Datasets:

biznetgio

/

indonesia-law-qa-embeddings

like 1

Follow

Biznet Gio Nusantara 2

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.KLINIK TERKAITApakah Tanah Terlantar Menjadi Milik Negara?31 Mei 2024Siapa yang Mencetak Blangko Sertipikat Tanah?30 Mei 2024Perhitungan Kompensasi untuk Tanah yang Didirikan Tiang Listrik27 Mei 2024Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Jual Beli Tanah Girik yang dibuat oleh Adi Febrianto Sudrajat, S.H., dan pertama kali dipublikasikan pada 5 Mei 2011.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Apa itu Tanah Girik?Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Sebelum membahas lebih lanjut terkait dengan pengurusan pembelian tanah girik tanpa sertifikat hak milik sesuai peraturan, kami akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu tanah girik.Disarikan dari artikel Justika.com berjudul Tata Cara Jual Beli Tanah Girik dengan Mudah, tanah girik adalah jenis tanah yang belum mempunyai sertifikat secara autentik, dimana tanah tersebut masih belum terdaftar pada kantor pertanahan negara.Girik bukanlah tanda bukti atas tanah, tetapi bukti bahwa pemilik girik menguasai tanah milik adat dan sebagai pembayar pajak atas bidang tanah tersebut beserta dengan bangunan yang ada di atasnya jika ada. Sehingga, pada prinsipnya girik tidak dapat dipersamakan dengan sertifikat hak atas tanah seperti yang ada sekarang.Di dalam Pasal 24 ayat (1) PP 24/1997 dan penjelasannya, diatur bahwa untuk keperluan pendaftaran hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut, antara lain bukti-bukti tertulis salah satunya berupa girik.Lebih lanjut, Pasal 60 ayat (2) huruf f Permen ATR/Kepala BPN 3/1997 menjelaskan bahwa alat bukti tertulis untuk pendaftaran hak-hak lama sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) PP 24/1997 dinyatakan lengkap apabila dapat ditunjukkan kepada Panitia Ajudikasi dokumen-dokumen, antara lain petuk pajak bumi/landrente, girik, pipil, kekitir, dan Verbonding Indonesia sebelum berlakunya PP 10/1961.Sebelum lahirnya UU PA, girik dan alat bukti tertulis lain atas tanah bekas adat merupakan tanda pembuktian hak milik tanah. Akan tetapi, setelah UU PA dan PP 10/1961 yang telah dicabut dengan PP 24/1997 diundangkan dan diberlakukan, sertifikat hak atas tanahlah yang merupakan satu-satunya bukti kepemilikan hak atas tanah.Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa girik pasca diundangkannya UU PA dan PP 10/1961 adalah sebagai alat bukti tertulis untuk pendaftaran hak-hak lama atas tanah.Perlu kami tekankan bahwa menurut Pasal 96 ayat (1) PP 18/2021 jo.Pasal 76A Permen ATR/Kepala BPN 16/2021alat bukti tertulis tanah bekas milik adat yang dimiliki perseorangan salah satunya berupa girik dinyatakan tidak berlaku setelah 5 tahun sejak PP 18/2021 berlaku. Adapun, PP 18/2021 berlaku pada tanggal 2 Februari 2021.Artinya, tanah girik wajib dilakukan pendaftaran paling lama 5 tahun sejak tanggal 2 Februari 2021, yaitu tanggal 2 Februari 2026. Apabila jangka waktu tersebut berakhir, maka girik dinyatakan tidak berlaku serta tidak dapat digunakan sebagai alat pembuktian hak atas tanah dan hanya dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah.Dengan demikian, untuk dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan atas tanah, maka tanah girik sebaiknya segera didaftarkan sebelum tanggal 2 Februari 2026 atau 5 tahun sejak tanggal diundangkannya PP 18/2021. Dengan pendaftaran hak atas tanah, tanah girik akan diberikan surat tanda bukti hak berupa sertifikat. Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik maupun yuridis yang termuat di dalamnya sepanjang data tersebut sesuai dengan data yang termuat dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.Hal-hal yang Harus Diperhatikan Jika Akan Beli Tanah Girik Apabila Anda ingin membeli tanah girik, Anda perlu memperhatikan beberapa kekurangan tanah girik sebagai berikut:Kedudukannya lemah di mata hukumGirik hanya sebagai alat bukti permulaan untuk memperoleh hak atas tanah dalam melakukan pendaftaran tanah. Selain itu, girik sebenarnya hanya dasar untuk melakukan penarikan terhadap Pajak Bumi dan Bangunan dengan tujuan untuk mengetahui apabila ada seseorang telah menempati tanah tersebut.Di samping itu, pencatatan dalam Leter C terkadang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan yang berpotensi akan menimbulkan sengketa maupun penyesalan dari pembeli di kemudian hari.Hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 20 PP 24/1997jo. Pasal 19 ayat (2) huruf c UU PA yang menyatakan bahwa surat tanda bukti hak sebagai alat bukti terkuat adalah sebuah sertifikat. Artinya, girik tidak dapat dipersamakan dengan sertifikat hak atas tanah seperti yang ada sekarang.Terkait dengan hal tersebut, terdapat setidaknya dua yurisprudensi Mahkamah Agung yang tidak mengakui girik sebagai bukti kepemilikan tanah. Pertama, Putusan MA No. 34 K/Sip/1960tanggal 10 Februari 1960, yang menyatakan bahwa Surat Petuk Pajak Bumi bukan merupakan bukti mutlak kepemilikan tanah, namun hanya merupakan bukti pembayaran pajak.Kedua, Putusan MA No. 294/PK/Pdt/2016(hal. 60), tanggal 26 Juli 2016 yang menyatakan bahwa surat girik bukan merupakan bukti kepemilikan, namun hanya merupakan tanda siapa yang harus membayar pajak tanah yang bersangkutan, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Girik Nomor 175 yang diajukan oleh Penggugat bukan merupakan bukti kepemilikan akan tetapi hanya merupakan tanda siapa yang harus membayar pajak tanah yang bersangkutan. Perlu konversi terhadap hak atas tanah yang berasal dari hak-hak lama untuk keperluan pendaftaran hak. Hal ini karena hanya sertifikat yang diakui sebagai surat tanda bukti hak atas tanah.Tips Membeli Tanah GirikPastikan dulu bahwa girik yang dipakai adalah girik asli.Minta bukti pembayaran PBB dari pemilik girik.Pastikan bahwa tanah sedang tidak dijaminkan kepada pihak lain.Dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan / diketahui Kepala Desa/Lurah setempat).Asas terang berarti pembelian tanah dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang (dalam hal ini adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”) atau PPAT sementara yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dalam hal jual beli dilakukan daerah yang belum cukup terdapat PPAT, seperti Camat atau Kepala Desa.Adapun asas tunai menurut Sigit Sapto Nugroho, et.al dalam buku Hukum Agraria Indonesia berarti perbuatan pemindahan hak atas tanah dan pembayaran atas harga dilakukan secara serentak (hal. 133)Meskipun pembelian tanah girik dapat dilakukan di hadapan/diketahui Kepala Desa/Lurah setempat, namun dalam hal ini kami menyarankan agar jual beli tetap dilakukan di hadapan PPAT atau PPAT Sementara sesuai dengan kewenangannya, kecuali jika daerah tersebut belum cukup ada PPAT.Terkait dengan proses peralihan tanah (misalnya dengan jual beli) sesuai dengan asas terang dan tunai, dapat Anda simak dalam salah satu yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu Putusan MA No. 380 K/Sip/1975 tanggal 15 April 1976 yang menyatakan bahwa untuk sahnya perjanjian jual beli tanah diperlukan syarat terang dan penguatan dari para pejabat yang berwenang.Didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual. Penelitian ini merupakan bentuk iktikad baik dari pembeli.Hal ini dapat Anda lihat dalam Putusan MA No. 1816 K/Pdt/1989 tanggal 10 Oktober 1992, yang menyatakan bahwa pembeli tidak dapat dikualifikasikan sebagai yang beriktikad baik, karena pembelian dilakukan dengan ceroboh adalah ketika pembelian ia sama sekali tidak meneliti hak dan status para penjual atas tanah, karena itu ia tidak pantas dilindungi dalam transaksi itu.Pembelian dilakukan dengan harga yang layak.Melakukan konversi girik menjadi sertifikat hak milikTerkait dengan hal ini, Anda dapat menyimak Putusan MA No. 3176 K/Pdt/1988 tertanggal 3 April 1990 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa sebidang tanah yang sudah jelas ada sertifikatnya tidak dapat diperjualbelikan begitu saja berdasarkan surat girik, melainkan harus didasarkan atas sertifikat tanah yang bersangkutan yang merupakan bukti autentik dan mutlak tentang kepemilikannya, sedangkan surat girik hanya sebagai tanda untuk membayar pajakSehingga, berdasarkan uraian tersebut di atas, setelah selesai melakukan pembelian tanah girik, kami tetap menyarankan untuk mengkonversi girik tersebut ke sertifikat hak milik sebagai tanda bukti kepemilikan yang diakui oleh negara.Cara Melakukan Pendaftaran Tanah GirikCara pertama, Anda dapat mengurus pendaftaran tanah tersebut dengan bantuan PPAT. Adapun, cara kedua, jika akan melakukannya secara mandiri, Anda dapat menyimak syaratnya di Pemberian Hak Milik Perorangan sebagai berikut:Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas meterai cukup.Surat kuasa apabila dikuasakan.Fotokopi identitas pemohon/pemegang dan penerima hak (KTP, KK) serta kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.Asli bukti perolehan tanah/alas hak.Asli surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah (rumah gol III) atau rumah yang dibeli dari pemerintah.Fotokopi SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar pemasukan (pada saat pendaftaran hak).Fotokopi SPPT dan PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak).Ada keterangan luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon.Pernyataan tanah tidak sengketa.Pernyataan tanah/bangunan dikuasai secara fisik.Selain syarat-syarat tersebut, Anda juga perlu melampirkan girik asli dan fotokopi buku Letter C Desa yang dilegalisir lurah.Baca juga: Cara Membuat Sertifikat Tanah Secara MandiriPerkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok AgrariaPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran TanahPeraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta TanahPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta TanahPeraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Saturan Rumah Susun, dan Pendaftaran TanahPeraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran TanahPeraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran TanahPeraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran TanahPeraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran TanahSurat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakukan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. PUTUSANPutusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/Sip/1960;Putusan Mahkamah Agung Nomor 380 K/Sip/1975;Putusan Mahkamah Agung Nomor 3176 K/Pdt/1988;Putusan Mahkamah Agung Nomor 1816 K/Pdt.1989;Putusan Mahkamah Agung Nomor 294 PK/Pdt/2016.REFERENSIDesy Nurkristia. Asas Kepastian Hukum Dalam Kedudukan Girik Terhadap Sertipikat Hak Atas Tanah. Jurnal Suara Hukum, Vol. 3 No. 2, September 2021;Ni Putu Diah Anjeni Werdhi Wahari dan I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, Pengaturan Girik dan Implikasi Kepastian Hukum dalam Pembuktian Hak Atas Tanah, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 19 No. 3, September 2022;Sigit Sapto Nugroho, al. Hukum Agraria Indonesia. Solo: Pustaka Iltizam, 2017;Pemberian Hak Milik Perorangan yang diakses pada 4 Juni 2024 pukul 15.00 WIB. Tagssertifikat hak milikjual beli tanahhak atas tanah

Bagaimana cara pengurusan pembelian tanah girik (tanpa sertifikat hak milik) sesuai peraturan?

Girik bukanlah tanda bukti atas tanah, tetapi bukti bahwa pemilik girik menguasai tanah milik adat dan sebagai pembayar pajak atas bidang tanah tersebut beserta dengan bangunan yang ada di atasnya jika ada. Sehingga, pada prinsipnya girik tidak dapat dipersamakan dengan sertifikat hak atas tanah seperti yang ada sekarang. Dapat dikatakan bahwa girik pasca diundangkannya UU PA dan PP 10/1961 adalah sebagai alat bukti tertulis untuk pendaftaran hak-hak lama atas tanah. Lantas, bagaimana cara dan kiat-kiat untuk membeli tanah girik yang aman? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Apakah Tanah Terlantar Menjadi Milik Negara?31 Mei 2024Siapa yang Mencetak Blangko Sertipikat Tanah?30 Mei 2024Perhitungan Kompensasi untuk Tanah yang Didirikan Tiang Listrik27 Mei 2024Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024Apakah Tanah Terlantar Menjadi Milik Negara?31 Mei 2024Siapa yang Mencetak Blangko Sertipikat Tanah?30 Mei 2024Perhitungan Kompensasi untuk Tanah yang Didirikan Tiang Listrik27 Mei 2024Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/kiat-kiat-membeli-tanah-girik-yang-aman-cl1360/

Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman

pages/0/page-0.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Apakah Tanah Terlantar Menjadi Milik Negara? ](/klinik/a/apakah-tanah-terlantar-menjadi-milik-negara-lt60543ed4e6b17/)  31 Mei 2024 [ #### Siapa yang Mencetak Blangko Sertipikat Tanah? ](/klinik/a/siapa-yang-mencetak-blangko-sertipikat-tanah-lt665831353dad1/)  30 Mei 2024 [ #### Perhitungan Kompensasi untuk Tanah yang Didirikan Tiang Listrik ](/klinik/a/perhitungan-kompensasi-untuk-tanah-yang-didirikan-tiang-listrik-lt65ca32ed4bef8/)  27 Mei 2024 [ #### Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama ](/klinik/a/langkah-jika-jual-beli-tanah-hgb-yang-belum-balik-nama-cl6547/)  15 Mei 2024 [](#!) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul _Jual Beli Tanah Girik_ yang dibuat oleh [Adi Febrianto Sudrajat, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/ikatan-kekeluargaan-advokat-universitas-indonesia-lt4a0a771a21161/adi-febrianto-sudrajat-sh-lt4bcedfa42ed3f/),** **dan pertama kali dipublikasikan pada 5 Mei 2011.** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Apa itu Tanah Girik?** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Sebelum membahas lebih lanjut terkait dengan pengurusan pembelian tanah girik tanpa sertifikat hak milik sesuai peraturan, kami akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu tanah girik. Disarikan dari artikel **[Justika.com](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/justikacom-lt598bd6250c908/)** berjudul **[Tata Cara Jual Beli Tanah Girik dengan Mudah](https://blog.justika.com/pertanahan-dan-properti/tata-cara-jual-beli-tanah-girik/)**, tanah girik adalah jenis tanah yang belum mempunyai sertifikat secara autentik, dimana tanah tersebut masih belum terdaftar pada kantor pertanahan negara. Girik bukanlah tanda bukti atas tanah, tetapi bukti bahwa pemilik girik menguasai tanah milik adat dan sebagai pembayar pajak atas bidang tanah tersebut beserta dengan bangunan yang ada di atasnya jika ada. Sehingga, pada prinsipnya girik tidak dapat dipersamakan dengan sertifikat hak atas tanah seperti yang ada sekarang. Di dalam **Pasal 24 ayat (1) [PP 24/1997](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/11693/peraturan-pemerintah-nomor-24-tahun-1997?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_24_1997) dan penjelasannya**, diatur bahwa untuk keperluan pendaftaran hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut, antara lain bukti-bukti tertulis salah satunya berupa girik. Lebih lanjut, **Pasal 60 ayat (2) huruf f [Permen ATR/Kepala BPN 3/1997](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28178/peraturan-menteri-negara-agrariakepala-bpn-nomor-3-tahun-1997/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permen_atr_3/1997)** menjelaskan bahwa alat bukti tertulis untuk pendaftaran hak-hak lama sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) PP 24/1997 dinyatakan lengkap apabila dapat ditunjukkan kepada Panitia Ajudikasi dokumen-dokumen, antara lain petuk pajak bumi/_landrente,_ **girik**, pipil, kekitir, dan _Verbonding_ Indonesia sebelum berlakunya **[PP 10/1961](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5369b7de54940/peraturan-pemerintah-nomor-10-tahun-1961/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_10_1961)**. Sebelum lahirnya **[UU PA](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/249/nprt/6/uu-no-5-tahun-1960-peraturan-dasar-pokok-pokok-agraria#dokumen?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_5_1960)**, girik dan alat bukti tertulis lain atas tanah bekas adat merupakan tanda pembuktian hak milik tanah. Akan tetapi, setelah UU PA dan PP 10/1961 yang telah dicabut dengan PP 24/1997 diundangkan dan diberlakukan, sertifikat hak atas tanahlah yang merupakan satu-satunya bukti kepemilikan hak atas tanah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa girik pasca diundangkannya UU PA dan PP 10/1961 adalah sebagai alat bukti tertulis untuk pendaftaran hak-hak lama atas tanah. Perlu kami tekankan bahwa menurut **Pasal 96 ayat (1) [PP 18/2021](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt60322e042d584/peraturan-pemerintah-nomor-18-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_18_2021)** _jo._**Pasal 76A [Permen ATR/Kepala BPN 16/2021](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt61307ee93a3e1?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permen_atr_16_2021)**alat bukti tertulis tanah bekas milik adat yang dimiliki perseorangan salah satunya berupa **girik dinyatakan tidak berlaku setelah 5 tahun sejak PP 18/2021 berlaku**. Adapun, PP 18/2021 berlaku pada tanggal 2 Februari 2021. Artinya, tanah girik wajib dilakukan pendaftaran **paling lama 5 tahun sejak tanggal 2 Februari 2021, yaitu tanggal 2 Februari 2026**. Apabila jangka waktu tersebut berakhir, maka girik dinyatakan tidak berlaku serta tidak dapat digunakan sebagai alat pembuktian hak atas tanah dan hanya dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah. Dengan demikian, untuk dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan atas tanah, maka tanah girik sebaiknya segera didaftarkan sebelum tanggal 2 Februari 2026 atau 5 tahun sejak tanggal diundangkannya PP 18/2021. Dengan pendaftaran hak atas tanah, tanah girik akan diberikan surat tanda bukti hak berupa sertifikat. Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik maupun yuridis yang termuat di dalamnya sepanjang data tersebut sesuai dengan data yang termuat dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. ### **Hal-hal yang Harus Diperhatikan Jika Akan Beli Tanah Girik** Apabila Anda ingin membeli tanah girik, Anda perlu memperhatikan beberapa **kekurangan tanah girik** sebagai berikut: 1. **Kedudukannya lemah di mata hukum** Girik hanya sebagai alat bukti permulaan untuk memperoleh hak atas tanah dalam melakukan pendaftaran tanah. Selain itu, girik sebenarnya hanya dasar untuk melakukan penarikan terhadap Pajak Bumi dan Bangunan dengan tujuan untuk mengetahui apabila ada seseorang telah menempati tanah tersebut. Di samping itu, pencatatan dalam Leter C terkadang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan yang berpotensi akan menimbulkan sengketa maupun penyesalan dari pembeli di kemudian hari. Hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan dalam **Pasal 1 angka 20 PP 24/1997**_jo._ **Pasal 19 ayat (2) huruf c UU PA** yang menyatakan bahwa surat tanda bukti hak sebagai alat bukti terkuat adalah sebuah sertifikat. Artinya, girik tidak dapat dipersamakan dengan sertifikat hak atas tanah seperti yang ada sekarang. Terkait dengan hal tersebut, terdapat setidaknya dua yurisprudensi Mahkamah Agung yang tidak mengakui girik sebagai bukti kepemilikan tanah. _Pertama_, **[Putusan MA No. 34 K/Sip/1960](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6180b85c18b5a?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MA_34_1960)**tanggal 10 Februari 1960, yang menyatakan bahwa Surat Petuk Pajak Bumi bukan merupakan bukti mutlak kepemilikan tanah, namun hanya merupakan bukti pembayaran pajak. _Kedua_, **[Putusan MA No. 294/PK/Pdt/2016](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/2511439ddfc89ee65f4a1856817f2827.html)**(hal. 60), tanggal 26 Juli 2016 yang menyatakan bahwa surat girik bukan merupakan bukti kepemilikan, namun hanya merupakan tanda siapa yang harus membayar pajak tanah yang bersangkutan, dengan pertimbangan sebagai berikut: _Bahwa Girik Nomor 175 yang diajukan oleh Penggugat bukan merupakan bukti kepemilikan akan tetapi hanya merupakan tanda siapa yang harus membayar pajak tanah yang bersangkutan._ 2. **Perlu konversi terhadap hak atas tanah yang berasal dari hak-hak lama untuk keperluan pendaftaran hak**. Hal ini karena hanya sertifikat yang diakui sebagai surat tanda bukti hak atas tanah. ### **Tips Membeli Tanah Girik** 1. Pastikan dulu bahwa girik yang dipakai adalah girik asli. 2. Minta bukti pembayaran PBB dari pemilik girik. 3. Pastikan bahwa tanah sedang tidak dijaminkan kepada pihak lain. 4. Dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan / diketahui Kepala Desa/Lurah setempat). **Asas terang** berarti pembelian tanah dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang (dalam hal ini adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”) atau PPAT sementara yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dalam hal jual beli dilakukan daerah yang belum cukup terdapat PPAT, seperti Camat atau Kepala Desa. Adapun **asas tunai** menurut **Sigit Sapto Nugroho, _et.al_** dalam buku _Hukum Agraria Indonesia_ berarti perbuatan pemindahan hak atas tanah dan pembayaran atas harga dilakukan secara serentak (hal. 133) Meskipun pembelian tanah girik dapat dilakukan di hadapan/diketahui Kepala Desa/Lurah setempat, namun dalam hal ini kami menyarankan agar jual beli tetap dilakukan di hadapan PPAT atau PPAT Sementara sesuai dengan kewenangannya, kecuali jika daerah tersebut belum cukup ada PPAT. Terkait dengan proses peralihan tanah (misalnya dengan jual beli) sesuai dengan asas terang dan tunai, dapat Anda simak dalam salah satu yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu [**Putusan MA No. 380 K/Sip/1975**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/23775/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MA_380_1975) **tanggal 15 April 1976** yang menyatakan bahwa untuk sahnya perjanjian jual beli tanah diperlukan syarat terang dan penguatan dari para pejabat yang berwenang. 5. Didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual. Penelitian ini merupakan bentuk iktikad baik dari pembeli. Hal ini dapat Anda lihat dalam **[Putusan MA No. 1816 K/Pdt/1989](https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/1816kpdt1989/detail)** tanggal 10 Oktober 1992, yang menyatakan bahwa pembeli tidak dapat dikualifikasikan sebagai yang beriktikad baik, karena pembelian dilakukan dengan ceroboh adalah ketika pembelian ia sama sekali tidak meneliti hak dan status para penjual atas tanah, karena itu ia tidak pantas dilindungi dalam transaksi itu. 6. Pembelian dilakukan dengan harga yang layak. 7. Melakukan konversi girik menjadi sertifikat hak milik Terkait dengan hal ini, Anda dapat menyimak **[Putusan MA No. 3176 K/Pdt/1988](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20884/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MA_3176_1988)** tertanggal 3 April 1990 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa sebidang tanah yang sudah jelas ada sertifikatnya tidak dapat diperjualbelikan begitu saja berdasarkan surat girik, melainkan harus didasarkan atas sertifikat tanah yang bersangkutan yang merupakan bukti autentik dan mutlak tentang kepemilikannya, sedangkan surat girik hanya sebagai tanda untuk membayar pajak Sehingga, berdasarkan uraian tersebut di atas, setelah selesai melakukan pembelian tanah girik, kami tetap menyarankan untuk mengkonversi girik tersebut ke sertifikat hak milik sebagai tanda bukti kepemilikan yang diakui oleh negara. ### **Cara Melakukan Pendaftaran Tanah Girik** Cara pertama, Anda dapat mengurus pendaftaran tanah tersebut dengan bantuan PPAT. Adapun, cara kedua, jika akan melakukannya secara mandiri, Anda dapat menyimak syaratnya di **[Pemberian Hak Milik Perorangan](https://www.atrbpn.go.id/cari-layanan)** sebagai berikut: 1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas meterai cukup. 2. Surat kuasa apabila dikuasakan. 3. Fotokopi identitas pemohon/pemegang dan penerima hak (KTP, KK) serta kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket. 4. Asli bukti perolehan tanah/alas hak. 5. Asli surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah (rumah gol III) atau rumah yang dibeli dari pemerintah. 6. Fotokopi SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar pemasukan (pada saat pendaftaran hak). 7. Fotokopi SPPT dan PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak). 8. Ada keterangan luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon. 9. Pernyataan tanah tidak sengketa. 10. Pernyataan tanah/bangunan dikuasai secara fisik. 11. Selain syarat-syarat tersebut, Anda juga perlu melampirkan girik asli dan fotokopi buku Letter C Desa yang dilegalisir lurah. Baca juga: **[Cara Membuat Sertifikat Tanah Secara Mandiri](https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-membuat-sertifikat-tanah-secara-mandiri-cl3356?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=cara_buat_sertifikat_tanah_mandiri)** Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/249/nprt/6/uu-no-5-tahun-1960-peraturan-dasar-pokok-pokok-agraria#dokumen?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_5_1960) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/11693/peraturan-pemerintah-nomor-24-tahun-1997?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_24_1997) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/11812?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_37_1998) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt57849233a96ea/peraturan-pemerintah-nomor-24-tahun-2016?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_24_2016) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Saturan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt60322e042d584/peraturan-pemerintah-nomor-18-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_18_2021) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28178/peraturan-menteri-negara-agrariakepala-bpn-nomor-3-tahun-1997/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permen_atr_3/1997) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50ee8759ed89a?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perka_bpn_8_2012) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5d525a4bda89f?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permen_atr_7_2019) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt61307ee93a3e1?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permen_atr_16_2021) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakukan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt5858f3427a3ea/surat-edaran-mahkamah-agung-nomor-4-tahun-2016/appendices?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=sema_4_2016) PUTUSAN ------- 1. [Putusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/Sip/1960](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6180b85c18b5a?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MA_34_1960); 2. [Putusan Mahkamah Agung Nomor 380 K/Sip/1975](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/23775/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MA_380_1975); 3. [Putusan Mahkamah Agung Nomor 3176 K/Pdt/1988](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20884/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MA_3176_1988); 4. [Putusan Mahkamah Agung Nomor 1816 K/Pdt.1989](https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/1816kpdt1989/detail); 5. [Putusan Mahkamah Agung Nomor 294 PK/Pdt/2016](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/2511439ddfc89ee65f4a1856817f2827.html). REFERENSI --------- 1. Desy Nurkristia. _Asas Kepastian Hukum Dalam Kedudukan Girik Terhadap Sertipikat Hak Atas Tanah_. Jurnal Suara Hukum, Vol. 3 No. 2, September 2021; 2. Ni Putu Diah Anjeni Werdhi Wahari dan I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, _Pengaturan Girik dan Implikasi Kepastian Hukum dalam Pembuktian Hak Atas Tanah,_ Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 19 No. 3, September 2022; 3. Sigit Sapto Nugroho, _al_. _Hukum Agraria Indonesia._ Solo: Pustaka Iltizam, 2017; 4. [Pemberian Hak Milik Perorangan](https://www.atrbpn.go.id/cari-layanan) yang diakses pada 4 Juni 2024 pukul 15.00 WIB. Tags ---- [sertifikat hak milik](/tag/sertifikat-hak-milik) [jual beli tanah](/tag/jual-beli-tanah) [hak atas tanah](/tag/hak-atas-tanah)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Larangan Paralegal Memberikan Bantuan Hukum Secara Litigasi di Pengadilan yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S.H. dan dipublikasikan pada 11 Juli 2018.Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Pengertian ParalegalParalegal adalah setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau pemberi bantuan hukum yang telah mengikuti pelatihan paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi penerima bantuan hukum di pengadilan.[1]Adapun yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.[2] Sedangkan pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan UU Bantuan Hukum.[3] Kemudian penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.[4]Bolehkah Paralegal Memberikan Bantuan Hukum Secara Litigasi di Pengadilan?Pada dasarnya secara historis, paralegal dapat memberikan bantuan hukum di dalam dan di luar pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 Permenkumham 1/2018. Namun, setelah adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018 mengenai perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Permenkumham 1/2018, dinyatakan bahwa Pasal 11 dan Pasal 12 Permenkumham 1/2018 tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu UU Advokat, dengan demikian melanggar asas lex superior derogate legi inferior, sehingga bertentangan dengan Pasal 5 dan Pasal 6 UU 12/2011 (hal. 27). Dalam amar putusan, hakim memerintahkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mencabut Pasal 11 dan Pasal 12 Permenkumham 1/2018 (hal. 28-29).Saat ini, sepanjang penelusuran kami, kedudukan dan legal standing paralegal dalam memberikan bantuan hukum diatur dan ditentukan dalam Permenkumham 3/2021 yang telah secara jelas memberikan batasan ruang dan kewenangan bagi paralegal untuk dapat memberikan bantuan hukum kepada pihak yang membutuhkan.Pasal 9 dan Pasal 10 Permenkumham 3/2021 telah mengatur dengan jelas tugas paralegal, yaitu:Pasal 9Pemberi bantuan hukum dapat melibatkan paralegal yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pemberian bantuan hukum.Pasal 10Selain memberikan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, pemberi bantuan hukum dapat menugaskan paralegal yang telah memiliki kompetensi untuk memberikan pelayanan hukum berupa:a. advokasi kebijakan perangkat daerah Tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat provinsi;b. pendampingan program atau kegiatan yang dikelola oleh kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, atau pemerintah desa; dan/atauc. bekerja sama dengan penyuluh hukum untuk membentuk dan/atau membina kelompok keluarga sadar hukum.Kemudian, paralegal dalam melaksanakan tugas di atas wajib menunjukkan kartu identitas yang berlaku dan/atau surat tugas. Kartu identitas berlaku maksimal 3 tahun dan dapat diperpanjang atau dievaluasi oleh pemberi bantuan hukum. Sedangkan surat tugas hanya berlaku selama paralegal melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum.[5]Berdasarkan ketentuan di atas, maka ruang lingkup bantuan hukum oleh paralegal sebatas advokasi kebijakan, pendampingan program atau kegiatan yang dikelola pemerintah, dan/atau bekerja sama dengan penyuluh hukum. Selain itu, paralegal juga tidak secara mandiri mendampingi penerima bantuan hukum di pengadilan.Sebagai informasi, serupa dengan ketentuan dalam Permenkumham 3/2021, Pasal 9 huruf a UU Bantuan Hukum juga mengatur bahwa pemberi bantuan hukum berhak untuk melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum. Dalam hal paralegal direkrut, pemberi bantuan hukum wajib untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bantuan hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut.[6]Sanksi PidanaMenjawab pertanyaan Anda mengenai apa sanksi hukum jika paralegal bertindak seolah-olah sebagai pengacara dan memberikan bantuan hukum secara litigasi di pengadilan? Kami memiliki keterbatasan informasi tentang tindakan apa yang dilakukan paralegal tersebut, namun dapat kami asumsikan perbuatan paralegal yang bertindak seolah-olah sebagai pengacara berkaitan dengan pemalsuan Kartu Tanda Pengenal Advokat (“KTPA”).Pada dasarnya, seseorang yang membuat KTPA/kartu advokat palsu berpotensi dipidana berdasarkan tindak pidana pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku, dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun. Sedangkan dalam UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[7] yaitu tahun 2026, tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam Pasal 391 ayat (1) dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun atau pidana denda maksimal Rp2 miliar.[8]Selain itu,  orang yang berpura-pura sebagai advokat juga bisa dipidana berdasarkan tindak pidana penipuan yang diatur Pasal 378 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 4 tahun. Sedangkan dalam UU 1/2023, tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 492 dengan ancaman pidana penjara maksimal 4 tahun atau pidana denda maksimal yaitu Rp500 juta.[9]Baca juga: Jerat Pidana untuk Advokat GadunganDemikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.Dasar Hukum:Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan HukumPutusan:Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018.[1] Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum (“Permenkumham 3/2021”)[2] Pasal 1 angka 1 Permenkumham 3/2021[3] Pasal 1 angka 2 Permenkumham 3/2021[4] Pasal 1 angka 3 Permenkumham 3/2021[5] Pasal 11 Permenkumham 3/2021[6] Pasal 10 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum[7] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)[8] Pasal 79 ayat (1) huruf f UU 1/2023[9] Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023Tagslegalparalegallitigasipengadilanlembaga bantuan hukumadvokatprofesi hukumhukumbantuan hukumpengacara

Apakah benar paralegal dapat memberikan bantuan hukum di dalam pengadilan dan di luar pengadilan? Mengingat paralegal bukanlah pengacara. Jika dilarang, apa sanksi hukum bagi paralegal yang bertindak seolah-olah sebagai pengacara dan memberikan bantuan hukum secara litigasi di pengadilan?  

Saat ini, kedudukan dan legal standing paralegal dalam memberikan bantuan hukum diatur dan ditentukan dalam Permenkumham 3/2021 yang memberikan batasan ruang dan kewenangan bagi paralegal untuk dapat memberikan bantuan hukum kepada pihak yang membutuhkan. Lantas, bolehkah paralegal memberikan bantuan hukum secara litigasi di pengadilan? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang19 Mei 2023Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku27 Des 2022Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang19 Mei 2023Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku27 Des 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-paralegal-memberikan-bantuan-hukum-secara-litigasi-di-pengadilan-lt5b3df3fa5a954/

Bolehkah Paralegal Memberikan Bantuan Hukum Secara Litigasi di Pengadilan?

pages/0/page-1.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul _Larangan Paralegal Memberikan Bantuan Hukum Secara Litigasi di Pengadilan_ yang dibuat oleh [Sovia Hasanah, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/sovia-hasanah--sh-lt57d2913a130b4/) dan dipublikasikan pada 11 Juli 2018.** **Artikel ini dibuat berdasarkan [KUHP lama](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) dan [UU 1/2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023) tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Pengertian Paralegal** **Paralegal** adalah setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau pemberi bantuan hukum yang telah mengikuti pelatihan paralegal, **tidak berprofesi sebagai advokat**, dan **tidak secara mandiri mendampingi penerima bantuan hukum di pengadilan**.[\[1\]](#_ftn1) Adapun yang dimaksud dengan **bantuan hukum** adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.[\[2\]](#_ftn2) Sedangkan **pemberi bantuan hukum** adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan **[UU Bantuan Hukum](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ed719a7bf5cb/uu-no-16-tahun-2011-bantuan-hukum/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_16_2011)**.[\[3\]](#_ftn3) Kemudian **penerima bantuan hukum** adalah orang atau kelompok orang miskin.[\[4\]](#_ftn4) ### **Bolehkah Paralegal Memberikan Bantuan Hukum Secara Litigasi di Pengadilan?** Pada dasarnya **secara historis**, paralegal dapat memberikan bantuan hukum di dalam dan di luar pengadilan sebagaimana ketentuan **Pasal 11 dan Pasal 12 [Permenkumham 1/2018](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5a8becb4d7dbc/peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-1-tahun-2018/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkumham_1_2018)**. Namun, setelah adanya **[Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5b4f019b6aefd/putusan-mahkamah-agung-nomor-22-p-hum-2018/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=putusan_ma_22_p_hum_2018)** mengenai perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Permenkumham 1/2018, dinyatakan bahwa Pasal 11 dan Pasal 12 Permenkumham 1/2018 tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu **[UU Advokat](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/13147/undangundang-nomor-18-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_18_2003)**, dengan demikian melanggar asas _lex superior derogate legi inferior_, sehingga bertentangan dengan **Pasal 5 dan Pasal 6 [UU 12/2011](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-12-tahun-2011-pembentukan-peraturan-perundang-undangan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_12_2011)** (hal. 27). Dalam amar putusan, hakim memerintahkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mencabut Pasal 11 dan Pasal 12 Permenkumham 1/2018 (hal. 28-29). Saat ini, sepanjang penelusuran kami, kedudukan dan _legal standing_ paralegal dalam memberikan bantuan hukum diatur dan ditentukan dalam **[Permenkumham 3/2021](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6024a7d71be20/peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-3-tahun-2021/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkumham_3_2021)** yang telah secara jelas memberikan batasan ruang dan kewenangan bagi paralegal untuk dapat memberikan bantuan hukum kepada pihak yang membutuhkan. **Pasal 9 dan Pasal 10 Permenkumham 3/2021** telah mengatur dengan jelas tugas paralegal, yaitu: **Pasal 9** _Pemberi bantuan hukum dapat melibatkan paralegal yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pemberian bantuan hukum._ **Pasal 10** _Selain memberikan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, pemberi bantuan hukum dapat menugaskan paralegal yang telah memiliki kompetensi untuk memberikan pelayanan hukum berupa:_ _a. advokasi kebijakan perangkat daerah Tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat provinsi;_ _b. pendampingan program atau kegiatan yang dikelola oleh kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, atau pemerintah desa; dan/atau_ _c. bekerja sama dengan penyuluh hukum untuk membentuk dan/atau membina kelompok keluarga sadar hukum._ Kemudian, paralegal dalam melaksanakan tugas di atas wajib menunjukkan kartu identitas yang berlaku dan/atau surat tugas. **Kartu identitas** berlaku maksimal 3 tahun dan dapat diperpanjang atau dievaluasi oleh pemberi bantuan hukum. Sedangkan **surat tugas** hanya berlaku selama paralegal melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum.[\[5\]](#_ftn5) Berdasarkan ketentuan di atas, maka ruang lingkup bantuan hukum oleh paralegal sebatas advokasi kebijakan, pendampingan program atau kegiatan yang dikelola pemerintah, dan/atau bekerja sama dengan penyuluh hukum. Selain itu, paralegal juga tidak secara mandiri mendampingi penerima bantuan hukum di pengadilan. Sebagai informasi, serupa dengan ketentuan dalam Permenkumham 3/2021, **Pasal 9 huruf a UU Bantuan Hukum** juga mengatur bahwa pemberi bantuan hukum berhak untuk melakukan rekrutmen terhadap advokat, **paralegal**, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum. Dalam hal paralegal direkrut, pemberi bantuan hukum wajib untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bantuan hukum bagi advokat, **paralegal**, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut.[\[6\]](#_ftn6) ### **Sanksi Pidana** Menjawab pertanyaan Anda mengenai apa sanksi hukum jika paralegal bertindak seolah-olah sebagai pengacara dan memberikan bantuan hukum secara litigasi di pengadilan? Kami memiliki keterbatasan informasi tentang tindakan apa yang dilakukan paralegal tersebut, namun dapat kami asumsikan perbuatan paralegal yang bertindak seolah-olah sebagai pengacara berkaitan dengan pemalsuan **[Kartu Tanda Pengenal Advokat (“KTPA”)](https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-kepemilikan-kartu-tanda-pengenal-advokat-ktpa-cl5097/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=dasar_kepemilikan_ktpa)**. Pada dasarnya, seseorang yang membuat KTPA/kartu advokat palsu berpotensi dipidana berdasarkan **[tindak pidana pemalsuan surat](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-263-kuhp-tentang-pemalsuan-surat-lt65a5077071ccc/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pasal_263_kuhp)** yang diatur dalam **Pasal 263 ayat (1) [KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP)** lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku, dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun. Sedangkan dalam **[UU 1/2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru)** tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[\[7\]](#_ftn7) yaitu tahun 2026, tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam **Pasal 391 ayat (1)** dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun atau pidana denda maksimal Rp2 miliar.[\[8\]](#_ftn8) Selain itu,  orang yang berpura-pura sebagai advokat juga bisa dipidana berdasarkan **[tindak pidana penipuan](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-378-kuhp-tentang-penipuan-lt6571693c4c627/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pasal_378_kuhp)** yang diatur **Pasal 378 KUHP** dengan ancaman pidana penjara maksimal 4 tahun. Sedangkan dalam **UU 1/2023**, tindak pidana penipuan diatur dalam **Pasal 492** dengan ancaman pidana penjara maksimal 4 tahun atau pidana denda maksimal yaitu Rp500 juta.[\[9\]](#_ftn9) Baca juga: **[Jerat Pidana untuk Advokat Gadungan](https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pidana-untuk-advokat-gadungan-lt5d3811cb1fcce/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=advokat_gadungan)** Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum: 1. [Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP); 2. [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/13147/undangundang-nomor-18-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_18_2003); 3. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-12-tahun-2011-pembentukan-peraturan-perundang-undangan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_12_2011) sebagaimana diubah dengan [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt5da039a94937f?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_15_2019) yang diubah kedua kalinya dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt62b01b9e7e96e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2022); 4. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt4ed719a7bf5cb/uu-no-16-tahun-2011-bantuan-hukum/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_16_2011); 5. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru); 6. [Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6024a7d71be20/peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-3-tahun-2021/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkumham_3_2021) Putusan: [Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5b4f019b6aefd/putusan-mahkamah-agung-nomor-22-p-hum-2018/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=putusan_ma_22_p_hum_2018). * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1 angka 5 [Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6024a7d71be20/peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-3-tahun-2021/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkumham_3_2021) (“Permenkumham 3/2021”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 1 angka 1 Permenkumham 3/2021 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 1 angka 2 Permenkumham 3/2021 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 1 angka 3 Permenkumham 3/2021 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 11 Permenkumham 3/2021 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 10 huruf c [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ed719a7bf5cb/uu-no-16-tahun-2011-bantuan-hukum/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_16_2011) [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 624 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru) (“UU 1/2023”) [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 79 ayat (1) huruf f UU 1/2023 [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023 Tags ---- [legal](/tag/legal) [paralegal](/tag/paralegal) [litigasi](/tag/litigasi) [pengadilan](/tag/pengadilan) [lembaga bantuan hukum](/tag/lembaga-bantuan-hukum) [advokat](/tag/advokat) [profesi hukum](/tag/profesi-hukum) [hukum](/tag/hukum) [bantuan hukum](/tag/bantuan-hukum) [pengacara](/tag/pengacara)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Masihkah Dituntut Jika Telah Kembalikan Uang yang Digelapkan? yang dibuat oleh Diana Kusumasari, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 11 Juni 2011.Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. Apa itu Penggelapan?Sebelum menjawab inti dari pertanyaan Anda, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan penggelapan. Dalam KBBI, penggelapan diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan), korupsi.Sedangkan dalam pengertian lain, apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan karena tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang dan sebagainya. Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk dirinya sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan.[1] Jenis-jenis PenggelapanBerdasarkan KUHP, tindak pidana penggelapan dikategorikan menjadi penggelapan biasa, penggelapan ringan, penggelapan dengan pemberatan dan penggelapan dalam keluarga. Kategori tindak pidana penggelapan sendiri diatur dalam Pasal 372 s.d. 375 KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan Pasal 486 s.d. Pasal 489 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[2] yaitu tahun 2026.Penggelapan biasa diatur dalam bunyi pasal berikut ini:Pasal 372 KUHPPasal 486 UU 1/2023Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp900 ribu.[3]Setiap orang yang secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana, dipidana karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta.[4] Sedangkan penggelapan ringan diatur dalam pasal yang berbunyi:Pasal 373 KUHPPasal 487 UU 1/2023Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 372 apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp250 ribu.[5]Jika yang digelapkan bukan ternak atau barang yang bukan sumber mata pencaharian atau nafkah yang nilainya tidak lebih dari Rp1 juta, setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486, dipidana karena penggelapan ringan, dengan pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta.[6] Kemudian untuk penggelapan dengan pemberatan diatur dalam beberapa pasal berikut ini:KUHPUU 1/2023Pasal 374 Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.Pasal 488 Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang tersebut karena ada hubungan kerja, karena profesinya, atau karena mendapat upah untuk penguasaan barang tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta.[7]Pasal 375 Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.Pasal 489 Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 dilakukan oleh orang yang menerima barang dari orang lain yang karena terpaksa menyerahkan barang padanya untuk disimpan atau oleh wali, pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan terhadap barang yang dikuasainya, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta.[8] Unsur-unsur Penggelapan Menurut P.A.F. Lamintang dalam bukunya berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, tindak pidana penggelapan sebagaimana Pasal 372 KUHP di dalamnya mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut (hal. 105):unsur subjektif, yaitu dengan sengaja;unsur objektif: menguasai secara melawan hukum;suatu benda;sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain; danberada padanya bukan karena kejahatan.Baca juga: Bunyi Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dan Unsurnya Delik Biasa dengan Delik AduanKemudian yang perlu Anda ketahui selanjutnya adalah mengenai delik biasa dan delik aduan. Menurut P.A.F. Lamintang, delik biasa adalah delik yang pelakunya dapat dituntut menurut hukum pidana tanpa perlu adanya pengaduan. Sedangkan delik aduan adalah delik yang hanya dapat dituntut karena adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Adapun delik aduan dibagi menjadi dua yaitu delik aduan absolut dan delik aduan relatif.[9]Merujuk pada pertanyaan tentang teman Anda yang dituntut oleh perusahaan karena kasus penggelapan yang memang pernah dilakukannya, perbuatan ini merupakan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP atau Pasal 488 UU 1/2023, yang termasuk tindak pidana penggelapan dengan pemberatan.Kemudian meskipun sudah ada iktikad baik dari tersangka untuk mengembalikan sebagian dari dana yang digelapkan, tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh teman Anda merupakan delik biasa yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya. Serta pengembalian sejumlah uang yang dilakukan teman Anda tidak memenuhi alasan penghapusan penuntutan.Perihal alasan penghapusan penuntutan atau hapusnya hak menuntut diatur ketentuan sebagai berikut:[10]Telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, sehingga orang tidak boleh dituntut dua kali;[11]Tersangka atau terdakwa meninggal dunia;[12]Daluwarsa tindak pidana;[13]Penyelesaian di luar pengadilan untuk pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja paling banyak kategori II,;[14]Maksimum pidana denda kategori IV dibayar sukarela bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak kategori III;Ditariknya pengaduan bagi tindak pidana aduan;Telah ada penyelesaian di luar proses peradilan sebagaimana diatur dalam undang-undang; atauDiberikannya amnesti atau abolisi.Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum:Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Referensi:Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Jakarta: Bayu Media, 2006;P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus: Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009;P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013;Penggelapan, yang diakses pada 3 Juni 2024, pukul 13.00 WIB.[1] Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Jakarta: Bayu Media, 2006, hal.73[2] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  (“UU 1/2023”)[3] Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP (“Perma 2/2012”)[4] Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 1/2023[5] Pasal 3 Perma 2/2012[6] Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023[7] Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023[8] Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023[9] P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013, hal. 207[10] Pasal 132 ayat (1) UU 1/2023[11] Pasal 76 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) atau Pasal 134 UU 1/2023[12] Pasal 77 KUHP[13] Pasal 78 ayat (1) KUHP atau Pasal 136 UU 1/2023[14] Pasal 82 KUHPTagspenggelapankuhphukum pidana

Teman saya dituntut oleh perusahaan karena kasus penggelapan yang memang pernah dilakukannya. Tetapi, sudah ada iktikad baik dari tersangka untuk mengembalikan sebagian dari dana yang digelapkan. Apakah pasal penggelapan tetap dapat dituntut?

Penggelapan merupakan delik biasa yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya, seperti pembunuhan, pencurian dan penggelapan. Meskipun dana yang telah digelapkan kemudian dikembalikan oleh teman Anda, hal tersebut tidak dapat menghapus alasan penuntutan. Bagaimana bunyi pasal penggelapan?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengembalikan-uang-yang-digelapkan--apakah-tetap-dipidana-lt4decf2f68461d/

Mengembalikan Uang yang Digelapkan, Apakah Tetap Dipidana?

pages/0/page-2.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul _Masihkah Dituntut Jika Telah Kembalikan Uang yang Digelapkan?_ yang dibuat oleh [Diana Kusumasari, S.H., M.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/diana-kusumasari--sh--mh-lt4d37c414e08df/) dan pertama kali dipublikasikan pada 11 Juni 2011.** **Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.** ### **Apa itu Penggelapan?** Sebelum menjawab inti dari pertanyaan Anda, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan penggelapan. Dalam KBBI, [penggelapan](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penggelapan) diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan), korupsi. Sedangkan dalam pengertian lain, apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan karena tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang dan sebagainya. Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk dirinya sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan.[\[1\]](#_ftn1) ### **Jenis-jenis Penggelapan** Berdasarkan KUHP, tindak pidana penggelapan dikategorikan menjadi penggelapan biasa, penggelapan ringan, penggelapan dengan pemberatan dan penggelapan dalam keluarga. Kategori tindak pidana penggelapan sendiri diatur dalam **Pasal 372 s.d. 375 [KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/nprt/38/wetboek-van-strafrecht-\(wvs\)-kitab-undang-undang-hukum-pidana-\(kuhp\)?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP)** lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan **Pasal 486 s.d. Pasal 489** [**UU 1/2023**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru) tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[\[2\]](#_ftn2) yaitu tahun 2026. Penggelapan biasa diatur dalam bunyi pasal berikut ini: **Pasal 372 KUHP** **Pasal 486 UU 1/2023** Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena **penggelapan**, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp900 ribu.[\[3\]](#_ftn3) Setiap orang yang secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana, dipidana karena **penggelapan**, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta.[\[4\]](#_ftn4) Sedangkan penggelapan ringan diatur dalam pasal yang berbunyi: **Pasal 373 KUHP** **Pasal 487 UU 1/2023** Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 372 apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam sebagai **penggelapan ringan** dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp250 ribu.[\[5\]](#_ftn5) Jika yang digelapkan bukan ternak atau barang yang bukan sumber mata pencaharian atau nafkah yang nilainya tidak lebih dari Rp1 juta, setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486, dipidana karena **penggelapan ringan**, dengan pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta.[\[6\]](#_ftn6) Kemudian untuk penggelapan dengan pemberatan diatur dalam beberapa pasal berikut ini: **KUHP** **UU 1/2023** **Pasal 374** Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada **hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah** untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. **Pasal 488** Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang tersebut karena ada **hubungan kerja, karena profesinya, atau karena mendapat upah** untuk penguasaan barang tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta.[\[7\]](#_ftn7) **Pasal 375** Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh **wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan,** terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. **Pasal 489** Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 dilakukan oleh orang yang menerima barang dari orang lain yang karena terpaksa menyerahkan barang padanya untuk disimpan atau oleh **wali, pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan** terhadap barang yang dikuasainya, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta.[\[8\]](#_ftn8) ### **Unsur-unsur Penggelapan** Menurut **P.A.F. Lamintang** dalam bukunya berjudul _Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan terhadap Harta Kekayaan_, tindak pidana penggelapan sebagaimana Pasal 372 KUHP di dalamnya mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut (hal. 105): 1. unsur subjektif, yaitu dengan sengaja; 2. unsur objektif: 1. menguasai secara melawan hukum; 2. suatu benda; 3. sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain; dan 4. berada padanya bukan karena kejahatan. Baca juga: **[Bunyi Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dan Unsurnya](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-372-kuhp-tentang-penggelapan-dan-unsurnya-lt659be4526e0f9/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=372_kuhp)** ### **Delik Biasa dengan Delik Aduan** Kemudian yang perlu Anda ketahui selanjutnya adalah mengenai delik biasa dan delik aduan. Menurut P.A.F. Lamintang, delik biasa adalah delik yang pelakunya dapat dituntut menurut hukum pidana tanpa perlu adanya pengaduan. Sedangkan delik aduan adalah delik yang hanya dapat dituntut karena adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Adapun delik aduan dibagi menjadi dua yaitu delik aduan absolut dan delik aduan relatif.[\[9\]](#_ftn9) Merujuk pada pertanyaan tentang teman Anda yang dituntut oleh perusahaan karena kasus penggelapan yang memang pernah dilakukannya, perbuatan ini merupakan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang diatur dalam **Pasal 374 KUHP atau Pasal 488 UU 1/2023**, yang termasuk tindak pidana penggelapan dengan pemberatan. Kemudian meskipun sudah ada iktikad baik dari tersangka untuk mengembalikan sebagian dari dana yang digelapkan, tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh teman Anda merupakan **delik biasa** yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya. Serta pengembalian sejumlah uang yang dilakukan teman Anda tidak memenuhi alasan penghapusan penuntutan. Perihal alasan penghapusan penuntutan atau hapusnya hak menuntut diatur ketentuan sebagai berikut:[\[10\]](#_ftn10) 1. Telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, sehingga orang tidak boleh dituntut dua kali;[\[11\]](#_ftn11) 2. Tersangka atau terdakwa meninggal dunia;[\[12\]](#_ftn12) 3. Daluwarsa tindak pidana;[\[13\]](#_ftn13) 4. Penyelesaian di luar pengadilan untuk pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja paling banyak kategori II,;[\[14\]](#_ftn14) 5. Maksimum pidana denda kategori IV dibayar sukarela bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak kategori III; 6. Ditariknya pengaduan bagi tindak pidana aduan; 7. Telah ada penyelesaian di luar proses peradilan sebagaimana diatur dalam undang-undang; atau 8. Diberikannya amnesti atau abolisi. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum: 1. [Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/nprt/38/wetboek-van-strafrecht-\(wvs\)-kitab-undang-undang-hukum-pidana-\(kuhp\)?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP); 2. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru); 3. [Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4f4df95a89a5f/peraturan-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2012?r=0&p=1&q=Peraturan%20Mahkamah%20Agung%20Nomor%202%20Tahun%202012&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perma_2_2012). Referensi: 1. Adami Chazawi, _Kejahatan Terhadap Harta Benda_, Jakarta: Bayu Media, 2006; 2. P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, _Delik-Delik Khusus: Kejahatan terhadap Harta Kekayaan__,_ Sinar Grafika, Jakarta, 2009; 3. P.A.F. Lamintang, _Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia_, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013; 4. [Penggelapan](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penggelapan), yang diakses pada 3 Juni 2024, pukul 13.00 WIB. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Adami Chazawi, _Kejahatan Terhadap Harta Benda_, Jakarta: Bayu Media, 2006, hal.73 [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 624 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023)  (“UU 1/2023”) [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 3 [Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4f4df95a89a5f/peraturan-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2012?r=0&p=1&q=Peraturan%20Mahkamah%20Agung%20Nomor%202%20Tahun%202012&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perma_2_2012) (“Perma 2/2012”) [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 1/2023 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 3 Perma 2/2012 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023 [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023 [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023 [\[9\]](#_ftnref9) P.A.F. Lamintang, _Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia_, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013, hal. 207 [\[10\]](#_ftnref10) Pasal 132 ayat (1) UU 1/2023 [\[11\]](#_ftnref11) Pasal 76 ayat (1) [Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/nprt/38/wetboek-van-strafrecht-\(wvs\)-kitab-undang-undang-hukum-pidana-\(kuhp\)?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) (“KUHP”) atau Pasal 134 UU 1/2023 [\[12\]](#_ftnref12) Pasal 77 KUHP [\[13\]](#_ftnref13) Pasal 78 ayat (1) KUHP atau Pasal 136 UU 1/2023 [\[14\]](#_ftnref14) Pasal 82 KUHP Tags ---- [penggelapan](/tag/penggelapan) [kuhp](/tag/kuhp) [hukum pidana](/tag/hukum-pidana)

ULASAN LENGKAPKLINIK TERKAITAdakah Aturan Lembur Khusus untuk Pekerja Perempuan?03 Mei 2024Kerja Lembur di Hari Lebaran, Begini Perhitungan Upahnya04 Apr 2024Jika Uang Lembur Tidak Sesuai Jam Kerja Lembur22 Nov 2023Dapatkah Perusahaan Memaksa Pekerja Lembur?06 Nov 2023Terima kasih atas pertanyaan Anda. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Langkah Jika Pengusaha Telat Membayar Upah Lembur dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H yang dipublikasikan pertama kali pada 21 Oktober 2015.  Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Ketentuan Mengenai Waktu LemburPada dasarnya waktu kerja karyawan yang telah diatur oleh undang-undang meliputi:[1]7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.Adapun ketentuan dalam Pasal 81 angka 24 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 78 ayat (1) UU Ketenagakerjaan setidaknya menegaskan ketentuan bagi pekerja yang bekerja melebihi waktu yang telah ditentukan berbunyi sebagai berikut:Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja/Buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat:ada persetujuan Pekerja/Buruh yang bersangkutan; danwaktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari dan 18 (delapan belas) jam dalam 1 (satu) minggu.Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) PP 35/2021 secara jelas mengatur batasan waktu kerja lembur, yaitu hanya dapat dilakukan paling lama 4 jam dalam 1 hari dan 18  jam dalam 1 minggu.Perlu diperhatikan jika pengusaha mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja di atas, maka ia wajib membayar upah kerja lembur.[2] Adapun ketentuan waktu kerja lembur tersebut di atas, tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.[3]Lantas, bagaimana ketentuannya agar karyawan bisa lembur? Karyawan yang ingin melaksanakan waktu kerja lembur pada dasarnya harus mendapatkan perintah dari pengusaha dan persetujuan dari pekerja yang bersangkutan secara tertulis dan/atau melalui media digital. Adapun perintah dan persetujuan dapat dibuat dalam bentuk daftar pekerja yang bersedia bekerja lembur yang ditandatangani oleh pekerja dan pengusaha.[4] Selanjutnya, pengusaha juga harus membuat daftar pelaksanaan kerja lembur yang memuat nama pekerja yang bekerja lembur dan lamanya waktu kerja lembur.[5] Apabila melanggar kewajiban membayar upah kerja lembur, maka pengusaha yang bersangkutan akan dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat satu bulan dan paling lama 12 bulan dan/atau pidana denda paling sedikit Rp10 juta dan paling banyak Rp 100 juta.[6]  Dasar Hukum Waktu Pemberian Upah LemburSebenarnya, berdasarkan penelusuran kami, tidak ada aturan yang jelas soal kapan tepatnya upah lembur itu wajib dibayar pengusaha kepada pekerjanya. Adapun soal cara pembayaran upah itu biasanya tertuang dalam perjanjian kerja. Pada dasarnya upah adalah sebuah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.[7]  Selanjutnya, Pasal 54 ayat (1) UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang kurangnya memuat:nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;jabatan atau jenis pekerjaan;tempat pekerjaan;besarnya upah dan cara pembayarannya;syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh;mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dantanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.Oleh karena itu, kami menyarankan Anda memeriksa kembali apa yang diatur dalam perjanjian kerja. Di samping itu, idealnya, jika pekerja telah menyelesaikan kewajibannya (bekerja lembur), maka pengusaha juga wajib menuntaskan kewajibannya (membayar upah lembur). Langkah Hukum Selanjutnya apabila hak Anda untuk mendapatkan uang lembur tertunda lama, maka ini dinamakan perselisihan hak. Adapun perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.[8] Soal langkah hukum, Anda dapat membaca ulasan selengkapnya dalam 3 Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaanUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan IndustrialPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KerjaUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan KerjaPeraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang PengupahanPeraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan[1] Pasal 81 angka 23 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)[2] Pasal 81 angka 24 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 78 ayat (2) UU Ketenagakerjaan[3] Pasal 81 angka 24 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 78 ayat (3) UU Ketenagakerjaan[4] Pasal 28 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (“PP 35/2021”)[5] Pasal 28 ayat (3) PP 35/2021[6] Pasal 81 angka 68 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 187 ayat (1) UU Ketenagakerjaan[7] Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan[8] Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan IndustrialTagslemburupahuu ketenagakerjaan

Saya ingin menanyakan apakah ada aturan yang mengatur mengenai jangka waktu pembayaran upah lembur kepada para pekerja oleh pengusaha? Dalam praktiknya kadang pengusaha memberikan upah lembur lebih lama, kadang bisa 3-4 bulan baru keluar. Mohon penjelasannya.

Pengusaha mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja di atas, maka ia wajib membayar upah kerja lembur. Diatur di mana pasal tentang aturan pembayaran upah lembur dan bagaimana jika pengusaha tidak membayar upah lembur?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Adakah Aturan Lembur Khusus untuk Pekerja Perempuan?03 Mei 2024Kerja Lembur di Hari Lebaran, Begini Perhitungan Upahnya04 Apr 2024Jika Uang Lembur Tidak Sesuai Jam Kerja Lembur22 Nov 2023Dapatkah Perusahaan Memaksa Pekerja Lembur?06 Nov 2023Adakah Aturan Lembur Khusus untuk Pekerja Perempuan?03 Mei 2024Kerja Lembur di Hari Lebaran, Begini Perhitungan Upahnya04 Apr 2024Jika Uang Lembur Tidak Sesuai Jam Kerja Lembur22 Nov 2023Dapatkah Perusahaan Memaksa Pekerja Lembur?06 Nov 2023Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 2022Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 2022Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-hukum-jika-pengusaha-tak-membayar-upah-lembur-lt561d6a051a0f9/

Langkah Hukum Jika Pengusaha Tak Membayar Upah Lembur

pages/0/page-3.html

ULASAN LENGKAP -------------- ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Adakah Aturan Lembur Khusus untuk Pekerja Perempuan? ](/klinik/a/aturan-lembur-untuk-pekerja-perempuan-lt50eb906629072/)  03 Mei 2024 [ #### Kerja Lembur di Hari Lebaran, Begini Perhitungan Upahnya ](/klinik/a/kerja-lembur-di-hari-lebaran--begini-perhitungan-upahnya-lt51ee6d48ea7c2/)  04 Apr 2024 [ #### Jika Uang Lembur Tidak Sesuai Jam Kerja Lembur ](/klinik/a/uang-lembur-lt4f2fafec55edc/)  22 Nov 2023 [ #### Dapatkah Perusahaan Memaksa Pekerja Lembur? ](/klinik/a/dapatkah-perusahaan-memaksa-pekerja-lembur-lt50acf6991dfac/)  06 Nov 2023 [](#!) Terima kasih atas pertanyaan Anda. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul _Langkah Jika Pengusaha Telat Membayar Upah Lembur_ dibuat oleh [Tri Jata Ayu Pramesti, S.H](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/tri-jata-ayu-pramesti--sh-lt5165540a9b53c/)** **yang** **dipublikasikan pertama kali pada 21 Oktober 2015.** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://m.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Ketentuan Mengenai Waktu Lembur** Pada dasarnya waktu kerja karyawan yang telah diatur oleh undang-undang meliputi:[\[1\]](#_ftn1) 1. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau 2. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. Adapun ketentuan dalam **Pasal 81 angka 24 [Perppu Cipta Kerja](file:///Users/wildanadhifah/Downloads/Perppu%20Cipta%20Kerja) yang mengubah** **Pasal 78 ayat (1) [UU Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003)** setidaknya menegaskan ketentuan bagi pekerja yang bekerja melebihi waktu yang telah ditentukan berbunyi sebagai berikut: _Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja/Buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat:_ 1. _ada persetujuan Pekerja/Buruh yang bersangkutan; dan_ 2. _waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari dan 18 (delapan belas) jam dalam 1 (satu) minggu._ Selanjutnya ketentuan dalam **Pasal 26 ayat (1)** **[PP 35/2021](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021?r=0&p=1&q=Peraturan%20Pemerintah%20Nomor%2035%20Tahun%202021%20tentang%20Perjanjian%20Kerja%20Waktu%20Tertentu%2C%20Alih%20Daya%2C%20Waktu%20Kerja%2C%20dan%20Waktu%20Istirahat%2C%20dan%20Pemutusan%20Hubungan%20Kerja&rs=1847&re=2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_35_2021)** secara jelas mengatur batasan waktu kerja lembur, yaitu hanya dapat dilakukan **paling lama 4 jam dalam 1 hari** dan **18  jam dalam 1 minggu**. Perlu diperhatikan jika pengusaha mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja di atas, maka ia wajib membayar upah kerja lembur.[\[2\]](#_ftn2) Adapun ketentuan waktu kerja lembur tersebut di atas, tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.[\[3\]](#_ftn3) Lantas, bagaimana ketentuannya agar karyawan bisa lembur? Karyawan yang ingin melaksanakan waktu kerja lembur pada dasarnya harus mendapatkan **perintah dari pengusaha** dan **persetujuan dari pekerja** yang bersangkutan secara tertulis dan/atau melalui media digital. Adapun perintah dan persetujuan dapat dibuat dalam bentuk daftar pekerja yang bersedia bekerja lembur yang **ditandatangani oleh pekerja dan pengusaha**.[\[4\]](#_ftn4) Selanjutnya, pengusaha juga harus membuat **daftar pelaksanaan kerja lembur** yang memuat nama pekerja yang bekerja lembur dan lamanya waktu kerja lembur.[\[5\]](#_ftn5) Apabila melanggar kewajiban membayar upah kerja lembur, maka pengusaha yang bersangkutan akan dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat satu bulan dan paling lama 12 bulan dan/atau pidana denda paling sedikit Rp10 juta dan paling banyak Rp 100 juta.[\[6\]](#_ftn6) ### **Dasar Hukum Waktu Pemberian Upah Lembur** Sebenarnya, berdasarkan penelusuran kami, tidak ada aturan yang jelas soal kapan tepatnya upah lembur itu wajib dibayar pengusaha kepada pekerjanya. Adapun soal cara pembayaran upah itu biasanya tertuang dalam perjanjian kerja. Pada dasarnya upah adalah sebuah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.[\[7\]](#_ftn7)   Selanjutnya, **Pasal 54** **ayat** **(1) UU Ketenagakerjaan** mengatur bahwa Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang kurangnya memuat: 1. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha; 2. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh; 3. jabatan atau jenis pekerjaan; 4. tempat pekerjaan; 5. besarnya upah dan cara pembayarannya; 6. syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh; 7. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja; 8. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan 9. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. Oleh karena itu, kami menyarankan Anda memeriksa kembali apa yang diatur dalam perjanjian kerja. Di samping itu, idealnya, jika pekerja telah menyelesaikan kewajibannya (bekerja lembur), maka pengusaha juga wajib menuntaskan kewajibannya (membayar upah lembur). ### **Langkah Hukum** Selanjutnya apabila hak Anda untuk mendapatkan uang lembur tertunda lama, maka ini dinamakan perselisihan hak. Adapun **perselisihan hak** adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.[\[8\]](#_ftn8) Soal langkah hukum, Anda dapat membaca ulasan selengkapnya dalam **[3 Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial](https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-mekanisme-penyelesaian-perselisihan-hubungan-industrial-lt4b82643d06be9/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=3_mekanisme_penyelesaian_perselisihan_hubungan_industrial)**. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17858/node/166/uu-no-2-tahun-2004-penyelesaian-perselisihan-hubungan-industrial?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_2_2004) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_35_2021) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322fc0d665f/peraturan-pemerintah-nomor-36-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_36_2021) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6551988895cb1/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_51_2023) * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 81 angka 23 [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 77 ayat (2) [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan) (“UU Ketenagakerjaan”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 81 angka 24 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 78 ayat (2) UU Ketenagakerjaan [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 81 angka 24 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 78 ayat (3) UU Ketenagakerjaan [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 28 ayat (1) dan (2) [Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021?r=0&p=1&q=Peraturan%20Pemerintah%20Nomor%2035%20Tahun%202021%20tentang%20Perjanjian%20Kerja%20Waktu%20Tertentu%2C%20Alih%20Daya%2C%20Waktu%20Kerja%2C%20dan%20Waktu%20Istirahat%2C%20dan%20Pemutusan%20Hubungan%20Kerja&rs=1847&re=2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_35_2021) (“PP 35/2021”) [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 28 ayat (3) PP 35/2021 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 81 angka 68 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 187 ayat (1) UU Ketenagakerjaan [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 1 angka 1 [Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322fc0d665f/peraturan-pemerintah-nomor-36-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_36_2021) [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 1 angka 2 [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17858/node/166/uu-no-2-tahun-2004-penyelesaian-perselisihan-hubungan-industrial?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_2_2004) Tags ---- [lembur](/tag/lembur) [upah](/tag/upah) [uu ketenagakerjaan](/tag/uu-ketenagakerjaan)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul yang sama yang dibuat oleh Kartika Febryanti dan Diana Kusumasari dan pertama kali dipublikasikan pada 1 Februari 2012, kemudian dimutakhirkan pertama kali oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. pada 19 Desember 2016.KLINIK TERKAITMembunuh karena Membela Diri, Tetap Ditahan Polisi?17 Jan 2023Adakah Aturan tentang Daluwarsa Penyelesaian Perkara di Kepolisian?19 Sep 2018Jika Dijebak oleh Polisi dan Disiksa dalam Tahanan05 Sep 2018Apakah Ada Larangan Polisi Masuk ke Dalam Kampus?26 Jan 2012Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Prosedur Pengajuan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Pada dasarnya, dalam hal seorang polisi melanggar kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Polri”), dilansir dari Prosedur Melaporkan Anggota Polri dan Sanksi Bagi yang Melanggar Kode Etik, prosedur pengajuan dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota kepolisian adalah sebagai berikut.Pelapor atau pengadu dapat melaporkan tindakan yang dilakukan anggota Polri ke Sentra Pelayanan Kepolisian (“SPK”) terdekat.Proses pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan, akan ditindaklanjuti secara terpisah oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Divpropam Polri”).Saat pengaduan, bagian SPK akan:menerima dan melayani tamu dengan baik, menerima penjelasan maksud dan tujuan dari pelapor/pengadu, menerima dan membuat Laporan Pengaduan/Laporan Polisi; sertamencatatkan/mengagendakan, membuat dan menyerahkan Surat Penerimaan Laporan Polisi (“SPLP”), dan dilanjutkan dengan memberikan informasi/penjelasan tentang mekanisme dan jangka waktu standar penyelesaian penanganan laporannya.Penerima laporan akan meneruskan pelapor/pengadu, saksi-saksi lainnya beserta alat bukti (bilamana ada) ke Pus Provost untuk dilakukan proses pemeriksaan pendahuluan/Berita Acara Pemeriksaan (“BAP”).Pus Provost akan menilai permasalahan yang dilaporkan oleh pengadu atau pelapor, melimpahkan laporan pengaduan/laporan polisi dan BAP Pendahuluan serta alat bukti sesuai dengan kapasitasnya.Menerbitkan suatu pemberitahuan tindak lanjut penanganan perkara kepada pelapor/saksi korban.Pasal Penganiayaan dalam KUHPKemudian, dalam hal seorang polisi berada di club malam dan dalam keadaan mabuk ia memukul warga sipil sedangkan ia tidak sedang bertugas, maka atas tindakan polisi tersebut dapat dikenakan tindak pidana umum dan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.Pertama, berkaitan dengan tindak pidana umum, polisi tersebut dapat dihukum berdasarkan tindak pidana penganiayaan sesuai Pasal 351 KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku, atau Pasal 466 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[1] yaitu tahun 2026, sebagai berikut.Pasal 351 KUHPPasal 466 UU 1/2023Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta.[2]Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.Setiap Orang yang melakukan penganiayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori III, yaitu Rp50 juta.[3]Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.Termasuk dalam penganiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan yang merusak kesehatan.Percobaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipidana.Unsur-unsur dan penjelasan selengkapnya mengenai pasal penganiayaan dapat Anda baca pada Ini Bunyi Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan.Sedangkan, soal proses peradilan pidananya, dilakukan sesuai dengan Pasal 2 PP 3/2003 yang berbunyi:Proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum.Jadi menurut hemat kami, bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana penganiayaan dapat dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian pada kantor polisi terdekat sehingga dapat diproses menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum.Kode Etik Profesi PolriKedua, kode etik kode etik kepolisian diatur dalam Perpolri 7/2022. Adapun yang dimaksud dengan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia atau KEPP adalah norma atau aturan moral baik tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi pedoman sikap, perilaku dan perbuatan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab serta kehidupan sehari-hari.[4]Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Perpolri 7/2022, ruang lingkup KEPP terdiri dari:etika kenegaraan;etika kelembagaan;etika kemasyarakatan; danetika kepribadian.Dari keempat etika di atas, yang berkaitan dengan perilaku polisi berada di club malam dan dalam keadaan mabuk ia memukul warga sipil adalah etika kemasyarakatan dan etika kepribadian.Etika kemasyarakatan adalah norma-norma dalam KEPP yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap Pejabat Polri dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kewajiban hukum dan penggunaan kewenangan profesi Polri, yang berhubungan dengan masyarakat.[5]Kemudian, setiap pejabat Polri dalam etika kemasyarakatan wajib:[6]menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia;menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi setiap warga negara di hadapan hukum;memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, mudah, nyaman, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;melakukan tindakan pertama kepolisian sebagaimana yang diwajibkan dalam tugas wewenang dan tanggungjawab kepolisian, baik sedang bertugas maupun di luar tugas;memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan, dan menjaga kehormatan dalam berhubungan dengan masyarakat; danmelaksanakan moderasi beragama berupa sikap atau cara pandang perilaku beragama yang moderat, toleran, menghargai perbedaan agama dan selalu mewujudkan kemaslahatan bersama.Sedangkan etika kepribadian adalah norma-norma dalam KEPP yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap pejabat Polri dalam kapasitasnya sebagai pribadi yang terikat dengan moralitas etika pribadinya, baik di dalam maupun di luar pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dan penggunaan kewenangan profesinya dalam kehidupan sehari-hari.[7]Lebih lanjut, setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian, wajib:[8]beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;bertanggung jawab, jujur, disiplin, bekerja sama, adil, peduli, responsif, tegas, dan humanis;menaati dan menghormati:norma hukum;norma agama;norma kesusilaan; dan/ataunilai-nilai kearifan lokal;menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara santun;melaksanakan tugas kenegaraan, kelembagaan, dan kemasyarakatan dengan niat tulus/ikhlas, sebagai wujud nyata amal ibadahnya; danmenjaga sopan santun dan etika dalam pergaulan dan penggunaan sarana media sosial dan media lainnya.Sebagai informasi, pejabat Polri yang melakukan pelanggaran KEPP dikenakan sanksi etika dan/atau administratif,[9] tergantung dengan jenis pelanggaran yang dilakukan, apakah pelanggaran tersebut termasuk kategori ringan, sedang, atau berat.Ketentuan tentang pengenaan sanksi dapat Anda temukan selengkapnya dalam Pasal 107 s.d. 111 Perpolri 7/2022.Jadi, dalam hal polisi berada di club malam dan dalam keadaan mabuk ia memukul warga sipil sedangkan ia tidak sedang bertugas, maka atas tindakan tersebut dapat dikategorikan telah melanggar etika profesi Polri. Karena sudah seharusnya polisi menghindarkan diri dari perbuatan tercela yakni mabuk dan memukul warga sipil. Terhadap tindakan tersebut dapat dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian pada kantor polisi terdekat, sedangkan untuk proses pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan, akan ditindaklanjuti secara terpisah oleh Divpropam Polri. Namun, polisi tersebut juga berpotensi dipidana berdasarkan tindak pidana penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP lama atau Pasal 466 UU 1/2023 tentang KUHP baru.Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.Dasar Hukum:Kitab Undang-Undang Hukum PidanaUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPeraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian Negara Republik IndonesiaPeraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPPeraturan Kepolisian Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia[1] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)[2] Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP yaitu denda dilipatgandakan 1.000 kali[3] Pasal 79 ayat (1) huruf c UU 1/2023[4] Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepolisian Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Perpolri 7/2022”)[5] Pasal 1 angka 11 Perpolri 7/2022[6] Pasal 7 Perpolri 7/2022[7] Pasal 1 angka 12 Perpolri 7/2022[8] Pasal 8 Perpolri 7/2022[9] Pasal 107 Perpolri 7/2022Tagskepolisianhukumpolisipenganiayaan

Bagaimana cara mengajukan anggota polisi ke depan komisi kode etik Polri? Bila polisi berada di hiburan/club malam dan dalam keadaan mabuk ia memukul warga sipil sedangkan ia tidak sedang bertugas, apa dasar hukumnya untuk menuntut anggota polisi tersebut, bagaimana dan kemana melakukan pengaduan tersebut?

Dalam hal seorang polisi berada di club malam dan dalam keadaan mabuk ia memukul warga sipil sedangkan ia tidak sedang bertugas, maka atas tindakan polisi tersebut dapat dikenakan tindak pidana umum dan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri. Berkaitan dengan tindak pidana umum, polisi tersebut dapat dijerat pasal penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP lama, atau Pasal 466 UU 1/2023 yang berlaku tahun 2026. Lantas, bagaimana ketentuan tentang Kode Etik Profesi Polri? Bagaimana prosedur melaporkan polisi yang melakukan pelanggaran? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Membunuh karena Membela Diri, Tetap Ditahan Polisi?17 Jan 2023Adakah Aturan tentang Daluwarsa Penyelesaian Perkara di Kepolisian?19 Sep 2018Jika Dijebak oleh Polisi dan Disiksa dalam Tahanan05 Sep 2018Apakah Ada Larangan Polisi Masuk ke Dalam Kampus?26 Jan 2012Membunuh karena Membela Diri, Tetap Ditahan Polisi?17 Jan 2023Adakah Aturan tentang Daluwarsa Penyelesaian Perkara di Kepolisian?19 Sep 2018Jika Dijebak oleh Polisi dan Disiksa dalam Tahanan05 Sep 2018Apakah Ada Larangan Polisi Masuk ke Dalam Kampus?26 Jan 2012Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang19 Mei 2023Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang19 Mei 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/pelanggaran-polisi-cl4445/

Prosedur Melaporkan Polisi yang Melakukan Pelanggaran

pages/0/page-4.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul yang sama yang dibuat oleh [Kartika Febryanti dan Diana Kusumasari](https://www.hukumonline.com/klinik/penjawab/lt4f057815eb344/mitra/lt4b457ff0c3e1b/kartika-febryanti-dan-diana-kusumasari) dan pertama kali dipublikasikan pada 1 Februari 2012, kemudian dimutakhirkan pertama kali oleh [Tri Jata Ayu Pramesti, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/tri-jata-ayu-pramesti--sh-lt5165540a9b53c/) pada 19 Desember 2016.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Membunuh karena Membela Diri, Tetap Ditahan Polisi? ](/klinik/a/membunuh-karena-membela-diri-tetap-ditahan-polisi-cl1578/)  17 Jan 2023 [ #### Adakah Aturan tentang Daluwarsa Penyelesaian Perkara di Kepolisian? ](/klinik/a/adakah-aturan-tentang-daluwarsa-penyelesaian-perkara-di-kepolisian-lt4eb0b53e5ee32/)  19 Sep 2018 [ #### Jika Dijebak oleh Polisi dan Disiksa dalam Tahanan ](/klinik/a/jika-dijebak-oleh-polisi-dan-disiksa-dalam-tahanan-lt4cd22340054c7/)  05 Sep 2018 [ #### Apakah Ada Larangan Polisi Masuk ke Dalam Kampus? ](/klinik/a/polisi-masuk-kampus-cl6299/)  26 Jan 2012 [](#!) **Artikel ini dibuat berdasarkan [KUHP lama](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) dan [UU 1/2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023) tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Prosedur Pengajuan Dugaan Pelanggaran Kode Etik** Pada dasarnya, dalam hal seorang polisi melanggar kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Polri”), dilansir dari **[Prosedur Melaporkan Anggota Polri dan Sanksi Bagi yang Melanggar Kode Etik](https://www.hukumonline.com/berita/a/prosedur-melaporkan-anggota-polri-dan-sanksi-bagi-yang-melanggar-kode-etik-lt61b054aec2075/?page=all?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=melaporkan_polisi_kode_etik)**, prosedur pengajuan dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota kepolisian adalah sebagai berikut. 1. Pelapor atau pengadu dapat melaporkan tindakan yang dilakukan anggota Polri ke **Sentra Pelayanan Kepolisian (“SPK”)** terdekat. 2. Proses pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan, akan ditindaklanjuti secara terpisah oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Divpropam Polri”). 3. Saat pengaduan, bagian SPK akan: * menerima dan melayani tamu dengan baik, menerima penjelasan maksud dan tujuan dari pelapor/pengadu, menerima dan membuat Laporan Pengaduan/Laporan Polisi; serta * mencatatkan/mengagendakan, membuat dan menyerahkan Surat Penerimaan Laporan Polisi (“SPLP”), dan dilanjutkan dengan memberikan informasi/penjelasan tentang mekanisme dan jangka waktu standar penyelesaian penanganan laporannya. 4. Penerima laporan akan meneruskan pelapor/pengadu, saksi-saksi lainnya beserta alat bukti (bilamana ada) ke Pus Provost untuk dilakukan proses pemeriksaan pendahuluan/Berita Acara Pemeriksaan (“BAP”). 5. Pus Provost akan menilai permasalahan yang dilaporkan oleh pengadu atau pelapor, melimpahkan laporan pengaduan/laporan polisi dan BAP Pendahuluan serta alat bukti sesuai dengan kapasitasnya. 6. Menerbitkan suatu pemberitahuan tindak lanjut penanganan perkara kepada pelapor/saksi korban. ### **Pasal Penganiayaan dalam KUHP** Kemudian, dalam hal seorang polisi berada di _club_ malam dan dalam keadaan mabuk ia memukul warga sipil sedangkan ia tidak sedang bertugas, maka atas tindakan polisi tersebut dapat dikenakan **tindak pidana umum** dan **pelanggaran Kode Etik Profesi Polri**. _Pertama_, berkaitan dengan **tindak pidana umum**, polisi tersebut dapat dihukum berdasarkan **tindak pidana penganiayaan** sesuai **Pasal 351 [KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP)** lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku, atau **Pasal 466 [UU 1/2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru)** tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[\[1\]](#_ftn1) yaitu tahun 2026, sebagai berikut. **Pasal 351 KUHP** **Pasal 466 UU 1/2023** 1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta.[\[2\]](#_ftn2) 2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. 3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. 4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. 5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. 1. Setiap Orang yang melakukan penganiayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori III, yaitu Rp50 juta.[\[3\]](#_ftn3) 2. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. 3. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. 4. Termasuk dalam penganiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan yang merusak kesehatan. 5. Percobaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipidana. Unsur-unsur dan penjelasan selengkapnya mengenai pasal penganiayaan dapat Anda baca pada **[Ini Bunyi Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-351-kuhp-tentang-penganiayaan-lt658176545574e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pasal_351_kuhp)**. Sedangkan, soal proses peradilan pidananya, dilakukan sesuai dengan **Pasal 2 [PP 3/2003](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/18388/peraturan-pemerintah-nomor-3-tahun-2003/#!?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_3_2003)** yang berbunyi: _Proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum._ Jadi menurut hemat kami, bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana penganiayaan dapat dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian pada kantor polisi terdekat sehingga dapat diproses menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum. ### **Kode Etik Profesi Polri** Kedua, kode etik kode etik kepolisian diatur dalam **[Perpolri 7/2022](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt62c4054e6fb00/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpol_7_2022)**. Adapun yang dimaksud dengan **Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia atau KEPP** adalah norma atau aturan moral baik tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi pedoman sikap, perilaku dan perbuatan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab serta kehidupan sehari-hari.[\[4\]](#_ftn4) Berdasarkan **Pasal 3 ayat (1) Perpolri 7/2022**, ruang lingkup KEPP terdiri dari: 1. etika kenegaraan; 2. etika kelembagaan; 3. etika kemasyarakatan; dan 4. etika kepribadian. Dari keempat etika di atas, yang berkaitan dengan perilaku polisi berada di club malam dan dalam keadaan mabuk ia memukul warga sipil adalah **etika kemasyarakatan** dan **etika kepribadian**. **Etika kemasyarakatan** adalah norma-norma dalam KEPP yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap Pejabat Polri dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kewajiban hukum dan penggunaan kewenangan profesi Polri, yang berhubungan dengan masyarakat.[\[5\]](#_ftn5) Kemudian, setiap pejabat Polri dalam etika kemasyarakatan wajib:[\[6\]](#_ftn6) 1. menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia; 2. menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi setiap warga negara di hadapan hukum; 3. memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, mudah, nyaman, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. melakukan tindakan pertama kepolisian sebagaimana yang diwajibkan dalam tugas wewenang dan tanggungjawab kepolisian, baik sedang bertugas maupun di luar tugas; 5. memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 6. menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan, dan menjaga kehormatan dalam berhubungan dengan masyarakat; dan 7. melaksanakan moderasi beragama berupa sikap atau cara pandang perilaku beragama yang moderat, toleran, menghargai perbedaan agama dan selalu mewujudkan kemaslahatan bersama. Sedangkan **etika** **kepribadian** adalah norma-norma dalam KEPP yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap pejabat Polri dalam kapasitasnya sebagai pribadi yang terikat dengan moralitas etika pribadinya, baik di dalam maupun di luar pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dan penggunaan kewenangan profesinya dalam kehidupan sehari-hari.[\[7\]](#_ftn7) Lebih lanjut, setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian, wajib:[\[8\]](#_ftn8) 1. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2. bertanggung jawab, jujur, disiplin, bekerja sama, adil, peduli, responsif, tegas, dan humanis; 3. menaati dan menghormati: * norma hukum; * norma agama; * norma kesusilaan; dan/atau * nilai-nilai kearifan lokal; 4. menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara santun; 5. melaksanakan tugas kenegaraan, kelembagaan, dan kemasyarakatan dengan niat tulus/ikhlas, sebagai wujud nyata amal ibadahnya; dan 6. menjaga sopan santun dan etika dalam pergaulan dan penggunaan sarana media sosial dan media lainnya. Sebagai informasi, pejabat Polri yang melakukan pelanggaran KEPP dikenakan **sanksi etika dan/atau administratif**,[\[9\]](#_ftn9) tergantung dengan jenis pelanggaran yang dilakukan, apakah pelanggaran tersebut termasuk kategori ringan, sedang, atau berat. Ketentuan tentang pengenaan sanksi dapat Anda temukan selengkapnya dalam **Pasal 107 s.d. 111 Perpolri 7/2022**. Jadi, dalam hal polisi berada di _club_ malam dan dalam keadaan mabuk ia memukul warga sipil sedangkan ia tidak sedang bertugas, maka atas tindakan tersebut dapat dikategorikan telah melanggar etika profesi Polri. Karena sudah seharusnya polisi menghindarkan diri dari perbuatan tercela yakni mabuk dan memukul warga sipil. Terhadap tindakan tersebut dapat dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian pada kantor polisi terdekat, sedangkan untuk proses pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan, akan ditindaklanjuti secara terpisah oleh Divpropam Polri. Namun, polisi tersebut juga berpotensi dipidana berdasarkan tindak pidana penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP lama atau Pasal 466 UU 1/2023 tentang KUHP baru. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut **[di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik)**. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/18388/peraturan-pemerintah-nomor-3-tahun-2003/#!?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_3_2003) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt4f4df95a89a5f/peraturan-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2012?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perma_2_2012) Peraturan Kepolisian Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt62c4054e6fb00/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpol_7_2022) * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 624 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru) (“UU 1/2023”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 3 [Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt4f4df95a89a5f/peraturan-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2012?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perma_2_2012) yaitu denda dilipatgandakan 1.000 kali [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 79 ayat (1) huruf c UU 1/2023 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 1 angka 1 [Peraturan Kepolisian Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt62c4054e6fb00/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpol_7_2022) (“Perpolri 7/2022”) [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 1 angka 11 Perpolri 7/2022 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 7 Perpolri 7/2022 [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 1 angka 12 Perpolri 7/2022 [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 8 Perpolri 7/2022 [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 107 Perpolri 7/2022 Tags ---- [kepolisian](/tag/kepolisian) [hukum](/tag/hukum) [polisi](/tag/polisi) [penganiayaan](/tag/penganiayaan)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Bisakah Dijadikan Penjamin Utang di Pinjol Tanpa Persetujuan?KLINIK TERKAIT3 Risiko Hukum Galbay Pinjol (Gagal Bayar Pinjol) 19 Feb 2024Langkah Hukum Jika Dijadikan Emergency Contact Pinjol secara Sepihak13 Feb 2024Dapatkah Melakukan Restrukturisasi Utang pada Pinjol? 17 Jan 20245 Ciri Pinjol Legal yang Harus Kamu Tahu20 Mar 2023Sebelum menjawab pertanyaan Anda, penting untuk dipahami mengenai penjamin utang. Konsep penjamin utang dalam hukum perdata dikenal dengan istilah jaminan perorangan (borgtocht/personal guarantee) yang merupakan konsep penanggungan yang diatur di dalam Pasal 1820 KUH Perdata. Penanggungan dalam pasal tersebut diartikan sebagai suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya.Selengkapnya mengenai jaminan perorangan dapat Anda simak dalam artikel Mengenal Jaminan Perorangan, Corporate Guarantee, dan Bank Garansi.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Penanggungan tidak dapat diduga-duga, melainkan harus dinyatakan secara tegas[1] dengan persetujuan pihak ketiga dengan debitur. Dalam praktiknya, pernyataan tegas tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian yang sifatnya tambahan (accesoir) dengan perjanjian pokok.Dengan demikian, dapat dipahami bahwa terdapat beberapa unsur penting dalam konsep penanggungan yaitu:Adanya kesukarelaan;Kesukarelaan tersebut dinyatakan secara tegas atas dasar kesepakatan bersama; danAdanya perjanjian accesoir antara pihak ketiga dengan debitur.Dalam kasus yang Anda sampaikan, Anda tidak mengetahui bahwa Anda dijadikan penjamin utang, maka tentu tidak sesuai dengan prinsip penanggungan dalam KUH Perdata, sebab tidak ada kesukarelaan yang tegas dinyatakan oleh Anda kepada debitur.Selain itu, sepanjang penelusuran kami dalam POJK 10/2022, tidak dikenal istilah penjamin utang oleh pihak ketiga dalam layanan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (“LPBBTI”) atau dikenal dengan istilah pinjol.Kedudukan pihak ketiga dalam pendanaan pada LPBBTI atau pinjol, menurut Butir XII angka 1 SE OJK 19/2023 hanya disebutkan dapat sebagai kontak darurat untuk melakukan konfirmasi atas keberadaan dari penerima dana dan bukan digunakan untuk melakukan penagihan pendanaan kepada pemilik data kontak darurat.Terhadap penggunaan kontak darurat pun, penyelenggara harus melakukan konfirmasi dan memperoleh persetujuan dari pemilik data kontak untuk penggunaan kontak darurat.[2] Konfirmasi tersebut dilakukan dengan menjelaskan hal-hal sebagai berikut:[3]Mengonfirmasi data kontak darurat yang diajukan oleh penerima dana;Menginformasi hubungan antara pemilik data kontak darurat dengan penerima dana yang mengajukan kontak darurat;Menjelaskan terkait apa yang dimaksud dengan kontak darurat kepada pemilik data kontak darurat; danMenjelaskan risiko yang akan melekat ketika menyetujui untuk menjadi kontak darurat.Setiap konfirmasi dan persetujuan yang diberikan oleh pemilik data kontak darurat tersebut harus didokumentasi oleh penyelenggara pinjol.[4]Dengan demikian, Anda sebagai pihak ketiga tidak dapat dikategorikan sebagai penjamin utang karena tidak ada kesukarelaan yang dinyatakan secara tegas dari Anda untuk menjamin utang teman Anda. Kedudukan Anda selaku pihak ketiga hanya dapat digunakan sebagai kontak darurat dengan konfirmasi Anda terlebih dahulu. Sehingga, penggunaan nomor Anda sebagai kontak darurat tanpa persetujuan Anda juga tidak dapat dibenarkan.Pihak yang menggunakan nomor Anda sebagai kontak darurat pinjol tanpa persetujuan Anda juga melanggar ketentuan dalam UU PDP yang dapat dikenai sanksi dari administrasi hingga pidana. Selengkapnya dapat Anda simak dalam artikel Jerat Pasal Penyalahgunaan Data Pribadi untuk Emergency Contact Pinjol.Bisakah Menagih Utang Pinjol Melalui “Penjamin Utang”?Terkait dengan penagihan utang oleh pinjol melalui pihak ketiga, maka hal ini diatur di dalam SE OJK 19/2023 yang memuat beberapa pedoman penting terkait tata cara penagihan, antara lain:[5]Tenaga penagihan telah mempunyai sertifikasi di bidang penagihan dari lembaga sertifikasi profesi yang terdaftar di OJK;Penagihan tidak dilakukan dengan cara ancaman, kekerasan dan/atau Tindakan yang bersifat mempermalukan penerima dana;Penagihan tidak mengintimidasi, merendahkan SARA dan cyber bullying kepada penerima dana, kontak darurat penerima dana, kerabat, rekan, keluarga dan harta bendanya;Penagihan tidak diperkenankan dilakukan kepada pihak selain penerima dana;Penagihan menggunakan sarana komunikasi tidak diperkenankan secara terus menerus yang bersifat mengganggu.Berdasarkan ketentuan di atas, penyelenggara pinjol tidak dibenarkan menagih utang debitur kepada Anda selaku pihak ketiga. Selain itu, menurut Butir XII angka 1 SE OJK 19/2023 sebagaimana dijelaskan sebelumnya, posisi pihak ketiga yang dijadikan kontak darurat, sekalipun atas dasar kesepakatan, hanya dapat dilakukan untuk melakukan konfirmasi atas keberadaan penerima dana.Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PerdataUndang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data PribadiPeraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi InformasiSurat Edaran Otoritas Jasa Keuanngan Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi[1] Pasal 1824 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata[2] Butir XII angka 2 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuanngan Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (“SE OJK 19/2023”)[3] Butir XII angka 3 SE OJK 19/2023[4] Butir XII angka 4 SE OJK 19/2023[5] Butir XI angka 5 huruf b dan d SE OJK 19/2023Tagspinjolutangjaminan

Beberapa hari yang lalu saya mendapat telepon dari pinjol yang menagih utang teman saya. Saya dikasih tahu, katanya saya masuk dalam nama penjamin utang, padahal saya tidak pernah diinfokan, sertinya hal tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan saya. Apakah hal ini dapat dibenarkan secara hukum? Bagaimana sebenarnya pengaturan terkait penagihan utang pinjol?

Perlu kami tekankan bahwa dalam penyelenggaraan pinjaman online (“pinjol”) tidak dikenal istilah penjamin utang oleh pihak ketiga. Terlebih, apabila jaminan perorangan tersebut dilakukan tanpa persetujuan pihak ketiga yang bersangkutan, karena melanggar ketentuan dalam KUH Perdata. Lantas, bagaimana hukumnya jika penyelenggara pinjol menagih utang debitur melalui “penjamin utang”? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. 3 Risiko Hukum Galbay Pinjol (Gagal Bayar Pinjol) 19 Feb 2024Langkah Hukum Jika Dijadikan Emergency Contact Pinjol secara Sepihak13 Feb 2024Dapatkah Melakukan Restrukturisasi Utang pada Pinjol? 17 Jan 20245 Ciri Pinjol Legal yang Harus Kamu Tahu20 Mar 20233 Risiko Hukum Galbay Pinjol (Gagal Bayar Pinjol) 19 Feb 2024Langkah Hukum Jika Dijadikan Emergency Contact Pinjol secara Sepihak13 Feb 2024Dapatkah Melakukan Restrukturisasi Utang pada Pinjol? 17 Jan 20245 Ciri Pinjol Legal yang Harus Kamu Tahu20 Mar 2023Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank6 Mei 2024Cara dan Biaya Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara25 Apr 2024Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank6 Mei 2024Cara dan Biaya Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara25 Apr 2024Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-menagih-utang-pinjol-melalui-penjamin-utang-lt665da7dd1c5b4/

Hukumnya Menagih Utang Pinjol Melalui Penjamin Utang

pages/0/page-5.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Bisakah Dijadikan Penjamin Utang di Pinjol Tanpa Persetujuan?** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### 3 Risiko Hukum Galbay Pinjol (Gagal Bayar Pinjol) ](/klinik/a/3-risiko-hukum-galbay-pinjol-gagal-bayar-pinjol-lt641d6e0f2f2c8/)  19 Feb 2024 [ #### Langkah Hukum Jika Dijadikan _Emergency Contact_ Pinjol secara Sepihak ](/klinik/a/langkah-hukum-jika-dijadikan-iemergency-contact-i-pinjol-secara-sepihak-lt5e1d91be4d523/)  13 Feb 2024 [ #### Dapatkah Melakukan Restrukturisasi Utang pada Pinjol? ](/klinik/a/dapatkah-melakukan-restrukturisasi-utang-pada-pinjol-lt65a7cf8564499/)  17 Jan 2024 [ #### 5 Ciri Pinjol Legal yang Harus Kamu Tahu ](/klinik/a/5-ciri-pinjol-legal-yang-harus-kamu-tahu-lt64182c962f2c8/)  20 Mar 2023 [](#!) Sebelum menjawab pertanyaan Anda, penting untuk dipahami mengenai penjamin utang. Konsep penjamin utang dalam hukum perdata dikenal dengan istilah jaminan perorangan (_borgtocht/personal guarantee)_ yang merupakan konsep penanggungan yang diatur di dalam **Pasal 1820 [KUH Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata)**. Penanggungan dalam pasal tersebut diartikan sebagai suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya. Selengkapnya mengenai jaminan perorangan dapat Anda simak dalam artikel **[Mengenal Jaminan Perorangan, _Corporate Guarantee_, dan Bank Garansi](https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-jaminan-perorangan--icorporate-guarantee-i--dan-bank-garansi-lt519d0870c12f3?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=jaminan_perorangan_bank)**. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Penanggungan tidak dapat diduga-duga, melainkan harus dinyatakan secara tegas[\[1\]](#_ftn1) dengan persetujuan pihak ketiga dengan debitur. Dalam praktiknya, pernyataan tegas tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian yang sifatnya tambahan (_accesoir_) dengan perjanjian pokok. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa terdapat beberapa unsur penting dalam konsep penanggungan yaitu: 1. Adanya kesukarelaan; 2. Kesukarelaan tersebut dinyatakan secara tegas atas dasar kesepakatan bersama; dan 3. Adanya perjanjian _accesoir_ antara pihak ketiga dengan debitur. Dalam kasus yang Anda sampaikan, Anda tidak mengetahui bahwa Anda dijadikan penjamin utang, maka tentu tidak sesuai dengan prinsip penanggungan dalam KUH Perdata, sebab tidak ada kesukarelaan yang tegas dinyatakan oleh Anda kepada debitur. Selain itu, sepanjang penelusuran kami dalam [POJK 10/2022](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt62ce684f3bf66/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-10-pojk05-2022-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=POJK_10_2022), tidak dikenal istilah penjamin utang oleh pihak ketiga dalam layanan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (“LPBBTI”) atau dikenal dengan istilah pinjol. Kedudukan pihak ketiga dalam pendanaan pada LPBBTI atau pinjol, menurut **Butir XII angka 1 [SE OJK 19/2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt654dd38537a9a/surat-edaran-otoritas-jasa-keuangan-nomor-19seojk.062023-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=SE_OJK_19_2023)** hanya disebutkan dapat sebagai kontak darurat untuk melakukan konfirmasi atas keberadaan dari penerima dana dan bukan digunakan untuk melakukan penagihan pendanaan kepada pemilik data kontak darurat. Terhadap penggunaan kontak darurat pun, penyelenggara harus melakukan konfirmasi dan memperoleh persetujuan dari pemilik data kontak untuk penggunaan kontak darurat.[\[2\]](#_ftn2) Konfirmasi tersebut dilakukan dengan menjelaskan hal-hal sebagai berikut:[\[3\]](#_ftn3) 1. Mengonfirmasi data kontak darurat yang diajukan oleh penerima dana; 2. Menginformasi hubungan antara pemilik data kontak darurat dengan penerima dana yang mengajukan kontak darurat; 3. Menjelaskan terkait apa yang dimaksud dengan kontak darurat kepada pemilik data kontak darurat; dan 4. Menjelaskan risiko yang akan melekat ketika menyetujui untuk menjadi kontak darurat. Setiap konfirmasi dan persetujuan yang diberikan oleh pemilik data kontak darurat tersebut harus didokumentasi oleh penyelenggara pinjol.[\[4\]](#_ftn4) Dengan demikian, Anda sebagai pihak ketiga tidak dapat dikategorikan sebagai penjamin utang karena tidak ada kesukarelaan yang dinyatakan secara tegas dari Anda untuk menjamin utang teman Anda. Kedudukan Anda selaku pihak ketiga hanya dapat digunakan sebagai kontak darurat dengan konfirmasi Anda terlebih dahulu. Sehingga, penggunaan nomor Anda sebagai kontak darurat tanpa persetujuan Anda juga tidak dapat dibenarkan. Pihak yang menggunakan nomor Anda sebagai kontak darurat pinjol tanpa persetujuan Anda juga melanggar ketentuan dalam **[UU PDP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt634e841e24ca9/undang-undang-nomor-27-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_27_2022)** yang dapat dikenai sanksi dari administrasi hingga pidana. Selengkapnya dapat Anda simak dalam artikel **[Jerat Pasal Penyalahgunaan Data Pribadi untuk Emergency Contact Pinjol](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-penyalahgunaan-data-pribadi-lt610129a817b6c#_ftn9?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=emergencycontact_pinjol)**. ### **Bisakah Menagih Utang Pinjol Melalui “Penjamin Utang”?** Terkait dengan penagihan utang oleh pinjol melalui pihak ketiga, maka hal ini diatur di dalam **SE OJK 19/2023** yang memuat beberapa pedoman penting terkait tata cara penagihan, antara lain:[\[5\]](#_ftn5) 1. Tenaga penagihan telah mempunyai sertifikasi di bidang penagihan dari lembaga sertifikasi profesi yang terdaftar di OJK; 2. Penagihan tidak dilakukan dengan cara ancaman, kekerasan dan/atau Tindakan yang bersifat mempermalukan penerima dana; 3. Penagihan tidak mengintimidasi, merendahkan SARA dan _cyber bullying_ kepada penerima dana, kontak darurat penerima dana, kerabat, rekan, keluarga dan harta bendanya; 4. Penagihan **tidak diperkenankan dilakukan kepada pihak selain penerima dana;** 5. Penagihan menggunakan sarana komunikasi tidak diperkenankan secara terus menerus yang bersifat mengganggu. Berdasarkan ketentuan di atas, penyelenggara pinjol tidak dibenarkan menagih utang debitur kepada Anda selaku pihak ketiga. Selain itu, menurut Butir XII angka 1 SE OJK 19/2023 sebagaimana dijelaskan sebelumnya, posisi pihak ketiga yang dijadikan kontak darurat, sekalipun atas dasar kesepakatan, hanya dapat dilakukan untuk melakukan konfirmasi atas keberadaan penerima dana. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt634e841e24ca9/undang-undang-nomor-27-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_27_2022) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt62ce684f3bf66/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-10-pojk05-2022-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=POJK_10_2022) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuanngan Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt654dd38537a9a/surat-edaran-otoritas-jasa-keuangan-nomor-19seojk.062023-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=SE_OJK_19_2023) [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1824 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata) [\[2\]](#_ftnref2) Butir XII angka 2 [Surat Edaran Otoritas Jasa Keuanngan Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt654dd38537a9a/surat-edaran-otoritas-jasa-keuangan-nomor-19seojk.062023-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=SE_OJK_19_2023) (“SE OJK 19/2023”) [\[3\]](#_ftnref3) Butir XII angka 3 SE OJK 19/2023 [\[4\]](#_ftnref4) Butir XII angka 4 SE OJK 19/2023 [\[5\]](#_ftnref5) Butir XI angka 5 huruf b dan d SE OJK 19/2023 Tags ---- [pinjol](/tag/pinjol) [utang](/tag/utang) [jaminan](/tag/jaminan)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Adakah Akibat Hukum dari Perjanjian Back Date? yang dibuat oleh Hosiana D.A. Gultom, S.H., M.H., dan pertama kali dipublikasikan pada 25 September 2019.KLINIK TERKAITApa itu Klausula Eksonerasi dan Keabsahannya dalam Perjanjian02 Mei 2024Pembaruan Otomatis (Automatic Renewal) Perjanjian Bisnis23 Apr 2024 Bagaimana Membuktikan Perjanjian Tak Tertulis di Pengadilan?04 Mar 2024Pasal 1320 KUH Perdata tentang Syarat Sah Perjanjian05 Des 2023Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Bolehkah Perjanjian Dibuat secara Back Date?Apa yang dimaksud dengan perjanjian backdate? Perjanjian backdate adalah suatu perjanjian yang dibuat guna mengakomodir perbuatan hukum yang telah dilakukan sebelumnya atau yang telah lampau yaitu tindakan memberikan tanggal “kembali” dalam sebuah perjanjian sehingga dapat terlihat seolah-olah perjanjian dibuat pada tanggal tersebut, yang mana biasanya dilakukan atas dasar adanya kesepakatan dari para pihak.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Lantas bolehkah membuat perjanjian secara backdate? Untuk menjawab hal tersebut, maka perlu ditinjau kembali asas-asas perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata dalam pembuatan perjanjian backdate.Asas KonsensualismeAsas konsensualisme menjelaskan persesuaian kehendak yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata sebagai syarat pertama dalam perjanjian yaitu kesepakatan.Sebagaimana diketahui, Pasal 1320 KUH Perdata mengatur empat syarat sah perjanjian, yakni:kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;kecakapan untuk membuat suatu perikatan;suatu pokok persoalan tertentu;suatu sebab yang tidak terlarang.Konsensual artinya perjanjian itu terjadi ketikakedua belah pihak ada kata sepakat. Sehingga, dapat dikatakan bahwa perjanjiantersebut sah dan mempunyai kekuatan hukum sejak terjadinya kesepakatan antara para pihak mengenai isi perjanjian yang dimaksudkan. Asas ini menekankan perjanjian pada bentuk kesepakatan sebagai sumber utama.Akan tetapi, dalam praktiknya pembuatan perjanjian backdate rawan tidak memenuhi syarat utama sahnya perjanjian, dan justru timbul adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Terkait dengan hal tersebut, Anda dapat menyimak Pasal 1321 KUH Perdata, yang berbunyi:Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.Kesepakatan yang di dalamnya terdapat unsur kekhilafan, maka suatu perjanjian akan dianggap tidak sempurna dan dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yang mempunyai hak untuk meminta perjanjian itu dibatalkan.Baca juga: Ini 4 Syarat Sah Perjanjian dan Akibatnya Jika Tak DipenuhiAsas Kebebasan BerkontrakKUH Perdata memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk membuat kontrak atau perjanjian. Agus Yudho Hernoko dalam buku Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial (hal. 110) menuliskan bahwa menurut asas kebebasan berkontrak, seseorang pada umumnya mempunyai pilihan bebas untuk mengadakan perjanjian. Di dalam asas ini terkandung suatu pandangan bahwa orang bebas untuk melakukan atau tidak melakukan perjanjian, bebas dengan siapa ia mengadakan perjanjian, bebas tentang apa yang diperjanjikan dan bebas untuk menetapkan syarat-syarat perjanjian. Akan tetapi, terdapat pembatasan terhadap kebebasan itu berupa ketertiban umum dan kesusilaan.Adapun, terkait dengan perjanjian backdate, maka terhitung sejak para pihak telah bersepakat untuk saling terikat dalam suatu perjanjian, maka tidak menutup kemungkinan perjanjian backdate dapat diakui keberadaannya oleh pihak-pihak yang membuatnya.Asas Iktikad BaikAsas ini merujuk pada ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilakukan dengan iktikad baik.Untuk membuat suatu perjanjian, pihak-pihak yang terikat di dalamnya berpijak pada suatu kepercayaan satu sama lain, sehingga diharapkan adanya iktikad baik dari masing-masing pihak. Hal ini bertujuan untuk menghindari timbulnya peluang dirugikan satu sama lain dan dampak buruk bagi pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian backdate tersebut.Baca juga: Asas-asas dalam Pasal 1338 KUH PerdataDengan demikian, menurut pendapat kami, perjanjian backdate adalah sah di mata hukum, jika tidak melanggar syarat-syarat ketentuan sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan asas-asas perjanjian.Akibat Hukum Perjanjian BackdateNamun demikian, perjanjian backdate berpotensi menimbulkan permasalahan hukum apabila dilakukan tanpa mempertimbangkan kemungkinan risiko yang dapat terjadi, di antaranya:Perjanjian backdate dapat menimbulkan dugaan terjadinya pelanggaran hukum. Dugaan ini muncul utamanya dari pihak ketiga yang merasa dirugikan dengan adanya perjanjian backdate tersebut, sehingga pihak-pihak yang membuatnya dianggap telah melakukan pemalsuan atau memanipulasi tanggal perjanjian.Perjanjian backdate dapat dipertanyakan perihal keabsahan hukumnya, jika salah satu pihak ternyata tidak mengakui adanya perjanjian tersebut. Hal ini sering kali terjadi manakala timbul sengketa hukum di pengadilan.Perjanjian backdate dapat berpotensi menimbulkan rusaknya tatanan administrasi legalitas surat menyurat yang sebelumnya sudah tersusun rapi dan runtut pada suatu organisasi, kelembagaan ataupun korporasi. Sehingga, berpeluang menjadi salah satu faktor kendala dalam upaya pemenuhan tertib administrasi maupun kepastian hukum berkenaan dengan legalitas suatu objek.Meskipun tidak ada regulasi khusus yang mengatur perjanjian backdate, penting untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut dibuat dengan iktikad baik dan mematuhi prinsip-prinsip yang tercantum dalam KUH Perdata. Selain itu, perlu diperhatikan apakah tindakan backdating tersebut berpotensi mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat atau pihak ketiga.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum Perdata.REFERENSIAgus Yudho Hernoko. Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial. Edisi Pertama. Cetakan ke-4. Jakarta: Kencana, 2014.Tagsperjanjianhukumonlineperdatahukumiktikad baikkesepakatan

Adakah akibat hukum tertentu apabila perjanjian ditandatangani pada bulan April 2024 sementara jangka waktu perjanjian dimulai dari bulan Januari 2024 (backdate)? Apakah perjanjian backdate itu memang dibolehkan (sah)? Jika sah adakah syarat khususnya? Mohon berikan contoh dalam kondisi apa perjanjian backdate itu sah/boleh dan tidak boleh.

Perjanjian backdate adalah suatu perjanjian yang dibuat guna mengakomodir perbuatan hukum yang telah dilakukan sebelumnya atau yang telah lampau. Sepanjang tetap mematuhi asas-asas perjanjian dan prinsip-prinsip dalam KUH Perdata, utamanya Pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian backdate sah di mata hukum. Namun demikian, terdapat beberapa akibat hukum jika suatu perjanjian dibuat secara backdate. Apa saja risikonya? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Apa itu Klausula Eksonerasi dan Keabsahannya dalam Perjanjian02 Mei 2024Pembaruan Otomatis (Automatic Renewal) Perjanjian Bisnis23 Apr 2024 Bagaimana Membuktikan Perjanjian Tak Tertulis di Pengadilan?04 Mar 2024Pasal 1320 KUH Perdata tentang Syarat Sah Perjanjian05 Des 2023Apa itu Klausula Eksonerasi dan Keabsahannya dalam Perjanjian02 Mei 2024Pembaruan Otomatis (Automatic Renewal) Perjanjian Bisnis23 Apr 2024 Bagaimana Membuktikan Perjanjian Tak Tertulis di Pengadilan?04 Mar 2024Pasal 1320 KUH Perdata tentang Syarat Sah Perjanjian05 Des 2023Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Cara Mengurus Surat Cerai dan Langkah Mengajukan Gugatannya22 Jun 2023Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Cara Mengurus Surat Cerai dan Langkah Mengajukan Gugatannya22 Jun 2023Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/akibat-hukum-perjanjian-backdate-lt5d53ce2ab2767/

Akibat Hukum Perjanjian Backdate

pages/0/page-6.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul _Adakah Akibat Hukum dari Perjanjian Back Date?_ yang dibuat oleh [Hosiana D.A. Gultom, S.H., M.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/lkbh-fakultas-hukum-uph-lt5d8b3c2d8f7b9/hosiana-da-gultom--sh--mh-lt5d8b3e83f211d/),** **dan pertama kali dipublikasikan pada 25 September 2019.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Apa itu Klausula Eksonerasi dan Keabsahannya dalam Perjanjian ](/klinik/a/apa-itu-klausula-eksonerasi-dan-keabsahannya-dalam-perjanjian-lt52b66e4e181a5/)  02 Mei 2024 [ #### Pembaruan Otomatis (_Automatic Renewal_) Perjanjian Bisnis ](/klinik/a/pembaruan-otomatis-iautomatic-renewal-i-perjanjian-bisnis-lt5d2c0739eb2d0/)  23 Apr 2024 [ #### Bagaimana Membuktikan Perjanjian Tak Tertulis di Pengadilan? ](/klinik/a/bagaimana-membuktikan-perjanjian-tak-tertulis-di-pengadilan-lt51938378b81a3/)  04 Mar 2024 [ #### Pasal 1320 KUH Perdata tentang Syarat Sah Perjanjian ](/klinik/a/pasal-1320-kuh-perdata-lt656f1d2fff0d7/)  05 Des 2023 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Bolehkah Perjanjian Dibuat secara _Back Date_?** Apa yang dimaksud dengan perjanjian _backdate?_ Perjanjian _backdate_ adalah **suatu perjanjian yang dibuat guna mengakomodir perbuatan hukum yang telah dilakukan sebelumnya atau yang telah lampau** yaitu tindakan memberikan tanggal “kembali” dalam sebuah perjanjian sehingga dapat terlihat seolah-olah perjanjian dibuat pada tanggal tersebut, yang mana biasanya dilakukan atas dasar adanya kesepakatan dari para pihak. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Lantas bolehkah membuat perjanjian secara _backdate?_ Untuk menjawab hal tersebut, maka perlu ditinjau kembali asas-asas perjanjian sebagaimana diatur dalam **[KUH Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata)** dalam pembuatan perjanjian _backdate._ 1. **A****sas Konsensualisme** Asas konsensualisme menjelaskan **persesuaian** **k****ehendak** yang terdapat dalam ketentuan **P****asal 1320 KUH Perdata** sebagai syarat pertama dalam perjanjian yaitu kesepakatan. Sebagaimana diketahui, Pasal 1320 KUH Perdata mengatur empat syarat sah perjanjian, yakni: 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang. Konsensual artinya perjanjian itu terjadi ketikakedua belah pihak ada kata sepakat. Sehingga, dapat dikatakan bahwa perjanjiantersebut sah dan mempunyai kekuatan hukum sejak terjadinya kesepakatan antara para pihak mengenai isi perjanjian yang dimaksudkan. Asas ini menekankan perjanjian pada bentuk kesepakatan sebagai sumber utama. Akan tetapi, dalam praktiknya pembuatan perjanjian _backdate_ rawan tidak memenuhi syarat utama sahnya perjanjian, dan justru timbul adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Terkait dengan hal tersebut, Anda dapat menyimak **Pasal 1321 KUH Perdata**, yang berbunyi: _Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan_. Kesepakatan yang di dalamnya terdapat unsur kekhilafan, maka suatu perjanjian akan dianggap tidak sempurna dan dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yang mempunyai hak untuk meminta perjanjian itu dibatalkan. Baca juga: **[Ini 4 Syarat Sah Perjanjian dan Akibatnya Jika Tak Dipenuhi](https://www.hukumonline.com/klinik/a/4-syarat-sah-perjanjian-dan-akibatnya-jika-tak-dipenuhi-cl4141/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=ini_4_syarat_sah_perjanjian)** 2. **Asas Kebebasan Berkontrak** KUH Perdata memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk membuat kontrak atau perjanjian. **Agus Yudho Hernoko** dalam buku _Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial_ (hal. 110) menuliskan bahwa menurut asas kebebasan berkontrak, seseorang pada umumnya mempunyai pilihan bebas untuk mengadakan perjanjian. Di dalam asas ini terkandung suatu pandangan bahwa orang bebas untuk melakukan atau tidak melakukan perjanjian, bebas dengan siapa ia mengadakan perjanjian, bebas tentang apa yang diperjanjikan dan bebas untuk menetapkan syarat-syarat perjanjian. Akan tetapi, terdapat pembatasan terhadap kebebasan itu berupa ketertiban umum dan kesusilaan. Adapun, terkait dengan perjanjian _backdate_, maka terhitung sejak para pihak telah bersepakat untuk saling terikat dalam suatu perjanjian, maka tidak menutup kemungkinan perjanjian _backdate_ dapat diakui keberadaannya oleh pihak-pihak yang membuatnya. 3. **Asas Iktikad Baik** Asas ini merujuk pada ketentuan **Pasal 1338 KUH Perdata** yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilakukan dengan iktikad baik. Untuk membuat suatu perjanjian, pihak-pihak yang terikat di dalamnya berpijak pada suatu kepercayaan satu sama lain, sehingga diharapkan adanya iktikad baik dari masing-masing pihak. Hal ini bertujuan untuk menghindari timbulnya peluang dirugikan satu sama lain dan dampak buruk bagi pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian _backdate_ tersebut. Baca juga: **[Asas-asas dalam Pasal 1338 KUH Perdata](https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-asas-dalam-pasal-1338-kuh-perdata-lt6572e2d46785c?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=asas_pasal_1338_kuhper)** Dengan demikian, menurut pendapat kami, perjanjian _backdate_ adalah sah di mata hukum, jika tidak melanggar syarat-syarat ketentuan sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan asas-asas perjanjian. ### **Akibat Hukum Perjanjian _Backdate_** Namun demikian, perjanjian _backdate_ berpotensi menimbulkan permasalahan hukum apabila dilakukan tanpa mempertimbangkan kemungkinan risiko yang dapat terjadi, di antaranya: 1. **Perjanjian _backdate_ dapat menimbulkan** **dugaan terjadinya** **pelanggaran hukum**. Dugaan ini muncul utamanya dari pihak ketiga yang merasa dirugikan dengan adanya perjanjian _backdate_ tersebut, sehingga pihak-pihak yang membuatnya dianggap telah melakukan pemalsuan atau memanipulasi tanggal perjanjian. 2. **Perjanjian _backdate_ dapat dipertanyakan perihal keabsahan hukumnya**, jika salah satu pihak ternyata tidak mengakui adanya perjanjian tersebut. Hal ini sering kali terjadi manakala timbul sengketa hukum di pengadilan. 3. **Perjanjian _backdate_ dapat berpotensi menimbulkan rusaknya tatanan administrasi legalitas surat menyurat** yang sebelumnya sudah tersusun rapi dan runtut pada suatu organisasi, kelembagaan ataupun korporasi. Sehingga, berpeluang menjadi salah satu faktor kendala dalam upaya pemenuhan tertib administrasi maupun kepastian hukum berkenaan dengan legalitas suatu objek. Meskipun tidak ada regulasi khusus yang mengatur perjanjian _backdate_, penting untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut dibuat dengan iktikad baik dan mematuhi prinsip-prinsip yang tercantum dalam KUH Perdata. Selain itu, perlu diperhatikan apakah tindakan _backdating_ tersebut berpotensi mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat atau pihak ketiga. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata). REFERENSI --------- Agus Yudho Hernoko. _Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial._ Edisi Pertama. Cetakan ke-4. Jakarta: Kencana, 2014. Tags ---- [perjanjian](/tag/perjanjian) [hukumonline](/tag/hukumonline) [perdata](/tag/perdata) [hukum](/tag/hukum) [iktikad baik](/tag/iktikad-baik) [kesepakatan](/tag/kesepakatan)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITSiapa yang Mencetak Blangko Sertipikat Tanah?30 Mei 2024Bisakah Balik Nama Sertifikat Tanah Hanya Berdasarkan Kuitansi?23 Apr 2024Perlukah Persetujuan Anak Jika Ibu Ingin Jual Tanah Warisan?09 Apr 2024Proses Balik Nama Sertifikat Tanah Warisan05 Sep 2017Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Benarkah Tanah yang Terlantar Jadi Milik Negara? yang dibuat oleh Saufa Ata Taqiyya, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 19 Maret 2021.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas  Pengertian Tanah TerlantarKondisi tanah yang Anda maksud dapat dikategorikan sebagai kawasan telantar dan tanah telantar yang diatur di dalam PP 20/2021.Kawasan telantar adalah kawasan nonkawasan hutan yang belum dilekati hak atas tanah yang telah memiliki izin/konsesi/perizinan berusaha, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan/atau tidak dimanfaatkan.[1]Adapun tanah telantar adalah tanah hak, tanah hak pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan dasar penguasaan atas tanah, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara.[2]Sementara, pengertian tanah terlantar dalam UU PA diatur di dalam Pasal 27 yang berbunyi:Tanah diterlantarkan kalau dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaanya atau sifat dan tujuan daripada haknya.Dengan demikian, dapat kami sampaikan bahwa setiap pemegang izin/konsesi/perizinan berusaha wajib mengusahakan, mempergunakan, dan/atau memanfaatkan izin/konsesi/perizinan berusaha dan/atau kawasan yang dikuasai.[3] Kewajiban serupa juga berlaku bagi setiap pemegang hak, pemegang hak pengelolaan, dan pemegang dasar penguasaan atas tanah.[4] Kriteria Tanah TerlantarApabila kawasan nonkawasan hutan yang belum dilekati hak atas tanah yang telah memiliki izin/konsesi/perizinan berusaha sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan/atau tidak dimanfaatkan, maka kawasan tersebut menjadi objek penertiban kawasan telantar.[5]Objek penertiban kawasan telantar meliputi:[6]kawasan pertambangan;kawasan perkebunan;kawasan industri;kawasan pariwisata;kawasan perumahan/permukiman skala besar/terpadu; ataukawasan lain yang pengusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatannya didasarkan pada izin/konsesi/perizinan berusaha yang terkait dengan pemanfaatan tanah dan ruang.Sedangkan bagi tanah yang telah terdaftar atau belum terdaftar yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara, maka menjadi objek penertiban tanah telantar.[7]Objek penertiban tanah telantar meliputi tanah:[8]hak milik, jika dengan sengaja tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara sehingga:[9]dikuasai oleh masyarakat serta menjadi wilayah perkampungan;dikuasai oleh pihak lain secara terus-menerus selama 20 tahun tanpa adanya hubungan hukum dengan pemegang hak; ataufungsi sosial hak atas tanah tidak terpenuhi, baik pemegang hak masih ada maupun sudah tidak ada;hak guna bangunan (“HGB”), hak pakai, dan hak pengelolaan, jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara terhitung mulai 2 tahun sejak diterbitkannya hak;[10]hak guna usaha (“HGU”), jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan/atau tidak dimanfaatkan terhitung mulai 2 tahun sejak diterbitkannya hak;[11] dantanah yang diperoleh berdasarkan dasar penguasaan atas tanah jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara terhitung mulai 2 tahun sejak diterbitkannya dasar penguasaan atas tanah.[12]Dengan demikian, jangka waktu tanah terlantar untuk hak milik adalah apabila tidak digunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipelihara dalam kurun waktu 20 tahun; HGB, hak pakai, hak pengelolaan, dan HGU adalah 2 tahun sejak diterbitkan/dikeluarkannya hak; dan tanah yang diperoleh berdasarkan dasar penguasaan atas tanah adalah 2 tahun sejak diterbitkannya dasar penguasaan tanah.Namun, ada pengecualian objek penertiban tanah terlantar atas tanah hak pengelolaan yang mencakup tanah masyarakat hukum adat dan yang jadi aset bank tanah.[13] Proses Penetapan Kawasan dan Tanah TelantarSebelum menetapkan status ‘telantar’, terlebih dahulu dilakukan inventarisasi kawasan dan tanah terindikasi telantar.Inventarisasi kawasan terindikasi telantar dilaksanakan oleh pimpinan instansi, yaitu pimpinan lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota yang menerbitkan izin/konsesi/perizinan berusaha sesuai dengan kewenangannya,[14] dari laporan atau informasi pemegang izin/konsesi/perizinan berusaha, instansi itu sendiri, dan/atau masyarakat.[15]Sementara itu, inventarisasi tanah terindikasi telantar dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan, dari laporan atau informasi:[16]pemegang hak, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah;hasil pemantauan dan evaluasi hak atas tanah dan dasar penguasaan atas tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN;kementerian/lembaga;pemerintah daerah; dan/ataumasyarakat.Selanjutnya, dilakukan penertiban kawasan dan tanah telantar dengan tahapan:[17]evaluasi kawasan dan tanah telantar;peringatan kawasan dan tanah telantar; danpenetapan kawasan dan tanah telantar.Dalam hal hasil evaluasi diketahui sengaja tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, dan/atau tidak memanfaatkan izin/konsesi/perizinan berusaha dan/atau kawasannya, pimpinan instansi menyampaikan pemberitahuan ke pemegang terkait dalam jangka waktu paling lama 180 kalender sejak tanggal diterbitkannya pemberitahuan.[18]Jika pemberitahuan tetap tidak diusahakan hingga jangka waktu di atas berakhir, yang bersangkutan akan diberi peringatan tertulis hingga 3 kali.[19] Jika sampai peringatan tertulis ketiga juga tak dilaksanakan, barulah pimpinan instansi menetapkan sebagai kawasan telantar.[20]Pada dasarnya, proses pemberitahuan dan pemberian peringatan tertulis hingga 3 kali itu juga berlaku bagi tanah terindikasi terlantar, jika dari hasil evaluasi diketahui pemegang hak, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah sengaja tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, tidak memanfaatkan, dan/atau tidak memelihara tanahnya.[21]Pemegang hak, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak melaksanakan peringatan tertulis ketiga, maka kepala Kantor Wilayah dalam jangka waktu maksimal 30 hari kerja mengusulkan penetapan tanah telantar ke Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN.[22] Apakah Tanah Telantar Menjadi Milik Negara?Setelah suatu tanah ditetapkan sebagai kawasan telantar, maka penetapan memuat juga:[23]pencabutan izin/konsesi/perizinan berusaha; dan/ataupenegasan sebagai kawasan yang dikuasai langsung oleh negara.Sedangkan untuk tanah telantar, dalam penetapannya dimuat juga:[24]apabila tanah telantar berupa tanah hak atau tanah hak pengelolaan dan merupakan keseluruhan hamparan:hapusnya hak atas tanah atau hak pengelolaan;putusnya hubungan hukum; danpenegasan sebagai tanah negara bekas tanah telantar yang dikuasai langsung oleh negara.apabila tanah telantar berupa tanah hak atau tanah hak pengelolaan dan merupakan sebagian hamparan:hapusnya hak atas tanah atau hak pengelolaan pada bagian yang ditelantarkan;putusnya hubungan hukum antara pemegang hak atau hak pengelolaan dengan bagian tanah yang ditelantarkan;penegasan sebagai tanah negara bekas tanah telantar yang dikuasai langsung oleh negara terhadap bagian tanah yang ditelantarkan; danperintah untuk melakukan revisi luas hak atas tanah atau hak pengelolaan.apabila tanah telantar merupakan tanah dengan dasar penguasaan atas tanah:pemutusan hubungan hukum dengan pemegang dasar penguasaan atas tanah; danpenegasan sebagai tanah negara bekas tanah telantar yang dikuasai langsung oleh negara.Sehingga, benar jika Anda memiliki hak atau izin usaha atas tanah/kawasan namun tidak digunakan, diusahakan, dimanfaatkan, dan/atau dirawat sebagaimana mestinya, maka tanah itu dapat ditetapkan sebagai tanah/kawasan telantar yang kemudian dikuasai langsung oleh negara. Selain itu, izin usaha Anda akan dicabut dan hak atas tanah yang ditelantarkan tersebut dihapus, sehingga akan diputus hubungan hukum antara tanah dengan Anda. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok AgrariaPeraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar[1] Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar (“PP 20/2021”)[2] Pasal 1 angka 2 PP 20/2021[3] Pasal 2 ayat (1) PP 20/2021[4] Pasal 4 ayat (1) PP 20/2021[5] Pasal 3 ayat (1) PP 20/2021[6] Pasal 6 PP 20/2021[7] Pasal 5 ayat (1) PP 20/2021[8] Pasal 7 ayat (1) PP 20/2021[9] Pasal 7 ayat (2) PP 20/2021[10] Pasal 7 ayat (3) PP 20/2021[11] Pasal 7 ayat (4) PP 20/2021[12] Pasal 7 ayat (5) PP 20/2021[13] Pasal 8 PP 20/2021[14] Pasal 1 angka 14 jo. Pasal 9 ayat (1) PP 20/2021[15] Pasal 9 ayat (3) PP 20/2021[16] Pasal 11 ayat (1) dan (3) PP 20/2021[17] Pasal 14 dan Pasal 22 ayat (2) PP 20/2021[18] Pasal 15 ayat (5) PP 20/2021[19] Pasal 15 ayat (6) dan Pasal 17 PP 20/2021[20] Pasal 20 ayat (1) PP 20/2021[21] Pasal 23 ayat (3) dan (5), dan Pasal 25 PP 20/2021[22] Pasal 27 jo. Pasal 29 PP 20/2021[23] Pasal 20 ayat (2) PP 20/2021[24] Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3) PP 20/2021Tagstanah terlantarhak miliktanahpertanahan

Apakah benar jika saya punya hak milik atas tanah, atau izin usaha untuk memakai tanah, tapi tanah tersebut tidak dimanfaatkan, maka tanah tersebut akan diambil oleh negara? Apakah tanah itu termasuk tanah terlantar? Jika iya, berapa lama jangka waktu suatu tanah dikatakan terlantar?

