanya permohonan dari kreditur maupun perusahaan efek secara lengkap, untuk menyatakan permohonan PKPU layak atau tidak layak diajukan kepada pengadilan.Apabila permohonan PKPU belum lengkap, OJK memberitahukan kepada pemohon dan pemohon harus melengkapinya dalam jangka waktu paling lama 7 hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan belum lengkapnya permohonan PKPU.Apabila kelengkapan permohonan pernyataan PKPU tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang ditentukan, permohonan PKPU dianggap ditarik kembali oleh pemohon.Apabila hasil penelaahan OJK menunjukkan bahwa perusahaan efek diperkirakan tidak dapat membayar utang kepada kreditur perusahaan efek dan tidak dapat melaksanakan kegiatan usahanya sebagai perusahaan efek secara normal, OJK menyatakan permohonan PKPU layak diajukan kepada pengadilan.Setelah OJK mengajukan permohonan PKPU ke pengadilan, OJK berwenang untuk menetapkan pembekuan kegiatan usaha perusahaan efek.Perusahaan efek wajib menyelesaikan terlebih dahulu seluruh kewajibannya kepada nasabah dan kewajiban penyelesaian transaksi efek perusahaan efek paling lama 30 hari kerja sejak permohonan PKPU dinyatakan layak diajukan kepada pengadilan.OJK dapat mengajukan PKPU terhadap perusahaan efek kepada pengadilan setelah perusahaan efek menyelesaikan kewajibannya terhadap nasabahnya dan transaksi efek perusahaan selesai dilaksanakan.Selengkapnya mengenai tahapan permohonan PKPU terhadap perusahaan efek hingga perlindungan nasabahnya, dapat disimak dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 POJK 21/2022.Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat empat keadaan atau dasar bagi OJK untuk mengajukan PKPU terhadap perusahaan efek, yaitu:adanya permohonan PKPU yang diajukan oleh minimal 2 kreditur perusahaan efek;adanya permohonan yang diajukan oleh perusahaan efek sendiri;pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangan OJK; danpermintaan kejaksaan untuk kepentingan umum.Kemudian, prosedur pengajuan permohonan PKPU terhadap perusahaan efek oleh OJK adalah dengan terlebih dahulu memproses dan menelaah permohonan yang diajukan oleh pemohon PKPU (kreditur atau perusahaan efek) paling lama 45 hari setelah permohonan diterima. Selanjutnya, OJK mengajukan PKPU terhadap perusahaan efek ke pengadilan setelah perusahaan efek menyelesaikan kewajibannya terhadap nasabah dan transaksi efek perusahaan selesai dilaksanakan.Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa KeuanganUndang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor KeuanganPeraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pernyataan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perusahaan Efek[1] Pasal 12 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pernyataan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perusahaan Efek (“POJK 21/2022”)[2] Penjelasan Pasal 12 ayat (2) POJK 21/2022[3] Pasal 14 POJK 21/2022[4] Pasal 15 POJK 21/2022[5] Pasal 16 ayat (2) POJK 21/2022[6] Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 POJK 21/2022Tagspkpuojkefek

Sehubungan dengan wewenang OJK untuk mengajukan PKPU terhadap perusahaan efek, adakah keadaan khusus dan dasar permohonan khusus bagi OJK dalam mengajukan PKPU perusahaan efek? Dan bagaimana prosedurnya?

Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) berwenang mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (“PKPU”) perusahaan efek ke pengadilan jika terdapat 4 keadaan yaitu adanya permohonan PKPU yang diajukan oleh minimal dua kreditur perusahaan efek, adanya permohonan yang diajukan oleh perusahaan efek sendiri, adanya pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangan OJK, serta adanya permintaan kejaksaan untuk kepentingan umum. Lantas, apa syarat mengajukan permohonan PKPU perusahaan efek dan bagaimana prosedurnya? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Haruskah Lebih dari Satu Kreditor yang Memohon PKPU?04 Sep 2023Manfaat PKPU dalam Penyelesaian Utang Piutang13 Jul 20232 Syarat Putusan PKPU Bisa Diajukan Kasasi03 Jun 2022Langkah Memperoleh Homologasi dalam Kepailitan dan PKPU18 Mei 2022Haruskah Lebih dari Satu Kreditor yang Memohon PKPU?04 Sep 2023Manfaat PKPU dalam Penyelesaian Utang Piutang13 Jul 20232 Syarat Putusan PKPU Bisa Diajukan Kasasi03 Jun 2022Langkah Memperoleh Homologasi dalam Kepailitan dan PKPU18 Mei 2022Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-dan-prosedur-permohonan-pkpu-perusahaan-efek-lt65e87cc242969/

Syarat dan Prosedur Permohonan PKPU Perusahaan Efek

pages/40/page-0.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Wewenang OJK Melakukan Permohonan PKPU Perusahaan Efek** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Haruskah Lebih dari Satu Kreditor yang Memohon PKPU? ](/klinik/a/haruskah-lebih-dari-satu-kreditor-yang-memohon-pkpu-lt589ac719e7249/)  04 Sep 2023 [ #### Manfaat PKPU dalam Penyelesaian Utang Piutang ](/klinik/a/manfaat-pkpu-dalam-penyelesaian-utang-piutang-cl1861/)  13 Jul 2023 [ #### 2 Syarat Putusan PKPU Bisa Diajukan Kasasi ](/klinik/a/2-syarat-putusan-pkpu-bisa-diajukan-kasasi-lt6299dee06942a/)  03 Jun 2022 [ #### Langkah Memperoleh Homologasi dalam Kepailitan dan PKPU ](/klinik/a/langkah-memperoleh-homologasi-dalam-kepailitan-dan-pkpu-lt6284db73c2800/)  18 Mei 2022 [](#!) Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami terlebih dahulu akan menyampaikan lingkup pengertian perusahaan efek berdasarkan **Pasal 1 angka 1 [POJK 21/2022](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6388533f3fdd4/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-21-tahun-2022/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=POJK_21_2022)**. Perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi. Adapun, terkait dengan pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (“PKPU”), Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) menurut **Pasal 8 angka 5 [UU P2SK](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63c23d76b51e4?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_4_2023)** yang memuat baru **Pasal 8B [UU OJK](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4eddf04dc6fba/undangundang-nomor-21-tahun-2011?r=1&p=1&q=UU%20Otoritas%20jasa%20keuangan&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_21_2011_ojk)** diberikan kewenangan sebagai satu-satunya pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit dan/atau PKPU terhadap debitur yang merupakan perusahaan efek, sepanjang pembubaran dan/atau kepailitannya tidak diatur berbeda dengan undang-undang lainnya. ### **Dasar OJK Melakukan Permohonan PKPU Perusahaan Efek** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Dalam rangka memberikan pedoman tata cara dan mekanisme PKPU perusahaan efek kami berpedoman pada POJK 21/2022. Berdasarkan **Pasal 12 ayat (1)** **POJK 21/2022**, permohonan PKPU oleh OJK terhadap perusahaan efek dapat diajukan dengan dasar sebagai berikut: 1. Terdapat permohonan yang diajukan oleh paling sedikit dua kreditur yang memperkirakan bahwa perusahaan efek tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, kepada OJK; 2. Terdapat permohonan yang diajukan oleh perusahaan efek sendiri yang sedang mengalami ketidakmampuan keuangan untuk membayar utang kepada OJK; atau 3. Pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangan OJK. Hal lain yang mendasari OJK dapat mengajukan permohonan PKPU terhadap perusahaan efek adalah berdasarkan permintaan kejaksaan untuk kepentingan umum.[\[1\]](#_ftn1) Adapun yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Sebagai contoh, kepentingan umum dapat timbul apabila terjadi antara lain:[\[2\]](#_ftn2) 1. debitur melarikan diri; 2. debitur menggelapkan bagian dari harta kekayaan; 3. debitur mempunyai utang kepada badan usaha milik negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat; 4. debitur mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas; 5. debitur tidak beriktikad baik atau tidak kooperatif dalam penyelesaian masalah utang piutang yang telah jatuh waktu; dan/atau 6. hal lainnya yang menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum. ### **Syarat Mengajukan Permohonan PKPU Perusahaan Efek** Tata cara permohonan PKPU yang **diajukan oleh minimal dua kreditur dari perusahaan efek** adalah sebagai berikut:[\[3\]](#_ftn3) 1. Disampaikan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal secara langsung atau melalui surat elektronik ke tata persuratan OJK. 2. Melampirkan dokumen pendukung yang terdiri dari: 1. identitas pemohon, paling sedikit nama lengkap, nomor induk kependudukan, akta pendirian beserta perubahan anggaran dasarnya, nomor pokok wajib pajak, dan/atau alamat; 2. identitas perusahaan efek yang dimohonkan untuk dilakukan PKPU oleh pengadilan, paling sedikit nama lengkap dan alamat perusahaan efek; 3. uraian secara jelas dan terperinci mengenai dasar permohonan, yang meliputi kedudukan hukum (_legal standing_) pemohon untuk mengajukan permohonan, alasan permohonan, dan hal yang dimohonkan untuk diputus oleh pengadilan; 4. surat perjanjian atau bentuk perikatan lain yang dapat menunjukkan adanya hubungan utang-piutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih antara perusahaan efek dan kreditur yang mengajukan permohonan PKPU; 5. surat perjanjian atau bentuk perikatan lain yang dapat menunjukkan adanya hubungan utang-piutang antara perusahaan efek dan kreditur lain; 6. bukti penagihan kreditur kepada perusahaan efek; 7. bukti dilakukannya upaya penyelesaian sengketa utang-piutang di luar pengadilan (_out of court debt workout_) antara perusahaan efek dan krediturnya, berupa: * Putusan lembaga penyelesaian sengketa; * Akta notaris yang terdaftar di OJK yang menyatakan bahwa dalam jangka waktu 14 hari sejak perusahaan efek menerima permintaan penyelesaian utang piutang dari kreditur, tidak tercapai kesepakatan penyelesaian utang-piutang antara perusahaan efek dan krediturnya; * Akta notaris yang terdaftar di OJK yang menyatakan bahwa debitur dengan atau tanpa alasan setelah lewatnya waktu 14 hari sejak diterimanya permohonan dari kreditur, tidak melakukan upaya penyelesaian utang-piutang di luar pengadilan; atau * Berita acara atau risalah pertemuan yang menunjukkan bahwa perusahaan efek dan krediturnya tidak sepakat dalam penyelesaian utang-piutang, dalam hal penyelesaian sengketa tidak dilakukan melalui lembaga penyelesaian utang-piutang di luar pengadilan; dan 8. bukti pendukung lain yang relevan. Adapun, permohonan PKPU yang **diajukan oleh perusahaan efek sendiri** tata caranya adalah sebagai berikut:[\[4\]](#_ftn4) 1. Disampaikan kepada Kepala Eksekustif Pengawas Pasar Modal secara langsung atau melalui surat elektronik ke tata persuratan OJK; 2. Melampirkan dokumen pendukung berupa: 1. Anggaran dasar perusahaan efek beserta seluruh perubahannya; 2. Surat keputusan tentang pemberian izin usaha perusahaan efek dari OJK; 3. Daftar seluruh kreditur perusahaan efek; 4. Seluruh perjanjian atau bentuk lain yang dapat menunjukkan adanya hubungan utang-piutang antara perusahaan efek dan krediter serta paling sedikit satu hubungan utang piutang telah jatuh tempo dan dapat ditagih; 5. Laporan keuangan perusahaan efek terakhir yang tidak melampaui 90 hari pada saat disampaikan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK disertai dengan opini atas laporan keuangan; 6. Rencana penyelesaian seluruh kewajiban perusahaan efek kepada nasabah; dan 7. Dokumen pendukung lain, jika terdapat dokumen pendukung lain. Dalam hal **pengajuan permohonan PKPU dilakukan OJK dalam pelaksanaan fungsi, tugas  dan kewenangannya**, maka dapat diajukan tanpa terlebih dahulu terdapat permohonan dari kreditur perusahaan efek atau perusahaan efek itu sendiri.[\[5\]](#_ftn5) ### **Prosedur Permohonan PKPU Perusahaan Efek** Adapun prosedur atau tahapan yang dilakukan OJK dalam mengajukan permohonan PKPU terhadap perusahaan efek sebagai berikut:[\[6\]](#_ftn6) 1. OJK melakukan penelaahan dalam jangka waktu paling lama 45 hari sejak diterimanya permohonan dari kreditur maupun perusahaan efek secara lengkap, untuk menyatakan permohonan PKPU layak atau tidak layak diajukan kepada pengadilan. 2. Apabila permohonan PKPU belum lengkap, OJK memberitahukan kepada pemohon dan pemohon harus melengkapinya dalam jangka waktu paling lama 7 hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan belum lengkapnya permohonan PKPU. 3. Apabila kelengkapan permohonan pernyataan PKPU tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang ditentukan, permohonan PKPU dianggap ditarik kembali oleh pemohon. 4. Apabila hasil penelaahan OJK menunjukkan bahwa perusahaan efek diperkirakan tidak dapat membayar utang kepada kreditur perusahaan efek dan tidak dapat melaksanakan kegiatan usahanya sebagai perusahaan efek secara normal, OJK menyatakan permohonan PKPU layak diajukan kepada pengadilan. 5. Setelah OJK mengajukan permohonan PKPU ke pengadilan, OJK berwenang untuk menetapkan pembekuan kegiatan usaha perusahaan efek. 6. Perusahaan efek wajib menyelesaikan terlebih dahulu seluruh kewajibannya kepada nasabah dan kewajiban penyelesaian transaksi efek perusahaan efek paling lama 30 hari kerja sejak permohonan PKPU dinyatakan layak diajukan kepada pengadilan. 7. OJK dapat mengajukan PKPU terhadap perusahaan efek kepada pengadilan setelah perusahaan efek menyelesaikan kewajibannya terhadap nasabahnya dan transaksi efek perusahaan selesai dilaksanakan. Selengkapnya mengenai tahapan permohonan PKPU terhadap perusahaan efek hingga perlindungan nasabahnya, dapat disimak dalam **Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 POJK 21/2022.** Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat empat keadaan atau dasar bagi OJK untuk mengajukan PKPU terhadap perusahaan efek, yaitu: 1. adanya permohonan PKPU yang diajukan oleh minimal 2 kreditur perusahaan efek; 2. adanya permohonan yang diajukan oleh perusahaan efek sendiri; 3. pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangan OJK; dan 4. permintaan kejaksaan untuk kepentingan umum. Kemudian, prosedur pengajuan permohonan PKPU terhadap perusahaan efek oleh OJK adalah dengan terlebih dahulu memproses dan menelaah permohonan yang diajukan oleh pemohon PKPU (kreditur atau perusahaan efek) paling lama 45 hari setelah permohonan diterima. Selanjutnya, OJK mengajukan PKPU terhadap perusahaan efek ke pengadilan setelah perusahaan efek menyelesaikan kewajibannya terhadap nasabah dan transaksi efek perusahaan selesai dilaksanakan. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4eddf04dc6fba/undangundang-nomor-21-tahun-2011?r=1&p=1&q=UU%20Otoritas%20jasa%20keuangan&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_21_2011_ojk) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63c23d76b51e4?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_4_2023) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pernyataan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perusahaan Efek [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6388533f3fdd4/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-21-tahun-2022/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=POJK_21_2022) * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 12 ayat (2) [Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pernyataan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perusahaan Efek](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6388533f3fdd4/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-21-tahun-2022/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=POJK_21_2022) (“POJK 21/2022”) [\[2\]](#_ftnref2) Penjelasan Pasal 12 ayat (2) POJK 21/2022 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 14 POJK 21/2022 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 15 POJK 21/2022 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 16 ayat (2) POJK 21/2022 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 POJK 21/2022 Tags ---- [pkpu](/tag/pkpu) [ojk](/tag/ojk) [efek](/tag/efek)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Apakah Law Firm Tunduk pada UU Ketenagakerjaan?yang dibuat oleh Ramon Prama Wijaya, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 4 Juni 2021.KLINIK TERKAITJerat Pidana untuk Advokat Gadungan06 Mar 2024Dapatkah Advokat Melamar Jadi PNS?05 Mar 2024Hak Retensi Advokat dan Dasar Hukumnya 28 Feb 2024Mengenal Hubungan serta Perbedaan LBH dan Advokat25 Des 2023Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Bentuk Law FirmSebelum menjawab pertanyaan Anda, kami berasumsi yang Anda maksud adalah law firm yang didirikan di wilayah dan oleh hukum Indonesia.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Di Indonesia, law firm atau firma hukum lazimnya berbentuk firma atau persekutuan perdata. Firma menurut Pasal 16 KUHDdiartikan sebagai berikut:Perseroan Firma adalah suatu perseroan yang didirikan untuk melakukan suatu usaha di bawah satu nama bersama.Sedangkan pengertian dari persekutuan perdata, Anda dapat menilik bunyi Pasal 1618KUH Perdata yaitu:Perseroan perdata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam perseroan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi di antara mereka.Baca juga: Jenis-jenis Badan Usaha dan KarakteristiknyaApakah Law Firm Tunduk pada Hukum Ketenagakerjaan?Untuk menjawab pertanyaan Anda, pertama-tama kami akan menjelaskan siapa yang dimaksud dengan pekerja dalam Pasal 1 angka 3 UU Ketenagakerjaan:Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.Selanjutnya pengertian dari pengusaha disebut dalam Pasal 1 angka 5 UU Ketenagakerjaan dengan arti sebagai berikut:Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan sendiri;Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.Menurut hemat kami, law firm baik yang didirikan dalam bentuk firma atau Persekutuan perdata termasuk ke dalam kategori Pengusaha sebagaimana definisi di atas.Adapun hak pekerja/buruh atas upah timbul pada saat terjadi hubungan kerja,[1] yaitu hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.[2]Dengan demikian, law firm tunduk pada UU Ketenagakerjaan yang beberapa ketentuannya telah diubah, dihapus, atau ditetapkan pengaturan baru dengan Perppu Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan UU Cipta Kerja.Sehubungan dengan pertanyaan Anda mengenai upah minimum dan tambahan gaji berdasarkan case yang dikerjakan, perlu Anda ketahui pada prinsipnya pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.[3] Lebih lanjut, upah minimum berlaku bagi pekerja/buruh yang masa kerjanya kurang dari 1 tahun pada perusahaan.[4]Dalam hal pengusaha membayar upah di bawah upah minimum, pekerja dapat mengajukan langkah hukum sebagaimana dijelaskan Upah di Bawah Standar Minimum, Ini Langkah Hukumnya.Kemudian perlu digarisbawahi pada Pasal 81 angka 28 Perppu Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 88A ayat (3) UU Ketenagakerjaan termaktub:Pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja/buruh sesuai dengan kesepakatan.Meski sesuai kesepakatan, hal tersebut tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.[5] Jika kesepakatan itu lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan menjadibatal demi hukum dan pengaturan pengupahan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.[6]Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum DagangKitab Undang-Undang Hukum PerdataUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KerjaUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023[1] Pasal 81 angka 28 Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perppu Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”) yang memuat baru Pasal 88A ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)[2] Pasal 1 angka 15 UU Ketenagakerjaan[3] Pasal 81 angka 28 Perppu Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 88E ayat (2) UU Ketenagakerjaan[4] Pasal 81 angka 28 Perppu Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 88E ayat (1) UU Ketenagakerjaan[5] Pasal 81 angka 28 Perppu Cipta Kerja Kerja yang memuat baru Pasal 88A ayat (4) UU Ketenagakerjaan[6] Pasal 81 angka 28 Perppu Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 88A ayat (5) UU KetenagakerjaanTagslaw firmketenagakerjaanumkumpkantor hukumfirma hukumuu ciptakerkantor advokatcipta kerjaperusahaanupahupah minimum

Apakah bekerja di law firm itu juga harus tunduk pada UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja? Karena gaji pokok saya saat ini hitungannya di bawah upah minimum, dan hitungan tambahan gaji diperoleh dari case yang dikerjakan. Apakah law firm dikecualikan dari ketentuan UU 13/2003 dan UU Cipta Kerja?

Law firm pada dasarnya tetap tunduk pada hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Untuk itu, mengenai pembayaran upah juga tetap mengikuti kedua peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan, termasuk juga larangan pengusaha membayar upah di bawah upah minimum. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak ulasan di bawah ini. Jerat Pidana untuk Advokat Gadungan06 Mar 2024Dapatkah Advokat Melamar Jadi PNS?05 Mar 2024Hak Retensi Advokat dan Dasar Hukumnya 28 Feb 2024Mengenal Hubungan serta Perbedaan LBH dan Advokat25 Des 2023Jerat Pidana untuk Advokat Gadungan06 Mar 2024Dapatkah Advokat Melamar Jadi PNS?05 Mar 2024Hak Retensi Advokat dan Dasar Hukumnya 28 Feb 2024Mengenal Hubungan serta Perbedaan LBH dan Advokat25 Des 2023Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-ilaw-firm-i-tunduk-pada-hukum-ketenagakerjaan-lt5ff2b5527a6cd/

Apakah Law Firm Tunduk pada Hukum Ketenagakerjaan?

pages/40/page-2.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul** **_Apakah Law Firm Tunduk pada UU Ketenagakerjaan?_****yang dibuat oleh** **[Ramon Prama Wijaya, S.H](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/ikatan-alumni-fakultas-hukum-universitas-trisakti-ika-fh-usakti-lt5fc4e0731d8dc/ramon-prama-wijaya--sh-lt5ff2b69b4a1a3).** **dan pertama kali dipublikasikan pada 4 Juni 2021.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Jerat Pidana untuk Advokat Gadungan ](/klinik/a/jerat-pidana-untuk-advokat-gadungan-lt5d3811cb1fcce/)  06 Mar 2024 [ #### Dapatkah Advokat Melamar Jadi PNS? ](/klinik/a/dapatkah-advokat-melamar-jadi-pns-lt5cefb58541c4c/)  05 Mar 2024 [ #### Hak Retensi Advokat dan Dasar Hukumnya ](/klinik/a/hak-retensi-advokat-dan-dasar-hukumnya-lt4fb0be0c81d0d/)  28 Feb 2024 [ #### Mengenal Hubungan serta Perbedaan LBH dan Advokat ](/klinik/a/lbh-dan-advokat-lt5dd288eab690c/)  25 Des 2023 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://m.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**.** ### **Bentuk _Law Firm_** Sebelum menjawab pertanyaan Anda, kami berasumsi yang Anda maksud adalah _law firm_ yang didirikan di wilayah dan oleh hukum Indonesia. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Di Indonesia, _law firm_ atau firma hukum lazimnya berbentuk firma atau persekutuan perdata. Firma menurut **Pasal 16 [KUHD](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/507/wetboek-van-koophandel-voor-indonesie/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHD)**diartikan sebagai berikut: **_Perseroan Firma_** _adalah suatu perseroan yang didirikan untuk melakukan suatu usaha di bawah satu nama bersama_. Sedangkan pengertian dari persekutuan perdata, Anda dapat menilik bunyi **Pasal 1618****[KUH Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata)** yaitu: **_Perseroan perdata_** _adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam perseroan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi di antara mereka._ Baca juga: [**Jenis-jenis Badan Usaha dan Karakteristiknya**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-badan-usaha-dan-karakteristiknya-lt4f51947253585?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=jenis_badan_usaha) ### **Apakah _Law Firm_ Tunduk pada Hukum Ketenagakerjaan?** Untuk menjawab pertanyaan Anda, pertama-tama kami akan menjelaskan siapa yang dimaksud dengan pekerja dalam **Pasal 1 angka 3 [UU Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003):** _Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain._ Selanjutnya pengertian dari pengusaha disebut dalam **Pasal 1 angka 5 UU Ketenagakerjaan** dengan arti sebagai berikut: 1. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan sendiri; 2. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; 3. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Menurut hemat kami, _law firm_ baik yang didirikan dalam bentuk firma atau Persekutuan perdata termasuk ke dalam kategori Pengusaha sebagaimana definisi di atas. Adapun hak pekerja/buruh atas upah timbul pada saat terjadi **hubungan kerja**,[\[1\]](#_ftn1) yaitu hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.[\[2\]](#_ftn2) Dengan demikian, _law firm_ tunduk pada **UU Ketenagakerjaan** yang beberapa ketentuannya telah diubah, dihapus, atau ditetapkan pengaturan baru dengan **[Perppu Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022)** yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan **[UU Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023)**. Sehubungan dengan pertanyaan Anda mengenai upah minimum dan tambahan gaji berdasarkan _case_ yang dikerjakan, perlu Anda ketahui pada prinsipnya **pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum**.[\[3\]](#_ftn3) Lebih lanjut, upah minimum berlaku bagi pekerja/buruh yang masa kerjanya kurang dari 1 tahun pada perusahaan.[\[4\]](#_ftn4) Dalam hal pengusaha membayar upah di bawah upah minimum, pekerja dapat mengajukan langkah hukum sebagaimana dijelaskan [**Upah di Bawah Standar Minimum, Ini Langkah Hukumnya**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/upah-di-bawah-standar-minimum--ini-langkah-hukumnya-lt4c85f88b626af?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=upah_dibawah_standar). Kemudian perlu digarisbawahi pada **Pasal 81 angka 28 Perppu Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 88A ayat (3) UU Ketenagakerjaan** termaktub: _Pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja/buruh sesuai dengan kesepakatan._ Meski sesuai kesepakatan, hal tersebut **tidak boleh lebih rendah** dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.[\[5\]](#_ftn5) Jika kesepakatan itu **lebih rendah atau bertentangan** dengan peraturan perundang-undangan, **kesepakatan menjadi****batal demi hukum** dan pengaturan pengupahan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.[\[6\]](#_ftn6) Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/507/wetboek-van-koophandel-voor-indonesie/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHD) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023) [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 81 angka 28 [Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perppu Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) (“Perppu Cipta Kerja”) yang memuat baru Pasal 88A ayat (1) [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003) (“UU Ketenagakerjaan”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 1 angka 15 UU Ketenagakerjaan [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 81 angka 28 Perppu Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 88E ayat (2) UU Ketenagakerjaan [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 81 angka 28 Perppu Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 88E ayat (1) UU Ketenagakerjaan [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 81 angka 28 Perppu Cipta Kerja Kerja yang memuat baru Pasal 88A ayat (4) UU Ketenagakerjaan [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 81 angka 28 Perppu Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 88A ayat (5) UU Ketenagakerjaan Tags ---- [law firm](/tag/law-firm) [ketenagakerjaan](/tag/ketenagakerjaan) [umk](/tag/umk) [ump](/tag/ump) [kantor hukum](/tag/kantor-hukum) [firma hukum](/tag/firma-hukum) [uu ciptaker](/tag/uu-ciptaker) [kantor advokat](/tag/kantor-advokat) [cipta kerja](/tag/cipta-kerja) [perusahaan](/tag/perusahaan) [upah](/tag/upah) [upah minimum](/tag/upah-minimum)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITJangka Waktu Hak Merek dan Syarat Perpanjangannya20 Des 2023Bolehkah Memiliki Dua Merek Dagang yang Mirip?13 Nov 2023Apakah Kekayaan Intelektual Termasuk Harta Pailit?24 Okt 2022Fenomena iPhone HDC, Pelanggaran Kekayaan Intelektual Apa?03 Agt 2022Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Penerapan Hukum Dalam Plagiarisme Musik  yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. yang dipublikasikan pertama kali pada 4 April 2014.  Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Pengertian Hak CiptaSebelumnya, kami perlu memberikan definisi plagiarisme terlebih dahulu. Pada dasarnya, dalam peraturan perundang-undangan tidak memberikan definisi apa itu plagiarisme. Namun, dalam KBBI menyebutkan plagiarisme adalah penjiplakan yang melanggar hak cipta.Lebih lanjut plagiat adalah penjiplakan atau pengambilan karangan milik orang lain dan menjadikan seolah-olah karangan miliknya sendiri. Plagiat juga dapat diartikan juga sebagai perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.[1]Hak cipta itu sendiri diartikan sebagai hak eksklusif bagi pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[2] Hak eksklusif diartikan sebagai hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.[3] Lagu atau Musik sebagai Objek Hak CiptaPada dasarnya lagu dan/ atau musik tanpa teks dalam UUHC termasuk sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d UUHC. Lagu atau musik ini diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh.[4] Adapun pada dasarnya suatu karya cipta dilindungi oleh hak eksklusif meliputi hak moral dan hak ekonomi.[5] Hak moral pada dasarnya melekat secara abadi kepada pencipta untuk:[6]tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum; menggunakan nama aliasnya atau samarannya; mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.Selain itu pencipta atau pemegang hak cipta dilindungi oleh hak ekonomi sebagai hak eksklusif untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.[7] Adapun jenis hak ekonomi yang dimiliki dapat meliputi hak untuk melakukan:[8]penerbitan ciptaan; penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; penerjemahan ciptaan; pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian ciptaan; atau pendistribusian ciptaan atau salinannya; pertunjukan ciptaan; pengumuman ciptaan; komunikasi ciptaan; dan penyewaan ciptaan.Perlu diperhatikan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.[9] Selain itu, setiap orang yang tidak mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang untuk melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.[10] Pelanggaran Hak CiptaLalu apa yang dimaksud dengan pelanggaran hak cipta itu? UUHC menyebutkan hal-hal yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta di dalam Pasal 44  ayat (1) UUHC. Pasal ini mengatakan penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau pengubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan: pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta;keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; ataupertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.Jadi, plagiarisme terhadap suatu karya musik dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta sepanjang tidak disebutkan atau dicantumkan sumbernya.Mengacu pada hal-hal di atas, dapat disimpulkan pula dalam tindakan plagiarisme musik, plagiator melakukan tindakan memperbanyak suatu bagian yang substansial dari suatu karya musik dengan jalan menyalin tanpa izin pencipta. Menurut hemat kami, tindakan perbanyakan suatu ciptaan sama saja halnya dalam penggandaan ciptaan dalam segala bentuk sebagaimana termuat dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b UUHC. Apabila pelaku melakukan  pelanggaran hak cipta dalam melakukan penggandaan ciptaan dapat dijerat pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1 miliar.[11]  Adapun penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran ini dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, dan pengadilan.[12] Pengadilan yang berwenang disini adalah Pengadilan Niaga.[13] Namun perlu diperhatikan selain pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait dalam bentuk pembajakan, sepanjang para pihak bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Indonesia maka harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.[14] Pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemegang hak terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi.[15] Gugatan ganti rugi diajukan kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait.[16] Demikian jawaban dari kami semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. REFERENSIKBBI, yang diakses pada 27 Februari 2024, pukul 12.00 WIB;Nahrowi. Plagiat dan Pembajakan Karya Cipta dalam Hak Kekayaan Intelektual. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i, Vol. 1, No. 2, 2014.[1] Nahrowi. Plagiat dan Pembajakan Karya Cipta dalam Hak Kekayaan Intelektual. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i, Vol. 1, No. 2, 2014, hal. 239[2] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UUHC”)[3] Penjelasan Pasal 4 UUHC[4] Penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf d UUHC[5] Pasal 4 UUHC[6] Pasal 5 ayat (1) UUHC[7] Pasal 8 UUHC[8] Pasal 9 ayat (1) UUHC[9] Pasal 9 ayat (2) UUHC[10] Pasal 9 ayat (3) UUHC[11] Pasal 113 ayat (3) UUHC[12] Pasal 95 ayat (1) UUHC[13] Pasal 95 ayat (2) UUHC[14] Pasal 95 ayat (4) UUHC[15] Pasal 96 ayat (1) UUHC[16] Pasal 99 ayat (1) UUHCTagsplagiathak ciptauu hak cipta

Bagaimanakah jerat hukum dalam terjadinya kasus plagiat atau plagiarisme dalam dunia musik? Lantas, bagaimanakah penyelesaiannya jika terjadi sengketa?

Pada dasarnya plagiarisme diartikan sebagai penjiplakan yang melanggar hak cipta dengan mengutip sebagian atau seluruh karya orang lain tanpa menyatakan sumber secara tepat. Musik dan/atau lagu tanpa teks sendiri termasuk dalam objek yang dilindungi hak cipta secara eksklusif. Lantas, bagaimana jerat hukum jika terjadi kasus plagiarisme?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Jangka Waktu Hak Merek dan Syarat Perpanjangannya20 Des 2023Bolehkah Memiliki Dua Merek Dagang yang Mirip?13 Nov 2023Apakah Kekayaan Intelektual Termasuk Harta Pailit?24 Okt 2022Fenomena iPhone HDC, Pelanggaran Kekayaan Intelektual Apa?03 Agt 2022Jangka Waktu Hak Merek dan Syarat Perpanjangannya20 Des 2023Bolehkah Memiliki Dua Merek Dagang yang Mirip?13 Nov 2023Apakah Kekayaan Intelektual Termasuk Harta Pailit?24 Okt 2022Fenomena iPhone HDC, Pelanggaran Kekayaan Intelektual Apa?03 Agt 2022Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023Ini Cara Mengurus Akta Nikah yang Terlambat 30 Sep 2022Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023Ini Cara Mengurus Akta Nikah yang Terlambat 30 Sep 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-pelaku-plagiarisme-musik-lt533af41a41909/

Jerat Hukum Pelaku Plagiarisme Musik

pages/40/page-3.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Jangka Waktu Hak Merek dan Syarat Perpanjangannya ](/klinik/a/jangka-waktu-hak-merek-dan-syarat-perpanjangannya-lt4d176198f0e99/)  20 Des 2023 [ #### Bolehkah Memiliki Dua Merek Dagang yang Mirip? ](/klinik/a/bolehkah-memiliki-dua-merek-dagang-yang-mirip-lt55c56540807ff/)  13 Nov 2023 [ #### Apakah Kekayaan Intelektual Termasuk Harta Pailit? ](/klinik/a/apakah-kekayaan-intelektual-termasuk-harta-pailit-lt635661a090c33/)  24 Okt 2022 [ #### Fenomena _iPhone_ HDC, Pelanggaran Kekayaan Intelektual Apa? ](/klinik/a/fenomena-iiphone-i-hdc-pelanggaran-kekayaan-intelektual-apa-lt62ea1d9aac8fe/)  03 Agt 2022 [](#!) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul** **_Penerapan Hukum Dalam Plagiarisme Musik_**  **yang dibuat oleh [Tri Jata Ayu Pramesti, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/tri-jata-ayu-pramesti--sh-lt5165540a9b53c)** **yang dipublikasikan pertama kali pada 4 April 2014.** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Pengertian Hak Cipta** Sebelumnya, kami perlu memberikan definisi plagiarisme terlebih dahulu. Pada dasarnya, dalam peraturan perundang-undangan tidak memberikan definisi apa itu plagiarisme. Namun, dalam **[KBBI](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/plagiarisme)** menyebutkan plagiarisme adalah penjiplakan yang melanggar hak cipta. Lebih lanjut plagiat adalah penjiplakan atau pengambilan karangan milik orang lain dan menjadikan seolah-olah karangan miliknya sendiri. Plagiat juga dapat diartikan juga sebagai perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.[\[1\]](#_ftn1) Hak cipta itu sendiri diartikan sebagai hak eksklusif bagi pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[\[2\]](#_ftn2) Hak eksklusif diartikan sebagai hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.[\[3\]](#_ftn3) ### **Lagu atau Musik sebagai Objek Hak Cipta** Pada dasarnya lagu dan/ atau musik tanpa teks dalam **[UUHC](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5460681737444/undang-undang-nomor-28-tahun-2014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_28_2014)** termasuk sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi, sebagaimana diatur dalam **Pasal 40 ayat (1) huruf d UUHC**. Lagu atau musik ini diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh.[\[4\]](#_ftn4) Adapun pada dasarnya suatu karya cipta dilindungi oleh hak eksklusif meliputi hak moral dan hak ekonomi.[\[5\]](#_ftn5) Hak moral pada dasarnya melekat secara abadi kepada pencipta untuk:[\[6\]](#_ftn6) 1. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum; 2. menggunakan nama aliasnya atau samarannya; 3. mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; 4. mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan 5. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Selain itu pencipta atau pemegang hak cipta dilindungi oleh hak ekonomi sebagai hak eksklusif untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.[\[7\]](#_ftn7) Adapun jenis hak ekonomi yang dimiliki dapat meliputi hak untuk melakukan:[\[8\]](#_ftn8) 1. penerbitan ciptaan; 2. penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; 3. penerjemahan ciptaan; 4. pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian ciptaan; atau 5. pendistribusian ciptaan atau salinannya; 6. pertunjukan ciptaan; 7. pengumuman ciptaan; 8. komunikasi ciptaan; dan 9. penyewaan ciptaan. Perlu diperhatikan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.[\[9\]](#_ftn9) Selain itu, setiap orang yang tidak mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang untuk melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.[\[10\]](#_ftn10) ### **Pelanggaran Hak Cipta** Lalu apa yang dimaksud dengan pelanggaran hak cipta itu? UUHC menyebutkan hal-hal yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta di dalam **Pasal 44  ayat (1) UUHC**. Pasal ini mengatakan penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau pengubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan: 1. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta; 2. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan; 3. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau 4. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta. Jadi, plagiarisme terhadap suatu karya musik dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta sepanjang tidak disebutkan atau dicantumkan sumbernya. Mengacu pada hal-hal di atas, dapat disimpulkan pula dalam tindakan plagiarisme musik, plagiator melakukan tindakan memperbanyak suatu bagian yang substansial dari suatu karya musik dengan jalan menyalin tanpa izin pencipta. Menurut hemat kami, tindakan perbanyakan suatu ciptaan sama saja halnya dalam penggandaan ciptaan dalam segala bentuk sebagaimana termuat dalam **Pasal 9 ayat (1) huruf b UUHC**. Apabila pelaku melakukan  pelanggaran hak cipta dalam melakukan penggandaan ciptaan dapat dijerat pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1 miliar.[\[11\]](#_ftn11)  Adapun penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran ini dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, dan pengadilan.[\[12\]](#_ftn12) Pengadilan yang berwenang disini adalah Pengadilan Niaga.[\[13\]](#_ftn13) Namun perlu diperhatikan selain pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait dalam bentuk pembajakan, sepanjang para pihak bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Indonesia maka harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.[\[14\]](#_ftn14) Pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemegang hak terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi.[\[15\]](#_ftn15) Gugatan ganti rugi diajukan kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait.[\[16\]](#_ftn16) Demikian jawaban dari kami semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5460681737444/undang-undang-nomor-28-tahun-2014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_28_2014). REFERENSI --------- 1. [KBBI](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/plagiarisme), yang diakses pada 27 Februari 2024, pukul 12.00 WIB; 2. Nahrowi. _Plagiat dan Pembajakan Karya Cipta dalam Hak Kekayaan Intelektual._ Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i, Vol. 1, No. 2, 2014. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Nahrowi. _Plagiat dan Pembajakan Karya Cipta dalam Hak Kekayaan Intelektual._ Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i, Vol. 1, No. 2, 2014, hal. 239 [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 1 angka 1 [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5460681737444/undang-undang-nomor-28-tahun-2014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_28_2014) (“UUHC”) [\[3\]](#_ftnref3) Penjelasan Pasal 4 UUHC [\[4\]](#_ftnref4) Penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf d UUHC [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 4 UUHC [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 5 ayat (1) UUHC [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 8 UUHC [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 9 ayat (1) UUHC [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 9 ayat (2) UUHC [\[10\]](#_ftnref10) Pasal 9 ayat (3) UUHC [\[11\]](#_ftnref11) Pasal 113 ayat (3) UUHC [\[12\]](#_ftnref12) Pasal 95 ayat (1) UUHC [\[13\]](#_ftnref13) Pasal 95 ayat (2) UUHC [\[14\]](#_ftnref14) Pasal 95 ayat (4) UUHC [\[15\]](#_ftnref15) Pasal 96 ayat (1) UUHC [\[16\]](#_ftnref16) Pasal 99 ayat (1) UUHC Tags ---- [plagiat](/tag/plagiat) [hak cipta](/tag/hak-cipta) [uu hak cipta](/tag/uu-hak-cipta)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITBunyi Pasal 22 UU HAM tentang Kebebasan Beragama03 Jan 2024Pelanggaran HAM Berat dalam Pasal 104 UU HAM 20 Des 2023Proses Hukum untuk Mengadili Kasus Pelanggaran HAM Berat14 Des 2023Mengenal Pengadilan HAM Ad Hoc26 Jan 2023Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Isi Pasal 28E ayat (3) UUD 1945Pada dasarnya hak kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dijamin dalam konstitusi Indonesia. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul termasuk dalam bagian Hak Asasi Manusia (HAM).Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Bagaimana bunyi Pasal 28E ayat (3) UUD 1945?Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.Dengan perubahan ini, UUD 1945 secara langsung dan jelas memberikan jaminan kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi (freedom of association), kebebasan berkumpul (freedom of assembly), dan kebebasan menyatakan pendapat (freedom of expression). Hal ini berlaku tidak hanya untuk warga negara Indonesia, tetapi juga untuk setiap orang, termasuk orang asing yang berada di Indonesia.[1] Unsur-unsur Pasal 28E ayat (3) UUD 1945Selanjutnya, berdasarkan isi Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, setidaknya ada beberapa unsur di dalamnya, yaitu:Setiap orang;Berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.Selain itu, terdapat pasal lain yang senada dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yaitu Pasal 28 UUD 1945 dengan bunyi sebagai berikut:Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.Lalu apa yang dimaksud dengan kemerdekaan berserikat dan berkumpul? Disebutkan dalam Pasal 20 Universal Declaration of Human Rights menjelaskan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul adalah situasi di mana setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai, serta tidak seorang pun boleh dipaksa untuk memasuki sesuatu perkumpulan. Sementara yang dimaksud dengan mengeluarkan pendapat adalah situasi dimana setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas (wilayah).[2] Pasal-pasal tentang Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul Sebagaimana yang telah disampaikan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul termasuk dalam HAM, selain ia diatur dalam UUD 1945, kemerdekaan berserikat dan berkumpul juga diatur dalam UU HAM. Pasal 24 ayat (1) UU HAM menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul yang berbunyi:Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai.Selanjutnya dalam International Covenant on Civil and Political Rights atau Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU 12/2005 juga mengatur kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran pada Pasal 19, Pasal 21, dan Pasal 22. Lebih lanjut Anda dapat membaca ulasan tentang pasal-pasal kemerdekaan berserikat dan berkumpul beserta sanksinya jika dilanggar dalam artikel Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul Dilanggar, Ini Sanksinya.Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia REFERENSIUniversal Declaration of Human Rights, yang diakses pada 5 Maret 2024, pukul 16.00 WIB;Bahar Elfudllatsani, dkk. Kajian Mengenai Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Melalui Organisasi Kemasyarakatan Kaitannya dengan Teori Kedaulatan Rakyat. Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS, Volume VII Nomor 1, Januari - Juni 2019.[1] Bahar Elfudllatsani, dkk. Kajian Mengenai Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Melalui Organisasi Kemasyarakatan Kaitannya dengan Teori Kedaulatan Rakyat. Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS, Volume VII Nomor 1, Januari - Juni 2019, hal. 53[2] Pasal 19 Universal Declaration of Human Rights, yang diakses pada 5 Maret 2024, pukul 16.00 WIBTagsuud 1945kemerdekaankebebasan berpendapatpotd

Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 tentang apa? Apakah Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 mengatur tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul? Jika benar, bagaimana bunyi Pasal 28E ayat (3) UUD 1945? Lalu, apa itu hak kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat?

Bunyi Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 tentang hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Lalu apa maksud dari kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Bunyi Pasal 22 UU HAM tentang Kebebasan Beragama03 Jan 2024Pelanggaran HAM Berat dalam Pasal 104 UU HAM 20 Des 2023Proses Hukum untuk Mengadili Kasus Pelanggaran HAM Berat14 Des 2023Mengenal Pengadilan HAM Ad Hoc26 Jan 2023Bunyi Pasal 22 UU HAM tentang Kebebasan Beragama03 Jan 2024Pelanggaran HAM Berat dalam Pasal 104 UU HAM 20 Des 2023Proses Hukum untuk Mengadili Kasus Pelanggaran HAM Berat14 Des 2023Mengenal Pengadilan HAM Ad Hoc26 Jan 2023Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-dan-unsur-pasal-28e-ayat-3-uud-1945-lt65e6f4632e37f/

Bunyi dan Unsur Pasal 28E ayat (3) UUD 1945

pages/40/page-4.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Bunyi Pasal 22 UU HAM tentang Kebebasan Beragama ](/klinik/a/bunyi-pasal-22-uu-ham-tentang-kebebasan-beragama-lt65954e8064499/)  03 Jan 2024 [ #### Pelanggaran HAM Berat dalam Pasal 104 UU HAM ](/klinik/a/pelanggaran-ham-berat-dalam-pasal-104-uu-ham-lt6582aab55574e/)  20 Des 2023 [ #### Proses Hukum untuk Mengadili Kasus Pelanggaran HAM Berat ](/klinik/a/proses-hukum-untuk-mengadili-kasus-pelanggaran-ham-berat-lt50d6aab16b611/)  14 Des 2023 [ #### Mengenal Pengadilan HAM Ad Hoc ](/klinik/a/mengenal-pengadilan-ham-ad-hoc-lt600ad1938edfc/)  26 Jan 2023 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Isi Pasal 28E ayat (3) UUD 1945** Pada dasarnya hak kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dijamin dalam konstitusi Indonesia. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul termasuk dalam bagian Hak Asasi Manusia (HAM). Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Bagaimana bunyi **Pasal 28E ayat (3)** **[UUD 1945](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945)**? _Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat._ Dengan perubahan ini, UUD 1945 secara langsung dan jelas memberikan jaminan kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi _(freedom of association),_ kebebasan berkumpul _(freedom of assembly),_ dan kebebasan menyatakan pendapat _(freedom of expression)_. Hal ini berlaku tidak hanya untuk warga negara Indonesia, tetapi juga untuk setiap orang, termasuk orang asing yang berada di Indonesia.[\[1\]](#_ftn1) ### **Unsur-unsur Pasal 28E ayat (3) UUD 1945** Selanjutnya, berdasarkan isi **Pasal 28E ayat (3)** **UUD 1945**, setidaknya ada beberapa unsur di dalamnya, yaitu: 1. Setiap orang; 2. Berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Selain itu, terdapat pasal lain yang senada dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yaitu **Pasal 28** **UUD 1945** dengan bunyi sebagai berikut: _Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang._ Lalu apa yang dimaksud dengan kemerdekaan berserikat dan berkumpul? Disebutkan dalam **Pasal 20** **[Universal Declaration of Human Rights](https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/indonesian)** menjelaskan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul adalah situasi di mana setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai, serta tidak seorang pun boleh dipaksa untuk memasuki sesuatu perkumpulan. Sementara yang dimaksud dengan mengeluarkan pendapat adalah situasi dimana setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas (wilayah).[\[2\]](#_ftn2) ### **Pasal-pasal tentang Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul** Sebagaimana yang telah disampaikan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul termasuk dalam HAM, selain ia diatur dalam UUD 1945, kemerdekaan berserikat dan berkumpul juga diatur dalam [**UU HAM**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4d5b5fc6abcb2/undangundang-nomor-39-tahun-1999/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_ham). **Pasal 24 ayat (1)** **UU HAM** menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul yang berbunyi: _Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai._ Selanjutnya dalam **[International Covenant on Civil and Political Rights](https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights)** atau Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi Indonesia melalui [**UU 12/2005**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/24213/undangundang-nomor-12-tahun-2005/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_12_2005) juga mengatur kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran pada **Pasal 19, Pasal 21, dan Pasal 22**. Lebih lanjut Anda dapat membaca ulasan tentang pasal-pasal kemerdekaan berserikat dan berkumpul beserta sanksinya jika dilanggar dalam artikel **[Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul Dilanggar, Ini Sanksinya](https://www.hukumonline.com/klinik/a/kemerdekaan-berserikat-dan-berkumpul-lt5161a6ffb4ff3?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=kemerdekaan_berkumpul)**. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/undang-undang-dasar-1945/consolidations?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/24213/undangundang-nomor-12-tahun-2005/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_12_2005) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4d5b5fc6abcb2/undangundang-nomor-39-tahun-1999/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_ham) REFERENSI --------- 1. [Universal Declaration of Human Rights](https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/indonesian), yang diakses pada 5 Maret 2024, pukul 16.00 WIB; 2. Bahar Elfudllatsani, dkk. _Kajian Mengenai Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Melalui Organisasi Kemasyarakatan Kaitannya dengan Teori Kedaulatan Rakyat_. Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS, Volume VII Nomor 1, Januari - Juni 2019. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Bahar Elfudllatsani, dkk. _Kajian Mengenai Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Melalui Organisasi Kemasyarakatan Kaitannya dengan Teori Kedaulatan Rakyat_. Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS, Volume VII Nomor 1, Januari - Juni 2019, hal. 53 [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 19 [Universal Declaration of Human Rights](https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/indonesian), yang diakses pada 5 Maret 2024, pukul 16.00 WIB Tags ---- [uud 1945](/tag/uud-1945) [kemerdekaan](/tag/kemerdekaan) [kebebasan berpendapat](/tag/kebebasan-berpendapat) [potd](/tag/potd)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran artikel dengan judul Dapatkah Advokat Melamar Menjadi PNS? yang dibuat oleh Abi Jam'an Kurnia, S.H. pada 31 Mei 2019.KLINIK TERKAITBolehkah Gaji PNS Dipotong Tanpa Persetujuan?29 Mei 2024Bisakah Eks WNA Menjadi PNS di Indonesia?18 Apr 2024Dasar Hukum Penentuan Pangkat dan Jabatan PNS22 Mei 2017Bolehkah PNS Merangkap Jadi Advokat?08 Mei 2017Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Persyaratan Menjadi PNSPertama-tama, perlu dijabarkan terlebih dahulu definisi dari Pegawai Negeri Sipil (“PNS”) sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 3 UU ASN berikut:Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.Adapun yang dimaksud dengan Aparatur Sipil Negara (“ASN”) adalah profesi bagi PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.[1] Sedangkan Pegawai ASN adalah PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.[2]Jika kita melihat aturan dalam UU ASN, pada dasarnya setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi Pegawai ASN setelah memenuhi persyaratan.[3]Lalu mengenai syarat jadi PNS, menurut Pasal 36 ayat (1) PP 11/2017, calon PNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan:lulus pendidikan dan pelatihan; dansehat jasmani dan rohani.Berkaitan dengan syarat lulus pendidikan dan pelatihan, pada dasarnya calon PNS wajib menjalani masa percobaan selama 1 tahun. Masa percobaan tersebut merupakan masa prajabatan yang dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan.[4]Adapun proses pendidikan dan pelatihan dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.[5]Namun, dalam hal pelaksanaan pelatihan prajabatan (pendidikan dan pelatihan terintegrasi) bagi calon PNS tidak dapat dilaksanakan dalam masa percobaan karena kondisi tertentu, pengangkatan calon PNS menjadi PNS dapat dilakukan setelah calon PNS mengikuti dan lulus pelatihan prajabatan.[6]Lebih rinci lagi, dalam Pasal 23 ayat (1) PP 11/2017 disebutkan persyaratan untuk melamar menjadi PNS adalah sebagai berikut:usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada saat melamar;tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih;tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia (“TNI”), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Polri”), atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit TNI, atau anggota Polri;tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah; danpersyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.Sebagai informasi, batas usia dapat dikecualikan bagi jabatan tertentu yang ditetapkan oleh presiden, yaitu paling tinggi 40 tahun.[7]Baca juga: Aturan Larangan ASN Berpolitik dan Asas NetralitasBolehkah Advokat Melamar Jadi PNS?Sepanjang penelusuran kami, baik dalam UU ASN maupun PP 11/2017 dan perubahannya, tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit melarang advokat untuk melamar menjadi PNS.Tetapi, terdapat ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU Advokat sebagai berikut:Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:a. warga negara Republik Indonesia;b. bertempat tinggal di Indonesia;c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;d. berusia sekurang-kurangnya 25 tahun;e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;g. magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus menerus pada kantor Advokat;h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c UU Advokat tersebut mengatur perihal larangan rangkap jabatan bagi advokat, yaitu tidak boleh berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara, termasuk PNS. Sehingga, jika seorang advokat ingin melamar menjadi PNS, hal tersebut sah-sah saja karena tidak terdapat larangannya, namun perlu diperhatikan juga bahwa advokat tidak boleh berstatus sebagai PNS.Baca juga: Tahapan Menjadi Advokat di IndonesiaDemikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang AdvokatUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil NegaraPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri SipilPeraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil[1] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (“UU ASN”)[2] Pasal 1 angka 2 UU ASN[3] Pasal 37 UU ASN[4] Pasal 34 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (“PP 11/2017”)[5] Pasal 34 ayat (4) PP 11/2017[6] Pasal 34A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil[7] Pasal 23 ayat (2) dan (3) PP 11/2017Tagsprofesi hukumcpnspnsklinik hukumonlinepengacarauu advokat

Apakah advokat bisa mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil?

Sepanjang penelusuran kami, baik dalam UU ASN maupun PP 11/2017 dan perubahannya, tidak terdapat ketentuan yang melarang advokat untuk melamar menjadi Pegawai Negeri Sipil (“PNS”). Namun, terdapat ketentuan dalam UU Advokat yang mengatur perihal larangan rangkap jabatan bagi advokat, yaitu tidak boleh berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara, termasuk PNS. Bagaimana bunyi dasar hukum selengkapnya? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Bolehkah Gaji PNS Dipotong Tanpa Persetujuan?29 Mei 2024Bisakah Eks WNA Menjadi PNS di Indonesia?18 Apr 2024Dasar Hukum Penentuan Pangkat dan Jabatan PNS22 Mei 2017Bolehkah PNS Merangkap Jadi Advokat?08 Mei 2017Bolehkah Gaji PNS Dipotong Tanpa Persetujuan?29 Mei 2024Bisakah Eks WNA Menjadi PNS di Indonesia?18 Apr 2024Dasar Hukum Penentuan Pangkat dan Jabatan PNS22 Mei 2017Bolehkah PNS Merangkap Jadi Advokat?08 Mei 2017Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 2022Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 2022Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/dapatkah-advokat-melamar-jadi-pns-lt5cefb58541c4c/

Dapatkah Advokat Melamar Jadi PNS?

pages/40/page-5.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran artikel dengan judul Dapatkah Advokat Melamar Menjadi PNS? yang dibuat oleh [Abi Jam'an Kurnia, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/abi-jaman-kurnia--sh-lt5af158b5ce08c) pada 31 Mei 2019.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Bolehkah Gaji PNS Dipotong Tanpa Persetujuan? ](/klinik/a/bolehkah-gaji-pns-dipotong-tanpa-persetujuan-lt543d6628189bc/)  29 Mei 2024 [ #### Bisakah Eks WNA Menjadi PNS di Indonesia? ](/klinik/a/bisakah-eks-wna-menjadi-pns-di-indonesia-lt519b799f43d25/)  18 Apr 2024 [ #### Dasar Hukum Penentuan Pangkat dan Jabatan PNS ](/klinik/a/dasar-hukum-penentuan-pangkat-dan-jabatan-pns-lt591651e2c4a7f/)  22 Mei 2017 [ #### Bolehkah PNS Merangkap Jadi Advokat? ](/klinik/a/pns-merangkap-jabatan--lt505142ec6cd84/)  08 Mei 2017 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Persyaratan Menjadi PNS** Pertama-tama, perlu dijabarkan terlebih dahulu definisi dari **Pegawai Negeri Sipil (“PNS”)** sebagaimana tercantum dalam **Pasal 1 angka 3 [UU ASN](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65434c1b078b9?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_20_2023)** berikut: Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) _Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat **PNS** adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai **Pegawai ASN** secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan._ Adapun yang dimaksud dengan **Aparatur Sipil Negara (“ASN”)** adalah profesi bagi PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.[\[1\]](#_ftn1) Sedangkan **Pegawai ASN** adalah PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.[\[2\]](#_ftn2) Jika kita melihat aturan dalam UU ASN, pada dasarnya setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi Pegawai ASN setelah memenuhi **persyaratan**.[\[3\]](#_ftn3) Lalu mengenai syarat jadi PNS, menurut **Pasal 36 ayat (1) [PP 11/2017](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5901c6f1d72dc?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_11_2017)**, calon PNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan: 1. lulus **pendidikan dan pelatihan**; dan 2. sehat jasmani dan rohani. Berkaitan dengan syarat lulus pendidikan dan pelatihan, pada dasarnya calon PNS wajib menjalani **masa percobaan** selama 1 tahun. Masa percobaan tersebut merupakan **masa prajabatan** yang dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan.[\[4\]](#_ftn4) Adapun proses pendidikan dan pelatihan dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.[\[5\]](#_ftn5) Namun, dalam hal pelaksanaan pelatihan prajabatan (pendidikan dan pelatihan terintegrasi) bagi calon PNS tidak dapat dilaksanakan dalam masa percobaan karena kondisi tertentu, pengangkatan calon PNS menjadi PNS dapat dilakukan setelah calon PNS mengikuti dan lulus pelatihan prajabatan.[\[6\]](#_ftn6) Lebih rinci lagi, dalam **Pasal 23 ayat (1) PP 11/2017** disebutkan persyaratan untuk melamar menjadi PNS adalah sebagai berikut: 1. **usia** paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada saat melamar; 2. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih; 3. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia (“TNI”), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Polri”), atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta; 4. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit TNI, atau anggota Polri; 5. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; 6. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan; 7. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar; 8. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah; dan 9. persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Sebagai informasi, **batas usia** dapat dikecualikan bagi jabatan tertentu yang ditetapkan oleh presiden, yaitu paling tinggi 40 tahun.[\[7\]](#_ftn7) Baca juga: **[Aturan Larangan ASN Berpolitik dan Asas Netralitas](https://www.hukumonline.com/klinik/a/larangan-asn-berpolitik-lt5c5a830e48153?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=aturan_larangan_asn_berpolitik)** ### **Bolehkah Advokat Melamar Jadi PNS?** Sepanjang penelusuran kami, baik dalam UU ASN maupun PP 11/2017 dan perubahannya, tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit melarang advokat untuk melamar menjadi PNS. Tetapi, terdapat ketentuan yang diatur dalam **Pasal 3 ayat (1) [UU Advokat](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/13147/undangundang-nomor-18-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_18_2003)** sebagai berikut: _Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:_ _a. warga negara Republik Indonesia;_ _b. bertempat tinggal di Indonesia;_ _c. **tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara**;_ _d. berusia sekurang-kurangnya 25 tahun;_ _e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);_ _f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;_ _g. magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus menerus pada kantor Advokat;_ _h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;_ _i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi._ Ketentuan dalam **Pasal 3 ayat (1) huruf c UU Advokat** tersebut mengatur perihal larangan rangkap jabatan bagi advokat, yaitu tidak boleh berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara, termasuk PNS. Sehingga, jika seorang advokat ingin melamar menjadi PNS, hal tersebut sah-sah saja karena tidak terdapat larangannya, namun perlu diperhatikan juga bahwa advokat tidak boleh berstatus sebagai PNS. Baca juga: **[Tahapan Menjadi Advokat di Indonesia](https://www.hukumonline.com/klinik/a/tahapan-pengacara-di-indonesia-cl3636?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=tahapan_menjadi_advokat)** Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/13147/undangundang-nomor-18-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_18_2003) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65434c1b078b9?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_20_2023) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5901c6f1d72dc?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_11_2017) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5e6b3c30cab53/peraturan-pemerintah-nomor-17-tahun-2020/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_17_2020) * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1 angka 1 [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65434c1b078b9?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_20_2023) (“UU ASN”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 1 angka 2 UU ASN [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 37 UU ASN [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 34 ayat (1), (2), dan (3) [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5901c6f1d72dc?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_11_2017) (“PP 11/2017”) [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 34 ayat (4) PP 11/2017 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 34A ayat (1) [Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5e6b3c30cab53/peraturan-pemerintah-nomor-17-tahun-2020/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_17_2020) [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 23 ayat (2) dan (3) PP 11/2017 Tags ---- [profesi hukum](/tag/profesi-hukum) [cpns](/tag/cpns) [pns](/tag/pns) [klinik hukumonline](/tag/klinik-hukumonline) [pengacara](/tag/pengacara) [uu advokat](/tag/uu-advokat)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Sasaran Penggunaan Gas LPG KLINIK TERKAITSiapa Saja yang Boleh Menggunakan LPG 3 Kg?16 Mei 2024Jerat Hukum Penyalahguna LPG Bersubsidi24 Des 2021Kekhususan Pengelolaan Bersama Minyak dan Gas Bumi di Aceh06 Jan 2021Waktu Kerja dan Waktu Istirahat Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi31 Okt 2014Liquefied Petroleum Gas atau yang kita kenal dengan gas LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya.[1]Adapun, LPG tabung 3 kilogram merupakan LPG bersubsidi[2] dan hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro, kelompok nelayan sasaran dan kelompok petani sasaran yang menggunakan LPG tabung 3 kilogram dengan harga dan ditetapkan oleh menteri.[3]Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Selain LPG bersubsidi tabung 3 kilogram (“kg”), terdapat pula jenis LPG umum yaitu LPG yang merupakan bahan bakar yang pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan harganya tidak diberikan subsidi.[4]Adapun, pendistribusian LPG non subsidi seperti LPG tabung 12kg dan 50kg adalah untuk pengguna skala kecil, pelanggan kecil, transportasi dan rumah tangga, dan/atau pengguna besar LPG.[5]Berdasarkan pemaparan di atas, gas LPG tabung 3kg merupakan LPG bersubsidi yang sasaran dan harganya berbeda dengan harga LPG tabung 12kg atau 50kg yang tidak bersubsidi.Tindakan menyuntikkan (memindahkan) gas dari tabung LPG bersubsidi ke tabung gas LPG non subsidi dan menjualnya kembali tentu memberikan keuntungan bagi penjual, karena terdapat selisih harga. Namun, apakah hal tersebut dibenarkan oleh hukum?Jerat Pidana bagi Penjual Gas LPG SuntikanTindakan menyuntikkan gas LPG tabung 3kg ke tabung 12kg dan 50kg merupakan tindakan menyalahgunakan niaga (penjualan) gas LPG bersubsidi sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.Hal tersebut diatur di dalam Pasal 40 angka 9 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 55 UU 22/2001 sebagai berikut:Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).Selain itu, penjual gas LPG suntikan juga melanggar ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan c jo. Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen yang berbunyi sebagai berikut:Pasal 8 ayat (1) huruf a dan c UU Perlindungan Konsumen(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;b. …;c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.Pasal 62 ayat (1)UU Perlindungan KonsumenPelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan KonsumenUndang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas BumiPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KerjaUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 KilogramPeraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 KilogramPeraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum GasPeraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum GasPeraturan Menteri Keuangan Nomor 166 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram[1] Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram (“Perpres 104/2007”)[2] Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram[3] Pasal 3 ayat (1) Perpres 104/2007 dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (“Permen ESDM 28/2021”)[4] Pasal 1 angka 10 Permen ESDM 28/2021[5] Pasal 11 ayat (1) Permen ESDM 28/2021Tagsgas bumibbm bersubsidisubsidi

Bagaimana hukum dan denda bagi penjual gas suntikan? Dimana gas 3 kg disuntikkan ke tabung gas 12kg dan 50kg dengan menggunakan selang.

Liquefied Petroleum Gas (“LPG”) tabung 3kg merupakan LPG bersubsidi dan hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro, kelompok nelayan sasaran dan kelompok petani sasaran yang menggunakan LPG tabung 3kg dengan harga dan ditetapkan oleh menteri. Sementara itu, LPG tabung 12kg dan 50kg merupakan LPG tidak bersubsidi yang sasarannya berbeda dengan LPG tabung 3kg. Dari segi harga, gas LPG bersubsidi berbeda dengan LPG non subsidi. Tindakan menyuntikkan (memindahkan) gas dari tabung LPG bersubsidi ke tabung gas LPG non subsidi dan menjualnya kembali tentu memberikan keuntungan bagi penjual, karena terdapat selisih harga. Namun, perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. Apa dasar hukumnya? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Siapa Saja yang Boleh Menggunakan LPG 3 Kg?16 Mei 2024Jerat Hukum Penyalahguna LPG Bersubsidi24 Des 2021Kekhususan Pengelolaan Bersama Minyak dan Gas Bumi di Aceh06 Jan 2021Waktu Kerja dan Waktu Istirahat Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi31 Okt 2014Siapa Saja yang Boleh Menggunakan LPG 3 Kg?16 Mei 2024Jerat Hukum Penyalahguna LPG Bersubsidi24 Des 2021Kekhususan Pengelolaan Bersama Minyak dan Gas Bumi di Aceh06 Jan 2021Waktu Kerja dan Waktu Istirahat Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi31 Okt 2014Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024Cara Upload Terjemahan Novel Agar Tak Langgar Hak Cipta20 Okt 2022Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024Cara Upload Terjemahan Novel Agar Tak Langgar Hak Cipta20 Okt 2022Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pidana-bagi-penjual-gas-lpg-suntikan-lt6569d83a60c6a/

Jerat Pidana bagi Penjual Gas LPG Suntikan

pages/40/page-7.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Sasaran Penggunaan Gas LPG** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Siapa Saja yang Boleh Menggunakan LPG 3 Kg? ](/klinik/a/siapa-saja-yang-boleh-menggunakan-lpg-3-kg-lt5510e77bb491e/)  16 Mei 2024 [ #### Jerat Hukum Penyalahguna LPG Bersubsidi ](/klinik/a/jerat-hukum-penyalahguna-lpg-bersubsidi-lt55562ce186cb3/)  24 Des 2021 [ #### Kekhususan Pengelolaan Bersama Minyak dan Gas Bumi di Aceh ](/klinik/a/kekhususan-pengelolaan-bersama-minyak-dan-gas-bumi-di-aceh-lt5ff4476282014/)  06 Jan 2021 [ #### Waktu Kerja dan Waktu Istirahat Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ](/klinik/a/waktu-kerja-dan-waktu-istirahat-usaha-hulu-minyak-dan-gas-bumi-lt545026576fbb6/)  31 Okt 2014 [](#!) _Liquefied Petroleum Gas_ atau yang kita kenal dengan gas LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya.[\[1\]](#_ftn1) Adapun, LPG tabung 3 kilogram merupakan **LPG bersubsidi**[\[2\]](#_ftn2) dan hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro, kelompok nelayan sasaran dan kelompok petani sasaran yang menggunakan LPG tabung 3 kilogram dengan harga dan ditetapkan oleh menteri.[\[3\]](#_ftn3) Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Selain LPG bersubsidi tabung 3 kilogram (“kg”), terdapat pula jenis LPG umum yaitu LPG yang merupakan bahan bakar yang pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan harganya tidak diberikan subsidi.[\[4\]](#_ftn4) Adapun, pendistribusian LPG non subsidi seperti LPG tabung 12kg dan 50kg adalah untuk pengguna skala kecil, pelanggan kecil, transportasi dan rumah tangga, dan/atau pengguna besar LPG.[\[5\]](#_ftn5) Berdasarkan pemaparan di atas, gas LPG tabung 3kg merupakan LPG bersubsidi yang sasaran dan harganya berbeda dengan harga LPG tabung 12kg atau 50kg yang tidak bersubsidi. Tindakan menyuntikkan (memindahkan) gas dari tabung LPG bersubsidi ke tabung gas LPG non subsidi dan menjualnya kembali tentu memberikan keuntungan bagi penjual, karena terdapat selisih harga. Namun, apakah hal tersebut dibenarkan oleh hukum? ### **Jerat Pidana bagi Penjual Gas LPG Suntikan** Tindakan menyuntikkan gas LPG tabung 3kg ke tabung 12kg dan 50kg merupakan tindakan menyalahgunakan niaga (penjualan) gas LPG bersubsidi sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut diatur di dalam **Pasal 40 angka 9 [Perppu Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022)** yang mengubah **Pasal 55 [UU 22/2001](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/209/undangundang-nomor-22-tahun-2001/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_22_2001)** sebagai berikut: _Setiap orang yang **menyalahgunakan** Pengangkutan dan/atau **Niaga** Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau **liquefied petroleum gas yang disubsidi** dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan **pidana penjara** paling lama 6 (enam) tahun dan **pidana denda** paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)._ Selain itu, penjual gas LPG suntikan juga melanggar ketentuan dalam **Pasal 8 ayat (1) huruf a dan c _jo._ Pasal 62 ayat (1)** **[UU Perlindungan Konsumen](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/undangundang-nomor-8-tahun-1999/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_8_1999)** yang berbunyi sebagai berikut: **Pasal 8 ayat (1) huruf a dan c UU Perlindungan Konsumen** _(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:_ _a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;_ _b. …;_ _c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya._ **Pasal 62 ayat (1)****UU Perlindungan Konsumen** _Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 8,** Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan **pidana penjara** paling lama 5 (lima) tahun atau **pidana denda** paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)._ Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/undangundang-nomor-8-tahun-1999/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_8_1999) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/209/undangundang-nomor-22-tahun-2001/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_22_2001) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023) Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27412/peraturan-presiden-nomor-104-tahun-2007/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_104_2007) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6114eed81971a?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_70_2021) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4aeeaed52f518/peraturan-menteri-energi-dan-sumber-daya-mineral-no-26-tahun-2009-penyediaan-dan-pendistribusian-liquefied-petroleum-gas/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permen_esdm_26_2009) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt61b969f82dd67?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pemen_esdm_28_2021) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt659fc2dd21451/peraturan-menteri-keuangan-nomor-166-tahun-2023/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkeu_166_2023) [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1 angka 1 [Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27412/peraturan-presiden-nomor-104-tahun-2007/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_104_2007) (“Perpres 104/2007”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 1 angka 3 [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan _Liquefied Petroleum Gas_ Tabung 3 Kilogram](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt659fc2dd21451/peraturan-menteri-keuangan-nomor-166-tahun-2023/document) [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 3 ayat (1) Perpres 104/2007 dan Pasal 20 ayat (1) [Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian _Liquefied Petroleum Gas_](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt61b969f82dd67?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pemen_esdm_28_2021) (“Permen ESDM 28/2021”) [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 1 angka 10 Permen ESDM 28/2021 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 11 ayat (1) Permen ESDM 28/2021 Tags ---- [gas bumi](/tag/gas-bumi) [bbm bersubsidi](/tag/bbm-bersubsidi) [subsidi](/tag/subsidi)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Ketentuan Parliamentary Threshold di Indonesia yang pertama kali dipublikasikan pada 23 Februari 2024.KLINIK TERKAITHukumnya Presiden Memihak dalam Pemilu07 Feb 2024Bolehkah Pejabat Negara Ikut Kampanye Pemilu?31 Jan 2024Bisakah Mencoblos di Luar Domisili untuk Pemilu 2024?26 Jan 2024Perbedaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Pidana Pemilu, dan Sengketa Pemilu25 Jan 2024Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Parliamentary ThresholdParliamentary threshold adalah syarat ambang batas perolehan suara partai politik untuk bisa masuk ke parlemen.[1]Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Menjawab pertanyaan Anda mengenai kenapa ada parliamentary threshold, perlu kami sampaikan bahwa parliamentary threshold memiliki tujuan untuk membatasi jumlah partai politik yang akan masuk di dalam parlemen.[2] Hal ini karena di Indonesia menganut sistem multipartai, maka perlu mengontrol pertumbuhan partai politik agar tidak terjadi multipartai yang ekstrem. Sehingga, dapat mengurangi gesekan antara lembaga eksekutif dan legislatif guna mendukung sistem presidensial.[3]Ketentuan tentang parliamentary threshold di masing-masing negara umumnya dipengaruhi oleh keberadaan kultural dan historis negara tersebut berdiri. Sehingga, tidak ada besaran resmi bagi suatu negara untuk menerapkan berapa besaran ambang batas perolehan suara.[4]Adapun tujuan penerapan parliamentary threshold adalah:[5]Melakukan proses penyederhanaan sistem kepartaian;Menciptakan sistem presidensial yang kuat dengan ditopang lembaga perwakilan yang efektif. Efektivitas lembaga perwakilan tidak terlepas dari banyak atau sedikitnya faksi-faksi kekuatan politik di DPR. Semakin sedikit partai politik yang ada di lembaga perwakilan, maka efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi lembaga perwakilan akan berjalan lebih baik;Menghilangkan praktik reinkarnasi partai politik yang tidak lolos electoral threshold untuk mengikuti pemilu berikutnya. Sehingga bisa mendorong pembentukan partai politik yang lebih sehat.Ketentuan Parliamentary Threshold di IndonesiaLalu di Indonesia, berapa persen syarat masuk parlemen? Ketentuan parliamentary threshold di Indonesia dapat Anda temukan dalam Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu berikut ini.Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehankursi anggota DPR.Patut dicatat, yang dimaksud dengan jumlah suara sah secara nasional adalah hasil penghitungan untuk suara DPR.[6]Apabila partai politik peserta pemilu tidak memenuhi ambang batas perolehan suara atau parliamentary threshold minimal 4% dari jumlah suara sah secara nasional, maka partai tidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap daerah pemilihan.[7]Dalam hal penghitungan perolehan kursi DPR, suara sah setiap partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dan seterusnya.[8]Sehingga jika muncul pertanyaan berapa ambang batas parlemen 2024? Jawabannya adalah merujuk pada bunyi Pasal 414 UU Pemilu yaitu partai politik peserta pemilu harus memenuhi paling sedikit 4% dari jumlah suara sah sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.Namun demikian, seluruh partai politik peserta pemilu diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.[9] Artinya, meskipun suatu partai politik tidak memenuhi ketentuan ambang batas perolehan suara 4% secara nasional, namun partai politik tersebut tetap berpeluang untuk mendapatkan kursi di DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota.Baca juga: Mengenal Parliamentary Threshold dan Ketentuan TerbarunyaPutusan MK tentang Parliamentary ThresholdMeski ambang batas parlemen 2024 ditentukan bahwa partai politik peserta pemilu harus memenuhi paling sedikit 4% dari jumlah suara sah sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, namun kemudian terdapat Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023 yang menyatakan dalam amar putusannya bahwa norma Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan (hal. 128).Mahkamah Konstitusi (“MK”) menyatakan perlunya perubahan ambang batas parlemen ini perlu memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal, antara lain (hal. 126):Didesain untuk digunakan secara berkelanjutan;Perubahan norma ambang batas parlemen termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR;Perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik;Perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan pemilu 2029; danPerubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilu dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.Lebih lanjut, disarikan dari Aturan Ambang Batas Parlemen Empat Persen Konstitusional Bersyarat untuk Pemilu 2029 dan Pemilu Berikutnya, penentuan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak didasarkan pada dasar metode dan argumen yang memadai, secara nyata telah menimbulkan disproporsionalitas hasil pemilu karena tidak proporsionalnya jumlah kursi di DPR dengan suara sah secara nasional.Dengan demikian, MK menjatuhkan putusan bahwa norma persentase parliamentary threshold harus segera diubah sebelum penyelenggaraan pemilu 2029 selanjutnya dimulai.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023.PUTUSANPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.REFERENSIAgun Gunandjar Sudarsa. Sistem Multipartai di Indonesia. Jurnal Legislasi Vol. 5 No. 1 Maret 2008;Bunga Asoka Iswandari dan Isharyanto. Penerapan Parliamentary Threshold dalam Pembentukan Pemerintahan Presidensial yang Stabil Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jurnal Res Publica Vol. 3 No. 1 Januari-April 2019;Aturan Ambang Batas Parlemen Empat Persen Konstitusional Bersyarat untuk Pemilu 2029 dan Pemilu Berikutnya, yang diakses pada 5 Maret 2024, pukul 11.16 WIB.[1] Agun Gunandjar Sudarsa. Sistem Multipartai di Indonesia. Jurnal Legislasi Vol. 5 No. 1 Maret 2008, hal. 10[2] Bunga Asoka Iswandari dan Isharyanto. Penerapan Parliamentary Threshold dalam Pembentukan Pemerintahan Presidensial yang Stabil Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jurnal Res Publica Vol. 3 No. 1 Januari-April 2019, hal. 18[3] Bunga Asoka Iswandari dan Isharyanto. Penerapan Parliamentary Threshold dalam Pembentukan Pemerintahan Presidensial yang Stabil Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jurnal Res Publica Vol. 3 No. 1 Januari-April 2019, hal. 17[4] Bunga Asoka Iswandari dan Isharyanto. Penerapan Parliamentary Threshold dalam Pembentukan Pemerintahan Presidensial yang Stabil Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jurnal Res Publica Vol. 3 No. 1 Januari-April 2019, hal. 20[5] Bunga Asoka Iswandari dan Isharyanto. Penerapan Parliamentary Threshold dalam Pembentukan Pemerintahan Presidensial yang Stabil Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jurnal Res Publica Vol. 3 No. 1 Januari-April 2019, hal. 21[6] Penjelasan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (“UU Pemilu”)[7] Pasal 415 ayat (1) UU Pemilu[8] Pasal 415 ayat (2) UU Pemilu[9] Pasal 414 ayat (2) UU PemiluTagsanggota dprdprpemilu 2024

Untuk bisa masuk ke parlemen, berapa persen syarat suara yang diperoleh suatu partai dalam pemilu? Lantas, kenapa ada parliamentary threshold?