Jika Anda memiliki hak atas tanah atau izin usaha di atas tanah, namun tidak digunakan, diusahakan, dimanfaatkan, dan/atau dirawat sebagaimana mestinya, maka tanah itu dapat ditetapkan sebagai tanah/kawasan telantar yang kemudian dikuasai langsung oleh negara. Sedangkan izin usaha Anda akan dicabut dan diputus hubungan hukum antara tanah/kawasan dengan Anda. Apa dasar hukumnya? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Siapa yang Mencetak Blangko Sertipikat Tanah?30 Mei 2024Bisakah Balik Nama Sertifikat Tanah Hanya Berdasarkan Kuitansi?23 Apr 2024Perlukah Persetujuan Anak Jika Ibu Ingin Jual Tanah Warisan?09 Apr 2024Proses Balik Nama Sertifikat Tanah Warisan05 Sep 2017Siapa yang Mencetak Blangko Sertipikat Tanah?30 Mei 2024Bisakah Balik Nama Sertifikat Tanah Hanya Berdasarkan Kuitansi?23 Apr 2024Perlukah Persetujuan Anak Jika Ibu Ingin Jual Tanah Warisan?09 Apr 2024Proses Balik Nama Sertifikat Tanah Warisan05 Sep 20174 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 20244 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-tanah-terlantar-menjadi-milik-negara-lt60543ed4e6b17/

Apakah Tanah Terlantar Menjadi Milik Negara?

pages/0/page-7.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Siapa yang Mencetak Blangko Sertipikat Tanah? ](/klinik/a/siapa-yang-mencetak-blangko-sertipikat-tanah-lt665831353dad1/)  30 Mei 2024 [ #### Bisakah Balik Nama Sertifikat Tanah Hanya Berdasarkan Kuitansi? ](/klinik/a/bisakah-balik-nama-sertifikat-tanah-hanya-berdasarkan-kuitansi-lt50728e333143b/)  23 Apr 2024 [ #### Perlukah Persetujuan Anak Jika Ibu Ingin Jual Tanah Warisan? ](/klinik/a/perlukah-persetujuan-anak-jika-ibu-ingin-jual-tanah-warisan-lt50d6af1d1bbcd/)  09 Apr 2024 [ #### Proses Balik Nama Sertifikat Tanah Warisan ](/klinik/a/proses-balik-nama-sertifikat-tanah-warisan-lt594688c8e533e/)  05 Sep 2017 [](#!) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul _Benarkah Tanah yang Terlantar Jadi Milik Negara?_ yang dibuat oleh [Saufa Ata Taqiyya, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/saufa-ata-taqiyya--sh-lt5f33b4569d68e/) dan pertama kali dipublikasikan pada 19 Maret 2021.** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) ### **Pengertian Tanah Terlantar** Kondisi tanah yang Anda maksud dapat dikategorikan sebagai kawasan telantar dan tanah telantar yang diatur di dalam **[PP 20/2021](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt603231861269d?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_20_2021)**. **Kawasan telantar** adalah kawasan nonkawasan hutan yang belum dilekati hak atas tanah yang telah memiliki izin/konsesi/perizinan berusaha, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan/atau tidak dimanfaatkan.[\[1\]](#_ftn1) Adapun **tanah telantar** adalah tanah hak, tanah hak pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan dasar penguasaan atas tanah, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara.[\[2\]](#_ftn2) Sementara, pengertian tanah terlantar dalam **[UU PA](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/249/undangundang-nomor-5-tahun-1960?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_pokok_agraria)** diatur di dalam **Pasal 27** yang berbunyi: _Tanah diterlantarkan kalau dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaanya atau sifat dan tujuan daripada haknya._ Dengan demikian, dapat kami sampaikan bahwa setiap pemegang izin/konsesi/perizinan berusaha wajib mengusahakan, mempergunakan, dan/atau memanfaatkan izin/konsesi/perizinan berusaha dan/atau kawasan yang dikuasai.[\[3\]](#_ftn3) Kewajiban serupa juga berlaku bagi setiap pemegang hak, pemegang hak pengelolaan, dan pemegang dasar penguasaan atas tanah.[\[4\]](#_ftn4) ### **Kriteria Tanah Terlantar** Apabila kawasan nonkawasan hutan yang belum dilekati hak atas tanah yang telah memiliki izin/konsesi/perizinan berusaha **sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan/atau tidak dimanfaatkan**, maka kawasan tersebut menjadi objek penertiban kawasan telantar.[\[5\]](#_ftn5) Objek penertiban **kawasan telantar** meliputi:[\[6\]](#_ftn6) 1. kawasan pertambangan; 2. kawasan perkebunan; 3. kawasan industri; 4. kawasan pariwisata; 5. kawasan perumahan/permukiman skala besar/terpadu; atau 6. kawasan lain yang pengusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatannya didasarkan pada izin/konsesi/perizinan berusaha yang terkait dengan pemanfaatan tanah dan ruang. Sedangkan bagi tanah yang telah terdaftar atau belum terdaftar yang **sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara**, maka menjadi objek penertiban tanah telantar.[\[7\]](#_ftn7) Objek penertiban **tanah telantar** meliputi tanah:[\[8\]](#_ftn8) 1. **hak milik**, jika dengan sengaja tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara sehingga:[\[9\]](#_ftn9) 1. dikuasai oleh masyarakat serta menjadi wilayah perkampungan; 2. dikuasai oleh pihak lain secara terus-menerus selama 20 tahun tanpa adanya hubungan hukum dengan pemegang hak; atau 3. fungsi sosial hak atas tanah tidak terpenuhi, baik pemegang hak masih ada maupun sudah tidak ada; 2. **hak guna bangunan (“HGB”), hak pakai, dan hak pengelolaan**, jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara terhitung mulai 2 tahun sejak diterbitkannya hak;[\[10\]](#_ftn10) 3. **hak guna usaha (“HGU”)**, jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan/atau tidak dimanfaatkan terhitung mulai 2 tahun sejak diterbitkannya hak;[\[11\]](#_ftn11) dan 4. **tanah yang diperoleh berdasarkan dasar penguasaan atas tanah** jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara terhitung mulai 2 tahun sejak diterbitkannya dasar penguasaan atas tanah.[\[12\]](#_ftn12) Dengan demikian, jangka waktu tanah terlantar untuk hak milik adalah apabila tidak digunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipelihara dalam kurun waktu 20 tahun; HGB, hak pakai, hak pengelolaan, dan HGU adalah 2 tahun sejak diterbitkan/dikeluarkannya hak; dan tanah yang diperoleh berdasarkan dasar penguasaan atas tanah adalah 2 tahun sejak diterbitkannya dasar penguasaan tanah. Namun, ada **pengecualian** objek penertiban tanah terlantar atas tanah hak pengelolaan yang mencakup tanah masyarakat hukum adat dan yang jadi aset bank tanah.[\[13\]](#_ftn13) ### **Proses Penetapan Kawasan dan Tanah Telantar** Sebelum menetapkan status ‘telantar’, terlebih dahulu dilakukan **inventarisasi kawasan dan tanah terindikasi telantar**. **Inventarisasi kawasan terindikasi telantar** dilaksanakan oleh pimpinan instansi, yaitu pimpinan lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota yang menerbitkan izin/konsesi/perizinan berusaha sesuai dengan kewenangannya,[\[14\]](#_ftn14) dari laporan atau informasi pemegang izin/konsesi/perizinan berusaha, instansi itu sendiri, dan/atau masyarakat.[\[15\]](#_ftn15) Sementara itu, **inventarisasi tanah terindikasi telantar** dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan, dari laporan atau informasi:[\[16\]](#_ftn16) 1. pemegang hak, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah; 2. hasil pemantauan dan evaluasi hak atas tanah dan dasar penguasaan atas tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN; 3. kementerian/lembaga; 4. pemerintah daerah; dan/atau 5. masyarakat. Selanjutnya, dilakukan **penertiban kawasan dan tanah telantar** dengan tahapan:[\[17\]](#_ftn17) 1. **evaluasi** kawasan dan tanah telantar; 2. **peringatan** kawasan dan tanah telantar; dan 3. **penetapan** kawasan dan tanah telantar. Dalam hal hasil evaluasi diketahui sengaja tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, dan/atau tidak memanfaatkan izin/konsesi/perizinan berusaha dan/atau kawasannya, pimpinan instansi menyampaikan pemberitahuan ke pemegang terkait dalam jangka waktu paling lama 180 kalender sejak tanggal diterbitkannya pemberitahuan.[\[18\]](#_ftn18) Jika pemberitahuan tetap tidak diusahakan hingga jangka waktu di atas berakhir, yang bersangkutan akan diberi peringatan tertulis hingga 3 kali.[\[19\]](#_ftn19) Jika sampai peringatan tertulis ketiga juga tak dilaksanakan, barulah pimpinan instansi menetapkan sebagai kawasan telantar.[\[20\]](#_ftn20) Pada dasarnya, proses pemberitahuan dan pemberian peringatan tertulis hingga 3 kali itu juga berlaku bagi tanah terindikasi terlantar, jika dari hasil evaluasi diketahui pemegang hak, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah sengaja tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, tidak memanfaatkan, dan/atau tidak memelihara tanahnya.[\[21\]](#_ftn21) Pemegang hak, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak melaksanakan peringatan tertulis ketiga, maka kepala Kantor Wilayah dalam jangka waktu maksimal 30 hari kerja mengusulkan penetapan tanah telantar ke Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN.[\[22\]](#_ftn22) ### **Apakah Tanah Telantar Menjadi Milik Negara?** Setelah suatu tanah ditetapkan sebagai **kawasan telantar**, maka penetapan memuat juga:[\[23\]](#_ftn23) 1. pencabutan izin/konsesi/perizinan berusaha; dan/atau 2. **penegasan sebagai kawasan yang dikuasai langsung oleh negara**. Sedangkan untuk tanah telantar, dalam penetapannya dimuat juga:[\[24\]](#_ftn24) 1. apabila tanah telantar berupa tanah hak atau tanah hak pengelolaan dan merupakan keseluruhan hamparan: 1. hapusnya hak atas tanah atau hak pengelolaan; 2. putusnya hubungan hukum; dan 3. **penegasan sebagai tanah negara bekas tanah telantar yang dikuasai langsung oleh negara**. 2. apabila tanah telantar berupa tanah hak atau tanah hak pengelolaan dan merupakan sebagian hamparan: 1. hapusnya hak atas tanah atau hak pengelolaan pada bagian yang ditelantarkan; 2. putusnya hubungan hukum antara pemegang hak atau hak pengelolaan dengan bagian tanah yang ditelantarkan; 3. **penegasan sebagai tanah negara bekas tanah telantar yang dikuasai langsung oleh negara terhadap bagian tanah yang ditelantarkan**; dan 4. perintah untuk melakukan revisi luas hak atas tanah atau hak pengelolaan. 3. apabila tanah telantar merupakan tanah dengan dasar penguasaan atas tanah: 1. pemutusan hubungan hukum dengan pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan 2. **penegasan sebagai tanah negara bekas tanah telantar yang dikuasai langsung oleh negara**. Sehingga, benar jika Anda memiliki hak atau izin usaha atas tanah/kawasan namun tidak digunakan, diusahakan, dimanfaatkan, dan/atau dirawat sebagaimana mestinya, maka tanah itu dapat ditetapkan sebagai tanah/kawasan telantar yang kemudian dikuasai langsung oleh negara. Selain itu, izin usaha Anda akan dicabut dan hak atas tanah yang ditelantarkan tersebut dihapus, sehingga akan diputus hubungan hukum antara tanah dengan Anda.  Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/249/undangundang-nomor-5-tahun-1960?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_pokok_agraria) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt603231861269d?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_20_2021) * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1 angka 1 [Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt603231861269d?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_20_2021) (“PP 20/2021”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 1 angka 2 PP 20/2021 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 2 ayat (1) PP 20/2021 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 4 ayat (1) PP 20/2021 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 3 ayat (1) PP 20/2021 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 6 PP 20/2021 [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 5 ayat (1) PP 20/2021 [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 7 ayat (1) PP 20/2021 [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 7 ayat (2) PP 20/2021 [\[10\]](#_ftnref10) Pasal 7 ayat (3) PP 20/2021 [\[11\]](#_ftnref11) Pasal 7 ayat (4) PP 20/2021 [\[12\]](#_ftnref12) Pasal 7 ayat (5) PP 20/2021 [\[13\]](#_ftnref13) Pasal 8 PP 20/2021 [\[14\]](#_ftnref14) Pasal 1 angka 14 _jo_. Pasal 9 ayat (1) PP 20/2021 [\[15\]](#_ftnref15) Pasal 9 ayat (3) PP 20/2021 [\[16\]](#_ftnref16) Pasal 11 ayat (1) dan (3) PP 20/2021 [\[17\]](#_ftnref17) Pasal 14 dan Pasal 22 ayat (2) PP 20/2021 [\[18\]](#_ftnref18) Pasal 15 ayat (5) PP 20/2021 [\[19\]](#_ftnref19) Pasal 15 ayat (6) dan Pasal 17 PP 20/2021 [\[20\]](#_ftnref20) Pasal 20 ayat (1) PP 20/2021 [\[21\]](#_ftnref21) Pasal 23 ayat (3) dan (5), dan Pasal 25 PP 20/2021 [\[22\]](#_ftnref22) Pasal 27 _jo_. Pasal 29 PP 20/2021 [\[23\]](#_ftnref23) Pasal 20 ayat (2) PP 20/2021 [\[24\]](#_ftnref24) Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3) PP 20/2021 Tags ---- [tanah terlantar](/tag/tanah-terlantar) [hak milik](/tag/hak-milik) [tanah](/tag/tanah) [pertanahan](/tag/pertanahan)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITCara Mengurus Akta Cerai yang Hilang19 Mei 2023Apakah Istri Siri Bisa Menggugat Cerai Suaminya?11 Mei 2023Bolehkah Putusan Pembagian Gaji PNS yang Cerai Tak Sesuai Aturan?13 Mar 2023Hukumnya Jika Mertua atau Orang Tua Menyuruh Cerai 23 Feb 2023Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Cerai Karena Gugatan dan Cerai Karena Talak yang pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 14 Juni 2013, dan pertama kali dimutakhirkan pada 31 Mei 2023. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Sebagai informasi, aturan mengenai putusnya perkawinan diatur dalam UU Perkawinan dan PP 9/1975. Lebih lanjut, putusnya perkawinan di Indonesia dapat disebabkan karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.[1] Terkait perceraian, perlu diketahui bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.[2] Secara sederhana, cerai gugat atau gugatan cerai adalah gugatan yang diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.[3]Bagi pasangan suami istri yang beragama Islam, aturan perceraian ini tunduk pada Kompilasi Hukum Islam (“KHI”). Menyambung informasi yang disampaikan bahwa Anda beragama Islam, kami akan menjelaskan perbedaan cerai gugat dan cerai talak berdasarkan ketentuan yang diatur dalam KHI berikut ini. Cerai Gugat dalam KHI: Istri adalah Pihak yang MenggugatDalam konteks hukum Islam, istilah cerai gugat memiliki makna yang berbeda. Dalam UU Perkawinan dan PP 9/1975, dikatakan bahwa gugatan cerai dapat diajukan oleh suami atau istri. Secara khusus, dalam KHI makna cerai gugat adalah gugatan yang diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan kediaman tanpa izin suami.[4] Penting diketahui bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.[5] Cerai Talak dalam KHI: Suami adalah Pihak yang MenggugatCerai talak diatur dalam Pasal 114 KHI yang berbunyi:Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.Adapun yang dimaksud tentang talak adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.[6] Secara sederhana, cerai talak adalah permohonan cerai yang diajukan atau dimohonkan oleh pihak suami.Lebih lanjut, penjatuhan talak oleh suami diatur dalam Pasal 129 KHI yang berbunyi:Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.Dengan kata lain, talak yang diakui secara hukum negara adalah yang dilakukan atau diucapkan oleh suami di Pengadilan Agama. Sehubungan dengan ini, apabila talak diucapkan di luar pengadilan, maka hukumnya hanya sah menurut hukum agama saja, tetapi tidak sah menurut hukum negara. Akibatnya, ikatan perkawinan antara suami–istri yang terlibat belum putus secara hukum.Terkait pembahasan talak lebih lanjut, Anda dapat menyimaknya dalam artikel Perbedaan Talak Satu, Dua, dan Tiga.Dengan demikian, jika disimpulkan, sederhananya jika istri merupakan pihak yang mengajukan gugatan untuk menceraikan suami, prosesnya dikenal sebagai cerai gugat. Sebaliknya, jika suami merupakan pihak yang mengajukan gugatan untuk menceraikan istri, prosesnya dikenal sebagai cerai talak. Demikian jawaban dari kami terkait perbedaan cerai gugat dan cerai talak sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.  DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang PerkawinanUndang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang PerkawinanPeraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang PerkawinanInstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam[1] Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”)[2] Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan[3] Pasal 40 UU Perkawinan jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan[4] Pasal 132 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (“KHI”)[5] Pasal 115 KHI[6] Pasal 117 KHITagscerai gugatcerai talakperceraian

Halo, saya beragama islam dan ingin menceraikan istri saya. Apakah perbedaan dari cerai talak dan cerai gugat? Tolong jelaskan secara singkat saja. Terima kasih.

Berdasarkan UU Perkawinan dan PP 9/1975, arti cerai gugat atau gugatan cerai adalah gugatan yang diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Namun, ketentuan dalam KHI mengartikannya berbeda. Pasal 132 ayat (1) KHI mengartikan cerai gugat adalah gugatan yang diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan kediaman tanpa izin suami. Lalu bagaimana dengan cerai talak? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang19 Mei 2023Apakah Istri Siri Bisa Menggugat Cerai Suaminya?11 Mei 2023Bolehkah Putusan Pembagian Gaji PNS yang Cerai Tak Sesuai Aturan?13 Mar 2023Hukumnya Jika Mertua atau Orang Tua Menyuruh Cerai 23 Feb 2023Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang19 Mei 2023Apakah Istri Siri Bisa Menggugat Cerai Suaminya?11 Mei 2023Bolehkah Putusan Pembagian Gaji PNS yang Cerai Tak Sesuai Aturan?13 Mar 2023Hukumnya Jika Mertua atau Orang Tua Menyuruh Cerai 23 Feb 2023Cara dan Biaya Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara25 Apr 2024Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023Cara Upload Terjemahan Novel Agar Tak Langgar Hak Cipta20 Okt 2022Cara dan Biaya Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara25 Apr 2024Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023Cara Upload Terjemahan Novel Agar Tak Langgar Hak Cipta20 Okt 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-cerai-talak-dan-cerai-gugat-lt51b4244f94344/

Perbedaan Cerai Talak dan Cerai Gugat

pages/0/page-8.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang ](/klinik/a/cara-mengurus-akta-cerai-yang-hilang-lt5bbcea00ef2b0/)  19 Mei 2023 [ #### Apakah Istri Siri Bisa Menggugat Cerai Suaminya? ](/klinik/a/apakah-istri-siri-bisa-menggugat-cerai-suaminya-lt6231865d61f15/)  11 Mei 2023 [ #### Bolehkah Putusan Pembagian Gaji PNS yang Cerai Tak Sesuai Aturan? ](/klinik/a/putusan-pembagian-gaji-pns-yang-cerai-lt62cce73b76bf5/)  13 Mar 2023 [ #### Hukumnya Jika Mertua atau Orang Tua Menyuruh Cerai ](/klinik/a/hukumnya-jika-mertua-atau-orang-tua-menyuruh-cerai-lt502b5c0bd8c14/)  23 Feb 2023 [](#!) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul _Cerai Karena Gugatan dan Cerai Karena Talak_ yang pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 14 Juni 2013, dan pertama kali dimutakhirkan pada 31 Mei 2023.** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. Sebagai informasi, aturan mengenai putusnya perkawinan diatur dalam [**UU**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974?PHPSESSID=0jr1bc16si6lpu9osveadsnjj6) [**Perkawinan**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_1974) [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974?PHPSESSID=0jr1bc16si6lpu9osveadsnjj6)dan **[PP 9/1975](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1700/peraturan-pemerintah-nomor-9-tahun-1975?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_9_1975)**. Lebih lanjut, putusnya perkawinan di Indonesia dapat disebabkan karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.[\[1\]](#_ftn1) Terkait perceraian, perlu diketahui bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.[\[2\]](#_ftn2) Secara sederhana, cerai gugat atau gugatan cerai adalah gugatan yang diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.[\[3\]](#_ftn3) Bagi pasangan suami istri yang beragama Islam, aturan perceraian ini tunduk pada Kompilasi Hukum Islam (“[**KHI**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=khi)”). Menyambung informasi yang disampaikan bahwa Anda beragama Islam, kami akan menjelaskan perbedaan cerai gugat dan cerai talak berdasarkan ketentuan yang diatur dalam KHI berikut ini. ### **Cerai Gugat dalam KHI: Istri adalah Pihak yang Menggugat** Dalam konteks hukum Islam, istilah cerai gugat memiliki makna yang berbeda. Dalam UU Perkawinan dan PP 9/1975, dikatakan bahwa gugatan cerai dapat diajukan oleh suami atau istri. Secara khusus, dalam KHI makna cerai gugat adalah **gugatan yang diajukan oleh istri** atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan kediaman tanpa izin suami.[\[4\]](#_ftn4) Penting diketahui bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.[\[5\]](#_ftn5) ### **Cerai Talak dalam KHI: Suami adalah Pihak yang Menggugat** Cerai talak diatur dalam **Pasal 114 KHI** yang berbunyi: _Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian._ Adapun yang dimaksud tentang talak adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.[\[6\]](#_ftn6) Secara sederhana, cerai talak adalah permohonan cerai yang diajukan atau dimohonkan oleh pihak suami. Lebih lanjut, penjatuhan talak oleh suami diatur dalam **Pasal 129 KHI** yang berbunyi: _Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu._ Dengan kata lain, talak yang diakui secara hukum negara adalah yang dilakukan atau diucapkan oleh suami di Pengadilan Agama. Sehubungan dengan ini, apabila talak diucapkan di luar pengadilan, maka hukumnya hanya sah menurut hukum agama saja, tetapi tidak sah menurut hukum negara. Akibatnya, ikatan perkawinan antara suami–istri yang terlibat belum putus secara hukum. Terkait pembahasan talak lebih lanjut, Anda dapat menyimaknya dalam artikel [**Perbedaan Talak Satu, Dua, dan Tiga**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-talak-satu--dua--dan-tiga-lt55d543b865916?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=talak_satu)**.** Dengan demikian, jika disimpulkan, sederhananya jika istri merupakan pihak yang mengajukan gugatan untuk menceraikan suami, prosesnya dikenal sebagai cerai gugat. Sebaliknya, jika suami merupakan pihak yang mengajukan gugatan untuk menceraikan istri, prosesnya dikenal sebagai cerai talak. Demikian jawaban dari kami terkait perbedaan cerai gugat dan cerai talak sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_1974) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5dafedf4cd014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_16_2019) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1700/peraturan-pemerintah-nomor-9-tahun-1975?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_9_1975) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=khi) * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 38 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_1974) (“UU Perkawinan”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 40 UU Perkawinan jo. Pasal 20 ayat (1) [Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1700/peraturan-pemerintah-nomor-9-tahun-1975?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_9_1975) [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 132 ayat (1) [Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=khi) (“KHI”) [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 115 KHI [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 117 KHI Tags ---- [cerai gugat](/tag/cerai-gugat) [cerai talak](/tag/cerai-talak) [perceraian](/tag/perceraian)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Adv. Adi Kurniawan, S.H.dan pertama kali dipublikasikan pada 6 Februari 2020.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Pengertian Anak SahMengacu pada pertanyaan Anda, diasumsikan bahwa subjek/orang dalam pertanyaan tersebut menganut agama Islam. Dalam Pasal 99 KHI disebutkan bahwa:Anak yang sah adalah:anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah; hasil perbuatan suami istri di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Merujuk pada Pasal 1 UU Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.Kriteria perkawinan sah dapat dilihat dalam Pasal 2 UU Perkawinan:Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.Dalam muatan Pasal 2 UU Perkawinan, keabsahan perkawinan ditekankan pada hukum menurut masing-masing agama dan perkawinan tersebut harus tercatat agar terjamin ketertiban perkawinan dalam masyarakat.Rukun dan syarat perkawinan secara agama bagi orang Islam kemudian diatur dalam Pasal 14 s.d. Pasal 29 KHI. Selain itu, calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.[1]Adapun keharusan pencatatan perkawinan lebih merujuk pada perlindungan hukum terhadap hubungan keperdataan yang timbul setelah pernikahan. Dengan tercatat menurut peraturan perundang-undangan maka perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Jika perkawinan tidak tercatat maka perkawinan, termasuk anak yang lahir dari perkawinan tersebut, tidak akan mendapat perlindungan hukum dan jaminan hak dan kewajibannya secara maksimal.Di sisi lain, Hilman Hadikusuma dalam bukunya Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama (hal. 127), menyatakan bahwa meskipun perkawinan belum tercatat, namun anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara agama tetap dianggap sebagai anak yang sah secara keagamaan karena dilahirkan dari akad nikah yang sah.Pengertian Anak Luar KawinAdapun anak luar kawin adalah istilah yang merujuk pada Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa:Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.Asman dkk dalam Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (hal. 184) menerangkan bahwa anak luar kawin atau anak di luar perkawinan yang sah menurut negara tidak memperoleh jaminan dan perlindungan hukum perdata dan publik dari ayah dan keluarga ayahnya.Namun, perlu ditekankan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan di atas melalui Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 (hal. 37) dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, telah terjadi perubahan makna dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan bahwa anak luar kawin tidak hanya punya hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, tapi juga punya hubungan perdata dengan ayah dan/atau keluarga ayahnya selama dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum bahwa laki-laki tersebut adalah ayah dari anak luar kawin tersebut (hal. 37).Di sisi lain, KUH Perdata menguraikan bahwa anak luar kawin bisa dikategorikan sebagai anak sah sepanjang diakui oleh orang tuanya. Pasal 272 KUH Perdata menguraikan bahwa:Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri.Lalu Pasal 251 KUH Perdata menguraikan bahwa:Sahnya anakyang dilahirkan sebelum hari keseratus delapan puluh dari perkawinan, dapat diingkari oleh suami. Namun pengingkaran itu tidak boleh dilakukan dalam hal-hal berikut: bila sebelum perkawinan suami telah mengetahui kehamilan itu; bila pada pembuatan akta kelahiran dia hadir, dan akta ini ditandatangani olehnya, atau memuat suatu keterangan darinya yang berisi bahwa dia tidak dapat menandatanganinya; bila anak itu dilahirkan mati. Akhirnya, menurut hemat kami, anak luar kawin memiliki setidaknya dua pengertian. Pertama, anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Kedua, anak yang dibenihkan di luar perkawinan tapi dilahirkan setelah orang tuanya melakukan perkawinan, namun tidak diakui oleh ayah dan/atau ibunya.Ayah Anak Luar Kawin sebagai Wali NikahMerujuk pada poin pertanyaan Anda yang terakhir, seorang ayah yang perkawinannya hanya sah menurut hukum Islam (agama) tetap dapat menjadi wali bagi anaknya yang akan melangsungkan perkawinan.Hubungan darah patrilineal dengan calon pengantin perempuan ini awalnya ditegaskan dalam definisi wali nasab menurut Pasal 1 angka 1 Permenag 30/2005, yaitu pria beragama Islam yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam.Namun demikian, Permenag 20/2019 telah mencabut Permenag 30/2005 tersebut. Menurut Permenag 20/2019, syarat wali nasab adalah laki-laki, beragama Islam, baligh, berakal, dan adil. Bapak kandung menempati urutan pertama sebagai wali nasab.[2]Permenag tersebut pada dasarnya tidak membedakan bapak kandung berdasarkan status perkawinannya, apakah hanya sah menurut hukum Islam atau juga telah sah secara administratif. Dalam hal ini, wali hakim sendiri baru dapat bertindak sebagai wali jika:[3]wali nasab tidak ada;walinya adhal;walinya tidak diketahui keberadaannyawalinya tidak dapat dihadirkan/ditemui karena dipenjara;wali nasab tidak ada yang beragama Islam;walinya dalam keadaan berihram; danwali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri.Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban dari kami terkait pernyataan seputar anak luar kawin sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.Dasar Hukum:Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.Putusan:Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.Referensi:Asman dkk. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Yogyakarta: Penamuda. 2023Hilman Hadikusuma. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama. Bandung: Mandar Maju. 2007.[1] Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam[2] Pasal 12 ayat (2) dan (3) huruf a Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan (“Permenag 20/2019”)[3] Pasal 13 ayat (3) Permenag 20/2019Tagskeluargaanakperdataketenagakerjaananak luar kawin

Pasal 99 KHI menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah di sini apakah sah secara agama saja atau juga harus sah menurut negara? Lalu apa yang dimaksud sebagai anak luar kawin? Apabila orang tuanya hanya menikah menurut hukum agama, apa sang ayah tetap dapat menjadi

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dan hasil perbuatan suami istri di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Namun di sisi lain, meskipun perkawinan belum tercatat, namun anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara agama tetap dianggap sebagai anak yang sah secara agama karena dilahirkan dari akad nikah yang sah.  Sedangkan anak luar kawin memiliki setidaknya dua pengertian. Pertama, anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Kedua, anak yang dibenihkan di luar perkawinan tapi dilahirkan setelah orang tuanya melakukan perkawinan, namun tidak diakui oleh ayah dan/atau ibunya. Lalu, apakah ayah yang menikah hanya berdasarkan hukum agama boleh menjadi wali? Penjelasan selengkapnya dapat Anda simakulasan di bawah ini. Cara Mengurus Surat Cerai dan Langkah Mengajukan Gugatannya22 Jun 2023Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023Cara Mengurus Surat Cerai dan Langkah Mengajukan Gugatannya22 Jun 2023Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/anak-sah-dan-anak-luar-kawin-lt5e3beae140382/

Pengertian Anak Sah dan Anak Luar Kawin

pages/1/page-0.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh [Adv. Adi Kurniawan, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/kongres-advokat-indonesia-lt5da9297ef1406/adv-adi-kurniawan--sh-lt5daecd1abe6a0/)****dan pertama kali dipublikasikan pada 6 Februari 2020.** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Pengertian Anak Sah** Mengacu pada pertanyaan Anda, diasumsikan bahwa subjek/orang dalam pertanyaan tersebut menganut agama Islam. Dalam **Pasal 99** **[KHI](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KHI)** disebutkan bahwa: _Anak yang sah adalah:_ 1. _anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah;_ 2. _hasil perbuatan suami istri di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut._ Merujuk pada **Pasal 1** **[UU Perkawinan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Perkawinan)**, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kriteria perkawinan sah dapat dilihat dalam **Pasal 2 UU Perkawinan**: 1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. 2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku_._ Dalam muatan Pasal 2 UU Perkawinan, keabsahan perkawinan ditekankan pada hukum menurut masing-masing agama dan perkawinan tersebut harus tercatat agar terjamin ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Rukun dan syarat perkawinan secara agama bagi orang Islam kemudian diatur dalam **Pasal 14 s.d. Pasal 29 KHI**. Selain itu, calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.[\[1\]](#_ftn1) Adapun keharusan pencatatan perkawinan lebih merujuk pada perlindungan hukum terhadap hubungan keperdataan yang timbul setelah pernikahan. Dengan tercatat menurut peraturan perundang-undangan maka perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Jika perkawinan tidak tercatat maka perkawinan, termasuk anak yang lahir dari perkawinan tersebut, tidak akan mendapat perlindungan hukum dan jaminan hak dan kewajibannya secara maksimal. Di sisi lain, **Hilman Hadikusuma** dalam bukunya _Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama_ (hal. 127), menyatakan bahwa meskipun perkawinan belum tercatat, namun anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara agama tetap **dianggap sebagai anak yang sah secara keagamaan** karena dilahirkan dari akad nikah yang sah. ### **Pengertian Anak Luar Kawin** Adapun anak luar kawin adalah istilah yang merujuk pada **Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan**, yang menyatakan bahwa: **_Anak yang dilahirkan di luar perkawinan_** _hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya._ **Asman dkk** dalam _Hukum Perkawinan Islam di Indonesia_ (hal. 184) menerangkan bahwa anak luar kawin atau anak di luar perkawinan yang sah menurut negara tidak memperoleh jaminan dan perlindungan hukum perdata dan publik dari ayah dan keluarga ayahnya. Namun, perlu ditekankan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan di atas melalui [**Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt5ad96ea7cfc42/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-46-puu-viii-2010?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MK_46_2010) (hal. 37) dinyatakan bertentangan dengan [**UUD 1945**](https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945) secara bersyarat (_conditionally unconstitutional_) sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, telah terjadi perubahan makna dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan bahwa anak luar kawin tidak hanya punya hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, tapi juga punya hubungan perdata dengan ayah dan/atau keluarga ayahnya selama dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum bahwa laki-laki tersebut adalah ayah dari anak luar kawin tersebut (hal. 37). Di sisi lain, [**KUH Perdata**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata) menguraikan bahwa anak luar kawin bisa dikategorikan sebagai anak sah sepanjang diakui oleh orang tuanya. **Pasal 272 KUH Perdata** menguraikan bahwa: _Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, **disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka**, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri._ Lalu **Pasal 251 KUH Perdata** menguraikan bahwa: **_Sahnya anak_**_**yang dilahirkan sebelum hari keseratus delapan puluh dari perkawinan, dapat diingkari oleh suami**. Namun pengingkaran itu tidak boleh dilakukan dalam hal-hal berikut:_ 1. _bila sebelum perkawinan suami telah mengetahui kehamilan itu;_ 2. _bila pada pembuatan akta kelahiran dia hadir, dan akta ini ditandatangani olehnya, atau memuat suatu keterangan darinya yang berisi bahwa dia tidak dapat menandatanganinya;_ 3. _bila anak itu dilahirkan mati._ Akhirnya, menurut hemat kami, anak luar kawin memiliki setidaknya dua pengertian. _Pertama,_ anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah. _Kedua,_ anak yang dibenihkan di luar perkawinan tapi dilahirkan setelah orang tuanya melakukan perkawinan, namun tidak diakui oleh ayah dan/atau ibunya. ### **Ayah Anak Luar Kawin sebagai Wali Nikah** Merujuk pada poin pertanyaan Anda yang terakhir, seorang ayah yang perkawinannya hanya sah menurut hukum Islam (agama) tetap dapat menjadi wali bagi anaknya yang akan melangsungkan perkawinan. Hubungan darah patrilineal dengan calon pengantin perempuan ini awalnya ditegaskan dalam definisi wali nasab menurut **Pasal 1 angka 1** **[Permenag 30/2005](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt53c771c89c123/peraturan-menteri-agama-nomor-30-tahun-2005?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=Permenag_30_2005)**, yaitu pria beragama Islam yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam. Namun demikian, **[Permenag 20/2019](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5dba860d110ba/peraturan-menteri-agama-nomor-20-tahun-2019?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenag_20_2019)** telah mencabut Permenag 30/2005 tersebut. Menurut Permenag 20/2019, syarat wali nasab adalah laki-laki, beragama Islam, baligh, berakal, dan adil. Bapak kandung menempati urutan pertama sebagai wali nasab.[\[2\]](#_ftn2) Permenag tersebut pada dasarnya tidak membedakan bapak kandung berdasarkan status perkawinannya, apakah hanya sah menurut hukum Islam atau juga telah sah secara administratif. Dalam hal ini, wali hakim sendiri baru dapat bertindak sebagai wali jika:[\[3\]](#_ftn3) 1. wali nasab tidak ada; 2. walinya adhal; 3. walinya tidak diketahui keberadaannya 4. walinya tidak dapat dihadirkan/ditemui karena dipenjara; 5. wali nasab tidak ada yang beragama Islam; 6. walinya dalam keadaan berihram; dan 7. wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik). Demikian jawaban dari kami terkait pernyataan seputar anak luar kawin sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat. Dasar Hukum: 1. [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata); 2. [Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Perkawinan) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5dafedf4cd014/undang-undang-nomor-16-tahun-2019?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_16_2019); 3. [Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KHI); 4. [Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5dba860d110ba/peraturan-menteri-agama-nomor-20-tahun-2019?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenag_20_2019). Putusan: [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt5ad96ea7cfc42/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-46-puu-viii-2010?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MK_46_2010). Referensi: 1. Asman dkk. _Hukum Perkawinan Islam di Indonesia._ Yogyakarta: Penamuda. 2023 2. Hilman Hadikusuma. _Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama._ Bandung: Mandar Maju. 2007. [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 30 [Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KHI) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 12 ayat (2) dan (3) huruf a [Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5dba860d110ba/peraturan-menteri-agama-nomor-20-tahun-2019?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenag_20_2019) (“Permenag 20/2019”) [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 13 ayat (3) Permenag 20/2019 Tags ---- [keluarga](/tag/keluarga) [anak](/tag/anak) [perdata](/tag/perdata) [ketenagakerjaan](/tag/ketenagakerjaan) [anak luar kawin](/tag/anak-luar-kawin)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.KLINIK TERKAITYang Boleh Beracara di Pengadilan Selain Advokat31 Okt 2023Sumpah Palsu dan Pembuktiannya10 Jan 2023Jerat Pidana Memberikan Keterangan Palsu di Persidangan09 Jan 2023Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Isi Pasal 242 KUHPMenjawab pertanyaan Anda, pada dasarnya tindak pidana memberikan sumpah palsu dan keterangan palsu diatur dalam Pasal 242 KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku. Berikut adalah bunyi Pasal 242 KUHP:Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.Disamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan yang diharuskan menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah.Pidana pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 4 dapat dijatuhkan.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Sebagai informasi, pidana pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 No. 1-4 KUHP adalah:hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;hak memasuki angkatan bersenjata;hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum; danhak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri.Kemudian, berdasarkan bunyi Pasal 242 KUHP di atas, kejahatan sumpah palsu dirumuskan dalam ayat (1). Sementara ayat (2) merumuskan alasan pemberatan pidana sumpah palsu, dan ayat (3) merumuskan tentang perluasan pengertian dari sumpah palsu sebagaimana dirumuskan dalam ayat (1).[1]Lalu, apabila tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP dirinci, setidaknya terdapat unsur-unsur sebagai berikut:[2]Unsur objektif, terdiri dari: dalam keadaan undang-undang menentukan agar memberikan keterangan di atas sumpah, atau mengadakan akibat hukum pada keterangan di atas sumpah;perbuatan, yaitu memberikan keterangan di atas sumpah;objek, yaitu keterangan palsu;dengan lisan atau tulisan;secara pribadi atau oleh kuasanya.Unsur subjektif, yaitu kesalahan dengan sengaja.Lebih lanjut, disarikan dari artikel Berbohong di Depan Publik, Dapatkah Dipidana?, R. Soesilo menjelaskan bahwa supaya pelaku dapat dihukum, maka pelaku harus memenuhi unsur-unsur:keterangan itu harus atas sumpah;keterangan itu harus diwajibkan menurut undang-undang atau menurut peraturan yang menentukan akibat hukum pada keterangan itu;keterangan itu harus palsu (tidak benar) dan kepalsuan ini diketahui oleh pemberi keterangan.Tindak Pidana Keterangan Palsu di Atas Sumpah dalam KUHP BaruSedangkan dalam UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[3] yaitu tahun 2026, tindak pidana keterangan palsu di atas sumpah diatur dalam Pasal 291 dan Pasal 373.Berikut adalah bunyi Pasal 291 UU 1/2023:Setiap Orang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus memberikan keterangan di atas sumpah atau keterangan tersebut menimbulkan akibat hukum, memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, yang dilakukan sendiri atau oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu yang diberikan dalam pemeriksaan perkara dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merugikan tersangka, terdakwa, atau pihak lawan, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).Sedangkan bunyi Pasal 373 UU 1/2023 adalah:Setiap Orang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus memberikan keterangan di atas sumpah atau keterangan tersebut menimbulkan akibat hukum, memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, yang dilakukan sendiri atau oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.Disamakan dengan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah janji atau pernyataan yang menguatkan yang diharuskan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau yang menjadi pengganti sumpah.Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d.Sebagai informasi, pidana tambahan berupa pencabutan hak dalam Pasal 86 huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d UU 1/2023 berupa:hak memegang jabatan publik pada umumnya atau jabatan tertentu;hak menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atauhak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anaknya sendiri.Kemudian berkaitan dengan Pasal 373 UU 1/2023, ketidakbenaran dari keterangan palsu yang dimaksud dalam ketentuan ini harus diketahui oleh orang yang memberi keterangan tersebut. Hal tersebut dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 373 ayat (1) UU 1/2023.Baca juga: Sumpah Palsu dan PembuktiannyaDemikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PidanaUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaREFERENSIAdami Chazawi dan Ardi Ferdian. Tindak Pidana Pemalsuan. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014;Aldi Indra Tambuwun. Sanksi Terhadap Saksi yang Memberikan Keterangan Palsu di atas Sumpah Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 242 tentang Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu. Lex Privatum, Vol. IV/No. 6/Juli/2016.[1] Aldi Indra Tambuwun. Sanksi Terhadap Saksi yang Memberikan Keterangan Palsu di atas Sumpah Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 242 tentang Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu. Lex Privatum, Vol. IV/No. 6/Juli/2016, hal. 36-37[2] Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. Tindak Pidana Pemalsuan. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, hal. 9[3] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tagssumpahkuhphukum pidana

Pasal 242 KUHP mengatur tentang apa? Apakah benar Pasal 242 KUHP mengatur tentang pernyataan sumpah palsu? Jika benar, bagaimana bunyi Pasal 242 KUHP? Selain itu, dalam KUHP baru pernyataan sumpah palsu diatur dalam pasal berapa?

Tindak pidana memberikan sumpah palsu dan keterangan palsu diatur dalam Pasal 242 KUHP lama. Pada intinya, orang yang dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara maksimal 7 tahun. Lantas, bagaimana bunyi ketentuan tersebut dalam UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku tahun 2026? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Yang Boleh Beracara di Pengadilan Selain Advokat31 Okt 2023Sumpah Palsu dan Pembuktiannya10 Jan 2023Jerat Pidana Memberikan Keterangan Palsu di Persidangan09 Jan 2023Yang Boleh Beracara di Pengadilan Selain Advokat31 Okt 2023Sumpah Palsu dan Pembuktiannya10 Jan 2023Jerat Pidana Memberikan Keterangan Palsu di Persidangan09 Jan 2023Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-242-kuhp-tentang-pernyataan-sumpah-palsu-lt665998103dad1/

Pasal 242 KUHP tentang Pernyataan Sumpah Palsu

pages/1/page-1.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Yang Boleh Beracara di Pengadilan Selain Advokat ](/klinik/a/yang-boleh-beracara-di-pengadilan-selain-advokat-lt4bc4a5d132f01/)  31 Okt 2023 [ #### Sumpah Palsu dan Pembuktiannya ](/klinik/a/sumpah-palsu-dan-pembuktiannya-lt51171a4fed786/)  10 Jan 2023 [ #### Jerat Pidana Memberikan Keterangan Palsu di Persidangan ](/klinik/a/jerat-pidana-memberikan-keterangan-palsu-di-persidangan-lt5614783452eb6/)  09 Jan 2023 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Isi Pasal 242 KUHP** Menjawab pertanyaan Anda, pada dasarnya tindak pidana memberikan sumpah palsu dan keterangan palsu diatur dalam **Pasal 242** [**KUHP**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku. Berikut adalah bunyi Pasal 242 KUHP: 1. _Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun._ 2. _Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun._ 3. _Disamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan yang diharuskan menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah._ 4. _Pidana pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 4 dapat dijatuhkan._ Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Sebagai informasi, pidana pencabutan hak berdasarkan **Pasal 35 No. 1-4 KUHP** adalah: 1. hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu; 2. hak memasuki angkatan bersenjata; 3. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum; dan 4. hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri. Kemudian, berdasarkan bunyi **Pasal 242 KUHP** di atas, kejahatan sumpah palsu dirumuskan dalam **ayat (1)**. Sementara **ayat (2)** merumuskan alasan pemberatan pidana sumpah palsu, dan **ayat (3)** merumuskan tentang perluasan pengertian dari sumpah palsu sebagaimana dirumuskan dalam ayat (1).[\[1\]](#_ftn1) Lalu, apabila tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP dirinci, setidaknya terdapat unsur-unsur sebagai berikut:[\[2\]](#_ftn2) 1. **Unsur objektif**, terdiri dari: 1. dalam keadaan undang-undang menentukan agar memberikan keterangan di atas sumpah, atau mengadakan akibat hukum pada keterangan di atas sumpah; 2. perbuatan, yaitu memberikan keterangan di atas sumpah; 3. objek, yaitu keterangan palsu; 4. dengan lisan atau tulisan; 5. secara pribadi atau oleh kuasanya. 2. **Unsur subjektif**, yaitu kesalahan dengan sengaja. Lebih lanjut, disarikan dari artikel [**Berbohong di Depan Publik, Dapatkah Dipidana?**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/berbohong-di-depan-publik--dapatkah-dipidana-lt528c8e48c4ed3/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=berbohong_di_depan_publik), **R. Soesilo** menjelaskan bahwa supaya pelaku dapat dihukum, maka pelaku harus memenuhi unsur-unsur: 1. keterangan itu harus atas sumpah; 2. keterangan itu harus diwajibkan menurut undang-undang atau menurut peraturan yang menentukan akibat hukum pada keterangan itu; 3. keterangan itu harus palsu (tidak benar) dan kepalsuan ini diketahui oleh pemberi keterangan. ### **Tindak Pidana Keterangan Palsu di Atas Sumpah dalam KUHP Baru** Sedangkan dalam [**UU 1/2023**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru) tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[\[3\]](#_ftn3) yaitu tahun 2026, tindak pidana keterangan palsu di atas sumpah diatur dalam **Pasal 291 dan Pasal 373**. Berikut adalah bunyi Pasal 291 UU 1/2023: 1. _Setiap Orang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus memberikan keterangan di atas sumpah atau keterangan tersebut menimbulkan akibat hukum, memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, yang dilakukan sendiri atau oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu yang diberikan dalam pemeriksaan perkara dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun._ 2. _Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merugikan tersangka, terdakwa, atau pihak lawan, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga)._ Sedangkan bunyi Pasal 373 UU 1/2023 adalah: 1. _Setiap Orang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus memberikan keterangan di atas sumpah atau keterangan tersebut menimbulkan akibat hukum, memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, yang dilakukan sendiri atau oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun._ 2. _Disamakan dengan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah janji atau pernyataan yang menguatkan yang diharuskan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau yang menjadi pengganti sumpah._ 3. _Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d._ Sebagai informasi, pidana tambahan berupa pencabutan hak dalam **Pasal 86 huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d UU 1/2023** berupa: 1. hak memegang jabatan publik pada umumnya atau jabatan tertentu; 2. hak menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau 4. hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anaknya sendiri. Kemudian berkaitan dengan Pasal 373 UU 1/2023, ketidakbenaran dari keterangan palsu yang dimaksud dalam ketentuan ini harus diketahui oleh orang yang memberi keterangan tersebut. Hal tersebut dijelaskan dalam **Penjelasan Pasal 373 ayat (1) UU 1/2023**. Baca juga: [**Sumpah Palsu dan Pembuktiannya**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/sumpah-palsu-dan-pembuktiannya-lt51171a4fed786/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=sumpah_palsu_pembuktian) Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/nprt/38/wetboek-van-strafrecht-\(wvs\)-kitab-undang-undang-hukum-pidana-\(kuhp\)?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru) REFERENSI --------- 1. Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. _Tindak Pidana Pemalsuan_. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014; 2. Aldi Indra Tambuwun. _Sanksi Terhadap Saksi yang Memberikan Keterangan Palsu di atas Sumpah Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 242 tentang Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu_. Lex Privatum, Vol. IV/No. 6/Juli/2016. [\[1\]](#_ftnref1) Aldi Indra Tambuwun. _Sanksi Terhadap Saksi yang Memberikan Keterangan Palsu di atas Sumpah Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 242 tentang Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu_. Lex Privatum, Vol. IV/No. 6/Juli/2016, hal. 36-37 [\[2\]](#_ftnref2) Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. _Tindak Pidana Pemalsuan_. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, hal. 9 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 624 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023)  Tags ---- [sumpah](/tag/sumpah) [kuhp](/tag/kuhp) [hukum pidana](/tag/hukum-pidana)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.KLINIK TERKAITApakah Hukum Waris yang Berlaku Jika Beda Agama?07 Mar 2024Ahli Waris untuk Pewaris Lajang, Siapa Saja? 06 Mar 2024Apakah Ahli Waris Wajib Membayar Utang Pewaris?10 Nov 2023Sebab Penghalang Waris dalam Hukum Islam30 Agt 2023Inilah yang sering kali terjadi. Seorang warga negara Indonesia (“WNI”) memiliki beberapa aset di luar negeri, namun semasa hidupnya ia tidak mengurus warisan aset tersebut, baik secara di bawah tangan ataupun di hadapan notaris, untuk mempersiapkan pembagian waris ketika nantinya ia meninggal dunia, agar dapat diwariskan kepada ahli warisnya. Akibatnya, ketika si pemilik aset tiba-tiba meninggal dunia, ahli warislah yang kelabakan karena harus mengurus aset-aset di luar negeri.Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami asumsikan bahwa ayah Anda adalah WNI. Meski sudah terlambat, apakah masih bisa melakukan pengurusan aset ayah Anda (WNI) yang berada di luar negeri? Jawabannya bisa. Pengurusan aset WNI di luar negeri dapat dilakukan dengan membuat affidavit.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Apa itu affidavit? Dalam Meriam-Webster Dictionary, affidavit diartikan sebagai:a sworn statement in writing made especially under oath or on affirmation before an authorized magistrate of officer.Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, affidavit adalah pernyataan tersumpah secara tertulis yang dibuat khusus di bawah sumpah atau dibuat di hadapan pejabat yang berwenang.Affidavit merupakan dokumen hukum penting bagi WNI yang mempunyai aset di luar negeri, yang dibuat ketika WNI tersebut meninggal. Adapun, pihak yang berkepentingan dalam pembuatan affidavit adalah para ahli waris, untuk membuktikan hak waris mereka atas aset tersebut.Pembuatan affidavit ini mengikuti prinsip dasar hukum waris yang berlaku sesuai dengan kewarganegaraan orang yang meninggal. Dalam hal ini, affidavit tersebut dibuat berkaitan dengan pewarisan dan administrasi harta peninggalan dimana hukum Indonesia mengacu pada KUH Perdata, sebagai berikut:Pengurusan warisan baru bisa dilakukan hanya jika si pewaris meninggal dunia. Hal ini mengacu Pasal 830 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian.Yang berhak mendapatkan atau mewarisi seluruh harta peninggalan pewaris adalah ahli waris. Hal ini diatur dalam Pasal 833 KUH Perdata yang menyatakan bahwa para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal.Yang dapat menjadi ahli waris ialah yang memiliki hubungan darah dengan pewaris kecuali untuk suami atau istri pewaris, sebagaimana diatur di dalam Pasal 832 KUH Perdata.Nantinya, affidavit akan membantu mengidentifikasi ahli waris yang sah dari pemilik aset yang meninggal, dan dilampirkan oleh pengadilan Singapura. Dengan demikian, ketika pemilik aset meninggal dunia, aset-asetnya yang berada di luar negeri dapat diwariskan kepada pihak-pihak yang tepat dan benar, sesuai dengan hukum waris yang berlaku di Indonesia.Pengurusan (jual beli/balik nama) aset ayah Anda tersebut akan mengikuti hukum Singapura dan perlu mengurus probate administration (proses pengurusan aset dengan dokumen waris) di pengadilan Singapura. Nantinya pengadilan Singapura akan mengeluarkan Grant of Letter (semacam penetapan) terkait aset tersebut, termasuk ke siapa saja aset ini berhak dicairkan.Mengingat pengurusan ini berkaitan dengan hukum waris Indonesia, pengadilan Singapura tentunya tidak memiliki cukup informasi untuk mengetahui ahli waris yang sah atas aset tersebut sesuai dengan hukum waris Indonesia. Maka pengadilan Singapura memerlukan affidavit yang dibuat oleh lawyer yang berpraktik (licensed) di Indonesia yang mengerti dan memahami hukum waris Indonesia.Pertanyaan selanjutnya, bagaimana membuktikan bahwa si ahli waris adalah keluarga sedarah? Hal ini dapat dibuktikan dengan akta perkawinan (bagi suami/istri), akta kelahiran (untuk anak), dan kartu keluarga.Sedangkan mengenai pembagian harta warisan, dapat dilakukan menurut KUH Perdata bagi yang beragama selain Islam dan menurut KHI bagi yang beragama Islam. Pembagian harta warisan tersebut akan dijelaskan di dalam affidavit.Baca juga: Cara Menghitung Pembagian Harta Warisan Anak Menurut Hukum IslamSelain dijelaskan dalam affidavit,porsi pembagian harta warisan yang sama tersebut juga ditegaskan dalam Surat Keterangan Hak Mewaris dari notaris.[1] Sehingga secara paralel, ahli waris juga membuat dan menandatangani Akta Keterangan Hak Mewaris dan Akta Pernyataan Ahli Waris[2] berdasarkan masing-masing porsi warisan berdasarkan hukum waris yang dipilih.Dengan demikian, dokumen-dokumen yang perlu dilengkapi terlebih dahulu sebelum membuat affidavit, adalah sebagai berikut:Fakta-fakta Siapa WNI yang meninggal (dibuktikan dengan Surat Kematian).Siapa istri/suami dan anak-anaknya (dibuktikan dengan Akta Perkawinan, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga).Pengurusan Waris (di hadapan notaris) Akta Keterangan Hak Mewaris dan/atau Akta Pernyataan Ahli Waris.Setiap affidavit yang dibuat tentunya tidak sama, tergantung dari masing-masing kasus yang mungkin memiliki kepentingan tertentu, termasuk dokumen-dokumen legal lainnya (akta perkawinan, akta kelahiran, akta kematian). Sehingga perlu adanya bantuan dari jasa hukum yang berpengalaman, terpercaya, dan ahlinya dalam pembuatan affidavit.Setelah pengurusan dokumen-dokumen waris dan affidavit tersebut selesai, para ahli waris dapat segera mengurus pencairan aset (jual beli/balik nama) di Pengadilan Singapura, yang dapat dilakukan dengan berkonsultasi terlebih dahulu dengan lawyer Singapura yang mengetahui dan berpengalaman mengurus pencairan aset di Singapura.Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PerdataInstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum IslamPeraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran TanahPeraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran TanahPeraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran TanahPeraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bapan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran TanahREFERENSIAffidavit, Meriam-Webster Dictionary, yang diakses pada Selasa, 21 Mei 2024, pukul 12.01 WIB.[1] Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bapan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (“Permen ATR/BPN 16/2021”)[2] Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 Permen ATR/BPN 16/2021Tagshak warisahli warisaset

Saya 5 bersaudara, ada 2 orang (termasuk keluarganya) yang tinggal di Singapura dan 3 lainnya (termasuk keluarganya) tinggal di Indonesia. Saat papa kami masih hidup, kami berlima tahu kalau papa memang memiliki beberapa aset (rumah, vila, bangunan) di Singapura. Tapi sebulan yang lalu, papa tiba-tiba meninggal dan setelah mengurus pemakaman dan sebagainya kami berlima baru bisa duduk bersama untuk bahas mengenai aset-aset papa ini. Ternyata saat masih hidup papa tidak pernah membagi waris aset-asetnya di Singapura. Kami berlima juga tidak pernah memikirkan aset-aset papa karena papa masih hidup saat itu. Apakah kami masih bisa mengurus aset-aset papa ini? Dan bagaimana pengurusannya?

Affidavit adalah dokumen hukum yang cukup penting bagi WNI yang mempunyai aset di luar negeri, namun telah meninggal dunia. Tujuan dibuatnya affidavit adalah untuk membantu mengidentifikasi ahli waris yang sah dari pemilik aset. Sehingga ketika pemilik aset meninggal, aset-asetnya yang berada di luar negeri akan diwariskan ke pihak-pihak yang tepat dan benar, serta porsi pembagian waris yang sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Apakah Hukum Waris yang Berlaku Jika Beda Agama?07 Mar 2024Ahli Waris untuk Pewaris Lajang, Siapa Saja? 06 Mar 2024Apakah Ahli Waris Wajib Membayar Utang Pewaris?10 Nov 2023Sebab Penghalang Waris dalam Hukum Islam30 Agt 2023Apakah Hukum Waris yang Berlaku Jika Beda Agama?07 Mar 2024Ahli Waris untuk Pewaris Lajang, Siapa Saja? 06 Mar 2024Apakah Ahli Waris Wajib Membayar Utang Pewaris?10 Nov 2023Sebab Penghalang Waris dalam Hukum Islam30 Agt 2023Cara Upload Terjemahan Novel Agar Tak Langgar Hak Cipta20 Okt 2022Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022Cara Upload Terjemahan Novel Agar Tak Langgar Hak Cipta20 Okt 2022Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-mengurus-harta-warisan-wni-di-luar-negeri-lt6659961217a4f/

Cara Mengurus Harta Warisan WNI di Luar Negeri

pages/1/page-2.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Apakah Hukum Waris yang Berlaku Jika Beda Agama? ](/klinik/a/hukum-waris-beda-agama-lt61e98ff54d8a7/)  07 Mar 2024 [ #### Ahli Waris untuk Pewaris Lajang, Siapa Saja? ](/klinik/a/ahli-waris-lajang-lt5fb761096c447/)  06 Mar 2024 [ #### Apakah Ahli Waris Wajib Membayar Utang Pewaris? ](/klinik/a/apakah-ahli-waris-wajib-membayar-utang-pewaris-cl7039/)  10 Nov 2023 [ #### Sebab Penghalang Waris dalam Hukum Islam ](/klinik/a/sebab-penghalang-waris-dalam-hukum-islam-lt50d46b1276aca/)  30 Agt 2023 [](#!) Inilah yang sering kali terjadi. Seorang warga negara Indonesia (“WNI”) memiliki beberapa aset di luar negeri, namun semasa hidupnya ia tidak mengurus warisan aset tersebut, baik secara di bawah tangan ataupun di hadapan notaris, untuk mempersiapkan pembagian waris ketika nantinya ia meninggal dunia, agar dapat diwariskan kepada ahli warisnya. Akibatnya, ketika si pemilik aset tiba-tiba meninggal dunia, ahli warislah yang kelabakan karena harus mengurus aset-aset di luar negeri. Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami asumsikan bahwa ayah Anda adalah WNI. Meski sudah terlambat, apakah masih bisa melakukan pengurusan aset ayah Anda (WNI) yang berada di luar negeri? Jawabannya bisa. Pengurusan aset WNI di luar negeri dapat dilakukan dengan membuat _affidavit_. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Apa itu _affidavit_? Dalam **_[Meriam-Webster Dictionary](https://www.merriam-webster.com/dictionary/affidavit)_**, _affidavit_ diartikan sebagai: _a sworn statement in writing made especially under oath or on affirmation before an authorized magistrate of officer._ Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, _affidavit_ adalah pernyataan tersumpah secara tertulis yang dibuat khusus di bawah sumpah atau dibuat di hadapan pejabat yang berwenang. _Affidavit_ merupakan dokumen hukum penting bagi WNI yang mempunyai aset di luar negeri, yang dibuat ketika WNI tersebut meninggal. Adapun, pihak yang berkepentingan dalam pembuatan _affidavit_ adalah para ahli waris, untuk membuktikan hak waris mereka atas aset tersebut. Pembuatan _affidavit_ ini mengikuti prinsip dasar hukum waris yang berlaku sesuai dengan kewarganegaraan orang yang meninggal. Dalam hal ini, _affidavit_ tersebut dibuat berkaitan dengan pewarisan dan administrasi harta peninggalan dimana hukum Indonesia mengacu pada **[KUH Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata)**, sebagai berikut: 1. Pengurusan warisan baru bisa dilakukan hanya jika si pewaris meninggal dunia. Hal ini mengacu **Pasal 830 KUH Perdata**, yang menyatakan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian. 2. Yang berhak mendapatkan atau mewarisi seluruh harta peninggalan pewaris adalah ahli waris. Hal ini diatur dalam **Pasal 833 KUH Perdata** yang menyatakan bahwa para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal. 3. Yang dapat menjadi ahli waris ialah yang memiliki hubungan darah dengan pewaris kecuali untuk suami atau istri pewaris, sebagaimana diatur di dalam **Pasal 832 KUH Perdata**. Nantinya, _affidavit_ akan membantu mengidentifikasi ahli waris yang sah dari pemilik aset yang meninggal, dan dilampirkan oleh pengadilan Singapura. Dengan demikian, ketika pemilik aset meninggal dunia, aset-asetnya yang berada di luar negeri dapat diwariskan kepada pihak-pihak yang tepat dan benar, sesuai dengan hukum waris yang berlaku di Indonesia. Pengurusan (jual beli/balik nama) aset ayah Anda tersebut akan mengikuti hukum Singapura dan perlu mengurus _probate administration_ (proses pengurusan aset dengan dokumen waris) di pengadilan Singapura. Nantinya pengadilan Singapura akan mengeluarkan _Grant of Letter_ (semacam penetapan) terkait aset tersebut, termasuk ke siapa saja aset ini berhak dicairkan. Mengingat pengurusan ini berkaitan dengan hukum waris Indonesia, pengadilan Singapura tentunya tidak memiliki cukup informasi untuk mengetahui ahli waris yang sah atas aset tersebut sesuai dengan hukum waris Indonesia. Maka pengadilan Singapura memerlukan _affidavit_ yang dibuat oleh _lawyer_ yang berpraktik (_licensed_) di Indonesia yang mengerti dan memahami hukum waris Indonesia. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana membuktikan bahwa si ahli waris adalah keluarga sedarah? Hal ini dapat dibuktikan dengan akta perkawinan (bagi suami/istri), akta kelahiran (untuk anak), dan kartu keluarga. Sedangkan mengenai pembagian harta warisan, dapat dilakukan menurut KUH Perdata bagi yang beragama selain Islam dan menurut **[KHI](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KHI)** bagi yang beragama Islam. Pembagian harta warisan tersebut akan dijelaskan di dalam _affidavit__._ Baca juga: **[Cara Menghitung Pembagian Harta Warisan Anak Menurut Hukum Islam](https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-hitung-pembagian-harta-warisan-anak-menurut-hukum-islam-lt5b7021295093e/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=bagi_waris)** Selain dijelaskan dalam _affidavit,_porsi pembagian harta warisan yang sama tersebut juga ditegaskan dalam Surat Keterangan Hak Mewaris dari notaris.[\[1\]](#_ftn1) Sehingga secara paralel, ahli waris juga membuat dan menandatangani Akta Keterangan Hak Mewaris dan Akta Pernyataan Ahli Waris[\[2\]](#_ftn2) berdasarkan masing-masing porsi warisan berdasarkan hukum waris yang dipilih. Dengan demikian, dokumen-dokumen yang perlu dilengkapi terlebih dahulu sebelum membuat _affidavit_, adalah sebagai berikut: 1. Fakta-fakta 1. Siapa WNI yang meninggal (dibuktikan dengan Surat Kematian). 2. Siapa istri/suami dan anak-anaknya (dibuktikan dengan Akta Perkawinan, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga). 2. Pengurusan Waris (di hadapan notaris) 1. Akta Keterangan Hak Mewaris dan/atau Akta Pernyataan Ahli Waris. Setiap _affidavit_ yang dibuat tentunya tidak sama, tergantung dari masing-masing kasus yang mungkin memiliki kepentingan tertentu, termasuk dokumen-dokumen legal lainnya (akta perkawinan, akta kelahiran, akta kematian). Sehingga perlu adanya bantuan dari jasa hukum yang berpengalaman, terpercaya, dan ahlinya dalam pembuatan _affidavit_. Setelah pengurusan dokumen-dokumen waris dan _affidavit_ tersebut selesai, para ahli waris dapat segera mengurus pencairan aset (jual beli/balik nama) di Pengadilan Singapura, yang dapat dilakukan dengan berkonsultasi terlebih dahulu dengan _lawyer_ Singapura yang mengetahui dan berpengalaman mengurus pencairan aset di Singapura. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KHI) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28178/peraturan-menteri-negara-agraria-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-3-tahun-1997/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permen_agraria_3_1997) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50ee8759ed89aa?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perka_BPN_8_2012) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5d525a4bda89f?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permen_atr_bpn_7_2019) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bapan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt61307ee93a3e1?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permen_atr_16_2021) REFERENSI --------- [Affidavit, Meriam-Webster Dictionary](https://www.merriam-webster.com/dictionary/affidavit), yang diakses pada Selasa, 21 Mei 2024, pukul 12.01 WIB. [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 5 [Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bapan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt61307ee93a3e1?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permen_atr_16_2021) (“Permen ATR/BPN 16/2021”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 Permen ATR/BPN 16/2021 Tags ---- [hak waris](/tag/hak-waris) [ahli waris](/tag/ahli-waris) [aset](/tag/aset)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITIni Aturan Sistem Gaji Karyawan Cafe 23 Mei 2024Apakah Gaji Pokok Adalah UMK?02 Mei 2024Gaji Ditahan karena Resign, Bagaimana Hukumnya?25 Apr 2024Hukumnya Bayar Gaji Telat dan Diturunkan Sepihak 16 Apr 2024Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Sanksi Hukum bagi Pengusaha yang Tak Memberikan Slip Gaji yang ditulis oleh Guy Rangga Boro, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 2 September 2020, yang pertama kali dimutakhirkan oleh Erizka Permatasari, S.H. pada 29 November 2021. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Perlu diketahui bahwa gaji/upah merupakan hak pekerja. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 30 UU Ketenagakerjaan yang menerangkan bahwa upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Pengusaha Wajib Memberikan Bukti Pembayaran UpahSecara hukum, pengusaha wajib membayarkan upah kepada pekerja disertai dengan pemberian bukti pembayaran upah yang memuat rincian upah yang diterima, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) PP Pengupahan:Upah wajib dibayarkan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh yang bersangkutan.Pengusaha wajib memberikan bukti pembayaran Upah yang memuat rincian Upah yang diterima oleh Pekerja/Buruh pada saat Upah dibayarkan.Jadi, merujuk pada pasal di atas, kewajiban pengusaha bukan hanya membayarkan upah pekerja, namun juga menyertakan bukti pembayaran upah yang memuat rincian upah yang dibayarkan pada saat upah dibayarkan. Bukti pembayaran upah yang berisi rincian tersebut dapat berupa slip gaji sebagaimana yang Anda tanyakan, atau dalam bentuk lainnya sepanjang memenuhi ketentuan di atas. Sanksi Jika Tidak Diberikan Bukti Pembayaran UpahJika kewajiban menyertakan bukti pembayaran upah di atas dilanggar, maka pengusaha dapat dikenakan sanksi administratif yang dikenakan secara bertahap, berupa:[1]teguran tertulis, yang merupakan peringatan tertulis atas pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha.pembatasan kegiatan usaha, meliputi: pembatasan kapasitas produksi barang dan/atau jasa dalam waktu tertentu; dan/ataupenundaan pemberian izin usaha di salah satu atau beberapa lokasi bagi perusahaan yang memiliki proyek di beberapa lokasi.penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, berupa tindakan tidak menjalankan sebagian atau seluruh alat produksi barang dan/atau jasa dalam waktu tertentu.pembekuan kegiatan usaha, berupa tindakan menghentikan seluruh proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan dalam waktu tertentu.Yang berwenang untuk mengenakan sanksi administratif di atas kepada pengusaha adalah:[2]Menteri Ketenagakerjaan;Menteri terkait;Gubernur;Bupati/Wali kota; atauPejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.Pengenaan sanksi administratif diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan yang berasal dari:[3]pengaduan; dan/atautindak lanjut hasil pengawasan ketenagakerjaan yang dituangkan dalam nota pemeriksaan.Dengan demikian, jika Anda tidak mendapatkan slip gaji atau bukti pembayaran upah yang memuat rincian upah yang dibayarkan pada saat upah dibayarkan, maka kami sarankan Anda untuk memintanya terlebih dahulu kepada pengusaha/pemberi kerja.Apabila slip gaji karyawan tetap tidak diberikan, Anda dapat mengadukan hal tersebut kepada pengawas ketenagakerjaan sebagaimana diterangkan di atas.Dinamisnya perkembangan regulasi seringkali menjadi tantangan Anda dalam memenuhi kewajiban hukum perusahaan. Selalu perbarui kewajiban hukum terkini dengan platform pemantauan kepatuhan hukum dari Hukumonline yang berbasis Artificial Intelligence, Regulatory Compliance System (RCS). Klik di sini untuk mempelajari lebih lanjut.Demikian jawaban dari kami terkait slip gaji karyawan sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat. Dasar Hukum:Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.[1] Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan[2] Pasal 80 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (“PP 51/2023”)[3] Pasal 80 ayat (2) PP 51/2023Tagsgajiupahhukum ketenagakerjaanuu cipta kerja

Di kantor saya, slip gaji tidak diberikan ke semua karyawan. Hal ini sangat menyulitkan kami, untuk mengetahui mekanisme perhitungan pemotongan gaji karena datang terlambat. Tahu-tahu, sudah dipotong saja. Apakah ini tidak menyalahi UU Ketenagakerjaan? Sama halnya untuk mengetahui pemotongan karena sistem JHT Jamsostek. Bila perusahaan kami sudah memotong sejak bulan pertama, namun kartu dan laporan pemasukan tidak pernah kami terima, apakah hal ini sah? Karena setahu saya, bila berkaitan dengan hak payroll karyawan, semua harus ada slip perhitungannya. Mohon pencerahan.

Secara hukum, pengusaha wajib membayarkan upah kepada pekerja disertai dengan pemberian bukti pembayaran upah yang memuat rincian upah yang diterima.  Jika dilanggar, maka pengusaha yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi administratif secara bertahap.  Apa saja sanksi administratif yang dapat diberikan? Lalu, apa upaya hukum yang bisa dilakukan pekerja jika pengusaha tidak mau memberikan bukti pembayaran upah, dalam hal ini yakni slip gaji? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Ini Aturan Sistem Gaji Karyawan Cafe 23 Mei 2024Apakah Gaji Pokok Adalah UMK?02 Mei 2024Gaji Ditahan karena Resign, Bagaimana Hukumnya?25 Apr 2024Hukumnya Bayar Gaji Telat dan Diturunkan Sepihak 16 Apr 2024Ini Aturan Sistem Gaji Karyawan Cafe 23 Mei 2024Apakah Gaji Pokok Adalah UMK?02 Mei 2024Gaji Ditahan karena Resign, Bagaimana Hukumnya?25 Apr 2024Hukumnya Bayar Gaji Telat dan Diturunkan Sepihak 16 Apr 2024Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 20244 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 20244 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/slip-gaji-karyawan-lt5f503bbe3a6af/

Sanksi Hukum Jika Slip Gaji Karyawan Tidak Diberikan

pages/1/page-3.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Ini Aturan Sistem Gaji Karyawan Cafe ](/klinik/a/gaji-karyawan-cafe-lt61be2e2cb1adc/)  23 Mei 2024 [ #### Apakah Gaji Pokok Adalah UMK? ](/klinik/a/gaji-pokok-adalah-umk-lt4b8e67c77887f/)  02 Mei 2024 [ #### Gaji Ditahan karena _Resign_, Bagaimana Hukumnya? ](/klinik/a/gaji-ditahan-karena-resign-lt5982c35d4fd38/)  25 Apr 2024 [ #### Hukumnya Bayar Gaji Telat dan Diturunkan Sepihak ](/klinik/a/hukumnya-bayar-gaji-telat-dan-diturunkan-sepihak-lt51d11730e5df3/)  16 Apr 2024 [](#!) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul _Sanksi Hukum bagi Pengusaha yang Tak Memberikan Slip Gaji_ yang ditulis oleh [Guy Rangga Boro, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/penjawab/lt5cc7da683d056/mitra/lt4ddc7a184bdfe/guy-rangga-boro--sh/) dan pertama kali dipublikasikan pada 2 September 2020, yang pertama kali dimutakhirkan oleh** **[Erizka Permatasari, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/erizka-permatasari--sh-lt5f8445b8eca72/)** **pada 29 November 2021.** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. Perlu diketahui bahwa gaji/upah merupakan hak pekerja. Hal ini sebagaimana diatur di dalam **Pasal 1 angka 30** [**UU Ketenagakerjaan**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003) yang menerangkan bahwa upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. ### **Pengusaha Wajib Memberikan Bukti Pembayaran Upah** Secara hukum, pengusaha wajib membayarkan upah kepada pekerja disertai dengan pemberian bukti pembayaran upah yang memuat rincian upah yang diterima, sebagaimana diatur dalam **Pasal 53 ayat (1) dan (2)** [**PP Pengupahan**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322fc0d665f/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_36_2021): 1. _Upah wajib dibayarkan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh yang bersangkutan._ 2. **_Pengusaha wajib memberikan bukti pembayaran Upah_** _yang memuat rincian Upah yang diterima oleh Pekerja/Buruh pada saat Upah dibayarkan._ Jadi, merujuk pada pasal di atas, **kewajiban pengusaha bukan hanya membayarkan upah pekerja, namun juga menyertakan bukti pembayaran upah yang memuat rincian upah yang dibayarkan pada saat upah dibayarkan**. Bukti pembayaran upah yang berisi rincian tersebut dapat berupa slip gaji sebagaimana yang Anda tanyakan, atau dalam bentuk lainnya sepanjang memenuhi ketentuan di atas. ### **Sanksi Jika Tidak Diberikan Bukti Pembayaran Upah** Jika kewajiban menyertakan bukti pembayaran upah di atas dilanggar, maka pengusaha dapat dikenakan sanksi administratif yang dikenakan secara bertahap, berupa:[\[1\]](#_ftn1) 1. **teguran tertulis**, yang merupakan peringatan tertulis atas pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha. 2. **pembatasan kegiatan usaha**, meliputi: 1. pembatasan kapasitas produksi barang dan/atau jasa dalam waktu tertentu; dan/atau 2. penundaan pemberian izin usaha di salah satu atau beberapa lokasi bagi perusahaan yang memiliki proyek di beberapa lokasi. 3. **penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi**, berupa tindakan tidak menjalankan sebagian atau seluruh alat produksi barang dan/atau jasa dalam waktu tertentu. 4. **pembekuan kegiatan usaha**, berupa tindakan menghentikan seluruh proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan dalam waktu tertentu. Yang berwenang untuk mengenakan sanksi administratif di atas kepada pengusaha adalah:[\[2\]](#_ftn2) 1. Menteri Ketenagakerjaan; 2. Menteri terkait; 3. Gubernur; 4. Bupati/Wali kota; atau 5. Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya. Pengenaan sanksi administratif diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan yang berasal dari:[\[3\]](#_ftn3) 1. **pengaduan**; dan/atau 2. tindak lanjut hasil pengawasan ketenagakerjaan yang dituangkan dalam nota pemeriksaan. Dengan demikian, jika Anda tidak mendapatkan slip gaji atau bukti pembayaran upah yang memuat rincian upah yang dibayarkan pada saat upah dibayarkan, maka kami sarankan Anda untuk memintanya terlebih dahulu kepada pengusaha/pemberi kerja. Apabila slip gaji karyawan tetap tidak diberikan, Anda dapat mengadukan hal tersebut kepada pengawas ketenagakerjaan sebagaimana diterangkan di atas. Dinamisnya perkembangan regulasi seringkali menjadi tantangan Anda dalam memenuhi kewajiban hukum perusahaan. Selalu perbarui kewajiban hukum terkini dengan platform pemantauan kepatuhan hukum dari Hukumonline yang berbasis _Artificial Intelligence_, Regulatory Compliance System (RCS). Klik [**di sini**](https://rcs.hukumonline.com/?utm_source=Google&utm_medium=Banner&utm_campaign=RCSKlinikHukum-LandingPage) untuk mempelajari lebih lanjut. Demikian jawaban dari kami terkait slip gaji karyawan sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat. Dasar Hukum: 1. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003); 2. [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023); 3. [Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322fc0d665f/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_36_2021) sebagaimana diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6551988895cb1?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_51_2023). * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 79 [Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322fc0d665f/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_36_2021) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 80 ayat (1) [Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6551988895cb1?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_51_2023) (“PP 51/2023”) [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 80 ayat (2) PP 51/2023 Tags ---- [gaji](/tag/gaji) [upah](/tag/upah) [hukum ketenagakerjaan](/tag/hukum-ketenagakerjaan) [uu cipta kerja](/tag/uu-cipta-kerja)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S.H., dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 16 September 2016 kemudian dimutakhirkan pertama kali pada 26 Mei 2023.KLINIK TERKAITBisakah Mengajukan Gugatan Nafkah Tanpa Cerai?30 Jun 2016Wasiat Sebagai Dasar Pembuatan Surat Keterangan Waris18 Okt 2013Perbedaan Surat Keterangan Waris dengan Akta Keterangan Hak Mewaris12 Des 2012Dasar Hukum Penetapan Waris dan Akta Waris04 Mei 2011Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Pengertian GugatanGugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa, di mana sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Ciri khas dari gugatan adalah bersifat berbalasan, berhubung tergugat kemungkinan besar akan membalas lagi gugatan dari penggugat.[1]Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Adapun M. Yahya Harahap dalam Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 46 – 47) menjelaskan bahwa gugatan mengandung sengketa di antara kedua belah pihak atau lebih. Permasalahan yang diajukan dan diminta untuk diselesaikan dalam gugatan merupakan sengketa atau perselisihan di antara para pihak. Penyelesaian sengketa di pengadilan ini melalui proses sanggah-menyanggah dalam bentuk replik dan duplik. Dalam perundang-undangan, istilah yang digunakan adalah gugatan perdata atau gugatan saja.Contoh gugatan yaitu gugatan sengketa warisan, sengketa jual beli tanah, sengketa sewa menyewa rumah, dan sebagainya.[2]Adapun syarat gugatan ada dua, yaitu syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil yaitu syarat yang berkaitan dengan isi atau materi yang harus dimuat dalam surat gugatan, yang terdiri atas identitas para pihak, posita, petitum. Sedangkan syarat formil adalah syarat untuk memenuhi ketentuan tata tertib beracara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, seperti tidak melanggar kompetensi absolut maupun relatif.[3] Selengkapnya mengenai gugatan perdata dan syaratnya dapat disimak dalam artikel Bagaimana Cara Membuat Surat Gugatan Perdata?Pengertian PermohonanPermohonan adalah tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa, di mana hanya terdapat satu pihak saja yang disebut sebagai pemohon. Tidak ada sengketa di sini maksudnya tidak ada perselisihan, yang bersangkutan tidak minta peradilan atau keputusan dari hakim, melainkan minta ketetapan dari hakim tentang status dari suatu hal, sehingga mendapatkan kepastian hukum yang harus dihormati dan diakui oleh semua orang.[4]Terkait dengan permohonan ini, Retnowulan Sutantio dalam buku Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek menjelaskan bahwa dalam perkara yang disebut permohonantidak ada sengketa, hakim mengeluarkan suatu penetapan atau lazimnya yang disebut dengan putusan declaratoir yaitu putusan yang bersifat menetapkan, menerangkan saja (hal. 10)Sementara Yahya menjelaskan bahwa permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Negeri (hal. 29).Ciri khas dari permohonan adalah bersifat reflektif yaitu hanya demi kepentingan pihaknya sendiri tanpa melibatkan pihak lain. Contohnya: permohonan melakukan adopsi, konsinyasi, ganti nama, menjadi wali, dan sebagainya.[5]Karena proses permohonan hanya berupa pemenuhan administratif saja, maka tidak ada proses mengadili seperti sidang gugatan. Sehingga, sepanjang syarat-syarat administratifnya terpenuhi, besar kemungkinan permohonan yang diajukan akan dikabulkan.[6]Perbedaan antara Gugatan dan PermohonanLebih lanjut sebagaimana telah kami sarikan, Yahya menjelaskan perbedaan gugatan dan permohonan antara lain sebagai berikut.[7]PERMOHONANGUGATAN● Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja.● Permasalahan yang dimohon pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain.● Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat bebas murni dan mutlak satu pihak (ex-parte).● Hakim mengeluarkan suatu penetapan.● Masalah yang diajukan mengandung sengketa.● Terjadi sengketa di antara para pihak, di antara 2 pihak atau lebih.● Pihak yang satu berkedudukan sebagai penggugat dan pihak yang lainnya berkedudukan sebagai tergugat.● Hakim mengeluarkan putusan untuk dijatuhkan kepada pihak yang berperkara.Contoh Gugatan dan Permohonan di Pengadilan AgamaMengenai pertanyaan Anda berikutnya, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah; dan ekonomi syariah.[8]Adapun contoh yang Anda tanyakan, misalnya dalam kasus waris, tergolong sebagai gugatan apabila mengandung sengketa waris, di mana ada dua pihak atau lebih yang saling berselisih terkait harta waris. Tetapi, akan disebut permohonan apabila seseorang memohon penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama (tidak ada sengketa).Sebagai contoh gugatan perkara waris dapat dilihat dalam Putusan PA Pekanbaru No. 1886/Pdt.G/2021/PA.Pbr. Sementara, contoh penetapan atas suatu permohonan dapat dilihat dalam Putusan PA Batulicin No. 133/Pdt.P/2020/PA.Blcn.Demikian jawaban dari kami terkait perbedaan permohonan dan gugatan sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan kedua kalinya diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.PUTUSANPutusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 133/Pdt.P/2020/PA.Blcn;Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1886/Pdt.G/2021/PA.Pbr.REFERENSISri Wardah dan Bambang Sutiyoso. Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia. Yogyakarta: Gama Media, 2007;Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2005;Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Prakte Bandung: Mandar Maju, 1995.[1] Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso. Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia. Yogyakarta: Gama Media, 2007, hal. 31[2] Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso. Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia. Yogyakarta: Gama Media, 2007, hal. 31[3] Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso. Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia. Yogyakarta: Gama Media, 2007, hal. 31[4] Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso. Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia. Yogyakarta: Gama Media, 2007, hal. 30 dan 32[5] Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso. Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia. Yogyakarta: Gama Media, 2007, hal. 30–31[6] Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso. Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia. Yogyakarta: Gama Media, 2007, hal. 31[7] M. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Sinar Grafika. Jakarta: 2005, hal. 29, 47, dan 797[8] Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan AgamaTagsgugatanpenetapanpermohonanputusan pengadilan

Apa perbedaan permohonan dan gugatan? Mohon jelaskan perbedaan gugatan dan permohonan ini secara singkat beserta contohnya, terima kasih.

Salah satu perbedaan gugatan dan permohonan yaitu dalam gugatan ada suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan. Sedangkan, dalam permohonan tidak ada sengketa sehingga hakim mengeluarkan suatu penetapan. Selain itu, apa perbedaan antara gugatan dan permohonan?  Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Bisakah Mengajukan Gugatan Nafkah Tanpa Cerai?30 Jun 2016Wasiat Sebagai Dasar Pembuatan Surat Keterangan Waris18 Okt 2013Perbedaan Surat Keterangan Waris dengan Akta Keterangan Hak Mewaris12 Des 2012Dasar Hukum Penetapan Waris dan Akta Waris04 Mei 2011Bisakah Mengajukan Gugatan Nafkah Tanpa Cerai?30 Jun 2016Wasiat Sebagai Dasar Pembuatan Surat Keterangan Waris18 Okt 2013Perbedaan Surat Keterangan Waris dengan Akta Keterangan Hak Mewaris12 Des 2012Dasar Hukum Penetapan Waris dan Akta Waris04 Mei 2011Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-gugatan-dan-permohonan-lt57cd94fe8f016/

Perbedaan Gugatan dan Permohonan

pages/1/page-4.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh [Sovia Hasanah, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-gugatan-dan-permohonan-lt57cd94fe8f016), dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 16 September 2016 kemudian dimutakhirkan pertama kali pada 26 Mei 2023.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Bisakah Mengajukan Gugatan Nafkah Tanpa Cerai? ](/klinik/a/bisakah-mengajukan-gugatan-nafkah-tanpa-cerai-lt54dc068b67d8e/)  30 Jun 2016 [ #### Wasiat Sebagai Dasar Pembuatan Surat Keterangan Waris ](/klinik/a/wasiat-sebagai-dasar-pembuatan-surat-keterangan-waris-lt5219655ef3f28/)  18 Okt 2013 [ #### Perbedaan Surat Keterangan Waris dengan Akta Keterangan Hak Mewaris ](/klinik/a/beda-surat-keterangan-waris-dan-akta-waris-lt4f934ff16caa5/)  12 Des 2012 [ #### Dasar Hukum Penetapan Waris dan Akta Waris ](/klinik/a/dasar-hukum-penetapan-waris-dan-akta-waris-lt4d9ed1f603631/)  04 Mei 2011 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**.** ### **Pengertian Gugatan** Gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa, di mana sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Ciri khas dari gugatan adalah bersifat berbalasan, berhubung tergugat kemungkinan besar akan membalas lagi gugatan dari penggugat.[\[1\]](#_ftn1) Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Adapun **M. Yahya Harahap** dalam _Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan_ (hal. 46 – 47) menjelaskan bahwa gugatan mengandung sengketa di antara kedua belah pihak atau lebih. Permasalahan yang diajukan dan diminta untuk diselesaikan dalam gugatan merupakan sengketa atau perselisihan di antara para pihak. Penyelesaian sengketa di pengadilan ini melalui proses sanggah-menyanggah dalam bentuk replik dan duplik. Dalam perundang-undangan, istilah yang digunakan adalah gugatan perdata atau gugatan saja. Contoh gugatan yaitu gugatan sengketa warisan, sengketa jual beli tanah, sengketa sewa menyewa rumah, dan sebagainya.[\[2\]](#_ftn2) Adapun syarat gugatan ada dua, yaitu syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil yaitu syarat yang berkaitan dengan isi atau materi yang harus dimuat dalam surat gugatan, yang terdiri atas identitas para pihak, posita, petitum. Sedangkan syarat formil adalah syarat untuk memenuhi ketentuan tata tertib beracara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, seperti tidak melanggar kompetensi absolut maupun relatif.[\[3\]](#_ftn3) Selengkapnya mengenai gugatan perdata dan syaratnya dapat disimak dalam artikel [**Bagaimana Cara Membuat Surat Gugatan Perdata?**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-membuat-surat-gugatan-cl2871/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=cara_buat_gugatan) ### **Pengertian Permohonan** Permohonan adalah tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa, di mana hanya terdapat satu pihak saja yang disebut sebagai pemohon. Tidak ada sengketa di sini maksudnya tidak ada perselisihan, yang bersangkutan tidak minta peradilan atau keputusan dari hakim, melainkan minta ketetapan dari hakim tentang status dari suatu hal, sehingga mendapatkan kepastian hukum yang harus dihormati dan diakui oleh semua orang.[\[4\]](#_ftn4) Terkait dengan permohonan ini, **Retnowulan Sutantio** dalam buku _Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek_ menjelaskan bahwa dalam perkara yang disebut **permohonan**tidak ada sengketa, hakim mengeluarkan suatu penetapan atau lazimnya yang disebut dengan putusan _declaratoir_ yaitu putusan yang bersifat menetapkan, menerangkan saja (hal. 10) Sementara Yahya menjelaskan bahwa **permohonan** atau **gugatan** _voluntair_ adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Negeri (hal. 29). Ciri khas dari permohonan adalah bersifat reflektif yaitu hanya demi kepentingan pihaknya sendiri tanpa melibatkan pihak lain. Contohnya: permohonan melakukan adopsi, konsinyasi, ganti nama, menjadi wali, dan sebagainya.[\[5\]](#_ftn5) Karena proses permohonan hanya berupa pemenuhan administratif saja, maka tidak ada proses mengadili seperti sidang gugatan. Sehingga, sepanjang syarat-syarat administratifnya terpenuhi, besar kemungkinan permohonan yang diajukan akan dikabulkan.[\[6\]](#_ftn6) ### **Perbedaan antara Gugatan dan Permohonan** Lebih lanjut sebagaimana telah kami sarikan, Yahya menjelaskan perbedaan gugatan dan permohonan antara lain sebagai berikut.[\[7\]](#_ftn7) **PERMOHONAN** **GUGATAN** ● Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja. ● Permasalahan yang dimohon pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain. ● Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat bebas murni dan mutlak satu pihak _(ex-parte_). ● Hakim mengeluarkan suatu penetapan. ● Masalah yang diajukan mengandung sengketa. ● Terjadi sengketa di antara para pihak, di antara 2 pihak atau lebih. ● Pihak yang satu berkedudukan sebagai penggugat dan pihak yang lainnya berkedudukan sebagai tergugat. ● Hakim mengeluarkan putusan untuk dijatuhkan kepada pihak yang berperkara. ### **Contoh Gugatan dan Permohonan di Pengadilan Agama** Mengenai pertanyaan Anda berikutnya, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, _shadaqah_; dan ekonomi syariah.[\[8\]](#_ftn8) Adapun contoh yang Anda tanyakan, misalnya dalam kasus waris, tergolong sebagai gugatan apabila mengandung sengketa waris, di mana ada dua pihak atau lebih yang saling berselisih terkait harta waris. Tetapi, akan disebut permohonan apabila seseorang memohon penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama (tidak ada sengketa). Sebagai contoh gugatan perkara waris dapat dilihat dalam [**Putusan PA Pekanbaru No. 1886/Pdt.G/2021/PA.Pbr**](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec47881576c820a7d2313632333534.html). Sementara, contoh penetapan atas suatu permohonan dapat dilihat dalam [**Putusan PA Batulicin No. 133/Pdt.P/2020/PA.Blcn**](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/9799aad9a953a49967a643410de684c0.html). Demikian jawaban dari kami terkait perbedaan permohonan dan gugatan sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17803/undangundang-nomor-7-tahun-1989/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_7_1989) sebagaimana diubah dengan [Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/25602?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_3_2006) dan kedua kalinya diubah dengan [Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt546457ffe3747?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_50_2009). PUTUSAN ------- 1. [Putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 133/Pdt.P/2020/PA.Blcn](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/9799aad9a953a49967a643410de684c0.html); 2. [Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1886/Pdt.G/2021/PA.Pbr](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec47881576c820a7d2313632333534.html). REFERENSI --------- 1. Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso. _Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia._ Yogyakarta: Gama Media, 2007; 2. Yahya Harahap. _Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan_. Jakarta: Sinar Grafika, 2005; 3. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. _Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Prakte_ Bandung: Mandar Maju, 1995. [\[1\]](#_ftnref1) Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso. _Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia_. Yogyakarta: Gama Media, 2007, hal. 31 [\[2\]](#_ftnref2) Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso. _Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia_. Yogyakarta: Gama Media, 2007, hal. 31 [\[3\]](#_ftnref3) Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso. _Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia_. Yogyakarta: Gama Media, 2007, hal. 31 [\[4\]](#_ftnref4) Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso. _Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia_. Yogyakarta: Gama Media, 2007, hal. 30 dan 32 [\[5\]](#_ftnref5) Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso. _Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia_. Yogyakarta: Gama Media, 2007, hal. 30–31 [\[6\]](#_ftnref6) Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso. _Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia_. Yogyakarta: Gama Media, 2007, hal. 31 [\[7\]](#_ftnref7) M. Yahya Harahap. _Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan_. Sinar Grafika. Jakarta: 2005, hal. 29, 47, dan 797 [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 49 [Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/25602?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_3_2006) Tags ---- [gugatan](/tag/gugatan) [penetapan](/tag/penetapan) [permohonan](/tag/permohonan) [putusan pengadilan](/tag/putusan-pengadilan)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.                                                           Sertipikat Hak Atas TanahSertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.[1]Adapun pendaftaran tanah mencakup pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut, serta pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.[2]Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Lebih lanjut, untuk mengetahui bagaimana tampilan sertipikat hak atas tanah, Anda dapat mengecek Lampiran VI Permen ATR/BPN 7/2019 (hal. 26-32). Berikut ini gambaran sampul depan bagian luar sertipikat hak atas tanah (hal. 26): Kemudian menyambung pertanyaan Anda terkait keaslian sertipikat tanah, sebenarnya bagaimana cara mengecek keaslian sertipikat tanah? Disarikan dari Sentuh Tanahku, Aplikasi Pengecekan Pengurusan Berkas dan Sertifikat Tanah, Anda dapat mengecek keaslian sertipikat tanah secara online melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Aplikasi tersebut dapat menampilkan informasi daftar kepemilikan beserta rincian sertipikat.Selain secara online, Anda dapat mendatangi Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”) terdekat untuk membantu mengecek keaslian sertipikat tanah atau mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional (“BPN”) untuk mengecek keaslian sertipikat tanah. Hal ini didasarkan pada Pasal 34 ayat (1) PP 24/1997 bahwa setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan di dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah.Sebab, sebelum melakukan perbuatan hukum mengenai bidang tanah tertentu, para pihak yang berkepentingan perlu mengetahui data mengenai bidang tanah tersebut. Sehubungan dengan sifat terbuka data fisik dan data yuridis yang tersimpan dalam peta pendaftaran, daftar tanah, buku tanah dan surat ukur, siapapun yang berkepentingan berhak untuk mengetahui keterangan yang diperlukan. Tidak digunakannya hak tersebut menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.[3]Baca juga: Cara Cek Sertifikat Tanah Online untuk Hindari Mafia TanahPencetakan Blangko Sertipikat TanahSelanjutnya, terkait siapa yang berwenang mencetak blangko sertipikat tanah, sepanjang penelusuran kami, BPN mempercayakan pencetakan dokumen sertipikat tanah kepada Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (“Perum Peruri”).Adapun sertipikat tanah yang dicetak oleh Perum Peruri memiliki ciri khusus yang lebih mengutamakan pengamanan (fitur keamanan), sehingga dapat memperkecil risiko pemalsuan. Sebagai informasi, pencetakan dokumen sertipikat tanah termasuk dalam produk kertas berharga non-uang.Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) PP 6/2019, dalam rangka melaksanakan maksud dan tujuan, Perum Peruri melakukan kegiatan usaha utama:a. mencetak mata uang rupiah guna memenuhi kebutuhan sesuai permintaan Bank Indonesia;b. membuat dokumen negara yang memiliki fitur sekuriti berupa dokumen keimigrasian dan benda meterai guna memenuhi kebutuhan sesuai permintaan instansi yang berwenang;c. membuat dokumen lain untuk negara yang memiliki fitur sekuriti berupa pita cukai dan dokumen pertanahan;[4]d. membuat dokumen lainnya untuk negara yang memiliki fitur sekuriti dan barang cetakan logam non uang;e. mencetak mata uang dan membuat dokumen negara lain yang memiliki fitur sekuriti atas permintaan negara yang bersangkutan, sepanjang telah terpenuhinya pencetakan mata uang rupiah;f. menyediakan jasa yang mempunyai fitur sekuriti yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perusahaan;g. pabrikasi kertas uang, kertas sekuriti, dan tinta sekuriti; danh. jasa digital sekuriti.Adapun yang dimaksud dengan dokumen pertanahan di atas adalah buku tanah dan sertipikat sebagai tanda bukti hak.[5]Sebagai tambahan informasi, kami menemukan Pengumuman Tender Pengadaan Blanko Sertipikat Tanah, oleh Kementerian ATR/BPN pada tahun 2023, yang mana memenangkan Perum Peruri. Namun demikian, pada bagian peserta dan hasil evaluasi ditampilkan sejumlah nama perusahaan selain Perum Peruri.Jika ditelusuri lebih jauh, Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Blanko Sertipikat Tahun Anggaran 2023, menyebutkan pengadaan blangko sertipikat tanah untuk kebutuhan tahun anggaran 2023 dilaksanakan secara terpusat oleh Biro Umum dan Layanan Pengadaan kemudian didistribusikan ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi seluruh Indonesia dan selanjutnya didistribusikan ke kantor pertanahan dalam provinsi tersebut.Dalam Kerangka Acuan Kerja tersebut, kualifikasi perusahaan yang dapat mengikuti pengadaan blangko sertipikat harus:memiliki surat izin usaha dengan KBLI 18112 (mencakup industri pencetakan perangko pos, perangko perpajakan, dokumen, cek dan kertas rahasia lainnya, materai, uang kertas, blangko cek, giro, surat andil, obligasi surat saham, surat berharga lainnya, paspor, tiket pesawat terbang dan cetakan khusus lainnya) atau peraturan pemerintah yang masih berlaku;memiliki surat izin pencetakan dokumen sekuriti yang ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah dan/atau izin operasional dari BIN/BOTASUPAL/PP yang masih berlaku;memiliki sertipikat manajemen mutu ISO 9001 yang masih berlaku.Dengan demikian, kami berpendapat pada dasarnya Kementerian ATR/BPN menyelenggarakan pengadaan blangko sertipikat tanah untuk kebutuhan tahun anggaran tertentu, yang mana peserta dari perusahaan selain Perum Peruri dapat mengikutinya sepanjang memenuhi kualifikasi. Namun, kami menyarankan agar Anda untuk mengecek keaslian sertipikat tanah dengan menggunakan cara sebagaimana telah kami jelaskan di atas.Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.Dasar Hukum:Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia;Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.REFERENSIKBLI 18112, yang diakses pada 30 Mei 2024, pukul 09.00 WIB;Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Blanko Sertipikat Tahun Anggaran 2023, yang diakses pada 30 Mei 2024, pukul 09.15 WIB;Pengumuman Tender Pengadaan Blanko Sertipikat Tanah, yang diakses pada 30 Mei 2024, pukul 09.10 WIB;Produk Kertas Berharga Non-Uang, yang diakses pada 30 Mei 2024, pukul 09.12 WIB;Sentuh Tanahku, Aplikasi Pengecekan Pengurusan Berkas dan Sertifikat Tanah, yang diakses pada 30 Mei 2024, pukul 09.00 WIB.[1] Pasal 1 angka 12a Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah[2] Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria[3] Penjelasan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah[4] Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia (“PP 6/2019”)[5] Pasal 1 angka 11 PP 6/2019Tagssertifikattanahsertifikat tanah

Mohon bantuannya untuk mencarikan dasar aturan mengenai pencetakan blangko sertipikat tanah, apakah pasti diterbitkan oleh Perum Peruri ataukah dapat diterbitkan oleh perusahaan penerbit lainnya? Karena kami melihat dalam Kementrian ATR terdapat lelang untuk pencetakan blangko sertipikat. Pertanyaan ini kami ajukan untuk memperoleh kepastian mengenai kebenaran/keaslian blangko sertipikat yang menjadi jaminan.

Sepanjang penelusuran kami, Badan Pertanahan Nasional (BPN) mempercayakan pencetakan dokumen sertipikat tanah kepada Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (“Perum Peruri”). Adapun sertipikat tanah yang dicetak oleh Perum Peruri memiliki ciri khusus yang lebih mengutamakan pengamanan (fitur keamanan), sehingga dapat memperkecil risiko pemalsuan. Lalu, bagaimana cara mengecek keaslian sertipikat tanah? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 2023Cara Upload Terjemahan Novel Agar Tak Langgar Hak Cipta20 Okt 2022Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 2023Cara Upload Terjemahan Novel Agar Tak Langgar Hak Cipta20 Okt 2022Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/siapa-yang-mencetak-blangko-sertipikat-tanah-lt665831353dad1/

Siapa yang Mencetak Blangko Sertipikat Tanah?

pages/1/page-5.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**.                                                            ### **Sertipikat Hak Atas Tanah** **Sertipikat** adalah **surat tanda bukti hak** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 19 ayat (2) huruf c [UUPA](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/249/nprt/6/uu-no-5-tahun-1960-peraturan-dasar-pokok-pokok-agraria#dokumen?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_5_1960)** untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.[\[1\]](#_ftn1) Adapun pendaftaran tanah mencakup pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut, serta pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.[\[2\]](#_ftn2) Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Lebih lanjut, untuk mengetahui bagaimana tampilan sertipikat hak atas tanah, Anda dapat mengecek **Lampiran VI [Permen ATR/BPN 7/2019](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5d525a4bda89f/peraturan-menteri-agraria-dan-tata-ruang-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-7-tahun-2019/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permen_atr_bpn_7_2019)** (hal. 26-32). Berikut ini gambaran sampul depan bagian luar sertipikat hak atas tanah (hal. 26):  Kemudian menyambung pertanyaan Anda terkait keaslian sertipikat tanah, sebenarnya bagaimana cara mengecek keaslian sertipikat tanah? Disarikan dari **[Sentuh Tanahku, Aplikasi Pengecekan Pengurusan Berkas dan Sertifikat Tanah](https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/sentuh-tanahku-aplikasi-pengecekan-pengurusan-berkas-dan-sertifikat-tanah)**, Anda dapat mengecek keaslian sertipikat tanah secara _online_ melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Aplikasi tersebut dapat menampilkan informasi daftar kepemilikan beserta rincian sertipikat. Selain secara _online_, Anda dapat mendatangi **Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”)** terdekat untuk membantu mengecek keaslian sertipikat tanah atau mendatangi kantor **Badan Pertanahan Nasional (“BPN”)** untuk mengecek keaslian sertipikat tanah. Hal ini didasarkan pada **Pasal 34 ayat (1) [PP 24/1997](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/11693/peraturan-pemerintah-nomor-24-tahun-1997/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_24_1997)** bahwa setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan di dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah. Sebab, sebelum melakukan perbuatan hukum mengenai bidang tanah tertentu, para pihak yang berkepentingan perlu mengetahui data mengenai bidang tanah tersebut. Sehubungan dengan sifat terbuka data fisik dan data yuridis yang tersimpan dalam peta pendaftaran, daftar tanah, buku tanah dan surat ukur, siapapun yang berkepentingan berhak untuk mengetahui keterangan yang diperlukan. Tidak digunakannya hak tersebut menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.[\[3\]](#_ftn3) Baca juga: **[Cara Cek Sertifikat Tanah _Online_ untuk Hindari Mafia Tanah](https://www.hukumonline.com/berita/a/cara-cek-sertifikat-tanah-online-untuk-hindari-mafia-tanah-lt623d7b962b71c/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=cek_sertifikat)** ### **Pencetakan Blangko Sertipikat Tanah** Selanjutnya, terkait siapa yang berwenang mencetak blangko sertipikat tanah, sepanjang penelusuran kami, BPN mempercayakan pencetakan dokumen sertipikat tanah kepada **Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (“Perum Peruri”)**. Adapun sertipikat tanah yang dicetak oleh Perum Peruri memiliki ciri khusus yang lebih mengutamakan pengamanan (fitur keamanan), sehingga dapat memperkecil risiko pemalsuan. Sebagai informasi, pencetakan dokumen sertipikat tanah termasuk dalam **[produk kertas berharga non-uang](https://www.peruri.co.id/produk/non-uang-kertas)**. Berdasarkan **Pasal 10 ayat (2) [PP 6/2019](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5c91c74cd633b/peraturan-pemerintah-nomor-6-tahun-2019/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_6_2019)**, dalam rangka melaksanakan maksud dan tujuan, Perum Peruri melakukan kegiatan usaha utama: a. mencetak mata uang rupiah guna memenuhi kebutuhan sesuai permintaan Bank Indonesia; b. membuat dokumen negara yang memiliki fitur sekuriti berupa dokumen keimigrasian dan benda meterai guna memenuhi kebutuhan sesuai permintaan instansi yang berwenang; c. **membuat dokumen lain untuk negara yang memiliki fitur sekuriti berupa pita cukai dan dokumen pertanahan**;[\[4\]](#_ftn4) d. membuat dokumen lainnya untuk negara yang memiliki fitur sekuriti dan barang cetakan logam non uang; e. mencetak mata uang dan membuat dokumen negara lain yang memiliki fitur sekuriti atas permintaan negara yang bersangkutan, sepanjang telah terpenuhinya pencetakan mata uang rupiah; f. menyediakan jasa yang mempunyai fitur sekuriti yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perusahaan; g. pabrikasi kertas uang, kertas sekuriti, dan tinta sekuriti; dan h. jasa digital sekuriti. Adapun yang dimaksud dengan dokumen pertanahan di atas adalah buku tanah dan sertipikat sebagai tanda bukti hak.[\[5\]](#_ftn5) Sebagai tambahan informasi, kami menemukan **[Pengumuman Tender Pengadaan Blanko Sertipikat Tanah](https://lpse.atrbpn.go.id/eproc4/lelang/10281065/pengumumanlelang)**, oleh Kementerian ATR/BPN pada tahun 2023, yang mana memenangkan Perum Peruri. Namun demikian, pada bagian peserta dan hasil evaluasi ditampilkan sejumlah nama perusahaan selain Perum Peruri. Jika ditelusuri lebih jauh, **[Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Blanko Sertipikat Tahun Anggaran 2023](https://lpse.atrbpn.go.id/eproc4/dl/32acd67e0c36644d6fd4b872d663768d27bbb1a72076269bfc6ea05db2b4c5b98cc78ffe2a6da97bf1d45350828888f0d33fbc9bd4d3f4466185e5897ec71def81ccaa421a6f971b3e55950463395cd249d7042d8d05d30aed0f26b8777f887e)**, menyebutkan pengadaan blangko sertipikat tanah untuk kebutuhan tahun anggaran 2023 dilaksanakan secara terpusat oleh Biro Umum dan Layanan Pengadaan kemudian didistribusikan ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi seluruh Indonesia dan selanjutnya didistribusikan ke kantor pertanahan dalam provinsi tersebut. Dalam Kerangka Acuan Kerja tersebut, kualifikasi perusahaan yang dapat mengikuti pengadaan blangko sertipikat harus: 1. memiliki **surat izin usaha dengan [KBLI 18112](https://oss.go.id/informasi/kbli-detail/f99eff07-22bd-4030-877a-5d90b1e43859)** (mencakup industri pencetakan perangko pos, perangko perpajakan, dokumen, cek dan kertas rahasia lainnya, materai, uang kertas, blangko cek, giro, surat andil, obligasi surat saham, surat berharga lainnya, paspor, tiket pesawat terbang dan cetakan khusus lainnya) atau peraturan pemerintah yang masih berlaku; 2. memiliki **surat izin pencetakan dokumen sekuriti** yang ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah dan/atau izin operasional dari BIN/BOTASUPAL/PP yang masih berlaku; 3. memiliki **sertipikat manajemen mutu ISO 9001** yang masih berlaku. Dengan demikian, kami berpendapat pada dasarnya Kementerian ATR/BPN menyelenggarakan pengadaan blangko sertipikat tanah untuk kebutuhan tahun anggaran tertentu, yang mana peserta dari perusahaan selain Perum Peruri dapat mengikutinya sepanjang memenuhi kualifikasi. Namun, kami menyarankan agar Anda untuk mengecek keaslian sertipikat tanah dengan menggunakan cara sebagaimana telah kami jelaskan di atas. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut **[di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik)**. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum: 1. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/249/nprt/6/uu-no-5-tahun-1960-peraturan-dasar-pokok-pokok-agraria#dokumen?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_5_1960); 2. [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/11693/peraturan-pemerintah-nomor-24-tahun-1997/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_24_1997); 3. [Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5c91c74cd633b/peraturan-pemerintah-nomor-6-tahun-2019/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_6_2019); 4. [Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28178/peraturan-menteri-negara-agraria-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-3-tahun-1997/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permen_agraria_3_1997) sebagaimana diubah dengan [Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50ee8759ed89a/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=peraturan_bpn_8_2012) yang diubah kedua kalinya dengan [Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5d525a4bda89f/peraturan-menteri-agraria-dan-tata-ruang-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-7-tahun-2019/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permen_atr_bpn_7_2019) dan diubah terakhir kalinya dengan [Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt61307ee93a3e1/peraturan-menteri-agraria-dan-tata-ruang-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-16-tahun-2021/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permen_atr_bpn_16_2021). REFERENSI --------- 1. [KBLI 18112](https://oss.go.id/informasi/kbli-detail/f99eff07-22bd-4030-877a-5d90b1e43859), yang diakses pada 30 Mei 2024, pukul 09.00 WIB; 2. [Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Blanko Sertipikat Tahun Anggaran 2023](https://lpse.atrbpn.go.id/eproc4/dl/32acd67e0c36644d6fd4b872d663768d27bbb1a72076269bfc6ea05db2b4c5b98cc78ffe2a6da97bf1d45350828888f0d33fbc9bd4d3f4466185e5897ec71def81ccaa421a6f971b3e55950463395cd249d7042d8d05d30aed0f26b8777f887e), yang diakses pada 30 Mei 2024, pukul 09.15 WIB; 3. [Pengumuman Tender Pengadaan Blanko Sertipikat Tanah](https://lpse.atrbpn.go.id/eproc4/lelang/10281065/pengumumanlelang), yang diakses pada 30 Mei 2024, pukul 09.10 WIB; 4. [Produk Kertas Berharga Non-Uang](https://www.peruri.co.id/produk/non-uang-kertas), yang diakses pada 30 Mei 2024, pukul 09.12 WIB; 5. [Sentuh Tanahku, Aplikasi Pengecekan Pengurusan Berkas dan Sertifikat Tanah](https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/sentuh-tanahku-aplikasi-pengecekan-pengurusan-berkas-dan-sertifikat-tanah), yang diakses pada 30 Mei 2024, pukul 09.00 WIB. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1 angka 12a [Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5d525a4bda89f/peraturan-menteri-agraria-dan-tata-ruang-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-7-tahun-2019/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permen_atr_bpn_7_2019) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 19 ayat (2) [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/249/nprt/6/uu-no-5-tahun-1960-peraturan-dasar-pokok-pokok-agraria#dokumen?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_5_1960) [\[3\]](#_ftnref3) Penjelasan Pasal 34 ayat (1) [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/11693/peraturan-pemerintah-nomor-24-tahun-1997/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_24_1997) [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 5 [Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5c91c74cd633b/peraturan-pemerintah-nomor-6-tahun-2019/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_6_2019) (“PP 6/2019”) [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 1 angka 11 PP 6/2019 Tags ---- [sertifikat](/tag/sertifikat) [tanah](/tag/tanah) [sertifikat tanah](/tag/sertifikat-tanah)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Pejabat PublikKLINIK TERKAITPengujian Diskresi Pejabat Pemerintahan29 Mei 2024Perbedaan Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintahan Serta Contohnya29 Apr 2024Bolehkah Pejabat Negara Ikut Kampanye Pemilu?31 Jan 2024Bolehkah Pjs Bupati Melakukan Penggantian Pejabat?15 Okt 2020Sebelum menjawab pertanyaan Anda perlu diketahui terlebih dahulu apa itu pejabat publik. Pejabat publik pada dasarnya adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada suatu badan publik.[1]Adapun berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU 14/2008, badan publik merupakan lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Untuk menyederhanakan jawaban, kami akan menjelaskan mengenai usia pejabat publik berdasarkan 3 jenis lembaga negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.Lembaga EksekutifDisarikan dari Kekuasaan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif di Indonesia, kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan untuk melaksanakan suatu undang-undang. Pada intinya kekuasaan ini memegang kewenangan administrasi pemerintahan yang sifatnya tertinggi.Masih dari artikel yang sama menjelaskan mengenai pengertian dari lembaga eksekutif secara sempit sebagai kekuasaan yang memang dipegang oleh raja atau presiden beserta menteri-menterinya.Selain itu dalam Pasal 1 angka 3UU 23/2014, disebutkan bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa kepala daerah adalah kepala eksekutif daerah. Dengan demikian, dalam cabang kekuasaan eksekutif, terdapat pula cakupan kekuasaan pemerintahan daerah.[2]Pertama, kami akan membahas mengenai ketentuan usia apabila seseorang ingin menjadi presiden. Berdasarkan Pasal 169 UU Pemilu, setidaknya setiap individu harus memenuhi syarat usia untuk menjadi presiden maupun wakil presiden. Adapun berdasarkan ketentuan dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu jo. Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 (hal. 58), seseorang untuk dapat menjadi presiden harus berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.Baca juga: Pengecualian Batas Usia Capres dan Cawapres, Ini Alasan MKKedua, mengenai batas usia umur menteri pada dasarnya tidak diatur spesifik dalam undang-undang. Adapun dasar persyaratan untuk menjadi menteri secara jelas diatur di dalam Pasal 22 ayat (2) UU 39/2008 yang dapat meliputi:Warga negara Indonesia;Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, dan cita-cita proklamasi kemerdekaan;Sehat jasmani dan rohani;Memiliki integritas dan kepribadian yang baik; danTidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tidak pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih.Disarikan dari Syarat Menjadi Menteri yang Wajib Dipenuhi, apabila melihat syarat menjadi menteri yang sudah disebutkan, tidak ada syarat umur untuk menjadi menteri sehingga Presiden dapat mengangkat menteri dengan usia yang muda sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan memiliki integritas serta kepribadian baik.Ketiga, mengenai batas umur kepala daerah dan wakilnya seperti calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota telah diatur secara jelas dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 jo. Putusan MA No. 23/P/HUM/2024 (hal. 63) yaitu bagi calon gubernur dan wakil gubernur harus berusia paling rendah 30 tahun dan bagi calon bupati dan wakil bupati serta calon wali kota dan wali kota harus berumur 25 tahun terhitung sejak pelantikan calon terpilih.Lembaga LegislatifMasih berdasarkan Kekuasaan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif di Indonesia, kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat atau merumuskan undang-undang yang diperlukan negara. Adapun contoh dari kekuasaan legislatif adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).Pada dasarnya ketentuan mengenai syarat usia pejabat terkait dengan persyaratan administrasi. Adapun berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan KPU 4/2024, setidaknya mengatur beberapa persyaratan administrasi dan salah satunya terkait umur yang harus dipenuhi baik oleh anggota DPR, DPRD provinsi dan kabupaten/kota adalah telah berumur 21 tahun atau lebih.Selain itu berdasarkan Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan KPU 11/2023, apabila seseorang ingin mencalonkan diri menjadi peserta pemilu anggota DPD setidaknya secara jelas harus memiliki kewarganegaraan Indonesia dan telah menginjak umur 21 tahun atau lebih.Lembaga YudikatifBerdasarkan Pasal 24 ayat (1) dan (2) UUD 1945, menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman memiliki kemerdekaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi.Adapun mengenai ketentuan untuk menjadi pejabat pada lembaga yudikatif seperti hakim pada dasarnya memiliki ketentuan yang berbeda-berbeda. Berikut penjabaran mengenai ketentuan usia yang harus dipenuhi apabila ingin menjadi seorang hakim.Untuk dapat menjadi hakim konstitusi menurut Pasal 15 ayat (2) UU 7/2020 huruf d berusia paling rendah 55 tahun.Untuk dapat menjadi hakim agung baik karier non karier menurut Pasal 7 huruf a angka 4 dan huruf b angka 1 UU 3/2009 Pasal 6 ayat (1) huruf d dan (2) huruf c Peraturan KY 2/2016 berusia paling sedikit 45 tahun.Untuk dapat menjadi hakim pengadilan negeri berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf h UU 49/2009 berusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 40 tahun.Untuk dapat menjadi hakim pengadilan PTUN menurut Pasal 14 ayat (1) huruf g UU 51/2009 berusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 40 tahun.Untuk dapat menjadi hakim pengadilan agama berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf i UU 50/2009 berusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 40 tahun.Untuk mempermudah Anda dalam membedakan batas usia minimal untuk menjadi pejabat publik, berikut kami sajikan ke dalam tabel.JabatanSyarat UsiaDasar HukumPresiden dan wakil presidenPaling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.Pasal 169 huruf q UU Pemilu jo. Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023MenteriTidak ada batas usia minimalPasal 22 ayat (2) UU 39/2008Gubernur dan wakil gubernurPaling rendah 30 tahun terhitung sejak pelantikan calon terpilihPasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 jo. Putusan MA No. 23/P/HUM/2024Bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kotaPaling rendah 25 tahun terhitung sejak pelantikan calon terpilihPasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 jo. Putusan MA No. 23/P/HUM/2024Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/KotaPaling rendah 21 tahunPasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan KPU 4/2024Anggota DPDPaling rendah 21 tahunPasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan KPU 11/2023Hakim agungPaling rendah 45 tahunPasal 7 huruf a angka 4 dan huruf b angka 1 UU 3/2009 jo. Pasal 6 ayat (1) huruf d dan (2) huruf c Peraturan KY 2/2016Hakim konstitusiPaling rendah 55 tahunPasal 15 ayat (2) UU 7/2020 huruf dHakim pengadilan negeriPaling rendah 25 tahun dan paling tinggi 40 tahun.Pasal 14 ayat (1) huruf h UU 49/2009Hakim agamaPaling rendah 25 tahun dan paling tinggi 40 tahun.Pasal 13 ayat (1) huruf i UU 50/2009Hakim PTUNPaling rendah 25 tahun dan paling tinggi 40 tahun.Pasal 14 ayat (1) huruf g UU 51/2009Alasan Adanya Batasan Usia Jabatan Publik Mengenai batasan usia jabatan publik, kami akan mencontohkan mengenai alasan batasan usia pejabat publik yaitu presiden dan wakil presiden. Hal ini dapat disimak ke dalam Putusan MK No. 29/PUU-XXI/2023 dan Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023.Dalam bagian pertimbangan hukum Putusan MK No. 29/PUU-XXI/2023, menurut Majelis Hakim, dalam risalah perubahan UUD 1945 ditemukan fakta hukum bahwa mayoritas pengubah UUD 1945 atau fraksi MPR berpendapat bahwa usia minimal presiden adalah 40 tahun. Namun, dengan alasan antara lain persoalan usia di kemudian hari dimungkinkan adanya dinamika dan tidak ada patokan ideal, sehingga jangan sampai karena ada persoalan usia padahal telah memenuhi syarat yang diatur dalam UUD, tidak dapat mendaftarkan diri sebagai presiden. Sehingga, pengubah UUD sepakat untuk menentukan persoalan usia diatur dengan undang-undang (hal. 214).Jika dilihat salah satu pendapat dari fraksi MPR sebagaimana dituangkan dalam putusan MK tersebut yaitu Affandi dari F-TNI/Polri menyatakan bahwa (hal. 212):“… Apabila kelak kemudian hari kemungkinan di dalam dinamika ada perubahan misalnya tentang umum tadi dengan kemajuan kita mungkin barangkali sedini mungkin orang itu dimungkinkan untuk mendapat pengalaman maturitas yang tinggi, mungkin lebih dini lagi, atau mungkin mortalitasnya makin panjang, umur makin panjang juga, usia efektif makin makmur. Ini perubahan akan lebih mudah apabila ditingkat undang-undang, bukan di Undang-Undang Dasar…”Menurut hemat kami, berdasarkan pendapat di atas, salah satu pertimbangan mencantumkan usia minimal untuk mencalonkan diri menjadi presiden salah satunya berkaitan dengan pengalaman dan maturitas (kematangan, kedewasaan) dari calon.Hingga akhirnya muncullah Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah pembatasan usia minimal capres/cawapres 40 tahun dengan penambahan ketentuan “pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.” Dimana diketahui bahwa syarat untuk menjadi kepala daerah adalah 30 tahun untuk gubernur dan 25 tahun untuk bupati/wali kota. Sehingga, syarat minimal 40 tahun tidaklah lagi menjadi syarat yang mutlak.Alasan hukum pengubahan batas usia calon presiden (“capres”) dan wakil presiden (“cawapres”) tersebut menurut MK salah satunya adalah capres dan cawapres merupakan rumpun jabatan yang sama dengan kepala daerah, dimana sama-sama dipilih oleh pemilihnya (hal. 26). Sehingga, menurut MK terdapat isu kesamaan karakteristik jabatan-jabatan yang dipilih melalui pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah (hal. 27).Selengkapnya mengenai alasan hukum batas usia capres dan cawapres dapat Anda baca dalam Pengecualian Batas Usia Capres dan Cawapres, Ini Alasan MK.Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah AgungUndang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah AgungUndang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah AgungUndang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan UmumUndang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan UmumUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha NegaraUndang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan AgamaUndang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan AgamaUndang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah KonstitusiUndang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-UndangUndang-Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah KonstitusiUndang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikUndang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian NegaraPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan WalikotaUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2015Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-UndangUndang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-UndangUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemeirntah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-UndangUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan DaerahPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan DaerahUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan DaerahUndang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan UmumPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan UmumUndang-Undang Nomor 7 Tahun 2023Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim AgungPeraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan DaerahPeraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan PerwakilanPeraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan PerwakilanPeraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan PerwakilanPeraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/KotaPeraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/KotaPUTUSANPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023;Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023;Putusan Mahkamah Agung Nomor 23/P/HUM/2024.REFERENSIWulan Pri Handini. Problematika Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Diantara Kekuasaan Legislatif dan Eksekutif. Majalah Hukum Nasional No. 1 Tahun 2019.[1] Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik[2] Wulan Pri Handini. Problematika Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Diantara Kekuasaan Legislatif dan Eksekutif. Majalah Hukum Nasional No. 1 Tahun 2019, hal. 123Tagspejabatpemilupilkadakehakiman

Saya izin bertanya, kira-kira dimana saja letak peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai batas usia jabatan publik? Contohnya seperti ketentuan terkait posisi menteri/wakil menteri, kepala dan wakil kepala daerah, ASN, dll. Selain itu, apakah ada naskah akademis atau alasan hukum tertentu di balik pengaturan mengenai batas usia minimum jabatan publik? Saya mengkhawatirkan para anak muda yang memang kompeten walau minim pengalaman, namun memiliki gagasan atau inovasi terhadap sistem pemerintahan terhalang karena batas usia minimum.