Secara garis besar, penerapan parliamentary threshold adalah untuk membatasi jumlah partai politik yang akan masuk di dalam parlemen. Sebenarnya tidak ada batasan berapa persen bagi suatu negara untuk menerapkan parliamentary threshold. Lalu di Indonesia, berapa persen syarat masuk parlemen? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Hukumnya Presiden Memihak dalam Pemilu07 Feb 2024Bolehkah Pejabat Negara Ikut Kampanye Pemilu?31 Jan 2024Bisakah Mencoblos di Luar Domisili untuk Pemilu 2024?26 Jan 2024Perbedaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Pidana Pemilu, dan Sengketa Pemilu25 Jan 2024Hukumnya Presiden Memihak dalam Pemilu07 Feb 2024Bolehkah Pejabat Negara Ikut Kampanye Pemilu?31 Jan 2024Bisakah Mencoblos di Luar Domisili untuk Pemilu 2024?26 Jan 2024Perbedaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Pidana Pemilu, dan Sengketa Pemilu25 Jan 2024Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/ketentuan-iparliamentary-threshold-i-setelah-putusan-mk-lt65d8827563d2e/

Ketentuan Parliamentary Threshold Setelah Putusan MK

pages/40/page-8.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul** **_Ketentuan Parliamentary Threshold di Indonesia_** **yang pertama kali dipublikasikan pada 23 Februari 2024.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Hukumnya Presiden Memihak dalam Pemilu ](/klinik/a/hukumnya-presiden-memihak-dalam-pemilu-lt65658be51eea5/)  07 Feb 2024 [ #### Bolehkah Pejabat Negara Ikut Kampanye Pemilu? ](/klinik/a/bolehkah-pejabat-negara-ikut-kampanye-pemilu-lt65ba50a671ccc/)  31 Jan 2024 [ #### Bisakah Mencoblos di Luar Domisili untuk Pemilu 2024? ](/klinik/a/bisakah-mencoblos-di-luar-domisili-untuk-pemilu-2024-lt65b36e6364499/)  26 Jan 2024 [ #### Perbedaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Pidana Pemilu, dan Sengketa Pemilu ](/klinik/a/perbedaan-pelanggaran-administratif-pemilu-pidana-pemilu-dan-sengketa-pemilu-lt65b248d363d2e/)  25 Jan 2024 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **_Parliamentary Threshold_** _Parliamentary threshold_ adalah syarat ambang batas perolehan suara partai politik untuk bisa masuk ke parlemen.[\[1\]](#_ftn1) Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Menjawab pertanyaan Anda mengenai kenapa ada _parliamentary threshold,_ perlu kami sampaikan bahwa _parliamentary threshold_ memiliki tujuan untuk membatasi jumlah partai politik yang akan masuk di dalam parlemen.[\[2\]](#_ftn2) Hal ini karena di Indonesia menganut sistem multipartai, maka perlu mengontrol pertumbuhan partai politik agar tidak terjadi multipartai yang ekstrem. Sehingga, dapat mengurangi gesekan antara lembaga eksekutif dan legislatif guna mendukung sistem presidensial.[\[3\]](#_ftn3) Ketentuan tentang _parliamentary threshold_ di masing-masing negara umumnya dipengaruhi oleh keberadaan kultural dan historis negara tersebut berdiri. Sehingga, tidak ada besaran resmi bagi suatu negara untuk menerapkan berapa besaran ambang batas perolehan suara.[\[4\]](#_ftn4) Adapun tujuan penerapan _parliamentary threshold_ adalah:[\[5\]](#_ftn5) 1. Melakukan proses penyederhanaan sistem kepartaian; 2. Menciptakan sistem presidensial yang kuat dengan ditopang lembaga perwakilan yang efektif. Efektivitas lembaga perwakilan tidak terlepas dari banyak atau sedikitnya faksi-faksi kekuatan politik di DPR. Semakin sedikit partai politik yang ada di lembaga perwakilan, maka efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi lembaga perwakilan akan berjalan lebih baik; 3. Menghilangkan praktik reinkarnasi partai politik yang tidak lolos _electoral threshold_ untuk mengikuti pemilu berikutnya. Sehingga bisa mendorong pembentukan partai politik yang lebih sehat. ### **Ketentuan _Parliamentary Threshold_ di Indonesia** Lalu di Indonesia, berapa persen syarat masuk parlemen? Ketentuan _parliamentary threshold_ di Indonesia dapat Anda temukan dalam **Pasal 414 ayat (1)** [**UU Pemilu**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt59ba5511ab93b/undang-undang-nomor-7-tahun-2017?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_7_2017) berikut ini. _Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi **ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional** untuk diikutkan dalam **penentuan perolehan****kursi anggota**_ **_DPR_**. Patut dicatat, yang dimaksud dengan jumlah suara sah secara nasional adalah hasil penghitungan untuk suara DPR.[\[6\]](#_ftn6) Apabila partai politik peserta pemilu tidak memenuhi ambang batas perolehan suara atau _parliamentary threshold_ minimal 4% dari jumlah suara sah secara nasional, maka partai tidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap daerah pemilihan.[\[7\]](#_ftn7) Dalam hal penghitungan perolehan kursi DPR, suara sah setiap partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dan seterusnya.[\[8\]](#_ftn8) Sehingga jika muncul pertanyaan berapa ambang batas parlemen 2024? Jawabannya adalah merujuk pada bunyi Pasal 414 UU Pemilu yaitu partai politik peserta pemilu harus memenuhi paling sedikit 4% dari jumlah suara sah sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR. Namun demikian, seluruh partai politik peserta pemilu diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.[\[9\]](#_ftn9) Artinya, meskipun suatu partai politik tidak memenuhi ketentuan ambang batas perolehan suara 4% secara nasional, namun partai politik tersebut tetap berpeluang untuk mendapatkan kursi di DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota. Baca juga: **[Mengenal _Parliamentary Threshold_ dan Ketentuan Terbarunya](https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-parliamentary-threshold-dan-ketentuan-terbarunya-lt65e59c60c442f/?page=1?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=parliamentary_threshold_baru)** ### **Putusan MK tentang _Parliamentary Threshold_** Meski ambang batas parlemen 2024 ditentukan bahwa partai politik peserta pemilu harus memenuhi paling sedikit 4% dari jumlah suara sah sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, namun kemudian terdapat **[Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_9657_1709186459.pdf)** yang menyatakan dalam amar putusannya bahwa norma Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan (hal. 128). Mahkamah Konstitusi (“MK”) menyatakan perlunya perubahan ambang batas parlemen ini perlu memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal, antara lain (hal. 126): 1. Didesain untuk digunakan secara berkelanjutan; 2. Perubahan norma ambang batas parlemen termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR; 3. Perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; 4. Perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan pemilu 2029; dan 5. Perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilu dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR. Lebih lanjut, disarikan dari **[Aturan Ambang Batas Parlemen Empat Persen Konstitusional Bersyarat untuk Pemilu 2029 dan Pemilu Berikutnya](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20080&menu=2)**, penentuan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak didasarkan pada dasar metode dan argumen yang memadai, secara nyata telah menimbulkan disproporsionalitas hasil pemilu karena tidak proporsionalnya jumlah kursi di DPR dengan suara sah secara nasional. Dengan demikian, MK menjatuhkan putusan bahwa norma persentase _parliamentary threshold_ harus segera diubah sebelum penyelenggaraan pemilu 2029 selanjutnya dimulai. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt59ba5511ab93b/undang-undang-nomor-7-tahun-2017?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_7_2017) sebagaimana diubah dengan [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6398217fef35f?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_1_2022) yang telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt646ddfc0759f3?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_7_2023). PUTUSAN ------- [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_9657_1709186459.pdf). REFERENSI --------- 1. Agun Gunandjar Sudarsa. _Sistem Multipartai di Indonesia._ Jurnal Legislasi Vol. 5 No. 1 Maret 2008; 2. Bunga Asoka Iswandari dan Isharyanto. _Penerapan Parliamentary Threshold dalam Pembentukan Pemerintahan Presidensial yang Stabil Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945_. Jurnal Res Publica Vol. 3 No. 1 Januari-April 2019; 3. [Aturan Ambang Batas Parlemen Empat Persen Konstitusional Bersyarat untuk Pemilu 2029 dan Pemilu Berikutnya](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20080&menu=2), yang diakses pada 5 Maret 2024, pukul 11.16 WIB. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Agun Gunandjar Sudarsa. _Sistem Multipartai di Indonesia._ Jurnal Legislasi Vol. 5 No. 1 Maret 2008, hal. 10 [\[2\]](#_ftnref2) Bunga Asoka Iswandari dan Isharyanto. _Penerapan Parliamentary Threshold dalam Pembentukan Pemerintahan Presidensial yang Stabil Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945_. Jurnal Res Publica Vol. 3 No. 1 Januari-April 2019, hal. 18 [\[3\]](#_ftnref3) Bunga Asoka Iswandari dan Isharyanto. _Penerapan Parliamentary Threshold dalam Pembentukan Pemerintahan Presidensial yang Stabil Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945_. Jurnal Res Publica Vol. 3 No. 1 Januari-April 2019, hal. 17 [\[4\]](#_ftnref4) Bunga Asoka Iswandari dan Isharyanto. _Penerapan Parliamentary Threshold dalam Pembentukan Pemerintahan Presidensial yang Stabil Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945_. Jurnal Res Publica Vol. 3 No. 1 Januari-April 2019, hal. 20 [\[5\]](#_ftnref5) Bunga Asoka Iswandari dan Isharyanto. _Penerapan Parliamentary Threshold dalam Pembentukan Pemerintahan Presidensial yang Stabil Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945_. Jurnal Res Publica Vol. 3 No. 1 Januari-April 2019, hal. 21 [\[6\]](#_ftnref6) Penjelasan Pasal 414 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt59ba5511ab93b/undang-undang-nomor-7-tahun-2017?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_7_2017) (“UU Pemilu”) [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 415 ayat (1) UU Pemilu [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 415 ayat (2) UU Pemilu [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 414 ayat (2) UU Pemilu Tags ---- [anggota dpr](/tag/anggota-dpr) [dpr](/tag/dpr) [pemilu 2024](/tag/pemilu-2024)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITYayasan Tetapkan Guru yang Ikut Tes CPNS = Resign, Bolehkah?17 Nov 2023Dana Sumbangan Diselewengkan, Dapatkah Yayasan Dibubarkan?02 Agt 2022Yayasan Bubar, Siapa yang Kelola Tanah Wakafnya?05 Okt 2021Yayasan Bubar, Siapa yang Kelola Tanah Wakafnya?05 Okt 2021Selain Yayasan, Berikut Ini yang Bisa Jadi Nazhir Wakaf20 Sep 2021Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Bedanya Perkumpulan dengan Yayasan yang dibuat oleh Si Pokrol dan pertama kali dipublikasikan pada 13 April 2004.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas  Perbedaan Perkumpulan dan YayasanSebelum menjawab inti pertanyaan Anda tentang apa perbedaan perkumpulan dan yayasan? Kami perlu menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian masing-masing dari yayasan dan perkumpulan.Pasal 1 angka 1 Permenkumham 28/2016 menjelaskan bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Sedangkan perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang yang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya.[1] Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan memperoleh pengesahan dari menteri.[2] Sementara perkumpulan terbagi atas perkumpulan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Contoh perkumpulan tidak berbadan hukum seperti organisasi kemasyarakatan mengacu pada UU 17/2013. Sedangkan perkumpulan berbentuk badan hukum dapat merujuk pada ketentuan Permenkumham 3/2016.Lebih lanjut, apa perbedaan perkumpulan dan yayasan dapat kami terangkan dalam tabel sebagai berikut:PembedaPerkumpulanYayasanKeanggotaanMemiliki anggotaTidak memiliki anggotaBentukBerbadan hukum dan tidak berbadan hukumHarus berbadan hukumDasar HukumStaatsblad Nomor 64 Tahun 1870 dan KUH PerdataUU Yayasan dan perubahannya Perkumpulan dan Yayasan, Lebih Kuat yang Mana?Pada dasarnya yayasan dan perkumpulan sebagai suatu badan hukum mampu dan berhak serta berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan perdata. Suatu badan hukum pun tidak dapat dibubarkan hanya dengan persetujuan para pendiri atau anggotanya, melainkan hanya dapat dibubarkan jika telah dipenuhi segala ketentuan dan persyaratan tertentu. Dengan kata lain yayasan dan perkumpulan berbadan hukum dipandang sebagai subjek hukum karena dapat melakukan perbuatan hukum, menyandang hak dan kewajiban, dapat digugat maupun menggugat di pengadilan. Hal ini tentu berbeda dengan perkumpulan yang tidak berbentuk badan hukum.Mengenai gambaran perbedaan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum, telah kami ulas tersendiri dalam artikel berjudul Perusahaan Berbadan Hukum dan Perusahaan Tidak Berbadan Hukum.Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa yayasan dan perkumpulan yang berbadan hukum lebih kuat kedudukannya dari pada perkumpulan tidak berbadan hukum. Namun demikian, pembentukan masing-masing bergantung pada kondisi dan kebutuhan.Kemudian terkait hak dan kewajiban baik masing-masing yayasan dan perkumpulan berbadan hukum harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggaran dasar biasanya merupakan dokumen yang memuat tujuan, visi, misi, hak, dan kewajiban. Sedangkan anggaran rumah tangga memuat aturan pengelolaan dan mekanisme pengambilan keputusan.Pasal 14 ayat (2) UU Yayasan mengatur anggaran dasar yayasan sekurang-kurangnya memuat:nama dan tempat kedudukan;maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut;jangka waktu pendirian;jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang atau benda;cara memperoleh dan penggunaan kekayaan;tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota pembina, pengurus, dan pengawas;hak dan kewajiban anggota pembina, pengurus, dan pengawas;tata cara penyelenggaraan rapat organ yayasan;ketentuan mengenai perubahan anggaran dasar;penggabungan dan pembubaran yayasan; danpenggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan yayasan setelah pembubaran.Sementara AD dan ART ormas berbadan hukum memuat paling sedikit:[3]nama dan lambang;tempat kedudukan;asas, tujuan, dan fungsi;kepengerusan;hak dan kewajiban anggota;pengelolaan keuangan;mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal; danpembubaran organisasi.Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini. Demikian jawaban dari kami tentang perbedaan perkumpulan dan yayasan, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum Perdata;Staatsblad Nomor 64 Tahun 1870 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum;Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang;Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan;Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemblokiran dan Pembukaan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum Yayasan dan Perkumpulan.[1] Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemblokiran dan Pembukaan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum Yayasan dan Perkumpulan[2] Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan[3] Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi KemasyarakatanTagsperkumpulanyayasanbadan hukum

Pasca lahirnya UU Yayasan, orang kemudian sibuk beralih pada perkumpulan/perhimpunan. Apa perbedaan perkumpulan dan yayasan?  Dari sisi hukum, legalitas dan kekuatan hukumnya lebih kuat yang mana?

Baik yayasan dan perkumpulan memiliki pengertian dan perbedaannya masing-masing. Secara garis besar tentang perbedaan perkumpulan dan yayasan adalah perkumpulan dapat berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. Sedangkan yayasan harus berbadan hukum.   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Yayasan Tetapkan Guru yang Ikut Tes CPNS = Resign, Bolehkah?17 Nov 2023Dana Sumbangan Diselewengkan, Dapatkah Yayasan Dibubarkan?02 Agt 2022Yayasan Bubar, Siapa yang Kelola Tanah Wakafnya?05 Okt 2021Yayasan Bubar, Siapa yang Kelola Tanah Wakafnya?05 Okt 2021Selain Yayasan, Berikut Ini yang Bisa Jadi Nazhir Wakaf20 Sep 2021Yayasan Tetapkan Guru yang Ikut Tes CPNS = Resign, Bolehkah?17 Nov 2023Dana Sumbangan Diselewengkan, Dapatkah Yayasan Dibubarkan?02 Agt 2022Yayasan Bubar, Siapa yang Kelola Tanah Wakafnya?05 Okt 2021Yayasan Bubar, Siapa yang Kelola Tanah Wakafnya?05 Okt 2021Selain Yayasan, Berikut Ini yang Bisa Jadi Nazhir Wakaf20 Sep 2021Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 2023Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank6 Mei 2024Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 2023Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank6 Mei 2024Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-perbedaan-perkumpulan-dan-yayasan-cl2755/

3 Perbedaan Perkumpulan dan Yayasan

pages/41/page-0.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Yayasan Tetapkan Guru yang Ikut Tes CPNS = _Resign_, Bolehkah? ](/klinik/a/yayasan-tetapkan-guru-yang-ikut-tes-cpns-iresign-i--bolehkah-lt64fd6af15dbda/)  17 Nov 2023 [ #### Dana Sumbangan Diselewengkan, Dapatkah Yayasan Dibubarkan? ](/klinik/a/dana-sumbangan-diselewengkan-dapatkah-yayasan-dibubarkan-lt62e8d7c8b7287/)  02 Agt 2022 [ #### Yayasan Bubar, Siapa yang Kelola Tanah Wakafnya? ](/klinik/a/yayasan-bubar--siapa-yang-kelola-tanah-wakafnya-lt6019f0a0bfebf/)  05 Okt 2021 [ #### Yayasan Bubar, Siapa yang Kelola Tanah Wakafnya? ](/klinik/a/yayasan-bubar--siapa-yang-kelola-tanah-wakafnya-lt6019f0a0bfebf/)  05 Okt 2021 [ #### Selain Yayasan, Berikut Ini yang Bisa Jadi Nazhir Wakaf ](/klinik/a/selain-yayasan--berikut-ini-yang-bisa-jadi-nazhir-wakaf-lt602b2e4c1bec8/)  20 Sep 2021 [](#!) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul _Bedanya Perkumpulan dengan Yayasan_ yang dibuat oleh** **[Si Pokrol](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/si-pokrol-lt4a0aae6c03cb7) dan** **pertama kali dipublikasikan pada 13 April 2004.** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) ### **Perbedaan Perkumpulan dan Yayasan** Sebelum menjawab inti pertanyaan Anda tentang apa perbedaan perkumpulan dan yayasan? Kami perlu menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian masing-masing dari yayasan dan perkumpulan. **Pasal 1 angka 1** **[Permenkumham 28/2016](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt57e26c7b77331/peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-28-tahun-2016?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=Permenkumham_28_2016)** menjelaskan bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Sedangkan perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang yang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya.[\[1\]](#_ftn1) Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan memperoleh pengesahan dari menteri.[\[2\]](#_ftn2) Sementara perkumpulan terbagi atas perkumpulan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Contoh perkumpulan tidak berbadan hukum seperti organisasi kemasyarakatan mengacu pada **[UU 17/2013](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt520ca07b67d02/undang-undang-nomor-17-tahun-2013?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_17_2013)**. Sedangkan perkumpulan berbentuk badan hukum dapat merujuk pada ketentuan **[Permenkumham 3/2016](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56b07fc540cc7/peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-3-tahun-2016/consolidations?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkumham_3_2016)**. Lebih lanjut, apa perbedaan perkumpulan dan yayasan dapat kami terangkan dalam tabel sebagai berikut: **Pembeda** **Perkumpulan** **Yayasan** Keanggotaan Memiliki anggota Tidak memiliki anggota Bentuk Berbadan hukum dan tidak berbadan hukum Harus berbadan hukum Dasar Hukum Staatsblad Nomor 64 Tahun 1870 dan KUH Perdata UU Yayasan dan perubahannya ### **Perkumpulan dan Yayasan, Lebih Kuat yang Mana?** Pada dasarnya yayasan dan perkumpulan sebagai suatu badan hukum mampu dan berhak serta berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan perdata. Suatu badan hukum pun tidak dapat dibubarkan hanya dengan persetujuan para pendiri atau anggotanya, melainkan hanya dapat dibubarkan jika telah dipenuhi segala ketentuan dan persyaratan tertentu. Dengan kata lain yayasan dan perkumpulan berbadan hukum dipandang sebagai subjek hukum karena dapat melakukan perbuatan hukum, menyandang hak dan kewajiban, dapat digugat maupun menggugat di pengadilan. Hal ini tentu berbeda dengan perkumpulan yang tidak berbentuk badan hukum. Mengenai gambaran perbedaan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum, telah kami ulas tersendiri dalam artikel berjudul **[Perusahaan Berbadan Hukum dan Perusahaan Tidak Berbadan Hukum](https://www.hukumonline.com/berita/a/perusahaan-berbadan-hukum-dan-perusahaan-tidak-berbadan-hukum-lt62fa2c2107e88/?page=1?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=badan_tidak_hukum)**. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa yayasan dan perkumpulan yang berbadan hukum lebih kuat kedudukannya dari pada perkumpulan tidak berbadan hukum. Namun demikian, pembentukan masing-masing bergantung pada kondisi dan kebutuhan. Kemudian terkait hak dan kewajiban baik masing-masing yayasan dan perkumpulan berbadan hukum harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggaran dasar biasanya merupakan dokumen yang memuat tujuan, visi, misi, hak, dan kewajiban. Sedangkan anggaran rumah tangga memuat aturan pengelolaan dan mekanisme pengambilan keputusan. **Pasal 14 ayat (2) [UU Yayasan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/55/undangundang-nomor-16-tahun-2001/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_16_2001)** mengatur anggaran dasar yayasan sekurang-kurangnya memuat: 1. nama dan tempat kedudukan; 2. maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut; 3. jangka waktu pendirian; 4. jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang atau benda; 5. cara memperoleh dan penggunaan kekayaan; 6. tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota pembina, pengurus, dan pengawas; 7. **hak dan kewajiban anggota pembina, pengurus, dan pengawas**; 8. tata cara penyelenggaraan rapat organ yayasan; 9. ketentuan mengenai perubahan anggaran dasar; 10. penggabungan dan pembubaran yayasan; dan 11. penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan yayasan setelah pembubaran. Sementara AD dan ART ormas berbadan hukum memuat paling sedikit:[\[3\]](#_ftn3) 1. nama dan lambang; 2. tempat kedudukan; 3. asas, tujuan, dan fungsi; 4. kepengerusan; 5. **hak dan kewajiban anggota**; 6. pengelolaan keuangan; 7. mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal; dan 8. pembubaran organisasi. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik). Demikian jawaban dari kami tentang perbedaan perkumpulan dan yayasan, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- 1. [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata) 2. [Staatsblad Nomor 64 Tahun 1870 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt521c20fee28c4/staatsblad-no-64-tahun-1870-perkumpulan-perkumpulan-berbadan-hukum?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=staatsblad_64_1870); 3. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/55/undangundang-nomor-16-tahun-2001/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_16_2001) sebagaimana diubah dengan [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5460681737444/undang-undang-nomor-28-tahun-2014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_28_2014); 4. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt520ca07b67d02/undang-undang-nomor-17-tahun-2013?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_17_2013) sebagaimana diubah dengan [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5a17c237594aa?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_16_2017); 5. [Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56b07fc540cc7/peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-3-tahun-2016?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkumham_3_2016) sebagaimana diubah dengan [Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5d3178ded08ad?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkumham_10_2019); 6. [Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemblokiran dan Pembukaan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum Yayasan dan Perkumpulan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt57e26c7b77331/peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-28-tahun-2016?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=Permenkumham_28_2016). * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1 angka 2 [Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemblokiran dan Pembukaan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum Yayasan dan Perkumpulan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt57e26c7b77331/peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-28-tahun-2016?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=Permenkumham_28_2016) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 11 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5460681737444/undang-undang-nomor-28-tahun-2014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_28_2014) [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 35 ayat (2) [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt520ca07b67d02/undang-undang-nomor-17-tahun-2013?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_17_2013) Tags ---- [perkumpulan](/tag/perkumpulan) [yayasan](/tag/yayasan) [badan hukum](/tag/badan-hukum)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Aturan Kepangkatan di Lingkungan TNIKLINIK TERKAITBolehkah Anggota TNI Aktif Menjadi Ketua RT/RW?30 Jan 2024Bolehkah Anggota TNI atau Polri Jadi Penjabat Kepala Daerah?23 Jun 2022Bolehkah Anggota TNI Menjadi Pengurus Karang Taruna?13 Feb 2020Mengenal Jabatan Wakil Panglima TNI dan Tugasnya25 Nov 2019Penting untuk Anda ketahui bahwa UU 34/2004 tidak mengenal bintang kehormatan sebagai pangkat kemiliteran.Menurut Pasal 26UU 34/2004 prajurit dikelompokkan ke dalam golongan kepangkatan perwira, bintara, dan tamtama. Adapaun kenaikan pangkat Kolonel dan Perwira Tinggi ditetapkan oleh Presiden atas usul Panglima.[1]Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Setiap prajurit diberi pangkat sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab hierarki keprajuritan. Adapun, pangkat menurut sifatnya dibedakan sebagai berikut:[2]pangkat efektif diberikan kepada prajurit selama menjalani dinas keprajuritan dan membawa akibat administrasi penuh;pangkat lokal diberikan untuk sementara kepada prajurit yang menjalankan tugas dan jabatan khusus yang sifatnya sementara, serta memerlukan pangkat yang lebih tinggi dari pangkat yang disandangnya, guna keabsahan pelaksanaan tugas dan jabatan tersebut dan tidak membawa akibat administrasi; danpangkat tituler diberikan untuk sementara kepada warga negara yang diperlukan dan bersedia menjalankan tugas jabatan yang diperlukan dan bersedia menjalankan tugas jabatan keprajuritan di lingkungan TNI, berlaku selama masih memangku jabatan keprajuritan tersebut, serta membawa akibat administrasi terbatas.Cara memberikan pangkat dilakukan dengan pengangkatan pertama yang diberikan setelah lulus pendidikan pertama dan pendidikan pembentukan, serta dengan kenaikan pangkat yang terdiri dari:[3]Kenaikan pangkat regular diberikan pada waktu tertentu kepada prajurit yang telah memenuhi persyaratan jabatan dan masa peninjauan.Kenaikan pangkat khusus terdiri atas: Kenaikan pangkat luar biasa diberikan kepada prajurit yang mengemban penugasan khusus dengan pertaruhan jiwa raga secara langsung dan berjasa melalui panggilan tugas. Kenaikan pangkat ini dapat dianugerahkan secara anumerta.Kenaikan pangkat penghargaan diberikan kepada prajurit menjelang akhir dinas keprajuritan karena telah melaksanakan pengabdian secara sempurna dan tanpa terputus dengan dedikasi dan prestasi kerja yang tinggi.Berdasarkan ketentuan di atas, tidak ditemukan aturan khusus mengenai kenaikan pangkat bagi perwira atau prajurit yang telah purna tugas, kecuali pangkat tituler yang diberikan sementara bagi warga negara yang diperlukan dan bersedia menjalankan tugas jabatan yang diperlukan.Berdasarkan Penjelasan Pasal 5 ayat (2) huruf b PP 39/2010, pangkat tituler TNI adalah pangkat yang diberikan kepada warga negara yang sepadan dengan jabatan keprajuritan yang dipangkunya, serendah-rendahnya Letnan Dua.Pemberian Tanda KehormatanLalu, apa itu pangkat kehormatan? Menurut Pasal 1 angka3 UU 20/2009, Tanda Kehormatan adalah penghargaan negara yang diberikan presiden kepada seseorang, kesatuan, instansi pemerintah, atau organisasi atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara.Adapun Bintang merupakan salah satu bentuk Tanda Kehormatan. Bintang adalah Tanda Kehormatan tertinggi berbentuk bintang, yang diberikan kepada perseorangan.[4]Salah satu contoh pemberian pangkat Jenderal Kehormatan adalah pemberian pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan (“Menhan”) Prabowo Subianto oleh Presiden melalui Keppres 13/TNI/Tahun 2024. Atas penganugerahan tersebut, maka Menhan Prabowo resmi menyandang pangkat jenderal TNI bintang empat.[5]Sebelumnya, pada tahun 2022, Menhan Prabowo Subianto telah menerima penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma Utama dari Presiden melalui proses pengulan, verifikasi, dan pertimbangan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.[6]Baca juga: Presiden Beri Prabowo Pangkat Jenderal Kehormatan, Koalisi: Merusak Nama Baik TNILebih lanjut, apabila merujuk Pasal 7ayat (1)UU 20/2009, Tanda Kehormatan Bintang terdiri atas Bintang sipil dan Bintang militer.Tanda Kehormatan Bintang militer terdiri atas:[7]Bintang Gerilya;Bintang Sakti;Bintang Dharma;Bintang Yudha Dharma;Bintang Kartika Eka Pakci;Bintang Jalasena; danBintang Swa Bhuwana Paksa.Lebih lanjut, setiap penerima tanda kehormatan yang masih hidup berhak atas Tanda Kehormatan dan penghargaan dari negara berupa:[8]pengangkatan atau kenaikan pangkat secara istimewa;pemberian sejumlah uang sekaligus atau berkala; dan/atauhak protokol dalam acara resmi dan acara kenegaraan.Lantas, jenderal bintang 4 disebut apa? Dalam konteks pertanyaan Anda dimana Menteri Pertahanan mendapatkan bintang empat, maka perlu diketahui bahwa pati bintang empat merupakan jabatan panglima dan wakil panglima TNI.[9] Panglima TNI adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI.[10]Syarat-Syarat Memperoleh Tanda KehormatanUntuk dapat memperoleh Tanda Kehormatan, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:Syarat umum yaitu:[11]WNI atau seseorang yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi wilayah NKRI;memiliki integritas moral dan keteladanan;berjasa terhadap bangsa dan negara;berkelakuan baik;setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara; dantidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun.Syarat khusus untuk Bintang Yudha Dharma adalah sebagai berikut:[12]anggota TNI yang mendarmabaktikan diri melebihi dan melampaui panggilan kewajiban dalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pengembangan sehingga memberikan keuntungan luar biasa untuk kemajuan, perkembangan, dan terwujudnya integrasi TNI;pegawai negeri sipil Kementerian Pertahanan atau TNI yang dalam tugasnya menghasilkan karya yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh pemerintah dan NKRI dalam rangka perwujudan dan pembinaan untuk keutuhan dan kesempurnaan TNI; atauWNI bukan anggota TNI atau pegawai negeri sipil TNI yang berjasa besar dalam bidang pembangunan TNI dengan hasil yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh pemerintah dan NKRI.Syarat-syarat khusus lainnya selengkapnya dapat disimak di dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 29UU 20/2009.Tata Cara Pengajuan Tanda KehormatanUsul pemberian Tanda Kehormatan ditujukan kepada Presiden melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan serta diajukan oleh perseorangan, lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah, organisasi, atau kelompok masyarakat.[13]Pengajuan ini diikuti dengan melengkapi riwayat hidup diri atau keterangan mengenai kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi, riwayat perjuangan, jasa serta tugas negara yang dilakukan calon penerima Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.[14]Usul permohonan tersebut juga paling sedikit melengkapi surat rekomendasi dari menteri, pimpinan lembaga negara, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait, gubernur, dan/atau bupati/walikota di tempat calon penerima dan pengusul Tanda Kehormatan.[15]Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan usul diatur dalam Pasal 51 s.d. Pasal 55 PP 35/2010.Verifikasi Usul Tanda KehormatanSelanjutnya, Pasal 56PP 35/2010 mengatur bahwa Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (“Dewan”) sebelum mengajukan pengusulan kepada presiden perlu melakukan verifikasi atas permohonan usul Tanda Kehormatan. Verifikasi dilakukan dengan meneliti dan mengkaji keabsahan dan kelayakan calon penerima Tanda Kehormatan.[16]Dalam melakukan verifikasi, Dewan berkoordinasi dengan menteri, pimpinan lembaga negara, dan/atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait yang selanjutnya wajib memberikan data, dokumen, dan/atau keterangan lainnya yang diperlukan atau diminta oleh Dewan.[17]Jika usul pemberian Tanda Kehormatan dinilai memenuhi persyaratan, maka usul tersebut disampaikan kepada presiden. Sementara, jika Dewan menilai usul pemberian Tanda Kehormatan tidak memenuhi persyaratan, maka usul tersebut dikembalikan oleh Dewan kepada pengusul.[18]Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional IndonesiaUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda KehormatanPeraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda KehormatanPeraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional IndonesiaPeraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional IndonesiaREFERENSIKemenhan, Di Rapim TNI-Polri, Menhan Prabowo Terima Kenaikan Pangkat Istimewa dari Presiden Jokowi yang diakses pada Jumat, 1 Maret 2024 pukul 16.19 WIB.[1] Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (“UU 34/2004”)[2] Pasal 27 ayat (1) dan (2) UU 34/2004[3] Penjelasan Pasal 27 ayat (2) UU 34/2004[4] Pasal 1 angka 6, Pasal 6 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (“UU 20/2009”)[5] Kemenhan. Di Rapim TNI-Polri, Menhan Prabowo Terima Kenaikan Pangkat Istimewa dari Presiden Jokowi, yang diakses pada Jumat, 1 Maret 2024 pukul 16.19 WIB.[6] Kemenhan. Di Rapim TNI-Polri, Menhan Prabowo Terima Kenaikan Pangkat Istimewa dari Presiden Jokowi, yang diakses pada Jumat, 1 Maret 2024 pukul 16.19 WIB[7] Pasal 7 ayat (3) UU 20/2009[8] Pasal 33 ayat (3) UU 20/2009[9] Lampiran Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (“Perpres 66/2019”)[10] Pasal 1 angka 2 Perpres 66/2019[11] Pasal 25 UU 20/2009[12] Pasal 28 ayat (11) UU 20/2009[13] Pasal 30 ayat (1) dan (2) UU 20/2009[14] Pasal 30 ayat (3) UU 20/2009[15] Pasal 51 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan (“PP 35/2010”)[16] Pasal 56 ayat (1) dan (2) PP 35/2010[17] Pasal 56 ayat (3) dan (4) PP 35/2010[18] Pasal 57 ayat (1) dan (2) PP 35/2010Tagstnimiliter

Baru-baru ini Presiden Joko Widodo memberi kenaikan pangkat jenderal kehormatan untuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Namun, beberapa kalangan menilai hal tersebut tidak sah dan ilegal. Sebenarnya apa dasar hukum pemberian pangkat jenderal kehormatan?

Pada dasarnya, dalam UU 34/2004 tidak dikenal bintang kehormatan sebagai pangkat kemiliteran. Dalam Pasal 26 UU 34/2004 hanya mengelompokkan prajurit dalam golongan kepangkatan perwira, bintara, dan tamtama. Lalu apa itu Tanda Kehormatan dan apa syarat untuk mendapatkannya? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Bolehkah Anggota TNI Aktif Menjadi Ketua RT/RW?30 Jan 2024Bolehkah Anggota TNI atau Polri Jadi Penjabat Kepala Daerah?23 Jun 2022Bolehkah Anggota TNI Menjadi Pengurus Karang Taruna?13 Feb 2020Mengenal Jabatan Wakil Panglima TNI dan Tugasnya25 Nov 2019Bolehkah Anggota TNI Aktif Menjadi Ketua RT/RW?30 Jan 2024Bolehkah Anggota TNI atau Polri Jadi Penjabat Kepala Daerah?23 Jun 2022Bolehkah Anggota TNI Menjadi Pengurus Karang Taruna?13 Feb 2020Mengenal Jabatan Wakil Panglima TNI dan Tugasnya25 Nov 2019Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 20234 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 20234 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-pemberian-pangkat-jenderal-kehormatan-lt65e5e9341d1a0/

Dasar Hukum Pemberian Pangkat Jenderal Kehormatan

pages/41/page-1.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**.** ### **Aturan Kepangkatan di Lingkungan TNI** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Bolehkah Anggota TNI Aktif Menjadi Ketua RT/RW? ](/klinik/a/bolehkah-anggota-tni-aktif-menjadi-ketua-rt-rw-lt65b65a4b64499/)  30 Jan 2024 [ #### Bolehkah Anggota TNI atau Polri Jadi Penjabat Kepala Daerah? ](/klinik/a/bolehkah-anggota-tni-atau-polri-jadi-penjabat-kepala-daerah-lt5b2b4060740f1/)  23 Jun 2022 [ #### Bolehkah Anggota TNI Menjadi Pengurus Karang Taruna? ](/klinik/a/bolehkah-anggota-tni-menjadi-pengurus-karang-taruna-lt5e4032214e8f5/)  13 Feb 2020 [ #### Mengenal Jabatan Wakil Panglima TNI dan Tugasnya ](/klinik/a/mengenal-jabatan-wakil-panglima-tni-dan-tugasnya-lt5ddb542b03824/)  25 Nov 2019 [](#!) Penting untuk Anda ketahui bahwa [**UU 34/2004**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19809/undangundang-nomor-34-tahun-2004?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_34_2004) tidak mengenal bintang kehormatan sebagai pangkat kemiliteran. Menurut **Pasal 26****UU 34/2004** prajurit dikelompokkan ke dalam golongan kepangkatan perwira, bintara, dan tamtama. Adapaun kenaikan pangkat Kolonel dan Perwira Tinggi ditetapkan oleh Presiden atas usul Panglima.[\[1\]](#_ftn1) Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Setiap prajurit diberi pangkat sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab hierarki keprajuritan. Adapun, pangkat menurut sifatnya dibedakan sebagai berikut:[\[2\]](#_ftn2) 1. **pangkat efektif** diberikan kepada prajurit selama menjalani dinas keprajuritan dan membawa akibat administrasi penuh; 2. **pangkat lokal** diberikan untuk sementara kepada prajurit yang menjalankan tugas dan jabatan khusus yang sifatnya sementara, serta memerlukan pangkat yang lebih tinggi dari pangkat yang disandangnya, guna keabsahan pelaksanaan tugas dan jabatan tersebut dan tidak membawa akibat administrasi; dan 3. **pangkat tituler** diberikan untuk sementara kepada warga negara yang diperlukan dan bersedia menjalankan tugas jabatan yang diperlukan dan bersedia menjalankan tugas jabatan keprajuritan di lingkungan TNI, berlaku selama masih memangku jabatan keprajuritan tersebut, serta membawa akibat administrasi terbatas. Cara memberikan pangkat dilakukan dengan pengangkatan pertama yang diberikan setelah lulus pendidikan pertama dan pendidikan pembentukan, serta dengan kenaikan pangkat yang terdiri dari:[\[3\]](#_ftn3) 1. **Kenaikan pangkat regular** diberikan pada waktu tertentu kepada prajurit yang telah memenuhi persyaratan jabatan dan masa peninjauan. 2. **Kenaikan pangkat khusus** terdiri atas: 1. Kenaikan pangkat luar biasa diberikan kepada prajurit yang mengemban penugasan khusus dengan pertaruhan jiwa raga secara langsung dan berjasa melalui panggilan tugas. Kenaikan pangkat ini dapat dianugerahkan secara anumerta. 2. Kenaikan pangkat penghargaan diberikan kepada prajurit menjelang akhir dinas keprajuritan karena telah melaksanakan pengabdian secara sempurna dan tanpa terputus dengan dedikasi dan prestasi kerja yang tinggi. Berdasarkan ketentuan di atas, tidak ditemukan aturan khusus mengenai kenaikan pangkat bagi perwira atau prajurit yang telah purna tugas, kecuali pangkat tituler yang diberikan sementara bagi warga negara yang diperlukan dan bersedia menjalankan tugas jabatan yang diperlukan. Berdasarkan **Penjelasan Pasal 5 ayat (2) huruf b [PP 39/2010](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c2850a24c690/peraturan-pemerintah-nomor-39-tahun-2010?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_39_2010)**, pangkat tituler TNI adalah pangkat yang diberikan kepada warga negara yang sepadan dengan jabatan keprajuritan yang dipangkunya, serendah-rendahnya Letnan Dua. ### **Pemberian Tanda Kehormatan** Lalu, apa itu pangkat kehormatan? Menurut **Pasal 1 angka****3** [**UU 20/2009**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a72cebf1dde0/undangundang-nomor-20-tahun-2009?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_20_2009), Tanda Kehormatan adalah penghargaan negara yang diberikan presiden kepada seseorang, kesatuan, instansi pemerintah, atau organisasi atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara. Adapun Bintang merupakan salah satu bentuk Tanda Kehormatan. Bintang adalah Tanda Kehormatan tertinggi berbentuk bintang, yang diberikan kepada perseorangan.[\[4\]](#_ftn4) Salah satu contoh pemberian pangkat Jenderal Kehormatan adalah pemberian pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan (“Menhan”) Prabowo Subianto oleh Presiden melalui **Keppres 13/TNI/Tahun 2024.** Atas penganugerahan tersebut, maka Menhan Prabowo resmi menyandang pangkat jenderal TNI bintang empat.[\[5\]](#_ftn5) Sebelumnya, pada tahun 2022, Menhan Prabowo Subianto telah menerima penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma Utama dari Presiden melalui proses pengulan, verifikasi, dan pertimbangan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.[\[6\]](#_ftn6) Baca juga: **[Presiden Beri Prabowo Pangkat Jenderal Kehormatan, Koalisi: Merusak Nama Baik TNI](https://www.hukumonline.com/berita/a/presiden-beri-prabowo-pangkat-jenderal-kehormatan--koalisi--merusak-nama-baik-tni-lt65df27461e0a4/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=tanda_kehormatan_prabowo)** Lebih lanjut, apabila merujuk **Pasal 7****ayat (1)****UU 20/2009**, Tanda Kehormatan Bintang terdiri atas Bintang sipil dan Bintang militer. Tanda Kehormatan Bintang militer terdiri atas:[\[7\]](#_ftn7) 1. Bintang Gerilya; 2. Bintang Sakti; 3. Bintang Dharma; 4. Bintang Yudha Dharma; 5. Bintang Kartika Eka Pakci; 6. Bintang Jalasena; dan 7. Bintang Swa Bhuwana Paksa. Lebih lanjut, setiap penerima tanda kehormatan yang masih hidup berhak atas Tanda Kehormatan dan penghargaan dari negara berupa:[\[8\]](#_ftn8) 1. **pengangkatan atau kenaikan pangkat secara istimewa;** 2. pemberian sejumlah uang sekaligus atau berkala; dan/atau 3. hak protokol dalam acara resmi dan acara kenegaraan. Lantas, jenderal bintang 4 disebut apa? Dalam konteks pertanyaan Anda dimana Menteri Pertahanan mendapatkan bintang empat, maka perlu diketahui bahwa pati bintang empat merupakan jabatan panglima dan wakil panglima TNI.[\[9\]](#_ftn9) Panglima TNI adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI.[\[10\]](#_ftn10) ### **Syarat-Syarat Memperoleh Tanda Kehormatan** Untuk dapat memperoleh Tanda Kehormatan, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: **Syarat umum** yaitu:[\[11\]](#_ftn11) 1. WNI atau seseorang yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi wilayah NKRI; 2. memiliki integritas moral dan keteladanan; 3. berjasa terhadap bangsa dan negara; 4. berkelakuan baik; 5. setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara; dan 6. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun. **Syarat khusus** untuk Bintang Yudha Dharma adalah sebagai berikut:[\[12\]](#_ftn12) 1. anggota TNI yang mendarmabaktikan diri melebihi dan melampaui panggilan kewajiban dalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pengembangan sehingga memberikan keuntungan luar biasa untuk kemajuan, perkembangan, dan terwujudnya integrasi TNI; 2. pegawai negeri sipil Kementerian Pertahanan atau TNI yang dalam tugasnya menghasilkan karya yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh pemerintah dan NKRI dalam rangka perwujudan dan pembinaan untuk keutuhan dan kesempurnaan TNI; atau 3. WNI bukan anggota TNI atau pegawai negeri sipil TNI yang berjasa besar dalam bidang pembangunan TNI dengan hasil yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh pemerintah dan NKRI. Syarat-syarat khusus lainnya selengkapnya dapat disimak di dalam **Pasal 26** sampai dengan **Pasal 29****UU 20/2009**. ### **Tata Cara Pengajuan Tanda Kehormatan** Usul pemberian Tanda Kehormatan ditujukan kepada Presiden melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan serta diajukan oleh perseorangan, lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah, organisasi, atau kelompok masyarakat.[\[13\]](#_ftn13) Pengajuan ini diikuti dengan melengkapi riwayat hidup diri atau keterangan mengenai kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi, riwayat perjuangan, jasa serta tugas negara yang dilakukan calon penerima Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.[\[14\]](#_ftn14) Usul permohonan tersebut juga paling sedikit melengkapi surat rekomendasi dari menteri, pimpinan lembaga negara, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait, gubernur, dan/atau bupati/walikota di tempat calon penerima dan pengusul Tanda Kehormatan.[\[15\]](#_ftn15) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan usul diatur **dalam Pasal 51 s.d. Pasal 55 PP 35/2010**. ### **Verifikasi Usul Tanda Kehormatan** Selanjutnya, **Pasal 56****PP 35/2010** mengatur bahwa Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (“Dewan”) sebelum mengajukan pengusulan kepada presiden perlu melakukan verifikasi atas permohonan usul Tanda Kehormatan. Verifikasi dilakukan dengan **meneliti dan mengkaji keabsahan dan kelayakan calon penerima Tanda Kehormatan**.[\[16\]](#_ftn16) Dalam melakukan verifikasi, Dewan berkoordinasi dengan menteri, pimpinan lembaga negara, dan/atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait yang selanjutnya wajib memberikan data, dokumen, dan/atau keterangan lainnya yang diperlukan atau diminta oleh Dewan.[\[17\]](#_ftn17) Jika usul pemberian Tanda Kehormatan dinilai memenuhi persyaratan, maka usul tersebut disampaikan kepada presiden. Sementara, jika Dewan menilai usul pemberian Tanda Kehormatan tidak memenuhi persyaratan, maka usul tersebut dikembalikan oleh Dewan kepada pengusul.[\[18\]](#_ftn18) Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19809/undangundang-nomor-34-tahun-2004?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_34_2004) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a72cebf1dde0/undangundang-nomor-20-tahun-2009?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_20_2009) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4bd6f17c3aad7/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2010?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_35_2010) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c2850a24c690/peraturan-pemerintah-nomor-39-tahun-2010?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_39_2010) Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5dc54508dcdeb/peraturan-presiden-nomor-66-tahun-2019?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_66_2019) REFERENSI --------- Kemenhan, [Di Rapim TNI-Polri, Menhan Prabowo Terima Kenaikan Pangkat Istimewa dari Presiden Jokowi](https://www.kemhan.go.id/2024/02/28/di-rapim-tni-polri-menhan-prabowo-terima-kenaikan-pangkat-istimewa-dari-presiden-jokowi.html#:~:text=Kenaikan%20pangkat%20istemewa%20tersebut%20tertuang,pangkat%20jenderal%20TNI%20bintang%20empat) yang diakses pada Jumat, 1 Maret 2024 pukul 16.19 WIB. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 43 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19809/undangundang-nomor-34-tahun-2004?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_34_2004) (“UU 34/2004”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 27 ayat (1) dan (2) UU 34/2004 [\[3\]](#_ftnref3) Penjelasan Pasal 27 ayat (2) UU 34/2004 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 1 angka 6, Pasal 6 ayat (1) huruf a dan ayat (2) [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a72cebf1dde0/undangundang-nomor-20-tahun-2009?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_20_2009) (“UU 20/2009”) [\[5\]](#_ftnref5) Kemenhan. [Di Rapim TNI-Polri, Menhan Prabowo Terima Kenaikan Pangkat Istimewa dari Presiden Jokowi](https://www.kemhan.go.id/2024/02/28/di-rapim-tni-polri-menhan-prabowo-terima-kenaikan-pangkat-istimewa-dari-presiden-jokowi.html#:~:text=Kenaikan%20pangkat%20istemewa%20tersebut%20tertuang,pangkat%20jenderal%20TNI%20bintang%20empat), yang diakses pada Jumat, 1 Maret 2024 pukul 16.19 WIB. [\[6\]](#_ftnref6) Kemenhan. [Di Rapim TNI-Polri, Menhan Prabowo Terima Kenaikan Pangkat Istimewa dari Presiden Jokowi](https://www.kemhan.go.id/2024/02/28/di-rapim-tni-polri-menhan-prabowo-terima-kenaikan-pangkat-istimewa-dari-presiden-jokowi.html#:~:text=Kenaikan%20pangkat%20istemewa%20tersebut%20tertuang,pangkat%20jenderal%20TNI%20bintang%20empat), yang diakses pada Jumat, 1 Maret 2024 pukul 16.19 WIB [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 7 ayat (3) UU 20/2009 [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 33 ayat (3) UU 20/2009 [\[9\]](#_ftnref9) Lampiran [Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5dc54508dcdeb/peraturan-presiden-nomor-66-tahun-2019?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_66_2019) (“Perpres 66/2019”) [\[10\]](#_ftnref10) Pasal 1 angka 2 Perpres 66/2019 [\[11\]](#_ftnref11) Pasal 25 UU 20/2009 [\[12\]](#_ftnref12) Pasal 28 ayat (11) UU 20/2009 [\[13\]](#_ftnref13) Pasal 30 ayat (1) dan (2) UU 20/2009 [\[14\]](#_ftnref14) Pasal 30 ayat (3) UU 20/2009 [\[15\]](#_ftnref15) Pasal 51 ayat (2) huruf b [Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4bd6f17c3aad7/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2010?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_35_2010) (“PP 35/2010”) [\[16\]](#_ftnref16) Pasal 56 ayat (1) dan (2) PP 35/2010 [\[17\]](#_ftnref17) Pasal 56 ayat (3) dan (4) PP 35/2010 [\[18\]](#_ftnref18) Pasal 57 ayat (1) dan (2) PP 35/2010 Tags ---- [tni](/tag/tni) [militer](/tag/militer)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.KLINIK TERKAITPasal 1320 KUH Perdata tentang Syarat Sah Perjanjian05 Des 2023Perbedaan MoU dan Perjanjian atau Kontrak13 Okt 2023Sahkah Perjanjian yang Dibuat oleh Narapidana?25 Sep 2023Apakah Terms and Conditions Termasuk Perjanjian Elektronik?18 Sep 2023Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Tentang Pembuktian Perjanjian Tidak Tertulis yang dibuat oleh Albert Aries, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 29 Mei 2013.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Keabsahan Perjanjian Tidak TertulisBelajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda, terlebih dahulu kami akan mengulas apakah perjanjian tidak tertulis sah menurut hukum? Dalam KUH Perdata, suatu perjanjian tidak harus dalam bentuk tertulis. Sebab, keabsahan dari suatu perjanjian didasarkan pada empat hal saja yaitu:[1]kesepakatan antar para pihak;kecakapan hukum para pihak;adanya pokok persoalan yang diperjanjikan; dankausa yang diperbolehkan.Baca juga: Pasal 1320 KUH Perdata tentang Syarat Sah PerjanjianBerdasarkan uraian di atas, maka secara umum tidak ada kewajiban untuk membuat perjanjian dalam bentuk tertulis. Namun, undang-undang terkadang membuat pengecualian terhadap beberapa bentuk perjanjian agar dibentuk secara tertulis, antara lain:[2]Perjanjian hibah kecuali hibah hak atas tanah, dalam bentuk akta notaris;Perjanjian pemberian kuasa untuk memasang hipotek atas kapal, dalam bentuk akta notaris;Perjanjian subrogasi, dalam bentuk akta notaris;Perjanjian pemberian kuasa membebankan hak tanggungan, dalam bentuk akta pejabat pembuat akta tanah;Perjanjian jaminan fidusia, dalam bentuk akta notaris.Oleh karena itu, pembahasan ini akan didasarkan pada asumsi bahwa perjanjian yang akan dibuktikan di hadapan pengadilan bukanlah perjanjian yang harus dibentuk dalam bentuk tertulis.Cara Membuktikan Perjanjian Tidak TertulisDalam perkara perdata, sering kali bukti tulisan seperti perjanjian dalam bentuk tertulis yang diajukan oleh para pihak ke pengadilan untuk menegakkan hak mereka.Namun, perlu diketahui bahwa dalam pembuktian perkara perdata, Anda dapat menggunakan lima jenis alat bukti berupa:[3]bukti tulisan;keterangan saksi;persangkaan;pengakuan;Berdasarkan jenis alat bukti di atas, maka terdapat opsi lain selain bukti tulisan, seperti keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, atau sumpah untuk membuktikan adanya perjanjian di antara para pihak. Selain itu, pada dasarnya pengadilan harus memutus suatu perkara tanpa mengesampingkan prinsip unus testis nullus testis, yaitu bahwa suatu keterangan saksi yang tidak diperkuat alat bukti lain tidak boleh dipercaya oleh Majelis Hakim sebagai suatu kebenaran.[4]Sehingga, dalam membuktikan suatu perjanjian tidak tertulis di depan pengadilan, maka tidak mutlak harus dibuktikan berdasarkan alat bukti surat. Namun, dapat dengan menghadirkan keterangan saksi dengan alat bukti lainnya seperti pengakuan dari para pihak yang melakukan perjanjian atau adanya bukti persangkaan lain seperti bukti transfer atau dokumen terkait pelaksanaan perjanjian.Bukti elektronik seperti rekaman suara, foto, video, voice note, maupun surel juga dapat juga digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Hal ini ditegaskan di dalam Pasal 5 ayat (1) UU 1/2024 yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.Keberadaan informasi dan/atau dokumen elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik.[5]Informasi dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya tersebut merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.[6]Namun perlu dicatat bahwa khusus untuk informasi dan/atau dokumen elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.[7]Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PerdataHerzien Inlandsch ReglementUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ElektronikUndang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ElektronikUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ElektronikREFERENSIMuhammad Syaifuddin. Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum. Bandung: CV. Mandar Maju, 2012.[1] Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”)[2] Muhammad Syaifuddin. Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum. Bandung: CV. Mandar Maju, 2012, hal. 146[3] Pasal 1866 KUH Perdata jo. Pasal 164 Herzien Inlandsch Reglement (“HIR”)[4] Pasal 1905 KUH Perdata jo. Pasal 169 HIR[5] Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 1/2024”)[6] Pasal 5 ayat (2) UU 1/2024[7] Penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU 1/2024Tagshirkuhperalat buktiperdata

Bagaimana caranya membuktikan perjanjian tidak tertulis di hadapan pengadilan?

Pembuktian perjanjian tidak tertulis di hadapan pengadilan dapat dilakukan dengan membawa lebih dari satu alat bukti lain seperti keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, atau sumpah. Apa dasar hukumnya? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Pasal 1320 KUH Perdata tentang Syarat Sah Perjanjian05 Des 2023Perbedaan MoU dan Perjanjian atau Kontrak13 Okt 2023Sahkah Perjanjian yang Dibuat oleh Narapidana?25 Sep 2023Apakah Terms and Conditions Termasuk Perjanjian Elektronik?18 Sep 2023Pasal 1320 KUH Perdata tentang Syarat Sah Perjanjian05 Des 2023Perbedaan MoU dan Perjanjian atau Kontrak13 Okt 2023Sahkah Perjanjian yang Dibuat oleh Narapidana?25 Sep 2023Apakah Terms and Conditions Termasuk Perjanjian Elektronik?18 Sep 2023Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang19 Mei 2023Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 2022Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang19 Mei 2023Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/bagaimana-membuktikan-perjanjian-tak-tertulis-di-pengadilan-lt51938378b81a3/

Bagaimana Membuktikan Perjanjian Tak Tertulis di Pengadilan?

pages/41/page-3.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Pasal 1320 KUH Perdata tentang Syarat Sah Perjanjian ](/klinik/a/pasal-1320-kuh-perdata-lt656f1d2fff0d7/)  05 Des 2023 [ #### Perbedaan MoU dan Perjanjian atau Kontrak ](/klinik/a/perbedaan-kontrak-dan-mou-lt514689463d4b2/)  13 Okt 2023 [ #### Sahkah Perjanjian yang Dibuat oleh Narapidana? ](/klinik/a/sahkah-perjanjian-yang-dibuat-oleh-narapidana-cl6947/)  25 Sep 2023 [ #### Apakah _Terms and Conditions_ Termasuk Perjanjian Elektronik? ](/klinik/a/apakah-iterms-and-conditions-i-termasuk-perjanjian-elektronik-lt6508188318f88/)  18 Sep 2023 [](#!) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul** **_Tentang Pembuktian Perjanjian Tidak Tertulis_** **yang dibuat oleh [Albert Aries, S.H., M.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/albert-aries-partners-lt51234433e9d7f/albert-aries--sh--mh-lt50f8bc5fd2478/)** **dan pertama kali dipublikasikan pada 29 Mei 2013.** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Keabsahan Perjanjian Tidak Tertulis** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda, terlebih dahulu kami akan mengulas apakah perjanjian tidak tertulis sah menurut hukum? Dalam **[KUH Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata)**, suatu perjanjian tidak harus dalam bentuk tertulis. Sebab, keabsahan dari suatu perjanjian didasarkan pada empat hal saja yaitu:[\[1\]](#_ftn1) 1. kesepakatan antar para pihak; 2. kecakapan hukum para pihak; 3. adanya pokok persoalan yang diperjanjikan; dan 4. kausa yang diperbolehkan. Baca juga: **[Pasal 1320 KUH Perdata tentang Syarat Sah Perjanjian](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-1320-kuh-perdata-tentang-syarat-sah-perjanjian-lt656f1d2fff0d7?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pasal_1320_kuh_per)** Berdasarkan uraian di atas, maka secara umum tidak ada kewajiban untuk membuat perjanjian dalam bentuk tertulis. Namun, undang-undang terkadang membuat pengecualian terhadap beberapa bentuk perjanjian agar dibentuk secara tertulis, antara lain:[\[2\]](#_ftn2) 1. Perjanjian hibah kecuali hibah hak atas tanah, dalam bentuk akta notaris; 2. Perjanjian pemberian kuasa untuk memasang hipotek atas kapal, dalam bentuk akta notaris; 3. Perjanjian subrogasi, dalam bentuk akta notaris; 4. Perjanjian pemberian kuasa membebankan hak tanggungan, dalam bentuk akta pejabat pembuat akta tanah; 5. Perjanjian jaminan fidusia, dalam bentuk akta notaris. Oleh karena itu, pembahasan ini akan didasarkan pada asumsi bahwa perjanjian yang akan dibuktikan di hadapan pengadilan bukanlah perjanjian yang harus dibentuk dalam bentuk tertulis. ### **Cara Membuktikan Perjanjian Tidak Tertulis** Dalam perkara perdata, sering kali bukti tulisan seperti perjanjian dalam bentuk tertulis yang diajukan oleh para pihak ke pengadilan untuk menegakkan hak mereka. Namun, perlu diketahui bahwa dalam pembuktian perkara perdata, Anda dapat menggunakan lima jenis alat bukti berupa:[\[3\]](#_ftn3) 1. bukti tulisan; 2. keterangan saksi; 3. persangkaan; 4. pengakuan; Berdasarkan jenis alat bukti di atas, maka terdapat opsi lain selain bukti tulisan, seperti keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, atau sumpah untuk membuktikan adanya perjanjian di antara para pihak. Selain itu, pada dasarnya pengadilan harus memutus suatu perkara tanpa mengesampingkan prinsip _unus testis nullus testis,_ yaitu bahwa suatu keterangan saksi yang tidak diperkuat alat bukti lain tidak boleh dipercaya oleh Majelis Hakim sebagai suatu kebenaran.[\[4\]](#_ftn4) Sehingga, dalam membuktikan suatu perjanjian tidak tertulis di depan pengadilan, maka tidak mutlak harus dibuktikan berdasarkan alat bukti surat. Namun, dapat dengan menghadirkan keterangan saksi dengan alat bukti lainnya seperti pengakuan dari para pihak yang melakukan perjanjian atau adanya bukti persangkaan lain seperti bukti transfer atau dokumen terkait pelaksanaan perjanjian. Bukti elektronik seperti rekaman suara, foto, video, _voice note,_ maupun surel juga dapat juga digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Hal ini ditegaskan di dalam **Pasal 5 ayat (1) [UU 1/2024](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65961ed500cf3/undang-undang-nomor-1-tahun-2024?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_2024)** yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Keberadaan informasi dan/atau dokumen elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik.[\[5\]](#_ftn5) Informasi dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya tersebut merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.[\[6\]](#_ftn6) Namun perlu dicatat bahwa khusus untuk informasi dan/atau dokumen elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.[\[7\]](#_ftn7) Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata) Herzien Inlandsch Reglement [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/27228/herzien-inlandsch-reglement?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=hir) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/undangundang-nomor-11-tahun-2008?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_11_2008) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt584a7363785c8?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_19_2016) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65961ed500cf3/undang-undang-nomor-1-tahun-2024?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_2024) REFERENSI --------- Muhammad Syaifuddin. _Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum_. Bandung: CV. Mandar Maju, 2012. [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1320 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata) (“KUH Perdata”) [\[2\]](#_ftnref2) Muhammad Syaifuddin. _Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum._ Bandung: CV. Mandar Maju, 2012, hal. 146 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 1866 KUH Perdata _jo._ Pasal 164 _[Herzien Inlandsch Reglement](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/27228/herzien-inlandsch-reglement?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=hir)_ (“HIR”) [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 1905 KUH Perdata _jo._ Pasal 169 HIR [\[5\]](#_ftnref5) Penjelasan Pasal 5 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65961ed500cf3/undang-undang-nomor-1-tahun-2024?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_2024) (“UU 1/2024”) [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 5 ayat (2) UU 1/2024 [\[7\]](#_ftnref7) Penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU 1/2024 Tags ---- [hir](/tag/hir) [kuhper](/tag/kuhper) [alat bukti](/tag/alat-bukti) [perdata](/tag/perdata)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Abi Jam'an Kurnia, S.H. pada 16 April 2019.KLINIK TERKAITHukumnya Jika Merusak Barang Orang Lain Tanpa Sengaja19 Feb 2024Sebabkan Kebakaran Taman Nasional, Apa Sanksi Hukumnya? 14 Sep 2023Jika Terganggu Ulah Tetangga yang Membakar Sampah 31 Okt 2018Perusakan Barang Murah Termasuk Tindak Pidana?25 Sep 2014Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Pertama-tama, perlu kami tegaskan bahwa pembahasan kali ini akan dibatasi perihal kasus percobaan pembakaran rumah di Cangkuang dan kasus yang menimpa Anda sebagai korban, tidak mencakup perihal masalah pembuangan sampah selokan di depan rumah Anda.Perbuatan Pembakaran RumahPada dasarnya, perbuatan sengaja membakar rumah orang lain diatur dalam KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku, dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[1] yaitu tahun 2026, sebagai berikut:Pasal 187 KUHPPasal 308 UU 1/2023Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam:1.  dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang;2.  dengan pidana penjara paling lama 15 tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain;3.  dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kebakaran, ledakan, atau banjir sehingga membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 154) menjelaskan bahwa kejahatan ini adalah suatu delik dolus, artinya harus dilakukan dengan sengaja. Jika tidak dilakukan dengan sengaja (karena salahnya), atau jika dilakukan karena kealpaannya, maka orang itu dihukum menurut delik culpa dalam Pasal 188 KUHP atau Pasal 311 UU 1/2023.Supaya dapat dihukum, maka perbuatan-perbuatan itu harus dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang, bahaya maut atau bahaya maut bagi orang lain dan ada orang mati.R. Soesilo juga mengatakan bahwa “bahaya umum bagi barang” artinya bahaya bagi barang-barang kepunyaan dua orang atau lebih, atau sejumlah banyak barang kepunyaan seseorang. Peristiwa yang banyak terjadi dalam peradilan di Indonesia dan dapat dikenakan pasal ini ialah, bahwa untuk membalas dendam, orang sengaja membakar rumah orang lain dan ada yang rumah itu. Kebakaran semacam ini biasanya menimbulkan bahaya bagi rumah itu sendiri dan bagi barang-barang perabotan rumah yang ada di dalamnya. Banyak pula terjadi pembakaran rumah-rumah di desa-desa oleh gerombolan-gerombolan pengacau yang terlarang oleh negara.Lebih lanjut, R.Soesilo menambahkan yang dibakar itu tidak perlu kepunyaan orang lain, mungkin kepunyaan tersangka sendiri. Artinya, yang penting ialah kebakaran itu harus dapat menimbulkan bahaya umum bagi barang tersebut.Bahkan, dalam Pasal 187 ter. KUHP atau Pasal 309 UU 1/2023, telah diatur bahwa permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan dalam Pasal 187 KUHP atau Pasal 308 UU 1/2023 dapat dipidana. Selengkapnya, pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:Pasal 187 ter. KUHPPermufakatan jahat untuk melakukan salah satu kejahatan tersebut dalam pasal 187 dan 187 bis, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.Pasal 309 UU 1/2023Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat dan persiapan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 dipidana. Adapun dalam buku yang sama (hal. 97), R. Soesilo mengatakan bahwa yang masuk dalam pengertian permufakatan jahat adalah permufakatan untuk berbuat kejahatan. Sedangkan segala pembicaraan atau perundingan untuk mengadakan permufakatan itu belum masuk dalam pengertian permufakatan jahat.Percobaan Tindak PidanaBerikutnya, mengenai percobaan tindak pidana, dalam hal ini adalah pembakaran rumah, aturannya adalah sebagai berikut:Pasal 53 KUHPPasal 17 UU 1/20231.  Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.2.  Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi 1/3.3.  Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun.4.  Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.Percobaan melakukan tindak pidana terjadi jika niat pelaku telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dari tindak pidana yang dituju, tetapi pelaksanaannya tidak selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-mata atas kehendaknya sendiri.Permulaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi jika: perbuatan yang dilakukan itu diniatkan atau ditujukan untuk terjadinya tindak pidana; danperbuatan yang dilakukan langsung berpotensi menimbulkan tindak pidana yang dituju.Pidana untuk percobaan melakukan tindak pidana paling banyak 2/3 dari maksimum ancaman pidana pokok untuk tindak pidana yang bersangkutan.Percobaan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.Pidana tambahan untuk percobaan melakukan tindak pidana sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidana yang bersangkutan.Berkaitan dengan hal ini, R. Soesilo (hal. 69) menjelaskan bahwa undang-undang tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan percobaan itu, tetapi yang diberikan ialah ketentuan mengenai syarat-syarat supaya percobaan pada kejahatan itu dapat dihukum.Lebih lanjut, R. Soesilo menerangkan bahwa yang diartikan dengan percobaan yaitu menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai. Misalnya bermaksud membunuh orang, orang yang hendak dibunuh tidak mati, atau hendak mencuri barang, tetapi tidak sampai dapat mengambil barang itu. Dari bunyi Pasal 53 KUHP atau Pasal 17 UU 1/2023, supaya percobaan pada kejahatan (pelanggaran tidak) dapat dihukum, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; danPerbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.Penjelasan selengkapnya mengenai percobaan tindak pidana dapat Anda baca pada artikel Tentang Percobaan Tindak Pidana (Poging).Jadi, untuk perbuatan percobaan pembakaran rumah dalam kasus yang Anda sampaikan, pelaku dapat dipidana berdasarkan Pasal 187 jo. Pasal 53 KUHP atau Pasal 308 jo. Pasal 17 UU 1/2023.Perbuatan Perusakan RumahUntuk perbuatan merusak rumah sebagaimana Anda jabarkan dalam pertanyaan, sanksi bagi pelaku dapat dilihat dalam pasal berikut:Pasal 200 KUHPPasal 327 UU 1/2023Barang siapa dengan sengaja menghancurkan atau merusak gedung atau bangunan diancam:dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang;dengan pidana penjara paling lama 15 tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain;dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati. Setiap orang yang secara melawan hukum merusak, menghancurkan, atau membuat tidak dapat dipakai suatu gedung atau bangunan lain, dipidana dengan:pidana penjara paling lama 9 tahun, jika perbuatan tersebut menimbulkan bahaya umum bagi orang atau barang;pidana penjara paling lama 12 tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat; ataupidana penjara paling lama 15 tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.Menurut R. Soesilo (hal. 161), supaya dapat dihukum, maka perbuatan tersebut dalam Pasal 200 KUHP atau Pasal 327 UU 1/2023 harus dilakukan dengan sengaja dan harus mendatangkan akibat-akibat sebagaimana termaktub dalam pasal tersebut. Apabila dilakukan tidak dengan sengaja, ialah karena salahnya (kurang hati-hati atau alpa), maka ini merupakan delik culpa dan dikenakan Pasal 201 KUHP atau Pasal 328 UU 1/2023.Sebagai informasi, hukum bukan hanya sekadar aturan, melainkan juga argumentasi dan pembuktian di persidangan. Jadi perihal laporan yang dibuat korban, korban bisa saja membuat laporan atas perbuatan percobaan pembakaran rumah dan merusak rumah dengan dasar pasal-pasal yang telah dijabarkan di atas, tetapi nanti di persidangan, Penuntut Umum memiliki wewenang untuk menentukan pasal mana yang akan digunakan baik dalam surat dakwaan maupun dalam tuntutannya. Selain itu, perlu diketahui bahwa hukum pidana merupakan ultimum remedium (upaya terakhir). Saran kami, korban dapat mengupayakan cara-cara kekeluargaan sebelum memutuskan melaporkan pada polisi.Baca juga: Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini ProsedurnyaContoh Kasus Percobaan Pembakaran RumahMengenai kasus percobaan pembakaran rumah, dapat dilihat dalam Putusan PN Jaksel 1927/PID/B/2009/PN.JKT.SEL. Dalam kasus tersebut, terdakwa ingin melakukan pembakaran rumah karena permintaan terdakwa kepada ibunya untuk membetulkan sepeda motornya tidak dituruti. Terdakwa mengambil korek api kayu dan menyulut kasur busa yang berada di kamar tidur terdakwa. Setelah itu tidak lama kemudian, ada dua orang yang berteriak “api-api” yang berasal dari kamar terdakwa dan sebagian kasur busa sudah terbakar (hal. 3-4).Dalam pertimbangannya, majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 187 jo. Pasal 53 KUHP (hal. 4). Dalam amar putusan, majelis hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pembakaran dan menjatuhkan pidana selama 5 bulan.Baca juga: Sengaja Mengakibatkan Kebakaran, Ini Sanksi PidananyaDemikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PidanaUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPUTUSANPutusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1827/PID/B/2009/PN.JKT.SEL.REFERENSIR. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1991.[1] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaTagspercobaantindak pidanarumahkebakaran

Saya mau bertanya untuk kasus percobaan pembakaran rumah. Kejadian percobaan pembakaran rumah ini saya alami. Rumah saya hendak beberapa kali mau dibakar tetangga tetapi tidak berhasil. Awalnya, saya ditegur karena masalah pembuangan sampah selokan yang dibuang di depan rumah saya. Saya mau melakukan mediasi baik-baik, tapi disambut anarkis sampai perusakan rumah dengan pintu depan rumah kami dipukul dengan besi-besi dilempar batu, botol kaca sampai atas atap rumah kami penuh batu kecil dan batu bata. Selain itu, belakangan ini juga ada kasus percobaan pembakaran rumah di Cangkuang, Kabupaten Bandung. Lantas, apa jerat pidana percobaan pembakaran rumah? Untuk kasus seperti ini, korban harus membuat laporan seperti apa di kantor polisi?  

Pada dasarnya, korban bisa saja membuat laporan atas perbuatan percobaan pembakaran rumah yang diatur dalam Pasal 187 jo. Pasal 53 KUHP atau Pasal 308 jo. Pasal 17 UU 1/2023, dan perbuatan merusak rumah yang diatur dalam Pasal 200 KUHP atau Pasal 327 UU 1/2023. Namun, saat persidangan berlangsung, Penuntut Umum memiliki wewenang untuk menentukan pasal mana yang akan digunakan baik dalam surat dakwaan maupun dalam tuntutannya. Selain itu, perlu diketahui bahwa hukum pidana merupakan ultimum remedium (upaya terakhir), sehingga, korban dapat mengupayakan cara-cara kekeluargaan sebelum memutuskan melaporkan pada polisi. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.   Hukumnya Jika Merusak Barang Orang Lain Tanpa Sengaja19 Feb 2024Sebabkan Kebakaran Taman Nasional, Apa Sanksi Hukumnya? 14 Sep 2023Jika Terganggu Ulah Tetangga yang Membakar Sampah 31 Okt 2018Perusakan Barang Murah Termasuk Tindak Pidana?25 Sep 2014Hukumnya Jika Merusak Barang Orang Lain Tanpa Sengaja19 Feb 2024Sebabkan Kebakaran Taman Nasional, Apa Sanksi Hukumnya? 14 Sep 2023Jika Terganggu Ulah Tetangga yang Membakar Sampah 31 Okt 2018Perusakan Barang Murah Termasuk Tindak Pidana?25 Sep 2014Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku27 Des 2022Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku27 Des 2022Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pidana-percobaan-pembakaran-rumah-lt5caff404d4cee/

Jerat Pidana Percobaan Pembakaran Rumah

pages/41/page-4.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh [Abi Jam'an Kurnia, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/abi-jaman-kurnia--sh-lt5af158b5ce08c) pada 16 April 2019.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Hukumnya Jika Merusak Barang Orang Lain Tanpa Sengaja ](/klinik/a/hukumnya-jika-merusak-barang-orang-lain-tanpa-sengaja-lt539a466693874/)  19 Feb 2024 [ #### Sebabkan Kebakaran Taman Nasional, Apa Sanksi Hukumnya? ](/klinik/a/sebabkan-kebakaran-taman-nasional--apa-sanksi-hukumnya-lt5b641adec0b13/)  14 Sep 2023 [ #### Jika Terganggu Ulah Tetangga yang Membakar Sampah ](/klinik/a/jika-terganggu-ulah-tetangga-yang-membakar-sampah-lt56855312cbabe/)  31 Okt 2018 [ #### Perusakan Barang Murah Termasuk Tindak Pidana? ](/klinik/a/perusakan-barang-murah-termasuk-tindak-pidana-lt5420cd53d0118/)  25 Sep 2014 [](#!) **Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Pertama-tama, perlu kami tegaskan bahwa pembahasan kali ini akan dibatasi perihal kasus percobaan pembakaran rumah di Cangkuang dan kasus yang menimpa Anda sebagai korban, tidak mencakup perihal masalah pembuangan sampah selokan di depan rumah Anda. ### **Perbuatan Pembakaran Rumah** Pada dasarnya, perbuatan sengaja membakar rumah orang lain diatur dalam **[KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP)** lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku, dan **[UU 1/2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru)** tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[\[1\]](#_ftn1) yaitu tahun 2026, sebagai berikut: **Pasal 187 KUHP** **Pasal 308 UU 1/2023** Barang siapa dengan **sengaja menimbulkan kebakaran**, ledakan atau banjir, diancam: 1.  dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas **timbul bahaya umum bagi barang**; 2.  dengan pidana penjara paling lama 15 tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas **timbul bahaya bagi nyawa orang lain**; 3.  dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas **timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati**. 1. Setiap orang yang **melakukan perbuatan yang mengakibatkan kebakaran**, ledakan, atau banjir sehingga **membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang**, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. 2. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **mengakibatkan luka berat orang lain**, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. 3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **mengakibatkan matinya orang**, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. **R. Soesilo** dalam bukunya _Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal_ (hal. 154) menjelaskan bahwa kejahatan ini adalah suatu **delik _dolus_**, artinya harus dilakukan **dengan sengaja**. Jika tidak dilakukan dengan sengaja (karena salahnya), atau jika dilakukan karena **kealpaannya**, maka orang itu dihukum menurut **delik _culpa_** dalam **Pasal 188 KUHP** atau **Pasal 311 UU 1/2023**. Supaya dapat dihukum, maka perbuatan-perbuatan itu harus dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang, bahaya maut atau bahaya maut bagi orang lain dan ada orang mati. R. Soesilo juga mengatakan bahwa “bahaya umum bagi barang” artinya bahaya bagi barang-barang kepunyaan dua orang atau lebih, atau sejumlah banyak barang kepunyaan seseorang. Peristiwa yang banyak terjadi dalam peradilan di Indonesia dan dapat dikenakan pasal ini ialah, bahwa untuk membalas dendam, orang sengaja membakar rumah orang lain dan ada yang rumah itu. Kebakaran semacam ini biasanya menimbulkan bahaya bagi rumah itu sendiri dan bagi barang-barang perabotan rumah yang ada di dalamnya. Banyak pula terjadi pembakaran rumah-rumah di desa-desa oleh gerombolan-gerombolan pengacau yang terlarang oleh negara. Lebih lanjut, R.Soesilo menambahkan yang dibakar itu tidak perlu kepunyaan orang lain, mungkin kepunyaan tersangka sendiri. Artinya, yang penting ialah kebakaran itu harus dapat menimbulkan bahaya umum bagi barang tersebut. Bahkan, dalam **Pasal 187 ter. KUHP** atau **Pasal 309 UU 1/2023**, telah diatur bahwa **permufakatan jahat** untuk melakukan kejahatan dalam Pasal 187 KUHP atau Pasal 308 UU 1/2023 dapat dipidana. Selengkapnya, pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: **Pasal 187 ter. KUHP** _**Permufakatan jahat** untuk melakukan salah satu kejahatan tersebut dalam **pasal 187** dan 187 bis, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun._ **Pasal 309 UU 1/2023** _Setiap orang yang melakukan **permufakatan jahat** dan persiapan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 308** dipidana._ Adapun dalam buku yang sama (hal. 97), R. Soesilo mengatakan bahwa yang masuk dalam pengertian permufakatan jahat adalah permufakatan untuk berbuat kejahatan. Sedangkan segala pembicaraan atau perundingan untuk mengadakan permufakatan itu belum masuk dalam pengertian permufakatan jahat. ### **Percobaan Tindak Pidana** Berikutnya, mengenai percobaan tindak pidana, dalam hal ini adalah pembakaran rumah, aturannya adalah sebagai berikut: **Pasal 53 KUHP** **Pasal 17 UU 1/2023** 1.  **Mencoba melakukan kejahatan dipidana**, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. 2.  Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi 1/3. 3.  Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. 4.  Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai. 1. **Percobaan melakukan tindak pidana** terjadi jika niat pelaku telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dari tindak pidana yang dituju, tetapi pelaksanaannya tidak selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-mata atas kehendaknya sendiri. 2. Permulaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi jika: 1. perbuatan yang dilakukan itu diniatkan atau ditujukan untuk terjadinya tindak pidana; dan 2. perbuatan yang dilakukan langsung berpotensi menimbulkan tindak pidana yang dituju. 3. Pidana untuk percobaan melakukan tindak pidana paling banyak 2/3 dari maksimum ancaman pidana pokok untuk tindak pidana yang bersangkutan. 4. Percobaan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. 5. Pidana tambahan untuk percobaan melakukan tindak pidana sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidana yang bersangkutan. Berkaitan dengan hal ini, R. Soesilo (hal. 69) menjelaskan bahwa undang-undang tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan percobaan itu, tetapi yang diberikan ialah ketentuan mengenai syarat-syarat supaya percobaan pada kejahatan itu dapat dihukum. Lebih lanjut, R. Soesilo menerangkan bahwa yang diartikan dengan percobaan yaitu menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai. Misalnya bermaksud membunuh orang, orang yang hendak dibunuh tidak mati, atau hendak mencuri barang, tetapi tidak sampai dapat mengambil barang itu.  Dari bunyi Pasal 53 KUHP atau Pasal 17 UU 1/2023, supaya percobaan pada kejahatan (pelanggaran tidak) dapat dihukum, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu; 2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan 3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri. Penjelasan selengkapnya mengenai percobaan tindak pidana dapat Anda baca pada artikel **[Tentang Percobaan Tindak Pidana _(Poging)_](https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-percobaan-tindak-pidana-poging-lt552b7aa9d04bf?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=percobaan_tindak_pidana)**. Jadi, untuk perbuatan percobaan pembakaran rumah dalam kasus yang Anda sampaikan, pelaku dapat dipidana berdasarkan **Pasal 187 _jo._ Pasal 53 KUHP** atau **Pasal 308 _jo._ Pasal 17 UU 1/2023**. ### **Perbuatan Perusakan Rumah** Untuk perbuatan merusak rumah sebagaimana Anda jabarkan dalam pertanyaan, sanksi bagi pelaku dapat dilihat dalam pasal berikut: **Pasal 200 KUHP** **Pasal 327 UU 1/2023** Barang siapa **dengan sengaja menghancurkan atau merusak gedung atau bangunan** diancam: 1. dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, jika karena perbuatan itu **timbul bahaya umum bagi barang**; 2. dengan pidana penjara paling lama 15 tahun, jika karena perbuatan itu **timbul bahaya bagi nyawa orang lain**; 3. dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika karena perbuatan itu **timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati**. Setiap orang yang **secara melawan hukum merusak**, **menghancurkan**, atau **membuat tidak dapat dipakai suatu gedung atau bangunan lain**, dipidana dengan: 1. pidana penjara paling lama 9 tahun, jika perbuatan tersebut **menimbulkan bahaya umum bagi orang atau barang**; 2. pidana penjara paling lama 12 tahun, jika perbuatan tersebut **mengakibatkan luka berat**; atau 3. pidana penjara paling lama 15 tahun, jika perbuatan tersebut **mengakibatkan matinya orang**. Menurut R. Soesilo (hal. 161), supaya dapat dihukum, maka perbuatan tersebut dalam Pasal 200 KUHP atau Pasal 327 UU 1/2023 harus dilakukan **dengan sengaja** dan **harus mendatangkan akibat-akibat** sebagaimana termaktub dalam pasal tersebut. Apabila dilakukan tidak dengan sengaja, ialah karena salahnya (kurang hati-hati atau alpa), maka ini merupakan delik _culpa_ dan dikenakan **Pasal 201 KUHP** atau **Pasal 328 UU 1/2023**. Sebagai informasi, hukum bukan hanya sekadar aturan, melainkan juga argumentasi dan pembuktian di persidangan. Jadi perihal laporan yang dibuat korban, korban bisa saja membuat laporan atas perbuatan percobaan pembakaran rumah dan merusak rumah dengan dasar pasal-pasal yang telah dijabarkan di atas, tetapi nanti di persidangan, Penuntut Umum memiliki wewenang untuk menentukan pasal mana yang akan digunakan baik dalam surat dakwaan maupun dalam tuntutannya. Selain itu, perlu diketahui bahwa hukum pidana merupakan **_[ultimum remedium](https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-ultimum-remedium-sebagai-sanksi-pamungkas-lt53b7be52bcf59?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=arti_ultimum_remedium)_ (upaya terakhir)**. Saran kami, korban dapat **mengupayakan cara-cara kekeluargaan** sebelum memutuskan melaporkan pada polisi. Baca juga: **[Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya](https://www.hukumonline.com/klinik/a/mau-melaporkan-tindak-pidana-ke-polisi-begini-prosedurnya-lt504d52481c208?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=mau_melaporkan_tindak_pidana_ke_polisi)** ### **Contoh Kasus Percobaan Pembakaran Rumah** Mengenai kasus percobaan pembakaran rumah, dapat dilihat dalam **[Putusan PN Jaksel 1927/PID/B/2009/PN.JKT.SEL](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/b1a59bf5a6f837cae21e888c198397ed.html)**. Dalam kasus tersebut, terdakwa ingin melakukan pembakaran rumah karena permintaan terdakwa kepada ibunya untuk membetulkan sepeda motornya tidak dituruti. Terdakwa mengambil korek api kayu dan menyulut kasur busa yang berada di kamar tidur terdakwa. Setelah itu tidak lama kemudian, ada dua orang yang berteriak “api-api” yang berasal dari kamar terdakwa dan sebagian kasur busa sudah terbakar (hal. 3-4). Dalam pertimbangannya, majelis hakim berpendapat perbuatan **terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 187 _jo._ Pasal 53 KUHP** (hal. 4). Dalam amar putusan, majelis hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pembakaran dan menjatuhkan pidana selama 5 bulan. Baca juga: **[Sengaja Mengakibatkan Kebakaran, Ini Sanksi Pidananya](https://www.hukumonline.com/klinik/a/sengaja-mengakibatkan-kebakaran--ini-sanksi-pidananya-lt520a110913f1d?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=menyebabkan_kebakaran)** Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru) PUTUSAN ------- [Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1827/PID/B/2009/PN.JKT.SEL](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/b1a59bf5a6f837cae21e888c198397ed.html). REFERENSI --------- R. Soesilo. _Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal_. Bogor: Politeia, 1991. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 624 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru) Tags ---- [percobaan](/tag/percobaan) [tindak pidana](/tag/tindak-pidana) [rumah](/tag/rumah) [kebakaran](/tag/kebakaran)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Poligami Tanpa Izin Bisa Dipidana, Ini Penjelasannya yang pertama kali dipublikasikan pada 10 Maret 2022.KLINIK TERKAITDasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya01 Nov 2023Syarat dan Ketentuan Poligami bagi WNA11 Mei 2023Kedudukan Utang dan Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami05 Mei 2023Hukumnya Memalsukan Identitas Agar Bisa Poligami 25 Okt 2022Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Pada prinsipnya, hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami terbuka, di mana seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.[1]Meski demikian, seorang suami dimungkinkan memiliki istri lebih dari seorang atau poligami jika memenuhi persyaratan tertentu, yakni mendapatkan izin dari pengadilan, yang mana salah satu syarat diberikannya izin tersebut adalah adanya persetujuan dari istri sah kecuali dalam kondisi-kondisi khusus.Kondisi khusus dimana persetujuan dari istri tidak diperlukan ketika suami akan poligami adalah jika istri tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun, atau karena sebab-sebab lain yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.[2]Jerat Pidana Bagi Suami yang Poligami Tanpa Izin IstriDalam KUHP, perbuatan suami yang melangsungkan pernikahan poligami tanpa izin pengadilan merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 279 KUHP yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku, yang berbunyi:Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal diketahui bahwa pernikahannya atau pernikahan-pernikahan pihak lain menjadi pernikahan yang sah untuk itu.Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.Kemudian, dalam KUHP baru yaitu Pasal 402 UU 1/2023 yang baru berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan[3] yaitu tahun 2026, poligami tanpa izin diatur dalam yang menerangkan:Dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV, setiap orang yang:melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut; ataumelangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan yang ada dari pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut. Jika setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyembunyikan kepada pihak yang lain bahwa perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.Sebagai informasi, denda kategori IV menurut pasal di atas adalah sebesar Rp200 juta.[4]Jadi, menjawab pertanyaan Anda terkait apakah poligami bisa dipidana, maka merujuk pada rumusan pasal di atas, kami sampaikan bahwa bisa. Suami Anda bisa saja dilaporkan kepada oleh pihak kepolisian berkaitan dengan dugaan pelanggaran pasal di atas.Contoh Putusan Pidana Poligami Tanpa Izin IstriSebagai contoh kasus pidana bagi suami yang menikah lagi, kita dapat merujuk pada Putusan MA No. 1311K/PID/2000. Dalam kasus ini, diketahui bahwa terdakwa yang sudah beristri menikah lagi untuk kedua kalinya tanpa izin dari istri yang pertama (hal.5).Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Atas perbuatannya, Majelis Hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan perkawinan, sedangkan perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya untuk kawin lagi” dengan hukuman pidana penjara selama 4 bulan (hal. 6).Demikian jawaban dari kami terkait pidana bagi suami yang menikah lagi tanpa izin istrinya sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.Dasar Hukum:Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.Putusan:Putusan Mahkamah Agung Nomor 1311K/PID/2000.[1] Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) beserta penjelasannya[2] Pasal 5 ayat (2) UU Perkawinan[3] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)[4] Pasal 79 ayat 1 huruf d UU 1/2023Tagshukum perkawinanhukum pidanaistrikeluarga dan perkawinanpoligamisuami

Suami saya berencana menikah lagi tapi saya tidak mengizinkan. Jika dia nekat, apakah nikah siri bisa dituntut secara hukum? Apakah saya bisa pidanakan suami yang menikah lagi tanpa izin? Mohon terangkan dasar hukum pidana bagi suami yang menikah lagi untuk kasus saya.

Pada prinsipnya, hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami terbuka, di mana seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Meski demikian, seorang suami dimungkinkan melakukan poligami jika memenuhi persyaratan tertentu, yakni mendapatkan izin dari Pengadilan yang salah satu syaratnya adalah adanya persetujuan dari istri sahnya.  Perbuatan suami yang melangsungkan pernikahan poligami tanpa persetujuan istri dan izin pengadilan melanggar ketentuan dalam KUHP atau UU 1/2023 dan diancam dengan ancaman pidana penjara. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak ulasan di bawah ini. Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya01 Nov 2023Syarat dan Ketentuan Poligami bagi WNA11 Mei 2023Kedudukan Utang dan Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami05 Mei 2023Hukumnya Memalsukan Identitas Agar Bisa Poligami 25 Okt 2022Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya01 Nov 2023Syarat dan Ketentuan Poligami bagi WNA11 Mei 2023Kedudukan Utang dan Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami05 Mei 2023Hukumnya Memalsukan Identitas Agar Bisa Poligami 25 Okt 2022Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku27 Des 2022Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku27 Des 2022Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana-bagi-suami-menikah-lagi-lt6229f8fd34dd3/

Ancaman Pidana bagi Suami yang Menikah Lagi

pages/41/page-5.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul _Poligami Tanpa Izin Bisa Dipidana, Ini Penjelasannya_ yang pertama kali dipublikasikan pada 10 Maret 2022.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya ](/klinik/a/dasar-hukum-poligami-di-indonesia-dan-prosedurnya-lt5136cbfaaeef9/)  01 Nov 2023 [ #### Syarat dan Ketentuan Poligami bagi WNA ](/klinik/a/syarat-dan-ketentuan-poligami-bagi-wna-lt5d9b47dc37343/)  11 Mei 2023 [ #### Kedudukan Utang dan Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami ](/klinik/a/utang-dan-harta-bersama-dalam-poligami-lt5f77163db1e69/)  05 Mei 2023 [ #### Hukumnya Memalsukan Identitas Agar Bisa Poligami ](/klinik/a/hukumnya-memalsukan-identitas-agar-bisa-poligami-lt6313aec89d45b/)  25 Okt 2022 [](#!) **Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika).** Pada prinsipnya, hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami terbuka, di mana seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.[\[1\]](#_ftn1) Meski demikian, seorang suami dimungkinkan memiliki istri lebih dari seorang atau poligami jika memenuhi persyaratan tertentu, yakni mendapatkan izin dari pengadilan, yang mana salah satu syarat diberikannya izin tersebut adalah adanya persetujuan dari istri sah kecuali dalam kondisi-kondisi khusus. Kondisi khusus dimana persetujuan dari istri tidak diperlukan ketika suami akan poligami adalah jika istri tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun, atau karena sebab-sebab lain yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.[\[2\]](#_ftn2) ### **Jerat Pidana Bagi Suami yang Poligami Tanpa Izin Istri** Dalam KUHP, perbuatan suami yang melangsungkan pernikahan poligami tanpa izin pengadilan merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 279** [**KUHP**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku, yang berbunyi: 1. _Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:_ 1. 1. _Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;_ 2. _Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal diketahui bahwa pernikahannya atau pernikahan-pernikahan pihak lain menjadi pernikahan yang sah untuk itu._ 2. _Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun._ Kemudian, dalam KUHP baru yaitu **Pasal 402** **[UU 1/2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023)** yang baru berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan[\[3\]](#_ftn3) yaitu tahun 2026, poligami tanpa izin diatur dalam yang menerangkan: 1. _Dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV, setiap orang yang:_ 1. _melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut; atau_ 2. _melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan yang ada dari pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut._ 2. _Jika setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyembunyikan kepada pihak yang lain bahwa perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV_. Sebagai informasi, denda kategori IV menurut pasal di atas adalah sebesar Rp200 juta.[_**\[4\]**_](#_ftn4) Jadi, menjawab pertanyaan Anda terkait apakah poligami bisa dipidana, maka merujuk pada rumusan pasal di atas, kami sampaikan bahwa bisa. Suami Anda bisa saja dilaporkan kepada oleh pihak kepolisian berkaitan dengan dugaan pelanggaran pasal di atas. ### **Contoh Putusan Pidana Poligami Tanpa Izin Istri** Sebagai contoh kasus pidana bagi suami yang menikah lagi, kita dapat merujuk pada [**Putusan MA No. 1311K/PID/2000**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26343?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MA_1311_2000). Dalam kasus ini, diketahui bahwa terdakwa yang sudah beristri menikah lagi untuk kedua kalinya tanpa izin dari istri yang pertama (hal.5). Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Atas perbuatannya, Majelis Hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan perkawinan, sedangkan perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya untuk kawin lagi” dengan hukuman pidana penjara selama 4 bulan (hal. 6). Demikian jawaban dari kami terkait pidana bagi suami yang menikah lagi tanpa izin istrinya sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat. Dasar Hukum: 1. [Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP); 2. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Perkawinan) sebagaimana diubah dengan [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Perkawinan); 3. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023). Putusan: [Putusan Mahkamah Agung Nomor 1311K/PID/2000](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26343?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MA_1311_2000). * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 3 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Perkawinan) (“UU Perkawinan”) beserta penjelasannya [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 5 ayat (2) UU Perkawinan [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 624 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023) (“UU 1/2023”) [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 79 ayat 1 huruf d UU 1/2023 Tags ---- [hukum perkawinan](/tag/hukum-perkawinan) [hukum pidana](/tag/hukum-pidana) [istri](/tag/istri) [keluarga dan perkawinan](/tag/keluarga-dan-perkawinan) [poligami](/tag/poligami) [suami](/tag/suami)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Bisakah Debitur Dinyatakan Pailit Dua Kali?KLINIK TERKAITKewenangan Debitur Atas Hartanya yang Bukan Boedel Pailit27 Okt 20235 Perbedaan Kepailitan dan Wanprestasi28 Mar 2023Catat! 11 Asas Kepailitan yang Harus Kamu Tahu25 Jan 2023Syarat Pengajuan Actio Pauliana oleh Kurator Kepailitan16 Nov 2022Istilah kepailitan menurut Pasal 1 ayat (1) UU K-PKPU adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.Pailit merupakan kondisi debitur (perusahaan atau perseorangan atau badan hukum) yang sedang berada dalam keadaan berhenti membayar utang kepada kreditur karena telah tidak mampu membayar.[1]Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Menjawab pertanyaan Anda, bisakah debitur dinyatakan pailit dua kali, maka perlu diteliti terlebih dahulu situasi dan kondisi tertentu yang dapat menyebabkan debitur dinyatakan pailit untuk kedua kalinya.Kepailitan dapat diajukan dua kali apabila terdapat dua kondisi seperti berikut ini. Pertama, jika setelah ada putusan pailit diucapkan, debitur mengajukan rencana perdamaian dan disetujui, namun terdapat kondisi yang menyebabkan debitur tidak dapat menjalankan klausul dalam proposal perdamaian yang telah disahkan. Atas kondisi tersebut, maka perdamaian dapat dibatalkan, sehingga kreditur bisa mengajukan kepailitan untuk kedua kalinya terhadap debitur.[2]Hal tersebut diatur di dalam Pasal 170 ayat (1) UU K-PKPU yang menyatakan bahwa kreditur dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian apabila debitur lalai memenuhi isi perdamaian tersebut.Kelalaian debitur dalam memenuhi isi perdamaian tersebut menjadi dasar hukum bagi kreditur untuk dapat mengajukan pembatalan perdamaian dengan proses yang sama dengan saat mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada debitur. Hal ini diterangkan dalam Pasal 171 UU K-PKPU bahwa tuntutan pembatalan perdamaian wajib diajukan dan ditetapkan dengan cara yang sama dengan permohonan pernyataan pailit.Kedua, terhadap debitur yang telah membayar utang dalam proses kepailitan kemudian telah direhabilitasi. Hal ini diatur di dalam Pasal 215 UU K-PKPU, bahwa setelah berakhirnya kepailitan maka debitur atau ahli warisnya berhak mengajukan permohonan rehabilitasi kepada pengadilan yang telah mengucapkan putusan pernyataan pailit. Adapun yang dimaksud dengan rehabilitasi adalah pemulihan nama baik debitur yang semula dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan yang berisi keterangan bahwa debitur telah memenuhi kewajibannya.[3]Apabila debitur tersebut kemudian memulai kembali usahanya dan kembali mengalami keadaan kesulitan keuangan yang menyebabkan tidak mampu membayar utang yang baru, maka dapat dinyatakan pailit kembali atas dasar utang yang telah jatuh tempo setelah rehabilitasi tersebut. Dalam hal ini, permohonan pailit tersebut ditujukan terhadap utang yang baru, walaupun dengan debitur yang sama dan pernah diajukan pailit sebelumnya.Terkait dengan hal ini, kepailitan memang termasuk ke dalam perkara perdata, yang mana dalam perkara perdata berlaku asas nebis in idem, yaitu perkara dengan objek yang sama diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya.Asas nebis in idem dalam perkara perdata terkandung di dalam Pasal 1917 KUH Perdata yang pada intinya adalah perkara yang diajukan itu mempunyai alasan yang sama, diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama, dan mempunyai hubungan yang sama dengan perkara sebelumnya yang telah diputuskan oleh hakim.[4]Namun demikian, dalam praktiknya, permohonan pailit dapat diajukan lebih dari satu kali selagi debitur masih memiliki utang atau tanggung jawab yang belum diselesaikan kepada kreditur.Salah satu contoh putusan pengadilan niaga yang menggugurkan asas nebis ni idem dapat Anda simak dalam Putusan Pengadilan Niaga No. 13/Pdt. Sus-Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 12 Juni 2014. Dalam putusan tersebut, hakim menyatakan bahwa “dalam kepailitan tidak dikenal adanya nebis in idem”. Lebih lanjut, hakim memberikan pertimbangan bahwa dalam kepailitan tidak dikenal adanya asas nebis in idem, jatuh waktu, atau tidak ada kreditur lain mungkin dapat dibuktikan, akan tetapi pada perkara berikutnya adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dan juga adanya kreditur lain sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU K-PKPU, mungkin dapat dibuktikan. Selain itu dalam kepailitan bentuknya adalah permohonan bukan bentuk gugatan, sehingga akan selalu dapat diajukan permohonan lagi walaupun permohonan sebelumnya sudah pernah diputus dan berkekuatan hukum tetap.[5] Menurut hemat kami, alasan hakim menggugurkan asas nebis in idem dalam putusan tersebut karena dalam kepailitan bentuknya adalah permohonan, bukan gugatan. Di samping itu, sifat dari alasan permohonan dalam perkara kepailitan adalah dinamis dan juga karena permohonan pailit sebelumnya tidak diterima oleh hakim.Dengan demikian, kami berpendapat bahwa setiap debitur dapat dimohonkan pailit apabila memiliki utang yang baru dengan kreditur yang sama, walaupun telah pernah diajukan pailit sebelumnya. Sehingga debitur dapat dinyatakan pailit untuk kedua kalinya terhadap utang yang baru setelah proses rehabilitasi putusan pailit sebelumnya selesai.Dua Faktor Kepailitan Tidak dapat Diajukan Dua KaliLalu, apa sebab suatu kepailitan tidak dapat diajukan dua kali? Pertama, terhadap permohonan pailit atas debitur yang sama dalam nomor register perkara yang berbeda di pengadilan niaga yang sama dalam waktu yang bersamaan. Dalam hal ini, maka register perkara yang lebih dulu didaftarkan yang akan diperiksa dan diputus, dan untuk register berikutnya akan mengikuti register yang pertama.Kedua, kepailitan tidak dapat diajukan untuk kedua kalinya terhadap debitur yang telah dibubarkan atau dilikuidasi oleh kurator. Alasannya adalah karena debitur, dalam hal ini adalah perseroan terbatas (“PT”) tersebut sudah dibubarkan. Sehingga, dengan ketidakadaan sebuah PT, maka ia tidak dapat diajukan pailit dua kali atas nama PT  yang bersangkutan.Hal ini berdasarkan pada Pasal 142 ayat (2) huruf a UU PT yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi pembubaran perseroan, wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator dan perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan perseroan dalam rangka likuidasi. Dengan demikian, kami berpendapat bahwa terhadap debitur, tidak bisa diajukan pailit dua kali karena telah dilakukan pembubaran (likuidasi).Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PerdataUndang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran UtangUndang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan TerbatasPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KerjaUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023PUTUSANPutusan Pengadilan Niaga Nomor 13/Pdt.Sus-Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst.REFERENSIAhmad Yani dan Gunawan. Seri Hukum Bisnis Kepailitan. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002,.Ritri Riawati et. al. Asas Nebis In Idem dalam Perkara Kepailitan. Zaaken Vol. 2 No. 3, 2021;Yuhelson. Hukum Kepailitan di Indonesia. Gorontalo: Ideas Publishing, 2019.[1] Yuhelson. Hukum Kepailitan di Indonesia. Cetakan pertama. Gorontalo: Ideas Publishing, 2019, hal. 11[2] Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. Seri Hukum Bisnis Kepailitan. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hal 11.[3] Penjelasan Pasal 215 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang[4] Ritri Riawati et. al. Asas Nebis In Idem dalam Perkara Kepailitan. Zaaken Vol. 2 No. 3, 2021, hal. 379 – 380[5] Lihat juga Ritri Riawati et. al. Asas Nebis In Idem dalam Perkara Kepailitan. Zaaken Vol. 2 No. 3, 2021, hal. 400Tagspailitkepailitandebiturkreditur

Apakah dalam kepailitan debitur dapat dijatuhi putusan pailit dua kali?

Debitur dapat dinyatakan pailit untuk kedua kalinya apabila debitur tidak melaksanakan isi proposal perdamaian yang disahkan dan apabila debitur lalai membayar utang baru yang timbul setelah rehabilitasi. Namun demikian, debitur tidak dapat dinyatakan pailit untuk kedua kalinya apabila terdapat dua kondisi tertentu. Apa kondisi tersebut? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Kewenangan Debitur Atas Hartanya yang Bukan Boedel Pailit27 Okt 20235 Perbedaan Kepailitan dan Wanprestasi28 Mar 2023Catat! 11 Asas Kepailitan yang Harus Kamu Tahu25 Jan 2023Syarat Pengajuan Actio Pauliana oleh Kurator Kepailitan16 Nov 2022Kewenangan Debitur Atas Hartanya yang Bukan Boedel Pailit27 Okt 20235 Perbedaan Kepailitan dan Wanprestasi28 Mar 2023Catat! 11 Asas Kepailitan yang Harus Kamu Tahu25 Jan 2023Syarat Pengajuan Actio Pauliana oleh Kurator Kepailitan16 Nov 2022Cara dan Biaya Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara25 Apr 2024Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024Cara dan Biaya Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara25 Apr 2024Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-debitur-dinyatakan-pailit-dua-kali-lt65e1b22e71ccc/

Bisakah Debitur Dinyatakan Pailit Dua Kali?

pages/41/page-6.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**.** ### **Bisakah Debitur Dinyatakan Pailit Dua Kali?** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Kewenangan Debitur Atas Hartanya yang Bukan _Boedel_ Pailit ](/klinik/a/kewenangan-debitur-atas-hartanya-yang-bukan-boedel-pailit-lt653b70c744d4a/)  27 Okt 2023 [ #### 5 Perbedaan Kepailitan dan Wanprestasi ](/klinik/a/perbedaan-kepailitan-dan-wanprestasi-cl4703/)  28 Mar 2023 [ #### Catat! 11 Asas Kepailitan yang Harus Kamu Tahu ](/klinik/a/catat-11-asas-kepailitan-yang-harus-kamu-tahu-lt63d0e51c80e96/)  25 Jan 2023 [ #### Syarat Pengajuan _Actio Pauliana_ oleh Kurator Kepailitan ](/klinik/a/syarat-pengajuan-actio-pauliana-oleh-kurator-kepailitan-cl1691/)  16 Nov 2022 [](#!) Istilah kepailitan menurut **Pasal 1 ayat (1) [UU K-PKPU](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/20144/undangundang-nomor-37-tahun-2004/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_37_2004)** adalah **sita umum atas semua kekayaan debitur pailit** yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Pailit merupakan kondisi debitur (perusahaan atau perseorangan atau badan hukum) yang sedang berada dalam keadaan berhenti membayar utang kepada kreditur karena telah tidak mampu membayar.[\[1\]](#_ftn1) Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Menjawab pertanyaan Anda, bisakah debitur dinyatakan pailit dua kali, maka perlu diteliti terlebih dahulu situasi dan kondisi tertentu yang dapat menyebabkan debitur dinyatakan pailit untuk kedua kalinya. **Kepailitan dapat diajukan dua kali** apabila terdapat dua kondisi seperti berikut ini. **_Pertama_,** jika setelah ada putusan pailit diucapkan, debitur mengajukan rencana perdamaian dan disetujui, namun terdapat kondisi yang menyebabkan debitur tidak dapat menjalankan klausul dalam proposal perdamaian yang telah disahkan. Atas kondisi tersebut, maka perdamaian dapat dibatalkan, sehingga kreditur bisa mengajukan kepailitan untuk kedua kalinya terhadap debitur.[\[2\]](#_ftn2) Hal tersebut diatur di dalam **Pasal 170 ayat (1) UU K-PKPU** yang menyatakan bahwa kreditur dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian apabila debitur lalai memenuhi isi perdamaian tersebut. Kelalaian debitur dalam memenuhi isi perdamaian tersebut menjadi dasar hukum bagi kreditur untuk dapat mengajukan pembatalan perdamaian dengan proses yang sama dengan saat mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada debitur. Hal ini diterangkan dalam **Pasal 171 UU K-PKPU** bahwa tuntutan pembatalan perdamaian wajib diajukan dan ditetapkan dengan cara yang sama dengan permohonan pernyataan pailit. **_Kedua_****,** terhadap debitur yang telah membayar utang dalam proses kepailitan kemudian telah direhabilitasi. Hal ini diatur di dalam **Pasal 215 UU K-PKPU**, bahwa setelah berakhirnya kepailitan maka debitur atau ahli warisnya berhak mengajukan permohonan rehabilitasi kepada pengadilan yang telah mengucapkan putusan pernyataan pailit. Adapun yang dimaksud dengan rehabilitasi adalah pemulihan nama baik debitur yang semula dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan yang berisi keterangan bahwa debitur telah memenuhi kewajibannya.[\[3\]](#_ftn3) Apabila debitur tersebut kemudian memulai kembali usahanya dan kembali mengalami keadaan kesulitan keuangan yang menyebabkan tidak mampu membayar utang yang baru, maka dapat dinyatakan pailit kembali atas dasar utang yang telah jatuh tempo setelah rehabilitasi tersebut. Dalam hal ini, permohonan pailit tersebut ditujukan terhadap utang yang baru, walaupun dengan debitur yang sama dan pernah diajukan pailit sebelumnya. Terkait dengan hal ini, kepailitan memang termasuk ke dalam perkara perdata, yang mana dalam perkara perdata berlaku asas _nebis in idem,_ yaitu perkara dengan objek yang sama diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya. Asas _nebis in idem_ dalam perkara perdata terkandung di dalam **Pasal 1917 [KUH Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata)** yang pada intinya adalah perkara yang diajukan itu mempunyai alasan yang sama, diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama, dan mempunyai hubungan yang sama dengan perkara sebelumnya yang telah diputuskan oleh hakim.[\[4\]](#_ftn4) Namun demikian, dalam praktiknya, permohonan pailit dapat diajukan lebih dari satu kali selagi debitur masih memiliki utang atau tanggung jawab yang belum diselesaikan kepada kreditur. Salah satu contoh putusan pengadilan niaga yang menggugurkan asas _nebis ni idem_ dapat Anda simak dalam **Putusan Pengadilan Niaga No. 13/Pdt. Sus-Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst** tanggal 12 Juni 2014. Dalam putusan tersebut, hakim menyatakan bahwa “_dalam kepailitan tidak dikenal adanya nebis in idem”._ Lebih lanjut, hakim memberikan pertimbangan bahwa dalam kepailitan tidak dikenal adanya asas _nebis in idem,_ jatuh waktu, atau tidak ada kreditur lain mungkin dapat dibuktikan, akan tetapi pada perkara berikutnya adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dan juga adanya kreditur lain sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 ayat (1) UU K-PKPU**, mungkin dapat dibuktikan. Selain itu dalam kepailitan bentuknya adalah permohonan bukan bentuk gugatan, sehingga akan selalu dapat diajukan permohonan lagi walaupun permohonan sebelumnya sudah pernah diputus dan berkekuatan hukum tetap.[\[5\]](#_ftn5) Menurut hemat kami, alasan hakim menggugurkan asas _nebis in idem_ dalam putusan tersebut karena dalam kepailitan bentuknya adalah permohonan, bukan gugatan. Di samping itu, sifat dari alasan permohonan dalam perkara kepailitan adalah dinamis dan juga karena permohonan pailit sebelumnya tidak diterima oleh hakim. Dengan demikian, kami berpendapat bahwa setiap debitur dapat dimohonkan pailit apabila memiliki utang yang baru dengan kreditur yang sama, walaupun telah pernah diajukan pailit sebelumnya. Sehingga debitur dapat dinyatakan pailit untuk kedua kalinya terhadap utang yang baru setelah proses rehabilitasi putusan pailit sebelumnya selesai. ### **Dua Faktor Kepailitan Tidak dapat Diajukan Dua Kali** Lalu, apa sebab suatu **kepailitan tidak dapat diajukan dua kali? _Pertama_,** terhadap permohonan pailit atas debitur yang sama dalam nomor register perkara yang berbeda di pengadilan niaga yang sama dalam waktu yang bersamaan. Dalam hal ini, maka register perkara yang lebih dulu didaftarkan yang akan diperiksa dan diputus, dan untuk register berikutnya akan mengikuti register yang pertama. **_Kedua,_** kepailitan tidak dapat diajukan untuk kedua kalinya terhadap debitur yang telah dibubarkan atau dilikuidasi oleh kurator. Alasannya adalah karena debitur, dalam hal ini adalah perseroan terbatas (“PT”) tersebut sudah dibubarkan. Sehingga, dengan ketidakadaan sebuah PT, maka ia tidak dapat diajukan pailit dua kali atas nama PT  yang bersangkutan. Hal ini berdasarkan pada **Pasal 142 ayat (2) huruf a [UU PT](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_pt)** yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi pembubaran perseroan, wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator dan perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan perseroan dalam rangka likuidasi. Dengan demikian, kami berpendapat bahwa terhadap debitur, tidak bisa diajukan pailit dua kali karena telah dilakukan pembubaran (likuidasi). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/20144/undangundang-nomor-37-tahun-2004/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_37_2004) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_pt) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023) PUTUSAN ------- Putusan Pengadilan Niaga Nomor 13/Pdt.Sus-Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst. REFERENSI --------- 1. Ahmad Yani dan Gunawan. _Seri Hukum Bisnis Kepailitan._ Jakarta: Raja Grafindo Persada_, Jakarta, 2002,._ 2. Ritri Riawati _et. al. Asas Nebis In Idem dalam Perkara Kepailitan._ Zaaken Vol. 2 No. 3, 2021; 3. Yuhelson. _Hukum Kepailitan di Indonesia_. Gorontalo: Ideas Publishing, 2019. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Yuhelson. _Hukum Kepailitan di Indonesia._ Cetakan pertama. Gorontalo: Ideas Publishing, 2019, hal. 11 [\[2\]](#_ftnref2) Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. _Seri Hukum Bisnis Kepailitan_. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hal 11. [\[3\]](#_ftnref3) Penjelasan Pasal 215 [Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/20144/undangundang-nomor-37-tahun-2004/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_37_2004) [\[4\]](#_ftnref4) Ritri Riawati _et. al. Asas Nebis In Idem dalam Perkara Kepailitan._ Zaaken Vol. 2 No. 3, 2021, hal. 379 – 380 [\[5\]](#_ftnref5) Lihat juga Ritri Riawati _et. al. Asas Nebis In Idem dalam Perkara Kepailitan._ Zaaken Vol. 2 No. 3, 2021, hal. 400 Tags ---- [pailit](/tag/pailit) [kepailitan](/tag/kepailitan) [debitur](/tag/debitur) [kreditur](/tag/kreditur)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITJerat Hukum Penipuan Bermodus Info Lowongan Kerja20 Feb 2024Ditegur Atasan karena Belajar pada Jam Kerja16 Feb 2024Sesama Rekan Kerja Kepergok Selingkuh, Bolehkah Dipecat?04 Jan 2024Hak-hak Karyawan Kontrak Menurut UU Cipta Kerja04 Jan 2024Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Kena Sanksi Setelah Interview di Perusahaan Lain yang dibuat oleh Zulhesni, S.H., dan pertama kali dipublikasikan pada 27 Mei 2013.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas  Hak dan Kewajiban PekerjaPatut Anda ketahui, dalam melakukan pekerjaan antara pekerja dengan pengusaha harus ada hubungan kerja yaitu hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.[1] Apa itu perjanjian kerja? Pasal 1 angka 9 PP 35/2021 mengartikan perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.    Dengan demikian, dalam perjanjian kerja dapat diatur lebih lanjut apa saja yang menjadi hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha. Pemberian Surat PeringatanKemudian menyambung pertanyaan Anda terkait pemberian surat peringatan biasanya diberikan apabila pekerja melanggar ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Dalam Penjelasan Pasal 52 ayat (1) PP 35/2021 dijelaskan bahwa surat peringatan diterbitkan secara berurutan yaitu:Surat peringatan pertama berlaku untuk jangka waktu 6 bulan.Apabila pekerja melakukan kembali pelanggaran ketentuan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama masih dalam tenggang waktu 6 bulan, maka pengusaha dapat menerbitkan surat peringatan kedua, yang juga mempunyai jangka waktu berlaku selama 6 bulan sejak diterbitkannya peringatan kedua.Apabila pekerja masih melakukan pelanggaran ketentuan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat menerbitkan peringatan ketiga (terakhir) yang berlaku selama 6 bulan sejak diterbitkannya peringatan ketiga.Apabila dalam kurun waktu peringatan ketiga pekerja kembali melakukan pelanggaran perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja.[2]Dalam hal jangka waktu 6 bulan sejak diterbitkannya surat peringatan pertama sudah terlampaui, maka apabila pekerja yang bersangkutan melakukan kembali pelanggaran perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, maka surat peringatan yang diterbitkan oleh pengusaha adalah kembali sebagai peringatan pertama, demikian pula berlaku juga bagi peringatan kedua dan ketiga.[3]Namun demikian, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama dapat memuat pelanggaran tertentu yang dapat diberi peringatan pertama dan terakhir. Apabila pekerja melakukan pelanggaran perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama dalam tenggang waktu masa berlakunya peringatan pertama dan terakhir dimaksud, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja.[4]Adapun pemberian tenggang waktu 6 bulan dimaksudkan sebagai upaya mendidik pekerja agar dapat memperbaiki kesalahannya dan merupakan waktu yang cukup bagi pengusaha untuk melakukan penilaian terhadap kinerja pekerja yang bersangkutan.[5]Dengan demikian, kami berpendapat pemberian surat peringatan kedua adalah tidak berdasar jika sebelumnya Anda tidak menerima surat peringatan pertama dalam tenggang waktu 6 bulan. Sebab, surat peringatan harus diberikan secara berurutan kecuali ada pelanggaran tertentu yang dapat diberi peringatan pertama dan terakhir. Bisakah Pekerja Kena Sanksi Jika Interview di Perusahaan Lain?Di sisi lain, apakah pekerja yang meminta izin untuk pergi interview ke perusahaan lain merupakan bentuk pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi? Penting untuk Anda ketahui terkait Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang mengatur setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Kemudian di dalam UU Ketenagakerjaan pun diatur bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.[6] Yang artinya pencari kerja bebas memilih jenis pekerjaan.[7]Dalam kasus Anda, alih-alih mempertanyakan sanksi jika interview dengan perusahaan lain, melainkan Anda perlu memastikan ketentuan mana yang melarang Anda untuk melakukan interview dengan perusahaan lain. Apabila benar ada ketentuan tersebut, kami berpendapat ketentuan larangan interview dengan perusahaan lain telah melanggar hak Anda dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, ini termasuk ke dalam perselisihan hak sebagaimana diatur dalam UU 2/2004.Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.Penyelesaian perselisihan hak diawali dengan perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika perundingan bipartit gagal, salah satu atau kedua belah pihak mencatkan perselisihan kepada instansi di bidang ketenagakerjaan setempat dan melampirkan bukti perundingan bipartit telah dilakukan. Setelah itu, dilakukan mediasi. Apabila mediasi gagal, salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial.[8] Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum:Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaanUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan IndustrialPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-UndangUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja[1] Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan“)[2] Penjelasan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (“PP 35/2021”)[3] Penjelasan Pasal 52 ayat (1) PP 35/2021[4] Penjelasan Pasal 52 ayat (1) PP 35/2021[5] Penjelasan Pasal 52 ayat (1) PP 35/2021[6] Pasal 31 UU Ketenagakerjaan [7] Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Ketenagakerjaan [8] Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Penjelasan Umum Angka 6 dan 7 UU KetenagakerjaanTagsuu ketenagakerjaanperjanjian kerjaperusahaan

Bulan lalu saya tidak masuk kerja selama 3 hari karena saya pergi interview ke perusahaan lain. Sebelumnya saya telah minta izin kepada bos namun tidak diizinkan, dengan dalil alasan tidak sah. Sekarang saya ingin dikenakan sanksi peringatan 2, dan sanksi itu berpengaruh atas bonus tahunan saya. Apakah sanksi tersebut pantas, padahal saya sudah berusaha minta izin untuk tidak masuk?

Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. Lalu, bisakah pekerja dikenakan sanksi jika interview di perusahaan lain?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Jerat Hukum Penipuan Bermodus Info Lowongan Kerja20 Feb 2024Ditegur Atasan karena Belajar pada Jam Kerja16 Feb 2024Sesama Rekan Kerja Kepergok Selingkuh, Bolehkah Dipecat?04 Jan 2024Hak-hak Karyawan Kontrak Menurut UU Cipta Kerja04 Jan 2024Jerat Hukum Penipuan Bermodus Info Lowongan Kerja20 Feb 2024Ditegur Atasan karena Belajar pada Jam Kerja16 Feb 2024Sesama Rekan Kerja Kepergok Selingkuh, Bolehkah Dipecat?04 Jan 2024Hak-hak Karyawan Kontrak Menurut UU Cipta Kerja04 Jan 2024Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-pekerja-kena-sanksi-jika-iinterview-i-di-perusahaan-lain-lt4ff32430ba3c8/

Bolehkah Pekerja Kena Sanksi Jika Interview di Perusahaan Lain?

pages/41/page-8.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Jerat Hukum Penipuan Bermodus Info Lowongan Kerja ](/klinik/a/jerat-hukum-penipuan-bermodus-info-lowongan-kerja-lt526dba185f6df/)  20 Feb 2024 [ #### Ditegur Atasan karena Belajar pada Jam Kerja ](/klinik/a/ditegur-atasan-karena-belajar-pada-jam-kerja-lt4fdea98432ab6/)  16 Feb 2024 [ #### Sesama Rekan Kerja Kepergok Selingkuh, Bolehkah Dipecat? ](/klinik/a/sesama-rekan-kerja-kepergok-selingkuh--bolehkah-dipecat-lt60fe63b9aea16/)  04 Jan 2024 [ #### Hak-hak Karyawan Kontrak Menurut UU Cipta Kerja ](/klinik/a/hak-karyawan-kontrak-lt65974d826e0f9/)  04 Jan 2024 [](#!) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul _Kena Sanksi Setelah Interview di Perusahaan Lain_ yang dibuat oleh** [**Zulhesni, S.H.**](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/mitra-klinik-hukum-lt4f82a0fb58603/zulhesni--sh-lt5190746ceb5b4)**, dan pertama kali dipublikasikan pada 27 Mei 2013.** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) ### **Hak dan Kewajiban Pekerja** Patut Anda ketahui, dalam melakukan pekerjaan antara pekerja dengan pengusaha harus ada hubungan kerja yaitu hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.[\[1\]](#_ftn1) Apa itu perjanjian kerja? **Pasal 1 angka 9** [PP 35/2021](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_35_2021) mengartikan perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, **hak, dan kewajiban para** **pihak**.     Dengan demikian, dalam perjanjian kerja dapat diatur lebih lanjut apa saja yang menjadi hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha. ### **Pemberian** **Surat Peringatan** Kemudian menyambung pertanyaan Anda terkait pemberian surat peringatan biasanya diberikan apabila pekerja melanggar ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Dalam **P****enjelasan** **Pasal 52 ayat (1)** **PP 35/2021** dijelaskan bahwa surat peringatan **diterbitkan secara berurutan** yaitu: 1. **S****urat peringatan pertama** berlaku untuk jangka waktu 6 bulan. 2. Apabila pekerja melakukan kembali pelanggaran ketentuan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama masih dalam tenggang waktu 6 bulan, maka pengusaha dapat menerbitkan **surat peringatan kedua**, yang juga mempunyai jangka waktu berlaku selama 6 bulan sejak diterbitkannya peringatan kedua. 3. Apabila pekerja masih melakukan pelanggaran ketentuan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat menerbitkan **peringatan ketiga (terakhir)** yang berlaku selama 6 bulan sejak diterbitkannya peringatan ketiga. Apabila dalam kurun waktu peringatan ketiga pekerja kembali melakukan pelanggaran perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja.[\[2\]](#_ftn2) Dalam hal jangka waktu 6 bulan sejak diterbitkannya surat peringatan pertama sudah terlampaui, maka apabila pekerja yang bersangkutan melakukan kembali pelanggaran perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, maka surat peringatan yang diterbitkan oleh pengusaha adalah kembali sebagai peringatan pertama, demikian pula berlaku juga bagi peringatan kedua dan ketiga.[\[3\]](#_ftn3) Namun demikian, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama dapat memuat pelanggaran tertentu yang dapat diberi peringatan pertama dan terakhir. Apabila pekerja melakukan pelanggaran perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama dalam tenggang waktu masa berlakunya peringatan pertama dan terakhir dimaksud, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja.[\[4\]](#_ftn4) Adapun pemberian tenggang waktu 6 bulan dimaksudkan sebagai upaya mendidik pekerja agar dapat memperbaiki kesalahannya dan merupakan waktu yang cukup bagi pengusaha untuk melakukan penilaian terhadap kinerja pekerja yang bersangkutan.[\[5\]](#_ftn5) Dengan demikian, kami berpendapat pemberian surat peringatan kedua adalah tidak berdasar jika sebelumnya Anda tidak menerima surat peringatan pertama dalam tenggang waktu 6 bulan. Sebab, surat peringatan harus diberikan secara berurutan kecuali ada pelanggaran tertentu yang dapat diberi peringatan pertama dan terakhir. ### **Bisakah Pekerja Kena Sanksi Jika** **_Interview_** **di Perusahaan Lain?** Di sisi lain, apakah pekerja yang meminta izin untuk pergi _interview_ ke perusahaan lain merupakan bentuk pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi? Penting untuk Anda ketahui terkait **Pasal 28D ayat (2)** **UUD 1945** yang mengatur setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Kemudian di dalam **[UU Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/node/10/uu-no-13-tahun-2003-ketenagakerjaan)** pun diatur bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.[\[6\]](#_ftn6) Yang artinya pencari kerja bebas memilih jenis pekerjaan.[\[7\]](#_ftn7) Dalam kasus Anda, alih-alih mempertanyakan sanksi jika _interview_ dengan perusahaan lain, melainkan Anda perlu memastikan ketentuan mana yang melarang Anda untuk melakukan _interview_ dengan perusahaan lain. Apabila benar ada ketentuan tersebut, kami berpendapat ketentuan larangan _interview_ dengan perusahaan lain telah melanggar hak Anda dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, ini termasuk ke dalam perselisihan hak sebagaimana diatur dalam **[UU 2/2004](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17858/undangundang-nomor-2-tahun-2004/document?utm_medium=internal_link_klinik?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_2_2004)**. Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Penyelesaian perselisihan hak diawali dengan perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika perundingan bipartit gagal, salah satu atau kedua belah pihak mencatkan perselisihan kepada instansi di bidang ketenagakerjaan setempat dan melampirkan bukti perundingan bipartit telah dilakukan. Setelah itu, dilakukan mediasi. Apabila mediasi gagal, salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial.[\[8\]](#_ftn8) Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/node/10/uu-no-13-tahun-2003-ketenagakerjaan) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17858/undangundang-nomor-2-tahun-2004/document?utm_medium=internal_link_klinik?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_2_2004) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_35_2021) * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1 angka 15 [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/node/10/uu-no-13-tahun-2003-ketenagakerjaan) (“UU Ketenagakerjaan“) [\[2\]](#_ftnref2) Penjelasan Pasal 52 ayat (1) [Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_35_2021) (“PP 35/2021”) [\[3\]](#_ftnref3) Penjelasan Pasal 52 ayat (1) PP 35/2021 [\[4\]](#_ftnref4) Penjelasan Pasal 52 ayat (1) PP 35/2021 [\[5\]](#_ftnref5) Penjelasan Pasal 52 ayat (1) PP 35/2021 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 31 UU Ketenagakerjaan [\[7\]](#_ftnref7) Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Ketenagakerjaan [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Penjelasan Umum Angka 6 dan 7 UU Ketenagakerjaan Tags ---- [uu ketenagakerjaan](/tag/uu-ketenagakerjaan) [perjanjian kerja](/tag/perjanjian-kerja) [perusahaan](/tag/perusahaan)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Apa Itu Prinsip Jure Imperii? yang dibuat oleh Muhamad Eka Ari Pramuditya, S.H., LL.M., dan pertama kali dipublikasikan pada 2 Maret 2016.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Acta de jure imperii atau prinsip jure imperii adalah istilah yang erat kaitannya dengan pemberian imunitas terhadap suatu negara. Secara historis, imunitas itu sendiri memiliki dua konsep, yaitu imunitas absolut dan imunitas terbatas (restrictive immunity).Dalam konsep imunitas absolut, suatu negara memiliki imunitas yang tidak dapat diganggu gugat oleh negara lainnya.[1] Konsep imunitas absolut ini dipakai pertama kali dalam kasus Schooner Exchange vs. McFaddon di Amerika,[2] yang mana selanjutnya juga diterapkan dalam kasus The Parliament Belge di Inggris Raya (United Kingdom).[3]Selanjutnya pada awal abad ke-20, saat negara juga telah terlibat dalam transaksi komersial dengan pihak swasta, maka berkembanglah konsep imunitas terbatas karena konsep imunitas absolut dianggap kurang menjamin keadilan kepada perusahaan swasta.[4] Pasalnya, negara dapat berlindung di balik konsep imunitas absolut untuk tindakan yang sifatnya komersial (private acts).[5]Jure Imperii dan Jure GestionisDalam konsep imunitas terbatas ini tindakan negara dibedakan menjadi dua macam, yaitu acta de jure imperii dan acta de jure gestionis.[6] Jus imperii atau acta de jure imperii adalah tindakan resmi suatu negara (beserta perwakilannya) di bidang publik dalam kapasitasnya sebagai suatu negara yang berdaulat. Imunitas dapat diberikan kepada negara dalam tindakan jus imperii.[7] Konsep jus imperii ini juga digunakan oleh Mahkamah Internasional (International Court of Justice) dalam memeriksa kasus Germany vs. Italy.[8]Di sisi lain, merujuk pada Duhaime’s Law Dictionary, jus gestionis atau acta de jure gestionis adalah tindakan negara untuk tindakan yang sifatnya komersial (private acts). Tindakan jus gestionis dapat dianggap seperti halnya perdagangan pada umumnya. Sehingga apabila ada sengketa yang ditimbulkan dari tindakan tersebut, negara dapat dituntut di badan peradilan umum maupun badan arbitrase. Dalam hal ini, imunitas tidak dapat diberikan kepada negara untuk tindakan (jus gestionis).[9]Lebih lanjut, Matthew McMenamin (hal. 192) menerangkan bahwa konsep imunitas terbatas telah diakui di berbagai negara, antara lain Inggris Raya, Amerika Serikat, Australia Pakistan, Kanada, Afrika Selatan, Jepang, Singapura, Israel, Argentina, dan Malaysia. Konsep imunitas terbatas ini akan diatur dalam the United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of State and Their Property, yang mengakui bahwa imunitas suatu negara dibedakan berdasarkan tindakan yang dilakukannya.[10]Demikian jawaban dari kami terkait pengertian jure imperii dan jure gestionis sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.Dasar Hukum:The United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of State and Their Property.Referensi:Ernest K. Brankas. The State Community Controversy in International Law: Private Suits Against Sovereign States in Domestic Courts. Berlin: Springer, 2005;Hazel Fox. The Law of State Immunity. Oxford: Oxford Univ. Press, 2008;Jurisdictional Immunities of the State (Germany vs. Italy: Greece Intervening), judgement, ICJ Reports 2012;Leandro de Oliveira Moll. Al-Adsani vs. United Kingdom: State Immunity and Denial of Respect to Violations of Fundamental Human Rights. Melbourne Journal International Law, 2003;Malcolm N. Shaw. International Law 6th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2008;Matthew McMenamin. State Immunity Before the International Court of Justice: Jurisdictional Immunities of the State (Germany V Italy). Victoria University of Wellington Law Review 44 (1). Wellington, New Zealand, 2013;Rosanne van Alebeek. The Immunity of States and Their Officials in International Criminal Law and International Human Rights Law. New York: Oxford Univ. Press, 2008;Sevrine Knuchel. State Immunity And The Promise Of Jus Cogens, 9 North Western: Journal of Human Rights, 2011.[1] Malcolm N. Shaw, International Law. 6th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2008, hal. 701.[2] Matthew McMenamin. State Immunity before The International Court of Justice: Jurisdictional Immunities of the State. 44 VUWLR, 2013, hal. 191.[3] Ernest K. Brankas. The State Community Controversy in International Law: Private Suits Against Sovereign States in Domestic Courts. Berlin: Springer, 2005, hal. 251. [4] Rosanne van Alebeek. The Immunity of States and Their Officials in International Criminal Law and International Human Rights Law. New York: Oxford Univ. Press, 2008, hal. 47.[5] Leandro de Oliveira Moll. Al-Adsani vs. United Kingdom: State Immunity and Denial of Justice with Respect to Violations of Fundamental Human Rights. 4 MJIL 561 (2003), hal. 566.[6] Hazel Fox, The Law of State Immunity. 2nd ed. Oxford: Oxford Univ. Press, 2008, hal. 35.[7] L. Fischer Damrosch et al. International Law. 4th ed, 2004, hal 1198.[8] Jurisdictional Immunities of the State (Germany vs. Italy: Greece Intervening), judgement, ICJ Reports 2012, paragraf 64 – 76.[9] Sevrine Knuchel. State Immunity and the Promise of Jus Cogens. Northwest Journal of International Human Rights Vol. 9 (2011), hal. 162.[10] Art. 10, United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property. Namun, konvensi ini belum berlaku (not yet in force) sebab belum memenuhi ketentuan Article 30.Tagshukuminternasionalasas

Saya sering mendengar tentang prinsip jure imperii dan jure gestionis di ranah hukum Internasional. Di mana menurut sepengetahuan saya, prinsip jure imperii itu adalah tentang perbuatan hukum yang dilakukan oleh negara dalam bidang hukum publik.Lalu bagaimana dengan jure gestionis? Mohon penjelasannya.

Jus imperii atau acta de jure imperii adalah tindakan resmi suatu negara (beserta perwakilannya) di bidang publik dalam kapasitasnya sebagai suatu negara yang berdaulat. Lalu, bagaimana dengan jure gestionis?     Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak ulasan di bawah ini. Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/jure-imperii-lt4e7051b423af9/

Mengenal Arti Jure Imperii dan Jure Gestionis

pages/42/page-0.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul _Apa Itu Prinsip Jure Imperii?_ yang dibuat oleh [Muhamad Eka Ari Pramuditya, S.H., LL.M.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/muhamad-eka-ari-pramuditya--sh--llm-lt56d6e948e466f),** **dan **pertama kali dipublikasikan pada 2 Maret 2016.**** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. _Acta de jure imperii_ atau prinsip _jure imperii_ adalah istilah yang erat kaitannya dengan pemberian imunitas terhadap suatu negara. Secara historis, imunitas itu sendiri memiliki dua konsep, yaitu imunitas absolut dan imunitas terbatas _(restrictive immunity)_. Dalam konsep imunitas absolut, suatu negara memiliki imunitas yang tidak dapat diganggu gugat oleh negara lainnya.[\[1\]](#_ftn1) Konsep imunitas absolut ini dipakai pertama kali dalam kasus _Schooner Exchange vs. McFaddon_ di Amerika,[\[2\]](#_ftn2) yang mana selanjutnya juga diterapkan dalam kasus _The Parliament Belge_ di Inggris Raya _(United Kingdom)_.[\[3\]](#_ftn3) Selanjutnya pada awal abad ke-20, saat negara juga telah terlibat dalam transaksi komersial dengan pihak swasta, maka berkembanglah konsep imunitas terbatas karena konsep imunitas absolut dianggap kurang menjamin keadilan kepada perusahaan swasta.[\[4\]](#_ftn4) Pasalnya, negara dapat berlindung di balik konsep imunitas absolut untuk tindakan yang sifatnya komersial _(private acts)_.[\[5\]](#_ftn5) ### **_Jure Imperii_** **dan _Jure Gestionis_** Dalam konsep imunitas terbatas ini tindakan negara dibedakan menjadi dua macam, yaitu _acta de jure imperii_ dan _acta de jure gestionis_.[\[6\]](#_ftn6) _Jus imperii_ atau _acta de jure imperii_ adalah tindakan resmi suatu negara (beserta perwakilannya) di bidang publik dalam kapasitasnya sebagai suatu negara yang berdaulat. Imunitas dapat diberikan kepada negara dalam tindakan _jus imperii_.[\[7\]](#_ftn7) Konsep _jus imperii_ ini juga digunakan oleh Mahkamah Internasional _(International Court of Justice)_ dalam memeriksa kasus _Germany vs. Italy_.[\[8\]](#_ftn8) Di sisi lain, merujuk pada **Duhaime’s Law Dictionary**, _jus gestionis_ atau _acta de jure gestionis_ adalah tindakan negara untuk tindakan yang sifatnya komersial _(private acts)_. Tindakan _jus gestionis_ dapat dianggap seperti halnya perdagangan pada umumnya. Sehingga apabila ada sengketa yang ditimbulkan dari tindakan tersebut, negara dapat dituntut di badan peradilan umum maupun badan arbitrase. Dalam hal ini, imunitas tidak dapat diberikan kepada negara untuk tindakan _(jus gestionis)_.[\[9\]](#_ftn9) Lebih lanjut, **Matthew McMenamin** (hal. 192) menerangkan bahwa konsep imunitas terbatas telah diakui di berbagai negara, antara lain Inggris Raya, Amerika Serikat, Australia Pakistan, Kanada, Afrika Selatan, Jepang, Singapura, Israel, Argentina, dan Malaysia. Konsep imunitas terbatas ini akan diatur dalam _[the United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of State and Their Property](https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n04/478/54/pdf/n0447854.pdf?token=1msUfUzL9WLGvcwCQD&fe=true)_, yang mengakui bahwa imunitas suatu negara dibedakan berdasarkan tindakan yang dilakukannya.[\[10\]](#_ftn10) Demikian jawaban dari kami terkait pengertian _jure imperii_ dan _jure gestionis_ sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat. Dasar Hukum: _[The United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of State and Their Property](https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n04/478/54/pdf/n0447854.pdf?token=1msUfUzL9WLGvcwCQD&fe=true)._ Referensi: 1. Ernest K. Brankas. _The State Community Controversy in International Law: Private Suits Against Sovereign States in Domestic Courts_. Berlin: Springer, 2005; 2. Hazel Fox. _The Law of State Immunity_. Oxford: Oxford Univ. Press, 2008; 3. Jurisdictional Immunities of the State (Germany vs. Italy: Greece Intervening), judgement, ICJ Reports 2012; 4. Leandro de Oliveira Moll. _Al-Adsani vs. United Kingdom: State Immunity and Denial of Respect to Violations of Fundamental Human Rights._ Melbourne Journal International Law, 2003; 5. Malcolm N. Shaw. _International Law_ 6th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2008; 6. Matthew McMenamin. _State Immunity Before the International Court of Justice: Jurisdictional Immunities of the State (Germany V Italy)_. Victoria University of Wellington Law Review 44 (1). Wellington, New Zealand, 2013; 7. Rosanne van Alebeek. _The Immunity of States and Their Officials in International Criminal Law and International Human Rights Law_. New York: Oxford Univ. Press, 2008; 8. Sevrine Knuchel. _State Immunity And The Promise Of Jus Cogens_, 9 North Western: Journal of Human Rights, 2011. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Malcolm N. Shaw, _International Law_. 6th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2008, hal. 701. [\[2\]](#_ftnref2) Matthew McMenamin. _State Immunity before The International Court of Justice: Jurisdictional Immunities of the State_. 44 VUWLR, 2013, hal. 191. [\[3\]](#_ftnref3) Ernest K. Brankas. _The State Community Controversy in International Law: Private Suits Against Sovereign States in Domestic Courts._ Berlin: Springer, 2005, hal. 251.  [\[4\]](#_ftnref4) Rosanne van Alebeek. _The Immunity of States and Their Officials in International Criminal Law and International Human Rights Law_. New York: Oxford Univ. Press, 2008, hal. 47. [\[5\]](#_ftnref5) Leandro de Oliveira Moll. _Al-Adsani vs. United Kingdom: State Immunity and Denial of Justice with Respect to Violations of Fundamental Human Rights_. 4 MJIL 561 (2003), hal. 566. [\[6\]](#_ftnref6) Hazel Fox, _The Law of State Immunity_. 2nd ed. Oxford: Oxford Univ. Press, 2008, hal. 35. [\[7\]](#_ftnref7) L. Fischer Damrosch _et al. International Law_. 4th ed, 2004, hal 1198. [\[8\]](#_ftnref8) Jurisdictional Immunities of the State (Germany vs. Italy: Greece Intervening), judgement, ICJ Reports 2012, paragraf 64 – 76. [\[9\]](#_ftnref9) Sevrine Knuchel. _State Immunity and the Promise of Jus Cogens_. Northwest Journal of International Human Rights Vol. 9 (2011), hal. 162. [\[10\]](#_ftnref10) _Art._ 10, _[United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property](https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n04/478/54/pdf/n0447854.pdf?token=1msUfUzL9WLGvcwCQD&fe=true)_. Namun, konvensi ini belum berlaku (_not yet in force_) sebab belum memenuhi ketentuan _Article_ 30. Tags ---- [hukum](/tag/hukum) [internasional](/tag/internasional) [asas](/tag/asas)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITBunyi Pasal 76C UU 35/2014 tentang Bullying Anak23 Feb 2024Hukumnya Menuduh Orang Lain Lewat Medsos menurut UU ITE 202430 Jan 2024Bunyi Pasal 27 Ayat (2) UU ITE 2024 tentang Judi Online23 Jan 2024Menyebarkan Foto Telanjang, Delik Kesusilaan atau Pencemaran Nama Baik?04 Jul 2019Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Isi Pasal 27 ayat (1) UU 1/2024Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Pada dasarnya, seseorang yang menyebarkan informasi/dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dapat dikenakan pidana berdasarkan UU 1/2024 tentang perubahan kedua UU ITE. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (1) UU 1/2024 yang berbunyi:Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum. Unsur-unsur Pasal 27 ayat (1) UU 1/2024Dari bunyi Pasal 27 ayat (1) UU 1/2024, penjelasan unsur-unsur pasal tersebut adalah:[1]"Menyiarkan" termasuk perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam sistem elektronik."Mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik."Mentransmisikan" adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui sistem elektronik."Membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.“Melanggar kesusilaan" adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan. Penafsiran pengertian kesusilaan disesuaikan dengan standar yang berlaku pada masyarakat dalam waktu dan tempat tertentu (contemporary community standard)."Diketahui umum" adalah untuk dapat atau sehingga dapat diakses oleh kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenalSelanjutnya, seseorang yang melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU 1/2024 berpotensi dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU 1/2024.Kemudian sebagai informasi, pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang.[2] Dalam melakukan pencegahan tersebut, pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.[3] Lalu, perintah kepada penyelenggara sistem elektronik berupa pemutusan akses dan/atau moderasi konten secara mandiri terhadap informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pornografi, perjudian, atau muatan lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang dimungkinkan secara teknologi.[4] Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.[1] Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 1/2024”)[2] Pasal 40 ayat (2a) UU 1/2024[3] Pasal 40 ayat (2b) UU 1/2024[4] Pasal 40 ayat (2c) UU 1/2024Tagsuu itekesusilaanpotd

Pasal 27 ayat (1) UU ITE 2024 tentang apa? Apakah benar Pasal 27 ayat (1) UU ITE 2024 mengatur tentang muatan informasi/dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan? Jika benar, apa bunyi Pasal 27 ayat (1) UU ITE 2024?