Pejabat publik merupakan pejabat yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada suatu badan publik. Namun perlu diketahui bahwa cakupan yang termasuk pejabat publik sangatlah luas sehingga pengaturan mengenai batas usia pejabat publik berbeda-beda, tergantung dengan jabatan yang diduduki. Lantas, bagaimana ketentuan batas minimal usia pejabat publik dalam berbagai peraturan perundang-undangan? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak ulasan di bawah ini. Pengujian Diskresi Pejabat Pemerintahan29 Mei 2024Perbedaan Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintahan Serta Contohnya29 Apr 2024Bolehkah Pejabat Negara Ikut Kampanye Pemilu?31 Jan 2024Bolehkah Pjs Bupati Melakukan Penggantian Pejabat?15 Okt 2020Pengujian Diskresi Pejabat Pemerintahan29 Mei 2024Perbedaan Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintahan Serta Contohnya29 Apr 2024Bolehkah Pejabat Negara Ikut Kampanye Pemilu?31 Jan 2024Bolehkah Pjs Bupati Melakukan Penggantian Pejabat?15 Okt 2020Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024Cara Mengurus Surat Cerai dan Langkah Mengajukan Gugatannya22 Jun 2023Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 2023Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024Cara Mengurus Surat Cerai dan Langkah Mengajukan Gugatannya22 Jun 2023Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/begini-aturan-batas-usia-pejabat-publik-lt66583b2e17a4f/

Begini Aturan Batas Usia Pejabat Publik

pages/1/page-6.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Pejabat Publik** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Pengujian Diskresi Pejabat Pemerintahan ](/klinik/a/pengujian-diskresi-pejabat-pemerintahan-lt6657321a3fb53/)  29 Mei 2024 [ #### Perbedaan Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintahan Serta Contohnya ](/klinik/a/perbedaan-pejabat-negara-dan-pejabat-pemerintahan-lt52f38f89a7720/)  29 Apr 2024 [ #### Bolehkah Pejabat Negara Ikut Kampanye Pemilu? ](/klinik/a/bolehkah-pejabat-negara-ikut-kampanye-pemilu-lt65ba50a671ccc/)  31 Jan 2024 [ #### Bolehkah Pjs Bupati Melakukan Penggantian Pejabat? ](/klinik/a/bolehkah-pjs-bupati-melakukan-penggantian-pejabat-lt5f866aaa98fe9/)  15 Okt 2020 [](#!) Sebelum menjawab pertanyaan Anda perlu diketahui terlebih dahulu apa itu pejabat publik. [**Pejabat publik**](https://www.hukumonline.com/kamus/p/pejabat-publik) pada dasarnya adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada suatu **badan publik**.[\[1\]](#_ftn1) Adapun berdasarkan **Pasal 1 angka 3** [**UU 14/2008**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28065/undangundang-nomor-14-tahun-2008?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_14_2008), **badan publik** merupakan **lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif**, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Untuk menyederhanakan jawaban, kami akan menjelaskan mengenai usia pejabat publik berdasarkan 3 jenis lembaga negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. ### **Lembaga Eksekutif** Disarikan dari [**Kekuasaan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif di Indonesia**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuasaan-eksekutif-legislatif-yudikatif-lt628dfc34715c9/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=kekuasaan_eksekutif_yudikatif_legislatif)**,** kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan untuk melaksanakan suatu undang-undang. Pada intinya kekuasaan ini memegang kewenangan administrasi pemerintahan yang sifatnya tertinggi. Masih dari artikel yang sama menjelaskan mengenai pengertian dari **lembaga eksekutif secara sempit** sebagai kekuasaan yang memang dipegang oleh raja atau presiden beserta menteri-menterinya. Selain itu dalam **Pasal 1 angka 3****[UU 23/2014](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt543df13291bf4/undang-undang-nomor-23-tahun-2014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_23_2014)**, disebutkan bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa kepala daerah adalah kepala eksekutif daerah. Dengan demikian, dalam cabang kekuasaan eksekutif, terdapat pula cakupan kekuasaan pemerintahan daerah.[\[2\]](#_ftn2) _Pertama_, kami akan membahas mengenai ketentuan usia apabila seseorang ingin menjadi presiden. Berdasarkan **Pasal 169** [**UU Pemilu**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt59ba5511ab93b/undang-undang-nomor-7-tahun-2017?r=0&p=1&q=uu%207%202017&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_7_2017)**,** setidaknya setiap individu harus memenuhi syarat usia untuk menjadi presiden maupun wakil presiden. Adapun berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 169 huruf q UU Pemilu _jo._** **[Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_9332_1697427438.pdf)** (hal. 58), seseorang untuk dapat menjadi presiden harus berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Baca juga: [**Pengecualian Batas Usia Capres dan Cawapres, Ini Alasan MK**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengecualian-batas-usia-capres-dan-cawapres-ini-alasan-mk-lt65311a4618f88/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pengeculian_batas_usia_capres_cawapres) _Kedua,_ mengenai batas usia umur menteri pada dasarnya tidak diatur spesifik dalam undang-undang. Adapun dasar persyaratan untuk menjadi menteri secara jelas diatur di dalam **Pasal 22 ayat (2)** [**UU 39/2008**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28527/undangundang-nomor-39-tahun-2008/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_39_2008) yang dapat meliputi: 1. Warga negara Indonesia; 2. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa; 3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, dan cita-cita proklamasi kemerdekaan; 4. Sehat jasmani dan rohani; 5. Memiliki integritas dan kepribadian yang baik; dan 6. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tidak pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih. Disarikan dari [**Syarat Menjadi Menteri yang Wajib Dipenuhi**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-menjadi-menteri-yang-wajib-dipenuhi-lt5b441e6b31404/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=syarat_menjadi_menteri), apabila melihat syarat menjadi menteri yang sudah disebutkan, tidak ada syarat umur untuk menjadi menteri sehingga Presiden dapat mengangkat menteri dengan usia yang muda sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan memiliki integritas serta kepribadian baik. _Ketiga_, mengenai batas umur kepala daerah dan wakilnya seperti calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota telah diatur secara jelas dalam **Pasal 7 ayat (2) huruf e [UU 10/2016](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt578e1c1341856/undang-undang-nomor-10-tahun-2016?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_10_2016)** _jo._ [**Putusan MA No. 23/P/HUM/2024**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt665eb8f9b171b/putusan-mahkamah-agung-nomor-23-phum2024/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MA_23_2024) (hal. 63) yaitu bagi calon gubernur dan wakil gubernur harus berusia paling rendah 30 tahun dan bagi calon bupati dan wakil bupati serta calon wali kota dan wali kota harus berumur 25 tahun terhitung sejak pelantikan calon terpilih. ### **Lembaga Legislatif** Masih berdasarkan [**Kekuasaan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif di Indonesia**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuasaan-eksekutif-legislatif-yudikatif-lt628dfc34715c9/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=kekuasaan_eksekutif_yudikatif_legislatif)**,** kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat atau merumuskan undang-undang yang diperlukan negara. Adapun contoh dari kekuasaan legislatif adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pada dasarnya ketentuan mengenai syarat usia pejabat terkait dengan persyaratan administrasi. Adapun berdasarkan **Pasal 11 ayat (1) huruf a** [**Peraturan KPU 4/2024**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65cde324e361e/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=peraturan_KPU\)4_2024)**,** setidaknya mengatur beberapa persyaratan administrasi dan salah satunya terkait umur yang harus dipenuhi baik oleh anggota DPR, DPRD provinsi dan kabupaten/kota adalah **telah berumur 21 tahun atau lebih**. Selain itu berdasarkan **Pasal 15 ayat (1) huruf a [Peraturan KPU 11/2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6454ecde47538/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=peraturan_kpu_11_2023)**, apabila seseorang ingin mencalonkan diri menjadi peserta pemilu anggota DPD setidaknya secara jelas harus memiliki kewarganegaraan Indonesia dan telah menginjak umur 21 tahun atau lebih. ### **Lembaga Yudikatif** Berdasarkan **Pasal 24 ayat (1)** dan **(2) [UUD 1945](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945)**, menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman memiliki kemerdekaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Adapun mengenai ketentuan untuk menjadi pejabat pada lembaga yudikatif seperti hakim pada dasarnya memiliki ketentuan yang berbeda-berbeda. Berikut penjabaran mengenai ketentuan usia yang harus dipenuhi apabila ingin menjadi seorang hakim. 1. Untuk dapat menjadi hakim konstitusi menurut **Pasal 15 ayat (2)** [**UU 7/2020**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5f76abc40155f?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_7_2020) **huruf d** berusia paling rendah 55 tahun. 2. Untuk dapat menjadi hakim agung baik karier non karier menurut **Pasal 7 huruf a angka 4 dan huruf b angka 1 [UU 3/2009](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28864?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_3_2009)** **Pasal 6 ayat (1) huruf d dan (2) huruf c [Peraturan KY 2/2016](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt58c66815afafb/peraturan-komisi-yudisial-nomor-2-tahun-2016/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=ky_2_2016)** berusia paling sedikit 45 tahun. 3. Untuk dapat menjadi hakim pengadilan negeri berdasarkan **Pasal 14 ayat (1) huruf h** [**UU 49/2009**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt54644dd76d5f4?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_49_2009) berusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 40 tahun. 4. Untuk dapat menjadi hakim pengadilan PTUN menurut **Pasal 14 ayat (1) huruf g** [**UU 51/2009**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b012b9eee9fb?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_51_2009) berusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 40 tahun. 5. Untuk dapat menjadi hakim pengadilan agama berdasarkan **Pasal 13 ayat (1) huruf i** [**UU 50/2009**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt546457ffe3747?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_50_2009) berusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 40 tahun. Untuk mempermudah Anda dalam membedakan batas usia minimal untuk menjadi pejabat publik, berikut kami sajikan ke dalam tabel. **Jabatan** **Syarat Usia** **Dasar Hukum** Presiden dan wakil presiden Paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Pasal 169 huruf q UU Pemilu _jo._ Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 Menteri Tidak ada batas usia minimal Pasal 22 ayat (2) UU 39/2008 Gubernur dan wakil gubernur Paling rendah 30 tahun terhitung sejak pelantikan calon terpilih Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 _jo._ Putusan MA No. 23/P/HUM/2024 Bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota Paling rendah 25 tahun terhitung sejak pelantikan calon terpilih Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 _jo._ Putusan MA No. 23/P/HUM/2024 Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Paling rendah 21 tahun Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan KPU 4/2024 Anggota DPD Paling rendah 21 tahun Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan KPU 11/2023 Hakim agung Paling rendah 45 tahun Pasal 7 huruf a angka 4 dan huruf b angka 1 UU 3/2009 _jo._ Pasal 6 ayat (1) huruf d dan (2) huruf c Peraturan KY 2/2016 Hakim konstitusi Paling rendah 55 tahun Pasal 15 ayat (2) UU 7/2020 huruf d Hakim pengadilan negeri Paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 40 tahun. Pasal 14 ayat (1) huruf h UU 49/2009 Hakim agama Paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 40 tahun. Pasal 13 ayat (1) huruf i UU 50/2009 Hakim PTUN Paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 40 tahun. Pasal 14 ayat (1) huruf g UU 51/2009 ### **Alasan Adanya Batasan Usia Jabatan Publik** Mengenai batasan usia jabatan publik, kami akan mencontohkan mengenai alasan batasan usia pejabat publik yaitu presiden dan wakil presiden. Hal ini dapat disimak ke dalam **[Putusan MK No. 29/PUU-XXI/2023](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_9329_1697427307.pdf)** dan **Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023**. Dalam bagian pertimbangan hukum **Putusan MK No. 29/PUU-XXI/2023**, menurut Majelis Hakim, dalam risalah perubahan UUD 1945 ditemukan fakta hukum bahwa mayoritas pengubah UUD 1945 atau fraksi MPR berpendapat bahwa usia minimal presiden adalah 40 tahun. Namun, dengan alasan antara lain persoalan usia di kemudian hari dimungkinkan adanya dinamika dan tidak ada patokan ideal, sehingga jangan sampai karena ada persoalan usia padahal telah memenuhi syarat yang diatur dalam UUD, tidak dapat mendaftarkan diri sebagai presiden. Sehingga, pengubah UUD sepakat untuk menentukan persoalan usia diatur dengan undang-undang (hal. 214). Jika dilihat salah satu pendapat dari fraksi MPR sebagaimana dituangkan dalam putusan MK tersebut yaitu Affandi dari F-TNI/Polri menyatakan bahwa (hal. 212): _“… Apabila kelak kemudian hari kemungkinan di dalam dinamika ada perubahan misalnya tentang umum tadi dengan kemajuan kita mungkin barangkali sedini mungkin orang itu dimungkinkan untuk mendapat pengalaman maturitas yang tinggi, mungkin lebih dini lagi, atau mungkin mortalitasnya makin panjang, umur makin panjang juga, usia efektif makin makmur. Ini perubahan akan lebih mudah apabila ditingkat undang-undang, bukan di Undang-Undang Dasar…”_ Menurut hemat kami, berdasarkan pendapat di atas, salah satu pertimbangan mencantumkan usia minimal untuk mencalonkan diri menjadi presiden salah satunya berkaitan dengan pengalaman dan maturitas (kematangan, kedewasaan) dari calon. Hingga akhirnya muncullah **Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023** yang mengubah pembatasan usia minimal capres/cawapres 40 tahun dengan penambahan ketentuan “pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.” Dimana diketahui bahwa syarat untuk menjadi kepala daerah adalah 30 tahun untuk gubernur dan 25 tahun untuk bupati/wali kota. Sehingga, syarat minimal 40 tahun tidaklah lagi menjadi syarat yang mutlak. Alasan hukum pengubahan batas usia calon presiden (“capres”) dan wakil presiden (“cawapres”) tersebut menurut MK salah satunya adalah capres dan cawapres merupakan rumpun jabatan yang sama dengan kepala daerah, dimana sama-sama dipilih oleh pemilihnya (hal. 26). Sehingga, menurut MK terdapat isu kesamaan karakteristik jabatan-jabatan yang dipilih melalui pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah (hal. 27). Selengkapnya mengenai alasan hukum batas usia capres dan cawapres dapat Anda baca dalam Pengecualian **[Batas Usia Capres dan Cawapres, Ini Alasan MK](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengecualian-batas-usia-capres-dan-cawapres-ini-alasan-mk-lt65311a4618f88?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pengecualian_batas_usia_capres)**. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/3781/nprt/2/undangundang-nomor-14-tahun-1985?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_14_1985) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17917?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_5_2004) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28864?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_3_2009) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2593?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_2_1986) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt54644dd76d5f4?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_49_2009) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2625/undangundang-nomor-5-tahun-1986/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_5_1986) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b012b9eee9fb?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_51_2009) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17803/undangundang-nomor-7-tahun-1989/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_7_1989) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt546457ffe3747?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_50_2009) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13664/nprt/538/undangundang-nomor-24-tahun-2003?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_24_2003) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e3118f0c4f79/nprt/lt51ee17b11ad42/undangundang-nomor-8-tahun-2011?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_8_2011) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52e63b5c46dc0/nprt/lt51ee17b11ad42/undang-undang-nomor-4-tahun-2014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_4_2014) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5f76abc40155f?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_7_2020) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28065/undangundang-nomor-14-tahun-2008?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_14_2008) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28527/undangundang-nomor-39-tahun-2008/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_39_2008) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5433b89a5e93a/node/lt5209c0b79f64d/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-1-tahun-2014) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt54d32c5a567d3/undang-undang-nomor-1-tahun-2015?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_2015) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5523407e6dc03?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_8_2015) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt578e1c1341856/undang-undang-nomor-10-tahun-2016?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_10_2016) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemeirntah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5f34cfa2e1122/undang-undang-nomor-6-tahun-2020?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_6_2020) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt543df13291bf4/undang-undang-nomor-23-tahun-2014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_23_2014) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt543784e5421c4?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2014) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt552b6ced78b2a?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_9_2015) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt59ba5511ab93b/undang-undang-nomor-7-tahun-2017?r=0&p=1&q=uu%207%202017&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_7_2017) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6398217fef35f?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_1_2022) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt646ddfc0759f3?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_7_2023) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt58c66815afafb/nprt/lt516bcdb82a6b6/peraturan-komisi-yudisial-nomor-2-tahun-2016?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=ky_2_2016) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt639057a3f1491/peraturan-komisi-pemilihan-umum-nomor-10-tahun-2022/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=peraturan_kpu_10_2022) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63a2e49a16db5/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=peraturan_kpu_13_2022) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6454ecde47538/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=peraturan_kpu_11_2023) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65cde24641027/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=peraturan_kpu_3_2024) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6448d15724141?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pkpu_10_2023?fromV2=true) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65cde324e361e/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=peraturan_KPU\)4_2024) PUTUSAN ------- 1. [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_9329_1697427307.pdf); 2. [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_9332_1697427438.pdf); 3. [Putusan Mahkamah Agung Nomor 23/P/HUM/2024](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt665eb8f9b171b/putusan-mahkamah-agung-nomor-23-phum2024/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MA_23_2024). REFERENSI --------- Wulan Pri Handini. _Problematika Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Diantara Kekuasaan Legislatif dan Eksekutif._ Majalah Hukum Nasional No. 1 Tahun 2019. [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1 angka 8 [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28065/undangundang-nomor-14-tahun-2008?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_14_2008) [\[2\]](#_ftnref2) Wulan Pri Handini. _Problematika Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Diantara Kekuasaan Legislatif dan Eksekutif._ Majalah Hukum Nasional No. 1 Tahun 2019, hal. 123 Tags ---- [pejabat](/tag/pejabat) [pemilu](/tag/pemilu) [pilkada](/tag/pilkada) [kehakiman](/tag/kehakiman)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITPNS Keberatan Dimutasi? Lakukan Upaya Ini20 Mar 2024Cara Melaporkan Ketua RT yang Pungli08 Nov 2023Langkah Jika Identitas Pelapor Pungli Dibocorkan27 Jul 2020Cara Melapor Jika Ada Pungli di Instansi Pemerintah08 Nov 2016Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Bentuk-Bentuk Maladministrasi yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 22 Desember 2016.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas  Apa itu Maladministrasi?Menurut Pasal 1 angka 3 UU Ombudsman maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.Dalam buku saku Memahami Maladministrasi, Hendra Nurtjahjo dkk mendefinisikan maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum dan etika dalam suatu proses administrasi pelayanan publik yakni meliputi penyalahgunaan wewenang/jabatan, kelalaian dalam tindakan dan pengambilan keputusan, pengabaian kewajiban hukum, melakukan penundaan berlarut, tindakan diskriminatif, permintaan imbalan, dan lain-lain yang dapat dinilai sekualitas dengan kesalahan tersebut (hal. 4).Perlu diketahui bahwa pihak atau subjek yang dapat dikatakan melakukan maladministrasi adalah penyelenggara negara yaitu pejabat yang menjalankan fungsi pelayanan publik yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[1] Selain itu, termasuk juga Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”), Badan Usaha Milik Daerah (“BUMD”), Badan Hukum Milik Negara (“BHMN”) serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.[2]Dalam hukum positif Indonesia, ada sembilan kriteria untuk bisa dikategorikan sebagai maladministrasi, yaitu:[3]Perilaku dan perbuatan melawan hukum;Perilaku dan perbuatan melampaui wewenang;Menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut;Kelalaian;Pengabaian kewajiban hukum;Dalam penyelenggaraan pelayanan publik;Dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan;Menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil;Bagi masyarakat dan orang perseorangan.Adapun, contoh maladministrasi antara lain pungli, pejabat yang membuat kebijakan atau keputusan berdasarkan kedekatan personal dan bersikap diskriminatif, melakukan tindakan pemerasan, dan sebagainya. Selengkapnya mengenai bentuk-bentuk maladministrasi akan kami jabarkan di bawah ini. Bentuk-bentuk MaladministrasiMenjawab pertanyaan Anda, bentuk-bentuk perbuatan yang termasuk maladministrasi yang paling umum adalah penundaan berlarut, penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur, pengabaian kewajiban hukum, tidak transparan, kelalaian, diskriminasi, tidak profesional, ketidakjelasan informasi, tindakan sewenang-wenang, ketidakpastian hukum, dan salah pengelolaan.[4]Hendra dkk menjelaskan yang termasuk bentuk tindakan maladministrasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan aparatur pemerintah dikarenakan adanya:[5]Mis Conduct yaitu melakukan sesuatu di kantor yang bertentangan dengan kepentingan kantor.Deceitful practice yaitu praktik-praktik kebohongan, tidak jujur terhadap publik. Masyarakat disuguhi informasi yang menjebak, informasi yang tidak sebenarnya, untuk kepentingan birokrat.Korupsi yang terjadi karena penyalahgunaan wewenang yang dimilikinya, termasuk di dalamnya mempergunakan kewenangan untuk tujuan lain dari tujuan pemberian kewenangan, dan dengan tindakan tersebut untuk kepentingan memperkaya dirinya, orang lain, kelompok maupun korporasi yang merugikan keuangan negara.Defective policy implementation yaitu kebijakan yang tidak berakhir dengan implementasi. Keputusan-keputusan atau komitmen-komitmen politik hanya berhenti sampai pembahasan undang-undang atau pengesahan undang-undang, tetapi tidak sampai ditindaklanjuti menjadi kenyataan.Bureaupathologis adalah penyakit-penyakit birokrasi ini antara lain:Indecision yaitu tidak adanya keputusan yang jelas atas suatu kasus. Jadi suatu kasus yang pernah terjadi dibiarkan setengah jalan, atau dibiarkan mengambang, tanpa ada keputusan akhir yang jelas. Biasanya kasus-kasus seperti bila menyangkut sejumlah pejabat tinggi. Banyak dalam praktik muncul kasus-kasus yang dipetieskan.Red tape yaitu penyakit birokrasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan yang berbelit-belit, memakan waktu lama, meski sebenarnya bisa diselesaikan secara singkat.Cicumloution yaitu penyakit para birokrat yang terbiasa menggunakan kata-kata terlalu banyak. Banyak janji tetapi tidak ditepati. Banyak kata manis untuk menenangkan gejolak masa. Kadang-kadang banyak kata-kata kontroversi antar elit yang sifatnya bisa membingungkan masyarakat.Rigidity yaitu penyakit birokrasi yang sifatnya kaku. Ini efek dari model pemisahan dan impersonality dari karakter birokrasi itu sendiri. Penyakit ini nampak dalam pelayanan birokrasi yang kaku, tidak fleksibel, yang pokoknya baku menurut aturan, tanpa melihat kasus per kasus.Psycophancy yaitu kecenderungan penyakit birokrat untuk menjilat pada atasannya. Ada gejala “Asal Bapak Senang”. Kecenderungan birokrat melayani individu atasannya, bukan melayani publik dan hati nurani. Gejala ini bisa juga dikatakan loyalitas pada individu, bukan loyalitas pada publik.Over staffing yaitu gejala penyakit dalam birokrasi dalam bentuk pembengkakan staf. Terlalu banyak staf sehingga mengurangi efisiensi.Paperasserie adalah kecenderungan birokrasi menggunakan banyak kertas, banyak formulir-formulir, banyak laporan-laporan, tetapi tidak pernah dipergunakan sebagaimana mestinya fungsinya.Defective accounting yaitu pemeriksaan keuangan yang cacat. Artinya pelaporan keuangan tidak sebagaimana mestinya, ada pelaporan keuangan ganda untuk kepentingan mengelabui. Biasanya kesalahan dalam keuangan ini adalah mark up proyek keuangan.Masih bersumber dari buku yang sama, ada pendapat lain mengenai bentuk maladministrasi yang dilakukan oleh birokrat yaitu:[6]Ketidakjujuran (dishonesty), berbagai tindakan ketidakjujuran antara lain: menggunakan barang publik untuk kepentingan pribadi, menerima uang, dll.Perilaku yang buruk (unethical behavior), tindakan tidak etis ini adalah tindakan yang mungkin tidak bersalah secara hukum, tetapi melanggar etika sebagai administrator.Mengabaikan hukum (disregard of law), tindakan mengabaikan hukum mencakup juga tindakan menyepelekan hukum untuk kepentingan dirinya sendiri, atau kepentingan kelompoknya.Favoritisme dalam menafsirkan hukum, tindakan menafsirkan hukum untuk kepentingan kelompok, dan cenderung memilih penerapan hukum yang menguntungkan kelompoknya.Perlakuan yang tidak adil terhadap pegawai, tindakan ini cenderung ke perlakuan pimpinan kepada bawahannya berdasarkan faktor like and dislike. Yaitu orang yang disenangi cenderung mendapatkan fasilitas lebih, meski prestasinya tidak bagus. Sebaliknya untuk orang yang tidak disenangi cenderung diperlakukan terbatas.Inefisiensi bruto (gross inefficiency), adalah kecenderungan suatu instansi publik memboroskan keuangan negara.Menutup-nutupi kesalahan, kecenderungan menutupi kesalahan dirinya, kesalahan bawahannya, kesalahan instansinya dan menolak diliput kesalahannya.Gagal menunjukkan inisiatif, kecenderungan tidak berinisiatif tetapi menunggu perintah dari atas, meski secara peraturan memungkinkan dia untuk bertindak atau mengambil inisiatif kebijakan.Selain itu, terdapat pula bentuk-bentuk lain dari maladministrasi yaitu:[7]Maladministrasi terkait dengan ketepatan waktu dalam proses pemberian pelayanan umum, terdiri atas tindakan penundaan berlarut, tidak menangani dan melalaikan kewajiban.Maladministrasi yang mencerminkan keberpihakan sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan dan diskriminasi, yang terdiri atas persekongkolan, kolusi dan nepotisme, bertindak tidak adil, dan nyata-nyata berpihak.Maladministrasi yang lebih mencerminkan bentuk pelanggaran terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, terdiri atas pemalsuan, pelanggaran undang-undang, dan perbuatan melawan hukum.Maladministrasi yang terkait dengan kewenangan/kompetensi atau ketentuan yang berdampak pada kualitas pelayanan umum pejabat publik kepada masyarakat, yang terdiri atas tindakan di luar kompetensi, pejabat yang tidak kompeten menjalankan tugas, intervensi yang memengaruhi proses pemberian pelayanan umum, dan tindakan yang menyimpangi prosedur tetap.Maladministrasi yang mencerminkan sikap arogansi seseorang pejabat publik dalam proses pemberian pelayanan umum kepada masyarakat, seperti tindakan sewenang-wenang, penyalahgunaan wewenang, dan tindakan yang tidak layak.Maladministrasi yang mencerminkan bentuk korupsi secara aktif, yaitu terdiri atas pemerasan atau permintaan imbalan uang (korupsi), tindakan penguasaan barang orang lain tanpa hak, dan penggelapan barang bukti. Ke Mana Melaporkan Tindakan Maladministrasi? Jika menemui tindakan-tindakan maladministrasi sebagaimana disebutkan di atas, Anda dapat melaporkannya kepada Ombudsman.Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan BHMN, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.[8]Adapun, tugas Ombudsman dalam menangani maladministrasi menurut Pasal 7 UU Ombudsman adalah:menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;melakukan pemeriksaan substansi atas laporan;menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman;melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan;membangun jaringan kerja;melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; danmelakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut, Ombudsman berwenang:[9]meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pelapor, terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai laporan yang disampaikan kepada Ombudsman;memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada pelapor ataupun terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu laporan;meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi manapun untuk pemeriksaan laporan dari instansi terlapor;melakukan pemanggilan terhadap pelapor, terlapor, dan pihak lain yang terkait dengan laporan;menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak;membuat rekomendasi mengenai penyelesaian laporan, termasuk rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan;demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan rekomendasi;menyampaikan saran kepada presiden, kepala daerah, atau pimpinan penyelenggara negara lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik;menyampaikan saran kepada DPR dan/atau presiden, DPRD dan/atau kepala daerah agar terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya diadakan perubahan dalam rangka mencegah maladministrasi.Dengan demikian, Anda dapat melaporkan tindakan maladministrasi tersebut kepada Ombudsman, yang nantinya akan ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan, penyelesaian melalui mediasi dan konsiliasi, mengumumkan hasil temuan dan rekomendasi, membuat rekomendasi, hingga menyampaikan saran kepada presiden, DPR, kepala daerah, dan DPRD.Terhadap terlapor maladministrasi yang tidak melaksanakan rekomendasi dari Ombudsman akan dikenai sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[10] Adapun, sanksi maladministrasi yang dapat dilihat ketentuan Pasal 54 UU 25/2009 yang dikenakan sesuai dengan jenis tindakan maladministrasinya, antara lain:Teguran tertulis;Sanksi pembebasan dari jabatan;Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 tahun;Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 tahun;Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;Pemberhentian tidak dengan hormat;Pembekuan misi dan/atau izin yang diterbitkan oleh instansi pemerintah;Pencabutan izin yang diterbitkan oleh instansi pemerintah.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik IndonesiaUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan PublikREFERENSIHendra Nurtjahjo dkk. Memahami Maladministrasi. Cetakan pertama. Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia, 2013.[1] Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (“UU Ombudsman”)[2]Hendra Nurtjahjo dkk. Memahami Maladministrasi. Cetakan pertama. Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia, 2013, hal. 9, lihat Pasal 1 angka 1 UU Ombudsman[3] Hendra Nurtjahjo dkk. Memahami Maladministrasi. Cetakan pertama. Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia, 2013, hal. iii[4] Hendra Nurtjahjo dkk. Memahami Maladministrasi. Cetakan pertama. Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia, 2013, hal. 5[5] Hendra Nurtjahjo dkk. Memahami Maladministrasi. Cetakan pertama. Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia, 2013, hal. 12-13[6] Hendra Nurtjahjo dkk. Memahami Maladministrasi. Cetakan pertama. Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia, 2013, hal. 13-14[7] Hendra Nurtjahjo dkk. Memahami Maladministrasi. Cetakan pertama. Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia, 2013, hal. 14 – 17[8] Pasal 1 angka 1 UU Ombudsman[9] Pasal 8 UU Ombudsman[10] Pasal 39 UU OmbudsmanTagsmaladministrasipnspejabat negaraombudsman

Saya membaca bahwa tindakan pungli yang dilakukan oleh oknum pemerintah merupakan tindakan maladministrasi. Mohon dijelaskan apa yang dimaksud dengan tindakan maladministrasi? Selain pungli, apa contoh maladministrasi lainnya dan apa sanksi maladministrasi? Ke mana kita bisa melaporkan tindakan maladministrasi?

Maladministrasi diartikan sebagai perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan. Bentuk-bentuk maladministrasi yang paling umum adalah penundaan berlarut, penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur, pengabaian kewajiban hukum, tidak transparan, kelalaian, diskriminasi, tidak profesional, ketidakjelasan informasi, tindakan sewenang-wenang, ketidakpastian hukum, dan salah pengelolaan. Lalu, apa sanksi maladministrasi dan ke mana kita bisa melaporkan tindakan maladministrasi? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. PNS Keberatan Dimutasi? Lakukan Upaya Ini20 Mar 2024Cara Melaporkan Ketua RT yang Pungli08 Nov 2023Langkah Jika Identitas Pelapor Pungli Dibocorkan27 Jul 2020Cara Melapor Jika Ada Pungli di Instansi Pemerintah08 Nov 2016PNS Keberatan Dimutasi? Lakukan Upaya Ini20 Mar 2024Cara Melaporkan Ketua RT yang Pungli08 Nov 2023Langkah Jika Identitas Pelapor Pungli Dibocorkan27 Jul 2020Cara Melapor Jika Ada Pungli di Instansi Pemerintah08 Nov 2016Cara Upload Terjemahan Novel Agar Tak Langgar Hak Cipta20 Okt 2022Cara dan Biaya Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara25 Apr 2024Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Cara Upload Terjemahan Novel Agar Tak Langgar Hak Cipta20 Okt 2022Cara dan Biaya Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara25 Apr 2024Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-maladministrasi-dan-bentuk-bentuknya-lt58292617134da/

Apa itu Maladministrasi dan Bentuk-bentuknya

pages/1/page-7.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### PNS Keberatan Dimutasi? Lakukan Upaya Ini ](/klinik/a/pns-keberatan-dimutasi-lakukan-upaya-ini-lt513dc110b3e4e/)  20 Mar 2024 [ #### Cara Melaporkan Ketua RT yang Pungli ](/klinik/a/cara-melaporkan-rt-yang-pungli-lt5d91c4a8a8138/)  08 Nov 2023 [ #### Langkah Jika Identitas Pelapor Pungli Dibocorkan ](/klinik/a/langkah-jika-identitas-pelapor-pungli-dibocorkan-lt5f1eddb59233e/)  27 Jul 2020 [ #### Cara Melapor Jika Ada Pungli di Instansi Pemerintah ](/klinik/a/cara-melapor-jika-ada-pungli-di-instansi-pemerintah-lt5806d6f675c3c/)  08 Nov 2016 [](#!) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Bentuk-Bentuk Maladministrasi yang dibuat oleh [Sovia Hasanah, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/sovia-hasanah--sh-lt57d2913a130b4/) dan pertama kali dipublikasikan pada 22 Desember 2016.** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) ### **Apa itu Maladministrasi?** **Menurut Pasal** **1 angka 3** **[UU Ombudsman](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28453/undangundang-nomor-37-tahun-2008?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_37_2008)** **maladministrasi adalah** perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan. Dalam buku saku _Memahami Maladministrasi_, **Hendra Nurtjahjo dkk** mendefinisikan maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum dan etika dalam suatu proses administrasi pelayanan publik yakni meliputi penyalahgunaan wewenang/jabatan, kelalaian dalam tindakan dan pengambilan keputusan, pengabaian kewajiban hukum, melakukan penundaan berlarut, tindakan diskriminatif, permintaan imbalan, dan lain-lain yang dapat dinilai sekualitas dengan kesalahan tersebut (hal. 4). Perlu diketahui bahwa pihak atau subjek yang dapat dikatakan melakukan maladministrasi adalah penyelenggara negara yaitu pejabat yang menjalankan fungsi pelayanan publik yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[\[1\]](#_ftn1) Selain itu, termasuk juga Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”), Badan Usaha Milik Daerah (“BUMD”), Badan Hukum Milik Negara (“BHMN”) serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.[\[2\]](#_ftn2) Dalam hukum positif Indonesia, ada sembilan kriteria untuk bisa dikategorikan sebagai maladministrasi, yaitu:[\[3\]](#_ftn3) 1. Perilaku dan perbuatan melawan hukum; 2. Perilaku dan perbuatan melampaui wewenang; 3. Menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut; 4. Kelalaian; 5. Pengabaian kewajiban hukum; 6. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik; 7. Dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan; 8. Menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil; 9. Bagi masyarakat dan orang perseorangan. Adapun, contoh maladministrasi antara lain pungli, pejabat yang membuat kebijakan atau keputusan berdasarkan kedekatan personal dan bersikap diskriminatif, melakukan tindakan pemerasan, dan sebagainya. Selengkapnya mengenai bentuk-bentuk maladministrasi akan kami jabarkan di bawah ini. ### **Bentuk-bentuk Maladministrasi** Menjawab pertanyaan Anda, bentuk-bentuk perbuatan yang termasuk maladministrasi yang paling umum adalah penundaan berlarut, penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur, pengabaian kewajiban hukum, tidak transparan, kelalaian, diskriminasi, tidak profesional, ketidakjelasan informasi, tindakan sewenang-wenang, ketidakpastian hukum, dan salah pengelolaan.[\[4\]](#_ftn4) Hendra dkk menjelaskan yang termasuk bentuk tindakan maladministrasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan aparatur pemerintah dikarenakan adanya:[\[5\]](#_ftn5) 1. _**Mis Conduct**_ yaitu melakukan sesuatu di kantor yang bertentangan dengan kepentingan kantor. 2. _**Deceitful practice**_ yaitu praktik-praktik kebohongan, tidak jujur terhadap publik. Masyarakat disuguhi informasi yang menjebak, informasi yang tidak sebenarnya, untuk kepentingan birokrat. 3. **Korupsi yang terjadi karena penyalahgunaan wewenang yang dimilikinya**, termasuk di dalamnya mempergunakan kewenangan untuk tujuan lain dari tujuan pemberian kewenangan, dan dengan tindakan tersebut untuk kepentingan memperkaya dirinya, orang lain, kelompok maupun korporasi yang merugikan keuangan negara. 4. _**Defective policy implementation**_ yaitu kebijakan yang tidak berakhir dengan implementasi. Keputusan-keputusan atau komitmen-komitmen politik hanya berhenti sampai pembahasan undang-undang atau pengesahan undang-undang, tetapi tidak sampai ditindaklanjuti menjadi kenyataan. 5. _**Bureaupathologis**_ adalah penyakit-penyakit birokrasi ini antara lain: 1. _**Indecision**_ yaitu tidak adanya keputusan yang jelas atas suatu kasus. Jadi suatu kasus yang pernah terjadi dibiarkan setengah jalan, atau dibiarkan mengambang, tanpa ada keputusan akhir yang jelas. Biasanya kasus-kasus seperti bila menyangkut sejumlah pejabat tinggi. Banyak dalam praktik muncul kasus-kasus yang dipetieskan. 2. _**Red tape**_ yaitu penyakit birokrasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan yang berbelit-belit, memakan waktu lama, meski sebenarnya bisa diselesaikan secara singkat. 3. _**Cicumloution**_ yaitu penyakit para birokrat yang terbiasa menggunakan kata-kata terlalu banyak. Banyak janji tetapi tidak ditepati. Banyak kata manis untuk menenangkan gejolak masa. Kadang-kadang banyak kata-kata kontroversi antar elit yang sifatnya bisa membingungkan masyarakat. 4. _**Rigidity**_ yaitu penyakit birokrasi yang sifatnya kaku. Ini efek dari model pemisahan dan _impersonality_ dari karakter birokrasi itu sendiri. Penyakit ini nampak dalam pelayanan birokrasi yang kaku, tidak fleksibel, yang pokoknya baku menurut aturan, tanpa melihat kasus per kasus. 5. _**Psycophancy**_ yaitu kecenderungan penyakit birokrat untuk menjilat pada atasannya. Ada gejala “Asal Bapak Senang”. Kecenderungan birokrat melayani individu atasannya, bukan melayani publik dan hati nurani. Gejala ini bisa juga dikatakan loyalitas pada individu, bukan loyalitas pada publik. 6. _**Over staffing**_ yaitu gejala penyakit dalam birokrasi dalam bentuk pembengkakan staf. Terlalu banyak staf sehingga mengurangi efisiensi. 7. _**Paperasserie**_ adalah kecenderungan birokrasi menggunakan banyak kertas, banyak formulir-formulir, banyak laporan-laporan, tetapi tidak pernah dipergunakan sebagaimana mestinya fungsinya. 8. _**Defective accounting**_ yaitu pemeriksaan keuangan yang cacat. Artinya pelaporan keuangan tidak sebagaimana mestinya, ada pelaporan keuangan ganda untuk kepentingan mengelabui. Biasanya kesalahan dalam keuangan ini adalah _mark up_ proyek keuangan. Masih bersumber dari buku yang sama, ada pendapat lain mengenai bentuk maladministrasi yang dilakukan oleh birokrat yaitu:[\[6\]](#_ftn6) 1. Ketidakjujuran (_dishonesty_), berbagai tindakan ketidakjujuran antara lain: menggunakan barang publik untuk kepentingan pribadi, menerima uang, dll. 2. Perilaku yang buruk (_unethical behavior_), tindakan tidak etis ini adalah tindakan yang mungkin tidak bersalah secara hukum, tetapi melanggar etika sebagai administrator. 3. Mengabaikan hukum (_disregard of law_), tindakan mengabaikan hukum mencakup juga tindakan menyepelekan hukum untuk kepentingan dirinya sendiri, atau kepentingan kelompoknya. 4. Favoritisme dalam menafsirkan hukum, tindakan menafsirkan hukum untuk kepentingan kelompok, dan cenderung memilih penerapan hukum yang menguntungkan kelompoknya. 5. Perlakuan yang tidak adil terhadap pegawai, tindakan ini cenderung ke perlakuan pimpinan kepada bawahannya berdasarkan faktor _like_ and _dislike_. Yaitu orang yang disenangi cenderung mendapatkan fasilitas lebih, meski prestasinya tidak bagus. Sebaliknya untuk orang yang tidak disenangi cenderung diperlakukan terbatas. 6. _Inefisiensi bruto_ (_gross inefficiency_), adalah kecenderungan suatu instansi publik memboroskan keuangan negara. 7. Menutup-nutupi kesalahan, kecenderungan menutupi kesalahan dirinya, kesalahan bawahannya, kesalahan instansinya dan menolak diliput kesalahannya. 8. Gagal menunjukkan inisiatif, kecenderungan tidak berinisiatif tetapi menunggu perintah dari atas, meski secara peraturan memungkinkan dia untuk bertindak atau mengambil inisiatif kebijakan. Selain itu, terdapat pula bentuk-bentuk lain dari maladministrasi yaitu:[\[7\]](#_ftn7) 1. Maladministrasi terkait dengan ketepatan waktu dalam proses pemberian pelayanan umum, terdiri atas tindakan penundaan berlarut, tidak menangani dan melalaikan kewajiban. 2. Maladministrasi yang mencerminkan keberpihakan sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan dan diskriminasi, yang terdiri atas persekongkolan, kolusi dan nepotisme, bertindak tidak adil, dan nyata-nyata berpihak. 3. Maladministrasi yang lebih mencerminkan bentuk pelanggaran terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, terdiri atas pemalsuan, pelanggaran undang-undang, dan perbuatan melawan hukum. 4. Maladministrasi yang terkait dengan kewenangan/kompetensi atau ketentuan yang berdampak pada kualitas pelayanan umum pejabat publik kepada masyarakat, yang terdiri atas tindakan di luar kompetensi, pejabat yang tidak kompeten menjalankan tugas, intervensi yang memengaruhi proses pemberian pelayanan umum, dan tindakan yang menyimpangi prosedur tetap. 5. Maladministrasi yang mencerminkan sikap arogansi seseorang pejabat publik dalam proses pemberian pelayanan umum kepada masyarakat, seperti tindakan sewenang-wenang, penyalahgunaan wewenang, dan tindakan yang tidak layak. 6. Maladministrasi yang mencerminkan bentuk korupsi secara aktif, yaitu terdiri atas pemerasan atau permintaan imbalan uang (korupsi), tindakan penguasaan barang orang lain tanpa hak, dan penggelapan barang bukti. ### **Ke Mana Melaporkan Tindakan Maladministrasi?** Jika menemui tindakan-tindakan maladministrasi sebagaimana disebutkan di atas, Anda dapat melaporkannya kepada Ombudsman. **Ombudsman** adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan **mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik** baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan BHMN, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.[\[8\]](#_ftn8) Adapun, tugas Ombudsman dalam menangani maladministrasi menurut **Pasal 7 UU Ombudsman** adalah: 1. menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; 2. melakukan pemeriksaan substansi atas laporan; 3. menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman; 4. melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; 5. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan; 6. membangun jaringan kerja; 7. melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan 8. melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut, Ombudsman berwenang:[\[9\]](#_ftn9) 1. meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pelapor, terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai laporan yang disampaikan kepada Ombudsman; 2. memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada pelapor ataupun terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu laporan; 3. meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi manapun untuk pemeriksaan laporan dari instansi terlapor; 4. melakukan pemanggilan terhadap pelapor, terlapor, dan pihak lain yang terkait dengan laporan; 5. menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak; 6. membuat rekomendasi mengenai penyelesaian laporan, termasuk rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan; 7. demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan rekomendasi; 8. menyampaikan saran kepada presiden, kepala daerah, atau pimpinan penyelenggara negara lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik; 9. menyampaikan saran kepada DPR dan/atau presiden, DPRD dan/atau kepala daerah agar terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya diadakan perubahan dalam rangka mencegah maladministrasi. Dengan demikian, Anda dapat melaporkan tindakan maladministrasi tersebut kepada Ombudsman, yang nantinya akan ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan, penyelesaian melalui mediasi dan konsiliasi, mengumumkan hasil temuan dan rekomendasi, membuat rekomendasi, hingga menyampaikan saran kepada presiden, DPR, kepala daerah, dan DPRD. Terhadap terlapor maladministrasi yang tidak melaksanakan rekomendasi dari Ombudsman akan dikenai sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[\[10\]](#_ftn10) Adapun, sanksi maladministrasi yang dapat dilihat ketentuan **Pasal 54 [UU 25/2009](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a715279424d7/undangundang-nomor-25-tahun-2009?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_25_2009)** yang dikenakan sesuai dengan jenis tindakan maladministrasinya, antara lain: 1. Teguran tertulis; 2. Sanksi pembebasan dari jabatan; 3. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 tahun; 4. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 tahun; 5. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; 6. Pemberhentian tidak dengan hormat; 7. Pembekuan misi dan/atau izin yang diterbitkan oleh instansi pemerintah; 8. Pencabutan izin yang diterbitkan oleh instansi pemerintah. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28453/undangundang-nomor-37-tahun-2008?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_37_2008) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a715279424d7/undangundang-nomor-25-tahun-2009?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_25_2009) REFERENSI --------- Hendra Nurtjahjo dkk. _Memahami Maladministrasi._ Cetakan pertama. Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia, 2013. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1 angka 2 [Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28453/undangundang-nomor-37-tahun-2008?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_37_2008) (“UU Ombudsman”) [\[2\]](#_ftnref2)Hendra Nurtjahjo dkk. _Memahami Maladministrasi._ Cetakan pertama. Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia, 2013, hal. 9, lihat Pasal 1 angka 1 UU Ombudsman [\[3\]](#_ftnref3) Hendra Nurtjahjo dkk. _Memahami Maladministrasi._ Cetakan pertama. Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia, 2013, hal. iii [\[4\]](#_ftnref4) Hendra Nurtjahjo dkk. _Memahami Maladministrasi._ Cetakan pertama. Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia, 2013, hal. 5 [\[5\]](#_ftnref5) Hendra Nurtjahjo dkk. _Memahami Maladministrasi._ Cetakan pertama. Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia, 2013, hal. 12-13 [\[6\]](#_ftnref6) Hendra Nurtjahjo dkk. _Memahami Maladministrasi._ Cetakan pertama. Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia, 2013, hal. 13-14 [\[7\]](#_ftnref7) Hendra Nurtjahjo dkk. _Memahami Maladministrasi._ Cetakan pertama. Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia, 2013, hal. 14 – 17 [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 1 angka 1 UU Ombudsman [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 8 UU Ombudsman [\[10\]](#_ftnref10) Pasal 39 UU Ombudsman Tags ---- [maladministrasi](/tag/maladministrasi) [pns](/tag/pns) [pejabat negara](/tag/pejabat-negara) [ombudsman](/tag/ombudsman)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITPasal 374 KUHP tentang Penggelapan dengan Pemberatan22 Apr 2024Pasal 336 KUHP tentang Pengancaman Pembunuhan18 Apr 2024Bisakah Polis Asuransi Jiwa Kredit Dijadikan Jaminan Kredit?16 Feb 2024Bisakah PHK Pekerja karena Alasan Sakit Jiwa?24 Mar 2023Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Pengertian Subjek HukumMenjawab pertanyaan Anda mengenai apakah orang gila apakah termasuk subjek hukum, kami asumsikan bahwa orang gila yang Anda maksud adalah Orang Dengan Gangguan Jiwa (“ODGJ”) atau orang yang jiwanya cacat.Kemudian, terdapat beberapa pengertian subjek hukum dari para ahli:Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta: Subjek hukum adalah pemegang atau pengemban hak dan kewajiban.[1]E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang: Subjek hukum adalah pendukung hak.[2]Sudikno Mertokusumo: Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban.[3]Berkaitan dengan kewajiban subjek hukum, menurut hemat kami, salah satu kewajiban subjek hukum adalah untuk bertanggung jawab secara pidana dalam hal subjek hukum yang bersangkutan melakukan tindak pidana.Menurut Romli Atmasasmita dalam bukunya Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana, pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam artikel Memahami Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP Baru.Lantas, apakah orang yang jiwanya cacat memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab secara pidana? Bunyi Pasal 44 KUHP LamaPada dasarnya, perlu diketahui bahwa dalam ilmu hukum pidana mengenal adanya alasan penghapus pidana yaitu alasan pembenar dan pemaaf. Untuk mempersingkat jawaban, kami akan jelaskan alasan pemaaf dalam Pasal 44 KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku.Berikut adalah bunyi Pasal 44 KUHP lama:Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.Kemudian, R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan bahwa sebab tidak dapat dihukumnya terdakwa berhubung perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya adalah karena (hal. 60-61):Kurang Sempurna AkalnyaYang dimaksud dengan perkataan “akal” di sini ialah kekuatan pikiran, daya pikiran, dan kecerdasan pikiran. Orang dapat dianggap kurang sempurna akalnya, misalnya: idiot, imbisil, buta-tuli, dan bisu mulai lahir, orang-orang semacam ini sebenarnya tidak sakit, tetapi karena cacat-cacatnya sejak lahir, maka pikirannya tetap sebagai kanak-kanak.Sakit Berubah AkalnyaYang dapat dimasukkan dalam pengertian ini misalnya: sakit gila, histeri (sejenis penyakit saraf terutama pada wanita), epilepsi, dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya.Baca juga: Apakah Orang Gila Bisa Dipidana? Bunyi Pasal 38 dan 39 UU 1/2023Sedangkan dalam UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[4] yaitu tahun 2026, pertanggungjawaban pidana oleh orang yang cacat jiwanya diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 sebagai berikut: Pasal 38Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan.Pasal 39Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan. Penjelasan Pasal 38 dan 39 UU 1/2023Adapun menurut Penjelasan Pasal 38 UU 1/2023, yang dimaksud dengan “disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:psikososial, antara lain, skizofrenia, bipolar, depresi, anxiety, dan gangguan kepribadian; dandisabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial, antara lain, autis dan hiperaktif.Lalu, yang dimaksud dengan “disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain, lambat belajar, disabilitas grahita, dan down syndrome. Pelaku tindak pidana yang menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dinilai kurang mampu untuk menginsafi tentang sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan atau untuk berbuat berdasarkan keinsafan yang dapat dipidana.Sedangkan berdasarkan Penjelasan Pasal 39 UU 1/2023, penyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau penyandang disabilitas intelektual derajat sedang atau berat, tidak mampu bertanggung jawab. Kemudian, untuk dapat menjelaskan tidak mampu bertanggung jawab dari segi medis, perlu dihadirkan ahli sehingga pelaku tindak pidana dipandang atau dinilai sebagai tidak mampu bertanggung jawab. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PidanaUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana REFERENSIE. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang. Pengantar dalam Hukum Indonesia. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1989;Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta. Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum. Bandung: Penerbit Alumni, 2000;R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1991;Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1999.[1] Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta. Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum. Bandung: Penerbit Alumni, 2000, hal. 80[2] E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang. Pengantar dalam Hukum Indonesia. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1989, hal. 264[3] Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1999, hal. 67[4] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tagskuhpgilasubjek hukumpotd

Orang gila apakah termasuk subjek hukum? Apakah benar Pasal 44 KUHP lama mengatur tentang alasan pemaaf tindak pidana yang dilakukan orang yang jiwanya cacat? Jika benar, apa bunyi Pasal 44 KUHP lama?

Ilmu hukum pidana mengenal adanya alasan penghapus pidana yaitu alasan pemaaf dalam Pasal 44 KUHP lama. Dalam ketentuan tersebut, pada intinya seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. Lantas, bagaimana bunyi ketentuan tersebut dalam UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku tahun 2026?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Pasal 374 KUHP tentang Penggelapan dengan Pemberatan22 Apr 2024Pasal 336 KUHP tentang Pengancaman Pembunuhan18 Apr 2024Bisakah Polis Asuransi Jiwa Kredit Dijadikan Jaminan Kredit?16 Feb 2024Bisakah PHK Pekerja karena Alasan Sakit Jiwa?24 Mar 2023Pasal 374 KUHP tentang Penggelapan dengan Pemberatan22 Apr 2024Pasal 336 KUHP tentang Pengancaman Pembunuhan18 Apr 2024Bisakah Polis Asuransi Jiwa Kredit Dijadikan Jaminan Kredit?16 Feb 2024Bisakah PHK Pekerja karena Alasan Sakit Jiwa?24 Mar 2023Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 2022Cara dan Biaya Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara25 Apr 2024Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 22 Mei 2023Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 2022Cara dan Biaya Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara25 Apr 2024Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 22 Mei 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-44-kuhp-lama-tentang-alasan-pemaaf-tindak-pidana-lt66573ea131904/

Pasal 44 KUHP Lama tentang Alasan Pemaaf Tindak Pidana

pages/1/page-8.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Pasal 374 KUHP tentang Penggelapan dengan Pemberatan ](/klinik/a/pasal-374-kuhp-tentang-penggelapan-dengan-pemberatan-lt662621e66dae0/)  22 Apr 2024 [ #### Pasal 336 KUHP tentang Pengancaman Pembunuhan ](/klinik/a/pasal-336-kuhp-tentang-pengancaman-pembunuhan-lt6620f96d45c71/)  18 Apr 2024 [ #### Bisakah Polis Asuransi Jiwa Kredit Dijadikan Jaminan Kredit? ](/klinik/a/bisakah-polis-asuransi-jiwa-kredit-dijadikan-jaminan-kredit-lt5330f120b4992/)  16 Feb 2024 [ #### Bisakah PHK Pekerja karena Alasan Sakit Jiwa? ](/klinik/a/bisakah-phk-pekerja-karena-alasan-sakit-jiwa-cl5570/)  24 Mar 2023 [](#!) **Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Pengertian Subjek Hukum** Menjawab pertanyaan Anda mengenai apakah orang gila apakah termasuk subjek hukum, kami asumsikan bahwa orang gila yang Anda maksud adalah Orang Dengan Gangguan Jiwa (“ODGJ”) atau orang yang jiwanya cacat. Kemudian, terdapat beberapa pengertian subjek hukum dari para ahli: 1. **Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta**: Subjek hukum adalah pemegang atau pengemban hak dan kewajiban.[\[1\]](#_ftn1) 2. **E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang**: Subjek hukum adalah pendukung hak.[\[2\]](#_ftn2) 3. **Sudikno Mertokusumo**: Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban.[\[3\]](#_ftn3) Berkaitan dengan kewajiban subjek hukum, menurut hemat kami, salah satu kewajiban subjek hukum adalah untuk bertanggung jawab secara pidana dalam hal subjek hukum yang bersangkutan melakukan tindak pidana. Menurut **Romli Atmasasmita** dalam bukunya _Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana_, pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam artikel [**Memahami Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP Baru**](https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-pertanggungjawaban-pidana-dalam-kuhp-baru-lt65da29d97d621/?page=all?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=memahami_pertanggungjawaban_pidana_kuhp_baru). Lantas, apakah orang yang jiwanya cacat memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab secara pidana? ### **Bunyi Pasal 44 KUHP Lama** Pada dasarnya, perlu diketahui bahwa dalam ilmu hukum pidana mengenal adanya alasan penghapus pidana yaitu alasan pembenar dan pemaaf. Untuk mempersingkat jawaban, kami akan jelaskan alasan pemaaf dalam **Pasal 44** [**KUHP**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku. Berikut adalah bunyi Pasal 44 KUHP lama: 1. _Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana._ 2. _Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan._ 3. _Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri._ Kemudian, **R. Soesilo** dalam bukunya _Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal_ menjelaskan bahwa sebab tidak dapat dihukumnya terdakwa berhubung perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya adalah karena (hal. 60-61): 1. **Kurang Sempurna Akalnya** Yang dimaksud dengan perkataan “akal” di sini ialah kekuatan pikiran, daya pikiran, dan kecerdasan pikiran. Orang dapat dianggap kurang sempurna akalnya, misalnya: idiot, imbisil, buta-tuli, dan bisu mulai lahir, orang-orang semacam ini sebenarnya tidak sakit, tetapi karena cacat-cacatnya sejak lahir, maka pikirannya tetap sebagai kanak-kanak. 2. **Sakit Berubah Akalnya** Yang dapat dimasukkan dalam pengertian ini misalnya: sakit gila, histeri (sejenis penyakit saraf terutama pada wanita), epilepsi, dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya. Baca juga: [**Apakah Orang Gila Bisa Dipidana?**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-orang-gila-bisa-dipidana-lt515e437b33751/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=apakah_orang_gila_bisa_dipidana) ### **Bunyi Pasal 38 dan 39 UU 1/2023** Sedangkan dalam [**UU 1/2023**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru) tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[\[4\]](#_ftn4) yaitu tahun 2026, pertanggungjawaban pidana oleh orang yang cacat jiwanya diatur dalam **Pasal 38 dan Pasal 39** sebagai berikut: **Pasal 38** _Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan._ **Pasal 39** _Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan._ ### **Penjelasan Pasal 38 dan 39 UU 1/2023** Adapun menurut **Penjelasan Pasal 38 UU 1/2023**, yang dimaksud dengan “disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: 1. psikososial, antara lain, skizofrenia, bipolar, depresi, _anxiety_, dan gangguan kepribadian; dan 2. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial, antara lain, autis dan hiperaktif. Lalu, yang dimaksud dengan “disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain, lambat belajar, disabilitas grahita, dan _down syndrome_. Pelaku tindak pidana yang menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dinilai kurang mampu untuk menginsafi tentang sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan atau untuk berbuat berdasarkan keinsafan yang dapat dipidana. Sedangkan berdasarkan **Penjelasan Pasal 39 UU 1/2023**, penyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau penyandang disabilitas intelektual derajat sedang atau berat, tidak mampu bertanggung jawab. Kemudian, untuk dapat menjelaskan tidak mampu bertanggung jawab dari segi medis, perlu dihadirkan ahli sehingga pelaku tindak pidana dipandang atau dinilai sebagai tidak mampu bertanggung jawab. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/nprt/38/wetboek-van-strafrecht-\(wvs\)-kitab-undang-undang-hukum-pidana-\(kuhp\)?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru) REFERENSI --------- 1. E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang. _Pengantar dalam Hukum Indonesia._ Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1989; 2. Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta. _Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum_. Bandung: Penerbit Alumni, 2000; 3. R. Soesilo. _Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal_. Bogor: Politeia, 1991; 4. Sudikno Mertokusumo. _Mengenal Hukum: Suatu Pengantar_. Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1999. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta. _Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum_. Bandung: Penerbit Alumni, 2000, hal. 80 [\[2\]](#_ftnref2) E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang. _Pengantar dalam Hukum Indonesia._ Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1989, hal. 264 [\[3\]](#_ftnref3) Sudikno Mertokusumo. _Mengenal Hukum: Suatu Pengantar_. Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1999, hal. 67 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 624 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023)  Tags ---- [kuhp](/tag/kuhp) [gila](/tag/gila) [subjek hukum](/tag/subjek-hukum) [potd](/tag/potd)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Kewajiban Menjadi Peserta Dana TaperaKLINIK TERKAITCara Pendaftaran, Iuran, dan Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan 08 Mar 2021Seluk Beluk Kepesertaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)04 Jun 2020Kewajiban Perusahaan Membayar Iuran BPJS Kesehatan Karyawan yang Di-PHK10 Des 2018Perusahaan Tidak Pernah Membayar Iuran BPJS Pekerja, Disebut Penggelapan?26 Jul 2018Sebelumnya perlu kami terangkan terlebih dahulu, Tabungan Perumahan Rakyat (“Tapera”) adalah penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir.[1]Patut digarisbawahi, dana Tapera merupakan dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan simpanan peserta beserta hasil pemupukannya. Pemanfaatan dana Tapera dilakukan untuk pembiayaan perumahan bagi peserta. Untuk mewujudkan tata kelola yang baik dalam pemanfaatan dana Tapera, bank atau perusahaan pembiayaan wajib melaporkan pelaksanaan penyaluran pembiayaan perumahan kepada badan pengelola Tapera (“BP Tapera”) dan bank kustodian. Pelaporan penyaluran pembiayaan perumahan dilakukan dengan ketentuan bentuk, isi, dan waktu pelaporan yang diatur oleh BP Tapera.[2]Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Siapa peserta dana Tapera? Pekerja dan pekerja mandiri yang telah berusia paling rendah 20 tahun atau sudah kawin pada saat mendaftar serta yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi peserta dana Tapera. Sedangkan untuk pekerja mandiri yang berpenghasilan di bawah upah minimum dapat menjadi peserta.[3]Siapa saja yang dimaksud pekerja?[4]calon Pegawai Negeri Sipil (“PNS”);pegawai Aparatur Sipil Negara (PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK));prajurit Tentara Nasional Indonesia;prajurit siswa Tentara Nasional Indonesia;anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;pejabat negara;pekerja/buruh badan usaha milik negara/daerah;pekerja/buruh badan usaha milik desa;pekerja/buruh badan usaha milik swasta; danPekerja yang tidak termasuk pekerja sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i yang menerima gaji atau upah, antara lain pegawai BP Tapera, pegawai Bank Indonesia, pegawai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan warga negara asing (WNA) yang bekerja di Indonesia paling singkat dalam waktu 6 bulan.Jadi, apakah iuran Tapera wajib? Iya, iuran Tapera diwajibkan sepanjang pekerja (termasuk karyawan swasta) dan pekerja mandiri telah memenuhi syarat sebagai peserta. Untuk pekerja wajib didaftarkan sebagai peserta oleh pemberi kerja kepada BP Tapera.[5] Sementara pekerja mandiri harus mendaftarkan dirinya sendiri.[6]Mengenai tata cara pendaftaran kepesertaan dana Tapera, Anda dapat menyimak alur dalam Pendaftaran Peserta BP Tapera. Peserta nantinya akan diberikan nomor identitas kepesertaan yang digunakan sebagai bukti kepesertaan berupa unit penyertaan investasi, pencatatan administrasi, simpanan, dan akses informasi Tapera. Peserta lalu dibuatkan rekening individu yang menggambarkan saldo simpanan Tapera.[7]Apa saja hak peserta dana Tapera?[8]mendapatkan pemanfaatan dana Tapera;memperoleh nomor identitas kepesertaan dan nomor rekening individu;menerima pengembalian simpanan beserta hasil pemupukannya pada akhir masa kepesertaan;mendapatkan informasi dari BP Tapera mengenai kondisi dan kinerja dana Tapera;mendapatkan informasi atas penempatan dana Tapera dari manajer investasi dan/atau bank kustodian; danmendapatkan informasi dari manajer investasi dan/atau bank kustodian mengenai posisi nilai kekayaan atas simpanan dan hasil pemupukannya.Gaji Dipotong untuk TaperaKemudian sebelum menjawab pertanyaan Anda, tentang berapa potongan gaji untuk Tapera? Pada prinsipnya simpanan peserta pekerja dibayarkan oleh pemberi kerja dan pekerja. Besaran simpanan tersebut ditetapkan sebesar 3% dari gaji atau upah pekerja dengan rincian ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5% dan pekerja sebesar 2,5%.[9]Akan tetapi, dasar perhitungan untuk menentukan perkalian besaran simpanan peserta karyawan swasta diatur oleh Menteri Ketenagakerjaan.[10] Adapun untuk besaran simpanan ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari gaji atau upah pekerja yang dilaporkan setiap bulan.[11]Dengan demikian, benar bahwa gaji dipotong iuran Tapera untuk karyawan swasta dengan rincian besaran ditanggung bersama antara pemberi kerja sebesar 0,5% dan pekerja sebesar 2,5%.Mengenai cara pembayaran, pemberi kerja wajib membayar simpanan peserta yang jadi kewajibannya dan memungut simpanan peserta yang jadi kewajiban pekerja kemudian menyetorkannya setiap bulan selambatnya tanggal 10 bulan berikutnya dari bulan simpanan yang bersangkutan ke rekening dana Tapera.[12] Akan tetapi, jika tanggal 10 jatuh pada hari libur, simpanan dibayarkan pada hari kerja pertama setelah hari libur.[13]Lantas, kapan iuran Tapera mulai berlaku? Dalam Pasal 68 PP 25/2020ditegaskan bahwa pemberi kerja untuk pekerja (karyawan) swasta mendaftarkan pekerjanya kepada BP Tapera paling lambat 7 tahun sejak tanggal berlakunya PP 25/2020. Adapun, PP 25/2020 berlaku sejak tanggal 20 Mei 2020.[14] Dengan demikian, paling lambat tanggal 20 Mei 2027, karyawan swasta wajib sudah terdaftar sebagai peserta Tapera.Apakah Tapera Bisa Dicairkan?Lantas, mengingat gaji dipotong untuk Tapera, timbullah pertanyaan, apakah Tapera bisa dicairkan? Perlu Anda ketahui, kepesertaan Tapera dapat berakhir karena:[15]telah pensiun bagi pekerja;telah mencapai usia 58 tahun bagi pekerja mandiri;peserta meninggal dunia; ataupeserta tidak memenuhi lagi kriteria sebagai peserta selama 5 tahun berturut-turut, yaitu tidak lagi memiliki gaji, upah, atau penghasilan selama 5 tahun berturut-turut termasuk karena cacat total atau karena pemutusan hubungan kerja yang dibuktikan selama 5 tahun berturut-turut tidak melakukan setoran simpanan.Peserta yang berakhir kepesertaannya berhak memperoleh pengambilan simpanan dan hasil pemupukannya, yang mana wajib diberikan paling lama 3 bulan setelah kepesertaannya berakhir.[16]Peserta memperoleh pengembalian simpanan dan hasil pemupukan dana Tapera berdasarkan jumlah unit penyertaan yang dimiliki peserta dikalikan nilai aktiva bersih per unit penyertaan pada tanggal berakhirnya kepesertaan.[17]Untuk peserta yang berakhir kepesertaannya karena telah pensiun dapat kembali menjadi peserta pekerja mandiri selama memenuhi persyaratan dan kemudian berakhir kepesertaannya apabila meninggal dunia atau mengundurkan diri dan mengklaim pengembalian simpanan.[18]Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan RakyatPeraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan RakyatPeraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan RakyatREFERENSIPendaftaran Peserta BP Tapera, yang diakses pada 29 Mei 2024, pukul 10.00 WIB.[1] Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (“PP 21/2024”)[2] Penjelasan Umum PP 21/2024[3] Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (“PP 25/2020”) jo. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (“UU Tapera”)[4] Pasal 7 PP 25/2020 jo. Penjelasan Pasal 7 PP 21/2024[5] Pasal 64 huruf a UU Tapera jo. Pasal 8 ayat (1) PP 25/2020[6] Pasal 8 ayat (2) PP 25/2020[7] Pasal 10 dan 11 UU Tapera[8] Pasal 65 UU Tapera[9] Pasal 15 ayat (1) dan (2) PP 21/2024[10] Pasal 15 ayat (4) huruf b PP 21/2024[11] Pasal 14 ayat (3) huruf a PP 25/2020[12] Pasal 20 ayat (1) dan (2) PP 25/2020[13] Pasal 20 ayat (3) PP 25/2020[14] Pasal 70 PP 25/2020[15] Pasal 23 dan penjelasannya PP 25/2020[16] Pasal 24 ayat (2) PP 25/2020[17] Pasal 24 ayat (3) PP 25/2020[18] Pasal 25 PP 25/2020Tagstaperagajipekerja

Saya dengar bahwa gaji dipotong iuran Tapera untuk karyawan swasta. Apakah iuran Tapera wajib? Berapa potongan gaji untuk Tapera? Lantas, apakah Tapera bisa dicairkan? Mohon pencerahannya.

Singkatnya, benar bahwa gaji dipotong untuk Tapera bagi karyawan swasta sebagaimana Anda tanyakan. Besaran gaji dipotong iuran Tapera ditanggung bersama antara pemberi kerja dan pekerja dengan total sebesar 3% dari gaji atau upah. Lantas, apakah Tapera bisa dicairkan? Apa dasar hukum gaji dipotong untuk Tapera? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Cara Pendaftaran, Iuran, dan Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan 08 Mar 2021Seluk Beluk Kepesertaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)04 Jun 2020Kewajiban Perusahaan Membayar Iuran BPJS Kesehatan Karyawan yang Di-PHK10 Des 2018Perusahaan Tidak Pernah Membayar Iuran BPJS Pekerja, Disebut Penggelapan?26 Jul 2018Cara Pendaftaran, Iuran, dan Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan 08 Mar 2021Seluk Beluk Kepesertaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)04 Jun 2020Kewajiban Perusahaan Membayar Iuran BPJS Kesehatan Karyawan yang Di-PHK10 Des 2018Perusahaan Tidak Pernah Membayar Iuran BPJS Pekerja, Disebut Penggelapan?26 Jul 2018Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/gaji-dipotong-iuran-tapera-lt6657324b3dad1/

Besaran Gaji Dipotong Iuran Tapera untuk Karyawan Swasta

pages/2/page-0.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Kewajiban Menjadi Peserta Dana Tapera** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Cara Pendaftaran, Iuran, dan Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan ](/klinik/a/cara-pendaftaran--iuran--dan-manfaat-jaminan-kehilangan-pekerjaan-lt6045f53017477/)  08 Mar 2021 [ #### Seluk Beluk Kepesertaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) ](/klinik/a/seluk-beluk-kepesertaan-tabungan-perumahan-rakyat-tapera-lt5ed8c29e8b547/)  04 Jun 2020 [ #### Kewajiban Perusahaan Membayar Iuran BPJS Kesehatan Karyawan yang Di-PHK ](/klinik/a/kewajiban-perusahaan-membayar-iuran-bpjs-kesehatan-karyawan-yang-di-phk-lt5c0e30cb89ca6/)  10 Des 2018 [ #### Perusahaan Tidak Pernah Membayar Iuran BPJS Pekerja, Disebut Penggelapan? ](/klinik/a/perusahaan-tidak-pernah-membayar-iuran-bpjs-pekerja--disebut-penggelapan-cl5977/)  26 Jul 2018 [](#!) Sebelumnya perlu kami terangkan terlebih dahulu, Tabungan Perumahan Rakyat (“Tapera”) adalah penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir.[\[1\]](#_ftn1) Patut digarisbawahi, dana Tapera merupakan dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan simpanan peserta beserta hasil pemupukannya. Pemanfaatan dana Tapera dilakukan untuk pembiayaan perumahan bagi peserta. Untuk mewujudkan tata kelola yang baik dalam pemanfaatan dana Tapera, bank atau perusahaan pembiayaan wajib melaporkan pelaksanaan penyaluran pembiayaan perumahan kepada badan pengelola Tapera (“BP Tapera”) dan bank kustodian. Pelaporan penyaluran pembiayaan perumahan dilakukan dengan ketentuan bentuk, isi, dan waktu pelaporan yang diatur oleh BP Tapera.[\[2\]](#_ftn2) Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Siapa peserta dana Tapera? Pekerja dan pekerja mandiri yang telah berusia paling rendah 20 tahun atau sudah kawin pada saat mendaftar serta yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum **wajib menjadi peserta dana Tapera**. Sedangkan untuk pekerja mandiri yang berpenghasilan di bawah upah minimum dapat menjadi peserta.[\[3\]](#_ftn3) Siapa saja yang dimaksud pekerja?[\[4\]](#_ftn4) 1. calon Pegawai Negeri Sipil (“PNS”); 2. pegawai Aparatur Sipil Negara (PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)); 3. prajurit Tentara Nasional Indonesia; 4. prajurit siswa Tentara Nasional Indonesia; 5. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 6. pejabat negara; 7. pekerja/buruh badan usaha milik negara/daerah; 8. pekerja/buruh badan usaha milik desa; 9. **pekerja/buruh badan usaha milik swasta**; dan 10. Pekerja yang tidak termasuk pekerja sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i yang menerima gaji atau upah, antara lain pegawai BP Tapera, pegawai Bank Indonesia, pegawai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan warga negara asing (WNA) yang bekerja di Indonesia paling singkat dalam waktu 6 bulan. Jadi, apakah iuran Tapera wajib? Iya, iuran Tapera diwajibkan sepanjang pekerja (termasuk karyawan swasta) dan pekerja mandiri telah memenuhi syarat sebagai peserta. Untuk pekerja wajib didaftarkan sebagai peserta oleh pemberi kerja kepada BP Tapera.[\[5\]](#_ftn5) Sementara pekerja mandiri harus mendaftarkan dirinya sendiri.[\[6\]](#_ftn6) Mengenai tata cara pendaftaran kepesertaan dana Tapera, Anda dapat menyimak alur dalam **[Pendaftaran Peserta BP Tapera](https://www.tapera.go.id/pendaftaran-peserta/)**. Peserta nantinya akan diberikan nomor identitas kepesertaan yang digunakan sebagai bukti kepesertaan berupa unit penyertaan investasi, pencatatan administrasi, simpanan, dan akses informasi Tapera. Peserta lalu dibuatkan rekening individu yang menggambarkan saldo simpanan Tapera.[\[7\]](#_ftn7) Apa saja hak peserta dana Tapera?[\[8\]](#_ftn8) 1. mendapatkan pemanfaatan dana Tapera; 2. memperoleh nomor identitas kepesertaan dan nomor rekening individu; 3. menerima pengembalian simpanan beserta hasil pemupukannya pada akhir masa kepesertaan; 4. mendapatkan informasi dari BP Tapera mengenai kondisi dan kinerja dana Tapera; 5. mendapatkan informasi atas penempatan dana Tapera dari manajer investasi dan/atau bank kustodian; dan 6. mendapatkan informasi dari manajer investasi dan/atau bank kustodian mengenai posisi nilai kekayaan atas simpanan dan hasil pemupukannya. ### **Gaji Dipotong untuk Tapera** Kemudian sebelum menjawab pertanyaan Anda, tentang berapa potongan gaji untuk Tapera? Pada prinsipnya simpanan peserta pekerja dibayarkan oleh pemberi kerja dan pekerja. Besaran simpanan tersebut ditetapkan sebesar **3% dari gaji atau upah pekerja** dengan rincian ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5% dan pekerja sebesar 2,5%.[\[9\]](#_ftn9) Akan tetapi, dasar perhitungan untuk menentukan perkalian besaran simpanan peserta karyawan swasta diatur oleh Menteri Ketenagakerjaan.[\[10\]](#_ftn10) Adapun untuk besaran simpanan ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari gaji atau upah pekerja yang dilaporkan setiap bulan.[\[11\]](#_ftn11) Dengan demikian, benar bahwa gaji dipotong iuran Tapera untuk karyawan swasta dengan rincian besaran **ditanggung bersama antara pemberi kerja sebesar 0,5% dan pekerja sebesar 2,5%**. Mengenai cara pembayaran, pemberi kerja wajib membayar simpanan peserta yang jadi kewajibannya dan memungut simpanan peserta yang jadi kewajiban pekerja kemudian menyetorkannya setiap bulan **selambatnya tanggal 10 bulan berikutnya** dari bulan simpanan yang bersangkutan ke rekening dana Tapera.[\[12\]](#_ftn12) Akan tetapi, jika tanggal 10 jatuh pada hari libur, simpanan dibayarkan pada hari kerja pertama setelah hari libur.[\[13\]](#_ftn13) Lantas, kapan iuran Tapera mulai berlaku? Dalam **Pasal 68 [PP 25/2020](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5ed5f7044a975/peraturan-pemerintah-nomor-25-tahun-2020/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_25_2020)**ditegaskan bahwa pemberi kerja untuk pekerja (karyawan) swasta mendaftarkan pekerjanya kepada BP Tapera paling lambat 7 tahun sejak tanggal berlakunya PP 25/2020. Adapun, PP 25/2020 berlaku sejak tanggal 20 Mei 2020.[\[14\]](#_ftn14) Dengan demikian, paling lambat tanggal 20 Mei 2027, karyawan swasta wajib sudah terdaftar sebagai peserta Tapera. ### **Apakah Tapera Bisa Dicairkan?** Lantas, mengingat gaji dipotong untuk Tapera, timbullah pertanyaan, apakah Tapera bisa dicairkan? Perlu Anda ketahui, kepesertaan Tapera dapat berakhir karena:[\[15\]](#_ftn15) 1. telah pensiun bagi pekerja; 2. telah mencapai usia 58 tahun bagi pekerja mandiri; 3. peserta meninggal dunia; atau 4. peserta tidak memenuhi lagi kriteria sebagai peserta selama 5 tahun berturut-turut, yaitu tidak lagi memiliki gaji, upah, atau penghasilan selama 5 tahun berturut-turut termasuk karena cacat total atau karena pemutusan hubungan kerja yang dibuktikan selama 5 tahun berturut-turut tidak melakukan setoran simpanan. Peserta yang berakhir kepesertaannya berhak memperoleh pengambilan simpanan dan hasil pemupukannya, yang mana wajib diberikan paling lama 3 bulan setelah kepesertaannya berakhir.[\[16\]](#_ftn16) Peserta memperoleh pengembalian simpanan dan hasil pemupukan dana Tapera berdasarkan jumlah unit penyertaan yang dimiliki peserta dikalikan nilai aktiva bersih per unit penyertaan pada tanggal berakhirnya kepesertaan.[\[17\]](#_ftn17) Untuk peserta yang berakhir kepesertaannya karena telah pensiun dapat kembali menjadi peserta pekerja mandiri selama memenuhi persyaratan dan kemudian berakhir kepesertaannya apabila meninggal dunia atau mengundurkan diri dan mengklaim pengembalian simpanan.[\[18\]](#_ftn18) Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt57077b5a0dcfb/undang-undang-nomor-4-tahun-2016/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_4_2016) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5ed5f7044a975/peraturan-pemerintah-nomor-25-tahun-2020/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_25_2020) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt664c7764d30c7/peraturan-pemerintah-nomor-21-tahun-2024/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_21_2024) REFERENSI --------- [Pendaftaran Peserta BP Tapera](https://www.tapera.go.id/pendaftaran-peserta/), yang diakses pada 29 Mei 2024, pukul 10.00 WIB. [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1 angka 1 [Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt664c7764d30c7/peraturan-pemerintah-nomor-21-tahun-2024/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_21_2024) (“PP 21/2024”) [\[2\]](#_ftnref2) Penjelasan Umum PP 21/2024 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 5 [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5ed5f7044a975/peraturan-pemerintah-nomor-25-tahun-2020/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_25_2020) (“PP 25/2020”) _jo._ Pasal 7 [Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt57077b5a0dcfb/undang-undang-nomor-4-tahun-2016/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_4_2016) (“UU Tapera”) [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 7 PP 25/2020 _jo._ Penjelasan Pasal 7 PP 21/2024 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 64 huruf a UU Tapera _jo._ Pasal 8 ayat (1) PP 25/2020 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 8 ayat (2) PP 25/2020 [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 10 dan 11 UU Tapera [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 65 UU Tapera [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 15 ayat (1) dan (2) PP 21/2024 [\[10\]](#_ftnref10) Pasal 15 ayat (4) huruf b PP 21/2024 [\[11\]](#_ftnref11) Pasal 14 ayat (3) huruf a PP 25/2020 [\[12\]](#_ftnref12) Pasal 20 ayat (1) dan (2) PP 25/2020 [\[13\]](#_ftnref13) Pasal 20 ayat (3) PP 25/2020 [\[14\]](#_ftnref14) Pasal 70 PP 25/2020 [\[15\]](#_ftnref15) Pasal 23 dan penjelasannya PP 25/2020 [\[16\]](#_ftnref16) Pasal 24 ayat (2) PP 25/2020 [\[17\]](#_ftnref17) Pasal 24 ayat (3) PP 25/2020 [\[18\]](#_ftnref18) Pasal 25 PP 25/2020 Tags ---- [tapera](/tag/tapera) [gaji](/tag/gaji) [pekerja](/tag/pekerja)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Dasar Dibentuknya Diskresi Pejabat PemerintahanKLINIK TERKAITArti Diskresi, Ruang Lingkup, Syarat, dan Contohnya21 Sep 2023Agar Diskresi Tidak Dikategorikan sebagai Penyalahgunaan Wewenang11 Nov 2020Kewenangan Pemerintah untuk Melakukan Diskresi Keuangan04 Okt 2019Apa yang dimaksud dengan diskresi? Diskresi adalah wewenang publik yang penggunaannya berkenaan dengan kebebasan mengambil kebijakan dari organ pemerintah.Dalam Pasal 175 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 9 UU Administrasi Pemerintahan, diskresi diartikan sebagai keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Diskresi itu muncul karena beberapa hal yaitu:[1]ketiadaan undang-undang yang mengatur suatu urusan tertentu yang dihadapi organ pemerintah (leemten in het recht);telah ada undang-undangnya tetapi memuat norma yang samar (vage norm) atau norma terbuka (open texture), dan adanya pilihan (choice). Dalam hal ini, kepada pemerintah diberikan diskresi untuk mengambil kebijakan (beleidsvrijheid), menjelaskan norma undang-undang yang samar (uitleg van wettelijke voorschriften), menentukan fakta-fakta (vaststelling van feiten), melakukan interpretasi (interpretatievrijheid), mengambil pilihan, dan mempertimbangkan (beoordelingsvrijheid) berbagai kepentingan terkait dalam memberikan pelayanan publik.Adapun, tujuan penggunaan diskresi pejabat pemerintahan menurut Pasal 22 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan adalah untuk:melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;mengisi kekosongan hukum;memberikan kepastian hukum; danmengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.Baca juga: Arti Diskresi, Ruang Lingkup, Syarat, dan ContohnyaPengujian Diskresi Pejabat PemerintahanPada dasarnya, diskresi dan peraturan kebijakan itu tidak dapat diuji melalui peradilan, terutama karena konsekuensi asas pemisahan kekuasaan dalam negara yang menghendaki masing-masing organ-organ kenegaraan itu memiliki independensi dan tidak saling intervensi.Namun dalam perkembangan dewasa ini, diskresi dan peraturan kebijakan yang merugikan masyarakat dapat diuji, sebagaimana yang dianut dalam sistem peradilan di Indonesia. Hal ini disebutkan pada Lampiran SEMA 1/2017, bahwa menguji diskresi dan peraturan kebijakan (beleidsregel/pseudo wetgeving) adalah menjadi kewenangan absolut peradilan tata usaha negara.Dalam Lampiran SEMA 1/2017 (hal. 26) tersebut dijelaskan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan, warga masyarakat yang dirugikan oleh keputusan atau tindakan pejabat pemerintahan dapat mengajukan upaya administratif dalam bentuk keberatan atau banding.Upaya keberatan diajukan kepada pejabat pemerintahan yang menerbitkan keputusan atau melakukan tindakan. Sedangkan upaya banding diajukan kepada atasan pejabat pemerintahan yang mengeluarkan keputusan atau melakukan tindakan. Upaya administratif dalam bentuk keberatan/banding tersebut merupakan pilihan hukum (hal. 26).Jika masyarakat tidak menerima penyelesaian banding dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) (hal. 26).Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi PemerintahanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KerjaUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi PengadilanREFERENSIC.M.A. Michiels. Hoofdzaken van het Bestuursrecht. Deventer: Kluwer, 2003;D. van Wijk/Willem Konijnenbelt. Hoofdstukken van Administratief Recht. s’Gravenhage: Vuga, 1995;B.J.M. ten Berge. Besturen Door de Overheid. Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink, 1996.[1] F.C.M.A. Michiels. Hoofdzaken van het Bestuursrecht. Deventer: Kluwer, 2003, hal. 106, J.B.J.M. ten Berge. Besturen Door de Overheid. Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink, 1996, hal. 241-242, dan H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt. Hoofdstukken van Administratief Recht. s’Gravenhage: Vuga, 1995, hal. 163.Tagsdiskresipemerintahptun

Setahu saya, pemerintah dalam menjalankan fungsinya memiliki kewenangan untuk mengeluarkan diskresi dalam kondisi-kondisi seperti adanya kekosongan hukum, kondisi-kondisi bencana/pandemi, dan sebagainya. Jika ada diskresi yang dianggap merugikan masyarakat, apa upaya hukum yang dapat ditempuh atau kemanakah dapat diuji?

Diskresi adalah wewenang publik yang penggunaannya berkenaan dengan kebebasan mengambil kebijakan dari organ pemerintah. Pada dasarnya, diskresi itu tidak dapat diuji melalui peradilan, terutama karena konsekuensi asas pemisahan kekuasaan dalam negara yang menghendaki masing-masing organ-organ kenegaraan itu memiliki independensi dan tidak saling intervensi. Namun, dewasa ini ketentuan tersebut telah berubah. Lantas, bagaimana ketentuan mengenai pengujian diskresi saat ini? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Arti Diskresi, Ruang Lingkup, Syarat, dan Contohnya21 Sep 2023Agar Diskresi Tidak Dikategorikan sebagai Penyalahgunaan Wewenang11 Nov 2020Kewenangan Pemerintah untuk Melakukan Diskresi Keuangan04 Okt 2019Arti Diskresi, Ruang Lingkup, Syarat, dan Contohnya21 Sep 2023Agar Diskresi Tidak Dikategorikan sebagai Penyalahgunaan Wewenang11 Nov 2020Kewenangan Pemerintah untuk Melakukan Diskresi Keuangan04 Okt 2019Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024Cara Upload Terjemahan Novel Agar Tak Langgar Hak Cipta20 Okt 2022Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 22 Mei 2023Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024Cara Upload Terjemahan Novel Agar Tak Langgar Hak Cipta20 Okt 2022Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 22 Mei 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengujian-diskresi-pejabat-pemerintahan-lt6657321a3fb53/

Pengujian Diskresi Pejabat Pemerintahan

pages/2/page-1.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Dasar Dibentuknya Diskresi Pejabat Pemerintahan** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Arti Diskresi, Ruang Lingkup, Syarat, dan Contohnya ](/klinik/a/arti-diskresi--ruang-lingkup--syarat--dan-contohnya-lt54b538f5f35f5/)  21 Sep 2023 [ #### Agar Diskresi Tidak Dikategorikan sebagai Penyalahgunaan Wewenang ](/klinik/a/agar-diskresi-tidak-dikategorikan-sebagai-penyalahgunaan-wewenang-lt5fab87b3dd543/)  11 Nov 2020 [ #### Kewenangan Pemerintah untuk Melakukan Diskresi Keuangan ](/klinik/a/kewenangan-pemerintah-untuk-melakukan-diskresi-keuangan-lt5d882eea345fd/)  04 Okt 2019 [](#!) Apa yang dimaksud dengan diskresi? Diskresi adalah wewenang publik yang penggunaannya berkenaan dengan kebebasan mengambil kebijakan dari organ pemerintah. Dalam **Pasal 175 angka 1 [Perppu Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022)** yang mengubah **Pasal 1 angka** **9 [UU Administrasi Pemerintahan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5462bc42d6073/undang-undang-nomor-30-tahun-2014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_30_2014)**, diskresi diartikan sebagai keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Diskresi itu muncul karena beberapa hal yaitu:[\[1\]](#_ftn1) 1. ketiadaan undang-undang yang mengatur suatu urusan tertentu yang dihadapi organ pemerintah (_leemten in het recht_); 2. telah ada undang-undangnya tetapi memuat norma yang samar (_vage norm_) atau norma terbuka (_open texture_), dan adanya pilihan (_choice_). Dalam hal ini, kepada pemerintah diberikan diskresi untuk mengambil kebijakan (_beleidsvrijheid_), menjelaskan norma undang-undang yang samar (_uitleg van wettelijke voorschriften_), menentukan fakta-fakta (_vaststelling van feiten_), melakukan interpretasi (_interpretatievrijheid_), mengambil pilihan, dan mempertimbangkan (_beoordelingsvrijheid_) berbagai kepentingan terkait dalam memberikan pelayanan publik. Adapun, tujuan penggunaan diskresi pejabat pemerintahan menurut **Pasal 22 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan** adalah untuk: 1. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan; 2. mengisi kekosongan hukum; 3. memberikan kepastian hukum; dan 4. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Baca juga: **[Arti Diskresi, Ruang Lingkup, Syarat, dan Contohnya](https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-diskresi--ruang-lingkup--syarat--dan-contohnya-lt54b538f5f35f5?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=arti_diskresi)** ### **Pengujian Diskresi Pejabat Pemerintahan** Pada dasarnya, diskresi dan [peraturan kebijakan](https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-peraturan-kebijakan-dan-kedudukannya-lt65b0fb2e6e0f9/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=peraturan_kebijakan) itu tidak dapat diuji melalui peradilan, terutama karena konsekuensi asas pemisahan kekuasaan dalam negara yang menghendaki masing-masing organ-organ kenegaraan itu memiliki independensi dan tidak saling intervensi. Namun dalam perkembangan dewasa ini, diskresi dan peraturan kebijakan yang merugikan masyarakat dapat diuji, sebagaimana yang dianut dalam sistem peradilan di Indonesia. Hal ini disebutkan pada **Lampiran** **[SEMA 1/2017](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5a93b3f624d48/surat-edaran-mahkamah-agung-nomor-1-tahun-2017?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=sema_1_2017)**, bahwa menguji diskresi dan peraturan kebijakan (_beleidsregel/pseudo wetgeving_) adalah menjadi kewenangan absolut peradilan tata usaha negara. Dalam Lampiran SEMA 1/2017 (hal. 26) tersebut dijelaskan bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 75 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan**, warga masyarakat yang dirugikan oleh keputusan atau tindakan pejabat pemerintahan dapat mengajukan upaya administratif dalam bentuk keberatan atau banding. Upaya keberatan diajukan kepada pejabat pemerintahan yang menerbitkan keputusan atau melakukan tindakan. Sedangkan upaya banding diajukan kepada atasan pejabat pemerintahan yang mengeluarkan keputusan atau melakukan tindakan. Upaya administratif dalam bentuk keberatan/banding tersebut merupakan pilihan hukum (hal. 26). Jika masyarakat tidak menerima penyelesaian banding dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) (hal. 26). Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5462bc42d6073/undang-undang-nomor-30-tahun-2014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_30_2014) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5a93b3f624d48/surat-edaran-mahkamah-agung-nomor-1-tahun-2017?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=sema_1_2017) REFERENSI --------- 1. C.M.A. Michiels. _Hoofdzaken van het Bestuursrecht_. Deventer: Kluwer, 2003; 2. D. van Wijk/Willem Konijnenbelt. _Hoofdstukken van Administratief Recht_. s’Gravenhage: Vuga, 1995_;_ 3. B.J.M. ten Berge. _Besturen Door de Overheid_. Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink, 1996. [\[1\]](#_ftnref1) F.C.M.A. Michiels. _Hoofdzaken van het Bestuursrecht_. Deventer: Kluwer, 2003, hal. 106, J.B.J.M. ten Berge. _Besturen Door de Overheid_. Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink, 1996, hal. 241-242, dan H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt. _Hoofdstukken van Administratief Recht_. s’Gravenhage: Vuga, 1995_,_ hal. 163. Tags ---- [diskresi](/tag/diskresi) [pemerintah](/tag/pemerintah) [ptun](/tag/ptun)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn. yang pertama kali dipublikasikan pada 14 Agustus 2013, dan dimutakhirkan pertama kali oleh Sovia Hasanah, S.H. pada 19 Juli 2018.KLINIK TERKAITBisakah Mantan Narapidana Jadi Caleg?07 Jul 2023Bisakah Mencalonkan Diri Menjadi Anggota Legislatif Jika Pernah Dipidana?11 Des 2018Kedudukan Pemerintahan Desa dalam Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan23 Jan 2017Masalah Kewenangan Pemerintah Desa Memungut Pajak21 Nov 2016Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Sebelum menjawab pertanyaan Anda, kami informasikan bahwa PP 72/2005 telah dicabut keberlakukannya. Sepanjang penelusuran kami, saat ini pengaturan tentang desa diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:PP 43/2014;PP 47/2015;PP 11/2019;PP 11/2021;UU 6/2014 sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja; danUU 3/2024.Persyaratan Calon Kepala DesaMenjawab pertanyaan Anda, untuk menjadi kepala desa, seseorang harus memenuhi beberapa persyaratan. Menurut Pasal 33 UU 3/2024, calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan:a. Warga Negara Indonesia;b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika;d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;e. berusia paling rendah 25 tahun pada saat mendaftar;f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun atau lebih, kecuali 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;j. berbadan sehat;k. tidak pernah sebagai kepala desa selama 2 kali masa jabatan; danl. syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah kabupaten/kota.Berdasarkan ketentuan di atas, menurut hemat kami, penafsiran dari ketentuan Pasal 33 huruf h UU 3/2024 tersebut adalah seseorang tidak memenuhi persyaratan sebagai calon kepala desa jika ia pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara minimal 5 tahun atau lebih.Pasal Kekerasan terhadap Orang/Barang secara Bersama-sama di Muka UmumBerdasarkan ketentuan dalam UU 3/2024, maka teman Anda tidak dapat mencalonkan diri karena ancaman hukuman pidana pada Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku adalah maksimal hukuman penjara 7 tahun. Bunyi Pasal 170 KUHP selengkapnya adalah:Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.Yang bersalah diancam:dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.Pasal 89 tidak diterapkan.Sebagai informasi, dalam UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[1] yaitu tahun 2026, tindakan kekerasan terhadap orang atau barang secara bersama-sama di muka umum diatur dalam Pasal 262 yang berbunyi:Setiap Orang yang dengan terang-terangan atau Di Muka Umum dan dengan tenaga bersama melakukan Kekerasan terhadap orang atau Barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta.[2]Jika Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hancurnya Barang atau mengakibatkan luka, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta.[3]Jika Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.Jika Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d.Akan tetapi, masih ada kemungkinan bagi teman Anda untuk menjadi calon kepala desa jika ia mencalonkan diri 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan ia mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa ia pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.Jadi, apabila seseorang yang ingin mencalonkan diri menjadi kepala desa pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara minimal 5 tahun atau lebih dan pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, meskipun hukuman penjara yang pernah dijatuhkan oleh hakim kepadanya itu kurang dari 5 tahun tapi termasuk tindak pidana yang ancamannya hukuman penjara minimal 5 tahun atau lebih, maka ia tidak memenuhi syarat sebagaimana yang kami jelaskan. Hal ini karena menurut UU 3/2024, yang dilihat adalah ancaman pidana dari suatu tindak pidananya, bukan hukuman yang dijatuhkan.Kecuali, 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, maka orang tersebut dapat mencalonkan diri menjadi kepala desa.Sebagai referensi mengenai penafsiran ancaman pidana ini dapat Anda simak dalam artikel Bisakah Mantan Narapidana Jadi Capres atau Cawapres?Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Dasar 1945;Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.[1] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [2] Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023[3] Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 1/2023 Tagstata negarapolitikhukumonlinelembaga pemerintah

Saya mau bertanya mengenai permasalahan teman saya, sebut saja si A. Yang bersangkutan hendak mencalonkan diri menjadi calon kepala desa. Pertanyaan saya: A pernah tersandung masalah hukum yang mana jaksa menuntut dengan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP. Kemudian, dia mendapat vonis 8 bulan kurungan. Sedangkan berdasarkan Pasal 44 huruf g PP 72/2005 tentang Desa, calon kepala desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 tahun. Lantas, apakah teman saya tetap bisa jadi calon kepala desa?

Untuk menjadi kepala desa, seseorang harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang diatur dalam Pasal 33 UU 3/2024. Apa saja persyaratan menjadi calon kepala desa? Apakah seseorang boleh menjadi calon kepala desa jika pernah dipidana? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Bisakah Mantan Narapidana Jadi Caleg?07 Jul 2023Bisakah Mencalonkan Diri Menjadi Anggota Legislatif Jika Pernah Dipidana?11 Des 2018Kedudukan Pemerintahan Desa dalam Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan23 Jan 2017Masalah Kewenangan Pemerintah Desa Memungut Pajak21 Nov 2016Bisakah Mantan Narapidana Jadi Caleg?07 Jul 2023Bisakah Mencalonkan Diri Menjadi Anggota Legislatif Jika Pernah Dipidana?11 Des 2018Kedudukan Pemerintahan Desa dalam Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan23 Jan 2017Masalah Kewenangan Pemerintah Desa Memungut Pajak21 Nov 2016Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku27 Des 2022Cara Mengurus Surat Cerai dan Langkah Mengajukan Gugatannya22 Jun 2023Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku27 Des 2022Cara Mengurus Surat Cerai dan Langkah Mengajukan Gugatannya22 Jun 2023Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-jadi-calon-kepala-desa-jika-pernah-dipidana-lt5208d147d0ba7/

Bolehkah Jadi Calon Kepala Desa Jika Pernah Dipidana?

pages/2/page-2.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh [Letezia Tobing, S.H., M.Kn.](https://www.hukumonline.com/klinik/penjawab/lt506aec66ed27e/mitra/lt4b457ff0c3e1b/letezia-tobing--sh--mkn) yang pertama kali dipublikasikan pada 14 Agustus 2013, dan dimutakhirkan pertama kali oleh [Sovia Hasanah, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/sovia-hasanah--sh-lt57d2913a130b4/) pada 19 Juli 2018.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Bisakah Mantan Narapidana Jadi Caleg? ](/klinik/a/bisakah-mantan-narapidana-jadi-caleg-lt51760c9a85d2b/)  07 Jul 2023 [ #### Bisakah Mencalonkan Diri Menjadi Anggota Legislatif Jika Pernah Dipidana? ](/klinik/a/bisakah-mencalonkan-diri-menjadi-anggota-legislatif-jika-pernah-dipidana--lt4f6dfa44cbd09/)  11 Des 2018 [ #### Kedudukan Pemerintahan Desa dalam Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan ](/klinik/a/tugas-mk-hukum-pemilu--lt50525967bbba7/)  23 Jan 2017 [ #### Masalah Kewenangan Pemerintah Desa Memungut Pajak ](/klinik/a/masalah-kewenangan-pemerintah-desa-memungut-pajak-lt512bbf2dca814/)  21 Nov 2016 [](#!) **Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Sebelum menjawab pertanyaan Anda, kami informasikan bahwa **[PP 72/2005](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/24508/pp-no-72-tahun-2005-desa/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_72_2005)** telah dicabut keberlakukannya. Sepanjang penelusuran kami, saat ini pengaturan tentang desa diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 1. **[PP 43/2014](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt53a7ff51a08a7/peraturan-pemerintah-nomor-43-tahun-2014/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_43_2014)**; 2. **[PP 47/2015](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt55a468898a282/peraturan-pemerintah-nomor-47-tahun-2015/?r=0&p=1&q=Peraturan%20Pemerintah%20Nomor%2047%20Tahun%202015%20&rs=1847&re=2022%3Futm_source%3Dwebsite&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_47_2015)**; 3. **[PP 11/2019](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5c8f79c1ddd72/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_11_2019)**; 4. **[PP 11/2021](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6032152802a21/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_11_2021)**; 5. **[UU 6/2014](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52e8c12d3ce4a/undang-undang-nomor-6-tahun-2014/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2014)** sebagaimana diubah dengan **[UU Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_cipta_kerja_2023)**; dan 6. **[UU 3/2024](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt662ef1e8d4cac/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_3_2024)**. ### **Persyaratan Calon Kepala Desa** Menjawab pertanyaan Anda, untuk menjadi kepala desa, seseorang harus memenuhi beberapa persyaratan. Menurut **Pasal 33 UU 3/2024**, calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan: a. Warga Negara Indonesia; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan **[UUD 1945](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/undang-undang-dasar-1945/consolidations/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945)**, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika; d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat; e. berusia paling rendah 25 tahun pada saat mendaftar; f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa; g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun atau lebih, kecuali 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; j. berbadan sehat; k. tidak pernah sebagai kepala desa selama 2 kali masa jabatan; dan l. syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah kabupaten/kota. Berdasarkan ketentuan di atas, menurut hemat kami, penafsiran dari ketentuan **Pasal 33 huruf h UU 3/2024** tersebut adalah seseorang tidak memenuhi persyaratan sebagai calon kepala desa jika ia pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara minimal 5 tahun atau lebih. ### **Pasal Kekerasan terhadap Orang/Barang secara Bersama-sama di Muka Umum** Berdasarkan ketentuan dalam UU 3/2024, maka teman Anda tidak dapat mencalonkan diri karena ancaman hukuman pidana pada **Pasal 170 ayat (2) ke-1 [KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP)** lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku adalah maksimal hukuman penjara 7 tahun. Bunyi Pasal 170 KUHP selengkapnya adalah: 1. _Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan._ 2. _Yang bersalah diancam:_ 1. _dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;_ 2. _dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;_ 3. _dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut._ 3. _Pasal 89 tidak diterapkan._ Sebagai informasi, dalam **[UU 1/2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru)** tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[\[1\]](#_ftn1) yaitu tahun 2026, tindakan kekerasan terhadap orang atau barang secara bersama-sama di muka umum diatur dalam **Pasal 262** yang berbunyi: 1. _Setiap Orang yang dengan terang-terangan atau Di Muka Umum dan dengan tenaga bersama melakukan Kekerasan terhadap orang atau Barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta.[\[2\]](#_ftn2)_ 2. _Jika Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hancurnya Barang atau mengakibatkan luka, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta.[\[3\]](#_ftn3)_ 3. _Jika Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun._ 4. _Jika Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun._ 5. _Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d._ Akan tetapi, masih ada kemungkinan bagi teman Anda untuk menjadi calon kepala desa jika ia mencalonkan diri 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan ia mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa ia pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang. Jadi, apabila seseorang yang ingin mencalonkan diri menjadi kepala desa pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara minimal 5 tahun atau lebih dan pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, meskipun hukuman penjara yang pernah dijatuhkan oleh hakim kepadanya itu kurang dari 5 tahun tapi termasuk tindak pidana yang ancamannya hukuman penjara minimal 5 tahun atau lebih, maka ia tidak memenuhi syarat sebagaimana yang kami jelaskan. Hal ini karena menurut UU 3/2024, yang dilihat adalah ancaman pidana dari suatu tindak pidananya, bukan hukuman yang dijatuhkan. Kecuali, 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, maka orang tersebut dapat mencalonkan diri menjadi kepala desa. Sebagai referensi mengenai penafsiran ancaman pidana ini dapat Anda simak dalam artikel **[Bisakah Mantan Narapidana Jadi Capres atau Cawapres?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-mantan-narapidana-jadi-capres-atau-cawapres-lt5ad059b413e23/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=narapidana_jadi_capres)** Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- 1. [Undang-Undang Dasar 1945](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/undang-undang-dasar-1945/consolidations/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945); 2. [Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP); 3. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52e8c12d3ce4a/undang-undang-nomor-6-tahun-2014/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2014) yang diubah dengan [Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt662ef1e8d4cac/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_3_2024); 4. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru); 5. [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023); 6. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt53a7ff51a08a7/peraturan-pemerintah-nomor-43-tahun-2014/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_43_2014) yang diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt55a468898a282/peraturan-pemerintah-nomor-47-tahun-2015/?r=0&p=1&q=Peraturan%20Pemerintah%20Nomor%2047%20Tahun%202015%20&rs=1847&re=2022%3Futm_source%3Dwebsite&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_47_2015) dan diubah kedua kalinya dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5c8f79c1ddd72/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_11_2019); 7. [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6032152802a21/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_11_2021). * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 624 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023)  [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 1/2023 Tags ---- [tata negara](/tag/tata-negara) [politik](/tag/politik) [hukumonline](/tag/hukumonline) [lembaga pemerintah](/tag/lembaga-pemerintah)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan dipublikasikan pada 4 Desember 2013.KLINIK TERKAITSumpah Palsu dan Pembuktiannya10 Jan 2023Sumpah Saksi di Pengadilan, Begini Aturannya14 Jul 2022Arti Berita Bohong dan Menyesatkan dalam UU ITE25 Sep 2018Kewenangan Hakim Mengubah Status Saksi Menjadi Tersangka08 Jun 2012Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Berbohong sebagai Tindak Pidana PenipuanBelajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Pada dasarnya, berkata bohong bukanlah suatu tindak pidana. Sepanjang penelusuran kami, tidak ada satupun pasal dalam KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku maupun dalam UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[1] yaitu tahun 2026, yang menyatakan bahwa seseorang yang berkata bohong dapat dijerat pidana.Lain halnya apabila kebohongan itu dibersamakan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum misalnya dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya. Adapun tindak pidana ini dikenal dengan nama penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP atau Pasal 492 UU 1/2023 sebagai berikut:Pasal 378 KUHPPasal 492 UU 1/2023Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta.[2]Berdasarkan bunyi pasal penipuan di atas, terdapat beberapa unsur tindak pidana penipuan. R. Sugandhi dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya menjelaskan bahwa unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam Pasal 378 KUHP adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak (hal. 396-397).Lebih lanjut menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan bahwa kejahatan pada Pasal 378 KUHP dinamakan “penipuan”, yang mana penipu itu pekerjaannya (hal. 261):membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;membujuknya itu dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, akal cerdik (tipu muslihat), atau karangan perkataan bohong.Penjelasan selengkapnya mengenai pasal penipuan dapat Anda simak dalam artikel Bunyi dan Unsur Pasal 378 KUHP tentang Penipuan.Oleh karena itu, dapat disimpulkan jika si A hanya berkata bohong di hadapan pers dan media, dan perbuatannya tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 378 KUHP atau Pasal 492 UU 1/2023, maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana.Tindak Pidana Pernyataan Sumpah PalsuSelanjutnya, jika A memberikan pernyataan yang tidak benar di atas sumpah, maka A dapat dipidana berdasarkan Pasal 242 KUHP atau Pasal 373 UU 1/2023 sebagai berikut:Pasal 242 KUHPPasal 373 UU 1/2023Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.Disamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan yang diharuskan menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah.Pidana pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 4 dapat dijatuhkan.Setiap orang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus memberikan keterangan di atas sumpah atau keterangan tersebut menimbulkan akibat hukum, memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, yang dilakukan sendiri atau oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.Disamakan dengan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah janji atau pernyataan yang menguatkan yang diharuskan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau yang menjadi pengganti sumpah.Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d.Dari bunyi Pasal 242 KUHP di atas, kejahatan sumpah palsu dirumuskan dalam ayat (1). Sementara ayat (2) merumuskan alasan pemberatan pidana sumpah palsu, dan ayat (3) merumuskan tentang perluasan pengertian dari sumpah palsu sebagaimana dirumuskan dalam ayat (1).[3]Untuk mempersingkat jawaban, apabila tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP dirinci, unsur-unsurnya adalah:[4]Unsur objektif, terdiri dari:dalam keadaan UU menentukan agar memberikan keterangan di atas sumpah, atau mengadakan akibat hukum pada keterangan di atas sumpah;perbuatan, yaitu memberikan keterangan di atas sumpah;objek, yaitu keterangan palsu;dengan lisan atau tulisan;secara pribadi atau oleh kuasanya.Unsur subjektif, yaitu kesalahan dengan sengaja.Lebih lanjut, terkait pasal ini, menurut R. Soesilo, supaya pelaku dapat dihukum harus memenuhi unsur-unsur:keterangan itu harus atas sumpah;keterangan itu harus diwajibkan menurut undang-undang atau menurut peraturan yang menentukan akibat hukum pada keterangan itu;keterangan itu harus palsu (tidak benar) dan kepalsuan ini diketahui oleh pemberi keterangan.Sedangkan menurut Penjelasan Pasal 373 ayat (1) UU 1/2023, ketidakbenaran dari keterangan palsu yang dimaksud dalam ketentuan ini harus diketahui oleh orang yang memberi keterangan tersebut.Menurut hemat kami, Pasal 242 KUHP atau Pasal 373 UU 1/2023 ini berhubungan dengan pemberian keterangan seseorang di persidangan yang memang diwajibkan menurut undang-undang, yakni saksi di persidangan. Dengan demikian, sebenarnya keterangan yang diberikan oleh A di hadapan media meskipun sifatnya palsu namun tidak dilakukan atas sumpah dan tidak memiliki keterkaitan dengan pemberian keterangan yang diwajibkan menurut undang-undang. Oleh karena itu menurut hemat kami, perbuatan A yang mengaku sebagai pelaku pidana demi melindungi B bukan merupakan tindak pidana.Selanjutnya dalam artikel berjudul Mengurai Kebenaran di Antara Kebohongan yang Berserakan yang kami akses dari laman resmi Pengadilan Negeri Palopo Sulawesi Selatan dikatakan bahwa untuk menerapkan Pasal 242 KUHP setidaknya harus memperhatikan ketentuan dalam Pasal 174 KUHAP:Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu;Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu;Dalam hal yang demikian oleh panitera segera dibuat berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan, bahwa keterangan saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang serta panitera dan segera diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan menurut ketentuan undang-undang ini;Jika perlu hakim ketua sidang menangguhkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap saksi itu selesai. Lebih lanjut dalam artikel tersebut diketahui sebuah contoh kasus penerapan Pasal 242 ayat (1) KUHP jo. Pasal 174 KUHAP, yaitu ketika saksi mengingkari keterangannya. Kasus tersebut adalah tentang Hakim Pengadilan Negeri Makassar (tahun 1994) yang memerintahkan kepada polisi untuk menahan salah seorang saksi kasus pembunuhan terhadap satu keluarga di Makassar. Dalam kasus ini, saksi mengingkari keterangannya di depan sidang pengadilan dengan alasan ditekan secara psikis dan fisik oleh penyidik saat diperiksa.Ternyata, setelah dikonfrontir di depan sidang pengadilan antara saksi yang mengingkari keterangannya dengan penyidik, hakim yakin bahwa penyidik tidak melakukan penyiksaan atau tekanan psikis atau fisik terhadap saksi saat diperiksa, sehingga Hakim Ketua memerintahkan polisi agar menahan saksi dan memprosesnya karena diduga melanggar Pasal 242 ayat (1) KUHP.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PidanaUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara PidanaUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaREFERENSIAdami Chazawi dan Ardi Ferdian. Tindak Pidana Pemalsuan. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014;Aldi Indra Tambuwun. Sanksi Terhadap Saksi yang Memberikan Keterangan Palsu di atas Sumpah Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 242 tentang Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu. Lex Privatum, Vol. IV/No. 6/Juli/2016;R. Sugandhi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya. Surabaya: Usaha Nasional. 1980;R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1986;Mengurai Kebenaran di Antara Kebohongan yang Berserakan, Pengadilan Negeri Palopo Sulawesi Selatan, diakses pada 29 Mei 2020, pukul 15.08 WIB.[1] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)[2] Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023[3] Aldi Indra Tambuwun. Sanksi Terhadap Saksi yang Memberikan Keterangan Palsu di atas Sumpah Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 242 tentang Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu. Lex Privatum, Vol. IV/No. 6/Juli/2016, hal. 36-37[4] Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. Tindak Pidana Pemalsuan. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, hal. 9 Tagsketerangan palsupenipuanpengadilansumpah

Saya ingin menanyakan ketika seseorang (sebut saja A) mengeluarkan statement di depan publik (misalnya di hadapan pers dan media) dan mengakui bahwa dirinya adalah pelaku dari suatu tindak pidana, sedangkan pelaku sebenarnya (sebut saja B) adalah orang lain. Hal ini dilakukan untuk melindungi kesalahan B sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut. Setelah dilakukan penyidikan, A baru mengakui kepada polisi bahwa pelaku sebenarnya adalah B. Apakah A yang berbohong di depan publik dapat dipidana? Bagaimana dengan A yang memberikan pernyataan sumpah palsu?

Pada dasarnya, perbuatan berbohong bukan merupakan suatu tindak pidana kecuali apabila kebohongan itu dibersamakan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum misalnya dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya. Lantas, bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi orang yang memberikan pernyataan yang tidak benar di atas sumpah? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.   Sumpah Palsu dan Pembuktiannya10 Jan 2023Sumpah Saksi di Pengadilan, Begini Aturannya14 Jul 2022Arti Berita Bohong dan Menyesatkan dalam UU ITE25 Sep 2018Kewenangan Hakim Mengubah Status Saksi Menjadi Tersangka08 Jun 2012Sumpah Palsu dan Pembuktiannya10 Jan 2023Sumpah Saksi di Pengadilan, Begini Aturannya14 Jul 2022Arti Berita Bohong dan Menyesatkan dalam UU ITE25 Sep 2018Kewenangan Hakim Mengubah Status Saksi Menjadi Tersangka08 Jun 2012Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 20244 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Ini Cara Mengurus Akta Nikah yang Terlambat 30 Sep 2022Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 20244 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Ini Cara Mengurus Akta Nikah yang Terlambat 30 Sep 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/berbohong-di-depan-publik--dapatkah-dipidana-lt528c8e48c4ed3/

Berbohong di Depan Publik, Dapatkah Dipidana?

pages/2/page-3.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh [Tri Jata Ayu Pramesti, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/tri-jata-ayu-pramesti--sh-lt5165540a9b53c/) dan dipublikasikan pada 4 Desember 2013.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Sumpah Palsu dan Pembuktiannya ](/klinik/a/sumpah-palsu-dan-pembuktiannya-lt51171a4fed786/)  10 Jan 2023 [ #### Sumpah Saksi di Pengadilan, Begini Aturannya ](/klinik/a/sumpah-saksi-di-pengadilan-lt50f4cb9b4d327/)  14 Jul 2022 [ #### Arti Berita Bohong dan Menyesatkan dalam UU ITE ](/klinik/a/arti-berita-bohong-dan-menyesatkan-dalam-uu-ite-lt4eef8233871f5/)  25 Sep 2018 [ #### Kewenangan Hakim Mengubah Status Saksi Menjadi Tersangka ](/klinik/a/judicial-activsm-lt4fcf870e368a6/)  08 Jun 2012 [](#!) **Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Berbohong sebagai Tindak Pidana Penipuan** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Pada dasarnya, berkata bohong bukanlah suatu tindak pidana. Sepanjang penelusuran kami, tidak ada satupun pasal dalam **[KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP)** lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku maupun dalam **[UU 1/2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru)** tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[\[1\]](#_ftn1) yaitu tahun 2026, yang menyatakan bahwa seseorang yang berkata bohong dapat dijerat pidana. Lain halnya apabila kebohongan itu dibersamakan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum misalnya dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya. Adapun tindak pidana ini dikenal dengan nama penipuan yang diatur dalam **Pasal 378 KUHP** atau **Pasal 492 UU 1/2023** sebagai berikut: **Pasal 378 KUHP** **Pasal 492 UU 1/2023** Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta.[\[2\]](#_ftn2) Berdasarkan bunyi pasal penipuan di atas, terdapat beberapa unsur tindak pidana penipuan. **R. Sugandhi** dalam bukunya _Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya_ menjelaskan bahwa unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam Pasal 378 KUHP adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak (hal. 396-397). Lebih lanjut menurut **R. Soesilo** dalam bukunya _Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal_ menjelaskan bahwa kejahatan pada Pasal 378 KUHP dinamakan “penipuan”, yang mana penipu itu pekerjaannya (hal. 261): 1. membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang; 2. maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak; 3. membujuknya itu dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, akal cerdik (tipu muslihat), atau karangan perkataan bohong. Penjelasan selengkapnya mengenai pasal penipuan dapat Anda simak dalam artikel **[Bunyi dan Unsur Pasal 378 KUHP tentang Penipuan](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-378-kuhp-tentang-penipuan-lt6571693c4c627/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pasal_378_kuhp)**. Oleh karena itu, dapat disimpulkan jika si A hanya berkata bohong di hadapan pers dan media, dan perbuatannya tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 378 KUHP atau Pasal 492 UU 1/2023, maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. ### **Tindak Pidana Pernyataan Sumpah Palsu** Selanjutnya, jika A memberikan pernyataan yang tidak benar di atas sumpah, maka A dapat dipidana berdasarkan Pasal 242 KUHP atau Pasal 373 UU 1/2023 sebagai berikut: **Pasal 242 KUHP** **Pasal 373 UU 1/2023** 1. Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. 2. Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. 3. Disamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan yang diharuskan menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah. 4. Pidana pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 4 dapat dijatuhkan. 1. Setiap orang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus memberikan keterangan di atas sumpah atau keterangan tersebut menimbulkan akibat hukum, memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, yang dilakukan sendiri atau oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. 2. Disamakan dengan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah janji atau pernyataan yang menguatkan yang diharuskan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau yang menjadi pengganti sumpah. 3. Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d. Dari bunyi **Pasal 242 KUHP** di atas, kejahatan sumpah palsu dirumuskan dalam **ayat (1)**. Sementara **ayat (2)** merumuskan alasan pemberatan pidana sumpah palsu, dan **ayat (3)** merumuskan tentang perluasan pengertian dari sumpah palsu sebagaimana dirumuskan dalam ayat (1).[\[3\]](#_ftn3) Untuk mempersingkat jawaban, apabila tindak pidana yang dirumuskan dalam **Pasal 242 ayat (1) KUHP** dirinci, unsur-unsurnya adalah:[\[4\]](#_ftn4) **Unsur objektif**, terdiri dari: 1. dalam keadaan UU menentukan agar memberikan keterangan di atas sumpah, atau mengadakan akibat hukum pada keterangan di atas sumpah; 2. perbuatan, yaitu memberikan keterangan di atas sumpah; 3. objek, yaitu keterangan palsu; 4. dengan lisan atau tulisan; 5. secara pribadi atau oleh kuasanya. **Unsur subjektif**, yaitu kesalahan dengan sengaja. Lebih lanjut, terkait pasal ini, menurut **R. Soesilo**, supaya pelaku dapat dihukum harus memenuhi unsur-unsur: 1. keterangan itu harus atas sumpah; 2. keterangan itu harus diwajibkan menurut undang-undang atau menurut peraturan yang menentukan akibat hukum pada keterangan itu; 3. keterangan itu harus palsu (tidak benar) dan kepalsuan ini diketahui oleh pemberi keterangan. Sedangkan menurut **Penjelasan Pasal 373 ayat (1) UU 1/2023**, ketidakbenaran dari keterangan palsu yang dimaksud dalam ketentuan ini harus diketahui oleh orang yang memberi keterangan tersebut. Menurut hemat kami, Pasal 242 KUHP atau Pasal 373 UU 1/2023 ini berhubungan dengan pemberian keterangan seseorang di persidangan yang memang diwajibkan menurut undang-undang, yakni saksi di persidangan. Dengan demikian, sebenarnya keterangan yang diberikan oleh A di hadapan media meskipun sifatnya palsu namun tidak dilakukan atas sumpah dan tidak memiliki keterkaitan dengan pemberian keterangan yang diwajibkan menurut undang-undang. Oleh karena itu menurut hemat kami, perbuatan A yang mengaku sebagai pelaku pidana demi melindungi B bukan merupakan tindak pidana. Selanjutnya dalam artikel berjudul **Mengurai Kebenaran di Antara Kebohongan yang Berserakan** yang kami akses dari laman resmi **[Pengadilan Negeri Palopo Sulawesi Selatan](https://www.pn-palopo.go.id/index.php/publikasi/berita/43-satgas-mafia-hukum-dinilai-belum-serius?&cal_offset=-16p)** dikatakan bahwa untuk menerapkan Pasal 242 KUHP setidaknya harus memperhatikan ketentuan dalam **Pasal 174 [KUHAP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/uu-no-8-tahun-1981-hukum-acara-pidana/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHAP)**: 1. _Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu;_ 2. _Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu;_ 3. _Dalam hal yang demikian oleh panitera segera dibuat berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan, bahwa keterangan saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang serta panitera dan segera diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan menurut ketentuan undang-undang ini;_ 4. _Jika perlu hakim ketua sidang menangguhkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap saksi itu selesai._ Lebih lanjut dalam artikel tersebut diketahui sebuah contoh kasus penerapan **Pasal 242 ayat (1) KUHP _jo._ Pasal 174 KUHAP**, yaitu ketika saksi mengingkari keterangannya. Kasus tersebut adalah tentang Hakim Pengadilan Negeri Makassar (tahun 1994) yang memerintahkan kepada polisi untuk menahan salah seorang saksi kasus pembunuhan terhadap satu keluarga di Makassar. Dalam kasus ini, saksi mengingkari keterangannya di depan sidang pengadilan dengan alasan ditekan secara psikis dan fisik oleh penyidik saat diperiksa. Ternyata, setelah dikonfrontir di depan sidang pengadilan antara saksi yang mengingkari keterangannya dengan penyidik, hakim yakin bahwa penyidik tidak melakukan penyiksaan atau tekanan psikis atau fisik terhadap saksi saat diperiksa, sehingga Hakim Ketua memerintahkan polisi agar menahan saksi dan memprosesnya karena diduga melanggar Pasal 242 ayat (1) KUHP. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629/uu-no-8-tahun-1981-hukum-acara-pidana?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHAP) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru) REFERENSI --------- 1. Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. _Tindak Pidana Pemalsuan_. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014; 2. Aldi Indra Tambuwun. _Sanksi Terhadap Saksi yang Memberikan Keterangan Palsu di atas Sumpah Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 242 tentang Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu_. Lex Privatum, Vol. IV/No. 6/Juli/2016; 3. R. Sugandhi. _Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya_. Surabaya: Usaha Nasional. 1980; 4. R. Soesilo. _Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal_. Bogor: Politeia, 1986; 5. Mengurai Kebenaran di Antara Kebohongan yang Berserakan, [Pengadilan Negeri Palopo Sulawesi Selatan](https://www.pn-palopo.go.id/index.php/publikasi/berita/43-satgas-mafia-hukum-dinilai-belum-serius?&cal_offset=-16p), diakses pada 29 Mei 2020, pukul 15.08 WIB. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 624 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023) (“UU 1/2023”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023 [\[3\]](#_ftnref3) Aldi Indra Tambuwun. _Sanksi Terhadap Saksi yang Memberikan Keterangan Palsu di atas Sumpah Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 242 tentang Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu_. Lex Privatum, Vol. IV/No. 6/Juli/2016, hal. 36-37 [\[4\]](#_ftnref4) Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. _Tindak Pidana Pemalsuan_. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, hal. 9 Tags ---- [keterangan palsu](/tag/keterangan-palsu) [penipuan](/tag/penipuan) [pengadilan](/tag/pengadilan) [sumpah](/tag/sumpah)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITIntip Besaran Imbalan Jasa Kurator di Aturan Ini29 Agt 20222 Syarat Kepailitan dan Penjelasannya 05 Agt 20222 Syarat Putusan PKPU Bisa Diajukan Kasasi03 Jun 2022Langkah Memperoleh Homologasi dalam Kepailitan dan PKPU18 Mei 2022Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Kris Lihardo Aksana, S.H. dan dipublikasikan pertama kali pada Rabu, 16 Desember 2020, kemudian pertama kali dimutakhirkan oleh Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. pada 29 September 2022. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Seputar Kepailitan PerusahaanSebelum menjawab hak karyawan dan status hukum saat perusahaan pailit, mari kenali arti pailit terlebih dahulu. Ketentuan Pasal 1 angka 1 UU KPKPU mengartikan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang.Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, apabila seseorang dan/atau badan hukum mengalami pailit, maka dalam hal pengurusan dan pemberesan harta dilakukan oleh kurator.Lebih lanjut, kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan UU KPKPU.[1]  Keberlanjutan Usaha Perusahaan PailitSebagaimana yang dijelaskan dalam artikel Asas Business Going Concern dalam Kepailitan dan PKPU, salah satu asas dalam UU KPKPU adalah asas going concern, yaitu keberlanjutan usaha debitur (perusahaan pailit).Hal tersebut tercermin dari ketentuan Pasal 104 UU KPKPU yang menerangkan hal berikut.Berdasarkan persetujuan panitia kreditur sementara, kurator dapat melanjutkan usaha debitur yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.Apabila dalam kepailitan tidak diangkat panitia kreditur, kurator memerlukan izin hakim pengawas untuk melanjutkan usaha.Menurut pasal tersebut, kurator tetap bisa menjalankan usaha dari debitur pailit, tentunya apabila perusahaan yang pailit tersebut masih memungkinkan untuk beroperasi dan bisa membayar utang dari para kreditur.Menjawab pertanyaan Anda mengenai bisa tidaknya perusahaan pailit dibeli oleh perusahaan lain yang sejenis, kami asumsikan bahwa pembelian yang Anda maksud berarti akuisisi atau pengambilalihan perusahaan, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.[2] Hal tersebut tidak diatur secara spesifik dalam UU KPKPU. Akan tetapi, dalam praktiknya akuisisi sebuah perusahaan pailit oleh perusahaan lain diperbolehkan dan umum terjadi. Hal ini biasanya terjadi dalam proses pengajuan rencana perdamaian yang diajukan kepada para kreditur. Pencapaian terbesar dalam proses kepailitan adalah perdamaian antara debitur dan para kreditur.Dalam hal ini, perdamaian bisa dicapai apabila debitur pailit bisa membuka jalan perdamaian kepada para kreditur. Salah satu skema perdamaian yang dapat ditawarkan kepada para kreditur adalah dengan masuknya perusahaan yang bertindak selaku investor yang akan mengambil alih perusahaan pailit tersebut, dan meyakinkan para kreditur bahwa perusahaan pailit tersebut dapat melanjutkan usahanya dan bahwa piutang-piutang mereka akan dilunasi. Status dan Hak Karyawan saat Perusahaan PailitDalam hal suatu perusahaan dinyatakan pailit, karyawan bisa memutuskan hubungan kerja secara sepihak dan sebaliknya kurator juga memiliki hak untuk memberhentikan karyawan tersebut dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) UU KPKPU dan penjelasannya, yang masuk dalam Bagian Kedua UU KPKPU tentang Akibat Kepailitan. Bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut.Pekerja yang bekerja pada Debitor dapat memutuskan hubungan kerja, dan sebaliknya Kurator dapat memberhentikannya dengan mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan pengertian bahwa hubungan kerja tersebut dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 45 (empat lima) hari sebelumnya.Hal ini juga telah ditegaskan dalam Pasal 81 angka 45 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 154A ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan yang menerangkan bahwa salah satu alasan terjadinya pemutusan hubungan kerja (“PHK”) adalah karena perusahaan pailit.Namun, penting untuk dicatat bahwa dalam hal terjadi PHK, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.[3] Baca juga: Hak Karyawan yang Di-PHK karena Perusahaan PailitSelain itu, status upah dan hak-hak karyawan lainnya yang belum dibayarkan dalam hal perusahaan dinyatakan pailit merupakan utang yang didahulukan pembayarannya, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 81 angka 36 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 95 UU Ketenagakerjaan dengan ketentuan sebagai berikut.Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, upah dan hak lainnya yang belum diterima oleh pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.Upah pekerja/buruh didahulukan pembayarannya sebelum pembayaran kepada semua kreditur.Hak lainnya dari pekerja/buruh didahulukan pembayarannya atas semua kreditur kecuali para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan.Baca juga: Urutan Prioritas Pelunasan Utang dalam Kepailitan Demikian jawaban dari kami terkait hak karyawan saat perusahaan pailit sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran UtangUndang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan TerbatasPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KerjaUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023[1]  Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang[2] Pasal 109 angka 1 Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perppu Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas[3] Pasal 81 angka 47 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Tagsboedel pailitharta pailitkaryawankepailitanpailitphk

Apakah bisa perusahaan yang sedang mengalami pailit dibeli oleh perusahaan lain yang sejenis? Jika bisa, bagaimana status hukum dan hak karyawan perusahaan yang pailit tersebut?

Perlu diketahui bahwa saat perusahaan pailit, karyawan perusahaan tersebut bisa memutuskan hubungan kerja secara sepihak dan sebaliknya, kurator juga memiliki hak untuk memberhentikan karyawan tersebut. Lantas, bagaimanakah perlindungan terhadap hak-hak karyawan jika terjadi pemutusan hubungan kerja karena perusahaan pailit?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Intip Besaran Imbalan Jasa Kurator di Aturan Ini29 Agt 20222 Syarat Kepailitan dan Penjelasannya 05 Agt 20222 Syarat Putusan PKPU Bisa Diajukan Kasasi03 Jun 2022Langkah Memperoleh Homologasi dalam Kepailitan dan PKPU18 Mei 2022Intip Besaran Imbalan Jasa Kurator di Aturan Ini29 Agt 20222 Syarat Kepailitan dan Penjelasannya 05 Agt 20222 Syarat Putusan PKPU Bisa Diajukan Kasasi03 Jun 2022Langkah Memperoleh Homologasi dalam Kepailitan dan PKPU18 Mei 2022Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank6 Mei 2024Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank6 Mei 2024Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-karyawan-saat-perusahaan-pailit-lt5fda07ab63cd0/

Aturan Pemberian Hak Karyawan saat Perusahaan Pailit

pages/2/page-4.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Intip Besaran Imbalan Jasa Kurator di Aturan Ini ](/klinik/a/besaran-imbalan-jasa-kurator-lt5acc23da7732a/)  29 Agt 2022 [ #### 2 Syarat Kepailitan dan Penjelasannya ](/klinik/a/syarat-kepailitan-cl1266/)  05 Agt 2022 [ #### 2 Syarat Putusan PKPU Bisa Diajukan Kasasi ](/klinik/a/2-syarat-putusan-pkpu-bisa-diajukan-kasasi-lt6299dee06942a/)  03 Jun 2022 [ #### Langkah Memperoleh Homologasi dalam Kepailitan dan PKPU ](/klinik/a/langkah-memperoleh-homologasi-dalam-kepailitan-dan-pkpu-lt6284db73c2800/)  18 Mei 2022 [](#!) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh [Kris Lihardo Aksana, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/pbh-peradi-lt4c452c9c1a7d2/kris-lihardo-aksana--sh-lt5f7c38ba1989b/) dan dipublikasikan pertama kali pada Rabu, 16 Desember 2020, kemudian pertama kali dimutakhirkan oleh [Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/bernadetha-aurelia-oktavira--sh-lt5d537b77ab8d5/) pada 29 September 2022.** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Seputar Kepailitan Perusahaan** Sebelum menjawab hak karyawan dan status hukum saat perusahaan pailit, mari kenali arti pailit terlebih dahulu. Ketentuan **Pasal 1 angka 1** [**UU KPKPU**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/20144/undangundang-nomor-37-tahun-2004/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_37_2004) mengartikan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, apabila seseorang dan/atau badan hukum mengalami pailit, maka dalam hal pengurusan dan pemberesan harta dilakukan oleh kurator. Lebih lanjut, kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan UU KPKPU.[\[1\]](#_ftn1) ### **Keberlanjutan Usaha Perusahaan Pailit** Sebagaimana yang dijelaskan dalam artikel [**Asas _Business Going Concern_ dalam Kepailitan dan PKPU**](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5dca6acd70f86/asas-ibusiness-going-concern-i-dalam-kepailitan-dan-pkpu?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=business_going), salah satu asas dalam UU KPKPU adalah asas _going concern,_ yaitu keberlanjutan usaha debitur (perusahaan pailit). Hal tersebut tercermin dari ketentuan **Pasal 104 UU KPKPU** yang menerangkan hal berikut. 1. Berdasarkan persetujuan panitia kreditur sementara, kurator dapat melanjutkan usaha debitur yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. 2. Apabila dalam kepailitan tidak diangkat panitia kreditur, kurator memerlukan izin hakim pengawas untuk melanjutkan usaha. Menurut pasal tersebut, kurator tetap bisa menjalankan usaha dari debitur pailit, tentunya apabila perusahaan yang pailit tersebut masih memungkinkan untuk beroperasi dan bisa membayar utang dari para kreditur. Menjawab pertanyaan Anda mengenai bisa tidaknya perusahaan pailit dibeli oleh perusahaan lain yang sejenis, kami asumsikan bahwa pembelian yang Anda maksud berarti akuisisi atau pengambilalihan perusahaan, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.[\[2\]](#_ftn2) Hal tersebut tidak diatur secara spesifik dalam UU KPKPU. Akan tetapi, dalam praktiknya akuisisi sebuah perusahaan pailit oleh perusahaan lain diperbolehkan dan umum terjadi. Hal ini biasanya terjadi dalam proses pengajuan rencana perdamaian yang diajukan kepada para kreditur. Pencapaian terbesar dalam proses kepailitan adalah perdamaian antara debitur dan para kreditur. Dalam hal ini, perdamaian bisa dicapai apabila debitur pailit bisa membuka jalan perdamaian kepada para kreditur. Salah satu skema perdamaian yang dapat ditawarkan kepada para kreditur adalah dengan masuknya perusahaan yang bertindak selaku investor yang akan mengambil alih perusahaan pailit tersebut, dan meyakinkan para kreditur bahwa perusahaan pailit tersebut dapat melanjutkan usahanya dan bahwa piutang-piutang mereka akan dilunasi. ### **Status dan Hak Karyawan saat Perusahaan Pailit** Dalam hal suatu perusahaan dinyatakan pailit, karyawan bisa memutuskan hubungan kerja secara sepihak dan sebaliknya kurator juga memiliki hak untuk memberhentikan karyawan tersebut dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) UU KPKPU dan penjelasannya, yang masuk dalam Bagian Kedua UU KPKPU tentang Akibat Kepailitan. Bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut. _Pekerja yang bekerja pada Debitor dapat memutuskan hubungan kerja, dan sebaliknya Kurator dapat memberhentikannya dengan mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan pengertian bahwa hubungan kerja tersebut dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 45 (empat lima) hari sebelumnya._ Hal ini juga telah ditegaskan dalam **Pasal 81 angka 45 [Perppu Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) yang mengubah Pasal 154A ayat (1) huruf f** **[UU Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003)** yang menerangkan bahwa salah satu alasan terjadinya pemutusan hubungan kerja (“PHK”) adalah karena perusahaan pailit. Namun, penting untuk dicatat bahwa dalam hal terjadi PHK, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.[\[3\]](#_ftn3) Baca juga: [**Hak Karyawan yang Di-PHK karena Perusahaan Pailit**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-karyawan-yang-di-phk-karena-perusahaan-pailit-lt5ed783478389c?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=phk_pailit) Selain itu, status upah dan hak-hak karyawan lainnya yang belum dibayarkan dalam hal perusahaan dinyatakan pailit merupakan utang yang didahulukan pembayarannya, sesuai dengan ketentuan dalam **Pasal 81 angka 36 Perppu Cipta Kerja** **yang mengubah** **Pasal 95 UU Ketenagakerjaan** dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, upah dan hak lainnya yang belum diterima oleh pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya. 2. Upah pekerja/buruh didahulukan pembayarannya sebelum pembayaran kepada semua kreditur. 3. Hak lainnya dari pekerja/buruh didahulukan pembayarannya atas semua kreditur kecuali para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan. Baca juga: [**Urutan Prioritas Pelunasan Utang dalam Kepailitan**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/urutan-prioritas-pelunasan-utang-dalam-kepailitan-lt5dca8aad69118?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=urutan_kreditur) Demikian jawaban dari kami terkait hak karyawan saat perusahaan pailit sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;  [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20144/node/19/uu-no-37-tahun-2004-kepailitan-dan-penundaan-kewajiban-pembayaran-utang?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_37_2004) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023) * * * [\[1\]](#_ftnref1)  Pasal 1 angka 5 [Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/20144/undangundang-nomor-37-tahun-2004/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_37_2004) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 109 angka 1 [Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perppu Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 1 angka 11 [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007) [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 81 angka 47 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 156 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003)  Tags ---- [boedel pailit](/tag/boedel-pailit) [harta pailit](/tag/harta-pailit) [karyawan](/tag/karyawan) [kepailitan](/tag/kepailitan) [pailit](/tag/pailit) [phk](/tag/phk)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITAturan Usia Pensiun Pekerja dan PNS Serta Manfaat yang Diterima12 Sep 2022Cara Klaim JKP dan Manfaat yang Didapat Penerimanya22 Jul 2022Di-PHK Sepihak atas Dugaan Pencurian? Lakukan Ini07 Jul 2022Pemerintah Ubah Aturan JHT Secara Sepihak, Bolehkah Menurut Hukum Asuransi? 14 Mar 2022Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Aturan dan Simulasi Penghitungan Uang Pensiun yang dibuat oleh David Christian, S.H., dan pertama kali dipublikasikan pada Rabu, 5 Oktober 2020, kemudian dimutakhirkan kedua kali pada 31 Agustus 2023. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Hak Pekerja atas Uang Pensiun Perlu diketahui bahwa pemutusan hubungan kerja (“PHK”) dapat terjadi karena pekerja/buruh memasuki usia pensiun.[1] Apabila terjadi PHK, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.[2]Adapun komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja terdiri atas:[3]upah pokok; dantunjangan tetap yang diberikan kepada pekerja/buruh dan keluarganya.Lebih lanjut, menurut Pasal 56 PP 35/2021 pekerja/buruh yang memasuki usia pensiun maka berhak atas:uang pesangon sebesar 1,75 kali;uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali; danuang penggantian hak.Uang pesangon (“UP”) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:[4]Masa KerjaUang Pesangon< 1 tahun1 bulan upah≥ 1 tahun tetapi < 2 tahun2 bulan upah≥ 2 tahun tetapi < 3 tahun3 bulan upah≥ 3 tahun tetapi < 4 tahun4 bulan upah≥ 4 tahun tetapi < 5 tahun5 bulan upah≥ 5 tahun tetapi < 6 tahun6 bulan upah≥ 6 tahun tetapi < 7 tahun7 bulan upah≥ 7 tahun tetapi < 8 tahun8 bulan upah≥ 8 tahun9 bulan upahUang penghargaan masa kerja (“UPMK”) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:[5]Masa KerjaUPMK≥ 3 tahun tetapi < 6 tahun2 bulan upah≥ 6 tahun tetapi < 9 tahun3 bulan upah≥ 9 tahun tetapi < 12 tahun4 bulan upah≥ 12 tahun tetapi < 15 tahun5 bulan upah≥ 15 tahun tetapi < 18 tahun6 bulan upah≥ 18 tahun tetapi < 21 tahun7 bulan upah≥ 21 tahun tetapi < 24 tahun8 bulan upah≥ 24 tahun10 bulan upahUang penggantian hak yang seharusnya diterima meliputi:[6]cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja/buruh diterima bekerja; danhal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari TuaSelain uang pensiun yang diterima pekerja sebagaimana dijelaskan di atas, uang pensiun pekerja juga dapat diterima melalui program jaminan pensiun (“JP”). JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.[7]Untuk pertama kali, manfaat JP ditetapkan paling sedikit Rp300 ribu dan paling banyak ditetapkan Rp3,6 juta untuk setiap bulannya.[8] Besaran manfaat pensiun paling sedikit dan paling banyak disesuaikan setiap tahun berdasarkan tingkat inflasi umum tahun sebelumnya.[9]Iuran JP wajib dibayarkan setiap bulan sebesar 3% dari upah per bulan dengan pembagian:[10]2% dari upah ditanggung oleh pemberi kerja selain penyelenggara negara; dan1% dari upah ditanggung oleh peserta.Selain JP, terdapat juga jaminan hari tua (“JHT”) yaitu manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.[11]Adapun manfaat JHT adalah berupa uang tunai yang dibayarkan apabila peserta berusia 56 tahun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. Besarnya manfaat JHT adalah sebesar nilai akumulasi seluruh iuran yang telah disetor ditambah hasil pengembangannya yang tercatat dalam rekening perorangan peserta yang dibayar secara sekaligus.[12]Adapun, iuran JHT adalah sebesar 5,7% dari upah dengan ketentuan 2% ditanggung pekerja dan 3,7% ditanggung pengusaha/pemberi kerja.[13]Baik JP maupun JHT, keduanya bersifat wajib, artinya pemberi kerja wajib mendaftarkan seluruh pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagai peserta, sesuai dengan penahapan kepesertaan.[14]Baca juga: Perbedaan Jaminan Hari Tua dengan Jaminan Pensiun Cara Menghitung Uang PensiunSebelumnya, Anda tidak menjelaskan apakah perusahaan Anda mendaftarkan pekerjanya dalam program pensiun seperti JP, JHT, atau dana pensiun lembaga keuangan (“DPLK”). Mengenai DPLK ini, Anda dapat menyimak artikel Hal yang Perlu Diperhatikan Perusahaan Sebelum Mendaftar DPLK.Apabila perusahaan telah mengikutsertakan pekerja dalam program pensiun yaitu JP dan/atau JHT, ataupun DPLK, maka hal tersebut dianggap sebagai pemenuhan kewajiban pengusaha atas UP dan UPMK.Hal tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 58 ayat (1) PP 35/2021 yang berbunyi:Pengusaha yang mengikutsertakan Pekerja/Buruh dalam program pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun, iuran yang dibayar oleh Pengusaha dapat diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban Pengusaha atas uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang pisah akibat Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 52 dan Pasal 54 sampai dengan Pasal 57.Namun, jika perhitungan manfaat dari program pensiun lebih kecil daripada UP dan UPMK, maka selisihnya dibayar oleh pengusaha.[15]Menurut M. Mariyanto, Mantan Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, cara perhitungan uang pensiun berdasarkan Pasal 58 PP 35/2021 beserta penjelasannya yaitu semua bentuk jaminan pensiun, jaminan hari tua, DPLK, atau dana lainnya yang sebagian atau seluruhnya berasal dari iuran perusahaan dapat menjadi pengurang dari total uang pensiun.Dengan demikian, apabila perusahaan mendaftarkan karyawannya dalam program pensiun baik JP, JHT, ataupun DPLK, yang sebagian atau seluruh iurannya dibayarkan perusahaan, dapat menjadi pengurang total dana pensiun sebagaimana dijelaskan di atas.Selanjutnya, kami akan menjelaskan perhitungan pensiun UU Cipta Kerja beserta peraturan turunannya. Sebagai contoh kami akan melakukan simulasi perhitungan uang pensiun[16] berdasarkan Pasal 56 PP 35/2021 terlebih dahulu.Andi adalah karyawan yang telah bekerja selama 22 tahun di suatu perusahaan ketika memasuki usia pensiun. Upah Andi adalah Rp15 juta per bulan dengan perhitungan upah Rp13 juta sebagai gaji pokok dan Rp2 juta sebagai uang makan dan transportasi sebagai tunjangan tetap. Karena telah memasuki masa pensiun, maka perusahaan melakukan PHK terhadap Andi. Lalu, uang pensiun berapa kali gaji?Berdasarkan hal tersebut, maka Andi mendapatkan UP sebesar 9 bulan upah. Selain itu, Andi juga mendapatkan UPMK sebesar 8 bulan upah, namun tidak mendapatkan uang penggantian hak karena tidak ada sisa cuti. Atas keterangan tersebut, begini kalkulator dana pensiun Andi:Upah per bulan= Rp15 juta (gaji pokok + tunjangan)Masa kerja= 22 tahunUP= 9 x upah per bulan x 1,75 = 9 x Rp15.000.000,00 x 1,75 = Rp236.250.000,00UPMK = 8 x upah perbulan x 1 = 8 x Rp15.000.000,00 x 1 = Rp120.000.000,00Total uang pensiun= Rp236.250.000,00 + Rp120.000.000,00 = Rp356.250.000,00Jika diandaikan pekerja diikutsertakan program JHT dengan masa iur 22 tahun (264 bulan), dan iuran JHT yang dibayar pengusaha sebesar 3,7% dan yang dibayar Andi 2%, maka manfaat program pensiun JHT yang diterima Andi adalah:Iuran JHT yang dibayar pemberi kerja= Upah per bulan x 3,7% x masa iur= (Rp15 juta x 3,7%) x 264 bulan= Rp146.520.000,00Iuran JHT yang dibayar oleh Andi= Upah per bulan x 2% x masa iur= (Rp15 juta x 2%) x 264 bulan= Rp79.200.000,00Karena manfaat dari program pensiun lebih kecil dari UP dan UPMK, jika berdasarkan simulasi perhitungan jumlah total uang pensiun sebelumnya, maka perhitungan selisih uang pensiun yang harus dibayarkan pengusaha adalah:Selisih uang pensiun        = (UP + UPMK) – iuran JHT yang dibayar pemberi kerja= Rp356.250.000,00 – Rp146.520.000,00= Rp209.730.000,00 Jika dijumlah, total uang pensiun yang diterima Andi adalah total iuran JHT (5,7% x upah per bulan x masa iur) yaitu sebesar Rp225.720.000,00 ditambah dengan selisih uang pensiun yang dibayarkan oleh pekerja sebesar Rp209.730.000,00 yaitu senilai Rp435.450.000,00. Demikian jawaban dari kami tentang simulasi perhitungan uang pensiun, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KerjaUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan PensiunPeraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari TuaPeraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari TuaPeraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja Catatan:Kami telah melakukan wawancara dengan M. Mariyanto, S.E., S.H., M.H., Mantan Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya melalui e-mail dan Whatsapp pada Senin, 27 Mei 2024, pukul 11.47 WIB.[1] Pasal 81 angka 45 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”) yang memuat baru Pasal 154A ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)[2] Pasal 81 angka 47 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 156 ayat (1) UU Ketenagakerjaan jo. Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (“PP 35/2021”)[3] Pasal 81 angka 48 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 157 ayat (1) UU Ketenagakerjaan[4] Pasal 81 angka 47 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 156 ayat (2) UU Ketenagakerjaan jo. Pasal 40 ayat (2) PP 35/2021[5] Pasal 81 angka 47 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 156 ayat (3) UU Ketenagakerjaan jo. Pasal 40 ayat (3) PP 35/2021[6] Pasal 81 angka 47 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 156 ayat (4) UU Ketenagakerjaan jo. Pasal 40 ayat (4) PP 35/2021[7] Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (“PP 45/2015”)[8] Pasal 18 ayat (1) dan (2) PP 45/2015[9] Pasal 18 ayat (3) PP 45/2015[10] Pasal 28 ayat (1), (2), dan (3) PP 45/2015[11] Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (“PP 46/2015”)[12] Pasal 22 ayat (1), (2), dan (3) PP 46/2015[13] Pasal 16 ayat (1) PP 46/2015[14] Pasal 4 ayat (1) PP 45/2015 dan Pasal 2 ayat (1) PP 46/2015[15] Pasal 58 ayat (2) PP 35/2021[16] Simulasi penghitungan uang pensiun yang kami sampaikan di atas mengacu pada Penjelasan Pasal 58 ayat (1) PP 35/2021Tagsdana pensiunjaminan pensiunpensiun

Mohon bantuannya terkait ketentuan dan simulasi perhitungan uang pensiun karyawan swasta menurut omnibus law atau UU Cipta Kerja?

Uang pensiun meliputi uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak ketika pekerja telah memasuki usia pensiun. Hal ini diatur di dalam UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja beserta peraturan turunannya. Lalu bagaimana aturan mengenai uang pensiun dan simulasi perhitungan pensiun?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Aturan Usia Pensiun Pekerja dan PNS Serta Manfaat yang Diterima12 Sep 2022Cara Klaim JKP dan Manfaat yang Didapat Penerimanya22 Jul 2022Di-PHK Sepihak atas Dugaan Pencurian? Lakukan Ini07 Jul 2022Pemerintah Ubah Aturan JHT Secara Sepihak, Bolehkah Menurut Hukum Asuransi? 14 Mar 2022Aturan Usia Pensiun Pekerja dan PNS Serta Manfaat yang Diterima12 Sep 2022Cara Klaim JKP dan Manfaat yang Didapat Penerimanya22 Jul 2022Di-PHK Sepihak atas Dugaan Pencurian? Lakukan Ini07 Jul 2022Pemerintah Ubah Aturan JHT Secara Sepihak, Bolehkah Menurut Hukum Asuransi? 14 Mar 2022Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 2023Cara dan Biaya Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara25 Apr 2024Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 2023Cara dan Biaya Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara25 Apr 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/simulasi-perhitungan-uang-pensiun-karyawan-swasta-lt633d2d66977cc/

Simulasi Perhitungan Uang Pensiun Karyawan Swasta

pages/2/page-5.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Aturan Usia Pensiun Pekerja dan PNS Serta Manfaat yang Diterima ](/klinik/a/aturan-usia-pensiun-pekerja-dan-pns-serta-manfaat-yang-diterima-lt576b5bea8bb19/)  12 Sep 2022 [ #### Cara Klaim JKP dan Manfaat yang Didapat Penerimanya ](/klinik/a/cara-klaim-JKP-lt610925eb4fcb0/)  22 Jul 2022 [ #### Di-PHK Sepihak atas Dugaan Pencurian? Lakukan Ini ](/klinik/a/di-phk-sepihak-atas-dugaan-pencurian-lakukan-ini-lt62b1a5507aeae/)  07 Jul 2022 [ #### Pemerintah Ubah Aturan JHT Secara Sepihak, Bolehkah Menurut Hukum Asuransi? ](/klinik/a/pemerintah-ubah-aturan-jht-secara-sepihak--bolehkah-menurut-hukum-asuransi-lt622f40f1875e1/)  14 Mar 2022 [](#!) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul** **_Aturan dan Simulasi Penghitungan Uang Pensiun_** **yang dibuat oleh [David Christian, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/david-christian--sh-lt627ca02b8b57d), dan pertama kali dipublikasikan pada Rabu, 5 Oktober 2020, kemudian dimutakhirkan kedua kali pada 31 Agustus 2023.** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Hak Pekerja atas Uang Pensiun** Perlu diketahui bahwa pemutusan hubungan kerja (“PHK”) dapat terjadi karena pekerja/buruh **memasuki usia pensiun**.[\[1\]](#_ftn1) Apabila terjadi PHK, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.[\[2\]](#_ftn2) Adapun komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja terdiri atas:[\[3\]](#_ftn3) 1. upah pokok; dan 2. tunjangan tetap yang diberikan kepada pekerja/buruh dan keluarganya. Lebih lanjut, menurut **Pasal 56 [PP 35/2021](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_35_2021)** pekerja/buruh yang memasuki usia pensiun maka berhak atas: 1. uang pesangon sebesar 1,75 kali; 2. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali; dan 3. uang penggantian hak. **Uang pesangon** (“UP”) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:[\[4\]](#_ftn4) **Masa Kerja** **Uang Pesangon** _<_ 1 tahun 1 bulan upah _≥_ 1 tahun tetapi _<_ 2 tahun 2 bulan upah _≥_ 2 tahun tetapi _<_ 3 tahun 3 bulan upah _≥_ 3 tahun tetapi _<_ 4 tahun 4 bulan upah _≥_ 4 tahun tetapi _<_ 5 tahun 5 bulan upah _≥_ 5 tahun tetapi _<_ 6 tahun 6 bulan upah _≥_ 6 tahun tetapi _<_ 7 tahun 7 bulan upah _≥_ 7 tahun tetapi _<_ 8 tahun 8 bulan upah _≥_ 8 tahun 9 bulan upah **Uang penghargaan masa kerja** (“UPMK”) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:[\[5\]](#_ftn5) **Masa Kerja** **UPMK** _≥_ 3 tahun tetapi _<_ 6 tahun 2 bulan upah _≥_ 6 tahun tetapi _<_ 9 tahun 3 bulan upah _≥_ 9 tahun tetapi _<_ 12 tahun 4 bulan upah _≥_ 12 tahun tetapi _<_ 15 tahun 5 bulan upah _≥_ 15 tahun tetapi _<_ 18 tahun 6 bulan upah _≥_ 18 tahun tetapi _<_ 21 tahun 7 bulan upah _≥_ 21 tahun tetapi _<_ 24 tahun 8 bulan upah _≥_ 24 tahun 10 bulan upah **Uang penggantian hak** yang seharusnya diterima meliputi:[\[6\]](#_ftn6) 1. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur; 2. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja/buruh diterima bekerja; dan 3. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. ### **Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua** Selain uang pensiun yang diterima pekerja sebagaimana dijelaskan di atas, uang pensiun pekerja juga dapat diterima melalui program [jaminan pensiun](https://www.hukumonline.com/kamus/j/jaminan-pensiun) (“JP”). JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan **memberikan penghasilan** setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.[\[7\]](#_ftn7) Untuk pertama kali, manfaat JP ditetapkan paling sedikit Rp300 ribu dan paling banyak ditetapkan Rp3,6 juta untuk **setiap bulannya**.[\[8\]](#_ftn8) Besaran manfaat pensiun paling sedikit dan paling banyak disesuaikan setiap tahun berdasarkan tingkat inflasi umum tahun sebelumnya.[\[9\]](#_ftn9) Iuran JP wajib dibayarkan setiap bulan sebesar 3% dari upah per bulan dengan pembagian:[\[10\]](#_ftn10) 1. 2% dari upah ditanggung oleh pemberi kerja selain penyelenggara negara; dan 2. 1% dari upah ditanggung oleh peserta. Selain JP, terdapat juga jaminan hari tua (“JHT”) yaitu manfaat **uang tunai yang dibayarkan sekaligus** pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.[\[11\]](#_ftn11) Adapun manfaat JHT adalah berupa uang tunai yang dibayarkan apabila peserta berusia 56 tahun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. Besarnya manfaat JHT adalah sebesar **nilai akumulasi seluruh iuran yang telah disetor ditambah** **hasil pengembangannya** yang tercatat dalam rekening perorangan peserta yang dibayar secara sekaligus.[\[12\]](#_ftn12) Adapun, iuran JHT adalah sebesar 5,7% dari upah dengan ketentuan 2% ditanggung pekerja dan 3,7% ditanggung pengusaha/pemberi kerja.[\[13\]](#_ftn13) **Baik JP maupun JHT, keduanya bersifat wajib**, artinya pemberi kerja wajib mendaftarkan seluruh pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagai peserta, sesuai dengan penahapan kepesertaan.[\[14\]](#_ftn14) Baca juga: [**Perbedaan Jaminan Hari Tua dengan Jaminan Pensiun**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-jaminan-hari-tua-dengan-jaminan-pensiun-lt5dbbc64cdb70e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perbedaan_jaminan_hari_tua) ### **Cara Menghitung Uang Pensiun** Sebelumnya, Anda tidak menjelaskan apakah perusahaan Anda mendaftarkan pekerjanya dalam program pensiun seperti JP, JHT, atau dana pensiun lembaga keuangan (“DPLK”). Mengenai DPLK ini, Anda dapat menyimak artikel **[Hal yang Perlu Diperhatikan Perusahaan Sebelum Mendaftar DPLK](https://www.hukumonline.com/klinik/a/hal-yang-perlu-diperhatikan-perusahaan-sebelum-mendaftar-dplk-lt6513d89d18f88/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=DPLK)**. Apabila perusahaan telah mengikutsertakan pekerja dalam program pensiun yaitu JP dan/atau JHT, ataupun DPLK, maka hal tersebut dianggap sebagai pemenuhan kewajiban pengusaha atas UP dan UPMK. Hal tersebut merujuk pada ketentuan **Pasal 58 ayat (1)** PP 35/2021 yang berbunyi: _Pengusaha yang mengikutsertakan Pekerja/Buruh dalam program pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun, **iuran yang dibayar oleh Pengusaha** dapat **diperhitungkan sebagai** bagian dari pemenuhan kewajiban Pengusaha atas **uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja** serta uang pisah akibat Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 52 dan Pasal 54 sampai dengan Pasal 57_. Namun, jika perhitungan manfaat dari program pensiun lebih kecil daripada UP dan UPMK, maka selisihnya dibayar oleh pengusaha.[\[15\]](#_ftn15) Menurut **M. Mariyanto**, _Mantan Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya,_ cara perhitungan uang pensiun berdasarkan Pasal 58 PP 35/2021 beserta penjelasannya yaitu semua bentuk jaminan pensiun, jaminan hari tua, DPLK, atau dana lainnya yang sebagian atau seluruhnya berasal dari iuran perusahaan dapat menjadi pengurang dari total uang pensiun. Dengan demikian, apabila perusahaan mendaftarkan karyawannya dalam program pensiun baik JP, JHT, ataupun DPLK, yang sebagian atau seluruh iurannya dibayarkan perusahaan, dapat menjadi pengurang total dana pensiun sebagaimana dijelaskan di atas. Selanjutnya, kami akan menjelaskan perhitungan pensiun **[UU Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023)** beserta peraturan turunannya. Sebagai contoh kami akan melakukan simulasi perhitungan uang pensiun[\[16\]](#_ftn16) berdasarkan Pasal 56 PP 35/2021 terlebih dahulu. Andi adalah karyawan yang telah bekerja selama 22 tahun di suatu perusahaan ketika memasuki usia pensiun. Upah Andi adalah Rp15 juta per bulan dengan perhitungan upah Rp13 juta sebagai gaji pokok dan Rp2 juta sebagai uang makan dan transportasi sebagai tunjangan tetap. Karena telah memasuki masa pensiun, maka perusahaan melakukan PHK terhadap Andi. Lalu, uang pensiun berapa kali gaji? Berdasarkan hal tersebut, maka Andi mendapatkan UP sebesar 9 bulan upah. Selain itu, Andi juga mendapatkan UPMK sebesar 8 bulan upah, namun tidak mendapatkan uang penggantian hak karena tidak ada sisa cuti. Atas keterangan tersebut, begini kalkulator dana pensiun Andi: Upah per bulan \= Rp15 juta (gaji pokok + tunjangan) Masa kerja \= 22 tahun UP \= 9 x upah per bulan x 1,75 \= 9 x Rp15.000.000,00 x 1,75 \= **Rp236.250.000,00** UPMK  \= 8 x upah perbulan x 1 \= 8 x Rp15.000.000,00 x 1 \= **Rp120.000.000,00** **Total uang pensiun** \= Rp236.250.000,00 + Rp120.000.000,00 \= **Rp356.250.000,00** Jika diandaikan pekerja diikutsertakan program JHT dengan masa iur 22 tahun (264 bulan), dan iuran JHT yang dibayar pengusaha sebesar 3,7% dan yang dibayar Andi 2%, maka manfaat program pensiun JHT yang diterima Andi adalah: Iuran JHT yang dibayar pemberi kerja \= Upah per bulan x 3,7% x masa iur \= (Rp15 juta x 3,7%) x 264 bulan \= **Rp146.520.000,00** Iuran JHT yang dibayar oleh Andi \= Upah per bulan x 2% x masa iur \= (Rp15 juta x 2%) x 264 bulan \= Rp79.200.000,00 Karena manfaat dari program pensiun lebih kecil dari UP dan UPMK, jika berdasarkan simulasi perhitungan jumlah total uang pensiun sebelumnya, maka perhitungan selisih uang pensiun yang harus dibayarkan pengusaha adalah: Selisih uang pensiun         \= (UP + UPMK) – iuran JHT yang dibayar pemberi kerja \= Rp356.250.000,00 – Rp146.520.000,00 \= **Rp209.730.000,00** Jika dijumlah, total uang pensiun yang diterima Andi adalah total iuran JHT (5,7% x upah per bulan x masa iur) yaitu sebesar Rp225.720.000,00 ditambah dengan selisih uang pensiun yang dibayarkan oleh pekerja sebesar Rp209.730.000,00 yaitu senilai Rp435.450.000,00. Demikian jawaban dari kami tentang simulasi perhitungan uang pensiun, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt559b63ef91786/peraturan-pemerintah-nomor-45-tahun-2015#?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_45_2015) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt559b653d0d770/peraturan-pemerintah-nomor-46-tahun-2015/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_46_2015) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt55d55325449f7?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_60_2015) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_35_2021) Catatan: _Kami telah melakukan wawancara dengan M. Mariyanto, S.E., S.H., M.H., Mantan Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya melalui e-mail dan Whatsapp pada Senin, 27 Mei 2024, pukul 11.47 WIB._ * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 81 angka 45 [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) (“Perppu Cipta Kerja”) yang memuat baru Pasal 154A ayat (1) huruf n [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003) (“UU Ketenagakerjaan”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 81 angka 47 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 156 ayat (1) UU Ketenagakerjaan _jo_. Pasal 40 ayat (1) [Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_35_2021) (“PP 35/2021”) [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 81 angka 48 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 157 ayat (1) UU Ketenagakerjaan [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 81 angka 47 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 156 ayat (2) UU Ketenagakerjaan _jo_. Pasal 40 ayat (2) PP 35/2021 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 81 angka 47 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 156 ayat (3) UU Ketenagakerjaan _jo._ Pasal 40 ayat (3) PP 35/2021 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 81 angka 47 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 156 ayat (4) UU Ketenagakerjaan _jo._ Pasal 40 ayat (4) PP 35/2021 [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 1 angka 1 [Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt559b63ef91786/peraturan-pemerintah-nomor-45-tahun-2015#?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_45_2015) (“PP 45/2015”) [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 18 ayat (1) dan (2) PP 45/2015 [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 18 ayat (3) PP 45/2015 [\[10\]](#_ftnref10) Pasal 28 ayat (1), (2), dan (3) PP 45/2015 [\[11\]](#_ftnref11) Pasal 1 angka 1 [Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt559b653d0d770/peraturan-pemerintah-nomor-46-tahun-2015/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_46_2015#!) (“PP 46/2015”) [\[12\]](#_ftnref12) Pasal 22 ayat (1), (2), dan (3) PP 46/2015 [\[13\]](#_ftnref13) Pasal 16 ayat (1) PP 46/2015 [\[14\]](#_ftnref14) Pasal 4 ayat (1) PP 45/2015 dan Pasal 2 ayat (1) PP 46/2015 [\[15\]](#_ftnref15) Pasal 58 ayat (2) PP 35/2021 [\[16\]](#_ftnref16) Simulasi penghitungan uang pensiun yang kami sampaikan di atas mengacu pada Penjelasan Pasal 58 ayat (1) PP 35/2021 Tags ---- [dana pensiun](/tag/dana-pensiun) [jaminan pensiun](/tag/jaminan-pensiun) [pensiun](/tag/pensiun)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Valerie Augustine Budianto, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 20 Mei 2022.KLINIK TERKAIT3 Kewajiban Pokok Negara dalam Hukum HAM Internasional21 Apr 2022Tata Cara Permohonan Restitusi dan Kompensasi untuk Korban Tindak Pidana08 Apr 2022Apa yang Dimaksud dengan Pelanggaran HAM Berat?06 Apr 2022Bentuk Pelanggaran HAM 'Ringan' di Indonesia, Adakah?09 Mar 2022Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Landasan Kebebasan Pers di IndonesiaMenurut John C. Nerone, kebebasan pers (freedom of the press) merupakan kebebasan berkomunikasi dan berkekspresi melalui media massa.[1]Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Cikal bakal kebebasan pers diawali dengan diakuinya hak-hak serta kebebasan beropini dan berekspresi, salah satunya yang tertuang dalam Universal Declaration of Human Rights (“UDHR”).Adapun ketentuan terkait kebebasan beropini dan berekspresi tercantum dalam Pasal 19 UDHR menyatakan bahwa:Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.Disarikan dari laman Kementerian Luar Negeri yang berjudul Indonesia dan Hak Asasi Manusia, Indonesia memiliki UU HAM sebagai bentuk tanggung jawab moral sebagai anggota PBB dalam penghormatan dan pelaksanaan UDHR serta berbagai instrumen HAM lainnya mengenai HAM yang telah diterima Indonesia.Adapun jaminan kebebasan pers di Indonesia merupakan bentuk pelaksanaan UUD 1945 Pasal 28 telah mengatur kebebasan berserikat dan berkumpul dengan bunyi selengkapnya sebagai berikut:Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.Lebih lanjut, setelah amandemen muncul Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945 memuat bunyi yang dapat menjadi landasan kebebasan pers di Indonesia sebagai berikut:Pasal 28E ayat (3) UUD 1945Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.Pasal 28F UUD 1945Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.Perlu Anda ketahui, undang-undang yang menjamin kebebasan pers di Indonesia lahir pada masa Presiden B.J. Habibie. Adapun landasan kebebasan pers di Indonesia ditegaskan kembali dengan lahirnya UU 40/1999 dengan pertimbangan-pertimbangan pembentukan sebagai berikut:[2]Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis.Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.Pers nasional adalah wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dari pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun.Pers nasional berperan menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.Kemerdekaan pers atau kebebasan pers diartikan dalam Pasal 2 UU 40/1999 yang dengan jelas menyebutkan:Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.Hak Tolak, Hak Jawab, dan Hak KoreksiSetelah memahami apa landasan kebebasan pers di Indonesia, patut Anda catat pula beberapa hak yang dikenal dalam UU 40/1999 dan mencerminkan contoh kebebasan pers di Indonesia sebagai berikut:Hak TolakWartawan mempunyai hak tolak dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum. Hak tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.[3]Hak JawabPers wajib melayani hak jawab, yang mana hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.[4]Hak KoreksiPers wajib melayani hak koreksi, yang mana hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.[5]Di lain sisi, terdapat kewajiban koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan.[6]Terakhir, hal yang perlu Anda ketahui juga, pers nasional wajib memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.[7]Baca juga: Langkah Hukum Jika Dirugikan oleh Pemberitaan PersPerkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang PersREFERENSIJohn C. Nerone. Last Rights: Revisiting Four Theories of the Press. Urbana: University of Illinois Press, 1995;Indonesia dan Hak Asasi Manusia, yang diakses pada 28 Mei 2024, pukul 10.57 WIB;Universal Declaration of Human Rights, yang diakses pada 28 Mei 2024, pukul 10.36 WIB.[1] John C. Nerone. Last Rights: Revisiting Four Theories of the Press. Urbana: University of Illinois Press, 1995, hal. 77[2] Konsiderans huruf a, b, c, d Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (“UU 40/1999”)[3] Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 4 ayat (4) UU 40/1999[4] Pasal 1 angka 11 jo. Pasal 5 ayat (2) UU 40/1999[5] Pasal 1 angka 12 jo. Pasal 5 ayat (3) UU 40/1999[6] Pasal 1 angka 13 UU 40/1999[7] Pasal 5 ayat (1) UU 40/1999Tagsdewan pershak asasi manusiakebebasan perspers

Apa landasan kebebasan pers di Indonesia?

Kebebasan pers di Indonesia adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Adapun kebebasan pers ini merupakan salah satu perwujudan hak asasi manusia di Indonesia. Apa saja landasan kebebasan pers di Indonesia? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. 3 Kewajiban Pokok Negara dalam Hukum HAM Internasional21 Apr 2022Tata Cara Permohonan Restitusi dan Kompensasi untuk Korban Tindak Pidana08 Apr 2022Apa yang Dimaksud dengan Pelanggaran HAM Berat?06 Apr 2022Bentuk Pelanggaran HAM 'Ringan' di Indonesia, Adakah?09 Mar 20223 Kewajiban Pokok Negara dalam Hukum HAM Internasional21 Apr 2022Tata Cara Permohonan Restitusi dan Kompensasi untuk Korban Tindak Pidana08 Apr 2022Apa yang Dimaksud dengan Pelanggaran HAM Berat?06 Apr 2022Bentuk Pelanggaran HAM 'Ringan' di Indonesia, Adakah?09 Mar 2022Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 22 Mei 2023Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 22 Mei 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/landasan-kebebasan-pers-di-indonesia-lt62873e4becd04/

Landasan Kebebasan Pers di Indonesia

pages/2/page-6.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul _sama_ yang dibuat oleh [Valerie Augustine Budianto, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/valerie-augustine-budianto--sh-lt622880adc17dc/) dan pertama kali dipublikasikan pada 20 Mei 2022.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### 3 Kewajiban Pokok Negara dalam Hukum HAM Internasional ](/klinik/a/3-kewajiban-pokok-negara-dalam-hukum-ham-internasional-lt62611e31941a4/)  21 Apr 2022 [ #### Tata Cara Permohonan Restitusi dan Kompensasi untuk Korban Tindak Pidana ](/klinik/a/tata-cara-permohonan-restitusi-dan-kompensasi-untuk-korban-tindak-pidana-lt62503bd0f3ae8/)  08 Apr 2022 [ #### Apa yang Dimaksud dengan Pelanggaran HAM Berat? ](/klinik/a/apa-yang-dimaksud-dengan-pelanggaran-ham-berat-cl3377/)  06 Apr 2022 [ #### Bentuk Pelanggaran HAM 'Ringan' di Indonesia, Adakah? ](/klinik/a/pelanggaran-ham-ringan-lt622895820ea3c/)  09 Mar 2022 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Landasan Kebebasan Pers di Indonesia** Menurut **John C. Nerone**, kebebasan pers (_freedom of the press_) merupakan kebebasan berkomunikasi dan berkekspresi melalui media massa.[\[1\]](#_ftn1) Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Cikal bakal kebebasan pers diawali dengan diakuinya hak-hak serta kebebasan beropini dan berekspresi, salah satunya yang tertuang dalam _[Universal Declaration of Human Rights](https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights)_ (“UDHR”). Adapun ketentuan terkait kebebasan beropini dan berekspresi tercantum dalam **Pasal 19 UDHR** menyatakan bahwa: _Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers._ Disarikan dari laman Kementerian Luar Negeri yang berjudul **[Indonesia dan Hak Asasi Manusia](https://kemlu.go.id/portal/id/read/40/halaman_list_lainnya/indonesia-dan-hak-asasi-manusia)**, Indonesia memiliki **[UU HAM](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4d5b5fc6abcb2/undangundang-nomor-39-tahun-1999/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_ham)** sebagai bentuk tanggung jawab moral sebagai anggota PBB dalam penghormatan dan pelaksanaan UDHR serta berbagai instrumen HAM lainnya mengenai HAM yang telah diterima Indonesia. Adapun jaminan kebebasan pers di Indonesia merupakan bentuk pelaksanaan **[UUD 1945](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945) Pasal 28** telah mengatur kebebasan berserikat dan berkumpul dengan bunyi selengkapnya sebagai berikut: _Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang._ Lebih lanjut, setelah amandemen muncul **Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945** memuat bunyi yang dapat menjadi landasan kebebasan pers di Indonesia sebagai berikut: **Pasal 28E ayat (3) UUD 1945** _Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat._ **Pasal 28F UUD 1945** _Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia._ Perlu Anda ketahui, undang-undang yang menjamin kebebasan pers di Indonesia lahir pada masa Presiden B.J. Habibie. Adapun landasan kebebasan pers di Indonesia ditegaskan kembali dengan lahirnya **[UU 40/1999](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17483/undangundang-nomor-40-tahun-1999?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_1999)** dengan pertimbangan-pertimbangan pembentukan sebagai berikut:[\[2\]](#_ftn2) 1. Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. 2. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 3. Pers nasional adalah wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dari pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun. 4. Pers nasional berperan menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kemerdekaan pers atau kebebasan pers diartikan dalam **Pasal 2 UU 40/1999** yang dengan jelas menyebutkan: _Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum._ ### **Hak Tolak, Hak Jawab, dan Hak Koreksi** Setelah memahami apa landasan kebebasan pers di Indonesia, patut Anda catat pula beberapa hak yang dikenal dalam UU 40/1999 dan mencerminkan contoh kebebasan pers di Indonesia sebagai berikut: 1. Hak Tolak Wartawan mempunyai hak tolak dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum. Hak tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.[\[3\]](#_ftn3) 2. Hak Jawab Pers wajib melayani hak jawab, yang mana hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.[\[4\]](#_ftn4) 3. Hak Koreksi Pers wajib melayani hak koreksi, yang mana hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.[\[5\]](#_ftn5) Di lain sisi, terdapat kewajiban koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan.[\[6\]](#_ftn6) Terakhir, hal yang perlu Anda ketahui juga, pers nasional wajib memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.[\[7\]](#_ftn7) Baca juga: **[Langkah Hukum Jika Dirugikan oleh Pemberitaan Pers](https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-hukum-jika-dirugikan-oleh-pemberitaan-pers-lt59170154d4a1c/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=langkah_hukum_dirugikan_pers)** Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17483/undangundang-nomor-40-tahun-1999?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_1999) REFERENSI --------- 1. John C. Nerone. _Last Rights: Revisiting Four Theories of the Press_. Urbana: University of Illinois Press, 1995; 2. [Indonesia dan Hak Asasi Manusia](https://kemlu.go.id/portal/id/read/40/halaman_list_lainnya/indonesia-dan-hak-asasi-manusia), yang diakses pada 28 Mei 2024, pukul 10.57 WIB; 3. [_Universal Declaration of Human Rights_](https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights), yang diakses pada 28 Mei 2024, pukul 10.36 WIB. [\[1\]](#_ftnref1) John C. Nerone. _Last Rights: Revisiting Four Theories of the Press_. Urbana: University of Illinois Press, 1995, hal. 77 [\[2\]](#_ftnref2) Konsiderans huruf a, b, c, d [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17483/undangundang-nomor-40-tahun-1999?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_1999) (“UU 40/1999”) [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 1 angka 10 _jo._ Pasal 4 ayat (4) UU 40/1999 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 1 angka 11 _jo._ Pasal 5 ayat (2) UU 40/1999 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 1 angka 12 _jo._ Pasal 5 ayat (3) UU 40/1999 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 1 angka 13 UU 40/1999 [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 5 ayat (1) UU 40/1999 Tags ---- [dewan pers](/tag/dewan-pers) [hak asasi manusia](/tag/hak-asasi-manusia) [kebebasan pers](/tag/kebebasan-pers) [pers](/tag/pers)

ULASAN LENGKAPKLINIK TERKAITMengenal Arti Jure Imperii dan Jure Gestionis29 Feb 2024Proses Hukum untuk Mengadili Kasus Pelanggaran HAM Berat14 Des 2023Kejahatan Genosida dalam Konteks Hukum Internasional26 Okt 2023Konsep Proprio Motu dalam Statuta Roma dan Penerapannya04 Apr 2013Terima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul yang sama yang dibuat oleh Muhamad Eka Ari Pramuditya, S.H., LL.M dan dipublikasikan pertama kali pada 10 April 2017.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Untuk menjawab pertanyaan Anda, kita perlu memahami terlebih dahulu pengertian dari kejahatan terhadap kemanusiaan atau crimes against humanity.Kejahatan terhadap KemanusiaanKonsep crimes against humanity pertama kali diperkenalkan di era setelah berakhirnya Perang Dunia II. Dalam Pasal 6 huruf c Charter of the International Military Tribunal, tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dijelaskan sebagai berikut:CRIMES AGAINST HUMANITY: namely, murder, extermination, enslavement, deportation, and other inhumane acts committed against any civilian population, before or during the war; or persecutions on political, racial or religious grounds in execution of or in connection with any crime within the jurisdiction of the Tribunal, whether or not in violation of the domestic law of the country where perpetrated.Jika diterjemahkan secara bebas, kejahatan terhadap kemanusiaan adalah pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pemindahan secara paksa dan tindakan tidak manusiawi lainnya yang ditujukan pada masyarakat sipil, sebelum atau selama perang, atau penindasan berdasarkan politik, ras atau agama dalam pelaksanaan atau dalam ruang lingkup pengadilan ini, apakah perbuatan tersebut baik yang melanggar atau tidak hukum dimana perbuatan tersebut dilakukan.Seiring dengan perkembangan di bidang hukum pidana internasional, penjelasan terkait kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut kemudian diadaptasi dan digunakan di dalam beberapa statuta pengadilan internasional, antara lain:Statute of the International Military Tribunal for the Far East;Statute of the International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia (“ICTY”);Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda (“ICTR”); danRome Statute of the International Criminal Court (“ICC”).Saat ini, dapat dikatakan bahwa pengaturan terkait crimes against humanity yang paling komprehensif terdapat pada Rome Statute of the International Criminal Court (“Statuta Roma”), atau statuta pendirian dari ICC. Dalam Pasal 7 ayat (1) Statuta Roma diatur mengenai jenis-jenis perbuatan yang termasuk dalam kualifikasi kejahatan terhadap kemanusiaan adalah:“Kejahatan terhadap kemanusiaan” berarti salah satu dari perbuatan berikut ini apabila dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematik yang ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil, dengan pengetahuan tentang serangan tersebut:a. Pembunuhan;b. Pemusnahan;c. Perbudakan;d. Deportasi atau pemindahan paksa penduduk;e. Pemenjaraan atau perampasan berat atas kebebasan fisik dengan melanggar aturan-aturan dasar hukum internasional;f. Penyiksaan;g. Perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, penghamilan paksa, pemaksaan sterilisasi, atau suatu bentuk kekerasan seksual lain yang cukup berat;h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok yang dapat diidentifikasi atau kolektivitas atas dasar politik, ras, nasional, etnis, budaya, agama, gender sebagai didefinisikan dalam ayat 3, atau atas dasar lain yang secara universal diakui sebagai tidak diizinkan berdasarkan hukum internasional, yang berhubungan dengan setiap perbuatan yang dimaksud dalam ayat ini atau setiap kejahatan yang berada dalam yurisdiksi Mahkamah;i. Penghilangan paksa;j. Kejahatan apartheid;k. Perbuatan tak manusiawi lain dengan sifat sama yang secara sengaja menyebabkan penderitaan berat, atau luka serius terhadap badan atau mental atau kesehatan fisik.Ketentuan tersebut kemudian dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 7 ayat (2) Statuta Roma, yaitu:Serangan yang terdiri dari tindakan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) terhadap penduduk sipil yang berkaitan dengan atau merupakan tindak lanjut dari kebijakan negara atau organisasi untuk melakukan penyerangan tersebut;Pemusnahan diartikan sebagai tindakan yang termasuk di antaranya penerapan kondisi tertentu yang mengancam kehidupan secara sengaja, antara lain menghambat akses terhadap makanan dan obat-obatan, yang diperkirakan dapat menghancurkan sebagian penduduk;Perbudakan diartikan sebagai segala bentuk pelaksanaan hak milik terhadap objek yang berupa orang, termasuk tindakan mengangkut objek tersebut, khususnya perempuan dan anak-anak;Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa diartikan sebagai tindakan merelokasi penduduk melalui pengusiran atau cara kekerasan lainnya dari tempat dimana penduduk tersebut secara sah berada, tanpa dasar yang dibenarkan menurut hukum internasional;Penyiksaan diartikan tindakan secara sengaja untuk memberikan rasa sakit atau penderitaan, baik fisik maupun mental, orang-orang yang ditahan di bawah kekuasaan pelaku. Kecuali itu, bahwa penyiksaan tersebut tidak termasuk rasa sakit atau penderitaan yang hanya muncul secara inheren atau insidental dari pengenaan sanksi yang sah;Penghamilan paksa berarti penyekapan secara tidak sah seorang perempuan yang dibuat hamil secara paksa, dengan maksud memengaruhi komposisi etnis suatu populasi atau merupakan pelanggaran berat lainnya terhadap hukum internasional. Definisi ini tidak dapat ditafsirkan mempengaruhi hukum nasional terkait kehamilan;Penindasan diartikan penyangkalan keras dan sengaja terhadap hak-hak dasar dengan cara bertentangan dengan hukum internasional dengan alasan identitas sebuah kelompok atau kolektif;Kejahatan apartheid diartikan tindakan tidak manusiawi dengan karakter yang serupa dengan tindakan-tindakan yang disebutkan dalam ayat (1), dilakukan dalam konteks penindasan sistematis yang dilakukan oleh suatu rezim dan dominasi satu kelompok ras tertentu dari kelompok ras lainnya dengan maksud untuk mempertahankan rezim tersebut;Penghilangan orang secara paksa diartikan sebagai penangkapan, penahanan atau penculikan terhadap seseorang atas dasar wewenang, dukungan atau persetujuan suatu negara ataupun organisasi politik, yang kemudian diikuti oleh penolakan pengakuan kebebasan atau pemberian informasi tentang keberadaan orang-orang tersebut, dengan maksud untuk menghilangkan perlindungan hukum dalam waktu yang lama.Serangan Meluas atau SistematikSebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 7 ayat (1) Statuta Roma, salah satu elemen penting pada kejahatan terhadap kemanusiaan adalah adanya serangan yang meluas atau sistematik.Pada dasarnya, istilah luas (widespread) merujuk pada banyaknya jumlah korban, sedangkan istilah sistematik (systematische) merujuk pada adanya kebijakan atau rencana untuk melakukan serangan yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.[1]Kemudian, syarat bahwa kejahatan harus dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik merupakan unsur internasional pertama. Sedangkan unsur internasional kedua adalah “ditujukan kepada penduduk sipil”. Unsur ini menjadi unsur pembeda antara kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, karena penduduk sipil dalam hal ini adalah mereka yang sama kewarganegaraannya dengan pelaku. Kedua unsur internasional ini menjadikannya layak untuk dikriminalisasi secara internasional.[2]Selanjutnya, penting untuk diketahui bahwa dalam kejahatan perang, syarat korbannya adalah musuh, baik penduduk sipil maupun orang-orang yang tidak lagi aktif dalam pertempuran. Hal ini menjadikan korbannya harus berbeda kebangsaan dengan pelaku. Sedangkan kejahatan terhadap kemanusiaan mensyaratkan korbannya adalah penduduk sipil tanpa mempedulikan kewarganegaraannya serta apalah mereka dianggap musuh atau bukan.[3]Actus Reus dan Mens ReaBerdasarkan pertanyaan Anda, beberapa tahun lalu muncul pemberitaan terkait serangan terhadap penduduk sipil di Suriah dengan menggunakan senjata biologis di berbagai media. Untuk menganalisis apakah serangan yang diluncurkan terhadap penduduk sipil di Suriah termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan atau bukan, kita perlu mengamati elemen-elemen yang telah dijabarkan di atas. Hal ini berkaitan dengan actus reus (tindakan jahat) dan mens rea (niat jahat) dalam tindakan tersebut.[4]Pertama, actus reus, yaitu telah terjadi serangan secara nyata dengan menggunakan senjata biologis di Provinsi Idlib yang menewaskan penduduk sipil (terdiri dari anak-anak dan orang dewasa). Skala serangannya pun dapat dibilang cukup massive dan telah menimbulkan efek yang serius terhadap penduduk sipil.Kedua, mens rea, yaitu penting untuk dibuktikan bahwa tindakan yang dilakukan pemberontak terhadap penduduk sipil di Suriah adalah tindakan terpola yang memang diniatkan oleh pelaku untuk menghabisi nyawa penduduk sipil dalam skala besar.Namun, membuktikan mens rea bukanlah merupakan hal yang mudah. Salah satu cara untuk membuktikan mens rea adalah melalui adanya rencana/kebijakan serangan, namun rencana tersebut tidak harus dinyatakan secara tegas atau terang-terangan sebagaimana dinyatakan secara tersirat dalam kasus Kunarac, Kovac and Vukovic Appeal Judgement, (number 81). Berdasarkan pertimbangan di atas, kita perlu berhati-hati dalam mengklasifikasikan suatu perbuatan apakah termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan atau bukan. Meskipun secara kasat mata tindakan yang dilakukan terhadap penduduk sipil di Suriah telah memenuhi syarat actus reus, namun kita memerlukan kajian yang lebih dalam menentukan mens rea yang dimiliki oleh pelaku.Begitu pula dengan kasus serangan udara di Rafah. Walaupun Israel telah memenuhi syarat actus reus (melakukan serangan udara terhadap penduduk sipil di Rafah), namun menentukan mens rea dari kasus tersebut membutuhkan kajian lebih lanjut.Baca juga: Kejahatan Genosida dalam Konteks Hukum InternasionalDemikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.Dasar Hukum:Charter of the International Military Tribunal, 1945;Statute of the International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia, 2009.Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda, 2007;Rome Statute of the International Criminal Court, 1998;Statute of the International Military Tribunal for the Far East, 1946;Referensi:Diajeng Wulan Christianti. Hukum Pidana Internasional. Jakarta: Sinak Grafika, 2021;Elies van Sliedregt. Joint Criminal Enterprise as a Pathway to Convicting Individuals for Genocide. Journal of International Criminal Justice 5 (2007), Oxford University Press, 2006;Tolib Effendi. Hukum Pidana Internasional. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2014;Kunarac, Kovac and Vukovic Appeal Judgement, diakses pada 21 Mei 2024, pukul 05.12 WIB.[1] Tolib Effendi. Hukum Pidana Internasional. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2014, hal. 110[2] Diajeng Wulan Christianti. Hukum Pidana Internasional. Jakarta: Sinak Grafika, 2021, hal. 39[3] Diajeng Wulan Christianti. Hukum Pidana Internasional. Jakarta: Sinak Grafika, 2021, hal. 37-38[4] Elies van Sliedregt. Joint Criminal Enterprise as a Pathway to Convicting Individuals for Genocide. Journal of International Criminal Justice 5 (2007), Oxford University Press, 2006, hal. 195Tagsmasyarakat sipilhak asasi manusiapemerkosaanpelanggaran hamrasgenosidaagamasukuperbudakanhampenyiksaanpembunuhanstatuta romapidana

Beberapa tahun yang lalu (sekitar tahun 2017-2018) ramai diberitakan bahwa penduduk sipil di Suriah diserang pemberontak dengan menggunakan senjata kimia hingga menewaskan puluhan orang di provinsi Idlib. Korban tersebut terdiri dari anak-anak hingga dewasa. Kemudian kasus lain, akhir-akhir ini Israel kembali serang Rafah. Menurut berita yang beredar, Israel telah melakukan serangan udara hampir setiap hari di Rafah. Akibat serangan Israel terhadap Rafah, masyarakat sipil termasuk anak-anak menjadi korban jiwa. Pertanyaan saya, apakah tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan?

Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah kejahatan seperti pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, deportasi atau pemindahan paksa penduduk, yang dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematik, dan ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil, dengan pengetahuan tentang serangan tersebut. Untuk menentukan suatu kejahatan terhadap kemanusiaan perlu untuk memperhatikan dua hal, yaitu actus reus (tindakan jahat) dan mens rea (niat jahat). Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Mengenal Arti Jure Imperii dan Jure Gestionis29 Feb 2024Proses Hukum untuk Mengadili Kasus Pelanggaran HAM Berat14 Des 2023Kejahatan Genosida dalam Konteks Hukum Internasional26 Okt 2023Konsep Proprio Motu dalam Statuta Roma dan Penerapannya04 Apr 2013Mengenal Arti Jure Imperii dan Jure Gestionis29 Feb 2024Proses Hukum untuk Mengadili Kasus Pelanggaran HAM Berat14 Des 2023Kejahatan Genosida dalam Konteks Hukum Internasional26 Okt 2023Konsep Proprio Motu dalam Statuta Roma dan Penerapannya04 Apr 2013Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023Cara dan Biaya Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara25 Apr 2024Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023Cara dan Biaya Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara25 Apr 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/tindakan-tindakan-yang-termasuk-kejahatan-terhadap-kemanusiaan-lt58eb05ff5601a/

Tindakan-tindakan yang Termasuk Kejahatan terhadap Kemanusiaan

pages/2/page-7.html

ULASAN LENGKAP -------------- ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Mengenal Arti Jure Imperii dan Jure Gestionis ](/klinik/a/jure-imperii-lt4e7051b423af9/)  29 Feb 2024 [ #### Proses Hukum untuk Mengadili Kasus Pelanggaran HAM Berat ](/klinik/a/proses-hukum-untuk-mengadili-kasus-pelanggaran-ham-berat-lt50d6aab16b611/)  14 Des 2023 [ #### Kejahatan Genosida dalam Konteks Hukum Internasional ](/klinik/a/kejahatan-genosida-dalam-konteks-hukum-internasional-lt50fc2162e60e3/)  26 Okt 2023 [ #### Konsep Proprio Motu dalam Statuta Roma dan Penerapannya ](/klinik/a/konsep-proprio-motu-dalam-statuta-roma-dan-penerapannya-lt4ec61f419a769/)  04 Apr 2013 [](#!) Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul yang sama yang dibuat oleh [Muhamad Eka Ari Pramuditya, S.H., LL.M](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/muhamad-eka-ari-pramuditya--sh--llm-lt56d6e948e466f/) dan dipublikasikan pertama kali pada 10 April 2017.** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. Untuk menjawab pertanyaan Anda, kita perlu memahami terlebih dahulu pengertian dari kejahatan terhadap kemanusiaan atau crimes against humanity. ### **Kejahatan terhadap Kemanusiaan** Konsep _crimes against humanity_ pertama kali diperkenalkan di era setelah berakhirnya Perang Dunia II. Dalam **Pasal 6 huruf c _[Charter of the International Military Tribunal](https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.2_Charter%20of%20IMT%201945.pdf)_**, tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dijelaskan sebagai berikut: _CRIMES AGAINST HUMANITY: namely, murder, extermination, enslavement, deportation, and other inhumane acts committed against any civilian population, before or during the war; or persecutions on political, racial or religious grounds in execution of or in connection with any crime within the jurisdiction of the Tribunal, whether or not in violation of the domestic law of the country where perpetrated._ Jika diterjemahkan secara bebas, kejahatan terhadap kemanusiaan adalah pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pemindahan secara paksa dan tindakan tidak manusiawi lainnya yang ditujukan pada masyarakat sipil, sebelum atau selama perang, atau penindasan berdasarkan politik, ras atau agama dalam pelaksanaan atau dalam ruang lingkup pengadilan ini, apakah perbuatan tersebut baik yang melanggar atau tidak hukum dimana perbuatan tersebut dilakukan. Seiring dengan perkembangan di bidang hukum pidana internasional, penjelasan terkait kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut kemudian diadaptasi dan digunakan di dalam beberapa statuta pengadilan internasional, antara lain: 1. _**[Statute of the International Military Tribunal for the Far East](https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.3_1946%20Tokyo%20Charter.pdf)**_; 2. _**[Statute of the International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia](https://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/Statute/statute_sept09_en.pdf)**_ (“ICTY”); 3. _**[Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda](https://legal.un.org/avl/pdf/ha/ictr_EF.pdf)**_ (“ICTR”); dan 4. _**[Rome Statute of the International Criminal Court](https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/Publications/Rome-Statute.pdf)**_ (“ICC”). Saat ini, dapat dikatakan bahwa pengaturan terkait _crimes against humanity_ yang paling komprehensif terdapat pada **_Rome Statute of the International Criminal Court_ (“Statuta Roma”)**, atau statuta pendirian dari ICC. Dalam **Pasal 7 ayat (1) Statuta Roma** diatur mengenai jenis-jenis perbuatan yang termasuk dalam kualifikasi kejahatan terhadap kemanusiaan adalah: _“Kejahatan terhadap kemanusiaan” berarti salah satu dari perbuatan berikut ini apabila dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematik yang ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil, dengan pengetahuan tentang serangan tersebut:_ _a. Pembunuhan;_ _b. Pemusnahan;_ _c. Perbudakan;_ _d. Deportasi atau pemindahan paksa penduduk;_ _e. Pemenjaraan atau perampasan berat atas kebebasan fisik dengan melanggar aturan-aturan dasar hukum internasional;_ _f. Penyiksaan;_ _g. Perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, penghamilan paksa, pemaksaan sterilisasi, atau suatu bentuk kekerasan seksual lain yang cukup berat;_ _h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok yang dapat diidentifikasi atau kolektivitas atas dasar politik, ras, nasional, etnis, budaya, agama, gender sebagai didefinisikan dalam ayat 3, atau atas dasar lain yang secara universal diakui sebagai tidak diizinkan berdasarkan hukum internasional, yang berhubungan dengan setiap perbuatan yang dimaksud dalam ayat ini atau setiap kejahatan yang berada dalam yurisdiksi Mahkamah;_ _i. Penghilangan paksa;_ _j. Kejahatan apartheid;_ _k. Perbuatan tak manusiawi lain dengan sifat sama yang secara sengaja menyebabkan penderitaan berat, atau luka serius terhadap badan atau mental atau kesehatan fisik._ Ketentuan tersebut kemudian dijelaskan lebih lanjut pada **Pasal 7 ayat (2) Statuta Roma**, yaitu: 1. Serangan yang terdiri dari tindakan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) terhadap penduduk sipil yang berkaitan dengan atau merupakan tindak lanjut dari kebijakan negara atau organisasi untuk melakukan penyerangan tersebut; 2. Pemusnahan diartikan sebagai tindakan yang termasuk di antaranya penerapan kondisi tertentu yang mengancam kehidupan secara sengaja, antara lain menghambat akses terhadap makanan dan obat-obatan, yang diperkirakan dapat menghancurkan sebagian penduduk; 3. Perbudakan diartikan sebagai segala bentuk pelaksanaan hak milik terhadap objek yang berupa orang, termasuk tindakan mengangkut objek tersebut, khususnya perempuan dan anak-anak; 4. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa diartikan sebagai tindakan merelokasi penduduk melalui pengusiran atau cara kekerasan lainnya dari tempat dimana penduduk tersebut secara sah berada, tanpa dasar yang dibenarkan menurut hukum internasional; 5. Penyiksaan diartikan tindakan secara sengaja untuk memberikan rasa sakit atau penderitaan, baik fisik maupun mental, orang-orang yang ditahan di bawah kekuasaan pelaku. Kecuali itu, bahwa penyiksaan tersebut tidak termasuk rasa sakit atau penderitaan yang hanya muncul secara inheren atau insidental dari pengenaan sanksi yang sah; 6. Penghamilan paksa berarti penyekapan secara tidak sah seorang perempuan yang dibuat hamil secara paksa, dengan maksud memengaruhi komposisi etnis suatu populasi atau merupakan pelanggaran berat lainnya terhadap hukum internasional. Definisi ini tidak dapat ditafsirkan mempengaruhi hukum nasional terkait kehamilan; 7. Penindasan diartikan penyangkalan keras dan sengaja terhadap hak-hak dasar dengan cara bertentangan dengan hukum internasional dengan alasan identitas sebuah kelompok atau kolektif; 8. Kejahatan apartheid diartikan tindakan tidak manusiawi dengan karakter yang serupa dengan tindakan-tindakan yang disebutkan dalam ayat (1), dilakukan dalam konteks penindasan sistematis yang dilakukan oleh suatu rezim dan dominasi satu kelompok ras tertentu dari kelompok ras lainnya dengan maksud untuk mempertahankan rezim tersebut; 9. Penghilangan orang secara paksa diartikan sebagai penangkapan, penahanan atau penculikan terhadap seseorang atas dasar wewenang, dukungan atau persetujuan suatu negara ataupun organisasi politik, yang kemudian diikuti oleh penolakan pengakuan kebebasan atau pemberian informasi tentang keberadaan orang-orang tersebut, dengan maksud untuk menghilangkan perlindungan hukum dalam waktu yang lama. ### **Serangan Meluas atau Sistematik** Sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 7 ayat (1) Statuta Roma, salah satu elemen penting pada kejahatan terhadap kemanusiaan adalah adanya serangan yang meluas atau sistematik. Pada dasarnya, istilah luas (_widespread_) merujuk pada banyaknya jumlah korban, sedangkan istilah sistematik (_systematische_) merujuk pada adanya kebijakan atau rencana untuk melakukan serangan yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.[\[1\]](#_ftn1) Kemudian, syarat bahwa kejahatan harus dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik merupakan unsur internasional pertama. Sedangkan unsur internasional kedua adalah “ditujukan kepada penduduk sipil”. Unsur ini menjadi unsur pembeda antara kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, karena penduduk sipil dalam hal ini adalah mereka yang sama kewarganegaraannya dengan pelaku. Kedua unsur internasional ini menjadikannya layak untuk dikriminalisasi secara internasional.[\[2\]](#_ftn2) Selanjutnya, penting untuk diketahui bahwa dalam kejahatan perang, syarat korbannya adalah musuh, baik penduduk sipil maupun orang-orang yang tidak lagi aktif dalam pertempuran. Hal ini menjadikan korbannya harus berbeda kebangsaan dengan pelaku. Sedangkan kejahatan terhadap kemanusiaan mensyaratkan korbannya adalah penduduk sipil tanpa mempedulikan kewarganegaraannya serta apalah mereka dianggap musuh atau bukan.[\[3\]](#_ftn3) ### **_Actus Reus_ dan _Mens Rea_** Berdasarkan pertanyaan Anda, beberapa tahun lalu muncul pemberitaan terkait serangan terhadap penduduk sipil di Suriah dengan menggunakan senjata biologis di berbagai media. Untuk menganalisis apakah serangan yang diluncurkan terhadap penduduk sipil di Suriah termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan atau bukan, kita perlu mengamati elemen-elemen yang telah dijabarkan di atas. Hal ini berkaitan dengan _actus reus_ (tindakan jahat) dan _mens rea_ (niat jahat) dalam tindakan tersebut.[\[4\]](#_ftn4) _Pertama,_ _actus reus_, yaitu telah terjadi serangan secara nyata dengan menggunakan senjata biologis di Provinsi Idlib yang menewaskan penduduk sipil (terdiri dari anak-anak dan orang dewasa). Skala serangannya pun dapat dibilang cukup _massive_ dan telah menimbulkan efek yang serius terhadap penduduk sipil. _Kedua, mens rea,_ yaitu penting untuk dibuktikan bahwa tindakan yang dilakukan pemberontak terhadap penduduk sipil di Suriah adalah tindakan terpola yang memang diniatkan oleh pelaku untuk menghabisi nyawa penduduk sipil dalam skala besar. Namun, membuktikan _mens rea_ bukanlah merupakan hal yang mudah. Salah satu cara untuk membuktikan _mens rea_ adalah melalui adanya rencana/kebijakan serangan, namun rencana tersebut tidak harus dinyatakan secara tegas atau terang-terangan sebagaimana dinyatakan secara tersirat dalam kasus _**[Kunarac, Kovac and Vukovic Appeal Judgement](https://www.icty.org/x/cases/kunarac/acjug/en/), (number 81)**_.  Berdasarkan pertimbangan di atas, kita perlu berhati-hati dalam mengklasifikasikan suatu perbuatan apakah termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan atau bukan. Meskipun secara kasat mata tindakan yang dilakukan terhadap penduduk sipil di Suriah telah memenuhi syarat _actus reus_, namun kita memerlukan kajian yang lebih dalam menentukan _mens rea_ yang dimiliki oleh pelaku. Begitu pula dengan kasus serangan udara di Rafah. Walaupun Israel telah memenuhi syarat _actus reus_ (melakukan serangan udara terhadap penduduk sipil di Rafah), namun menentukan mens rea dari kasus tersebut membutuhkan kajian lebih lanjut. Baca juga: **[Kejahatan Genosida dalam Konteks Hukum Internasional](https://www.hukumonline.com/klinik/a/kejahatan-genosida-dalam-konteks-hukum-internasional-lt50fc2162e60e3/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=kejahatan_genosida)** Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum: 1. _[Charter of the International Military Tribunal](https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.2_Charter%20of%20IMT%201945.pdf)_, 1945; 2. _[Statute of the International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia](https://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/Statute/statute_sept09_en.pdf)_, 2009. 3. _[Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda](https://legal.un.org/avl/pdf/ha/ictr_EF.pdf)_, 2007; 4. _[Rome Statute of the International Criminal Court](https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/Publications/Rome-Statute.pdf)_, 1998; 5. _[Statute of the International Military Tribunal for the Far East](https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.3_1946%20Tokyo%20Charter.pdf)_, 1946; Referensi: 1. Diajeng Wulan Christianti. _Hukum Pidana Internasional_. Jakarta: Sinak Grafika, 2021; 2. Elies van Sliedregt. _Joint Criminal Enterprise as a Pathway to Convicting Individuals for Genocide. Journal of International Criminal Justice_ 5 (2007), Oxford University Press, 2006; 3. Tolib Effendi. _Hukum Pidana Internasional_. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2014; 4. _[Kunarac, Kovac and Vukovic Appeal Judgement](https://www.icty.org/x/cases/kunarac/acjug/en/)_, diakses pada 21 Mei 2024, pukul 05.12 WIB. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Tolib Effendi. _Hukum Pidana Internasional_. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2014, hal. 110 [\[2\]](#_ftnref2) Diajeng Wulan Christianti. _Hukum Pidana Internasional_. Jakarta: Sinak Grafika, 2021, hal. 39 [\[3\]](#_ftnref3) Diajeng Wulan Christianti. _Hukum Pidana Internasional_. Jakarta: Sinak Grafika, 2021, hal. 37-38 [\[4\]](#_ftnref4) Elies van Sliedregt. _Joint Criminal Enterprise as a Pathway to Convicting Individuals for Genocide. Journal of International Criminal Justice_ 5 (2007), Oxford University Press, 2006, hal. 195 Tags ---- [masyarakat sipil](/tag/masyarakat-sipil) [hak asasi manusia](/tag/hak-asasi-manusia) [pemerkosaan](/tag/pemerkosaan) [pelanggaran ham](/tag/pelanggaran-ham) [ras](/tag/ras) [genosida](/tag/genosida) [agama](/tag/agama) [suku](/tag/suku) [perbudakan](/tag/perbudakan) [ham](/tag/ham) [penyiksaan](/tag/penyiksaan) [pembunuhan](/tag/pembunuhan) [statuta roma](/tag/statuta-roma) [pidana](/tag/pidana)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul Pencemaran Nama Baik di Media Sosial, Delik Biasa atau Aduan? yang dibuat oleh Josua Sitompul, S.H., IMM yang pertama kali dipublikasikan pada Rabu, 25 Juli 2018, yang dimutakhirkan pertama kalinya oleh Renata Christha Auli, S.H. pada Kamis, 9 Juni 2022, dan kedua kalinya dimutakhirkan pada 28 Desember 2022.KLINIK TERKAITHukum Pencemaran Nama Baik Terhadap Badan Hukum16 Apr 2024Memviralkan Fakta di Medsos, Bisa Kena Pasal Pencemaran Nama Baik?02 Apr 2024Perbuatan yang Termasuk dalam Pasal Pencemaran Nama Baik21 Des 2022Pencemaran Nama Baik oleh Advokat pada Teman Sejawatnya11 Agt 2022Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Pasal Pencemaran Nama BaikBelajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Pencemaran nama baik dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah defamation, slander, calumny dan vilification.[1] Pengertian pencemaran nama baik menurut Oemar Seno Adji, pencemaran nama baik adalah suatu tindakan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang (aanranding of goede naam). Salah satu bentuk pencemaran nama baik adalah pencemaran nama baik yang dilakukan secara tertulis dengan menuduhkan sesuatu hal.[2]Di Indonesia, pencemaran nama baik di media sosial kena pasal berapa? Patut dicatat, pasal pencemaran nama baik diatur dalam KUHP yang pada saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan UU 1/2023 yang akan berlaku setelah 3 tahun sejak diundangkan[3] sebagai berikut.Pasal 310 KUHP jo. Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023Pasal 433 UU 1/20231. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dengan cara lisan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta.[4]2. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta.3. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.1. Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta.[5]2. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori III, yaitu Rp50 juta.[6]3. Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.Baca juga: Perbuatan yang Termasuk dalam Pasal Pencemaran Nama BaikHukum Pencemaran Nama Baik di Media SosialSeiring perkembangan zaman, kegiatan manusia semakin bervariasi. Hal tersebut adalah akibat dari perkembangan teknologi informasi. Dahulu, kegiatan manusia didominasi pada kegiatan yang menggunakan sarana fisik. Namun, pada era teknologi informasi kegiatan manusia kini didominasi oleh peralatan yang berbasis teknologi. Hal tersebut tentu memberikan dampak pada penegakkan hukum pidana, contohnya kejahatan dalam dunia maya seperti pencemaran nama baik kerap terjadi.[7]Apa hukuman pencemaran nama baik di media sosial? Jerat pasal pencemaran nama baik di media sosial selain dalam KUHP juga dapat merujuk pada Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (3) UU 1/2024yang mengatur setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik dipidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp400 juta.[8]Lebih lanjut, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “menyerang kehormatan atau nama baik” adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri orang lain sehingga merugikan orang tersebut, termasuk menista dan/atau memfitnah.[9]Sedangkan larangan menyebarkan informasi yang bertujuan menimbulkan kebencian berdasarkan SARA diatur dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU 1/2024, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.Sebagai informasi, berdasarkan Lampiran SKB UU ITE jika muatan/konten berupa penghinaan seperti cacian, ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas maka dapat menggunakan kualifikasi delik penghinaan ringan Pasal 315 KUHP atau Pasal 436 UU 1/2023 dan bukan Pasal 27 ayat (3) UU ITE (hal. 10) yang sekarang diubah dengan Pasal 27A UU 1/2024.Adapun, jika muatan/konten tersebut berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan, maka bukan termasuk delik pencemaran nama baik (hal. 11).Patut digarisbawahi, jerat pasal UU ITE pencemaran nama baik di media sosial atau delik hukum pencemaran nama baik di media sosial yang diatur dalam Pasal 310 KUHP dan Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (3) UU 1/2024 adalah delik aduan, sehingga hanya korban yang bisa memproses ke polisi.[10]Konten dan Konteks Pencemaran Nama BaikDalam menentukan jerat pasal pencemaran nama baik di media sosial, konten dan konteks menjadi bagian yang sangat penting untuk dipahami. Tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan.Dengan kata lain, korbanlah yang dapat menilai secara subjektif tentang konten atau bagian mana dari informasi atau dokumen elektronik yang ia rasa telah menyerang kehormatan atau nama baiknya.Konstitusi telah memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat seseorang sebagai salah satu hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlindungan hukum diberikan kepada korban, dan bukan kepada orang lain. Sebab, orang lain tidak dapat menilai sama seperti penilaian korban.Sedangkan, konteks berperan untuk memberikan nilai objektif terhadap konten. Pemahaman akan konteks mencakup gambaran mengenai suasana hati korban dan pelaku, maksud dan tujuan pelaku dalam mendiseminasi informasi, serta kepentingan-kepentingan yang ada di dalam pendiseminasian (penyebarluasan, ed.) konten. Oleh karena itu, untuk memahami konteks, mungkin diperlukan pendapat ahli, seperti ahli bahasa, ahli psikologi, dan ahli komunikasi.Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PidanaUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ElektronikUndang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ElektronikUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ElektronikUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPeraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPKeputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 229, 154, KB/2/VI/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.PUTUSANPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023.REFERENSIAnna Rahmania Ramadhan. Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. III No. 9, Desember 2015;Oemar Seno Adji. Perkembangan Delik Pers di Indonesia. Jakarta: Erlangga, 1990;Saepul Rochman. Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Perbandingan Hukum Pidana Positif dan Islam. Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 19, No. 1, 2021.[1] Saepul Rochman. Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Perbandingan Hukum Pidana Positif Dan Islam, Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 19, No. 1, 2021, hal. 35[2] Oemar Seno Adji. Perkembangan Delik Pers di Indonesia. Jakarta: Erlangga, 1990, hal. 36[3] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)[4]Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 (hal. 358) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP[5] Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023[6] Pasal 79 ayat (1) huruf c UU 1/2023[7] Anna Rahmania Ramadhan. Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. III No. 9, Desember 2015, hal. 602[8] Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 1/2024”)[9] Penjelasan Pasal 27A UU 1/2024[10] Pasal 45 ayat (5) UU 1/2024Tagskuhpkuhp barupasal penghinaanpencemaran nama baikpenghinaansarauu ite

Jika seseorang menjelekkan dan mencemari nama baik orang lain, dengan melontarkan kalimat yang bersifat menyinggung SARA, serta memprovokasi pengguna media sosial, akankah orang tersebut dipidana apabila dilaporkan? Apa pasal pencemaran nama baik di media sosial?

Seiring perkembangan zaman, kejahatan tidak lagi terjadi pada dunia nyata saja, melainkan juga terjadi pada dunia maya/virtual. Seseorang yang menjelekkan dan mencemarkan nama baik orang lain, melontarkan kalimat yang bersifat menyinggung SARA di media sosial dapat dipidana berdasarkan UU ITE dan perubahannya. Pencemaran nama baik di UU ITE pasal berapa? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Hukum Pencemaran Nama Baik Terhadap Badan Hukum16 Apr 2024Memviralkan Fakta di Medsos, Bisa Kena Pasal Pencemaran Nama Baik?02 Apr 2024Perbuatan yang Termasuk dalam Pasal Pencemaran Nama Baik21 Des 2022Pencemaran Nama Baik oleh Advokat pada Teman Sejawatnya11 Agt 2022Hukum Pencemaran Nama Baik Terhadap Badan Hukum16 Apr 2024Memviralkan Fakta di Medsos, Bisa Kena Pasal Pencemaran Nama Baik?02 Apr 2024Perbuatan yang Termasuk dalam Pasal Pencemaran Nama Baik21 Des 2022Pencemaran Nama Baik oleh Advokat pada Teman Sejawatnya11 Agt 2022Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/pencemaran-nama-baik-di-media-sosial-lt520aa5d4cedab/

Hukum Pencemaran Nama Baik di Media Sosial

pages/2/page-8.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul** _**Pencemaran Nama Baik di Media Sosial, Delik Biasa atau Aduan?**_ **yang dibuat oleh [Josua Sitompul, S.H., IMM](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/indonesia-cyber-law-community-iclc-lt4f9e2ec7ea443/josua-sitompul--sh--imm-lt4fbf674ca421e) yang pertama kali dipublikasikan pada Rabu, 25 Juli 2018, yang dimutakhirkan pertama kalinya oleh [Renata Christha Auli, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/renata-christha-auli--sh-lt628dd61fce732) pada Kamis, 9 Juni 2022, dan kedua kalinya dimutakhirkan pada 28 Desember 2022.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Hukum Pencemaran Nama Baik Terhadap Badan Hukum ](/klinik/a/hukum-pencemaran-nama-baik-terhadap-badan-hukum-lt634d2c840ebf5/)  16 Apr 2024 [ #### Memviralkan Fakta di Medsos, Bisa Kena Pasal Pencemaran Nama Baik? ](/klinik/a/memviralkan-fakta-di-medsos--bisa-kena-pasal-pencemaran-nama-baik-lt5d83b35260ae6/)  02 Apr 2024 [ #### Perbuatan yang Termasuk dalam Pasal Pencemaran Nama Baik ](/klinik/a/perbuatan-yang-termasuk-dalam-pasal-pencemaran-nama-baik-lt517f3d9f2544a/)  21 Des 2022 [ #### Pencemaran Nama Baik oleh Advokat pada Teman Sejawatnya ](/klinik/a/pencemaran-nama-baik-oleh-advokat-pada-teman-sejawatnya-lt62f4eb2fb339f/)  11 Agt 2022 [](#!) **Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika).** ### **Pasal Pencemaran Nama Baik** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Pencemaran nama baik dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah _defamation_, _slander_, _calumny_ dan _vilification_.[\[1\]](#_ftn1) Pengertian pencemaran nama baik menurut **Oemar Seno Adji**, pencemaran nama baik adalah suatu tindakan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang (_aanranding of goede naam_). Salah satu bentuk pencemaran nama baik adalah pencemaran nama baik yang dilakukan secara tertulis dengan menuduhkan sesuatu hal.[\[2\]](#_ftn2) Di Indonesia, pencemaran nama baik di media sosial kena pasal berapa? Patut dicatat, pasal pencemaran nama baik diatur dalam **[KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document/lt4c7b80e19969e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP)** yang pada saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan **[UU 1/2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru)** yang akan berlaku setelah 3 tahun sejak diundangkan[\[3\]](#_ftn3) sebagai berikut. **Pasal 310 KUHP _jo._** [Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6604d70c8cc49/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-78puu-xxi2023/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=putusan_mk_78_xxi_2023) **Pasal 433 UU 1/2023** 1\. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dengan cara lisan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta.[\[4\]](#_ftn4) 2\. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena **pencemaran tertulis** dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta. 3\. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. 1\. Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta.[\[5\]](#_ftn5) 2\. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena **pencemaran tertulis**, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori III, yaitu Rp50 juta.[\[6\]](#_ftn6) 3\. Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri. Baca juga: **[Perbuatan yang Termasuk dalam Pasal Pencemaran Nama Baik](https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-yang-termasuk-dalam-pasal-pencemaran-nama-baik-lt517f3d9f2544a?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pencemaran_nama_baik)** ### **Hukum Pencemaran Nama Baik di Media Sosial** Seiring perkembangan zaman, kegiatan manusia semakin bervariasi. Hal tersebut adalah akibat dari perkembangan teknologi informasi. Dahulu, kegiatan manusia didominasi pada kegiatan yang menggunakan sarana fisik. Namun, pada era teknologi informasi kegiatan manusia kini didominasi oleh peralatan yang berbasis teknologi. Hal tersebut tentu memberikan dampak pada penegakkan hukum pidana, contohnya kejahatan dalam dunia maya seperti pencemaran nama baik kerap terjadi.[\[7\]](#_ftn7) Apa hukuman pencemaran nama baik di media sosial? Jerat pasal pencemaran nama baik di media sosial selain dalam KUHP juga dapat merujuk pada **Pasal 27A _jo._ Pasal 45 ayat (3) [UU 1/2024](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65961ed500cf3/undang-undang-nomor-1-tahun-2024/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_2024)**yang mengatur setiap orang dengan sengaja **menyerang kehormatan atau nama baik orang lain** dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik dipidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp400 juta.[\[8\]](#_ftn8) Lebih lanjut, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “**menyerang kehormatan atau nama baik**” adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri orang lain sehingga merugikan orang tersebut, termasuk **menista dan/atau memfitnah**.[\[9\]](#_ftn9) Sedangkan larangan menyebarkan informasi yang bertujuan menimbulkan kebencian berdasarkan SARA diatur dalam **Pasal 28 ayat (2) _jo._ Pasal 45A ayat (2) UU 1/2024**, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar. Sebagai informasi, berdasarkan **Lampiran [SKB UU ITE](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60d3fe3554116/keputusan-bersama-menteri-komunikasi-dan-informatika--jaksa-agung--dan-kapolri-nomor-229--154--kb-2-vi-2021-tahun-2021/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=skb_uu_ite)** jika muatan/konten berupa penghinaan seperti cacian, ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas maka dapat menggunakan kualifikasi delik penghinaan ringan Pasal 315 KUHP atau Pasal 436 UU 1/2023 dan bukan Pasal 27 ayat (3) UU ITE (hal. 10) yang sekarang diubah dengan Pasal 27A UU 1/2024. Adapun, jika muatan/konten tersebut berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan, maka bukan termasuk delik pencemaran nama baik (hal. 11). Patut digarisbawahi, jerat pasal UU ITE pencemaran nama baik di media sosial atau delik hukum pencemaran nama baik di media sosial yang diatur dalam Pasal 310 KUHP dan Pasal 27A _jo._ Pasal 45 ayat (3) UU 1/2024 adalah delik aduan, sehingga hanya korban yang bisa memproses ke polisi.[\[10\]](#_ftn10) ### **Konten dan Konteks Pencemaran Nama Baik** Dalam menentukan jerat pasal pencemaran nama baik di media sosial, konten dan konteks menjadi bagian yang sangat penting untuk dipahami. Tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Dengan kata lain, korbanlah yang dapat menilai secara subjektif tentang konten atau bagian mana dari informasi atau dokumen elektronik yang ia rasa telah menyerang kehormatan atau nama baiknya. Konstitusi telah memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat seseorang sebagai salah satu hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlindungan hukum diberikan kepada korban, dan bukan kepada orang lain. Sebab, orang lain tidak dapat menilai sama seperti penilaian korban. Sedangkan, konteks berperan untuk memberikan nilai objektif terhadap konten. Pemahaman akan konteks mencakup gambaran mengenai suasana hati korban dan pelaku, maksud dan tujuan pelaku dalam mendiseminasi informasi, serta kepentingan-kepentingan yang ada di dalam pendiseminasian (penyebarluasan, ed.) konten. Oleh karena itu, untuk memahami konteks, mungkin diperlukan pendapat ahli, seperti ahli bahasa, ahli psikologi, dan ahli komunikasi. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document/lt4c7b80e19969e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_ite) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt584a7363785c8?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_19_2016) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65961ed500cf3/undang-undang-nomor-1-tahun-2024/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_2024) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4f4df95a89a5f/peraturan-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2012?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perma_2_2012) Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 229, 154, KB/2/VI/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. [](https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-pencemaran-nama-baik-di-media-sosial-lt520aa5d4cedab/Undang-Undang%20Nomor%2011%20Tahun%202008%20tentang%20Informasi%20dan%20Transaksi%20Elektronik) PUTUSAN ------- [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6604d70c8cc49/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-78puu-xxi2023/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=putusan_mk_78_xxi_2023). REFERENSI --------- 1. Anna Rahmania Ramadhan. _Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik_. Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. III No. 9, Desember 2015; 2. Oemar Seno Adji. _Perkembangan Delik Pers di Indonesia_. Jakarta: Erlangga, 1990; 3. Saepul Rochman. _Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Perbandingan Hukum Pidana Positif dan Islam._ Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 19, No. 1, 2021. [\[1\]](#_ftnref1) Saepul Rochman. _Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Perbandingan Hukum Pidana Positif Dan Islam,_ Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 19, No. 1, 2021, hal. 35 [\[2\]](#_ftnref2) Oemar Seno Adji. _Perkembangan Delik Pers di Indonesia_. Jakarta: Erlangga, 1990, hal. 36 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 624 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru) (“UU 1/2023”) [\[4\]](#_ftnref4)[Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6604d70c8cc49/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-78puu-xxi2023/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=putusan_mk_78_xxi_2023) (hal. 358) dan Pasal 3 [Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4f4df95a89a5f/peraturan-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2012?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perma_2_2012) [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 79 ayat (1) huruf c UU 1/2023 [\[7\]](#_ftnref7) Anna Rahmania Ramadhan. _Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik_, Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. III No. 9, Desember 2015, hal. 602 [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 45 ayat (4) [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65961ed500cf3/undang-undang-nomor-1-tahun-2024/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_2024) (“UU 1/2024”) [\[9\]](#_ftnref9) Penjelasan Pasal 27A UU 1/2024 [\[10\]](#_ftnref10) Pasal 45 ayat (5) UU 1/2024 Tags ---- [kuhp](/tag/kuhp) [kuhp baru](/tag/kuhp-baru) [pasal penghinaan](/tag/pasal-penghinaan) [pencemaran nama baik](/tag/pencemaran-nama-baik) [penghinaan](/tag/penghinaan) [sara](/tag/sara) [uu ite](/tag/uu-ite)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang pertama kali dibuat oleh Saufa Ata Taqiyya, S.H. dan dipublikasikan pada 17 Desember 2021.KLINIK TERKAITPerbedaan Pekerja Harian Lepas dengan Pekerja Bulanan24 Jul 2023Status Karyawan Berubah dari Kontrak Menjadi Tetap Jika Tak Penuhi Ketentuan Ini13 Des 2021Nekat Mem-PHK Karyawan yang Sakit, Ini Konsekuensinya10 Des 2021Yang Perlu Diperhatikan Jika Memutus Kontrak Karyawan PKWT22 Nov 2021Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Perjanjian Kerja untuk Waktu TertentuBelajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Perjanjian PKWT yang Anda maksud, kami asumsikan sebagai Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (“PKWT”), yaitu perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.[1] Dalam praktik, pekerja PKWT sering disebut juga dengan pekerja kontrak.Kemudian, PKWT dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin. Apabila PKWT dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dan kemudian terdapat perbedaan penafsiran antara keduanya, yang berlaku adalah PKWT yang dibuat dalam bahasa Indonesia.[2]Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 81 angka 15 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 59 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, PKWT sendiri hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;pekerjaaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama;pekerjaan yang bersifat musiman;pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan; ataupekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap.Kemudian sebagai informasi, PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 angka 15 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 59 ayat (2) UU Ketenagakerjaan.Pencatatan PKWT dan Akibatnya Jika Tak DicatatkanSelanjutnya, kami akan menjawab pertanyaan Anda mengenai kewajiban perusahaan mencatatkan PKWT ke pemerintah. Pada dasarnya, benar secara hukum bahwa PKWT atau pekerja kontrak wajib dicatatkan ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Hal ini dinyatakan secara eksplisit dalam Penjelasan Pasal 81 angka 15 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Ketenagakerjaan yang berbunyi:Perjanjian kerja dalam ayat ini dicatatkan ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.Selain itu, ketentuan serupa juga termuat dalam Pasal 14 PP 35/2021 yang berbunyi sebagai berikut:PKWT harus dicatatkan oleh Pengusaha pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan secara daring paling lama 3 hari kerja sejak penandatanganan PKWT.Dalam hal pencatatan PKWT secara daring belum tersedia maka pencatatan PKWT dilakukan oleh Pengusaha secara tertulis di dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota, paling lama 7 hari kerja sejak penandatanganan PKWT.Adapun untuk konsekuensi hukum apabila PKWT atau pekerja kontrak tidak dicatatkan ke instansi di bidang ketenagakerjaan dapat dilihat secara jelas Pasal 81 angka 15 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 59 ayat (3) UU Ketenagakerjaan menyatakan:Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.Perlu diingat, meski ketentuan pencatatan PKWT atau pekerja kontrak tercantum dalam bunyi penjelasan pasal, akan tetapi penjelasan pasal berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh,[3] sehingga kewajiban pencatatan PKWT yang kami kutip di atas merupakan tafsir resmi dari ketentuan PKWT dalam batang tubuh Pasal 81 angka 15 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 59 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.Sehingga, jika pencatatan tersebut tidak dilakukan, berarti PKWT tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 81 angka 15 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 59 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, dan konsekuensinya PKWT atau pekerja kontrak demi hukum menjadi Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu (“PKWTT”).Secara historis, penafsiran serupa pernah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (“MK”) dalam Putusan MK No. 6/PUU-XVI/2018, di mana MK dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) UU Ketenagakerjaan (sebelum diubah oleh UU Cipta Kerja), termasuk tidak dicatatkannya PKWT oleh pengusaha pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, hal tersebut mengakibatkan PKWT demi hukum menjadi PKWTT (hal. 26). Kemudian, frasa “demi hukum” harus dimaknai melalui prosedur yang dijelaskan dalam Putusan MK No. 7/PUU-XII/2014 (hal. 53), yaitu:Pekerja/buruh dapat meminta pengesahan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada Pengadilan Negeri setempat dengan syarat:Telah dilaksanakan perundingan bipartit namun perundingan bipartit tersebut tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk berunding; danTelah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.Baca juga: Pekerja Wajib Tahu Perbedaan PKWT dan PKWTTDinamisnya perkembangan regulasi seringkali menjadi tantangan Anda dalam memenuhi kewajiban hukum perusahaan. Selalu perbarui kewajiban hukum terkini dengan platform pemantauan kepatuhan hukum dari Hukumonline yang berbasis Artificial Intelligence, Regulatory Compliance System (RCS). Klik di sini untuk mempelajari lebih lanjut.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaanUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-UndanganUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-UndanganUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-UndanganPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KerjaUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan KerjaPUTUSANPutusan Mahkamah Konstitusi No. 7/PUU-XII/2014;Putusan Mahkamah Konstitusi No. 6/PUU-XVI/2018.[1] Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja[2] Pasal 81 angka 13 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 57 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [3] Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, hal. 53Tagsketenagakerjaanpkwtpekerja tetapdisnakerpkwtt

Saya izin bertanya, setau saya perjanjian PKWT itu wajib didaftarkan ke pemerintah. Apakah itu benar? Lantas apa konsekuensi hukum jika perjanjian PKWT tidak didaftarkan?

Benar. Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (“PKWT”) wajib dicatatkan ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Jika PKWT atau pekerja kontrak tidak dicatatkan ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, konsekuensinya PKWT atau pekerja kontrak demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (“PKWTT”). Apa dasar hukumnya, dan apa makna dari “demi hukum” ? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.   Perbedaan Pekerja Harian Lepas dengan Pekerja Bulanan24 Jul 2023Status Karyawan Berubah dari Kontrak Menjadi Tetap Jika Tak Penuhi Ketentuan Ini13 Des 2021Nekat Mem-PHK Karyawan yang Sakit, Ini Konsekuensinya10 Des 2021Yang Perlu Diperhatikan Jika Memutus Kontrak Karyawan PKWT22 Nov 2021Perbedaan Pekerja Harian Lepas dengan Pekerja Bulanan24 Jul 2023Status Karyawan Berubah dari Kontrak Menjadi Tetap Jika Tak Penuhi Ketentuan Ini13 Des 2021Nekat Mem-PHK Karyawan yang Sakit, Ini Konsekuensinya10 Des 2021Yang Perlu Diperhatikan Jika Memutus Kontrak Karyawan PKWT22 Nov 2021Ini Cara Mengurus Akta Nikah yang Terlambat 30 Sep 2022Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024Ini Cara Mengurus Akta Nikah yang Terlambat 30 Sep 2022Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/pkwt-tidak-didaftarkan-lt61bc363285f6d/

PKWT Tidak Didaftarkan ke Disnaker, Ini Akibat Hukumnya!

pages/3/page-0.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang pertama kali dibuat oleh [Saufa Ata Taqiyya, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/saufa-ata-taqiyya--sh-lt5f33b4569d68e/) dan dipublikasikan pada 17 Desember 2021.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Perbedaan Pekerja Harian Lepas dengan Pekerja Bulanan ](/klinik/a/perbedaan-pekerja-harian-lepas-dengan-pekerja-bulanan-cl4436/)  24 Jul 2023 [ #### Status Karyawan Berubah dari Kontrak Menjadi Tetap Jika Tak Penuhi Ketentuan Ini ](/klinik/a/status-karyawan-berubah-dari-kontrak-menjadi-tetap-jika-tak-penuhi-ketentuan-ini-lt5bd1d3ec5e529/)  13 Des 2021 [ #### Nekat Mem-PHK Karyawan yang Sakit, Ini Konsekuensinya ](/klinik/a/nekat-mem-phk-karyawan-yang-sakit--ini-konsekuensinya-lt591e381587d8f/)  10 Des 2021 [ #### Yang Perlu Diperhatikan Jika Memutus Kontrak Karyawan PKWT ](/klinik/a/yang-perlu-diperhatikan-jika-memutus-kontrak-karyawan-pkwt-lt619b3cccf0f93/)  22 Nov 2021 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Perjanjian PKWT yang Anda maksud, kami asumsikan sebagai **Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (“PKWT”)**, yaitu perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.[\[1\]](#_ftn1) Dalam praktik, pekerja PKWT sering disebut juga dengan pekerja kontrak. Kemudian, PKWT dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin. Apabila PKWT dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dan kemudian terdapat perbedaan penafsiran antara keduanya, yang berlaku adalah PKWT yang dibuat dalam bahasa Indonesia.[\[2\]](#_ftn2) Lebih lanjut, berdasarkan **Pasal 81 angka 15 [Perppu Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022)** yang mengubah **Pasal 59 ayat (1) [UU Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003)**, PKWT sendiri hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu: 1. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; 2. pekerjaaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama; 3. pekerjaan yang bersifat musiman; 4. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan; atau 5. pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap. Kemudian sebagai informasi, PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap, sebagaimana diatur dalam **Pasal 81 angka 15 Perppu Cipta Kerja** yang mengubah **Pasal 59 ayat (2) UU Ketenagakerjaan**. ### **Pencatatan PKWT dan Akibatnya Jika Tak Dicatatkan** Selanjutnya, kami akan menjawab pertanyaan Anda mengenai kewajiban perusahaan mencatatkan PKWT ke pemerintah. Pada dasarnya, benar secara hukum bahwa PKWT atau pekerja kontrak wajib dicatatkan ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Hal ini dinyatakan secara eksplisit dalam **Penjelasan Pasal 81 angka 15 Perppu Cipta Kerja** yang mengubah **Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Ketenagakerjaan** yang berbunyi: _Perjanjian kerja dalam ayat ini dicatatkan ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan._ Selain itu, ketentuan serupa juga termuat dalam **Pasal 14 [PP 35/2021](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_35_2021)** yang berbunyi sebagai berikut: 1. _PKWT harus dicatatkan oleh Pengusaha pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan secara daring paling lama 3 hari kerja sejak penandatanganan PKWT._ 2. _Dalam hal pencatatan PKWT secara daring belum tersedia maka pencatatan PKWT dilakukan oleh Pengusaha secara tertulis di dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota, paling lama 7 hari kerja sejak penandatanganan PKWT._ Adapun untuk konsekuensi hukum apabila PKWT atau pekerja kontrak tidak dicatatkan ke instansi di bidang ketenagakerjaan dapat dilihat secara jelas **Pasal 81 angka 15 Perppu Cipta Kerja** yang mengubah **Pasal 59 ayat (3) UU Ketenagakerjaan** menyatakan: _Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu._ Perlu diingat, meski ketentuan pencatatan PKWT atau pekerja kontrak tercantum dalam bunyi penjelasan pasal, akan tetapi penjelasan pasal berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh,[\[3\]](#_ftn3) sehingga kewajiban pencatatan PKWT yang kami kutip di atas merupakan tafsir resmi dari ketentuan PKWT dalam batang tubuh Pasal 81 angka 15 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 59 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. Sehingga, jika pencatatan tersebut tidak dilakukan, berarti PKWT tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 81 angka 15 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 59 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, dan konsekuensinya PKWT atau pekerja kontrak demi hukum menjadi Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu (“PKWTT”). Secara historis, penafsiran serupa pernah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (“MK”) dalam **[Putusan MK No. 6/PUU-XVI/2018](https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_prov/6_PUU-XVI_2018.pdf)**, di mana MK dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) UU Ketenagakerjaan (sebelum diubah oleh **[UU Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023)**), termasuk tidak dicatatkannya PKWT oleh pengusaha pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, hal tersebut mengakibatkan PKWT demi hukum menjadi PKWTT (hal. 26). Kemudian, frasa “demi hukum” harus dimaknai melalui prosedur yang dijelaskan dalam **[Putusan MK No. 7/PUU-XII/2014](https://halohubungankerja.kemnaker.go.id/file/Putusan%20MK%207%20PUU%202014.pdf)** (hal. 53), yaitu: _Pekerja/buruh dapat meminta pengesahan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada Pengadilan Negeri setempat dengan syarat:_ 1. _Telah dilaksanakan perundingan bipartit namun perundingan bipartit tersebut tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk berunding; dan_ 2. _Telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan._ Baca juga: **[Pekerja Wajib Tahu Perbedaan PKWT dan PKWTT](https://www.hukumonline.com/berita/a/pekerja-wajib-tahu-perbedaan-pkwt-dan-pkwtt-lt633d69d5af385/?page=all?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pekerja_wajib_tahu_perbedaan_pkwt_pkwtt)** Dinamisnya perkembangan regulasi seringkali menjadi tantangan Anda dalam memenuhi kewajiban hukum perusahaan. Selalu perbarui kewajiban hukum terkini dengan platform pemantauan kepatuhan hukum dari Hukumonline yang berbasis _Artificial Intelligence_, Regulatory Compliance System (RCS). Klik [**di sini**](https://rcs.hukumonline.com/?utm_source=Google&utm_medium=Banner&utm_campaign=RCSKlinikHukum-LandingPage) untuk mempelajari lebih lanjut. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/undangundang-nomor-12-tahun-2011/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_12_2011) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5da039a94937f?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_15_2019) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt62b01b9e7e96e/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2022) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_35_2021) PUTUSAN ------- 1. [Putusan Mahkamah Konstitusi No. 7/PUU-XII/2014](https://halohubungankerja.kemnaker.go.id/file/Putusan%20MK%207%20PUU%202014.pdf); 2. [Putusan Mahkamah Konstitusi No. 6/PUU-XVI/2018](https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_prov/6_PUU-XVI_2018.pdf). * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1 angka 10 [Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_35_2021) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 81 angka 13 [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) yang mengubah Pasal 57 [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003)  [\[3\]](#_ftnref3) Lampiran I [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/undangundang-nomor-12-tahun-2011/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_12_2011), hal. 53 Tags ---- [ketenagakerjaan](/tag/ketenagakerjaan) [pkwt](/tag/pkwt) [pekerja tetap](/tag/pekerja-tetap) [disnaker](/tag/disnaker) [pkwtt](/tag/pkwtt)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITPengusaha Tak Mendaftarkan Pekerja ke BPJS, Adakah Sanksinya?20 Mei 2024Perbedaan Jaminan Hari Tua dengan Jaminan Pensiun26 Sep 2023Cara Klaim JKP dan Manfaat yang Didapat Penerimanya22 Jul 2022Advokat Tak Bayar Upah, Berikut Langkah Hukumnya16 Mar 2021Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Peserta BPJS Ketenagakerjaan Bisa Dapat KPR! Simak Syaratnya  yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 26 Maret 2018, yang pertama kalinya dimutakhirkan oleh Saufa Ata Taqiyya., S.H. pada 4 November 2021.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas  Jaminan Sosial Tenaga KerjaPada dasarnya mengenai jaminan sosial tenaga kerja diatur secara jelas dalam UU BPJS. Adapun perlu diketahui terdapat 2 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“BPJS”), yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua (“JHT”), jaminan pensiun, jaminan kematian dan jaminan kehilangan pekerjaan.[1] Pada dasarnya, setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial.[2] Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti dan pekerja berhak untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada BPJS.[3]  Peserta BPJS Ketenagakerjaan Bisa Dapat KPRMengenai fasilitas pembiayaan perumahan, Pasal 25 PP 46/2015 mengatur sebagai berikut:Selain manfaat JHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), Peserta memperoleh manfaat layanan tambahan berupa fasilitas pembiayaan perumahan dan/atau manfaat lain.Manfaat layanan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari dana investasi JHT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian, persyaratan, dan jenis manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.Mengenai program pemberian bantuan Kredit Pemilikan Rumah (“KPR”) oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana Anda sebutkan, lebih rinci diatur dalam Permenaker 35/2016 dan perubahannya.Bantuan KPR oleh BPJS Ketenagakerjaan merupakan salah satu jenis manfaat layanan tambahan berupa fasilitas pembiayaan perumahan. Manfaat layanan tambahan adalah fasilitas pembiayaan perumahan dan/atau manfaat lain yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada peserta program JHT.[4] Jenis-jenis manfaat layanan tambahan berupa fasilitas pembiayaan perumahan meliputi:[5] Pinjaman Uang Muka Perumahan (“PUMP”)PUMP adalah pinjaman yang diberikan oleh bank penyalur kepada peserta untuk menyediakan sebagian atau seluruh uang muka perumahan dengan subsidi bunga dari BPJS Ketenagakerjaan.[6] Untuk memperoleh manfaat PUMP melalui bank penyalur, peserta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:[7] telah terdaftar sebagai peserta minimal 1 tahun;perusahaan tempat bekerja tertib administrasi kepesertaan dan pembayaran iuran;belum memiliki rumah sendiri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup dari peserta;Peserta aktif membayar iuran;telah mendapat persetujuan dari BPJS Ketenagakerjaan terkait persyaratan kepesertaan; danmemenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku pada bank penyalur dan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”).Dalam hal suami dan istri menjadi peserta, maka yang dapat mengajukan manfaat PUMP hanya salah satu, suami atau istri. Peserta hanya diperbolehkan mengajukan manfaat PUMP 1 kali selama menjadi peserta.[8]  KPRKPR adalah pinjaman uang yang diberikan oleh bank penyalur kepada peserta untuk menyediakan pinjaman berupa KPR dengan subsidi bunga dari BPJS Ketenagakerjaan.[9] Untuk memperoleh KPR melalui bank penyalur, peserta harus memenuhi persyaratan:[10] telah terdaftar sebagai peserta minimal 1 tahun;perusahaan tempat bekerja tertib administrasi kepesertaan dan pembayaran iuran;belum memiliki rumah sendiri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup dari peserta;peserta aktif membayar iuran;telah mendapat persetujuan dari BPJS Ketenagakerjaan terkait persyaratan kepesertaan; danmemenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku pada bank penyalur dan OJK.Dalam hal suami dan istri menjadi peserta maka yang dapat mengajukan KPR hanya salah satu, suami atau istri. Selain itu, peserta hanya diperbolehkan mengajukan KPR 1 kali selama menjadi peserta.[11]  Pinjaman Renovasi Perumahan (“PRP”)PRP adalah pinjaman uang yang diberikan oleh bank penyalur kepada peserta untuk menyediakan pinjaman berupa kredit renovasi rumah dengan subsidi bunga dari BPJS Ketenagakerjaan.[12] Untuk memperoleh PRP melalui bank penyalur, peserta harus memenuhi persyaratan:[13]telah terdaftar sebagai peserta minimal 1 tahun;perusahaan tempat bekerja tertib administrasi kepesertaan dan pembayaran iuran;telah memiliki rumah yang akan direnovasi, yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup dari peserta;peserta aktif membayar iuran;telah mendapat persetujuan dari BPJS Ketenagakerjaan terkait persyaratan kepesertaan; danmemenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku pada bank penyalur dan OJK.Sebagaimana KPR dan PUMP, dalam PRP juga jika suami dan istri menjadi peserta maka yang dapat mengajukan PRP hanya salah satu, suami atau istri, dan peserta juga hanya diperbolehkan mengajukan PRP 1 kali selama menjadi peserta.[14] Jadi, menjawab pertanyaan Anda, benar bahwa peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa dapat KPR sebagai salah satu jenis manfaat layanan tambahan berupa fasilitas pembiayaan perumahan yang dibiayai dari dana investasi JHT. Manfaat layanan tambahan berupa fasilitas pembiayaan perumahan tak hanya KPR saja, namun bisa berbentuk PUMP dan PRP. Prosedur PengajuanDikutip dari laman BPJS Ketenagakerjaan, prosedur pengajuan KPR menggunakan BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:Peserta mengajukan kredit dan kemudian dilakukan verifikasi awal/SLIK OJKBank lalu mengirimkan permohonan kredit dan copy kartu peserta/sertifikat ke BPJS Ketenagakerjaan.BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi kepesertaan dan mengirimkan formulir persetujuan kepada bank.Selanjutnya, bank melakukan realisasi pengajuan pinjaman kepada peserta.Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan SosialPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KerjaUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari TuaPeraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari TuaPeraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan dalam Program Jaminan Hari TuaPeraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan dalam Program Jaminan Hari Tua PUTUSANPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-X/2012. REFERENSIBPJS Ketenagakerjaan, yang diakses pada Senin, 27 Mei 2024, pukul 15.00 WIB.[1] Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“UU BPJS”) dan Pasal 83 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 6 UU BPJS[2] Pasal 14 UU BPJS[3] Pasal 15 ayat (1) UU BPJS jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-X/2012[4] Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan dalam Program Jaminan Hari Tua (“Permenaker 17/2021”)[5]  Pasal 3 ayat (1) Permenaker 17/2021[6] Pasal 1 angka 12 Permenaker 17/2021[7] Pasal 4 ayat (1) Permenaker 17/2021[8] Pasal 4 ayat (2) dan (3) Permenaker 17/2021[9] Pasal 1 angka 13 Permenaker 17/2021[10] Pasal 5 ayat (1) Permenaker 17/2021[11] Pasal 5 ayat (2) dan (3) Permenaker 17/2021[12] Pasal 1 angka 14 Permenaker 17/2021[13] Pasal 6 ayat (1) Permenaker 17/2021[14] Pasal 6 ayat (2) dan (3) Permenaker 17/2021Tagsbpjs ketenagakerjaanbpjskprketenagakerjaan

Apakah benar BJPS Ketenagakerjaan memiliki program baru yaitu selain jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, pensiun dan kematian juga ada manfaat pinjaman KPR kepada pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan? Apa dasarnya? Bukannya Program BPJS Ketenagakerjaan itu hanya 4 saja yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, pensiun dan kematian?

Memang benar bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“BPJS”) Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian dan yang terbaru yaitu jaminan kehilangan pekerjaan. Kemudian menjawab pertanyaan Anda terkait pinjaman Kredit Pemilikan Rumah (“KPR”) kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan, melalui PP 46/2015 dan perubahannya diatur bahwa peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat memperoleh KPR sebagai manfaat layanan tambahan berupa fasilitas pembiayaan perumahan. Lantas, bagaimanakah bunyi ketentuannya?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Pengusaha Tak Mendaftarkan Pekerja ke BPJS, Adakah Sanksinya?20 Mei 2024Perbedaan Jaminan Hari Tua dengan Jaminan Pensiun26 Sep 2023Cara Klaim JKP dan Manfaat yang Didapat Penerimanya22 Jul 2022Advokat Tak Bayar Upah, Berikut Langkah Hukumnya16 Mar 2021Pengusaha Tak Mendaftarkan Pekerja ke BPJS, Adakah Sanksinya?20 Mei 2024Perbedaan Jaminan Hari Tua dengan Jaminan Pensiun26 Sep 2023Cara Klaim JKP dan Manfaat yang Didapat Penerimanya22 Jul 2022Advokat Tak Bayar Upah, Berikut Langkah Hukumnya16 Mar 2021Cara dan Biaya Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara25 Apr 2024Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 2023Cara dan Biaya Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara25 Apr 2024Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/peserta-bpjs-ketenagakerjaan-bisa-dapat-kpr-simak-syaratnya-lt5ab31638bde4f/

Peserta BPJS Ketenagakerjaan Bisa Dapat KPR! Simak Syaratnya

pages/3/page-1.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Pengusaha Tak Mendaftarkan Pekerja ke BPJS, Adakah Sanksinya? ](/klinik/a/pengusaha-tak-mendaftarkan-pekerja-ke-bpjs--adakah-sanksinya-cl5324/)  20 Mei 2024 [ #### Perbedaan Jaminan Hari Tua dengan Jaminan Pensiun ](/klinik/a/perbedaan-jht-dan-jp-lt5dbbc64cdb70e/)  26 Sep 2023 [ #### Cara Klaim JKP dan Manfaat yang Didapat Penerimanya ](/klinik/a/cara-klaim-JKP-lt610925eb4fcb0/)  22 Jul 2022 [ #### Advokat Tak Bayar Upah, Berikut Langkah Hukumnya ](/klinik/a/advokat-tak-bayar-upah--berikut-langkah-hukumnya-lt4fd78ac248647/)  16 Mar 2021 [](#!) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul _Peserta BPJS Ketenagakerjaan Bisa Dapat KPR! Simak Syaratnya_  yang dibuat oleh [Sovia Hasanah, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/penjawab/lt57d2913a130b4/mitra/lt4b457ff0c3e1b/sovia-hasanah--sh/) dan pertama kali dipublikasikan pada 26 Maret 2018, yang pertama kalinya dimutakhirkan oleh [Saufa Ata Taqiyya., S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/saufa-ata-taqiyya--sh-lt5f33b4569d68e/) pada 4 November 2021.** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) ### **Jaminan Sosial Tenaga Kerja** Pada dasarnya mengenai jaminan sosial tenaga kerja diatur secara jelas dalam **[UU BPJS](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ee0b09735304/undangundang-nomor-24-tahun-2011/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_24_2011)**. Adapun perlu diketahui terdapat 2 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“BPJS”), yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua (“JHT”), jaminan pensiun, jaminan kematian dan jaminan kehilangan pekerjaan.[\[1\]](#_ftn1) Pada dasarnya, setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial.[\[2\]](#_ftn2) Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti dan pekerja berhak untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada BPJS.[\[3\]](#_ftn3) ### **Peserta BPJS Ketenagakerjaan Bisa Dapat KPR** Mengenai fasilitas pembiayaan perumahan, **Pasal 25** [**PP 46/2015**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt559b653d0d770/peraturan-pemerintah-nomor-46-tahun-2015/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_46_2015) mengatur sebagai berikut: 1. _Selain manfaat JHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), Peserta memperoleh manfaat layanan tambahan berupa fasilitas pembiayaan perumahan dan/atau manfaat lain._ 2. _Manfaat layanan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari dana investasi JHT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan._ 3. _Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian, persyaratan, dan jenis manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri._ Mengenai program pemberian bantuan Kredit Pemilikan Rumah (“KPR”) oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana Anda sebutkan, lebih rinci diatur dalam **Permenaker 35/2016** dan perubahannya. Bantuan KPR oleh BPJS Ketenagakerjaan merupakan salah satu jenis manfaat layanan tambahan berupa fasilitas pembiayaan perumahan. Manfaat layanan tambahan adalah fasilitas pembiayaan perumahan dan/atau manfaat lain yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada peserta program JHT.[\[4\]](#_ftn4) Jenis-jenis manfaat layanan tambahan berupa fasilitas pembiayaan perumahan meliputi:[\[5\]](#_ftn5) 1. Pinjaman Uang Muka Perumahan (“PUMP”) PUMP adalah pinjaman yang diberikan oleh bank penyalur kepada peserta untuk menyediakan sebagian atau seluruh uang muka perumahan dengan subsidi bunga dari BPJS Ketenagakerjaan.[\[6\]](#_ftn6) Untuk memperoleh manfaat PUMP melalui bank penyalur, peserta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:[\[7\]](#_ftn7) 1. telah terdaftar sebagai peserta minimal 1 tahun; 2. perusahaan tempat bekerja tertib administrasi kepesertaan dan pembayaran iuran; 3. belum memiliki rumah sendiri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup dari peserta; 4. Peserta aktif membayar iuran; 5. telah mendapat persetujuan dari BPJS Ketenagakerjaan terkait persyaratan kepesertaan; dan 6. memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku pada bank penyalur dan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”). Dalam hal suami dan istri menjadi peserta, maka yang dapat mengajukan manfaat PUMP hanya salah satu, suami atau istri. Peserta hanya diperbolehkan mengajukan manfaat PUMP 1 kali selama menjadi peserta.[\[8\]](#_ftn8) 2. KPR KPR adalah pinjaman uang yang diberikan oleh bank penyalur kepada peserta untuk menyediakan pinjaman berupa KPR dengan subsidi bunga dari BPJS Ketenagakerjaan.[\[9\]](#_ftn9) Untuk memperoleh KPR melalui bank penyalur, peserta harus memenuhi persyaratan:[\[10\]](#_ftn10) 1. telah terdaftar sebagai peserta minimal 1 tahun; 2. perusahaan tempat bekerja tertib administrasi kepesertaan dan pembayaran iuran; 3. belum memiliki rumah sendiri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup dari peserta; 4. peserta aktif membayar iuran; 5. telah mendapat persetujuan dari BPJS Ketenagakerjaan terkait persyaratan kepesertaan; dan 6. memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku pada bank penyalur dan OJK. Dalam hal suami dan istri menjadi peserta maka yang dapat mengajukan KPR hanya salah satu, suami atau istri. Selain itu, peserta hanya diperbolehkan mengajukan KPR 1 kali selama menjadi peserta.[\[11\]](#_ftn11) 3. Pinjaman Renovasi Perumahan (“PRP”) PRP adalah pinjaman uang yang diberikan oleh bank penyalur kepada peserta untuk menyediakan pinjaman berupa kredit renovasi rumah dengan subsidi bunga dari BPJS Ketenagakerjaan.[\[12\]](#_ftn12) Untuk memperoleh PRP melalui bank penyalur, peserta harus memenuhi persyaratan:[\[13\]](#_ftn13) 1. telah terdaftar sebagai peserta minimal 1 tahun; 2. perusahaan tempat bekerja tertib administrasi kepesertaan dan pembayaran iuran; 3. telah memiliki rumah yang akan direnovasi, yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup dari peserta; 4. peserta aktif membayar iuran; 5. telah mendapat persetujuan dari BPJS Ketenagakerjaan terkait persyaratan kepesertaan; dan 6. memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku pada bank penyalur dan OJK. Sebagaimana KPR dan PUMP, dalam PRP juga jika suami dan istri menjadi peserta maka yang dapat mengajukan PRP hanya salah satu, suami atau istri, dan peserta juga hanya diperbolehkan mengajukan PRP 1 kali selama menjadi peserta.[\[14\]](#_ftn14) Jadi, menjawab pertanyaan Anda, benar bahwa peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa dapat KPR sebagai salah satu jenis manfaat layanan tambahan berupa fasilitas pembiayaan perumahan yang dibiayai dari dana investasi JHT. Manfaat layanan tambahan berupa fasilitas pembiayaan perumahan tak hanya KPR saja, namun bisa berbentuk PUMP dan PRP. ### **Prosedur Pengajuan** Dikutip dari laman [**BPJS Ketenagakerjaan**](https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/perumahan.html), prosedur pengajuan KPR menggunakan BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut: 1. Peserta mengajukan kredit dan kemudian dilakukan verifikasi awal/SLIK OJK 2. Bank lalu mengirimkan permohonan kredit dan _copy_ kartu peserta/sertifikat ke BPJS Ketenagakerjaan. 3. BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi kepesertaan dan mengirimkan formulir persetujuan kepada bank. 4. Selanjutnya, bank melakukan realisasi pengajuan pinjaman kepada peserta. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ee0b09735304/undangundang-nomor-24-tahun-2011/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_24_2011) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt559b653d0d770/peraturan-pemerintah-nomor-46-tahun-2015/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_46_2015) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt55d55325449f7?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_60_2015) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan dalam Program Jaminan Hari Tua [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt585cc647a1efa/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-nomor-35-tahun-2016/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenaker_35_2016) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan dalam Program Jaminan Hari Tua [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt615be0c3c61fe/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenaker_17_2021) PUTUSAN ------- [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-X/2012](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50cadcdb0c781/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=mk_82_2012). REFERENSI --------- [BPJS Ketenagakerjaan](https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/perumahan.html), yang diakses pada Senin, 27 Mei 2024, pukul 15.00 WIB. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 5 [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ee0b09735304/undangundang-nomor-24-tahun-2011/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_24_2011) (“UU BPJS”) dan Pasal 83 angka 1 [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 6 UU BPJS [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 14 UU BPJS [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 15 ayat (1) UU BPJS _jo._ [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-X/2012](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50cadcdb0c781/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=mk_82_2012) [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 3 ayat (1) huruf b _jo_. Pasal 1 angka 1 [Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan dalam Program Jaminan Hari Tua](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt615be0c3c61fe/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenaker_17_2021) (“Permenaker 17/2021”) [\[5\]](#_ftnref5)  Pasal 3 ayat (1) Permenaker 17/2021 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 1 angka 12 Permenaker 17/2021 [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 4 ayat (1) Permenaker 17/2021 [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 4 ayat (2) dan (3) Permenaker 17/2021 [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 1 angka 13 Permenaker 17/2021 [\[10\]](#_ftnref10) Pasal 5 ayat (1) Permenaker 17/2021 [\[11\]](#_ftnref11) Pasal 5 ayat (2) dan (3) Permenaker 17/2021 [\[12\]](#_ftnref12) Pasal 1 angka 14 Permenaker 17/2021 [\[13\]](#_ftnref13) Pasal 6 ayat (1) Permenaker 17/2021 [\[14\]](#_ftnref14) Pasal 6 ayat (2) dan (3) Permenaker 17/2021 Tags ---- [bpjs ketenagakerjaan](/tag/bpjs-ketenagakerjaan) [bpjs](/tag/bpjs) [kpr](/tag/kpr) [ketenagakerjaan](/tag/ketenagakerjaan)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITBisakah PNS Dipecat karena Selingkuh?13 Mar 2024Suami Kepergok Istri Selingkuh di Gunung, Ini Jerat Hukumnya16 Jan 2024Sesama Rekan Kerja Kepergok Selingkuh, Bolehkah Dipecat?04 Jan 2024Pidana Selingkuh Tanpa Bersetubuh bagi Pasangan, Adakah?22 Jun 2023Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul perceraian & anak di luar nikah Si Pokrol dan pertama kali dipublikasikan pada Kamis, 03 September 2009, yang pertama kali dimutakhirkan oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. pada 22 Desember 2017.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Jika Tergugat Tidak Hadir dalam Sidang CeraiPada prinsipnya, dalam proses sidang perceraian yang berlaku di Indonesia, kedua belah pihak (suami dan istri) harus hadir dalam persidangan agar dapat dilakukan usaha perdamaian di antara mereka.[1]Namun, suami atau istri diperbolehkan untuk tidak hadir dalam sidang perceraian dengan memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakili yang bersangkutan dalam sidang perceraian.[2]Namun jika Anda beragama Islam, maka ketentuan proses persidangan cerainya mengacu pada UU 7/1989. Adapun Pasal 82 ayat (1) dan (2) UU 7/1989 mengatur:Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak.Dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.Apabila kedua pihak bertempat kediaman di luar negeri, maka penggugat pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi.Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.Masih berkaitan dengan kehadiran suami istri dalam persidangan, dalam hal suami istri mewakilkan kepada kuasanya, untuk kepentingan pemeriksaan, hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri.[3]Jadi, dapat kita ketahui bahwa memang pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, terutama pada sidang perdamaian, baik suami ataupun istri harus datang secara pribadi. Meskipun keduanya dapat mewakilkan kepada kuasanya, namun untuk kepentingan pemeriksaan, hakim dapat memerintahkan keduanya untuk hadir sendiri.Apakah perceraian itu dapat dilaksanakan tanpa kehadiran/persetujuan Anda? Jika yang dimaksudkan adalah Anda (sebagai tergugat) sama sekali tidak datang dan juga tidak mewakili sama sekali kepada kuasanya, maka berdasarkan Pasal 125 HIR hakim dapat menjatuhkan putusan verstek.Berikut ini bunyi Pasal 125 HIR sebagai berikut:Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan.Disarikan dari artikel Putusan Verstek Jika Salah Satu Tergugat Tidak Hadir secara sederhana, putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim jika tergugat/para tergugat tidak hadir atau tidak juga mewakilkan kepada kuasanya untuk hadir/menghadap meskipun sudah dipanggil secara patut. Alasan-alasan PerceraianUntuk mengajukan perceraian, harus mempunyai cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan dan penjelasannya serta Pasal 19 PP 9/1975 sebagai berikut:Salah satu pihak melakukan perbuatan zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan;Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Bagaimana Status Hukum Anak dari Pacar Suami?Setidaknya ada dua kemungkinan yang dapat terjadi yaitu kekasih suami Anda yang merupakan orang ketiga dalam hubungan pernikahan melahirkan sebelum menikah atau melahirkan setelah menikah.Pertama, jika orang ketiga tersebut melahirkan anaknya sebelum melangsungkan perkawinan, maka secara hukum, anak-anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.[4]Kedua adalah melangsungkan perkawinan saat sedang hamil. Menurut hukum, seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.[5] Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.[6] Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Anak yang terlahir dari perkawinan tersebut statusnya adalah anak sah dari keduanya.[7]Baca juga: Kepergok Selingkuh, Bisakah Dipidana? Akibat Hukum Pernikahan Diam-DiamKami berasumsi yang Anda maksudkan dengan menikah diam-diam adalah suami Anda belum bercerai dengan Anda, tetapi menikah diam-diam dengan kekasihnya yang mana merupakan orang ketiga. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan, pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri. Akan tetapi, Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.[8]Apabila suami tersebut akan menikah lagi dengan orang ketiga tersebut, adapun yang menjadi persyaratan adalah:Suami tersebut harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya;[9]Untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan, seorang suami harus memperoleh persetujuan dari istri, suami dapat memastikan bahwa ia dapat menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak, serta menjamin bahwa ia sebagai suami dapat berlaku adil;[10]Pengadilan hanya memberikan izin apabila:[11]istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri;istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;istri tidak dapat melahirkan keturunan.Dengan adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suami apabila akan menikah lagi, maka hal tersebut haruslah dilakukan atas persetujuan dari istri. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi dan ternyata suami Anda melakukan perkawinan secara diam-diam dan tanpa persetujuan dari Anda sebagai istri pertama, maka perkawinan yang mereka lakukan tidak mempunyai kekuatan hukum.[12] Oleh karena itu, Anda sebagai istri pertama dapat meminta untuk dilakukannya pembatalan perkawinan.[13]Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum:Herzien Inlandsch Reglement;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diubah kedua kalinya oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undag Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.Putusan:Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.[1] Pasal 130 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR) jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“PP 9/1975”)[2] Pasal 30 PP 9/1975[3] Pasal 142 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (“KHI”)[4] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010[5] Pasal 53 ayat (1)KHI[6] Pasal 53 ayat (2) KHI[7] Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”)[8] Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan[9] Pasal 4 ayat (1) UU Perkawinan jo. Pasal 56 ayat (1) KHI[10] Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan[11] Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan[12] Pasal 56 ayat (3) KHI[13] Pasal 71 huruf a KHITagsanak luar kawinperceraianselingkuhkeluarga dan perkawinan

Menginjak bulan ke-11 saya belajar di luar negeri, saya mendengar berita bahwa pacar suami saya telah tiga bulan hamil. Suami ingin mengajukan cerai agar dapat menikahi pacarnya tersebut. Surat kawin kami dan akta kelahiran dan KTP saya disimpan oleh orang tua saya, dan sampai sekarang suami saya belum datang secara baik-baik untuk mengambil surat-surat tersebut. Apakah perceraian itu dapat dilaksanakan tanpa kehadiran/persetujuan saya? Bagaimana status hukum anak mereka? Apa sanksinya jika mereka tetap menikah secara diam-diam?