Pada dasarnya, seseorang yang menyebarkan informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar berdasarkan UU 1/2024 tentang perubahan kedua UU ITE.   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Bunyi Pasal 76C UU 35/2014 tentang Bullying Anak23 Feb 2024Hukumnya Menuduh Orang Lain Lewat Medsos menurut UU ITE 202430 Jan 2024Bunyi Pasal 27 Ayat (2) UU ITE 2024 tentang Judi Online23 Jan 2024Menyebarkan Foto Telanjang, Delik Kesusilaan atau Pencemaran Nama Baik?04 Jul 2019Bunyi Pasal 76C UU 35/2014 tentang Bullying Anak23 Feb 2024Hukumnya Menuduh Orang Lain Lewat Medsos menurut UU ITE 202430 Jan 2024Bunyi Pasal 27 Ayat (2) UU ITE 2024 tentang Judi Online23 Jan 2024Menyebarkan Foto Telanjang, Delik Kesusilaan atau Pencemaran Nama Baik?04 Jul 2019Cara Mengurus Surat Cerai dan Langkah Mengajukan Gugatannya22 Jun 2023Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023Cara Mengurus Surat Cerai dan Langkah Mengajukan Gugatannya22 Jun 2023Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-27-ayat-1-uu-ite-2024-tentang-kesusilaan-lt65e05f9d6ec29/

Bunyi Pasal 27 ayat (1) UU ITE 2024 tentang Kesusilaan

pages/42/page-2.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Bunyi Pasal 76C UU 35/2014 tentang Bullying Anak ](/klinik/a/bunyi-pasal-76c-uu-35-2014-tentang-bullying-anak-lt65d86258364d3/)  23 Feb 2024 [ #### Hukumnya Menuduh Orang Lain Lewat Medsos menurut UU ITE 2024 ](/klinik/a/hukumnya-menuduh-orang-lain-lewat-medsos-menurut-uu-ite-2024-lt5be73798db2a7/)  30 Jan 2024 [ #### Bunyi Pasal 27 Ayat (2) UU ITE 2024 tentang _Judi Online_ ](/klinik/a/bunyi-pasal-27-ayat-2-uu-ite-2024-tentang-ijudi-online-i-lt65afa86471ccc/)  23 Jan 2024 [ #### Menyebarkan Foto Telanjang, Delik Kesusilaan atau Pencemaran Nama Baik? ](/klinik/a/menyebarkan-foto-telanjang--delik-kesusilaan-atau-pencemaran-nama-baik-lt5d19d766891a4/)  04 Jul 2019 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Isi Pasal 27 ayat (1) UU 1/2024** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Pada dasarnya, seseorang yang menyebarkan informasi/dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dapat dikenakan pidana berdasarkan [**UU 1/2024**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65961ed500cf3/undang-undang-nomor-1-tahun-2024/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_2024) tentang perubahan kedua [**UU ITE**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_ite). Hal tersebut sebagaimana diatur dalam perbuatan yang dilarang dalam **Pasal 27 ayat (1) UU 1/2024** yang berbunyi: _Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum._ ### **Unsur-unsur Pasal 27 ayat (1) UU 1/2024** Dari bunyi Pasal 27 ayat (1) UU 1/2024, penjelasan unsur-unsur pasal tersebut adalah:[\[1\]](#_ftn1) 1. "**Menyiarkan**" termasuk perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam sistem elektronik. 2. "**Mendistribusikan**" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. 3. "**Mentransmisikan**" adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui sistem elektronik. 4. "**Membuat dapat diakses**" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. 5. “**Melanggar kesusilaan**" adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan. Penafsiran pengertian kesusilaan disesuaikan dengan standar yang berlaku pada masyarakat dalam waktu dan tempat tertentu (_contemporary community standard_). 6. "**Diketahui umum**" adalah untuk dapat atau sehingga dapat diakses oleh kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal Selanjutnya, seseorang yang melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU 1/2024 berpotensi dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar, sebagaimana diatur dalam **Pasal 45 ayat (1) UU 1/2024**. Kemudian sebagai informasi, pemerintah wajib melakukan **pencegahan penyebarluasan dan penggunaan informasi dan/atau dokumen elektronik** yang memiliki muatan yang dilarang.[\[2\]](#_ftn2) Dalam melakukan pencegahan tersebut, pemerintah berwenang melakukan **pemutusan akses** **dan/atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik** **untuk melakukan pemutusan akses** terhadap informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.[\[3\]](#_ftn3) Lalu, perintah kepada penyelenggara sistem elektronik berupa pemutusan akses dan/atau moderasi konten secara mandiri terhadap informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan **pornografi**, perjudian, atau muatan lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang dimungkinkan secara teknologi.[\[4\]](#_ftn4) Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_ite) sebagaimana diubah dengan [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt584a7363785c8?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_19_2016) yang diubah kedua kalinya dengan [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65961ed500cf3/undang-undang-nomor-1-tahun-2024/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_2024). * * * [\[1\]](#_ftnref1) Penjelasan Pasal 27 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65961ed500cf3/undang-undang-nomor-1-tahun-2024/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_2024) (“UU 1/2024”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 40 ayat (2a) UU 1/2024 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 40 ayat (2b) UU 1/2024 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 40 ayat (2c) UU 1/2024 Tags ---- [uu ite](/tag/uu-ite) [kesusilaan](/tag/kesusilaan) [potd](/tag/potd)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 28 Oktober 2019.KLINIK TERKAITHukumnya Jual Beli Barang KW12 Jul 2024Jerat Pidana Bagi Pembuat SIM Palsu05 Jan 2023Cara Mengidentifikasi Tanda Tangan Elektronik Palsu28 Apr 2020Penanganan Perkara Pemalsuan Berdasarkan Salinan Surat Palsu09 Okt 2019Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Mengubah Isi Kuitansi Sebagai Pemalsuan SuratBelajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Pada dasarnya, dalam KBBI, kuitansi diartikan sebagai surat bukti penerimaan uang. Kami mengasumsikan bahwa dalam kuitansi yang Anda maksud sudah tertulis informasi terkait penerimaan uang, baik nominal maupun para pihak yang terlibat.Adapun perbuatan mengubah isi kuitansi yang dilakukan secara sepihak tanpa sepengetahuan pihak lainnya berpotensi dijerat dengan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku, dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[1] yaitu tahun 2026, sebagai berikut:Pasal 263 KUHPPasal 391 UU 1/2023Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.Setiap Orang yang membuat secara tidak benar atau memalsu Surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika penggunaan Surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, dipidana karena pemalsuan Surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, yaitu Rp2 miliar.[2]Setiap Orang yang menggunakan Surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar atau tidak dipalsu, jika penggunaan Surat tersebut dapat menimbulkan kerugian dipidana dengan pidana yang sama dengan ayat (1). Menurut S.R. Sianturi dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya (hal. 416), tindak pidana pemalsuan surat yang dirumuskan dalam Pasal 263 KUHP disebut sebagai “pemalsuan surat sederhana”. Adapun unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat sederhana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP antara lain:barangsiapa;membuat surat palsu atau memalsukan surat;yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal;dengan maksud;untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.Sedangkan unsur-unsur Pasal 263 ayat (2) KUHP adalah:barangsiapa;dengan sengaja;memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli; danbila pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.Kemudian, R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai Pasal 263 KUHP sebagai berikut (hal. 195 - 196):Yang diartikan dengan surat adalah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik dan lain-lainnya, termasuk kuitansi;Memalsukan surat diartikan sebagai mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari yang asli. Caranya bermacam-macam, termasuk mengurangi, menambah, mengubah sesuatu dari surat itu, atau memalsu tanda tangan;Perbuatan memalsukan surat tersebut harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsu;Penggunaan surat palsu itu harus mendatangkan kerugian, namun kerugian yang dimaksud tidak perlu sudah ada, sehingga baru kemungkinan saja akan adanya kerugian sudah cukup diartikan sebagai kerugian; danYang dihukum tidak hanya memalsukan surat, namun juga secara sengaja menggunakan surat palsu. “Sengaja” berarti orang yang menggunakan harus mengetahui benar bahwa surat yang ia gunakan adalah palsu.Sedangkan menurut Penjelasan Pasal 391 UU 1/2023, yang dimaksud dengan "surat" adalah semua gambaran dalam pikiran yang diwujudkan dalam perkataan yaitu yang dituangkan dalam tulisan baik tulisan tangan maupun melalui mesin, termasuk juga antara lain salinan, hasil fotokopi, faksimile atas surat tersebut. Surat yang dipalsu harus dapat:menimbulkan suatu hak, misalnya karcis atau tanda masuk;menimbulkan suatu perikatan, misalnya perjanjian kredit, jual beli, sewa menyewa;menerbitkan suatu pembebasan utang; ataudipergunakan sebagai bukti bagi suatu perbuatan atau peristiwa, misalnya buku tabungan, surat tanda kelahiran, surat angkutan, buku kas, dan lain-lain.Dengan demikian, perbuatan mengubah isi kuitansi tanpa sepengetahuan dari pihak lain yang bersangkutan, misalnya dengan mengubah nominal uang atau pihak yang menerima atau bahkan memalsukan tanda tangan, dapat dijerat dengan tindak pidana pemalsuan surat dalam Pasal 263 KUHP atau Pasal 391 UU 1/2023. Penjelasan lebih lanjut mengenai tindak pidana pemalsuan surat dapat Anda baca pada artikel Bunyi Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat.Baca juga: Unsur-unsur dan Bentuk Pemalsuan DokumenContoh KasusUntuk mempermudah pemahaman Anda, berikut kami jelaskan kasus pidana pemalsuan kuitansi dalam Putusan PN Sukoharjo 28/PID.B/2014/PN SKH.Pada kasus ini, ditemukan fakta terdakwa mengubah isi dari kuitansi yaitu pada tulisan dalam kuitansi berupa (hal. 20):mencoret nama salah satu pihak dalam kuitansi; danmencoret dan mengganti kata “menyerahkan” menjadi “menerima”.Awalnya, terdakwa menerima uang sebesar Rp15 juta dari saksi korban pada 27 April 2009 yang tertuang dalam kuitansi (hal. 21). Terdakwa mengubah tanggal dalam kuitansi tersebut menjadi 27 April 2011 dan mencoret informasi mengenai pihak pemberi uang tersebut dan diganti dengan nama terdakwa sendiri (hal. 21). Selanjutnya, terdakwa mencoret dan mengganti kata “menyerahkan” menjadi “menerima”, sehingga atas seluruh perbuatan tersebut, seolah-olah terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp15 juta kepada saksi korban, sehingga isi dari kuitansi tersebut tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya (hal 20 – 21).Patut dicatat bahwa dalam pertimbangan terhadap hal yang memberatkan, PN Sukoharjo menilai bahwa perbuatan terdakwa yang telah merugikan saksi korban merupakan hal yang memberatkan, karena seolah-olah saksi korban telah menerima sejumlah uang tersebut padahal dalam kenyataan sebenarnya terdakwa belum menyerahkan uangnya (hal. 22 – 23), sehingga uang korban sebenarnya masih belum dikembalikan.Atas perbuatannya, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP dan dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun (hal. 24).Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PidanaUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPUTUSANPutusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 28/PID.B/2014/PN.SKH.REFERENSIR. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor : Politeia, 1994.S.R. Sianturi. Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya. Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983;Kamus Besar Bahasa Indonesia, kuitansi, yang diakses pada Rabu, 28 Februari 2024, pukul 15.00 WIB.[1] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)[2] Pasal 79 ayat (1) huruf f UU 1/2023Tagspemalsuan suratpidanakuitansipemalsuansurat

Saya mau bertanya apabila ada orang dengan sengaja menambah isi pada kuitansi tanpa sepengetahuan pihak kedua, apakah hal itu melanggar hukum? Jika ya, apa jerat pidana bagi pemalsu kuitansi?

Perbuatan mengubah isi kuitansi baik dengan cara mengurangi, menambah, atau mengubah sesuatu dari isi kuitansi tanpa sepengetahuan dari pihak lain yang bersangkutan, berpotensi dijerat Pasal 263 KUHP atau Pasal 391 UU 1/2023 jika memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat. Salah satu unsurnya, bahwa pihak tersebut akan menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan. Lantas, apa ancaman pidana bagi orang yang memalsukan kuitansi? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.   Hukumnya Jual Beli Barang KW12 Jul 2024Jerat Pidana Bagi Pembuat SIM Palsu05 Jan 2023Cara Mengidentifikasi Tanda Tangan Elektronik Palsu28 Apr 2020Penanganan Perkara Pemalsuan Berdasarkan Salinan Surat Palsu09 Okt 2019Hukumnya Jual Beli Barang KW12 Jul 2024Jerat Pidana Bagi Pembuat SIM Palsu05 Jan 2023Cara Mengidentifikasi Tanda Tangan Elektronik Palsu28 Apr 2020Penanganan Perkara Pemalsuan Berdasarkan Salinan Surat Palsu09 Okt 2019Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 2023Cara Mengurus Surat Cerai dan Langkah Mengajukan Gugatannya22 Jun 2023Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 2023Cara Mengurus Surat Cerai dan Langkah Mengajukan Gugatannya22 Jun 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pidana-bagi-pemalsu-kuitansi-lt5db1af3c5669a/

Jerat Pidana bagi Pemalsu Kuitansi

pages/42/page-3.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh [Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/bernadetha-aurelia-oktavira--sh-lt5d537b77ab8d5) dan pertama kali dipublikasikan pada 28 Oktober 2019.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Hukumnya Jual Beli Barang KW ](/klinik/a/hukumnya-jual-beli-barang-kw-lt4f98f0a42a785/)  12 Jul 2024 [ #### Jerat Pidana Bagi Pembuat SIM Palsu ](/klinik/a/jerat-pidana-bagi-pembuat-sim-palsu-lt5d2d9805817ab/)  05 Jan 2023 [ #### Cara Mengidentifikasi Tanda Tangan Elektronik Palsu ](/klinik/a/cara-mengidentifikasi-tanda-tangan-elektronik-palsu-lt5d689c0cc9d81/)  28 Apr 2020 [ #### Penanganan Perkara Pemalsuan Berdasarkan Salinan Surat Palsu ](/klinik/a/penanganan-perkara-pemalsuan-berdasarkan-salinan-surat-palsu-lt5d863440425c6/)  09 Okt 2019 [](#!) **Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Mengubah Isi Kuitansi Sebagai Pemalsuan Surat** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Pada dasarnya, dalam **KBBI**, [kuitansi](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kuitansi) diartikan sebagai surat bukti penerimaan uang. Kami mengasumsikan bahwa dalam kuitansi yang Anda maksud sudah tertulis informasi terkait penerimaan uang, baik nominal maupun para pihak yang terlibat. Adapun perbuatan mengubah isi kuitansi yang dilakukan secara sepihak tanpa sepengetahuan pihak lainnya berpotensi dijerat dengan **tindak pidana pemalsuan surat** sebagaimana diatur dalam **[KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP)** lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku, dan **[UU 1/2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru)** tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[\[1\]](#_ftn1) yaitu tahun 2026, sebagai berikut: **Pasal 263 KUHP** **Pasal 391 UU 1/2023** 1. Barang siapa **membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak**, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena **pemalsuan surat**, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. 2. Diancam dengan pidana yang sama, **barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati**, jika **pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian**. 1. Setiap Orang yang **membuat secara tidak benar atau memalsu Surat yang dapat menimbulkan suatu hak**, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika penggunaan Surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, dipidana karena **pemalsuan Surat**, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, yaitu Rp2 miliar.[\[2\]](#_ftn2) 2. Setiap Orang yang **menggunakan Surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu**, **seolah-olah benar atau tidak dipalsu**, jika penggunaan Surat tersebut dapat menimbulkan kerugian dipidana dengan pidana yang sama dengan ayat (1). Menurut **S.R. Sianturi** dalam bukunya yang berjudul _Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya_ (hal. 416), tindak pidana pemalsuan surat yang dirumuskan dalam Pasal 263 KUHP disebut sebagai “pemalsuan surat sederhana”. Adapun unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat sederhana dalam **Pasal 263 ayat (1) KUHP** antara lain: 1. barangsiapa; 2. membuat surat palsu atau memalsukan surat; 3. yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal; 4. dengan maksud; 5. untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu. Sedangkan unsur-unsur **Pasal 263 ayat (2) KUHP** adalah: 1. barangsiapa; 2. dengan sengaja; 3. memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli; dan 4. bila pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Kemudian, **R. Soesilo** dalam bukunya _Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal_ menjelaskan mengenai Pasal 263 KUHP sebagai berikut (hal. 195 - 196): 1. Yang diartikan dengan surat adalah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik dan lain-lainnya, **termasuk kuitansi**; 2. Memalsukan surat diartikan sebagai **mengubah surat sedemikian rupa**, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari yang asli. Caranya bermacam-macam, termasuk **mengurangi**, **menambah**, **mengubah sesuatu dari surat itu**, atau **memalsu tanda tangan**; 3. Perbuatan memalsukan surat tersebut harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan **surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsu**; 4. Penggunaan surat palsu itu **harus mendatangkan kerugian**, namun kerugian yang dimaksud tidak perlu sudah ada, sehingga baru kemungkinan saja akan adanya kerugian sudah cukup diartikan sebagai kerugian; dan 5. Yang dihukum **tidak hanya memalsukan surat**, namun juga secara **sengaja menggunakan surat palsu**. “Sengaja” berarti orang yang menggunakan **harus mengetahui benar bahwa surat yang ia gunakan adalah palsu**. Sedangkan menurut **Penjelasan Pasal 391 UU 1/2023**, yang dimaksud dengan "surat" adalah semua gambaran dalam pikiran yang diwujudkan dalam perkataan yaitu yang dituangkan dalam tulisan baik tulisan tangan maupun melalui mesin, termasuk juga antara lain salinan, hasil fotokopi, faksimile atas surat tersebut. Surat yang dipalsu harus dapat: 1. menimbulkan suatu hak, misalnya karcis atau tanda masuk; 2. menimbulkan suatu perikatan, misalnya perjanjian kredit, jual beli, sewa menyewa; 3. menerbitkan suatu pembebasan utang; atau 4. dipergunakan sebagai bukti bagi suatu perbuatan atau peristiwa, misalnya buku tabungan, surat tanda kelahiran, surat angkutan, buku kas, dan lain-lain. Dengan demikian, perbuatan mengubah isi kuitansi tanpa sepengetahuan dari pihak lain yang bersangkutan, misalnya dengan mengubah nominal uang atau pihak yang menerima atau bahkan memalsukan tanda tangan, dapat dijerat dengan tindak pidana pemalsuan surat dalam Pasal 263 KUHP atau Pasal 391 UU 1/2023. Penjelasan lebih lanjut mengenai tindak pidana pemalsuan surat dapat Anda baca pada artikel **[Bunyi Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-263-kuhp-tentang-pemalsuan-surat-lt65a5077071ccc?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=bunyi_pasal_263_kuhp_pemalsuan_surat)**. Baca juga: **[Unsur-unsur dan Bentuk Pemalsuan Dokumen](https://www.hukumonline.com/klinik/a/unsur-unsur-dan-bentuk-pemalsuan-dokumen-lt54340fa96fb6c?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pemalsuan_dokumen)** ### **Contoh Kasus** Untuk mempermudah pemahaman Anda, berikut kami jelaskan kasus pidana pemalsuan kuitansi dalam **[Putusan PN Sukoharjo 28/PID.B/2014/PN SKH](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/d7a3b01f35b9ad862cc92cf95882fdf5)**. Pada kasus ini, ditemukan fakta terdakwa mengubah isi dari kuitansi yaitu pada tulisan dalam kuitansi berupa (hal. 20): 1. mencoret nama salah satu pihak dalam kuitansi; dan 2. mencoret dan mengganti kata “menyerahkan” menjadi “menerima”. Awalnya, terdakwa menerima uang sebesar Rp15 juta dari saksi korban pada 27 April 2009 yang tertuang dalam kuitansi (hal. 21). Terdakwa **mengubah tanggal dalam kuitansi** tersebut menjadi 27 April 2011 dan **mencoret informasi** mengenai pihak pemberi uang tersebut dan diganti dengan nama terdakwa sendiri (hal. 21). Selanjutnya, terdakwa **mencoret dan mengganti kata** “menyerahkan” menjadi “menerima”, sehingga atas seluruh perbuatan tersebut, seolah-olah terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp15 juta kepada saksi korban, sehingga isi dari kuitansi tersebut tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya (hal 20 – 21). Patut dicatat bahwa dalam pertimbangan terhadap hal yang memberatkan, PN Sukoharjo menilai bahwa perbuatan terdakwa yang telah **merugikan saksi korban** merupakan hal yang memberatkan, karena seolah-olah saksi korban telah menerima sejumlah uang tersebut padahal dalam kenyataan sebenarnya terdakwa belum menyerahkan uangnya (hal. 22 – 23), sehingga uang korban sebenarnya masih belum dikembalikan. Atas perbuatannya, **terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 263 ayat (1) KUHP** dan dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun (hal. 24). Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru) PUTUSAN ------- [Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 28/PID.B/2014/PN.SKH](https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/d7a3b01f35b9ad862cc92cf95882fdf5). REFERENSI --------- 1. R. Soesilo. _Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal_. Bogor : Politeia, 1994. 2. S.R. Sianturi. _Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya_. Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983; 3. Kamus Besar Bahasa Indonesia, [kuitansi](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kuitansi), yang diakses pada Rabu, 28 Februari 2024, pukul 15.00 WIB. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 624 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru) (“UU 1/2023”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 79 ayat (1) huruf f UU 1/2023 Tags ---- [pemalsuan surat](/tag/pemalsuan-surat) [pidana](/tag/pidana) [kuitansi](/tag/kuitansi) [pemalsuan](/tag/pemalsuan) [surat](/tag/surat)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITPenggelapan dalam Lingkungan Keluarga, Ini Sanksi Pidananya08 Feb 2024Penggelapan dalam Jabatan, Ranah Pidana atau Perdata?11 Jan 2024Bunyi Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dan Unsurnya08 Jan 2024Perbedaan Pasal Penipuan dan Penggelapan12 Des 2023Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Apakah Penuntutan Kasus Penggelapan Akan Dihentikan Jika Laporan Dicabut? yang dibuat oleh Diana Kusumasari, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 20 Agustus 2011.Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Jerat Pasal PenggelapanTindak pidana penggelapan diatur dalam pasal tersendiri dalam KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[1] yaitu tahun 2026. Berapa lama hukuman pidana penggelapan? Berikut bunyi pasalnya sebagai berikut:Pasal 372 KUHPBarang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900 ribu.[2]Pasal 486 UU 1/2023Setiap orang yang secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana, dipidana karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta.[3]Baca juga: Bunyi Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dan UnsurnyaLebih lanjut, jika penggelapan terjadi di lingkungan keluarga, ada ketentuan tersendiri yang sudah kami ulas dalam Penggelapan dalam Lingkungan Keluarga, Ini Sanksi Pidananya.Apakah Laporan Dapat Dicabut Kembali?Namun, perlu digarisbawahi bahwa tindak pidana penggelapan merupakan delik aduan jika terjadi dalam lingkup keluarga.[4] Dalam hal tindak pidana penggelapan dilakukan di luar lingkup keluarga tersebut, tindak pidana penggelapan bukanlah merupakan delik aduan, melainkan delik biasa.Lalu apakah laporan dapat dicabut kembali? Meskipun laporan di kepolisian dicabut oleh korban, proses penuntutan tindak pidana penggelapan akan terus berjalan. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum acara pidana untuk mencari kebenaran materiel yaitu kebenaran yang sesungguhnya mengenai siapa pelaku tindak pidana yang sesungguhnya yang seharusnya dituntut dan didakwa.Dalam hal pengaduan tindak pidana penggelapan dalam lingkup keluarga telah dilakukan, namun kemudian korban hendak mencabut pengaduannya, maka berdasarkan Pasal 75 KUHP, pengaduan dapat ditarik kembali/dicabut dalam waktu 3 bulan setelah pengaduan diajukan. Sedangkan Pasal 29 ayat (1) UU 1/2023 menyebutkan pengaduan harus diajukan dalam tenggang waktu:6 bulan terhitung sejak tanggal orang yang berhak mengadu mengetahui adanya tindak pidana jika yang berhak mengadu bertempat tinggal di Indonesia; atau9 bulan terhitung sejak tanggal orang yang berhak mengadu mengetahui adanya tindak pidana jika yang berhak mengadu bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia.Jika yang berhak mengadu lebih dari 1 orang, tenggang waktu di atas dihitung sejak tanggal masing-masing pengadu mengetahui adanya tindak pidana.[5]Jadi, pencabutan laporan/pengaduan di kepolisian tidak akan menghentikan penuntutan terhadap tindak pidana penggelapan, kecuali hal tersebut terjadi dalam lingkup keluarga seperti yang telah kami paparkan di atas.Sebagai tambahan informasi, apakah kasus penggelapan bisa kadaluarsa? Bisa, menurut Pasal 78 ayat (1) angka 3 KUHP atau Pasal 136 ayat (1) huruf c UU 1/2023 yaitu setelah melampaui 12 tahun.Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PidanaUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPeraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP[1] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)[2] Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, denda dilipatgandakan 1.000 kali[3] Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 1/2023[4] Pasal 367 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) atau Pasal 481 ayat (2) UU 1/2023[5] Pasal 29 ayat (2) UU 1/2023Tagspenggelapanlaporan polisikuhp

Apakah laporan dapat dicabut kembali? Dalam hal ini penuntutan terhadap tindak pidana penggelapan dalam Pasal 372 KUHP. Apabila bisa, apa dasar hukumnya?

Tindak pidana penggelapan diatur dalam pasal tersendiri dalam KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026. Lantas, apakah laporan penggelapan yang sudah masuk ke kepolisian bisa dicabut kembali? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Penggelapan dalam Lingkungan Keluarga, Ini Sanksi Pidananya08 Feb 2024Penggelapan dalam Jabatan, Ranah Pidana atau Perdata?11 Jan 2024Bunyi Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dan Unsurnya08 Jan 2024Perbedaan Pasal Penipuan dan Penggelapan12 Des 2023Penggelapan dalam Lingkungan Keluarga, Ini Sanksi Pidananya08 Feb 2024Penggelapan dalam Jabatan, Ranah Pidana atau Perdata?11 Jan 2024Bunyi Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dan Unsurnya08 Jan 2024Perbedaan Pasal Penipuan dan Penggelapan12 Des 2023Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 20224 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 22 Mei 2023Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 20224 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 22 Mei 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-laporan-dapat-dicabut-kembali-lt4e4a1ff607e98/

Apakah Laporan Penggelapan Dapat Dicabut Kembali?

pages/42/page-4.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Penggelapan dalam Lingkungan Keluarga, Ini Sanksi Pidananya ](/klinik/a/penggelapan-dalam-lingkungan-keluarga--ini-sanksi-pidananya-lt54b9f157a27d0/)  08 Feb 2024 [ #### Penggelapan dalam Jabatan, Ranah Pidana atau Perdata? ](/klinik/a/penggelapan-dalam-jabatan--ranah-pidana-atau-perdata-cl5886/)  11 Jan 2024 [ #### Bunyi Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dan Unsurnya ](/klinik/a/bunyi-pasal-372-kuhp-lt659be4526e0f9/)  08 Jan 2024 [ #### Perbedaan Pasal Penipuan dan Penggelapan ](/klinik/a/pasal-penipuan-dan-penggelapan-lt4ceb3048897ea/)  12 Des 2023 [](#!) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul _Apakah Penuntutan Kasus Penggelapan Akan Dihentikan Jika Laporan Dicabut?_ yang dibuat oleh** [**Diana Kusumasari, S.H., M.H.**](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/diana-kusumasari--sh--mh-lt4d37c414e08df) **dan pertama kali dipublikasikan pada 20 Agustus 2011.** **Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Jerat Pasal Penggelapan** Tindak pidana penggelapan diatur dalam pasal tersendiri dalam [**KUHP**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/nprt/38/wetboek-van-strafrecht-\(wvs\)-kitab-undang-undang-hukum-pidana-\(kuhp\)?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan [**UU 1/2023**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru) tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[\[1\]](#_ftn1) yaitu tahun 2026. Berapa lama hukuman pidana penggelapan? Berikut bunyi pasalnya sebagai berikut: **Pasal 372 KUHP** _Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena **penggelapan**, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900 ribu_.[\[2\]](#_ftn2) **Pasal 486 UU 1/2023** _Setiap orang yang secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana, dipidana karena **penggelapan**, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta_.[\[3\]](#_ftn3) Baca juga: **[Bunyi Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dan Unsurnya](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-372-kuhp-tentang-penggelapan-dan-unsurnya-lt659be4526e0f9?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pasal_372_kuhp)** Lebih lanjut, jika penggelapan terjadi di lingkungan keluarga, ada ketentuan tersendiri yang sudah kami ulas dalam **[Penggelapan dalam Lingkungan Keluarga, Ini Sanksi Pidananya](https://www.hukumonline.com/klinik/a/penggelapan-dalam-lingkungan-keluarga--ini-sanksi-pidananya-lt54b9f157a27d0?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=penggelapan_keluarga)**. ### **Apakah Laporan Dapat Dicabut Kembali?** Namun, perlu digarisbawahi bahwa tindak pidana penggelapan merupakan delik aduan jika terjadi dalam lingkup keluarga.[\[4\]](#_ftn4) Dalam hal tindak pidana penggelapan dilakukan di luar lingkup keluarga tersebut, tindak pidana penggelapan bukanlah merupakan delik aduan, melainkan delik biasa. Lalu apakah laporan dapat dicabut kembali? Meskipun laporan di kepolisian dicabut oleh korban, proses penuntutan tindak pidana penggelapan akan terus berjalan. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum acara pidana untuk mencari kebenaran materiel yaitu kebenaran yang sesungguhnya mengenai siapa pelaku tindak pidana yang sesungguhnya yang seharusnya dituntut dan didakwa. Dalam hal pengaduan tindak pidana penggelapan dalam lingkup keluarga telah dilakukan, namun kemudian korban hendak mencabut pengaduannya, maka berdasarkan **Pasal 75 KUHP**, pengaduan dapat ditarik kembali/dicabut dalam waktu 3 bulan setelah pengaduan diajukan. Sedangkan **Pasal 29 ayat (1) UU 1/2023** menyebutkan pengaduan harus diajukan dalam tenggang waktu: 1. 6 bulan terhitung sejak tanggal orang yang berhak mengadu mengetahui adanya tindak pidana jika yang berhak mengadu bertempat tinggal di Indonesia; atau 2. 9 bulan terhitung sejak tanggal orang yang berhak mengadu mengetahui adanya tindak pidana jika yang berhak mengadu bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia. Jika yang berhak mengadu lebih dari 1 orang, tenggang waktu di atas dihitung sejak tanggal masing-masing pengadu mengetahui adanya tindak pidana.[\[5\]](#_ftn5) Jadi, pencabutan laporan/pengaduan di kepolisian tidak akan menghentikan penuntutan terhadap tindak pidana penggelapan, kecuali hal tersebut terjadi dalam lingkup keluarga seperti yang telah kami paparkan di atas. Sebagai tambahan informasi, apakah kasus penggelapan bisa kadaluarsa? Bisa, menurut **Pasal 78 ayat (1) angka 3 KUHP** atau **Pasal 136 ayat (1) huruf c UU 1/2023** yaitu setelah melampaui 12 tahun. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/nprt/38/wetboek-van-strafrecht-\(wvs\)-kitab-undang-undang-hukum-pidana-\(kuhp\)?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt4f4df95a89a5f/peraturan-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2012?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perma_2_2012) * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 624 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023) (“UU 1/2023”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 3 [Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt4f4df95a89a5f/peraturan-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2012?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perma_2_2012), denda dilipatgandakan 1.000 kali [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 1/2023 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 367 ayat (2) [Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/nprt/38/wetboek-van-strafrecht-\(wvs\)-kitab-undang-undang-hukum-pidana-\(kuhp\)?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) (“KUHP”) atau Pasal 481 ayat (2) UU 1/2023 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 29 ayat (2) UU 1/2023 Tags ---- [penggelapan](/tag/penggelapan) [laporan polisi](/tag/laporan-polisi) [kuhp](/tag/kuhp)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Apa itu Obligasi?KLINIK TERKAITSaham dan Obligasi: Dari Pengertian Hingga Perbedaannya25 Jan 2023Landasan Hukum Penerbitan Obligasi Syariah Daerah18 Nov 2020Hak Tagih Pemegang Obligasi Jika Emiten Pailit02 Okt 2017Siapa yang Berhak Memohonkan Pailit atas Penjamin Obligasi?18 Nov 2013Siapa yang Berhak Memohonkan Pailit atas Penjamin Obligasi?18 Nov 2013Sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda, terlebih dahulu perlu dipahami mengenai konsep dasar kepemilikan obligasi berdasarkan hukum positif di Indonesia.Ketentuan mengenai obligasi dapat Anda temukan dalam Pasal 22 angka 1 UU P2SK yang mengubah Pasal 1 angka 5 UU Pasar Modal sebagai berikut:Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal.Lebih lanjut, dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (4) UU Pasar Modal dicantumkan bahwa salah satu efek yang bersifat utang jangka panjang adalah obligasi.Kemudian Pasal 1 angka 3 POJK 20/2020 memberikan definisi efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.Lantas, apa yang dimaksud dengan obligasi? Menurut KBBI, obligasi adalah surat pinjaman dengan bunga tertentu dari pemerintah yang dapat diperjualbelikan; surat utang berjangka (waktu) lebih dari satu tahun dan bersuku bunga tertentu, dikeluarkan oleh perusahaan untuk menarik dana dari masyarakat guna menutup pembiayaan perusahaan.Dengan demikian, secara sederhana, obligasi sebagai efek adalah surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, berisi janji pihak yang menerbitkan efek untuk membayar imbalan berupa bunga (kupon) pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada akhir waktu yang telah ditentukan, kepada pihak pembeli obligasi tersebut.Obligasi dapat diterbitkan oleh negara maupun korporasi dan diperdagangkan kepada masyarakat menurut tata cara yang diatur dalam UU Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.Cara Menagih Piutang atas ObligasiUntuk dapat mengurus dan mewakili pemegang obligasi, maka dibentuklah suatu lembaga perwaliamanatan. Wali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang dan/atau sukuk.[1]Menurut Pasal 50 ayat (1) UU Pasar Modal dijelaskan bahwa yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai wali amanat adalah bank umum dan pihak lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.Dengan demikian, dapat kami sampaikan bahwa wali amanat merupakan kuasa Anda sebagai pemegang obligasi untuk mengurus segala sesuatu terkait efek berupa surat utang tersebut.Dasar hukum penguasaan wali amanat tersebut diatur dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (2) UU Pasar Modal sebagai berikut:… Dalam hal ini, Wali Amanat diberi kuasa berdasarkan Undang-Undang ini untuk mewakili pemegang efek bersifat utang dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan pemegang Efek bersifat utang tersebut, termasuk melakukan penuntutan hak-hak pemegang Efek bersifat utang, baik di dalam maupun di luar pengadilan tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari pemegang Efek bersifat utang dimaksud.Sebagai kuasa, wali amanat akan mewakili pemegang obligasi dalam berhubungan dengan penerbit obligasi atau biasa disebut emiten, dengan mengacu pada perjanjian perwaliamanatan.Adapun, yang dimaksud dengan perjanjian perwaliamanatan atau kontrak perwaliamanatan adalah perjanjian antara emiten dan wali amanat dalam rangka penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk.[2]Menurut Pasal 6 ayat (1) POJK 20/2020, tugas, fungsi, dan kewajiban wali amanat wajib dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam kontrak perwaliamanatan, yang paling sedikit:memantau perkembangan pengelolaan kegiatan emiten berdasarkan data dan/atau informasi yang diperoleh baik langsung maupun tidak langsung;mengawasi dan memantau pelaksanaan kewajiban emiten berdasarkan kontrak perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan kontrak perwaliamanatan;melaksanakan hasil keputusan rapat umum pemegang efek bersifat utang dan/atau sukuk sesuai dengan tanggung jawabnya;mengawasi, melakukan inspeksi, dan mengadministrasikan harta yang menjadi jaminan bagi pembayaran kewajiban kepada pemegang efek bersifat utang dan/atau sukuk, jika terdapat harta yang menjadi jaminan bagi pembayaran kewajiban kepada pemegang efek bersifat utang dan/atau sukuk;memantau pembayaran yang dilakukan oleh emiten atau agen pembayaran kepada pemegang efek bersifat utang dan/atau sukuk;mengambil tindakan yang diperlukan apabila terjadi perubahan hasil pemeringkatan efek;mengambil tindakan yang diperlukan apabila terjadi perubahan nilai atas jaminan, jika terdapat perubahan nilai atas jaminan; danmengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak perwaliamanatan.Selain itu, wewenang wali amanat adalah memegang kuasa untuk mewakili pemegang efek bersifat utang dan/atau sukuk dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan pemegang efek bersifat utang dan/atau sukuk, termasuk melakukan penuntutan hak pemegang efek bersifat utang dan/atau sukuk apabila terdapat utang yang belum dibayarkan, sepanjang sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam kontrak perwaliamanatan.[3]Wali amanat berwenang mewaliki pemegang efek (obligasi), baik di dalam maupun di luar pengadilan tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari pemegang efek bersifat utang dan/atau sukuk dimaksud.[4]Selanjutnya, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kontrak perwaliamanatan yaitu meliputi:Kontrak perwaliamanatan wajib memuat ketentuan mengenai kondisi yang dapat menyebabkan emiten (penerbit obligasi) dinyatakan lalai atau default apabila emiten tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam perjanjian perwaliamanatan, antara lain kewajiban pembayaran jumlah pokok atau nilai pokok dan/atau bunga, bagi hasil, margin, atau imbal jasa efek bersifat utang dan/atau sukuk pada saat jatuh tempo;[5]Keadaan lalai atau default dari penerbit obligasi;[6]Kontrak perwaliamanatan wajib memuat ketentuan mengenai rapat umum pemegang efek bersifat utang dan/atau sukuk yang antara lain diadakan untuk tujuan menyampaikan pemberitahuan kepada emiten dan/atau wali amanat, memberikan pengarahan kepada wali amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan kontrak perwaliamanatan serta akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian.[7]Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka penagihan atau tuntutan piutang atas keterlambatan pembayaran obligasi hanya dapat dilakukan melalui wali amanat dan tidak dapat dilakukan langsung kepada perusahaan penerbit obligasi (emiten).Dengan demikian, hal yang dapat Anda lakukan apabila piutang atas obligasi belum dibayarkan dan/atau diduga akan macet atau akan gagal bayar, segeralah meminta laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab wali amanat selaku kuasa pemegang efek Anda. Ajukan permintaan kepada wali amanat untuk melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan kontrak perwaliamanatan.Anda juga perlu menyatakan sikap, keinginan, serta keputusan Anda terkait dengan keadaan lalai perusahaan penerbit obligasi tersebut dalam rapat umum pemegang efek (obligasi).Apabila wali amanat lalai dalam melaksanakan tugasnya, maka wali amanat wajib bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada Anda selaku pemegang efek bersifat utang dan/atau sukuk atas kerugian karena kelalaian tersebut.[8]Dalam hal ini, Anda dapat mengajukan gugatan perdata untuk mendapatkan ganti rugi dari wali amanat atas kelalaian menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan kerugian bagi Anda selaku pemegang obligasi.  Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar ModalUndang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor KeuanganPeraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2020 Tahun 2020 Tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau SukukREFERENSIObligasi, yang diakses pada hari Rabu, 28 Februari 2024 pukul 11.45 WIB.[1] Pasal 22 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang mengubah Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal[2] Pasal 1 angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (“POJK 20/2020”)[3] Pasal 9 ayat (1) huruf b POJK 20/2020[4] Pasal 9 ayat (1) huruf b POJK 20/2020[5] Pasal 24 ayat (1) huruf a POJK 20/ /2020.[6] Pasal 7 huruf q POJK 20/ /2020.[7] Pasal 22 huruf a angka 2 POJK 20/2020[8] Pasal 6 ayat (2) POJK 20/2020Tagsobligasiefekpasar modal

Sebagai pemegang obligasi di suatu perusahaan, hingga saat ini piutang saya tidak kunjung dibayarkan. Apa cara yang dapat saya tempuh untuk menagih utang yang sudah jatuh tempo tersebut?

Obligasi merupakan surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, berisi janji pihak yang menerbitkan obligasi (efek) untuk membayar imbalan berupa bunga (kupon) pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada akhir waktu yang telah ditentukan, kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Apabila piutang atas obligasi tersebut tidak segera dibayarkan padahal sudah jatuh tempo, maka pemegang obligasi dapat menagihnya melalui wali amanat. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca melalui ulasan di bawah ini. Saham dan Obligasi: Dari Pengertian Hingga Perbedaannya25 Jan 2023Landasan Hukum Penerbitan Obligasi Syariah Daerah18 Nov 2020Hak Tagih Pemegang Obligasi Jika Emiten Pailit02 Okt 2017Siapa yang Berhak Memohonkan Pailit atas Penjamin Obligasi?18 Nov 2013Siapa yang Berhak Memohonkan Pailit atas Penjamin Obligasi?18 Nov 2013Saham dan Obligasi: Dari Pengertian Hingga Perbedaannya25 Jan 2023Landasan Hukum Penerbitan Obligasi Syariah Daerah18 Nov 2020Hak Tagih Pemegang Obligasi Jika Emiten Pailit02 Okt 2017Siapa yang Berhak Memohonkan Pailit atas Penjamin Obligasi?18 Nov 2013Siapa yang Berhak Memohonkan Pailit atas Penjamin Obligasi?18 Nov 2013Cara Upload Terjemahan Novel Agar Tak Langgar Hak Cipta20 Okt 2022Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank6 Mei 2024Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023Cara Upload Terjemahan Novel Agar Tak Langgar Hak Cipta20 Okt 2022Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank6 Mei 2024Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-menagih-piutang-atas-obligasi-yang-tak-kunjung-dibayarkan-lt65defbd8459c6/

Cara Menagih Piutang atas Obligasi yang Tak Kunjung Dibayarkan

pages/42/page-5.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Apa itu Obligasi?** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Saham dan Obligasi: Dari Pengertian Hingga Perbedaannya ](/klinik/a/saham-dan-obligasi--dari-pengertian-hingga-perbedaannya-lt5120047721962/)  25 Jan 2023 [ #### Landasan Hukum Penerbitan Obligasi Syariah Daerah ](/klinik/a/landasan-hukum-penerbitan-obligasi-syariah-daerah-lt5fb4f5013f70d/)  18 Nov 2020 [ #### Hak Tagih Pemegang Obligasi Jika Emiten Pailit ](/klinik/a/hak-tagih-pemegang-obligasi-jika-emiten-pailit-lt5741c8a406e23/)  02 Okt 2017 [ #### Siapa yang Berhak Memohonkan Pailit atas Penjamin Obligasi? ](/klinik/a/siapa-yang-berhak-memohonkan-pailit-atas-penjamin-obligasi-lt52515c65df658/)  18 Nov 2013 [ #### Siapa yang Berhak Memohonkan Pailit atas Penjamin Obligasi? ](/klinik/a/siapa-yang-berhak-memohonkan-pailit-atas-penjamin-obligasi-lt52515c65df658/)  18 Nov 2013 [](#!) Sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda, terlebih dahulu perlu dipahami mengenai konsep dasar kepemilikan obligasi berdasarkan hukum positif di Indonesia. Ketentuan mengenai obligasi dapat Anda temukan dalam **Pasal 22 angka 1 [UU P2SK](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63c23d76b51e4?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_4_2023)** yang mengubah **Pasal 1 angka 5 [UU Pasar Modal](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/12421/undangundang-nomor-8-tahun-1995?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_8_1995)** sebagai berikut: Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) _Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal._ Lebih lanjut, dalam **Penjelasan Pasal 51 ayat (4) UU Pasar Modal** dicantumkan bahwa salah satu efek yang bersifat utang jangka panjang adalah obligasi. Kemudian **Pasal 1 angka 3 [POJK 20/2020](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5eb91c6857576/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-20-pojk04-2020-tahun-2020?r=0&q=Peraturan%20Otoritas%20Jasa%20Keuangan%20Nomor%20%2020%20/POJK.04/2020%20tentang%20Kontrak%20Perwaliamanatan%20Efek%20Bersifat%20Utang%20dan/atau%20Sukuk&rs=1847&re=2020?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=POJK_20_2020)** memberikan definisi efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, **obligasi**, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Lantas, apa yang dimaksud dengan obligasi? Menurut **KBBI**, [obligasi](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/obligasi) adalah surat pinjaman dengan bunga tertentu dari pemerintah yang dapat diperjualbelikan; surat utang berjangka (waktu) lebih dari satu tahun dan bersuku bunga tertentu, dikeluarkan oleh perusahaan untuk menarik dana dari masyarakat guna menutup pembiayaan perusahaan. Dengan demikian, secara sederhana, obligasi sebagai efek adalah surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, berisi janji pihak yang menerbitkan efek untuk membayar imbalan berupa bunga (kupon) pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada akhir waktu yang telah ditentukan, kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Obligasi dapat diterbitkan oleh negara maupun korporasi dan diperdagangkan kepada masyarakat menurut tata cara yang diatur dalam UU Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. ### **Cara Menagih Piutang atas Obligasi** Untuk dapat mengurus dan mewakili pemegang obligasi, maka dibentuklah suatu lembaga perwaliamanatan. Wali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang dan/atau sukuk.[\[1\]](#_ftn1) Menurut **Pasal 50 ayat (1) UU Pasar Modal** dijelaskan bahwa yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai wali amanat adalah bank umum dan pihak lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Dengan demikian, dapat kami sampaikan bahwa wali amanat merupakan kuasa Anda sebagai pemegang obligasi untuk mengurus segala sesuatu terkait efek berupa surat utang tersebut. Dasar hukum penguasaan wali amanat tersebut diatur dalam **Penjelasan Pasal 51 ayat (2) UU Pasar Modal** sebagai berikut: … _Dalam hal ini, Wali Amanat diberi kuasa berdasarkan Undang-Undang ini untuk mewakili pemegang efek bersifat utang dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan pemegang Efek bersifat utang tersebut, termasuk melakukan penuntutan hak-hak pemegang Efek bersifat utang, baik di dalam maupun di luar pengadilan tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari pemegang Efek bersifat utang dimaksud._ Sebagai kuasa, wali amanat akan mewakili pemegang obligasi dalam berhubungan dengan penerbit obligasi atau biasa disebut emiten, dengan mengacu pada perjanjian perwaliamanatan. Adapun, yang dimaksud dengan perjanjian perwaliamanatan atau kontrak perwaliamanatan adalah perjanjian antara emiten dan wali amanat dalam rangka penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk.[\[2\]](#_ftn2) Menurut **Pasal 6 ayat (1) POJK 20/2020**, tugas, fungsi, dan kewajiban wali amanat wajib dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam kontrak perwaliamanatan, yang paling sedikit: 1. memantau perkembangan pengelolaan kegiatan emiten berdasarkan data dan/atau informasi yang diperoleh baik langsung maupun tidak langsung; 2. mengawasi dan memantau pelaksanaan kewajiban emiten berdasarkan kontrak perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan kontrak perwaliamanatan; 3. melaksanakan hasil keputusan rapat umum pemegang efek bersifat utang dan/atau sukuk sesuai dengan tanggung jawabnya; 4. mengawasi, melakukan inspeksi, dan mengadministrasikan harta yang menjadi jaminan bagi pembayaran kewajiban kepada pemegang efek bersifat utang dan/atau sukuk, jika terdapat harta yang menjadi jaminan bagi pembayaran kewajiban kepada pemegang efek bersifat utang dan/atau sukuk; 5. memantau pembayaran yang dilakukan oleh emiten atau agen pembayaran kepada pemegang efek bersifat utang dan/atau sukuk; 6. mengambil tindakan yang diperlukan apabila terjadi perubahan hasil pemeringkatan efek; 7. mengambil tindakan yang diperlukan apabila terjadi perubahan nilai atas jaminan, jika terdapat perubahan nilai atas jaminan; dan 8. mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak perwaliamanatan. Selain itu, wewenang wali amanat adalah memegang kuasa untuk mewakili pemegang efek bersifat utang dan/atau sukuk dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan pemegang efek bersifat utang dan/atau sukuk, termasuk melakukan penuntutan hak pemegang efek bersifat utang dan/atau sukuk apabila terdapat utang yang belum dibayarkan, sepanjang sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam kontrak perwaliamanatan.[\[3\]](#_ftn3) Wali amanat berwenang mewaliki pemegang efek (obligasi), baik di dalam maupun di luar pengadilan tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari pemegang efek bersifat utang dan/atau sukuk dimaksud.[\[4\]](#_ftn4) Selanjutnya, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kontrak perwaliamanatan yaitu meliputi: 1. Kontrak perwaliamanatan wajib memuat ketentuan mengenai kondisi yang dapat menyebabkan emiten (penerbit obligasi) dinyatakan lalai atau _default_ apabila emiten tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam perjanjian perwaliamanatan, antara lain kewajiban pembayaran jumlah pokok atau nilai pokok dan/atau bunga, bagi hasil, margin, atau imbal jasa efek bersifat utang dan/atau sukuk pada saat jatuh tempo;[\[5\]](#_ftn5) 2. Keadaan lalai atau _default_ dari penerbit obligasi;[\[6\]](#_ftn6) 3. Kontrak perwaliamanatan wajib memuat ketentuan mengenai rapat umum pemegang efek bersifat utang dan/atau sukuk yang antara lain diadakan untuk tujuan menyampaikan pemberitahuan kepada emiten dan/atau wali amanat, memberikan pengarahan kepada wali amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan kontrak perwaliamanatan serta akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian.[\[7\]](#_ftn7) Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka penagihan atau tuntutan piutang atas keterlambatan pembayaran obligasi hanya dapat dilakukan melalui wali amanat dan tidak dapat dilakukan langsung kepada perusahaan penerbit obligasi (emiten). Dengan demikian, hal yang dapat Anda lakukan apabila piutang atas obligasi belum dibayarkan dan/atau diduga akan macet atau akan gagal bayar, segeralah meminta laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab wali amanat selaku kuasa pemegang efek Anda. Ajukan permintaan kepada wali amanat untuk melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan kontrak perwaliamanatan. Anda juga perlu menyatakan sikap, keinginan, serta keputusan Anda terkait dengan keadaan lalai perusahaan penerbit obligasi tersebut dalam rapat umum pemegang efek (obligasi). Apabila wali amanat lalai dalam melaksanakan tugasnya, maka wali amanat wajib bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada Anda selaku pemegang efek bersifat utang dan/atau sukuk atas kerugian karena kelalaian tersebut.[\[8\]](#_ftn8) Dalam hal ini, Anda dapat mengajukan gugatan perdata untuk mendapatkan ganti rugi dari wali amanat atas kelalaian menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan kerugian bagi Anda selaku pemegang obligasi.   Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/12421/undangundang-nomor-8-tahun-1995?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_8_1995) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63c23d76b51e4?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_4_2023) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2020 Tahun 2020 Tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5eb91c6857576/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-20-pojk04-2020-tahun-2020?r=0&q=Peraturan%20Otoritas%20Jasa%20Keuangan%20Nomor%20%2020%20/POJK.04/2020%20tentang%20Kontrak%20Perwaliamanatan%20Efek%20Bersifat%20Utang%20dan/atau%20Sukuk&rs=1847&re=2020?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=POJK_20_2020) REFERENSI --------- [Obligasi](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/obligasi), yang diakses pada hari Rabu, 28 Februari 2024 pukul 11.45 WIB. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 22 angka 1 [Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63c23d76b51e4?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_4_2023) yang mengubah Pasal 1 angka 29 [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/12421/undangundang-nomor-8-tahun-1995?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_8_1995) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 1 angka 6 [Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5eb91c6857576/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-20-pojk04-2020-tahun-2020?r=0&q=Peraturan%20Otoritas%20Jasa%20Keuangan%20Nomor%20%2020%20/POJK.04/2020%20tentang%20Kontrak%20Perwaliamanatan%20Efek%20Bersifat%20Utang%20dan/atau%20Sukuk&rs=1847&re=2020?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=POJK_20_2020) (“POJK 20/2020”) [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 9 ayat (1) huruf b POJK 20/2020 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 9 ayat (1) huruf b POJK 20/2020 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 24 ayat (1) huruf a POJK 20/ /2020. [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 7 huruf q POJK 20/ /2020. [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 22 huruf a angka 2 POJK 20/2020 [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 6 ayat (2) POJK 20/2020 Tags ---- [obligasi](/tag/obligasi) [efek](/tag/efek) [pasar modal](/tag/pasar-modal)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Mekanisme Pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden yang ditulis oleh Sovia Hasanah, S.H. dan dipublikasikan pertama kali pada 10 November 2016, dan dimutakhirkan oleh Saufa Ata Taqiyya, S.H. pada 22 April 2022.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Apa itu Impeachment?Sebelum kami menjawab pertanyaan Anda, patut Anda catat, istilah impeachment dan pemberhentian presiden/wakil presiden merupakan hal yang berbeda namun saling terkait.Achmad Roestandi dalam buku Mahkamah Konstitusi dalam Tanya Jawab (hal. 168) menjelaskan impeachment berasal dari kata impeach yang dalam bahasa Inggris sinonim dengan kata accuse atau charge berarti menuduh atau mendakwa.Lebih lanjut dijelaskan impeachment hanya merupakan sarana yang memberikan kemungkinan dilakukannya pemberhentian seorang presiden atau pejabat tinggi negara dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. Dikatakan kemungkinan, karena proses impeachment tidak selalu harus berakhir dengan pemberhentian presiden atau pejabat tinggi negara tersebut.Masih bersumber dari buku yang sama, Achmad Roestandi (hal. 177) lebih lanjut menjelaskan berdasarkan Pasal 7A, 7B, dan 24C ayat (2) UUD 1945, pejabat yang dapat di-impeach adalah:Presiden;Wakil Presiden;Presiden dan Wakil Presiden.Dalam pasal-pasal tersebut diatur mengenai mekanisme impeachment terhadap Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, yang dapat mengakibatkan pemberhentian presiden tersebut.Sedangkan yang dimaksud dengan pemakzulan, menurut KBBI, makzul diartikan sebagai berhenti memegang jabatan atau turun takhta. UUD 1945 sendiri tidak menggunakan kata makzul, pemakzulan atau memakzulkan, tetapi istilah yang digunakan adalah “diberhentikan” dan “pemberhentian”.[1]Berkaitan dengan pertanyaan Anda, dapat kami simpulkan pemakzulan presiden adalah proses memberhentikan presiden dari jabatannya.Alasan-alasan Pemakzulan Presiden atau Wakil PresidenKLINIK TERKAITArti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis20 Jun 2024Teori Kedaulatan Rakyat dan Penerapannya di Indonesia27 Apr 2023Lembaga Negara yang Punya Kekuasaan Yudikatif Menguji Perda22 Apr 2022Kedudukan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK)08 Apr 2022Adapun terkait alasan dilakukannya pemakzulan presiden, Pasal 7A UUD 1945 mengatur sebagai berikut:Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Menjawab pertanyaan Anda mengenai siapa yang berhak memberhentikan presiden, dari bunyi pasal di atas, dapat simpulkan bahwa pemberhentian presiden dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (“MPR”) atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”).Lalu, berdasarkan Pasal 7A UUD 1945 tersebut, Hamdan Zoelva dalam buku Impeachment Presiden (hal. 51) mengemukakan dua alasan presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya, yaitu:Melakukan pelanggaran hukum berupa: pengkhianatan terhadap negara;korupsi;penyuapan;tindak pidana berat lainnya; atauperbuatan tercela.Terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden.Mekanisme Pemakzulan Presiden atau Wakil PresidenSetelah mengetahui bahwa pemberhentian/pemakzulan presiden dilakukan oleh MPR atas usul DPR, lalu pertanyaannya adalah bagaimana mekanisme pemakzulan tersebut?Berikut kami ringkas mekanisme pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden:Menurut Pasal 7B ayat (1) UUD 1945, usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi (“MK”) untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau pendapat bahwa presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.Sebagai informasi, pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR.[2]Kemudian, pada dasarnya MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (2) UUD 1945.Pengajuan permintaan DPR kepada MK hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR, sebagaimana diatur dalam Pasal 7B ayat (3) UUD 1945.Kemudian, menurut Pasal 7B ayat (4) UUD 1945, MK wajib memeriksa, mengadili, dan memutuskan dengan seadil-adilnya terhadap pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden tersebut paling lama 90 hari setelah permintaan DPR itu diterima oleh MK.Dalam Pasal 7B ayat (5) UUD 1945, apabila MK memutuskan bahwa presiden dan/atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden kepada MPR.MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR tersebut paling lama 30 hari sejak MPR menerima usul tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7B ayat (6) UUD 1945.Lalu, menurut Pasal 7B ayat (7) UUD 1945, keputusan MPR atas usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah presiden dan/atau wakil presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR.Sehingga, dapat kita ketahui bahwa pemberhentian atau pemakzulan presiden dilakukan oleh MPR, namun dalam prosesnya melibatkan juga peran DPR dan MK. Secara singkat, usul pemberhentian presiden pertama-tama diajukan oleh DPR, yang kemudian usulan tersebut diputus terlebih dahulu oleh MK. Jika MK memutuskan bahwa terjadi pelanggaran hukum, barulah MPR menyelenggarakan sidang atas usul pemberhentian presiden tersebut.Jadi, MPR dapat memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden sebelum masa jabatannya berakhir dengan persetujuan MK yang diberikan dalam bentuk putusan bahwa presiden dan/atau wakil presiden telah terbukti melakukan pelanggaran hukum.Baca juga: Apa itu Hak Angket, Hak Interpelasi, dan Hak Menyatakan Pendapat?Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.Dasar Hukum:Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.Referensi:Achmad Roestandi. Mahkamah Konstitusi dalam Tanya Jawab. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006;Hamdan Zoelva. Impeachment Presiden. Jakarta: Konstitusi Press, 2005;M. Laica Marzuki. Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945. Jurnal Konstitusi, Vol. 7, No. 1, 2010;KBBI, makzul, yang diakses pada Selasa, 27 Februari 2024, pukul 17.07 WIB.[1] M. Laica Marzuki. Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945. Jurnal Konstitusi, Vol. 7, No. 1, 2010, hal. 17[2] Pasal 7B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945Tagsdewan perwakilan rakyatmajelis permusyawaratan rakyatpelanggaran hukumpresidenwakil presidenpemakzulan

Belakangan ini media sosial dihebohkan dengan isu hak angket pemilu bisa berujung pemakzulan presiden. Lantas, apa itu pemakzulan presiden? Apakah benar arti pemakzulan presiden adalah memberhentikan presiden dari jabatannya? Jika benar, apakah pemberhentian itu sama dengan impeachment? Siapa yang berhak memberhentikan presiden? Terakhir, apa mekanisme pemberhentian presiden?

Pada intinya, impeachment adalah sarana yang memberikan kemungkinan dilakukannya pemberhentian seorang presiden dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. Lalu, di Indonesia, UUD 1945 tidak menggunakan kata makzul, pemakzulan atau memakzulkan, tetapi istilah yang digunakan adalah “diberhentikan” dan “pemberhentian”. Adapun Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden sebelum masa jabatannya berakhir dengan persetujuan Mahkamah Konstitusi yang diberikan dalam bentuk putusan bahwa presiden dan/atau wakil presiden telah terbukti melakukan pelanggaran hukum. Apa dasar hukumnya? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis20 Jun 2024Teori Kedaulatan Rakyat dan Penerapannya di Indonesia27 Apr 2023Lembaga Negara yang Punya Kekuasaan Yudikatif Menguji Perda22 Apr 2022Kedudukan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK)08 Apr 2022Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis20 Jun 2024Teori Kedaulatan Rakyat dan Penerapannya di Indonesia27 Apr 2023Lembaga Negara yang Punya Kekuasaan Yudikatif Menguji Perda22 Apr 2022Kedudukan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK)08 Apr 2022Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank6 Mei 2024Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank6 Mei 2024Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-pemakzulan-presiden-dan-mekanismenya-lt5821445b3d1a4/

Arti Pemakzulan Presiden dan Mekanismenya

pages/42/page-6.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul _Mekanisme Pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden_ yang ditulis oleh [Sovia Hasanah, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/sovia-hasanah--sh-lt57d2913a130b4) dan dipublikasikan pertama kali pada 10 November 2016, dan dimutakhirkan oleh [Saufa Ata Taqiyya, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/saufa-ata-taqiyya--sh-lt5f33b4569d68e) pada 22 April 2022.** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Apa itu _Impeachment_?** Sebelum kami menjawab pertanyaan Anda, patut Anda catat, istilah _impeachment_ dan pemberhentian presiden/wakil presiden merupakan hal yang berbeda namun saling terkait. **Achmad Roestandi** dalam buku _Mahkamah Konstitusi dalam Tanya Jawab_ (hal. 168) menjelaskan _**impeachment**_ berasal dari kata _impeach_ yang dalam bahasa Inggris sinonim dengan kata _accuse_ atau _charge_ berarti menuduh atau mendakwa. Lebih lanjut dijelaskan _impeachment_ hanya merupakan **sarana yang memberikan kemungkinan dilakukannya pemberhentian seorang presiden atau pejabat tinggi negara dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir**. Dikatakan **kemungkinan**, karena proses _impeachment_ tidak selalu harus berakhir dengan pemberhentian presiden atau pejabat tinggi negara tersebut. Masih bersumber dari buku yang sama, Achmad Roestandi (hal. 177) lebih lanjut menjelaskan berdasarkan **Pasal 7A**, **7B**, dan **24C ayat (2) [UUD 1945](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945)**, pejabat yang dapat di-_impeach_ adalah: 1. Presiden; 2. Wakil Presiden; 3. Presiden dan Wakil Presiden. Dalam pasal-pasal tersebut diatur mengenai **mekanisme _impeachment_ terhadap Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia**, yang dapat **mengakibatkan pemberhentian presiden** tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan **pemakzulan**, menurut KBBI, **[makzul](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/makzul)** diartikan sebagai berhenti memegang jabatan atau turun takhta. UUD 1945 sendiri tidak menggunakan kata makzul, pemakzulan atau memakzulkan, tetapi istilah yang digunakan adalah “diberhentikan” dan “pemberhentian”.[\[1\]](#_ftn1) Berkaitan dengan pertanyaan Anda, dapat kami simpulkan pemakzulan presiden adalah proses memberhentikan presiden dari jabatannya. ### **Alasan-alasan Pemakzulan Presiden atau Wakil Presiden** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis ](/klinik/a/arti-landasan-filosofis-lt59394de7562ff/)  20 Jun 2024 [ #### Teori Kedaulatan Rakyat dan Penerapannya di Indonesia ](/klinik/a/teori-kedaulatan-rakyat-lt6253d44134e73/)  27 Apr 2023 [ #### Lembaga Negara yang Punya Kekuasaan Yudikatif Menguji Perda ](/klinik/a/lembaga-negara-yang-punya-kekuasaan-yudikatif-menguji-perda-lt5c8dca1840120/)  22 Apr 2022 [ #### Kedudukan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) ](/klinik/a/kedudukan-peraturan-lembaga-pemerintah-nonkementerian-lpnk-lt5eb3a3e1d63e2/)  08 Apr 2022 [](#!) Adapun terkait alasan dilakukannya pemakzulan presiden, **Pasal 7A UUD 1945** mengatur sebagai berikut: _**Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat**, baik **apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum** berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau **perbuatan tercela** maupun **apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat** sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden._ Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Menjawab pertanyaan Anda mengenai siapa yang berhak memberhentikan presiden, dari bunyi pasal di atas, dapat simpulkan bahwa **pemberhentian presiden dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (“MPR”) atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”)**. Lalu, berdasarkan Pasal 7A UUD 1945 tersebut, **Hamdan Zoelva** dalam buku _Impeachment Presiden_ (hal. 51) mengemukakan dua alasan presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya, yaitu: 1. Melakukan pelanggaran hukum berupa: * pengkhianatan terhadap negara; * korupsi; * penyuapan; * tindak pidana berat lainnya; atau * perbuatan tercela. 2. Terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. ### **Mekanisme Pemakzulan Presiden atau Wakil Presiden** Setelah mengetahui bahwa pemberhentian/pemakzulan presiden dilakukan oleh MPR atas usul DPR, lalu pertanyaannya adalah bagaimana mekanisme pemakzulan tersebut? Berikut kami ringkas mekanisme pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden: 1. Menurut **Pasal 7B ayat (1) UUD 1945**, usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dapat **diajukan oleh DPR kepada MPR** hanya dengan **terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi (“MK”)** untuk **memeriksa**, **mengadili**, dan **memutuskan** **pendapat DPR** bahwa presiden dan/atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau pendapat bahwa presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden. Sebagai informasi, pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden adalah dalam rangka **pelaksanaan fungsi pengawasan DPR**.[\[2\]](#_ftn2) Kemudian, pada dasarnya **MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR** mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD 1945, sebagaimana diatur dalam **Pasal 24C ayat (2) UUD 1945**. 2. Pengajuan permintaan DPR kepada MK hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR, sebagaimana diatur dalam **Pasal 7B ayat (3) UUD 1945**. 3. Kemudian, menurut **Pasal 7B ayat (4) UUD 1945**, MK wajib memeriksa, mengadili, dan memutuskan dengan seadil-adilnya terhadap pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden tersebut paling lama 90 hari setelah permintaan DPR itu diterima oleh MK. 4. Dalam **Pasal 7B ayat (5) UUD 1945**, apabila MK memutuskan bahwa presiden dan/atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden kepada MPR. 5. MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR tersebut paling lama 30 hari sejak MPR menerima usul tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam **Pasal 7B ayat (6) UUD 1945**. 6. Lalu, menurut **Pasal 7B ayat (7) UUD 1945**, keputusan MPR atas usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah presiden dan/atau wakil presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR. Sehingga, dapat kita ketahui bahwa pemberhentian atau pemakzulan presiden dilakukan oleh MPR, namun dalam prosesnya melibatkan juga peran DPR dan MK. Secara singkat, usul pemberhentian presiden pertama-tama diajukan oleh DPR, yang kemudian usulan tersebut diputus terlebih dahulu oleh MK. Jika MK memutuskan bahwa terjadi pelanggaran hukum, barulah MPR menyelenggarakan sidang atas usul pemberhentian presiden tersebut. Jadi, MPR dapat memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden sebelum masa jabatannya berakhir dengan persetujuan MK yang diberikan dalam bentuk putusan bahwa presiden dan/atau wakil presiden telah terbukti melakukan pelanggaran hukum. Baca juga: **[Apa itu Hak Angket, Hak Interpelasi, dan Hak Menyatakan Pendapat?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-hak-angket--hak-interpelasi--dan-hak-menyatakan-pendapat-lt5966d0d957953?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=hak_angket)** Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum: [Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945). Referensi: 1. Achmad Roestandi. _Mahkamah Konstitusi dalam Tanya Jawab_. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006; 2. Hamdan Zoelva. _Impeachment Presiden_. Jakarta: Konstitusi Press, 2005; 3. M. Laica Marzuki. _Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945_. Jurnal Konstitusi, Vol. 7, No. 1, 2010; 4. KBBI, [makzul](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/makzul), yang diakses pada Selasa, 27 Februari 2024, pukul 17.07 WIB. * * * [\[1\]](#_ftnref1) M. Laica Marzuki. _Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945_. Jurnal Konstitusi, Vol. 7, No. 1, 2010, hal. 17 [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 7B ayat (2) [Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945) Tags ---- [dewan perwakilan rakyat](/tag/dewan-perwakilan-rakyat) [majelis permusyawaratan rakyat](/tag/majelis-permusyawaratan-rakyat) [pelanggaran hukum](/tag/pelanggaran-hukum) [presiden](/tag/presiden) [wakil presiden](/tag/wakil-presiden) [pemakzulan](/tag/pemakzulan)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITDosen Cabuli Mahasiswi, Ini Jerat Hukumnya31 Okt 2023Hukumnya Dosen yang Menyulitkan Skripsi Mahasiswa23 Des 2022Pemanfaatan Tugas Kuliah Buatan Mahasiswa oleh Dosen04 Mei 2020Hukumnya Memberikan Uang untuk Dosen agar Lulus Ujian Skripsi27 Mar 2017Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas  Apa itu Joki Skripsi?Untuk menjawab pertanyaan Anda, pertama-tama, perlu diketahui terlebih dahulu arti dari joki menurut KBBI adalah:penunggang kuda pacuan;pengatur lagu yang menangani mesin perekam lagu atau piringan hitam (di studio radio atau diskotek);orang yang mengerjakan ujian untuk orang lain dengan menyamar sebagai peserta ujian yang sebenarnya dan menerima imbalan uang;orang yang memberi layanan kepada pengemudi kendaraan yang bukan angkutan umum untuk memenuhi ketentuan jumlah penumpang (tiga orang) ketika melewati kawasan tertentu.Dalam konteks skripsi, apa yang dimaksud dengan joki skripsi? Joki skripsi dapat dikatakan sebagai orang yang mengerjakan skripsi orang lain (mahasiswa) dan skripsi tersebut atas nama mahasiswa yang memesan, kemudian pihak joki menerima imbalan uang.   Hukumnya Menjadi Joki Skripsi Lantas, joki skripsi apakah melanggar hukum? Disarikan dari artikel Hati-hati, Ini Konsekuensi Hukum Jika Tugas Akhir Dikerjakan Orang Lain, hingga saat ini, memang belum ada peraturan yang gamblang mengenai larangan jasa joki skripsi. Sehingga, belum ada sanksi pidana yang eksplisit mengancam perbuatan tersebut. Namun demikian, menurut Fachrizal Afandi, pakar pidana Universitas Brawijaya dalam artikel tersebut menyatakan bahwa salah satu pasal yang dapat dikenakan adalah pasal pemalsuan surat. Fachrizal menganalogikan dengan kasus-kasus joki ujian masuk perguruan tinggi negeri yang kerap diganjar dengan Pasal 263 KUHP oleh polisi. Alasannya, para joki tersebut mengerjakan ujian untuk orang lain dengan menggunakan identitas palsu.Begitu pula joki skripsi yang mengerjakan suatu perbuatan dengan menggunakan identitas orang lain. Selain itu, skripsi dianggap sebagai surat yang memiliki nilai dan menimbulkan hak baru.Pasal pemalsuan surat, diatur di dalam Pasal 263 KUHP lama yang pada saat artikel ini diterbitkan masih berlaku atau Pasal 391 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[1] yaitu tahun 2026:Pasal 263 KUHPPasal 391 UU 1/2023Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Setiap orang yang membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, dipidana karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, yaitu Rp2 miliar.[2] Setiap orang yang menggunakan surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar atau tidak dipalsu, jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian dipidana sama dengan ayat (1). Selengkapnya mengenai unsur-unsur pasal pemalsuan surat dapat Anda simak dalam artikel Unsur-unsur dan Bentuk Pemalsuan Dokumen. Jerat Hukum Mahasiswa yang Pakai Joki SkripsiMahasiswa yang menggunakan jasa joki skripsi ketika mengerjakan tugas akhir, dapat dikategorikan sebagai bentuk tindakan plagiat atau menjiplak. Plagiat berarti pengambilan karangan (pendapat dan sebagainya) orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan (pendapat dan sebagainya) sendiri. Misalnya menerbitkan karya tulis orang lain atas nama dirinya sendiri; jiplakan. Adapun, menjiplak berarti mencontoh atau meniru (tulisan, pekerjaan orang lain); menyontek; mencuri karangan orang lain dan mengakui sebagai karangan sendiri; mengutip karangan orang lain tanpa seizin penulisnya.Plagiarisme merupakan tindakan melakukan copy dan paste dari produk intelektual orang lain yang disalahgunakan tanpa menyebutkan nama penulis, penemu, dan penggagas orisinal.[3] Salah satu bentuk plagiarisme adalah mempekerjakan atau memakai jasa orang lain untuk menulis suatu karya tulis kemudian mempublikasikannya dengan nama sendiri.[4]Dengan demikian, perbuatan menggunakan joki skripsi untuk menulis tugas akhir mahasiswa dapat dikategorikan sebagai plagiarisme. Memplagiat atau menjiplak tersebut dilarang dalam UU Sisdiknas.Pasal 25 ayat (2) UU Sisdiknas mengatur bahwa lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.Lebih lanjut, Pasal 70 UU Sisdiknas mengatur mengenai ancaman pidana bagi mahasiswa yang melakukan plagiarisme atau jiplakan, yang berbunyi:Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapat gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200 juta.Adapun, menurut Pasal 9 Permendikbudristek 39/2021 pelanggaran integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah dapat berupa fabrikasi, falsifikasi, plagiat, kepengarangan yang tidak sah, konflik kepentingan, dan pengajuan jamak.Dari bentuk-bentuk pelanggaran tersebut, kategori yang dekat dengan tindakan menggunakan joki skripsi untuk membuat karya ilmiah adalah plagiat dan kepengarangan yang tidak sah. Plagiat merupakan perbuatan:[5]mengambil sebagian atau seluruh karya milik orang lain tanpa menyebut sumber secara tepat;menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri sebagian atau seluruh karya milik orang lain walaupun menyebut sumber; danmengambil sebagian atau seluruh karya atau gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan tanpa menyebut sumber secara tepat.Sementara, kepengarangan yang tidak sah adalah kegiatan seseorang yang tidak memiliki kontribusi dalam sebuah karya ilmiah berupa gagasan, pendapat, dan/atau peran aktif yang berhubungan dengan bidang keilmuan berupa:[6]menggabungkan diri sebagai pengarang bersama tanpa memberikan kontribusi dalam karya;menghilangkan nama seseorang yang mempunyai kontribusi dalam karya; dan/ataumenyuruh orang lain untuk membuat karya sebagai karyanya tanpa memberikan kontribusi.Terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah dikenai sanksi administratif berupa:[7]pengurangan nilai atas karya ilmiah;penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa;pembatalan pemberian sebagian hak mahasiswa;pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa;pemberhentian dari status sebagai mahasiswa; ataupembatalan ijazah, sertifikat kompetensi, atau sertifikat profesi.Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PidanaUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan NasionalUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPeraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah REFERENSIJohan Pramudya Utama. Tindak Pidana Plagiarisme Jasa Pembuatan Skripsi sebagai Pelanggaran Hak Cipta. Recidive Vol. 2 No. 3, 2013;Muhammad Abdan Shadiqi. Memahami dan Mencegah Perilaku Plagiarisme dalam Menulis Karya Ilmiah. Buletin Psikologi Vol. 27 No. 1, 2019;Joki, yang diakses pada Senin, 26 Februari 2024, pukul 18.21 WIB;Menjiplak, yang diakses pada Selasa, 27 Februari 2024, pukul 10.21 WIB;Plagiat, yang diakses pada Selasa, 27 Februari 2024, pukul 10.26 WIB.[1] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)[2] Pasal 79 ayat (1) huruf f UU 1/2023[3] Muhammad Abdan Shadiqi. Memahami dan Mencegah Perilaku Plagiarisme dalam Menulis Karya Ilmiah. Buletin Psikologi Vol. 27 No. 1, 2019, hal. 32[4] Johan Pramudya Utama. Tindak Pidana Plagiarisme Jasa Pembuatan Skripsi sebagai Pelanggaran Hak Cipta. Recidive Vol. 2 No. 3, 2013, hal. 204[5] Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah (“Permendikbudristek 39/2021”)[6] Pasal 10 ayat (4) Permendikbudristek 39/2021[7] Pasal 17 ayat (1) Permendikbudristek 39/2021Tagsskripsimahasiswapemalsuan suratplagiat

Sekarang marak sekali iklan di medsos joki skripsi. Mohon penjelasannya, apakah joki skripsi ilegal? Dan bagaimana hukumnya orang yang jadi joki skripsi dan orang yang menggunakan jasa joki skripsi? Terima kasih.