Memang pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, terutama pada sidang perdamaian, baik suami ataupun istri harus datang secara pribadi. Meskipun keduanya dapat mewakilkan kepada kuasanya, namun untuk kepentingan pemeriksaan, hakim dapat memerintahkan keduanya untuk hadir sendiri. Apakah perceraian itu dapat dilaksanakan tanpa kehadiran/persetujuan Anda? Jika yang dimaksudkan adalah Anda (sebagai tergugat) sama sekali tidak datang dan juga tidak mewakili sama sekali kepada kuasanya, maka hakim dapat menjatuhkan putusan verstek. Lantas, bagaimana status hukum anak luar kawin?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Bisakah PNS Dipecat karena Selingkuh?13 Mar 2024Suami Kepergok Istri Selingkuh di Gunung, Ini Jerat Hukumnya16 Jan 2024Sesama Rekan Kerja Kepergok Selingkuh, Bolehkah Dipecat?04 Jan 2024Pidana Selingkuh Tanpa Bersetubuh bagi Pasangan, Adakah?22 Jun 2023Bisakah PNS Dipecat karena Selingkuh?13 Mar 2024Suami Kepergok Istri Selingkuh di Gunung, Ini Jerat Hukumnya16 Jan 2024Sesama Rekan Kerja Kepergok Selingkuh, Bolehkah Dipecat?04 Jan 2024Pidana Selingkuh Tanpa Bersetubuh bagi Pasangan, Adakah?22 Jun 2023Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang19 Mei 2023Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang19 Mei 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-bercerai-karena-pacar-suami-hamil-cl6793/

Hukumnya Bercerai karena Pacar Suami Hamil

pages/3/page-2.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Bisakah PNS Dipecat karena Selingkuh? ](/klinik/a/bisakah-pns-dipecat-karena-selingkuh--lt5f6c38fd99d65/)  13 Mar 2024 [ #### Suami Kepergok Istri Selingkuh di Gunung, Ini Jerat Hukumnya ](/klinik/a/suami-kepergok-istri-selingkuh-di-gunung--ini-jerat-hukumnya-cl6584/)  16 Jan 2024 [ #### Sesama Rekan Kerja Kepergok Selingkuh, Bolehkah Dipecat? ](/klinik/a/sesama-rekan-kerja-kepergok-selingkuh--bolehkah-dipecat-lt60fe63b9aea16/)  04 Jan 2024 [ #### Pidana Selingkuh Tanpa Bersetubuh bagi Pasangan, Adakah? ](/klinik/a/pidana-selingkuh-tanpa-bersetubuh-lt5e935c41d3bd3/)  22 Jun 2023 [](#!) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul _perceraian & anak di luar nikah_ [Si Pokrol](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/si-pokrol-lt4a0aae6c03cb7/) dan pertama kali dipublikasikan pada Kamis, 03 September 2009, yang pertama kali dimutakhirkan oleh** **[Tri Jata Ayu Pramesti, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/tri-jata-ayu-pramesti--sh-lt5165540a9b53c/)** **pada 22 Desember 2017.** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Jika Tergugat Tidak Hadir dalam Sidang Cerai** Pada prinsipnya, dalam proses sidang perceraian yang berlaku di Indonesia, kedua belah pihak (suami dan istri) harus hadir dalam persidangan agar dapat dilakukan usaha perdamaian di antara mereka.[\[1\]](#_ftn1) Namun, suami atau istri diperbolehkan untuk tidak hadir dalam sidang perceraian dengan memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakili yang bersangkutan dalam sidang perceraian.[\[2\]](#_ftn2) Namun jika Anda beragama Islam, maka ketentuan proses persidangan cerainya mengacu pada **[UU 7/1989](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17803/undangundang-nomor-7-tahun-1989/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_7_1989)**. Adapun **Pasal 82 ayat (1) dan (2) UU 7/1989** mengatur: 1. _Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak._ 2. _Dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu._ 3. _Apabila kedua pihak bertempat kediaman di luar negeri, maka penggugat pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi._ 4. _Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan._ Masih berkaitan dengan kehadiran suami istri dalam persidangan, dalam hal suami istri mewakilkan kepada kuasanya, untuk kepentingan pemeriksaan, hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri.[\[3\]](#_ftn3) Jadi, dapat kita ketahui bahwa memang pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, terutama pada sidang perdamaian, baik suami ataupun istri harus datang secara pribadi. Meskipun keduanya dapat mewakilkan kepada kuasanya, namun untuk kepentingan pemeriksaan, hakim dapat memerintahkan keduanya untuk hadir sendiri. Apakah perceraian itu dapat dilaksanakan tanpa kehadiran/persetujuan Anda? Jika yang dimaksudkan adalah Anda (sebagai tergugat) sama sekali tidak datang dan juga tidak mewakili sama sekali kepada kuasanya, maka berdasarkan **Pasal 125** **[HIR](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/27228/herzien-inlandsch-reglement?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=hir)** hakim dapat menjatuhkan putusan verstek. Berikut ini bunyi Pasal 125 HIR sebagai berikut: _Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (**verstek**), kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan._ Disarikan dari artikel **[Putusan Verstek Jika Salah Satu Tergugat Tidak Hadir](https://www.hukumonline.com/klinik/a/putusan-verstek-jika-salah-satu-tergugat-tidak-hadir-lt5aaf18303d84a?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=putusan_verstek)** secara sederhana, putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim jika tergugat/para tergugat tidak hadir atau tidak juga mewakilkan kepada kuasanya untuk hadir/menghadap meskipun sudah dipanggil secara patut. ### **Alasan-alasan Perceraian** Untuk mengajukan perceraian, harus mempunyai cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sebagaimana yang terdapat dalam **Pasal 39 ayat (2) [UU Perkawinan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_1974)** dan penjelasannya serta **Pasal 19** **[PP 9/1975](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt60322e042d584?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_18_2021)** sebagai berikut: 1. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan; 2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; 3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; 4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; 5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; 6.  Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. ### **Bagaimana Status Hukum Anak dari Pacar Suami?** Setidaknya ada dua kemungkinan yang dapat terjadi yaitu kekasih suami Anda yang merupakan orang ketiga dalam hubungan pernikahan melahirkan sebelum menikah atau melahirkan setelah menikah. Pertama, jika orang ketiga tersebut melahirkan anaknya sebelum melangsungkan perkawinan, maka secara hukum, anak-anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.[\[4\]](#_ftn4) Kedua adalah melangsungkan perkawinan saat sedang hamil. Menurut hukum, seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.[\[5\]](#_ftn5) Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.[\[6\]](#_ftn6) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Anak yang terlahir dari perkawinan tersebut statusnya adalah anak sah dari keduanya.[\[7\]](#_ftn7) Baca juga: **[Kepergok Selingkuh, Bisakah Dipidana?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/kepergok-selingkuh-bisakah-dipidana-cl34/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=kepergok_selingkuh)** ### **Akibat Hukum Pernikahan Diam-Diam** Kami berasumsi yang Anda maksudkan dengan menikah diam-diam adalah suami Anda belum bercerai dengan Anda, tetapi menikah diam-diam dengan kekasihnya yang mana merupakan orang ketiga. Berdasarkan ketentuan **Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan**, pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri. Akan tetapi, Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.[\[8\]](#_ftn8) Apabila suami tersebut akan menikah lagi dengan orang ketiga tersebut, adapun yang menjadi persyaratan adalah: 1. Suami tersebut harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya;[\[9\]](#_ftn9) 2. Untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan, seorang suami harus memperoleh persetujuan dari istri, suami dapat memastikan bahwa ia dapat menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak, serta menjamin bahwa ia sebagai suami dapat berlaku adil;[\[10\]](#_ftn10) 3. Pengadilan hanya memberikan izin apabila:[\[11\]](#_ftn11) 1. istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri; 2. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; 3. istri tidak dapat melahirkan keturunan. Dengan adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suami apabila akan menikah lagi, maka hal tersebut haruslah dilakukan atas persetujuan dari istri. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi dan ternyata suami Anda melakukan perkawinan secara diam-diam dan tanpa persetujuan dari Anda sebagai istri pertama, maka perkawinan yang mereka lakukan tidak mempunyai kekuatan hukum.[\[12\]](#_ftn12) Oleh karena itu, Anda sebagai istri pertama dapat meminta untuk dilakukannya pembatalan perkawinan.[\[13\]](#_ftn13) Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum: 1. [Herzien Inlandsch Reglement](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/27228/herzien-inlandsch-reglement?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=hir); 2. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/node/18/uu-no-1-tahun-1974-perkawinan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Perkawinan) sebagaimana diubah dengan [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5dafedf4cd014/undang-undang-nomor-16-tahun-2019?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_16_2019); 3. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17803/undangundang-nomor-7-tahun-1989/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_7_1989) sebagaimana diubah dengan [Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/25602?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_3_2006) dan diubah kedua kalinya oleh [Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt546457ffe3747?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_50_2009); 4. [Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undag Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt60322e042d584?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_18_2021); 5. [Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=khi). Putusan: Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5ad96ea7cfc42/) * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 130 ayat (1) [Herzien Inlandsch Reglement](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/27228/herzien-inlandsch-reglement?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=hir) (HIR) _jo._ Pasal 31 [Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt60322e042d584?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_18_2021) (“PP 9/1975”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 30 PP 9/1975 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 142 ayat (2) [Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=khi) (“KHI”) [\[4\]](#_ftnref4) [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5ad96ea7cfc42/) [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 53 ayat (1)KHI [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 53 ayat (2) KHI [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 42 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_1974) (“UU Perkawinan”) [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 4 ayat (1) UU Perkawinan _jo._ Pasal 56 ayat (1) KHI [\[10\]](#_ftnref10) Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan [\[11\]](#_ftnref11) Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan [\[12\]](#_ftnref12) Pasal 56 ayat (3) KHI [\[13\]](#_ftnref13) Pasal 71 huruf a KHI Tags ---- [anak luar kawin](/tag/anak-luar-kawin) [perceraian](/tag/perceraian) [selingkuh](/tag/selingkuh) [keluarga dan perkawinan](/tag/keluarga-dan-perkawinan)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Apakah Putusan Verstek Selalu Memenangkan Penggugat yang dibuat oleh Dr. (CN). Maju Posko Simbolon, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 5 Mei 2021.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Apa itu Putusan Verstek?Istilah verstek berkaitan dengan fungsi beracara dan penjatuhan putusan. Lalu, apa itu putusan verstek? Menurut I Rubini dan Chidir Ali dalam buku Pengantar Hukum Acara Perdata, putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan berhubung dengan tidak hadirnya tergugat (hal. 107).Lebih lanjut, Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam buku Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek (hal. 24) berpendapat bahwa putusan verstek adalah pernyataan, bahwa tergugat tidak hadir, meskipun menurut hukum acara harus datang. Putusan verstek hanya dapat dinyatakan apabila pihak tergugat kesemuanya tidak datang menghadap pada sidang pertama, dan apabila perkara diundurkan sesuai Pasal 126 HIR, juga pihak tergugat kesemuanya tidak datang menghadap lagi.Dapat pula disimpulkan bahwa putusan verstek artinya putusan di mana hakim diberi wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara meskipun tergugat/para tergugat seluruhnya tidak hadir di persidangan pada tanggal yang ditentukan dan tidak meminta pihak lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara patut.Adapun, dasar hukum putusan verstek dapat disimak dalam ketentuan Pasal 125 HIR, Pasal 149 ayat (1) RBg, dan Pasal 78 Rv, sebagai berikut :Pasal 125 HIRJika tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tidak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan.Pasal 149 ayat (1) RBgBila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.Pasal 78 RVJika tergugat tidak datang menghadap setelah tenggang waktu serta tata tertib acara dipenuhi, maka putusan dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat dan penggugat dikabulkan, kecuali jika hakim menganggap gugatan itu tanpa hak atau tanpa dasar hukum. Bentuk-bentuk Putusan VerstekM Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 459  – 461), mengklasifikasikan empat bentuk putusan verstek yang dapat dijatuhkan oleh pengadilan yaitu mengabulkan seluruh gugatan, mengabulkan sebagian gugatan, menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dan menolak gugatan, yang akan kami uraikan sebagai berikut.Mengabulkan Seluruh GugatanSepanjang petitum gugatan benar-benar sesuai dengan dalil gugatan dan dalil gugatan mempunyai landasan hukum yang kuat, objektif, dan rasional, maka hakim dapat mengabulkan gugatan untuk seluruhnya.[1]Menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam buku Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek (hal. 25), menegaskan bahwa untuk putusan verstek yang mengabulkan seluruh gugatan harus didasarkan pada syarat sebagai berikut:Tergugat atau para tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang ditentukan;Ia atau mereka tidak mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap;Ia atau mereka kesemuanya telah dipanggil dengan patut;Petitum tidak melawan hak;Petitum beralasan.Mengabulkan Sebagian GugatanDalam hal terdapat cukup alasan untuk mengabulkan sebagian gugatan, hakim bebas dan berwenang mengabulkan gugatan untuk sebagian saja.[2] Misalnya, penggugat (kreditur) meminta pihak ketiga yang tidak ikut menjadi pihak dalam perjanjian utang piutang untuk dihukum ikut membayar utang bersama dengan tergugat (debitur). Tuntutan terhadap pihak ketiga tersebut jelas melanggar nilai keadilan dan bertentangan dengan hukum sehingga hakim dapat mengabulkan sebagian gugatan khusus terhadap debitur saja dan menolak tuntutan terhadap pihak ketiga.Menyatakan Gugatan Tidak Dapat DiterimaHakim dapat menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan melawan hukum atau ketertiban dan kesusilaan dan tidak beralasan atau tidak mempunyai alasan hukum.[3]Selain itu, menurut pendapat kami, dalam hal terdapat kesalahan formil dalam gugatan, misalnya gugatan diajukan ke pengadilan yang tidak berwenang mengadili, gugatan diajukan ke oleh orang yang tidak berhak, kuasa yang menandatangani surat gugatan tidak memiliki surat kuasa khusus dari pihak penggugat, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). Terhadap putusan yang demikian, di kemudian hari penggugat masih dapat mengajukan lagi gugatannya sebab hakim belum memeriksa pokok perkara.Menolak GugatanJika menurut pertimbangan hakim gugatan yang diajukan tidak didukung alat bukti yang memenuhi batas minimal pembuktian, hakim dapat menjatuhkan putusan verstek yang memuat diktum menolak gugatan penggugat.[4]Penolakan atas gugatan penggugat menghilangkan hak penggugat untuk mengajukan gugatan kembali untuk kedua kalinya dan pada putusan melekat ne bis in idem berdasarkan Pasal 1917 KUH Perdata. Oleh karena itu apabila penggugat keberatan terhadap putusan, dapat mengajukan upaya hukum banding dan kasasi.[5]Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa putusan verstek tidak berarti mengabulkan seluruh gugatan penggugat. Dengan kata lain, tidak selalu putusan verstek menguntungkan penggugat. Sebab hakim dalam memeriksa perkara tidak hanya sekedar menyelesaikan sengketa demi kepentingan penggugat atau tergugat saja, melainkan titik sentralnya adalah kepentingan keadilan (for the interest of the justice).Sehingga meskipun tergugat tidak hadir, majelis hakim secara ex officio akan mempelajari isi gugatan dengan sungguh-sungguh untuk menilai apakah gugatan telah memenuhi syarat formal dan materiel sehingga dapat dijatuhkan putusan dengan amar mengabulkan seluruh gugatan, mengabulkan sebagian gugatan, menyatakan gugatan tidak dapat diterima, atau menolak gugatan. Upaya Hukum Putusan VerstekUpaya hukum terhadap putusan verstek adalah dengan verzet atau perlawanan. Pasal 129 ayat (1) HIR menyatakan bahwa tergugat yang dihukum sedang ia tak hadir (verstek) dan tidak menerima putusan itu, dapat memajukan perlawanan atas keputusan itu.Perlawanan atau verzet hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak dalam perkara dan tidak boleh dilakukan oleh pihak ketiga.[6]Baca juga: Upaya Hukum Terhadap Putusan Verstek yang Telak InkrachtDemikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum:Herzien Inlandsch Reglement;Reglement voor de Buitengewesten;Reglement op de Rechtvordering;Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.Referensi:I Rubini dan Chidir Ali. Pengantar Hukum Acara Perdata. Bandung: Alumni, 1974;M.Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Edisi Kedua. Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2019;Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek. Edisi Revisi. Cetakan Ke-I. Bandung: Mandar Maju: Bandung, 2019.[1] M.Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Edisi Kedua. Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika. 2019, hal. 460[2] M.Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Edisi Kedua. Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika. 2019, hal. 460[3] M.Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Edisi Kedua. Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika. 2019, hal. 460[4] M.Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Edisi Kedua. Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika. 2019, hal. 461[5] M.Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Edisi Kedua. Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika. 2019, hal. 461[6] Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek. Edisi Revisi. Cetakan Ke-I. Bandung: Mandar Maju: Bandung, 2019, hal. 30Tagspengadilan negeriacara peradilanrvhiracara perdatarbg

Apakah gugatan penggugat pasti dikabulkan jika putusannya verstek? Mengingat tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan. Lalu, apa upaya hukum putusan verstek?

Putusan verstek tidak berarti mengabulkan seluruh gugatan penggugat. Sebab hakim dalam memeriksa perkara tidak hanya sekedar menyelesaikan sengketa demi kepentingan penggugat atau tergugat saja, melainkan titik sentralnya adalah kepentingan keadilan (for the interest of the justice). Lantas, apa saja bentuk-bentuk putusan verstek?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 22 Mei 2023Cara dan Biaya Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara25 Apr 2024Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang19 Mei 2023Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 22 Mei 2023Cara dan Biaya Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara25 Apr 2024Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang19 Mei 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-putusan-verstek-selalu-menguntungkan-penggugat-lt60921132c3b8d/

Apakah Putusan Verstek Selalu Menguntungkan Penggugat?

pages/3/page-3.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul _Apakah Putusan Verstek Selalu Memenangkan Penggugat_ yang dibuat oleh [Dr. (CN). Maju Posko Simbolon, S.H., M.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/pbh-peradi-lt4c452c9c1a7d2/dr-cn-maju-posko-simbolon--sh--mh-lt6047544a653b0/)** **dan **pertama kali dipublikasikan pada 5 Mei 2021.**** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Apa itu Putusan Verstek?** Istilah verstek berkaitan dengan fungsi beracara dan penjatuhan putusan. Lalu, apa itu putusan verstek? Menurut **I Rubini dan Chidir Ali** dalam buku _Pengantar Hukum Acara Perdata,_ putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan berhubung dengan tidak hadirnya tergugat (hal. 107). Lebih lanjut, **Retnowulan Sutantio dan** **Iskandar Oeripkartawinata** dalam buku _Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek_ (hal. 24) berpendapat bahwa putusan verstek adalah pernyataan, bahwa tergugat tidak hadir, meskipun menurut hukum acara harus datang. Putusan verstek hanya dapat dinyatakan apabila pihak tergugat kesemuanya tidak datang menghadap pada sidang pertama, dan apabila perkara diundurkan sesuai **Pasal 126 [HIR](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/27228/herzien-inlandsch-reglement?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=hir)**, juga pihak tergugat kesemuanya tidak datang menghadap lagi. Dapat pula disimpulkan bahwa putusan verstek artinya putusan di mana hakim diberi wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara meskipun tergugat/para tergugat seluruhnya tidak hadir di persidangan pada tanggal yang ditentukan dan tidak meminta pihak lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara patut. Adapun, dasar hukum putusan verstek dapat disimak dalam ketentuan **Pasal 125** _HIR__,_ **Pasal 149 ayat (1)** _**[RBg](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6295fe18b5459?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=rbg)**_**, dan Pasal 78** _**[Rv](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6352a7a5e35ee/reglement-op-de-rechtsvordering-rv-s-1847-52?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=RV)**_, sebagai berikut : **Pasal 125 HIR** _Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa__, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tidak hadir (verstek),_ **_kecuali_** _kalau nyata kepada pengadilan negeri bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan._ **Pasal 149 ayat (1) RBg** _Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek)_ **_kecuali_** _bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan._ **Pasal 78 RV** _Jika tergugat tidak datang menghadap setelah tenggang waktu serta tata tertib acara dipenuhi, maka putusan dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat dan penggugat dikabulkan,_ **_kecuali_** _jika hakim menganggap gugatan itu tanpa hak atau tanpa dasar hukum._ ### **Bentuk-bentuk Putusan Verstek** **M Yahya Harahap** dalam bukunya _Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan_ (hal. 459  – 461), mengklasifikasikan empat bentuk putusan verstek yang dapat dijatuhkan oleh pengadilan yaitu **mengabulkan seluruh gugatan, mengabulkan sebagian gugatan, menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dan menolak gugatan**, yang akan kami uraikan sebagai berikut. 1. #### **Mengabulkan Seluruh Gugatan** Sepanjang petitum gugatan benar-benar sesuai dengan dalil gugatan dan dalil gugatan mempunyai landasan hukum yang kuat, objektif, dan rasional, maka hakim dapat mengabulkan gugatan untuk seluruhnya.[\[1\]](#_ftn1) Menurut **Retnowulan Sutantio dan** **Iskandar Oeripkartawinata** dalam buku _Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek_ (hal. 25), menegaskan bahwa untuk putusan verstek yang mengabulkan seluruh gugatan harus didasarkan pada syarat sebagai berikut: 1. Tergugat atau para tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang ditentukan; 2. Ia atau mereka tidak mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap; 3. Ia atau mereka kesemuanya telah dipanggil dengan patut; 4. Petitum tidak melawan hak; 5. Petitum beralasan. 2. #### **Mengabulkan Sebagian Gugatan** Dalam hal terdapat cukup alasan untuk mengabulkan sebagian gugatan, hakim bebas dan berwenang mengabulkan gugatan untuk sebagian saja.[\[2\]](#_ftn2) Misalnya, penggugat (kreditur) meminta pihak ketiga yang tidak ikut menjadi pihak dalam perjanjian utang piutang untuk dihukum ikut membayar utang bersama dengan tergugat (debitur). Tuntutan terhadap pihak ketiga tersebut jelas melanggar nilai keadilan dan bertentangan dengan hukum sehingga hakim dapat mengabulkan sebagian gugatan khusus terhadap debitur saja dan menolak tuntutan terhadap pihak ketiga. 3. #### **Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima** Hakim dapat menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan melawan hukum atau ketertiban dan kesusilaan dan tidak beralasan atau tidak mempunyai alasan hukum.[\[3\]](#_ftn3) Selain itu, menurut pendapat kami, dalam hal terdapat kesalahan formil dalam gugatan, misalnya gugatan diajukan ke pengadilan yang tidak berwenang mengadili, gugatan diajukan ke oleh orang yang tidak berhak, kuasa yang menandatangani surat gugatan tidak memiliki surat kuasa khusus dari pihak penggugat, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima _(niet ontvankelijke verklaard)._ Terhadap putusan yang demikian, di kemudian hari penggugat masih dapat mengajukan lagi gugatannya sebab hakim belum memeriksa pokok perkara. 4. #### **Menolak Gugatan** Jika menurut pertimbangan hakim gugatan yang diajukan tidak didukung alat bukti yang memenuhi batas minimal pembuktian, hakim dapat menjatuhkan putusan verstek yang memuat diktum menolak gugatan penggugat.[\[4\]](#_ftn4) Penolakan atas gugatan penggugat menghilangkan hak penggugat untuk mengajukan gugatan kembali untuk kedua kalinya dan pada putusan melekat _ne bis in idem_ berdasarkan **Pasal 1917 [KUH Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata)**. Oleh karena itu apabila penggugat keberatan terhadap putusan, dapat mengajukan upaya hukum banding dan kasasi.[\[5\]](#_ftn5) Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa **putusan verstek tidak berarti mengabulkan seluruh gugatan penggugat.** Dengan kata lain, tidak selalu putusan verstek menguntungkan penggugat. Sebab hakim dalam memeriksa perkara tidak hanya sekedar menyelesaikan sengketa demi kepentingan penggugat atau tergugat saja, melainkan titik sentralnya adalah kepentingan keadilan _(for the interest of the justice)._ Sehingga meskipun tergugat tidak hadir, majelis hakim secara _ex officio_ akan mempelajari isi gugatan dengan sungguh-sungguh untuk menilai apakah gugatan telah memenuhi syarat formal dan materiel sehingga dapat dijatuhkan putusan dengan amar mengabulkan seluruh gugatan, mengabulkan sebagian gugatan, menyatakan gugatan tidak dapat diterima, atau menolak gugatan. ### **Upaya Hukum Putusan Verstek** Upaya hukum terhadap putusan verstek adalah dengan _verzet_ atau perlawanan. **Pasal 129 ayat (1) HIR** menyatakan bahwa tergugat yang dihukum sedang ia tak hadir (verstek) dan tidak menerima putusan itu, dapat memajukan perlawanan atas keputusan itu. Perlawanan atau _verzet_ hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak dalam perkara dan tidak boleh dilakukan oleh pihak ketiga.[\[6\]](#_ftn6) Baca juga: **[Upaya Hukum Terhadap Putusan Verstek yang Telak _Inkracht_](https://www.hukumonline.com/klinik/a/upaya-hukum-terhadap-putusan-verstek-lt635f901a555f9/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=upaya_hukum_putusan_verstek)** Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum: 1. _[Herzien Inlandsch Reglement](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/27228/herzien-inlandsch-reglement?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=hir);_ 2. _[Reglement voor de Buitengewesten](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6295fe18b5459?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=rbg)_; 3. _[Reglement op de Rechtvordering](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6352a7a5e35ee/reglement-op-de-rechtsvordering-rv-s-1847-52?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=RV)_; 4. [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata). Referensi: 1. I Rubini dan Chidir Ali. _Pengantar Hukum Acara Perdata._ Bandung: Alumni, 1974; 2. M.Yahya Harahap. _Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Edisi Kedua. Cetakan Kedua._ Jakarta: Sinar Grafika, 2019; 3. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. _Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek. Edisi Revisi. Cetakan Ke-I. Bandung:_ Mandar Maju: Bandung, 2019. * * * [\[1\]](#_ftnref1) M.Yahya Harahap. _Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan._ _Edisi Kedua. Cetakan Kedua._ Jakarta: Sinar Grafika. 2019, hal. 460 [\[2\]](#_ftnref2) M.Yahya Harahap. _Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Edisi Kedua. Cetakan Kedua._ Jakarta: Sinar Grafika. 2019, hal. 460 [\[3\]](#_ftnref3) M.Yahya Harahap. _Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Edisi Kedua. Cetakan Kedua._ Jakarta: Sinar Grafika. 2019, hal. 460 [\[4\]](#_ftnref4) M.Yahya Harahap. _Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Edisi Kedua. Cetakan Kedua._ Jakarta: Sinar Grafika. 2019, hal. 461 [\[5\]](#_ftnref5) M.Yahya Harahap. _Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Edisi Kedua. Cetakan Kedua._ Jakarta: Sinar Grafika. 2019, hal. 461 [\[6\]](#_ftnref6) Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. _Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek._ _Edisi Revisi. Cetakan Ke-I. Bandung:_ Mandar Maju: Bandung, 2019, hal. 30 Tags ---- [pengadilan negeri](/tag/pengadilan-negeri) [acara peradilan](/tag/acara-peradilan) [rv](/tag/rv) [hir](/tag/hir) [acara perdata](/tag/acara-perdata) [rbg](/tag/rbg)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Aturan Gaji Karyawan Coffee Shop yang dibuat oleh Dr. Adnan Hamid dan pertama kali dipublikasikan pada 26 Januari 2022.KLINIK TERKAITKetentuan Upah Minimum Terhadap Usaha Kecil22 Feb 2024Upah Minimum Hanya Diberlakukan kepada Pekerja Tertentu, Ini Sanksi Bagi Pengusaha07 Feb 2024Cara Daftar Izin UMKM Secara Online17 Jul 2023Mana yang Jadi Acuan, UMP atau UMK?24 Jan 2023Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Amanat UUD 1945 menerangkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.[1] Selain itu, setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.[2]Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Sebagai pengejawantahan dari ketentuan konstitusi tersebut, masalah pengupahan diatur lebih lanjut dalam UU Ketenagakerjaan yang saat ini telah diubah dengan Perppu Cipta Kerja. Melalui undang-undang ini, upah dimaknai sebagai hak dasar pekerja yang harus dipenuhi oleh pengusaha. Dengan kata lain, apabila pengusaha tidak membayar upah pekerja, pengusaha dapat dikatakan melakukan pelanggaran hak asasi manusia bahkan diancam dengan sanksi pidana.Ketentuan Upah MinimumUpah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.[3]Oleh karena setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak, untuk itu pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja. Kebijakan pemerintah yang melindungi pekerja antara lain dengan memberlakukan ketentuan upah minimum.[4] Jadi, pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.Adapun, upah minimum terdiri atas:[5]Upah Minimum Provinsi (UMP);Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dengan syarat tertentu.Upah minimum tersebut ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan,[6] dengan perhitungan yang mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.[7]Kebijakan pemberian upah minimum didasarkan pada kebutuhan hidup minimum. Ini dimaksudkan sebagai:Jaring pengaman;Sarana untuk meningkatkan taraf hidup;Alat untuk pemerataan pendapatan; danPemberian upah di atas upah minimum.Adapun ketentuan Pasal 81 angka 28 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 88E ayat (2) UU Ketenagakerjaan, telah mengatur secara tegas bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.Larangan ini diikuti pemberian sanksi bagi pengusaha yang melanggar dengan membayar upah lebih rendah dari upah minimum diancam pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 4 tahun dan/atau denda minimal Rp100 juta dan maksimal Rp400 juta.[8]Ketentuan Gaji Karyawan CafeMeski telah ada larangan untuk tidak membayar upah di bawah upah minimum, ada kelonggaran bagi usaha mikro dan usaha kecil.[9] Upah pada usaha mikro dan kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja di perusahaan dengan ketentuan:[10]minimal sebesar 50% dari rata-rata konsumsi masyarakat di tingkat provinsi; dannilai upah yang disepakati minimal 25% di atas garis kemiskinan di tingkat provinsi.Akan tetapi, perlu diperhatikan, rata-rata konsumsi masyarakat dan garis kemiskinan yang dimaksud harus menggunakan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik,[11] seperti Badan Pusat Statistik.Saat ini, pendirian cafe dan coffee shop telah menjamur di berbagai daerah. Bahkan, hanya bermodalkan jaringan internet, kita semakin dimudahkan menemukan cafe dan coffee shop terdekat. Namun sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda, perlu diketahui terlebih dahulu apakah cafe atau coffee shop yang Anda tanyakan termasuk kriteria sebagai usaha mikro dan kecil atau tidak.Jika merujuk dari kriteria usaha mikro, coffee shop yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan sampai dengan maksimal Rp2 miliar dapat dikategorikan sebagai usaha mikro.[12]Sementara itu, usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp1 miliar sampai dengan maksimal Rp5 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2 miliar sampai dengan maksimal Rp15 miliar termasuk ke dalam usaha kecil.[13]Sehingga dapat disimpulkan, gaji kerja di coffee shop yang Anda tanyakan dikecualikan dari ketentuan UMK Tangerang Selatan. Namun, kebijakan pengupahan ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja di perusahaan dengan ketentuan minimal sebesar 50% dari rata-rata konsumsi masyarakat di tingkat provinsi Banten dan nilai upah yang disepakati minimal 25% di atas garis kemiskinan di tingkat provinsi Banten.Demikian jawaban dari kami tentang gaji karyawan cafe sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KerjaUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang PengupahanPeraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang PengupahanPeraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah[1] Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”)[2] Pasal 28D ayat (2) UUD 1945[3] Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)[4] Lihat Pasal 81 angka 27 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 88 ayat (1), (2), dan (3) huruf a UU Ketenagakerjaan[5] Pasal 25 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (“PP 51/2023”)[6] Pasal 25 ayat (2) PP 51/2023[7] Pasal 26 ayat (2) PP 51/2023[8] Pasal 185 ayat (1) UU Ketenagakerjaan[9] Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (“PP Pengupahan”)[10] Pasal 36 ayat (2) PP Pengupahan[11] Pasal 36 ayat (3) PP Pengupahan[12] Pasal 35 ayat (3) huruf a dan ayat (5) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (“PP 7/2021”)[13] Pasal 35 ayat (3) huruf b dan ayat (5) huruf b PP 7/2021Tagsketenagakerjaanupah minimumumkm

Halo, mau bertanya tentang gaji karyawan cafe dan gaji pelayan cafe dalam hal ini usahanya adalah cafe di wilayah Tangsel, Banten. Menurut laporan, modal yang ditanamkan tidak sampai Rp1 miliar. Apakah penentuan upah pegawai harus berdasarkan UMK Tangsel atau bisa dengan cara lain?

Untuk melindungi pekerja, pemerintah telah menerbitkan kebijakan pengupahan dalam hal ini termasuk ketentuan upah minimum. Pada dasarnya, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Namun, untuk usaha mikro dan kecil diberikan kelonggaran dari ketentuan upah minimum. Untuk itu, perlu diketahui terlebih dahulu apakah cafe yang Anda tanyakan telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro dan kecil, sehingga bisa diberi kelonggaran dari ketentuan upah minimum atau tidak. Berikut ulasan gaji karyawan cafe dan gaji pelayan cafe selengkapnya. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Ketentuan Upah Minimum Terhadap Usaha Kecil22 Feb 2024Upah Minimum Hanya Diberlakukan kepada Pekerja Tertentu, Ini Sanksi Bagi Pengusaha07 Feb 2024Cara Daftar Izin UMKM Secara Online17 Jul 2023Mana yang Jadi Acuan, UMP atau UMK?24 Jan 2023Ketentuan Upah Minimum Terhadap Usaha Kecil22 Feb 2024Upah Minimum Hanya Diberlakukan kepada Pekerja Tertentu, Ini Sanksi Bagi Pengusaha07 Feb 2024Cara Daftar Izin UMKM Secara Online17 Jul 2023Mana yang Jadi Acuan, UMP atau UMK?24 Jan 2023Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023Ini Cara Mengurus Akta Nikah yang Terlambat 30 Sep 2022Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023Ini Cara Mengurus Akta Nikah yang Terlambat 30 Sep 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/gaji-karyawan-cafe-lt61be2e2cb1adc/

Ini Aturan Sistem Gaji Karyawan Cafe

pages/3/page-4.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul _Aturan Gaji Karyawan Coffee Shop_ yang dibuat oleh [Dr. Adnan Hamid](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/klinik-hukum-universitas-pancasila-lt61c315f16327d/dr-adnan-hamid-lt61c99cc27e20f/)** **dan** **pertama kali dipublikasikan pada 26 Januari 2022.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Ketentuan Upah Minimum Terhadap Usaha Kecil ](/klinik/a/upah-minimum-usaha-kecil-lt50c7d16e6ea32/)  22 Feb 2024 [ #### Upah Minimum Hanya Diberlakukan kepada Pekerja Tertentu, Ini Sanksi Bagi Pengusaha ](/klinik/a/upah-minimum-hanya-diberlakukan-kepada-pekerja-tertentu--ini-sanksi-bagi-pengusaha-lt538aa639956b8/)  07 Feb 2024 [ #### Cara Daftar Izin UMKM Secara _Online_ ](/klinik/a/cara-daftar-izin-umkm-secara-online-lt64b5014c30877/)  17 Jul 2023 [ #### Mana yang Jadi Acuan, UMP atau UMK? ](/klinik/a/mana-yang-jadi-acuan-ump-atau-umk-lt51209025aacaf/)  24 Jan 2023 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. Amanat **[UUD 1945](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945)** menerangkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.[\[1\]](#_ftn1) Selain itu, setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.[\[2\]](#_ftn2) Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Sebagai pengejawantahan dari ketentuan konstitusi tersebut, masalah pengupahan diatur lebih lanjut dalam [**UU Ketenagakerjaan**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan) yang saat ini telah diubah dengan **[Perppu Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022)**. Melalui undang-undang ini, upah dimaknai sebagai hak dasar pekerja yang harus dipenuhi oleh pengusaha. Dengan kata lain, apabila pengusaha tidak membayar upah pekerja, pengusaha dapat dikatakan melakukan pelanggaran hak asasi manusia bahkan diancam dengan sanksi pidana. ### **Ketentuan Upah Minimum** Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.[\[3\]](#_ftn3) Oleh karena setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak, untuk itu pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja. Kebijakan pemerintah yang melindungi pekerja antara lain dengan memberlakukan ketentuan upah minimum.[\[4\]](#_ftn4) Jadi, pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Adapun, upah minimum terdiri atas:[\[5\]](#_ftn5) 1. Upah Minimum Provinsi (UMP); 2. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dengan syarat tertentu. Upah minimum tersebut ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan,[\[6\]](#_ftn6) dengan perhitungan yang mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.[\[7\]](#_ftn7) Kebijakan pemberian upah minimum didasarkan pada kebutuhan hidup minimum. Ini dimaksudkan sebagai: 1. Jaring pengaman; 2. Sarana untuk meningkatkan taraf hidup; 3. Alat untuk pemerataan pendapatan; dan 4. Pemberian upah di atas upah minimum. Adapun ketentuan **Pasal 81 angka 28 Perppu Cipta Kerja** yang mengubah **Pasal 88E ayat (2) UU Ketenagakerjaa**n, telah mengatur secara tegas bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Larangan ini diikuti pemberian sanksi bagi pengusaha yang melanggar dengan membayar upah lebih rendah dari upah minimum diancam pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 4 tahun dan/atau denda minimal Rp100 juta dan maksimal Rp400 juta.[\[8\]](#_ftn8) ### **Ketentuan Gaji Karyawan _Cafe_** Meski telah ada larangan untuk tidak membayar upah di bawah upah minimum, ada kelonggaran bagi usaha mikro dan usaha kecil.[\[9\]](#_ftn9) Upah pada usaha mikro dan kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja di perusahaan dengan ketentuan:[\[10\]](#_ftn10) 1. minimal sebesar 50% dari rata-rata konsumsi masyarakat di tingkat provinsi; dan 2. nilai upah yang disepakati minimal 25% di atas garis kemiskinan di tingkat provinsi. Akan tetapi, perlu diperhatikan, rata-rata konsumsi masyarakat dan garis kemiskinan yang dimaksud harus menggunakan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik,[\[11\]](#_ftn11) seperti Badan Pusat Statistik. Saat ini, pendirian _cafe_ dan _coffee shop_ telah menjamur di berbagai daerah. Bahkan, hanya bermodalkan jaringan internet, kita semakin dimudahkan menemukan _cafe_ dan _coffee shop_ terdekat. Namun sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda, perlu diketahui terlebih dahulu apakah _cafe_ atau _coffee shop_ yang Anda tanyakan termasuk kriteria sebagai usaha mikro dan kecil atau tidak. Jika merujuk dari [kriteria usaha mikro](https://www.hukumonline.com/klinik/a/kemudahan-pendirian-pt-untuk-usaha-mikro-dan-kecil-lt59253a2a37dfb?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PT_UMKM), _coffee shop_ yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan sampai dengan maksimal Rp2 miliar dapat dikategorikan sebagai usaha mikro.[\[12\]](#_ftn12) Sementara itu, usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp1 miliar sampai dengan maksimal Rp5 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2 miliar sampai dengan maksimal Rp15 miliar termasuk ke dalam usaha kecil.[\[13\]](#_ftn13) Sehingga dapat disimpulkan, gaji kerja di _coffee shop_ yang Anda tanyakan dikecualikan dari ketentuan UMK Tangerang Selatan. Namun, kebijakan pengupahan ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja di perusahaan dengan ketentuan minimal sebesar 50% dari rata-rata konsumsi masyarakat di tingkat provinsi Banten dan nilai upah yang disepakati minimal 25% di atas garis kemiskinan di tingkat provinsi Banten. Demikian jawaban dari kami tentang gaji karyawan _cafe_ sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022/) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322fc0d665f/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_36_2021) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6551988895cb1?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_51_2023) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60320cfe8e3b3/peraturan-pemerintah-nomor-7-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_7_2021) [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 27 ayat (2) [Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945) (“UUD 1945”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 1 angka 30 [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan) (“UU Ketenagakerjaan”) [\[4\]](#_ftnref4) Lihat Pasal 81 angka 27 [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) yang mengubah Pasal 88 ayat (1), (2), dan (3) huruf a UU Ketenagakerjaan [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 25 ayat 1 [Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6551988895cb1?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_51_2023) (“PP 51/2023”) [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 25 ayat (2) PP 51/2023 [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 26 ayat (2) PP 51/2023 [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 185 ayat (1) UU Ketenagakerjaan [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 36 ayat (1) [Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322fc0d665f/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_36_2021) (“PP Pengupahan”) [\[10\]](#_ftnref10) Pasal 36 ayat (2) PP Pengupahan [\[11\]](#_ftnref11) Pasal 36 ayat (3) PP Pengupahan [\[12\]](#_ftnref12) Pasal 35 ayat (3) huruf a dan ayat (5) huruf a [Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60320cfe8e3b3/peraturan-pemerintah-nomor-7-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_7_2021) (“PP 7/2021”) [\[13\]](#_ftnref13) Pasal 35 ayat (3) huruf b dan ayat (5) huruf b PP 7/2021 Tags ---- [ketenagakerjaan](/tag/ketenagakerjaan) [upah minimum](/tag/upah-minimum) [umkm](/tag/umkm)

ULASAN LENGKAPKLINIK TERKAITKecelakaan Maut Bus, Siapa yang Bertanggung Jawab secara Pidana?14 Mei 2024Kecelakaan karena Jalan Rusak, Ke Mana Bisa Menggugat?23 Apr 2024Cara Menghitung Pajak Kendaraan Bermotor12 Jul 2023Peminjam Kendaraan Langgar Lalin, Bisakah Pemiliknya yang Ditilang?25 Jun 2021Terima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Aturan Mengenai Bunyi Klakson Kendaraan yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 10 Januari 2017.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Aturan Klakson Kendaraan BermotorMenurut UU LLAJ, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.[1] Adapun persyaratan laik jalan antara lain adalah mencakup kebisingan suara dan suara klakson.[2]Penggunaan klakson kendaraan mengacu pada pasal berapa? Pada dasarnya, Pasal 39 PP 55/2012 mengatur bahwa klakson haruslah mengeluarkan bunyi dan dapat digunakan tanpa mengganggu konsentrasi pengemudi. Suara klakson paling rendah 83 desibel atau dB (A) dan paling tinggi 118 desibel atau dB (A).[3]Kemudian pada dasarnya kendaraan bermotor yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian meliputi uji tipe dan uji berkala.[4] Terhadapnya, akan diterbitkan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor.[5]Jadi menjawab pertanyaan Anda, mengenai apakah klakson “telolet” diperbolehkan maupun apakah boleh membunyikan klakson lebih dari 2 detik? Dalam UU LLAJ maupun PP 55/2012 pada dasarnya tidak merinci jenis suara atau bunyi klakson seperti apa yang dibolehkan serta berapa lama penggunaan klakson, melainkan yang diatur hanyalah batas bunyi minimal dan maksimal klakson.Sanksi Klakson Tak Sesuai PersyaratanMeski demikian, membunyikan klakson tanpa alasan yang jelas hingga menyebabkan kebisingan tentu dapat mengganggu konsentrasi pengemudi jalan lainnya, hal inilah yang dilarang oleh PP 55/2012.Disarikan dari Fenomena ‘Om Telolet Om’ Viral, Begini Aturan Penggunaan Klakson, menurut Bambang S Ervan selaku Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan pada saat itu, sepanjang suara klakson tidak melebihi batas sebagaimana disebut dalam PP 55/2012, maka hal itu bukan termasuk pelanggaran. Hanya saja, perlu diperhatikan bahwa ada tempat-tempat tertentu dimana penggunaan klakson oleh pengendara bermotor dilarang. Tempat itu misalnya di sekitar sekolah atau rumah ibadah.Jika penggunaan klakson kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, yang salah satunya meliputi klakson sebagaimana disebutkan sebelumnya, maka pengemudi dapat dihukum sebagai berikut:Pengemudi sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban dipidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp250 ribu.[6]Pengemudi kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca dipidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp500 ribu.[7]Sebagai tambahan informasi, kapan klakson digunakan? Kami berpendapat penggunaan klakson harus diperhatikan urgensinya, misalnya saat hendak mendahului kendaraan bermotor lain, saat hendak mengingatkan pengguna jalan lain untuk lebih berhati-hati, atau saat hendak melewati persimpangan jalan. Hindari penggunaan klakson yang berlebihan dan mengganggu konsentrasi pengemudi jalan lainnya.Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan JalanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KerjaUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan[1] Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”)[2] Pasal 48 ayat (3) huruf b dan f UU LLAJ[3] Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (“PP 55/2012”)[4] Pasal 121 ayat (1) dan (3) PP 55/2012[5] Pasal 152 ayat (1) PP 55/2012[6] Pasal 285 ayat (1) UU LLAJ[7] Pasal 285 ayat (2) UU LLAJTagsterminalangkutan umumhukumlalu lintasbus

Maraknya fenomena “om telolet om”, sekarang angkot-angkot yang ada di kota saya juga ikut memasang klakson telolet dan sering dibunyikan tanpa alasan, kadang sering belomba-lomba dengan angkot lainnya sehingga menyebabkan kebisingan apalagi di terminal. Bolehkah klakson “telolet” digunakan? Apakah boleh membunyikan klakson lebih dari 2 detik? Adakah aturan klakson?

Pada dasarnya penggunaan klakson harus mengeluarkan bunyi dan dapat digunakan tanpa mengganggu konsentrasi pengemudi. Selain itu, telah diatur pula batas minimal dan maksimal aturan klakson. Apa dasar pasalnya? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Kecelakaan Maut Bus, Siapa yang Bertanggung Jawab secara Pidana?14 Mei 2024Kecelakaan karena Jalan Rusak, Ke Mana Bisa Menggugat?23 Apr 2024Cara Menghitung Pajak Kendaraan Bermotor12 Jul 2023Peminjam Kendaraan Langgar Lalin, Bisakah Pemiliknya yang Ditilang?25 Jun 2021Kecelakaan Maut Bus, Siapa yang Bertanggung Jawab secara Pidana?14 Mei 2024Kecelakaan karena Jalan Rusak, Ke Mana Bisa Menggugat?23 Apr 2024Cara Menghitung Pajak Kendaraan Bermotor12 Jul 2023Peminjam Kendaraan Langgar Lalin, Bisakah Pemiliknya yang Ditilang?25 Jun 2021Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-klakson-lt5872f79d8c58b/

Dasar Hukum Aturan Klakson Kendaraan Bermotor

pages/3/page-5.html

ULASAN LENGKAP -------------- ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Kecelakaan Maut Bus, Siapa yang Bertanggung Jawab secara Pidana? ](/klinik/a/kecelakaan-maut-bus--siapa-yang-bertanggung-jawab-secara-pidana-lt530b7e620e1f9/)  14 Mei 2024 [ #### Kecelakaan karena Jalan Rusak, Ke Mana Bisa Menggugat? ](/klinik/a/kecelakaan-karena-jalan-rusak--ke-mana-bisa-menggugat-lt5ba9a14c17588/)  23 Apr 2024 [ #### Cara Menghitung Pajak Kendaraan Bermotor ](/klinik/a/cara-menghitung-pajak-kendaraan-bermotor-lt581d9bf57738f/)  12 Jul 2023 [ #### Peminjam Kendaraan Langgar Lalin, Bisakah Pemiliknya yang Ditilang? ](/klinik/a/peminjam-kendaraan-langgar-lalin-bisakah-pemiliknya-yang-ditilang-lt60d58fb235b4d/)  25 Jun 2021 [](#!) Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul _Aturan Mengenai Bunyi Klakson Kendaraan_ yang dibuat oleh [Sovia Hasanah, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/sovia-hasanah--sh-lt57d2913a130b4/) dan pertama kali dipublikasikan pada 10 Januari 2017.** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Aturan Klakson Kendaraan Bermotor** Menurut **[UU LLAJ](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a604fcfd406d/undangundang-nomor-22-tahun-2009?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_llaj)**, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.[\[1\]](#_ftn1) Adapun persyaratan laik jalan antara lain adalah mencakup kebisingan suara dan suara klakson.[\[2\]](#_ftn2) Penggunaan klakson kendaraan mengacu pada pasal berapa? Pada dasarnya, **Pasal 39 [PP 55/2012](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4fcdd63a00e84/node/28/pp-no-55-tahun-2012-kendaraan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_55_2012)** mengatur bahwa klakson haruslah mengeluarkan bunyi dan dapat digunakan tanpa mengganggu konsentrasi pengemudi. Suara klakson paling rendah 83 desibel atau dB (A) dan paling tinggi 118 desibel atau dB (A).[\[3\]](#_ftn3) Kemudian pada dasarnya kendaraan bermotor yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian meliputi uji tipe dan uji berkala.[\[4\]](#_ftn4) Terhadapnya, akan diterbitkan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor.[\[5\]](#_ftn5) Jadi menjawab pertanyaan Anda, mengenai apakah klakson “telolet” diperbolehkan maupun apakah boleh membunyikan klakson lebih dari 2 detik? Dalam UU LLAJ maupun PP 55/2012 pada dasarnya tidak merinci jenis suara atau bunyi klakson seperti apa yang dibolehkan serta berapa lama penggunaan klakson, melainkan yang diatur hanyalah batas bunyi minimal dan maksimal klakson. ### **Sanksi Klakson Tak Sesuai Persyaratan** Meski demikian, membunyikan klakson tanpa alasan yang jelas hingga menyebabkan kebisingan tentu dapat mengganggu konsentrasi pengemudi jalan lainnya, hal inilah yang dilarang oleh PP 55/2012. Disarikan dari **[Fenomena ‘Om Telolet Om’ Viral, Begini Aturan Penggunaan Klakson](https://www.hukumonline.com/berita/a/fenomena-om-telolet-om-viral--begini-aturan-penggunaan-klakson-lt585b871163b21/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=om_telolet)**, menurut **Bambang S Ervan** selaku Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan pada saat itu, sepanjang suara klakson tidak melebihi batas sebagaimana disebut dalam PP 55/2012, maka hal itu bukan termasuk pelanggaran. Hanya saja, perlu diperhatikan bahwa ada tempat-tempat tertentu dimana penggunaan klakson oleh pengendara bermotor dilarang. Tempat itu misalnya di sekitar sekolah atau rumah ibadah. Jika penggunaan klakson kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, yang salah satunya meliputi klakson sebagaimana disebutkan sebelumnya, maka pengemudi dapat dihukum sebagai berikut: 1. **Pengemudi sepeda motor** di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, **klakson**, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban dipidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp250 ribu.[\[6\]](#_ftn6) 2. **Pengemudi kendaraan bermotor beroda empat atau lebih** di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, **klakson**, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca dipidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp500 ribu.[\[7\]](#_ftn7) Sebagai tambahan informasi, kapan klakson digunakan? Kami berpendapat penggunaan klakson harus diperhatikan urgensinya, misalnya saat hendak mendahului kendaraan bermotor lain, saat hendak mengingatkan pengguna jalan lain untuk lebih berhati-hati, atau saat hendak melewati persimpangan jalan. Hindari penggunaan klakson yang berlebihan dan mengganggu konsentrasi pengemudi jalan lainnya. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a604fcfd406d/undangundang-nomor-22-tahun-2009?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_llaj) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4fcdd63a00e84/node/28/pp-no-55-tahun-2012-kendaraan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_55_2012) [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 48 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a604fcfd406d/undangundang-nomor-22-tahun-2009?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_llaj) (“UU LLAJ”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 48 ayat (3) huruf b dan f UU LLAJ [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 69 [Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4fcdd63a00e84/node/28/pp-no-55-tahun-2012-kendaraan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_55_2012) (“PP 55/2012”) [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 121 ayat (1) dan (3) PP 55/2012 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 152 ayat (1) PP 55/2012 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 285 ayat (1) UU LLAJ [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 285 ayat (2) UU LLAJ Tags ---- [terminal](/tag/terminal) [angkutan umum](/tag/angkutan-umum) [hukum](/tag/hukum) [lalu lintas](/tag/lalu-lintas) [bus](/tag/bus)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judulPerbedaan Pelaksana Harian (Plh) dengan Pelaksana Tugas (Plt) yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 24 Mei 2017, kemudian dimutakhirkan oleh Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. pada 26 Juni 2020, dan dimutakhirkan kedua kali pada 11 Juli 2023.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Pengertian Pelaksana Harian dan Pelaksana TugasUntuk menjawab pertanyaan pertama Anda, kami berpedoman pada UU 30/2014 sebagaimana diperbaharui oleh UU Cipta Kerja, dan SE BKN 2/2019.Mengenai pelaksana harian dan pelaksana tugas ini berkaitan dengan kondisi dimana pejabat definitif berhalangan menjalankan tugasnya, maka atasan pejabat pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan, yaitu menunjuk pelaksana harian atau pelaksana tugas untuk melaksanakan tugas.[1]Pelaksana harian, atau yang dikenal dengan istilah Plh dalam administrasi negara adalah pejabat yang menempati jabatan yang bersifat sementara dikarenakan pejabat yang menempati jabatan sebelumnya berhalangan, sehingga tidak dapat menjalankan tugas dari posisi jabatannya.[2] Definisi tersebut sejalan dengan Pasal 14 ayat (2) huruf a UU 30/2014, yang menyatakan Plh adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.Adapun, pelaksana tugas atau Plt adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.[3]Plh dan Plt merupakan pejabat yang melaksanakan tugas rutin yang wewenangnya diperoleh dari mandat apabila:[4]ditugaskan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan di atasnya; danmerupakan pelaksanaan tugas rutin.Adapun yang dimaksud dengan mandat adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.[5] Sedangkan tugas rutin merupakan pelaksanaan tugas jabatan atas nama pemberi mandat yang bersifat pelaksanaan tugas jabatan dan tugas sehari-hari.[6]Dari penjelasan tersebut, dapat dilihat perbedaan Plh dan Plt secara mendasar, yaitu Plh melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara, sedangkan Plt melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.Lantas, apa saja kewenangan yang dimiliki Plh dan Plt? Berikut ulasannya.Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana TugasPlh dan Plt melaksanakan tugas serta menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan rutin yang menjadi wewenang jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[7]Sebagaimana disebutkan sebelumnya, karena Plh dan Plt menjalankan mandat, menurut SE BKN 2/2019, Plh dan Plt tidak berwenang dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.[8]Adapun yang dimaksud dengan “keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis” adalah keputusan dan/atau tindakan yang memiliki dampak besar seperti penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah.[9] Sedangkan yang dimaksud dengan “perubahan status hukum kepegawaian” artinya melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai.[10]Lebih lanjut, Plh dan Plt memiliki wewenang pada aspek kepegawaian, antara lain:[11]melaksanakan tugas sehari-hari pejabat definitif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;menetapkan sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja pegawai;menetapkan surat kenaikan gaji berkala;menetapkan cuti selain cuti di luar tanggungan negara dan cuti yang akan dijalankan di luar negeri;menetapkan surat tugas/surat perintah pegawai;menjatuhkan hukuman disiplin pegawai tingkat ringan;menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali perpindahan antar instansi;memberikan izin belajar;memberikan izin mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi/administrasi; danmengusulkan pegawai untuk mengikuti pengembangan kompetensi.Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, Plh maupun Plt tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang dapat berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.Baca juga: Ini Dia Kewenangan Plh dan Plt dalam Aspek KepegawaianPenunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana TugasDikutip dari artikel Bahasa Hukum: ‘Pelaksana Tugas’, ‘Pelaksana Harian’, dan ‘Penjabat’, secara normatif, Plt dan Plh tidak perlu dilantik dan diambil sumpahnya. Kemudian, pengangkatan Plt dan Plh pun cukup dilakukan dengan Surat Perintah dari pejabat pemerintah lebih tinggi yang memberikan mandat. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Angka 3 huruf b angka 6 dan 7 SE BKN 2/2019.Lebih lanjut, Plh dan Plt bukan merupakan jabatan yang bersifat definitif, oleh karena itu Pegawai Negeri Sipil (“PNS”) yang diperintahkan sebagai Plh atau Plt tidak diberikan tunjangan jabatan struktural, sehingga dalam surat perintah tidak perlu dicantumkan besarnya tunjangan jabatan.[12]Kemudian, pengangkatan sebagai Plh atau Plt tidak boleh menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan definitifnya, dan tunjangan jabatannya tetap dibayarkan sesuai dengan jabatan definitifnya.[13]Sebagai informasi, PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, atau Jabatan Pelaksana hanya dapat ditunjuk sebagai Plh atau Plt dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas yang sama atau setingkat lebih tinggi di lingkungan unit kerjanya.[14]Lalu, PNS yang menduduki jabatan fungsional dapat ditunjuk sebagai Plh atau Plt dengan ketentuan sebagai berikut:[15]Pejabat fungsional jenjang ahli utama dapat ditunjuk sebagai Plh atau Plt Jabatan Pimpinan Tinggi atau Jabatan Administrator atau Jabatan Pengawas;Pejabat fungsional jenjang ahli madya dapat ditunjuk sebagai Plh atau Plt Jabatan Administrator atau Jabatan Pengawas; danPejabat fungsional jenjang ahli muda dan pertama dapat ditunjuk sebagai Plh atau Plt Jabatan Pengawas.Patut diperhatikan bahwa PNS yang ditunjuk sebagai Plt melaksanakan tugasnya dengan jangka waktu paling lama 3 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 bulan.[16]Kesimpulannya, perbedaan Plh dan Plt terletak pada Plh melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara, sedangkan Plt melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap. Baik Plh dan Plt melaksanakan tugas rutin berupa mandat yang diperoleh dari badan dan/atau pejabat pemerintahan di atasnya. Namun, dalam menjalankan mandat, Plh dan Plt tidak berwenang untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang dapat berdampak pada perubahan status hukum dalam aspek organisasi, kepegawaian, serta alokasi anggaran.Pengertian Penjabat Sementara dan Dasar HukumnyaMenjawab pertanyaan kedua Anda mengenai penjabat sementara, Pasal 1 angka 6 Permendagri 1/2018 menjelaskan bahwa Penjabat Sementara (“Pjs”) adalah pejabat tinggi madya/setingkat atau pejabat tinggi pratama yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri (“Mendagri”) untuk melaksanakan tugas gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota karena gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota cuti di luar tanggungan negara untuk melaksanakan kampanye gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota.Kemudian, Pjs gubernur, Pjs bupati, dan Pjs wali kota memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:[17]memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang definitif serta menjaga PNS; danmelakukan pembahasan rancangan peraturan daerah (“perda”) dan dapat menandatangani perda setelah mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri; danmelakukan pengisian pejabat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri.Adapun dalam melaksanakan tugas dan wewenang di atas, Pjs gubernur, Pjs bupati, dan Pjs wali kota bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Mendagri.[18] Ketentuan selengkapnya mengenai Pjs dapat Anda baca pada Permendagri 74/2016 sebagaimana diperbaharui dengan Permendagri 1/2018.Pengertian Penjabat dan Dasar HukumnyaKemudian, ketentuan mengenai penjabat atau yang biasa disebut Pj tunduk pada UU 10/2016 dan Peraturan KPU 2/2024. Untuk mempermudah pemahaman Anda, perlu diketahui pengisian jabatan gubernur, bupati, wali kota beserta wakil-wakilnya.Untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022, dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023, diangkat penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat wali kota sampai dengan terpilihnya gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.[19]Lalu, dalam hal jabatan gubernur kosong, maka untuk mengisi kekosongan tersebut diangkat penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[20] Lebih lanjut, untuk mengisi kekosongan jabatan bupati/wali kota, diangkat penjabat bupati/wali kota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan bupati, dan wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[21]Sebagai informasi, pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.[22]Ketentuan mengenai penjabat juga diatur dalam UU Pemda. Apabila kepala daerah diberhentikan sementara karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah NKRI, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewenangan kepala daerah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.[23]Lalu, apabila gubernur diberhentikan sementara dan tidak ada wakil gubernur, Presiden menetapkan penjabat gubernur atas usul Menteri.[24] Kemudian, jika bupati/wali kota diberhentikan sementara dan tidak ada wakil bupati/wakil wali kota, Menteri menetapkan penjabat bupati/wali kota atas usul gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.[25]Sedangkan apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara karena didakwa melakukan tindak pidana di atas, Presiden menetapkan penjabat gubernur atas usul Menteri dan Menteri menetapkan penjabat bupati/wali kota atas usul gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.[26]Dengan demikian, perbedaan antara Pjs dan Pj adalah Pjs menggantikan pejabat definitif kepala daerah yang berhalangan sementara karena menjalankan cuti di luar tanggungan negara yaitu kampanye. Sedangkan Pj menggantikan pejabat definitif kepala daerah yang berhalangan tetap seperti habis masa jabatan, sampai terpilih kepala daerah yang baru.Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.Dasar Hukum:Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang dan diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan DaerahUndang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerjayang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 2/SE/VII/2019 Tahun 2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian.Referensi:Mohammad Ashari. Keabsahan Penandatanganan APBD oleh Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur. Jurnal Hukum Bisnis Universitas Narotama Surabaya, Vol. 6, No. 1, 2022.[1] Pasal 6 ayat (1) dan (2) huruf g jo. Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan  (“UU 30/2014”)[2] Mohammad Ashari. Keabsahan Penandatanganan APBD oleh Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur. Jurnal Hukum Bisnis Universitas Narotama Surabaya, Vol. 6, No. 1, 2022, hal. 747[3] Pasal 14 ayat (2) huruf b UU 30/2014[4] Pasal 14 ayat (1) UU 30/2014[5] Pasal 175 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 24 UU 30/2014[6] Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf b UU 30/2014[7] Pasal 34 ayat (3) UU 30/2014[8] Pasal 14 ayat (7) UU 30/2014 jo. Angka 3 huruf a angka 1 poin c Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 2/SE/VII/2019 Tahun 2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian (“SE BKN 2/2019”)[9] Angka 3 huruf a angka 2 poin a SE BKN 2/2019[10] Angka 3 huruf a angka 2 poin b SE BKN 2/2019[11] Angka 3 huruf b angka 5 SE BKN 2/2019[12] Angka 3 huruf b angka 9 SE BKN 2/2019[13] Angka 3 huruf b angka 10 SE BKN 2/2019.[14] Angka 3 huruf b angka 12 SE BKN 2/2019.[15] Angka 3 huruf b angka 13 SE BKN 2/2019.[16] Angka 3 huruf b angka 11 SE BKN 2/2019.[17] Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (“Permendagri 1/2018”)[18] Pasal 9 ayat (2) Permendagri 1/2018[19] Pasal 201 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (“UU 10/2016”)[20] Pasal 201 ayat (10) UU 10/2016[21] Pasal 201 ayat (11) UU 10/2016[22] Pasal 201 ayat (8) UU 10/2016 jo. Tahapan II nomor 6 Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024[23] Pasal 86 ayat (1) jo. Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (“UU Pemda”)[24] Pasal 86 ayat (2) UU Pemda[25] Pasal 86 ayat (3) UU Pemda[26] Pasal 86 ayat (5) UU PemdaTagskewenanganpegawai negeri sipilpns

Pelaksana Harian (“Plh”) dan Pelaksana Tugas (“Plt”) keduanya ditunjuk oleh atasan pegawai yang bersangkutan, di saat pejabat definitif berhalangan untuk menjalankan tugas. Lalu, yang ingin saya tanyakan, apa perbedaan Plh dan Plt? Apa saja kewenangan Plh dan Plt? Selain Plh dan Plt, ada Pjs dan Pj, lantas apa itu Pjs dan Pj?  

Pada intinya, jika pejabat definitif berhalangan menjalankan tugasnya, maka atasan pejabat pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan, yaitu menunjuk Pelaksana Harian (“Plh”) atau Pelaksana Tugas (“Plt”) untuk melaksanakan tugas.  Lantas, apa saja perbedaan Plh dan Plt? Apa wewenang Plh dan Plt dalam melaksanakan tugas? Selain Plh dan Plt, terdapat Pejabat Sementara (“Pjs”) dan Penjabat (“Pj”). Apa yang dimaksud dengan Pjs dan Pj? Bagaimana dasar hukumnya? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Ini Cara Mengurus Akta Nikah yang Terlambat 30 Sep 2022Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Ini Cara Mengurus Akta Nikah yang Terlambat 30 Sep 2022Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-dan-dasar-hukum-plh--plt--pjs--dan-pj-lt5924e3cc9cc8f/

Pengertian dan Dasar Hukum Plh, Plt, Pjs, dan Pj

pages/3/page-6.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul**_**Perbedaan Pelaksana Harian (Plh) dengan Pelaksana Tugas (Plt)**_ **yang dibuat oleh** [**Sovia Hasanah, S.H.**](https://www.hukumonline.com/klinik/penjawab/lt57d2913a130b4/mitra/lt4b457ff0c3e1b/sovia-hasanah--sh/) **dan pertama kali dipublikasikan pada 24 Mei 2017, kemudian dimutakhirkan oleh** [**Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H.**](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/bernadetha-aurelia-oktavira--sh-lt5d537b77ab8d5) **pada 26 Juni 2020, dan dimutakhirkan kedua kali pada 11 Juli 2023.** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Pengertian Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas** Untuk menjawab pertanyaan pertama Anda, kami berpedoman pada [**UU 30/2014**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5462bc42d6073/undang-undang-nomor-30-tahun-2014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_30_2014) sebagaimana diperbaharui oleh **[UU Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_cipta_kerja_2023)**, dan [**SE BKN 2/2019**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt5d4d1f00a8cb6?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=se_bkn_2_vii_2019). Mengenai pelaksana harian dan pelaksana tugas ini berkaitan dengan kondisi dimana pejabat definitif berhalangan menjalankan tugasnya, maka atasan pejabat pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan, yaitu menunjuk pelaksana harian atau pelaksana tugas untuk melaksanakan tugas.[\[1\]](#_ftn1) **Pelaksana harian**, atau yang dikenal dengan istilah **Plh** dalam administrasi negara adalah pejabat yang menempati jabatan yang bersifat sementara dikarenakan pejabat yang menempati jabatan sebelumnya berhalangan, sehingga tidak dapat menjalankan tugas dari posisi jabatannya.[\[2\]](#_ftn2) Definisi tersebut sejalan dengan **Pasal 14 ayat (2) huruf a UU 30/2014**, yang menyatakan Plh adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara. Adapun, **pelaksana tugas** atau **Plt** adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.[\[3\]](#_ftn3) Plh dan Plt merupakan pejabat yang melaksanakan tugas rutin yang wewenangnya diperoleh dari mandat apabila:[\[4\]](#_ftn4) 1. ditugaskan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan di atasnya; dan 2. merupakan pelaksanaan tugas rutin. Adapun yang dimaksud dengan mandat adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.[\[5\]](#_ftn5) Sedangkan tugas rutin merupakan pelaksanaan tugas jabatan atas nama pemberi mandat yang bersifat pelaksanaan tugas jabatan dan tugas sehari-hari.[\[6\]](#_ftn6) Dari penjelasan tersebut, dapat dilihat perbedaan Plh dan Plt secara mendasar, yaitu Plh melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara, sedangkan Plt melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap. Lantas, apa saja kewenangan yang dimiliki Plh dan Plt? Berikut ulasannya. ### **Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas** Plh dan Plt melaksanakan tugas serta menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan rutin yang menjadi wewenang jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[\[7\]](#_ftn7) Sebagaimana disebutkan sebelumnya, karena Plh dan Plt menjalankan mandat, menurut SE BKN 2/2019, Plh dan Plt tidak berwenang dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.[\[8\]](#_ftn8) Adapun yang dimaksud dengan “keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis” adalah keputusan dan/atau tindakan yang memiliki dampak besar seperti penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah.[\[9\]](#_ftn9) Sedangkan yang dimaksud dengan “perubahan status hukum kepegawaian” artinya melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai.[\[10\]](#_ftn10) Lebih lanjut, Plh dan Plt memiliki wewenang pada aspek kepegawaian, antara lain:[\[11\]](#_ftn11) 1. melaksanakan tugas sehari-hari pejabat definitif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. menetapkan sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja pegawai; 3. menetapkan surat kenaikan gaji berkala; 4. menetapkan cuti selain cuti di luar tanggungan negara dan cuti yang akan dijalankan di luar negeri; 5. menetapkan surat tugas/surat perintah pegawai; 6. menjatuhkan hukuman disiplin pegawai tingkat ringan; 7. menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali perpindahan antar instansi; 8. memberikan izin belajar; 9. memberikan izin mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi/administrasi; dan 10. mengusulkan pegawai untuk mengikuti pengembangan kompetensi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, Plh maupun Plt tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang dapat berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran. Baca juga: [**Ini Dia Kewenangan Plh dan Plt dalam Aspek Kepegawaian**](https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-dia-kewenangan-plh-dan-plt-dalam-aspek-kepegawaian-lt5d4d2d0e0e468/?page=all?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=ini_dia_kewenangan_plh_plt_aspek_kepegawaian) ### **Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas** Dikutip dari artikel [**Bahasa Hukum: ‘Pelaksana Tugas’, ‘Pelaksana Harian’, dan ‘Penjabat’**](https://www.hukumonline.com/berita/a/bahasa-hukum--pelaksana-tugas--pelaksana-harian--dan-penjabat-lt56fcad31a33f9/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=bahasa_hukum_pelaksana_tugas_pelaksana_harian), secara normatif, Plt dan Plh tidak perlu dilantik dan diambil sumpahnya. Kemudian, pengangkatan Plt dan Plh pun cukup dilakukan dengan Surat Perintah dari pejabat pemerintah lebih tinggi yang memberikan mandat. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam **Angka 3 huruf b angka 6 dan 7 SE BKN 2/2019**. Lebih lanjut, Plh dan Plt bukan merupakan jabatan yang bersifat definitif, oleh karena itu [Pegawai Negeri Sipil](https://www.hukumonline.com/kamus/p/pegawai-negeri-sipil) (“PNS”) yang diperintahkan sebagai Plh atau Plt tidak diberikan tunjangan jabatan struktural, sehingga dalam surat perintah tidak perlu dicantumkan besarnya tunjangan jabatan.[\[12\]](#_ftn12) Kemudian, pengangkatan sebagai Plh atau Plt tidak boleh menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan definitifnya, dan tunjangan jabatannya tetap dibayarkan sesuai dengan jabatan definitifnya.[\[13\]](#_ftn13) Sebagai informasi, PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, atau Jabatan Pelaksana hanya dapat ditunjuk sebagai Plh atau Plt dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas yang sama atau setingkat lebih tinggi di lingkungan unit kerjanya.[\[14\]](#_ftn14) Lalu, PNS yang menduduki jabatan fungsional dapat ditunjuk sebagai Plh atau Plt dengan ketentuan sebagai berikut:[\[15\]](#_ftn15) 1. Pejabat fungsional jenjang ahli utama dapat ditunjuk sebagai Plh atau Plt Jabatan Pimpinan Tinggi atau Jabatan Administrator atau Jabatan Pengawas; 2. Pejabat fungsional jenjang ahli madya dapat ditunjuk sebagai Plh atau Plt Jabatan Administrator atau Jabatan Pengawas; dan 3. Pejabat fungsional jenjang ahli muda dan pertama dapat ditunjuk sebagai Plh atau Plt Jabatan Pengawas. Patut diperhatikan bahwa PNS yang ditunjuk sebagai Plt melaksanakan tugasnya dengan jangka waktu paling lama 3 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 bulan.[\[16\]](#_ftn16) Kesimpulannya, perbedaan Plh dan Plt terletak pada Plh melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara, sedangkan Plt melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap. Baik Plh dan Plt melaksanakan tugas rutin berupa mandat yang diperoleh dari badan dan/atau pejabat pemerintahan di atasnya. Namun, dalam menjalankan mandat, Plh dan Plt tidak berwenang untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang dapat berdampak pada perubahan status hukum dalam aspek organisasi, kepegawaian, serta alokasi anggaran. ### **Pengertian Penjabat Sementara dan Dasar Hukumnya** Menjawab pertanyaan kedua Anda mengenai penjabat sementara, **Pasal 1 angka 6 [Permendagri 1/2018](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5a8a75356247a/peraturan-menteri-dalam-negeri-nomor-1-tahun-2018/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permendagri_1_2018)** menjelaskan bahwa **Penjabat Sementara (“Pjs”)** adalah pejabat tinggi madya/setingkat atau pejabat tinggi pratama yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri (“Mendagri”) untuk melaksanakan tugas gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota karena gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota cuti di luar tanggungan negara untuk melaksanakan kampanye gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Kemudian, Pjs gubernur, Pjs bupati, dan Pjs wali kota memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:[\[17\]](#_ftn17) 1. memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 2. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat; 3. memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang definitif serta menjaga PNS; dan 4. melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah (“perda”) dan dapat menandatangani perda setelah mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri; dan 5. melakukan pengisian pejabat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri. Adapun dalam melaksanakan tugas dan wewenang di atas, Pjs gubernur, Pjs bupati, dan Pjs wali kota bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Mendagri.[\[18\]](#_ftn18) Ketentuan selengkapnya mengenai Pjs dapat Anda baca pada **[Permendagri 74/2016](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt664c0015cf1d4/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permendagri_74_2016)** sebagaimana diperbaharui dengan **Permendagri 1/2018**. ### **Pengertian Penjabat dan Dasar Hukumnya** Kemudian, ketentuan mengenai **penjabat** atau yang biasa disebut **Pj** tunduk pada **[UU 10/2016](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt578e1c1341856/undang-undang-nomor-10-tahun-2016/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_10_2016)** dan **[Peraturan KPU 2/2024](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65b8b49d91005/peraturan-komisi-pemilihan-umum-nomor-2-tahun-2024/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=peraturan_kpu_2_2024)**. Untuk mempermudah pemahaman Anda, perlu diketahui pengisian jabatan gubernur, bupati, wali kota beserta wakil-wakilnya. Untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022, dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023, diangkat penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat wali kota sampai dengan terpilihnya gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.[\[19\]](#_ftn19) Lalu, dalam hal jabatan gubernur kosong, maka untuk mengisi kekosongan tersebut diangkat penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[\[20\]](#_ftn20) Lebih lanjut, untuk mengisi kekosongan jabatan bupati/wali kota, diangkat penjabat bupati/wali kota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan bupati, dan wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[\[21\]](#_ftn21) Sebagai informasi, pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.[\[22\]](#_ftn22) Ketentuan mengenai penjabat juga diatur dalam **[UU Pemda](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt543df13291bf4/undang-undang-nomor-23-tahun-2014/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_pemda)**. Apabila kepala daerah diberhentikan sementara karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah NKRI, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewenangan kepala daerah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.[\[23\]](#_ftn23) Lalu, apabila gubernur diberhentikan sementara dan tidak ada wakil gubernur, Presiden menetapkan penjabat gubernur atas usul Menteri.[\[24\]](#_ftn24) Kemudian, jika bupati/wali kota diberhentikan sementara dan tidak ada wakil bupati/wakil wali kota, Menteri menetapkan penjabat bupati/wali kota atas usul gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.[\[25\]](#_ftn25) Sedangkan apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara karena didakwa melakukan tindak pidana di atas, Presiden menetapkan penjabat gubernur atas usul Menteri dan Menteri menetapkan penjabat bupati/wali kota atas usul gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.[\[26\]](#_ftn26) Dengan demikian, _perbedaan antara Pjs dan Pj adalah Pjs menggantikan pejabat definitif kepala daerah_ _yang berhalangan_ _sementara_ _karena menjalankan cuti di luar tanggungan negara_ _yaitu kampanye__. Sedangkan Pj menggantikan pejabat definitif kepala daerah yang berhalangan tetap seperti habis masa jabatan, sampai terpilih kepala daerah yang baru._ Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [**di sini**](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum: 1. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt543df13291bf4/undang-undang-nomor-23-tahun-2014/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_pemda) yang diubah dengan [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt54d32d5d965a5/undang-undang-nomor-2-tahun-2015/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_2_2015) dan diubah kedua kali dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt552b6ced78b2a/undang-undang-nomor-9-tahun-2015/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_9_2015) 2. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt5462bc42d6073/undang-undang-nomor-30-tahun-2014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_30_2014); 3. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt578e1c1341856/undang-undang-nomor-10-tahun-2016/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_10_2016); 4. [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022)yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023); 5. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt664c0015cf1d4/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permendagri_74_2016) sebagaimana diubah dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Ko](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5a8a75356247a/peraturan-menteri-dalam-negeri-nomor-1-tahun-2018/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permendagri_1_2018)[ta](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5a8a75356247a/peraturan-menteri-dalam-negeri-nomor-1-tahun-2018/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permendagri_1_2018); 6. [Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65b8b49d91005/peraturan-komisi-pemilihan-umum-nomor-2-tahun-2024/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=peraturan_kpu_2_2024); 7. [Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 2/SE/VII/2019 Tahun 2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5d4d1f00a8cb6?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=se_bkn_2_vii_2019?fromV2=true). Referensi: Mohammad Ashari. _Keabsahan Penandatanganan APBD oleh Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur._ Jurnal Hukum Bisnis Universitas Narotama Surabaya, Vol. 6, No. 1, 2022. [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 6 ayat (1) dan (2) huruf g _jo._ Pasal 34 ayat (2) [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt5462bc42d6073/undang-undang-nomor-30-tahun-2014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_30_2014)  (“UU 30/2014”) [\[2\]](#_ftnref2) Mohammad Ashari. _Keabsahan Penandatanganan APBD oleh Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur._ Jurnal Hukum Bisnis Universitas Narotama Surabaya, Vol. 6, No. 1, 2022, hal. 747 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 14 ayat (2) huruf b UU 30/2014 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 14 ayat (1) UU 30/2014 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 175 angka 1 [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) yang mengubah Pasal 1 angka 24 UU 30/2014 [\[6\]](#_ftnref6) Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf b UU 30/2014 [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 34 ayat (3) UU 30/2014 [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 14 ayat (7) UU 30/2014 _jo._ Angka 3 huruf a angka 1 poin c [Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 2/SE/VII/2019 Tahun 2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5d4d1f00a8cb6?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=se_bkn_2_vii_2019?fromV2=true) (“SE BKN 2/2019”) [\[9\]](#_ftnref9) Angka 3 huruf a angka 2 poin a SE BKN 2/2019 [\[10\]](#_ftnref10) Angka 3 huruf a angka 2 poin b SE BKN 2/2019 [\[11\]](#_ftnref11) Angka 3 huruf b angka 5 SE BKN 2/2019 [\[12\]](#_ftnref12) Angka 3 huruf b angka 9 SE BKN 2/2019 [\[13\]](#_ftnref13) Angka 3 huruf b angka 10 SE BKN 2/2019. [\[14\]](#_ftnref14) Angka 3 huruf b angka 12 SE BKN 2/2019. [\[15\]](#_ftnref15) Angka 3 huruf b angka 13 SE BKN 2/2019. [\[16\]](#_ftnref16) Angka 3 huruf b angka 11 SE BKN 2/2019. [\[17\]](#_ftnref17) Pasal 9 ayat (1) [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Ko](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5a8a75356247a/peraturan-menteri-dalam-negeri-nomor-1-tahun-2018/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permendagri_1_2018)[ta](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5a8a75356247a/peraturan-menteri-dalam-negeri-nomor-1-tahun-2018/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permendagri_1_2018) (“Permendagri 1/2018”) [\[18\]](#_ftnref18) Pasal 9 ayat (2) Permendagri 1/2018 [\[19\]](#_ftnref19) Pasal 201 ayat (9) [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt578e1c1341856/undang-undang-nomor-10-tahun-2016/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_10_2016) (“UU 10/2016”) [\[20\]](#_ftnref20) Pasal 201 ayat (10) UU 10/2016 [\[21\]](#_ftnref21) Pasal 201 ayat (11) UU 10/2016 [\[22\]](#_ftnref22) Pasal 201 ayat (8) UU 10/2016 _jo_. Tahapan II nomor 6 Lampiran [Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65b8b49d91005/peraturan-komisi-pemilihan-umum-nomor-2-tahun-2024/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=peraturan_kpu_2_2024) [\[23\]](#_ftnref23) Pasal 86 ayat (1) _jo._ Pasal 83 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt543df13291bf4/undang-undang-nomor-23-tahun-2014/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_pemda) (“UU Pemda”) [\[24\]](#_ftnref24) Pasal 86 ayat (2) UU Pemda [\[25\]](#_ftnref25) Pasal 86 ayat (3) UU Pemda [\[26\]](#_ftnref26) Pasal 86 ayat (5) UU Pemda Tags ---- [kewenangan](/tag/kewenangan) [pegawai negeri sipil](/tag/pegawai-negeri-sipil) [pns](/tag/pns)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Hukum Menjaminkan Aset Pribadi untuk Kepentingan PT yang dibuat oleh Diana Kusumasari, S.H., M.H. dan dipublikasikan pada 13 Maret 2012.KLINIK TERKAITPemberian Corporate Guarantee oleh PT, Perlukah Persetujuan RUPS?19 Apr 2022Jika Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Adalah Suami-Istri12 Mar 2012Prosedur Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur01 Feb 2012Bolehkah Pemegang Saham PT Menarik Modal Secara Diam-diam?10 Okt 2011Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Ketentuan Modal PTSebelum menjawab pertanyaan Anda, pada dasarnya Perseroan Terbatas (“PT”) memiliki aset yang disebut dengan harta kekayaan PT. Harta kekayaan PT tersebut tergabung dalam modal saham. Adapun modal saham dapat berupa uang dan/atau dalam bentuk lainnya yang terdiri dari barang bergerak dan tidak bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud.[1]Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) UU PT, yakni modal dalam bentuk lainnya yang dinilai sebagai saham dapat diperhitungkan berdasarkan harga/nilai yang wajar oleh pihak yang tidak terafiliasi PT. Kemudian, perlu diketahui bahwa aset yang tercatat dalam pembukuan PT adalah aset yang diperhitungkan sebagai modal.Selanjutnya, modal PT terdiri dari:[2]Modal dasar (maatschappelijk kapitaal/authorized capital/nominal capital/statutair kapitaal) yaitu jumlah maksimum modal yang disebutkan dalam perusahaan.Modal yang ditempatkan (geplaats kapitaal), yaitu bagian dari struktur modal PT, atau modal yang diambil atau ditempatkan setiap pemegang saham.Modal yang disetor (gestrort kapitaal), yaitu bentuk pelunasan yang dibuat oleh pemegang saham sebagai modal yang dimasukkan, yang telah diambilnya sebagai bentuk modal ditempatkan, atau dengan arti lain modal yang secara nyata disetor oleh pemegang saham kepada PT.Kemudian, modal PT merupakan sebagian dari harta kekayaan PT. Sementara harta kekayaan PT dapat berubah-ubah sesuai dengan perkembangan PT. Dalam hal ada perubahan, maka perubahan modal PT harus dibuatkan dalam akta perubahan yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.Baca juga: Dapatkah Keahlian Menjadi Modal PT?Lalu terkait dengan pertanyaan Anda, bagaimana jika aset PT tersebut masih atas nama pribadi?Jika Aset PT Atas Nama PribadiJika aset pribadi diperhitungkan sejak awal pendirian PT, kami asumsikan aset tersebut diperhitungkan sebagai saham. Maka, dapat diketahui bahwa tanggung jawab pemegang saham sebatas pada besarnya saham yang dimasukkan ke dalam PT. Namun, pertanggungjawaban tersebut dapat “diterobos” atau dikecualikan melalui doktrin Piercing the Corporate Veil yang mana UU PT mengadopsi prinsip tersebut.[3]Selengkapnya mengenai piercing the corporate veil dapat Anda baca juga dalam artikel Piercing the Corporate Veil pada Kepailitan Anak Perusahaan dan Aturan Seputar Komisaris Independen & Piercing the Corporate Veil.Baca juga: Prinsip Piercing the Corporate Veil dalam Menangani Kerugian PerseroanTerkait dengan aset perusahaan yang masih berdokumen atas nama pribadi, tidak serta merta dapat dicatatkan dalam pembukuan PT. Hal itu juga sangat berkaitan dengan jenis barangnya, baik bergerak atau tidak bergerak. Misalnya apakah aset itu berupa tanah atau berupa mesin-mesin dan peralatan pabrik lainnya. Untuk suatu aset dapat dijadikan jaminan utang oleh PT, maka status kepemilikannya harus dibereskan terlebih dahulu dan aset atas nama pribadi harus dilakukan perubahan status kepemilikan menjadi atas nama PT. Karena pada praktiknya, kreditur tidak ingin mengambil risiko terhadap risiko pelunasan utang, apalagi yang berkaitan dengan kepentingan pihak ketiga seperti ahli waris pada hak kepemilikannya.Akan tetapi, menjadi persoalan bila aset tersebut berupa tanah dan/atau bangunan, karena kepemilikan tanah dan/atau bangunan atas nama PT haruslah tunduk pada aturan dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2) UUPA sebagai berikutHanya warga-negara Indonesia dapat mempunyai hak milik.Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya.Adapun badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah diatur dalam Pasal 1 PP 38/1963, yaitu:Bank-bank yang didirikan oleh Negara (selanjutnya disebut Bank Negara);Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yang didirikan berdasar atas Undang-undang No. 79 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 139);Badan-badan keagamaan, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah mendengar Menteri Agama;Badan-badan sosial, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial.Selain badan hukum tersebut, tidak dapat memiliki hak milik atas tanah, tetapi dapat memiliki hak lainnya seperti Hak Guna Bangunan (“HGB”), Hak Guna Usaha (“HGU”) atau Hak Pakai.Sehingga kesimpulannya, suatu PT dapat menjaminkan aset apabila hak kepemilikan didasarkan pada dokumen yang menunjuk nama PT sebagai pemilik, dan tentunya tercatat dalam pembukuan PT berdasarkan akta PT baik pendirian ataupun akta perubahan PT terkait perubahan modal PT.Kemudian menjawab pertanyaan kedua Anda, dalam hal aset PT dijaminkan, apakah yang harus dilakukan kreditur agar tidak lemah secara hukum?Penjaminan Aset PTMenurut hemat kami, kreditur harus mengikuti ketentuan dalam proses penjaminan, baik itu berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak. Untuk itu, kreditur harus memastikan bahwa terdapat dokumen yang sah atas kepemilikan aset PT. Karena, untuk mendapatkan perlindungan hukum, maka kepastian kepemilikan hak harus sah.Sebagai contoh, bila aset berupa tanah, maka sebaiknya sudah tercantum dalam laporan harta kekayaan PT yang dapat diperoleh dari hibah ataupun jual beli.[4]Kemudian terkait pemisahan harta dan utang, adanya pemisahan harta dan utang antara pemegang saham dan PT tidak pula serta merta menghilangkan tanggung jawab pemegang saham atas PT, seperti yang diatur dalam Pasal 97 UU PT. Lalu penting untuk dicatat, bila pemegang saham tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahannya, maka kreditur dapat menggunakan argumentasi Perbuatan Melawan Hukum (“PMH”).[5]  Dalam hal utang ada pada kreditur, dan harta PT tidak mencukupi untuk dijaminkan, maka PT pada praktiknya akan menjaminkan harta pribadi milik pemegang saham atau pihak ketiga namun dengan risiko yang perlu dipertimbangkan.  Baca juga: Bisakah Memasukkan Mobil Pribadi Jadi Aset PT?Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok AgrariaUndang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan TerbatasPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KerjaUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas TanahREFERENSIGideon Paskha Wardhana. Pertanggungjawaban Harta Pribadi Pemegang Saham Perseroan Terbatas di Indonesia. Arena Hukum, Vol. 12, No. 1, 2019;Ida Bagus Putra Pratama dan Made Dedy Priyanto. Kepastian Hukum Modal Dasar Pendirian Perseroan Terbatas Berdasarkan Peraturan Pemerintah Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas. Acta Comitas Jurnal Hukum, Vol. 5, No. 2, 2020;Idrus Maulana Chatib (et.al). Sertipikat Hak Milik yang Diakui Sebagai Aset Perseroan Terbatas dan Menjadi Jaminan Hutang. Repertorium, Vol. 8, No. 2, 2019;Rizky Maulana Nugraha (et.al). Akibat Hukum Terhadap Aset Milik Pihak Ketiga yang Dijaminkan Kepada Kreditur Dalam Kepailitan. Binamulia Hukum, Vol. 12, No. 1, 2023.[1] Lihat Pasal 34 dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”)[2] Ida Bagus Putra Pratama dan Made Dedy Priyanto. Kepastian Hukum Modal Dasar Pendirian Perseroan Terbatas Berdasarkan Peraturan Pemerintah Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas. Acta Comitas Jurnal Hukum, Vol. 5, No. 2, 2020, hal. 344[3] Gideon Paskha Wardhana. Pertanggungjawaban Harta Pribadi Pemegang Saham Perseroan Terbatas di Indonesia. Arena Hukum, Vol. 12, No. 1, 2019, hal. 4[4] Idrus Maulana Chatib (et.al). Sertipikat Hak Milik yang Diakui Sebagai Aset Perseroan Terbatas dan Menjadi Jaminan Hutang. Repertorium, Vol. 8, No. 2, 2019, hal. 5[5] Rizky Maulana Nugraha (et.al). Akibat Hukum Terhadap Aset Milik Pihak Ketiga yang Dijaminkan Kepada Kreditur Dalam Kepailitan. Binamulia Hukum, Vol. 12, No. 1, 2023, hal. 191-199Tagsasetperseroan terbatasuu ptjaminan

Saya memiliki pertanyaan: Dalam suatu PT baik yang telah berbadan hukum sempurna ataupun belum sempurna, terkadang terdapat aset yang tercatat dalam pembukuan PT masih atas nama pribadi (direksi/komisaris/pemilik). Apakah aset pribadi tersebut dapat dijaminkan atas nama PT?  Dalam hal dijaminkan, apakah yang harus dilakukan agar pihak kreditur tidak lemah dari segi hukum? 

Pada intinya, suatu Perseroan Terbatas (“PT”) dapat menjaminkan aset apabila hak kepemilikan didasarkan pada dokumen yang menunjuk nama PT sebagai pemilik, dan tentunya tercatat dalam pembukuan PT Namun, dalam hal utang ada pada kreditur, dan harta PT tidak mencukupi untuk dijaminkan, maka PT pada praktiknya akan menjaminkan harta pribadi milik pemegang saham atau pihak ketiga namun dengan risiko yang perlu dipertimbangkan. Apa dasar hukumnya? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.   Pemberian Corporate Guarantee oleh PT, Perlukah Persetujuan RUPS?19 Apr 2022Jika Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Adalah Suami-Istri12 Mar 2012Prosedur Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur01 Feb 2012Bolehkah Pemegang Saham PT Menarik Modal Secara Diam-diam?10 Okt 2011Pemberian Corporate Guarantee oleh PT, Perlukah Persetujuan RUPS?19 Apr 2022Jika Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Adalah Suami-Istri12 Mar 2012Prosedur Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur01 Feb 2012Bolehkah Pemegang Saham PT Menarik Modal Secara Diam-diam?10 Okt 2011Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/menjaminkan-aset-pribadi-untuk-kepentingan-pt--bagaimana-hukumnya-cl5798/

Menjaminkan Aset Pribadi untuk Kepentingan PT, Bagaimana Hukumnya?

pages/3/page-7.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul _Hukum Menjaminkan Aset Pribadi untuk Kepentingan PT_ yang dibuat oleh [Diana Kusumasari, S.H., M.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/diana-kusumasari--sh--mh-lt4d37c414e08df/) dan dipublikasikan pada 13 Maret 2012.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Pemberian _Corporate Guarantee_ oleh PT, Perlukah Persetujuan RUPS? ](/klinik/a/pemberian-icorporate-guarantee-i-oleh-pt--perlukah-persetujuan-rups-cl4153/)  19 Apr 2022 [ #### Jika Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Adalah Suami-Istri ](/klinik/a/jika-anggota-direksi-dan-dewan-komisaris-adalah-suami-istri-lt4f502977b099f/)  12 Mar 2012 [ #### Prosedur Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur ](/klinik/a/prosedur-pengadaan-tanah-untuk-pembangunan-infrastruktur-lt4e40e4036e9cc/)  01 Feb 2012 [ #### Bolehkah Pemegang Saham PT Menarik Modal Secara Diam-diam? ](/klinik/a/bolehkah-pemegang-saham-pt-menarik-modal-secara-diam-diam--lt4e6c4329df0a0/)  10 Okt 2011 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://m.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Ketentuan Modal PT** Sebelum menjawab pertanyaan Anda, pada dasarnya Perseroan Terbatas (“PT”) memiliki aset yang disebut dengan harta kekayaan PT. Harta kekayaan PT tersebut tergabung dalam modal saham. Adapun modal saham dapat berupa uang dan/atau dalam bentuk lainnya yang terdiri dari barang bergerak dan tidak bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud.[\[1\]](#_ftn1) Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Hal tersebut sebagaimana diatur dalam **Pasal 34 ayat (2) [UU PT](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007)**, yakni modal dalam bentuk lainnya yang dinilai sebagai saham dapat diperhitungkan berdasarkan harga/nilai yang wajar oleh pihak yang tidak terafiliasi PT. Kemudian, perlu diketahui bahwa aset yang tercatat dalam pembukuan PT adalah aset yang diperhitungkan sebagai modal. Selanjutnya, modal PT terdiri dari:[\[2\]](#_ftn2) 1. Modal dasar (_maatschappelijk kapitaal/authorized capital/nominal capital/statutair kapitaal_) yaitu jumlah maksimum modal yang disebutkan dalam perusahaan. 2. Modal yang ditempatkan (_geplaats kapitaal_), yaitu bagian dari struktur modal PT, atau modal yang diambil atau ditempatkan setiap pemegang saham. 3. Modal yang disetor (_gestrort kapitaal_), yaitu bentuk pelunasan yang dibuat oleh pemegang saham sebagai modal yang dimasukkan, yang telah diambilnya sebagai bentuk modal ditempatkan, atau dengan arti lain modal yang secara nyata disetor oleh pemegang saham kepada PT. Kemudian, modal PT merupakan sebagian dari harta kekayaan PT. Sementara harta kekayaan PT dapat berubah-ubah sesuai dengan perkembangan PT. Dalam hal ada perubahan, maka perubahan modal PT harus dibuatkan dalam akta perubahan yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Baca juga: **[Dapatkah Keahlian Menjadi Modal PT?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/dapatkah-keahlian-menjadi-modal-pt-lt50ce54e3b5498/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=keahlian_jadi_modal_pt)** Lalu terkait dengan pertanyaan Anda, bagaimana jika aset PT tersebut masih atas nama pribadi? ### **Jika Aset PT Atas Nama Pribadi** Jika aset pribadi diperhitungkan sejak awal pendirian PT, kami asumsikan aset tersebut diperhitungkan sebagai saham. Maka, dapat diketahui bahwa tanggung jawab pemegang saham sebatas pada besarnya saham yang dimasukkan ke dalam PT. Namun, pertanggungjawaban tersebut dapat “diterobos” atau dikecualikan melalui doktrin **_Piercing the Corporate Veil_** yang mana UU PT mengadopsi prinsip tersebut.[\[3\]](#_ftn3) Selengkapnya mengenai _piercing the corporate veil_ dapat Anda baca juga dalam artikel **[_Piercing the Corporate Veil_ pada Kepailitan Anak Perusahaan](https://www.hukumonline.com/klinik/a/ipiercing-the-corporate-veil-i-pada-kepailitan-anak-perusahaan-lt5e3b94cd30fb2/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=piercing_the_corporate_veil)** dan **[Aturan Seputar Komisaris Independen & _Piercing the Corporate Veil_](https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-seputar-komisaris-independen-ipiercing-the-corporate-veil-i-lt4bf2cc7d1817b/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=aturan_komisaris_independen_piercing_the_corporate_veil)**. Baca juga: **[Prinsip _Piercing the Corporate Veil_ dalam Menangani Kerugian Perseroan](https://www.hukumonline.com/stories/article/lt6475a6e7f3c28/prinsip-piercing-the-corporate-veil-dalam-menangani-kerugian-perseroan/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=prinsip_piercing_the_corporate_veil)** Terkait dengan aset perusahaan yang masih berdokumen atas nama pribadi, tidak serta merta dapat dicatatkan dalam pembukuan PT. Hal itu juga sangat berkaitan dengan jenis barangnya, baik bergerak atau tidak bergerak. Misalnya apakah aset itu berupa tanah atau berupa mesin-mesin dan peralatan pabrik lainnya. Untuk suatu aset dapat dijadikan jaminan utang oleh PT, maka status kepemilikannya harus dibereskan terlebih dahulu dan aset atas nama pribadi harus dilakukan perubahan status kepemilikan menjadi atas nama PT. Karena pada praktiknya, kreditur tidak ingin mengambil risiko terhadap risiko pelunasan utang, apalagi yang berkaitan dengan kepentingan pihak ketiga seperti ahli waris pada hak kepemilikannya. Akan tetapi, menjadi persoalan bila aset tersebut berupa tanah dan/atau bangunan, karena kepemilikan tanah dan/atau bangunan atas nama PT haruslah tunduk pada aturan dalam **Pasal 21 ayat (1) dan (2) [UUPA](Undang-Undang%20Nomor%205%20Tahun%201960%20tentang%20Peraturan%20Dasar%20Pokok-pokok%20Agraria)** sebagai berikut 1. Hanya warga-negara Indonesia dapat mempunyai hak milik. 2. Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya. Adapun badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah diatur dalam **Pasal 1 [PP 38/1963](Peraturan%20Pemerintah%20Nomor%2038%20Tahun%201963%20tentang%20Penunjukan%20Badan-badan%20Hukum%20Yang%20Dapat%20Mempunyai%20Hak%20Milik%20Atas%20Tanah)**, yaitu: 1. Bank-bank yang didirikan oleh Negara (selanjutnya disebut Bank Negara); 2. Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yang didirikan berdasar atas Undang-undang No. 79 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 139); 3. Badan-badan keagamaan, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah mendengar Menteri Agama; 4. Badan-badan sosial, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial. Selain badan hukum tersebut, tidak dapat memiliki hak milik atas tanah, tetapi dapat memiliki hak lainnya seperti Hak Guna Bangunan (“HGB”), Hak Guna Usaha (“HGU”) atau Hak Pakai. Sehingga kesimpulannya, suatu PT dapat menjaminkan aset apabila hak kepemilikan didasarkan pada dokumen yang menunjuk nama PT sebagai pemilik, dan tentunya tercatat dalam pembukuan PT berdasarkan akta PT baik pendirian ataupun akta perubahan PT terkait perubahan modal PT. Kemudian menjawab pertanyaan kedua Anda, dalam hal aset PT dijaminkan, apakah yang harus dilakukan kreditur agar tidak lemah secara hukum? ### **Penjaminan Aset PT** Menurut hemat kami, kreditur harus mengikuti ketentuan dalam proses penjaminan, baik itu berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak. Untuk itu, kreditur harus memastikan bahwa terdapat dokumen yang sah atas kepemilikan aset PT. Karena, untuk mendapatkan perlindungan hukum, maka kepastian kepemilikan hak harus sah. Sebagai contoh, bila aset berupa tanah, maka sebaiknya sudah tercantum dalam laporan harta kekayaan PT yang dapat diperoleh dari hibah ataupun jual beli.[\[4\]](#_ftn4) Kemudian terkait pemisahan harta dan utang, adanya pemisahan harta dan utang antara pemegang saham dan PT tidak pula serta merta menghilangkan tanggung jawab pemegang saham atas PT, seperti yang diatur dalam **Pasal 97 UU PT**. Lalu penting untuk dicatat, bila pemegang saham tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahannya, maka kreditur dapat menggunakan argumentasi Perbuatan Melawan Hukum (“PMH”).[\[5\]](#_ftn5)   Dalam hal utang ada pada kreditur, dan harta PT tidak mencukupi untuk dijaminkan, maka PT pada praktiknya akan menjaminkan harta pribadi milik pemegang saham atau pihak ketiga namun dengan risiko yang perlu dipertimbangkan.   Baca juga: **[Bisakah Memasukkan Mobil Pribadi Jadi Aset PT?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-memasukkan-mobil-pribadi-jadi-aset-pt-lt527cf41ce63c6/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=bisakah_memasukan_mobil_jadi_aset_pt)** Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut **[di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik)**. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/249/undangundang-nomor-5-tahun-1960?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_pokok_agraria) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/25469/peraturan-pemerintah-nomor-38-tahun-1963/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_38_1963) REFERENSI --------- 1. Gideon Paskha Wardhana. _Pertanggungjawaban Harta Pribadi Pemegang Saham Perseroan Terbatas di Indonesia_. Arena Hukum, Vol. 12, No. 1, 2019; 2. Ida Bagus Putra Pratama dan Made Dedy Priyanto. _Kepastian Hukum Modal Dasar Pendirian Perseroan Terbatas Berdasarkan Peraturan Pemerintah Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas_. Acta Comitas Jurnal Hukum, Vol. 5, No. 2, 2020; 3. Idrus Maulana Chatib _(et.al)_. _Sertipikat Hak Milik yang Diakui Sebagai Aset Perseroan Terbatas dan Menjadi Jaminan Hutang_. Repertorium, Vol. 8, No. 2, 2019; 4. Rizky Maulana Nugraha _(et.al)_. _Akibat Hukum Terhadap Aset Milik Pihak Ketiga yang Dijaminkan Kepada Kreditur Dalam Kepailitan_. Binamulia Hukum, Vol. 12, No. 1, 2023. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Lihat Pasal 34 dan Penjelasannya [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007) (“UU PT”) [\[2\]](#_ftnref2) Ida Bagus Putra Pratama dan Made Dedy Priyanto. _Kepastian Hukum Modal Dasar Pendirian Perseroan Terbatas Berdasarkan Peraturan Pemerintah Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas_. Acta Comitas Jurnal Hukum, Vol. 5, No. 2, 2020, hal. 344 [\[3\]](#_ftnref3) Gideon Paskha Wardhana. _Pertanggungjawaban Harta Pribadi Pemegang Saham Perseroan Terbatas di Indonesia_. Arena Hukum, Vol. 12, No. 1, 2019, hal. 4 [\[4\]](#_ftnref4) Idrus Maulana Chatib _(et.al)._ _Sertipikat Hak Milik yang Diakui Sebagai Aset Perseroan Terbatas dan Menjadi Jaminan Hutang_. Repertorium, Vol. 8, No. 2, 2019, hal. 5 [\[5\]](#_ftnref5) Rizky Maulana Nugraha _(et.al)._ _Akibat Hukum Terhadap Aset Milik Pihak Ketiga yang Dijaminkan Kepada Kreditur Dalam Kepailitan_. Binamulia Hukum, Vol. 12, No. 1, 2023, hal. 191-199 Tags ---- [aset](/tag/aset) [perseroan terbatas](/tag/perseroan-terbatas) [uu pt](/tag/uu-pt) [jaminan](/tag/jaminan)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITAmicus Curiae (Sahabat Pengadilan), Ini Dasar Hukum dan Eksistensinya di Indonesia21 Mei 2024Sumber Hukum Materiil dan Formil17 Apr 20243 Asas Hukum: Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior Beserta Contohnya26 Apr 2022Penjelasan Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori dan Bedanya dengan Lex Specialis11 Feb 2022Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Asas tiada pidana tanpa kesalahan pada pokoknya berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana. Perlu diperhatikan bahwa pertanggungjawaban pidana ini berbeda dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana.[1]Sementara itu, pertanggungjawaban pidana menunjuk kepada sikap-sikap subjektif yang didasarkan kepada kewajiban hukum seseorang untuk mematuhi hukum.[2] Dengan kata lain, untuk menentukan seseorang yang melakukan suatu perbuatan, dapat dijatuhi pidana atau tidak, maka tergantung pada apakah dalam melakukan perbuatan tersebut ia mempunyai kesalahan.[3]Asas ini berasal dari Yurisprudensi Hoge Raad (Belanda) pada tanggal 14 Februari 1916.[4] Moeljatno dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana menyebut asas tiada pidana tanpa kesalahan sebagai tiada pidana jika tidak ada kesalahan (geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sist rea) (hal. 165).Moeljatno menerangkan asas tiada pidana tanpa kesalahan berarti orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi, meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dapat dipidana (hal. 167).Roeslan Saleh sebagaimana dikutip oleh Lukman Hakim dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana (hal. 21) menjelaskan lebih lanjut bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana, diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya, karena melakukan tindak pidana tersebut. Selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan.Menurut Roeslan, maksud dari ‘kesalahan’ adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut (hal. 21).Sementara itu, Simons sebagaimana dikutip oleh Moeljatno dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana berpendapat bahwa (hal. 171):Kesalahan adalah psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dihubungkan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.Moeljatno atas pendapat Simons tersebut memaknai bahwa untuk adanya kesalahan, selain melakukan perbuatan pidana juga harus ada keadaan batin (psikis tertentu) dan adanya hubungan tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celaan tadi (hal. 171).Lebih lanjut, Moeljatno merumuskan arti dari kesalahan di mana seseorang atau terdakwa harus (hal. 177):Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);Di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab;Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan;Tidak adanya alasan pemaaf. Contoh Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Contoh asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld) adalah seorang kanak-kanak yang bermain dengan korek api di pinggir rumah tetangga, lalu menyalakan dinding rumah itu sehingga menimbulkan kebakaran.[5]Anak yang membakar rumah tersebut tidak mempunyai kesalahan dan tidak dapat dipidana karena dia belum mengerti makna perbuatan yang dilakukannya itu, sebab umurnya masih terlalu muda.[6]Contoh lainnya adalah seorang dokter yang ditodong dengan pistol dan disuruh membuat surat palsu tentang adanya penyakit pada yang menodong tadi,[7] dengan tujuan si penodong ingin menghindari kewajiban tertentu dengan adanya alasan sakit.Dokter tersebut tidak memiliki kesalahan karena dalam keadaan diancam dengan pistol, sehingga dianggap tidak dapat berbuat lain daripada apa yang dilakukan. Dia berbuat demikian karena saat itu batinnya tertekan oleh keadaan dari luar, sehingga kondisinya (fungsinya) tidak normal.[8] Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. REFERENSILukman Hakim. Asas-Asas Hukum Pidana. Sleman: Deepublish, 2020;Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.[1] Lukman Hakim. Asas-Asas Hukum Pidana. Sleman: Deepublish, 2020, hal. 22[2] Lukman Hakim. Asas-Asas Hukum Pidana. Sleman: Deepublish, 2020, hal. 22[3] Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hal. 165[4] Lukman Hakim. Asas-Asas Hukum Pidana. Sleman: Deepublish, 2020, hal. 20[5] Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hal. 168[6] Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hal. 168 – 169[7] Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hal. 168[8] Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hal. 169Tagshukum pidanaasaskuhp

Dalam hukum pidana, saya pernah mendengar ada asas tiada pidana tanpa kesalahan. Mohon dijelaskan apa itu asas tiada pidana tanpa kesalahan?

Asas tiada pidana tanpa kesalahan pada pokoknya berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana yang berbeda dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Sementara itu, pertanggungjawaban pidana menunjuk kepada sikap-sikap subjektif yang didasarkan kepada kewajiban hukum seseorang untuk mematuhi hukum. Lantas apa itu asas tiada pidana tanpa kesalahan dan apa contohnya?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan), Ini Dasar Hukum dan Eksistensinya di Indonesia21 Mei 2024Sumber Hukum Materiil dan Formil17 Apr 20243 Asas Hukum: Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior Beserta Contohnya26 Apr 2022Penjelasan Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori dan Bedanya dengan Lex Specialis11 Feb 2022Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan), Ini Dasar Hukum dan Eksistensinya di Indonesia21 Mei 2024Sumber Hukum Materiil dan Formil17 Apr 20243 Asas Hukum: Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior Beserta Contohnya26 Apr 2022Penjelasan Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori dan Bedanya dengan Lex Specialis11 Feb 2022Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank6 Mei 2024Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 2022Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank6 Mei 2024Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-tiada-pidana-tanpa-kesalahan-geen-straf-zonder-schuld-lt664c9ff651e23/

Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld)

pages/3/page-8.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### _Amicus Curiae_ (Sahabat Pengadilan), Ini Dasar Hukum dan Eksistensinya di Indonesia ](/klinik/a/iamicus-curiae-i-sahabat-pengadilan--ini-dasar-hukum-dan-eksistensinya-di-indonesia-lt4d42718991ad6/)  21 Mei 2024 [ #### Sumber Hukum Materiil dan Formil ](/klinik/a/sumber-hukum-materiil-dan-formil-lt6284c23d23320/)  17 Apr 2024 [ #### 3 Asas Hukum: _Lex Superior_, _Lex Specialis_, dan _Lex Posterior_ Beserta Contohnya ](/klinik/a/3-asas-hukum--ilex-superior-i--ilex-specialis-i--dan-ilex-posterior-i-beserta-contohnya-cl6806/)  26 Apr 2022 [ #### Penjelasan Asas _Lex Superior Derogat Legi Inferiori_ dan Bedanya dengan _Lex Specialis_ ](/klinik/a/penjelasan-asas-ilex-superior-derogat-legi-inferiori-i-dan-bedanya-dengan-ilex-specialis-i-lt51375eaee3c7d/)  11 Feb 2022 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Asas tiada pidana tanpa kesalahan pada pokoknya berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana. Perlu diperhatikan bahwa pertanggungjawaban pidana ini berbeda dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana.[\[1\]](#_ftn1) Sementara itu, pertanggungjawaban pidana menunjuk kepada sikap-sikap subjektif yang didasarkan kepada kewajiban hukum seseorang untuk mematuhi hukum.[\[2\]](#_ftn2) Dengan kata lain, untuk menentukan seseorang yang melakukan suatu perbuatan, dapat dijatuhi pidana atau tidak, maka tergantung pada apakah dalam melakukan perbuatan tersebut ia mempunyai kesalahan.[\[3\]](#_ftn3) Asas ini berasal dari Yurisprudensi Hoge Raad (Belanda) pada tanggal 14 Februari 1916.[\[4\]](#_ftn4) **Moeljatno** dalam buku _Asas-Asas Hukum Pidana_ menyebut asas tiada pidana tanpa kesalahan sebagai **tiada pidana jika tidak ada kesalahan** (_geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sist rea_) (hal. 165). Moeljatno menerangkan asas tiada pidana tanpa kesalahan berarti orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi, meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dapat dipidana (hal. 167). **Roeslan Saleh** sebagaimana dikutip oleh **Lukman Hakim** dalam buku _Asas-Asas Hukum Pidana_ (hal. 21) menjelaskan lebih lanjut bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana, diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya, karena melakukan tindak pidana tersebut. Selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan. Menurut Roeslan, maksud dari ‘kesalahan’ adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut (hal. 21). Sementara itu, **Simons** sebagaimana dikutip oleh Moeljatno dalam buku _Asas-Asas Hukum Pidana_ berpendapat bahwa (hal. 171): _Kesalahan adalah psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dihubungkan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi._ Moeljatno atas pendapat Simons tersebut memaknai bahwa untuk adanya kesalahan, selain melakukan perbuatan pidana juga harus ada keadaan batin (psikis tertentu) dan adanya hubungan tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celaan tadi (hal. 171). Lebih lanjut, Moeljatno merumuskan arti dari kesalahan di mana seseorang atau terdakwa harus (hal. 177): 1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum); 2. Di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab; 3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan; 4. Tidak adanya alasan pemaaf. ### **Contoh Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan** Contoh asas tiada pidana tanpa kesalahan (_geen straf zonder schuld_) adalah seorang kanak-kanak yang bermain dengan korek api di pinggir rumah tetangga, lalu menyalakan dinding rumah itu sehingga menimbulkan kebakaran.[\[5\]](#_ftn5) Anak yang membakar rumah tersebut tidak mempunyai kesalahan dan tidak dapat dipidana karena dia belum mengerti makna perbuatan yang dilakukannya itu, sebab umurnya masih terlalu muda.[\[6\]](#_ftn6) Contoh lainnya adalah seorang dokter yang ditodong dengan pistol dan disuruh membuat surat palsu tentang adanya penyakit pada yang menodong tadi,[\[7\]](#_ftn7) dengan tujuan si penodong ingin menghindari kewajiban tertentu dengan adanya alasan sakit. Dokter tersebut tidak memiliki kesalahan karena dalam keadaan diancam dengan pistol, sehingga dianggap tidak dapat berbuat lain daripada apa yang dilakukan. Dia berbuat demikian karena saat itu batinnya tertekan oleh keadaan dari luar, sehingga kondisinya (fungsinya) tidak normal.[\[8\]](#_ftn8) Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. REFERENSI --------- 1. Lukman Hakim. _Asas-Asas Hukum Pidana_. Sleman: Deepublish, 2020; 2. Moeljatno. _Asas-Asas Hukum Pidana_. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2009. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Lukman Hakim. _Asas-Asas Hukum Pidana_. Sleman: Deepublish, 2020, hal. 22 [\[2\]](#_ftnref2) Lukman Hakim. _Asas-Asas Hukum Pidana_. Sleman: Deepublish, 2020, hal. 22 [\[3\]](#_ftnref3) Moeljatno. _Asas-Asas Hukum Pidana_. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hal. 165 [\[4\]](#_ftnref4) Lukman Hakim. _Asas-Asas Hukum Pidana_. Sleman: Deepublish, 2020, hal. 20 [\[5\]](#_ftnref5) Moeljatno. _Asas-Asas Hukum Pidana_. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hal. 168 [\[6\]](#_ftnref6) Moeljatno. _Asas-Asas Hukum Pidana_. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hal. 168 – 169 [\[7\]](#_ftnref7) Moeljatno. _Asas-Asas Hukum Pidana_. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hal. 168 [\[8\]](#_ftnref8) Moeljatno. _Asas-Asas Hukum Pidana_. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hal. 169 Tags ---- [hukum pidana](/tag/hukum-pidana) [asas](/tag/asas) [kuhp](/tag/kuhp)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran keempat dari artikel dengan judul Apakah Hukum Indonesia Dapat Menjerat Stalker (Penguntit)? yang dibuat oleh Diana Kusumasari, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Selasa, 29 November 2011, kemudian dimutakhirkan pertama kali pada 16 Oktober 2018, yang dimutakhirkan kedua kalinya pada Selasa, 23 November 2021, dan dimutakhirkan ketiga kalinya pada 17 April 2023.KLINIK TERKAITBisakah Orang Tua Bertanggung Jawab Jika Anak Melakukan Tindak Pidana?05 Apr 2023Bisakah Orang Gila Jadi Saksi di Persidangan Pidana?07 Mar 20232 Macam Upaya Hukum Atas Putusan Pengadilan Perkara Pidana20 Feb 2023Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Apa Itu Stalker?Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Stalker itu artinya apa? Dikutip Cambridge Dictionary yang kemudian kami terjemahkan secara bebas, apa yang dimaksud dengan stalker? Stalker adalah seseorang yang secara ilegal mengikuti dan mengawasi seseorang yang lain, terutama wanita. Stalker dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai penguntit sebagaimana Anda maksud.Sepanjang penelusuran kami, tidak ada undang-undang secara khusus yang mengatur mengenai stalker atau penguntit ini.Kemudian, setelah mengetahui apa itu stalker, perlu Anda ketahui, apa yang dilakukan stalker? Obsesi adalah dasar dari perilaku stalking, di mana stalker (penguntit) akan melakukan observasi dan juga berkontak dengan korban dengan tujuan untuk memenuhi keinginannya untuk memiliki kedekatan dengan korban. Para stalker mengikuti korban sampai ke tempat mereka beraktivitas dan tempat tinggal.[1]Ciri-ciri stalker adalah mereka tertarik terhadap informasi-informasi personal dari korbannya seperti nomor telepon, email, ukuran pakaian, nama lengkap, dan lain-lain yang cenderung bersifat privasi. Stalker juga berusaha mencari informasi tentang jati diri korban melalui internet, arsip personal, atau media lain yang mengandung informasi korban, bahkan ada yang sampai mendekati orang-orang terdekat korban untuk memperoleh hal tersebut tanpa izin.[2]Jerat Hukum Stalker yang Meneror Terus-MenerusSelanjutnya kami akan membahas mengenai apakah stalking melanggar hukum? Namun sebelumnya Anda tidak menjelaskan pesan-pesan provokatif atau ancaman seperti apa yang stalker lakukan beserta motifnya. Sebab, sebenarnya hukum positif Indonesia mengatur beberapa pasal terkait pengancaman yang diatur dalam KUHP yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan serta UU 1/2023 yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan,[3] yakni pada tahun 2026 sebagai berikut.KUHPUU 1/2023Pasal 335 ayat (1) angka 1 jo.Putusan MK No. 1/PUU-XI/2013Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp4,5 juta,[4] barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.Pasal 448 ayat (1) huruf a Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta,[5] setiap orang yang:a. secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain; atauPasal 368 ayat (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.Pasal 482 ayat (1)Dipidana karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, setiap orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk:a. memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; ataub. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.Selain itu, perbuatan stalker yang melakukan pengancaman bahkan pemerasan juga dilarang dalam Pasal 27B ayat (1) UU 1/2024 dengan bunyi sebagai berikut:Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman kekerasan untuk:memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; ataumemberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.Adapun yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi muatan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir akan dilakukannya kekerasan.[6]Kemudian jika ancaman itu mengandung kekerasan atau menakut-nakuti juga dilarang dalam Pasal 29 UU 1/2024 yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakut-nakuti.Menyambung kronologi yang Anda ceritakan, stalker meneror melalui instant messenger, email, dan juga telepon, oleh karenanya kami berpendapat, stalker tersebut berpotensi dijerat menggunakan pasal-pasal dalam UU ITE dan perubahannya.Untuk mengetahui apakah stalker tersebut bisa dijerat Pasal 27B ayat (1) UU 1/2024, Anda bisa membaca pedoman penerapan pasalnya dalam artikel Pasal untuk Menjerat Pelaku Cyberstalking.Apabila stalker tersebut tak memenuhi unsur-unsur pasal tersebut, menurut hemat kami, ia bisa dijerat menggunakan Pasal 29 UU 1/2024 dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 juta.[7]Jadi, apabila Anda telah mencoba berbagai upaya untuk menyampaikan secara baik-baik kepada stalker agar tidak mengganggu lagi, namun ia masih terus mengganggu kehidupan Anda, lalu apakah stalker bisa dilaporkan ke polisi? Singkatnya bisa, sebagaimana yang telah kami terangkan, Anda dapat melaporkan stalker tersebut ke polisi atas dugaan tindak pidana di atas. Bagaimana prosedur yang harus ditempuh? Anda bisa mengikuti petunjuknya di Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya.Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PidanaUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ElektronikUndang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ElektronikUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ElektronikUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPeraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPPUTUSANPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013.REFERENSIAfnibar dan Dyla Fajhriani N. Perilaku Stalking Remaja Zaman Now dalam Bingkai Teori Behavior (Studi terhadap Mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang). Jurnal Bimbingan dan Konseling Vol. 3 No. 2, 2019;Cambridge Dictionary, yang diakses pada 21 Mei 2024, pukul 10.00 WIB.[1] Afnibar dan Dyla Fajhriani N. Perilaku Stalking Remaja Zaman Now dalam Bingkai Teori Behavior (Studi terhadap Mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang). Jurnal Bimbingan dan Konseling Vol. 3 No. 2, 2019, hal. 14[2] Afnibar dan Dyla Fajhriani N. Perilaku Stalking Remaja Zaman Now dalam Bingkai Teori Behavior (Studi terhadap Mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang). Jurnal Bimbingan dan Konseling, Vol. 3 No. 2, 2019, hal. 14[3] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)[4] Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP[5] Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023[6] Penjelasan Pasal 27B ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 1/2024”)[7] Pasal 45B UU 1/2024Tagsgooglehukumhukumonlineinformasi dan transaksi elektronikiteonlinepidanateknologitelekomunikasi

Saya perempuan yang sudah bertunangan, dan sebentar lagi akan menikah. Sudah hampir 10 tahun ini, ada seseorang yang berusaha mendekati saya, sebut saja X, teman sekolah saya. Saya mulai merasa terganggu dengan pesan dan telepon dari X. Saya tidak pernah menjawabnya. Tapi, dia semakin menggila dan bahkan meneror nomor HP calon suami saya. Kami berdua bahkan sampai mengganti nomor HP. Namun X tetap berusaha menggunakan segala cara untuk menghubungi saya. Pesan-pesannya yang provokatif melalui media sosial dan e-mail sengaja saya save sebagai bukti. Saya sudah menegaskan, supaya jangan mengganggu. Saat saya pindah rumah, X bahkan mencari tahu rumah saya dan mendapat nomor telepon rumah saya. Beberapa kali dia menelepon rumah, marah-marah karena bukan saya yang mengangkat telepon. Saya merasa terintimidasi dan ketakutan jika X datang dan melakukan tindakan yang mengancam jiwa kami. Adakah tindakan hukum yang bisa saya lakukan? Terima kasih.

Stalker adalah seseorang yang secara ilegal mengikuti dan mengawasi seseorang yang lain yang didasari dengan obsesi. Stalker biasanya mengobservasi dan berkontak dengan korban dengan tujuan untuk memiliki kedekatan dengan korban. Bahkan stalker mengikuti korban sampai ke tempat tinggalnya dan ke mana pun beraktivitas. Di Indonesia sendiri tidak diatur undang-undang secara khusus tentang stalker. Meski demikian, hukum positif di Indonesia mengatur berbagai pasal terkait pengancaman, antara lain dalam KUHP dan UU ITE beserta perubahannya. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Bisakah Orang Tua Bertanggung Jawab Jika Anak Melakukan Tindak Pidana?05 Apr 2023Bisakah Orang Gila Jadi Saksi di Persidangan Pidana?07 Mar 20232 Macam Upaya Hukum Atas Putusan Pengadilan Perkara Pidana20 Feb 2023Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022Bisakah Orang Tua Bertanggung Jawab Jika Anak Melakukan Tindak Pidana?05 Apr 2023Bisakah Orang Gila Jadi Saksi di Persidangan Pidana?07 Mar 20232 Macam Upaya Hukum Atas Putusan Pengadilan Perkara Pidana20 Feb 2023Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 22 Mei 2023Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang19 Mei 20234 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 22 Mei 2023Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang19 Mei 20234 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-stalker-dan-bisakah-dilaporkan-ke-polisi-cl6686/

Apa Itu Stalker dan Bisakah Dilaporkan ke Polisi?

pages/4/page-0.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran keempat dari artikel dengan judul** _**Apakah Hukum Indonesia Dapat Menjerat Stalker (Penguntit)?**_ **yang dibuat oleh [Diana Kusumasari, S.H., M.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/penjawab/lt4d37c414e08df/mitra/lt4b457ff0c3e1b/diana-kusumasari--sh--mh) dan pertama kali dipublikasikan pada Selasa, 29 November 2011, kemudian dimutakhirkan pertama kali pada 16 Oktober 2018, yang dimutakhirkan kedua kalinya pada Selasa, 23 November 2021, dan dimutakhirkan ketiga kalinya pada 17 April 2023.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Bisakah Orang Tua Bertanggung Jawab Jika Anak Melakukan Tindak Pidana? ](/klinik/a/bisakah-orang-tua-bertanggung-jawab-jika-anak-melakukan-tindak-pidana-lt522d2ab21bd71/)  05 Apr 2023 [ #### Bisakah Orang Gila Jadi Saksi di Persidangan Pidana? ](/klinik/a/bisakah-orang-gila-jadi-saksi-di-persidangan-pidana-lt4c15d67fe5c8c/)  07 Mar 2023 [ #### 2 Macam Upaya Hukum Atas Putusan Pengadilan Perkara Pidana ](/klinik/a/upaya-hukum-putusan-pengadilan-lt63f361852a255/)  20 Feb 2023 [ #### Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya ](/klinik/a/mau-melaporkan-tindak-pidana-ke-polisi-begini-prosedurnya-lt504d52481c208/)  21 Des 2022 [](#!) **Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### _**Apa Itu Stalker?**_ Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) _Stalker_ itu artinya apa? Dikutip **[Cambridge Dictionary](https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/stalker)** yang kemudian kami terjemahkan secara bebas, apa yang dimaksud dengan _stalker_? _Stalker_ adalah seseorang yang secara ilegal mengikuti dan mengawasi seseorang yang lain, terutama wanita. _Stalker_ dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai penguntit sebagaimana Anda maksud. Sepanjang penelusuran kami, tidak ada undang-undang secara khusus yang mengatur mengenai _stalker_ atau penguntit ini. Kemudian, setelah mengetahui apa itu _stalker_, perlu Anda ketahui, apa yang dilakukan _stalker_? Obsesi adalah dasar dari perilaku _stalking_, di mana _stalker_ (penguntit) akan melakukan observasi dan juga berkontak dengan korban dengan tujuan untuk memenuhi keinginannya untuk memiliki kedekatan dengan korban. Para _stalker_ mengikuti korban sampai ke tempat mereka beraktivitas dan tempat tinggal.[\[1\]](#_ftn1) Ciri-ciri _stalker_ adalah mereka tertarik terhadap informasi-informasi personal dari korbannya seperti nomor telepon, _email_, ukuran pakaian, nama lengkap, dan lain-lain yang cenderung bersifat privasi. _Stalker_ juga berusaha mencari informasi tentang jati diri korban melalui internet, arsip personal, atau media lain yang mengandung informasi korban, bahkan ada yang sampai mendekati orang-orang terdekat korban untuk memperoleh hal tersebut tanpa izin.[\[2\]](#_ftn2) ### **Jerat Hukum** _**Stalker**_ **yang Meneror Terus-Menerus** Selanjutnya kami akan membahas mengenai apakah _stalking_ melanggar hukum? Namun sebelumnya Anda tidak menjelaskan pesan-pesan provokatif atau ancaman seperti apa yang _stalker_ lakukan beserta motifnya. Sebab, sebenarnya hukum positif Indonesia mengatur beberapa pasal terkait pengancaman yang diatur dalam **[KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/nprt/38/wetboek-van-strafrecht-\(wvs\)-kitab-undang-undang-hukum-pidana-\(kuhp\)?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP)** yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan serta **[UU 1/2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru)** yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan,[\[3\]](#_ftn3) yakni pada tahun 2026 sebagai berikut. **KUHP** **UU 1/2023** **Pasal 335 ayat (1) angka 1 _jo._[Putusan MK No. 1/PUU-XI/2013](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5f02f12236eda/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-1-puu-xi-2013-tahun-2013?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MK_1_2013)** Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp4,5 juta,[\[4\]](#_ftn4) barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. **Pasal 448 ayat (1) huruf a** Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta,[\[5\]](#_ftn5) setiap orang yang: a. secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain; atau **Pasal 368 ayat (1)** Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. **Pasal 482 ayat (1)** Dipidana karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, setiap orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk: a. memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang. Selain itu, perbuatan _stalker_ yang melakukan pengancaman bahkan pemerasan juga dilarang dalam **Pasal 27B ayat (1) UU 1/2024** dengan bunyi sebagai berikut: _Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan **ancaman kekerasan** untuk:_ 1. _memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau_ 2. _memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang._ Adapun yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi muatan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir akan dilakukannya kekerasan.[\[6\]](#_ftn6) Kemudian jika ancaman itu mengandung kekerasan atau menakut-nakuti juga dilarang dalam **Pasal 29 UU 1/2024** yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakut-nakuti. Menyambung kronologi yang Anda ceritakan, _stalker_ meneror melalui _instant messenger_, _email_, dan juga telepon, oleh karenanya kami berpendapat, _stalker_ tersebut berpotensi dijerat menggunakan pasal-pasal dalam UU ITE dan perubahannya. Untuk mengetahui apakah _stalker_ tersebut bisa dijerat Pasal 27B ayat (1) UU 1/2024, Anda bisa membaca pedoman penerapan pasalnya dalam artikel **[Pasal untuk Menjerat Pelaku _Cyberstalking_](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-untuk-menjerat-pelaku-icyberstalking-i-lt4bd5f301cea84?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=cyberstalking)**. Apabila _stalker_ tersebut tak memenuhi unsur-unsur pasal tersebut, menurut hemat kami, ia bisa dijerat menggunakan Pasal 29 UU 1/2024 dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 juta.[\[7\]](#_ftn7) Jadi, apabila Anda telah mencoba berbagai upaya untuk menyampaikan secara baik-baik kepada _stalker_ agar tidak mengganggu lagi, namun ia masih terus mengganggu kehidupan Anda, lalu apakah _stalker_ bisa dilaporkan ke polisi? Singkatnya bisa, sebagaimana yang telah kami terangkan, Anda dapat melaporkan _stalker_ tersebut ke polisi atas dugaan tindak pidana di atas. Bagaimana prosedur yang harus ditempuh? Anda bisa mengikuti petunjuknya di **[Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya](https://www.hukumonline.com/klinik/a/mau-melaporkan-tindak-pidana-ke-polisi-begini-prosedurnya-lt504d52481c208?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=prosedur_lapor_polisi)**. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/nprt/38/wetboek-van-strafrecht-\(wvs\)-kitab-undang-undang-hukum-pidana-\(kuhp\)?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/undangundang-nomor-11-tahun-2008?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_11_2008) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt584a7363785c8?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_19_2016) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65961ed500cf3/undang-undang-nomor-1-tahun-2024/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_2024) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4f4df95a89a5f/peraturan-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2012?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perma_2_2012) PUTUSAN ------- [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5f02f12236eda/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-1-puu-xi-2013-tahun-2013?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MK_1_2013). REFERENSI --------- 1. Afnibar dan Dyla Fajhriani N. _Perilaku Stalking Remaja Zaman Now dalam Bingkai Teori Behavior (Studi terhadap Mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang)_. Jurnal Bimbingan dan Konseling Vol. 3 No. 2, 2019; 2. [Cambridge Dictionary](https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/stalker), yang diakses pada 21 Mei 2024, pukul 10.00 WIB. [\[1\]](#_ftnref1) Afnibar dan Dyla Fajhriani N. _Perilaku Stalking Remaja Zaman Now dalam Bingkai Teori Behavior (Studi terhadap Mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang)_. Jurnal Bimbingan dan Konseling Vol. 3 No. 2, 2019, hal. 14 [\[2\]](#_ftnref2) Afnibar dan Dyla Fajhriani N. _Perilaku Stalking Remaja Zaman Now dalam Bingkai Teori Behavior (Studi terhadap Mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang)_. Jurnal Bimbingan dan Konseling, Vol. 3 No. 2, 2019, hal. 14 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 624 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru) (“UU 1/2023”) [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 3 [Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4f4df95a89a5f/peraturan-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2012?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perma_2_2012) [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023 [\[6\]](#_ftnref6) Penjelasan Pasal 27B ayat (1) [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65961ed500cf3/undang-undang-nomor-1-tahun-2024/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_2024) (“UU 1/2024”) [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 45B UU 1/2024 Tags ---- [google](/tag/google) [hukum](/tag/hukum) [hukumonline](/tag/hukumonline) [informasi dan transaksi elektronik](/tag/informasi-dan-transaksi-elektronik) [ite](/tag/ite) [online](/tag/online) [pidana](/tag/pidana) [teknologi](/tag/teknologi) [telekomunikasi](/tag/telekomunikasi)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAIT4 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Perbedaan Jaminan Hari Tua dengan Jaminan Pensiun26 Sep 2023Tanggung Jawab BPJS atas Kebocoran Data Pribadi Pesertanya02 Des 2022Sanksi Jika Nominal Upah Tak Sesuai yang Didaftarkan ke BPJS13 Des 2021Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Kewajiban perusahaan mengikuti Jamsostek yang dibuat oleh Umar Kasim dan pertama kali dipublikasikan pada Rabu, 17 Pebruari 2010, yang pertama kali dimutakhirkan oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn. pada 8 Juni 2017. Apa itu Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)?Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Sebelum menjawab inti pertanyaan Anda, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu mengenai jamsostek. Jamsostek merupakan suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.[1]Bentuk pemenuhan hak atas Jamsostek tersebut diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“BPJS”), yang salah satunya adalah BPJS Ketenagakerjaan (disebut sebagai BPJamsostek) sebagaimana Anda tanyakan.[2] Kewajiban Menjadi Peserta BPJSJamsostek merupakan hak pekerja/buruh yang diatur secara eksplisit dalam Pasal 99 UU Ketenagakerjaan dengan bunyi sebagai berikut:Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.Oleh karena jamsostek ditegaskan sebagai hak pekerja/buruh, maka sebaliknya dapat disimpulkan hal ini menjadi kewajiban bagi pengusaha/pemberi kerja untuk memenuhinya. Kewajiban ini termaktub dalam Pasal 15 ayat (1) UU BPJS:Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.Dengan demikian, menjawab pertanyaan pertama Anda, bahwa pengusaha/pemberi kerja Anda mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan Anda dan pekerja/buruh lainnya di perusahaan sebagai peserta BPJS. Hal ini dikarenakan kepesertaan BPJS merupakan hak pekerja/buruh tanpa memandang jenis pekerjaan maupun jenis perusahaan tempat bekerja. Program BPJS KetenagakerjaanSelanjutnya, BPJS ketenagakerjaan menyelenggarakan beberapa program, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (“JKK”), Jaminan Kematian (“JKM”), Jaminan Hari Tua (“JHT”), Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Mengenai JKK dan JKM diatur dalam PP 44/2015 dan perubahannya. Sedangkan untuk jaminan pensiun diatur tersendiri dalam PP 45/2015, serta untuk JHT diatur melalui PP 46/2015 dan perubahannya.Selanjutnya, pasca lahirnya Perppu Cipta Kerja, terbitlah program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Program ini diatur dalam PP 37/2021. Selanjutnya Anda dapat membaca secara lebih mendalam melalui artikel berjudul Cara Pendaftaran, Iuran, dan Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Sanksi Jika Pengusaha Tidak Mendaftarkan BPJSMenjawab pertanyaan kedua Anda, bahwa terdapat sanksi yang dapat dikenakan terhadap pemberi kerja/pengusaha yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk mendaftarkan pekerja/buruh di perusahaannya pada program-program di BPJS.[3]Pasal 17 UU BPJSPemberi kerja selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dan setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif.Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:teguran tertulis; denda; dan/atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu.Lebih rinci, sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu tersebut diatur ke dalam Pasal 9 ayat (1) PP 86/2013, yang meliputi: perizinan terkait usaha;izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;izin memperkerjakan tenaga kerja asing;izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atauIzin Mendirikan Bangunan (IMB). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaanUndang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan SosialPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KerjaUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan SosialPeraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan KematianPeraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kerja dan Jaminan KematianPeraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kerja dan Jaminan KematianPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan PensiunPeraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari TuaPeraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari TuaPeraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan REFERENSIEko Wahyudi, Hukum Ketenagakerjaan. Jakarta: Sinar Grafika, 2016;Zulaini Wahab, Dana Pensiun dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001;Rahmawati Kusuma, dkk, Hak Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Jurnal Pakuan Law Review, Vol. 7, No. 2, 2021.[1] Zulaini Wahab, Dana Pensiun dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hal. 143[2] Eko Wahyudi, Hukum Ketenagakerjaan. Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hal. 43[3] Rahmawati Kusuma, dkk, Hak Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Jurnal Pakuan Law Review, Vol. 7, No. 2, 2021, hal. 200Tagsbpjsbpjs ketenagakerjaanketenagakerjaan

Perusahaan saya adalah perusahaan yang bergerak di bidang gas dan energi, karyawannya telah berjumlah 100 lebih. Apakah perusahaan saya wajib mengikutsertakan karyawannya pada program Jamsostek? Bagaimana jika perusahaan saya tidak ikut Jamsostek?

Pengusaha/pemberi kerja mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan Anda dan pekerja/buruh lainnya di perusahaan sebagai peserta BPJS. Apabila kewajiban ini tidak dipenuhi, pengusaha/pemberi kerja dapat dikenakan sanksi administratif. Apakah itu?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. 4 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Perbedaan Jaminan Hari Tua dengan Jaminan Pensiun26 Sep 2023Tanggung Jawab BPJS atas Kebocoran Data Pribadi Pesertanya02 Des 2022Sanksi Jika Nominal Upah Tak Sesuai yang Didaftarkan ke BPJS13 Des 20214 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Perbedaan Jaminan Hari Tua dengan Jaminan Pensiun26 Sep 2023Tanggung Jawab BPJS atas Kebocoran Data Pribadi Pesertanya02 Des 2022Sanksi Jika Nominal Upah Tak Sesuai yang Didaftarkan ke BPJS13 Des 2021Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengusaha-tak-mendaftarkan-pekerja-ke-bpjs--adakah-sanksinya-cl5324/

Pengusaha Tak Mendaftarkan Pekerja ke BPJS, Adakah Sanksinya?

pages/4/page-1.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### 4 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan _Online_ ](/klinik/a/4-cara-mencairkan-bpjs-ketenagakerjaan-online-lt5a0110e7d6b2a/)  15 Mei 2024 [ #### Perbedaan Jaminan Hari Tua dengan Jaminan Pensiun ](/klinik/a/perbedaan-jht-dan-jp-lt5dbbc64cdb70e/)  26 Sep 2023 [ #### Tanggung Jawab BPJS atas Kebocoran Data Pribadi Pesertanya ](/klinik/a/tanggung-jawab-bpjs-atas-kebocoran-data-pribadi-pesertanya-lt6389d13f91363/)  02 Des 2022 [ #### Sanksi Jika Nominal Upah Tak Sesuai yang Didaftarkan ke BPJS ](/klinik/a/sanksi-jika-nominal-upah-tak-sesuai-yang-didaftarkan-ke-bpjs-lt5c9f926ac4b2b/)  13 Des 2021 [](#!) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul** **_Kewajiban perusahaan mengikuti Jamsostek_** **yang dibuat oleh [Umar Kasim](https://www.hukumonline.com/klinik/penjawab/lt4b78d72b89322/mitra/lt4b79f9cad28fa/umar-kasim) dan pertama kali dipublikasikan** **pada** **Rabu, 17 Pebruari 2010, yang pertama kali dimutakhirkan oleh** **[Letezia Tobing, S.H., M.Kn.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/letezia-tobing--sh--mkn-lt506aec66ed27e/) pada 8 Juni 2017.** ### **Apa itu Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)?** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Sebelum menjawab inti pertanyaan Anda, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu mengenai jamsostek. Jamsostek merupakan suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.[\[1\]](#_ftn1) Bentuk pemenuhan hak atas Jamsostek tersebut diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“BPJS”), yang salah satunya adalah BPJS Ketenagakerjaan (disebut sebagai BPJamsostek) sebagaimana Anda tanyakan.[\[2\]](#_ftn2) ### **Kewajiban Menjadi Peserta BPJS** Jamsostek merupakan hak pekerja/buruh yang diatur secara eksplisit dalam **Pasal 99 [UU Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan)** dengan bunyi sebagai berikut: _Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja._ Oleh karena jamsostek ditegaskan sebagai hak pekerja/buruh, maka sebaliknya dapat disimpulkan hal ini menjadi kewajiban bagi pengusaha/pemberi kerja untuk memenuhinya. Kewajiban ini termaktub dalam **Pasal 15 ayat (1) [UU BPJS](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ee0b09735304/undangundang-nomor-24-tahun-2011/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_24_2011)**: _Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti._ Dengan demikian, menjawab pertanyaan pertama Anda, bahwa pengusaha/pemberi kerja Anda mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan Anda dan pekerja/buruh lainnya di perusahaan sebagai peserta BPJS. Hal ini dikarenakan kepesertaan BPJS merupakan hak pekerja/buruh tanpa memandang jenis pekerjaan maupun jenis perusahaan tempat bekerja. ### **Program BPJS Ketenagakerjaan** Selanjutnya, BPJS ketenagakerjaan menyelenggarakan beberapa program, yaitu [Jaminan Kecelakaan Kerja](https://www.hukumonline.com/klinik/a/jaminan-kecelakaan-kerja-bagi-karyawan-kontrak-lt5121fb47d1208/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=jkk_kontrak) (“JKK”), Jaminan Kematian (“JKM”), [Jaminan Hari Tua](https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-jaminan-hari-tua-dengan-jaminan-pensiun-lt5dbbc64cdb70e/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=beda_JHT_JP?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=jht_jp) (“JHT”), Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Mengenai JKK dan JKM diatur dalam **[PP 44/2015](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt559b62444ae74/node/pp-no-44-tahun-2015-penyelenggaraan-program-jaminan-kecelakaan-kerja-dan-jaminan-kematian?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_44_2015)** dan perubahannya. Sedangkan untuk jaminan pensiun diatur tersendiri dalam **[PP 45/2015](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt559b63ef91786/peraturan-pemerintah-nomor-45-tahun-2015#?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_45_2015)**, serta untuk JHT diatur melalui **[PP 46/2015](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt559b653d0d770/peraturan-pemerintah-nomor-46-tahun-2015/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_46_2015)** dan perubahannya. Selanjutnya, pasca lahirnya **[Perppu Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022)**, terbitlah program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Program ini diatur dalam **[PP 37/2021](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt603231670d740/peraturan-pemerintah-nomor-37-tahun-2021)**. Selanjutnya Anda dapat membaca secara lebih mendalam melalui artikel berjudul **[Cara Pendaftaran, Iuran, dan Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan](https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-pendaftaran--iuran--dan-manfaat-jaminan-kehilangan-pekerjaan-lt6045f53017477/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=jkp)**. ### **Sanksi Jika Pengusaha Tidak Mendaftarkan BPJS** Menjawab pertanyaan kedua Anda, bahwa terdapat sanksi yang dapat dikenakan terhadap pemberi kerja/pengusaha yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk mendaftarkan pekerja/buruh di perusahaannya pada program-program di BPJS.[\[3\]](#_ftn3) **Pasal 17 UU BPJS** 1. _Pemberi kerja selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dan setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif._ 2. _Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:_ 1. _teguran tertulis;_ 2. _denda; dan/atau_ 3. _tidak mendapat pelayanan publik tertentu._ Lebih rinci, sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu tersebut diatur ke dalam **Pasal 9 ayat (1) [PP 86/2013](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52c54261dae01/pp-no-86-tahun-2013-tata-cara-pengenaan-sanksi-administratif-kepada-pemberi-kerja-selain-penyelenggara-negara-dan-setiap-orang,-selain-pemberi-kerja,-pekerja,-dan-penerima-bantuan-iuran-d/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_86_2013)**, yang meliputi: 1. perizinan terkait usaha; 2. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek; 3. izin memperkerjakan tenaga kerja asing; 4. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau 5. Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ee0b09735304/undangundang-nomor-24-tahun-2011/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_24_2011) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52c54261dae01/pp-no-86-tahun-2013-tata-cara-pengenaan-sanksi-administratif-kepada-pemberi-kerja-selain-penyelenggara-negara-dan-setiap-orang,-selain-pemberi-kerja,-pekerja,-dan-penerima-bantuan-iuran-d/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_86_2013) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt559b62444ae74/node/pp-no-44-tahun-2015-penyelenggaraan-program-jaminan-kecelakaan-kerja-dan-jaminan-kematian?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_44_2015) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kerja dan Jaminan Kematian [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5df8592e01abf?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_82_2019) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kerja dan Jaminan Kematian [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65239c41c0c75?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_49_2023) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt559b63ef91786/peraturan-pemerintah-nomor-45-tahun-2015#?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_45_2015) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt559b653d0d770/peraturan-pemerintah-nomor-46-tahun-2015/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_46_2015) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt55d55325449f7?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_60_2015) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt603231670d740/peraturan-pemerintah-nomor-37-tahun-2021) REFERENSI --------- 1. Eko Wahyudi, _Hukum Ketenagakerjaan_. Jakarta: Sinar Grafika, 2016; 2. Zulaini Wahab, _Dana Pensiun dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia._ Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001; 3. Rahmawati Kusuma, dkk, _Hak Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial_, Jurnal Pakuan Law Review, Vol. 7, No. 2, 2021. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Zulaini Wahab, _Dana Pensiun dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia._ Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hal. 143 [\[2\]](#_ftnref2) Eko Wahyudi, _Hukum Ketenagakerjaan_. Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hal. 43 [\[3\]](#_ftnref3) Rahmawati Kusuma, dkk, _Hak Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial_, Jurnal Pakuan Law Review, Vol. 7, No. 2, 2021, hal. 200 Tags ---- [bpjs](/tag/bpjs) [bpjs ketenagakerjaan](/tag/bpjs-ketenagakerjaan) [ketenagakerjaan](/tag/ketenagakerjaan)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.KLINIK TERKAITPengusaha Tak Mendaftarkan Pekerja ke BPJS, Adakah Sanksinya?20 Mei 20244 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Tanggung Jawab BPJS atas Kebocoran Data Pribadi Pesertanya02 Des 2022Tak Hanya Jual Beli Tanah, Ini Layanan yang Mensyaratkan Kepesertaan BPJS Kesehatan 23 Feb 2022Menjawab pertanyaan Anda, benar bahwa BPJS Kesehatan kelas 1, 2, dan 3 diganti dengan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Hal ini diatur di dalam Perpres 59/2024 tentang perubahan ketiga atas Perpres 82/2018 pada 8 Mei 2024 lalu. Aturan baru ini mengatur fasilitas perawatan pada pelayanan rawat inap yang berdasarkan kelas rawat inap standar dilaksanakan secara menyeluruh untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan paling lambat 30 Juni 2025. Demikian disarikan dari Perpres BPJS Kesehatan Sudah Diganti, Cek Perbedaan Isinya. Lantas, bagaimana pengaturan KRIS dan kapan mulai diberlakukan?Apa itu KRIS dalam BPJS Kesehatan dan Kapan Mulai Diberlakukan?KRIS atau Kelas Rawat Inap Standar adalah standar minimum pelayanan rawat inap yang berhak diterima setiap orang yang membayar iuran jaminan kesehatan.[1]Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Disarikan dari artikel Sistem Kelas BPJS Kesehatan Akan Diganti dengan Sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) paling lambat 30 Juni 2025, sistem KRIS akan diterapkan secara bertahap, namun nantinya akan mengganti sistem kelas 1, 2 dan 3 yang saat ini masih diterapkan pada BPJS Kesehatan.Perlu diketahui bahwa sistem jaminan kesehatan dalam Perpres 59/2024 ini menyesuaikan rincian berbagai jenis manfaat jaminan kesehatan yang berhak diperoleh peserta, termasuk manfaat medis dan manfaat nonmedis.Manfaat medis merupakan manfaat pelayanan kesehatan perorangan yang mencakup layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, dan termasuk pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan dan kriteria kebutuhan dasar kesehatan.[2]Adapun, kriteria manfaat medis berdasarkan kebutuhan dasar kesehatan adalah sebagai berikut:[3]upaya pelayanan kesehatan perseorangan;pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan menyelamatkan nyawa dan menghilangkan gangguan produktivitas;pelayanan kesehatan yang menimbulkan risiko yang tidak tertanggungkan bagi peserta;pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien;pelayanan yang terstandar;tidak dibedakan berdasarkan besaran iuran peserta; dan/ataubukan cakupan program lain.Adapun, manfaat nonmedis dari jaminan kesehatan dalam Perpres 59/2024 adalah manfaat yang menunjang pelayanan kesehatan termasuk fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap.[4]Fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap tersebut mencakup sarana dan prasarana, jumlah tempat tidur, dan peralatan yang diberikan berdasarkan KRIS.[5]Lalu, kapan KRIS BPJS diberlakukan? Penerapan fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap berdasarkan KRIS menurut Pasal 103B ayat (1) dan (2) Perpres 59/2024 dilaksanakan secara menyeluruh paling lambat tanggal 30 Juni 2025. Dalam jangka waktu yang ditetapkan sebelum tanggal 30 Juni 2025, rumah sakit dapat menyelenggarakan sebagian atau seluruh pelayanan rawat inap berdasarkan kelas rawat inap standar sesuai dengan kemampuan rumah sakit.Fasilitas Ruang Rawat Inap Berdasarkan KRISTerdapat 12 kriteria fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap berdasarkan KRIS, yaitu:[6]komponen bangunan yang digunakan tidak boleh memiliki tingkat porositas yang tinggi;ventilasi udara;pencahayaan ruangan;kelengkapan tempat tidur;nakas per tempat tidur;temperatur ruangan;ruang rawat dibagi berdasarkan jenis kelamin, anak atau dewasa, serta penyakit infeksi atau noninfeksi;kepadatan ruang rawat dan kualitas tempat tidur;tirai/partisi antar tempat tidur;kamar mandi dalam ruangan rawat inap;kamar mandi memenuhi standar aksesibilitas; danoutlet oksigen.Penerapan fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap berdasarkan KRIS sebagaimana disebutkan di atas tidak berlaku untuk:[7]pelayanan rawat inap untuk bayi atau perinatologi;perawatan intensif;pelayanan rawat inap untuk pasien jiwa; danruang perawatan yang memiliki fasilitas khusus.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMPeraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatansebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan kemudian diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.[1] Pasal 1 angka 4b jo. angka 2 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan (“Perpres 59/2024”)[2] Pasal 46 ayat (2) dan (3) Perpres 59/2024[3] Pasal 46 ayat (4) Perpres 59/2024[4] Pasal 46 ayat (6) Perpres 59/2024[5] Pasal 46 ayat (7) Perpres 59/2024[6] Pasal 46A ayat (1) Perpres 59/2024[7] Pasal 46A ayat 2 Perpres 59/2024 Tagsbpjs kesehatanbpjsrawat inap

Baru-baru ini beredar berita bahwa Presiden Jokowi menghapus kelas iuran BPJS Kesehatan I, II, dan III. Sebagai gantinya, pemerintah akan menerapkan Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional (KRIS JKN). Pertanyaan saya benarkah informasi tersebut, kapan KRIS BPJS diberlakukan dan bagaimana aturannya? Terima kasih.

Melalui Perpres 59/2024 tentang perubahan ketiga atas Perpres 82/2018, BPJS Kesehatan kelas 1, 2, dan 3 digantikan dengan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Aturan KRIS mengenai fasilitas perawatan pada pelayanan rawat inap dilaksanakan secara menyeluruh untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan paling lambat 30 Juni 2025. Lantas, apa saja kriteria ruang rawat inap berdasarkan KRIS dan apa saja yang dikecualikan? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Pengusaha Tak Mendaftarkan Pekerja ke BPJS, Adakah Sanksinya?20 Mei 20244 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Tanggung Jawab BPJS atas Kebocoran Data Pribadi Pesertanya02 Des 2022Tak Hanya Jual Beli Tanah, Ini Layanan yang Mensyaratkan Kepesertaan BPJS Kesehatan 23 Feb 2022Pengusaha Tak Mendaftarkan Pekerja ke BPJS, Adakah Sanksinya?20 Mei 20244 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Tanggung Jawab BPJS atas Kebocoran Data Pribadi Pesertanya02 Des 2022Tak Hanya Jual Beli Tanah, Ini Layanan yang Mensyaratkan Kepesertaan BPJS Kesehatan 23 Feb 2022Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 22 Mei 20234 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 22 Mei 20234 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-kris-dalam-bpjs-kesehatan-dan-kapan-mulai-diberlakukan-lt664b89133fdee/

Apa itu KRIS dalam BPJS Kesehatan dan Kapan Mulai Diberlakukan?

pages/4/page-2.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Pengusaha Tak Mendaftarkan Pekerja ke BPJS, Adakah Sanksinya? ](/klinik/a/pengusaha-tak-mendaftarkan-pekerja-ke-bpjs--adakah-sanksinya-cl5324/)  20 Mei 2024 [ #### 4 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan _Online_ ](/klinik/a/4-cara-mencairkan-bpjs-ketenagakerjaan-online-lt5a0110e7d6b2a/)  15 Mei 2024 [ #### Tanggung Jawab BPJS atas Kebocoran Data Pribadi Pesertanya ](/klinik/a/tanggung-jawab-bpjs-atas-kebocoran-data-pribadi-pesertanya-lt6389d13f91363/)  02 Des 2022 [ #### Tak Hanya Jual Beli Tanah, Ini Layanan yang Mensyaratkan Kepesertaan BPJS Kesehatan ](/klinik/a/tak-hanya-jual-beli-tanah--ini-layanan-yang-mensyaratkan-kepesertaan-bpjs-kesehatan-lt62162e44ec994/)  23 Feb 2022 [](#!) Menjawab pertanyaan Anda, benar bahwa BPJS Kesehatan kelas 1, 2, dan 3 diganti dengan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Hal ini diatur di dalam [**Perpres 59/2024**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt664171cc4db06/peraturan-presiden-nomor-59-tahun-2024/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_59_2024) tentang perubahan ketiga atas [**Perpres 82/2018**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5ba8ac6f81e22/peraturan-presiden-nomor-82-tahun-2018?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_82_2018) pada 8 Mei 2024 lalu. Aturan baru ini mengatur fasilitas perawatan pada pelayanan rawat inap yang berdasarkan kelas rawat inap standar dilaksanakan secara menyeluruh untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan paling lambat 30 Juni 2025. Demikian disarikan dari **[Perpres BPJS Kesehatan Sudah Diganti, Cek Perbedaan Isinya](https://www.hukumonline.com/berita/a/perpres-bpjs-kesehatan-sudah-diganti--cek-perbedaan-isinya-lt6644999685373?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_bpjs)**. Lantas, bagaimana pengaturan KRIS dan kapan mulai diberlakukan? ### **Apa itu KRIS dalam BPJS Kesehatan dan Kapan Mulai Diberlakukan?** KRIS atau Kelas Rawat Inap Standar adalah standar minimum pelayanan rawat inap yang berhak diterima setiap orang yang membayar iuran jaminan kesehatan.[\[1\]](#_ftn1) Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Disarikan dari artikel **[Sistem Kelas BPJS Kesehatan Akan Diganti dengan Sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) paling lambat 30 Juni 2025](https://pro.hukumonline.com/a/lt6645782f5a643/sistem-kelas-bpjs-kesehatan-akan-diganti-dengan-sistem-kelas-rawat-inap-standar-baru-kris-paling-lambat-30-juni-2025?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=sistem_kelas_BPJS)**, sistem KRIS akan diterapkan secara bertahap, namun nantinya akan mengganti sistem kelas 1, 2 dan 3 yang saat ini masih diterapkan pada BPJS Kesehatan. Perlu diketahui bahwa sistem jaminan kesehatan dalam Perpres 59/2024 ini menyesuaikan rincian berbagai jenis manfaat jaminan kesehatan yang berhak diperoleh peserta, termasuk manfaat medis dan manfaat nonmedis. Manfaat medis merupakan manfaat pelayanan kesehatan perorangan yang mencakup layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, dan termasuk pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan dan kriteria kebutuhan dasar kesehatan.[\[2\]](#_ftn2) Adapun, kriteria manfaat medis berdasarkan kebutuhan dasar kesehatan adalah sebagai berikut:[\[3\]](#_ftn3) 1. upaya pelayanan kesehatan perseorangan; 2. pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan menyelamatkan nyawa dan menghilangkan gangguan produktivitas; 3. pelayanan kesehatan yang menimbulkan risiko yang tidak tertanggungkan bagi peserta; 4. pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien; 5. pelayanan yang terstandar; 6. tidak dibedakan berdasarkan besaran iuran peserta; dan/atau 7. bukan cakupan program lain. Adapun, manfaat nonmedis dari jaminan kesehatan dalam Perpres 59/2024 adalah manfaat yang menunjang pelayanan kesehatan termasuk fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap.[\[4\]](#_ftn4) Fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap tersebut mencakup sarana dan prasarana, jumlah tempat tidur, dan peralatan yang diberikan berdasarkan KRIS.[\[5\]](#_ftn5) Lalu, kapan KRIS BPJS diberlakukan? Penerapan fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap berdasarkan KRIS menurut **Pasal 103B ayat (1) dan (2) Perpres 59/2024** dilaksanakan secara menyeluruh paling lambat tanggal 30 Juni 2025. Dalam jangka waktu yang ditetapkan sebelum tanggal 30 Juni 2025, rumah sakit dapat menyelenggarakan sebagian atau seluruh pelayanan rawat inap berdasarkan kelas rawat inap standar sesuai dengan kemampuan rumah sakit. ### **Fasilitas Ruang Rawat Inap Berdasarkan KRIS** Terdapat 12 kriteria fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap berdasarkan KRIS, yaitu:[\[6\]](#_ftn6) 1. komponen bangunan yang digunakan tidak boleh memiliki tingkat porositas yang tinggi; 2. ventilasi udara; 3. pencahayaan ruangan; 4. kelengkapan tempat tidur; 5. nakas per tempat tidur; 6. temperatur ruangan; 7. ruang rawat dibagi berdasarkan jenis kelamin, anak atau dewasa, serta penyakit infeksi atau noninfeksi; 8. kepadatan ruang rawat dan kualitas tempat tidur; 9. tirai/partisi antar tempat tidur; 10. kamar mandi dalam ruangan rawat inap; 11. kamar mandi memenuhi standar aksesibilitas; dan 12. _outlet_ oksigen. Penerapan fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap berdasarkan KRIS sebagaimana disebutkan di atas tidak berlaku untuk:[\[7\]](#_ftn7) 1. pelayanan rawat inap untuk bayi atau perinatologi; 2. perawatan intensif; 3. pelayanan rawat inap untuk pasien jiwa; dan 4. ruang perawatan yang memiliki fasilitas khusus. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- [Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5ba8ac6f81e22/peraturan-presiden-nomor-82-tahun-2018?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_82_2018)sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5db91109ea0e2/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_75_2019) dan diubah kedua kalinya dengan [Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5ebb695a816d8/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_64_2020) kemudian diubah ketiga kalinya dengan [Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt664171cc4db06/peraturan-presiden-nomor-59-tahun-2024/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_59_2024) * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1 angka 4b _jo._ angka 2 [Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt664171cc4db06/peraturan-presiden-nomor-59-tahun-2024/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_59_2024) (“Perpres 59/2024”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 46 ayat (2) dan (3) Perpres 59/2024 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 46 ayat (4) Perpres 59/2024 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 46 ayat (6) Perpres 59/2024 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 46 ayat (7) Perpres 59/2024 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 46A ayat (1) Perpres 59/2024 [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 46A ayat 2 Perpres 59/2024 Tags ---- [bpjs kesehatan](/tag/bpjs-kesehatan) [bpjs](/tag/bpjs) [rawat inap](/tag/rawat-inap)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihatPernyataan Penyangkalanselengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Perseroan Perorangan KLINIK TERKAITBisakah Debitur Dinyatakan Pailit Dua Kali?01 Mar 2024Kewajiban Bayar Ganti Rugi karena Memutus Kontrak Pada Perusahaan Pailit15 Nov 2023Kewenangan Debitur Atas Hartanya yang Bukan Boedel Pailit27 Okt 2023Peran OJK sebagai Pemohon Pailit Perusahaan Asuransi15 Agt 2023Sebelum menjawab pertanyaan Anda, kami akan menyampaikan pengertian perseroan terbatas (”PT”) perorangan yang dapat merujuk ketentuan Pasal 109 angka 1 Perppu Cipta Kerjayang mengubah Pasal 1 angka 1 UU PTyang berbunyi:Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Dengan demikian, pengertian dari PT perorangan atau perseroan perorangan adalah badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.Adapun, lingkup perseroan perorangan dibatasi hanya pada kriteria usaha mikro dan kecil (UMK) dan dapat didirikan oleh 1 orang.[1] Pengaturan ini ditujukan untuk melakukan modernisasi masyarakat untuk berkreasi agar dapat memajukan dan menaikkan pendapatannya.Sedangkan, PT biasa dikenal dengan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Lingkup dari PT biasa ini adalah badan hukum yang modal usahanya diperoleh dari penyetoran saham dan dapat didirikan oleh dua orang atau lebih.[2]Adakah Perbedaan Proses Kepailitan PT Perorangan dengan PT Biasa?Apabila perseroan perorangan memiliki utang kepada kreditur, maka terdapat kemungkinan perseroan perorangan tersebut dimohonkan berada dalam kepailitan oleh krediturnya apabila tidak mampu melunasi utang-utangnya.Adapun, yang dimaksud dengan pailit adalah suatu kondisi debitur tidak mampu lagi melakukan pembayaran utang kepada para kreditur, dikarenakan situasi keuangan debitur.[3]Sementara itu, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalamUU 37/2004.[4]Untuk dimohonkan dalam keadaan pailit, suatu perseroan harus memenuhi dua syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004 yaitu:Debitur mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang;Utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.Baca juga: 2 Syarat Kepailitan dan PenjelasannyaKedua syarat tersebut harus dibuktikan secara sederhana[5] seperti diberikan surat teguran kepada debitur yang mana debitur tidak melakukan pembayaran utang atau kreditur dapat membuktikan jika debitur memiliki utang yang telah jatuh tempo.Lantas, siapa yang bertanggung jawab apabila perseroan dimohonkan dalam keadaan pailit? Apabila suatu perseroan melalui proses kepailitan, dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan dalam kepailitan tersebut, maka setiap anggota direksi harus bertanggung jawab secara tanggung renteng atas setiap kesalahan atau kelalaian yang dilakukannya untuk membayar utang atas kekurangan tersebut kepada para kreditur. Hal ini diatur dalam Pasal 104 ayat (2) UU PT. Kondisi ini berlaku jika direksi telah melakukan perbuatan sesuai dengan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar (“AD”) perseroan.Namun, apabila tindakan direksi yang mengakibatkan pailit atas perseroan tersebut dilakukan di luar kewenangan sebagaimana tercantum dalam AD (ultra vires), maka perseroan tidak menanggung perbuatannya dan pembebanannya diletakkan pada harta pribadi direksi. Hal ini diatur di dalam Pasal 97 ayat (3) UU PT sebagai berikut:Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).Berbeda dengan perseroan biasa yang organnya terdiri atas direksi, komisaris, dan RUPS,[6] perseroan perorangan didirikan oleh 1 orang[7] saja atau owner tunggal yang statusnya sebagai pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham perseroan perorangan.[8]Lantas, dengan adanya perbedaan organ antara perseroan persekutuan modal (PT biasa) dengan perseroan perorangan, apakah proses kepailitannya juga berbeda? Menurut hemat kami, proses kepailitan perseroan perorangan tidak memiliki kekhususan atau perbedaan dengan PT biasa (perseroan persekutuan modal). Hal ini karena semua harta kekayaan debitur sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan dan segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan[9]sama-sama akan diambil alih penguasaan dan pengelolaannya oleh kurator selama proses kepailitan selesai dilakukan.[10]Ketika perseroan mengalami kepailitan, maka organ perseroan tersebut akan tetap berfungsi namun harus sesuai dengan ketentuan. Apabila dalam fungsinya kemudian menimbulkan harta pailit menjadi berkurang, maka pengeluaran uang yang termasuk dalam harta pailit merupakan wewenang dari kurator .[11] Jadi, perseroan perorangan yang bentuknya adalah badan hukum, proses kepailitannya sama halnya dengan PT biasa (perseroan persekutuan modal). Adapun, yang dijadikan sebagai acuan untuk proses permohonan pailit adalah Pasal 6 ayat (1) UU 37/2004 yaitu permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran UtangUndang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan TerbatasPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KerjaUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan KecilREFERENSIHadi Subhan. Hukum Kepailitan. Jakarta: Prenada Media, 2018;Rahmadi Indra Tektona dan Dwi Ruli Handoko. Implikasi Hukum Pailitnya Perseroan Perorangan Terhadap Direksi Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, Volume 6 Nomor 2, 2022.[1] Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil (“PP 8/2021”)[2] Lihat Pasal 109 angka 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”)[3] Hadi Subhan. Hukum Kepailitan. Jakarta: Prenada Media, 2018, hal. 12[4] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU 37/2004”)[5] Pasal 8 ayat (4) UU 37/2004[6] Pasal 109 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 2 UU PT[7] Pasal 2 ayat 1 huruf b PP 8/2021[8] Lihat Pasal 7 ayat (2) huruf g PP 8/2021[9] Pasal 21 UU 37/2004[10] Rahmadi Indra Tektona dan Dwi Ruli Handoko. Implikasi Hukum Pailitnya Perseroan Perorangan Terhadap Direksi Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, Volume 6 Nomor 2, 2022, hal. 122[11]Rahmadi Indra Tektona dan Dwi Ruli Handoko. Implikasi Hukum Pailitnya Perseroan Perorangan Terhadap Direksi Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, Volume 6 Nomor 2, 2022, hal. 122 Tagskepailitanpailitptpt perorangan

Adakah kekhususan dalam proses kepailitan terhadap PT perorangan? Mengingat organ PT perorangan tidak seperti PT biasa. Mohon penjelasannya.

Pailit adalah suatu kondisi debitur tidak mampu lagi melakukan pembayaran utang kepada para kreditur, dikarenakan situasi keuangan debitur. Adapun, proses kepailitan antara perseroan persekutuan modal (PT biasa) dengan perseroan perorangan tidak memiliki kekhususan atau perbedaan tertentu. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Bisakah Debitur Dinyatakan Pailit Dua Kali?01 Mar 2024Kewajiban Bayar Ganti Rugi karena Memutus Kontrak Pada Perusahaan Pailit15 Nov 2023Kewenangan Debitur Atas Hartanya yang Bukan Boedel Pailit27 Okt 2023Peran OJK sebagai Pemohon Pailit Perusahaan Asuransi15 Agt 2023Bisakah Debitur Dinyatakan Pailit Dua Kali?01 Mar 2024Kewajiban Bayar Ganti Rugi karena Memutus Kontrak Pada Perusahaan Pailit15 Nov 2023Kewenangan Debitur Atas Hartanya yang Bukan Boedel Pailit27 Okt 2023Peran OJK sebagai Pemohon Pailit Perusahaan Asuransi15 Agt 2023Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku27 Des 2022Ini Cara Mengurus Akta Nikah yang Terlambat 30 Sep 2022Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku27 Des 2022Ini Cara Mengurus Akta Nikah yang Terlambat 30 Sep 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/adakah-perbedaan-proses-kepailitan-pt-perorangan-dengan-pt-biasa-lt664b88e8558ae/

Adakah Perbedaan Proses Kepailitan PT Perorangan dengan PT Biasa?

pages/4/page-3.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat**[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)**selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Perseroan Perorangan** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Bisakah Debitur Dinyatakan Pailit Dua Kali? ](/klinik/a/bisakah-debitur-dinyatakan-pailit-dua-kali-lt65e1b22e71ccc/)  01 Mar 2024 [ #### Kewajiban Bayar Ganti Rugi karena Memutus Kontrak Pada Perusahaan Pailit ](/klinik/a/kewajiban-bayar-ganti-rugi-karena-memutus-kontrak-pada-perusahaan-pailit-lt5b28f8d7b3d26/)  15 Nov 2023 [ #### Kewenangan Debitur Atas Hartanya yang Bukan _Boedel_ Pailit ](/klinik/a/kewenangan-debitur-atas-hartanya-yang-bukan-boedel-pailit-lt653b70c744d4a/)  27 Okt 2023 [ #### Peran OJK sebagai Pemohon Pailit Perusahaan Asuransi ](/klinik/a/peran-ojk-sebagai-pemohon-pailit-perusahaan-asuransi-lt5645b7892a4e7/)  15 Agt 2023 [](#!) Sebelum menjawab pertanyaan Anda, kami akan menyampaikan pengertian perseroan terbatas (”PT”) perorangan yang dapat merujuk ketentuan **Pasal 109 angka 1 [Perppu Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022)**yang mengubah **Pasal 1 angka 1 [UU PT](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_pt)**yang berbunyi: _Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil._ Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Dengan demikian, pengertian dari PT perorangan atau perseroan perorangan adalah badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil. Adapun, lingkup perseroan perorangan dibatasi hanya pada kriteria usaha mikro dan kecil (UMK) dan dapat didirikan oleh 1 orang.[\[1\]](#_ftn1) Pengaturan ini ditujukan untuk melakukan modernisasi masyarakat untuk berkreasi agar dapat memajukan dan menaikkan pendapatannya. Sedangkan, PT biasa dikenal dengan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham_._ Lingkup dari PT biasa ini adalah badan hukum yang modal usahanya diperoleh dari penyetoran saham dan dapat didirikan oleh dua orang atau lebih.[\[2\]](#_ftn2) ### **Adakah Perbedaan Proses Kepailitan PT Perorangan dengan PT Biasa?** Apabila perseroan perorangan memiliki utang kepada kreditur, maka terdapat kemungkinan perseroan perorangan tersebut dimohonkan berada dalam kepailitan oleh krediturnya apabila tidak mampu melunasi utang-utangnya. Adapun, yang dimaksud dengan pailit adalah suatu kondisi debitur tidak mampu lagi melakukan pembayaran utang kepada para kreditur, dikarenakan situasi keuangan debitur.[\[3\]](#_ftn3) Sementara itu, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam**[UU 37/2004](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/20144/undangundang-nomor-37-tahun-2004/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_37_2004)**.[\[4\]](#_ftn4) Untuk dimohonkan dalam keadaan pailit, suatu perseroan harus memenuhi dua syarat sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004** yaitu: 1. Debitur mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang; 2. Utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Baca juga: **[2 Syarat Kepailitan dan Penjelasannya](https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-kepailitan-cl1266/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=2_syarat_kepailitan)** Kedua syarat tersebut harus dibuktikan secara sederhana[\[5\]](#_ftn5) seperti diberikan surat teguran kepada debitur yang mana debitur tidak melakukan pembayaran utang atau kreditur dapat membuktikan jika debitur memiliki utang yang telah jatuh tempo. Lantas, siapa yang bertanggung jawab apabila perseroan dimohonkan dalam keadaan pailit? Apabila suatu perseroan melalui proses kepailitan, dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan dalam kepailitan tersebut, maka setiap anggota direksi harus bertanggung jawab secara tanggung renteng atas setiap kesalahan atau kelalaian yang dilakukannya untuk membayar utang atas kekurangan tersebut kepada para kreditur. Hal ini diatur dalam **Pasal 104 ayat (2) UU PT**. Kondisi ini berlaku jika direksi telah melakukan perbuatan sesuai dengan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar (“AD”) perseroan. Namun, apabila tindakan direksi yang mengakibatkan pailit atas perseroan tersebut dilakukan di luar kewenangan sebagaimana tercantum dalam AD (_ultra vires_), maka perseroan tidak menanggung perbuatannya dan pembebanannya diletakkan pada harta pribadi direksi. Hal ini diatur di dalam **Pasal 97 ayat (3) UU PT** sebagai berikut: _Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)._ Berbeda dengan perseroan biasa yang organnya terdiri atas direksi, komisaris, dan RUPS,[\[6\]](#_ftn6) perseroan perorangan didirikan oleh 1 orang[\[7\]](#_ftn7) saja atau _owner_ tunggal yang statusnya sebagai pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham perseroan perorangan.[\[8\]](#_ftn8) Lantas, dengan adanya perbedaan organ antara perseroan persekutuan modal (PT biasa) dengan perseroan perorangan, apakah proses kepailitannya juga berbeda? Menurut hemat kami, proses kepailitan perseroan perorangan tidak memiliki kekhususan atau perbedaan dengan PT biasa (perseroan persekutuan modal). Hal ini karena semua harta kekayaan debitur sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan dan segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan[\[9\]](#_ftn9)sama-sama akan diambil alih penguasaan dan pengelolaannya oleh kurator selama proses kepailitan selesai dilakukan.[\[10\]](#_ftn10) Ketika perseroan mengalami kepailitan, maka organ perseroan tersebut akan tetap berfungsi namun harus sesuai dengan ketentuan. Apabila dalam fungsinya kemudian menimbulkan harta pailit menjadi berkurang, maka pengeluaran uang yang termasuk dalam harta pailit merupakan wewenang dari kurator .[\[11\]](#_ftn11)  Jadi, perseroan perorangan yang bentuknya adalah badan hukum, proses kepailitannya sama halnya dengan PT biasa (perseroan persekutuan modal). Adapun, yang dijadikan sebagai acuan untuk proses permohonan pailit adalah **Pasal 6 ayat (1) UU 37/2004** yaitu permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/20144/undangundang-nomor-37-tahun-2004/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_37_2004) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_pt) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt603210d8b398b/node/534/peraturan-pemerintah-nomor-8-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_8_2021) REFERENSI --------- 1. Hadi Subhan. _Hukum Kepailitan_. Jakarta: Prenada Media, 2018; 2. Rahmadi Indra Tektona dan Dwi Ruli Handoko. _Implikasi Hukum Pailitnya Perseroan Perorangan Terhadap Direksi Di Indonesia_. Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, Volume 6 Nomor 2, 2022. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 2 ayat (1) huruf b [Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt603210d8b398b/node/534/peraturan-pemerintah-nomor-8-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_8_2021) (“PP 8/2021”) [\[2\]](#_ftnref2) Lihat Pasal 109 angka 2 [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 7 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_pt) (“UU PT”) [\[3\]](#_ftnref3) Hadi Subhan. _Hukum Kepailitan_. Jakarta: Prenada Media, 2018, hal. 12 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 1 angka 1 [Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/20144/undangundang-nomor-37-tahun-2004/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_37_2004) (“UU 37/2004”) [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 8 ayat (4) UU 37/2004 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 109 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 2 UU PT [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 2 ayat 1 huruf b PP 8/2021 [\[8\]](#_ftnref8) Lihat Pasal 7 ayat (2) huruf g PP 8/2021 [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 21 UU 37/2004 [\[10\]](#_ftnref10) Rahmadi Indra Tektona dan Dwi Ruli Handoko_. Implikasi Hukum Pailitnya Perseroan Perorangan Terhadap Direksi Di Indonesia_. Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, Volume 6 Nomor 2, 2022, hal. 122 [\[11\]](#_ftnref11)Rahmadi Indra Tektona dan Dwi Ruli Handoko_. Implikasi Hukum Pailitnya Perseroan Perorangan Terhadap Direksi Di Indonesia_. Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, Volume 6 Nomor 2, 2022, hal. 122 Tags ---- [kepailitan](/tag/kepailitan) [pailit](/tag/pailit) [pt](/tag/pt) [pt perorangan](/tag/pt-perorangan)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan perusahaan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Salah Sangka Terhadap Istri yang Ternyata Laki-lakiKasus yang Anda ceritakan tentang salah sangka istri ternyata laki-laki atau sebaliknya memang banyak terjadi. Setelah perkawinan dilangsungkan, pihak suami baru mengetahui ternyata istrinya berjenis kelamin laki-laki atau sebaliknya pihak istri baru mengetahui ternyata jenis kelamin suaminya adalah perempuan. Tentu saja, perkawinan sesama jenis kelamin ini bertentangan dengan hukum dan merugikan salah satu pihak. Lalu, langkah hukum apa yang dapat dilakukan?Kejadian salah sangka istri ternyata pria itu lazim disebut sebagai salah sangka dalam perkawinan. Ini berhubungan dengan bunyi Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan sebagai berikut:Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.Tapi perlu dicatat, apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.[1]Disarikan dari Salah Sangka dan Penipuan Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan, kasus salah sangka mengenai jenis kelamin pasangan dapat dijadikan alasan pembatalan perkawinan. Dalam artikel tersebut dijelaskan contoh putusan yang mana majelis hakim menilai bahwa perkawinan penggugat dan tergugat tidak sesuai dengan syariat Islam yang tidak membenarkan perkawinan sesama jenis dan tidak sesuai pula dengan UU Perkawinan dan KHI. Oleh karena itu, gugatan penggugat agar perkawinan dibatalkan dapat dikabulkan.Adapun perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[2]Baca juga: Hukum Pernikahan Sesama Jenis di IndonesiaPatut digarisbawahi bahwa dalam pembatalan perkawinan, perkawinan atau pernikahan dianggap tidak pernah ada atau terjadi, serta dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.[3]Lebih lanjut, mengenai akibat hukum pembatalan perkawinan dapat Anda baca dalam ulasan berjudul Status dan Hak Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Orang Tuanya.Prosedur Pembatalan PerkawinanPermohonan pembatalan perkawinan atas kejadian salah sangka istri ternyata laki-laki dapat diajukan kepada pengadilan di daerah perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal suami dan/atau istri. Kemudian, tata cara pengajuannya dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan cerai, sebagaimana disarikan dalam Alasan, Tata Cara, dan Tahapan Pembatalan Perkawinan (hal. 3):Pengajuan gugatanPihak yang berwenang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada pengadilan.PemanggilanSaat sidang hendak dilaksanakan, pengadilan akan melakukan pemanggilan kepada pribadi yang bersangkutan.PersidanganAgenda pemeriksaan gugatan pembatalan perkawinan harus dilakukan oleh pengadilan selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat gugatan di kepaniteraan. Apabila telah dilakukan pemanggilan, tetapi tergugat atau kuasanya tidak hadir, maka gugatan itu dapat diterima tanpa hadirnya tergugat. Kecuali, jika gugatan tersebut tanpa hak atau tidak beralasan. Pemeriksaan perkara gugatan pembatalan perkawinan ini dilakukan pada sidang tertutup.PerdamaianSebelum dan selama perkara gugatan belum diputuskan, pengadilan harus berusaha mendamaikan kedua pihak. Jika perdamaian disepakati, gugatan pembatalan perkawinan dinyatakan batal. Kemudian, jika ada gugatan baru, gugatan tersebut tidak boleh diajukan berdasarkan alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian atau yang telah diketahui pada waktu tercapainya perdamaian.PutusanMeskipun pemeriksaan gugatan pembatalan perkawinan dilakukan dalam sidang tertutup, namun penyampaian putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka. Batalnya perkawinan dimulai sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.Baca juga: Langkah Hukum Jika Ditipu Pasangan Agar DinikahiPerkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang PerkawinanUndang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang PerkawinanInstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam[1] Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”)[2] Pasal 1 UU Perkawinan[3] Pasal 28 ayat (1) UU PerkawinanTagspembatalan perkawinanpernikahanperkawinan

Banyak terjadi kasus setelah menikah baru diketahui istri ternyata berjenis kelamin laki-laki. Misalnya, belakangan ini ada berita suami di Cianjur baru tahu istrinya ternyata laki-laki. Lantas, jika sudah terlanjur menikah, langkah hukum apa yang dapat ditempuh suami yang merasa dirugikan?

Kejadian yang Anda alami dalam hukum disebut dengan salah sangka dalam perkawinan, yang berakibat pada dapat dimohonkan pembatalan perkawinan. Apa dasar hukumnya? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/suami-salah-sangka-istri-ternyata-pria-bisakah-perkawinan-dibatalkan-lt664b2405558ae/

Suami Salah Sangka Istri Ternyata Pria, Bisakah Perkawinan Dibatalkan?

pages/4/page-5.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan perusahaan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Salah Sangka Terhadap Istri yang Ternyata Laki-laki** Kasus yang Anda ceritakan tentang salah sangka istri ternyata laki-laki atau sebaliknya memang banyak terjadi. Setelah perkawinan dilangsungkan, pihak suami baru mengetahui ternyata istrinya berjenis kelamin laki-laki atau sebaliknya pihak istri baru mengetahui ternyata jenis kelamin suaminya adalah perempuan. Tentu saja, perkawinan sesama jenis kelamin ini bertentangan dengan hukum dan merugikan salah satu pihak. Lalu, langkah hukum apa yang dapat dilakukan? Kejadian salah sangka istri ternyata pria itu lazim disebut sebagai salah sangka dalam perkawinan. Ini berhubungan dengan bunyi **Pasal 27 ayat (2) [UU Perkawinan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Perkawinan)** sebagai berikut: Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) _Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri._ Tapi perlu dicatat, apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.[\[1\]](#_ftn1) Disarikan dari **[Salah Sangka dan Penipuan Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan](https://www.hukumonline.com/stories/article/lt61ab59df8c774/salah-sangka-dan-penipuan-sebagai-alasan-pembatalan-perkawinan/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=salah_sangka)**, kasus salah sangka mengenai jenis kelamin pasangan dapat dijadikan alasan pembatalan perkawinan. Dalam artikel tersebut dijelaskan contoh putusan yang mana majelis hakim menilai bahwa perkawinan penggugat dan tergugat tidak sesuai dengan syariat Islam yang tidak membenarkan perkawinan sesama jenis dan tidak sesuai pula dengan UU Perkawinan dan [KHI](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KHI). Oleh karena itu, gugatan penggugat agar perkawinan dibatalkan dapat dikabulkan. Adapun perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[\[2\]](#_ftn2) Baca juga: **[Hukum Pernikahan Sesama Jenis di Indonesia](https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-pernikahan-sesama-jenis-di-indonesia-lt50c9f71e463aa/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pernikahan_sesama_jenis)** Patut digarisbawahi bahwa dalam pembatalan perkawinan, perkawinan atau pernikahan dianggap tidak pernah ada atau terjadi, serta dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.[\[3\]](#_ftn3) Lebih lanjut, mengenai akibat hukum pembatalan perkawinan dapat Anda baca dalam ulasan berjudul **[Status dan Hak Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Orang Tuanya](https://www.hukumonline.com/klinik/a/status-dan-hak-anak-akibat-pembatalan-perkawinan-orang-tuanya-lt5efecccbed6ae/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=batal_perkawinan)**. ### **Prosedur Pembatalan Perkawinan** Permohonan pembatalan perkawinan atas kejadian salah sangka istri ternyata laki-laki dapat diajukan kepada pengadilan di daerah perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal suami dan/atau istri. Kemudian, tata cara pengajuannya dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan cerai, sebagaimana disarikan dalam **[Alasan, Tata Cara, dan Tahapan Pembatalan Perkawinan](https://www.hukumonline.com/berita/a/pembatalan-perkawinan-lt62d0cc4eeffc1/?page=1?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=alasan_batal)** (hal. 3): 1. **Pengajuan gugatan** Pihak yang berwenang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada pengadilan. 2. **Pemanggilan** Saat sidang hendak dilaksanakan, pengadilan akan melakukan pemanggilan kepada pribadi yang bersangkutan. 3. **Persidangan** Agenda pemeriksaan gugatan pembatalan perkawinan harus dilakukan oleh pengadilan selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat gugatan di kepaniteraan. Apabila telah dilakukan pemanggilan, tetapi tergugat atau kuasanya tidak hadir, maka gugatan itu dapat diterima tanpa hadirnya tergugat. Kecuali, jika gugatan tersebut tanpa hak atau tidak beralasan. Pemeriksaan perkara gugatan pembatalan perkawinan ini dilakukan pada sidang tertutup. 4. **Perdamaian** Sebelum dan selama perkara gugatan belum diputuskan, pengadilan harus berusaha mendamaikan kedua pihak. Jika perdamaian disepakati, gugatan pembatalan perkawinan dinyatakan batal. Kemudian, jika ada gugatan baru, gugatan tersebut tidak boleh diajukan berdasarkan alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian atau yang telah diketahui pada waktu tercapainya perdamaian. 5. **Putusan** Meskipun pemeriksaan gugatan pembatalan perkawinan dilakukan dalam sidang tertutup, namun penyampaian putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka. Batalnya perkawinan dimulai sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Baca juga: [**Langkah Hukum Jika Ditipu Pasangan Agar Dinikahi**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-hukum-jika-ditipu-pasangan-agar-dinikahi-lt5d9aa41967fb4/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=ditipu_pasangan_agar_dinikahi) Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut **[di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik)**.  Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Perkawinan) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5dafedf4cd014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_16_2019) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KHI) * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 27 ayat (3) [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Perkawinan) (“UU Perkawinan”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 1 UU Perkawinan [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 28 ayat (1) UU Perkawinan Tags ---- [pembatalan perkawinan](/tag/pembatalan-perkawinan) [pernikahan](/tag/pernikahan) [perkawinan](/tag/perkawinan)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITPajak Penjual dan Pembeli dalam Jual Beli Tanah29 Apr 2024Syarat Warisan Bebas Pajak16 Feb 2024Apa Itu Pajak Karbon dan Bagaimana Penerapannya di Indonesia?24 Jan 2024Cara Menghitung Biaya Pajak Restoran08 Agt 2023Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Pengenaan Pajak Bagi YouTuber, Selebgram, dan Penjual Olshop di Medsos yang dibuat oleh Dimas Hutomo, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 21 Januari 2019.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas  Belakangan ini, apabila anak kecil ditanya perihal cita-citanya kelak kalau sudah besar mau jadi apa? Tentu jawabannya akan sangat berbeda dengan 30 atau 20 tahun yang lalu. Bukan lagi menjawab ingin menjadi insinyur, dokter, guru, pegawai negeri, melainkan menjadi youtuber, selebgram, atau content creator.Hal ini sehubungan dengan peningkatan intensitas anak-anak zaman sekarang dengan gadget. Sebab penggunaan gadget juga menjadi media sumber informasi yang sangat efektif saat ini, karena berbagai informasi dari berbagai belahan dunia dapat diakses dengan mudah. Belum lagi banyak youtuber sukses yang berhasil meraup penghasilan besar dari konten viral yang dibuatnya. Kehidupan yang sukses ini tentu menjadi impian banyak orang.Lalu, menjawab pertanyaan Anda, apakah youtuber, selebgram, dan penjual olshop akan dikenai pajak penghasilan? Iya, mengingat pengertian penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 angka 1 UU 7/2021 yang mengubah Pasal 4 UU PPh, bahwa penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.Untuk mempermudah pemahaman Anda, kami berikan contoh seorang youtuber saat ini membutuhkan biaya hidup satu bulan sebesar Rp15 juta. Pada bulan Januari 2024, ia menerima penghasilan dari youtube sebesar Rp25 juta. Artinya, youtuber tersebut memiliki tambahan kemampuan ekonomis, yaitu sebesar Rp10 juta. Sehingga, tambahan kemampuan ekonomis sebesar Rp10 juta tersebut adalah objek pajak penghasilan dan harus dipotong pajak sesuai tarif yang berlaku.Adapun penghasilan dapat menambah kekayaan, jika menggunakan pendekatan akuntansi yaitu rumus standar harta = utang + modal, apabila ada penambahan pendapatan yang dalam hal ini diwakilkan oleh modal, maka otomatis harta kita bertambah. Berdasarkan penjelasan ini, bahwa penghasilan yang diterima dari YouTube tersebut merupakan objek pajak dan terutang pajak penghasilan.Berikut ini besaran tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri dengan lapisan penghasilan kena pajak tarif pajak sebagai berikut:[1]sampai dengan Rp60 juta sebesar 5%;di atas Rp60 juta sampai dengan Rp250 juta sebesar 15%;di atas Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta sebesar 25%;di atas Rp500 juta sampai dengan Rp5 miliar sebesar 30%;di atas Rp5 miliar sebesar 35%.Mengingat penghasilan dari YouTube dan lainnya adalah hal baru, oleh karena itu pegawai pajak diberikan pelatihan khusus untuk belajar mengenai bagaimana proses bisnis youtube sampai bisa menghasilkan uang.Selanjutnya, masing-masing harus mencari tahu sendiri berapa besar pajak yang harus dibayar dan bagaimana cara membayar dan melaporkannya. Patut dicatat, bahwa pajak itu beban yang tidak bisa dihindari selama Anda hidup. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak PenghasilanUndang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak PenghasilanUndang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak PenghasilanUndang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak PenghasilanUndang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan[1] Pasal 3 angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengubah Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak PenghasilanTagsselebgraminstagrampphyoutuber

Benarkah youtuber, selebgram, dan penjual olshop dikenakan pajak penghasilan? Jika iya, bagaimana perhitungannya dan apa dasar hukumnya?

Singkatnya, youtuber, selebgram, dan penjual olshop akan dikenai pajak penghasilan. Hal ini mengingat pengertian penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 angka 1 UU 7/2021 yang mengubah Pasal 4 UU PPh, bahwa penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.     Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Pajak Penjual dan Pembeli dalam Jual Beli Tanah29 Apr 2024Syarat Warisan Bebas Pajak16 Feb 2024Apa Itu Pajak Karbon dan Bagaimana Penerapannya di Indonesia?24 Jan 2024Cara Menghitung Biaya Pajak Restoran08 Agt 2023Pajak Penjual dan Pembeli dalam Jual Beli Tanah29 Apr 2024Syarat Warisan Bebas Pajak16 Feb 2024Apa Itu Pajak Karbon dan Bagaimana Penerapannya di Indonesia?24 Jan 2024Cara Menghitung Biaya Pajak Restoran08 Agt 2023Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang19 Mei 2023Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang19 Mei 2023Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-iyoutuber-i-dikenai-pajak-penghasilan-lt5c3a9d54eade8/

Apakah YouTuber Dikenai Pajak Penghasilan?

pages/4/page-6.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Pajak Penjual dan Pembeli dalam Jual Beli Tanah ](/klinik/a/pajak-penjual-dan-pembeli-dalam-jual-beli-tanah-lt4c68025b4b085/)  29 Apr 2024 [ #### Syarat Warisan Bebas Pajak ](/klinik/a/syarat-warisan-bebas-pajak-lt60109bb114657/)  16 Feb 2024 [ #### Apa Itu Pajak Karbon dan Bagaimana Penerapannya di Indonesia? ](/klinik/a/apa-itu-pajak-karbon-dan-bagaimana-penerapannya-di-indonesia-lt65afccf364499/)  24 Jan 2024 [ #### Cara Menghitung Biaya Pajak Restoran ](/klinik/a/cara-menghitung-biaya-pajak-restoran-lt5faba191bbdee/)  08 Agt 2023 [](#!) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul _Pengenaan Pajak Bagi YouTuber, Selebgram, dan Penjual Olshop di Medsos_ yang dibuat oleh [Dimas Hutomo, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/dimas-hutomo--sh-lt5b4dc1b842992/) dan pertama kali dipublikasikan pada 21 Januari 2019.** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Belakangan ini, apabila anak kecil ditanya perihal cita-citanya kelak kalau sudah besar mau jadi apa? Tentu jawabannya akan sangat berbeda dengan 30 atau 20 tahun yang lalu. Bukan lagi menjawab ingin menjadi insinyur, dokter, guru, pegawai negeri, melainkan menjadi _youtuber_, _selebgram_, atau _content creator_. Hal ini sehubungan dengan peningkatan intensitas anak-anak zaman sekarang dengan gadget. Sebab penggunaan gadget juga menjadi media sumber informasi yang sangat efektif saat ini, karena berbagai informasi dari berbagai belahan dunia dapat diakses dengan mudah. Belum lagi banyak _youtuber_ sukses yang berhasil meraup penghasilan besar dari konten viral yang dibuatnya. Kehidupan yang sukses ini tentu menjadi impian banyak orang. Lalu, menjawab pertanyaan Anda, apakah _youtuber_, _selebgram_, dan penjual _olshop_ akan dikenai pajak penghasilan? Iya, mengingat pengertian penghasilan sebagaimana diatur dalam **Pasal 3 angka 1 [UU 7/2021](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6183566157105?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_7_2021) yang mengubah Pasal 4 [UU PPh](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2641/node/350/uu-no-7-tahun-1983-pajak-penghasilan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_7_1983)**, bahwa penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Untuk mempermudah pemahaman Anda, kami berikan contoh seorang _youtuber_ saat ini membutuhkan biaya hidup satu bulan sebesar Rp15 juta. Pada bulan Januari 2024, ia menerima penghasilan dari youtube sebesar Rp25 juta. Artinya, _youtuber_ tersebut memiliki tambahan kemampuan ekonomis, yaitu sebesar Rp10 juta. Sehingga, tambahan kemampuan ekonomis sebesar Rp10 juta tersebut adalah objek pajak penghasilan dan harus dipotong pajak sesuai tarif yang berlaku. Adapun penghasilan dapat menambah kekayaan, jika menggunakan pendekatan akuntansi yaitu rumus standar **harta = utang + modal**, apabila ada penambahan pendapatan yang dalam hal ini diwakilkan oleh modal, maka otomatis harta kita bertambah. Berdasarkan penjelasan ini, bahwa penghasilan yang diterima dari _YouTube_ tersebut merupakan objek pajak dan terutang pajak penghasilan. Berikut ini besaran tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri dengan lapisan penghasilan kena pajak tarif pajak sebagai berikut:[\[1\]](#_ftn1) 1. sampai dengan Rp60 juta sebesar 5%; 2. di atas Rp60 juta sampai dengan Rp250 juta sebesar 15%; 3. di atas Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta sebesar 25%; 4. di atas Rp500 juta sampai dengan Rp5 miliar sebesar 30%; 5. di atas Rp5 miliar sebesar 35%. Mengingat penghasilan dari _YouTube_ dan lainnya adalah hal baru, oleh karena itu pegawai pajak diberikan pelatihan khusus untuk belajar mengenai bagaimana proses bisnis youtube sampai bisa menghasilkan uang. Selanjutnya, masing-masing harus mencari tahu sendiri berapa besar pajak yang harus dibayar dan bagaimana cara membayar dan melaporkannya. Patut dicatat, bahwa pajak itu beban yang tidak bisa dihindari selama Anda hidup. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2641/node/350/uu-no-7-tahun-1983-pajak-penghasilan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_7_1983) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/4044?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_7_1991) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17165?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_10_1994) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/811?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_17_2000) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28418/node/350/uu-no-36-tahun-2008-perubahan-keempat-atas-undang-undang-nomor-7-tahun-1983-tentang-pajak-penghasilan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_36_2008) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6183566157105?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_7_2021) * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 3 angka 7 [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6183566157105?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_7_2021) yang mengubah Pasal 17 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2641/node/350/uu-no-7-tahun-1983-pajak-penghasilan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_7_1983) Tags ---- [selebgram](/tag/selebgram) [instagram](/tag/instagram) [pph](/tag/pph) [youtuber](/tag/youtuber)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.  KLINIK TERKAITSuami Sering Merendahkan Istri, Ini Pasal untuk Menggugat Cerai06 Mei 2024Langkah Hukum Jika Ayah Tidak Menafkahi Keluarganya10 Feb 2023Sudah Cerai, Masihkah Berhak Menerima Warisan dari Mantan Istri?14 Mei 2020Bolehkah Menyembunyikan Anggota Keluarga yang Kabur dari Suaminya?12 Mar 2020Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Hak-hak Istri Setelah Menggugat Cerai Suami yang dibuat oleh Heru Susetyo, S.H., LL.M., M.Si., Ph.D dan pertama kali dipublikasikan pada Kamis, 30 Desember 2021, yang pertama kali dimutakhirkan 26 Januari 2023. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Untuk membahas pertanyaan Anda, mari simak hak istri setelah menggugat cerai suami melalui paparan berikut ini. Kategori Pembagian Nafkah Istri Setelah PerceraianPerihal nafkah atau hak istri setelah cerai menurut Islam, Rendra Widyakso dalam Tuntutan Nafkah dalam Perkara Cerai Gugat pada laman Pengadilan Agama Semarang, menerangkan bahwa ada beberapa kategori pembagian nafkah kepada mantan istri setelah perceraian:Nafkah madhiyah, yaitu nafkah yang telah lampau dan tidak selalu dihubungkan dengan perkara cerai talak. Dalam hal ini, istri dapat mengajukan tuntutan nafkah madhiyah saat suaminya mengajukan perkara cerai talak dengan mengajukan gugatan rekonvensi.Nafkah idah. Pasca putusan, mantan istri akan menjalani masa iddah. Sehingga konsep nafkah idah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an dijadikan illat yang sama terhadap perkara cerai talak.Nafkah mutah. Konsepnya adalah istri yang dicerai merasa menderita karena harus berpisah dengan suaminya. Guna meminimalisasi penderitaan atau rasa sedih tersebut, maka diwajibkanlah bagi mantan suami untuk memberikan nafkah mutah sebagai penghilang pilu. Namun, beberapa pendapat menyatakan bahwa apabila yang mengajukan gugatan cerai adalah istri, maka nafkah mutah dianggap tidak ada.Nafkah anak, yang tentunya jatuh pada saat setelah terjadinya peristiwa cerai. Tidak menutup kemungkinan dibolehkan dalam perkara cerai gugat untuk mengajukan tuntutan atas nafkah anak. Persoalan kewajiban ayah pada anak setelah bercerai menurut Islam sebagaimana diatur dalam KHI wajib dipenuhi sesuai kemampuan ayahnya hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri. [1]Kemudian, secara spesifik, Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) mengatur bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:[2]memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul; memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil; melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al dukhul; memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.Namun, bagaimana jika perceraian terjadi karena gugatan dari pihak istri? Penting untuk diketahui bahwa KHI tidak menyebutkan hak istri setelah menggugat cerai suami secara eksplisit. Namun, yang jelas, KHI menyatakan hak istri setelah menceraikan suaminya adalah mendapat nafkah idah dari bekas suaminya, kecuali ia nusyuz.[3] Menurut KBBI, yang dimaksud dengan nusyuz adalah perbuatan tidak taat dan membangkang seorang istri terhadap suami (tanpa alasan) yang tidak dibenarkan oleh hukum.Lebih lanjut, KHI menerangkan bahwa istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban utama,[4] yakni berbakti lahir dan batin kepada suaminya di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam.[5] Kemudian, bilamana lian terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.[6]Arti lian menurut KBBI adalah sumpah seorang suami dengan tuduhan bahwa istrinya berzina, sebaliknya istrinya juga bersumpah dengan tuduhan bahwa suaminya bohong. Masing-masing mengucapkannya empat kali, sedangkan yang kelima mereka berikrar bersedia mendapat laknat Allah jika berdusta. Akibatnya, suami istri itu bercerai dan haram menikah kembali seumur hidup. Putusan Pengadilan soal Hak Istri yang Menggugat Cerai SuamiKendati demikian, dalam praktik peradilan agama, gugatan akan nafkah atau hak istri setelah menggugat suaminya disertakan saat gugatan cerai. Sehubungan dengan hal ini, tidak sedikit dalam kasus gugatan cerai, gugatan tersebut dikabulkan oleh hakim.Contoh kasusnya dikabulkannya gugatan hak istri setelah menggugat cerai suami dapat ditemukan pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2615/Pdt.G/2011/PA.JS, sebagaimana diuraikan oleh Erwin Hikmatiar dalam Nafkah Iddah pada Perkara Cerai Gugat.Dalam kasus cerai gugat ini, hakim menjatuhkan putusan bahwa mantan suami sebagai tergugat wajib memberikan nafkah kepada mantan istrinya sebagai penggugat. Bentuk hak istri setelah menggugat cerai suami dalam kasus ini, antara lain (hal. 165):hadanah kepada penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp4 juta sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun;nafkah idah kepada penggugat selama tiga bulan sebesar Rp10 juta.Hak istri setelah menggugat cerai suami berupa nafkah idah ini dianggap sebagai kewajiban dari mantan suami kepada istri yang telah diceraikan. Hal ini merupakan suatu sikap yang sepatutnya dilakukan oleh suami karena nafkah idah bisa sedikit meringankan beban hidup ketika menjalani masa idah dan bisa menjadi pelipur lara bagi istri yang diceraikan.Hal ini dikonfirmasi pula oleh Mahkamah Agung dalam Lampiran SEMA 3/2018, di mana hak istri setelah menggugat cerai suami dapat berupa nafkah madhiyah, nafkah idah, nafkah mutah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz (hal. 15).Namun, hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah idah, nafkah mutah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak (hal. 14).Berdasarkan putusan dan edaran tersebut, tidak tertutup kemungkinan dalam perkara cerai gugat, pihak penggugat (istri) dapat mengajukan hak istri setelah menggugat cerai suami berupa nafkah madhiyah, nafkah idah, nafkah mutah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz.Namun menurut hemat kami, dikabulkannya permohonan hak istri setelah menggugat cerai suami ini sifatnya kasuistik, tergantung alasan dan kondisi-kondisi yang terjadi. Termasuk kemampuan ekonomi suami yang tentu saja terdampak oleh kondisinya yang sakit. Demikian jawaban dari kami terkait hak istri setelah menggugat cerai suami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMInstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi PengadilanREFERENSIErwin Hikmatiar. Nafkah Iddah pada Perkara Cerai Gugat. Mizan Jurnal Ilmu Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun, Vol. 4, No. 1, 2016;Rendra Widyakso. Tuntutan Nafkah dalam Perkara Cerai Gugat, yang diakses pada 16 Mei 2024, pukul 16.00 WIB;Lian, yang diakses pada 17 Mei 2024, pukul 13.00 WIB;Nusyuz, yang diakses pada 17 Mei 2024, pukul 13.30 WIB.[1] Pasal 156 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (“KHI”)[2] Pasal 149 KHI[3] Pasal 152 KHI[4] Pasal 84 KHI[5] Pasal 83 ayat (1) KHI[6] Pasal 162 KHITagsceraikeluarga dan perkawinannafkahperceraianwaris

Apakah hukumnya jika mantan istri meminta nafkah, sedangkan mantan istri lah yang menceraikan suaminya dalam keadaan sakit? Apa saja hak istri setelah cerai menurut Islam?

Pada dasarnya, tidak tertutup kemungkinan dalam perkara cerai gugat, istri sebagai pihak penggugat menuntut nafkah idah, nafkah mut’ah, dan nafkah anak, sepanjang alasan perceraian bukan karena nusyuz. Yang dimaksud dengan nusyuz adalah perbuatan tidak taat dan membangkang seorang istri terhadap suami (tanpa alasan) yang tidak dibenarkan oleh hukum. Namun demikian, dikabulkannya permohonan hak istri setelah menggugat cerai suami ini sifatnya kasuistik, tergantung alasan dan kondisi-kondisi yang terjadi. Termasuk kemampuan ekonomi suami yang tentu saja terdampak oleh kondisinya yang sakit. Penjelasan selengkapnya dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Suami Sering Merendahkan Istri, Ini Pasal untuk Menggugat Cerai06 Mei 2024Langkah Hukum Jika Ayah Tidak Menafkahi Keluarganya10 Feb 2023Sudah Cerai, Masihkah Berhak Menerima Warisan dari Mantan Istri?14 Mei 2020Bolehkah Menyembunyikan Anggota Keluarga yang Kabur dari Suaminya?12 Mar 2020Suami Sering Merendahkan Istri, Ini Pasal untuk Menggugat Cerai06 Mei 2024Langkah Hukum Jika Ayah Tidak Menafkahi Keluarganya10 Feb 2023Sudah Cerai, Masihkah Berhak Menerima Warisan dari Mantan Istri?14 Mei 2020Bolehkah Menyembunyikan Anggota Keluarga yang Kabur dari Suaminya?12 Mar 20204 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 22 Mei 20234 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 22 Mei 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-istri-setelah-cerai-menurut-islam-lt5e7315368865f/

Hak Istri Setelah Cerai Menurut Islam

pages/4/page-7.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Suami Sering Merendahkan Istri, Ini Pasal untuk Menggugat Cerai ](/klinik/a/suami-sering-merendahkan-istri--ini-pasal-untuk-menggugat-cerai-cl3664/)  06 Mei 2024 [ #### Langkah Hukum Jika Ayah Tidak Menafkahi Keluarganya ](/klinik/a/langkah-hukum-jika-ayah-tidak-menafkahi-keluarganya-lt4dff1ad6cc74e/)  10 Feb 2023 [ #### Sudah Cerai, Masihkah Berhak Menerima Warisan dari Mantan Istri? ](/klinik/a/sudah-cerai-masihkah-berhak-menerima-warisan-dari-mantan-istri--lt5ebce8a962762/)  14 Mei 2020 [ #### Bolehkah Menyembunyikan Anggota Keluarga yang Kabur dari Suaminya? ](/klinik/a/bolehkah-menyembunyikan-anggota-keluarga-yang-kabur-dari-suaminya-lt5e45da097ed8b/)  12 Mar 2020 [](#!) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul _Hak-hak Istri Setelah Menggugat Cerai Suami_ yang dibuat oleh [Heru Susetyo, S.H., LL.M., M.Si., Ph.D](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/lembaga-kajian-islam-dan-hukum-islam-fakultas-hukum-universitas-indonesia-lkihi-fhui-lt5e9d6d928cae7/heru-susetyo--sh--llm--msi--phd-lt5ea6a67fa2794) dan pertama kali dipublikasikan pada Kamis, 30 Desember 2021, yang pertama kali dimutakhirkan 26 Januari 2023.** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. Untuk membahas pertanyaan Anda, mari simak hak istri setelah menggugat cerai suami melalui paparan berikut ini. ### **Kategori Pembagian Nafkah Istri Setelah Perceraian** Perihal nafkah atau hak istri setelah cerai menurut Islam, **Rendra Widyakso** dalam [**Tuntutan Nafkah dalam Perkara Cerai Gugat**](https://pa-semarang.go.id/images/stories/Artikel/TUNTUTAN-NAFKAH-DALAM-PERKARA-CERAI-GUGAT.pdf) pada laman Pengadilan Agama Semarang, menerangkan bahwa ada beberapa kategori pembagian nafkah kepada mantan istri setelah perceraian: 1. Nafkah _madhiyah_, yaitu nafkah yang telah lampau dan tidak selalu dihubungkan dengan perkara cerai talak. Dalam hal ini, istri dapat mengajukan tuntutan nafkah _madhiyah_ saat suaminya mengajukan perkara cerai talak dengan mengajukan gugatan rekonvensi. 2. Nafkah idah. Pasca putusan, mantan istri akan menjalani masa _iddah_. Sehingga konsep nafkah idah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an dijadikan _illat_ yang sama terhadap perkara cerai talak. 3. Nafkah mutah. Konsepnya adalah istri yang dicerai merasa menderita karena harus berpisah dengan suaminya. Guna meminimalisasi penderitaan atau rasa sedih tersebut, maka diwajibkanlah bagi mantan suami untuk memberikan nafkah mutah sebagai penghilang pilu. Namun, beberapa pendapat menyatakan bahwa apabila **yang mengajukan gugatan cerai adalah istri**, maka **nafkah mutah dianggap tidak ada**. 4. Nafkah anak, yang tentunya jatuh pada saat setelah terjadinya peristiwa cerai. Tidak menutup kemungkinan dibolehkan dalam perkara cerai gugat untuk mengajukan tuntutan atas nafkah anak. Persoalan kewajiban ayah pada anak setelah bercerai menurut Islam sebagaimana diatur dalam KHI wajib dipenuhi sesuai kemampuan ayahnya hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri. [\[1\]](#_ftn1) Kemudian, secara spesifik, [**Kompilasi Hukum Islam**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KHI) (“KHI”) mengatur bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:[\[2\]](#_ftn2) 1. memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul; 2. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil; 3. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al dukhul; 4. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Namun, bagaimana jika perceraian terjadi karena gugatan dari pihak istri? Penting untuk diketahui bahwa KHI tidak menyebutkan hak istri setelah menggugat cerai suami secara eksplisit. Namun, yang jelas, KHI menyatakan hak istri setelah menceraikan suaminya adalah mendapat nafkah idah dari bekas suaminya, kecuali ia nusyuz.[\[3\]](#_ftn3) Menurut KBBI, yang dimaksud dengan [nusyuz](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nusyuz) adalah perbuatan tidak taat dan membangkang seorang istri terhadap suami (tanpa alasan) yang tidak dibenarkan oleh hukum. Lebih lanjut, KHI menerangkan bahwa istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban utama,[\[4\]](#_ftn4) yakni berbakti lahir dan batin kepada suaminya di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam.[\[5\]](#_ftn5) Kemudian, bilamana lian terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.[\[6\]](#_ftn6) Arti [lian](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/lian) menurut KBBI adalah sumpah seorang suami dengan tuduhan bahwa istrinya berzina, sebaliknya istrinya juga bersumpah dengan tuduhan bahwa suaminya bohong. Masing-masing mengucapkannya empat kali, sedangkan yang kelima mereka berikrar bersedia mendapat laknat Allah jika berdusta. Akibatnya, suami istri itu bercerai dan haram menikah kembali seumur hidup. ### **Putusan Pengadilan soal Hak Istri yang Menggugat Cerai Suami** Kendati demikian, dalam praktik peradilan agama, gugatan akan nafkah atau hak istri setelah menggugat suaminya disertakan saat gugatan cerai. Sehubungan dengan hal ini, tidak sedikit dalam kasus gugatan cerai, gugatan tersebut dikabulkan oleh hakim. Contoh kasusnya dikabulkannya gugatan hak istri setelah menggugat cerai suami dapat ditemukan pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2615/Pdt.G/2011/PA.JS, sebagaimana diuraikan oleh **Erwin Hikmatiar** dalam [**Nafkah Iddah pada Perkara Cerai Gugat**](https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/178). Dalam kasus cerai gugat ini, hakim menjatuhkan putusan bahwa mantan suami sebagai tergugat wajib memberikan nafkah kepada mantan istrinya sebagai penggugat. Bentuk hak istri setelah menggugat cerai suami dalam kasus ini, antara lain (hal. 165): * hadanah kepada penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp4 juta sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun; * nafkah idah kepada penggugat selama tiga bulan sebesar Rp10 juta. Hak istri setelah menggugat cerai suami berupa nafkah idah ini dianggap sebagai kewajiban dari mantan suami kepada istri yang telah diceraikan. Hal ini merupakan suatu sikap yang sepatutnya dilakukan oleh suami karena nafkah idah bisa sedikit meringankan beban hidup ketika menjalani masa idah dan bisa menjadi pelipur lara bagi istri yang diceraikan. Hal ini dikonfirmasi pula oleh Mahkamah Agung dalam Lampiran [**SEMA 3/2018**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5c0a36dec61b7/nprt/647/surat-edaran-mahkamah-agung-nomor-3-tahun-2018?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=SEMA_3_2018), di mana hak istri setelah menggugat cerai suami dapat berupa nafkah _madhiyah_, nafkah idah, nafkah mutah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz (hal. 15). Namun, hakim dalam menetapkan nafkah _madhiyah_, nafkah idah, nafkah mutah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak (hal. 14). Berdasarkan putusan dan edaran tersebut, tidak tertutup kemungkinan dalam perkara cerai gugat, pihak penggugat (istri) dapat mengajukan hak istri setelah menggugat cerai suami berupa nafkah _madhiyah_, nafkah idah, nafkah mutah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz. Namun menurut hemat kami, dikabulkannya permohonan hak istri setelah menggugat cerai suami ini sifatnya kasuistik, tergantung alasan dan kondisi-kondisi yang terjadi. Termasuk kemampuan ekonomi suami yang tentu saja terdampak oleh kondisinya yang sakit. Demikian jawaban dari kami terkait hak istri setelah menggugat cerai suami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam; [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5c0a36dec61b7/nprt/647/surat-edaran-mahkamah-agung-nomor-3-tahun-2018?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=SEMA_3_2018) REFERENSI --------- 1. Erwin Hikmatiar. [Nafkah Iddah pada Perkara Cerai Gugat](https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/178). Mizan Jurnal Ilmu Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun, Vol. 4, No. 1, 2016; 2. Rendra Widyakso. [Tuntutan Nafkah dalam Perkara Cerai Guga](https://pa-semarang.go.id/images/stories/Artikel/TUNTUTAN-NAFKAH-DALAM-PERKARA-CERAI-GUGAT.pdf)[t](https://pa-semarang.go.id/images/stories/Artikel/TUNTUTAN-NAFKAH-DALAM-PERKARA-CERAI-GUGAT.pdf), yang diakses pada 16 Mei 2024, pukul 16.00 WIB; 3. [Lian](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/lian), yang diakses pada 17 Mei 2024, pukul 13.00 WIB; 4. [Nusyuz](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nusyuz), yang diakses pada 17 Mei 2024, pukul 13.30 WIB. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 156 [Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KHI) (“KHI”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 149 KHI [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 152 KHI [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 84 KHI [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 83 ayat (1) KHI [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 162 KHI Tags ---- [cerai](/tag/cerai) [keluarga dan perkawinan](/tag/keluarga-dan-perkawinan) [nafkah](/tag/nafkah) [perceraian](/tag/perceraian) [waris](/tag/waris)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Lagu sebagai Ciptaan yang DilindungiKLINIK TERKAITBayar Royalti Lagu: ke Pencipta atau LMKN?22 Apr 2024Cara Menggunakan Lagu yang Tidak Diketahui Penciptanya04 Okt 2023Remix Lagu di Aplikasi Streaming Musik, Langgar Hak Cipta?02 Jun 2022Yang Berwenang Menarik Royalti Lagu, LMKN atau LMK?09 Jul 2021Sebelum menjawab pertanyaan Anda, sebaiknya kita sepakati terlebih dahulu bahwa lagu yang Anda maksud dalam pertanyaan merupakan lagu yang diketahui siapa penciptanya. Namun, apabila lagu yang Anda maksud adalah lagu yang tidak diketahui penciptanya, Anda dapat membaca artikel yang berjudul Cara Menggunakan Lagu yang Tidak Diketahui Penciptanya.Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf d UU Hak Cipta, ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra terdiri atas lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks. Dengan demikian, lagu adalah salah satu bentuk ciptaan yang dilindungi. Adapun, maksud dari "lagu atau musik dengan atau tanpa teks" diartikan sebagai satu kesatuan karya ciptaan yang bersifat utuh.[1]Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Lebih lanjut, menurut Rahmi Jened dalam buku Hak Cipta (Copyright Law) lagu atau musik dengan atau tanpa teks adalah karya yang bersifat utuh (merupakan satu kesatuan karya cipta) sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemen yang dilindungi hak cipta (hal. 94).Aturan Adaptasi Lagu untuk Naskah Drama Skripsi Menurut UU Hak CiptaSebelum menjawab inti pertanyaan Anda, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa dalam UU Hak Cipta, dikenal dua hak eksklusif, yaitu hak moral dan hak ekonomi.Mengutip Pasal 5 ayat (1) UU Hak Cipta, hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;menggunakan nama aslinya atau samarannya;mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;mengubah judul dan anak judul ciptaan; danmempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.Sementara itu, terkait dengan hak ekonomi dijelaskan dalam Pasal 8 UU Hak Cipta sebagai hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.Menjawab pertanyaan Anda, dalam konteks penggunaan lagu sebagai inspirasi pembuatan naskah drama untuk skripsi, maka dapat merujuk pada Pasal 9 ayat (1) huruf d UU Hak Cipta. Dalam pasal tersebut diatur bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan. Menurut pendapat kami, pembuatan naskah drama yang terinspirasi dari lagu termasuk ke dalam pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan. Dengan demikian, menurut Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.Lebih lanjut, perlu diperhatikan pula ketentuan dalam Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta yang berbunyi:Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).Dalam bunyi Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta tersebut, terdapat unsur “untuk penggunaan secara komersial”. Menurut Pasal 1 angka 24 UU Hak Cipta, penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.Oleh karena itu, menurut hemat kami, apabila terdapat tujuan komersial dalam penciptaan naskah drama yang terinspirasi dari suatu lagu, maka harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta.Dalam konteks untuk skripsi, maka berlaku ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) UU Hak Cipta yang berbunyi sebagai berikut:Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan: pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; ataupertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta. Dengan demikian, apabila suatu lagu menjadi inspirasi sebuah naskah drama untuk tugas skripsi, maka hal tersebut diperbolehkan, sepanjang ditulis secara jelas sumbernya seperti pencipta, penyanyi, dan publisher dan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta. Adapun yang dimaksud dengan “kepentingan yang wajar dari pencipta dan pemegang hak cipta” adalah kepentingan yang didasarkan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan.[2]Pencantuman sumber seperti pencipta lagu, penyanyi, dan publisher tersebut berkenaan dengan hak moral pencipta yang melekat secara abadi pada diri pencipta sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Hak Cipta.Selain itu, penting untuk diperhatikan bahwa pembuatan naskah drama untuk skripsi yang terinspirasi dari lagu tersebut tidak boleh digunakan untuk kepentingan komersial.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.REFERENSIRahmi Jened. Hukum Hak Cipta (Copyright's Law). Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2014.[1] Penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UU Hak Cipta”)[2] Penjelasan Pasal 44 ayat (1) huruf a UU Hak CiptaTagskekayaan intelektualhak ciptamusikskripsi

Saya akan mengerjakan skripsi pembuatan naskah drama yang terinspirasi dari suatu lagu. Proposal penelitian saya ditolak oleh pihak universitas karena takut ada pelanggaran hak cipta. Jadi saya mau bertanya jika saya mengambil unsur tema sebagian dari suatu lagu kemudian saya jadikan tema itu sebagai sumber penciptaan naskah/karya saya dengan alur berbeda dari lagu tersebut, apakah terdapat pelanggaran hak cipta atau itu sah saja?

Menurut UU Hak Cipta, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan, harus dilakukan atas seizin pencipta atau pemegang hak cipta. Jika penggunaan secara komersial lagu sebagai suatu ciptaan dilakukan tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta, maka dapat dikenai sanksi pidana. Namun, dalam hal suatu ciptaan digunakan untuk skripsi, maka terdapat pengecualian berdasarkan Pasal 44 UU Hak Cipta. Lantas, bagaimana aturan pembuatan naskah drama untuk skripsi yang terinspirasi dari suatu lagu agar sesuai ketentuan UU Hak Cipta?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Bayar Royalti Lagu: ke Pencipta atau LMKN?22 Apr 2024Cara Menggunakan Lagu yang Tidak Diketahui Penciptanya04 Okt 2023Remix Lagu di Aplikasi Streaming Musik, Langgar Hak Cipta?02 Jun 2022Yang Berwenang Menarik Royalti Lagu, LMKN atau LMK?09 Jul 2021Bayar Royalti Lagu: ke Pencipta atau LMKN?22 Apr 2024Cara Menggunakan Lagu yang Tidak Diketahui Penciptanya04 Okt 2023Remix Lagu di Aplikasi Streaming Musik, Langgar Hak Cipta?02 Jun 2022Yang Berwenang Menarik Royalti Lagu, LMKN atau LMK?09 Jul 2021Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 2022Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 2022Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-adaptasi-lagu-untuk-naskah-drama-skripsi-menurut-uu-hak-cipta-lt65cec52564499/

Aturan Adaptasi Lagu untuk Naskah Drama Skripsi Menurut UU Hak Cipta

pages/5/page-0.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Lagu sebagai Ciptaan yang Dilindungi** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Bayar Royalti Lagu: ke Pencipta atau LMKN? ](/klinik/a/bayar-royalti-lagu-ke-pencipta-atau-lmkn-lt6626fb3a6dae0/)  22 Apr 2024 [ #### Cara Menggunakan Lagu yang Tidak Diketahui Penciptanya ](/klinik/a/cara-menggunakan-lagu-yang-tidak-diketahui-penciptanya-cl3256/)  04 Okt 2023 [ #### _Remix_ Lagu di Aplikasi _Streaming_ Musik, Langgar Hak Cipta? ](/klinik/a/iremix-i-lagu-di-aplikasi-istreaming-i-musik--langgar-hak-cipta-lt6298a74242297/)  02 Jun 2022 [ #### Yang Berwenang Menarik Royalti Lagu, LMKN atau LMK? ](/klinik/a/yang-berwenang-menarik-royalti-lagu--lmkn-atau-lmk-cl755/)  09 Jul 2021 [](#!) Sebelum menjawab pertanyaan Anda, sebaiknya kita sepakati terlebih dahulu bahwa lagu yang Anda maksud dalam pertanyaan merupakan lagu yang diketahui siapa penciptanya. Namun, apabila lagu yang Anda maksud adalah lagu yang tidak diketahui penciptanya, Anda dapat membaca artikel yang berjudul **[Cara Menggunakan Lagu yang Tidak Diketahui Penciptanya](https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-menggunakan-lagu-yang-tidak-diketahui-penciptanya-cl3256/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=tak_diketahui_penciptanya)**. Berdasarkan **Pasal 40 ayat (1) huruf d [UU Hak Cipta](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5460681737444/undang-undang-nomor-28-tahun-2014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_28_2014)**, ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra terdiri atas lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks. Dengan demikian, lagu adalah salah satu bentuk ciptaan yang dilindungi. Adapun, maksud dari "lagu atau musik dengan atau tanpa teks" diartikan sebagai satu kesatuan karya ciptaan yang bersifat utuh.[\[1\]](#_ftn1) Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Lebih lanjut, menurut **Rahmi Jened** dalam buku _Hak Cipta (Copyright Law)_ lagu atau musik dengan atau tanpa teks adalah karya yang bersifat utuh (merupakan satu kesatuan karya cipta) sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemen yang dilindungi hak cipta (hal. 94). ### **Aturan Adaptasi Lagu untuk Naskah Drama Skripsi Menurut UU Hak Cipta** Sebelum menjawab inti pertanyaan Anda, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa dalam UU Hak Cipta, dikenal dua hak eksklusif, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Mengutip **Pasal 5 ayat (1) UU Hak Cipta**, hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk: 1. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum; 2. menggunakan nama aslinya atau samarannya; 3. mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; 4. mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan 5. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Sementara itu, terkait dengan hak ekonomi dijelaskan dalam **Pasal 8 UU Hak Cipta** sebagai hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Menjawab pertanyaan Anda, dalam konteks penggunaan lagu sebagai inspirasi pembuatan naskah drama untuk skripsi, maka dapat merujuk pada **Pasal 9 ayat (1) huruf d UU Hak Cipta**. Dalam pasal tersebut diatur bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan. Menurut pendapat kami, pembuatan naskah drama yang terinspirasi dari lagu termasuk ke dalam pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan. Dengan demikian, menurut **Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta** bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta** wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Lebih lanjut, perlu diperhatikan pula ketentuan dalam **Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta** yang berbunyi: _Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)._ Dalam bunyi Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta tersebut, terdapat unsur “untuk penggunaan secara komersial”. Menurut **Pasal 1 angka 24 UU Hak Cipta**, penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar. Oleh karena itu, menurut hemat kami, apabila terdapat tujuan komersial dalam penciptaan naskah drama yang terinspirasi dari suatu lagu, maka harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta. Dalam konteks untuk skripsi, maka berlaku ketentuan dalam **Pasal 44 ayat (1) UU Hak Cipta** yang berbunyi sebagai berikut: _Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan_ _dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:_ 1. _pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah__, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;_ 2. _keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;_ 3. _ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau_ 4. _pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta._ Dengan demikian, apabila suatu lagu menjadi inspirasi sebuah naskah drama untuk tugas skripsi, maka hal tersebut diperbolehkan, sepanjang ditulis secara jelas sumbernya seperti pencipta, penyanyi, dan _publisher_ dan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta. Adapun yang dimaksud dengan “kepentingan yang wajar dari pencipta dan pemegang hak cipta” adalah kepentingan yang didasarkan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan.[\[2\]](#_ftn2) Pencantuman sumber seperti pencipta lagu, penyanyi, dan _publisher_ tersebut berkenaan dengan hak moral pencipta yang melekat secara abadi pada diri pencipta sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Hak Cipta. Selain itu, penting untuk diperhatikan bahwa pembuatan naskah drama untuk skripsi yang terinspirasi dari lagu tersebut tidak boleh digunakan untuk kepentingan komersial. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5460681737444/undang-undang-nomor-28-tahun-2014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_28_2014). REFERENSI --------- Rahmi Jened. _Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)._ Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2014. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf d [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5460681737444/undang-undang-nomor-28-tahun-2014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_28_2014) (“UU Hak Cipta”) [\[2\]](#_ftnref2) Penjelasan Pasal 44 ayat (1) huruf a UU Hak Cipta Tags ---- [kekayaan intelektual](/tag/kekayaan-intelektual) [hak cipta](/tag/hak-cipta) [musik](/tag/musik) [skripsi](/tag/skripsi)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITApakah Hukum Waris yang Berlaku Jika Beda Agama?07 Mar 2024Apakah Ahli Waris Wajib Membayar Utang Pewaris?10 Nov 2023Hak Waris Anak Luar Kawin26 Sep 2023Sebab Penghalang Waris dalam Hukum Islam30 Agt 2023Perkawinan merupakan salah satu hak yang dilindungi oleh negara Indonesia. Hal ini tertuang dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Berdasarkan ketentuan tersebut dapat kita ketahui bahwa perkawinan merupakan hak, bukanlah kewajiban. Dalam pelaksanaannya, tidak semua perkawinan yang ada di Indonesia dilaksanakan oleh antar WNI saja, namun juga bisa dilaksanakan antara WNI dan WNA. Perkawinan yang demikian disebut dengan perkawinan campuran yang didefinisikan sebagai berikut:  Perkawinan campuran menurut Pasal 57 UU Perkawinan adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.Di dalam pertanyaan yang Anda berikan, telah berlangsung perkawinan campuran menggunakan tata cara hukum Islam. Adapun suami adalah WNA dan istri adalah WNI, di mana suami sebelum melaksanakan perkawinan terebut, sudah pernah melaksanakan perkawinan dan memiliki anak yang juga seorang WNA. Pada saat ini suami telah meninggal dunia dan sudah saatnya untuk membagi warisan. Pada prinsipnya, status kewarganegaraan seseorang mempunyai konsekuensi yuridis di dalam suatu negara. Salah satu dari konsekuensi yuridis tersebut adalah adanya konsekuensi di bidang hukum kekeluargaan (familie recht), artinya bahwa status kewarganegaraan seseorang akan membawa implikasi adanya kepastian hubungan hukum, khususnya mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, pewarisan, perwalian ataupun pengampuan. Pada prinsipnya, hukum kewarganegaraan hanya dibentuk dan diimplementasikan dalam kaitannya dengan status seseorang bila berhadapan dengan negara. Konsekuensi yuridis status kewarganegaraan seseorang di bidang hukum kekeluargaan akan memberikan penegasan mengenai status kewarganegaraan anak dari seorang warga negara.[1] Dengan demikian, berdasarkan hukum tata negara, status kewarganegaraan anak salah satunya untuk menentukan kepastian hubungan pewarisan, sehingga pada prinsipnya tidak ada penghalang bagi anak WNA tersebut untuk mendapatkan warisan dari ayahnya.Proses pembagian waris di Indonesia menggunakan 3 (tiga) cara yaitu menggunakan hukum perdata, hukum Islam, atau menggunakan hukum adat. Adapun penggunaannya ditentukan sendiri oleh yang bersangkutan, biasanya diungkapkan yang bersangkutan pada saat masih hidup. Lebih lanjut, perlu Anda ketahui dulu apa saja yang menjadi halangan seseorang untuk mendapatkan warisan, berdasarkan:Hukum Waris PerdataMerujuk bunyi Pasal 838 KUH Perdata menyatakan bahwa orang yang dianggap tidak pantas untuk menjadi ahli waris, dan dengan demikian tidak mungkin mendapat warisan, ialah:Dia yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal itu;Dia yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi;Dia yang telah menghalangi orang yang telah meninggal itu dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya;Dia yang telah menggelapkan. memusnahkan atau memalsukan wasiat orang yang meninggal itu.Hukum Waris IslamHukum Waris Islam dilaksanakan berdasarkan KHI. Dalam Pasal 171 huruf c KHI disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.Selanjutnya, Pasal 173 KHI mengatur tentang terhalangnya seorang ahli waris untuk mendapatkan warisan yaitu seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Hukum Waris AdatBerbeda dengan hukum waris perdata dan hukum waris islam yang memiliki dasar hukum tertulis, hukum waris adat tidak memiliki sumber hukum tertulis, namun bersasarkan adat kebiasaan masing-masing daerah. Tentu karena lingkupnya kedaerahan, hukum waris adat berbeda-beda antar daerah masing-masing di Indonesia dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berasal dari daerah itu sendiri. Sulit untuk dipahami bahwa seorang WNA akan menggunakan hukum waris adat untuk membagi warisannya, dan tentu hal ini tidak diterapkan kepada keturunannya.Berdasarkan ketiga sistem hukum waris yang ada di Indonesia tersebut dan persoalan yang telah dipaparkan maka tidak ada alasan yang mendasar bahwa status kewarganegaraan seseorang akan menghalanginya untuk mendapatkan warisan dari orang tuanya. Dengan kata lain, anak kandung yang berstatus WNA dari suami yang berstatus WNA tersebut tetap berhak untuk mendapatkan warisan dari ayah kandungnya. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Kitab Undang-Undang Hukum PerdataUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang PerkawinanUndang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang PerkawinanInstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam REFERENSIB. Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi, Yogyakarta: Kanisius, 2020.[1] B. Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi, Yogyakarta: Kanisius, 2020, hal. 359Tagswarga negara asingharta warisanhukum waris

Suami saya yang berkewarganegaraan asing meninggal dunia. Sebelumnya suami saya membawa seorang anak berkewarganegaraan asing dari pernikahan pertamanya. Lalu, apakah warisan suami saya juga dibagi kepada anak berkewarganegaraan asing tersebut? Sebagai informasi, saya dan suami menikah secara Islam dan kami memiliki 2 orang anak.

Indonesia memiliki 3 (tiga) sistem waris yang dapat dipilih untuk dipergunakan dalam membagi warisan. Berbagai ketidaktahuan terkait waris terkadang muncul dalam sebuah perkawinan, salah satunya adalah apabila perkawinan yang dilakukan merupakan perkawinan campuran. Lalu, apakah anak WNA yang merupakan anak kandung dari suami WNA yang meninggal dunia berhak mendapatkan warisan?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Apakah Hukum Waris yang Berlaku Jika Beda Agama?07 Mar 2024Apakah Ahli Waris Wajib Membayar Utang Pewaris?10 Nov 2023Hak Waris Anak Luar Kawin26 Sep 2023Sebab Penghalang Waris dalam Hukum Islam30 Agt 2023Apakah Hukum Waris yang Berlaku Jika Beda Agama?07 Mar 2024Apakah Ahli Waris Wajib Membayar Utang Pewaris?10 Nov 2023Hak Waris Anak Luar Kawin26 Sep 2023Sebab Penghalang Waris dalam Hukum Islam30 Agt 2023Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/dapatkah-anak-wna-menerima-warisan-dari-ayahnya-lt6644814651e23/

Dapatkah Anak WNA Menerima Warisan dari Ayahnya?

pages/5/page-1.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Apakah Hukum Waris yang Berlaku Jika Beda Agama? ](/klinik/a/hukum-waris-beda-agama-lt61e98ff54d8a7/)  07 Mar 2024 [ #### Apakah Ahli Waris Wajib Membayar Utang Pewaris? ](/klinik/a/apakah-ahli-waris-wajib-membayar-utang-pewaris-cl7039/)  10 Nov 2023 [ #### Hak Waris Anak Luar Kawin ](/klinik/a/hak-waris-anak-luar-kawin-cl373/)  26 Sep 2023 [ #### Sebab Penghalang Waris dalam Hukum Islam ](/klinik/a/sebab-penghalang-waris-dalam-hukum-islam-lt50d46b1276aca/)  30 Agt 2023 [](#!) Perkawinan merupakan salah satu hak yang dilindungi oleh negara Indonesia. Hal ini tertuang dalam **Pasal 28B ayat (1) [UUD 1945](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945)** yang menyatakan bahwa: _Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah._ Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Berdasarkan ketentuan tersebut dapat kita ketahui bahwa perkawinan merupakan hak, bukanlah kewajiban. Dalam pelaksanaannya, tidak semua perkawinan yang ada di Indonesia dilaksanakan oleh antar WNI saja, namun juga bisa dilaksanakan antara WNI dan WNA. Perkawinan yang demikian disebut dengan perkawinan campuran yang didefinisikan sebagai berikut:  Perkawinan campuran menurut **Pasal 57 [UU Perkawinan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/node/18/uu-no-1-tahun-1974-perkawinan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Perkawinan)** adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Di dalam pertanyaan yang Anda berikan, telah berlangsung perkawinan campuran menggunakan tata cara hukum Islam. Adapun suami adalah WNA dan istri adalah WNI, di mana suami sebelum melaksanakan perkawinan terebut, sudah pernah melaksanakan perkawinan dan memiliki anak yang juga seorang WNA. Pada saat ini suami telah meninggal dunia dan sudah saatnya untuk membagi warisan. Pada prinsipnya, status kewarganegaraan seseorang mempunyai konsekuensi yuridis di dalam suatu negara. Salah satu dari konsekuensi yuridis tersebut adalah adanya konsekuensi di bidang hukum kekeluargaan _(familie recht),_ artinya bahwa status kewarganegaraan seseorang akan membawa implikasi adanya kepastian hubungan hukum, khususnya mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, pewarisan, perwalian ataupun pengampuan. Pada prinsipnya, hukum kewarganegaraan hanya dibentuk dan diimplementasikan dalam kaitannya dengan status seseorang bila berhadapan dengan negara. Konsekuensi yuridis status kewarganegaraan seseorang di bidang hukum kekeluargaan akan memberikan penegasan mengenai status kewarganegaraan anak dari seorang warga negara.[\[1\]](#_ftn1) Dengan demikian, berdasarkan hukum tata negara, status kewarganegaraan anak salah satunya untuk menentukan kepastian hubungan pewarisan, sehingga pada prinsipnya tidak ada penghalang bagi anak WNA tersebut untuk mendapatkan warisan dari ayahnya. Proses pembagian waris di Indonesia menggunakan 3 (tiga) cara yaitu menggunakan hukum perdata, hukum Islam, atau menggunakan hukum adat. Adapun penggunaannya ditentukan sendiri oleh yang bersangkutan, biasanya diungkapkan yang bersangkutan pada saat masih hidup. Lebih lanjut, perlu Anda ketahui dulu apa saja yang menjadi halangan seseorang untuk mendapatkan warisan, berdasarkan: 1. **Hukum Waris Perdata** Merujuk bunyi **Pasal 838 [KUH Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata)** menyatakan bahwa orang yang dianggap tidak pantas untuk menjadi ahli waris, dan dengan demikian tidak mungkin mendapat warisan, ialah: 1. Dia yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal itu; 2. Dia yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi; 3. Dia yang telah menghalangi orang yang telah meninggal itu dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya; 4. Dia yang telah menggelapkan. memusnahkan atau memalsukan wasiat orang yang meninggal itu. 2. **Hukum Waris Islam** Hukum Waris Islam dilaksanakan berdasarkan KHI. Dalam **Pasal 171 huruf c [KHI](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KHI)** disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Selanjutnya, **Pasal 173 KHI** mengatur tentang terhalangnya seorang ahli waris untuk mendapatkan warisan yaitu seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: 1. 1. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris. 2. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. 3. **Hukum Waris Adat** Berbeda dengan hukum waris perdata dan hukum waris islam yang memiliki dasar hukum tertulis, hukum waris adat tidak memiliki sumber hukum tertulis, namun bersasarkan adat kebiasaan masing-masing daerah. Tentu karena lingkupnya kedaerahan, hukum waris adat berbeda-beda antar daerah masing-masing di Indonesia dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berasal dari daerah itu sendiri. Sulit untuk dipahami bahwa seorang WNA akan menggunakan hukum waris adat untuk membagi warisannya, dan tentu hal ini tidak diterapkan kepada keturunannya. Berdasarkan ketiga sistem hukum waris yang ada di Indonesia tersebut dan persoalan yang telah dipaparkan maka tidak ada alasan yang mendasar bahwa status kewarganegaraan seseorang akan menghalanginya untuk mendapatkan warisan dari orang tuanya. Dengan kata lain, anak kandung yang berstatus WNA dari suami yang berstatus WNA tersebut tetap berhak untuk mendapatkan warisan dari ayah kandungnya. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/node/18/uu-no-1-tahun-1974-perkawinan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Perkawinan) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5dafedf4cd014/undang-undang-nomor-16-tahun-2019?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_16_2019) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KHI) REFERENSI --------- B. Hestu Cipto Handoyo, _Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi_, Yogyakarta: Kanisius, 2020. * * * [\[1\]](#_ftnref1) B. Hestu Cipto Handoyo, _Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi_, Yogyakarta: Kanisius, 2020, hal. 359 Tags ---- [warga negara asing](/tag/warga-negara-asing) [harta warisan](/tag/harta-warisan) [hukum waris](/tag/hukum-waris)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITBolehkah PHK Karyawan Cuti Melahirkan karena Efisiensi?11 Agt 2023Tata Cara PHK dan Penyelesaian Perselisihannya07 Nov 2022Di-PHK Sepihak atas Dugaan Pencurian? Lakukan Ini07 Jul 2022Hak atas Uang Kompensasi bagi Pelaut yang di-PHK01 Jul 2022Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul Apakah Pekerja yang Diberhentikan Dalam Masa Percobaan Diberikan Kompensasi? yang dibuat oleh Made Wahyu Arthaluhur, S.H., dan dipublikasikan pertama kali pada 31 Mei 2018 dan dimutakhirkan pertama kali oleh Saufa Ata Taqiyya, S.H. yang diterbitkan pada Rabu, 23 Juni 2021, dan dimutakhirkan kedua kali pada 9 Desember 2022.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Sebelum menjawab pertanyaan Anda, perlu kami informasikan bahwa perjanjian kerja dengan masa percobaan dan Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (“PKWT”) adalah kedua hal yang berbeda. Adapun definisi dari perjanjian kerja adalah perjanjian antara karyawan dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.[1] Adapun perjanjian kerja ini dibuat untuk waktu tertentu atau waktu tidak tertentu.[2]  Ketentuan Masa PercobaanPerjanjian kerja dengan masa percobaan hanya dapat diterapkan dalam perjanjian kerja untuk karyawan tetap (“PKWTT”). Adapun masa percobaan yang diperbolehkan adalah paling lama selama 3 bulan.[3]Khusus untuk perjanjian kerja untuk waktu tertentu (“PKWT”) atau yang pekerjanya dikenal dengan sebutan karyawan kontrak didasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu.[4] Dalam PKWT ini, tidak dapat disyaratkan masa percobaan kerja. Jika disyaratkan atau diminta untuk mengikuti masa percobaan, masa percobaan kerja tersebut dinyatakan batal demi hukum dan masa kerja tetap dihitung.[5]Perlu diperhatikan bahwa syarat adanya masa percobaan kerja harus dicantumkan dalam perjanjian kerja. Apabila perjanjian kerja dilakukan secara lisan, maka syarat masa percobaan kerja harus diberitahukan kepada pekerja yang bersangkutan dan dicantumkan dalam surat pengangkatan. Dalam hal tidak dicantumkan dalam perjanjian kerja atau dalam surat pengangkatan, maka ketentuan masa percobaan kerja dianggap tidak ada.[6]Karena kurang jelasnya uraian pertanyaan Anda, maka kami akan menjelaskan dari 3 kondisi, yaitu:Jika ada masa percobaan, maka karyawan tersebut dipekerjakan dengan PKWTT;Jika karyawan tersebut merupakan karyawan dengan PKWT;Jika karyawan tersebut merupakan karyawan dengan PKWT tapi memuat masa percobaan. PHK Terhadap Pekerja PKWTT dalam Masa PercobaanDalam hal karyawan tersebut dipekerjakan secara PKWTT yang sedang dalam masa percobaan, maka tidak ada kompensasi bagi karyawan yang diputus hubungan kerjanya (“PHK”) dalam masa percobaan.Sebagai informasi, pada umumnya perusahaan menerapkan masa percobaan untuk melihat apakah kemampuan pekerja tersebut memenuhi standar perusahaan. Kemudian, apabila pekerja tersebut tidak memenuhi standar yang dibutuhkan perusahaan, maka apabila masa percobaan selesai dan perusahaan tidak mau mempekerjakan pekerja lebih lanjut, perusahaan berhak mengakhiri PKWTT pekerja. Dalam hal ini, perusahaan tidak wajib memberikan uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.Terkait PHK di pertengahan masa percobaan seperti dalam pertanyaan Anda, peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara rinci mengenai hal tersebut. Sepengetahuan kami, pekerja tidak berhak atas kompensasi karena pekerja belum bekerja pada bulan ketiga. Adapun masa percobaan bukanlah kontrak kerja, sehingga tidak mengenal sisa upah dari sisa masa percobaan yang belum dijalani. Kemudian, dalam masa percobaan, para pihak dapat mengakhiri hubungan kerja.Dengan demikian, menurut hemat kami, perusahaan Anda tidak diwajibkan untuk membayar sisa gajinya selama 1 bulan. PHK Terhadap Pekerja PKWTBerbeda dengan PKWTT, jika salah satu pihak dalam PKWT mengakhiri perjanjian sebelum waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tersebut berakhir atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena: pekerja meninggal dunia;berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;selesainya suatu pekerjaan tertentu;adanya putusan pengadilan dan/atau putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atauadanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja,maka pihak yang mengakhiri hubungan kerja wajib bayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.[7]Sehingga, apabila perusahaan Anda mengakhiri hubungan kerja dengan pekerja PKWT di bulan kedua padahal jangka waktu kontraknya adalah 3 bulan, dan hubungan kerja berakhir bukan karena hal-hal di atas, maka perusahaan wajib bayar ganti rugi kepada pekerja sebesar upah sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu PKWT, yaitu sebesar 1 bulan. Selain ganti rugi, perusahaan juga wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja PKWT. Dalam hal salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu PKWT, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi yang besarannya dihitung berdasarkan jangka waktu PKWT yang telah dilaksanakan pekerja.[8] PHK Terhadap Pekerja PKWT yang Memuat Masa PercobaanSebagaimana telah dijelaskan di atas, apabila dalam PKWT diberlakukan ketentuan masa percobaan, maka ketentuan itu menjadi batal demi hukum dan masa kerja tetap dihitung. Sehingga, apabila pekerja PKWT tetapi ada masa percobaan, maka ketentuan masa percobaan tidaklah berlaku dan perusahaan Anda tetap harus membayar hak-hak pekerja PKWT sebagaimana telah kami jelaskan di atas.Dengan demikian, dapat diketahui perjanjian kerja dengan masa percobaan dengan PKWTT dan PKWT adalah kedua hal yang berbeda. Apabila PKWT, maka perusahaan Anda harus membayar ganti rugi sebesar upah 1 bulan sisa kontrak pekerja, dengan catatan berakhirnya hubungan kerja bukan karena alasan-alasan yang telah kami sebutkan sebelumnya. Selain itu, perusahaan Anda juga harus membayar uang kompensasi. Namun, apabila pekerja berstatus PKWTT dengan masa percobaan, perusahaan tidak perlu membayar hak-hak si pekerja yang diberhentikan pada masa percobaan tersebut. Lebih lanjut, apabila ternyata perjanjiannya adalah PKWT yang mencantumkan masa percobaan, maka ketentuan masa percobaan menjadi batal demi hukum, sehingga perusahaan tetap harus membayar hak-hak pekerja PKWT yang di-PHK.Demikian jawaban dari kami terkait pemutusan hubungan kerja atau PHK di masa percobaan sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KerjaUndang-Undang Nomor 4 Tahun 2023Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja[1] Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)[2] Pasal 81 angka 12 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 56 ayat (1) UU Ketenagakerjaan[3] Pasal 60 ayat (1) UU Ketenagakerjaan[4] Pasal 81 angka 12 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 56 ayat (2) UU Ketenagakerjaan[5] Pasal 81 angka 14 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 58 ayat (2) UU Ketenagakerjaan[6] Penjelasan Pasal 60 ayat (1) UU Ketenagakerjaan[7] Pasal 62 jo. Pasal 81 angka 16 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 61 ayat (1) UU Ketenagakerjaan[8] Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan KerjaTagsganti kerugianketenagakerjaankompensasiphk

Saya bekerja pada bagian personalia di sebuah perusahaan dan mempunyai karyawan baru dengan status PKWT (percobaan). Karyawan tersebut tidak perform seperti yang diharapkan, jadi perusahaan mau memutuskan hubungan kerja atau PHK, dia bekerja sudah 2 bulan dengan kontrak 3 bulan, apakah karyawan berhak meminta gajinya yang masih 1 bulan lagi? Terima kasih.

Perjanjian kerja yang dapat memuat masa percobaan adalah Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu (“PKWTT”). Oleh karena itu, perlu dibedakan antara perjanjian kerja dengan masa percobaan (PKWTT) dan Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (“PKWT”). Anda harus melihat kembali apakah perjanjian kerja tersebut adalah PKWT atau PKWTT.  Apabila berstatus PKWT, maka perusahaan Anda harus membayar ganti rugi sebesar upah 1 bulan sisa kontrak pekerja tersebut. Selain itu, perusahaan Anda juga harus membayar uang kompensasi kepada pekerja tersebut. Lalu, bagaimana jika si pekerja berstatus PKWT tapi ada masa percobaan?    Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Bolehkah PHK Karyawan Cuti Melahirkan karena Efisiensi?11 Agt 2023Tata Cara PHK dan Penyelesaian Perselisihannya07 Nov 2022Di-PHK Sepihak atas Dugaan Pencurian? Lakukan Ini07 Jul 2022Hak atas Uang Kompensasi bagi Pelaut yang di-PHK01 Jul 2022Bolehkah PHK Karyawan Cuti Melahirkan karena Efisiensi?11 Agt 2023Tata Cara PHK dan Penyelesaian Perselisihannya07 Nov 2022Di-PHK Sepihak atas Dugaan Pencurian? Lakukan Ini07 Jul 2022Hak atas Uang Kompensasi bagi Pelaut yang di-PHK01 Jul 2022Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang19 Mei 2023Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang19 Mei 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-jika-karyawan-di-phk-dalam-masa-percobaan-lt5b07956e50b91/

Hukumnya Jika Karyawan Di-PHK dalam Masa Percobaan

pages/5/page-3.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Bolehkah PHK Karyawan Cuti Melahirkan karena Efisiensi? ](/klinik/a/phk-karyawan-cuti-melahirkan-lt5ef474cfad50f/)  11 Agt 2023 [ #### Tata Cara PHK dan Penyelesaian Perselisihannya ](/klinik/a/tata-cara-phk-dan-penyelesaian-perselisihannya-lt544598a017569/)  07 Nov 2022 [ #### Di-PHK Sepihak atas Dugaan Pencurian? Lakukan Ini ](/klinik/a/di-phk-sepihak-atas-dugaan-pencurian-lakukan-ini-lt62b1a5507aeae/)  07 Jul 2022 [ #### Hak atas Uang Kompensasi bagi Pelaut yang di-PHK ](/klinik/a/hak-atas-uang-kompensasi-bagi-pelaut-yang-di-phk-lt62beb298d6424/)  01 Jul 2022 [](#!) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul _Apakah Pekerja yang Diberhentikan Dalam Masa Percobaan Diberikan Kompensasi?_ yang dibuat oleh [Made Wahyu Arthaluhur, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/made-wahyu-arthaluhur--sh-lt5afa92ef9a62a), dan dipublikasikan pertama kali pada 31 Mei 2018 dan dimutakhirkan pertama kali oleh [Saufa Ata Taqiyya, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/saufa-ata-taqiyya--sh-lt5f33b4569d68e) yang diterbitkan pada Rabu, 23 Juni 2021, dan dimutakhirkan kedua kali pada 9 Desember 2022.** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Sebelum menjawab pertanyaan Anda, perlu kami informasikan bahwa perjanjian kerja dengan masa percobaan dan Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (“PKWT”) adalah kedua hal yang berbeda. Adapun definisi dari perjanjian kerja adalah perjanjian antara karyawan dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.[\[1\]](#_ftn1) Adapun perjanjian kerja ini dibuat untuk waktu tertentu atau waktu tidak tertentu.[\[2\]](#_ftn2) ### **Ketentuan Masa Percobaan** Perjanjian kerja dengan masa percobaan hanya dapat diterapkan dalam perjanjian kerja untuk karyawan tetap (“PKWTT”). Adapun masa percobaan yang diperbolehkan adalah paling lama selama 3 bulan.[\[3\]](#_ftn3) Khusus untuk perjanjian kerja untuk waktu tertentu (“PKWT”) atau yang pekerjanya dikenal dengan sebutan karyawan kontrak didasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu.[\[4\]](#_ftn4) Dalam PKWT ini, tidak dapat disyaratkan masa percobaan kerja. Jika disyaratkan atau diminta untuk mengikuti masa percobaan, masa percobaan kerja tersebut dinyatakan batal demi hukum dan masa kerja tetap dihitung.[\[5\]](#_ftn5) Perlu diperhatikan bahwa syarat adanya masa percobaan kerja harus dicantumkan dalam perjanjian kerja. Apabila perjanjian kerja dilakukan secara lisan, maka syarat masa percobaan kerja harus diberitahukan kepada pekerja yang bersangkutan dan dicantumkan dalam surat pengangkatan. Dalam hal tidak dicantumkan dalam perjanjian kerja atau dalam surat pengangkatan, maka ketentuan masa percobaan kerja dianggap tidak ada.[\[6\]](#_ftn6) Karena kurang jelasnya uraian pertanyaan Anda, maka kami akan menjelaskan dari 3 kondisi, yaitu: 1. Jika ada masa percobaan, maka karyawan tersebut dipekerjakan dengan PKWTT; 2. Jika karyawan tersebut merupakan karyawan dengan PKWT; 3. Jika karyawan tersebut merupakan karyawan dengan PKWT tapi memuat masa percobaan. ### **PHK Terhadap Pekerja PKWTT dalam Masa Percobaan** Dalam hal karyawan tersebut dipekerjakan secara PKWTT yang sedang dalam masa percobaan, maka tidak ada kompensasi bagi karyawan yang diputus hubungan kerjanya (“PHK”) dalam masa percobaan. Sebagai informasi, pada umumnya perusahaan menerapkan masa percobaan untuk melihat apakah kemampuan pekerja tersebut memenuhi standar perusahaan. Kemudian, apabila pekerja tersebut tidak memenuhi standar yang dibutuhkan perusahaan, maka apabila masa percobaan selesai dan perusahaan tidak mau mempekerjakan pekerja lebih lanjut, perusahaan berhak mengakhiri PKWTT pekerja. Dalam hal ini, perusahaan tidak wajib memberikan uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Terkait PHK di pertengahan masa percobaan seperti dalam pertanyaan Anda, peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara rinci mengenai hal tersebut. Sepengetahuan kami, pekerja tidak berhak atas kompensasi karena pekerja belum bekerja pada bulan ketiga. Adapun masa percobaan bukanlah kontrak kerja, sehingga tidak mengenal sisa upah dari sisa masa percobaan yang belum dijalani. Kemudian, dalam masa percobaan, para pihak dapat mengakhiri hubungan kerja. Dengan demikian, menurut hemat kami, perusahaan Anda tidak diwajibkan untuk membayar sisa gajinya selama 1 bulan. ### **PHK Terhadap Pekerja PKWT** Berbeda dengan PKWTT, jika salah satu pihak dalam PKWT mengakhiri perjanjian sebelum waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tersebut berakhir atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena: 1. pekerja meninggal dunia; 2. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja; 3. selesainya suatu pekerjaan tertentu; 4. adanya putusan pengadilan dan/atau putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau 5. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja, maka pihak yang mengakhiri hubungan kerja wajib bayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.[\[7\]](#_ftn7) Sehingga, apabila perusahaan Anda mengakhiri hubungan kerja dengan pekerja PKWT di bulan kedua padahal jangka waktu kontraknya adalah 3 bulan, dan hubungan kerja berakhir bukan karena hal-hal di atas, maka perusahaan wajib bayar ganti rugi kepada pekerja sebesar upah sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu PKWT, yaitu sebesar 1 bulan. Selain ganti rugi, perusahaan juga wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja PKWT. Dalam hal salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu PKWT, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi yang besarannya dihitung berdasarkan jangka waktu PKWT yang telah dilaksanakan pekerja.[\[8\]](#_ftn8) ### **PHK Terhadap Pekerja PKWT yang Memuat Masa Percobaan** Sebagaimana telah dijelaskan di atas, apabila dalam PKWT diberlakukan ketentuan masa percobaan, maka ketentuan itu menjadi batal demi hukum dan masa kerja tetap dihitung. Sehingga, apabila pekerja PKWT tetapi ada masa percobaan, maka ketentuan masa percobaan tidaklah berlaku dan perusahaan Anda tetap harus membayar hak-hak pekerja PKWT sebagaimana telah kami jelaskan di atas. Dengan demikian, dapat diketahui perjanjian kerja dengan masa percobaan dengan PKWTT dan PKWT adalah kedua hal yang berbeda. Apabila PKWT, maka perusahaan Anda harus membayar ganti rugi sebesar upah 1 bulan sisa kontrak pekerja, dengan catatan berakhirnya hubungan kerja bukan karena alasan-alasan yang telah kami sebutkan sebelumnya. Selain itu, perusahaan Anda juga harus membayar uang kompensasi. Namun, apabila pekerja berstatus PKWTT dengan masa percobaan, perusahaan tidak perlu membayar hak-hak si pekerja yang diberhentikan pada masa percobaan tersebut. Lebih lanjut, apabila ternyata perjanjiannya adalah PKWT yang mencantumkan masa percobaan, maka ketentuan masa percobaan menjadi batal demi hukum, sehingga perusahaan tetap harus membayar hak-hak pekerja PKWT yang di-PHK. Demikian jawaban dari kami terkait pemutusan hubungan kerja atau PHK di masa percobaan sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_35_2021) * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1 angka 14 [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan) (“UU Ketenagakerjaan”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 81 angka 12 [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 56 ayat (1) UU Ketenagakerjaan [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 60 ayat (1) UU Ketenagakerjaan [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 81 angka 12 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 56 ayat (2) UU Ketenagakerjaan [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 81 angka 14 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 58 ayat (2) UU Ketenagakerjaan [\[6\]](#_ftnref6) Penjelasan Pasal 60 ayat (1) UU Ketenagakerjaan [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 62 _jo_. Pasal 81 angka 16 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 61 ayat (1) UU Ketenagakerjaan [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 17 [Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_35_2021) Tags ---- [ganti kerugian](/tag/ganti-kerugian) [ketenagakerjaan](/tag/ketenagakerjaan) [kompensasi](/tag/kompensasi) [phk](/tag/phk)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Wajibkah Menafkahi Anak Tiri Pasca Perceraian yang pertama kali dipublikasikan pada Selasa, 26 Agustus 2014 dan dimutakhirkan kedua kalinya pada 14 Desember 2022.KLINIK TERKAITBisakah Gugat Cerai karena Suami Tidak Memberikan Nafkah? 10 Mei 2024Hak dan Kewajiban Anak Angkat Berkenaan dengan Warisan18 Apr 2024Jika Suami Tidak Memenuhi Nafkah Istri setelah Bercerai19 Mei 2023Bisakah Mengajukan Gugatan Nafkah Tanpa Cerai?30 Jun 2016Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Sebelum menjawab tentang kewajiban memberikan nafkah anak tiri, kami terangkan bahwa yang dimaksud dengan anak tiri adalah anak salah seorang suami atau istri sebagai hasil perkawinannya dengan istri atau suaminya yang terdahulu. Muslich Maruzi dalam buku Pokok-Pokok Ilmu Waris (hal. 84) mencontohkan bahwa anak tiri seorang ayah adalah anak istrinya sebagai hasil perkawinan istrinya itu dengan suaminya terdahulu. Sementara itu, anak tiri seorang ibu ialah anak suaminya sebagai hasil hasil perkawinan suaminya itu dengan istrinya terdahulu.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Terkait kewajiban mantan suami/bapak untuk memberi nafkah setelah perceraian, hal ini diatur dalam dalam Pasal 41 UU Perkawinan sebagai salah satu akibat dari terjadinya perceraian.Ketentuan pasal tersebut menerangkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah sebagai berikut.Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.Dari ketentuan-ketentuan pasal tersebut, dapat kita ketahui bahwa kewajiban menafkahi, dalam arti bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak pasca perceraian, ada pada bapak.Namun, apabila dalam kenyataannya seorang bapak tidak dapat memenuhi kewajiban itu, atas putusan pengadilan ibu ikut memikul biaya tersebut. Akan tetapi, perlu diperhatikan pula, kewajiban memelihara dan mendidik anak-anak tetap berada pada kedua orang tuanya meskipun telah bercerai.Melihat ketentuan tersebut, ini berarti kewajiban Anda untuk memelihara anak (termasuk dengan memberikan nafkah) tetap harus dilaksanakan. Lalu bagaimana dengan nafkah anak anak tiri?Untuk menjawab pertanyaan Anda mengenai apakah Anda wajib memberikan nafkah kepada anak tiri Anda pasca-perceraian, kami akan mengacu pada konsep keperdataan antara anak tiri dengan orang tuanya.Kami sampaikan bahwa pada dasarnya, anak tiri hanya memiliki hubungan kewarisan dan keperdataan dengan orang tua sedarah. Atau dapat dikatakan bahwa anak tiri bukanlah ahli waris. Namun demikian, dalam hal suami istri tersebut beragama Islam, seorang anak tiri mubah (boleh) hukumnya untuk diberi wasiat oleh orang tua tirinya.Dari hubungan kewarisan ini, dapat diketahui bahwa antara Anda dan anak tiri Anda tidak ada hubungan keperdataan karena Anda bukanlah orang tua yang sedarah dengan anak tersebut. Ini artinya pula, Anda tidak punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak tiri Anda.Selain itu, berdasarkan keterangan yang Anda sampaikan, anak tiri tersebut merupakan anak istri Anda dari perkawinannya yang terdahulu dan ayah kandung dari anak tersebut masih ada. Ini berarti, sebenarnya kewajiban menafkahi anak tiri Anda setelah perceraian tersebut ada pada ayah kandungnya seperti konsep yang diatur dalam Pasal 41 UU Perkawinan tadi, bukan ada pada Anda.Demikian jawaban dari kami terkait kewajiban nafkah untuk anak tiri, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.REFERENSIMuslich Maruzi. Pokok-Pokok Ilmu Waris. Jakarta: Pustaka Amani, 1981.Tagsanakanak tiricerainafkahperceraian

Saya laki-laki berusia 31 tahun, mempunyai 3 orang anak, namun yang 2 orang anak adalah tiri, anak dari istri saya dengan suaminya terdahulu. Pertanyaannya adalah apakah saya masih berkewajiban menafkahi anak tiri saya setelah bercerai? Bapak kandung mereka masih ada. Mohon jawaban dan penjelasannya. Terima kasih.