Joki skripsi merupakan orang yang mengerjakan skripsi orang lain (mahasiswa) dan skripsi tersebut atas nama mahasiswa yang memesan, kemudian pihak joki menerima imbalan sejumlah uang.   Lantas, apakah joki skripsi ilegal? Hingga saat ini, memang belum ada peraturan yang gamblang mengenai larangan jasa joki skripsi. Sehingga, belum ada sanksi pidana yang eksplisit mengancam perbuatan tersebut. Namun demikian, joki skripsi berpotensi dikenakan pasal pemalsuan surat dalam KUHP dan UU 1/2023. Begitu pula mahasiswa yang menggunakan jasa joki skripsi untuk mengerjakan tugas akhir/karya tulis ilmiahnya, yang terancam mendapatkan sanksi administratif seperti pembatalan ijazah hingga sanksi pidana.   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Dosen Cabuli Mahasiswi, Ini Jerat Hukumnya31 Okt 2023Hukumnya Dosen yang Menyulitkan Skripsi Mahasiswa23 Des 2022Pemanfaatan Tugas Kuliah Buatan Mahasiswa oleh Dosen04 Mei 2020Hukumnya Memberikan Uang untuk Dosen agar Lulus Ujian Skripsi27 Mar 2017Dosen Cabuli Mahasiswi, Ini Jerat Hukumnya31 Okt 2023Hukumnya Dosen yang Menyulitkan Skripsi Mahasiswa23 Des 2022Pemanfaatan Tugas Kuliah Buatan Mahasiswa oleh Dosen04 Mei 2020Hukumnya Memberikan Uang untuk Dosen agar Lulus Ujian Skripsi27 Mar 2017Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-mahasiswa-pakai-jasa-joki-skripsi-lt65dde16a1d1a0/

Hukumnya Mahasiswa Pakai Jasa Joki Skripsi

pages/42/page-8.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Dosen Cabuli Mahasiswi, Ini Jerat Hukumnya ](/klinik/a/dosen-cabuli-mahasiswi--ini-jerat-hukumnya-lt5852311678437/)  31 Okt 2023 [ #### Hukumnya Dosen yang Menyulitkan Skripsi Mahasiswa ](/klinik/a/hukumnya-dosen-yang-menyulitkan-skripsi-mahasiswa-lt63a56b7a9cb01/)  23 Des 2022 [ #### Pemanfaatan Tugas Kuliah Buatan Mahasiswa oleh Dosen ](/klinik/a/pemanfaatan-tugas-kuliah-buatan-mahasiswa-oleh-dosen-lt5ea4b32a85495/)  04 Mei 2020 [ #### Hukumnya Memberikan Uang untuk Dosen agar Lulus Ujian Skripsi ](/klinik/a/hukumnya-memberikan-uang-untuk-dosen-agar-lulus-ujian-skripsi-lt56a9cee4a723e/)  27 Mar 2017 [](#!) **Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (**lihat** [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) ### **Apa itu Joki Skripsi?** Untuk menjawab pertanyaan Anda, pertama-tama, perlu diketahui terlebih dahulu arti dari [joki](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/joki) menurut **KBBI** adalah: 1. penunggang kuda pacuan; 2. pengatur lagu yang menangani mesin perekam lagu atau piringan hitam (di studio radio atau diskotek); 3. orang yang mengerjakan ujian untuk orang lain dengan menyamar sebagai peserta ujian yang sebenarnya dan menerima imbalan uang; 4. orang yang memberi layanan kepada pengemudi kendaraan yang bukan angkutan umum untuk memenuhi ketentuan jumlah penumpang (tiga orang) ketika melewati kawasan tertentu. Dalam konteks skripsi, apa yang dimaksud dengan joki skripsi? Joki skripsi dapat dikatakan sebagai orang yang mengerjakan skripsi orang lain (mahasiswa) dan skripsi tersebut atas nama mahasiswa yang memesan, kemudian pihak joki menerima imbalan uang.   ### **Hukumnya Menjadi Joki Skripsi** Lantas, joki skripsi apakah melanggar hukum? Disarikan dari artikel [**Hati-hati, Ini Konsekuensi Hukum Jika Tugas Akhir Dikerjakan Orang Lain**](https://www.hukumonline.com/berita/a/hati-hati--ini-konsekuensi-hukum-jika-tugas-akhir-dikerjakan-orang-lain-lt59df058f16fc3/#!?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=skripsi_dikerjakan_orang)**,** hingga saat ini, memang belum ada peraturan yang gamblang mengenai larangan jasa joki skripsi. Sehingga, belum ada sanksi pidana yang eksplisit mengancam perbuatan tersebut. Namun demikian, menurut **Fachrizal Afandi,** pakar pidana Universitas Brawijaya dalam artikel tersebut menyatakan bahwa salah satu pasal yang dapat dikenakan adalah pasal pemalsuan surat. Fachrizal menganalogikan dengan kasus-kasus joki ujian masuk perguruan tinggi negeri yang kerap diganjar dengan **Pasal 263** [**KUHP**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) oleh polisi. Alasannya, para joki tersebut mengerjakan ujian untuk orang lain dengan menggunakan identitas palsu. Begitu pula joki skripsi yang mengerjakan suatu perbuatan dengan menggunakan identitas orang lain. Selain itu, skripsi dianggap sebagai surat yang memiliki nilai dan menimbulkan hak baru. Pasal pemalsuan surat, diatur di dalam Pasal 263 KUHP lama yang pada saat artikel ini diterbitkan masih berlaku atau **Pasal 391** [**UU 1/2023**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023) tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[\[1\]](#_ftn1) yaitu tahun 2026: **Pasal 263 KUHP** **Pasal 391 UU 1/2023** 1. Barang siapa **membuat surat palsu atau memalsukan surat** yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena **pemalsuan surat**, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. 2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. 1. Setiap orang yang **membuat secara tidak benar atau memalsu surat** yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, dipidana karena **pemalsuan surat**, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, yaitu Rp2 miliar.[\[2\]](#_ftn2) 2. Setiap orang yang menggunakan surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar atau tidak dipalsu, jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian dipidana sama dengan ayat (1). Selengkapnya mengenai unsur-unsur pasal pemalsuan surat dapat Anda simak dalam artikel [**Unsur-unsur dan Bentuk Pemalsuan Dokumen**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/unsur-unsur-dan-bentuk-pemalsuan-dokumen-lt54340fa96fb6c?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=unsur_pemalsuan_dokumen). ### **Jerat Hukum Mahasiswa yang Pakai Joki Skripsi** Mahasiswa yang menggunakan jasa joki skripsi ketika mengerjakan tugas akhir, dapat dikategorikan sebagai bentuk tindakan plagiat atau menjiplak. [Plagiat](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/plagiat) berarti pengambilan karangan (pendapat dan sebagainya) orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan (pendapat dan sebagainya) sendiri. Misalnya menerbitkan karya tulis orang lain atas nama dirinya sendiri; jiplakan. Adapun, [menjiplak](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/menjiplak) berarti mencontoh atau meniru (tulisan, pekerjaan orang lain); menyontek; mencuri karangan orang lain dan mengakui sebagai karangan sendiri; mengutip karangan orang lain tanpa seizin penulisnya. Plagiarisme merupakan tindakan melakukan _copy_ dan _paste_ dari produk intelektual orang lain yang disalahgunakan tanpa menyebutkan nama penulis, penemu, dan penggagas orisinal.[\[3\]](#_ftn3) Salah satu bentuk plagiarisme adalah mempekerjakan atau memakai jasa orang lain untuk menulis suatu karya tulis kemudian mempublikasikannya dengan nama sendiri.[\[4\]](#_ftn4) Dengan demikian, perbuatan **menggunakan joki skripsi** untuk menulis tugas akhir mahasiswa dapat dikategorikan sebagai **plagiarisme**. Memplagiat atau menjiplak tersebut dilarang dalam [**UU Sisdiknas**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13662/undangundang-nomor-20-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_20_2003). **Pasal 25 ayat (2) UU Sisdiknas** mengatur bahwa lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan **dicabut gelarnya**. Lebih lanjut, **Pasal 70 UU Sisdiknas** mengatur mengenai **ancaman pidana** bagi mahasiswa yang melakukan plagiarisme atau jiplakan, yang berbunyi: _Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapat gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200 juta._ Adapun, menurut **Pasal 9** [**Permendikbudristek 39/2021**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt61e14387e8fd4?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permendikbud_39_2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permendikbudristek_39_2021) pelanggaran integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah dapat berupa fabrikasi, falsifikasi, plagiat, kepengarangan yang tidak sah, konflik kepentingan, dan pengajuan jamak. Dari bentuk-bentuk pelanggaran tersebut, kategori yang dekat dengan tindakan menggunakan joki skripsi untuk membuat karya ilmiah adalah plagiat dan kepengarangan yang tidak sah. Plagiat merupakan perbuatan:[\[5\]](#_ftn5) 1. mengambil sebagian atau seluruh karya milik orang lain tanpa menyebut sumber secara tepat; 2. menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri sebagian atau seluruh karya milik orang lain walaupun menyebut sumber; dan 3. mengambil sebagian atau seluruh karya atau gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan tanpa menyebut sumber secara tepat. Sementara, kepengarangan yang tidak sah adalah kegiatan seseorang yang tidak memiliki kontribusi dalam sebuah karya ilmiah berupa gagasan, pendapat, dan/atau peran aktif yang berhubungan dengan bidang keilmuan berupa:[\[6\]](#_ftn6) 1. menggabungkan diri sebagai pengarang bersama tanpa memberikan kontribusi dalam karya; 2. menghilangkan nama seseorang yang mempunyai kontribusi dalam karya; dan/atau 3. menyuruh orang lain untuk membuat karya sebagai karyanya tanpa memberikan kontribusi. Terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah dikenai sanksi administratif berupa:[\[7\]](#_ftn7) 1. pengurangan nilai atas karya ilmiah; 2. penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa; 3. pembatalan pemberian sebagian hak mahasiswa; 4. pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa; 5. pemberhentian dari status sebagai mahasiswa; atau 6. pembatalan ijazah, sertifikat kompetensi, atau sertifikat profesi. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13662/undangundang-nomor-20-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_20_2003) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt61e14387e8fd4?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permendikbud_39_2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permendikbudristek_39_2021) REFERENSI --------- 1. Johan Pramudya Utama. _Tindak Pidana Plagiarisme Jasa Pembuatan Skripsi sebagai Pelanggaran Hak Cipta._ Recidive Vol. 2 No. 3, 2013; 2. Muhammad Abdan Shadiqi. _Memahami dan Mencegah Perilaku Plagiarisme dalam Menulis Karya Ilmiah._ Buletin Psikologi Vol. 27 No. 1, 2019; 3. [Joki](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/joki), yang diakses pada Senin, 26 Februari 2024, pukul 18.21 WIB; 4. [Menjiplak](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/menjiplak), yang diakses pada Selasa, 27 Februari 2024, pukul 10.21 WIB; 5. [Plagiat](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/plagiat), yang diakses pada Selasa, 27 Februari 2024, pukul 10.26 WIB. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 624 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023) (“UU 1/2023”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 79 ayat (1) huruf f UU 1/2023 [\[3\]](#_ftnref3) Muhammad Abdan Shadiqi. _Memahami dan Mencegah Perilaku Plagiarisme dalam Menulis Karya Ilmiah._ Buletin Psikologi Vol. 27 No. 1, 2019, hal. 32 [\[4\]](#_ftnref4) Johan Pramudya Utama. _Tindak Pidana Plagiarisme Jasa Pembuatan Skripsi sebagai Pelanggaran Hak Cipta._ Recidive Vol. 2 No. 3, 2013, hal. 204 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 10 ayat (3) [Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt61e14387e8fd4?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permendikbud_39_2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permendikbudristek_39_2021) (“Permendikbudristek 39/2021”) [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 10 ayat (4) Permendikbudristek 39/2021 [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 17 ayat (1) Permendikbudristek 39/2021 Tags ---- [skripsi](/tag/skripsi) [mahasiswa](/tag/mahasiswa) [pemalsuan surat](/tag/pemalsuan-surat) [plagiat](/tag/plagiat)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang ditulis oleh Sovia Hasanah, S.H. dan dipublikasikan pertama kali pada 31 Januari 2017.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Larangan Aborsi dalam KUHPLarangan aborsi diatur di dalam Pasal 346 KUHP yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku, dan Pasal 463 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[1] yaitu tahun 2026. Pasal 346 KUHPPasal 463 UU 1/2023Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.Setiap perempuan yang melakukan aborsi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal perempuan merupakan Korban Tindak Pidana perkosaan atau Tindak Pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan yang umur kehamilannya tidak melebihi 14 minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis.Adapun menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 243) yang dapat dihukum oleh Pasal 346 KUHP adalah:perempuan yang sengaja menggugurkan atau membunuh kandungannya atau suruhan orang untuk itu;orang yang sengaja menggugurkan atau membunuh kandungan seseorang perempuan dengan tidak izin perempuan atau seizing perempuan tersebut.Lebih lanjut dijelaskan oleh R. Soesilo, cara mengugurkan atau membunuh kandungan itu bermacam-macam, baik dengan obat yang diminum maupun dengan alat-alat yang dimasukkan melalui anggota kemaluan. Menggugurkan kandungan yang sudah mati, tidak dihukum, demikian pula tidak dihukum orang yang untuk membatasi kelahiran anak mencegah terjadinya hamil.Penjelasan selengkapnya mengenai Pasal 346 KUHP dan Pasal 463 UU 1/2023 dapat Anda baca dalam artikel Bunyi Pasal 346 KUHP tentang Aborsi.Kemudian, apabila seorang dokter, bidan atau ahli obat membantu kejahatan aborsi, maka bagi mereka hukuman pidananya ditambah 1/3 dan dapat dipecat dari jabatannya, sebagaimana diatur dalam pasal berkut:Pasal 349 KUHPPasal 465 UU 1/2023Jika seorang dokter, bidan, atau juru obat membantu melakukan kejahatan tersebut pada Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan 1/3 dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 464, pidananya ditambah 1/3.Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud Pasal 86 huruf a dan huruf f.Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan aborsi karena indikasi kedaruratan medis, atau terhadap korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan sebagaimana dimaksud Pasal 463 ayat (2), tidak dipidana. Dari bunyi pasal di atas, pengertian “membantu melakukan” dalam Pasal 349 KUHP dapat disamakan dengan pengertian membantu melakukan dalam Pasal 56 KUHP. Dalam kedua konteks tersebut, membantu melakukan mempunyai makna sebagai perbuatan yang mempermudah atau melancarkan pelaksanaan kejahatan yang bersangkutan.[2]Penjelasan selengkapnya mengenai pembantuan dalam tindak pidana dapat Anda baca pada artikel Perbedaan Turut Serta dan Pembantuan Tindak Pidana.Baca juga: Disuruh Aborsi oleh Calon Mertua, Ini HukumnyaLarangan Aborsi dalam UU KesehatanLarangan aborsi juga diatur dalam Pasal 60 ayat (1) UU Kesehatan, yaitu setiap orang dilarang untuk melakukan aborsi, kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana.Lalu, pelaksanaan aborsi dengan kriteria yang diperbolehkan hanya dapat dilakukan:[3]oleh Tenaga Medis dan dibantu Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan;pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri; dandengan persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan dan dengan persetujuan suami, kecuali korban perkosaan.Adapun setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 UU Kesehatan berpotensi dipidana penjara paling lama 4 tahun.[4]Hukumnya Menjual Obat Aborsi Menjawab pertanyaan Anda mengenai apa hukumnya menjual obat aborsi, sepanjang penelusuran kami tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mengatur hal tersebut dalam KUHP, UU 1/2023, maupun UU Kesehatan.Walau demikian, terdapat ketentuan mengenai pengedaran sediaan farmasi dalam UU Kesehatan. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.[5] Adapun definisi dari obat diatur dalam Pasal 1 angka 15 UU Kesehatan yaitu:Obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia.Lebih lanjut, pengedaran sediaan farmasi diatur dalam Pasal 138 UU Kesehatan dengan bunyi sebagai berikut:Ayat (1)Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan PKRT harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau serta memenuhi ketentuan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Ayat (2)Setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.Ayat (4)Pengadaan, produksi, penyimpanan, promosi, peredaran, dan pelayanan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Lalu, orang yang melanggar ketentuan Pasal 138 ayat (2) UU Kesehatan berpotensi dipidana penjara maksimal 12 tahun atau denda maksimal Rp5 miliar, sebagaimana diatur dalam Pasal 435 UU Kesehatan.Dengan demikian, menurut hemat kami, jika pelaku yang menjual obat aborsi memenuhi semua unsur dalam pasal-pasal tersebut, pelaku dapat dijerat dengan Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) UU Kesehatan.Selain itu, perlu dicatat menurut Pasal 143 ayat (1) UU Kesehatan, setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan PKRT harus memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Lalu, walaupun orang tersebut telah memperoleh perizinan berusaha, namun jika ia terbukti tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, maka dapat dikenai sanksi administratif.[6]Pasal Penipuan dalam KUHPSelanjutnya, berkaitan dengan penipuan yang dilakukan oleh penjual obat, pada dasarnya perbuatan ini dapat jerat pasal penipuan sebagai berikut:Pasal 378 KUHPPasal 492 UU 1/2023Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta.[7]Penjelasan dan unsur pasal penipuan dapat Anda simak di Bunyi dan Unsur Pasal 378 KUHP tentang Penipuan.Lantas, jika seseorang lapor polisi atas dasar penipuan penjualan obat aborsi, apakah ia bisa kena pidana karena membeli obat aborsi?  Perlu diperhatikan berdasarkan KUHP, UU 1/2023, dan UU Kesehatan tidak diatur mengenai perbuatan membeli obat aborsi. Adapun pihak yang dapat dipidana berdasarkan KUHP, UU 1/2023, dan UU Kesehatan adalah seseorang yang melakukan aborsi, menyuruh orang lain untuk aborsi, dan/atau membantu melakukan aborsi. Selain itu berkaitan dengan penjualan obat aborsi, dalam UU Kesehatan pihak yang dapat dipidana adalah orang yang menjual sediaan farmasi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Walau demikian, menurut hemat kami perlu diselidiki lebih lanjut tujuan teman Anda membeli obat aborsi, apakah untuk melakukan aborsi, menyuruh orang lain untuk aborsi, dan/atau membantu melakukan aborsi. Jika teman Anda terbukti melakukan aborsi, maka teman Anda berpotensi dipidana berdasarkan ketentuan KUHP atau UU 1/2023, dan/atau UU Kesehatan.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum Pidana;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.REFERENSIMarlisa Frisilia Saada. Tindakan Aborsi yang dilakukan Seseorang yang Belum Menikah Menurut KUHP. Lex Crimen, Vol. VI, No. 6, Agustus 2017;R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1991.[1] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)[2] Marlisa Frisilia Saada. Tindakan Aborsi yang dilakukan Seseorang yang Belum Menikah Menurut KUHP. Lex Crimen, Vol. VI, No. 6, Agustus 2017, hal. 51[3] Pasal 60 ayat (2)  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (“UU Kesehatan”)[4] Pasal 427 UU Kesehatan[5] Pasal 1 angka 12 UU Kesehatan[6] Pasal 143 ayat (2) UU Kesehatan[7] Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023Tagsaborsiobat ilegalpidana

Saya ingin bertanya tentang masalah teman saya. Intinya, ia membeli obat aborsi, setelah itu ia ditipu karena barang tidak kunjung datang (penjual lepas tanggung jawab). Jika teman saya lapor polisi atas dasar penipuan, apakah ia bisa kena pidana juga karena membeli obat aborsi? Terima kasih.

Sepanjang penelusuran kami tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mengatur tentang penjualan obat aborsi dalam KUHP, UU 1/2023, maupun UU Kesehatan. Walau demikian, setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu. Jika dilanggar, maka orang tersebut berpotensi dipidana penjara maksimal 12 tahun atau denda maksimal Rp5 miliar. Apa dasar hukumnya? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pidana-bagi-penjual-obat-aborsi-lt588ab88330a47/

Jerat Pidana Bagi Penjual Obat Aborsi

pages/43/page-0.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang ditulis oleh [Sovia Hasanah, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/sovia-hasanah--sh-lt57d2913a130b4) dan dipublikasikan pertama kali pada 31 Januari 2017.** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) **Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.**  Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Larangan Aborsi dalam KUHP** Larangan aborsi diatur di dalam **Pasal 346 [KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/nprt/38/wetboek-van-strafrecht-\(wvs\)-kitab-undang-undang-hukum-pidana-\(kuhp\)?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP)** yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku, dan **Pasal 463 [UU 1/2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru)** tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[\[1\]](#_ftn1) yaitu tahun 2026.  **Pasal 346 KUHP** **Pasal 463 UU 1/2023** Seorang **wanita** yang **sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang** lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. 1. Setiap **perempuan yang melakukan aborsi**, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **tidak berlaku dalam hal perempuan merupakan Korban Tindak Pidana perkosaan** atau **Tindak Pidana kekerasan seksual lain** yang **menyebabkan kehamilan** yang **umur kehamilannya tidak melebihi 14 minggu** atau memiliki indikasi kedaruratan medis. Adapun menurut **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul _Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal_ (hal. 243) yang dapat dihukum oleh Pasal 346 KUHP adalah: 1. perempuan yang sengaja menggugurkan atau membunuh kandungannya atau suruhan orang untuk itu; 2. orang yang sengaja menggugurkan atau membunuh kandungan seseorang perempuan dengan tidak izin perempuan atau seizing perempuan tersebut. Lebih lanjut dijelaskan oleh R. Soesilo, cara mengugurkan atau membunuh kandungan itu bermacam-macam, **baik dengan obat yang diminum** maupun dengan alat-alat yang dimasukkan melalui anggota kemaluan. Menggugurkan kandungan yang sudah mati, tidak dihukum, demikian pula tidak dihukum orang yang untuk membatasi kelahiran anak mencegah terjadinya hamil. Penjelasan selengkapnya mengenai Pasal 346 KUHP dan Pasal 463 UU 1/2023 dapat Anda baca dalam artikel **[Bunyi Pasal 346 KUHP tentang Aborsi](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-346-kuhp-tentang-aborsi-lt65b0b23964499?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=aborsi)**. Kemudian, apabila seorang dokter, bidan atau ahli obat membantu kejahatan aborsi, maka bagi mereka hukuman pidananya ditambah 1/3 dan dapat dipecat dari jabatannya, sebagaimana diatur dalam pasal berkut: **Pasal 349 KUHP** **Pasal 465 UU 1/2023** Jika seorang dokter, bidan, atau juru obat **membantu melakukan kejahatan tersebut pada Pasal 346**, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat **ditambah dengan 1/3 dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian** dalam mana kejahatan dilakukan. 1. Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang **melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 464**, **pidananya ditambah 1/3**. 2. Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi **pidana tambahan berupa pencabutan hak** sebagaimana dimaksud Pasal 86 huruf a dan huruf f. 3. Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan aborsi karena indikasi kedaruratan medis, atau terhadap korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan sebagaimana dimaksud Pasal 463 ayat (2), tidak dipidana. Dari bunyi pasal di atas, pengertian “membantu melakukan” dalam Pasal 349 KUHP dapat disamakan dengan pengertian membantu melakukan dalam **Pasal 56 KUHP**. Dalam kedua konteks tersebut, membantu melakukan mempunyai makna sebagai perbuatan yang mempermudah atau melancarkan pelaksanaan kejahatan yang bersangkutan.[\[2\]](#_ftn2) Penjelasan selengkapnya mengenai pembantuan dalam tindak pidana dapat Anda baca pada artikel **[Perbedaan Turut Serta dan Pembantuan Tindak Pidana](https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-turut-serta-dan-pembantuan-tindak-pidana-lt519a34bca3574?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perbedaan_turut_serta_pembantuan)**. Baca juga: **[Disuruh Aborsi oleh Calon Mertua, Ini Hukumnya](https://www.hukumonline.com/klinik/a/disuruh-aborsi-oleh-calon-mertua-lt63ed3af8475c9?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=disuruh_aborsi)** ### **Larangan Aborsi dalam UU Kesehatan** Larangan aborsi juga diatur dalam **Pasal 60 ayat (1) [UU Kesehatan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt64d2f9cf7ee9d/undang-undang-nomor-17-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_17_2023)**, yaitu setiap orang dilarang untuk melakukan aborsi, kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana. Lalu, pelaksanaan aborsi dengan kriteria yang diperbolehkan hanya dapat dilakukan:[\[3\]](#_ftn3) 1. oleh Tenaga Medis dan dibantu Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan; 2. pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri; dan 3. dengan persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan dan dengan persetujuan suami, kecuali korban perkosaan. Adapun setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 60 UU Kesehatan** berpotensi dipidana penjara paling lama 4 tahun.[\[4\]](#_ftn4) ### **Hukumnya Menjual Obat Aborsi** Menjawab pertanyaan Anda mengenai apa hukumnya menjual obat aborsi, sepanjang penelusuran kami tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mengatur hal tersebut dalam KUHP, UU 1/2023, maupun UU Kesehatan. Walau demikian, terdapat ketentuan mengenai **pengedaran sediaan farmasi** dalam UU Kesehatan. **Sediaan farmasi** adalah **obat**, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.[\[5\]](#_ftn5) Adapun definisi dari **obat** diatur dalam **Pasal 1 angka 15 UU Kesehatan** yaitu: _Obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia._ Lebih lanjut, pengedaran sediaan farmasi diatur dalam **Pasal 138 UU Kesehatan** dengan bunyi sebagai berikut: **Ayat (1)** _Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan PKRT harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau serta memenuhi ketentuan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan._ **Ayat (2)** _Setiap orang **dilarang** **mengadakan**, **memproduksi**, **menyimpan**, **mempromosikan**, dan/atau **mengedarkan sediaan farmasi** yang **tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan**, **khasiat/kemanfaatan**, dan **mutu**._ **Ayat (4)** _Pengadaan, produksi, penyimpanan, promosi, peredaran, dan pelayanan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan._ Lalu, orang yang melanggar ketentuan **Pasal 138 ayat (2) UU Kesehatan** berpotensi dipidana penjara maksimal 12 tahun atau denda maksimal Rp5 miliar, sebagaimana diatur dalam **Pasal 435 UU Kesehatan**. Dengan demikian, menurut hemat kami, jika pelaku yang menjual obat aborsi memenuhi semua unsur dalam pasal-pasal tersebut, pelaku dapat dijerat dengan **Pasal 435 _jo._ Pasal 138 ayat (2) UU Kesehatan**. Selain itu, perlu dicatat menurut **Pasal 143 ayat (1) UU Kesehatan**, setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan PKRT harus memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu, walaupun orang tersebut telah memperoleh perizinan berusaha, namun jika ia terbukti tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, maka dapat dikenai **sanksi administratif**.[\[6\]](#_ftn6) ### **Pasal Penipuan dalam KUHP** Selanjutnya, berkaitan dengan penipuan yang dilakukan oleh penjual obat, pada dasarnya perbuatan ini dapat jerat pasal penipuan sebagai berikut: **Pasal 378 KUHP** **Pasal 492 UU 1/2023** Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena **penipuan** dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena **penipuan**, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta.[\[7\]](#_ftn7) Penjelasan dan unsur pasal penipuan dapat Anda simak di **[Bunyi dan Unsur Pasal 378 KUHP tentang Penipuan](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-378-kuhp-tentang-penipuan-lt6571693c4c627?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=bunyi_unsur_pasal_378_kuhp)**. Lantas, jika seseorang lapor polisi atas dasar penipuan penjualan obat aborsi, apakah ia bisa kena pidana karena membeli obat aborsi?   Perlu diperhatikan berdasarkan KUHP, UU 1/2023, dan UU Kesehatan tidak diatur mengenai perbuatan membeli obat aborsi. Adapun pihak yang dapat dipidana berdasarkan KUHP, UU 1/2023, dan UU Kesehatan adalah seseorang yang melakukan aborsi, menyuruh orang lain untuk aborsi, dan/atau membantu melakukan aborsi. Selain itu berkaitan dengan penjualan obat aborsi, dalam UU Kesehatan pihak yang dapat dipidana adalah orang yang menjual sediaan farmasi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Walau demikian, menurut hemat kami perlu diselidiki lebih lanjut tujuan teman Anda membeli obat aborsi, apakah untuk melakukan aborsi, menyuruh orang lain untuk aborsi, dan/atau membantu melakukan aborsi. Jika teman Anda terbukti melakukan aborsi, maka teman Anda berpotensi dipidana berdasarkan ketentuan KUHP atau UU 1/2023, dan/atau UU Kesehatan. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- 1. [Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP); 2. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023); 3. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt64d2f9cf7ee9d/undang-undang-nomor-17-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_17_2023). REFERENSI --------- 1. Marlisa Frisilia Saada. _Tindakan Aborsi yang dilakukan Seseorang yang Belum Menikah Menurut KUHP_. Lex Crimen, Vol. VI, No. 6, Agustus 2017; 2. R. Soesilo. _Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal_. Bogor: Politeia, 1991. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 624 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru) (“UU 1/2023”) [\[2\]](#_ftnref2) Marlisa Frisilia Saada. _Tindakan Aborsi yang dilakukan Seseorang yang Belum Menikah Menurut KUHP_. Lex Crimen, Vol. VI, No. 6, Agustus 2017, hal. 51 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 60 ayat (2)  [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt64d2f9cf7ee9d/undang-undang-nomor-17-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_17_2023) (“UU Kesehatan”) [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 427 UU Kesehatan [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 1 angka 12 UU Kesehatan [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 143 ayat (2) UU Kesehatan [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023 Tags ---- [aborsi](/tag/aborsi) [obat ilegal](/tag/obat-ilegal) [pidana](/tag/pidana)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Meminta Pengembalian Uang Karena Penjual Bukan Pemilik Barang yang dibuat oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn. dan dipublikasikan pertama kali pada 2 Januarin 2014.KLINIK TERKAITPembangunan Properti Tak Sesuai Jadwal, DP Boleh Diminta Kembali?22 Feb 2022Batalkan PPJB, Bolehkah Pembeli Minta Developer Kembalikan DP Rumah?07 Okt 2021Bisakah DP Hangus Jika Tidak Melunasi Sisa Pembayaran?06 Mar 2019Harga Jual Rumah Diubah Sepihak, Dapatkah DP Dikembalikan? 14 Jan 2019Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Penolakan Pembuatan Akta Jual BeliSebelum menjawab inti pertanyaan Anda, kami mengasumsikan bahwa proses jual beli rumah yang Anda lakukan telah sampai pada proses akan menandatangani akta jual beli. Namun, Anda ingin membatalkannya dan meminta pengembalian uang panjar atau down payment (“DP”) yang sudah dibayarkan.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Pada dasarnya peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yaitu akta jual beli.[1]Adapun PPAT menolak untuk membuat akta jual beli dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang bersangkutan disertai alasannya, jika:[2]mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas satuan rumah susun, kepadanya tidak disampaikan sertifikat asli hak yang bersangkutan atau sertifikat yang diserahkan tidak sesuai dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan;mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak disampaikan:surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2); dansurat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum besertifikat dari Kantor Pertanahan, atau untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan Kantor Pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan; atausalah satu atau para pihak yang akan melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan atau salah satu saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 tidak berhak atau tidak memenuhi syarat untuk bertindak demikian;salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu surat kuasa mutlak yang pada hakikatnya berisikan perbuatan hukum pemindahan hak;untuk perbuatan hukum yang akan dilakukan belum diperoleh izin pejabat atau instansi yang berwenang, apabila izin tersebut diperlukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;objek perbuatan hukum yang bersangkutan sedang dalam sengketa mengenai data fisik dan atau data yuridisnya; atautidak dipenuhi syarat lain atau dilanggar larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.Dengan demikian, PPAT bertanggung jawab sebagai pelaksana pendaftaran tanah. Akta PPAT wajib dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan dasar yang kuat untuk pendaftaran pemindahan hak dan pembebanan hak yang bersangkutan. Oleh karena itu, PPAT bertanggung jawab untuk memeriksa syarat-syarat sahnya perbuatan hukum, antara lain mencocokkan data dalam sertifikat dengan daftar-daftar di Kantor Pertanahan.[3]Pembuatan akta jual beli tersebut dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh minimal 2 orang saksi yang memenuhi syarat.[4]Dengan demikian, sebelum Anda menandatangani akta jual beli, apabila benar pihak penjual bukanlah pemilik rumah alias bukan pihak yang berwenang melakukan perbuatan hukum, Anda dapat menyampaikannya pada PPAT agar menolak pembuatan akta jual beli. Lalu, apakah dengan batalnya jual beli, Anda berhak mendapatkan pengembalian DP?Baca juga: Batalkan PPJB, Bolehkah Pembeli Minta Developer Kembalikan DP Rumah?Bisakah Meminta Pengembalian DP Jika Jual Beli Rumah Batal?Lantas, apakah uang DP rumah bisa kembali apabila tidak jadi? Disarikan dari Status Uang Muka Jika Jual Beli Batal, ketika pembeli ingin membatalkan suatu perjanjian jual beli, maka perjanjian tersebut akan batal, tetapi pembeli tidak bisa menerima atau menarik kembali uang muka.Hal ini telah ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 1464 KUH Perdata:Jika pembelian dilakukan dengan memberi uang panjar, maka salah satu pihak tak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya.Meski dalam ketentuan disebutkan pengembalian uang panjar atau DP tidak dapat dilakukan, kami berpendapat karena Anda merasa dibohongi atau ditipu oleh penjual yang menyatakan rumah itu miliknya, maka ini berkaitan dengan tidak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian.Apabila kesepakatan para pihak diperoleh dari penipuan, maka syarat perjanjian kesepakatan para pihak tidaklah terpenuhi. Akibatnya, perjanjian dapat dibatalkan. Selain itu, mengingat pula bunyi Pasal 1471 KUH Perdata:Jual beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain.Sehingga, selain perjanjian jual beli rumah dapat Anda batalkan, Anda dapat meminta penggantian biaya, kerugian dan bunga, apabila Anda sedari awal tidak mengetahui bahwa rumah yang dijual ternyata bukan milik penjual.Jadi, apakah DP akan dikembalikan? Anda tidak dapat meminta pengembalian DP yang telah Anda bayarkan, tetapi Anda dapat menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga atas jual beli yang batal tersebut kepada pihak penjual.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PerdataPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah[1] Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (“PP 24/1997”)[2] Pasal 39 PP 24/1997[3] Penjelasan Pasal 39 ayat (1) PP 24/1997[4] Pasal 38 ayat (1) PP 24/1997Tagsdpjual beli rumahpertanahan

Saya membeli rumah seharga Rp145 juta. Saya sudah membayar DP Rp20 juta dan ternyata setelah mengecek akta jual beli atas nama orang tua penjual, padahal ia menyatakan bahwa rumah itu miliknya 100%. Setelah saya cari tahu, ternyata rumah tersebut bukan milik penjual, melainkan masih rumah orang tuanya. Saya merasa dibohongi. Saya mau membatalkan dan ingin uang kembali. Apakah pembelian rumah bisa dibatalkan dan bisakah DP yang sudah saya bayarkan kembali?

Pada dasarnya peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yaitu akta jual beli sebagaimana Anda sebutkan. Lantas apabila ternyata rumah yang dijual ternyata bukan milik si penjual, dapatkah dilakukan pembatalan dan pengembalian DP yang sudah dibayarkan? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.   Pembangunan Properti Tak Sesuai Jadwal, DP Boleh Diminta Kembali?22 Feb 2022Batalkan PPJB, Bolehkah Pembeli Minta Developer Kembalikan DP Rumah?07 Okt 2021Bisakah DP Hangus Jika Tidak Melunasi Sisa Pembayaran?06 Mar 2019Harga Jual Rumah Diubah Sepihak, Dapatkah DP Dikembalikan? 14 Jan 2019Pembangunan Properti Tak Sesuai Jadwal, DP Boleh Diminta Kembali?22 Feb 2022Batalkan PPJB, Bolehkah Pembeli Minta Developer Kembalikan DP Rumah?07 Okt 2021Bisakah DP Hangus Jika Tidak Melunasi Sisa Pembayaran?06 Mar 2019Harga Jual Rumah Diubah Sepihak, Dapatkah DP Dikembalikan? 14 Jan 2019Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023Cara Mengurus Surat Cerai dan Langkah Mengajukan Gugatannya22 Jun 2023Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023Cara Mengurus Surat Cerai dan Langkah Mengajukan Gugatannya22 Jun 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/dapatkah-pembeli-meminta-pengembalian-dp-jika-batal-beli-rumah-lt509d5ccad0718/

Dapatkah Pembeli Meminta Pengembalian DP Jika Batal Beli Rumah?

pages/43/page-2.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul _Meminta Pengembalian Uang Karena Penjual Bukan Pemilik Barang_ yang dibuat oleh** [**Letezia Tobing, S.H., M.Kn.**](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/letezia-tobing--sh--mkn-lt506aec66ed27e) **dan dipublikasikan pertama kali pada 2 Januarin 2014.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Pembangunan Properti Tak Sesuai Jadwal, DP Boleh Diminta Kembali? ](/klinik/a/pembangunan-properti-tak-sesuai-jadwal-dp-boleh-diminta-kembali-lt6214ebfcbdae7/)  22 Feb 2022 [ #### Batalkan PPJB, Bolehkah Pembeli Minta Developer Kembalikan DP Rumah? ](/klinik/a/batalkan-ppjb--bolehkah-pembeli-minta-developer-kembalikan-dp-rumah-cl1456/)  07 Okt 2021 [ #### Bisakah DP Hangus Jika Tidak Melunasi Sisa Pembayaran? ](/klinik/a/bisakah-dp-hangus-jika-tidak-melunasi-sisa-pembayaran-lt5c7de2bd2afbb/)  06 Mar 2019 [ #### Harga Jual Rumah Diubah Sepihak, Dapatkah DP Dikembalikan? ](/klinik/a/harga-jual-rumah-diubah-sepihak--dapatkah-dp-dikembalikan-lt5c2ff0d70b320/)  14 Jan 2019 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Penolakan Pembuatan Akta Jual Beli** Sebelum menjawab inti pertanyaan Anda, kami mengasumsikan bahwa proses jual beli rumah yang Anda lakukan telah sampai pada proses akan menandatangani akta jual beli. Namun, Anda ingin membatalkannya dan meminta pengembalian uang panjar atau _down payment_ (“DP”) yang sudah dibayarkan. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Pada dasarnya peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yaitu akta jual beli.[\[1\]](#_ftn1) Adapun PPAT menolak untuk membuat akta jual beli dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang bersangkutan disertai alasannya, jika:[\[2\]](#_ftn2) 1. mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas satuan rumah susun, kepadanya **tidak disampaikan sertifikat asli hak yang bersangkutan atau sertifikat yang diserahkan tidak sesuai** **dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan**; 2. mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak disampaikan: 1. surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa **yang bersangkutan menguasai bidang** **tanah** tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2); dan 2. surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum besertifikat dari Kantor Pertanahan, atau untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan Kantor Pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan; atau 3. salah satu atau para pihak yang akan melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan atau salah satu saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 tidak berhak atau tidak memenuhi syarat untuk bertindak demikian; 4. **salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu surat kuasa mutlak yang pada** **hakikatnya berisikan perbuatan hukum pemindahan hak**; 5. untuk perbuatan hukum yang akan dilakukan belum diperoleh izin pejabat atau instansi yang berwenang, apabila izin tersebut diperlukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; 6. objek perbuatan hukum yang bersangkutan sedang dalam sengketa mengenai data fisik dan atau data yuridisnya; atau 7. tidak dipenuhi syarat lain atau dilanggar larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Dengan demikian, PPAT bertanggung jawab sebagai pelaksana pendaftaran tanah. Akta PPAT wajib dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan dasar yang kuat untuk pendaftaran pemindahan hak dan pembebanan hak yang bersangkutan. Oleh karena itu, PPAT bertanggung jawab untuk memeriksa syarat-syarat sahnya perbuatan hukum, antara lain mencocokkan data dalam sertifikat dengan daftar-daftar di Kantor Pertanahan.[\[3\]](#_ftn3) Pembuatan akta jual beli tersebut **dihadiri oleh para pihak yang** **melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan** dan disaksikan oleh minimal 2 orang saksi yang memenuhi syarat.[\[4\]](#_ftn4) Dengan demikian, sebelum Anda menandatangani akta jual beli, apabila benar pihak penjual bukanlah pemilik rumah alias bukan pihak yang berwenang melakukan perbuatan hukum, Anda dapat menyampaikannya pada PPAT agar menolak pembuatan akta jual beli. Lalu, apakah dengan batalnya jual beli, Anda berhak mendapatkan pengembalian DP? Baca juga: **[Batalkan PPJB, Bolehkah Pembeli Minta _Developer_ Kembalikan DP Rumah?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/batalkan-ppjb--bolehkah-pembeli-minta-developer-kembalikan-dp-rumah-cl1456?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=batal_beli)** ### **Bisakah Meminta Pengembalian DP Jika Jual Beli Rumah Batal?** Lantas, apakah uang DP rumah bisa kembali apabila tidak jadi? Disarikan dari **[Status Uang Muka Jika Jual Beli Batal](https://www.hukumonline.com/berita/a/status-uang-muka-jika-jual-beli-batal-lt63035d0b47e61/?page=1?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=status_dp)**, ketika pembeli ingin membatalkan suatu perjanjian jual beli, maka perjanjian tersebut akan batal, tetapi pembeli tidak bisa menerima atau menarik kembali uang muka. Hal ini telah ditegaskan secara eksplisit dalam **Pasal 1464 [KUH Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata)**: _Jika pembelian dilakukan dengan **memberi uang panjar**, maka salah satu pihak **tak dapat**_ **_membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya_**_._ Meski dalam ketentuan disebutkan pengembalian uang panjar atau DP tidak dapat dilakukan, kami berpendapat karena Anda merasa dibohongi atau ditipu oleh penjual yang menyatakan rumah itu miliknya, maka ini berkaitan dengan tidak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian. Apabila kesepakatan para pihak diperoleh dari penipuan, maka syarat perjanjian kesepakatan para pihak tidaklah terpenuhi. Akibatnya, **[perjanjian dapat dibatalkan](https://www.hukumonline.com/klinik/a/4-syarat-sah-perjanjian-dan-akibatnya-jika-tak-dipenuhi-cl4141/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=ini_4_syarat_sah_perjanjian)**. Selain itu, mengingat pula bunyi **Pasal 1471 KUH Perdata**: _Jual beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk_ _**menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga**, **jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu** **kepunyaan orang lain**._ Sehingga, selain perjanjian jual beli rumah dapat Anda batalkan, Anda dapat meminta penggantian biaya, kerugian dan bunga, apabila Anda sedari awal tidak mengetahui bahwa rumah yang dijual ternyata bukan milik penjual. Jadi, apakah DP akan dikembalikan? Anda tidak dapat meminta pengembalian DP yang telah Anda bayarkan, tetapi Anda dapat menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga atas jual beli yang batal tersebut kepada pihak penjual. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/11693/peraturan-pemerintah-nomor-24-tahun-1997?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_24_1997) [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 37 ayat (1) [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/11693/peraturan-pemerintah-nomor-24-tahun-1997?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_24_1997) (“PP 24/1997”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 39 PP 24/1997 [\[3\]](#_ftnref3) Penjelasan Pasal 39 ayat (1) PP 24/1997 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 38 ayat (1) PP 24/1997 Tags ---- [dp](/tag/dp) [jual beli rumah](/tag/jual-beli-rumah) [pertanahan](/tag/pertanahan)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Pemegang Saham Merangkap Pengurus PT, Bisakah Ikut RUPS?KLINIK TERKAITRUPS Tahunan Terlambat Diselenggarakan, Adakah Sanksinya?04 Okt 2023Bolehkah RUPS Mengangkat Direksi Secara Sepihak?03 Agt 2023Bisakah Komisaris Menunjuk Direksi Sementara Tanpa RUPS?11 Jul 2023Pemberian Corporate Guarantee oleh PT, Perlukah Persetujuan RUPS?19 Apr 2022Untuk menjawab pertanyaan Anda, pertama-tama kami akan menjelaskan mengenai apa itu perseroan terbuka atau PT Tbk. Dalam Pasal 109 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 7 UU PT dijelaskan bahwa perseroan terbuka adalah perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.Sementara itu, RUPS adalah organ perusahaan terbuka yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam UU PT dan/atau anggaran dasar perusahaan terbuka.[1]Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Adapun, mengenai pengurus PT Tbk yang Anda maksud, kami mengasumsikan sebagai direksi dari PT Tbk tersebut. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 109 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 4 UU PT yang menyatakan bahwa direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.Kemudian, menjawab pertanyaan Anda tentang bolehkah perwakilan pemegang saham sekaligus pengurus (direksi) PT Tbk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”)? Kami mengasumsikan bahwa yang Anda maksud perwakilan pemegang saham sekaligus direksi PT Tbk adalah direksi yang berstatus sebagai pemegang saham.Untuk menjawab hal tersebut, maka perlu diketahui terlebih dahulu mengenai siapa yang berhak hadir dalam RUPS. Dalam Pasal 23 ayat (1) POJK 15/2020 diatur bahwa pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS. Selain pemegang saham, yang berhak hadir dalam RUPS adalah dewan komisaris dan direksi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 37 ayat (1) dan (2) POJK 15/2020.Selain itu, Pasal 26 POJK 15/2020 menegaskan bahwa pada saat pelaksanaan RUPS, perusahaan terbuka dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.Berdasarkan penjelasan di atas dan sepanjang penelusuran kami, dalam konteks PT Tbk, tidak ada larangan bagi pemegang saham yang juga merupakan direksi perusahaan untuk hadir dalam RUPS tahunan. Dengan demikian, menurut hemat kami, direksi yang juga menjadi pemegang saham dapat hadir dalam RUPS tahunan PT Tbk tersebut.Namun demikian, direksi yang juga pemegang saham tidak dapat hadir dalam RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen. Yang dimaksud dengan pemegang saham independen adalah pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan bukan merupakan anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali atau bukan merupakan afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali.[2]Hak Suara Pemegang Saham yang Berstatus Pengurus dalam RUPSPemegang saham yang juga berstatus sebagai direksi pada dasarnya tetap dapat menghadiri RUPS dan memberikan suaranya. Hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf a UU PT bahwa pemegang saham berhak untuk hadir dan memberikan (mengeluarkan) suara dalam RUPS. Menurut hemat kami, memberikan suara di sini mengacu pada pengertian ikut menentukan pilihan dalam kebijakan penting yang akan diputuskan perusahaan dalam RUPS.Hal ini lebih lanjut dijelaskan di dalam Pasal 84 ayat (1) UU PT bahwa setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain.Meskipun tetap mempunyai hak suara, akan tetapi, dalam hal anggota direksi yang berstatus sebagai pemegang saham dan mempunyai benturan kepentingan, maka ia tidak dapat memimpin RUPS. Hal ini merujuk ke dalam Pasal 38 ayat (3) POJK 15/2020 yang berbunyi:Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Namun, patut Anda perhatikan pula ketentuan dalam Pasal 84 ayat (2) UU PT bahwa hak suara tidak berlaku untuk:saham perseroan yang dikuasai sendiri oleh perseroan;saham induk perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung; atausaham perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh perseroan.Dengan ketentuan tersebut, saham perseroan yang dikuasai oleh perseroan yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung, tidak mempunyai hak suara dan tidak dihitung dalam penentuan kuorum.[3]Bolehkah Direksi Mewakili Pemegang Saham dalam RUPS?Untuk menjawab pertanyaan apakah diperlukan adanya penunjukan kembali atau kuasa yang diberikan pemegang saham kepada direksi, pertama-tama perlu dijawab terlebih dahulu apakah direksi PT Tbk tersebut dapat menjadi wakil (penerima kuasa) dari pemegang saham.Jika diperhatikan ketentuan Pasal 85 ayat (4) UU PT, diatur bahwa dalam pemungutan suara, anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan karyawan perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham.Lebih lanjut, Pasal 30 ayat (1) POJK 15/2020 menentukan bahwa dalam perseroan terbuka atau PT Tbk, pihak yang dapat menjadi penerima kuasa secara elektronik wajib cakap menurut hukum dan bukan merupakan anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan karyawan perusahaan terbuka.Berdasarkan uraian tersebut, anggota direksi atau anggota dewan komisaris PT Tbk yang bersangkutan tidak dapat menjadi wakil atau kuasa dari pemegang saham. Dengan demikian, pemegang saham perlu melakukan penunjukan kembali kuasa atau wakil dari pemegang saham.Kepemilikan Saham oleh Direksi dan Komisaris Secara Tidak Langsung Kami kurang memahami maksud pertanyaan Anda yang kedua. Untuk itu, kami mengasumsikan bahwa pertanyaan Anda berkaitan dengan kewajiban dari direksi dan komisaris yang memiliki saham tidak langsung pada PT tersebut.Secara definisi, pihak yang memiliki saham secara tidak langsung dapat diartikan sebagai pihak yang memiliki saham perusahaan terbuka melalui pihak lain. Pihak tersebut merupakan pemilik manfaat sebenarnya (ultimate beneficial owner) dari saham tersebut dan/atau bagian dari mata rantai pemilikan sampai dengan pemilik sebenarnya.[4]Atas kepemilikan tidak langsung tesebut, menurut Pasal 2 ayat (1) POJK 11/2017 ditentukan bahwa anggota direksi atau anggota dewan komisaris wajib melaporkan kepada OJK atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham perusahaan terbuka baik langsung maupun tidak langsung.Hal demikian juga berlaku bagi setiap pihak yang memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung, paling sedikit 5% dari modal disetor dalam perusahaan terbuka.[5]Selain itu, perusahaan terbuka wajib memiliki kebijakan mengenai kewajiban anggota direksi dan anggota dewan komisaris untuk menyampaikan informasi kepada perusahaan terbuka mengenai kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham perusahaan terbuka, yang dilakukan paling lambat 3 hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham perusahaan terbuka. Pelaksanaan atas kebijakan tersebut wajib diungkapkan dalam laporan tahunan atau situs web perusahaan terbuka.[6]Dinamisnya perkembangan regulasi seringkali menjadi tantangan Anda dalam memenuhi kewajiban hukum perusahaan. Selalu perbarui kewajiban hukum terkini dengan platform pemantauan kepatuhan hukum dari Hukumonline yang berbasis Artificial Intelligence, Regulatory Compliance System (RCS). Klik di sini untuk mempelajari lebih lanjut.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan TerbatasPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KerjaUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan TerbukaPeraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka[1] Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”)[2] Pasal 15 jo. Pasal 1 angka 12 POJK 15/2020[3] Penjelasan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas[4] Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka[5] Pasal 2 ayat (2) POJK 11/2017[6] Pasal 3 POJK 11/2017Tagspemegang sahamdireksikomisarisrups

Jika suatu PT Tbk akan mengadakan RUPS tahunan, dimana perwakilan dari pemegang sahamnya juga merupakan pengurus dari PT Tbk tersebut, apakah perwakilan pemegang saham yang merangkap sebagai pengurus tersebut dapat hadir dalam RUPS tahunan itu? Atau diperlukan adanya penunjukan kembali (kuasa)? Apakah ada konsekuensinya? Terkait kepemilikan saham yang dimiliki direksi dan komisaris secara tidak langsung pada perseroan. Atas hal ini mohon penjelasannya dari kepemilikan tidak langsung tersebut.

Pada prinsipnya, pengurus yaitu anggota direksi yang merangkap sebagai pemegang saham dapat menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) dan memiliki hak untuk mengeluarkan suara, kecuali pada RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen. Akan tetapi, apabila anggota direksi tersebut menjadi wakil atau diberikan kuasa oleh pemegang saham untuk mengikut RUPS, maka hal tersebut tidak dapat dilakukan. Apa dasarnya? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. RUPS Tahunan Terlambat Diselenggarakan, Adakah Sanksinya?04 Okt 2023Bolehkah RUPS Mengangkat Direksi Secara Sepihak?03 Agt 2023Bisakah Komisaris Menunjuk Direksi Sementara Tanpa RUPS?11 Jul 2023Pemberian Corporate Guarantee oleh PT, Perlukah Persetujuan RUPS?19 Apr 2022RUPS Tahunan Terlambat Diselenggarakan, Adakah Sanksinya?04 Okt 2023Bolehkah RUPS Mengangkat Direksi Secara Sepihak?03 Agt 2023Bisakah Komisaris Menunjuk Direksi Sementara Tanpa RUPS?11 Jul 2023Pemberian Corporate Guarantee oleh PT, Perlukah Persetujuan RUPS?19 Apr 2022Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023Cara Mengurus Surat Cerai dan Langkah Mengajukan Gugatannya22 Jun 2023Cara dan Biaya Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara25 Apr 2024Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023Cara Mengurus Surat Cerai dan Langkah Mengajukan Gugatannya22 Jun 2023Cara dan Biaya Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara25 Apr 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemegang-saham-merangkap-pengurus-pt-tbk-bagaimana-haknya-dalam-rups-lt65ddabf46ec29/

Pemegang Saham Merangkap Pengurus PT Tbk, Bagaimana Haknya dalam RUPS?

pages/43/page-3.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**.** ### **Pemegang Saham Merangkap Pengurus PT, Bisakah Ikut RUPS?** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### RUPS Tahunan Terlambat Diselenggarakan, Adakah Sanksinya? ](/klinik/a/rups-tahunan-terlambat-diselenggarakan--adakah-sanksinya-lt4dec839ed3911/)  04 Okt 2023 [ #### Bolehkah RUPS Mengangkat Direksi Secara Sepihak? ](/klinik/a/bolehkah-rups-mengangkat-direksi-secara-sepihak-lt6484ad1632bc4/)  03 Agt 2023 [ #### Bisakah Komisaris Menunjuk Direksi Sementara Tanpa RUPS? ](/klinik/a/bisakah-komisaris-menunjuk-direksi-sementara-tanpa-rups-cl5697/)  11 Jul 2023 [ #### Pemberian _Corporate Guarantee_ oleh PT, Perlukah Persetujuan RUPS? ](/klinik/a/pemberian-icorporate-guarantee-i-oleh-pt--perlukah-persetujuan-rups-cl4153/)  19 Apr 2022 [](#!) Untuk menjawab pertanyaan Anda, pertama-tama kami akan menjelaskan mengenai apa itu perseroan terbuka atau PT Tbk. Dalam **Pasal 109 angka 1** [**Perppu Cipta Kerja**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) yang mengubah **Pasal 1 angka 7** [**UU PT**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007) dijelaskan bahwa perseroan terbuka adalah perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Sementara itu, RUPS adalah organ perusahaan terbuka yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam UU PT dan/atau anggaran dasar perusahaan terbuka.[\[1\]](#_ftn1) Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Adapun, mengenai **pengurus** PT Tbk yang Anda maksud, kami mengasumsikan sebagai **direksi** dari PT Tbk tersebut. Hal ini merujuk pada ketentuan **Pasal 109 angka 1 Perppu Cipta Kerja** yang mengubah **Pasal 1 angka 4 UU PT** yang menyatakan bahwa direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Kemudian, menjawab pertanyaan Anda tentang bolehkah perwakilan pemegang saham sekaligus pengurus (direksi) PT Tbk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”)? Kami mengasumsikan bahwa yang Anda maksud perwakilan pemegang saham sekaligus direksi PT Tbk adalah direksi yang berstatus sebagai pemegang saham. Untuk menjawab hal tersebut, maka perlu diketahui terlebih dahulu mengenai siapa yang berhak hadir dalam RUPS. Dalam **Pasal 23 ayat (1) [POJK 15/2020](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt5e9fe997e96c5/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-15-pojk04-2020-tahun-2020?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pojk_15_2020)** diatur bahwa pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS. Selain pemegang saham, yang berhak hadir dalam RUPS adalah dewan komisaris dan direksi sebagaimana dijelaskan dalam **Pasal 37 ayat (1) dan (2) POJK 15/2020.** Selain itu, **Pasal 26 POJK 15/2020** menegaskan bahwa pada saat pelaksanaan RUPS, perusahaan terbuka dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS. Berdasarkan penjelasan di atas dan sepanjang penelusuran kami, dalam konteks PT Tbk, tidak ada larangan bagi pemegang saham yang juga merupakan direksi perusahaan untuk hadir dalam RUPS tahunan. Dengan demikian, menurut hemat kami, direksi yang juga menjadi pemegang saham dapat hadir dalam RUPS tahunan PT Tbk tersebut. Namun demikian, direksi yang juga pemegang saham **tidak dapat hadir** dalam **RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen**. Yang dimaksud dengan pemegang saham independen adalah pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan bukan merupakan anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali atau bukan merupakan afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali.[\[2\]](#_ftn2) ### **Hak Suara Pemegang Saham yang Berstatus Pengurus dalam RUPS** Pemegang saham yang juga berstatus sebagai direksi pada dasarnya tetap dapat menghadiri RUPS dan memberikan suaranya. Hal ini mengacu pada ketentuan **Pasal 52 ayat (1) huruf a UU PT** bahwa pemegang saham berhak **untuk hadir dan memberikan (mengeluarkan) suara dalam RUPS**. Menurut hemat kami, memberikan suara di sini mengacu pada pengertian ikut menentukan pilihan dalam kebijakan penting yang akan diputuskan perusahaan dalam RUPS. Hal ini lebih lanjut dijelaskan di dalam **Pasal 84 ayat (1) UU PT** bahwa setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain. Meskipun tetap mempunyai hak suara, akan tetapi, dalam hal anggota direksi yang berstatus sebagai pemegang saham dan mempunyai benturan kepentingan, maka ia tidak dapat memimpin RUPS. Hal ini merujuk ke dalam **Pasal 38 ayat (3) POJK 15/2020** yang berbunyi: _Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan._ Namun, patut Anda perhatikan pula ketentuan dalam **Pasal 84 ayat (2) UU PT** bahwa **hak suara tidak berlaku untuk**: 1. saham perseroan yang dikuasai sendiri oleh perseroan; 2. saham induk perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung; atau 3. saham perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh perseroan. Dengan ketentuan tersebut, saham perseroan yang dikuasai oleh perseroan yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung, tidak mempunyai hak suara dan tidak dihitung dalam penentuan kuorum.[\[3\]](#_ftn3) ### **Bolehkah Direksi Mewakili Pemegang Saham dalam RUPS?** Untuk menjawab pertanyaan apakah diperlukan adanya penunjukan kembali atau kuasa yang diberikan pemegang saham kepada direksi, pertama-tama perlu dijawab terlebih dahulu apakah direksi PT Tbk tersebut dapat menjadi wakil (penerima kuasa) dari pemegang saham. Jika diperhatikan ketentuan **Pasal 85 ayat (4) UU PT,** diatur bahwa dalam pemungutan suara, **anggota direksi,** anggota dewan komisaris, dan karyawan perseroan yang bersangkutan **dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham.** Lebih lanjut, **Pasal 30 ayat (1) POJK 15/2020** menentukan bahwa dalam perseroan terbuka atau PT Tbk, pihak yang dapat menjadi **penerima kuasa** secara elektronik wajib cakap menurut hukum dan **bukan merupakan anggota direksi**, anggota dewan komisaris, dan karyawan perusahaan terbuka. Berdasarkan uraian tersebut, anggota direksi atau anggota dewan komisaris PT Tbk yang bersangkutan tidak dapat menjadi wakil atau kuasa dari pemegang saham. Dengan demikian, pemegang saham perlu melakukan penunjukan kembali kuasa atau wakil dari pemegang saham. ### **Kepemilikan Saham oleh Direksi dan Komisaris Secara Tidak Langsung** Kami kurang memahami maksud pertanyaan Anda yang kedua. Untuk itu, kami mengasumsikan bahwa pertanyaan Anda berkaitan dengan kewajiban dari direksi dan komisaris yang memiliki saham tidak langsung pada PT tersebut. Secara definisi, pihak yang memiliki saham secara tidak langsung dapat diartikan sebagai **pihak yang memiliki saham perusahaan terbuka melalui pihak lain**. Pihak tersebut merupakan pemilik manfaat sebenarnya (_ultimate beneficial owner_) dari saham tersebut dan/atau bagian dari mata rantai pemilikan sampai dengan pemilik sebenarnya.[\[4\]](#_ftn4) Atas kepemilikan tidak langsung tesebut, menurut **Pasal 2 ayat (1) [POJK 11/2017](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt58ef3df7c8bfb/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-11-pojk04-2017-tahun-2017?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=POJK_11_2017)** ditentukan bahwa anggota direksi atau anggota dewan komisaris **wajib melaporkan** kepada OJK atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham perusahaan terbuka baik langsung maupun **tidak langsung**. Hal demikian juga berlaku bagi setiap pihak yang memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung, paling sedikit 5% dari modal disetor dalam perusahaan terbuka.[\[5\]](#_ftn5) Selain itu, perusahaan terbuka wajib memiliki kebijakan mengenai kewajiban anggota direksi dan anggota dewan komisaris untuk menyampaikan informasi kepada perusahaan terbuka mengenai kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham perusahaan terbuka, yang dilakukan paling lambat 3 hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham perusahaan terbuka. Pelaksanaan atas kebijakan tersebut wajib diungkapkan dalam laporan tahunan atau situs web perusahaan terbuka.[\[6\]](#_ftn6) Dinamisnya perkembangan regulasi seringkali menjadi tantangan Anda dalam memenuhi kewajiban hukum perusahaan. Selalu perbarui kewajiban hukum terkini dengan platform pemantauan kepatuhan hukum dari Hukumonline yang berbasis _Artificial Intelligence_, Regulatory Compliance System (RCS). Klik [**di sini**](https://rcs.hukumonline.com/?utm_source=Google&utm_medium=Banner&utm_campaign=RCSKlinikHukum-LandingPage) untuk mempelajari lebih lanjut. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt58ef3df7c8bfb/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-11-pojk04-2017-tahun-2017?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=POJK_11_2017) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt5e9fe997e96c5/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-15-pojk04-2020-tahun-2020?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pojk_15_2020) [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1 angka 2 [Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt5e9fe997e96c5/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-15-pojk04-2020-tahun-2020?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pojk_15_2020) (“POJK 15/2020”) \[2\] Pasal 15 _jo._ Pasal 1 angka 12 POJK 15/2020 [\[3\]](#_ftnref3) Penjelasan Pasal 84 ayat (2) [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007) [\[4\]](#_ftnref4) Penjelasan Pasal 2 ayat (2) [Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt58ef3df7c8bfb/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-11-pojk04-2017-tahun-2017?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=POJK_11_2017) [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 2 ayat (2) POJK 11/2017 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 3 POJK 11/2017 Tags ---- [pemegang saham](/tag/pemegang-saham) [direksi](/tag/direksi) [komisaris](/tag/komisaris) [rups](/tag/rups)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITSurat Panggilan (Relaas) Tak Diterima Tergugat, Ini Akibat Hukumnya04 Des 2023Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan01 Sep 2023Biaya Gugat Cerai dari Pihak Istri yang Perlu Dikeluarkan 29 Agt 2023Rumah Tak Sesuai Design, Gugat Kontraktor atau Tukang?27 Mei 2022Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Arti Gugatan In Rem yang dibuat oleh Togar S.M. Sijabat, S.H., M.H., dan pertama kali dipublikasikan pada 17 November 2016. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Arti Gugatan In RemDisarikan dari buku yang berjudul Hukum Pertanahan di Belanda dan Indonesia, in rem merupakan perihal sesuatu (barang). In rem artinya sebuah hak yang memiliki prioritas terhadap hak-hak kebendaan.[1] Gugatan in rem adalah suatu upaya hukum yang dilakukan oleh aparatur negara, dalam hal ini kejaksaan, untuk menuntut harta benda dari si terdakwa, keluarga atau kroni-kroninya yang diperoleh dari hasil kejahatan yang belum tersentuh dalam perkara pidana. Upaya ini sering disebut sebagai upaya memiskinkan terdakwa, keluarga atau kroni-kroninya. Disarikan dari artikel Sita Perdata, Terobosan Baru dalam RUU Tipikor disebutkan keunggulan dari sita in rem menunggu seseorang menyandang status tersangka. Sita in rem lebih mudah dibanding dengan penyitaan. Sebab, aset seseorang bisa disita meski pemeriksaan masih dalam tahap penyelidikan. Bila berdasarkan penyitaan yang diatur KUHAP seseorang harus ditetapkan sebagai tersangka dulu, namun dalam gugatan in rem, penetapan status semacam itu tidak perlu. Sebagai informasi, istilah in rem dapat kita temukan dalam RUU Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana Tahun 2023, yakni dikenal sebagai perampasan aset secara perdata (civil forfeiture) yang bersifat in rem.[2] Perampasan aset yang bersifat in rem adalah suatu tindakan hukum untuk melawan aset itu sendiri, bukan terhadap individu (in personam) seperti dalam perkara pidana. Gugatan In Rem dalam KUHP dan UU 1/2023Namun sebenarnya upaya memiskinkan ini dapat Anda temukan pengaturannya dalam Pasal 10 huruf b angka 2 KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku menyebutkan bahwa salah satu jenis hukuman pidana yang diatur adalah perampasan barang-barang tertentu. Biasanya barang-barang milik terdakwa atau yang diperoleh dari hasil kejahatan terdakwa.Kemudian dalam UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[3] yaitu tahun 2026 yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, yakni pada tahun 2026, juga mengenal upaya memiskinkan tersebut yang diatur dalam beberapa pasal sebagai berikut: Pasal 66 ayat (1) huruf b UU 1/2023Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas: pencabutan hak tertentu;perampasan Barang tertentu dan/atau tagihan;pengumuman putusan hakim;pembayaran ganti rugi;pencabutan izin tertentu; danpemenuhan kewajiban adat setempat. Pasal 91 UU 1/2023Pidana tambahan berupa perampasan Barang tertentu dan/atau tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b yang dapat dirampas meliputi Barang tertentu dan/atau tagihan:yang dipergunakan untuk mewujudkan atau mempersiapkan Tindak Pidana;yang khusus dibuat atau diperuntukkan mewujudkan Tindak Pidana;yang berhubungan dengan terwujudnya Tindak Pidana;milik terpidana atau orang lain yang diperoleh dari Tindak Pidana;dari keuntungan ekonomi yang diperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung dari Tindak Pidana; dan/atauyang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pasal 92 ayat (1) UU 1/2023Pidana tambahan berupa perampasan Barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dapat dijatuhkan atas Barang yang tidak disita dengan menentukan bahwa Barang tersebut harus diserahkan atau diganti dengan sejumlah uang menurut taksiran hakim sesuai dengan harga pasar.Selain pasal-pasal UU 1/2023 di atas, perampasan barang tertentu juga diatur dalam Pasal 116 tentang pidana tambahan bagi anak, Pasal 120 tentang pidana tambahan bagi korporasi, Pasal 129 dan Pasal 130 tentang perbarengan tindak pidana, dan Pasal 141 tentang pelaksanaan pidana perampasan barang tertentu jika terpidana meninggal dunia. Contoh KasusGuna mempermudah pemahaman Anda, penulis sebelumnya mencontohkan misalnya seorang bandar narkotika telah dihukum pidana penjara selama 20 tahun dan barang bukti telah dimusnahkan. Namun diketahui bahwa si narapidana masih memiliki harta kekayaan yang dibuat atas nama keluarga atau kroni-kroninya yang masih belum bisa dibuktikan ketika perkara pidana berjalan.Kejaksaan sebagai pengacara negara, selain mengeksekusi terdakwa untuk melaksanakan hukuman pidana penjara, juga melakukan gugatan perdata kepada terdakwa, keluarga terdakwa atau kroni-kroni terdakwa agar harta yang diperoleh dari hasil kejahatan itu dirampas untuk negara.[4] Tujuannya agar si terdakwa, keluarga terdakwa, dan kroni-kroninya akan jatuh miskin sehingga tidak akan mengulangi perbuatan kejahatan lagi. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum:Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaUndang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Referensi:Arie S. Hutagalung, dkk. Hukum Pertanahan di Belanda dan Indonesia. Denpasar: Pustaka Larasan, 2012;RUU Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana Tahun 2023.[1] Arie S. Hutagalung, dkk. Hukum Pertanahan di Belanda dan Indonesia. Denpasar: Pustaka Larasan, 2012, hal. 6[2] Penjelasan Pasal 2 RUU Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana Tahun 2023[3] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [4] Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik IndonesiaTagsgugatanperdataperampasan asetjaksa

Apakah yang dimaksud dengan gugatan in rem?