Orang tua tiri dengan anak tirinya tidak memiliki hubungan keperdataan. Ini artinya, orang tua tersebut tidak punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak tirinya. Selain itu, berdasarkan keterangan yang disampaikan, anak tiri tersebut merupakan anak istri dari perkawinannya yang terdahulu dan ayah kandung dari anak tersebut masih ada. Ini berarti, sebenarnya kewajiban menafkahi anak tiri tersebut ada pada ayah kandungnya. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak ulasan di bawah ini. Bisakah Gugat Cerai karena Suami Tidak Memberikan Nafkah? 10 Mei 2024Hak dan Kewajiban Anak Angkat Berkenaan dengan Warisan18 Apr 2024Jika Suami Tidak Memenuhi Nafkah Istri setelah Bercerai19 Mei 2023Bisakah Mengajukan Gugatan Nafkah Tanpa Cerai?30 Jun 2016Bisakah Gugat Cerai karena Suami Tidak Memberikan Nafkah? 10 Mei 2024Hak dan Kewajiban Anak Angkat Berkenaan dengan Warisan18 Apr 2024Jika Suami Tidak Memenuhi Nafkah Istri setelah Bercerai19 Mei 2023Bisakah Mengajukan Gugatan Nafkah Tanpa Cerai?30 Jun 2016Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/nafkah-anak-tiri-lt53faccd6992c9/

Wajibkah Memberi Nafkah untuk Anak Tiri?

pages/5/page-4.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul _Wajibkah Menafkahi Anak Tiri Pasca Perceraian_ yang** **pertama kali dipublikasikan pada Selasa, 26 Agustus 2014 dan dimutakhirkan kedua kalinya pada 14 Desember 2022.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Bisakah Gugat Cerai karena Suami Tidak Memberikan Nafkah? ](/klinik/a/bisakah-gugat-cerai-karena-suami-tidak-memberikan-nafkah-lt5f699cfa9d99d/)  10 Mei 2024 [ #### Hak dan Kewajiban Anak Angkat Berkenaan dengan Warisan ](/klinik/a/hak-dan-kewajiban-anak-angkat-berkenaan-dengan-warisan-cl6978/)  18 Apr 2024 [ #### Jika Suami Tidak Memenuhi Nafkah Istri setelah Bercerai ](/klinik/a/jika-suami-tidak-memenuhi-nafkah-istri-setelah-bercerai-lt4d7987f46851a/)  19 Mei 2023 [ #### Bisakah Mengajukan Gugatan Nafkah Tanpa Cerai? ](/klinik/a/bisakah-mengajukan-gugatan-nafkah-tanpa-cerai-lt54dc068b67d8e/)  30 Jun 2016 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. Sebelum menjawab tentang kewajiban memberikan nafkah anak tiri, kami terangkan bahwa yang dimaksud dengan anak tiri adalah anak salah seorang suami atau istri sebagai hasil perkawinannya dengan istri atau suaminya yang terdahulu. **Muslich Maruzi** dalam buku _Pokok-Pokok Ilmu Waris_ (hal. 84) mencontohkan bahwa anak tiri seorang ayah adalah anak istrinya sebagai hasil perkawinan istrinya itu dengan suaminya terdahulu. Sementara itu, anak tiri seorang ibu ialah anak suaminya sebagai hasil hasil perkawinan suaminya itu dengan istrinya terdahulu. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Terkait kewajiban mantan suami/bapak untuk memberi nafkah setelah perceraian, hal ini diatur dalam dalam **Pasal 41** [**UU Perkawinan**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Perkawinan) sebagai salah satu akibat dari terjadinya perceraian. Ketentuan pasal tersebut menerangkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah sebagai berikut. 1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya. 2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. 3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Dari ketentuan-ketentuan pasal tersebut, dapat kita ketahui bahwa kewajiban menafkahi, dalam arti bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak pasca perceraian, ada pada bapak. Namun, apabila dalam kenyataannya seorang bapak tidak dapat memenuhi kewajiban itu, atas putusan pengadilan ibu ikut memikul biaya tersebut. Akan tetapi, perlu diperhatikan pula, kewajiban memelihara dan mendidik anak-anak tetap berada pada kedua orang tuanya meskipun telah bercerai. Melihat ketentuan tersebut, ini berarti kewajiban Anda untuk memelihara anak (termasuk dengan memberikan nafkah) tetap harus dilaksanakan. Lalu bagaimana dengan nafkah anak anak tiri? Untuk menjawab pertanyaan Anda mengenai apakah Anda wajib memberikan nafkah kepada anak tiri Anda pasca-perceraian, kami akan mengacu pada konsep keperdataan antara anak tiri dengan orang tuanya. Kami sampaikan bahwa pada dasarnya, anak tiri hanya memiliki hubungan kewarisan dan keperdataan dengan orang tua sedarah. Atau dapat dikatakan bahwa anak tiri bukanlah ahli waris. Namun demikian, dalam hal suami istri tersebut beragama Islam, seorang anak tiri _mubah_ (boleh) hukumnya untuk diberi wasiat oleh orang tua tirinya. Dari hubungan kewarisan ini, dapat diketahui bahwa antara Anda dan anak tiri Anda tidak ada hubungan keperdataan karena Anda bukanlah orang tua yang sedarah dengan anak tersebut. Ini artinya pula, Anda tidak punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak tiri Anda. Selain itu, berdasarkan keterangan yang Anda sampaikan, anak tiri tersebut merupakan anak istri Anda dari perkawinannya yang terdahulu dan ayah kandung dari anak tersebut masih ada. Ini berarti, sebenarnya kewajiban menafkahi anak tiri Anda setelah perceraian tersebut ada pada ayah kandungnya seperti konsep yang diatur dalam **Pasal 41 UU Perkawinan** tadi, bukan ada pada Anda. Demikian jawaban dari kami terkait kewajiban nafkah untuk anak tiri, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Perkawinan) sebagaimana diubah dengan [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5dafedf4cd014/undang-undang-nomor-16-tahun-2019?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_16_2019). REFERENSI --------- Muslich Maruzi. _Pokok-Pokok Ilmu Waris._ Jakarta: Pustaka Amani, 1981. Tags ---- [anak](/tag/anak) [anak tiri](/tag/anak-tiri) [cerai](/tag/cerai) [nafkah](/tag/nafkah) [perceraian](/tag/perceraian)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Tindak Pidana Asusila di Tempat UmumBerdasarkan informasi yang Anda berikan, terdapat pasangan yang melakukan tindakan asusila di masjid. Menurut hemat kami, tempat ibadah dalam hal ini masjid, memiliki kriteria sebagai suatu tempat umum dikarenakan diperuntukkan bagi masyarakat umum.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Disarikan dari WNA Mesum di Tempat Umum, Ini Sanksi Pidananya, asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma atau kaidah kesopanan yang cenderung banyak terjadi di kalangan masyarakat. Dilihat dari perspektif Pancasila, perbuatan asusila merupakan pelanggaran dan menyimpang dari nilai moral manusia.Berdasarkan KUHP lama yang pada saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku terhitung 3 tahun sejak tanggal diundangkan, [1] yaitu tahun 2026, tindak pidana asusila diatur dalam pasal berikut.Pasal 281 KUHPPasal 406 UU 1/2023Diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta[2]:barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta[3] setiap orang yang:melanggar kesusilaan di muka umum; ataumelanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut. Berdasarkan bunyi Pasal 281 KUHP, setidaknya terdapat beberapa unsur:barang siapa;dengan sengaja dan terbuka;dengan sengaja dan di depan orang lain;melanggar kesusilaan.Lalu, menurut Penjelasan Pasal 406 huruf a UU 1/2023, yang dimaksud dengan "melanggar kesusilaan" adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan.Menurut S. R. Sianturi, perbuatan yang melanggar kesopanan juga merupakan pelanggaran kesusilaan. Perbuatan tersebut harus berhubungan dengan kelamin dan/atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan rasa malu, rasa jijik, atau menimbulkan rangsangan nafsu birahi orang lain.[4]Serupa dengan pendapat S.R. Sianturi, R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 204), mencontohkan kasus asusila adalah bersetubuh, meraba buah dada orang perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium dan sebagainya.Jadi, jika memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 281 KUHP atau Pasal 406 UU 1/2023, orang yang melakukan tindakan asusila di masjid dapat dipidana berdasarkan ketentuan tersebut.Namun, berdasarkan pertanyaan Anda, pasangan yang mesum di masjid adalah pasangan sesama jenis. Lantas, bagaimana aturan mengenai homoseksual dalam KUHP maupun UU 1/2023?Homoseksual dalam Perspektif Hukum Pidana di IndonesiaPada dasarnya, ketentuan mengenai jerat pidana bagi pelaku homoseksualitas dapat ditemukan pada Pasal 292 KUHP. Akan tetapi, ketentuan ini tidak secara tegas melarang homoseksual yang dilakukan antar orang dewasa.Pasal 292 KUHP mengatur tentang larangan perbuatan homoseksual terhadap orang yang belum dewasa yang berbunyi:Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.Berapa usia dewasa atau batasan usia anak di Indonesia? Disarikan dari Ragam Ketentuan Usia Dewasa di Indonesia, ketentuan usia dewasa menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah 18 tahun atau 21 tahun. Adapun, menurut R. Soesilo, yang dimaksud “belum dewasa” adalah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin. Jika orang kawin dan bercerai sebelum umur 21 tahun, ia tetap dipandang dengan dewasa.Sedangkan dalam UU 1/2023, ketentuan mengenai homoseksualitas diatur dalam Pasal 414 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya:di depan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori III yaitu Rp50 juta.[5]secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun; atauyang dipublikasikan sebagai muatan pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.Dari bunyi Pasal 292 KUHP dan Pasal 414 ayat (1) UU 1/2023 di atas, dapat disimpulkan bahwa jerat pidana bagi pelaku homoseksualitas memang ada tetapi apabila diikuti dengan perbuatan cabul, dilakukan di depan umum, disertai adanya kekerasan ataupun dipublikasikan sebagai muatan pornografi. Namun, memiliki sifat penyuka atau ketertarikan dengan sesama jenis tidak dipidana.Baca juga: Apakah Homoseksual Bisa Dipidana?Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PidanaUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPeraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHPREFERENSIGabriela Wowiling (et.al). Merusak Kesusilaan di Depan Umum Sebagai Delik Susila Berdasarkan Pasal 281 KUHP. Lex Crimen, Vol. 10, No. 2, 2021;R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1995.[1] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)[2] Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP (“Perma 2/2012”)[3] Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023[4] J.M Van Bemmelen. Hukum Pidana III: Bagian Khusus Delik- Delik Khusus. Jakarta: Bina Cipta, 1986, hal. 177-178, yang dikutip ulang dari Gabriela Wowiling (et.al). Merusak Kesusilaan di Depan Umum Sebagai Delik Susila Berdasarkan Pasal 281 KUHP. Lex Crimen, Vol. 10, No. 2, 2021, hal. 114[5] Pasal 79 ayat (1) huruf c UU 1/2023Tagsasusilakuhphukum pidana

Belakangan ini viral rekaman video pasangan sesama jenis mesum di masjid. Dalam video tersebut, ada sepasang laki-laki melakukan adegan tidak senonoh dalam masjid. Tindakan asusila itu pun terekam dalam CCTV masjid dan video beredar di media sosial. Lantas, apa sanksi hukum bagi orang yang mesum di masjid?

Tempat ibadah dalam hal ini masjid, memiliki kriteria sebagai suatu tempat umum dikarenakan diperuntukkan bagi masyarakat umum. Sehingga, orang yang melakukan tindakan asusila di masjid dapat dipidana berdasarkan Pasal 281 KUHP atau Pasal 406 UU 1/2023 tentang tindak pidana asusila di tempat umum. Namun, berdasarkan pertanyaan Anda, pasangan yang mesum di masjid adalah pasangan sesama jenis. Lantas, bagaimana aturan mengenai homoseksual dalam KUHP maupun UU 1/2023? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/berbuat-mesum-di-masjid-ini-sanksi-pidananya-lt6645c45951e23/

Berbuat Mesum di Masjid, Ini Sanksi Pidananya

pages/5/page-6.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Tindak Pidana Asusila di Tempat Umum** Berdasarkan informasi yang Anda berikan, terdapat pasangan yang melakukan tindakan asusila di masjid. Menurut hemat kami, tempat ibadah dalam hal ini masjid, memiliki kriteria sebagai suatu tempat umum dikarenakan diperuntukkan bagi masyarakat umum. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Disarikan dari [**WNA Mesum di Tempat Umum, Ini Sanksi Pidananya**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/wna-mesum-di-tempat-umum-ini-sanksi-pidananya-lt65953b4a64499/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=wna_mesum_ditempat_umum), asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma atau kaidah kesopanan yang cenderung banyak terjadi di kalangan masyarakat. Dilihat dari perspektif Pancasila, perbuatan asusila merupakan pelanggaran dan menyimpang dari nilai moral manusia. Berdasarkan [**KUHP**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/nprt/38/wetboek-van-strafrecht-\(wvs\)-kitab-undang-undang-hukum-pidana-\(kuhp\)?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) lama yang pada saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan [**UU 1/2023**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru) tentang KUHP baru yang berlaku terhitung 3 tahun sejak tanggal diundangkan, [\[1\]](#_ftn1) yaitu tahun 2026, tindak pidana asusila diatur dalam pasal berikut. **Pasal 281 KUHP** **Pasal 406 UU 1/2023** Diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta[\[2\]](#_ftn2): 1. barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan; 2. barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta[\[3\]](#_ftn3) setiap orang yang: 1. melanggar kesusilaan di muka umum; atau 2. melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut. Berdasarkan bunyi Pasal 281 KUHP, setidaknya terdapat beberapa unsur: 1. barang siapa; 2. dengan sengaja dan terbuka; 3. dengan sengaja dan di depan orang lain; 4. melanggar kesusilaan. Lalu, menurut **Penjelasan Pasal 406 huruf a UU 1/2023**, yang dimaksud dengan "melanggar kesusilaan" adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan. Menurut **S. R. Sianturi**, perbuatan yang melanggar kesopanan juga merupakan pelanggaran kesusilaan. Perbuatan tersebut harus berhubungan dengan kelamin dan/atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan rasa malu, rasa jijik, atau menimbulkan rangsangan nafsu birahi orang lain.[\[4\]](#_ftn4) Serupa dengan pendapat S.R. Sianturi, **R. Soesilo** dalam bukunya _Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal_ (hal. 204), mencontohkan kasus asusila adalah bersetubuh, meraba buah dada orang perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium dan sebagainya. Jadi, jika memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 281 KUHP atau Pasal 406 UU 1/2023, orang yang melakukan tindakan asusila di masjid dapat dipidana berdasarkan ketentuan tersebut. Namun, berdasarkan pertanyaan Anda, pasangan yang mesum di masjid adalah pasangan sesama jenis. Lantas, bagaimana aturan mengenai homoseksual dalam KUHP maupun UU 1/2023? ### **Homoseksual dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia** Pada dasarnya, ketentuan mengenai jerat pidana bagi pelaku homoseksualitas dapat ditemukan pada **Pasal 292 KUHP**. Akan tetapi, ketentuan ini tidak secara tegas melarang homoseksual yang dilakukan antar orang dewasa. Pasal 292 KUHP mengatur tentang larangan perbuatan homoseksual terhadap orang yang belum dewasa yang berbunyi: _Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin__, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun._ Berapa usia dewasa atau batasan usia anak di Indonesia? Disarikan dari [**Ragam Ketentuan Usia Dewasa di Indonesia**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/ragam-ketentuan-usia-dewasa-di-indonesia-lt4eec5db1d36b7/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=ragam_ketentuan_usia_dewasa), ketentuan usia dewasa menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah 18 tahun atau 21 tahun. Adapun, menurut R. Soesilo, yang dimaksud “belum dewasa” adalah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin. Jika orang kawin dan bercerai sebelum umur 21 tahun, ia tetap dipandang dengan dewasa. Sedangkan dalam **UU 1/2023**, ketentuan mengenai homoseksualitas diatur dalam **Pasal 414 ayat (1)** yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya: 1. di depan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori III yaitu Rp50 juta.[\[5\]](#_ftn5) 2. secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun; atau 3. yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Dari bunyi Pasal 292 KUHP dan Pasal 414 ayat (1) UU 1/2023 di atas, dapat disimpulkan bahwa jerat pidana bagi pelaku homoseksualitas memang ada tetapi apabila diikuti dengan perbuatan cabul, dilakukan di depan umum, disertai adanya kekerasan ataupun dipublikasikan sebagai muatan pornografi. Namun, memiliki sifat penyuka atau ketertarikan dengan sesama jenis tidak dipidana. Baca juga: [**Apakah Homoseksual Bisa Dipidana?**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-homoseksual-bisa-dipidana-lt552a63ea8f052?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=apakah_homoseksual_bisa_dipidana) Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/nprt/38/wetboek-van-strafrecht-\(wvs\)-kitab-undang-undang-hukum-pidana-\(kuhp\)?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt4f4df95a89a5f/peraturan-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2012?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perma_2_2012) REFERENSI --------- 1. Gabriela Wowiling _(et.al). Merusak Kesusilaan di Depan Umum Sebagai Delik Susila Berdasarkan Pasal 281 KUHP_. Lex Crimen, Vol. 10, No. 2, 2021; 2. R. Soesilo. _Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal_. Bogor: Politeia, 1995. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 624 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru) (“UU 1/2023”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 3 [Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt4f4df95a89a5f/peraturan-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2012?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perma_2_2012) (“Perma 2/2012”) [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023 [\[4\]](#_ftnref4) J.M Van Bemmelen. Hukum _Pidana III: Bagian Khusus Delik- Delik Khusus._ Jakarta: Bina Cipta, 1986, hal. 177-178, yang dikutip ulang dari Gabriela Wowiling _(et.al). Merusak Kesusilaan di Depan Umum Sebagai Delik Susila Berdasarkan Pasal 281 KUHP_. Lex Crimen, Vol. 10, No. 2, 2021, hal. 114 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 79 ayat (1) huruf c UU 1/2023 Tags ---- [asusila](/tag/asusila) [kuhp](/tag/kuhp) [hukum pidana](/tag/hukum-pidana)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITDi-PHK karena Kesalahan Berat, Ini Hukumnya13 Mei 2024Bolehkah Karyawan Di-PHK karena Tidak Mempunyai Ijazah?24 Apr 2024Bolehkah Di-PHK karena Gagal Penuhi Target?10 Jan 2024Hak Pekerja yang di-PHK Akibat Memasuki Usia Pensiun 02 Jan 2024Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Bolehkah Mem-blacklist Pekerja? yang dibuat pertama kali oleh Nurul Amalia, S.H., M.H. pada 22 Maret 2016.  Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Pencemaran Nama Baik Menurut KUHPPada dasarnya perlu diketahui terlebih dahulu apa itu blacklist atau daftar hitam. Menurut KBBI, daftar hitam adalah daftar nama orang atau organisasi yang dianggap membahayakan keamanan atau daftar nama orang yang pernah dihukum karena melakukan kejahatan.Mengenai blacklist employee yang dilakukan HRD karena alasan karyawan berkelakuan kurang baik, Anda sendiri tidak menjelaskan kelakuan kurang baik seperti apa yang telah dilakukan, apakah sampai pada perbuatan pidana misal penggelapan yang merugikan keuangan perusahaan.Perlu diketahui bahwa mengenai blacklist employee secara spesifik tidak ada pengaturannya dalam UU Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, ketika pihak HRD secara sepihak menginformasikan data karyawan yang telah di-blacklist kepada anak perusahaan, misal karena telah melakukan penggelapan yang merugikan, itu adalah tindakan yang sah saja karena akan menjadi pertimbangan untuk menerima atau tidak karyawan yang telah di-blacklist tersebut dengan syarat hanya untuk kepentingan internal perusahaan dan anak perusahaan saja.Namun perlu diketahui apabila kesalahan yang pernah dilakukan si pekerja tidak pernah diproses secara hukum misal perbuatan pidana tidak pernah diputuskan oleh pengadilan dengan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, kemungkinan Anda dapat dikenakan pasal pencemaran nama baik sebagaimana diatur di dalam KUHP yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan.[1] Adapun bunyi ketentuannya adalah sebagai berikut:KUHPUU 1/2023Pasal 310 ayat (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta.[2]Pasal 433 ayat (1) Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta.[3]  Pasal 311 ayat (1)  Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.  Pasal 434 ayat (1) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, dipidana karena fitnah, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta.[4]  Pencemaran Nama Baik menurut UU ITE Selain dapat dijerat ketentuan pidana, apabila tindakan mem-blacklist karyawan tersebut dilakukan atau diumumkan melalui media elektronik pada dasarnya dapat saja dilaporkan dengan ketentuan Pasal 27A UU 1/2024 tentang perubahan kedua UU ITE sebagai berikut:Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.Kemudian, pelaku yang melanggar Pasal 27A UU 1/2024 berpotensi dipidana penjara maksimal 2 tahun dan/atau denda maksimal Rp400 juta, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024.Adapun yang dimaksud dari perbuatan “menyerang kehormatan atau nama baik” adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri orang lain sehingga merugikan orang tersebut, termasuk menista dan/atau memfitnah.[5]Akan tetapi, tindak pidana dalam Pasal 27A UU 1/2024 adalah tindak pidana aduan, sehingga tindak pidana ini hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari korban atau orang yang terkena tindak pidana, dan bukan oleh badan hukum.[6] Selain itu, perbuatan dalam Pasal 27A UU 1/2024 tidak dapat dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau jika dilakukan karena terpaksa membela diri.[7]Namun kami berpendapat, apabila karyawan tersebut di-blacklist bukan karena melakukan perbuatan pidana yang dapat merugikan perusahaan, ada baiknya pihak perusahaan mempertimbangkan untuk memberikan kesempatan kepada karyawan tersebut tetapi tidak untuk jabatan yang berpotensi dilakukannya tindak pidana yang dapat merugikan perusahaan.Adapun hal ini didasarkan pada alasan karena setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.  Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat.[8]Selain itu, sebagaimana disebutkan dalam UU Ketenagakerjaan, pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.[9]Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PidanaUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ElektronikUndang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ElektronikUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ElektronikUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KerjaUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP REFERENSIKBBI, yang diakses pada 8 Mei 2024, pukul 11.00 WIB.[1] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)[2] Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, denda dilipatgandakan 1.000 kali[3] Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023[4] Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 1/2023[5] Penjelasan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 1/2024”)[6] Pasal 45 ayat (5) UU 1/2024[7] Pasal 45 ayat (7) UU 1/2024[8] Pasal 5 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)[9] Pasal 39 ayat (2) UU KetenagakerjaanTagsphkketenagakerjaandipecat

Selamat pagi, saya ada pertanyaan perihal blacklist employee di perusahaan kami. Ada beberapa karyawan yang di-blacklist karena perilaku yang kurang baik, sehingga di-PHK. Kami memiliki beberapa anak perusahaan sehingga bagian HRD ingin membuat informasi via web internal perihal blacklist employee tersebut. Tujuannya agar si karyawan yang telah di-PHK tidak bisa bergabung lagi di anak perusahaan yang lain. Bagaimana masalah ini dari segi hukumnya? Ketakutan kami adalah jika ada penuntutan dari salah satu karyawan yang di-blacklist. Mohon dibantu ya, terima kasih.

Perbuatan HRD yang secara sepihak menginformasikan data karyawan yang telah di-blacklist kepada anak perusahaan hanya untuk kepentingan internal perusahaan dan anak perusahaan saja, serta tidak untuk diinformasikan di media sosial atau di hadapan publik adalah perbuatan yang sah-sah saja. Namun lain halnya, jika data blacklist karyawan dilakukan atau diumumkan melalui media elektronik dapat berpotensi melanggar hukum. Apakah itu?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Di-PHK karena Kesalahan Berat, Ini Hukumnya13 Mei 2024Bolehkah Karyawan Di-PHK karena Tidak Mempunyai Ijazah?24 Apr 2024Bolehkah Di-PHK karena Gagal Penuhi Target?10 Jan 2024Hak Pekerja yang di-PHK Akibat Memasuki Usia Pensiun 02 Jan 2024Di-PHK karena Kesalahan Berat, Ini Hukumnya13 Mei 2024Bolehkah Karyawan Di-PHK karena Tidak Mempunyai Ijazah?24 Apr 2024Bolehkah Di-PHK karena Gagal Penuhi Target?10 Jan 2024Hak Pekerja yang di-PHK Akibat Memasuki Usia Pensiun 02 Jan 2024Cara Upload Terjemahan Novel Agar Tak Langgar Hak Cipta20 Okt 2022Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 2022Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 22 Mei 2023Cara Upload Terjemahan Novel Agar Tak Langgar Hak Cipta20 Okt 2022Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 2022Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 22 Mei 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-hrd-membuat-data-iblacklist-i-karyawan-untuk-internal-perusahaan-lt55ef8ac77b9c5/

Bolehkah HRD Membuat Data Blacklist Karyawan untuk Internal Perusahaan?

pages/5/page-8.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Di-PHK karena Kesalahan Berat, Ini Hukumnya ](/klinik/a/di-phk-karena-kesalahan-berat--ini-hukumnya-lt4e8e67959c64c/)  13 Mei 2024 [ #### Bolehkah Karyawan Di-PHK karena Tidak Mempunyai Ijazah? ](/klinik/a/bolehkah-karyawan-di-phk-karena-tidak-mempunyai-ijazah-lt50fcd33b6bc71/)  24 Apr 2024 [ #### Bolehkah Di-PHK karena Gagal Penuhi Target? ](/klinik/a/di-phk-karena-gagal-penuhi-target-lt5e1a86312905c/)  10 Jan 2024 [ #### Hak Pekerja yang di-PHK Akibat Memasuki Usia Pensiun ](/klinik/a/hak-pekerja-yang-di-phk-akibat-memasuki-usia-pensiun-lt4e3b4ef9d3112/)  02 Jan 2024 [](#!) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul** **_Bolehkah Mem-blacklist Pekerja?_** **yang dibuat pertama kali oleh** **[Nurul Amalia, S.H., M.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/mitra-klinik-hukum-lt4f82a0fb58603/nurul-amalia--sh--mh-lt56f0fb04a7a96/)** **pada 22 Maret 2016.** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) **Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan** **UU 1/2023 tentang** **KUHP** **yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023****.** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://m.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP** Pada dasarnya perlu diketahui terlebih dahulu apa itu _blacklist_ atau daftar hitam. Menurut **[KBBI](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/daftar%20hitam)**, daftar hitam adalah daftar nama orang atau organisasi yang dianggap membahayakan keamanan atau daftar nama orang yang pernah dihukum karena melakukan kejahatan. Mengenai _blacklist employee_ yang dilakukan HRD karena alasan karyawan berkelakuan kurang baik, Anda sendiri tidak menjelaskan kelakuan kurang baik seperti apa yang telah dilakukan, apakah sampai pada perbuatan pidana misal penggelapan yang merugikan keuangan perusahaan. Perlu diketahui bahwa mengenai _blacklist employee_ secara spesifik tidak ada pengaturannya dalam **[UU Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003)**. Oleh karena itu, ketika pihak HRD secara sepihak menginformasikan data karyawan yang telah di-_blacklist_ kepada anak perusahaan, misal karena telah melakukan penggelapan yang merugikan, itu adalah tindakan yang sah saja karena akan menjadi pertimbangan untuk menerima atau tidak karyawan yang telah di-_blacklist_ tersebut dengan syarat hanya untuk kepentingan internal perusahaan dan anak perusahaan saja. Namun perlu diketahui apabila kesalahan yang pernah dilakukan si pekerja tidak pernah diproses secara hukum misal perbuatan pidana tidak pernah diputuskan oleh pengadilan dengan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, kemungkinan Anda dapat dikenakan pasal pencemaran nama baik sebagaimana diatur di dalam **[KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/nprt/38/wetboek-van-strafrecht-\(wvs\)-kitab-undang-undang-hukum-pidana-\(kuhp\)?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP)** yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan **[UU 1/2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru)** tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan.[\[1\]](#_ftn1) Adapun bunyi ketentuannya adalah sebagai berikut: **KUHP** **UU 1/2023** **Pasal 310 ayat (1)** 1. _Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena **pencemaran** dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta.[**\[2\]**](#_ftn2)_ **Pasal 433 ayat (1)** 1. _Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena **pencemaran**, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta.[**\[3\]**](#_ftn3)_ **Pasal 311 ayat (1)** 1. _Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan **fitnah** dengan pidana penjara paling lama empat tahun._ **Pasal 434 ayat (1)** 1. _Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, dipidana karena **fitnah**, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta.[**\[4\]**](#_ftn4)_ ### **Pencemaran Nama Baik menurut UU ITE** Selain dapat dijerat ketentuan pidana, apabila tindakan mem-_blacklist_ karyawan tersebut dilakukan atau diumumkan melalui media elektronik pada dasarnya dapat saja dilaporkan dengan ketentuan **Pasal 27A [UU 1/2024](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65961ed500cf3/undang-undang-nomor-1-tahun-2024/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_2024)** tentang perubahan kedua **[UU ITE](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_ite)** sebagai berikut: _Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik._ Kemudian, pelaku yang melanggar Pasal 27A UU 1/2024 berpotensi dipidana penjara maksimal 2 tahun dan/atau denda maksimal Rp400 juta, sebagaimana diatur dalam **Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024**. Adapun yang dimaksud dari perbuatan “menyerang kehormatan atau nama baik” adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri orang lain sehingga merugikan orang tersebut, termasuk menista dan/atau memfitnah.[\[5\]](#_ftn5) Akan tetapi, tindak pidana dalam Pasal 27A UU 1/2024 adalah tindak pidana aduan, sehingga tindak pidana ini hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari korban atau orang yang terkena tindak pidana, dan bukan oleh badan hukum.[\[6\]](#_ftn6) Selain itu, perbuatan dalam Pasal 27A UU 1/2024 tidak dapat dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau jika dilakukan karena terpaksa membela diri.[\[7\]](#_ftn7) Namun kami berpendapat, apabila karyawan tersebut di-_blacklist_ bukan karena melakukan perbuatan pidana yang dapat merugikan perusahaan, ada baiknya pihak perusahaan mempertimbangkan untuk memberikan kesempatan kepada karyawan tersebut tetapi tidak untuk jabatan yang berpotensi dilakukannya tindak pidana yang dapat merugikan perusahaan. Adapun hal ini didasarkan pada alasan karena setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.  Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat.[\[8\]](#_ftn8) Selain itu, sebagaimana disebutkan dalam UU Ketenagakerjaan, pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.[\[9\]](#_ftn9) Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;  [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_ite) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt584a7363785c8/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_19_2016) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65961ed500cf3/undang-undang-nomor-1-tahun-2024/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_2024) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4f4df95a89a5f/peraturan-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2012?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perma_2_2012) REFERENSI --------- [KBBI](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/daftar%20hitam), yang diakses pada 8 Mei 2024, pukul 11.00 WIB. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 624 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru) (“UU 1/2023”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 3 [Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt4f4df95a89a5f/peraturan-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2012?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perma_2_2012), denda dilipatgandakan 1.000 kali [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 1/2023 [\[5\]](#_ftnref5) Penjelasan Pasal 27A [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65961ed500cf3/undang-undang-nomor-1-tahun-2024/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_2024) (“UU 1/2024”) [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 45 ayat (5) UU 1/2024 [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 45 ayat (7) UU 1/2024 [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 5 dan penjelasannya [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003) (“UU Ketenagakerjaan”) [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 39 ayat (2) UU Ketenagakerjaan Tags ---- [phk](/tag/phk) [ketenagakerjaan](/tag/ketenagakerjaan) [dipecat](/tag/dipecat)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITMengenal Jenis-Jenis Sita dalam Hukum Acara Perdata05 Jan 2024Mengenal Arti Sita Persamaan dalam Praktik Peradilan05 Okt 2023Eksekusi Objek Sita Jaminan di Luar Wilayah Pengadilan26 Apr 2022Sita Umum Pailit vs Sita Pidana, Begini Hukumnya05 Nov 2021Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sita jaminan yang dibuat oleh Si Pokrol dan pertama kali dipublikasikan pada 3 Februari 2004. Sita Jaminan Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Sebelumnya perlu Anda ketahui, ketentuan mengenai sita jaminan dapat dilihat pada Pasal 227 ayat (1) HIR:Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan, pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.Sebelum mengulik lebih jauh, terlebih dahulu harus dipahami tujuan dari adanya perintah sita jaminan. Berdasarkan pasal tersebut, tujuan dikeluarkannya sita jaminan adalah untuk menjaga hak dari pihak yang mengajukan atau memasukkan permintaan sita jaminan itu sendiri, bukan untuk menciptakan atau memberikan hak baru.Pihak yang dimaksud merupakan pihak yang memiliki piutang (kreditur) terhadap pihak yang dimintakan sita jaminan (debitur). Sedangkan hak yang dimaksud pada pasal tersebut adalah hak kreditur, baik secara biasa ataupun kreditur yang diistimewakan.Untuk memahami terkait hak secara biasa dan istimewa tersebut, maka harus merujuk pada ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:Pasal 1131Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu Pasal 1132Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan. Jaminan berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata tersebut merupakan jaminan yang bersifat umum berlaku untuk seluruh kreditur. Sedangkan, pada Pasal 1132 KUH Perdata menyatakan hak jaminan yang bersifat istimewa dan didahulukan harus diikat dengan hak-hak jaminan kebendaan.Apa saja jenis dan contoh jaminan kebendaan? Selengkapnya telah kami rangkum dalam artikel berjudul 5 Jenis dan Contoh Jaminan Kebendaan. Sita PersamaanKemudian menjawab pertanyaan Anda, sebenarnya tidak ada larangan dalam peraturan perundang-undangan untuk dapat dilakukannya sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas suatu harta kekayaan yang telah sah diikat oleh suatu hak jaminan kebendaan seperti yang telah disebutkan di atas. Namun, dalam praktiknya, sita jaminan tersebut menjadi kualifikasi sita persamaan (Vergelijken Beslag) oleh juru sita. Hal tersebut berdasarkan Pasal 463 Reglemen Acara Perdata atau biasa disebut dengan Reglement op de Rechtsvordering (RV).Baca juga: Mengenal Arti Sita Persamaan dalam Praktik PeradilanHal tersebut dikarenakan prinsip hukum jaminan menghendaki bahwa hak preferen dari kreditur pemegangnya (kreditur preferen) terhadap harta kekayaan yang telah sah diikat oleh suatu hak jaminan kebendaan adalah diutamakan (droit de preference).Akibat berlakunya prinsip hukum tersebut, saat terjadi eksekusi penjualan atau lelang atas harta kekayaan debitur maka kreditur preferen (bank) yang berhak untuk pertama kali mengambil uang hasil eksekusinya hingga terlunasinya seluruh tagihan piutangnya. Jika dalam hal ini masih terdapat sisa dari hasil penjualan atau lelang tersebut, maka itu menjadi bagian pihak yang berhak berdasarkan sita persamaan atau dengan kata lain dalam pelaksanaan eksekusi statusnya menjadi sita eksekusi (executoriaal beslag).Jadi, setiap kreditur memiliki hak jaminan atas piutangnya, baik yang berupa jaminan umum maupun jaminan yang bersifat istimewa dan didahulukan. Kreditur dapat mengajukan permohonan sita jaminan atas harta debitur yang telah diagunkan ke bank melalui permohonan kepada pengadilan. Namun, dalam hal ini diletakkan yang namanya sita persamaan. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PerdataHerzien Inlandsch Reglement (HIR)Reglement op de Rechtsvordering (RV)Tagsbarang sitaanpenyitaansita jaminan

Dapatkah Pengadilan Negeri melakukan sita jaminan terhadap objek sita yang sudah diagunkan ke bank?

Dalam hal kondisi kreditur mengajukan sita jaminan terhadap objek yang sudah diagunkan ke bank, ini dapat berlaku yang namanya sita persamaan. Sebab berdasarkan prinsip hukum jaminan menghendaki bahwa hak preferen dari kreditur pemegangnya (kreditur preferen) terhadap harta kekayaan yang telah sah diikat oleh suatu hak jaminan kebendaan adalah diutamakan (droit de preference). Apa dasar pasalnya?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Mengenal Jenis-Jenis Sita dalam Hukum Acara Perdata05 Jan 2024Mengenal Arti Sita Persamaan dalam Praktik Peradilan05 Okt 2023Eksekusi Objek Sita Jaminan di Luar Wilayah Pengadilan26 Apr 2022Sita Umum Pailit vs Sita Pidana, Begini Hukumnya05 Nov 2021Mengenal Jenis-Jenis Sita dalam Hukum Acara Perdata05 Jan 2024Mengenal Arti Sita Persamaan dalam Praktik Peradilan05 Okt 2023Eksekusi Objek Sita Jaminan di Luar Wilayah Pengadilan26 Apr 2022Sita Umum Pailit vs Sita Pidana, Begini Hukumnya05 Nov 2021Cara Mengurus Surat Cerai dan Langkah Mengajukan Gugatannya22 Jun 2023Cara dan Biaya Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara25 Apr 2024Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023Cara Mengurus Surat Cerai dan Langkah Mengajukan Gugatannya22 Jun 2023Cara dan Biaya Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara25 Apr 2024Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-barang-agunan-bank-diletakkan-sita-jaminan-cl3022/

Bisakah Barang Agunan Bank Diletakkan Sita Jaminan?

pages/6/page-0.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Mengenal Jenis-Jenis Sita dalam Hukum Acara Perdata ](/klinik/a/jenis-sita-dalam%20hukum-acara-perdata-lt5efecaabbaf83/)  05 Jan 2024 [ #### Mengenal Arti Sita Persamaan dalam Praktik Peradilan ](/klinik/a/sita-persamaan-lt5ef0266d1270c/)  05 Okt 2023 [ #### Eksekusi Objek Sita Jaminan di Luar Wilayah Pengadilan ](/klinik/a/eksekusi-objek-sita-jaminan-di-luar-wilayah-pengadilan-lt626796afcac23/)  26 Apr 2022 [ #### Sita Umum Pailit vs Sita Pidana, Begini Hukumnya ](/klinik/a/sita-umum-pailit-vs-sita-pidana-begini-hukumnya-lt6184aeeedc7bd/)  05 Nov 2021 [](#!) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul** _sita jaminan_ **yang dibuat oleh** **[Si Pokrol](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/si-pokrol-lt4a0aae6c03cb7/)** **dan pertama kali dipublikasikan pada** **3 Februari 2004.** ### **Sita Jaminan** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Sebelumnya perlu Anda ketahui, ketentuan mengenai sita jaminan dapat dilihat pada **Pasal 227 ayat (1) [HIR](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/27228/herzien-inlandsch-reglement?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=hir)**: _Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum_ _dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat_ _dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak_ _tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih_ _hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri_ _dapat memberi perintah, **supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang**_ **_memasukkan permintaan itu_**_, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap_ _persidangan, pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan_ _menguatkan gugatannya._ Sebelum mengulik lebih jauh, terlebih dahulu harus dipahami tujuan dari adanya perintah sita jaminan. Berdasarkan pasal tersebut, tujuan dikeluarkannya sita jaminan adalah untuk menjaga hak dari pihak yang mengajukan atau memasukkan permintaan sita jaminan itu sendiri, bukan untuk menciptakan atau memberikan hak baru. Pihak yang dimaksud merupakan pihak yang memiliki piutang (kreditur) terhadap pihak yang dimintakan sita jaminan (debitur). Sedangkan hak yang dimaksud pada pasal tersebut adalah hak kreditur, baik secara biasa ataupun kreditur yang diistimewakan. Untuk memahami terkait hak secara biasa dan istimewa tersebut, maka harus merujuk pada ketentuan **Pasal 1131** dan **1132 [KUH Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata)** yang menyatakan bahwa: **Pasal 1131** _Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu_ **Pasal 1132** _Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan._ Jaminan berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata tersebut merupakan jaminan yang bersifat umum berlaku untuk seluruh kreditur. Sedangkan, pada Pasal 1132 KUH Perdata menyatakan hak jaminan yang bersifat istimewa dan didahulukan harus diikat dengan hak-hak jaminan kebendaan. Apa saja jenis dan contoh jaminan kebendaan? Selengkapnya telah kami rangkum dalam artikel berjudul **[5 Jenis dan Contoh Jaminan Kebendaan](https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-dan-contoh-jaminan-kebendaan-lt518f8c34e5c67/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=jaminan_kebendaan)**. ### **Sita Persamaan** Kemudian menjawab pertanyaan Anda, sebenarnya tidak ada larangan dalam peraturan perundang-undangan untuk dapat dilakukannya sita jaminan (_Conservatoir Beslag_) atas suatu harta kekayaan yang telah sah diikat oleh suatu hak jaminan kebendaan seperti yang telah disebutkan di atas. Namun, dalam praktiknya, sita jaminan tersebut menjadi kualifikasi sita persamaan (_Vergelijken Beslag_) oleh juru sita. Hal tersebut berdasarkan **Pasal 463** Reglemen Acara Perdata atau biasa disebut dengan **_[Reglement op de Rechtsvordering (RV)](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6352a7a5e35ee/reglement-op-de-rechtsvordering-rv-s-1847-52/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=rv)_**. Baca juga: **[Mengenal Arti Sita Persamaan dalam Praktik Peradilan](https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sita-persamaan-dalam-praktik-peradilan-lt5ef0266d1270c/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=sita_persamaan)** Hal tersebut dikarenakan prinsip hukum jaminan menghendaki bahwa hak preferen dari kreditur pemegangnya (kreditur preferen) terhadap harta kekayaan yang telah sah diikat oleh suatu hak jaminan kebendaan adalah diutamakan (_droit de preference_). Akibat berlakunya prinsip hukum tersebut, saat terjadi eksekusi penjualan atau lelang atas harta kekayaan debitur maka kreditur preferen (bank) yang berhak untuk pertama kali mengambil uang hasil eksekusinya hingga terlunasinya seluruh tagihan piutangnya. Jika dalam hal ini masih terdapat sisa dari hasil penjualan atau lelang tersebut, maka itu menjadi bagian pihak yang berhak berdasarkan sita persamaan atau dengan kata lain dalam pelaksanaan eksekusi statusnya menjadi sita eksekusi (_executoriaal beslag_). Jadi, setiap kreditur memiliki hak jaminan atas piutangnya, baik yang berupa jaminan umum maupun jaminan yang bersifat istimewa dan didahulukan. Kreditur dapat mengajukan permohonan sita jaminan atas harta debitur yang telah diagunkan ke bank melalui permohonan kepada pengadilan. Namun, dalam hal ini diletakkan yang namanya sita persamaan. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata) Herzien Inlandsch Reglement (HIR) [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/27228/herzien-inlandsch-reglement?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=hir) Reglement op de Rechtsvordering (RV) [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6352a7a5e35ee/reglement-op-de-rechtsvordering-rv-s-1847-52/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=rv) Tags ---- [barang sitaan](/tag/barang-sitaan) [penyitaan](/tag/penyitaan) [sita jaminan](/tag/sita-jaminan)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Terganggu Bau Kandang Hewan Milik Tetangga yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 15 Juli 2014.KLINIK TERKAITHukumnya Hewan Peliharaan Tetangga Mengotori Depan Rumah13 Okt 2023Adakah Akibat Hukum Mengunggah Foto Satwa yang Dilindungi?28 Mar 2014Langkah Hukum Jika Diserang Anjing Tetangga 07 Jan 2014Jerat Hukum Penganiaya Binatang22 Mei 2013Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Pendataan Peternakan Kami mengasumsikan bahwa tetangga Anda memelihara babi di kandang dengan jumlah tidak lebih dari 50 ekor. Memelihara hewan ternak seperti yang tetangga Anda lakukan dapat dikategorikan sebagai bentuk budi daya yaitu kegiatan untuk memproduksi hasil ternak dan hasil ikutannya bagi konsumen.[1]Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Lantas, apakah peternakan harus ada izin? Dalam konteks ini, budi daya babi dengan jumlah kurang dari sama dengan 50 ekor dikategorikan dalam skala usaha mikro[2] sehingga harus memiliki TBP.[3] TBP atau Tanda Bukti Pendataan adalah tanda bukti identifikasi dan pendataan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada peternak yang melakukan budi daya skala usaha mikro.[4]TBP diterbitkan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan sub urusan peternakan dan kesehatan hewan, dengan melakukan pendataan terhadap peternak yang melakukan budi daya skala usaha mikro.[5]Pendataan tersebut paling sedikit memuat:[6]Nomor Induk Kependudukan;Nomor Pokok Wajib Pajak;alamat domisili peternak;jenis dan jumlah ternak;status penguasaan ternak; danlokasi usaha dan/atau produksi.Selanjutnya, usaha peternakan tersebut akan dilakukan pengawasan, salah satunya oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.[7]Lantas, berapa jarak peternakan dengan pemukiman? Jika terkait dengan peternakan babi, maka Anda dapat mengacu ke salah satu peraturan bupati yaitu Perbup Mempawah 26/2021.  Pasal 9 huruf b dan d Perbup Mempawah 26/2021 mengatur mengenai lahan dan lokasi usaha budi daya ternak babi skala kecil dan mikro, dimana harus memenuhi kriteria tidak terletak di pusat kota serta adanya persetujuan masyarakat sekitar tentang risiko yang dapat mengganggu lingkungan berupa bau, suara, serta pencemaran air sungai/air tanah (sumur).Dengan demikian, menurut hemat kami, jika memang Anda terganggu dengan bau dari kandang hewan milik tetangga Anda, pertama-tama, kami menyarankan agar masalah dalam kehidupan bertetangga terlebih dahulu dilakukan upaya-upaya penyelesaian secara kekeluargaan.Apabila upaya musyawarah dengan semangat kekeluargaan telah dilakukan dan tidak berhasil, maka yang kedua, Anda dapat melaporkan hal tersebut kepada dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang peternakan dan kesehatan hewan pada kabupaten/kota tempat Anda tinggal.Bisakah Menggugat Pemilik Kandang Hewan yang Bau?Apabila musyawarah dan laporan kepada dinas kabupaten/kota tidak membuahkan hasil, Anda sebagai pihak yang merasa dirugikan dengan bau kandang hewan tersebut bisa saja menggugat pemilik hewan alias tetangga Anda untuk bertanggung jawab atas kerugian yang Anda derita akibat babi miliknya sebagaimana diatur dalam Pasal 1368 KUH Perdata:Pemilik seekor binatang, atau siapa yang yang memakainya, adalah, selama binatang itu dipakainya, bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu ada di bawah pengawasannya, maupun tersesat atau terlepas dari pengawasannya.Dari pasal di atas dapat diketahui bahwa tetangga Anda sebagai pemilik babi bertanggung jawab atas segala kerugian yang disebabkan oleh babi yang dipeliharanya,  yang menimbulkan bau di sekitar tempat tinggal Anda hingga Anda dan tetangga lain terganggu.Anda dapat melakukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum (“PMH”) jika memang ingin menggugat sejumlah ganti kerugian kepada pemilik hewan (babi) akibat bau tidak enak yang mengganggu Anda dan tetangga-tetangga lainnya. Gugatan PMH tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi:Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.Lantas, apa saja unsur-unsur PMH? Menurut Mariam Darus Badrulzaman dalam buku Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga: Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan (hal. 165 – 166) unsur-unsur PMH dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah sebagai berikut:Harus ada perbuatan, baik yang bersifat positif maupun negatif.Perbuatan itu harus melawan hukum.Ada kerugian.Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian.Ada kesalahan (schuld).Selanjutnya, menurut Rosa Agustina dalam buku Perbuatan Melawan Hukum (hal. 117), yang dimaksud dengan “perbuatan melawan hukum”, antara lain:bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;bertentangan dengan hak subjektif orang lain;bertentangan dengan kesusilaan;bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.Untuk bisa menggugat PMH, Anda harus melihat kembali, apakah perbuatan tetangga Anda selaku pemilik kandang babi yang berdekatan dengan dapur Anda itu menyebabkan kerugian terhadap Anda. Misalnya kotoran babi milik tetangga Anda mencemari sumber air, saluran air, udara, maupun lingkungan sekitar, sehingga menimbulkan atau berpotensi menimbulkan penyakit tertentu.Di samping itu, untuk dapat dikategorikan sebagai PMH, perbuatan tetangga Anda yang memiliki kandang kambing berdekatan dengan dapur Anda itu harus termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum, seperti bertentangan dengan kewajibannya untuk turut menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Anda juga dapat memeriksa apakah kandang babi miliknya bertentangan dengan ketentuan lokasi kandang hewan sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan di daerah Anda.Selanjutnya, Anda dapat menggugat tetangga Anda yang memiliki kandang itu secara perdata ke pengadilan negeri di daerah hukum tempat tergugat (tetangga Anda) tinggal.[8]Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PerdataHerzien Inlandsch ReglementPeraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha PeternakanPeraturan Bupati Mempawah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penataan Usaha Budidaya PeternakanREFERENSIMariam Darus Badrulzaman. Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga: Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan. Yogyakarta: Deepublish Digital, 2023;Rosa Agustina. Perbuatan Melawan Hukum. Penerbit Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, 2003.[1] Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan (“Permentan 14/2020”)[2] Lampiran II Permentan 14/2020 hal. 19[3] Pasal 9 ayat (1) huruf a Permentan 14/2020[4] Pasal 1 angka 4 Permentan 14/2020[5] Pasal 12 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 18 Permentan 14/2020[6] Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 13 Permentan 14/2020[7] Pasal 24 ayat (1) jo. Pasal 25 Permentan 14/2020[8] Pasal 118 ayat (1) Herzien Inlandsch ReglementTagshewanpmhperbuatan melawan hukumtetangga

Ada tetangga saya memelihara babi. Kandangnya di belakang rumah saya, jaraknya lebih kurang 2 meter dari dapur sehingga bau tai babinya sangat mengganggu. Bahkan sudah menciptakan keadaan lingkungan tidak sehat lagi, sampai ada tetangga saya jadi darah tinggi karena menahan bau tai babi yang tidak enak tersebut. Pertanyaannya apakah perbuatan tersebut melanggar hukum? Kasus seperti ini kewenangan instansi mana? Dan ke mana harus kita buat laporan?

Memiliki lingkungan yang sehat dan bersih adalah impian semua lapisan masyarakat. Namun, apabila di lingkungan tempat tinggal Anda ada yang memelihara hewan ternak sehingga baunya mengganggu Anda, maka Anda pertama-tama dapat menempuh jalur musyawarah mufakat. Jika tidak berhasil, Anda dapat melaporkannya kepada instansi yang berwenang, seperti dinas yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan. Namun, jika upaya tersebut tidak berhasil, bisakah tetangga pemilik kandang digugat atas dasar perbuatan melawan hukum? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Hukumnya Hewan Peliharaan Tetangga Mengotori Depan Rumah13 Okt 2023Adakah Akibat Hukum Mengunggah Foto Satwa yang Dilindungi?28 Mar 2014Langkah Hukum Jika Diserang Anjing Tetangga 07 Jan 2014Jerat Hukum Penganiaya Binatang22 Mei 2013Hukumnya Hewan Peliharaan Tetangga Mengotori Depan Rumah13 Okt 2023Adakah Akibat Hukum Mengunggah Foto Satwa yang Dilindungi?28 Mar 2014Langkah Hukum Jika Diserang Anjing Tetangga 07 Jan 2014Jerat Hukum Penganiaya Binatang22 Mei 2013Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024Cara Upload Terjemahan Novel Agar Tak Langgar Hak Cipta20 Okt 2022Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024Cara Upload Terjemahan Novel Agar Tak Langgar Hak Cipta20 Okt 2022Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-menggugat-tetangga-pemilik-kandang-hewan-yang-bau-lt53c418b113e8d/

Bisakah Menggugat Tetangga Pemilik Kandang Hewan yang Bau?

pages/6/page-1.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul _Terganggu Bau Kandang Hewan Milik Tetangga_ yang dibuat oleh [Tri Jata Ayu Pramesti, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/tri-jata-ayu-pramesti--sh-lt5165540a9b53c/) dan pertama kali dipublikasikan pada 15 Juli 2014.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Hukumnya Hewan Peliharaan Tetangga Mengotori Depan Rumah ](/klinik/a/hukumnya-hewan-peliharaan-tetangga-mengotori-depan-rumah-lt537222c7e9895/)  13 Okt 2023 [ #### Adakah Akibat Hukum Mengunggah Foto Satwa yang Dilindungi? ](/klinik/a/adakah-akibat-hukum-mengunggah-foto-satwa-yang-dilindungi-lt5331b2f864d1f/)  28 Mar 2014 [ #### Langkah Hukum Jika Diserang Anjing Tetangga ](/klinik/a/langkah-hukum-jika-diserang-anjing-tetangga-lt52c72fff1e4d6/)  07 Jan 2014 [ #### Jerat Hukum Penganiaya Binatang ](/klinik/a/jerat-hukum-penganiaya-binatang-lt5181e7cb577f6/)  22 Mei 2013 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Pendataan Peternakan** Kami mengasumsikan bahwa tetangga Anda memelihara babi di kandang dengan jumlah tidak lebih dari 50 ekor. Memelihara hewan ternak seperti yang tetangga Anda lakukan dapat dikategorikan sebagai bentuk **budi daya** yaitu kegiatan untuk memproduksi hasil ternak dan hasil ikutannya bagi konsumen.[\[1\]](#_ftn1) Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Lantas, apakah peternakan harus ada izin? Dalam konteks ini, budi daya babi dengan jumlah kurang dari sama dengan 50 ekor dikategorikan dalam **skala usaha mikro**[\[2\]](#_ftn2) sehingga harus memiliki TBP.[\[3\]](#_ftn3) **TBP atau Tanda Bukti Pendataan** adalah tanda bukti identifikasi dan pendataan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada peternak yang melakukan budi daya skala usaha mikro.[\[4\]](#_ftn4) TBP diterbitkan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan sub urusan peternakan dan kesehatan hewan, dengan melakukan **pendataan** terhadap peternak yang melakukan budi daya skala usaha mikro.[\[5\]](#_ftn5) **Pendataan** tersebut paling sedikit memuat:[\[6\]](#_ftn6) 1. Nomor Induk Kependudukan; 2. Nomor Pokok Wajib Pajak; 3. alamat domisili peternak; 4. jenis dan jumlah ternak; 5. status penguasaan ternak; dan 6. lokasi usaha dan/atau produksi. Selanjutnya, usaha peternakan tersebut akan dilakukan **pengawasan**, salah satunya oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.[\[7\]](#_ftn7) Lantas, berapa jarak peternakan dengan pemukiman? Jika terkait dengan peternakan babi, maka Anda dapat mengacu ke salah satu peraturan bupati yaitu **[Perbup Mempawah 26/2021](https://peraturan.bpk.go.id/Details/185347/perbup-kab-mempawah-no-26-tahun-2021)**.   **Pasal 9 huruf b dan d Perbup Mempawah 26/2021** mengatur mengenai lahan dan lokasi usaha budi daya ternak babi skala kecil dan mikro, dimana harus memenuhi kriteria tidak terletak di pusat kota serta adanya persetujuan masyarakat sekitar tentang risiko yang dapat mengganggu lingkungan berupa **bau**, suara, serta pencemaran air sungai/air tanah (sumur). Dengan demikian, menurut hemat kami, jika memang Anda terganggu dengan bau dari kandang hewan milik tetangga Anda, pertama-tama, kami menyarankan agar masalah dalam kehidupan bertetangga terlebih dahulu dilakukan upaya-upaya **penyelesaian secara kekeluargaan**. Apabila upaya musyawarah dengan semangat kekeluargaan telah dilakukan dan tidak berhasil, maka yang kedua, Anda dapat **melaporkan hal tersebut kepada dinas** yang menyelenggarakan urusan di bidang peternakan dan kesehatan hewan pada kabupaten/kota tempat Anda tinggal. ### **Bisakah Menggugat Pemilik Kandang Hewan yang Bau?** Apabila musyawarah dan laporan kepada dinas kabupaten/kota tidak membuahkan hasil, Anda sebagai pihak yang merasa dirugikan dengan bau kandang hewan tersebut bisa saja menggugat pemilik hewan alias **tetangga Anda untuk bertanggung jawab atas kerugian yang Anda derita** akibat babi miliknya sebagaimana diatur dalam **Pasal 1368 [KUH Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata)**: _Pemilik seekor binatang, atau siapa yang yang memakainya, adalah, selama binatang itu dipakainya, bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu ada di bawah pengawasannya, maupun tersesat atau terlepas dari pengawasannya._ Dari pasal di atas dapat diketahui bahwa tetangga Anda sebagai pemilik babi bertanggung jawab atas segala kerugian yang disebabkan oleh babi yang dipeliharanya,  yang menimbulkan bau di sekitar tempat tinggal Anda hingga Anda dan tetangga lain terganggu. Anda dapat melakukan **gugatan** atas dasar **[perbuatan melawan hukum](https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-perbuatan-melawan-hukum-dalam-pasal-1365-kuh-perdata-lt6576f13b60c6a/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=apa_itu_pmh_pasal_1365_kuhper) (“PMH”)** jika memang ingin menggugat sejumlah ganti kerugian kepada pemilik hewan (babi) akibat bau tidak enak yang mengganggu Anda dan tetangga-tetangga lainnya. Gugatan PMH tersebut didasarkan pada ketentuan **Pasal 1365 KUH Perdata** yang berbunyi: _Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut._ Lantas, apa saja unsur-unsur PMH? Menurut **Mariam Darus Badrulzaman** dalam buku _Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga: Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan_ (hal. 165 – 166) unsur-unsur PMH dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah sebagai berikut: 1. Harus ada perbuatan, baik yang bersifat positif maupun negatif. 2. Perbuatan itu harus melawan hukum. 3. Ada kerugian. 4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian. 5. Ada kesalahan (_schuld_). Selanjutnya, menurut **Rosa Agustina** dalam buku _Perbuatan Melawan Hukum_ (hal. 117), yang dimaksud dengan “perbuatan melawan hukum”, antara lain: 1. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; 2. bertentangan dengan hak subjektif orang lain; 3. bertentangan dengan kesusilaan; 4. bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. Untuk bisa menggugat PMH, Anda harus melihat kembali, apakah perbuatan tetangga Anda selaku pemilik kandang babi yang berdekatan dengan dapur Anda itu menyebabkan kerugian terhadap Anda. Misalnya kotoran babi milik tetangga Anda mencemari sumber air, saluran air, udara, maupun lingkungan sekitar, sehingga menimbulkan atau berpotensi menimbulkan penyakit tertentu. Di samping itu, untuk dapat dikategorikan sebagai PMH, perbuatan tetangga Anda yang memiliki kandang kambing berdekatan dengan dapur Anda itu harus termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum, seperti bertentangan dengan kewajibannya untuk turut menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Anda juga dapat memeriksa apakah kandang babi miliknya bertentangan dengan ketentuan lokasi kandang hewan sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan di daerah Anda. Selanjutnya, Anda dapat **menggugat** tetangga Anda yang memiliki kandang itu **secara perdata ke pengadilan negeri** di daerah hukum tempat tergugat (tetangga Anda) tinggal.[\[8\]](#_ftn8) Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut **[di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik)**. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata) Herzien Inlandsch Reglement [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/27228/herzien-inlandsch-reglement?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=hir) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5ee87f7f173f0/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permentan_14_2020) Peraturan Bupati Mempawah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penataan Usaha Budidaya Peternakan [](https://peraturan.bpk.go.id/Details/185347/perbup-kab-mempawah-no-26-tahun-2021) REFERENSI --------- 1. Mariam Darus Badrulzaman. _Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga: Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan_. Yogyakarta: Deepublish Digital, 2023; 2. Rosa Agustina. _Perbuatan Melawan Hukum_. Penerbit Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, 2003. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1 angka 2 [Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5ee87f7f173f0/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permentan_14_2020) (“Permentan 14/2020”) [\[2\]](#_ftnref2) Lampiran II Permentan 14/2020 hal. 19 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 9 ayat (1) huruf a Permentan 14/2020 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 1 angka 4 Permentan 14/2020 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 12 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 18 Permentan 14/2020 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 13 Permentan 14/2020 [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 24 ayat (1) jo. Pasal 25 Permentan 14/2020 [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 118 ayat (1) [Herzien Inlandsch Reglement](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/27228/herzien-inlandsch-reglement?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=hir) Tags ---- [hewan](/tag/hewan) [pmh](/tag/pmh) [perbuatan melawan hukum](/tag/perbuatan-melawan-hukum) [tetangga](/tag/tetangga)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Program Komputer dalam UU Hak CiptaPerlindungan hukum terhadap suatu program komputer (dalam hal ini perangkat lunak atau software) dapat Anda temukan pada UU Hak Cipta. Perlu Anda ketahui bahwa hak cipta berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta, adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Selanjutnya, ciptaan adalah adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.[1]Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Kemudian, program komputer merupakan suatu ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf s UU Hak Cipta.Program komputer sendiri adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu.[2]Pembajakan SoftwareBerkaitan dengan pertanyaan Anda, berdasarkan laman #SayNoTo Software Piracy/ Perangkat Lunak Bajakan dari Kemenkes Ditjen P2P, software bajakan merupakan software yang dimodifikasi sedemikian rupa untuk dapat digunakan tanpa memerlukan aktivasi atau lisensi yang resmi.Kemudian, Pasal 1 angka 23 UU Hak Cipta menjelaskan bahwa pembajakan merupakan penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.Adapun yang dimaksud dengan penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.[3] Sedangkan pendistribusian adalah penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran ciptaan dan/atau produk hak terkait.[4]Selanjutnya, mengenai pembajakan, penting untuk diketahui juga mengenai hak ekonomi. Pasal 8 UU Hak Cipta menjelaskan bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat atas ciptaannya.Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:[5]Penerbitan ciptaan;Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;Penerjemahan ciptaan;Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;Pendistribusian ciptaan atau salinannya;Pertunjukan ciptaan;Pengumuman ciptaan;Komunikasi ciptaan; danPenyewaan ciptaanSelain itu, setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.[6] Kemudian, setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.[7]Penggunaan secara komersial sendiri adalah pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.[8]Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta/pemegang hak cipta yang melakukan pelanggaran hak ekonomi dengan menggandakan ciptaan dan mendistribusikan ciptaan atau salinannya untuk penggunaan secara komersial dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1 miliar.[9]Jika pelanggaran hak ekonomi tersebut dilakukan dalam bentuk pembajakan, maka pelaku dapat dipidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4 miliar.[10]Lantas, jika software digunakan untuk tujuan edukasi, apakah orang yang menggunakan software bajakan untuk edukasi dapat dipidana?Doktrin Fair Use Hak Cipta Untuk menjawab pertanyaan Anda, penting untuk diketahui mengenai doktrin fair use. Fair use adalah hak istimewa terhadap orang lain selain pencipta dan pemegang hak cipta untuk menggunakan objek hak cipta dengan cara yang wajar tanpa persetujuannya, meskipun terdapat monopoli yang diberikan kepada pemilik oleh hak cipta.[11]Doktrin fair use ini bertujuan agar dapat menyeimbangkan hak pemilik dengan kepentingan masyarakat. Hak milik atas suatu ciptaan tidak serta merta menjadikan pemilik hak cipta untuk memonopoli dan memperkaya sendiri atas hak ekonomi yang sudah diperoleh melalui ciptaannya. UU Hak Cipta mengizinkan penggunaan ciptaan-ciptaan tertentu tanpa izin dari seorang pencipta, pengaturan ini terdapat dalam Pasal 43 s.d. Pasal 51 UU Hak Cipta.[12]Salah satu pasal yang mengatur mengenai fair use dapat anda lihat pada ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU Hak Cipta yang berbunyi:Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau pengubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta;Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislative, dan peradilan;Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atauPertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.Adapun yang dimaksud dengan "sebagian yang substansial" adalah bagian yang paling penting dan khas yang menjadi ciri dari ciptaan.[13] Sedangkan “kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta” pada pasal tersebut adalah kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan.[14]Dengan demikian, pada kasus yang Anda tanyakan dapat diberlakukan doktrin fair use.Sehingga, penggunaan software bajakan untuk kepentingan edukasi/pendidikan tidak termasuk pelanggaran hak cipta selama tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta, dan selama sumber aslinya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap.Di lain sisi, untuk meminimalisir adanya pelanggaran hak cipta yang dapat merugikan kepentingan pencipta atau pemegang hak cipta, kami menyarankan bahwa solusi yang dapat ditempuh antara lain pendanaan laboratorium komputer yang lengkap dengan software asli di sekolah maupun di kampus. Selain itu, instansi pendidikan juga dapat menggunakan open source software, yaitu software yang kode programnya bersifat terbuka sehingga software yang bersangkutan bisa dipelajari dengan cara melihat langsung kode programnya, untuk selanjutnya bila perlu bisa dilakukan perubahan baik bersifat mengganti atau menambah kode program lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan software yang akan dibangun. Keuntungan open source software adalah software dapat secara gratis diperoleh, digunakan, dan disebarkan tanpa perlu ada kekhawatiran penggunaan software ilegal atau pembayaran biaya lisensi.[15]Baca juga: Ketentuan Perjanjian Lisensi untuk Program KomputerDemikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.REFERENSIAna Hadiana. Peranan Open Source Software (OSS) dalam Perkembangan TIK. Jurnal Media Informatika, Vol. 8, No. 3, 2009;Khoirul Hidayah. Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Malang: Setara Press, 2017;Sudjana. Implikasi Doktrin “Fair Use” Terhadap Pengembangan Ilmu Pengetahuan oleh Akademisi (Dosen) atau Peneliti dalam Perspektif Hukum Hak Cipta. Veritas et Justitia, Vol 4, Nomor 2, 2018;#SayNoTo Software Piracy/ Perangkat Lunak Bajakan, Kemenkes Ditjen P2P, diakses pada Kamis, 27 Juni 2024, pukul 15.31 WIB.[1] Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UU Hak Cipta”)[2] Pasal 1 angka 9 UU Hak Cipta[3] Pasal 1 angka 12 UU Hak Cipta[4] Pasal 1 angka 17 UU Hak Cipta[5] Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta[6] Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta[7] Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta[8] Pasal 1 angka 24 UU Hak Cipta[9] Pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta[10] Pasal 113 ayat (4) UU Hak Cipta[11] Sudjana. Implikasi Doktrin “Fair Use” Terhadap Pengembangan Ilmu Pengetahuan oleh Akademisi (Dosen) atau Peneliti dalam Perspektif Hukum Hak Cipta. Veritas et Justitia, Vol 4, Nomor 2, 2018, hal. 502[12] Khoirul Hidayah. Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Malang: Setara Press, 2017, hal. 37-38[13] Penjelasan Pasal 44 ayat (1) UU Hak Cipta[14] Penjelasan Pasal 44 ayat (1) huruf a UU Hak Cipta[15] Ana Hadiana. Peranan Open Source Software (OSS) dalam Perkembangan TIK. Jurnal Media Informatika, Vol. 8, No. 3, 2009, hal. 150Tagskomputeruu hak ciptahak ciptapendidikan

Bisakah seseorang dipidana karena menggunakan software bajakan untuk keperluan edukasi bukan untuk keperluan komersial? Bolehkah software bajakan dipakai untuk pendidikan? Misalnya software bajakan tersebut digunakan di lingkungan sekolah atau kampus.

Dalam UU Hak Cipta, program komputer (dalam hal ini perangkat lunak atau software) adalah ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Adapun setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta/pemegang hak cipta yang melakukan pelanggaran hak ekonomi dengan menggandakan ciptaan dan mendistribusikan ciptaan atau salinannya untuk penggunaan secara komersial dapat dipidana penjara maksimal 4 tahun dan/atau pidana denda maksimal Rp1 miliar. Lalu, jika pelanggaran hak ekonomi tersebut dilakukan dalam bentuk pembajakan, maka pelaku dapat dipidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau pidana denda maksimal Rp4 miliar. Lantas, jika software digunakan untuk tujuan edukasi, apakah orang yang menggunakan software bajakan untuk edukasi dapat dipidana? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 2023Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-dipidana-karena-menggunakan-isoftware-i-bajakan-untuk-edukasi-lt667d8c7e403b5/

Bisakah Dipidana karena Menggunakan Software Bajakan untuk Edukasi?

pages/6/page-2.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Program Komputer dalam UU Hak Cipta** Perlindungan hukum terhadap suatu program komputer (dalam hal ini perangkat lunak atau _software_) dapat Anda temukan pada [**UU Hak Cipta**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5460681737444/undang-undang-nomor-28-tahun-2014/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_hak_cipta). Perlu Anda ketahui bahwa **hak cipta** berdasarkan **Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta**, adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu **ciptaan** diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, **ciptaan** adalah adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.[\[1\]](#_ftn1) Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Kemudian, **program komputer** merupakan suatu ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, sebagaimana diatur dalam **Pasal 40 ayat (1) huruf s UU Hak Cipta**. Program komputer sendiri adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu.[\[2\]](#_ftn2) ### **Pembajakan _Software_** Berkaitan dengan pertanyaan Anda, berdasarkan laman **[#_SayNoTo Software Piracy_/ Perangkat Lunak Bajakan](https://p2p.kemkes.go.id/saynoto-software-piracy-perangkat-lunak-bajakan/)** dari **Kemenkes Ditjen P2P**, _software_ bajakan merupakan _software_ yang dimodifikasi sedemikian rupa untuk dapat digunakan tanpa memerlukan aktivasi atau lisensi yang resmi. Kemudian, **Pasal 1 angka 23 UU Hak Cipta** menjelaskan bahwa **pembajakan** merupakan **penggandaan** ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan **pendistribusian** barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Adapun yang dimaksud dengan **penggandaan** adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.[\[3\]](#_ftn3) Sedangkan **pendistribusian** adalah penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran ciptaan dan/atau produk hak terkait.[\[4\]](#_ftn4) Selanjutnya, mengenai pembajakan, penting untuk diketahui juga mengenai hak ekonomi. **Pasal 8 UU Hak Cipta** menjelaskan bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat atas ciptaannya. Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:[\[5\]](#_ftn5) 1. Penerbitan ciptaan; 2. **Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya**; 3. Penerjemahan ciptaan; 4. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; 5. **Pendistribusian ciptaan atau salinannya**; 6. Pertunjukan ciptaan; 7. Pengumuman ciptaan; 8. Komunikasi ciptaan; dan 9. Penyewaan ciptaan Selain itu, setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.[\[6\]](#_ftn6) Kemudian, setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara **komersial** ciptaan.[\[7\]](#_ftn7) **Penggunaan secara komersial** sendiri adalah pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.[\[8\]](#_ftn8) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta/pemegang hak cipta yang melakukan pelanggaran hak ekonomi dengan menggandakan ciptaan dan mendistribusikan ciptaan atau salinannya untuk penggunaan secara komersial dapat **dipidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1 miliar**.[\[9\]](#_ftn9) Jika pelanggaran hak ekonomi tersebut dilakukan dalam bentuk pembajakan, maka pelaku dapat **dipidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4 miliar**.[\[10\]](#_ftn10) Lantas, jika _software_ digunakan untuk tujuan edukasi, apakah orang yang menggunakan _software_ bajakan untuk edukasi dapat dipidana? ### **Doktrin _Fair Use_ Hak Cipta** Untuk menjawab pertanyaan Anda, penting untuk diketahui mengenai doktrin _fair use_. **_Fair use_** adalah hak istimewa terhadap orang lain selain pencipta dan pemegang hak cipta untuk menggunakan objek hak cipta dengan cara yang wajar tanpa persetujuannya, meskipun terdapat monopoli yang diberikan kepada pemilik oleh hak cipta.[\[11\]](#_ftn11) Doktrin _fair use_ ini bertujuan agar dapat menyeimbangkan hak pemilik dengan kepentingan masyarakat. Hak milik atas suatu ciptaan tidak serta merta menjadikan pemilik hak cipta untuk memonopoli dan memperkaya sendiri atas hak ekonomi yang sudah diperoleh melalui ciptaannya. UU Hak Cipta mengizinkan penggunaan ciptaan-ciptaan tertentu tanpa izin dari seorang pencipta, pengaturan ini terdapat dalam **Pasal 43 s.d. Pasal 51 UU Hak Cipta**.[\[12\]](#_ftn12) Salah satu pasal yang mengatur mengenai _fair_ use dapat anda lihat pada ketentuan **Pasal 44 ayat (1) UU Hak Cipta** yang berbunyi: **_Penggunaan_**_, pengambilan, **penggandaan**, dan/atau pengubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau **sebagian yang substansial** tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:_ 1. **_Pendidikan,_** _penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan **tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta**;_ 2. _Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislative, dan peradilan;_ 3. _Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau_ 4. _Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta._ Adapun yang dimaksud dengan "sebagian yang substansial" adalah bagian yang paling penting dan khas yang menjadi ciri dari ciptaan.[\[13\]](#_ftn13) Sedangkan “kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta” pada pasal tersebut adalah kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan.[\[14\]](#_ftn14) Dengan demikian, pada kasus yang Anda tanyakan dapat diberlakukan doktrin _fair use_. Sehingga, penggunaan _software_ bajakan untuk kepentingan edukasi/pendidikan tidak termasuk pelanggaran hak cipta selama tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta, dan selama sumber aslinya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap. Di lain sisi, untuk meminimalisir adanya pelanggaran hak cipta yang dapat merugikan kepentingan pencipta atau pemegang hak cipta, kami menyarankan bahwa solusi yang dapat ditempuh antara lain pendanaan laboratorium komputer yang lengkap dengan _software_ asli di sekolah maupun di kampus. Selain itu, instansi pendidikan juga dapat menggunakan **_open source software_**, yaitu _software_ yang kode programnya bersifat terbuka sehingga _software_ yang bersangkutan bisa dipelajari dengan cara melihat langsung kode programnya, untuk selanjutnya bila perlu bisa dilakukan perubahan baik bersifat mengganti atau menambah kode program lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan _software_ yang akan dibangun. Keuntungan _open source software_ adalah _software_ dapat secara gratis diperoleh, digunakan, dan disebarkan tanpa perlu ada kekhawatiran penggunaan _software_ ilegal atau pembayaran biaya lisensi.[\[15\]](#_ftn15) Baca juga: **[Ketentuan Perjanjian Lisensi untuk Program Komputer](https://www.hukumonline.com/klinik/a/ketentuan-perjanjian-lisensi-untuk-program-komputer-lt6543626118f88/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=ketentuan_perjanjian_lisensi_program_komputer)** Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5460681737444/undang-undang-nomor-28-tahun-2014/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_hak_cipta). REFERENSI --------- 1. Ana Hadiana. _Peranan Open Source Software (OSS) dalam Perkembangan TIK_. Jurnal Media Informatika, Vol. 8, No. 3, 2009; 2. Khoirul Hidayah. _Hukum Hak Kekayaan Intelektual._ Malang: Setara Press, 2017; 3. Sudjana. _Implikasi Doktrin “Fair Use” Terhadap Pengembangan Ilmu Pengetahuan oleh Akademisi (Dosen) atau Peneliti dalam Perspektif Hukum Hak Cipta_. Veritas et Justitia, Vol 4, Nomor 2, 2018; 4. [#_SayNoTo Software Piracy_/ Perangkat Lunak Bajakan](https://p2p.kemkes.go.id/saynoto-software-piracy-perangkat-lunak-bajakan/), Kemenkes Ditjen P2P, diakses pada Kamis, 27 Juni 2024, pukul 15.31 WIB. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1 angka 3 [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5460681737444/undang-undang-nomor-28-tahun-2014/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_hak_cipta) (“UU Hak Cipta”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 1 angka 9 UU Hak Cipta [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 1 angka 12 UU Hak Cipta [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 1 angka 17 UU Hak Cipta [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 1 angka 24 UU Hak Cipta [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta [\[10\]](#_ftnref10) Pasal 113 ayat (4) UU Hak Cipta [\[11\]](#_ftnref11) Sudjana. _Implikasi Doktrin “Fair Use” Terhadap Pengembangan Ilmu Pengetahuan oleh Akademisi (Dosen) atau Peneliti dalam Perspektif Hukum Hak Cipta_. Veritas et Justitia, Vol 4, Nomor 2, 2018, hal. 502 [\[12\]](#_ftnref12) Khoirul Hidayah. _Hukum Hak Kekayaan Intelektual._ Malang: Setara Press, 2017, hal. 37-38 [\[13\]](#_ftnref13) Penjelasan Pasal 44 ayat (1) UU Hak Cipta [\[14\]](#_ftnref14) Penjelasan Pasal 44 ayat (1) huruf a UU Hak Cipta [\[15\]](#_ftnref15) Ana Hadiana. _Peranan Open Source Software (OSS) dalam Perkembangan TIK_. Jurnal Media Informatika, Vol. 8, No. 3, 2009, hal. 150 Tags ---- [komputer](/tag/komputer) [uu hak cipta](/tag/uu-hak-cipta) [hak cipta](/tag/hak-cipta) [pendidikan](/tag/pendidikan)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Hukumnya Jika Melihat Isi HP Orang Lain Tanpa Izin yang dibuat oleh Dimas Hutomo, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Selasa, 2 April 2019, kemudian pertama kali dimutakhirkan pada 22 November 2022.KLINIK TERKAITHukum Menikah dengan Identitas Palsu18 Nov 2022Hukumnya Palsukan Identitas untuk Buat Paspor14 Nov 2022Jerat Hukum Pemalsuan Identitas Menurut KUHP dan UU PDP27 Okt 2022Hukumnya Memalsukan Identitas Agar Bisa Poligami 25 Okt 2022Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Dalam pertanyaan Anda disebutkan seseorang telah melihat isi ponsel atau yang dikenal dengan handphone (“HP”) Anda tanpa izin. Terkait isi yang tersimpan dalam HP, kami asumsikan memuat hal-hal yang bersifat privasi yang merupakan data pribadi.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Lantas menjawab pertanyaan Anda, apakah ada undang-undang tentang privasi? Kini perihal pelindungan data pribadi, Indonesia telah memiliki UU PDP yang disahkan pada 17 Oktober 2022.Data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.[1] Data pribadi sendiri terdiri dari yang bersifat spesifik dan umum.[2]Sebelumnya perihal perlindungan hak privasi telah tercantum dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yakni setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.Rumusan pasal tersebut memiliki nuansa perlindungan yang sama dengan rumusan Article 12 Universal Declaration of Human Rights yang kemudian diadopsi ke dalam Article 17 International Covenant on Civil and Political Rightsyang secara eksplisit memberikan jaminan terhadap hak atas privasi.Setelah memahami dasar hukum pelindungan data pribadi dan hak privasi, kemudian apa hukum melihat HP orang tanpa izin? Menurut hemat kami, sanksi melihat HP orang tanpa izin perlu dilihat lagi secara kasuistis, seperti dalam bentuk apa perbuatan tersebut dilakukan, dengan penjelasan di bawah ini.Pasal Membuka HP Orang Tanpa Izin Jika yang dimaksud dengan melihat isi file yang tersimpan dalam HP berarti secara langsung orang tersebut telah mengakses HP Anda. Perbuatan ini dapat dikategorikan yang dinyatakan dalam Pasal 30 ayat (1) UU ITE yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun.Mengenai unsur-unsur pidana dalam Pasal 30 ayat (1) UU ITE, dalam artikel Istri Diam-diam Membuka HP Suami, Langgar Privasi? dijelaskan sebagai berikut.Unsur ‘dengan sengaja’ ialah tahu dan menghendaki suatu perbuatan yang dilarang, atau mengetahui dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang. Dalam konteks pasal ini, sengaja memiliki makna mengetahui dan menghendaki mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain.Unsur ‘tanpa hak’ maksudnya tidak memiliki hak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun alas hukum lain yang sah, seperti perjanjian perusahaan, atau perjanjian jual beli.Unsur ‘melawan hukum’ dapat bersifat formil maupun materiil. Melawan hukum secara formil maksudnya melanggar peraturan perundang-undangan, sedangkan melawan hukum materiil maknanya tidak hanya terhadap pelanggaran menurut undang-undang, tetapi juga melawan hukum yang tidak tertulis.Unsur ‘mengakses’ mengandung makna melakukan interaksi dengan sistem elektronik, termasuk berada (secara virtual) dalam sistem elektronik yang dimaksud.Atas perbuatan hukum membuka HP tanpa izin, pelaku yang melihat isi HP Anda tanpa izin dengan cara apapun dan Anda tidak menghendakinya diancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp600 juta.[3]Lain halnya jika pelaku melihat isi HP Anda dengan tujuan memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik Anda, ia diancam pidana penjara 7 tahun dan/atau denda paling banyak Rp700 juta.[4]Sedangkan bila pelaku mengakses isi HP Anda dengan cara melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan dapat dipidana penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda paling banyak Rp800 juta.[5]Selanjutnya, apa hukuman bagi orang yang melanggar privasi? Ditinjau dari UU PDP, pasal membuka HP orang tanpa izin dengan tujuan tertentu yang berkaitan dengan data pribadi, bisa merujuk pada rumusan Pasal 65 jo. Pasal 67 UU PDP berikut ini:Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar.Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dipidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4 miliar.Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar.Namun meski hal ini terkait dengan hak privasi seseorang, kiranya dapat diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu, agar tidak serta merta dikenakan sanksi pidana karena hukum pidana sebagai ultimum remedium (upaya terakhir).Baca juga: Arti Ultimum Remedium sebagai Sanksi PamungkasDemikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ElektronikUndang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ElektronikUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ElektronikUndang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data PribadiREFERENSIUniversal Declaration of Human Rights, yang diakses pada 27 Juni 2024, pukul 11.00 WIB;International Covenant on Civil and Political Rights, yang diakses pada 27 Juni 2024, pukul 11.04 WIB.[1] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (“UU PDP”)[2] Pasal 4 ayat (1) UU PDP[3] Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU ITE")[4] Pasal 30 ayat (2) jo. Pasal 46 ayat (2) UU ITE[5] Pasal 30 ayat (2) jo. Pasal 46 ayat (3) UU ITETagsgooglehak asasi manusiahandphonehphukumhukumonlineonlinepelindungan data pribadipidanaprivasiteknologitelekomunikasiuu pdp

Saya ingin bertanya apakah ada undang-undang tentang privasi? Sebab, ada orang yang telah berani melihat isi file HP saya tanpa sepengetahuan saya. Saya merasa tidak nyaman. Apa pasal membuka hp orang tanpa izin? Apa hukuman bagi orang yang melanggar privasi? Terima kasih.

Terkait apa pasal membuka HP orang tanpa izin perlu dilihat dulu secara kasuistik dalam tujuan apa dan dilakukan dengan cara seperti apa. Misalnya data pribadi atau file yang tersimpan dalam HP akan disebarluaskan, disalahgunakan, atau dilakukan dengan cara menjebol sistem pengamanan, dan lain-lain. Sepanjang penelusuran kami, jerat pasal tentang membuka HP orang lain diancam pidana dalam UU ITE serta perubahannya dan UU PDP. Bagaimana bunyi pasalnya? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Hukum Menikah dengan Identitas Palsu18 Nov 2022Hukumnya Palsukan Identitas untuk Buat Paspor14 Nov 2022Jerat Hukum Pemalsuan Identitas Menurut KUHP dan UU PDP27 Okt 2022Hukumnya Memalsukan Identitas Agar Bisa Poligami 25 Okt 2022Hukum Menikah dengan Identitas Palsu18 Nov 2022Hukumnya Palsukan Identitas untuk Buat Paspor14 Nov 2022Jerat Hukum Pemalsuan Identitas Menurut KUHP dan UU PDP27 Okt 2022Hukumnya Memalsukan Identitas Agar Bisa Poligami 25 Okt 2022Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-membuka-hp-orang-lt5c9d0d097105e/

Jerat Pasal Membuka HP Orang Lain Tanpa Izin

pages/6/page-3.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul** _**Hukumnya Jika Melihat Isi HP Orang Lain Tanpa Izin**_ **yang dibuat oleh** [**Dimas Hutomo, S.H.**](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/dimas-hutomo--sh-lt5b4dc1b842992) **dan pertama kali dipublikasikan pada Selasa, 2 April 2019, kemudian pertama kali dimutakhirkan pada 22 November 2022.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Hukum Menikah dengan Identitas Palsu ](/klinik/a/hukum-menikah-dengan-identitas-palsu-lt63775267a9a8b/)  18 Nov 2022 [ #### Hukumnya Palsukan Identitas untuk Buat Paspor ](/klinik/a/hukumnya-palsukan-identitas-untuk-buat-paspor-lt62c3e91a318f3/)  14 Nov 2022 [ #### Jerat Hukum Pemalsuan Identitas Menurut KUHP dan UU PDP ](/klinik/a/jerat-hukum-pemalsuan-identitas-menurut-kuhp-dan-uu-pdp-lt52f514cb0b506/)  27 Okt 2022 [ #### Hukumnya Memalsukan Identitas Agar Bisa Poligami ](/klinik/a/hukumnya-memalsukan-identitas-agar-bisa-poligami-lt6313aec89d45b/)  25 Okt 2022 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. Dalam pertanyaan Anda disebutkan seseorang telah melihat isi ponsel atau yang dikenal dengan _handphone_ (“HP”) Anda tanpa izin. Terkait isi yang tersimpan dalam HP, kami asumsikan memuat hal-hal yang bersifat privasi yang merupakan data pribadi. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Lantas menjawab pertanyaan Anda, apakah ada undang-undang tentang privasi? Kini perihal pelindungan data pribadi, Indonesia telah memiliki [UU PDP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt634e841e24ca9/undang-undang-nomor-27-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_27_2022) yang disahkan pada 17 Oktober 2022. Data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui [sistem elektronik](https://www.hukumonline.com/kamus/s/sistem-elektronik) atau nonelektronik.[\[1\]](#_ftn1) Data pribadi sendiri terdiri dari yang bersifat spesifik dan umum.[\[2\]](#_ftn2) Sebelumnya perihal perlindungan hak privasi telah tercantum dalam **Pasal 28G ayat (1) [UUD 1945](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945)** yakni setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Rumusan pasal tersebut memiliki nuansa perlindungan yang sama dengan rumusan **_Article 12_** _[**Universal Declaration of Human Rights**](https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/)_ yang kemudian diadopsi ke dalam **_Article 17_** _[**International Covenant on Civil and Political Rights**](https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?chapter=4&clang=_en&mtdsg_no=IV-4&src=IND)_yang secara eksplisit memberikan jaminan terhadap hak atas privasi. Setelah memahami dasar hukum pelindungan data pribadi dan hak privasi, kemudian apa hukum melihat HP orang tanpa izin? Menurut hemat kami, sanksi melihat HP orang tanpa izin perlu dilihat lagi secara kasuistis, seperti dalam bentuk apa perbuatan tersebut dilakukan, dengan penjelasan di bawah ini. ### **Pasal Membuka HP Orang Tanpa Izin** Jika yang dimaksud dengan melihat isi _file_ yang tersimpan dalam HP berarti secara langsung orang tersebut telah mengakses HP Anda. Perbuatan ini dapat dikategorikan yang dinyatakan dalam **Pasal 30 ayat (1)** [**UU ITE**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_ITE) yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Mengenai unsur-unsur pidana dalam Pasal 30 ayat (1) UU ITE, dalam artikel [**Istri Diam-diam Membuka HP Suami, Langgar Privasi?**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/diam-diam-membuka-hp-suami--apakah-melanggar-hukum-lt50fa5ca5c544b?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=diamdiam_buka_HP) dijelaskan sebagai berikut. 1. Unsur ‘dengan sengaja’ ialah tahu dan menghendaki suatu perbuatan yang dilarang, atau mengetahui dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang. Dalam konteks pasal ini, sengaja memiliki makna mengetahui dan menghendaki mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain. 2. Unsur **‘**tanpa hak**’** maksudnya tidak memiliki hak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun alas hukum lain yang sah, seperti perjanjian perusahaan, atau perjanjian jual beli. 3. Unsur ‘melawan hukum’ dapat bersifat formil maupun materiil. Melawan hukum secara formil maksudnya melanggar peraturan perundang-undangan, sedangkan melawan hukum materiil maknanya tidak hanya terhadap pelanggaran menurut undang-undang, tetapi juga melawan hukum yang tidak tertulis. 4. Unsur ‘mengakses’ mengandung makna melakukan interaksi dengan sistem elektronik, termasuk berada (secara virtual) dalam sistem elektronik yang dimaksud. Atas perbuatan hukum membuka HP tanpa izin, pelaku yang melihat isi HP Anda tanpa izin dengan cara apapun dan Anda tidak menghendakinya diancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp600 juta.[_**\[3\]**_](#_ftn3) Lain halnya jika pelaku melihat isi HP Anda dengan tujuan memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik Anda, ia diancam pidana penjara 7 tahun dan/atau denda paling banyak Rp700 juta.[\[4\]](#_ftn4) Sedangkan bila pelaku mengakses isi HP Anda dengan cara melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan dapat dipidana penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda paling banyak Rp800 juta.[\[5\]](#_ftn5) Selanjutnya, apa hukuman bagi orang yang melanggar privasi? Ditinjau dari UU PDP, pasal membuka HP orang tanpa izin dengan tujuan tertentu yang berkaitan dengan data pribadi, bisa merujuk pada rumusan **Pasal 65 _jo._ Pasal 67 UU PDP** berikut ini: 1. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar. 2. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dipidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4 miliar. 3. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar. Namun meski hal ini terkait dengan hak privasi seseorang, kiranya dapat diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu, agar tidak serta merta dikenakan sanksi pidana karena hukum pidana sebagai _ultimum remedium_ (upaya terakhir). Baca juga: **[Arti Ultimum Remedium sebagai Sanksi Pamungkas](https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-ultimum-remedium-sebagai-sanksi-pamungkas-lt53b7be52bcf59?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=ultimum_remedium_ciptaker)** Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_ITE) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt584a7363785c8?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_19_2016) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65961ed500cf3/undang-undang-nomor-1-tahun-2024/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_2024) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt634e841e24ca9/undang-undang-nomor-27-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_27_2022) REFERENSI --------- 1. [Universal Declaration of Human Rights](https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/), yang diakses pada 27 Juni 2024, pukul 11.00 WIB; 2. [International Covenant on Civil and Political Rights](https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?chapter=4&clang=_en&mtdsg_no=IV-4&src=IND), yang diakses pada 27 Juni 2024, pukul 11.04 WIB. [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1 angka 1 [Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt634e841e24ca9/undang-undang-nomor-27-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_27_2022) (“UU PDP”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 4 ayat (1) UU PDP [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 46 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_ITE) ("UU ITE") [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 30 ayat (2) _jo_. Pasal 46 ayat (2) UU ITE [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 30 ayat (2) _jo._ Pasal 46 ayat (3) UU ITE Tags ---- [google](/tag/google) [hak asasi manusia](/tag/hak-asasi-manusia) [handphone](/tag/handphone) [hp](/tag/hp) [hukum](/tag/hukum) [hukumonline](/tag/hukumonline) [online](/tag/online) [pelindungan data pribadi](/tag/pelindungan-data-pribadi) [pidana](/tag/pidana) [privasi](/tag/privasi) [teknologi](/tag/teknologi) [telekomunikasi](/tag/telekomunikasi) [uu pdp](/tag/uu-pdp)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITLangkah Hukum Jika Pengusaha Tak Membayar Upah Lembur03 Jun 2024Kerja Lembur di Hari Lebaran, Begini Perhitungan Upahnya04 Apr 2024Hukumnya Geser Hari Libur Tanpa Bayar Upah Lembur06 Feb 2024Jika Uang Lembur Tidak Sesuai Jam Kerja Lembur22 Nov 2023Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami akan jelaskan terlebih dahulu mengenai peraturan perusahaan, peraturan kerja bersama, dan perjanjian kerja. Pengertian PP, PKB, dan Perjanjian KerjaMenurut Pasal 1 angka 20 UU Ketenagakerjaan, peraturan perusahaan (“PP”) adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.Sedangkan yang dimaksud dengan perjanjian kerja bersama (“PKB”) adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 21 UU Ketenagakerjaan.Sebagai informasi, perbedaan antara PP dan PKB terletak pada inisiatif pembuatannya. PP disusun oleh dan menjadi tanggung jawab pengusaha yang bersangkutan.[1] Namun dalam proses penyusunannya, pengusaha wajib memerhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja/buruh pada perusahaan tersebut. Jika di perusahaan telah terdapat serikat pekerja/serikat buruh, maka wakil pekerja/buruh merupakan pengurus serikat. Sementara jika di dalam perusahaan belum terbentuk serikat, maka dalam penyusunan PP, wakil pekerja/buruh dipilih secara demokratis untuk mewakili kepentingan buruh di perusahaan.[2]Berbeda dengan PP, PKB dibuat oleh serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha melalui mekanisme musyawarah.[3]Adapun menurut Pasal 1 angka 14 UU Ketenagakerjaan, perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Isi PP, PKB, dan Perjanjian KerjaSelanjutnya, PP sekurang-kurangnya harus memuat:[4]hak dan kewajiban pengusaha;hak dan kewajiban pekerja/buruh;syarat kerja;tata tertib perusahaan; danjangka waktu berlakunya peraturan perusahaan.Lebih lanjut, PKB paling sedikit memuat:[5]hak dan kewajiban pengusaha;hak dan kewajiban serikat pekerja/serikat buruh serta pekerja/buruh;jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kerja bersama; dantanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja bersama.Kemudian perlu diperhatikan, ketentuan dalam PP dan PKB tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[6]Selanjutnya, perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.[7] Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (“PKWT”) didasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu, yang ditentukan berdasarkan perjanjian kerja.[8]Berdasarkan Pasal 13 PP 35/2021, PKWT paling sedikit harus memuat:nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;jabatan atau jenis pekerjaan;tempat pekerjaan;besaran dan cara pembayaran upah;hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau syarat kerja yang diatur dalam PP atau PKB;mulai dan jangka waktu berlakunya PKWT;tempat dan tanggal PKWT dibuat; dantanda tangan para pihak dalam PKWT.Sedangkan untuk isi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (“PKWTT”) diatur dalam Pasal 54 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, yaitu perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang kurangnya harus memuat:nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;jabatan atau jenis pekerjaan;tempat pekerjaan;besarnya upah dan cara pembayarannya;syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh;mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dantanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.Adapun ketentuan dalam PKWTT mengenai besarnya upah dan cara pembayarannya serta syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh, tidak boleh bertentangan dengan PP, PKB, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[9]Berdasarkan penjelasan mengenai PP, PKB, dan perjanjian kerja, dapat kami simpulkan bahwa antara perusahaan dan pekerja terdapat perjanjian atau peraturan yang disepakati kedua belah pihak, yang mana dalam perjanjian maupun peraturan tersebut dimuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja, juga tata tertib perusahaan.Menjawab pertanyaan Anda yang pertama, sepanjang penelusuran kami, UU Ketenagakerjaan dan perubahannya tidak mengatur mengenai sistem absensi menggunakan aplikasi dan sanksinya jika karyawan lupa melakukan absensi melalui aplikasi. Sehingga menurut hemat kami, ketentuan mengenai absensi karyawan melalui aplikasi termasuk dalam tata tertib perusahaan atau termasuk dalam syarat kerja yang memuat kewajiban pekerja. Dengan demikian, sanksi/konsekuensi bagi karyawan yang lupa melakukan absensi melalui aplikasi dapat diatur dalam PP, PKB, atau perjanjian kerja.Namun patut diingat, ketentuan (misalnya sanksi/konsekuensi) dalam PP dan PKB tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, apabila ketentuan absensi melalui aplikasi diatur dalam perjanjian kerja, syarat-syarat kerja yang memuat kewajiban pekerja juga tidak boleh bertentangan dengan PP, PKB, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika Pengusaha Tidak Bayar Upah LemburDalam kasus yang Anda tanyakan, pada intinya terdapat situasi di mana karyawan telah mengisi form lembur secara manual dan pihak perusahaan sudah menyetujui form lembur tersebut. Namun, karyawan lupa untuk melakukan pencatatan lembur melalui sistem aplikasi absensi online. Di sisi lain, pihak perusahaan (atasan) lupa bahwa form lembur tersebut sudah ia setujui sebelumnya. Hal ini berdampak pada pihak perusahaan yang akhirnya tidak memberikan persetujuan lembur. Sehingga kami asumsikan, pengusaha tidak membayar upah lembur karyawan.Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) dan (2) PP 35/2021, karyawan yang ingin melaksanakan waktu kerja lembur harus mendapatkan perintah dari pengusaha dan persetujuan dari pekerja yang bersangkutan secara tertulis dan/atau melalui media digital. Adapun perintah dan persetujuan dapat dibuat dalam bentuk daftar pekerja yang bersedia bekerja lembur yang ditandatangani oleh pekerja dan pengusaha. Dari ketentuan ini, menurut hemat kami, jika sudah ada perintah dan persetujuan kedua belah pihak secara tertulis/manual mengenai lembur, maka bukti form lembur tertulis yang diisi oleh karyawan dan disetujui oleh pihak perusahaan dapat dijadikan bukti bahwa lembur sudah disetujui. Maka, perusahaan wajib membayar upah lembur.Adapun menurut Pasal 81 angka 23 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 77 ayat (2) UU Ketenagakerjaan, waktu kerja pekerja/buruh meliputi:7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu; atau8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.Lalu, pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud di atas harus memenuhi syarat:[10]ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; danwaktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 jam dalam 1 hari dan 18 jam dalam 1 minggu.Selanjutnya, pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja, wajib membayar upah kerja lembur.[11] Sehingga, menjawab pertanyaan Anda yang kedua, apabila pengusaha melanggar kewajiban membayar upah kerja lembur, maka pengusaha yang bersangkutan akan dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 12 bulan dan/atau pidana denda paling sedikit Rp10 juta dan paling banyak Rp100 juta.[12]Akan tetapi, kami berpendapat jika karyawan lupa mengisi form lembur melalui aplikasi absensi online, menurut hemat kami hal ini bisa dijadikan alasan perusahaan terlambat membayar upah lembur, misalnya karena alasan pendataan secara online oleh HRD atau tim finance yang belum lengkap.Sebagaimana dikutip dalam Langkah Hukum Jika Pengusaha Tak Membayar Upah Lembur, jika hak karyawan untuk mendapatkan uang lembur tertunda lama (misalnya tidak terbayarkan upah lemburnya di bulan yang seharusnya, sehingga menjadi dibayarkan pada bulan berikutnya), maka ini termasuk perselisihan hak, yaitu perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, PP, atau PKB.[13]Dengan kata lain, perselisihan hak juga dapat diartikan sebagai perselisihan mengenai hak normatif yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja, PP, PKB, atau peraturan perundang-undangan.[14]Adapun langkah hukum penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dalam hal ini perselisihan hak, terdapat beberapa mekanisme: perundingan bipartit;perundingan tripartit melalui mediasi;[15]gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial.Perihal langkah hukum yang dapat ditempuh, Anda dapat membaca ulasan selengkapnya dalam 3 Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Sanksi Peringatan Atas Pelanggaran Kemudian, Anda menanyakan, dalam hal HRD/tim finance melakukan kesalahan dalam rekap absensi, apakah dapat dikenai sanksi? Pada dasarnya, HRD/tim finance sebagai karyawan dapat diberikan surat peringatan (“SP”) misalnya dalam hal ini karena tidak melaksanakan ketentuan prosedur atau Standard of Operation mengenai lembur. Pemberian SP karyawan diatur dalam Pasal 81 angka 42 Perppu Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 154A ayat (1) huruf k UU Ketenagakerjaan yang berbunyi:1. Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan:k. pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.Selengkapnya mengenai aturan pemberian SP karyawan dapat Anda baca dalam ulasan berjudul Aturan Pemberian Surat Peringatan Karyawan.Dengan demikian, kami menyarankan agar perusahaan dapat lebih gencar melakukan sosialisasi ketentuan lembur. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir timbulnya permasalahan seperti karyawan lupa mengisi form lembur pada aplikasi absensi online, keterlambatan pendataan lembur, telat bayar upah lembur, dan permasalahan lainnya. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaanUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan IndustrialPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KerjaUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja[1] Pasal 109 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)[2] Pasal 110 UU Ketenagakerjaan[3] Pasal 116 ayat (1) dan (2) UU Ketenagakerjaan[4] Pasal 111 ayat (1) UU Ketenagakerjaan[5] Pasal 124 ayat (1) UU Ketenagakerjaan[6] Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 124 ayat (2) UU Ketenagakerjaan[7] Pasal 81 angka 12 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 56 ayat (1) UU Ketenagakerjaan[8] Pasal 81 angka 12 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 56 ayat (2) UU Ketenagakerjaan[9] Pasal 54 ayat (2) UU Ketenagakerjaan[10] Pasal 81 angka 24 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 78 ayat (1) UU Ketenagakerjaan[11] Pasal 81 angka 24 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 78 ayat (2) UU Ketenagakerjaan[12] Pasal 81 angka 68 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 187 ayat (1) UU Ketenagakerjaan[13] Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU PPHI”)[14] Penjelasan Pasal 2 huruf a UU PPHI[15] Penjelasan Umum angka 6 UU PPHITagskaryawanlemburuu ketenagakerjaan

Perusahaan kami memiliki sistem absensi baru secara elektronik (aplikasi) di mana selain mencatat kehadiran, sistem tersebut juga mencatat jadwal cuti, lembur/overtime, dan business trip. Sebelumnya, absensi dilakukan secara manual. Setiap karyawan yang lembur/overtime harus mencatatkan dalam aplikasi online tersebut jika lembur/overtime, yang selanjutnya harus disetujui oleh atasannya agar dapat dibayarkan lemburnya. Sejak penggunaan sistem baru ini, banyak karyawan yang tidak tercatat lemburnya dengan berbagai alasan, di antaranya: karyawan sudah absen dan mencatat lembur secara manual (pada kertas) dan telah mendapat persetujuan dengan form manual dari atasannya, namun karyawan lupa melakukan pencatatan lembur dalam aplikasi online; atasan si karyawan lupa bahwa ia sudah memberikan persetujuan lembur dalam form manual (padahal sebelumnya atasan sudah menyetujui dalam form manual); ada kesalahan tim HRD/tim finance dalam melakukan rekap absensi. Karena permasalahan di atas, banyak karyawan yang tidak terbayarkan upah lemburnya di bulan yang seharusnya, sehingga menjadi dibayarkan pada bulan berikutnya. Hal ini menyebabkan banyak karyawan yang mengadukan ke HRD/finance. Pertanyaannya: Apakah kesalahan karyawan yang tidak melakukan absensi sesuai ketentuan (yaitu menggunakan aplikasi) dapat dijadikan alasan perusahaan terlambat membayarkan lembur/overtime? Jika tidak, apa konsekuensinya dan apa yang harus dilakukan perusahaan? Apakah atasan si karyawan yang tidak memberikan persetujuan lembur serta staff HRD/staff finance yang melakukan kesalahan dalam rekap absensi dapat dikenakan peringatan/sanksi?

Sepanjang penelusuran kami, UU Ketenagakerjaan dan perubahannya tidak mengatur mengenai sistem absensi menggunakan aplikasi dan sanksinya jika karyawan lupa melakukan absensi atau isi form lembur melalui aplikasi online. Sehingga, ketentuan mengenai absensi karyawan melalui aplikasi termasuk dalam tata tertib perusahaan atau termasuk dalam syarat kerja yang memuat kewajiban pekerja. Dengan demikian, sanksi/konsekuensi bagi karyawan yang lupa melakukan absensi melalui aplikasi dapat diatur dalam peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau perjanjian kerja. Lantas, jika karyawan yang lembur sudah mengisi form lembur secara tertulis namun lupa mengisi form lembur pada aplikasi absensi online, apakah upah lembur tersebut tetap wajib dibayarkan kepada karyawan? Apa langkah hukum jika upah lembur terlambat dibayarkan oleh perusahaan?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Langkah Hukum Jika Pengusaha Tak Membayar Upah Lembur03 Jun 2024Kerja Lembur di Hari Lebaran, Begini Perhitungan Upahnya04 Apr 2024Hukumnya Geser Hari Libur Tanpa Bayar Upah Lembur06 Feb 2024Jika Uang Lembur Tidak Sesuai Jam Kerja Lembur22 Nov 2023Langkah Hukum Jika Pengusaha Tak Membayar Upah Lembur03 Jun 2024Kerja Lembur di Hari Lebaran, Begini Perhitungan Upahnya04 Apr 2024Hukumnya Geser Hari Libur Tanpa Bayar Upah Lembur06 Feb 2024Jika Uang Lembur Tidak Sesuai Jam Kerja Lembur22 Nov 2023Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/karyawan-lupa-isi-form-lembur-wajibkah-upah-lembur-dibayarkan-lt667d2ff6d0255/

Karyawan Lupa Isi Form Lembur, Wajibkah Upah Lembur Dibayarkan?

pages/6/page-4.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Langkah Hukum Jika Pengusaha Tak Membayar Upah Lembur ](/klinik/a/langkah-hukum-jika-pengusaha-tak-membayar-upah-lembur-lt561d6a051a0f9/)  03 Jun 2024 [ #### Kerja Lembur di Hari Lebaran, Begini Perhitungan Upahnya ](/klinik/a/kerja-lembur-di-hari-lebaran--begini-perhitungan-upahnya-lt51ee6d48ea7c2/)  04 Apr 2024 [ #### Hukumnya Geser Hari Libur Tanpa Bayar Upah Lembur ](/klinik/a/hukum-geser-hari-libur-lt51b0380e6b9f8/)  06 Feb 2024 [ #### Jika Uang Lembur Tidak Sesuai Jam Kerja Lembur ](/klinik/a/uang-lembur-lt4f2fafec55edc/)  22 Nov 2023 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://m.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami akan jelaskan terlebih dahulu mengenai peraturan perusahaan, peraturan kerja bersama, dan perjanjian kerja. ### **Pengertian PP, PKB, dan Perjanjian Kerja** Menurut **Pasal 1 angka 20** [**UU Ketenagakerjaan**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan), **peraturan perusahaan** **(“PP”)** adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Sedangkan yang dimaksud dengan **perjanjian kerja bersama (“PKB”)** adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak, sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 angka 21 UU Ketenagakerjaan**. Sebagai informasi, perbedaan antara PP dan PKB terletak pada **inisiatif pembuatannya**. PP disusun oleh dan menjadi tanggung jawab pengusaha yang bersangkutan.[\[1\]](#_ftn1) Namun dalam proses penyusunannya, pengusaha wajib memerhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja/buruh pada perusahaan tersebut. Jika di perusahaan telah terdapat serikat pekerja/serikat buruh, maka wakil pekerja/buruh merupakan pengurus serikat. Sementara jika di dalam perusahaan belum terbentuk serikat, maka dalam penyusunan PP, wakil pekerja/buruh dipilih secara demokratis untuk mewakili kepentingan buruh di perusahaan.[\[2\]](#_ftn2) Berbeda dengan PP, PKB dibuat oleh serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha melalui mekanisme musyawarah.[\[3\]](#_ftn3) Adapun menurut **Pasal 1 angka 14** **UU Ketenagakerjaan**, **perjanjian kerja** adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. ### **Isi PP, PKB, dan Perjanjian Kerja** Selanjutnya, PP sekurang-kurangnya harus memuat:[\[4\]](#_ftn4) 1. hak dan kewajiban pengusaha; 2. hak dan kewajiban pekerja/buruh; 3. syarat kerja; 4. tata tertib perusahaan; dan 5. jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan. Lebih lanjut, PKB paling sedikit memuat:[\[5\]](#_ftn5) 1. hak dan kewajiban pengusaha; 2. hak dan kewajiban serikat pekerja/serikat buruh serta pekerja/buruh; 3. jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kerja bersama; dan 4. tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja bersama. Kemudian perlu diperhatikan, ketentuan dalam PP dan PKB tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[\[6\]](#_ftn6) Selanjutnya, **perjanjian kerja** dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.[\[7\]](#_ftn7) **Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (“PKWT”)** didasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu, yang ditentukan berdasarkan perjanjian kerja.[\[8\]](#_ftn8) Berdasarkan **Pasal 13** [**PP 35/2021**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_35_2021), PKWT paling sedikit harus memuat: 1. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha; 2. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh; 3. jabatan atau jenis pekerjaan; 4. tempat pekerjaan; 5. besaran dan cara pembayaran upah; 6. hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau syarat kerja yang diatur dalam PP atau PKB; 7. mulai dan jangka waktu berlakunya PKWT; 8. tempat dan tanggal PKWT dibuat; dan 9. tanda tangan para pihak dalam PKWT. Sedangkan untuk isi **Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (“PKWTT”)** diatur dalam **Pasal 54 ayat (1) UU Ketenagakerjaan**, yaitu perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang kurangnya harus memuat: 1. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha; 2. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh; 3. jabatan atau jenis pekerjaan; 4. tempat pekerjaan; 5. besarnya upah dan cara pembayarannya; 6. syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh; 7. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja; 8. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan 9. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. Adapun ketentuan dalam PKWTT mengenai besarnya upah dan cara pembayarannya serta syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh, tidak boleh bertentangan dengan PP, PKB, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[\[9\]](#_ftn9) Berdasarkan penjelasan mengenai PP, PKB, dan perjanjian kerja, dapat kami simpulkan bahwa antara perusahaan dan pekerja terdapat perjanjian atau peraturan yang disepakati kedua belah pihak, yang mana dalam perjanjian maupun peraturan tersebut dimuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja, juga tata tertib perusahaan. Menjawab pertanyaan Anda yang pertama, sepanjang penelusuran kami, UU Ketenagakerjaan dan perubahannya tidak mengatur mengenai sistem absensi menggunakan aplikasi dan sanksinya jika karyawan lupa melakukan absensi melalui aplikasi. Sehingga menurut hemat kami, ketentuan mengenai absensi karyawan melalui aplikasi termasuk dalam tata tertib perusahaan atau termasuk dalam syarat kerja yang memuat kewajiban pekerja. Dengan demikian, sanksi/konsekuensi bagi karyawan yang lupa melakukan absensi melalui aplikasi dapat diatur dalam PP, PKB, atau perjanjian kerja. Namun patut diingat, ketentuan (misalnya sanksi/konsekuensi) dalam PP dan PKB tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, apabila ketentuan absensi melalui aplikasi diatur dalam perjanjian kerja, syarat-syarat kerja yang memuat kewajiban pekerja juga tidak boleh bertentangan dengan PP, PKB, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ### **Jika Pengusaha Tidak Bayar Upah Lembur** Dalam kasus yang Anda tanyakan, pada intinya terdapat situasi di mana karyawan telah mengisi form lembur secara manual dan pihak perusahaan sudah menyetujui form lembur tersebut. Namun, karyawan lupa untuk melakukan pencatatan lembur melalui sistem aplikasi absensi _online_. Di sisi lain, pihak perusahaan (atasan) lupa bahwa form lembur tersebut sudah ia setujui sebelumnya. Hal ini berdampak pada pihak perusahaan yang akhirnya tidak memberikan persetujuan lembur. Sehingga kami asumsikan, pengusaha tidak membayar upah lembur karyawan. Berdasarkan **Pasal 28 ayat (1) dan (2) PP 35/2021**, karyawan yang ingin melaksanakan waktu kerja lembur harus mendapatkan **perintah dari pengusaha** dan **persetujuan dari pekerja** yang bersangkutan **secara tertulis dan/atau melalui media digital**. Adapun perintah dan persetujuan dapat dibuat dalam bentuk daftar pekerja yang bersedia bekerja lembur yang **ditandatangani oleh pekerja dan pengusaha**. Dari ketentuan ini, menurut hemat kami, jika sudah ada perintah dan persetujuan kedua belah pihak secara tertulis/manual mengenai lembur, maka bukti form lembur tertulis yang diisi oleh karyawan dan disetujui oleh pihak perusahaan dapat dijadikan bukti bahwa lembur sudah disetujui. Maka, perusahaan wajib membayar upah lembur. Adapun menurut **Pasal 81 angka 23** [**Perppu Cipta Kerja**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) **yang mengubah Pasal 77 ayat (2) UU Ketenagakerjaan**, waktu kerja pekerja/buruh meliputi: 1. 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu; atau 2. 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Lalu, pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud di atas harus memenuhi syarat:[\[10\]](#_ftn10) 1. ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan 2. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 jam dalam 1 hari dan 18 jam dalam 1 minggu. Selanjutnya, pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh **melebihi** **waktu kerja**, **wajib membayar upah kerja lembur**.[\[11\]](#_ftn11) Sehingga, menjawab pertanyaan Anda yang kedua, apabila pengusaha melanggar kewajiban membayar upah kerja lembur, maka pengusaha yang bersangkutan akan dikenakan sanksi **pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 12 bulan dan/atau pidana denda paling sedikit Rp10 juta dan paling banyak Rp100 juta**.[\[12\]](#_ftn12) Akan tetapi, kami berpendapat jika karyawan lupa mengisi form lembur melalui aplikasi absensi _online_, menurut hemat kami hal ini bisa dijadikan alasan perusahaan terlambat membayar upah lembur, misalnya karena alasan pendataan secara _online_ oleh HRD atau tim _finance_ yang belum lengkap. Sebagaimana dikutip dalam [**Langkah Hukum Jika Pengusaha Tak Membayar Upah Lembur**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-hukum-jika-pengusaha-tak-membayar-upah-lembur-lt561d6a051a0f9/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=langkah_hukum_tidak_bayar_lembur), jika hak karyawan untuk mendapatkan uang lembur tertunda lama (misalnya tidak terbayarkan upah lemburnya di bulan yang seharusnya, sehingga menjadi dibayarkan pada bulan berikutnya), maka ini termasuk **perselisihan hak**, yaitu perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, PP, atau PKB.[\[13\]](#_ftn13) Dengan kata lain, perselisihan hak juga dapat diartikan sebagai perselisihan mengenai hak normatif yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja, PP, PKB, atau peraturan perundang-undangan.[\[14\]](#_ftn14) Adapun langkah hukum penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dalam hal ini perselisihan hak, terdapat beberapa mekanisme: 1. perundingan bipartit; 2. perundingan tripartit melalui mediasi;[\[15\]](#_ftn15) 3. gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Perihal langkah hukum yang dapat ditempuh, Anda dapat membaca ulasan selengkapnya dalam [**3 Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-mekanisme-penyelesaian-perselisihan-hubungan-industrial-lt4b82643d06be9/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=3_mekanisme_penyelesaian_perselisihan_hubungan_industrial). ### **Sanksi Peringatan Atas Pelanggaran** Kemudian, Anda menanyakan, dalam hal HRD/tim _finance_ melakukan kesalahan dalam rekap absensi, apakah dapat dikenai sanksi? Pada dasarnya, HRD/tim _finance_ sebagai karyawan dapat diberikan **surat peringatan (“SP”)** misalnya dalam hal ini karena tidak melaksanakan ketentuan prosedur atau _Standard of Operation_ mengenai lembur. Pemberian SP karyawan diatur dalam **Pasal 81 angka 42** Perppu Cipta Kerja **yang memuat baru Pasal 154A ayat (1) huruf k** UU Ketenagakerjaan yang berbunyi: _1\. Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan:_ _k. **pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama** dan sebelumnya **telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan** **ketiga** secara berturut-turut masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama._ Selengkapnya mengenai aturan pemberian SP karyawan dapat Anda baca dalam ulasan berjudul **[Aturan Pemberian Surat Peringatan Karyawan](https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-pemberian-surat-peringatan-karyawan-lt54f683eedcdf2/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=aturan_pemberian_sp)**. Dengan demikian, kami menyarankan agar perusahaan dapat lebih gencar melakukan sosialisasi ketentuan lembur. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir timbulnya permasalahan seperti karyawan lupa mengisi form lembur pada aplikasi absensi _online_, keterlambatan pendataan lembur, telat bayar upah lembur, dan permasalahan lainnya. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17858/node/166/uu-no-2-tahun-2004-penyelesaian-perselisihan-hubungan-industrial?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_2_2004) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_35_2021) * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 109 [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan) (“UU Ketenagakerjaan”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 110 UU Ketenagakerjaan [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 116 ayat (1) dan (2) UU Ketenagakerjaan [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 111 ayat (1) UU Ketenagakerjaan [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 124 ayat (1) UU Ketenagakerjaan [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 124 ayat (2) UU Ketenagakerjaan [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 81 angka 12 [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 56 ayat (1) UU Ketenagakerjaan [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 81 angka 12 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 56 ayat (2) UU Ketenagakerjaan [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 54 ayat (2) UU Ketenagakerjaan [\[10\]](#_ftnref10) Pasal 81 angka 24 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 78 ayat (1) UU Ketenagakerjaan [\[11\]](#_ftnref11) Pasal 81 angka 24 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 78 ayat (2) UU Ketenagakerjaan [\[12\]](#_ftnref12) Pasal 81 angka 68 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 187 ayat (1) UU Ketenagakerjaan [\[13\]](#_ftnref13) Pasal 1 angka 2 [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17858/node/166/uu-no-2-tahun-2004-penyelesaian-perselisihan-hubungan-industrial?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_2_2004) (“UU PPHI”) [\[14\]](#_ftnref14) Penjelasan Pasal 2 huruf a UU PPHI [\[15\]](#_ftnref15) Penjelasan Umum angka 6 UU PPHI Tags ---- [karyawan](/tag/karyawan) [lembur](/tag/lembur) [uu ketenagakerjaan](/tag/uu-ketenagakerjaan)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITAturan PHK karena Sakit Tanpa Surat Dokter17 Mei 2024Penahanan Pasien oleh Rumah Sakit termasuk Penyanderaan?06 Nov 2023Bisakah PHK Pekerja karena Alasan Sakit Jiwa?24 Mar 2023Pekerja Sakit tapi Resign Ditolak, Tempuh Langkah Ini07 Mar 2023Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Aturan Cuti Sakit Karyawan Swasta Karyawan yang sedang dalam keadaan sakit, berhak untuk mengajukan cuti sakit dengan ketentuan sakitnya tersebut berdasarkan keterangan dokter.[1]Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Lantas, apakah cuti sakit dapat gaji? Prinsipnya, upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan, kecuali jika pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaannya. Dengan kata lain, apabila karyawan cuti karena sakit berdasarkan keterangan dokter, maka ia berhak untuk tetap mendapatkan gaji.[2]Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang sakit adalah sebagai berikut:[3]Untuk 4 bulan pertama, dibayar 100% dari upah.Untuk 4 bulan kedua, dibayar 75% dari upah.Untuk 4 bulan ketiga, dibayar 50% dari upah.Untuk bulan selanjutnya dibayar 25% dari upah sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha. Berapa Lama Waktu Cuti Sakit?Untuk menjawab pertanyaan cuti sakit berapa hari, maka kita dapat mengacu pada ketentuan Pasal 81 angka 43 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 153 ayat (1) huruf a UU Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja buruh dengan alasan berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus menerus.Dalam kondisi pekerja/buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan, maka dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja.[4]Dengan demikian, dapat kami sampaikan bahwa aturan mengenai jangka waktu cuti sakit UU Cipta Kerja dan UU Ketenagakerjaan adalah maksimal 12 bulan secara terus menerus dengan catatan ada surat keterangan dokter. Karyawan yang sakit tetap bisa mendapatkan gaji, sesuai dengan ketentuan sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya.Oleh karena itu, karyawan kantor Anda yang cuti sakit dalam waktu 2 minggu, selama ada surat keterangan dokter tetap berhak memperoleh gaji dan tidak dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja.Namun, apabila karyawan cuti sakit tanpa surat keterangan dokter, maka dapat dikategorikan mangkir. Selengkapnya dapat Anda baca dalam artikel Aturan PHK karena Sakit Tanpa Surat Dokter.Jika kemudian karyawan tersebut menambah cuti sakit karena sakit berkepanjangan atau karena cacat akibat kecelakaan kerja hingga melampaui 12 bulan, maka pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan memberikan hak karyawan berupa:[5]uang pesangon 2 kali ketentuan;uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan; danuang penggantian hak.Selengkapnya mengenai cara hitung uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak tersebut dalam artikel Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja.Dinamisnya perkembangan regulasi seringkali menjadi tantangan Anda dalam memenuhi kewajiban hukum perusahaan. Selalu perbarui kewajiban hukum terkini dengan platform pemantauan kepatuhan hukum dari Hukumonline yang berbasis Artificial Intelligence, Regulatory Compliance System (RCS). Klik di sini untuk mempelajari lebih lanjut.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KerjaUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja[1] Lihat Penjelasan Pasal 93 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)[2] Pasal 93 ayat (1) dan (2) huruf a jo. Penjelasan Pasal 93 ayat (2) huruf a UU Ketenagakerjaan[3] Pasal 93 ayat (3) UU Ketenagakerjaan[4] Pasal 81 angka 45 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 154A ayat (1) huruf m UU Ketenagakerjaan[5] Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan KerjaTagssakitkaryawanuu ketenagakerjaan

Karyawan kantor saya sudah izin karena sakit sampai dua minggu. Memang sakitnya cukup parah. Namun, bagaimana pengaturan cuti sakit dalam UU Ketenagakerjaan di Indonesia? Dan bagaimana aturan cuti sakit UU Cipta Kerja? Cuti sakit apakah dibayar dan cuti sakit berapa hari? Mohon penjelasannya, terima kasih.