Gugatan in rem adalah suatu upaya hukum yang dilakukan oleh aparatur negara, dalam hal ini kejaksaan, untuk menuntut harta benda dari si terdakwa, keluarga atau kroni-kroninya yang diperoleh dari hasil kejahatan yang belum tersentuh dalam perkara pidana. Bagaimana ketentuan gugatan in rem ini?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Surat Panggilan (Relaas) Tak Diterima Tergugat, Ini Akibat Hukumnya04 Des 2023Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan01 Sep 2023Biaya Gugat Cerai dari Pihak Istri yang Perlu Dikeluarkan 29 Agt 2023Rumah Tak Sesuai Design, Gugat Kontraktor atau Tukang?27 Mei 2022Surat Panggilan (Relaas) Tak Diterima Tergugat, Ini Akibat Hukumnya04 Des 2023Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan01 Sep 2023Biaya Gugat Cerai dari Pihak Istri yang Perlu Dikeluarkan 29 Agt 2023Rumah Tak Sesuai Design, Gugat Kontraktor atau Tukang?27 Mei 2022Cara Mengurus Surat Cerai dan Langkah Mengajukan Gugatannya22 Jun 2023Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank6 Mei 2024Cara Mengurus Surat Cerai dan Langkah Mengajukan Gugatannya22 Jun 2023Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank6 Mei 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/gugatan-in-rem-lt56d44b0b91541/

Mengenal Gugatan In Rem dan Dasar Hukumnya

pages/43/page-4.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Surat Panggilan (_Relaas_) Tak Diterima Tergugat, Ini Akibat Hukumnya ](/klinik/a/surat-panggilan-relaas-tak-diterima-tergugat-lt656dae036785c/)  04 Des 2023 [ #### Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan ](/klinik/a/cabut-gugatan-cerai-lt608d81ab20339/)  01 Sep 2023 [ #### Biaya Gugat Cerai dari Pihak Istri yang Perlu Dikeluarkan ](/klinik/a/biaya-gugat-cerai-dari-pihak-istri-yang-perlu-dikeluarkan-lt4bd48a9773006/)  29 Agt 2023 [ #### Rumah Tak Sesuai _Design_, Gugat Kontraktor atau Tukang? ](/klinik/a/rumah-tak-sesuai-idesign-i-gugat-kontraktor-atau-tukang-lt6290a64665886/)  27 Mei 2022 [](#!) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul _Arti Gugatan In Rem_ yang dibuat oleh** [**Togar S.M. Sijabat, S.H., M.H.**](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/pbh-peradi-lt4c452c9c1a7d2/togar-sm-sijabat--sh--mh-lt5498cf248996a)**, dan pertama kali dipublikasikan pada 17 November 2016.** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) **Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Arti Gugatan _In Rem_** Disarikan dari buku yang berjudul _Hukum Pertanahan di Belanda dan Indonesia_, _in rem_ merupakan perihal sesuatu (barang). _In rem_ artinya sebuah hak yang memiliki prioritas terhadap hak-hak kebendaan.[\[1\]](#_ftn1) Gugatan _in rem_ adalah suatu upaya hukum yang dilakukan oleh aparatur negara, dalam hal ini kejaksaan, untuk menuntut harta benda dari si terdakwa, keluarga atau kroni-kroninya yang diperoleh dari hasil kejahatan yang belum tersentuh dalam perkara pidana. Upaya ini sering disebut sebagai upaya memiskinkan terdakwa, keluarga atau kroni-kroninya. Disarikan dari artikel **[Sita Perdata, Terobosan Baru dalam RUU Tipikor](https://www.hukumonline.com/berita/a/sita-perdata-terobosan-baru-dalam-ruu-tipikor-hol18005/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=sita_perdata)** disebutkan keunggulan dari sita _in rem_ menunggu seseorang menyandang status tersangka. Sita in rem lebih mudah dibanding dengan penyitaan. Sebab, aset seseorang bisa disita meski pemeriksaan masih dalam tahap penyelidikan. Bila berdasarkan penyitaan yang diatur KUHAP seseorang harus ditetapkan sebagai tersangka dulu, namun dalam gugatan _in rem_, penetapan status semacam itu tidak perlu. Sebagai informasi, istilah _in rem_ dapat kita temukan dalam [**RUU Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana Tahun 2023**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28134/rancangan-undang-undang-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=ruu_perampasan_aset), yakni dikenal sebagai perampasan aset secara perdata (_civil forfeiture_) yang bersifat _in rem_.[\[2\]](#_ftn2) Perampasan aset yang bersifat _in rem_ adalah suatu tindakan hukum untuk melawan aset itu sendiri, bukan terhadap individu (_in personam_) seperti dalam perkara pidana. ### **Gugatan _In Rem_ dalam KUHP dan UU 1/2023** Namun sebenarnya upaya memiskinkan ini dapat Anda temukan pengaturannya dalam **Pasal 10 huruf b angka 2** [**KUHP**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku menyebutkan bahwa salah satu jenis hukuman pidana yang diatur adalah perampasan barang-barang tertentu. Biasanya barang-barang milik terdakwa atau yang diperoleh dari hasil kejahatan terdakwa. Kemudian dalam [**UU 1/2023**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru) tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[\[3\]](#_ftn3) yaitu tahun 2026 yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, yakni pada tahun 2026, juga mengenal upaya memiskinkan tersebut yang diatur dalam beberapa pasal sebagai berikut: **Pasal 66 ayat (1) huruf b UU 1/2023** _Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas:_ 1. _pencabutan hak tertentu;_ 2. **_perampasan Barang tertentu_** _**dan/atau tagihan**;_ 3. _pengumuman putusan hakim;_ 4. _pembayaran ganti rugi;_ 5. _pencabutan izin tertentu; dan_ 6. _pemenuhan kewajiban adat setempat._ **Pasal 91 UU 1/2023** _Pidana tambahan berupa **perampasan Barang tertentu** **dan/atau tagihan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b yang dapat dirampas **meliputi Barang tertentu** **dan/atau tagihan**:_ 1. _yang dipergunakan untuk mewujudkan atau mempersiapkan Tindak Pidana;_ 2. _yang khusus dibuat atau diperuntukkan mewujudkan Tindak Pidana;_ 3. _yang berhubungan dengan terwujudnya Tindak Pidana;_ 4. _milik terpidana atau orang lain yang diperoleh dari Tindak Pidana;_ 5. _dari keuntungan ekonomi yang diperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung dari Tindak Pidana; dan/atau_ 6. _yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan._ **Pasal 92 ayat (1) UU 1/2023** _Pidana tambahan berupa **perampasan Barang tertentu** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dapat dijatuhkan atas Barang yang tidak disita dengan menentukan bahwa Barang tersebut harus diserahkan atau diganti dengan sejumlah uang menurut taksiran hakim sesuai dengan harga pasar._ Selain pasal-pasal UU 1/2023 di atas, perampasan barang tertentu juga diatur dalam **Pasal 116** tentang pidana tambahan bagi anak, **Pasal 120** tentang pidana tambahan bagi korporasi, **Pasal 129 dan Pasal 130** tentang perbarengan tindak pidana, dan **Pasal 141** tentang pelaksanaan pidana perampasan barang tertentu jika terpidana meninggal dunia. ### **Contoh Kasus** Guna mempermudah pemahaman Anda, penulis sebelumnya mencontohkan misalnya seorang bandar narkotika telah dihukum pidana penjara selama 20 tahun dan barang bukti telah dimusnahkan. Namun diketahui bahwa si narapidana masih memiliki harta kekayaan yang dibuat atas nama keluarga atau kroni-kroninya yang masih belum bisa dibuktikan ketika perkara pidana berjalan. Kejaksaan sebagai pengacara negara, selain mengeksekusi terdakwa untuk melaksanakan hukuman pidana penjara, juga melakukan gugatan perdata kepada terdakwa, keluarga terdakwa atau kroni-kroni terdakwa agar harta yang diperoleh dari hasil kejahatan itu dirampas untuk negara.[\[4\]](#_ftn4) Tujuannya agar si terdakwa, keluarga terdakwa, dan kroni-kroninya akan jatuh miskin sehingga tidak akan mengulangi perbuatan kejahatan lagi. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum: 1. [Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP); 2. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023) 3. [Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/18972/undangundang-nomor-16-tahun-2004/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_16_2004) sebagaimana diubah dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt61d661bbd6c96/undang-undang-nomor-11-tahun-2021/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_11_2021). Referensi: 1. Arie S. Hutagalung, dkk. _Hukum Pertanahan di Belanda dan Indonesia_. Denpasar: Pustaka Larasan, 2012; 2. [RUU Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana Tahun 2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28134/rancangan-undang-undang-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=ruu_perampasan_aset). * * * [\[1\]](#_ftnref1) Arie S. Hutagalung, dkk. _Hukum Pertanahan di Belanda dan Indonesia_. Denpasar: Pustaka Larasan, 2012, hal. 6 [\[2\]](#_ftnref2) Penjelasan Pasal 2 [RUU Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana Tahun 2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28134/rancangan-undang-undang-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=ruu_perampasan_aset) [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 624 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023)  [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Tags ---- [gugatan](/tag/gugatan) [perdata](/tag/perdata) [perampasan aset](/tag/perampasan-aset) [jaksa](/tag/jaksa)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Mengenai Personal Guarantee, Corporate Guarantee, dan Bank Guarantee yang dibuat oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn. dan dipublikasikan pertama kali pada Kamis, 6 Juni 2013, yang pertama kali dimutakhirkan pada 8 Maret 2022.KLINIK TERKAIT5 Jenis dan Contoh Jaminan Kebendaan05 Jul 2023Eksekusi Objek Sita Jaminan di Luar Wilayah Pengadilan26 Apr 2022Debitur Menjual Objek Jaminan, Bolehkah Penerima Jaminan Menyitanya?12 Apr 2022Dapatkah Diajukan Permohonan PKPU bagi Debitur Penanggung (Borgtocht)?08 Nov 2019Dapatkah Diajukan Permohonan PKPU bagi Debitur Penanggung (Borgtocht)?08 Nov 2019Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Jaminan Perorangan dan Corporate GuaranteeIstilah jaminan adalah terjemahan dari Bahasa Belanda, yaitu zekerheid atau cautie yang artinya cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihan. Beberapa ahli pun turut mendefinisikan jaminan.[1] Mariam Darus Badrulzaman mengartikan jaminan adalah tanggungan yang diberikan oleh debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur untuk meminjam kewajibannya dalam suatu perikatan.[2]Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Patut Anda ketahui pula, kedudukan hak jaminan adalah tidak terlepas dari hak kebendaan, karena sebagian hak jaminan lahir dari hak kebendaan. Dengan kata lain, hak jaminan tidak dapat berdiri sendiri karena hak jaminan merupakan perjanjian yang bersifat tambahan (accesoir) dari perjanjian pokoknya, yakni perjanjian utang piutang (perjanjian kredit).[3]Untuk menjawab pertanyaan Anda tentang jaminan perorangan, perlu digarisbawahi, sebenarnya jaminan perorangan adalah sama dengan penanggungan atau perjanjian penanggungan atau yang biasa disebut dengan “borgtocht”. Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, dalam bukunya Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan (hal. 81), di samping jaminan yang bersifat kebendaan terdapat jaminan yang bersifat perorangan.Lebih lanjut Sri Soedewi (hal. 83) menjelaskan, ditinjau dari sifatnya, jaminan penanggungan tergolong pada jaminan yang bersifat perorangan, yaitu adanya orang atau pihak ketiga (badan hukum) yang menjamin memenuhi perutangan manakala debitur wanprestasi. Pada jaminan yang bersifat perorangan, pemenuhan prestasi hanya dapat dipertahankan terhadap orang-orang tertentu, yaitu si debitur atau penanggungnya.Berdasarkan uraian di atas, penanggungan atau jaminan perorangan dapat diberikan baik oleh orang perorangan atau oleh badan hukum. Riky Rustam dalam bukunya Hukum Jaminan pun turut mengklasifikasikan jaminan khusus perorangan yaitu terdiri dari:Jaminan Perorangan (Borgtocht)Personal guarantee atau jaminan perorangan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini tidak memenuhinya (hal. 79).Unsur personal guarantee adalah (hal. 214):Mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu;Hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu;Terhadap harta kekayaan debitur umumnya.Corporate GuaranteeLalu timbul pertanyaan, perbedaan personal guarantee dengan corporate guarantee itu apa? Apa yang dimaksud dengan jaminan perusahaan? Sebenarnya tidak ada perbedaan khusus antara keduanya. Perbedaan pokoknya terletak pada siapa pihak ketiga yang memberikan jaminan. Jika dalam personal guarantee yang memberikan jaminan adalah orang perorangan (manusia), sedangkan pihak yang memberikan jaminan dalam corporate guarantee adalah badan hukum (hal. 79-80).Adapun beberapa faktor khusus yang harus diperhatikan untuk corporate guarantee adalah (hal. 251):Harus dilihat dulu apakah anggaran dasar melarang atau tidak untuk memberikan corporate guarantee.Jika tidak ada ketentuan tegas melarang memberikan corporate guarantee, maka harus diperhatikan maksud dan tujuan pendirian, kemudian dihubungkan dengan perikatan yang hendak dijamin, apakah selaras atau tidak.Pada umumnya, jika penanggungan badan hukum diberikan kepada pengurus (direktur) adalah tidak sah, karena pemberian utang ke direktur tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan usaha.Bank GaransiKemudian, mengenai apa itu bank garansi atau jaminan bank, Sri Soedewi (hal. 106) menjelaskan bahwa bank garansi adalah suatu jenis penanggungan, di mana yang bertindak sebagai penanggung adalah bank. Bank garansi terjadi jika bank selaku penanggung diwajibkan untuk menanggung pelaksanaan pekerjaan tertentu, atau menanggung dipenuhinya pembayaran tertentu kepada kreditur.Lebih lanjut, bagaimana mekanisme bank garansi? Bank baru bersedia memberikan garansi jika kepada bank telah disetorkan sejumlah uang tertentu, sebesar garansi yang akan diberikan oleh bank. Jika kebetulan pemohon garansi itu telah mempunyai rekening atau deposito pada bank, maka bank akan memblokir jumlah uang itu untuk keperluan pemberian surat jaminan bank. Kemungkinan lainnya, dapat juga si pemohon garansi tidak menyerahkan sejumlah uang kepada bank, melainkan memberikan kontra garansi yang berwujud jaminan yang bersifat kebendaan (hal. 106).Aturan spesifik mengenai bank garansi ini juga dapat Anda temukan dalam Kepdir BI 23/1991 dan SE Direksi BI 23/7/UKU/1991.Pasal 1 ayat (3) Kepdir 23/1991 menyatakan yang dimaksud garansi adalah:Garansi dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cidera janji (wanprestasi).Garansi dalam bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya atas surat-surat berharga seperti aval dan endosemen dengan hak regres yang dapat menimbulkan kewajiban membayar bagi bank apabila pihak yang dijamin cidera janji (wanprestasi).Garansi lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat sehingga dapat menimbulkan kewajiban finansial bagi bank.Riky Rustam kemudian menjelaskan bahwa garansi bank meskipun berbadan hukum dibedakan dari corporate guarantee. Jadi, garansi bank adalah penanggungan yang diberikan bank dalam kedudukannya sebagai penyedia jasa perbankan yang melakukan usaha perbankan (hal. 253).Agar bank mempunyai pedoman dalam pemberian garansi bank, syarat minimum yang harus dipenuhi garansi bank adalah minimal memuat:[4]Judul “Garansi Bank” atau “Bank Garansi”.Nama dan alamat bank pemberi.Tanggal penerbitan.Transaksi antara pihak yang dijamin dengan penerima garansi, misalnya tender, pemenuhan bea masuk, pembangunan proyek atau perizinan perdagangan valuta asing.Jumlah uang yang dijamin bank.Tanggal mulai berlaku dan berakhir. Mengingat garansi bank merupakan perjanjian buntut (accessoir) maka jangka waktunya akan berakhir karena:berakhirnya perjanjian pokok; atauberakhirnya garansi bank sebagaimana ditetapkan dalam Garansi Bank yang bersangkutan.Penegasan batas waktu pengajuan klaim.Harus dituliskan secara tegas keberlakuan dari Pasal 1831 atau Pasal 1832 KUH Perdata, yang selengkapnya berbunyi:Pasal 1831 KUH Perdata:Penanggung tidak wajib membayar kepada kreditur kecuali debitur lalai membayar utangnya, dalam hal itu pun barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya.Pasal 1832 KUH Perdata:Penanggung tidak dapat menuntut supaya barang milik debitur lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya:bila ia telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut barang-barang debitur lebih dahulu disita dan dijual;bila ia telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan debitur terutama secara tanggung-menanggung, dalam hal itu, akibat-akibat perikatannya diatur menurut asas-asas yang ditetapkan untuk utang-utang tanggung-menanggung;jika debitur dapat mengajukan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya sendiri secara pribadi;jika debitur berada keadaan pailit;dalam hal penanggungan yang diperintahkan oleh hakim.Jadi, pada dasarnya ketiganya baik jaminan perorangan, corporate guarantee, dan bank garansi adalah bentuk penanggungan yang ada dalam Pasal 1820 KUH Perdata, yang berbunyi:Penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya.Perbedaannya terletak pada siapa pihak ketiga yang memberikan penanggungan tersebut, apakah pihak ketiga tersebut adalah orang perorangan, badan hukum, atau bank.Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PerdataKeputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/88/KEP/DIR Tahun 1991 tentang Pemberian Garansi oleh BankSurat Edaran Direksi Bank Indonesia Nomor 23/7/UKU Tahun 1991 tentang Pemberian Garansi oleh BankREFERENSIAhmad Musadad. Hukum Jaminan: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Batu: Literasi Nusantara, 2020;Ashibly. Hukum Jaminan. Bengkulu: MIH Unihaz, 2018;Mariam Darus Badrulzaman. Aneka Hukum Bisnis. Bandung: Alumni, 2005;Riky Rustam. Hukum Jaminan. Yogyakarta: UII Press, 2017;Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan. Yogyakarta: Liberty Offset, 2001.[1] Ashibly. Hukum Jaminan. Bengkulu: MIH Unihaz, 2018, hal. 4[2] Mariam Darus Badrulzaman. Aneka Hukum Bisnis. Bandung: Alumni, 2005, hal. 12[3] Ahmad Musadad. Hukum Jaminan: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Batu: Literasi Nusantara, 2020, hal. 13[4] Angka 4.1 Surat Edaran Direksi Bank Indonesia Nomor 23/7/UKU Tahun 1991 tentang Pemberian Garansi oleh BankTagsbank garansihukum jaminanhukum perdatajaminan kredit

Dalam jaminan perorangan terdapat 3 jenis jaminan, yaitu jaminan penanggungan (borgtocht), bank garansi dan jaminan perusahaan (corporate guarantee). Apa perbedaan ketiganya dan contoh dari ketiganya?

Perlu kami luruskan, jaminan perorangan adalah sama dengan penanggungan atau perjanjian penanggungan atau yang biasa disebut dengan “borgtocht”. Baik jaminan perorangan, corporate guarantee, dan bank garansi, ketiganya didasarkan pada Pasal 1820 KUH Perdata. Meski demikian, ketiganya tetap memiliki karakteristiknya masing-masing. Apakah itu? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. 5 Jenis dan Contoh Jaminan Kebendaan05 Jul 2023Eksekusi Objek Sita Jaminan di Luar Wilayah Pengadilan26 Apr 2022Debitur Menjual Objek Jaminan, Bolehkah Penerima Jaminan Menyitanya?12 Apr 2022Dapatkah Diajukan Permohonan PKPU bagi Debitur Penanggung (Borgtocht)?08 Nov 2019Dapatkah Diajukan Permohonan PKPU bagi Debitur Penanggung (Borgtocht)?08 Nov 20195 Jenis dan Contoh Jaminan Kebendaan05 Jul 2023Eksekusi Objek Sita Jaminan di Luar Wilayah Pengadilan26 Apr 2022Debitur Menjual Objek Jaminan, Bolehkah Penerima Jaminan Menyitanya?12 Apr 2022Dapatkah Diajukan Permohonan PKPU bagi Debitur Penanggung (Borgtocht)?08 Nov 2019Dapatkah Diajukan Permohonan PKPU bagi Debitur Penanggung (Borgtocht)?08 Nov 2019Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku27 Des 2022Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku27 Des 2022Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-jaminan-perorangan-corporate-guarantee-dan-bank-garansi-lt519d0870c12f3/

Mengenal Jaminan Perorangan, Corporate Guarantee, dan Bank Garansi

pages/43/page-5.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul** _**Mengenai Personal Guarantee, Corporate Guarantee, dan Bank Guarantee**_ **yang dibuat oleh** [**Letezia Tobing, S.H., M.Kn.**](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/letezia-tobing--sh--mkn-lt506aec66ed27e) **dan dipublikasikan pertama kali pada Kamis, 6 Juni 2013, yang pertama kali dimutakhirkan pada 8 Maret 2022.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### 5 Jenis dan Contoh Jaminan Kebendaan ](/klinik/a/jenis-dan-contoh-jaminan-kebendaan-lt518f8c34e5c67/)  05 Jul 2023 [ #### Eksekusi Objek Sita Jaminan di Luar Wilayah Pengadilan ](/klinik/a/eksekusi-objek-sita-jaminan-di-luar-wilayah-pengadilan-lt626796afcac23/)  26 Apr 2022 [ #### Debitur Menjual Objek Jaminan, Bolehkah Penerima Jaminan Menyitanya? ](/klinik/a/debitur-menjual-objek-jaminan-bolehkah-penerima-jaminan-menyitanya-lt6255294a099d3/)  12 Apr 2022 [ #### Dapatkah Diajukan Permohonan PKPU bagi Debitur Penanggung (_Borgtocht_)? ](/klinik/a/dapatkah-diajukan-permohonan-pkpu-bagi-debitur-penanggung-i-borgtocht-i--lt5dc513c2f2e31/)  08 Nov 2019 [ #### Dapatkah Diajukan Permohonan PKPU bagi Debitur Penanggung (_Borgtocht_)? ](/klinik/a/dapatkah-diajukan-permohonan-pkpu-bagi-debitur-penanggung-i-borgtocht-i--lt5dc513c2f2e31/)  08 Nov 2019 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Jaminan Perorangan dan _Corporate Guarantee_** Istilah jaminan adalah terjemahan dari Bahasa Belanda, yaitu _zekerheid_ atau _cautie_ yang artinya cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihan. Beberapa ahli pun turut mendefinisikan jaminan.[\[1\]](#_ftn1) **Mariam Darus Badrulzaman** mengartikan jaminan adalah tanggungan yang diberikan oleh debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur untuk meminjam kewajibannya dalam suatu perikatan.[\[2\]](#_ftn2) Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Patut Anda ketahui pula, kedudukan hak jaminan adalah tidak terlepas dari hak kebendaan, karena sebagian hak jaminan lahir dari hak kebendaan. Dengan kata lain, hak jaminan tidak dapat berdiri sendiri karena hak jaminan merupakan perjanjian yang bersifat tambahan (_accesoir_) dari perjanjian pokoknya, yakni perjanjian utang piutang (perjanjian kredit).[\[3\]](#_ftn3) Untuk menjawab pertanyaan Anda tentang jaminan perorangan, perlu digarisbawahi, sebenarnya jaminan perorangan adalah sama dengan penanggungan atau perjanjian penanggungan atau yang biasa disebut dengan “_borgtocht_”. Menurut **Sri Soedewi Masjchoen Sofwan**, dalam bukunya _Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan_ (hal. 81), di samping jaminan yang bersifat kebendaan terdapat jaminan yang bersifat perorangan. Lebih lanjut Sri Soedewi (hal. 83) menjelaskan, ditinjau dari sifatnya, jaminan penanggungan tergolong pada jaminan yang bersifat perorangan, yaitu adanya orang atau pihak ketiga (badan hukum) yang menjamin memenuhi perutangan manakala debitur wanprestasi. Pada jaminan yang bersifat perorangan, pemenuhan prestasi hanya dapat dipertahankan terhadap orang-orang tertentu, yaitu si debitur atau penanggungnya. Berdasarkan uraian di atas, penanggungan atau jaminan perorangan dapat diberikan baik oleh orang perorangan atau oleh badan hukum. **Riky Rustam** dalam bukunya _Hukum Jaminan_ pun turut mengklasifikasikan jaminan khusus perorangan yaitu terdiri dari: 1. _**Jaminan Perorangan (**_**Borgtoch**__**t**_**)**_ _Personal guarantee_ atau jaminan perorangan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini tidak memenuhinya (hal. 79). Unsur _personal guarantee_ adalah (hal. 214): 1. Mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu; 2. Hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu; 3. Terhadap harta kekayaan debitur umumnya. 2. __**Corporate Guarantee**__ Lalu timbul pertanyaan, perbedaan _personal guarantee_ dengan _corporate guarantee_ itu apa? Apa yang dimaksud dengan jaminan perusahaan? Sebenarnya tidak ada perbedaan khusus antara keduanya. Perbedaan pokoknya terletak pada siapa pihak ketiga yang memberikan jaminan. Jika dalam _personal guarantee_ yang memberikan jaminan adalah orang perorangan (manusia), sedangkan pihak yang memberikan jaminan dalam _corporate guarantee_ adalah badan hukum (hal. 79-80). Adapun beberapa faktor khusus yang harus diperhatikan untuk _corporate guarantee_ adalah (hal. 251): 1. Harus dilihat dulu apakah anggaran dasar melarang atau tidak untuk memberikan _corporate guarantee_. 2. Jika tidak ada ketentuan tegas melarang memberikan _corporate guarantee_, maka harus diperhatikan maksud dan tujuan pendirian, kemudian dihubungkan dengan perikatan yang hendak dijamin, apakah selaras atau tidak. 3. Pada umumnya, jika penanggungan badan hukum diberikan kepada pengurus (direktur) adalah tidak sah, karena pemberian utang ke direktur tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan usaha. ### **Bank Garansi** Kemudian, mengenai apa itu **bank garansi** atau jaminan bank, Sri Soedewi (hal. 106) menjelaskan bahwa bank garansi adalah suatu jenis penanggungan, di mana yang bertindak sebagai penanggung adalah bank. Bank garansi terjadi jika bank selaku penanggung diwajibkan untuk menanggung pelaksanaan pekerjaan tertentu, atau menanggung dipenuhinya pembayaran tertentu kepada kreditur. Lebih lanjut, bagaimana mekanisme bank garansi? Bank baru bersedia memberikan garansi jika kepada bank telah disetorkan sejumlah uang tertentu, sebesar garansi yang akan diberikan oleh bank. Jika kebetulan pemohon garansi itu telah mempunyai rekening atau deposito pada bank, maka bank akan memblokir jumlah uang itu untuk keperluan pemberian surat jaminan bank. Kemungkinan lainnya, dapat juga si pemohon garansi tidak menyerahkan sejumlah uang kepada bank, melainkan memberikan kontra garansi yang berwujud jaminan yang bersifat kebendaan (hal. 106). Aturan spesifik mengenai bank garansi ini juga dapat Anda temukan dalam **[Kepdir BI 23/1991](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26839/keputusan-direksi-bank-indonesia-nomor-2388kepdir-tahun-1991/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=kepdir_23_1991)** dan **[SE Direksi BI 23/7/UKU/1991](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c0f558193419/surat-edaran-direksi-bank-indonesia-nomor-237uku-tahun-1991?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=se_23_1991)**. **Pasal 1 ayat (3) Kepdir 23/1991 menyatakan** yang dimaksud garansi adalah: 1. Garansi dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cidera janji (wanprestasi). 2. Garansi dalam bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya atas surat-surat berharga seperti aval dan endosemen dengan hak regres yang dapat menimbulkan kewajiban membayar bagi bank apabila pihak yang dijamin cidera janji (wanprestasi). 3. Garansi lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat sehingga dapat menimbulkan kewajiban finansial bagi bank. Riky Rustam kemudian menjelaskan bahwa garansi bank meskipun berbadan hukum dibedakan dari _corporate guarantee_. Jadi, garansi bank adalah penanggungan yang diberikan bank dalam kedudukannya sebagai penyedia jasa perbankan yang melakukan usaha perbankan (hal. 253). Agar bank mempunyai pedoman dalam pemberian garansi bank, syarat minimum yang harus dipenuhi garansi bank adalah minimal memuat:[\[4\]](#_ftn4) 1. Judul “Garansi Bank” atau “Bank Garansi”. 2. Nama dan alamat bank pemberi. 3. Tanggal penerbitan. 4. Transaksi antara pihak yang dijamin dengan penerima garansi, misalnya tender, pemenuhan bea masuk, pembangunan proyek atau perizinan perdagangan valuta asing. 5. Jumlah uang yang dijamin bank. 6. Tanggal mulai berlaku dan berakhir. Mengingat garansi bank merupakan perjanjian buntut (_accessoir_) maka jangka waktunya akan berakhir karena: * berakhirnya perjanjian pokok; atau * berakhirnya garansi bank sebagaimana ditetapkan dalam Garansi Bank yang bersangkutan. 7. Penegasan batas waktu pengajuan klaim. 8. Harus dituliskan secara tegas keberlakuan dari **Pasal 1831 atau Pasal 1832 [KUH Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata)**, yang selengkapnya berbunyi: **Pasal 1831 KUH Perdata:** _Penanggung tidak wajib membayar kepada kreditur kecuali debitur lalai membayar utangnya, dalam hal itu pun barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya._ **Pasal 1832 KUH Perdata:** _Penanggung tidak dapat menuntut supaya barang milik debitur lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya:_ 1. _bila ia telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut barang-barang debitur lebih dahulu disita dan dijual;_ 2. _bila ia telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan debitur terutama secara tanggung-menanggung, dalam hal itu, akibat-akibat perikatannya diatur menurut asas-asas yang ditetapkan untuk utang-utang tanggung-menanggung;_ 3. _jika debitur dapat mengajukan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya sendiri secara pribadi;_ 4. _jika debitur berada keadaan pailit;_ 5. _dalam hal penanggungan yang diperintahkan oleh hakim_. Jadi, pada dasarnya ketiganya baik jaminan perorangan, _corporate guarantee_, dan bank garansi adalah bentuk penanggungan yang ada dalam **Pasal 1820** **KUH Perdata**, yang berbunyi: _**Penanggungan**_ _ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya._ Perbedaannya terletak pada siapa pihak ketiga yang memberikan penanggungan tersebut, apakah pihak ketiga tersebut adalah orang perorangan, badan hukum, atau bank. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata) Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/88/KEP/DIR Tahun 1991 tentang Pemberian Garansi oleh Bank [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26839/keputusan-direksi-bank-indonesia-nomor-2388kepdir-tahun-1991/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=kepdir_23_1991) Surat Edaran Direksi Bank Indonesia Nomor 23/7/UKU Tahun 1991 tentang Pemberian Garansi oleh Bank [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c0f558193419/surat-edaran-direksi-bank-indonesia-nomor-237uku-tahun-1991?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=se_23_1991) REFERENSI --------- 1. Ahmad Musadad. _Hukum Jaminan: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam_. Batu: Literasi Nusantara, 2020; 2. Ashibly. _Hukum Jaminan_. Bengkulu: MIH Unihaz, 2018; 3. Mariam Darus Badrulzaman. _Aneka Hukum Bisnis_. Bandung: Alumni, 2005; 4. Riky Rustam. _Hukum Jaminan_. Yogyakarta: UII Press, 2017; 5. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. _Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan_. Yogyakarta: Liberty Offset, 2001. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Ashibly. _Hukum Jaminan_. Bengkulu: MIH Unihaz, 2018, hal. 4 [\[2\]](#_ftnref2) Mariam Darus Badrulzaman. _Aneka Hukum Bisnis_. Bandung: Alumni, 2005, hal. 12 [\[3\]](#_ftnref3) Ahmad Musadad. _Hukum Jaminan: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam_. Batu: Literasi Nusantara, 2020, hal. 13 [\[4\]](#_ftnref4) Angka 4.1 [Surat Edaran Direksi Bank Indonesia Nomor 23/7/UKU Tahun 1991 tentang Pemberian Garansi oleh Bank](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c0f558193419/surat-edaran-direksi-bank-indonesia-nomor-237uku-tahun-1991?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=se_23_1991) Tags ---- [bank garansi](/tag/bank-garansi) [hukum jaminan](/tag/hukum-jaminan) [hukum perdata](/tag/hukum-perdata) [jaminan kredit](/tag/jaminan-kredit)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Isi Pasal 1243 KUH PerdataKLINIK TERKAITApakah Wanprestasi Sama dengan Penipuan?04 Sep 2023Gugatan Wanprestasi Atas Perjanjian yang Telah Berakhir, Bisakah?06 Jul 20235 Perbedaan Kepailitan dan Wanprestasi28 Mar 2023Debitur Wanprestasi pada Kredit Tanpa Agunan, Ini Langkah Hukumnya07 Des 2022Pada dasarnya, wanprestasi adalah keadaan dimana debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalah perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.[1]Wanprestasi dapat Anda temukan dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.Unsur Pasal 1243 KUH PerdataSelanjutnya, berdasarkan isi Pasal 1243 KUH Perdata, setidaknya terdapat 3 unsur wanprestasi, yaitu:ada perjanjian;ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian; dantelah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian.Lalu, sebagaimana dijelaskan dalam artikel Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, hal yang dapat menyebabkan timbulnya wanprestasi adalah karena adanya cidera janji dalam perjanjian yang menyebabkan salah satu pihak ingkar akan janjinya atau melanggar janji. Maka, pihak yang cidera janji harus bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.Kemudian, menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, debitur dapat dikatakan melakukan wanprestasi jika (hal. 45):tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan;memenuhi prestasi dengan tidak sebagaimana mestinya;memenuhi prestasi tidak sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan; danmelakukan hal yang dilarang menurut kontrak yang telah disepakati.Lantas, apa konsekuensi yuridis jika debitur melakukan wanprestasi?Konsekuensi Yuridis WanprestasiKonsekuensi yuridis wanprestasi adalah kreditur dapat memilih beberapa kemungkinan tuntutan kepada debitur antara lain:[2]Pembatalan perjanjian, yaitu dengan adanya pembatalan perjanjian akan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan.Pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi. Berdasarkan Pasal 1246 KUH Perdata, ganti kerugian terdiri dari 3 unsur: Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan;Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur;Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai.Pemenuhan kontrak, dimana kreditur hanya meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi, yaitu selain menuntut pemenuhan prestasi, kreditur juga menuntut ganti rugi oleh debitur.Menuntut penggantian kerugian saja.Baca juga: Apakah Wanprestasi Sama dengan Penipuan?Gugatan WanprestasiMenjawab pertanyaan Anda mengenai gugatan wanprestasi, pada dasarnya gugatan wanprestasi adalah gugatan yang pada pokok perkaranya mengenai wanprestasi dimana harus adanya kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban sesuai dengan perikatan yang disepakati. Adapun alasan mengapa debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya, pertama karena kesalahan debitur atas kesengajaan atau kelalaiannya, serta disebabkan keadaan yang memaksa atau force majeure.[3]Menurut teori klasik, tujuan gugatan wanprestasi adalah untuk mendapatkan penguat pada posisi seandainya perjanjian itu terpenuhi, dengan demikian ganti rugi tersebut adalah berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan atau disebut dengan istilah expectation loss atau winstderving.[4]Kemudian, formulasi dari surat gugatan wanprestasi perlu diperhatikan dalam pembuatan rumusan gugatan sebagai persyaratan formil.[5] Agar tidak ada cacat formil, berikut adalah hal yang perlu diperhatikan dalam surat gugatan wanprestasi:[6]surat gugatan diajukan ke pengadilan negeri berdasarkan kompetensi relatifnya sesuai dengan Pasal 118 HIR mengenai kewenangan relatif;penandatanganan surat gugatan oleh penggugat ataupun kuasanya;pencantuman identitas para pihak;posita; danpetitum gugatan.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PerdataHerzien Inlandsch Reglement (H.I.R) (S.1941-44)REFERENSIAbdul Kadir Muhammad. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014;Abdul Kadir Muhammad. Hukum Perikatan. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1992;Agoes Parera. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Akibat Wanprestasi: Terkait dengan Perjanjian Baku dalam Polis Asuransi Jiwa. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2022;Khairan Nisa Mendrofa (et.al). Tinjauan Yuridis Gugatan Wanprestasi yang Tidak Dapat Diterima oleh Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 9/PDT.G/2018/PN.GST). Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, Vol. 2, No. 2, 2021;M. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2018;Niru Anita Sinaga dan Nurlely Darwis. Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian. Jurnal Mitra Manajemen, Vol. 7, No. 2, 2015;Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermassa, 1996.[1] Abdul Kadir Muhammad. Hukum Perikatan. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1992, hal. 26[2] Niru Anita Sinaga dan Nurlely Darwis. Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian. Jurnal Mitra Manajemen, Vol. 7, No. 2, 2015, hal. 52-53[3] Abdul Kadir Muhammad. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hal. 241[4] Agoes Parera. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Akibat Wanprestasi: Terkait dengan Perjanjian Baku dalam Polis Asuransi Jiwa. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2022, hal. 175[5] M. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hal. 51[6] Khairan Nisa Mendrofa (et.al). Tinjauan Yuridis Gugatan Wanprestasi yang Tidak Dapat Diterima oleh Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 9/PDT.G/2018/PN.GST). Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, Vol. 2, No. 2, 2021, hal. 252Tagspotdwanprestasicidera janji

Pasal 1243 KUH Perdata tentang apa? Apakah Pasal 1243 KUH Perdata mengatur tentang wanprestasi? Jika benar, bagaimana bunyi Pasal 1243 KUH Perdata? Lalu, apa itu gugatan wanprestasi?

Wanprestasi adalah keadaan dimana debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Dalam KUH Perdata, wanprestasi diatur dalam Pasal 1243. Apa bunyi pasal tersebut selengkapnya? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Apakah Wanprestasi Sama dengan Penipuan?04 Sep 2023Gugatan Wanprestasi Atas Perjanjian yang Telah Berakhir, Bisakah?06 Jul 20235 Perbedaan Kepailitan dan Wanprestasi28 Mar 2023Debitur Wanprestasi pada Kredit Tanpa Agunan, Ini Langkah Hukumnya07 Des 2022Apakah Wanprestasi Sama dengan Penipuan?04 Sep 2023Gugatan Wanprestasi Atas Perjanjian yang Telah Berakhir, Bisakah?06 Jul 20235 Perbedaan Kepailitan dan Wanprestasi28 Mar 2023Debitur Wanprestasi pada Kredit Tanpa Agunan, Ini Langkah Hukumnya07 Des 2022Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024Cara dan Biaya Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara25 Apr 2024Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024Cara dan Biaya Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara25 Apr 2024Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-1243-kuh-perdata-tentang-wanprestasi-lt65dc608264499/

Bunyi Pasal 1243 KUH Perdata tentang Wanprestasi

pages/43/page-7.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**.** ### **Isi Pasal 1243 KUH Perdata** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Apakah Wanprestasi Sama dengan Penipuan? ](/klinik/a/apakah-wanprestasi-sama-dengan-penipuan-cl33/)  04 Sep 2023 [ #### Gugatan Wanprestasi Atas Perjanjian yang Telah Berakhir, Bisakah? ](/klinik/a/gugatan-wanprestasi-atas-perjanjian-yang-telah-berakhir-lt62b5216377e57/)  06 Jul 2023 [ #### 5 Perbedaan Kepailitan dan Wanprestasi ](/klinik/a/perbedaan-kepailitan-dan-wanprestasi-cl4703/)  28 Mar 2023 [ #### Debitur Wanprestasi pada Kredit Tanpa Agunan, Ini Langkah Hukumnya ](/klinik/a/debitur-wanprestasi-pada-kredit-tanpa-agunan--ini-langkah-hukumnya-cl2812/)  07 Des 2022 [](#!) Pada dasarnya, wanprestasi adalah keadaan dimana debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalah perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.[\[1\]](#_ftn1) Wanprestasi dapat Anda temukan dalam **Pasal 1243** [**KUH Perdata**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686/burgerlijk-wetboek-kitab-undang-undang-hukum-perdata) yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) _Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena **tak dipenuhinya suatu perikatan** mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap **lalai untuk memenuhi perikatan** itu, atau jika **sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan**._ ### **Unsur Pasal 1243 KUH Perdata** Selanjutnya, berdasarkan isi Pasal 1243 KUH Perdata, setidaknya terdapat 3 unsur wanprestasi, yaitu: 1. ada perjanjian; 2. ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian; dan 3. telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian. Lalu, sebagaimana dijelaskan dalam artikel [**Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-wanprestasi-dan-perbuatan-melawan-hukum-cl2719?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=wanprestasi_perbuatan_melawan_hukum), hal yang dapat menyebabkan timbulnya wanprestasi adalah karena adanya cidera janji dalam perjanjian yang menyebabkan salah satu pihak ingkar akan janjinya atau melanggar janji. Maka, pihak yang cidera janji harus bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan. Kemudian, menurut **Subekti** dalam bukunya yang berjudul _Hukum Perjanjian_, debitur dapat dikatakan melakukan wanprestasi jika (hal. 45): 1. tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan; 2. memenuhi prestasi dengan tidak sebagaimana mestinya; 3. memenuhi prestasi tidak sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan; dan 4. melakukan hal yang dilarang menurut kontrak yang telah disepakati. Lantas, apa konsekuensi yuridis jika debitur melakukan wanprestasi? ### **Konsekuensi Yuridis Wanprestasi** Konsekuensi yuridis wanprestasi adalah kreditur dapat memilih beberapa kemungkinan tuntutan kepada debitur antara lain:[\[2\]](#_ftn2) 1. **Pembatalan perjanjian**, yaitu dengan adanya pembatalan perjanjian akan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan. 2. **Pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi** yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi. Berdasarkan **Pasal 1246 KUH Perdata**, ganti kerugian terdiri dari 3 unsur: 1. **Biaya**, yaitu segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan; 2. **Rugi**, yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur; 3. **Bunga**, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai. 3. **Pemenuhan kontrak**, dimana kreditur hanya meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur. 4. **Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi**, yaitu selain menuntut pemenuhan prestasi, kreditur juga menuntut ganti rugi oleh debitur. 5. **Menuntut penggantian kerugian saja**. Baca juga: [**Apakah Wanprestasi Sama dengan Penipuan?**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-wanprestasi-sama-dengan-penipuan-cl33?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=apakah_wanprestasi_sama_dengan_penipuan) ### **Gugatan Wanprestasi** Menjawab pertanyaan Anda mengenai gugatan wanprestasi, pada dasarnya gugatan wanprestasi adalah gugatan yang pada pokok perkaranya mengenai wanprestasi dimana harus adanya kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban sesuai dengan perikatan yang disepakati. Adapun alasan mengapa debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya, pertama karena kesalahan debitur atas kesengajaan atau kelalaiannya, serta disebabkan keadaan yang memaksa atau _force majeure_.[\[3\]](#_ftn3) Menurut teori klasik, tujuan gugatan wanprestasi adalah untuk mendapatkan penguat pada posisi seandainya perjanjian itu terpenuhi, dengan demikian ganti rugi tersebut adalah berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan atau disebut dengan istilah _expectation loss_ atau _winstderving_.[\[4\]](#_ftn4) Kemudian, formulasi dari surat gugatan wanprestasi perlu diperhatikan dalam pembuatan rumusan gugatan sebagai persyaratan formil.[\[5\]](#_ftn5) Agar tidak ada cacat formil, berikut adalah hal yang perlu diperhatikan dalam surat gugatan wanprestasi:[\[6\]](#_ftn6) 1. surat gugatan diajukan ke pengadilan negeri berdasarkan kompetensi relatifnya sesuai dengan **Pasal 118** [**HIR**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/27228/herzien-inlandsch-reglement-%28h.i.r%29-%28s.-1941-44%29-reglemen-indonesia-yang-diperbaharui-%28r.i.b.%29/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=hir) mengenai kewenangan relatif; 2. penandatanganan surat gugatan oleh penggugat ataupun kuasanya; 3. pencantuman identitas para pihak; 4. posita; dan 5. petitum gugatan. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata) Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) (S.1941-44) [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/27228/herzien-inlandsch-reglement-%28h.i.r%29-%28s.-1941-44%29-reglemen-indonesia-yang-diperbaharui-%28r.i.b.%29/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=hir) REFERENSI --------- 1. Abdul Kadir Muhammad. _Hukum Perdata Indonesia_. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014; 2. Abdul Kadir Muhammad. _Hukum Perikatan_. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1992; 3. Agoes Parera. _Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Akibat Wanprestasi: Terkait dengan Perjanjian Baku dalam Polis Asuransi Jiwa_. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2022; 4. Khairan Nisa Mendrofa _(et.al). Tinjauan Yuridis Gugatan Wanprestasi yang Tidak Dapat Diterima oleh Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 9/PDT.G/2018/PN.GST)_. Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, Vol. 2, No. 2, 2021; 5. M. Yahya Harahap. _Hukum Acara Perdata_. Jakarta: Sinar Grafika, 2018; 6. Niru Anita Sinaga dan Nurlely Darwis. _Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian._ Jurnal Mitra Manajemen, Vol. 7, No. 2, 2015; 7. Subekti. _Hukum Perjanjian_. Jakarta: Intermassa, 1996. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Abdul Kadir Muhammad. _Hukum Perikatan_. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1992, hal. 26 [\[2\]](#_ftnref2) Niru Anita Sinaga dan Nurlely Darwis. _Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian._ Jurnal Mitra Manajemen, Vol. 7, No. 2, 2015, hal. 52-53 [\[3\]](#_ftnref3) Abdul Kadir Muhammad. _Hukum Perdata Indonesia_. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hal. 241 [\[4\]](#_ftnref4) Agoes Parera. _Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Akibat Wanprestasi: Terkait dengan Perjanjian Baku dalam Polis Asuransi Jiwa_. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2022, hal. 175 [\[5\]](#_ftnref5) M. Yahya Harahap. _Hukum Acara Perdata_. Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hal. 51 [\[6\]](#_ftnref6) Khairan Nisa Mendrofa _(et.al)_. _Tinjauan Yuridis Gugatan Wanprestasi yang Tidak Dapat Diterima oleh Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 9/PDT.G/2018/PN.GST)_. Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, Vol. 2, No. 2, 2021, hal. 252 Tags ---- [potd](/tag/potd) [wanprestasi](/tag/wanprestasi) [cidera janji](/tag/cidera-janji)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Diana Kusumasari, S.H., M.H. dan dipublikasikan pertama kali pada 8 Juni 2011, dan dimutakhirkan oleh Erizka Permatasari, S.H. pada 2 Juni 2021.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Ketentuan Perjanjian Kerja Waktu TertentuPada dasarnya, hubungan kerja yang terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh[1] dapat berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (“PKWT”) atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (“PKWTT”).[2]Adapun yang dimaksud dengan PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.[3] Kemudian, PKWT didasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu.[4] Selain itu, PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.[5]PKWT yang dilangsungkan berdasarkan jangka waktu dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu meliputi:[6]pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama;pekerjaan yang bersifat musiman, yakni pekerjaan yang pelaksanaannya tergantung pada musim/cuaca atau kondisi tertentu.[7] Adapun yang dimaksud dengan kondisi tertentu adalah pekerjaan tambahan yang dilakukan untuk memenuhi pesanan atau target tertentu.[8]pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.Sedangkan PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu, dibuat untuk pekerjaan tertentu yaitu:[9]pekerjaan yang sekali selesai; ataupekerjaan yang sementara sifatnya.Berdasarkan ketentuan tersebut, pekerjaan yang dilakukan berdasarkan suatu proyek tertentu dapat dikategorikan sebagai pekerjaan yang sekali selesai, sehingga hubungan kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja dituangkan dalam PKWT atau kontrak berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu.Dalam hal ini, PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu tersebut didasarkan atas kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam perjanjian kerja.[10] Kemudian, menurut Pasal 9 ayat (2) PP 35/2021, kesepakatan para pihak memuat:a. ruang lingkup dan batasan suatu pekerjaan dinyatakan selesai; danb. lamanya waktu penyelesaian pekerjaan disesuaikan dengan selesainya suatu pekerjaan.Jika Pekerjaan Proyek Selesai di Tengah Masa KontrakLantas, bagaimana jika suatu proyek selesai di tengah masa kontrak kerja/PKWT? Apakah hubungan kerjanya berakhir atau si pekerja masih terikat hubungan kerja hingga berakhirnya masa kontrak?Pada dasarnya, Pasal 81 angka 16 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 61 ayat (1) huruf c UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa salah satu kondisi yang mengakibatkan perjanjian kerja berakhir adalah selesainya suatu pekerjaan tertentu.Dalam kaitannya dengan PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu, ketentuan tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 9 ayat (3) PP 35/2021 yang berbunyi:Dalam hal pekerjaan tertentu yang diperjanjikan dalam PKWT dapat diselesaikan lebih cepat dari lamanya waktu yang disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b maka PKWT putus demi hukum pada saat selesainya pekerjaan. Jadi, menjawab pertanyaan Anda, jika pekerjaan yang diperjanjikan antara pekerja dan pemberi kerja sudah selesai berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam PKWT, dan selesainya pekerjaan tersebut lebih cepat dari waktu yang disepakati, maka PKWT tersebut putus demi hukum pada saat selesainya pekerjaan. Selain itu, hubungan kerja antara si pekerja dan pemberi kerja pun juga berakhir. Lalu, dikarenakan PKWT telah berakhir, maka pekerja yang bersangkutan berhak menerima uang kompensasi dari pengusaha.[11]Baca juga: Jika Kontrak Kerja Berakhir, Apakah Otomatis Diperpanjang?Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.Dasar Hukum:Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.[1] Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)[2] Pasal 81 angka 12 Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perppu Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”)  yang mengubah Pasal 56 ayat (1) UU Ketenagakerjaan[3] Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (“PP 35/2021”)[4] Pasal 4 ayat (1) PP 35/2021[5] Pasal 4 ayat (2) PP 35/2021[6] Pasal 5 ayat (1) PP 35/2021[7] Pasal 7 ayat (1) PP 35/2021[8] Pasal 7 ayat (3) PP 35/2021[9] Pasal 5 ayat (2) PP 35/2021[10] Pasal 9 ayat (1) PP 35/2021[11] Pasal 81 angka 17 Perppu Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 61A ayat (1) UU Ketenagakerjaan jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) PP 35/2021Tagspkwtuang kompensasipkwttkontrakkontrak kerja

Jika seseorang menandatangani kontrak kerja selama 2 tahun untuk bekerja di sebuah proyek perusahaan, kemudian proyek tersebut berhenti atau selesai di tengah masa kontrak. Bagaimana kelanjutan hubungan kerjanya? Apakah otomatis berhenti atau pekerja tersebut harus melunasi sisanya masa kontraknya?

Pekerjaan yang dilakukan berdasarkan proyek dapat dikategorikan sebagai pekerjaan yang sekali selesai, dimana hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja dituangkan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (“PKWT”) berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu. PKWT tersebut didasarkan atas kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam kontrak kerja yang memuat ruang lingkup dan batasan suatu pekerjaan dinyatakan selesai, serta lamanya waktu penyelesaian pekerjaan disesuaikan dengan selesainya suatu pekerjaan. Lalu, bagaimana jika ternyata proyek selesai di tengah masa PKWT/ kontrak kerja? Apakah hubungan kerja tersebut berakhir atau pekerja masih terikat hubungan kerja hingga berakhirnya masa PKWT? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 2022Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/bagaimana-jika-proyek-selesai-di-tengah-masa-kontrak--lt4dc10b2739194/

Bagaimana Jika Proyek Selesai di Tengah Masa Kontrak?

pages/43/page-8.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh [Diana Kusumasari, S.H., M.H.](https://new.hukumonline.com/klinik/penjawab/lt4d37c414e08df/mitra/lt4b457ff0c3e1b/diana-kusumasari--sh--mh/) dan dipublikasikan pertama kali pada 8 Juni 2011, dan dimutakhirkan oleh [Erizka Permatasari, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/erizka-permatasari--sh-lt5f8445b8eca72) pada 2 Juni 2021.** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://m.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu** Pada dasarnya, hubungan kerja yang terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh[\[1\]](#_ftn1) dapat berupa **Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (“PKWT”)** atau **Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (“PKWTT”)**.[\[2\]](#_ftn2) Adapun yang dimaksud dengan PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.[\[3\]](#_ftn3) Kemudian, PKWT didasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu.[\[4\]](#_ftn4) Selain itu, PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.[\[5\]](#_ftn5) PKWT yang dilangsungkan berdasarkan **jangka waktu** dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu meliputi:[\[6\]](#_ftn6) 1. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama; 2. pekerjaan yang bersifat musiman, yakni pekerjaan yang pelaksanaannya tergantung pada musim/cuaca atau kondisi tertentu.[\[7\]](#_ftn7) Adapun yang dimaksud dengan kondisi tertentu adalah pekerjaan tambahan yang dilakukan untuk memenuhi pesanan atau target tertentu.[\[8\]](#_ftn8) 3. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Sedangkan PKWT berdasarkan **selesainya suatu pekerjaan tertentu**, dibuat untuk pekerjaan tertentu yaitu:[\[9\]](#_ftn9) 1. **pekerjaan yang sekali selesai**; atau 2. pekerjaan yang sementara sifatnya. Berdasarkan ketentuan tersebut, pekerjaan yang dilakukan berdasarkan suatu proyek tertentu dapat dikategorikan sebagai pekerjaan yang sekali selesai, sehingga hubungan kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja dituangkan dalam PKWT atau **kontrak** berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu. Dalam hal ini, PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu tersebut didasarkan atas kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam perjanjian kerja.[\[10\]](#_ftn10) Kemudian, menurut **Pasal 9 ayat (2) [PP 35/2021](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_35_2021)**, kesepakatan para pihak memuat: a. ruang lingkup dan **batasan suatu pekerjaan dinyatakan selesai**; dan b. **lamanya waktu penyelesaian pekerjaan** disesuaikan dengan selesainya suatu pekerjaan. ### **Jika Pekerjaan Proyek Selesai di Tengah Masa Kontrak** Lantas, bagaimana jika suatu proyek selesai di tengah masa kontrak kerja/PKWT? Apakah hubungan kerjanya berakhir atau si pekerja masih terikat hubungan kerja hingga berakhirnya masa kontrak? Pada dasarnya, **Pasal 81 angka 16 [Perppu Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022)** yang mengubah **Pasal 61 ayat (1) huruf c [UU Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003)** mengatur bahwa salah satu kondisi yang mengakibatkan perjanjian kerja berakhir adalah **selesainya suatu pekerjaan tertentu**. Dalam kaitannya dengan PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu, ketentuan tersebut kemudian dipertegas dalam **Pasal 9 ayat (3) PP 35/2021** yang berbunyi: _Dalam hal **pekerjaan tertentu yang diperjanjikan dalam PKWT dapat diselesaikan lebih cepat dari lamanya waktu yang disepakati** sebagaimana dimaksud pada **ayat (2) huruf b** maka **PKWT putus demi hukum** pada saat selesainya pekerjaan._  Jadi, menjawab pertanyaan Anda, jika pekerjaan yang diperjanjikan antara pekerja dan pemberi kerja sudah selesai berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam PKWT, dan selesainya pekerjaan tersebut lebih cepat dari waktu yang disepakati, maka PKWT tersebut **putus demi hukum** pada saat selesainya pekerjaan. Selain itu, hubungan kerja antara si pekerja dan pemberi kerja pun juga berakhir. Lalu, dikarenakan PKWT telah berakhir, maka pekerja yang bersangkutan berhak menerima uang kompensasi dari pengusaha.[\[11\]](#_ftn11) Baca juga: **[Jika Kontrak Kerja Berakhir, Apakah Otomatis Diperpanjang?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/jika-kontrak-kerja-berakhir-apakah-otomatis-diperpanjang-lt52899c0ab1dfb?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=jika_kontrak_kerja_berakhir)** Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum: 1. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003); 2. [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023); 3. [Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_35_2021). * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 50 [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003) (“UU Ketenagakerjaan”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 81 angka 12 [Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perppu Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) (“Perppu Cipta Kerja”)  yang mengubah Pasal 56 ayat (1) UU Ketenagakerjaan [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 1 angka 10 [Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_35_2021) (“PP 35/2021”) [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 4 ayat (1) PP 35/2021 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 4 ayat (2) PP 35/2021 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 5 ayat (1) PP 35/2021 [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 7 ayat (1) PP 35/2021 [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 7 ayat (3) PP 35/2021 [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 5 ayat (2) PP 35/2021 [\[10\]](#_ftnref10) Pasal 9 ayat (1) PP 35/2021 [\[11\]](#_ftnref11) Pasal 81 angka 17 Perppu Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 61A ayat (1) UU Ketenagakerjaan _jo._ Pasal 15 ayat (1) dan (2) PP 35/2021 Tags ---- [pkwt](/tag/pkwt) [uang kompensasi](/tag/uang-kompensasi) [pkwtt](/tag/pkwtt) [kontrak](/tag/kontrak) [kontrak kerja](/tag/kontrak-kerja)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITPengertian Hukum Tata Negara Menurut Para Ahli05 Okt 2023Arti Meaningful Participation dalam Penyusunan Peraturan13 Jul 2022Bisakah UU Dibentuk Tanpa Masuk Prolegnas?11 Jul 2022Perancang Peraturan (Legislative Drafter) Harus Punya Skill Ini23 Jun 2022Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Presiden dan Mahkamah Konstitusi yang dibuat oleh Ali Salmande, S.H., dan pertama kali dipublikasikan pada Rabu, 10 Februari 2010, yang pertama kali dimutakhirkan oleh Dr. Fitriani Ahlan Sjarif, S.H., M.H.  pada 16 Agustus 2022. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Hubungan MK dengan PresidenApabila ditinjau berdasarkan kewenangan kedua lembaga, terdapat 7 macam hubungan presiden dengan MK. Hubungan ini dikenal dengan sebutan hubungan fungsional yang terbagi atas hubungan umum dan hubungan khusus.Hubungan MK dengan presiden secara umum berkaitan dengan kedudukan MK sebagai lembaga negara pada umumnya, sedangkan hubungan khusus presiden dan MK berkaitan dengan hubungan yang hanya dimiliki kedua lembaga negara ini. 4 Macam Hubungan Umum MK dengan PresidenPada dasarnya, terdapat 4 hubungan umum antara MK dan Presiden yaitu:Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Mahkamah Agung (MA) masing-masing memiliki kewajiban untuk mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi.[1]Apabila terlibat dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (“SKLN”) dengan lembaga negara lain, MK dapat memutus penyelesaian sengketa tersebut.[2]Setiap tahunnya, Presiden dan DPR membentuk Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang salah satunya diperuntukkan kepada MK.[3]Apabila masyarakat merasa UU/Perppu yang dibuat atau disepakati oleh Presiden bersama DPR dan/atau DPD bertentangan dengan konstitusi, maka MK bisa melakukan pengujian.[4]Contoh terjadinya hubungan umum antara MK dengan Presiden terlihat dalam Putusan MK No. 2/SKLN-X/2012 ketika MK pernah mengadili sengketa antara Presiden melawan DPR dan BPK. Putusan tersebut mengadili mengenai sah tidaknya perjanjian jual beli 7% saham divestasi PT Newmount Nusa Tenggara oleh pemerintah.Dalam kasus ini, pemerintah menganggap bahwa pembelian saham merupakan cara bagi Presiden untuk melaksanakan kewenangan konstitusional menguasai cabang-cabang produksi, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat.[5] 3 Macam Hubungan Khusus MK dan PresidenAdapun hubungan khusus Presiden dan MK terdiri atas 3 hal berikut.Apabila terdapat dugaan Presiden dan/atau Wakil Presiden melanggar hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, maka MK memeriksa, mengadili, dan memutus bersalah tidaknya Presiden dan/atau Wakil Presiden.[6]Apabila Presiden merasa bahwa Partai Politik (“Parpol”) tertentu telah melanggar ketentuan dalam UU 2/2008 dan perubahannya, maka Presiden dapat memohon pembubaran Parpol ke MK.[7]Menindaklanjuti Putusan MK terkait UU/Perppu yang telah dibatalkan oleh MK dalam praktik pemerintahan selanjutnya beserta sebagai bahan pembaharuan UU terkait.[8]Sedikit catatan bahwa, pihak yang dapat memohonkan pembubaran Parpol hanyalah Presiden saja yang dapat diwakilkan oleh Kementerian Dalam Negeri atau Kejaksaan Agung.[9]Dengan demikian, berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan MK dengan Presiden memiliki relasi saling ketergantungan. Misalnya, penentuan besaran anggaran untuk MK dan penentuan hakim konstitusi dipilih oleh Presiden. Di sisi lain, penentuan Presiden telah terbukti melakukan tindak pidana, menyusun UU/Perppu yang bertentangan dengan konstitusi, hingga terlibat dalam SKLN merupakan kewenangan MK.Demikian jawaban dari kami terkait hubungan presiden dan MK sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat. Dasar Hukum:Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang kedua kalinya diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang dan diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik. Putusan:Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/SKLN-X/2012;Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Referensi:Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Pusat, 2019.[1] Pasal 24C ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”)[2]  Pasal 24C ayat (1) UUD 1945[3]  Pasal 23 UUD 1945 jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”)[4] Pasal 24C ayat (1) UUD 1945[5] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/SKLN-X/2012, hal. 6[6] Pasal 7A dan 7B ayat (1) UUD 1945[7] Pasal 48 ayat (3) dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik[8] Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Pusat, 2019, hal. 19[9] Pasal 68 ayat (1) UU MK jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai PolitikTagsmahkamah konstitusipresidenputusan mk

Bagaimana hubungan antara presiden dengan MK?

Hubungan antara Mahkamah Konstitusi (“MK”) dengan Presiden tidak terlepas dari sifat hubungannya yang saling melengkapi dan saling mengawasi sesuai negara hukum.  Secara keseluruhan, terdapat 7 macam hubungan MK dengan Presiden yang terdiri atas hubungan umum dan hubungan khusus. Apa saja?     Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Pengertian Hukum Tata Negara Menurut Para Ahli05 Okt 2023Arti Meaningful Participation dalam Penyusunan Peraturan13 Jul 2022Bisakah UU Dibentuk Tanpa Masuk Prolegnas?11 Jul 2022Perancang Peraturan (Legislative Drafter) Harus Punya Skill Ini23 Jun 2022Pengertian Hukum Tata Negara Menurut Para Ahli05 Okt 2023Arti Meaningful Participation dalam Penyusunan Peraturan13 Jul 2022Bisakah UU Dibentuk Tanpa Masuk Prolegnas?11 Jul 2022Perancang Peraturan (Legislative Drafter) Harus Punya Skill Ini23 Jun 2022Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 2022Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang19 Mei 20234 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 2022Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang19 Mei 20234 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/hubungan-presiden-dengan-mk-cl2689/

Mengenal 7 Hubungan Presiden dengan Mahkamah Konstitusi

pages/44/page-0.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Pengertian Hukum Tata Negara Menurut Para Ahli ](/klinik/a/pengertian-hukum-tata-negara-menurut-para-ahli-lt62eb69953366e/)  05 Okt 2023 [ #### Arti _Meaningful Participation_ dalam Penyusunan Peraturan ](/klinik/a/arti-imeaningful-participation-i-dalam-penyusunan-peraturan-lt62ceb46fa62c0/)  13 Jul 2022 [ #### Bisakah UU Dibentuk Tanpa Masuk Prolegnas? ](/klinik/a/bisakah-uu-dibentuk-tanpa-masuk-prolegnas-lt62cbff3e74e0c/)  11 Jul 2022 [ #### Perancang Peraturan (_Legislative Drafter_) Harus Punya _Skill_ Ini ](/klinik/a/perancang-peraturan-ilegislative-drafter-i-harus-punya-iskill-i-ini-lt62b44138cb938/)  23 Jun 2022 [](#!) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul _Presiden dan Mahkamah Konstitusi_ yang dibuat oleh [Ali Salmande, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/ali-salmande--sh-lt4b710bde88c68), dan pertama kali dipublikasikan pada Rabu, 10 Februari 2010, yang pertama kali dimutakhirkan oleh [Dr. Fitriani Ahlan Sjarif, S.H., M.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/indonesian-center-for-legislative-drafting-lt61fbba8c7fec9/dr-fitriani-ahlan-sjarif--sh--mh-lt61fbbc30bcbe6)  pada 16 Agustus 2022.** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Hubungan MK dengan Presiden** Apabila ditinjau berdasarkan kewenangan kedua lembaga, terdapat 7 macam hubungan presiden dengan MK. Hubungan ini dikenal dengan sebutan hubungan fungsional yang terbagi atas hubungan umum dan hubungan khusus. Hubungan MK dengan presiden secara umum berkaitan dengan kedudukan MK sebagai lembaga negara pada umumnya, sedangkan hubungan khusus presiden dan MK berkaitan dengan hubungan yang hanya dimiliki kedua lembaga negara ini. ### **4 Macam Hubungan Umum MK dengan Presiden** Pada dasarnya, terdapat 4 hubungan umum antara MK dan Presiden yaitu: 1. Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Mahkamah Agung (MA) masing-masing memiliki kewajiban untuk mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi.[\[1\]](#_ftn1) 2. Apabila terlibat dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (“SKLN”) dengan lembaga negara lain, MK dapat memutus penyelesaian sengketa tersebut.[\[2\]](#_ftn2) 3. Setiap tahunnya, Presiden dan DPR membentuk Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang salah satunya diperuntukkan kepada MK.[\[3\]](#_ftn3) 4. Apabila masyarakat merasa UU/Perppu yang dibuat atau disepakati oleh Presiden bersama DPR dan/atau DPD bertentangan dengan konstitusi, maka MK bisa melakukan pengujian.[\[4\]](#_ftn4) Contoh terjadinya hubungan umum antara MK dengan Presiden terlihat dalam **[Putusan MK No. 2/SKLN-X/2012](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5c0f625ea80c9/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-2-skln-x-2012/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MK_2_2012)** ketika MK pernah mengadili sengketa antara Presiden melawan DPR dan BPK. Putusan tersebut mengadili mengenai sah tidaknya perjanjian jual beli 7% saham divestasi PT Newmount Nusa Tenggara oleh pemerintah. Dalam kasus ini, pemerintah menganggap bahwa pembelian saham merupakan cara bagi Presiden untuk melaksanakan kewenangan konstitusional menguasai cabang-cabang produksi, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat.[\[5\]](#_ftn5) ### **3 Macam Hubungan Khusus MK dan Presiden** Adapun hubungan khusus Presiden dan MK terdiri atas 3 hal berikut. 1. Apabila terdapat dugaan Presiden dan/atau Wakil Presiden melanggar hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, maka MK memeriksa, mengadili, dan memutus bersalah tidaknya Presiden dan/atau Wakil Presiden.[\[6\]](#_ftn6) 2. Apabila Presiden merasa bahwa Partai Politik (“Parpol”) tertentu telah melanggar ketentuan dalam UU 2/2008 dan perubahannya, maka Presiden dapat memohon pembubaran Parpol ke MK.[\[7\]](#_ftn7) 3. Menindaklanjuti Putusan MK terkait UU/Perppu yang telah dibatalkan oleh MK dalam praktik pemerintahan selanjutnya beserta sebagai bahan pembaharuan UU terkait.[\[8\]](#_ftn8) Sedikit catatan bahwa, pihak yang dapat memohonkan pembubaran Parpol hanyalah Presiden saja yang dapat diwakilkan oleh Kementerian Dalam Negeri atau Kejaksaan Agung.[\[9\]](#_ftn9) Dengan demikian, berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan MK dengan Presiden memiliki relasi saling ketergantungan. Misalnya, penentuan besaran anggaran untuk MK dan penentuan hakim konstitusi dipilih oleh Presiden. Di sisi lain, penentuan Presiden telah terbukti melakukan tindak pidana, menyusun UU/Perppu yang bertentangan dengan konstitusi, hingga terlibat dalam SKLN merupakan kewenangan MK. Demikian jawaban dari kami terkait hubungan presiden dan MK sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat. Dasar Hukum: 1. [Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945); 2. [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13664/nprt/538/undangundang-nomor-24-tahun-2003?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_24_2003) sebagaimana diubah dengan [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e3118f0c4f79/nprt/lt51ee17b11ad42/undangundang-nomor-8-tahun-2011?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_8_2011) yang kedua kalinya diubah dengan [Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52e63b5c46dc0/nprt/lt51ee17b11ad42/undang-undang-nomor-4-tahun-2014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_4_2014) dan diubah terakhir kali dengan [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5f76abc40155f?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_7_2020); 3. [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27406/undangundang-nomor-2-tahun-2008/document?utm_medium=pusatdata?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_2_2008) sebagaimana diubah dengan [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt550b9df27e838?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_2_2011); 4. [Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5dad1ab451ff6/peraturan-mahkamah-konstitusi-nomor-12-tahun-2008?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=mk_12_2008). Putusan: 1. [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/SKLN-X/2012](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5c0f625ea80c9/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-2-skln-x-2012/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MK_2_2012); 2. [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt619f3ae225d1e/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-91puu-xviii2020?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MK_91_2020). Referensi: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. _Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Pusat_, 2019. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 24C ayat (3) [Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945) (“UUD 1945”) [\[2\]](#_ftnref2)  Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 [\[3\]](#_ftnref3)  Pasal 23 UUD 1945 _jo._ Pasal 9 [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13664/nprt/538/undangundang-nomor-24-tahun-2003?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_24_2003) (“UU MK”) [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 [\[5\]](#_ftnref5) [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/SKLN-X/2012](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5c0f625ea80c9/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-2-skln-x-2012/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MK_2_2012), hal. 6 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 7A dan 7B ayat (1) UUD 1945 [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 48 ayat (3) dan Pasal 50 [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27406/undangundang-nomor-2-tahun-2008/document?utm_medium=pusatdata?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_2_2008) [\[8\]](#_ftnref8) Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. _Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Pusat_, 2019, hal. 19 [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 68 ayat (1) UU MK _jo._ Pasal 3 ayat (1) [Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5dad1ab451ff6/peraturan-mahkamah-konstitusi-nomor-12-tahun-2008?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=mk_12_2008) Tags ---- [mahkamah konstitusi](/tag/mahkamah-konstitusi) [presiden](/tag/presiden) [putusan mk](/tag/putusan-mk)

ULASAN LENGKAPKLINIK TERKAITMengenal Ragam Hukuman Pidana untuk Anak30 Apr 2024Jerat Pasal Bullying di Sekolah22 Feb 2024Arti Intimidasi Menurut Hukum Pidana30 Jan 2024Jerat Hukum Bagi Ormas yang Melakukan Intimidasi Melalui Sosial Media 20 Jul 2017Terima kasih atas pertanyaan AndaArtikel ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang ditulis oleh Boris Tampubolon, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron pada 19 Oktober 2017.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Pengertian BullyingApa itu bullying? Secara umum, tindak pidana bullying atau perundungan identik dikenal sebagai tindakan kekerasan terhadap anak yang terjadi di sekolah. Dalam hal bullying terjadi di sekolah, bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan secara berulang-ulang oleh seseorang/sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan, terhadap siswa/siswi lain yang lebih lemah, dengan tujuan menyakiti orang tersebut.[1]Secara yuridis, berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU 35/2014, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang akibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.Pasal terkait pada dasarnya tidak memberikan batasan mengenai perbuatan apa saja yang tergolong sebagai kekerasan, namun apabila perbuatan tersebut menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, atau seksual terhadap anak, maka dapat dikategorikan sebagai tindakan kekerasan.Bentuk-bentuk BullyingMenurut Antonius P.S. Wibowo dalam bukunya yang berjudul Penerapan Hukum Pidana dalam Penanganan Bullying di Sekolah (hal. 9), bullying setidaknya meliputi 5 kategori sebagai berikut:Fisik: memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, juga termasuk memeras dan merusak barang-barang yang dimiliki orang lain.Verbal: mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama (name-calling), sarkasme, merendahkan (put-downs), mencela/mengejek, mengintimidasi, memaki, menyebarkan gosip.Perilaku non-verbal langsung: menempelkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek, atau mengancam (biasanya disertai oleh bullying fisik atau verbal).Perilaku non-verbal tidak langsung: mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, mengirimkan surat kaleng.Pelecehan seksual: kadang dikategorikan perilaku agresi fisik atau verbal.Sedangkan menurut Colorasi, bentuk-bentuk bullying terhadap anak di sekolah dibagi menjadi 4 jenis yaitu:[2]Bullying fisik;Bullying verbal;Bullying relasional, yaitu tindakan yang melemahkan harga diri si korban penindasan secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, pengecualian, atau penghindaran; danCyber bullying, yaitu tindakan bullying yang dilakukan seiring dengan berkembangnya teknologi pada platform internet dan media sosial. Pada intinya, korban terus menerus mendapatkan pesan negatif dari pelaku bullying baik dari SMS, pesan di internet dan media sosial lainnya.Baca juga: Jerat Pasal Bullying di SekolahAspek Pidana Bullying Terhadap AnakMengingat bullying merupakan tindakan kekerasan terhadap anak, maka berdasarkan pengaturan dalam UU Perlindungan Anak dan perubahannya, bullying termasuk sebagai tindak pidana. Pada dasarnya, bullying fisik maupun verbal diatur dalam Pasal 76C UU 35/2014 yang berbunyi sebagai berikut:Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.Selanjutnya, jika larangan di atas dilanggar, pelaku bisa dijerat Pasal 80 UU 35/2014, yaitu:Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 76C UU 35/2014, dipidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 juta.Apabila anak mengalami luka berat, maka pelaku dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp100 juta.Apabila anak meninggal dunia, maka pelaku dipidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp3 miliar.Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan pada ayat (1), (2), dan (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.Baca juga: Bunyi Pasal 76C UU 35/2014 tentang Bullying AnakPasal 54 UU 35/2014 juga mengatur bahwa setiap anak berhak mendapat perlindungan dari tindak kekerasan di sekolah, sebagai berikut:Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.Lebih lanjut, jika bullying terhadap Anak dilakukan melalui media sosial, maka hukum pidana bullying merujuk pada Pasal 27A UU 1/2024 tentang perubahan kedua UU ITE. Pada prinsipnya, menyerang kehormatan/nama baik seseorang termasuk dalam perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27A UU 1/2024 yang berbunyi:Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.Kemudian, orang yang melanggar Pasal 27A UU 1/2024 berpotensi dipidana penjara maksimal 2 tahun, dan/atau denda maksimal Rp400 juta, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024.Lalu, perlu dicatat bahwa bullying berupa menghina dengan ucapan kata-kata kasar seperti makian, cacian, dan/atau kata-kata tidak pantas, sekalipun dilakukan melalui sistem elektronik atau medsos, pelaku juga dapat dijerat dengan pasal tindak pidana penghinaan ringan yang diatur dalam Pasal 315 KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan Pasal 436 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[3] yaitu tahun 2026. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam artikel Ancaman Pidana Bagi Netizen yang Berkomentar Body Shaming.Pasal 315 KUHPPasal 436 UU 1/2023Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta.[4]Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap orang lain baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dipidana karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta.[5]Penjelasan selengkapnya mengenai Pasal 27A UU 1/2024, Pasal 315 KUHP, dan Pasal 436 UU 1/2023 dapat Anda baca pada artikel Jerat Pasal Pelaku Bullying di Media Sosial menurut UU ITE 2024.Aspek Perdata Bullying Terhadap AnakDi sisi lain, UU Perlindungan Anak dan perubahannya juga memiliki aspek perdata yaitu diberikannya hak kepada anak korban kekerasan (bullying) untuk menuntut ganti rugi materiil/immateriil terhadap pelaku kekerasan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 71D ayat (1) UU 35/2014:Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.Adapun menurut Pasal 59 ayat (2) huruf i UU 35/2014 , perlindungan khusus kepada anak diberikan kepada anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis.Baca juga: Tata Cara Permohonan Restitusi dan Kompensasi untuk Korban Tindak PidanaAtau secara umum, bisa juga mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku bullying atas dasar telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (“PMH”) menggunakan Pasal 1365 KUH Perdata. Selengkapnya mengenai PMH dalam hukum perdata dapat Anda baca pada artikel Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata dan Pidana dan Apa itu Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata?Berdasarkan uraian di atas, dapat kami simpulkan bahwa dari perspektif UU Perlindungan Anak dan perubahannya, bullying terhadap anak memiliki dua aspek hukum baik pidana maupun perdata.Untuk mengetahui bentuk dari ganti rugi tersebut, Anda dapat simak artikel Contoh Perbuatan Melawan Hukum dan Dasar Gugatannya.Peran Negara, Masyarakat, dan Keluarga Pada prinsipnya, seluruh elemen masyarakat baik negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali, berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.[6]Terkait dengan pihak yang bertanggung jawab, dapat dilihat dalam beberapa pasal sebagai berikut:Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara, Pemerintah, dan Pemerintah DaerahMenurut Pasal 21 ayat (1) UU 35/2014, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. Untuk menjamin pemenuhan hak anak tersebut, pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak.[7] Kebijakan tersebut dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak anak.[8]Berkaitan dengan kewajiban dan tanggung jawab negara dalam melindungi hak anak, dapat Anda temukan dalam Pasal 21 s.d. Pasal 24 UU 35/2014.Kewajiban dan Tanggung Jawab MasyarakatKewajiban masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) UU 35/2014. Lalu, Pasal 72 ayat (3) UU 35/2014 menambahkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak dapat dilakukan dengan cara:memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak;memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait perlindungan anak;melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak, dan lain-lain. Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga/Orang TuaMenurut Pasal 26 ayat (1) UU 35/2014, orang tua dari anak memiliki kewajiban yang harus dipenuhi yaitu:mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; danmemberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.Dalam hal tidak adanya keberadaan dari orang tua, tidak diketahui keberadaannya, ataupun karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawabnya dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[9]Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa semua pihak baik keluarga, masyarakat hingga negara memegang peran dan tanggung jawabnya masing-masing guna memberikan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak. Baca juga: Tanggung Jawab Sekolah Terhadap Tindakan BullyingDemikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PidanaKitab Undang-Undang Hukum PerdataUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ElektronikUndang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ElektronikUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ElektronikUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan AnakUndang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan AnakPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan AnakUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2016Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPeraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPREFERENSIAntonius P.S. Wibowo. Penerapan Hukum Pidana dalam Penanganan Bullying di Sekolah. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019;Ela Zain Zakiyah, (et.al). Faktor yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying. Jurnal Penelitian & PPM, Vol. 4, No. 2, 2017.[1] Antonius P.S. Wibowo. Penerapan Hukum Pidana dalam Penanganan Bullying di Sekolah. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019, hal. 9[2] Ela Zain Zakiyah, (et.al). Faktor yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying. Jurnal Penelitian & PPM, Vol. 4, No. 2, 2017, hal. 328[3] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)[4] Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP[5] Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023[6] Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  (“UU 35/2014”)[7] Pasal 21 ayat (3) UU 35/2014[8] Pasal 21 ayat (5) UU 35/2014[9] Pasal 26 ayat (2) UU 35/2014Tagsbullyingkekerasankekerasan anakanaksekolah

Belakangan ini viral kasus tindak pidana bullying di salah satu sekolah di Serpong, Indonesia. Menurut berita yang beredar, kasus bullying di Serpong libatkan anak artis, dan korban sampai masuk RS. Pertanyaan saya: Lebih condong ke ranah hukum manakah bullying terhadap anak? Pidana atau Perdata? Jika bullying adalah tindak pidana, apa ancaman pidana bullying? Bagaimana peran negara, masyarakat, dan keluarga/orang tua dalam mengatasi bullying ditinjau dari UU Perlindungan Anak?

Mengingat bullying adalah tindakan kekerasan terhadap anak, maka berdasarkan pengaturan dalam UU Perlindungan Anak dan perubahannya, UU 1/2024, KUHP, dan UU 1/2023, bullying termasuk sebagai tindak pidana. Walau demikian, UU Perlindungan Anak dan perubahannya juga memiliki aspek perdata yaitu diberikannya hak kepada anak korban kekerasan (bullying) untuk menuntut ganti rugi materiil/immateriil terhadap pelaku kekerasan. Atau secara umum, bisa juga mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku bullying atas dasar telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum menggunakan Pasal 1365 KUH Perdata. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Mengenal Ragam Hukuman Pidana untuk Anak30 Apr 2024Jerat Pasal Bullying di Sekolah22 Feb 2024Arti Intimidasi Menurut Hukum Pidana30 Jan 2024Jerat Hukum Bagi Ormas yang Melakukan Intimidasi Melalui Sosial Media 20 Jul 2017Mengenal Ragam Hukuman Pidana untuk Anak30 Apr 2024Jerat Pasal Bullying di Sekolah22 Feb 2024Arti Intimidasi Menurut Hukum Pidana30 Jan 2024Jerat Hukum Bagi Ormas yang Melakukan Intimidasi Melalui Sosial Media 20 Jul 2017Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/aspek-pidana-dan-perdata-dalam-kasus-bullying-terhadap-anak-lt57a0d75f6d984/

Aspek Pidana dan Perdata dalam Kasus Bullying Terhadap Anak

pages/44/page-1.html

ULASAN LENGKAP -------------- ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Mengenal Ragam Hukuman Pidana untuk Anak ](/klinik/a/hukuman-pidana-untuk-anak-lt4f768a60341d9/)  30 Apr 2024 [ #### Jerat Pasal _Bullying_ di Sekolah ](/klinik/a/jerat-pasal-bullying-di-sekolah-lt550264153eb3a/)  22 Feb 2024 [ #### Arti Intimidasi Menurut Hukum Pidana ](/klinik/a/arti-intimidasi-menurut-hukum-pidana-lt5722f1901483d/)  30 Jan 2024 [ #### Jerat Hukum Bagi Ormas yang Melakukan Intimidasi Melalui Sosial Media ](/klinik/a/jerat-hukum-bagi-ormas-yang-melakukan-intimidasi-melalui-sosial-media-lt592e1bfd2dbed/)  20 Jul 2017 [](#!) Terima kasih atas pertanyaan Anda **Artikel ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang ditulis oleh [Boris Tampubolon, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/lembaga-bantuan-hukum-mawar-saron-lt4ddc7a184bdfe/boris-tampubolon--sh-lt578dfefa2e186) dari [Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/lembaga-bantuan-hukum-mawar-saron-lt4ddc7a184bdfe) pada 19 Oktober 2017.** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://m.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Pengertian _Bullying_** Apa itu _bullying_? Secara umum, tindak pidana **_bullying_** atau **perundungan** identik dikenal sebagai tindakan **kekerasan terhadap anak** yang terjadi di sekolah. Dalam hal _bullying_ terjadi di sekolah, _bullying_ adalah perilaku agresif yang dilakukan secara berulang-ulang oleh seseorang/sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan, terhadap siswa/siswi lain yang lebih lemah, dengan tujuan menyakiti orang tersebut.[\[1\]](#_ftn1) Secara yuridis, berdasarkan **Pasal 1 angka 16 [UU 35/2014](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt548fdfd3a87d2/undang-undang-nomor-35-tahun-2014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_35_2014)**, **kekerasan** adalah setiap perbuatan terhadap anak yang akibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Pasal terkait pada dasarnya tidak memberikan batasan mengenai perbuatan apa saja yang tergolong sebagai kekerasan, namun apabila perbuatan tersebut **menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik**, **psikis**, atau **seksual terhadap anak**, maka dapat dikategorikan sebagai tindakan kekerasan. ### **Bentuk-bentuk _Bullying_** Menurut **Antonius P.S. Wibowo** dalam bukunya yang berjudul _Penerapan Hukum Pidana dalam Penanganan Bullying di Sekolah_ (hal. 9), _bullying_ setidaknya meliputi 5 kategori sebagai berikut: 1. **Fisik**: memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, juga termasuk memeras dan merusak barang-barang yang dimiliki orang lain. 2. **Verbal**: mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama (_name-calling_), sarkasme, merendahkan (_put-downs_), mencela/mengejek, mengintimidasi, memaki, menyebarkan gosip. 3. **Perilaku non-verbal langsung**: menempelkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek, atau mengancam (biasanya disertai oleh bullying fisik atau verbal). 4. **Perilaku non-verbal tidak langsung**: mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, mengirimkan surat kaleng. 5. **Pelecehan seksual**: kadang dikategorikan perilaku agresi fisik atau verbal. Sedangkan menurut **Colorasi**, bentuk-bentuk _bullying_ terhadap anak di sekolah dibagi menjadi 4 jenis yaitu:[\[2\]](#_ftn2) 1. **_Bullying_ fisik**; 2. **_Bullying_ verbal**; 3. **_Bullying_ relasional**, yaitu tindakan yang melemahkan harga diri si korban penindasan secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, pengecualian, atau penghindaran; dan 4. _**Cyber bullying**_, yaitu tindakan _bullying_ yang dilakukan seiring dengan berkembangnya teknologi pada _platform_ internet dan media sosial. Pada intinya, korban terus menerus mendapatkan pesan negatif dari pelaku _bullying_ baik dari SMS, pesan di internet dan media sosial lainnya. Baca juga: **[Jerat Pasal _Bullying_ di Sekolah](https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pasal-bullying-di-sekolah-lt550264153eb3a?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=jerat_pasal_bullying_di_sekolah)** ### **Aspek Pidana _Bullying_ Terhadap Anak** Mengingat _bullying_ merupakan tindakan kekerasan terhadap anak, maka berdasarkan pengaturan dalam **[UU Perlindungan Anak](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17453/undangundang-nomor-23-tahun-2002?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_23_2002)** dan perubahannya, _bullying_ termasuk sebagai **tindak pidana**. Pada dasarnya, _bullying_ fisik maupun verbal diatur dalam **Pasal 76C UU 35/2014** yang berbunyi sebagai berikut: _Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak._ Selanjutnya, jika larangan di atas dilanggar, pelaku bisa dijerat **Pasal 80 UU 35/2014**, yaitu: 1. _Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 76C UU 35/2014, dipidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 juta._ 2. _Apabila anak mengalami luka berat, maka pelaku dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp100 juta._ 3. _Apabila anak meninggal dunia, maka pelaku dipidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp3 miliar._ 4. _Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan pada ayat (1), (2), dan (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya._ Baca juga: **[Bunyi Pasal 76C UU 35/2014 tentang _Bullying_ Anak](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-76c-uu-35-2014-tentang-bullying-anak-lt65d86258364d3?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=bunyi_pasal_76c_uu_35_2014)** **Pasal 54 UU 35/2014** juga mengatur bahwa setiap anak berhak mendapat perlindungan dari tindak kekerasan di sekolah, sebagai berikut: 1. _**Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik**, **psikis**, **kejahatan seksual**, dan **kejahatan lainnya** yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain._ 2. _Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat._ Lebih lanjut, jika _bullying_ terhadap Anak dilakukan melalui media sosial, maka hukum pidana _bullying_ merujuk pada **Pasal 27A [UU 1/2024](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65961ed500cf3/undang-undang-nomor-1-tahun-2024/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_2024)** tentang perubahan kedua **[UU ITE](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65961ed500cf3/undang-undang-nomor-1-tahun-2024/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_2024)**. Pada prinsipnya, **menyerang kehormatan/nama baik seseorang termasuk dalam perbuatan yang dilarang** dalam Pasal 27A UU 1/2024 yang berbunyi: _Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik._ Kemudian, orang yang melanggar Pasal 27A UU 1/2024 berpotensi dipidana penjara maksimal 2 tahun, dan/atau denda maksimal Rp400 juta, sebagaimana diatur dalam **Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024**. Lalu, perlu dicatat bahwa _bullying_ berupa menghina dengan ucapan kata-kata kasar seperti makian, cacian, dan/atau kata-kata tidak pantas, sekalipun dilakukan melalui sistem elektronik atau medsos, pelaku juga dapat dijerat dengan pasal **tindak pidana penghinaan ringan** yang diatur dalam **Pasal 315 [KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP)** lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan **Pasal 436 [UU 1/2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023)** tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[\[3\]](#_ftn3) yaitu tahun 2026. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam artikel **[Ancaman Pidana Bagi Netizen yang Berkomentar Body Shaming](https://www.hukumonline.com/klinik/a/ancaman-pidana-bagi-netizen-yang-berkomentar-ibody-shaming-i-lt5b8f44d331e76?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=body_shaming)**. **Pasal 315 KUHP** **Pasal 436 UU 1/2023** Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta.[\[4\]](#_ftn4) Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap orang lain baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dipidana karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta.[\[5\]](#_ftn5) Penjelasan selengkapnya mengenai Pasal 27A UU 1/2024, Pasal 315 KUHP, dan Pasal 436 UU 1/2023 dapat Anda baca pada artikel **[Jerat Pasal Pelaku _Bullying_ di Media Sosial menurut UU ITE 2024](https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pasal-pelaku-ibullying-i-di-media-sosial-menurut-uu-ite-2024-lt56d7218a32d8f?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=jerat_pasal_pelaku_bullying_uu_ite_2024)**. ### **Aspek Perdata _Bullying_ Terhadap Anak** Di sisi lain, UU Perlindungan Anak dan perubahannya juga memiliki **aspek perdata** yaitu diberikannya hak kepada anak korban kekerasan (_bullying_) untuk menuntut ganti rugi materiil/immateriil terhadap pelaku kekerasan. Hal ini sebagaimana diatur dalam **Pasal 71D ayat (1) UU 35/2014**: _Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 59 ayat (2)** huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, **huruf i**, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan._ Adapun menurut **Pasal 59 ayat (2) huruf i UU 35/2014** , perlindungan khusus kepada anak diberikan kepada anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis. Baca juga: **[Tata Cara Permohonan Restitusi dan Kompensasi untuk Korban Tindak Pidana](https://www.hukumonline.com/klinik/a/tata-cara-permohonan-restitusi-dan-kompensasi-untuk-korban-tindak-pidana-lt62503bd0f3ae8?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=tata_cara_permohonan_restitusi_korban_tindak_pidana)** Atau secara umum, bisa juga mengajukan **gugatan perdata** untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku _bullying_ atas dasar telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum (“PMH”)** menggunakan **Pasal 1365 [KUH Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata)**. Selengkapnya mengenai PMH dalam hukum perdata dapat Anda baca pada artikel **[Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata dan Pidana](https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-pidana-lt5142a15699512?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pmh_pidana_perdata)** dan **[Apa itu Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-perbuatan-melawan-hukum-dalam-pasal-1365-kuh-perdata-lt6576f13b60c6a?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=apa_itu_pmh_pasal_1365_kuhper)** Berdasarkan uraian di atas, dapat kami simpulkan bahwa dari perspektif UU Perlindungan Anak dan perubahannya, _bullying_ terhadap anak memiliki dua aspek hukum baik pidana maupun perdata. Untuk mengetahui bentuk dari ganti rugi tersebut, Anda dapat simak artikel **[Contoh Perbuatan Melawan Hukum dan Dasar Gugatannya](https://www.hukumonline.com/klinik/a/contoh-perbuatan-melawan-hukum-lt631ae19d07879?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perbuatan_melawan_hukum)**. ### **Peran Negara, Masyarakat, dan Keluarga** Pada prinsipnya, seluruh elemen masyarakat baik negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali, berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.[\[6\]](#_ftn6) Terkait dengan pihak yang bertanggung jawab, dapat dilihat dalam beberapa pasal sebagai berikut: 1. **Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah** Menurut **Pasal 21 ayat (1) UU 35/2014**, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. Untuk menjamin pemenuhan hak anak tersebut, pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak.[\[7\]](#_ftn7) Kebijakan tersebut dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak anak.[\[8\]](#_ftn8) Berkaitan dengan kewajiban dan tanggung jawab negara dalam melindungi hak anak, dapat Anda temukan dalam **Pasal 21 s.d. Pasal 24 UU 35/2014**. 2. **Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat** Kewajiban masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak, sebagaimana diatur dalam **Pasal 25 ayat (1) UU 35/2014**. Lalu, **Pasal 72 ayat (3) UU 35/2014** menambahkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak dapat dilakukan dengan cara: 1. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak; 2. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait perlindungan anak; 3. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak, dan lain-lain. 3. **Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga/Orang Tua** Menurut **Pasal 26 ayat (1) UU 35/2014**, orang tua dari anak memiliki kewajiban yang harus dipenuhi yaitu: 1. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; 2. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; 3. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan 4. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Dalam hal tidak adanya keberadaan dari orang tua, tidak diketahui keberadaannya, ataupun karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawabnya dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[\[9\]](#_ftn9) Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa semua pihak baik keluarga, masyarakat hingga negara memegang peran dan tanggung jawabnya masing-masing guna memberikan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak.  Baca juga: **[Tanggung Jawab Sekolah Terhadap Tindakan _Bullying_](https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanggung-jawab-sekolah-terhadap-tindakan-bullying-lt65d4646464499?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=tanggung_jawab_sekolah)** Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_ite) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt584a7363785c8?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_19_2016) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65961ed500cf3/undang-undang-nomor-1-tahun-2024/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_2024) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17453/undangundang-nomor-23-tahun-2002?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_perlindungan_anak) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt548fdfd3a87d2/undang-undang-nomor-35-tahun-2014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_35_2014) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5746a3e8d6d80/nprt/lt51f1152a8fbb3/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-1-tahun-2016?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_1_2016) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt584786efd1075?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_17_2016) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4f4df95a89a5f/peraturan-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2012?r=0&p=1&q=Peraturan%20Mahkamah%20Agung%20Nomor%202%20Tahun%202012&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perma_2_2012) REFERENSI --------- 1. Antonius P.S. Wibowo. _Penerapan Hukum Pidana dalam Penanganan Bullying di Sekolah_. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019; 2. Ela Zain Zakiyah, _(et.al). Faktor yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying_. Jurnal Penelitian & PPM, Vol. 4, No. 2, 2017. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Antonius P.S. Wibowo. _Penerapan Hukum Pidana dalam Penanganan Bullying di Sekolah_. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019, hal. 9 [\[2\]](#_ftnref2) Ela Zain Zakiyah, _(et.al). Faktor yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying_. Jurnal Penelitian & PPM, Vol. 4, No. 2, 2017, hal. 328 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 624 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023) (“UU 1/2023”) [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 3 [Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4f4df95a89a5f/peraturan-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2012?r=0&p=1&q=Peraturan%20Mahkamah%20Agung%20Nomor%202%20Tahun%202012&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perma_2_2012) [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 20 [Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt548fdfd3a87d2/undang-undang-nomor-35-tahun-2014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_35_2014)  (“UU 35/2014”) [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 21 ayat (3) UU 35/2014 [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 21 ayat (5) UU 35/2014 [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 26 ayat (2) UU 35/2014 Tags ---- [bullying](/tag/bullying) [kekerasan](/tag/kekerasan) [kekerasan anak](/tag/kekerasan-anak) [anak](/tag/anak) [sekolah](/tag/sekolah)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITAncaman Pidana Bagi Netizen yang Berkomentar Body Shaming26 Jan 2024Ketentuan Terbaru Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil 14 Des 2023Bunyi Pasal 315 KUHP tentang Penghinaan Ringan06 Des 2023Berapa Lama Masa Daluwarsa Pidana Pemerkosaan Anak?25 Okt 2023Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Apa itu Bullying?Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Sebelum menjawab pertanyaan Anda, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu apa itu bullying atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah perundungan. Dalam hal bullying terjadi di sekolah, bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan secara berulang-ulang oleh seseorang/sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan, terhadap siswa/siswi lain yang lebih lemah, dengan tujuan menyakiti orang tersebut.[1] Adapun kategori bullying setidaknya meliputi 5 kategori sebagai berikut:[2]Fisik: memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, juga termasuk memeras dan merusak barang-barang yang dimiliki orang lain.Verbal: mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama (name-calling), sarkasme, merendahkan (put-downs), mencela/mengejek, mengintimidasi, memaki, menyebarkan gosip.Perilaku non-verbal langsung: menempelkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek, atau mengancam (biasanya disertai oleh bullying fisik atau verbal).Perilaku non-verbal tidak langsung: mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, mengirimkan surat kaleng.Pelecehan seksual: kadang dikategorikan perilaku agresi fisik atau verbal.Berdasarkan pertanyaan Anda, kami asumsikan baik pelaku maupun korban bullying adalah anak. Lantas, apa hukumannya bagi pelaku bullying anak? Isi Pasal 76C UU 35/2014Pada dasarnya, tindak pidana bullying atau perundungan anak diatur dalam Pasal 76C UU 35/2014 yang berbunyi sebagai berikut:Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.Dari bunyi Pasal 76C UU 35/2014, yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi.[3] Sedangkan arti “anak” adalah seseorang yang belum berusia 18  tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.[4]Selanjutnya, jika larangan melakukan kekerasan terhadap anak dalam Pasal 76C UU 35/2014 dilanggar, pelaku bisa dijerat Pasal 80 UU 35/2014, yaitu:Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 76C UU 35/2014, dipidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 juta.Apabila anak mengalami luka berat, maka pelaku dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp100 juta.Apabila anak meninggal dunia, maka pelaku dipidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp3 miliar.Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan pada ayat (1), (2), dan (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya. Sanksi Pidana Pelaku Bullying di Bawah UmurWalau demikian, mengingat diasumsikan bahwa pelaku juga masih berusia anak atau di bawah umur, maka kita perlu merujuk pada UU SPPA yang wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.[5] Apa itu keadilan restoratif?Sebagaimana dikutip dari artikel Restorative Justice Ujungnya Tak Melulu Penghentian Perkara, keadilan restoratif atau restorative justice adalah pendekatan penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, pelaku, atau pihak yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, bukan pembalasan. Prinsip keadilan restoratif bertujuan untuk membuat pelanggar bertanggung jawab memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya, memberikan kesempatan kepada pelanggar membuktikan kapasitas dan kuantitasnya di samping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif, melibatkan para korban, orang tua, keluarga besar, sekolah, dan teman sebaya, serta menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah.[6]Selanjutnya, pelaku anak yang melakukan bullying tersebut merupakan anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.[7]Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi dalam hal tindak pidana diancam pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana.[8]Jika pelaku anak belum berusia 14 tahun, maka anak hanya dapat dikenai tindakan seperti:[9]pengembalian kepada orang tua/wali;penyerahan kepada seseorang;perawatan di rumah sakit jiwa;perawatan di LPKS;kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;pencabutan surat izin mengemudi; dan/atauperbaikan akibat tindak pidana.Adapun pidana pokok bagi pelaku anak terdiri atas:[10]pidana peringatan;pidana dengan syarat, yaitu pembinaan di luar Lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;pelatihan kerja;pembinaan dalam lembaga; danpenjara.Kemudian jenis pidana tambahan terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.[11]Patut dicatat, anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (“LPKA”) apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat, yakni paling lama 1/2 dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.[12] Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan AnakUndang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan AnakPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan AnakUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2016Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak REFERENSIAli Subroto Suprapto. Penjara Tanpa Anak: Akses Keadilan Restoratif dan Masa Depan Anak Berhadapan Hukum. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2023;Antonius P.S. Wibowo. Penerapan Hukum Pidana dalam Penanganan Bullying di Sekolah. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019.[1] Antonius P.S. Wibowo. Penerapan Hukum Pidana dalam Penanganan Bullying di Sekolah. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019, hal. 9[2] Antonius P.S. Wibowo. Penerapan Hukum Pidana dalam Penanganan Bullying di Sekolah. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019, hal. 9[3] Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”)[4] Pasal 1 angka 1 UU 35/2014[5] Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”)[6] Ali Subroto Suprapto. Penjara Tanpa Anak: Akses Keadilan Restoratif dan Masa Depan Anak Berhadapan Hukum. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2023, hal. 76-77[7] Pasal 1 angka 3 UU SPPA[8] Pasal 7 UU SPPA[9] Pasal 69 ayat (2) jo. Pasal 82 ayat (1) UU SPPA[10] Pasal 71 ayat (1) UU SPPA[11] Pasal 71 ayat (2) UU SPPA[12] Pasal 81 ayat (1) dan (2) UU SPPATagsbullyingsistem peradilan pidana anakpidana anakpotd

Akhir-akhir ini viral kasus bullying di salah satu sekolah di Indonesia, dan terduga pelaku bullying libatkan anak artis. Pertanyaan saya, bullying anak kena pasal berapa? Apakah Pasal 76C UU 35/2014 mengatur tentang bullying anak? Jika benar, apa bunyi pasal 76C UU 35/2014?

Pada dasarnya, tindak pidana bullying atau perundungan anak diatur dalam Pasal 76C UU 35/2014 yang mengatur bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Lantas, apa sanksi pidana bagi orang yang melanggar Pasal 76C UU 35/2014?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Ancaman Pidana Bagi Netizen yang Berkomentar Body Shaming26 Jan 2024Ketentuan Terbaru Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil 14 Des 2023Bunyi Pasal 315 KUHP tentang Penghinaan Ringan06 Des 2023Berapa Lama Masa Daluwarsa Pidana Pemerkosaan Anak?25 Okt 2023Ancaman Pidana Bagi Netizen yang Berkomentar Body Shaming26 Jan 2024Ketentuan Terbaru Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil 14 Des 2023Bunyi Pasal 315 KUHP tentang Penghinaan Ringan06 Des 2023Berapa Lama Masa Daluwarsa Pidana Pemerkosaan Anak?25 Okt 2023Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-76c-uu-35-2014-tentang-bullying-anak-lt65d86258364d3/

Bunyi Pasal 76C UU 35/2014 tentang Bullying Anak

pages/44/page-2.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Ancaman Pidana Bagi Netizen yang Berkomentar _Body Shaming_ ](/klinik/a/ancaman-pidana-bagi-netizen-yang-berkomentar-ibody-shaming-i-lt5b8f44d331e76/)  26 Jan 2024 [ #### Ketentuan Terbaru Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil ](/klinik/a/anak-pidana-negara-dan-sipil-lt5b5e86f3e466d/)  14 Des 2023 [ #### Bunyi Pasal 315 KUHP tentang Penghinaan Ringan ](/klinik/a/bunyi-pasal-315-kuhp-tentang-penghinaan-ringan-lt657063c54c627/)  06 Des 2023 [ #### Berapa Lama Masa Daluwarsa Pidana Pemerkosaan Anak? ](/klinik/a/masa-daluwarsa-pidana-pemerkosaan-anak-cl1717/)  25 Okt 2023 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Apa itu _Bullying_?** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Sebelum menjawab pertanyaan Anda, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu apa itu _bullying_ atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah **perundungan**. Dalam hal _bullying_ terjadi di sekolah, _bullying_ adalah perilaku agresif yang dilakukan secara berulang-ulang oleh seseorang/sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan, terhadap siswa/siswi lain yang lebih lemah, dengan tujuan menyakiti orang tersebut.[\[1\]](#_ftn1) Adapun kategori _bullying_ setidaknya meliputi 5 kategori sebagai berikut:[\[2\]](#_ftn2) 1. **Fisik**: memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, juga termasuk memeras dan merusak barang-barang yang dimiliki orang lain. 2. **Verbal**: mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama (_name-calling_), sarkasme, merendahkan (_put-downs_), mencela/mengejek, mengintimidasi, memaki, menyebarkan gosip. 3. **Perilaku non-verbal langsung**: menempelkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek, atau mengancam (biasanya disertai oleh _bullying_ fisik atau verbal). 4. **Perilaku non-verbal tidak langsung**: mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, mengirimkan surat kaleng. 5. **Pelecehan seksual**: kadang dikategorikan perilaku agresi fisik atau verbal. Berdasarkan pertanyaan Anda, kami asumsikan baik pelaku maupun korban _bullying_ adalah anak. Lantas, apa hukumannya bagi pelaku _bullying_ anak? ### **Isi Pasal 76C UU 35/2014** Pada dasarnya, tindak pidana _bullying_ atau perundungan anak diatur dalam **Pasal 76C** [**UU 35/2014**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt548fdfd3a87d2/undang-undang-nomor-35-tahun-2014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_35_2014) yang berbunyi sebagai berikut: **_Setiap Orang_** _dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap **Anak**._ Dari bunyi Pasal 76C UU 35/2014, yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi.[\[3\]](#_ftn3) Sedangkan arti “anak” adalah seseorang yang belum berusia 18  tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.[\[4\]](#_ftn4) Selanjutnya, jika larangan melakukan kekerasan terhadap anak dalam Pasal 76C UU 35/2014 dilanggar, pelaku bisa dijerat **Pasal 80 UU 35/2014**, yaitu: 1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 76C UU 35/2014, dipidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 juta. 2. Apabila anak mengalami luka berat, maka pelaku dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp100 juta. 3. Apabila anak meninggal dunia, maka pelaku dipidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp3 miliar. 4. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan pada ayat (1), (2), dan (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya. ### **Sanksi Pidana Pelaku _Bullying_ di Bawah Umur** Walau demikian, mengingat diasumsikan bahwa pelaku juga masih berusia anak atau di bawah umur, maka kita perlu merujuk pada [**UU SPPA**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5024cc61e623d/undang-undang-nomor-11-tahun-2012?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_11_2012) yang wajib mengutamakan **pendekatan keadilan restoratif**.[\[5\]](#_ftn5) Apa itu keadilan restoratif? Sebagaimana dikutip dari artikel [**_Restorative Justice_** **Ujungnya Tak Melulu Penghentian Perkara**](https://www.hukumonline.com/berita/a/restorative-justice-ujungnya-tak-melulu-penghentian-perkara-lt648bbd83c57ff/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=restorative_justice_ujungnya), keadilan restoratif atau _**restorative justice**_ adalah pendekatan penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, pelaku, atau pihak yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, bukan pembalasan. Prinsip keadilan restoratif bertujuan untuk membuat pelanggar bertanggung jawab memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya, memberikan kesempatan kepada pelanggar membuktikan kapasitas dan kuantitasnya di samping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif, melibatkan para korban, orang tua, keluarga besar, sekolah, dan teman sebaya, serta menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah.[\[6\]](#_ftn6) Selanjutnya, pelaku anak yang melakukan _bullying_ tersebut merupakan anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.[\[7\]](#_ftn7) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan **diversi** dalam hal tindak pidana diancam pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana.[\[8\]](#_ftn8) Jika pelaku anak belum berusia 14 tahun, maka anak hanya dapat dikenai **tindakan** seperti:[\[9\]](#_ftn9) 1. pengembalian kepada orang tua/wali; 2. penyerahan kepada seseorang; 3. perawatan di rumah sakit jiwa; 4. perawatan di LPKS; 5. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; 6. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau 7. perbaikan akibat tindak pidana. Adapun **pidana pokok** bagi pelaku anak terdiri atas:[\[10\]](#_ftn10) 1. pidana peringatan; 2. pidana dengan syarat, yaitu pembinaan di luar Lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan; 3. pelatihan kerja; 4. pembinaan dalam lembaga; dan 5. penjara. Kemudian jenis **pidana tambahan** terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.[\[11\]](#_ftn11) Patut dicatat, anak dijatuhi pidana penjara di **Lembaga Pembinaan Khusus Anak (“LPKA”)** apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat, yakni paling lama 1/2 dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.[\[12\]](#_ftn12) Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17453/undangundang-nomor-23-tahun-2002?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_perlindungan_anak) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt548fdfd3a87d2/undang-undang-nomor-35-tahun-2014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_35_2014) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5746a3e8d6d80/nprt/lt51f1152a8fbb3/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-1-tahun-2016?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_1_2016) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt584786efd1075?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_17_2016) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5024cc61e623d/undang-undang-nomor-11-tahun-2012?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_11_2012) REFERENSI --------- 1. Ali Subroto Suprapto. _Penjara Tanpa Anak: Akses Keadilan Restoratif dan Masa Depan Anak Berhadapan Hukum_. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2023; 2. Antonius P.S. Wibowo. _Penerapan Hukum Pidana dalam Penanganan Bullying di Sekolah._ Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Antonius P.S. Wibowo. _Penerapan Hukum Pidana dalam Penanganan Bullying di Sekolah._ Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019, hal. 9 [\[2\]](#_ftnref2) Antonius P.S. Wibowo. _Penerapan Hukum Pidana dalam Penanganan Bullying di Sekolah._ Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019, hal. 9 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 1 angka 17 [Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt548fdfd3a87d2/undang-undang-nomor-35-tahun-2014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_35_2014) (“UU 35/2014”) [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 1 angka 1 UU 35/2014 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 5 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5024cc61e623d/undang-undang-nomor-11-tahun-2012?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_11_2012) (“UU SPPA”) [\[6\]](#_ftnref6) Ali Subroto Suprapto. _Penjara Tanpa Anak: Akses Keadilan Restoratif dan Masa Depan Anak Berhadapan Hukum_. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2023, hal. 76-77 [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 1 angka 3 UU SPPA [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 7 UU SPPA [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 69 ayat (2) _jo._ Pasal 82 ayat (1) UU SPPA [\[10\]](#_ftnref10) Pasal 71 ayat (1) UU SPPA [\[11\]](#_ftnref11) Pasal 71 ayat (2) UU SPPA [\[12\]](#_ftnref12) Pasal 81 ayat (1) dan (2) UU SPPA Tags ---- [bullying](/tag/bullying) [sistem peradilan pidana anak](/tag/sistem-peradilan-pidana-anak) [pidana anak](/tag/pidana-anak) [potd](/tag/potd)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran keenam dari artikel dengan judul Keberlakuan Ketentuan Upah Minimum Terhadap Perusahaan Kecil yang pertama kali dibuat oleh Ilman Hadi, S.H. dan dipublikasikan pada Rabu, 19 Desember 2012, kemudian dimutakhirkan pertama kali pada Senin, 20 Juni 2016, kedua kali pada Selasa, 11 Oktober 2016, ketiga kali pada 27 Agustus 2019, keempat kali pada Rabu, 4 November 2020, dan kelima kali pada 24 Februari 2021.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.KLINIK TERKAITHukumnya Geser Hari Libur Tanpa Bayar Upah Lembur06 Feb 2024Haruskah Nominal Upah Bulanan Selalu Konstan?25 Okt 2023Upah di Bawah Standar Minimum, Ini Langkah Hukumnya06 Sep 2023Bekerja Jarak Jauh, Upah Minimum Mana yang Berlaku?31 Jan 2023 Perlu diketahui bahwa UU Cipta Kerja memuat pengecualian terhadap ketentuan upah minimum bagi usaha mikro dan kecil. Hal ini sebagaimana ketentuan berdasarkan Pasal 81 angka 31 Perppu Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 90B ayat (1) UU Ketenagakerjaan yang berbunyi:Ketentuan upah minimum (Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88C ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi Usaha Mikro dan Kecil.Upah pada usaha mikro dan kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh di perusahaan.[1]Terkait upah pekerja pada usaha mikro dan kecil lebih lanjut diatur dalam PP Pengupahan. Pasal 36 ayat (2) PP Pengupahan menerangkan bahwa upah minimum pada usaha mikro dan usaha kecil yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja paling sedikit sebesar 50% dari rata-rata konsumsi masyarakat di tingkat provinsi dan nilai upah yang disepakati minimal 25% di atas garis kemiskinan di tingkat provinsi.Usaha mikro dan kecil yang dikecualikan dari ketentuan upah minimum wajib mempertimbangkan faktor mengembangkan sumber daya tradisional dan/atau tidak bergerak pada usaha berteknologi tinggi dan tidak padat modal.[2]Adapun kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah (“UMKM”) dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.[3]Kriteria modal usaha terdiri atas:[4]Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1 miliar sampai dengan paling banyak Rp5 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; danUsaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5 miliar sampai dengan paling banyak Rp10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.Kriteria hasil penjualan tahunan terdiri atas:[5]Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2 miliar;Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2 miliar sampai dengan paling banyak Rp15 miliar; danUsaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15 miliar sampai dengan paling banyak Rp50 miliar.Jadi, apabila CV Anda masuk dalam kriteria usaha mikro atau kecil, maka ketentuan upahnya dikecualikan dari kewajiban memenuhi UMP dan UMK.Namun, Anda tetap wajib untuk memberikan upah berdasarkan kesepakatan dengan pekerja yang sekurang-kurangnya sebesar persentase tertentu dari rata-rata konsumsi masyarakat dan garis kemiskinan berdasarkan data dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.Demikian jawaban dari kami terkait upah minimum pada usaha kecil sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat. Dasar Hukum:Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023;Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.[1] Pasal 81 angka 31 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 90B ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan[2] Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan[3] Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (“PP 7/2021”)[4] Pasal 35 ayat (3) PP 7/2021[5] Pasal 35 ayat (5) PP 7/2021Tagsupah minimum provinsiupahupah minimumumkm

Apabila perusahan dalam bentuk CV tapi karyawannya kurang dari 10 orang, apa upahnya harus mengikuti upah minimum? Setahu saya katanya ada aturan khusus upah minimum untuk usaha kecil ini? Mohon penjelasannya.

Perppu Cipta Kerja memuat pengecualian terhadap ketentuan upah minimum bagi usaha mikro dan kecil. Namun, perlu diketahui bahwa aturan upah minimum bagi usaha kecil diatur lebih lanjut dalam PP Pengupahan. Dalam peraturan tersebut terdapat sejumlah syarat yang wajib dipenuhi pemilik usaha mikro dan kecil terkait pemberian upah minimum bagi pekerjanya. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Hukumnya Geser Hari Libur Tanpa Bayar Upah Lembur06 Feb 2024Haruskah Nominal Upah Bulanan Selalu Konstan?25 Okt 2023Upah di Bawah Standar Minimum, Ini Langkah Hukumnya06 Sep 2023Bekerja Jarak Jauh, Upah Minimum Mana yang Berlaku?31 Jan 2023Hukumnya Geser Hari Libur Tanpa Bayar Upah Lembur06 Feb 2024Haruskah Nominal Upah Bulanan Selalu Konstan?25 Okt 2023Upah di Bawah Standar Minimum, Ini Langkah Hukumnya06 Sep 2023Bekerja Jarak Jauh, Upah Minimum Mana yang Berlaku?31 Jan 2023Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/upah-minimum-usaha-kecil-lt50c7d16e6ea32/

Ketentuan Upah Minimum Terhadap Usaha Kecil

pages/44/page-3.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran keenam dari artikel dengan judul _Keberlakuan Ketentuan Upah Minimum Terhadap Perusahaan Kecil_ yang pertama kali dibuat oleh [Ilman Hadi, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/penjawab/lt4fbded50bf741/mitra/lt4b457ff0c3e1b) dan dipublikasikan pada Rabu, 19 Desember 2012, kemudian dimutakhirkan pertama kali pada Senin, 20 Juni 2016, kedua kali pada Selasa, 11 Oktober 2016, ketiga kali pada 27 Agustus 2019, keempat kali pada Rabu, 4 November 2020, dan kelima kali pada 24 Februari 2021.** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Hukumnya Geser Hari Libur Tanpa Bayar Upah Lembur ](/klinik/a/hukum-geser-hari-libur-lt51b0380e6b9f8/)  06 Feb 2024 [ #### Haruskah Nominal Upah Bulanan Selalu Konstan? ](/klinik/a/haruskah-nominal-upah-bulanan-selalu-konstan-lt6538c0a5ff0d3/)  25 Okt 2023 [ #### Upah di Bawah Standar Minimum, Ini Langkah Hukumnya ](/klinik/a/upah-di-bawah-standar-minimum--ini-langkah-hukumnya-lt4c85f88b626af/)  06 Sep 2023 [ #### Bekerja Jarak Jauh, Upah Minimum Mana yang Berlaku? ](/klinik/a/bekerja-jarak-jauh-upah-minimum-mana-yang-berlaku-lt63d8d0be2a0f2/)  31 Jan 2023 [](#!) Perlu diketahui bahwa UU Cipta Kerja memuat pengecualian terhadap ketentuan upah minimum bagi usaha mikro dan kecil. Hal ini sebagaimana ketentuan berdasarkan **Pasal 81 angka 31** [**Perppu Cipta Kerja**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) **yang memuat baru** **Pasal 90B ayat (1)** [**UU Ketenagakerjaan**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003) yang berbunyi: _Ketentuan upah minimum (Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88C ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi Usaha Mikro dan Kecil._ Upah pada usaha mikro dan kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh di perusahaan.[\[1\]](#_ftn1) Terkait upah pekerja pada usaha mikro dan kecil lebih lanjut diatur dalam PP Pengupahan. **Pasal 36 ayat (2) [PP Pengupahan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322fc0d665f/peraturan-pemerintah-nomor-36-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_36_2021)** menerangkan bahwa upah minimum pada usaha mikro dan usaha kecil yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja paling sedikit sebesar 50% dari rata-rata konsumsi masyarakat di tingkat provinsi dan nilai upah yang disepakati minimal 25% di atas garis kemiskinan di tingkat provinsi. Usaha mikro dan kecil yang dikecualikan dari ketentuan upah minimum wajib mempertimbangkan faktor mengembangkan sumber daya tradisional dan/atau tidak bergerak pada usaha berteknologi tinggi dan tidak padat modal.[\[2\]](#_ftn2) Adapun kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah (“UMKM”) dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.[\[3\]](#_ftn3) Kriteria modal usaha terdiri atas:[\[4\]](#_ftn4) 1. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 2. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1 miliar sampai dengan paling banyak Rp5 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan 3. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5 miliar sampai dengan paling banyak Rp10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Kriteria hasil penjualan tahunan terdiri atas:[\[5\]](#_ftn5) 1. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2 miliar; 2. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2 miliar sampai dengan paling banyak Rp15 miliar; dan 3. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15 miliar sampai dengan paling banyak Rp50 miliar. Jadi, apabila CV Anda masuk dalam kriteria usaha mikro atau kecil, maka ketentuan upahnya dikecualikan dari kewajiban memenuhi UMP dan UMK. Namun, Anda tetap wajib untuk memberikan upah berdasarkan kesepakatan dengan pekerja yang sekurang-kurangnya sebesar persentase tertentu dari rata-rata konsumsi masyarakat dan garis kemiskinan berdasarkan data dari lembaga yang berwenang di bidang statistik. Demikian jawaban dari kami terkait upah minimum pada usaha kecil sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat. Dasar Hukum: 1. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003); 2. [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan [Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023); 3. [Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322fc0d665f/peraturan-pemerintah-nomor-36-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_36_2021) sebagaimana diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan;](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6551988895cb1?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_51_2023) 4. [Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60320cfe8e3b3/peraturan-pemerintah-nomor-7-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_7_2021). * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 81 angka 31 [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) yang memuat baru Pasal 90B ayat (2) [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 38 [Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322fc0d665f/peraturan-pemerintah-nomor-36-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_36_2021) [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 35 ayat (1) [Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60320cfe8e3b3/peraturan-pemerintah-nomor-7-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_7_2021) (“PP 7/2021”) [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 35 ayat (3) PP 7/2021 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 35 ayat (5) PP 7/2021 Tags ---- [upah minimum provinsi](/tag/upah-minimum-provinsi) [upah](/tag/upah) [upah minimum](/tag/upah-minimum) [umkm](/tag/umkm)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Hukumnya Menerima Lamaran Lelaki yang Belum Resmi Bercerai yang pertama kali dipublikasikan pada 10 Juli 2015.KLINIK TERKAITBisakah Cerai Jika Suami Tidak Menghadiri Sidang Perceraian?08 Des 2023Bisakah Istri Diam-Diam Menggugat Cerai Suami?07 Des 2023Masa Iddah Perempuan Cerai yang Hendak Nikah Lagi30 Nov 2023Bolehkah Suami Mengajukan Cerai Saat Istri Hamil?23 Nov 2023Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Secara agama, perceraian lelaki dengan mantan istrinya itu memang sah. Akan tetapi, lelaki tersebut belum sah bercerai secara hukum negara karena belum ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa perceraian telah resmi terjadi.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan yang menerangkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.Selain itu, Pasal 115 KHI juga menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.Dengan kata lain, jika mengacu ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 115 KHI, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Lebih lanjut, adapun yang dimaksud dengan pengadilan menurut Pasal 1 huruf b PP 9/1975 adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya.Menyambung pertanyaan Anda, apabila perceraian terjadi di muka pengadilan, sementara lelaki itu ingin melamar kemudian menikahi Anda, itu berarti lelaki tersebut harus mengurus perceraiannya terlebih dahulu. Jika lelaki itu tidak juga mengurus perceraiannya, akan tetapi kemudian menikahi Anda, ini berarti lelaki tersebut melakukan poligami.Pada dasarnya, UU Perkawinan menganut asas monogami, di mana suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.[1] Namun, berdasarkan UU Perkawinan, pengadilan dapat memberikan izin bagi suami untuk memiliki lebih dari satu istri apabila dikehendaki pihak yang bersangkutan.[2]Lebih lanjut, ketentuan Pasal 9 UU Perkawinan mengatur ketentuan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam pihak suami diberikan izin oleh pengadilan untuk menikah lagi dan telah memenuhi sejumlah alasan yang diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan, yakni:istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; danistri tidak dapat melahirkan keturunanDengan demikian, pada dasarnya lelaki tersebut masih berstatus sebagai suami orang lain dan tidak boleh menikah lagi jika perkawinannya belum putus. Dengan kata lain, lelaki tersebut tidak dapat menikahi Anda tanpa persetujuan dari istrinya yang belum diceraikannya secara resmi di pengadilan dan/atau tanpa memenuhi alasan di atas.Sahnya Perceraian Putusan mengenai gugatan perceraian itu diucapkan dalam sidang terbuka dan suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat.[3]Bagi mereka yang beragama Islam, suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.[4]Di samping itu, talak/cerai yang diakui secara hukum negara adalah yang dilakukan atau diucapkan oleh suami di Pengadilan Agama. Sebagai informasi, talak adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.[5]Lebih lanjut, penjatuhan talak oleh suami diatur dalam Pasal 129 KHI yang berbunyi:Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.Dengan kata lain, talak yang diakui secara hukum negara adalah yang dilakukan atau diucapkan oleh suami di Pengadilan Agama. Sehubungan dengan ini, apabila talak diucapkan di luar pengadilan, maka hukumnya hanya sah menurut hukum agama saja, tetapi tidak sah menurut hukum negara. Akibatnya, ikatan perkawinan antara suami–istri yang terlibat belum putus secara hukum.Risiko Hukum Menerima LamaranMenerima lamaran seseorang yang belum resmi bercerai sebenarnya tidak ada dampak hukumnya. Namun, Anda sebaiknya tidak menerima lamarannya karena Anda harus memikirkan konsekuensinya jika Anda kemudian menikah dengan lelaki tersebut. Hal ini tentu menimbulkan risiko hukum bagi Anda dan lelaki tersebut.Kemungkinan risiko hukum yang akan Anda dan lelaki itu terima adalah pembatalan perkawinan jika lelaki tersebut pada akhirnya menikah Anda tanpa persetujuan istri sebelumnya. Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.[6]Lebih lanjut, pihak istri dari pasangan Anda yang belum bercerai di muka pengadilan berhak mengajukan pembatalan perkawinan[7] karena alasan perkawinan masih terikat dengan dirinya.[8]Demikian jawaban dari kami terkait hukum menikahi pria yang belum resmi bercerai sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang PerkawinanUndang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang PerkawinanPeraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang PerkawinanInstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam[1] Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”)[2] Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan[3] Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“PP 9/1975”)[4] Pasal 34 ayat (2) PP 9/1975[5] Pasal 117 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam[6] Pasal 22 UU Perkawinan[7] Pasal 23 huruf b UU Perkawinan[8] Pasal 24 UU PerkawinanTagsceraipembatalan perkawinanperkawinan

Saya pacaran sama lelaki yang cerai secara agama selama 1 tahun dan belum diurus cerai ke pengadilan. Dia ingin melamar dan menikahi saya. Yang saya ingin tanyakan apakah saya boleh menerima lamarannya dan melanjutkan pernikahan, hukumnya bagaimana? Terima kasih.

Menerima lamaran seseorang yang belum resmi bercerai sebenarnya tidak ada dampak hukumnya. Namun, Anda sebaiknya tidak menerima lamarannya karena Anda harus memikirkan risiko hukum yang mungkin timbul jika Anda kemudian menikah dengan lelaki tersebut. Kemungkinan risiko hukum yang akan Anda dan lelaki itu terima adalah pembatalan perkawinan jika lelaki tersebut pada akhirnya menikah dengan Anda tanpa persetujuan istri sebelumnya. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak ulasan di bawah ini. Bisakah Cerai Jika Suami Tidak Menghadiri Sidang Perceraian?08 Des 2023Bisakah Istri Diam-Diam Menggugat Cerai Suami?07 Des 2023Masa Iddah Perempuan Cerai yang Hendak Nikah Lagi30 Nov 2023Bolehkah Suami Mengajukan Cerai Saat Istri Hamil?23 Nov 2023Bisakah Cerai Jika Suami Tidak Menghadiri Sidang Perceraian?08 Des 2023Bisakah Istri Diam-Diam Menggugat Cerai Suami?07 Des 2023Masa Iddah Perempuan Cerai yang Hendak Nikah Lagi30 Nov 2023Bolehkah Suami Mengajukan Cerai Saat Istri Hamil?23 Nov 2023Cara dan Biaya Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara25 Apr 2024Cara Upload Terjemahan Novel Agar Tak Langgar Hak Cipta20 Okt 2022Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023Cara dan Biaya Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara25 Apr 2024Cara Upload Terjemahan Novel Agar Tak Langgar Hak Cipta20 Okt 2022Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/belum-resmi-cerai-lt559b83e5131c3/

Hukumnya Menikahi Pria yang Belum Resmi Cerai

pages/44/page-4.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul _Hukumnya Menerima Lamaran Lelaki yang Belum Resmi Bercerai_ yang pertama kali dipublikasikan pada 10 Juli 2015.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Bisakah Cerai Jika Suami Tidak Menghadiri Sidang Perceraian? ](/klinik/a/sidang-perceraian-lt5cf553564138f/)  08 Des 2023 [ #### Bisakah Istri Diam-Diam Menggugat Cerai Suami? ](/klinik/a/menggugat-cerai-suami-lt5c132a0bc03fa/)  07 Des 2023 [ #### Masa Iddah Perempuan Cerai yang Hendak Nikah Lagi ](/klinik/a/masa-iddah-perempuan-cerai-lt5d885ffc00c42/)  30 Nov 2023 [ #### Bolehkah Suami Mengajukan Cerai Saat Istri Hamil? ](/klinik/a/cerai-saat-hamil-lt51af5bfd49ba8/)  23 Nov 2023 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. Secara agama, perceraian lelaki dengan mantan istrinya itu memang sah. Akan tetapi, lelaki tersebut belum sah bercerai secara hukum negara karena belum ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa perceraian telah resmi terjadi. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Hal ini sebagaimana ketentuan **Pasal 39 ayat (1) [UU Perkawinan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_1974)** yang menerangkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selain itu, **Pasal 115 [KHI](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KHI)** juga menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dengan kata lain, jika mengacu ketentuan **Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan** dan **Pasal 115 KHI**, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Lebih lanjut, adapun yang dimaksud dengan pengadilan menurut **Pasal 1 huruf b [PP 9/1975](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1700/peraturan-pemerintah-nomor-9-tahun-1975?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_9_1975)** adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya. Menyambung pertanyaan Anda, apabila perceraian terjadi di muka pengadilan, sementara lelaki itu ingin melamar kemudian menikahi Anda, itu berarti lelaki tersebut harus mengurus perceraiannya terlebih dahulu. Jika lelaki itu tidak juga mengurus perceraiannya, akan tetapi kemudian menikahi Anda, ini berarti lelaki tersebut melakukan poligami. Pada dasarnya, UU Perkawinan menganut asas monogami, di mana suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.[\[1\]](#_ftn1) Namun, berdasarkan UU Perkawinan, pengadilan dapat memberikan izin bagi suami untuk memiliki lebih dari satu istri apabila dikehendaki pihak yang bersangkutan.[\[2\]](#_ftn2) Lebih lanjut, ketentuan **Pasal 9 UU Perkawinan** mengatur ketentuan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam pihak suami diberikan izin oleh pengadilan untuk menikah lagi dan telah memenuhi sejumlah alasan yang diatur dalam ketentuan **Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan**, yakni: 1. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; 2. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan 3. istri tidak dapat melahirkan keturunan Dengan demikian, pada dasarnya lelaki tersebut masih berstatus sebagai suami orang lain dan tidak boleh menikah lagi jika perkawinannya belum putus. Dengan kata lain, lelaki tersebut tidak dapat menikahi Anda tanpa persetujuan dari istrinya yang belum diceraikannya secara resmi di pengadilan dan/atau tanpa memenuhi alasan di atas. ### **Sahnya Perceraian** Putusan mengenai gugatan perceraian itu diucapkan dalam sidang terbuka dan suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat.[\[3\]](#_ftn3) Bagi mereka yang beragama Islam, suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.[\[4\]](#_ftn4) Di samping itu, talak/cerai yang diakui secara hukum negara adalah yang dilakukan atau diucapkan oleh suami di Pengadilan Agama. Sebagai informasi, talak adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.[\[5\]](#_ftn5) Lebih lanjut, penjatuhan talak oleh suami diatur dalam **Pasal 129 KHI** yang berbunyi: _Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu._ Dengan kata lain, talak yang diakui secara hukum negara adalah yang dilakukan atau diucapkan oleh suami di Pengadilan Agama. Sehubungan dengan ini, apabila talak diucapkan di luar pengadilan, maka hukumnya hanya sah menurut hukum agama saja, tetapi tidak sah menurut hukum negara. Akibatnya, ikatan perkawinan antara suami–istri yang terlibat belum putus secara hukum. ### **Risiko Hukum Menerima Lamaran** Menerima lamaran seseorang yang belum resmi bercerai sebenarnya tidak ada dampak hukumnya. Namun, Anda sebaiknya tidak menerima lamarannya karena Anda harus memikirkan konsekuensinya jika Anda kemudian menikah dengan lelaki tersebut. Hal ini tentu menimbulkan risiko hukum bagi Anda dan lelaki tersebut. Kemungkinan risiko hukum yang akan Anda dan lelaki itu terima adalah pembatalan perkawinan jika lelaki tersebut pada akhirnya menikah Anda tanpa persetujuan istri sebelumnya. Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.[\[6\]](#_ftn6) Lebih lanjut, pihak istri dari pasangan Anda yang belum bercerai di muka pengadilan berhak mengajukan pembatalan perkawinan[\[7\]](#_ftn7) karena alasan perkawinan masih terikat dengan dirinya.[\[8\]](#_ftn8) Demikian jawaban dari kami terkait hukum menikahi pria yang belum resmi bercerai sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_1974) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5dafedf4cd014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_16_2019) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1700/peraturan-pemerintah-nomor-9-tahun-1975?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_9_1975) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KHI) [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 3 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_1974) (“UU Perkawinan”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 34 [Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1700/peraturan-pemerintah-nomor-9-tahun-1975?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_9_1975) (“PP 9/1975”) [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 34 ayat (2) PP 9/1975 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 117 [Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KHI) [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 22 UU Perkawinan [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 23 huruf b UU Perkawinan [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 24 UU Perkawinan Tags ---- [cerai](/tag/cerai) [pembatalan perkawinan](/tag/pembatalan-perkawinan) [perkawinan](/tag/perkawinan)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Jerat Hukum Pelaku Bullying Terhadap Anak yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Rabu, 18 Maret 2015, dan pertama kali dimutakhirkan pada 4 Juli 2017.Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Praktik Bullying di SekolahSebelum membahas hukuman bagi pelaku bullying di sekolah, perlu diketahui terlebih dahulu pengertian dari bullying. Arti bullying adalah tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang baik secara verbal, fisik, maupun psikologis sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tak berdaya.[1]Lebih lanjut, pelaku bullying biasanya agresif baik secara verbal maupun fisikal, ingin populer, sering membuat onar, mencari-cari kesalahan orang lain, pendendam, iri hati, hidup berkelompok dan menguasai kehidupan sosial di sekolahnya. Selain itu, pelaku bullying juga menempatkan diri di tempat tertentu di sekolah atau sekitarnya, merupakan tokoh populer di sekolahnya, gerak-geriknya sering kali ditandai dengan berjalan di depan, sengaja menabrak, berkata kasar, dan menyepelekan/melecehkan.[2]Korban bullying biasanya merupakan anak baru di suatu lingkungan, anak termuda di sekolah, biasanya yang lebih kecil, terkadang ketakutan, anak penurut, anak yang merasa cemas, kurang percaya diri, anak yang perilakunya dianggap mengganggu orang lain, anak pemalu, pendiam.[3]Pasal tentang Bullying di SekolahMenyambung pertanyaan Anda, tentang pasal bullying di sekolah, kami mengasumsikan bahwa pelaku dan korban bullying masih dalam usia anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun.[4]Baca juga: Tanggung Jawab Sekolah Terhadap Tindakan BullyingPada dasarnya setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[5]Adapun yang dimaksud kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.[6]Terlebih anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain seperti petugas keamanan, petugas kebersihan, penjual makanan, petugas kantin, petugas jemputan sekolah, dan penjaga sekolah.[7]Adapun terkait pasal bullying di sekolah, baik pasal bullying fisik dan pasal bullying verbal, Pasal 76C UU 35/2014 mengatur setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Jika larangan melakukan kekerasan terhadap anak ini dilanggar, pelaku bisa dijerat Pasal 80 UU 35/2014:Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 76C UU 35/2014, dipidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 juta.Apabila anak mengalami luka berat, maka pelaku dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp100 juta.Apabila anak meninggal dunia, maka pelaku dipidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp3 miliar.Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan pada ayat (1), (2), dan (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.Tambahan informasi, perihal pasal bullying di media sosial dapat Anda baca ulasannya dalam Jerat Hukum Pelaku Cyberbullying.Hukuman Pelaku Bullying di Bawah UmurNamun, mengingat diasumsikan bahwa pelaku juga masih berusia anak atau di bawah umur, maka perlu diperhatikan UU SPPA yang wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.[8] Pelaku anak yang melakukan bullying tersebut merupakan anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.[9]Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi dalam hal tindak pidana diancam pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana.[10]Jika pelaku anak belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan seperti:[11] pengembalian kepada orang tua/wali;penyerahan kepada seseorang;perawatan di rumah sakit jiwa;perawatan di LPKS;kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;pencabutan surat izin mengemudi; dan/atauperbaikan akibat tindak pidana.Sementara itu, jenis pidana pokok bagi anak terdiri atas:[12]pidana peringatan;pidana dengan syarat:pembinaan di luar lembaga;pelayanan masyarakat; ataupengawasan.pelatihan kerja;pembinaan dalam lembaga; danpenjara.Kemudian jenis pidana tambahan terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.[13]Patut dicatat, anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat, yakni paling lama 1/2 dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.[14]Langkah yang Bisa DitempuhSelain melaporkan tindakan bullying ke polisi, sebagai informasi tambahan, jika masyarakat melihat, mendengar, atau mengalami tindak kekerasan yang menimpa perempuan dan anak, dapat melaporkannya melalui hotline SAPA129 melalui telepon 129 atau WhatsApp 08111-129-129 yang dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.Jika bullying terjadi di lingkungan sekolah, Anda dapat melakukan pengaduan ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.Demikian jawaban dari kami tentang pasal-pasal terkait bullying dan penjelasannya, semoga bermanfaat.Dasar Hukum:Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan kedua kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016;Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.Referensi:Ela Zain Zakiyah, dkk. Faktor yang Mempengaruhi Remaja dalam Melakukan Bullying. Jurnal Penelitian & PPM, Vol. 4, No. 2, Juli 2017;Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang diakses pada 22 Februari 2024, pukul 11.00 WIB;SAPA129, yang diakses pada 22 Februari 2024, pukul 10.55 WIB.[1] Ela Zain Zakiyah, dkk. Faktor yang Mempengaruhi Remaja dalam Melakukan Bullying. Jurnal Penelitian & PPM, Vol. 4, No. 2, Juli 2017, hal. 325[2] Ela Zain Zakiyah, dkk. Faktor yang Mempengaruhi Remaja dalam Melakukan Bullying. Jurnal Penelitian & PPM, Vol. 4, No. 2, Juli 2017, hal. 326[3] Ela Zain Zakiyah, dkk. Faktor yang Mempengaruhi Remaja dalam Melakukan Bullying. Jurnal Penelitian & PPM, Vol. 4, No. 2, Juli 2017, hal. 326-327[4] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”)[5] Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU Perlindungan Anak”)[6] Pasal 1 angka 16 UU 35/2014[7] Pasal 54 ayat (1) UU 35/2014 dan penjelasannya[8] Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”)[9] Pasal 1 angka 3 UU SPPA[10] Pasal 7 UU SPPA[11] Pasal 69 ayat (2) jo. Pasal 82 ayat (1) UU SPPA[12] Pasal 71 ayat (1) UU SPPA[13] Pasal 71 ayat (2) UU SPPA[14] Pasal 81 ayat (1) dan (2) UU SPPATagskekerasananakbullyingpidana

Belakangan banyak berita bullying di sekolah. Apa hukuman bagi pelaku bullying di sekolah? Mohon pasal-pasal terkait bullying dan penjelasannya.

Sebelumnya kami mengasumsikan bahwa korban dan pelaku bullying di sekolah masih berusia anak. Sehingga, perlu merujuk pada UU Perlindungan Anak dan UU SPPA. Apa hukuman pelaku bullying di bawah umur? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pasal-bullying-di-sekolah-lt550264153eb3a/

Jerat Pasal Bullying di Sekolah

pages/44/page-5.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul _Jerat Hukum Pelaku Bullying Terhadap Anak_ yang dibuat oleh [Tri Jata Ayu Pramesti, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/penjawab/lt5165540a9b53c/mitra/lt4b457ff0c3e1b/tri-jata-ayu-pramesti--sh) dan pertama kali dipublikasikan pada Rabu, 18 Maret 2015, dan pertama kali dimutakhirkan pada 4 Juli 2017.** **Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Praktik** _**Bullying**_ _**di Sekolah**_ _Sebelum membahas_ hukuman bagi pelaku bullying di sekolah, perlu diketahui terlebih dahulu pengertian dari _bullying_. _Arti_ _bullying_ adalah tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang baik secara verbal, fisik, maupun psikologis sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tak berdaya.[\[1\]](#_ftn1) Lebih lanjut, pelaku _bullying_ biasanya agresif baik secara verbal maupun fisikal, ingin populer, sering membuat onar, mencari-cari kesalahan orang lain, pendendam, iri hati, hidup berkelompok dan menguasai kehidupan sosial di sekolahnya. Selain itu, pelaku _bullying_ juga menempatkan diri di tempat tertentu di sekolah atau sekitarnya, merupakan tokoh populer di sekolahnya, gerak-geriknya sering kali ditandai dengan berjalan di depan, sengaja menabrak, berkata kasar, dan menyepelekan/melecehkan.[\[2\]](#_ftn2) Korban _bullying_ biasanya merupakan anak baru di suatu lingkungan, anak termuda di sekolah, biasanya yang lebih kecil, terkadang ketakutan, anak penurut, anak yang merasa cemas, kurang percaya diri, anak yang perilakunya dianggap mengganggu orang lain, anak pemalu, pendiam.[\[3\]](#_ftn3) ### **Pasal tentang _Bullying_ di Sekolah** Menyambung pertanyaan Anda, tentang pasal _bullying_ di sekolah, kami mengasumsikan bahwa pelaku dan korban _bullying_ masih dalam usia anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun.[\[4\]](#_ftn4) Baca juga: **[Tanggung Jawab Sekolah Terhadap Tindakan _Bullying_](https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanggung-jawab-sekolah-terhadap-tindakan-bullying-lt65d4646464499?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=sekolah_bully)** Pada dasarnya **setiap anak berhak** untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta **mendapat perlindungan dari kekerasan** dan diskriminasi.[\[5\]](#_ftn5) Adapun yang dimaksud kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.[\[6\]](#_ftn6) Terlebih anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, **sesama peserta didik**, dan/atau pihak lain seperti petugas keamanan, petugas kebersihan, penjual makanan, petugas kantin, petugas jemputan sekolah, dan penjaga sekolah.[\[7\]](#_ftn7) Adapun terkait pasal bullying di sekolah, baik pasal _bullying_ fisik dan pasal _bullying_ verbal, **Pasal 76C [UU 35/2014](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt548fdfd3a87d2/undang-undang-nomor-35-tahun-2014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_35_2014)** mengatur setiap orang **dilarang** menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta **melakukan kekerasan terhadap anak**. Jika larangan melakukan kekerasan terhadap anak ini dilanggar, pelaku bisa dijerat **Pasal 80 UU 35/2014**: 1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 76C UU 35/2014, dipidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 juta. 2. Apabila anak mengalami luka berat, maka pelaku dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp100 juta. 3. Apabila anak meninggal dunia, maka pelaku dipidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp3 miliar. 4. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan pada ayat (1), (2), dan (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya. Tambahan informasi, perihal pasal _bullying_ di media sosial dapat Anda baca ulasannya dalam **[Jerat Hukum Pelaku _Cyberbullying_](https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-pelaku-icyberbullying-i-lt6063521a8e344?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pelaku_cyberbullying)**. ### **Hukuman Pelaku _Bullying_ di Bawah Umur** Namun, mengingat diasumsikan bahwa pelaku juga masih berusia anak atau di bawah umur, maka perlu diperhatikan **[UU SPPA](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5024cc61e623d/undang-undang-nomor-11-tahun-2012?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_11_2012)** yang wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.[\[8\]](#_ftn8) Pelaku anak yang melakukan bullying tersebut merupakan anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.[\[9\]](#_ftn9) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi dalam hal tindak pidana diancam pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana.[\[10\]](#_ftn10) Jika pelaku anak belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai **tindakan** seperti:[\[11\]](#_ftn11) 1. pengembalian kepada orang tua/wali; 2. penyerahan kepada seseorang; 3. perawatan di rumah sakit jiwa; 4. perawatan di LPKS; 5. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; 6. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau 7. perbaikan akibat tindak pidana. Sementara itu, jenis **pidana pokok** bagi anak terdiri atas:[\[12\]](#_ftn12) 1. pidana peringatan; 2. pidana dengan syarat: 1. pembinaan di luar lembaga; 2. pelayanan masyarakat; atau 3. pengawasan. 3. pelatihan kerja; 4. pembinaan dalam lembaga; dan 5. penjara. Kemudian jenis **pidana tambahan** terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.[\[13\]](#_ftn13) Patut dicatat, anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat, yakni paling lama 1/2 dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.[\[14\]](#_ftn14) ### **Langkah yang Bisa Ditempuh** Selain melaporkan tindakan _bullying_ ke polisi, sebagai informasi tambahan, jika masyarakat melihat, mendengar, atau mengalami tindak kekerasan yang menimpa perempuan dan anak, dapat melaporkannya melalui _hotline_ **[SAPA129](https://www.kemenpppa.go.id/layanan)** melalui telepon 129 atau WhatsApp 08111-129-129 yang dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jika bullying terjadi di lingkungan sekolah, Anda dapat melakukan pengaduan ke **[Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi](https://www.kemdikbud.go.id/main/tentang-kemdikbud/prosedur-pengaduan)**. Demikian jawaban dari kami tentang pasal-pasal terkait _bullying_ dan penjelasannya, semoga bermanfaat. Dasar Hukum: 1. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17453/undangundang-nomor-23-tahun-2002?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_perlindungan_anak) sebagaimana diubah dengan [Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt548fdfd3a87d2/undang-undang-nomor-35-tahun-2014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_35_2014) dan kedua kali diubah dengan [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5746a3e8d6d80/nprt/lt51f1152a8fbb3/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-1-tahun-2016?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_1_2016) yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt584786efd1075?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_17_2016); 2. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5024cc61e623d/undang-undang-nomor-11-tahun-2012?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_11_2012). Referensi: 1. Ela Zain Zakiyah, dkk. _Faktor yang Mempengaruhi Remaja dalam Melakukan Bullying_. Jurnal Penelitian & PPM, Vol. 4, No. 2, Juli 2017; 2. [Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi](https://www.kemdikbud.go.id/main/tentang-kemdikbud/prosedur-pengaduan), yang diakses pada 22 Februari 2024, pukul 11.00 WIB; 3. [SAPA129](https://www.kemenpppa.go.id/layanan), yang diakses pada 22 Februari 2024, pukul 10.55 WIB. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Ela Zain Zakiyah, dkk. _Faktor yang Mempengaruhi Remaja dalam Melakukan Bullying_. Jurnal Penelitian & PPM, Vol. 4, No. 2, Juli 2017, hal. 325 [\[2\]](#_ftnref2) Ela Zain Zakiyah, dkk. _Faktor yang Mempengaruhi Remaja dalam Melakukan Bullying_. Jurnal Penelitian & PPM, Vol. 4, No. 2, Juli 2017, hal. 326 [\[3\]](#_ftnref3) Ela Zain Zakiyah, dkk. _Faktor yang Mempengaruhi Remaja dalam Melakukan Bullying_. Jurnal Penelitian & PPM, Vol. 4, No. 2, Juli 2017, hal. 326-327 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 1 angka 1 [Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt548fdfd3a87d2/undang-undang-nomor-35-tahun-2014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_35_2014) (“UU 35/2014”) [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 4 [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17453/undangundang-nomor-23-tahun-2002?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_perlindungan_anak) (“UU Perlindungan Anak”) [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 1 angka 16 UU 35/2014 [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 54 ayat (1) UU 35/2014 dan penjelasannya [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 5 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5024cc61e623d/undang-undang-nomor-11-tahun-2012?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_11_2012) (“UU SPPA”) [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 1 angka 3 UU SPPA [\[10\]](#_ftnref10) Pasal 7 UU SPPA [\[11\]](#_ftnref11) Pasal 69 ayat (2) _jo._ Pasal 82 ayat (1) UU SPPA [\[12\]](#_ftnref12) Pasal 71 ayat (1) UU SPPA [\[13\]](#_ftnref13) Pasal 71 ayat (2) UU SPPA [\[14\]](#_ftnref14) Pasal 81 ayat (1) dan (2) UU SPPA Tags ---- [kekerasan](/tag/kekerasan) [anak](/tag/anak) [bullying](/tag/bullying) [pidana](/tag/pidana)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITSudah Jabat Anggota DPR 2 Periode, Bolehkah Dicalonkan Kembali?01 Agt 2023Anggota DPD Nyalon Jadi DPR, Haruskah Mengundurkan Diri?24 Jul 2023Syarat Jadi Anggota DPR dan Cara Penetapan Anggota Komisinya27 Jun 2023Bisakah Mendaftar Caleg DPR dan DPRD dari 2 Partai?30 Mei 2023Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Pelaksanaan Hak Angket oleh DPR yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 17 Juli 2017.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas  Tiga Hak DPRDewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.[1] Untuk menjalankan fungsinya tersebut, DPR diberikan tiga hak menurut UUD 1945. Dalam hal ini, DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat yang diatur dalam UUD Pasal 20A ayat (2).Tiga hak DPR tersebut juga termaktub di dalam Pasal 79 ayat (1) UU MD3. Hak InterpelasiHak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.[2]Hak interpelasi diusulkan oleh paling sedikit 25 orang anggota DPR dan lebih dari satu fraksi dengan disertai dokumen yang memuat paling sedikit:[3]materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah yang akan dimintai keterangan; danalasan permintaan keterangan.Usul tersebut menjadi hak interpelasi DPR jika disetujui dalam rapat paripurna yang dihadiri lebih dari 1/2 jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 jumlah anggota DPR yang hadir.[4]Jika usul hak interpelasi disetujui, maka presiden atau pimpinan lembaga dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis terhadap materi interpelasi dalam rapat paripurna DPR berikutnya.[5]Kemudian, apabila DPR menerima penjelasan presiden atau pimpinan lembaga, usul interpelasi dinyatakan selesai dan materi interpelasi tidak bisa diajukan kembali. Sementara, jika DPR menolak penjelasan presiden atau pimpinan lembaga DPR dapat mengajukan hak DPR lainnya[6] seperti hak angket dan hak menyatakan pendapat.Keputusan menerima atau menolak tersebut harus mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari 1/2 jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 jumlah anggota DPR yang hadir.[7] Hak AngketLalu, apa definisi hak angket? Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.[8]Adapun yang dimaksud dengan “pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah” dapat berupa kebijakan yang dilaksanakan sendiri oleh presiden, wakil presiden, menteri negara, panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian.[9]Hak angket diusulkan oleh paling sedikit 25 orang anggota DPR dan lebih dari satu fraksi.[10] Pengusulan hak angket disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:[11]materi kebijakan dan/atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki; danalasan penyelidikan.Usul tersebut baru bisa menjadi hak angket DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 1/2 jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 jumlah anggota DPR yang hadir.[12]Apabila usul hak angket diterima oleh DPR, maka DPR membentuk panitia khusus yang dinamakan panitia angket yang beranggotakan semua unsur fraksi DPR.[13] Jika usul hak angket ditolak, maka usul tidak dapat diajukan kembali.[14]Panitia khusus tersebut dapat memanggil warga negara Indonesia dan/atau warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia, serta pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Panggilan tersebut wajib dipenuhi dan jika panggilan tersebut tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, maka DPR dapat memanggil secara paksa dengan bantuan kepolisian.[15]Kemudian, dalam rapat paripurna DPR, akan diputuskan mengenai hasil dari hak angket yang telah dilakukan oleh DPR. Apabila diputuskan bahwa pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, DPR dapat menggunakan hak menyatakan pendapat.[16]Namun, jika diputuskan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka usul hak angket dinyatakan selesai dan materi angket tidak bisa diajukan kembali pada periode masa keanggotaan DPR yang sama.[17]Mengenai keputusan DPR untuk menerima atau menolak hak angket, maka harus dengan persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 1/2 jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 jumlah anggota DPR yang hadir.[18] Hak Menyatakan PendapatHak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas:[19]kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional;tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket; ataudugaan bahwa presiden dan/atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.Hak menyatakan pendapat diusulkan oleh paling sedikit 25 orang anggota DPR dan disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:[20]materi kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau dunia internasional dan alasan pengajuan usul pernyataan pendapat;materi hasil pelaksanaan hak interpelasi atau hak angket;materi dan bukti yang sah atas dugaan adanya tindakan pelanggaran hukum atau perbuatan tercela presiden dan/atau wakil presiden atau materi dan bukti yang sah atas dugaan tidak dipenuhinya syarat presiden dan/atau wakil presiden.Berbeda dengan hak angket dan hak interpelasi, usul tersebut bisa menjadi hak menyatakan pendapat jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri paling sedikit 2/3 jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 jumlah anggota DPR yang hadir.[21]Apabila usul hak menyatakan pendapat diterima, DPR membentuk panitia khusus yang terdiri atas semua unsur fraksi DPR.[22]Jika rapat paripurna DPR memutuskan menerima laporan panitia khusus mengenai kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau dunia internasional atau hasil hak pelaksanaan hak angket atau hak interpelasi, maka DPR menyatakan pendapatnya kepada pemerintah.[23]Sementara itu, jika rapat paripurna DPR memutuskan menerima laporan panitia khusus yang menyatakan bahwa presiden dan/atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum, perbuatan tercela, ataupun tidak lagi memenuhi syarat menjadi presiden dan/atau wakil presiden, DPR menyampaikan keputusan tentang hak menyatakan pendapat kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan putusan.[24]Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pendapat DPR terbukti, DPR menyelenggarakan rapat paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden kepada MPR.[25]Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahUndang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahPeraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib[1] Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“UU MD3”)[2] Pasal 79 ayat (2) UU MD3[3] Pasal 194 ayat (1) dan (2) UU MD3[4] Pasal 194 ayat (3) UU MD3[5] Pasal 196 ayat (1) UU MD3[6] Pasal 197 ayat (2) dan (3) UU MD3[7] Pasal 197 ayat (4) UU MD3[8] Pasal 79 ayat (3) UU MD3[9] Penjelasan Pasal 79 ayat (3) UU MD3[10] Pasal 199 ayat (1) UU MD3[11] Pasal 199 ayat (2) UU MD3[12] Pasal 199 ayat (3) UU MD3[13] Pasal 201 ayat (1) dan (2) UU MD3[14] Pasal 201 ayat (3) UU MD3[15] Pasal 204 ayat (1) s.d. (4) dan Pasal 205 ayat (1), (3), dan (6) UU MD3[16] Pasal 208 ayat (1) UU MD3[17] Pasal 208 ayat (2) UU MD3 jo. Pasal 190 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib[18] Pasal 208 ayat (3) UU MD3[19] Pasal 79 ayat (4) UU UU MD3[20] Pasal 210 ayat (1) dan (2) UU MD3[21] Pasal 210 ayat (3) UU MD3[22] Pasal 212 ayat (2) UU MD3[23] Pasal 214 ayat (1) UU MD3[24] Pasal 214 ayat (2) UU MD3[25] Pasal 215 ayat (1) UU MD3Tagsparlemenhak angketdewan perwakilan rakyatdpr

Mohon penjelasannya tentang hak-hak DPR seperti hak angket DPR, hak interpelasi, dan hak menyatakan pendapat. Bagaimana mekanisme penggunaan hak-hak tersebut?

Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Untuk menjalankan fungsinya tersebut, DPR diberikan tiga hak menurut UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan, yaitu berupa hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. Lalu, apa itu hak angket, hak interpelasi, dan hak menyatakan pendapat? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Sudah Jabat Anggota DPR 2 Periode, Bolehkah Dicalonkan Kembali?01 Agt 2023Anggota DPD Nyalon Jadi DPR, Haruskah Mengundurkan Diri?24 Jul 2023Syarat Jadi Anggota DPR dan Cara Penetapan Anggota Komisinya27 Jun 2023Bisakah Mendaftar Caleg DPR dan DPRD dari 2 Partai?30 Mei 2023Sudah Jabat Anggota DPR 2 Periode, Bolehkah Dicalonkan Kembali?01 Agt 2023Anggota DPD Nyalon Jadi DPR, Haruskah Mengundurkan Diri?24 Jul 2023Syarat Jadi Anggota DPR dan Cara Penetapan Anggota Komisinya27 Jun 2023Bisakah Mendaftar Caleg DPR dan DPRD dari 2 Partai?30 Mei 2023Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 22 Mei 2023Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank6 Mei 2024Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 22 Mei 2023Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank6 Mei 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-hak-angket--hak-interpelasi--dan-hak-menyatakan-pendapat-lt5966d0d957953/

Apa itu Hak Angket, Hak Interpelasi, dan Hak Menyatakan Pendapat?

pages/44/page-6.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Sudah Jabat Anggota DPR 2 Periode, Bolehkah Dicalonkan Kembali? ](/klinik/a/sudah-jabat-anggota-dpr-2-periode-bolehkah-dicalonkan-kembali-lt531954ca2fb7f/)  01 Agt 2023 [ #### Anggota DPD Nyalon Jadi DPR, Haruskah Mengundurkan Diri? ](/klinik/a/anggota-dpd-nyalon-jadi-dpr--haruskah-mengundurkan-diri-lt645c5d4c1cb81/)  24 Jul 2023 [ #### Syarat Jadi Anggota DPR dan Cara Penetapan Anggota Komisinya ](/klinik/a/syarat-jadi-anggota-dpr-dan-cara-penetapan-anggota-komisinya-lt608e4d26c2152/)  27 Jun 2023 [ #### Bisakah Mendaftar Caleg DPR dan DPRD dari 2 Partai? ](/klinik/a/bisakah-mendaftar-caleg-dpr-dan-dprd-dari-2-partai-lt6475bfa85c77a/)  30 Mei 2023 [](#!) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Pelaksanaan Hak Angket oleh DPR yang dibuat oleh [Sovia Hasanah, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/sovia-hasanah--sh-lt57d2913a130b4) dan pertama kali dipublikasikan pada 17 Juli 2017.** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) ### **Tiga Hak DPR** Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.[\[1\]](#_ftn1) Untuk menjalankan fungsinya tersebut, DPR diberikan tiga hak menurut **[UUD 1945](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945)**. Dalam hal ini, DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat yang diatur dalam UUD **Pasal 20A ayat (2)**. Tiga hak DPR tersebut juga termaktub di dalam **Pasal 79 ayat (1) [UU MD3](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt53fefb3850a2a/undang-undang-nomor-17-tahun-2014/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_17_2014)**. ### **Hak Interpelasi** Hak interpelasi adalah **hak DPR untuk meminta keterangan** kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.[\[2\]](#_ftn2) Hak interpelasi diusulkan oleh paling sedikit 25 orang anggota DPR dan lebih dari satu fraksi dengan disertai dokumen yang memuat paling sedikit:[\[3\]](#_ftn3) 1. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah yang akan dimintai keterangan; dan 2. alasan permintaan keterangan. Usul tersebut menjadi hak interpelasi DPR jika disetujui dalam rapat paripurna yang dihadiri lebih dari 1/2 jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 jumlah anggota DPR yang hadir.[\[4\]](#_ftn4) **Jika usul hak interpelasi disetujui**, maka presiden atau pimpinan lembaga dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis terhadap materi interpelasi dalam rapat paripurna DPR berikutnya.[\[5\]](#_ftn5) Kemudian, apabila **DPR menerima penjelasan presiden** atau pimpinan lembaga, usul interpelasi dinyatakan selesai dan materi interpelasi tidak bisa diajukan kembali. Sementara, jika **DPR menolak penjelasan presiden** atau pimpinan lembaga DPR dapat mengajukan hak DPR lainnya[\[6\]](#_ftn6) seperti hak angket dan hak menyatakan pendapat. Keputusan menerima atau menolak tersebut harus mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari 1/2 jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 jumlah anggota DPR yang hadir.[\[7\]](#_ftn7) ### **Hak Angket** Lalu, apa definisi hak angket? Hak angket adalah **hak DPR untuk melakukan penyelidikan** terhadap **pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah** yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara **yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan**.[\[8\]](#_ftn8) Adapun yang dimaksud dengan “pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah” dapat berupa kebijakan yang dilaksanakan sendiri oleh presiden, wakil presiden, menteri negara, panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian.[\[9\]](#_ftn9) Hak angket **diusulkan** oleh **paling sedikit** **25 orang anggota DPR** **dan lebih dari satu fraksi**.[\[10\]](#_ftn10) Pengusulan hak angket disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:[\[11\]](#_ftn11) 1. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki; dan 2. alasan penyelidikan. Usul tersebut baru bisa menjadi hak angket DPR apabila **mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR** yang dihadiri lebih dari 1/2 jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 jumlah anggota DPR yang hadir.[\[12\]](#_ftn12) Apabila **usul hak angket** **diterima o**leh DPR, maka DPR membentuk panitia khusus yang dinamakan panitia angket yang beranggotakan semua unsur fraksi DPR.[\[13\]](#_ftn13) Jika **usul hak angket ditolak**, maka usul tidak dapat diajukan kembali.[\[14\]](#_ftn14) Panitia khusus tersebut dapat memanggil warga negara Indonesia dan/atau warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia, serta pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. **Panggilan tersebut** **wajib dipenuhi** dan jika panggilan tersebut tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, maka DPR dapat memanggil secara paksa dengan bantuan kepolisian.[\[15\]](#_ftn15) Kemudian, dalam rapat paripurna DPR, akan diputuskan mengenai hasil dari hak angket yang telah dilakukan oleh DPR. Apabila diputuskan bahwa pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah **bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**, DPR dapat menggunakan hak menyatakan pendapat.[\[16\]](#_ftn16) Namun, **jika diputuskan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**, maka usul hak angket dinyatakan selesai dan materi angket tidak bisa diajukan kembali pada periode masa keanggotaan DPR yang sama.[\[17\]](#_ftn17) Mengenai keputusan DPR untuk menerima atau menolak hak angket, maka harus dengan persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 1/2 jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 jumlah anggota DPR yang hadir.[\[18\]](#_ftn18) ### **Hak Menyatakan Pendapat** Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas:[\[19\]](#_ftn19) 1. kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional; 2. tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket; atau 3. dugaan bahwa presiden dan/atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden. Hak menyatakan pendapat diusulkan oleh paling sedikit 25 orang anggota DPR dan disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:[\[20\]](#_ftn20) 1. materi kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau dunia internasional dan alasan pengajuan usul pernyataan pendapat; 2. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi atau hak angket; 3. materi dan bukti yang sah atas dugaan adanya tindakan pelanggaran hukum atau perbuatan tercela presiden dan/atau wakil presiden atau materi dan bukti yang sah atas dugaan tidak dipenuhinya syarat presiden dan/atau wakil presiden. Berbeda dengan hak angket dan hak interpelasi, usul tersebut bisa menjadi hak menyatakan pendapat jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri paling sedikit 2/3 jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 jumlah anggota DPR yang hadir.[\[21\]](#_ftn21) Apabila **usul hak menyatakan pendapat diterima,** DPR membentuk panitia khusus yang terdiri atas semua unsur fraksi DPR.[\[22\]](#_ftn22) Jika rapat paripurna DPR memutuskan menerima laporan panitia khusus mengenai kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau dunia internasional atau hasil hak pelaksanaan hak angket atau hak interpelasi, maka DPR menyatakan pendapatnya kepada pemerintah.[\[23\]](#_ftn23) Sementara itu, jika rapat paripurna DPR memutuskan menerima laporan panitia khusus yang menyatakan bahwa presiden dan/atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum, perbuatan tercela, ataupun tidak lagi memenuhi syarat menjadi presiden dan/atau wakil presiden, DPR menyampaikan keputusan tentang hak menyatakan pendapat kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan putusan.[\[24\]](#_ftn24) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pendapat DPR terbukti, DPR menyelenggarakan rapat paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden kepada MPR.[\[25\]](#_ftn25) Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt53fefb3850a2a/undang-undang-nomor-17-tahun-2014/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_17_2014) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt54dde4d7f0d20?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_42_2014) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5aaa21760d9fd?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_2_2018) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5d948ad30076f?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2019) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5f85474249cdf/peraturan-dewan-perwakilan-rakyat-nomor-1-tahun-2020?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=peraturan_DPR_1_2020) * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 79 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt53fefb3850a2a/nprt/lt51ee167c016aa/undang-undang-nomor-17-tahun-2014) (“UU MD3”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 79 ayat (2) UU MD3 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 194 ayat (1) dan (2) UU MD3 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 194 ayat (3) UU MD3 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 196 ayat (1) UU MD3 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 197 ayat (2) dan (3) UU MD3 [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 197 ayat (4) UU MD3 [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 79 ayat (3) UU MD3 [\[9\]](#_ftnref9) Penjelasan Pasal 79 ayat (3) UU MD3 [\[10\]](#_ftnref10) Pasal 199 ayat (1) UU MD3 [\[11\]](#_ftnref11) Pasal 199 ayat (2) UU MD3 [\[12\]](#_ftnref12) Pasal 199 ayat (3) UU MD3 [\[13\]](#_ftnref13) Pasal 201 ayat (1) dan (2) UU MD3 [\[14\]](#_ftnref14) Pasal 201 ayat (3) UU MD3 [\[15\]](#_ftnref15) Pasal 204 ayat (1) s.d. (4) dan Pasal 205 ayat (1), (3), dan (6) UU MD3 [\[16\]](#_ftnref16) Pasal 208 ayat (1) UU MD3 [\[17\]](#_ftnref17) Pasal 208 ayat (2) UU MD3 _jo._ Pasal 190 ayat (2) [Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5f85474249cdf/peraturan-dewan-perwakilan-rakyat-nomor-1-tahun-2020?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=peraturan_DPR_1_2020) [\[18\]](#_ftnref18) Pasal 208 ayat (3) UU MD3 [\[19\]](#_ftnref19) Pasal 79 ayat (4) UU UU MD3 [\[20\]](#_ftnref20) Pasal 210 ayat (1) dan (2) UU MD3 [\[21\]](#_ftnref21) Pasal 210 ayat (3) UU MD3 [\[22\]](#_ftnref22) Pasal 212 ayat (2) UU MD3 [\[23\]](#_ftnref23) Pasal 214 ayat (1) UU MD3 [\[24\]](#_ftnref24) Pasal 214 ayat (2) UU MD3 [\[25\]](#_ftnref25) Pasal 215 ayat (1) UU MD3 Tags ---- [parlemen](/tag/parlemen) [hak angket](/tag/hak-angket) [dewan perwakilan rakyat](/tag/dewan-perwakilan-rakyat) [dpr](/tag/dpr)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Diana Kusumasari, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 13 Mei 2011, dan pertama kali dimutakhirkan pada 16 Maret 2022 oleh Justika.com, dam dimutakhirkan kedua kali pada 22 Februari 2023 oleh Dian Dwi Jayanti, S.H.KLINIK TERKAITHukumnya Mengunggah Foto Kue Berbentuk Organ Intim ke Medsos31 Jan 2024Jerat Hukum dan Ancaman Pidana Pelaku Sodomi05 Des 2023Ancaman Hukuman Pelaku Masturbasi di Transportasi Umum15 Jul 2022Alasan Hukum yang Membenarkan Pemasangan Chip dan Kebiri Kimia 27 Des 2021Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Apa itu Pelecehan Seksual? Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Disarikan dari Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas, mengutip buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, karya R. Soesilo, istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.Berdasarkan pengertian menurut R. Soesilo tersebut berarti segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopanan/kesusilaan, dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul. Sementara itu, istilah pelecehan seksual mengacu pada sexual harassment yang dikatakan sebagai unwelcome attention (Martin Eskenazi and David Gallen, 1992) atau secara hukum didefinisikan sebagai “imposition of unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive environments”.Lalu, menurut Komnas Perempuan, pelecehan seksual adalah tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban.[1]Dengan demikian, unsur penting dari pelecehan seksual adalah adanya ketidakinginan atau penolakan pada apapun bentuk-bentuk perhatian yang bersifat seksual. Sehingga bisa jadi perbuatan seperti siulan, kata-kata, komentar yang menurut budaya atau sopan santun (rasa susila) setempat adalah wajar. Namun, bila itu tidak dikehendaki oleh si penerima perbuatan tersebut maka perbuatan itu bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual. Jenis-jenis Pelecehan SeksualMasih bersumber dari Komnas Perempuan, setidaknya terdapat 15 bentuk kekerasan seksual, antara lain (hal. 4):perkosaan;intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan;pelecehan seksual;eksploitasi seksual;perdagangan perempuan untuk tujuan seksual;prostitusi paksa;perbudakan seksual;pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung;pemaksaan kehamilan;pemaksaan aborsi;pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi;penyiksaan seksual;penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual;praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan;kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.Jerat Hukum Pelecehan Seksual dalam KUHPKemudian, pada dasarnya dalam hukum pidana di Indonesia tidak dikenal istilah pelecehan seksual, melainkan istilah perbuatan cabul dan kejahatan terhadap kesusilaan/tindak pidana kesusilaan. Perbuatan tersebut diatur dalam KUHP lama yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan,[2] yakni pada tahun 2026, sebagai berikut:KUHPUU 1/2023Pasal 281Diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta[3]:barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.Pasal 406Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta[4] setiap orang yang:a. melanggar kesusilaan di muka umum; ataub. melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut.Penjelasan Pasal 406 huruf aYang dimaksud dengan "melanggar kesusilaan" adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan.Pasal 289Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.Pasal 414(1)Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya:a. di depan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori III, yaitu Rp50 juta;[5]b. secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun; atauc. yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.(2) Setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.Pasal 290Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun:barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum 15 tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum 15 tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.Pasal 415Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, setiap orang yang:a. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya; ataub. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga anak. Penjelasan Pasal 415Yang dimaksud dengan "perbuatan cabul" adalah kontak seksual yang berkaitan dengan nafsu birahi, kecuali perkosaan.Pasal 291Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama 12 tahun;Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 285, 286, 287, 289 dan 290 mengakibatkan kematian dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun.Pasal 416Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 dan Pasal 415 mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 dan Pasal 415 mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.Pasal 292Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Pasal 293Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah-lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing 9 bulan dan 12 bulan.Pasal 417Setiap orang yang memberi atau berjanji akan memberi hadiah menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan menggerakkan orang yang diketahui atau patut diduga anak, untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.Penjelasan Pasal 417Tindak pidana dalam ketentuan ini adalah perbuatan menggerakkan seseorang yang belum dewasa, belum kawin, dan berkelakuan baik untuk melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan dengannya atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul.Pasal 294(1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.(2) Diancam dengan pidana yang sama:pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya,pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.Pasal 4181. Setiap orang yang melakukan percabulan dengan anak kandung, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh atau dididik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.2. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun:a. Pejabat yang melakukan percabulan dengan bawahannya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga; ataub. dokter, guru, pegawai, pengurus, atau petugas pada Lembaga pemasyarakatan, lembaga negara, tempat latihan karya, rumah pendidikan, rumah yatim dan/atau piatu, rumah sakit jiwa, atau panti sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke lembaga, rumah, atau panti tersebut. Penjelasan Pasal 418 ayat (1)Tindak pidana yang diatur dalam ketentuan ini dikenal dengan inses.Pasal 295(1) Diancam:dengan pidana penjara paling lama 5 tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain;dengan pidana penjara paling lama 4 tahun barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam butir 1 di atas, yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain. (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencarian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga.Pasal 419Setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau bersetubuh dengan orang yang diketahui atau patut diduga anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap anak kandung, anak tiri, anak angkat, atau anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.Pasal 296Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp15 juta.[6]Pasal 420Setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Pasal 421Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419 atau Pasal 420 dilakukan sebagai kebiasaan atau untuk menarik keuntungan sebagai mata pencaharian pidananya dapat ditambah 1/3.Penjelasan Pasal 421Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberantas tempat pelacuran. Pasal 422Setiap orang yang menggerakkan, membawa, menempatkan, atau menyerahkan anak kepada orang lain untuk melakukan percabulan, pelacuran, atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjanjikan anak memperoleh pekerjaan atau janji lainnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.Penjelasan Pasal 422Termasuk Tindak Pidana ini adalah mengirimkan laki-laki atau perempuan yang belum dewasa itu ke daerah lain atau ke luar negeri guna melakukan pelacuran atau perbuatan lain yang melanggar kesusilaan Pasal 423Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 sampai dengan Pasal 422 merupakan tindak pidana kekerasan seksual. Jadi, pelaku pelecehan seksual dapat dijerat dengan menggunakan pasal percabulan sebagaimana diatur dalam Pasal 281 s.d. 296 KUHP atau Pasal 406 s.d. 423 UU 1/2023 dengan tetap memperhatikan ketentuan unsur-unsur perbuatan tindak pidana masing-masing. Jika bukti-bukti dirasa cukup, penuntut umum akan mengajukan dakwaannya terhadap pelaku pelecehan seksual di hadapan pengadilan.Selengkapnya mengenai pasal-pasal kejahatan terhadap kesusilaan dapat Anda baca dalam Bab XIV KUHP dan Bab XV UU 1/2023.Jerat Hukum Pelecehan Seksual dalam UU TPKSDalam UU TPKS, pelecehan seksual adalah salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang terdiri atas pelecehan seksual fisik dan pelecehan seksual non-fisik,[7] sebagai berikut:Pelecehan seksual non-fisik adalah perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya.[8] Adapun contoh perbuatan seksual secara nonfisik adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan.[9] Lalu, berdasarkan Pasal 5 UU TPKS, orang yang melakukan pelecehan seksual non-fisik bisa dipidana penjara maksimal 9 bulan dan/atau denda maksimal Rp10 juta.Pelecehan seksual fisik terdiri dari tiga bentuk yaitu:[10]Perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya. Menurut Pasal 6a UU TPKS, orang yang melakukan perbuatan ini dapat dipidana penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp50 juta.Perbuatan seksual fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan. Orang yang melakukan perbuatan ini berpotensi dipidana penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda maksimal Rp30 juta, sebagaimana diatur dalam Pasal 6b UU TPKS.Penyalahgunaan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau orang lain. Menurut Pasal 6c UU TPKS, perbuatan ini dapat dipidana penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda maksimal Rp300 juta.Sebagai informasi, jika merujuk pada asas lex specialis derogat legi generali, maka ketentuan yang berlaku adalah UU TPKS karena merupakan peraturan yang secara khusus mengatur tentang pelecehan seksual. Walau demikian, dalam praktiknya penyidik dapat mengenakan pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur pelecehan seksual sebagaimana diatur dalam KUHP dan UU 1/2023 serta UU TPKS. Artinya, jika unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi, penyidik dapat menggunakan pasal-pasal tersebut.Pembuktian Pelecehan Seksual Menjawab pertanyaan Anda terkait pembuktian pelecehan seksual, pembuktian pelecehan seksual dalam hukum pidana adalah berdasarkan Pasal 184 KUHAP, menggunakan 5 macam alat bukti, yaitu:keterangan saksi;keterangan ahli;surat;petunjuk;keterangan terdakwa.Baca juga: Alat Bukti Sah Menurut Pasal 184 KUHAPTerkait saksi, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK 65/2010 memperluas makna definisi saksi dalam KUHAP, sehingga yang dimaksud dengan saksi termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (hal. 92).Sehingga, dalam hal terjadi pelecehan seksual, bukti-bukti tersebut di atas dapat digunakan sebagai alat bukti. Untuk kasus terkait percabulan atau perkosaan, biasanya menggunakan salah satu alat buktinya berupa Visum et Repertum. Menurut Kamus Hukum oleh J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin dan J.T. Prasetyo, Visum et Repertum adalah surat keterangan/laporan dari seorang ahli mengenai hasil pemeriksaannya terhadap sesuatu, misalnya terhadap mayat dan lain-lain dan ini dipergunakan untuk pembuktian di pengadilan.Meninjau pada definisi di atas, maka Visum et Repertum dapat digunakan sebagai alat bukti surat, sebagaimana diatur dalam Pasal 187 huruf c KUHAP. Penggunaan Visum et Repertum sebagai alat bukti, diatur juga dalam Pasal 133 ayat (1) KUHAP:Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.Apabila visum memang tidak menunjukkan adanya tanda kekerasan, maka sebaiknya dicari alat bukti lain yang bisa membuktikan tindak pidana tersebut. Pada akhirnya, hakim yang akan memutus apakah terdakwa bersalah atau tidak berdasarkan pembuktian di pengadilan.Baca juga: Pengakuan Pelaku Cabul dan Visum et Repertum sebagai Alat BuktiAdapun alat bukti dalam UU TPKS, diatur dalam Pasal 24 yang berbunyi sebagai berikut:Alat bukti yang sah dalam pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana;alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; danbarang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan/atau benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.Termasuk alat bukti keterangan Saksi yaitu hasil pemeriksaan terhadap Saksi dan/atau Korban pada tahap penyidikan melalui perekaman elektronik.Termasuk alat bukti surat yaitu:surat keterangan psikolog klinis dan/atau psikiater/dokter spesialis kedokteran jiwa;rekam medis;hasil pemeriksaan forensik; dan/atauhasil pemeriksaan rekening bank.Langkah Hukum Jika Menjadi Korban Pelecehan SeksualMenghubungi Orang TerpercayaPertama-tama, korban pelecehan seksual dapat terlebih dahulu menghubungi keluarga terdekat atau kerabat terpercaya guna memberitahukan kejadian tersebut. Mungkin bagi sebagian korban, terasa sulit untuk menceritakan kembali kejadian pelecehan seksual yang dialami dengan berbagai kondisi takut, cemas, trauma, dan lain-lain. Namun demikian, korban pelecehan seksual tetap memerlukan support dari orang terpercaya.Laporkan Tindakan Tersebut Ke PolisiKorban dapat mendatangi kantor kepolisian terdekat di sekitar tempat tinggal, korban juga bisa membawa kerabat maupun keluarga yang sebelumnya telah mengetahui kronologi kejadian secara lengkap. Jika pelecehan seksual berupa tindakan fisik, korban wajib melaporkan kasus tersebut sesegera mungkin karena berkaitan dengan proses Visum et Repertum untuk alat bukti. Prosedur melaporkan tindak pidana ke kantor polisi dapat Anda baca pada artikel Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya.Menunggu Hasil PenyidikanProses ini membutuhkan kesabaran ekstra di dalamnya. Pasalnya, dalam praktiknya, dibutuhkan waktu kurang lebih selama 3 bulan untuk melanjutkan kejadian tersebut ke meja hijau dan memulai persidangan pertama hingga pelaku dijerat menggunakan pasal pelecehan seksual.Hilangkan Rasa TraumaLangkah lainnya yang tak kalah penting adalah menghilangkan atau mengatasi rasa trauma, takut, cemas pasca kejadian pelecehan seksual. Korban dapat mencari bantuan konseling ke psikolog atau dokter guna mengembalikan kondisi mental.Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.Dasar Hukum:Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.PUTUSANPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010.REFERENSIJ.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin dan J.T. Prasetyo. Kamus Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2009;Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan, yang diakses pada Kamis, 22 Februari 2024 pukul 14.00 WIB.[1] Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan, hal. 6[2] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)[3] Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP (“Perma 2/2012”), denda dikali 1000 kali[4] Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023[5] Pasal 79 ayat (1) huruf c UU 1/2023[6] Pasal 3 Perma 2/2012, denda dikali 1000 kali[7] Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (“UU TPKS”)[8] Pasal 5 UU TPKS[9] Penjelasan Pasal 5 UU TPKS[10] Pasal 6 UU TPKSTagshukum pidanapelecehanpelecehan seksualkejahatan seksualkekerasan seksual

Dalam kasus pelecehan seksual, tersangka dijerat dengan pasal berapa dalam KUHP dan UU TPKS? Apa saja bentuk kekerasan seksual? Lalu, bagaimana pembuktian kasus pelecehan seks?

Pelaku pelecehan seksual dapat dijerat asalkan terdapat bukti dan pemenuhan unsur perbuatan dalam hal memenuhi pasal percabulan sebagaimana diatur dalam Pasal 281 s.d. 296 KUHP atau Pasal 406 s.d. 423 UU 1/2023. Selain itu, pelecehan seksual juga diatur dalam UU TPKS. Bagaimana bunyi pasalnya dan bagaimana pembuktian pelecehan seksual? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Hukumnya Mengunggah Foto Kue Berbentuk Organ Intim ke Medsos31 Jan 2024Jerat Hukum dan Ancaman Pidana Pelaku Sodomi05 Des 2023Ancaman Hukuman Pelaku Masturbasi di Transportasi Umum15 Jul 2022Alasan Hukum yang Membenarkan Pemasangan Chip dan Kebiri Kimia 27 Des 2021Hukumnya Mengunggah Foto Kue Berbentuk Organ Intim ke Medsos31 Jan 2024Jerat Hukum dan Ancaman Pidana Pelaku Sodomi05 Des 2023Ancaman Hukuman Pelaku Masturbasi di Transportasi Umum15 Jul 2022Alasan Hukum yang Membenarkan Pemasangan Chip dan Kebiri Kimia 27 Des 2021Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024Ini Cara Mengurus Akta Nikah yang Terlambat 30 Sep 2022Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 2022Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024Ini Cara Mengurus Akta Nikah yang Terlambat 30 Sep 2022Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana-pasal-pelecehan-seksual-cl3746/

Jerat Pidana Pasal Pelecehan Seksual dan Pembuktiannya

pages/44/page-7.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga artikel dengan judul sama yang dibuat oleh [Diana Kusumasari, S.H., M.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/penjawab/lt5165540a9b53c/mitra/lt4b457ff0c3e1b) dan pertama kali dipublikasikan pada 13 Mei 2011, dan pertama kali dimutakhirkan pada 16 Maret 2022 oleh [Justika.com](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/justikacom-lt598bd6250c908/justikacom-lt598bd73d39ff9), dam dimutakhirkan kedua kali pada 22 Februari 2023 oleh [Dian Dwi Jayanti, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/dian-dwi-jayanti--sh-lt6374680d16d2f)** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Hukumnya Mengunggah Foto Kue Berbentuk Organ Intim ke Medsos ](/klinik/a/hukumnya-mengunggah-foto-kue-berbentuk-organ-intim-ke-medsos-lt5805d8dba5d0d/)  31 Jan 2024 [ #### Jerat Hukum dan Ancaman Pidana Pelaku Sodomi ](/klinik/a/jerat-hukum-dan-ancaman-pidana-pelaku-sodomi-lt5117268acbc06/)  05 Des 2023 [ #### Ancaman Hukuman Pelaku Masturbasi di Transportasi Umum ](/klinik/a/ancaman-hukuman-pelaku-masturbasi-di-transportasi-umum-lt62d11bf8b3aa0/)  15 Jul 2022 [ #### Alasan Hukum yang Membenarkan Pemasangan _Chip_ dan Kebiri Kimia ](/klinik/a/alasan-hukum-yang-membenarkan-pemasangan-ichip-i-dan-kebiri-kimia-lt5ee9fda7d210d/)  27 Des 2021 [](#!) **Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Apa itu Pelecehan Seksual?** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Disarikan dari **[Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas](https://www.hukumonline.com/berita/a/kekerasan-seksual-mitos-dan-realitas-hol2472?page=all?utm_source=&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=Kekerasan_Seksual_Mitos_dan_Realitas)**, mengutip buku _Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal_, karya **R. Soesilo**, istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya. Berdasarkan pengertian menurut R. Soesilo tersebut berarti segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopanan/kesusilaan, dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul. Sementara itu, istilah pelecehan seksual mengacu pada sexual harassment yang dikatakan sebagai unwelcome attention (**Martin Eskenazi** and **David Gallen**, 1992) atau secara hukum didefinisikan sebagai “_imposition of unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive environments_”. Lalu, menurut **[Komnas Perempuan](https://drive.google.com/file/d/1jtyyAgVsjO0O7bRUqE00zWM_pzADMEs8/view)**, pelecehan seksual adalah tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban.[\[1\]](#_ftn1) Dengan demikian, unsur penting dari pelecehan seksual adalah adanya ketidakinginan atau penolakan pada apapun bentuk-bentuk perhatian yang bersifat seksual. Sehingga bisa jadi perbuatan seperti siulan, kata-kata, komentar yang menurut budaya atau sopan santun (rasa susila) setempat adalah wajar. Namun, bila itu tidak dikehendaki oleh si penerima perbuatan tersebut maka perbuatan itu bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual. ### **Jenis-jenis Pelecehan Seksual** Masih bersumber dari Komnas Perempuan, setidaknya terdapat 15 bentuk kekerasan seksual, antara lain (hal. 4): 1. perkosaan; 2. intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan; 3. pelecehan seksual; 4. eksploitasi seksual; 5. perdagangan perempuan untuk tujuan seksual; 6. prostitusi paksa; 7. perbudakan seksual; 8. pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung; 9. pemaksaan kehamilan; 10. pemaksaan aborsi; 11. pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi; 12. penyiksaan seksual; 13. penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual; 14. praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan; 15. kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama. ### **Jerat Hukum Pelecehan Seksual dalam KUHP** Kemudian, pada dasarnya dalam hukum pidana di Indonesia tidak dikenal istilah pelecehan seksual, melainkan istilah **perbuatan cabul** dan **kejahatan terhadap kesusilaan/tindak pidana kesusilaan**. Perbuatan tersebut diatur dalam **[KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/nprt/38/wetboek-van-strafrecht-\(wvs\)-kitab-undang-undang-hukum-pidana-\(kuhp\)?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP)** lama yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan dan **[UU 1/2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru)** tentang KUHP baru yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan,[\[2\]](#_ftn2) yakni pada tahun 2026, sebagai berikut: **KUHP** **UU 1/2023** **Pasal 281** Diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta[\[3\]](#_ftn3): 1. barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan; 2. barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan. **Pasal 406** Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta[\[4\]](#_ftn4) setiap orang yang: a. melanggar kesusilaan di muka umum; atau b. melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut. **Penjelasan Pasal 406 huruf a** Yang dimaksud dengan "melanggar kesusilaan" adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan. **Pasal 289** Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. **Pasal 414** (1)Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya: a. di depan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori III, yaitu Rp50 juta;[\[5\]](#_ftn5) b. secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun; atau c. yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. (2) Setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. **Pasal 290** Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun: 1. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya; 2. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum 15 tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin; 3. barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum 15 tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain. **Pasal 415** Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, setiap orang yang: a. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya; atau b. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga anak. **Penjelasan Pasal 415** Yang dimaksud dengan "perbuatan cabul" adalah kontak seksual yang berkaitan dengan nafsu birahi, kecuali perkosaan. **Pasal 291** 1. Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama 12 tahun; 2. Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 285, 286, 287, 289 dan 290 mengakibatkan kematian dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. **Pasal 416** 1. Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 dan Pasal 415 mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. 2. Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 dan Pasal 415 mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. **Pasal 292** Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.   **Pasal 293** 1. Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah-lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. 2. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu. 3. Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing 9 bulan dan 12 bulan. **Pasal 417** Setiap orang yang memberi atau berjanji akan memberi hadiah menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan menggerakkan orang yang diketahui atau patut diduga anak, untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. **Penjelasan Pasal 417** Tindak pidana dalam ketentuan ini adalah perbuatan menggerakkan seseorang yang belum dewasa, belum kawin, dan berkelakuan baik untuk melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan dengannya atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul. **Pasal 294** (1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. (2) Diancam dengan pidana yang sama: 1. pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya, 2. pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya. **Pasal 418** 1\. Setiap orang yang melakukan percabulan dengan anak kandung, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh atau dididik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. 2\. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun: a. Pejabat yang melakukan percabulan dengan bawahannya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga; atau b. dokter, guru, pegawai, pengurus, atau petugas pada Lembaga pemasyarakatan, lembaga negara, tempat latihan karya, rumah pendidikan, rumah yatim dan/atau piatu, rumah sakit jiwa, atau panti sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke lembaga, rumah, atau panti tersebut. **Penjelasan Pasal 418 ayat (1)** Tindak pidana yang diatur dalam ketentuan ini dikenal dengan inses. **Pasal 295** (1) Diancam: 1. dengan pidana penjara paling lama 5 tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain; 2. dengan pidana penjara paling lama 4 tahun barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam butir 1 di atas, yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain. (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencarian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga. **Pasal 419** 1. Setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau bersetubuh dengan orang yang diketahui atau patut diduga anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. 2. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap anak kandung, anak tiri, anak angkat, atau anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. **Pasal 296** Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp15 juta.[\[6\]](#_ftn6) **Pasal 420** Setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun.   **Pasal 421** Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419 atau Pasal 420 dilakukan sebagai kebiasaan atau untuk menarik keuntungan sebagai mata pencaharian pidananya dapat ditambah 1/3. **Penjelasan Pasal 421** Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberantas tempat pelacuran.   **Pasal 422** 1. Setiap orang yang menggerakkan, membawa, menempatkan, atau menyerahkan anak kepada orang lain untuk melakukan percabulan, pelacuran, atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. 2. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjanjikan anak memperoleh pekerjaan atau janji lainnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. **Penjelasan Pasal 422** Termasuk Tindak Pidana ini adalah mengirimkan laki-laki atau perempuan yang belum dewasa itu ke daerah lain atau ke luar negeri guna melakukan pelacuran atau perbuatan lain yang melanggar kesusilaan   **Pasal 423** Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 sampai dengan Pasal 422 merupakan tindak pidana kekerasan seksual. Jadi, pelaku pelecehan seksual dapat dijerat dengan menggunakan pasal percabulan sebagaimana diatur dalam **Pasal 281 s.d. 296 KUHP** atau **Pasal 406 s.d. 423 UU 1/2023** dengan tetap memperhatikan ketentuan unsur-unsur perbuatan tindak pidana masing-masing. Jika bukti-bukti dirasa cukup, penuntut umum akan mengajukan dakwaannya terhadap pelaku pelecehan seksual di hadapan pengadilan. Selengkapnya mengenai pasal-pasal kejahatan terhadap kesusilaan dapat Anda baca dalam **Bab XIV KUHP dan Bab XV UU 1/2023**. ### **Jerat Hukum Pelecehan Seksual dalam UU TPKS** Dalam **[UU TPKS](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt627b23aa80fff/undang-undang-nomor-12-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_12_2022)**, pelecehan seksual adalah salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang terdiri atas pelecehan seksual fisik dan pelecehan seksual non-fisik,[\[7\]](#_ftn7) sebagai berikut: 1. **Pelecehan seksual non-fisik** adalah perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya.[\[8\]](#_ftn8) Adapun contoh perbuatan seksual secara nonfisik adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan.[\[9\]](#_ftn9) Lalu, berdasarkan **Pasal 5 UU TPKS**, orang yang melakukan pelecehan seksual non-fisik bisa dipidana penjara maksimal 9 bulan dan/atau denda maksimal Rp10 juta. 2. **Pelecehan seksual fisik** terdiri dari tiga bentuk yaitu:[\[10\]](#_ftn10) * Perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya. Menurut **Pasal 6a UU TPKS**, orang yang melakukan perbuatan ini dapat dipidana penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp50 juta. * Perbuatan seksual fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan. Orang yang melakukan perbuatan ini berpotensi dipidana penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda maksimal Rp30 juta, sebagaimana diatur dalam **Pasal 6b UU TPKS**. * Penyalahgunaan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau orang lain. Menurut **Pasal 6c UU TPKS**, perbuatan ini dapat dipidana penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda maksimal Rp300 juta. Sebagai informasi, jika merujuk pada asas _**[lex specialis derogat legi generali](https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-asas-hukum--ilex-superior-i--ilex-specialis-i--dan-ilex-posterior-i-beserta-contohnya-cl6806?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=3_asas_hukum_lex)**_, maka ketentuan yang berlaku adalah UU TPKS karena merupakan peraturan yang secara khusus mengatur tentang pelecehan seksual. Walau demikian, dalam praktiknya penyidik dapat mengenakan pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur pelecehan seksual sebagaimana diatur dalam KUHP dan UU 1/2023 serta UU TPKS. Artinya, jika unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi, penyidik dapat menggunakan pasal-pasal tersebut. ### **Pembuktian Pelecehan Seksual** Menjawab pertanyaan Anda terkait pembuktian pelecehan seksual, pembuktian pelecehan seksual dalam hukum pidana adalah berdasarkan **Pasal 184 [KUHAP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629/uu-no-8-tahun-1981-hukum-acara-pidana?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHAP)**, menggunakan 5 macam alat bukti, yaitu: 1. keterangan saksi; 2. keterangan ahli; 3. surat; 4. petunjuk; 5. keterangan terdakwa. Baca juga: **[Alat Bukti Sah Menurut Pasal 184 KUHAP](https://www.hukumonline.com/klinik/a/alat-bukti-sah-menurut-pasal-184-kuhap-lt657ae25924ac9?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=alat_bukti_sah_pasal_184_kuhap)** Terkait saksi, Mahkamah Konstitusi melalui **[Putusan MK 65/2010](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5003e3de56409/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-65-puu-viii-2010/document?utm_medium=internal_link_klinik?utm_source=&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MK_65_2010)** memperluas makna definisi saksi dalam KUHAP, sehingga yang dimaksud dengan saksi termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang **tidak selalu** ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (hal. 92). Sehingga, dalam hal terjadi pelecehan seksual, bukti-bukti tersebut di atas dapat digunakan sebagai alat bukti. Untuk kasus terkait percabulan atau perkosaan, biasanya menggunakan salah satu alat buktinya berupa _**Visum et Repertum**_. Menurut _Kamus Hukum_ oleh **J.C.T. Simorangkir**, **Rudy T. Erwin** dan **J.T. Prasetyo**, _Visum et Repertum_ adalah surat keterangan/laporan dari seorang ahli mengenai hasil pemeriksaannya terhadap sesuatu, misalnya terhadap mayat dan lain-lain dan ini dipergunakan untuk pembuktian di pengadilan. Meninjau pada definisi di atas, maka _Visum et Repertum_ dapat digunakan sebagai alat bukti surat, sebagaimana diatur dalam **Pasal 187 huruf c KUHAP**. Penggunaan _Visum et Repertum_ sebagai alat bukti, diatur juga dalam **Pasal 133 ayat (1) KUHAP**: _Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan **permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya**._ Apabila visum memang tidak menunjukkan adanya tanda kekerasan, maka sebaiknya dicari alat bukti lain yang bisa membuktikan tindak pidana tersebut. Pada akhirnya, hakim yang akan memutus apakah terdakwa bersalah atau tidak berdasarkan pembuktian di pengadilan. Baca juga: **[Pengakuan Pelaku Cabul dan](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengakuan-pelaku-cabul-dan-ivisum-et-repertum-i-sebagai-alat-bukti-lt6084fe7793f8e?utm_source=&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=Pengakuan_Pelaku_Cabul_dan_Visum_et_Repertum_sebagai_Alat_Bukti) [Visum et Repertum](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengakuan-pelaku-cabul-dan-ivisum-et-repertum-i-sebagai-alat-bukti-lt6084fe7793f8e?utm_source=&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=Pengakuan_Pelaku_Cabul_dan_Visum_et_Repertum_sebagai_Alat_Bukti) [sebagai Alat Bukti](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengakuan-pelaku-cabul-dan-ivisum-et-repertum-i-sebagai-alat-bukti-lt6084fe7793f8e?utm_source=&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=Pengakuan_Pelaku_Cabul_dan_Visum_et_Repertum_sebagai_Alat_Bukti)** Adapun alat bukti dalam **UU TPKS**, diatur dalam **Pasal 24** yang berbunyi sebagai berikut: 1. _Alat bukti yang sah dalam pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:_ 1. 1. _alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana;_ 2. _alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan_ 3. _barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan/atau benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut._ 2. _Termasuk alat bukti keterangan Saksi yaitu hasil pemeriksaan terhadap Saksi dan/atau Korban pada tahap penyidikan melalui perekaman elektronik._ 3. _Termasuk alat bukti surat yaitu:_ 1. 1. _surat keterangan psikolog klinis dan/atau psikiater/dokter spesialis kedokteran jiwa;_ 2. _rekam medis;_ 3. _hasil pemeriksaan forensik; dan/atau_ 4. _hasil pemeriksaan rekening bank._ ### **Langkah Hukum Jika Menjadi Korban Pelecehan Seksual** 1. **Menghubungi Orang Terpercaya** Pertama-tama, korban pelecehan seksual dapat terlebih dahulu menghubungi keluarga terdekat atau kerabat terpercaya guna memberitahukan kejadian tersebut. Mungkin bagi sebagian korban, terasa sulit untuk menceritakan kembali kejadian pelecehan seksual yang dialami dengan berbagai kondisi takut, cemas, trauma, dan lain-lain. Namun demikian, korban pelecehan seksual tetap memerlukan support dari orang terpercaya. 2. **Laporkan Tindakan Tersebut Ke Polisi** Korban dapat mendatangi kantor kepolisian terdekat di sekitar tempat tinggal, korban juga bisa membawa kerabat maupun keluarga yang sebelumnya telah mengetahui kronologi kejadian secara lengkap. Jika pelecehan seksual berupa tindakan fisik, korban wajib melaporkan kasus tersebut sesegera mungkin karena berkaitan dengan proses Visum et Repertum untuk alat bukti. Prosedur melaporkan tindak pidana ke kantor polisi dapat Anda baca pada artikel **[Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya](https://www.hukumonline.com/klinik/a/alat-bukti-sah-menurut-pasal-184-kuhap-lt657ae25924ac9?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=alat_bukti_sah_pasal_184_kuhap)**. 3. **Menunggu Hasil Penyidikan** Proses ini membutuhkan kesabaran ekstra di dalamnya. Pasalnya, dalam praktiknya, dibutuhkan waktu kurang lebih selama 3 bulan untuk melanjutkan kejadian tersebut ke meja hijau dan memulai persidangan pertama hingga pelaku dijerat menggunakan pasal pelecehan seksual. 4. **Hilangkan Rasa Trauma** Langkah lainnya yang tak kalah penting adalah menghilangkan atau mengatasi rasa trauma, takut, cemas pasca kejadian pelecehan seksual. Korban dapat mencari bantuan konseling ke psikolog atau dokter guna mengembalikan kondisi mental. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut **[di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik)**. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum: 1. [Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/nprt/38/wetboek-van-strafrecht-\(wvs\)-kitab-undang-undang-hukum-pidana-\(kuhp\)?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP); 2. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629/uu-no-8-tahun-1981-hukum-acara-pidana?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHAP); 3. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt627b23aa80fff/undang-undang-nomor-12-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_12_2022); 4. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru); 5. [Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4f4df95a89a5f/peraturan-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2012?r=0&p=1&q=Peraturan%20Mahkamah%20Agung%20Nomor%202%20Tahun%202012&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perma_2_2012). PUTUSAN ------- [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5003e3de56409/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-65-puu-viii-2010/document?utm_medium=internal_link_klinik?utm_source=&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MK_65_2010). REFERENSI --------- 1. J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin dan J.T. Prasetyo. _Kamus Hukum_. Jakarta: Sinar Grafika, 2009; 2. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, [15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan](https://drive.google.com/file/d/1jtyyAgVsjO0O7bRUqE00zWM_pzADMEs8/view), yang diakses pada Kamis, 22 Februari 2024 pukul 14.00 WIB. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, [15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan](https://drive.google.com/file/d/1jtyyAgVsjO0O7bRUqE00zWM_pzADMEs8/view), hal. 6 [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 624 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru) (“UU 1/2023”) [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 3 [Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4f4df95a89a5f/peraturan-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2012?r=0&p=1&q=Peraturan%20Mahkamah%20Agung%20Nomor%202%20Tahun%202012&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perma_2_2012) (“Perma 2/2012”), denda dikali 1000 kali [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 79 ayat (1) huruf c UU 1/2023 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 3 Perma 2/2012, denda dikali 1000 kali [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt627b23aa80fff/undang-undang-nomor-12-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_12_2022) (“UU TPKS”) [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 5 UU TPKS [\[9\]](#_ftnref9) Penjelasan Pasal 5 UU TPKS [\[10\]](#_ftnref10) Pasal 6 UU TPKS Tags ---- [hukum pidana](/tag/hukum-pidana) [pelecehan](/tag/pelecehan) [pelecehan seksual](/tag/pelecehan-seksual) [kejahatan seksual](/tag/kejahatan-seksual) [kekerasan seksual](/tag/kekerasan-seksual)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITDiangkat Jadi Karyawan Tetap, Bagaimana Kompensasi PKWT-nya?09 Nov 2023Begini Ketentuan Maksimal Perpanjangan PKWT 03 Okt 2023Haruskah Resign Jika Menolak Memperpanjang PKWT?31 Agt 2023Kontrak Diperpanjang, Karyawan PKWT Berhak Dapat THR?20 Apr 2022Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Kontrak Kerja Diperpanjang Tanpa Ada Pemberitahuan yang ditulis oleh Umar Kasim dan dipublikasikan pertama kali pada 19 November 2013. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. PKWT dan PKWTTSebelum menjawab pertanyaan Anda, kami akan menjelaskan terlebih dahulu apa pengertian dari kontrak kerja atau perjanjian kerja itu sendiri. Kontrak kerja diartikan sebagai perjanjian yang melibatkan pekerja dan pengusaha baik secara lisan dan atau tulisan, yang pada intinya memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban.[1] Kontrak kerja juga dapat diartikan sebagai dasar terjadinya hubungan kerja.[2]Adapun definisi ini dapat ditemukan pada Pasal 1 angka 14 UU Ketenagakerjaan yang berbunyi sebagai berikut:Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.Selain itu sebagai informasi, perjanjian kerja pada dasarnya dibuat baik untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.[3] Pertama, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (“PKWT”) atau yang dikenal dengan karyawan kontrak terdiri dari perjanjian yang didasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu.[4]Baca juga: Begini Ketentuan Maksimal Perpanjangan PKWTBerdasarkan Pasal 81 angka 15 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 59 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menegaskan bahwa PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, seperti:pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama;pekerjaan yang bersifat musiman;pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan; ataupekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap.Menyambung pertanyaan Anda, jika suatu pekerjaan telah diperjanjikan melalui PKWT atau dengan kontrak, namun ternyata tidak dapat diselesaikan sesuai prediksi waktu yang telah ditentukan dalam kontrak, maka menurut Pasal 8 ayat (2) PP 35/2021 dapat dilakukan perpanjangan PKWT dengan jangka waktu sesuai kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh, dengan ketentuan jangka waktu keseluruhan PKWT beserta perpanjangannya tidak lebih dari 5 tahun. Adapun masa kerja pekerja dalam hal perpanjangan jangka waktu PKWT tetap dihitung sejak terjadinya hubungan kerja berdasarkan PKWT.[5]Sementara Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (“PKWTT”) dikenal dengan karyawan tetap. Hal ini mengacu pada Pasal 1 angka 11 PP 35/2021 bahwa PKWTT adalah perjanjian kerja yang mengikat antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan suatu hubungan kerja yang bersifat tetap. Sesuai dengan pengertian tersebut, pada dasarnya PKWTT tidak dibatasi oleh waktu dan bersifat terus menerus. Lebih lanjut ditegaskan, bahwa untuk jenis pekerjaan yang bersifat tetap, tidak dapat diperjanjikan melalui PKWT, sehingga harus diperjanjikan melalui PKWTT.[6] Perpanjangan PKWT Berkenaan dengan permasalahan yang Anda alami, jika jangka waktu PKWT telah usai, apakah otomatis diperpanjang satu tahun lagi atau menjadi PKWTT?Menjawab pertanyaan Anda, berdasarkan Pasal 81 angka 41 Perppu Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 151A UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pemberitahuan tidak perlu dilakukan oleh pengusaha dalam hal pekerja dan pengusaha berakhir hubungan kerjanya sesuai dengan PKWT. Namun tetap saja, menurut hemat kami pemberitahuan berakhirnya PKWT atau diperpanjang tetap harus diberitahukan dan disepakati bersama dengan pekerja terlebih dahulu. Dengan demikian, kami berpendapat, dengan berakhirnya kontrak PKWT Anda, tidak serta merta berarti kontrak diperpanjang atau Anda menjadi PKWT.Oleh karenanya, kami menyarankan agar Anda bertanya kepada pihak perusahaan mengenai status kontrak kerja Anda. Mengingat PKWT harus dibuat secara tertulis dengan sekurang-kurangnya memuat mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja.[7] Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PerdataUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KerjaUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja REFERENSISalim HS. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007;Suryadi Bata Ahmad. Sistem Kontrak Kerja Antara Karyawan dan Perusahaan Perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, Vol. 1, No. 2, 2020.[1] Salim HS. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 57[2] Suryadi Bata Ahmad. Sistem Kontrak Kerja Antara Karyawan dan Perusahaan Perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, Vol. 1, No. 2, 2020, hal. 21[3] Pasal 81 angka 12 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu Ciptaker”) yang mengubah Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)[4] Pasal 81 angka 12 Perppu Ciptaker yang mengubah Pasal 56 ayat (2) UU Ketenagakerjaan[5] Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja[6] Pasal 81 angka 15 Perppu Ciptaker yang mengubah Pasal 59 ayat (2) UU Ketenagakerjaan[7] Pasal 81 angka 13 Perppu Ciptaker yang mengubah Pasal 57 ayat (1) jo. Pasal 54 ayat (1) huruf g UU KetenagakerjaanTagskontrak kerjapkwtpkwttuu ketenagakerjaan

Jika karyawan PKWT dikontrak selama satu tahun, kemudian tidak ada pemberitahuan dari perusahaan setelah lewat masanya, apakah bisa dikatakan lanjut kontrak secara akumulatif 2 tahun atau secara otomatis jadi PKWTT? Kemudian apa dasar aturannya? Mohon jawabannya.

Pada dasarnya perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu. Jika pekerjaan belum selesai, PKWT dapat dilakukan perpanjangan. Bagaimana ketentuannya?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Diangkat Jadi Karyawan Tetap, Bagaimana Kompensasi PKWT-nya?09 Nov 2023Begini Ketentuan Maksimal Perpanjangan PKWT 03 Okt 2023Haruskah Resign Jika Menolak Memperpanjang PKWT?31 Agt 2023Kontrak Diperpanjang, Karyawan PKWT Berhak Dapat THR?20 Apr 2022Diangkat Jadi Karyawan Tetap, Bagaimana Kompensasi PKWT-nya?09 Nov 2023Begini Ketentuan Maksimal Perpanjangan PKWT 03 Okt 2023Haruskah Resign Jika Menolak Memperpanjang PKWT?31 Agt 2023Kontrak Diperpanjang, Karyawan PKWT Berhak Dapat THR?20 Apr 2022Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 22 Mei 2023Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 22 Mei 2023Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/jika-kontrak-kerja-berakhir--apakah-otomatis-diperpanjang-lt52899c0ab1dfb/

Jika Kontrak Kerja Berakhir, Apakah Otomatis Diperpanjang?

pages/44/page-8.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Diangkat Jadi Karyawan Tetap, Bagaimana Kompensasi PKWT-nya? ](/klinik/a/kompensasi-pkwt-karyawan-tetap-lt60ee3c9451b16/)  09 Nov 2023 [ #### Begini Ketentuan Maksimal Perpanjangan PKWT ](/klinik/a/ketentuan-maksimal-perpanjangan-pkwt-lt649126c5134d9/)  03 Okt 2023 [ #### Haruskah _Resign_ Jika Menolak Memperpanjang PKWT? ](/klinik/a/haruskah-resign-jika-menolak-memperpanjang-pkwt-lt5b5ed628bb61d/)  31 Agt 2023 [ #### Kontrak Diperpanjang, Karyawan PKWT Berhak Dapat THR? ](/klinik/a/kontrak-diperpanjang--karyawan-pkwt-berhak-dapat-thr-lt625fa547cae26/)  20 Apr 2022 [](#!) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul** **_Kontrak Kerja Diperpanjang Tanpa Ada Pemberitahuan_** **yang ditulis oleh** **[Umar Kasim](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/INDOLaw-lt4b79f9cad28fa/umar-kasim-lt4b78d72b89322)** **d****an dipublikasikan pertama kali pada 19 November 2013.** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**.** ### **PKWT dan PKWTT** Sebelum menjawab pertanyaan Anda, kami akan menjelaskan terlebih dahulu apa pengertian dari kontrak kerja atau [perjanjian kerja](https://www.hukumonline.com/kamus/p/perjanjian-kerja) itu sendiri. Kontrak kerja diartikan sebagai perjanjian yang melibatkan pekerja dan pengusaha baik secara lisan dan atau tulisan, yang pada intinya memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban.[\[1\]](#_ftn1) Kontrak kerja juga dapat diartikan sebagai dasar terjadinya hubungan kerja.[\[2\]](#_ftn2) Adapun definisi ini dapat ditemukan pada **Pasal 1 angka 14 [UU Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003)** yang berbunyi sebagai berikut: _Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak._ Selain itu sebagai informasi, perjanjian kerja pada dasarnya dibuat baik untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.[\[3\]](#_ftn3) Pertama, **Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (“PKWT”)** atau yang dikenal dengan karyawan kontrak terdiri dari perjanjian yang didasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu.[\[4\]](#_ftn4) Baca juga: **[Begini Ketentuan Maksimal Perpanjangan PKWT](https://www.hukumonline.com/klinik/a/ketentuan-maksimal-perpanjangan-pkwt-lt649126c5134d9?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=panjang_pkwt)** Berdasarkan **Pasal 81 angka 15** **[Perppu Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022)** **yang mengubah Pasal 59 ayat (1) UU Ketenagakerjaan** menegaskan bahwa PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, seperti: 1. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; 2. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama; 3. pekerjaan yang bersifat musiman; 4. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan; atau 5. pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap. Menyambung pertanyaan Anda, jika suatu pekerjaan telah diperjanjikan melalui PKWT atau dengan kontrak, namun ternyata tidak dapat diselesaikan sesuai prediksi waktu yang telah ditentukan dalam kontrak, maka menurut **Pasal 8 ayat (2) PP 35/2021** dapat dilakukan **perpanjangan PKWT** dengan jangka waktu sesuai kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh, dengan ketentuan jangka waktu keseluruhan PKWT beserta perpanjangannya tidak lebih dari 5 tahun. Adapun masa kerja pekerja dalam hal perpanjangan jangka waktu PKWT tetap dihitung sejak terjadinya hubungan kerja berdasarkan PKWT.[\[5\]](#_ftn5) Sementara **Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (“PKWTT”)** dikenal dengan karyawan tetap. Hal ini mengacu pada **Pasal 1 angka 11 [PP 35/2021](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_35_2021)** bahwa PKWTT adalah perjanjian kerja yang mengikat antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan suatu hubungan kerja yang bersifat tetap. Sesuai dengan pengertian tersebut, pada dasarnya PKWTT tidak dibatasi oleh waktu dan bersifat terus menerus. Lebih lanjut ditegaskan, bahwa untuk jenis pekerjaan yang bersifat tetap, tidak dapat diperjanjikan melalui PKWT, sehingga harus diperjanjikan melalui PKWTT.[\[6\]](#_ftn6) ### **Perpanjangan PKWT** Berkenaan dengan permasalahan yang Anda alami, jika jangka waktu PKWT telah usai, apakah otomatis diperpanjang satu tahun lagi atau menjadi PKWTT? Menjawab pertanyaan Anda, berdasarkan **Pasal 81 angka 41 Perppu Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 151A UU Ketenagakerjaan** menyatakan bahwa pemberitahuan tidak perlu dilakukan oleh pengusaha dalam hal pekerja dan pengusaha berakhir hubungan kerjanya sesuai dengan PKWT. Namun tetap saja, menurut hemat kami pemberitahuan berakhirnya PKWT atau diperpanjang tetap harus diberitahukan dan disepakati bersama dengan pekerja terlebih dahulu. Dengan demikian, kami berpendapat, dengan berakhirnya kontrak PKWT Anda, tidak serta merta berarti kontrak diperpanjang atau Anda menjadi PKWT. Oleh karenanya, kami menyarankan agar Anda bertanya kepada pihak perusahaan mengenai status kontrak kerja Anda. Mengingat PKWT harus dibuat secara tertulis dengan sekurang-kurangnya memuat mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja.[\[7\]](#_ftn7) Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_35_2021) REFERENSI --------- 1. Salim HS. _Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia_. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007; 2. Suryadi Bata Ahmad. _Sistem Kontrak Kerja Antara Karyawan dan Perusahaan Perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam_. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, Vol. 1, No. 2, 2020. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Salim HS. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 57 [\[2\]](#_ftnref2) Suryadi Bata Ahmad. Sistem Kontrak Kerja Antara Karyawan dan Perusahaan Perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, Vol. 1, No. 2, 2020, hal. 21 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 81 angka 12 [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) (“Perppu Ciptaker”) yang mengubah Pasal 56 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan) (“UU Ketenagakerjaan”) [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 81 angka 12 Perppu Ciptaker yang mengubah Pasal 56 ayat (2) UU Ketenagakerjaan [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 8 ayat (3) [Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_35_2021) [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 81 angka 15 Perppu Ciptaker yang mengubah Pasal 59 ayat (2) UU Ketenagakerjaan [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 81 angka 13 Perppu Ciptaker yang mengubah Pasal 57 ayat (1) jo. Pasal 54 ayat (1) huruf g UU Ketenagakerjaan Tags ---- [kontrak kerja](/tag/kontrak-kerja) [pkwt](/tag/pkwt) [pkwtt](/tag/pkwtt) [uu ketenagakerjaan](/tag/uu-ketenagakerjaan)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Jenis-jenis Gudang KLINIK TERKAITKetentuan Seputar Pendaftaran Gudang13 Jan 2020Apakah Penyewa Gudang Harus Membayar PBB Gudang Sewaannya?09 Feb 2018Wajibkah Gudang Usaha Grosir Memiliki Tanda Daftar Gudang?30 Jan 2018Hukum Membangun Gudang di Daerah Perumahan11 Mei 2015Gudang menurut Pasal 1 angka 41 PP 29/2021 adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan Barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.Adapun, jenis gudang terdiri dari gudang tertutup dan gudang terbuka.[1] Gudang tertutup terdiri atas:[2]Gudang tertutup golongan A, dengan kriteria:luas 100 meter persegi (“m2”) sampai dengan 1.000 m2; dan/ataukapasitas penyimpanan antara 360 meter kubik (“m3”) sampai dengan 3.600 m3.Gudang tertutup golongan B, dengan kriteria:luas di atas 1.000 m2 sampai dengan 2.500 m2; dan/ataukapasitas penyimpanan di atas 3.600 m3 sampai dengan 9.000 m3.Gudang tertutup golongan C, dengan kriteria:luas di atas 2.500 m2; dan/ataukapasitas penyimpanan di atas 9.000 m3.Gudang tertutup golongan D, dengan kriteria:Gudang berbentuk silo atau tangki; dan/ataukapasitas penyimpanan paling sedikit 762 m3 atau 400 ton.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Sedangkan gudang terbuka memiliki kriteria luas paling sedikit 1.000 m2.[3]Syarat Pengajuan Tanda Daftar Gudang (TDG)Setiap pemilik gudang, wajib memiliki Tanda Daftar Gudang (“TDG”) dari Menteri Perdagangan.[4]  TDG adalah bukti pendaftaran gudang yang diberikan kepada pemilik gudang.[5] Artinya, untuk memiliki TDG tersebut, pemilik gudang harus melakukan pendaftaran gudang.[6]Adapun, Menteri Perdagangan melimpahkan kewenangan penerbitan TDG kepada Gubernur DKI Jakarta untuk Provinsi DKI Jakarta dan bupati/wali kota. [7] Selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta untuk Provinsi DKI Jakarta dan bupati/wali kota dapat melimpahkan kewenangan penerbitan TDG kepada kepala unit pelayanan terpadu satu pintu.[8]Kepala unit pelayanan terpadu satu pintu berwenang melakukan penerbitan TDG secara elektronik melalui sistem yang terintegrasi dengan sistem kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan menyerahkan tembusan TDG yang telah diterbitkan kepada menteri dan kepala dinas yang membidangi perdagangan.[9]TDG merupakan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (“PB-UMKU”) sehingga pengajuannya dilakukan melalui sistem OSS RBA.[10]Adapun syarat pengajuan TDG adalah sebagai berikut:[11]Bukti bayar PNBP;Alamat gudang dan titik koordinatnya;Dokumentasi tampak depan, samping kanan, samping kiri, belakang, dan dalam gudang;Formulir data teknis TDG.Pengecualian Pendaftaran GudangMeskipun pemilik gudang wajib mendaftarkan gudangnya untuk memiliki TDG, namun terdapat beberapa gudang yang dikecualikan dari aturan mengenai pendaftaran gudang, di antaranya:Gudang yang berada pada tempat penimbunan berikat;Gudang yang berada pada tempat penimbunan di bawah pengawasan direktorat jenderal yang membidangi kepabeanan; danGudang yang melekat dengan usaha ritel/eceran yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara barang dagangan eceran, atau gudang yang melekat dengan tempat produksi.Jika mengalami kesulitan untuk mengurus pendirian perusahaan dan perizinan berusaha, silakan kontak Easybiz di [email protected] untuk solusi terbaik pendirian perusahaan dan perizinan berusaha yang legal dan tepat.Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMPeraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis RisikoPeraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang PerdaganganREFERENSIPerizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) yang diakses pada Selasa, 21 Februari 2024 pukul 15.03 WIB;OSS RBA yang diakses pada Selasa, 21 Februari 2024 pukul 15.10 WIB.[1] Pasal 60 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (“PP 49/2021”)[2] Pasal 60 ayat (2) PP 29/2021[3] Pasal 60 ayat (3) PP 29/2021[4] Pasal 61 ayat (1) PP 29/2021[5] Pasal 1 angka 43 PP 29/2021[6] Pasal 61 ayat (2) 43 PP 29/2021[7] Pasal 62 ayat (2) PP 29/2021[8] Pasal 63 ayat (1) PP 29/2021[9] Pasal 63 ayat (2) PP 29/2021[10] Lampiran II Sektor Perdagangan Huruf B angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko[11] Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) yang diakses pada Selasa, 21 Februari 2024 pukul 15.03 WIB.Tagsperizinan berusahaperizinanoss rba

Apakah setiap gudang wajib didaftarkan? Jika benar begitu, apa syaratnya supaya gudang saya bisa beroperasi secara legal?

Suatu gudang dapat beroperasi secara legal apabila telah mendapatkan Tanda Daftar Gudang (“TDG”) yaitu bukti pendaftaran gudang yang diberikan kepada pemilik gudang. Lantas, apa saja syarat untuk bisa mendapatkan TDG? Selain itu, adakah jenis gudang yang tidak perlu melakukan pendaftaran gudang? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Ketentuan Seputar Pendaftaran Gudang13 Jan 2020Apakah Penyewa Gudang Harus Membayar PBB Gudang Sewaannya?09 Feb 2018Wajibkah Gudang Usaha Grosir Memiliki Tanda Daftar Gudang?30 Jan 2018Hukum Membangun Gudang di Daerah Perumahan11 Mei 2015Ketentuan Seputar Pendaftaran Gudang13 Jan 2020Apakah Penyewa Gudang Harus Membayar PBB Gudang Sewaannya?09 Feb 2018Wajibkah Gudang Usaha Grosir Memiliki Tanda Daftar Gudang?30 Jan 2018Hukum Membangun Gudang di Daerah Perumahan11 Mei 2015Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-mendapatkan-tanda-daftar-gudang-lt65d5d00e63d2e/

Syarat Mendapatkan Tanda Daftar Gudang (TDG)

pages/45/page-0.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Jenis-jenis Gudang** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Ketentuan Seputar Pendaftaran Gudang ](/klinik/a/ketentuan-seputar-pendaftaran-gudang-lt5df81905c727a/)  13 Jan 2020 [ #### Apakah Penyewa Gudang Harus Membayar PBB Gudang Sewaannya? ](/klinik/a/apakah-penyewa-gudang-harus-membayar-pbb-gudang-sewaannya-lt537dbc3bd44eb/)  09 Feb 2018 [ #### Wajibkah Gudang Usaha Grosir Memiliki Tanda Daftar Gudang? ](/klinik/a/wajibkah-gudang-usaha-grosir-memiliki-tanda-daftar-gudang-lt5a6fd3d65243d/)  30 Jan 2018 [ #### Hukum Membangun Gudang di Daerah Perumahan ](/klinik/a/hukum-membangun-gudang-di-daerah-perumahan-lt553c514f567c7/)  11 Mei 2015 [](#!) Gudang menurut **Pasal 1 angka 41 [PP 29/2021](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt603219e9ca580/node/534/peraturan-pemerintah-nomor-29-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_29_2021)** adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan Barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri. Adapun, jenis gudang terdiri dari gudang tertutup dan gudang terbuka.[\[1\]](#_ftn1) **Gudang tertutup** terdiri atas:[\[2\]](#_ftn2) 1. Gudang tertutup golongan A, dengan kriteria: * luas 100 meter persegi (“m2”) sampai dengan 1.000 m2; dan/atau * kapasitas penyimpanan antara 360 meter kubik (“m3”) sampai dengan 3.600 m3. 2. Gudang tertutup golongan B, dengan kriteria: * luas di atas 1.000 m2 sampai dengan 2.500 m2; dan/atau * kapasitas penyimpanan di atas 3.600 m3 sampai dengan 9.000 m3. 3. Gudang tertutup golongan C, dengan kriteria: * luas di atas 2.500 m2; dan/atau * kapasitas penyimpanan di atas 9.000 m3. 4. Gudang tertutup golongan D, dengan kriteria: * Gudang berbentuk silo atau tangki; dan/atau * kapasitas penyimpanan paling sedikit 762 m3 atau 400 ton. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Sedangkan **gudang terbuka** memiliki kriteria luas paling sedikit 1.000 m2.[\[3\]](#_ftn3) ### **Syarat Pengajuan Tanda Daftar Gudang (TDG)** Setiap pemilik gudang, **wajib memiliki Tanda Daftar Gudang** (“TDG”) dari Menteri Perdagangan.[\[4\]](#_ftn4)  TDG adalah bukti pendaftaran gudang yang diberikan kepada pemilik gudang.[\[5\]](#_ftn5) Artinya, untuk memiliki TDG tersebut, pemilik gudang harus melakukan pendaftaran gudang.[\[6\]](#_ftn6) Adapun, Menteri Perdagangan melimpahkan kewenangan penerbitan TDG kepada Gubernur DKI Jakarta untuk Provinsi DKI Jakarta dan bupati/wali kota. [\[7\]](#_ftn7) Selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta untuk Provinsi DKI Jakarta dan bupati/wali kota dapat melimpahkan kewenangan penerbitan TDG kepada kepala unit pelayanan terpadu satu pintu.[\[8\]](#_ftn8) Kepala unit pelayanan terpadu satu pintu berwenang melakukan penerbitan TDG secara elektronik melalui sistem yang terintegrasi dengan sistem kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan menyerahkan tembusan TDG yang telah diterbitkan kepada menteri dan kepala dinas yang membidangi perdagangan.[\[9\]](#_ftn9) TDG merupakan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (“PB-UMKU”) sehingga pengajuannya dilakukan melalui sistem **[OSS RBA](https://oss.go.id/)**.[\[10\]](#_ftn10) Adapun **syarat pengajuan TDG** adalah sebagai berikut:[\[11\]](#_ftn11) 1. Bukti bayar PNBP; 2. Alamat gudang dan titik koordinatnya; 3. Dokumentasi tampak depan, samping kanan, samping kiri, belakang, dan dalam gudang; 4. Formulir data teknis TDG. ### **Pengecualian Pendaftaran Gudang** Meskipun pemilik gudang wajib mendaftarkan gudangnya untuk memiliki TDG, namun terdapat beberapa gudang yang **dikecualikan dari aturan mengenai pendaftaran gudang**, di antaranya: * Gudang yang berada pada tempat penimbunan berikat; * Gudang yang berada pada tempat penimbunan di bawah pengawasan direktorat jenderal yang membidangi kepabeanan; dan * Gudang yang melekat dengan usaha ritel/eceran yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara barang dagangan eceran, atau gudang yang melekat dengan tempat produksi. Jika mengalami kesulitan untuk mengurus pendirian perusahaan dan perizinan berusaha, silakan kontak [Easybiz](mailto:Easybiz) di [[email protected]](mailto:[email protected]) untuk solusi terbaik pendirian perusahaan dan perizinan berusaha yang legal dan tepat. Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6032548acffe0/node/534/peraturan-pemerintah-nomor-5-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_5_2021) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt603219e9ca580/node/534/peraturan-pemerintah-nomor-29-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_29_2021) REFERENSI --------- 1. [Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)](https://oss.go.id/informasi/pb-umku/4c147ab7-4cd9-409d-b8a1-61bef3717807) yang diakses pada Selasa, 21 Februari 2024 pukul 15.03 WIB; 2. [OSS RBA](https://oss.go.id/) yang diakses pada Selasa, 21 Februari 2024 pukul 15.10 WIB. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 60 ayat (1) [Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt603219e9ca580/node/534/peraturan-pemerintah-nomor-29-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_29_2021) (“PP 49/2021”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 60 ayat (2) PP 29/2021 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 60 ayat (3) PP 29/2021 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 61 ayat (1) PP 29/2021 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 1 angka 43 PP 29/2021 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 61 ayat (2) 43 PP 29/2021 [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 62 ayat (2) PP 29/2021 [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 63 ayat (1) PP 29/2021 [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 63 ayat (2) PP 29/2021 [\[10\]](#_ftnref10) Lampiran II Sektor Perdagangan Huruf B angka 1 [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6032548acffe0/node/534/peraturan-pemerintah-nomor-5-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_5_2021) [\[11\]](#_ftnref11) [Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)](https://oss.go.id/informasi/pb-umku/4c147ab7-4cd9-409d-b8a1-61bef3717807) yang diakses pada Selasa, 21 Februari 2024 pukul 15.03 WIB. Tags ---- [perizinan berusaha](/tag/perizinan-berusaha) [perizinan](/tag/perizinan) [oss rba](/tag/oss-rba)