Karyawan yang sedang dalam keadaan sakit, berhak untuk mengajukan cuti sakit dengan ketentuan sakitnya tersebut berdasarkan keterangan dokter. Lantas, berapa lama waktu cuti sakit dan apakah cuti sakit dapat gaji?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Aturan PHK karena Sakit Tanpa Surat Dokter17 Mei 2024Penahanan Pasien oleh Rumah Sakit termasuk Penyanderaan?06 Nov 2023Bisakah PHK Pekerja karena Alasan Sakit Jiwa?24 Mar 2023Pekerja Sakit tapi Resign Ditolak, Tempuh Langkah Ini07 Mar 2023Aturan PHK karena Sakit Tanpa Surat Dokter17 Mei 2024Penahanan Pasien oleh Rumah Sakit termasuk Penyanderaan?06 Nov 2023Bisakah PHK Pekerja karena Alasan Sakit Jiwa?24 Mar 2023Pekerja Sakit tapi Resign Ditolak, Tempuh Langkah Ini07 Mar 2023Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/berapa-lama-aturan-cuti-sakit-karyawan-swasta-lt663c6048604e0/

Berapa Lama Aturan Cuti Sakit Karyawan Swasta?

pages/6/page-5.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Aturan PHK karena Sakit Tanpa Surat Dokter ](/klinik/a/phk-karena-sakit-lt51aebde18c8d0/)  17 Mei 2024 [ #### Penahanan Pasien oleh Rumah Sakit termasuk Penyanderaan? ](/klinik/a/penahanan-pasien-oleh-rumah-sakit-termasuk-penyanderaan-lt4d9e5e636fb84/)  06 Nov 2023 [ #### Bisakah PHK Pekerja karena Alasan Sakit Jiwa? ](/klinik/a/bisakah-phk-pekerja-karena-alasan-sakit-jiwa-cl5570/)  24 Mar 2023 [ #### Pekerja Sakit tapi _Resign_ Ditolak, Tempuh Langkah Ini ](/klinik/a/resign-ditolak-tempuh-langkah-ini-lt517d5c6724838/)  07 Mar 2023 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Aturan Cuti Sakit Karyawan Swasta** Karyawan yang sedang dalam keadaan sakit, berhak untuk mengajukan cuti sakit dengan ketentuan sakitnya tersebut berdasarkan keterangan dokter.[\[1\]](#_ftn1) Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Lantas, apakah cuti sakit dapat gaji? Prinsipnya, upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan, kecuali jika pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaannya. Dengan kata lain, apabila karyawan cuti karena sakit berdasarkan keterangan dokter, maka ia berhak untuk tetap mendapatkan gaji.[\[2\]](#_ftn2) Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang sakit adalah sebagai berikut:[\[3\]](#_ftn3) 1. Untuk 4 bulan pertama, dibayar 100% dari upah. 2. Untuk 4 bulan kedua, dibayar 75% dari upah. 3. Untuk 4 bulan ketiga, dibayar 50% dari upah. 4. Untuk bulan selanjutnya dibayar 25% dari upah sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha. ### **Berapa Lama Waktu Cuti Sakit?** Untuk menjawab pertanyaan cuti sakit berapa hari, maka kita dapat mengacu pada ketentuan **Pasal 81 angka 43** [**Perppu Cipta Kerja**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) **yang mengubah** **Pasal 153 ayat (1) huruf a** [**UU Ketenagakerjaan**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan) yang menyatakan bahwa pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja buruh dengan alasan berhalangan masuk kerja karena **sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus menerus**. Dalam kondisi pekerja/buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan, maka dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja.[\[4\]](#_ftn4) Dengan demikian, dapat kami sampaikan bahwa aturan mengenai jangka waktu cuti sakit [**UU Cipta Kerja**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023) dan UU Ketenagakerjaan adalah **maksimal 12 bulan secara terus menerus** dengan catatan ada surat keterangan dokter. Karyawan yang sakit tetap bisa mendapatkan gaji, sesuai dengan ketentuan sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, karyawan kantor Anda yang cuti sakit dalam waktu 2 minggu, selama ada surat keterangan dokter tetap berhak memperoleh gaji dan tidak dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja. Namun, apabila karyawan cuti sakit tanpa surat keterangan dokter, maka dapat dikategorikan mangkir. Selengkapnya dapat Anda baca dalam artikel [**Aturan PHK karena Sakit Tanpa Surat Dokter**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/phk-karena-sakit-lt51aebde18c8d0?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pekerja_sakit_tanpa_surat_dokter). Jika kemudian karyawan tersebut menambah cuti sakit karena sakit berkepanjangan atau karena cacat akibat kecelakaan kerja hingga **melampaui 12 bulan**, maka pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan memberikan hak karyawan berupa:[\[5\]](#_ftn5) 1. uang pesangon 2 kali ketentuan; 2. uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan; dan 3. uang penggantian hak. Selengkapnya mengenai cara hitung uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak tersebut dalam artikel [**Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja**.](https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-hitung-pesangon-lt515b7ec90fe0c?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=cara_hitung_pesangon) Dinamisnya perkembangan regulasi seringkali menjadi tantangan Anda dalam memenuhi kewajiban hukum perusahaan. Selalu perbarui kewajiban hukum terkini dengan platform pemantauan kepatuhan hukum dari Hukumonline yang berbasis _Artificial Intelligence_, Regulatory Compliance System (RCS). Klik [**di sini**](https://rcs.hukumonline.com/?utm_source=Google&utm_medium=Banner&utm_campaign=RCSKlinikHukum-LandingPage) untuk mempelajari lebih lanjut. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_35_2021) * * * [\[1\]](#_ftnref1) Lihat Penjelasan Pasal 93 ayat (2) huruf a [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan) (“UU Ketenagakerjaan”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 93 ayat (1) dan (2) huruf a _jo._ Penjelasan Pasal 93 ayat (2) huruf a UU Ketenagakerjaan [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 93 ayat (3) UU Ketenagakerjaan [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 81 angka 45 [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) yang memuat baru Pasal 154A ayat (1) huruf m UU Ketenagakerjaan [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 55 ayat (1) [Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_35_2021) Tags ---- [sakit](/tag/sakit) [karyawan](/tag/karyawan) [uu ketenagakerjaan](/tag/uu-ketenagakerjaan)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITHukumnya Bermain Judi Pertandingan Sepak Bola11 Jul 2024Perilaku Suporter Sepak Bola yang Bisa Dijerat Hukum09 Jun 2023Aturan tentang Pemain Sepak Bola Asing di Indonesia01 Mar 2023Jual Beli Pemain Sepak Bola = Perdagangan Orang?13 Agt 2021Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Bunyi Pasal 5 UU KeolahragaanPada dasarnya, menurut hukum keolahragaan di Indonesia, setiap penyelenggaraan kejuaraan olahraga yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat wajib memperhatikan tujuan keolahragaan serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan.[1]Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tersebut meliputi:[2]kejuaraan olahraga tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, tingkat wilayah, dan tingkat nasional;pekan olahraga kabupaten/kota, pekan olahraga provinsi, pekan olahraga wilayah, dan pekan olahraga nasional;kejuaraan olahraga tingkat internasional; danpekan olahraga internasional.Adapun berdasarkan Pasal 5 UU Keolahragaan, keolahragaan diselenggarakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut: kebangsaan;gotong royong;keadilan;pembudayaan;manfaat;kebhinekaan;partisipatif;keterpaduan;keberlanjutan;aksesibilitas;sportivitas;demokratis;akuntabilitas; danketertiban dan kepastian hukum.Bagaimana penjelasan masing-masing prinsip penyelenggaraan keolahragaan tersebut? Penjelasan Pasal 5 UU KeolahragaanPrinsip KebangsaanPrinsip kebangsaan adalah bahwa penyelenggaraan keolahragaan dilaksanakan dengan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme masyarakat untuk menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengharumkan nama bangsa di pentas dunia.[3]Prinsip Gotong RoyongYang dimaksud dengan prinsip gotong royong adalah bahwa penyelenggaraan keolahragaan menjamin sinergi dan partisipasi aktif masyarakat bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan keolahragaan.[4]Prinsip KeadilanPrinsip keadilan memiliki arti bahwa penyelenggaraan keolahragaan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan sesuai dengan proporsi dan tanpa diskriminasi kepada seluruh warga negara.[5]Prinsip PembudayaanYang dimaksud dengan prinsip pembudayaan ialah penyelenggaraan keolahragaan dilakukan melalui proses sosial, perbuatan, dan cara memajukan olahraga sehingga menjadi kebiasaan hidup masyarakat.[6]Prinsip ManfaatPrinsip manfaat berarti penyelenggaraan keolahragaan berorientasi pada peningkatan kualitas manusia Indonesia yang sehat, bugar, sejahtera, dan berprestasi sebagai investasi masa depan yang memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan rakyat.[7]Prinsip KebhinekaanYang dimaksud dengan prinsip kebhinekaan yaitu bahwa penyelenggaraan keolahragaan dilakukan dengan tidak diskriminatif, menjunjung tinggi nilai keagamaan, kekhasan daerah, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa.[8]Prinsip PartisipatifPrinsip partisipatif memiliki pengertian penyelenggaraan keolahragaan dilakukan dengan melibatkan peran aktif setiap orang, baik secara langsung maupun tidak langsung.[9]Prinsip KeterpaduanPrinsip keterpaduan adalah bahwa penyelenggaraan keolahragaan dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.[10]Prinsip KeberlanjutanYang dimaksud dengan prinsip keberlanjutan yaitu bahwa penyelenggaraan keolahragaan dilaksanakan secara sistematis, terencana, terpadu, berjenjang, berkesinambungan, dan berlangsung secara terus menerus dengan memastikan terjadi regenerasi sumber daya manusia keolahragaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.[11]Prinsip SportivitasYang dimaksud dengan prinsip sportivitas adalah bahwa penyelenggaraan keolahragaan dilakukan dengan menjunjung tinggi kejujuran, kompetensi, nilai etika, dan profesionalitas di bidang keolahragaan.[12]Prinsip DemokratisPrinsip demokratis memiliki arti penyelenggaraan keolahragaan menghidupkan dan menumbuhkembangkan semangat musyawarah untuk mufakat serta kompetisi sehat dalam memecahkan permasalahan keolahragaan.[13]Prinsip AkuntabilitasPrinsip akuntabilitas adalah bahwa penyelenggaraan keolahragaan dilakukan secara transparan dan dengan penuh tanggung jawab.[14]Prinsip Ketertiban dan Kepastian HukumYang dimaksud dengan prinsip ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa penyelenggaraan keolahragaan harus dapat mewujudkan kepatuhan dan ketertiban masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan keolahragaan.[15]Kemudian, berkaitan dengan prinsip aksesibilitas, berdasarkan penelusuran kami, UU Keolahragaan tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai pengertian aksesibilitas itu sendiri. Namun, berdasarkan KBBI, aksesibilitas memiliki arti:hal dapat dijadikan akses;hal dapat dikaitkan;keterkaitan.Kemudian, menurut Fandy Tjiptono dalam bukunya berjudul Pemasaran Jasa: Prinsip, Penerapan, Penelitian (hal. 159), arti aksesibilitas adalah lokasi yang dilalui atau mudah dijangkau sarana transportasi umum. Indikator dari aksesibilitas yaitu jarak, berupa akses ke tempat lokasi, dan indikator transportasi, yaitu arus lalu-lintas.Sehingga menurut hemat kami, jika dikaitkan dengan penyelenggaraan keolahragaan, prinsip aksesibilitas berarti lokasi penyelenggaraan keolahragaan harus mudah dijangkau sarana transportasi umum.Baca juga: Ketentuan Penyelenggaraan Turnamen dan Liga Esports di Indonesia Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. REFERENSIFandy Tjiptono. Pemasaran Jasa: Prinsip, Penerapan, Penelitian. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014;Aksesibilitas, yang diakses pada 25 Juni 2024, pukul 16.34 WIB.[1] Pasal 43 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (“UU Keolahragaan”)[2] Pasal 44 UU Keolahragaan[3] Pasal 5 huruf a UU Keolahragaan[4] Pasal 5 huruf b UU Keolahragaan[5] Pasal 5 huruf c UU Keolahragaan[6] Pasal 5 huruf d UU Keolahragaan[7] Pasal 5 huruf e UU Keolahragaan[8] Pasal 5 huruf f UU Keolahragaan[9] Pasal 5 huruf g UU Keolahragaan[10] Pasal 5 huruf h UU Keolahragaan[11] Pasal 5 huruf i UU Keolahragaan[12] Pasal 5 huruf k UU Keolahragaan[13] Pasal 5 huruf l UU Keolahragaan[14] Pasal 5 huruf m UU Keolahragaan[15] Pasal 5 huruf n UU KeolahragaanTagsolahragasepak bolapotd

Belakangan ini sedang ramai pertandingan sepak bola yang disiarkan secara langsung di TV. Misalnya, pertandingan sepak bola Euro 2024 yang jadi perbincangan netizen. Selain itu, ada juga Klasemen Grup A Piala AFF U16 2024, di mana timnas U16 Indonesia akan maju ke semifinal. Berkaitan dengan penyelenggaraan pertandingan sepakbola oleh ASEAN Football Federation Championship (AFF) dan UEFA European Football Championship (Euro 2024), pertanyaan saya, dalam hukum keolahragaan di Indonesia, apa saja prinsip-prinsip penyelenggaraan keolahragaan?

Berdasarkan Pasal 5 UU Keolahragaan, keolahragaan diselenggarakan dengan prinsip-prinsip seperti kebangsaan, gotong royong, keadilan, pembudayaan, manfaat, kebhinekaan, partisipatif, keterpaduan, keberlanjutan, aksesibilitas, sportivitas, demokratis, akuntabilitas, serta ketertiban dan kepastian hukum. Apa masing-masing pengertian prinsip tersebut?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Hukumnya Bermain Judi Pertandingan Sepak Bola11 Jul 2024Perilaku Suporter Sepak Bola yang Bisa Dijerat Hukum09 Jun 2023Aturan tentang Pemain Sepak Bola Asing di Indonesia01 Mar 2023Jual Beli Pemain Sepak Bola = Perdagangan Orang?13 Agt 2021Hukumnya Bermain Judi Pertandingan Sepak Bola11 Jul 2024Perilaku Suporter Sepak Bola yang Bisa Dijerat Hukum09 Jun 2023Aturan tentang Pemain Sepak Bola Asing di Indonesia01 Mar 2023Jual Beli Pemain Sepak Bola = Perdagangan Orang?13 Agt 2021Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku27 Des 2022Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang19 Mei 2023Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku27 Des 2022Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang19 Mei 2023Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-5-uu-keolahragaan--14-prinsip-penyelenggaraan-keolahragaan-lt664de22c558ae/

Pasal 5 UU Keolahragaan: 14 Prinsip Penyelenggaraan Keolahragaan

pages/6/page-6.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Hukumnya Bermain Judi Pertandingan Sepak Bola ](/klinik/a/hukumnya-bermain-judi-pertandingan-sepak-bola-lt5d146f04917b8/)  11 Jul 2024 [ #### Perilaku Suporter Sepak Bola yang Bisa Dijerat Hukum ](/klinik/a/perilaku-suporter-sepak-bola-yang-bisa-dijerat-hukum-lt5642ffcea516d/)  09 Jun 2023 [ #### Aturan tentang Pemain Sepak Bola Asing di Indonesia ](/klinik/a/aturan-tentang-pemain-sepak-bola-asing-di-indonesia-lt58c50c14ef690/)  01 Mar 2023 [ #### Jual Beli Pemain Sepak Bola = Perdagangan Orang? ](/klinik/a/jual-beli-pemain-sepak-bola-perdagangan-orang-lt6116608bf3ffc/)  13 Agt 2021 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Bunyi Pasal 5 UU Keolahragaan** Pada dasarnya, menurut hukum keolahragaan di Indonesia, setiap penyelenggaraan kejuaraan olahraga yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat wajib memperhatikan tujuan keolahragaan serta **prinsip penyelenggaraan keolahragaan**.[\[1\]](#_ftn1) Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tersebut meliputi:[\[2\]](#_ftn2) 1. kejuaraan olahraga tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, tingkat wilayah, dan tingkat nasional; 2. pekan olahraga kabupaten/kota, pekan olahraga provinsi, pekan olahraga wilayah, dan pekan olahraga nasional; 3. kejuaraan olahraga tingkat internasional; dan 4. pekan olahraga internasional. Adapun berdasarkan **Pasal 5** [**UU Keolahragaan**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt623ab3cce9f93/undang-undang-nomor-11-tahun-2022/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_11_2022), keolahragaan diselenggarakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1. kebangsaan; 2. gotong royong; 3. keadilan; 4. pembudayaan; 5. manfaat; 6. kebhinekaan; 7. partisipatif; 8. keterpaduan; 9. keberlanjutan; 10. aksesibilitas; 11. sportivitas; 12. demokratis; 13. akuntabilitas; dan 14. ketertiban dan kepastian hukum. Bagaimana penjelasan masing-masing prinsip penyelenggaraan keolahragaan tersebut? ### **Penjelasan Pasal 5 UU Keolahragaan** 1. **Prinsip Kebangsaan** Prinsip kebangsaan adalah bahwa penyelenggaraan keolahragaan dilaksanakan dengan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme masyarakat untuk menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengharumkan nama bangsa di pentas dunia.[\[3\]](#_ftn3) 2. **Prinsip Gotong Royong** Yang dimaksud dengan prinsip gotong royong adalah bahwa penyelenggaraan keolahragaan menjamin sinergi dan partisipasi aktif masyarakat bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan keolahragaan.[\[4\]](#_ftn4) 3. **Prinsip Keadilan** Prinsip keadilan memiliki arti bahwa penyelenggaraan keolahragaan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan sesuai dengan proporsi dan tanpa diskriminasi kepada seluruh warga negara.[\[5\]](#_ftn5) 4. **Prinsip Pembudayaan** Yang dimaksud dengan prinsip pembudayaan ialah penyelenggaraan keolahragaan dilakukan melalui proses sosial, perbuatan, dan cara memajukan olahraga sehingga menjadi kebiasaan hidup masyarakat.[\[6\]](#_ftn6) 5. **Prinsip Manfaat** Prinsip manfaat berarti penyelenggaraan keolahragaan berorientasi pada peningkatan kualitas manusia Indonesia yang sehat, bugar, sejahtera, dan berprestasi sebagai investasi masa depan yang memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan rakyat.[\[7\]](#_ftn7) 6. **Prinsip Kebhinekaan** Yang dimaksud dengan prinsip kebhinekaan yaitu bahwa penyelenggaraan keolahragaan dilakukan dengan tidak diskriminatif, menjunjung tinggi nilai keagamaan, kekhasan daerah, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa.[\[8\]](#_ftn8) 7. **Prinsip Partisipatif** Prinsip partisipatif memiliki pengertian penyelenggaraan keolahragaan dilakukan dengan melibatkan peran aktif setiap orang, baik secara langsung maupun tidak langsung.[\[9\]](#_ftn9) 8. **Prinsip Keterpaduan** Prinsip keterpaduan adalah bahwa penyelenggaraan keolahragaan dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.[\[10\]](#_ftn10) 1. **Prinsip Keberlanjutan** Yang dimaksud dengan prinsip keberlanjutan yaitu bahwa penyelenggaraan keolahragaan dilaksanakan secara sistematis, terencana, terpadu, berjenjang, berkesinambungan, dan berlangsung secara terus menerus dengan memastikan terjadi regenerasi sumber daya manusia keolahragaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.[\[11\]](#_ftn11) 10. **Prinsip Sportivitas** Yang dimaksud dengan prinsip sportivitas adalah bahwa penyelenggaraan keolahragaan dilakukan dengan menjunjung tinggi kejujuran, kompetensi, nilai etika, dan profesionalitas di bidang keolahragaan.[\[12\]](#_ftn12) 11. **Prinsip Demokratis** Prinsip demokratis memiliki arti penyelenggaraan keolahragaan menghidupkan dan menumbuhkembangkan semangat musyawarah untuk mufakat serta kompetisi sehat dalam memecahkan permasalahan keolahragaan.[\[13\]](#_ftn13) 12. **Prinsip Akuntabilitas** Prinsip akuntabilitas adalah bahwa penyelenggaraan keolahragaan dilakukan secara transparan dan dengan penuh tanggung jawab.[\[14\]](#_ftn14) 13. **Prinsip Ketertiban dan Kepastian Hukum** Yang dimaksud dengan prinsip ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa penyelenggaraan keolahragaan harus dapat mewujudkan kepatuhan dan ketertiban masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan keolahragaan.[\[15\]](#_ftn15) Kemudian, berkaitan dengan **prinsip aksesibilitas**, berdasarkan penelusuran kami, UU Keolahragaan tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai pengertian aksesibilitas itu sendiri. Namun, berdasarkan **KBBI**, [aksesibilitas](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/aksesibilitas) memiliki arti: 1. hal dapat dijadikan akses; 2. hal dapat dikaitkan; 3. keterkaitan. Kemudian, menurut **Fandy Tjiptono** dalam bukunya berjudul _Pemasaran Jasa: Prinsip, Penerapan, Penelitian_ (hal. 159), arti aksesibilitas adalah lokasi yang dilalui atau mudah dijangkau sarana transportasi umum. Indikator dari aksesibilitas yaitu jarak, berupa akses ke tempat lokasi, dan indikator transportasi, yaitu arus lalu-lintas. Sehingga menurut hemat kami, jika dikaitkan dengan penyelenggaraan keolahragaan, prinsip aksesibilitas berarti lokasi penyelenggaraan keolahragaan harus mudah dijangkau sarana transportasi umum. Baca juga: [**Ketentuan Penyelenggaraan Turnamen dan Liga _Esports_ di Indonesia**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/ketentuan-penyelenggaraan-turnamen-dan-liga-iesports-i-di-indonesia-lt6675a9065a7b3/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=ketentuan_penyelenggaraan_turnamen) Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt623ab3cce9f93/undang-undang-nomor-11-tahun-2022/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_11_2022). REFERENSI --------- 1. Fandy Tjiptono. _Pemasaran Jasa: Prinsip, Penerapan, Penelitian._ Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014; 2. [Aksesibilitas](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/aksesibilitas), yang diakses pada 25 Juni 2024, pukul 16.34 WIB. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 43 [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt623ab3cce9f93/undang-undang-nomor-11-tahun-2022/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_11_2022) (“UU Keolahragaan”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 44 UU Keolahragaan [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 5 huruf a UU Keolahragaan [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 5 huruf b UU Keolahragaan [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 5 huruf c UU Keolahragaan [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 5 huruf d UU Keolahragaan [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 5 huruf e UU Keolahragaan [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 5 huruf f UU Keolahragaan [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 5 huruf g UU Keolahragaan [\[10\]](#_ftnref10) Pasal 5 huruf h UU Keolahragaan [\[11\]](#_ftnref11) Pasal 5 huruf i UU Keolahragaan [\[12\]](#_ftnref12) Pasal 5 huruf k UU Keolahragaan [\[13\]](#_ftnref13) Pasal 5 huruf l UU Keolahragaan [\[14\]](#_ftnref14) Pasal 5 huruf m UU Keolahragaan [\[15\]](#_ftnref15) Pasal 5 huruf n UU Keolahragaan Tags ---- [olahraga](/tag/olahraga) [sepak bola](/tag/sepak-bola) [potd](/tag/potd)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Apa Arti Jo dan Jis? yang dibuat oleh oleh Diana Kusumasari, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 16 Mei 2011.KLINIK TERKAITAsas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld)21 Mei 2024Pengertian Asas Non Retroaktif dan Pengecualian Penerapannya06 Feb 2024Pasal 1 ayat (1) KUHP tentang Asas Legalitas 06 Des 2023Mengenal Apa Itu Asas Contrarius Actus17 Nov 2023Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Penggunaan Juncto dalam PasalApa itu juncto dan junctis? Berikut akan kami jelaskan satu persatu. Istilah ‘jo’ merupakan kependekan dari kata ‘juncto’. Menurut buku berjudul Kamus Hukum yang ditulis oleh JCT Simorangkir, Rudy T Erwin dan JT Prasetyo, jo artinya dalam hukum adalah juncto, bertalian dengan, dan berhubungan dengan.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Guna mempermudah pemahaman Anda, kami berikan contoh juncto:Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU 1/2024Penggunaan juncto dalam pasal di atas artinya, jika seseorang melanggar rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU 1/2024, ia dijerat pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 45A ayat (1) UU 1/2024, yakni:Setiap Orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana denganpidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).Atau contoh juncto dalam penggunaan pasal yang menunjukkan dua rumusan tindak pidana:Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPAdapun arti penggunaan juncto dalam pasal tersebut adalah seseorang telah melakukan pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-bersama dengan orang lain.Di sisi lain, juncto juga dapat digunakan untuk kedua peraturan perundang-undangan yang berbeda. Misalnya:Pasal 117 UU Ketenagakerjaan jo. Pasal 1 angka 3 UU PPHIArtinya, jika terjadi perselisihan karena tidak adanya kesesuaian pendapat saat membuat perjanjian kerja bersama, maka dapat diselesaikan melalui penyelesaian perselisihan kepentingan.Apa itu Jis dalam Pasal?Kemudian menjawab pertanyaan selanjutnya, apa itu jis dalam pasal? Jis merupakan kependekan dari kata ‘junctis’. Menurut buku Kamus Hukum:Arab, Belanda, Inggris, Italia, Latin, Perancis, Spanyol, Yunani, arti ‘jis’ ini merupakan bentuk jamak dari ‘jo’, sehingga memiliki arti yang sama dengan juncto namun sedikit berbeda dalam penggunaannya.Contoh penggunaan junctis:Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK jis. Pasal 29 ayat (1) huruf d UU 48/2009Artinya, pada prinsipnya kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum telah diatur secara konstitusional dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang kemudian diatur lebih lanjut ke dalam Pasal 10 ayat (1) UU MK serta ditegaskan kembali ke dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d UU 48/2009.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Kitab Undang-Undang Hukum PidanaUndang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah KonstitusiUndang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah KonstitusiUndang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-UndangUndang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah KonstitusiUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaanUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan IndustrialUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ElektronikUndang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ElektronikUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ElektronikUndang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KehakimanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KerjaUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023REFERENSIC.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo. Kamus Hukum. Jakarta: Aksara baru, 1983;Yudha Pandu. Kamus Hukum:Arab, Belanda, Inggris, Italia, Latin, Perancis, Spanyol, Yunani. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2006.Tagsistilah hukumpasalmahasiswa hukum

Apa itu juncto dan junctis? Bagaimana penggunaan juncto dalam pasal?

Juncto biasanya disingkat dengan ‘jo’. Sedangkan junctis disingkat menjadi ‘jis’. Meski terdengar serupa, tapi penggunaan juncto dan junctis sedikit berbeda. Apa yang membedakannya? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld)21 Mei 2024Pengertian Asas Non Retroaktif dan Pengecualian Penerapannya06 Feb 2024Pasal 1 ayat (1) KUHP tentang Asas Legalitas 06 Des 2023Mengenal Apa Itu Asas Contrarius Actus17 Nov 2023Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld)21 Mei 2024Pengertian Asas Non Retroaktif dan Pengecualian Penerapannya06 Feb 2024Pasal 1 ayat (1) KUHP tentang Asas Legalitas 06 Des 2023Mengenal Apa Itu Asas Contrarius Actus17 Nov 2023Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023Cara dan Biaya Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara25 Apr 2024Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang19 Mei 2023Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023Cara dan Biaya Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara25 Apr 2024Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang19 Mei 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-juncto-dan-junctis-dalam-pasal-cl988/

Apa Itu Juncto dan Junctis dalam Pasal?

pages/6/page-7.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul _Apa Arti Jo dan Jis?_ yang dibuat oleh oleh** **[Diana Kusumasari, S.H., M.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/diana-kusumasari--sh--mh-lt4d37c414e08df/)** **dan** **pertama kali dipublikasikan** **pada 16 Mei 2011.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld) ](/klinik/a/asas-tiada-pidana-tanpa-kesalahan-geen-straf-zonder-schuld-lt664c9ff651e23/)  21 Mei 2024 [ #### Pengertian Asas Non Retroaktif dan Pengecualian Penerapannya ](/klinik/a/pengertian-asas-non-retroaktif-dan-pengecualian-penerapannya-lt4c80ae57a77f0/)  06 Feb 2024 [ #### Pasal 1 ayat (1) KUHP tentang Asas Legalitas ](/klinik/a/pasal-1-ayat-1-kuhp-tentang-asas-legalitas-lt657062374c627/)  06 Des 2023 [ #### Mengenal Apa Itu Asas _Contrarius Actus_ ](/klinik/a/asas-contrarius-actus-lt5a4091a9d6c08/)  17 Nov 2023 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Penggunaan _Juncto_ dalam Pasal** Apa itu _juncto_ dan _junctis_? Berikut akan kami jelaskan satu persatu. Istilah ‘_jo’_ merupakan kependekan dari kata ‘_juncto’_. Menurut buku berjudul _Kamus Hukum_ yang ditulis oleh **JCT Simorangkir, Rudy T Erwin dan JT Prasetyo**, _jo_ artinya dalam hukum adalah _juncto,_ bertalian dengan, dan berhubungan dengan. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Guna mempermudah pemahaman Anda, kami berikan contoh _juncto_: **Pasal 28 ayat (1) _jo._ Pasal 45A ayat (1) [UU 1/2024](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65961ed500cf3/undang-undang-nomor-1-tahun-2024/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_2024)** Penggunaan juncto dalam pasal di atas artinya, jika seseorang melanggar rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU 1/2024, ia dijerat pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 45A ayat (1) UU 1/2024, yakni: _Setiap Orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik_ _dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) **dipidana dengan****pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda** **paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**._ Atau contoh _juncto_ dalam penggunaan pasal yang menunjukkan dua rumusan tindak pidana: **Pasal 340 _jo._ Pasal 55 ayat (1) ke-1 [KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP)** Adapun arti penggunaan _juncto_ dalam pasal tersebut adalah seseorang telah melakukan pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-bersama dengan orang lain. Di sisi lain, _juncto_ juga dapat digunakan untuk kedua peraturan perundang-undangan yang berbeda. Misalnya: **Pasal 117 [UU Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan) _jo._ Pasal 1 angka 3 [UU PPHI](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17858/undangundang-nomor-2-tahun-2004/document?utm_medium=internal_link_klinik?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_2_2004)** Artinya, jika terjadi perselisihan karena tidak adanya kesesuaian pendapat saat membuat perjanjian kerja bersama, maka dapat diselesaikan melalui penyelesaian perselisihan kepentingan. ### **Apa itu _Jis_ dalam Pasal?** Kemudian menjawab pertanyaan selanjutnya, apa itu _jis_ dalam pasal? _Jis_ merupakan kependekan dari kata ‘_junctis_’. Menurut buku _Kamus Hukum:__Arab, Belanda, Inggris, Italia, Latin, Perancis, Spanyol, Yunani_, arti ‘_jis_’ ini merupakan bentuk jamak dari ‘_jo’_, sehingga memiliki arti yang sama dengan _juncto_ namun sedikit berbeda dalam penggunaannya. Contoh penggunaan _junctis_: **Pasal 24C ayat (1) [UUD 1945](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d [UU MK](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13664/nprt/538/undangundang-nomor-24-tahun-2003?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_24_2003) _jis._ Pasal 29 ayat (1) huruf d [UU 48/2009](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b01297e9d172/undangundang-nomor-48-tahun-2009?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_48_2009)** Artinya, pada prinsipnya kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum telah diatur secara konstitusional dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang kemudian diatur lebih lanjut ke dalam Pasal 10 ayat (1) UU MK serta ditegaskan kembali ke dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d UU 48/2009. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13664/nprt/538/undangundang-nomor-24-tahun-2003?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_24_2003) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e3118f0c4f79/nprt/lt51ee17b11ad42/undangundang-nomor-8-tahun-2011?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_8_2011) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52e63b5c46dc0/nprt/lt51ee17b11ad42/undang-undang-nomor-4-tahun-2014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_4_2014) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5f76abc40155f?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_7_2020) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17858/undangundang-nomor-2-tahun-2004/document?utm_medium=internal_link_klinik?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_2_2004) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_ite) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt584a7363785c8?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_19_2016) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65961ed500cf3/undang-undang-nomor-1-tahun-2024/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_2024) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b01297e9d172/undangundang-nomor-48-tahun-2009?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_48_2009) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_cipta_kerja_2023) REFERENSI --------- 1. C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo. _Kamus Hukum_. Jakarta: Aksara baru, 1983; 2. Yudha Pandu. _Kamus Hukum:__Arab, Belanda, Inggris, Italia, Latin, Perancis, Spanyol, Yunani_. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2006. Tags ---- [istilah hukum](/tag/istilah-hukum) [pasal](/tag/pasal) [mahasiswa hukum](/tag/mahasiswa-hukum)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Dimas Hutomo, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 3 Juli 2019.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Pasal Penipuan dalam KUHPTindak pidana penipuan pada dasarnya diatur dalam dalam Pasal 378 KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku, dan Pasal 492 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan,[1] yakni pada tahun 2026 mendatang.Pasal 378 KUHPPasal 492 UU 1/2023Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong. Menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu sebesar Rp500 juta.[2]Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, kejahatan yang terdapat pada Pasal 378 KUHP dinamakan “penipuan”, yang mana penipu itu pekerjaannya (hal. 261):membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;membujuknya itu dengan memakai;nama palsu atau keadaan palsu;akal cerdik (tipu muslihat); ataukarangan perkataan bohong.Lebih lanjut, berdasarkan Penjelasan Pasal 492 UU 1/2023, pasal ini adalah ketentuan tentang tindak pidana penipuan, yaitu tindak pidana terhadap harta benda. Perbuatan materiel dari penipuan adalah membujuk seseorang dengan berbagai cara, untuk memberikan barang, membuat utang atau menghapus piutang. Dengan demikian, perbuatan yang langsung merugikan itu tidak dilakukan oleh pelaku tindak pidana, tetapi oleh pihak yang dirugikan sendiri. Perbuatan penipuan baru selesai dengan terjadinya perbuatan dari pihak yang dirugikan sebagaimana dikehendaki pelaku.Selengkapnya mengenai unsur dan penjelasan pasal penipuan dalam KUHP dan UU 1/2023 dapat Anda simak pada Bunyi dan Unsur Pasal 378 KUHP tentang Penipuan.Pasal Penipuan dalam UU ITE 2024Walaupun UU ITE dan perubahannya tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan, namun terkait dengan berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, terdapat ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU 1/2024 sebagai berikut:Setiap orang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam transaksi elektronik.Adapun orang yang melanggar Pasal 28 ayat (1) UU 1/2024 berpotensi dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar, sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU 1/2024.Lebih lanjut, Lampiran SKB UU ITE menerangkan perihal Pasal 28 ayat (1) UU ITE tentang penyebaran berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, sebelum diubah dengan Pasal 28 ayat (1) UU 1/2024 sebagai berikut (hal. 16-17):Delik pidana Pasal 28 ayat (1) UU ITE bukan merupakan delik pemidanaan terhadap perbuatan menyebarkan berita hoaks secara umum, melainkan menyebarkan berita hoaks dalam konteks transaksi elektronik seperti transaksi perdagangan daring.Berita hoaks ini dikirimkan atau diunggah melalui layanan aplikasi pesan, penyiaran daring, situs/media sosial, lokapasar (marketplace), iklan, dan/atau layanan transaksi lainnya melalui sistem elektronik.Bentuk transaksi elektronik bisa berupa perikatan antara pelaku usaha/penjual dengan konsumen/pembeli.Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak bisa dikenakan pada pihak yang melakukan wanprestasi dan/atau force majeure.Karena merupakan delik materiil, sehingga kerugian konsumen sebagai akibat berita bohong harus dihitung dan ditentukan nilainya.Definisi “konsumen” mengacu pada UU Perlindungan Konsumen, yaitu konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.[3]Lantas, untuk menjerat pelaku penipuan online, dalam hal ini penipu tiket konser musik secara online, pasal apa yang dipakai? Apakah KUHP atau UU 1/2024?Pasal Apa yang Dipakai?Sebagaimana penjelasan di atas, bahwa rumusan-rumusan Pasal 28 ayat (1) UU 1/2024, Pasal 378 KUHP, dan Pasal 492 UU 1/2023 mengatur hal yang berbeda. Pasal 378 KUHP dan Pasal 492 UU 1/2023 mengatur tentang tindak pidana penipuan, sementara itu Pasal 28 ayat (1) UU 1/2024 mengatur tentang perbuatan menyebarkan berita bohong/informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam transaksi elektronik, misalnya transaksi perdagangan daring .Walaupun demikian, tindak pidana dalam UU 1/2024, KUHP, dan UU 1/2023 tersebut memiliki suatu kesamaan, yaitu dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Tapi, rumusan Pasal 28 ayat (1) UU 1/2024 tidak mensyaratkan adanya unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP maupun Pasal 492 UU 1/2023.Jadi, pelaku penipuan tiket konser musik dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP atau Pasal 492 UU 1/2023, akan tetapi dapat juga dijerat dengan Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU 1/2024 apabila penipuan dilakukan secara online.Kemudian menjawab pertanyaan Anda pasal mana yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku penipuan jual beli tiket online, maka bergantung pada pihak penegak hukum untuk menentukan kapan harus menggunakan Pasal 378 KUHP atau Pasal 492 UU 1/2023, dan kapan harus menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU 1/2024 . Namun, pada praktiknya, pihak penegak hukum dapat mengenakan pasal-pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam KUHP atau UU 1/2023, dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana UU 1/2024. Artinya, bila memang unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi, penegak hukum dapat menggunakan pasal-pasal tersebut, atau penegak hukum dapat mengajukan dakwaan secara alternatif.Baca juga: Surat Dakwaan: Pengertian, Fungsi, dan JenisnyaMerujuk pada artikel Bentuk-bentuk Surat Dakwaan, dijelaskan bahwa dakwaan alternatif digunakan jika belum didapat kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.Contoh KasusSebagai contoh kasus dapat kita lihat pada Putusan PN Sleman 570/Pid.Sus/2017/PN SMN. Dalam kasus ini, terdakwa menipu korbannya dengan mengadakan promo tiket pesawat palsu secara online. Karena tergiur promosi tersebut, akhirnya korban membeli tiket pesawat melalui terdakwa. Penuntut umum menggunakan dakwaan alternatif. Pada dakwaan kesatu menggunakan Pasal 28 ayat (1) UU ITE jo. Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016. Sedangkan pada dakwaan kedua, penuntut umum menggunakan Pasal 378 KUHP.Namun, pada putusannya, hakim memutus terdakwa dengan sanksi pidana penjara selama 11 bulan dan denda sebesar Rp5 juta, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 bulan karena telah melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UU ITE jo. Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016.Jadi berdasarkan uraian di atas sekaligus menjawab pertanyaan Anda tentang kasus menjual tiket konser musik online, pada praktiknya Pasal 378 KUHP atau Pasal 492 UU 1/2023 dan Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU 1/2024 dapat digunakan untuk menjerat pelaku penipuan online. Namun demikian, pada akhirnya hakimlah yang menentukan hukuman pidana apa yang dijatuhkan pada pelaku.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.Dasar Hukum:Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kapolri Nomor 229, 154, KB/2/VI/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.Referensi:R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1986.Putusan:Putusan PN Sleman 570/Pid.Sus/2017/PN SMN, diakses pada Rabu, 26 Juni 2024, pukul 08.23 WIB.[1] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)[2] Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023[3] Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan KonsumenTagsuu iteonlinehukumpenipuan onlinepenipuanhoax

Belakangan ini, banyak konser musik Indonesia yang diselenggarakan. Jika ada penipu yang menjual tiket murah konser musik secara online (misalnya dari medsos Instagram) dan malah membawa kabur uang tersebut, apakah termasuk penipuan dalam KUHP atau UU ITE 2024? Bagaimana cara menentukan pasal untuk menjerat pelaku penipuan online?

Pada intinya, pelaku penipuan dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP atau Pasal 492 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang akan berlaku di tahun 2026, akan tetapi dapat juga dijerat dengan Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU 1/2024 apabila penipuan dilakukan secara online. Bila memang unsur-unsur tindak pidana di atas terpenuhi, penegak hukum dapat menggunakan pasal dalam KUHP atau UU 1/2023 dan UU 1/2024 tersebut. Atau penegak hukum dapat mengajukan dakwaan secara alternatif. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 22 Mei 2023Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 22 Mei 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-menentukan-pasal-untuk-menjerat-pelaku-penipuan-ionline-i-lt5d1ad428d8fa3/

Cara Menentukan Pasal untuk Menjerat Pelaku Penipuan Online

pages/6/page-8.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh [Dimas Hutomo, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/dimas-hutomo--sh-lt5b4dc1b842992/) dan pertama kali dipublikasikan pada 3 Juli 2019.** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Pasal Penipuan dalam KUHP** Tindak pidana penipuan pada dasarnya diatur dalam dalam **Pasal 378 [KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP)** lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku, dan **Pasal 492 [UU 1/2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023)** tentang KUHP baru yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan,[\[1\]](#_ftn1) yakni pada tahun 2026 mendatang. **Pasal 378 KUHP** **Pasal 492 UU 1/2023** Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena diancam karena **penipuan** dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong. Menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena **penipuan**, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu sebesar Rp500 juta.[\[2\]](#_ftn2) Menurut **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul _Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal_, kejahatan yang terdapat pada Pasal 378 KUHP dinamakan “penipuan”, yang mana penipu itu pekerjaannya (hal. 261): 1. membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang; 2. maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak; 3. membujuknya itu dengan memakai; * nama palsu atau keadaan palsu; * akal cerdik (tipu muslihat); atau * karangan perkataan bohong. Lebih lanjut, berdasarkan **Penjelasan Pasal 492 UU 1/2023**, pasal ini adalah ketentuan tentang tindak pidana penipuan, yaitu tindak pidana terhadap harta benda. Perbuatan materiel dari penipuan adalah membujuk seseorang dengan berbagai cara, untuk memberikan barang, membuat utang atau menghapus piutang. Dengan demikian, perbuatan yang langsung merugikan itu tidak dilakukan oleh pelaku tindak pidana, tetapi oleh pihak yang dirugikan sendiri. Perbuatan penipuan baru selesai dengan terjadinya perbuatan dari pihak yang dirugikan sebagaimana dikehendaki pelaku. Selengkapnya mengenai unsur dan penjelasan pasal penipuan dalam KUHP dan UU 1/2023 dapat Anda simak pada **[Bunyi dan Unsur Pasal 378 KUHP tentang Penipuan](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-378-kuhp-tentang-penipuan-lt6571693c4c627/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pasal_378_kuhp)**. ### **Pasal Penipuan dalam UU ITE 2024** Walaupun **[UU ITE](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/undangundang-nomor-11-tahun-2008/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_ite)** dan perubahannya tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan, namun terkait dengan berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, terdapat ketentuan **Pasal 28 ayat (1) [UU 1/2024](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65961ed500cf3/undang-undang-nomor-1-tahun-2024/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_2024)** sebagai berikut: _Setiap orang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam transaksi elektronik._ Adapun orang yang melanggar Pasal 28 ayat (1) UU 1/2024 berpotensi dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar, sebagaimana diatur dalam **Pasal 45A ayat (1) UU 1/2024**. Lebih lanjut, **Lampiran [SKB UU ITE](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60d3fe3554116/keputusan-bersama-menteri-komunikasi-dan-informatika--jaksa-agung--dan-kapolri-nomor-229--154--kb-2-vi-2021-tahun-2021/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=skb_uu_ite)** menerangkan perihal Pasal 28 ayat (1) UU ITE tentang penyebaran berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, sebelum diubah dengan Pasal 28 ayat (1) UU 1/2024 sebagai berikut (hal. 16-17): 1. Delik pidana Pasal 28 ayat (1) UU ITE bukan merupakan delik pemidanaan terhadap perbuatan menyebarkan berita hoaks secara umum, melainkan menyebarkan berita hoaks dalam konteks transaksi elektronik seperti **transaksi perdagangan daring**. 2. Berita hoaks ini dikirimkan atau diunggah melalui layanan aplikasi pesan, penyiaran daring, situs/**media sosial**, lokapasar (marketplace), iklan, dan/atau layanan transaksi lainnya melalui sistem elektronik. 3. Bentuk transaksi elektronik bisa berupa perikatan antara pelaku usaha/penjual dengan konsumen/pembeli. 4. Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak bisa dikenakan pada pihak yang melakukan wanprestasi dan/atau _force majeure_. 5. Karena merupakan delik materiil, sehingga kerugian konsumen sebagai akibat berita bohong harus dihitung dan ditentukan nilainya. 6. Definisi “konsumen” mengacu pada **[UU Perlindungan Konsumen](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/undangundang-nomor-8-tahun-1999/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_8_1999)**, yaitu konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.[\[3\]](#_ftn3) Lantas, untuk menjerat pelaku penipuan _online_, dalam hal ini penipu tiket konser musik secara _online_, pasal apa yang dipakai? Apakah KUHP atau UU 1/2024? ### **Pasal Apa yang Dipakai?** Sebagaimana penjelasan di atas, bahwa rumusan-rumusan Pasal 28 ayat (1) UU 1/2024, Pasal 378 KUHP, dan Pasal 492 UU 1/2023 mengatur hal yang berbeda. Pasal 378 KUHP dan Pasal 492 UU 1/2023 mengatur tentang tindak pidana penipuan, sementara itu Pasal 28 ayat (1) UU 1/2024 mengatur tentang perbuatan menyebarkan berita bohong/informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam transaksi elektronik, misalnya transaksi perdagangan daring . Walaupun demikian, tindak pidana dalam UU 1/2024, KUHP, dan UU 1/2023 tersebut memiliki suatu kesamaan, yaitu dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Tapi, rumusan Pasal 28 ayat (1) UU 1/2024 tidak mensyaratkan adanya unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP maupun Pasal 492 UU 1/2023. Jadi, pelaku penipuan tiket konser musik dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP atau Pasal 492 UU 1/2023, akan tetapi dapat juga dijerat dengan Pasal 28 ayat (1) _jo._ Pasal 45A ayat (1) UU 1/2024 apabila penipuan dilakukan secara _online_. Kemudian menjawab pertanyaan Anda pasal mana yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku penipuan jual beli tiket _online_, maka bergantung pada pihak penegak hukum untuk menentukan kapan harus menggunakan Pasal 378 KUHP atau Pasal 492 UU 1/2023, dan kapan harus menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) _jo._ Pasal 45A ayat (1) UU 1/2024 . Namun, pada praktiknya, pihak penegak hukum dapat mengenakan pasal-pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam KUHP atau UU 1/2023, dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana UU 1/2024. Artinya, bila memang unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi, penegak hukum dapat menggunakan pasal-pasal tersebut, atau penegak hukum dapat mengajukan **dakwaan secara alternatif**. Baca juga: **[Surat Dakwaan: Pengertian, Fungsi, dan Jenisnya](https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-surat-dakwaan-dan-jenisnya-lt621a08dfef9da/?page=all?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=surat_dakwaan)** Merujuk pada artikel **[Bentuk-bentuk Surat Dakwaan](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-surat-dakwaan-lt4f4c5a4ea3527/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=bentuk_surat_dakwaan)**, dijelaskan bahwa dakwaan alternatif digunakan jika belum didapat kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. ### **Contoh Kasus** Sebagai contoh kasus dapat kita lihat pada **[Putusan PN Sleman 570/Pid.Sus/2017/PN SMN](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/ca6ab473169db300ae6712193b50543e)**. Dalam kasus ini, terdakwa menipu korbannya dengan mengadakan promo tiket pesawat palsu secara _online_. Karena tergiur promosi tersebut, akhirnya korban membeli tiket pesawat melalui terdakwa. Penuntut umum menggunakan dakwaan alternatif. Pada **dakwaan kesatu** menggunakan **Pasal 28 ayat (1) UU ITE _jo._ Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016**. Sedangkan pada **dakwaan kedua**, penuntut umum menggunakan **Pasal 378 KUHP**. Namun, pada putusannya, hakim memutus terdakwa dengan sanksi pidana penjara selama 11 bulan dan denda sebesar Rp5 juta, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 bulan karena telah melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik berdasarkan **Pasal 28 ayat (1) UU ITE _jo._ Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016**. Jadi berdasarkan uraian di atas sekaligus menjawab pertanyaan Anda tentang kasus menjual tiket konser musik _online_, pada praktiknya Pasal 378 KUHP atau Pasal 492 UU 1/2023 dan Pasal 28 ayat (1) _jo._ Pasal 45A ayat (1) UU 1/2024 dapat digunakan untuk menjerat pelaku penipuan _online_. Namun demikian, pada akhirnya hakimlah yang menentukan hukuman pidana apa yang dijatuhkan pada pelaku. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum: 1. [Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/nprt/38/wetboek-van-strafrecht-\(wvs\)-kitab-undang-undang-hukum-pidana-\(kuhp\)?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP); 2. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/undangundang-nomor-8-tahun-1999/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_8_1999); 3. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru); 4. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/undangundang-nomor-11-tahun-2008?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_ite) sebagaimana diubah dengan [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt584a7363785c8?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_19_2016) dan diubah kedua kalinya dengan [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65961ed500cf3/undang-undang-nomor-1-tahun-2024?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_2024); 5. [Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kapolri Nomor 229, 154, KB/2/VI/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60d3fe3554116/keputusan-bersama-menteri-komunikasi-dan-informatika--jaksa-agung--dan-kapolri-nomor-229--154--kb-2-vi-2021-tahun-2021/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=skb_uu_ite). Referensi: R. Soesilo. _Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal_. Bogor: Politeia, 1986. Putusan: [Putusan PN Sleman 570/Pid.Sus/2017/PN SMN](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/ca6ab473169db300ae6712193b50543e), diakses pada Rabu, 26 Juni 2024, pukul 08.23 WIB. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 624 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_2023) (“UU 1/2023”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 1 angka 2 [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/undangundang-nomor-8-tahun-1999/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_8_1999) Tags ---- [uu ite](/tag/uu-ite) [online](/tag/online) [hukum](/tag/hukum) [penipuan online](/tag/penipuan-online) [penipuan](/tag/penipuan) [hoax](/tag/hoax)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITJerat Hukum Pornografi Anak di Indonesia06 Jun 2024Sebar Video dan Gambar Pornografi ke Internet, Ini Sanksinya18 Des 2023Website Pasang Link Konten Pornografi, Ini Jerat Pidananya15 Mar 2023Mengirim Voice Note Mesum, Bisakah Dijerat UU Pornografi?12 Jul 2021Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Dr. Lily Evelina Sitorus, S.H., M.Si. dan dipublikasikan pertama kali pada 9 September 2019.  Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Potensi Dijerat UU ITESebelum menjawab inti pertanyaan Anda, pada dasarnya tindakan untuk mendokumentasikan terjadinya suatu peristiwa baik berupa foto maupun video bukanlah termasuk perbuatan yang dilarang menurut UU ITE maupun perubahannya. Namun terkait perbuatan kesusilaan sebagaimana Anda tanyakan, perlu diketahui terlebih dahulu bunyi Pasal 27 ayat (1) UU 1/2024:Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.Lebih lanjut, perihal pasal tersebut perlu diperhatikan definisi yang dicantumkan pada Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU 1/2024 sebagai berikut:Makna frasa “menyiarkan” yaitu termasuk perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam sistem elektronik.Makna frasa “mendistribusikan” yaitu mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. Makna frasa “mentransmisikan” yaitu mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui sistem elektronik. Makna frasa “membuat dapat diakses” yaitu semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. Makna frasa “melanggar kesusilaan” yaitu melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan.  Adapun pengertian kesusilaan disesuaikan dengan standar yang berlaku pada masyarakat dalam waktu dan tempat tertentu (contemporary community standard)Makna frasa “diketahui umum” yaitu untuk dapat atau sehingga dapat diakses oleh kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal. Namun, menurut Pasal 45 ayat (2) UU 1/2024, perbuatan dalam Pasal 27 ayat (1) UU 1/2024 tidak dipidana dalam hal:dilakukan demi kepentingan umum;dilakukan untuk pembelaan atas dirinya sendiri; atauinformasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut merupakan karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan/atau ilmu pengetahuan.Sementara itu, perbuatan Anda yang mendokumentasikan suatu perbuatan kesusilaan menurut hemat kami dapat memenuhi unsur Pasal 27 ayat (1) UU 1/2024 dan berpotensi dijerat pidana. Menurut Pasal 45 ayat (1) UU 1/2024, pelaku yang melanggar dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar. Jerat Pidana Berdasarkan UU PornografiSelain itu, perbuatan Anda yang mendokumentasikan suatu perbuatan kesusilaan juga berpotensi dijerat Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi yang berbunyi sebagai berikut:Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;kekerasan seksual;masturbasi atau onani;ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;alat kelamin; ataupornografi anak.Ada pengecualian dari pasal ini, yang dimaksud dengan “membuat” adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.[1]Pelanggaran atas pasal tersebut di atas termuat dalam Pasal 29 UU Pornografi yang berbunyi:Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250 juta dan paling banyak Rp6 miliar.Jadi, kami berpendapat Anda berpotensi dijerat pasal dalam UU ITE dan UU Pornografi sebagaimana telah kami jelaskan di atas. Oleh karena itu, Anda perlu berhati-hati saat mendokumentasikan sesuatu, terlebih rekaman tersebut memuat tindak asusila dan bukan untuk pemberitaan publik. Namun jika rekaman itu merupakan suatu peristiwa pidana, kami menyarankan agar Anda melapor ke pihak berwajib dan menjadikan rekaman tersebut sebagai bukti. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ElektronikUndang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ElektronikUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ElektronikUndang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi[1] Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang PornografiTagspornografiasusilauu ite

Apakah saya yang bukan seorang wartawan dilarang mendokumentasikan baik berupa foto atau video terhadap terjadinya suatu peristiwa? Peristiwa itu misalnya berkaitan dengan kesusilaan untuk pemberitaan publik. Adakah konsekuensi hukumnya atas perbuatan mendokumentasikan yang saya lakukan tersebut?

Pada dasarnya tindakan untuk mendokumentasikan terjadinya suatu peristiwa (baik berupa foto maupun video) tanpa izin bukanlah termasuk perbuatan yang dilarang menurut UU ITE maupun perubahannya. Namun jika ini berkaitan dengan suatu perbuatan kesusilaan, hal ini berpotensi dijerat pidana. Apakah itu?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Jerat Hukum Pornografi Anak di Indonesia06 Jun 2024Sebar Video dan Gambar Pornografi ke Internet, Ini Sanksinya18 Des 2023Website Pasang Link Konten Pornografi, Ini Jerat Pidananya15 Mar 2023Mengirim Voice Note Mesum, Bisakah Dijerat UU Pornografi?12 Jul 2021Jerat Hukum Pornografi Anak di Indonesia06 Jun 2024Sebar Video dan Gambar Pornografi ke Internet, Ini Sanksinya18 Des 2023Website Pasang Link Konten Pornografi, Ini Jerat Pidananya15 Mar 2023Mengirim Voice Note Mesum, Bisakah Dijerat UU Pornografi?12 Jul 2021Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-merekam-peristiwa-kesusilaan-diam-diam-melanggar-hukum-lt5d458c2c452d3/

Apakah Merekam Peristiwa Kesusilaan Diam-diam Melanggar Hukum?

pages/7/page-0.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Jerat Hukum Pornografi Anak di Indonesia ](/klinik/a/jerat-hukum-pornografi-anak-di-indonesia-lt6661af8b31904/)  06 Jun 2024 [ #### Sebar Video dan Gambar Pornografi ke Internet, Ini Sanksinya ](/klinik/a/sebar-video-dan-gambar-pornografi-ke-internet--ini-sanksinya-lt540b73ac32706/)  18 Des 2023 [ #### _Website_ Pasang _Link_ Konten Pornografi, Ini Jerat Pidananya ](/klinik/a/website-pasang-link-konten-pornografi-lt64118c4c2b10b/)  15 Mar 2023 [ #### Mengirim _Voice Note_ Mesum, Bisakah Dijerat UU Pornografi? ](/klinik/a/mengirim-ivoice-note-i-mesum--bisakah-dijerat-uu-pornografi-lt5d6381715efc3/)  12 Jul 2021 [](#!) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul** **sama** **yang dibuat oleh** **[Dr. Lily Evelina Sitorus, S.H., M.Si.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/international-business-law-program-universitas-prasetiya-mulya-lt5d6de7fcce564/dr-lily-evelina-sitorus--sh--msi-lt5d708028d692b/)** **dan dipublikasikan pertama kali pada 9 September 2019.** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Potensi Dijerat UU ITE** Sebelum menjawab inti pertanyaan Anda, pada dasarnya tindakan untuk mendokumentasikan terjadinya suatu peristiwa baik berupa foto maupun video bukanlah termasuk perbuatan yang dilarang menurut **[UU ITE](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_ite)** maupun perubahannya. Namun terkait perbuatan kesusilaan sebagaimana Anda tanyakan, perlu diketahui terlebih dahulu bunyi **Pasal 27 ayat (1)** **[UU 1/2024](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65961ed500cf3/undang-undang-nomor-1-tahun-2024?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_2024)**: _Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki **muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum**._ Lebih lanjut, perihal pasal tersebut perlu diperhatikan definisi yang dicantumkan pada **Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU 1/2024** sebagai berikut: 1. Makna frasa “menyiarkan” yaitu termasuk perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam sistem elektronik. 2. Makna frasa “mendistribusikan” yaitu mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. 3. Makna frasa “mentransmisikan” yaitu mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui sistem elektronik. 4. Makna frasa “membuat dapat diakses” yaitu semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. 5. Makna frasa “**melanggar kesusilaan**” yaitu melakukan perbuatan mempertunjukkan **ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual** yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan.  Adapun pengertian kesusilaan disesuaikan dengan standar yang berlaku pada masyarakat dalam waktu dan tempat tertentu (_contemporary community standard)_ 6. Makna frasa “diketahui umum” yaitu untuk dapat atau sehingga dapat diakses oleh kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal. Namun, menurut **Pasal 45 ayat (2) UU 1/2024**, perbuatan dalam Pasal 27 ayat (1) UU 1/2024 tidak dipidana dalam hal: 1. dilakukan demi kepentingan umum; 2. dilakukan untuk pembelaan atas dirinya sendiri; atau 3. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut merupakan karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan/atau ilmu pengetahuan. Sementara itu, perbuatan Anda yang mendokumentasikan suatu perbuatan kesusilaan menurut hemat kami dapat memenuhi unsur Pasal 27 ayat (1) UU 1/2024 dan berpotensi dijerat pidana. Menurut **Pasal 45 ayat (1) UU 1/2024**, pelaku yang melanggar dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar. ### **Jerat Pidana Berdasarkan UU Pornografi** Selain itu, perbuatan Anda yang mendokumentasikan suatu perbuatan kesusilaan juga berpotensi dijerat **Pasal 4 ayat (1) [UU Pornografi](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28607/undangundang-nomor-44-tahun-2008?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_44_2008)** yang berbunyi sebagai berikut: _Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, **menyebarluaskan, menyiarkan**, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan **pornografi** yang secara eksplisit memuat:_ 1. _persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;_ 2. _kekerasan seksual;_ 3. _masturbasi atau onani;_ 4. _ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;_ 5. _**alat kelamin**_;_ atau_ 6. _pornografi anak._ Ada pengecualian dari pasal ini, yang dimaksud dengan “membuat” adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.[\[1\]](#_ftn1) Pelanggaran atas pasal tersebut di atas termuat dalam **Pasal 29 UU Pornografi** yang berbunyi: _Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250 juta dan paling banyak Rp6 miliar._ Jadi, kami berpendapat Anda berpotensi dijerat pasal dalam UU ITE dan UU Pornografi sebagaimana telah kami jelaskan di atas. Oleh karena itu, Anda perlu berhati-hati saat mendokumentasikan sesuatu, terlebih rekaman tersebut memuat tindak asusila dan bukan untuk pemberitaan publik. Namun jika rekaman itu merupakan suatu peristiwa pidana, kami menyarankan agar Anda melapor ke pihak berwajib dan menjadikan rekaman tersebut sebagai bukti. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_ite) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt584a7363785c8?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_19_2016) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65961ed500cf3/undang-undang-nomor-1-tahun-2024/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_2024) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28607/undangundang-nomor-44-tahun-2008?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_44_2008) * * * [\[1\]](#_ftnref1) Penjelasan Pasal 4 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28607/undangundang-nomor-44-tahun-2008?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_44_2008) Tags ---- [pornografi](/tag/pornografi) [asusila](/tag/asusila) [uu ite](/tag/uu-ite)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan AndaArtikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Cara Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli yang dibuat oleh Shanti Rachmadsyah, S.H.  dan pertama kali dipublikasikan pada 24 Agustus 2010, kemudian dimutakhirkan pertama kali pada 24 Juni 2022.KLINIK TERKAITPajak Tanah Milik Pribadi, Begini Aturan PBB-P215 Jun 2022Menghancurkan Bangunan Liar di Lahan Sendiri, Bisa Dipidana?27 Mei 2022Salah Satu Pemilik Tanah Hak Bersama Meninggal, Bagaimana Status Bagiannya?18 Apr 2022Adakah Batasan Jumlah Pemecahan Bidang Tanah?21 Mar 2022Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Cara Mengurus Balik Nama Sertifikat TanahMembuat PPJBDisarikan dari artikel Mengenal Apa Itu PPJB dalam Proses Jual Beli Tanah, PPJB atau perjanjian pengikatan jual beli adalah kesepakatan awal antara calon penjual dengan calon pembeli yang memperjanjikan akan dilakukannya transaksi jual beli atas tanah.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Lebih lanjut, tujuan dari PPJB adalah untuk mengikat calon penjual agar pada saat yang telah diperjanjikan ia akan menjual benda/hak miliknya kepada calon pembeli, dan mengikat calon pembeli untuk membeli benda/hak milik calon penjual sesuai yang telah diperjanjikan.Masih diterangkan dalam artikel yang sama, PPJB ini biasanya digunakan karena tanah yang menjadi objek jual beli belum dapat dialihkan seketika karena alasan tertentu, misalnya karena menunggu proses pemecahan sertifikat, masih dalam agunan, dan lain-lain.Dengan demikian, apabila Anda membeli atau menjual tanah yang masih perlu proses pemecahan sertifikat atau tanah masih diagunkan, atau karena alasan lain sehingga hak atas tanah belum dapat dialihkan pada saat itu juga, maka Anda dapat menggunakan sistem PPJB terlebih dahulu sebelum membuat akta jual beli.Membuat Akta Jual Beli ke PPATBalik nama sertifikat tanah karena jual beli merupakan bagian dari perubahan data yuridis berupa peralihan hak karena jual beli.[1]Peralihan hak atas tanah melalui jual beli tersebut hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta jual beli (“AJB”) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”). Namun, akta juga bisa tidak dibuat oleh PPAT dalam keadaan tertentu yaitu untuk daerah-daerah terpencil yang belum ditunjuk PPAT, maka didaftarkan pemindahan hak atas tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan, dengan dibuktikan oleh akta yang tidak dibuat oleh PPAT tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftar pemindahan hak yang bersangkutan.[2]Pembuatan akta jual beli dihadiri para pihak yang melakukan jual beli dan disaksikan minimal dua saksi.[3] Kemudian, PPAT selambat-lambatnya tujuh hari kerja sejak ditandatangani AJB harus menyampaikan akta dan dokumen terkait untuk didaftarkan ke kantor pertanahan.[4]Membayar PPh bagi PenjualMenurut Pasal 1 ayat (1) PP 34/2016 diterangkan bahwa atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan serta perubahannya, terutang pajak penghasilan (“PPh”) yang bersifat final.Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan melalui penjualan, tukar menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati antara para pihak.[5]Adapun, penghasilan dari perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya adalah penghasilan dari:[6]pihak penjual yang namanya tercantum dalam perjanjian pengikatan jual beli pada saat pertama kali ditandatangani; ataupihak pembeli yang namanya tercantum dalam perjanjian pengikatan jual beli sebelum terjadinya perubahan atau adendum perjanjian pengikatan jual beli, atas terjadinya perubahan pihak pembeli dalam perjanjian pengikatan jual beli tersebut.Dengan demikian, terhadap penjual tanah, dikenai PPh yang bersifat final setelah terjadinya pengalihan hak atas tanah melalui AJB atau setelah adanya PPJB, sepanjang telah ada pembayaran atau adanya penghasilan yang diterima oleh pihak penjual.Membayar BPHTB bagi PembeliBea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (“BPHTB”) menurut Pasal 1 angka 37 UU 1/2022 adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Pajak ini dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota.[7] Salah satu objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah yang meliputi pemindahan atau peralihan hak karena jual beli.[8]Jadi, dalam peralihan hak atas tanah, yang menerima hak atas tanah tersebut (pembeli) dikenakan pajak berupa BPHTB. Pendaftaran tanah sendiri baru akan dilakukan oleh Kantor Pertanahan apabila BPHTB tersebut sudah dibayar lunas, yang dibuktikan dengan tanda bukti setor BPHTB tersebut.Registrasi ke Kantor Badan Pertanahan NasionalLangkah selanjutnya yaitu, Anda perlu melakukan registrasi ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (“BPN”) dengan melengkapi dokumen-dokumen syarat balik nama. Adapun syarat-syarat balik nama sertifikat yang perlu Anda siapkan tertera di bawah ini.Syarat Balik Nama Sertifikat TanahBerikut syarat balik nama sertifikat tanah ke BPN berdasarkan laman berjudul Peralihan Hak Jual Beli oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN:Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas meterai cukup;Surat kuasa apabila dikuasakan;Fotokopi identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan;Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagian badan hukum;Sertifikat asli;Akta jual beli dari PPAT;Fotokopi KTP dan para pihak penjual-pembeli dan/atau kuasanya;Izin pemindahan hak apabila di dalam sertifikat atau keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan jika telah diperoleh izin dari instansi yang berwenang;Fotokopi SPPT dan PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak).Selain hal tersebut di atas, Anda juga perlu memperhatikan:Identitas diri;Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon;Pernyataan tanah tidak sengketa; danPernyataan tanah/bangunan dikuasai secara fisik.Biaya Balik Nama Sertifikat TanahBiaya PPATBiaya PPAT ini merupakan biaya untuk proses pembuatan AJB. Menurut Pasal 32 ayat (1) PP 24/2016, uang jasa atau honorarium PPAT atau PPAT Sementara,  termasuk biaya saksi tidak boleh melebihi 1% dari harga transaksi yang tercantum di dalam akta.Biaya PPh bagi PenjualPPh yang bersifat final tersebut adalah sebesar:[9]2.5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan bangunan selain pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa rumah sederhana atau rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan;1% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa rumah sederhana atau rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan; atau0% atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah, BUMN yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah, atau BUMD yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.Perhitungan PPh yang bersifat final bagi penjual tanah dapat Anda simak selengkapnya dalam artikel Pajak Penjual dan Pembeli dalam Jual Beli Tanah.Biaya BPHTB bagi PembeliBPHTB dikenakan berdasarkan nilai perolehan objek pajak yang ditetapkan salah satunya dari nilai transaksi jual beli.[10] Adapun jika nilai perolehan objek pajak tidak diketahui atau lebih rendah daripada Nilai Jual Objek Pajak (“NJOP”) yang digunakan untuk pengenaan pajak bumi dan bangunan (“PBB”) pada tahun terjadinya perolehan, maka besaran BPHTB sama dengan NJOP dalam pengenaan PBB tahun terjadinya perolehan.[11]Perlu Anda ketahui bahwa tarif BPHTB paling tinggi sebesar 5% dan ditetapkan dengan perda masing-masing daerah.[12]Adapun, contoh perhitungan BPHTB juga dapat Anda simak selengkapnya dalam Pajak Penjual dan Pembeli dalam Jual Beli Tanah.Biaya Mengurus Balik Nama di BPNSelanjutnya, untuk mengurus balik nama di BPN sebagaimana dilansir dari Peralihan Hak Jual Beli, biaya dihitung berdasarkan nilai tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan.Rumus untuk menghitung biaya tersebut yaitu:[nilai tanah (per m2) x luas tanah (m2)] / 1000 + biaya pendaftaran.Di laman tersebut, Anda bisa melakukan simulasi biaya mengurus balik nama di BPN. Misalnya, nilai tanah per m2 adalah Rp1 juta, dengan luas 100 m2, maka Anda perlu membayar biaya sebesar Rp150 ribu.Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban dari kami tentang cara balik nama sertifikat tanah karena jual beli, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah DaerahPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran TanahPeraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta TanahPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta TanahPeraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta PerubahannyaPeraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran TanahPeraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran TanahPeraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran TanahPeraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran TanahREFERENSIPeralihan Hak Jual Beli, diakses pada 25 Juni 2022, pukul 05.31 WIB.[1] Pasal 94 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah[2] Pasal 37 dan penjelasannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (“PP 24/1997”)[3] Pasal 38 ayat (1) PP 24/1997[4] Pasal 40 ayat (1) PP 24/1997[5] Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya (“PP 34/2016”)[6] Pasal 1 ayat (3) PP 34/2016[7] Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (“UU 1/2022”)[8] Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) huruf a angka 1 UU 1/2022[9] Pasal 2 ayat (1) PP 34/2016[10] Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) huruf a UU 1/2022[11] Pasal 46 ayat (3) UU 1/2022[12] Pasal 47 UU 1/2022Tagshak atas tanahjual beli tanahpejabat pembuat akta tanahpendaftaran tanah

Saya baru membeli tanah SHM dan ingin balik nama sertifikat tanahnya atas nama saya. Mohon penjelasannya bagaimana cara mengurus balik nama sertifikat tanah dan berapa biaya yang perlu saya keluarkan?

Perubahan data yuridis pada sertifikat tanah karena peralihan hak atas tanah karena jual beli atau biasa kita sebut dengan proses ‘balik nama’ dapat dilakukan dengan beberapa tahapan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat akta jual beli kepada PPAT. Namun, jika hak atas tanah tidak dapat dialihkan seketika pada saat itu juga, misalnya masih perlu proses pemecahan sertifikat tanah, Anda dapat membuat perjanjian pengikatan jual beli (“PPJB”) sebelum membuat akta jual beli (“AJB”). Lalu, bagaimana langkah selanjutnya untuk melakukan balik nama sertifikat tanah? Berapa biaya yang diperlukan? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Pajak Tanah Milik Pribadi, Begini Aturan PBB-P215 Jun 2022Menghancurkan Bangunan Liar di Lahan Sendiri, Bisa Dipidana?27 Mei 2022Salah Satu Pemilik Tanah Hak Bersama Meninggal, Bagaimana Status Bagiannya?18 Apr 2022Adakah Batasan Jumlah Pemecahan Bidang Tanah?21 Mar 2022Pajak Tanah Milik Pribadi, Begini Aturan PBB-P215 Jun 2022Menghancurkan Bangunan Liar di Lahan Sendiri, Bisa Dipidana?27 Mei 2022Salah Satu Pemilik Tanah Hak Bersama Meninggal, Bagaimana Status Bagiannya?18 Apr 2022Adakah Batasan Jumlah Pemecahan Bidang Tanah?21 Mar 2022Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 2022Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-dan-biaya-balik-nama-sertifikat-tanah-karena-jual-beli-lt4c66b0f0dd1dd/

Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli

pages/7/page-1.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul _Cara Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli_ yang dibuat oleh [Shanti Rachmadsyah, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/shanti-rachmadsyah--sh-lt4b9a1eb24a495/)  dan pertama kali dipublikasikan pada 24 Agustus 2010, kemudian dimutakhirkan pertama kali pada 24 Juni 2022.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Pajak Tanah Milik Pribadi, Begini Aturan PBB-P2 ](/klinik/a/pajak-tanah-milik-pribadi-begini-aturan-pbb-p2-lt62a9ce4867bf6/)  15 Jun 2022 [ #### Menghancurkan Bangunan Liar di Lahan Sendiri, Bisa Dipidana? ](/klinik/a/menghancurkan-bangunan-liar-di-lahan-sendiri-lt629031de04564/)  27 Mei 2022 [ #### Salah Satu Pemilik Tanah Hak Bersama Meninggal, Bagaimana Status Bagiannya? ](/klinik/a/salah-satu-pemilik-tanah-hak-bersama-meninggal--bagaimana-status-bagiannya-lt62187fbfaaa86/)  18 Apr 2022 [ #### Adakah Batasan Jumlah Pemecahan Bidang Tanah? ](/klinik/a/adakah-batasan-jumlah-pemecahan-bidang-tanah-lt61f3a84b53910/)  21 Mar 2022 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Cara Mengurus Balik Nama Sertifikat Tanah** 1. **Membuat PPJB** Disarikan dari artikel **[Mengenal Apa Itu PPJB dalam Proses Jual Beli Tanah](https://www.hukumonline.com/klinik/a/PPJB-dalam-proses-jual-beli-tanah-lt6086d9ebd6b6d/#_ftn2?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=apa_itu_PPJB)**, **PPJB** atau **perjanjian pengikatan jual beli** adalah kesepakatan awal antara calon penjual dengan calon pembeli yang memperjanjikan akan dilakukannya transaksi jual beli atas tanah. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Lebih lanjut, tujuan dari PPJB adalah untuk mengikat calon penjual agar pada saat yang telah diperjanjikan ia akan menjual benda/hak miliknya kepada calon pembeli, dan mengikat calon pembeli untuk membeli benda/hak milik calon penjual sesuai yang telah diperjanjikan. Masih diterangkan dalam artikel yang sama, PPJB ini biasanya digunakan karena tanah yang menjadi objek jual beli belum dapat dialihkan seketika karena alasan tertentu, misalnya karena menunggu proses pemecahan sertifikat, masih dalam agunan, dan lain-lain. Dengan demikian, apabila Anda membeli atau menjual tanah yang masih perlu proses pemecahan sertifikat atau tanah masih diagunkan, atau karena alasan lain sehingga hak atas tanah belum dapat dialihkan pada saat itu juga, maka Anda dapat menggunakan sistem PPJB terlebih dahulu sebelum membuat akta jual beli. 2. **Membuat Akta Jual Beli ke PPAT** Balik nama sertifikat tanah karena jual beli merupakan bagian dari perubahan data yuridis berupa peralihan hak karena jual beli.[\[1\]](#_ftn1) Peralihan hak atas tanah melalui jual beli tersebut hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan **akta jual beli (“AJB”)** yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”). Namun, akta juga bisa tidak dibuat oleh PPAT dalam keadaan tertentu yaitu untuk daerah-daerah terpencil yang belum ditunjuk PPAT, maka didaftarkan pemindahan hak atas tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan, dengan dibuktikan oleh akta yang tidak dibuat oleh PPAT tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftar pemindahan hak yang bersangkutan.[\[2\]](#_ftn2) Pembuatan akta jual beli dihadiri para pihak yang melakukan jual beli dan disaksikan minimal dua saksi.[\[3\]](#_ftn3) Kemudian, PPAT selambat-lambatnya tujuh hari kerja sejak ditandatangani AJB harus menyampaikan akta dan dokumen terkait untuk didaftarkan ke kantor pertanahan.[\[4\]](#_ftn4) 3. **Membayar PPh bagi Penjual** Menurut **Pasal 1 ayat (1) [PP 34/2016](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt57ac4259d183a/peraturan-pemerintah-nomor-34-tahun-2016?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_34_2016)** diterangkan bahwa atas **penghasilan yang diterima** atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan serta perubahannya, terutang pajak penghasilan (“PPh”) yang bersifat final. Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan melalui penjualan, tukar menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati antara para pihak.[\[5\]](#_ftn5) Adapun, penghasilan dari perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya adalah penghasilan dari:[\[6\]](#_ftn6) 1. pihak penjual yang namanya tercantum dalam perjanjian pengikatan jual beli pada saat pertama kali ditandatangani; atau 2. pihak pembeli yang namanya tercantum dalam perjanjian pengikatan jual beli sebelum terjadinya perubahan atau adendum perjanjian pengikatan jual beli, atas terjadinya perubahan pihak pembeli dalam perjanjian pengikatan jual beli tersebut. Dengan demikian, terhadap penjual tanah, dikenai PPh yang bersifat final setelah terjadinya pengalihan hak atas tanah melalui AJB atau setelah adanya PPJB, sepanjang telah ada pembayaran atau adanya penghasilan yang diterima oleh pihak penjual. 4. **Membayar BPHTB bagi Pembeli** **Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (“BPHTB”)** menurut **Pasal 1 angka 37 [UU 1/2022](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt61de861d5698c/undang-undang-nomor-1-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_2022)** adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Pajak ini dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota.[\[7\]](#_ftn7) Salah satu objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah yang meliputi pemindahan atau peralihan hak karena jual beli.[\[8\]](#_ftn8) Jadi, dalam peralihan hak atas tanah, yang menerima hak atas tanah tersebut (pembeli) dikenakan pajak berupa BPHTB. Pendaftaran tanah sendiri baru akan dilakukan oleh Kantor Pertanahan apabila BPHTB tersebut sudah dibayar lunas, yang dibuktikan dengan tanda bukti setor BPHTB tersebut. 5. **Registrasi ke Kantor Badan Pertanahan Nasional** Langkah selanjutnya yaitu, Anda perlu melakukan registrasi ke **Kantor Badan Pertanahan Nasional (“BPN”)** dengan melengkapi dokumen-dokumen syarat balik nama. Adapun syarat-syarat balik nama sertifikat yang perlu Anda siapkan tertera di bawah ini. ### **Syarat Balik Nama Sertifikat Tanah** Berikut syarat balik nama sertifikat tanah ke BPN berdasarkan laman berjudul **[Peralihan Hak Jual Beli](https://www.atrbpn.go.id/cari-layanan)** oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN: 1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas meterai cukup; 2. Surat kuasa apabila dikuasakan; 3. Fotokopi identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan; 4. Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagian badan hukum; 5. Sertifikat asli; 6. Akta jual beli dari PPAT; 7. Fotokopi KTP dan para pihak penjual-pembeli dan/atau kuasanya; 8. Izin pemindahan hak apabila di dalam sertifikat atau keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan jika telah diperoleh izin dari instansi yang berwenang; 9. Fotokopi SPPT dan PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak). Selain hal tersebut di atas, Anda juga perlu memperhatikan: 1. Identitas diri; 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon; 3. Pernyataan tanah tidak sengketa; dan 4. Pernyataan tanah/bangunan dikuasai secara fisik. ### **Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah** 1. **Biaya PPAT** Biaya PPAT ini merupakan biaya untuk proses pembuatan AJB. Menurut **Pasal 32 ayat (1) [PP 24/2016](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt57849233a96ea/peraturan-pemerintah-nomor-24-tahun-2016?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_24_2016)**, uang jasa atau honorarium PPAT atau PPAT Sementara,  termasuk biaya saksi tidak boleh melebihi 1% dari harga transaksi yang tercantum di dalam akta. 2. **Biaya PPh bagi Penjual** PPh yang bersifat final tersebut adalah sebesar:[\[9\]](#_ftn9) 1. 2.5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan bangunan selain pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa rumah sederhana atau rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan; 2. 1% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa rumah sederhana atau rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan; atau 3. 0% atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah, BUMN yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah, atau BUMD yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Perhitungan PPh yang bersifat final bagi penjual tanah dapat Anda simak selengkapnya dalam artikel **[Pajak Penjual dan Pembeli dalam Jual Beli Tanah](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pajak-penjual-dan-pembeli-dalam-transaksi-jual-beli-tanah-lt4c68025b4b085/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pajak_penjual_pembeli)**. 3. **Biaya BPHTB bagi Pembeli** BPHTB dikenakan berdasarkan nilai perolehan objek pajak yang ditetapkan salah satunya dari nilai transaksi jual beli.[\[10\]](#_ftn10) Adapun jika nilai perolehan objek pajak tidak diketahui atau lebih rendah daripada Nilai Jual Objek Pajak (“NJOP”) yang digunakan untuk pengenaan pajak bumi dan bangunan (“PBB”) pada tahun terjadinya perolehan, maka besaran BPHTB sama dengan NJOP dalam pengenaan PBB tahun terjadinya perolehan.[\[11\]](#_ftn11) Perlu Anda ketahui bahwa **tarif BPHTB paling tinggi sebesar 5%** dan **ditetapkan dengan perda** masing-masing daerah.[\[12\]](#_ftn12) Adapun, contoh perhitungan BPHTB juga dapat Anda simak selengkapnya dalam **[Pajak Penjual dan Pembeli dalam Jual Beli Tanah](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pajak-penjual-dan-pembeli-dalam-transaksi-jual-beli-tanah-lt4c68025b4b085/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pajak_penjual_pembeli)**. 4. **Biaya Mengurus Balik Nama di BPN** Selanjutnya, untuk mengurus balik nama di BPN sebagaimana dilansir dari **[Peralihan Hak Jual Beli](https://www.atrbpn.go.id/cari-layanan)**, biaya dihitung berdasarkan nilai tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan. Rumus untuk menghitung biaya tersebut yaitu: **\[nilai tanah (per m2) x luas tanah (m2)\] / 1000 + biaya pendaftaran.** Di laman tersebut, Anda bisa melakukan simulasi biaya mengurus balik nama di BPN. Misalnya, nilai tanah per m2 adalah Rp1 juta, dengan luas 100 m2, maka Anda perlu membayar biaya sebesar Rp150 ribu. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [**di sini**.](http://mini.hukumonline.com/holpro/?utm_source=Google&utm_medium=Banner&utm_campaign=KlinikHukum-LandingPage) Demikian jawaban dari kami tentang cara balik nama sertifikat tanah karena jual beli, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt61de861d5698c/undang-undang-nomor-1-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_2022) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/11693/peraturan-pemerintah-nomor-24-tahun-1997?r=0&p=1&q=PP%2024%201997&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_24_1997) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/11812?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_37_1998) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt57849233a96ea/peraturan-pemerintah-nomor-24-tahun-2016?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_24_2016) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt57ac4259d183a/peraturan-pemerintah-nomor-34-tahun-2016?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_34_2016) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28178/peraturan-menteri-negara-agrariakepala-bpn-nomor-3-tahun-1997/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permen_atr_3/1997) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50ee8759ed89a?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perka_bpn_8_2012) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5d525a4bda89f?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permen_atr_7_2019) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt61307ee93a3e1?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permen_atr_16_2021) REFERENSI --------- [Peralihan Hak Jual Beli](https://www.atrbpn.go.id/cari-layanan), diakses pada 25 Juni 2022, pukul 05.31 WIB. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 94 ayat (3) huruf a [Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt61307ee93a3e1?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permen_atr_16_2021) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 37 dan penjelasannya [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/11693/peraturan-pemerintah-nomor-24-tahun-1997?r=0&p=1&q=PP%2024%201997&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_24_1997) (“PP 24/1997”) [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 38 ayat (1) PP 24/1997 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 40 ayat (1) PP 24/1997 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 1 ayat (2) [Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt57ac4259d183a/peraturan-pemerintah-nomor-34-tahun-2016?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_34_2016) (“PP 34/2016”) [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 1 ayat (3) PP 34/2016 [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 4 ayat (2) huruf b [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt61de861d5698c/undang-undang-nomor-1-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_2022) (“UU 1/2022”) [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) huruf a angka 1 UU 1/2022 [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 2 ayat (1) PP 34/2016 [\[10\]](#_ftnref10) Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) huruf a UU 1/2022 [\[11\]](#_ftnref11) Pasal 46 ayat (3) UU 1/2022 [\[12\]](#_ftnref12) Pasal 47 UU 1/2022 Tags ---- [hak atas tanah](/tag/hak-atas-tanah) [jual beli tanah](/tag/jual-beli-tanah) [pejabat pembuat akta tanah](/tag/pejabat-pembuat-akta-tanah) [pendaftaran tanah](/tag/pendaftaran-tanah)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITKemudahan Pendirian PT untuk Usaha Mikro dan Kecil 18 Mar 2024Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 2022Prosedur Pengurangan Modal Perseroan Terbatas15 Jan 2021Apakah Pemegang Saham Bertanggung Jawab dalam Debt Restructuring?11 Apr 2019Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Perseroan Terbuka yang dibuat oleh Si Pokrol dan pertama kali dipublikasikan pada Senin, 01 Oktober 2001, kemudian dimutakhirkan pertama kali oleh Sovia Hasanah, S.H. pada 22 April 2019. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Pengertian Perseroan TerbukaPerseroan terbuka adalah perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.[1]Dalam ketentuan Pasal 1 angka 18 POJK 23/2021, definisi perusahaan terbuka adalah emiten yang telah melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas atau perusahaan publik. Sementara itu, yang dimaksud dengan emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum.[2]Sementara itu, yang dimaksud dengan perseroan publik adalah perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.[3] Begitu pula, menurut Pasal 1 angka 1 UU P2SK yang mengubah Pasal 1 angka 21 UU Pasar Modal yang dimaksud dengan perusahaan publik adalah perseroan dengan jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”).M. Yahya Harahap dalam bukunya Perseroan Terbatas (hal. 41), menerangkan yang dimaksud dengan perseroan terbuka (Tbk) adalah:Perseroan publik yang telah memenuhi ketentuan UU Pasar Modal; atauPerseroan yang melakukan penawaran umum (public offering) saham di Bursa Efek. Maksudnya perseroan tersebut menawarkan atau menjual saham atau efeknya kepada masyarakat luas.[4] Ciri-ciri Perseroan TerbukaPertama, apabila perseroan terbuka tersebut merupakan perusahaan atau perseroan publik, maka sahamnya telah dimiliki oleh paling sedikit 300 pemegang saham dan memiliki modal disetor Rp3 miliar.Hal ini diatur di dalam ketentuan Pasal 1 angka 16 POJK 23/2021 sebagai berikut:Perusahaan Publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3 miliar atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.Apabila perseroan publik telah memenuhi kriteria modal dan pemegang saham sesuai dengan ketentuan di atas, maka wajib mengubah anggaran dasarnya untuk mengubah status perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka, dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak terpenuhi kriteria tersebut.[5]Kedua, apabila perseroan tersebut telah melakukan penawaran umum (public offering). Yang dimaksud dengan “penawaran umum” adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang mengenai pasar modal dan peraturan pelaksananya.[6]Terdapat dua jenis penawaran umum jika mengacu pada POJK 53/2017 yaitu Pasal 1 angka 8 dan 9 sebagai berikut:Penawaran umum oleh emiten skala kecil adalah penawaran umum yang dilakukan oleh emiten skala kecil dengan nilai keseluruhan efek yang ditawarkan, tidak termasuk efek lain yang menyertainya, dengan jumlah tidak lebih dari Rp50 miliar.Penawaran umum oleh emiten skala menengah adalah penawaran umum yang dilakukan oleh emiten skala menengah dengan nilai keseluruhan efek yang ditawarkan, tidak termasuk efek lain yang menyertainya, dengan jumlah tidak lebih dari Rp250 miliar.Baca juga: Konsekuensi IPO Terhadap Pengendalian PerusahaanMenjawab pertanyaan Anda berdasarkan penjelasan di atas, kami berpendapat bahwa bisa saja perseroan terbuka yang Anda sebutkan adalah perseroan terbuka yang telah melakukan penawaran umum (public offering) di Bursa Efek dan bukan merupakan perseroan publik.Atau, kemungkinan lainnya adalah perseroan itu sendiri dan/atau pemegang saham telah melakukan pembelian kembali saham-saham yang beredar di Bursa Efek. Saham-saham yang dibeli kembali oleh perseroan disebut juga treasury stocks. Saham-saham tersebut tidak mempunyai hak suara dan karenanya tidak diperhitungkan dalam penentuan jumlah kuorum Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”).[7]Menurut Pasal 37 ayat (1) UUPT, syarat materiel pembelian kembali (buy back) saham-saham yang telah disetor oleh perseroan terbatas adalah sebagai berikut:Pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan; danJumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh perseroan dan gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang dipegang oleh perseroan sendiri dan/atau perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh perseroan, tidak melebihi 10% dari jumlah modal yang ditempatkan dalam perseroan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.Syarat formal (prosedural) pembelian kembali saham-saham di atas pada dasarnya hanya boleh dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Keputusan RUPS yang memuat persetujuan sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai panggilan rapat, kuorum, dan persetujuan jumlah suara untuk perubahan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam UUPT dan/atau anggaran dasar.[8]Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban dari kami semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar ModalUndang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan TerbatasPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KerjaUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor KeuanganPeraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala MenengahPeraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2021 Tahun 2021 tentang Tindak Lanjut Pengawasan di Bidang Pasar ModalREFERENSIM. Yahya Harahap. Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika, 2016;Marzuki Usman et.al. Pengetahuan Dasar Pasar Modal. Institut Bankir Indonesia, 1997.[1] Pasal 109 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”)[2] Pasal 22 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU P2SK”) yang mengubah Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (“UU Pasar Modal”) jo. Pasal 1 angka 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2021 Tahun 2021 tentang Tindak Lanjut Pengawasan di Bidang Pasar Modal[3] Pasal 109 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 8 UU PT[4] Marzuki Usman et.al. Pengetahuan Dasar Pasar Modal. Institut Bankir Indonesia, 1997, hal. 127[5] Pasal 24 ayat (1) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf f UU PT[6] Pasal 22 angka 1 UU P2SK yang mengubah Pasal 1 angka 14 UU Pasar Modal[7] Pasal 40 ayat (1) UU PT[8] Pasal 38 UU PTTagspemegang sahamrupssahamperseroan

Saya pernah melihat di sebuah media cetak laporan keuangan suatu perseroan terbuka. Namun begitu saya lihat komposisi pemegang saham, saya menemukan bahwa hanya tiga orang saja yang memegang saham perseroan tersebut walaupun perseroan itu suatu perseroan terbuka. Pertanyaan saya adalah bagaimana hal ini bisa terjadi, karena menurut sepengetahuan saya bahwa suatu perseroan terbuka memiliki setidaknya dua syarat, yaitu: a. memiliki modal disetor minimal Rp 3 miliar; b. pemilik saham sekurang-kurangnya 300 pemegang saham. Demikianlah, saya sangat berterima kasih atas jawabannya.

Perseroan terbuka adalah perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Perseroan terbuka juga dapat disamakan dengan definisi perusahaan terbuka yaitu emiten yang telah melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas atau perusahaan publik. Lantas, apa saja ciri-ciri dari perseroan terbuka itu?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Kemudahan Pendirian PT untuk Usaha Mikro dan Kecil 18 Mar 2024Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 2022Prosedur Pengurangan Modal Perseroan Terbatas15 Jan 2021Apakah Pemegang Saham Bertanggung Jawab dalam Debt Restructuring?11 Apr 2019Kemudahan Pendirian PT untuk Usaha Mikro dan Kecil 18 Mar 2024Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 2022Prosedur Pengurangan Modal Perseroan Terbatas15 Jan 2021Apakah Pemegang Saham Bertanggung Jawab dalam Debt Restructuring?11 Apr 2019Ini Cara Mengurus Akta Nikah yang Terlambat 30 Sep 2022Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang19 Mei 2023Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank6 Mei 2024Ini Cara Mengurus Akta Nikah yang Terlambat 30 Sep 2022Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang19 Mei 2023Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank6 Mei 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-perseroan-terbuka-dan-ciri-cirinya-cl96/

Apa itu Perseroan Terbuka dan Ciri-Cirinya

pages/7/page-2.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Kemudahan Pendirian PT untuk Usaha Mikro dan Kecil ](/klinik/a/kemudahan-pendirian-pt-untuk-usaha-mikro-dan-kecil-lt59253a2a37dfb/)  18 Mar 2024 [ #### Syarat dan Prosedur Hibah Saham ](/klinik/a/syarat-dan-prosedur-hibah-saham-cl479/)  11 Okt 2022 [ #### Prosedur Pengurangan Modal Perseroan Terbatas ](/klinik/a/prosedur-pengurangan-modal-perseroan-terbatas-cl2380/)  15 Jan 2021 [ #### Apakah Pemegang Saham Bertanggung Jawab dalam _Debt Restructuring_? ](/klinik/a/apakah-pemegang-saham-bertanggung-jawab-dalam-idebt-restructuring-i-cl209/)  11 Apr 2019 [](#!) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul _Perseroan Terbuka_ yang dibuat oleh** [**Si Pokrol**](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/si-pokrol-lt4a0aae6c03cb7/) **dan pertama kali dipublikasikan pada Senin, 01 Oktober 2001, kemudian dimutakhirkan pertama kali oleh [Sovia Hasanah, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/sovia-hasanah--sh-lt57d2913a130b4/) pada 22 April 2019.** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Pengertian Perseroan Terbuka** **Perseroan terbuka** adalah perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.[\[1\]](#_ftn1) Dalam ketentuan **Pasal 1 angka 18** **[POJK 23/2021](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt61c181f837b3b/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-23-pojk04-2021-tahun-2021/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=POJK_23_2021)**, definisi **perusahaan terbuka** adalah emiten yang telah melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas atau perusahaan publik. Sementara itu, yang dimaksud dengan emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum.[\[2\]](#_ftn2) Sementara itu, yang dimaksud dengan **perseroan publik** adalah perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.[\[3\]](#_ftn3)  Begitu pula, menurut **Pasal 1 angka 1 [UU P2SK](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63c23d76b51e4?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_4_2023)** **yang mengubah** **Pasal 1 angka 21 [UU Pasar Modal](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/12421/undangundang-nomor-8-tahun-1995?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_8_1995)** yang dimaksud dengan **perusahaan publik** adalah perseroan dengan jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”). **M. Yahya Harahap** dalam bukunya _Perseroan Terbatas_ (hal. 41), menerangkan yang dimaksud dengan perseroan terbuka (Tbk) adalah: 1. **Perseroan publik** yang telah memenuhi ketentuan UU Pasar Modal; atau 2. **Perseroan yang melakukan** **penawaran umum (_public offering_)** saham di Bursa Efek. Maksudnya perseroan tersebut menawarkan atau menjual saham atau efeknya kepada masyarakat luas.[\[4\]](#_ftn4) ### **C****iri-ciri Perseroan Terbuka** Pertama, apabila perseroan terbuka tersebut merupakan **perusahaan atau perseroan publik**, maka sahamnya telah dimiliki oleh paling sedikit 300 pemegang saham dan memiliki modal disetor Rp3 miliar. Hal ini diatur di dalam ketentuan **Pasal 1 angka 16 POJK** **23/2021** sebagai berikut: _Perusahaan Publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki **paling sedikit oleh 300 pemegang saham** dan memiliki **modal disetor paling sedikit Rp3 miliar** atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan._ Apabila perseroan publik telah memenuhi kriteria modal dan pemegang saham sesuai dengan ketentuan di atas, maka wajib mengubah anggaran dasarnya untuk mengubah status perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka, dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak terpenuhi kriteria tersebut.[\[5\]](#_ftn5) Kedua, apabila perseroan tersebut telah melakukan penawaran umum (_public offering_). Yang dimaksud dengan “penawaran umum” adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang mengenai pasar modal dan peraturan pelaksananya.[\[6\]](#_ftn6) Terdapat dua jenis penawaran umum jika mengacu pada **[POJK 53/2017](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt599fedc636d52/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-53-pojk04-2017-tahun-2017/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pojk_53_2017)** yaitu **Pasal 1 angka 8 dan 9** sebagai berikut: 1. **Penawaran umum oleh emiten skala kecil** adalah penawaran umum yang dilakukan oleh emiten skala kecil dengan **nilai keseluruhan efek** yang ditawarkan, tidak termasuk efek lain yang menyertainya, dengan jumlah **tidak lebih dari Rp50 miliar**. 2. **Penawaran umum oleh emiten skala menengah** adalah penawaran umum yang dilakukan oleh emiten skala menengah dengan **nilai keseluruhan efek** yang ditawarkan, tidak termasuk efek lain yang menyertainya, dengan jumlah **tidak lebih dari Rp250 miliar**. Baca juga: **[Konsekuensi IPO Terhadap Pengendalian Perusahaan](https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsekuensi-ipo-terhadap-pengendalian-perusahaan-lt64b0ff4657733/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=IPO)** Menjawab pertanyaan Anda berdasarkan penjelasan di atas, kami berpendapat bahwa bisa saja perseroan terbuka yang Anda sebutkan adalah perseroan terbuka yang telah melakukan penawaran umum (_public offering_) di Bursa Efek dan bukan merupakan perseroan publik. Atau, kemungkinan lainnya adalah perseroan itu sendiri dan/atau pemegang saham telah melakukan pembelian kembali saham-saham yang beredar di Bursa Efek. Saham-saham yang dibeli kembali oleh perseroan disebut juga _treasury stocks_. Saham-saham tersebut tidak mempunyai hak suara dan karenanya tidak diperhitungkan dalam penentuan jumlah kuorum Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”).[\[7\]](#_ftn7) Menurut **Pasal 37 ayat (1) UUPT**, syarat materiel pembelian kembali (_buy back_) saham-saham yang telah disetor oleh perseroan terbatas adalah sebagai berikut: 1. Pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan; dan 2. Jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh perseroan dan gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang dipegang oleh perseroan sendiri dan/atau perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh perseroan, tidak melebihi 10% dari jumlah modal yang ditempatkan dalam perseroan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Syarat formal (prosedural) pembelian kembali saham-saham di atas pada dasarnya hanya boleh dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Keputusan RUPS yang memuat persetujuan sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai panggilan rapat, kuorum, dan persetujuan jumlah suara untuk perubahan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam UUPT dan/atau anggaran dasar.[\[8\]](#_ftn8) Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut **[di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik)**. Demikian jawaban dari kami semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/12421/undangundang-nomor-8-tahun-1995?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_8_1995) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_cipta_kerja_2023) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63c23d76b51e4?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_4_2023) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt599fedc636d52/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-53-pojk04-2017-tahun-2017/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pojk_53_2017) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2021 Tahun 2021 tentang Tindak Lanjut Pengawasan di Bidang Pasar Modal [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt61c181f837b3b/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-23-pojk04-2021-tahun-2021/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=POJK_23_2021) REFERENSI --------- 1. M. Yahya Harahap. _Perseroan Terbatas_. Jakarta: Sinar Grafika, 2016; 2. Marzuki Usman _et.al_. _Pengetahuan Dasar Pasar Modal_. Institut Bankir Indonesia, 1997. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 109 angka 1 [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 1 angka 7 [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007) (“UU PT”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 22 angka 1 [Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63c23d76b51e4?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_4_2023) (“UU P2SK”) yang mengubah Pasal 1 angka 6 [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/12421/undangundang-nomor-8-tahun-1995?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_8_1995) (“UU Pasar Modal”) _jo._ Pasal 1 angka 17 [Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2021 Tahun 2021 tentang Tindak Lanjut Pengawasan di Bidang Pasar Modal](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt61c181f837b3b/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-23-pojk04-2021-tahun-2021/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=POJK_23_2021) [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 109 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 8 UU PT [\[4\]](#_ftnref4) Marzuki Usman _et.al_. _Pengetahuan Dasar Pasar Modal._ Institut Bankir Indonesia, 1997, hal. 127 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 24 ayat (1) _jo._ Pasal 21 ayat (2) huruf f UU PT [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 22 angka 1 UU P2SK yang mengubah Pasal 1 angka 14 UU Pasar Modal [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 40 ayat (1) UU PT [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 38 UU PT Tags ---- [pemegang saham](/tag/pemegang-saham) [rups](/tag/rups) [saham](/tag/saham) [perseroan](/tag/perseroan)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Hak Tanggungan sebagai Satu-Satunya Hak Jaminan atas Tanah yang dibuat oleh oleh Arasy Pradana A. Azis, S.H., M.H.dan pertama kali dipublikasikan pada 13 Maret 2020.KLINIK TERKAITMengenal Jaminan Perorangan, Corporate Guarantee, dan Bank Garansi26 Feb 20245 Jenis dan Contoh Jaminan Kebendaan05 Jul 2023Cara Eksekusi Jaminan Fidusia Jika Debitur Wanprestasi17 Jun 2021Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Jika Debitur Wanprestasi19 Agt 2020Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Sifat Accessoir Perjanjian JaminanPada dasarnya, perjanjian utang piutang tidak wajib diikuti dengan adanya perjanjian jaminan. Sesuai Pasal 1320 KUH Perdata, agar terjadi perjanjian yang sah, hanya perlu dipenuhi empat syarat:kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;kecakapan untuk membuat suatu perikatan;suatu pokok persoalan tertentu;suatu sebab yang halal/tidak terlarang.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Perjanjian jaminan merupakan perjanjian accessoir dari perjanjian utang piutang. Menurut Frieda Husni Hasbullah dalam bukunya Hukum Kebendaan Perdata Jilid II: Hak-Hak yang Memberi Jaminan (hal. 6), sifat accessoir berarti perjanjian jaminan merupakan perjanjian tambahan yang tergantung pada perjanjian pokoknya.Perjanjian pokok adalah perjanjian pinjam meminjam atau utang piutang, yang diikuti dengan perjanjian tambahan sebagai jaminan. Perjanjian tambahan tersebut dimaksudkan agar keamanan kreditur lebih terjamin (hal. 6).Masih menurut Frieda (hal. 7), sifat accessoir dari hak jaminan dapat menimbulkan akibat hukum sebagai berikut:Adanya dan hapusnya perjanjian tambahan tergantung pada perjanjian pokok.Jika perjanjian pokok batal, maka perjanjian tambahan juga batal.Jika perjanjian pokok beralih, maka perjanjian tambahan ikut beralih.Jika perjanjian pokok beralih karena cessie atau subrogatie, maka perjanjian tambahan juga beralih tanpa penyerahan khusus.Sifat accessoir hak tanggungan ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) UU Hak Tanggungan yang berbunyi:Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut.Hak Tanggungan sebagai Satu-Satunya Hak Jaminan atas TanahSebagaimana yang telah Anda singgung, sejak berlakunya UU Hak Tanggungan, hak tanggungan menjadi satu-satunya hak jaminan atas tanah yang diakui. Berikut kami jelaskan apa yang dimaksud dengan hak tanggungan.Penegasan tersebut dapat Anda temukan dalam Alinea Ketiga Angka 5 Penjelasan Umum UU Hak Tanggungan, yang berbunyi:… Hak Tanggungan merupakan satu-satunya lembaga hak jaminan atas tanah, dan dengan demikian menjadi tuntaslah unifikasi Hukum Tanah Nasional, yang merupakan salah satu tujuan utama Undang-Undang Pokok Agraria.Per definisi, hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UU PA, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.[1]Hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan adalah hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan.[2]Selain itu, hak pakai atas tanah negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan dapat juga dibebani hak tanggungan.[3]Hak tanggungan dapat juga dibebankan pada hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah ada atau akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, dan yang merupakan milik pemegang hak atas tanah yang pembebanannya dengan tegas dinyatakan di dalam akta pemberian hak tanggungan yang bersangkutan.[4]Apabila bangunan, tanaman, dan hasil karya tersebut tidak dimiliki oleh pemegang hak atas tanah, pembebanan hak tanggungan atas benda-benda tersebut hanya dapat dilakukan dengan penandatanganan serta pada akta pemberian hak tanggungan yang bersangkutan oleh pemiliknya atau yang diberi kuasa untuk itu olehnya dengan akta autentik.[5]Suatu objek hak tanggungan dapat dibebani dengan lebih dari satu hak tanggungan guna menjamin pelunasan lebih dari satu utang.[6]Apabila suatu objek hak tanggungan dibebani dengan lebih dari satu hak tanggungan, peringkat masing-masing hak tanggungan ditentukan menurut tanggal pendaftarannya pada kantor pertanahan.[7]Peringkat hak tanggungan yang didaftar pada tanggal yang sama ditentukan menurut tanggal pembuatan akta pemberian hak tanggungan yang bersangkutan.[8]Menurut hemat kami, dengan diakuinya hak tanggungan sebagai satu-satunya lembaga hak jaminan atas tanah, maka tanah tak dapat dibebani dengan jenis hak jaminan lainnya.Sebagai contoh, sebagaimana juga diuraikan Frieda dalam bukunya (hal. 138), adanya hak tanggungan menyebabkan tanah tak dapat lagi dibebani dengan hipotek.Pasal 29 UU Hak Tanggungan kemudian mengatur bahwa:Dengan berlakunya Undang-undang ini, ketentuan mengenai Credietverband sebagaimana tersebut dalam Staatsblad 1908-542 jo. Staatsblad 1909-586 dan Staatsblad 1909-584 sebagai yang telah diubah dengan Staatsblad 1937-190 jo. Staatsblad 1937-191 dan ketentuan mengenai Hypotheek sebagaimana tersebut dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang mengenai pembebanan Hak Tanggungan pada hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dinyatakan tidak berlaku lagi.Namun, patut dipahami, walaupun bangunan dapat dibebankan hak tanggungan, Penjelasan Pasal 3 huruf a UU Fidusia menerangkan bahwa bagi bangunan di atas tanah milik orang lain yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan, maka dapat dijadikan objek jaminan fidusia.Hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 1 angka 2 UU Fidusia yang menyatakan bahwa salah satu objek jaminan fidusia adalah benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU Hak Tanggungan.Konsekuensi HukumTerkait pertanyaan kedua Anda, kami asumsikan yang Anda maksud dengan tidak dibebankan hak tanggungan adalah perjanjian pokok tersebut tidak ditambahkan perjanjian jaminan sama sekali.Frieda yang kami kutip di atas telah menekankan bahwa adanya perjanjian jaminan pada dasarnya untuk memberikan keamanan bagi kreditur.Dengan demikian, menurut hemat kami, konsekuensi negatif dari pengenyampingan jaminan hak tanggungan akan merugikan kreditur.Padahal, hak tanggungan memiliki beberapa keunggulan. Salah satunya terkait eksekusi objek jaminannya apabila debitur cedera janji.Sebagai contoh, Pasal 6 UU Hak Tanggungan mengatur bahwa:Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.Apabila debitur cedera janji, maka berdasarkan:[9]hak pemegang hak tanggungan pertama, objek hak tanggungan akan dijual berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan, atautitel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan, objek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan hak mendahulu dari pada kreditur-kreditur lainnya.Atas kesepakatan pemberi dan pemegang hak tanggungan, penjualan objek hak tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak.[10]Pelaksanaan penjualan hanya dapat dilakukan setelah lewat satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang hak tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan paling sedikit dalam dua surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan/atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan.[11]Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi hak tanggungan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas adalah batal demi hukum.[12]Maka, tanpa hak tanggungan, tidak ada jaminan yang dapat membantu pelunasan piutang kreditur ketika debitur gagal bayar dan tidak ada pula kemudahan eksekusi objek jaminan untuk pelunasan utang tersebut bagi kreditur.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PerdataUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok AgrariaUndang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan FidusiaUndang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan TanahREFERENSIFrieda Husni Hasbullah. Hukum Kebendaan Perdata Jilid II: Hak-Hak yang Memberi Jaminan. Jakarta: Ind-Hill Co., 2005.[1] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah (“UU Hak Tanggungan”)[2] Pasal 4 ayat (1) UU Hak Tanggungan[3] Pasal 4 ayat (2) UU Hak Tanggungan[4] Pasal 4 ayat (4) UU Hak Tanggungan[5] Pasal 4 ayat (5) UU Hak Tanggungan[6] Pasal 5 ayat (1) UU Hak Tanggungan[7] Pasal 5 ayat (2) UU Hak Tanggungan[8] Pasal 5 ayat (3) UU Hak Tanggungan[9] Pasal 20 ayat (1) UU Hak Tanggungan[10] Pasal 20 ayat (2) UU Hak Tanggungan[11] Pasal 20 ayat (3) UU Hak Tanggungan[12] Pasal 20 ayat (4) UU Hak TanggunganTagspertanahanperdatahak tanggungan

UU PA pada tahun 1960 memerintahkan untuk jaminan Hak atas Tanah diikat dengan Hak Tanggungan. Kemudian lahirlah UU Hak Tanggungan pada tahun 1996 sebagai wujud realisasi dari perintah UU PA tersebut, dan UU Hak Tanggungan secara terang menyatakan bahwa Hak Tanggungan adalah satu-satunya lembaga jaminan atas tanah. Apakah bisa setelah diundangkan UU Hak Tanggungan terhadap jaminan hak atas tanah tidak diikat dengan hak tanggungan? Apakah konsekuensi hukumnya?

Dengan diakuinya hak tanggungan sebagai satu-satunya lembaga hak jaminan atas tanah, maka tanah tak dapat dibebani dengan jenis hak jaminan lainnya. Adanya perjanjian jaminan sendiri pada dasarnya untuk memberikan keamanan bagi kreditur. Dengan demikian, konsekuensi negatif dari pengenyampingan jaminan hak tanggungan akan ditanggung oleh kreditur. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Mengenal Jaminan Perorangan, Corporate Guarantee, dan Bank Garansi26 Feb 20245 Jenis dan Contoh Jaminan Kebendaan05 Jul 2023Cara Eksekusi Jaminan Fidusia Jika Debitur Wanprestasi17 Jun 2021Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Jika Debitur Wanprestasi19 Agt 2020Mengenal Jaminan Perorangan, Corporate Guarantee, dan Bank Garansi26 Feb 20245 Jenis dan Contoh Jaminan Kebendaan05 Jul 2023Cara Eksekusi Jaminan Fidusia Jika Debitur Wanprestasi17 Jun 2021Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Jika Debitur Wanprestasi19 Agt 2020Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023Cara Upload Terjemahan Novel Agar Tak Langgar Hak Cipta20 Okt 2022Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023Cara Upload Terjemahan Novel Agar Tak Langgar Hak Cipta20 Okt 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-tanggungan-sebagai-satu-satunya-hak-jaminan-atas-tanah-lt5e67122a1211f/

Hak Tanggungan sebagai Satu-Satunya Hak Jaminan atas Tanah

pages/7/page-3.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul _Hak Tanggungan sebagai Satu-Satunya Hak Jaminan atas Tanah_ yang dibuat oleh oleh** **[Arasy Pradana A. Azis, S.H., M.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/arasy-pradana-a-azis--sh--mh-lt5d440231bcb5a/)****dan** **pertama kali dipublikasikan** **pada 13 Maret 2020.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Mengenal Jaminan Perorangan, _Corporate Guarantee_, dan Bank Garansi ](/klinik/a/mengenal-jaminan-perorangan-corporate-guarantee-dan-bank-garansi-lt519d0870c12f3/)  26 Feb 2024 [ #### 5 Jenis dan Contoh Jaminan Kebendaan ](/klinik/a/jenis-dan-contoh-jaminan-kebendaan-lt518f8c34e5c67/)  05 Jul 2023 [ #### Cara Eksekusi Jaminan Fidusia Jika Debitur Wanprestasi ](/klinik/a/cara-eksekusi-jaminan-fidusia-jika-debitur-wanprestasi-lt60caf55f5a02e/)  17 Jun 2021 [ #### Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Jika Debitur Wanprestasi ](/klinik/a/eksekusi-objek-jaminan-fidusia-jika-debitur-wanprestasi-lt5cd91ec75e844/)  19 Agt 2020 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Sifat** _**Accessoir**_ **Perjanjian Jaminan** Pada dasarnya, perjanjian utang piutang tidak wajib diikuti dengan adanya perjanjian jaminan. Sesuai **Pasal 1320** **[KUH Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata)**, agar terjadi perjanjian yang sah, hanya perlu dipenuhi empat syarat: 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang halal/tidak terlarang. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Perjanjian jaminan merupakan perjanjian _accessoir_ dari perjanjian utang piutang. Menurut **Frieda Husni Hasbullah** dalam bukunya _Hukum Kebendaan Perdata Jilid II: Hak-Hak yang Memberi Jaminan_ (hal. 6), sifat _accessoir_ berarti perjanjian jaminan merupakan perjanjian tambahan yang tergantung pada perjanjian pokoknya. Perjanjian pokok adalah perjanjian pinjam meminjam atau utang piutang, yang diikuti dengan perjanjian tambahan sebagai jaminan. Perjanjian tambahan tersebut dimaksudkan agar **keamanan kreditur lebih terjamin** (hal. 6). Masih menurut Frieda (hal. 7), sifat _accessoir_ dari hak jaminan dapat menimbulkan akibat hukum sebagai berikut: 1. Adanya dan hapusnya perjanjian tambahan tergantung pada perjanjian pokok. 2. Jika perjanjian pokok batal, maka perjanjian tambahan juga batal. 3. Jika perjanjian pokok beralih, maka perjanjian tambahan ikut beralih. 4. Jika perjanjian pokok beralih karena _[cessie atau subrogatie](https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-cessie-dan-subrogasi-cl3400/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=cessie)_, maka perjanjian tambahan juga beralih tanpa penyerahan khusus. Sifat _accessoir_ hak tanggungan ditegaskan dalam **Pasal 10 ayat (1)** **[UU Hak Tanggungan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/11822/undangundang-nomor-4-tahun-1996/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_4_1996)** yang berbunyi: _Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan_ **_merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut_**_._ ### **Hak Tanggungan sebagai Satu-Satunya Hak Jaminan atas Tanah** Sebagaimana yang telah Anda singgung, sejak berlakunya UU Hak Tanggungan, hak tanggungan menjadi satu-satunya hak jaminan atas tanah yang diakui. Berikut kami jelaskan apa yang dimaksud dengan hak tanggungan. Penegasan tersebut dapat Anda temukan dalam **Alinea Ketiga Angka 5 Penjelasan Umum UU Hak Tanggungan**, yang berbunyi: _… Hak Tanggungan merupakan_ **_satu-satunya lembaga hak jaminan atas tanah_**_, dan dengan demikian menjadi tuntaslah unifikasi Hukum Tanah Nasional, yang merupakan salah satu tujuan utama Undang-Undang Pokok Agraria._ Per definisi, hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam **[UU PA](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/249/nprt/6/uu-no-5-tahun-1960-peraturan-dasar-pokok-pokok-agraria#dokumen?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_5_1960)**, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.[\[1\]](#_ftn1) Hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan adalah hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan.[\[2\]](#_ftn2) Selain itu, hak pakai atas tanah negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan dapat juga dibebani hak tanggungan.[\[3\]](#_ftn3) Hak tanggungan dapat juga dibebankan pada hak atas tanah berikut **bangunan**, tanaman, dan hasil karya yang telah ada atau akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, dan yang merupakan milik pemegang hak atas tanah yang pembebanannya dengan tegas dinyatakan di dalam akta pemberian hak tanggungan yang bersangkutan.[\[4\]](#_ftn4) Apabila bangunan, tanaman, dan hasil karya tersebut tidak dimiliki oleh pemegang hak atas tanah, pembebanan hak tanggungan atas benda-benda tersebut hanya dapat dilakukan dengan penandatanganan serta pada akta pemberian hak tanggungan yang bersangkutan oleh pemiliknya atau yang diberi kuasa untuk itu olehnya dengan akta autentik.[\[5\]](#_ftn5) Suatu objek hak tanggungan dapat dibebani dengan lebih dari satu hak tanggungan guna menjamin pelunasan lebih dari satu utang.[\[6\]](#_ftn6) Apabila suatu objek hak tanggungan dibebani dengan lebih dari satu hak tanggungan, peringkat masing-masing hak tanggungan ditentukan menurut tanggal pendaftarannya pada kantor pertanahan.[\[7\]](#_ftn7) Peringkat hak tanggungan yang didaftar pada tanggal yang sama ditentukan menurut tanggal pembuatan akta pemberian hak tanggungan yang bersangkutan.[\[8\]](#_ftn8) Menurut hemat kami, dengan diakuinya hak tanggungan sebagai satu-satunya lembaga hak jaminan atas tanah, maka **tanah tak dapat dibebani dengan jenis hak jaminan lainnya**. Sebagai contoh, sebagaimana juga diuraikan Frieda dalam bukunya (hal. 138), adanya hak tanggungan menyebabkan tanah tak dapat lagi dibebani dengan hipotek. **Pasal 29 UU Hak Tanggungan** kemudian mengatur bahwa: _Dengan berlakunya Undang-undang ini, **ketentuan mengenai Credietverband** sebagaimana tersebut dalam_ _Staatsblad 1908-542 jo. Staatsblad 1909-586 dan Staatsblad 1909-584 sebagai yang telah diubah dengan Staatsblad 1937-190 jo. Staatsblad 1937-191 dan **ketentuan mengenai Hypotheek** **sebagaimana tersebut dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang mengenai pembebanan Hak Tanggungan pada hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah** **dinyatakan tidak berlaku lagi****.**_ Namun, patut dipahami, walaupun bangunan dapat dibebankan hak tanggungan, **Penjelasan Pasal 3 huruf a** **[UU Fidusia](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17484/undangundang-nomor-42-tahun-1999/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_42_1999)** menerangkan bahwa bagi bangunan di atas tanah milik orang lain yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan, maka dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Hal tersebut juga ditegaskan dalam **Pasal 1 angka 2 UU Fidusia** yang menyatakan bahwa salah satu objek jaminan fidusia adalah benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU Hak Tanggungan. ### **Konsekuensi Hukum** Terkait pertanyaan kedua Anda, kami asumsikan yang Anda maksud dengan tidak dibebankan hak tanggungan adalah perjanjian pokok tersebut tidak ditambahkan perjanjian jaminan sama sekali. Frieda yang kami kutip di atas telah menekankan bahwa adanya perjanjian jaminan pada dasarnya untuk memberikan keamanan bagi kreditur. Dengan demikian, menurut hemat kami, konsekuensi negatif dari pengenyampingan jaminan hak tanggungan akan merugikan kreditur. Padahal, hak tanggungan memiliki beberapa keunggulan. Salah satunya terkait eksekusi objek jaminannya apabila debitur cedera janji. Sebagai contoh, **Pasal 6 UU Hak Tanggungan** mengatur bahwa: _Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut._ Apabila debitur cedera janji, maka berdasarkan:[\[9\]](#_ftn9) 1. hak pemegang hak tanggungan pertama, objek hak tanggungan akan dijual berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan, atau 2. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan, objek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan hak mendahulu dari pada kreditur-kreditur lainnya. Atas kesepakatan pemberi dan pemegang hak tanggungan, penjualan objek hak tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak.[\[10\]](#_ftn10) Pelaksanaan penjualan hanya dapat dilakukan setelah lewat satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang hak tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan paling sedikit dalam dua surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan/atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan.[\[11\]](#_ftn11) Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi hak tanggungan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas adalah batal demi hukum.[\[12\]](#_ftn12) Maka, tanpa hak tanggungan, tidak ada jaminan yang dapat membantu pelunasan piutang kreditur ketika debitur gagal bayar dan tidak ada pula kemudahan eksekusi objek jaminan untuk pelunasan utang tersebut bagi kreditur. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/249/nprt/6/uu-no-5-tahun-1960-peraturan-dasar-pokok-pokok-agraria#dokumen?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_5_1960) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17484/undangundang-nomor-42-tahun-1999/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_42_1999) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/11822/undangundang-nomor-4-tahun-1996/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_4_1996) REFERENSI --------- Frieda Husni Hasbullah. _Hukum Kebendaan Perdata Jilid II: Hak-Hak yang Memberi Jaminan._ Jakarta: Ind-Hill Co., 2005. [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1 angka 1 [Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/11822/undangundang-nomor-4-tahun-1996/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_4_1996) (“UU Hak Tanggungan”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 4 ayat (1) UU Hak Tanggungan [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 4 ayat (2) UU Hak Tanggungan [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 4 ayat (4) UU Hak Tanggungan [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 4 ayat (5) UU Hak Tanggungan [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 5 ayat (1) UU Hak Tanggungan [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 5 ayat (2) UU Hak Tanggungan [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 5 ayat (3) UU Hak Tanggungan [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 20 ayat (1) UU Hak Tanggungan [\[10\]](#_ftnref10) Pasal 20 ayat (2) UU Hak Tanggungan [\[11\]](#_ftnref11) Pasal 20 ayat (3) UU Hak Tanggungan [\[12\]](#_ftnref12) Pasal 20 ayat (4) UU Hak Tanggungan Tags ---- [pertanahan](/tag/pertanahan) [perdata](/tag/perdata) [hak tanggungan](/tag/hak-tanggungan)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Izin Edar Snack Impor yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 12 Januari 2018, kemudian dimutakhirkan pertama kali oleh Dian Dwi Jayanti, S.H. pada 1 Agustus 2023.KLINIK TERKAITBisakah Menjual Obat Impor Tanpa Izin Edar?03 Jul 2024Program Pembiayaan UMKM dari Pemerintah dalam UU Cipta Kerja22 Sep 2023Mal dan Swalayan Wajib Menyediakan Lokasi Usaha untuk UMKM, Benarkah?08 Sep 2023Wajibkah Makanan Impor Bersertifikat Halal?23 Agt 2023Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalanselengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Izin Edar Snack Impor dari BPOMUntuk menjawab pertanyaan Anda pengaturan mengenai snack impor kita dapat merujuk pada Peraturan BPOM 27/2022 yang telah diubah dengan Peraturan BPOM 28/2023.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Berdasarkan Pasal 2 Peraturan BPOM 27/2022, obat dan makanan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diedarkan wajib memiliki izin edar. Selain wajib memiliki izin edar obat dan makanan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia juga harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan dan pangan olahan atau bentuk persetujuan berupa pemberitahuan kosmetik telah dinotifikasi, pemenuhan komitmen pangan olahan dan persetujuan pangan olahan untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia.[1]Pemasukan obat dan makanan hanya dapat dilakukan oleh pemegang izin edar atau kuasanya.[2] Dalam hal pemasukan dilakukan oleh kuasanya maka:[3]kuasa tersebut harus memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;pemasukan dan peredaran produk menjadi tanggung jawab pemegang izin edar;surat kuasa harus mencantumkan alamat dan status gudang tempat penyimpanan produk dengan jelas; danpelulusan mutu obat sebelum beredar tetap dilakukan oleh pemegang izin edar.Selain harus memenuhi ketentuan izin edar, pemasukan obat dan makanan juga wajib mendapatkan persetujuan dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (“BPOM”) berupa:[4]Surat Keterangan Impor (“SKI”) border, untuk pemasukan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik ke dalam wilayah Indonesia; atauSKI post border, untuk pemasukan pangan olahan ke dalam wilayah Indonesia.Adapun, SKI border atau SKI post border tersebut hanya berlaku untuk 1 kali pemasukan (impor).[5]Berdasarkan ketentuan di atas, maka snack termasuk sebagai pangan olahan yang perlu mendapatkan SKI post border. SKI post border adalah surat persetujuan pemasukan barang ke dalam wilayah Indonesia yang dipenuhi sebelum atau setelah pengeluaran barang dari kawasan aebean dalam rangka pengawasan peredaran obat dan makanan.[6]Perlu diperhatikan bahwa pangan olahan yang dimasukan ke dalam wilayah Indonesia wajib memiliki SKI post border paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal terbit persetujuan pengeluaran barang.[7]Ketentuan lain yang harus diperhatikan adalah untuk memperoleh SKI post border pada makanan atau snack yang dimasukkan ke wilayah Indonesia pada saat pengajuan permohonan SKI post border harus memiliki masa simpan paling singkat 2/3 dari masa simpan.[8]Persyaratan dan Prosedur Memperoleh SKI Post BorderPemohon SKI post border harus memiliki Nomor Induk Berusaha (“NIB”) yang merupakan identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga Online Single Submission setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.[9]Dalam hal ini, NIB yang wajib dimiliki oleh importir adalah NIB yang berlaku sebagai Angka Pengenal Improtir (“API”).[10] API merupakan tanda pengenal sebagai importir.[11] NIB yang berlaku sebagai API, terdiri dari:[12]API-U (API Umum); danAPI-P (API Produsen)NIB yang berlaku sebagai API-U hanya diberikan kepada importir yang melakukan impor barang tertentu untuk tujuan diperdagangkan atau dipindahtangankan.[13]Sedangkan, NIB yang berlaku sebagai API-P diberikan kepada importir yang melakukan impor barang tertentu untuk dipergunakan sendiri sebagai barang modal, bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi.[14]Dalam konteks pengurusan impor makanan (snack) untuk diperdagangkan, maka Anda dapat menggunakan API-U.Setelah memiliki NIB melalui sistem OSS, pemohon baru mendapatkan pelayanan SKI border atau SKI post border.[15] Dalam hal permohonan diajukan oleh kuasa, maka penerima kuasa harus mendapatkan surat kuasa yang disahkan oleh notaris.[16]Pemohon SKI post border melakukan pendaftaran melalui entry data secara elektronik dan mengunggah dokumen pendukung pada laman resmi pelayanan SKI post border BPOM atau Sistem Indonesia National Single Window (“SINSW”) yang terdiri atas hasil pemindaian:[17]asli surat permohonan yang ditandatangani oleh direktur atau kuasa direksi;asli surat pernyataan penanggung jawab bermeterai cukup;asli surat kuasa pemasukan yang dibuat dalam bentuk akta umum oleh notaris, jika pemohon SKI borderatau pemohon SKI post border sebagai penerima kuasa dalam pelaksanaan impor;daftar HS Code komoditi yang akan diimpor;asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab; danfoto gudang dan kantor perusahaan tampak depan dan belakang.Selain harus memenuhi persyaratan di atas, permohonan SKI post border pangan olahan juga harus dilengkapi dengan hasil pemindaian dokumen asli Sertifikat Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di sarana peredaran.[18]Pendaftaran pemohon SKI post border hanya dilakukan 1 kali. Pemohon SKI border atau SKI post border dapat melakukan perubahan data pendaftaran yang telah disetujui melalui laman resmi pelayanan SKI border atau SKI post border atau SINSW dengan melampirkan data dukung yang berhubungan dengan data yang diubah.[19]Berdasarkan uraian di atas, makanan (dalam hal ini snack) yang akan masuk ke Indonesia harus memiliki izin edar, memenuhi ketentuan impor, serta memiliki SKI postborder. Adapun, salah satu persyaratan permohonan SKI post border adalah NIB yang berlaku sebagai API, dalam konteks memperdagangkan snack impor, maka dapat menggunakan API-U.Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMPeraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan ImporPeraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan Pengaturan ImporPeraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan ImporPeraturan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan Pengaturan ImporPeraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah IndonesiaPeraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 tentnag Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Daam Wilayah Indonesia[1] Pasal 1 angka 5 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia (“Peraturan BPOM 28/2023”)[2] Pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia (“Peraturan BPOM 27/2022”)[3] Pasal 6 ayat (4) Peraturan BPOM 27/2022[4] Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan BPOM 28/2023[5] Pasal 3 ayat (3) Peraturan BPOM 28/2023[6] Pasal 1 angka 4 Peraturan BPOM 28/2023[7] Pasal 3 ayat (5) Peraturan BPOM 28/2023[8] Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan BPOM 28/2023[9] Pasal 1 angka 17 Peraturan BPOM 28/2023[10] Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (“Permendag 36/2023”)[11] Pasal 1 angka 12 Permendag 36/2023[12] Pasal 2 ayat (2) Permendag 36/2023[13] Pasal 1 angka 13 Permendag 36/2023[14] Pasal 1 angka 14 Permendag 36/2023[15] Pasal 8 ayat (1) Peraturan BPOM 27/2022[16] Pasal 8 ayat (5) Peraturan BPOM 27/2022[17] Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan BPOM 27/2022[18] Pasal 10 ayat (1) Peraturan BPOM 28/2023[19] Pasal 11 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan BPOM 27/2022Tagsekspor - imporimporapibpom

Apakah snack impor juga harus memiliki izin dari BPOM? Kemudian dalam proses pengurusannya, apakah API diperlukan sebagai syarat pengurusan?

Makanan olahan, dalam hal ini snack yang akan masuk ke Indonesia harus memiliki izin edar, memenuhi ketentuan impor, serta memiliki SKI post border. Salah satu persyaratan permohonan SKI post border adalah Nomor Induk Berusaha (“NIB”) yang berlaku juga sebagai Angka Pengenal Impor (“API”). Ini berarti API diperlukan untuk pengurusan impor makanan (snack). Apa itu izin edar, SKI post border, dan NIB? Bagaimana ketentuannya? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Bisakah Menjual Obat Impor Tanpa Izin Edar?03 Jul 2024Program Pembiayaan UMKM dari Pemerintah dalam UU Cipta Kerja22 Sep 2023Mal dan Swalayan Wajib Menyediakan Lokasi Usaha untuk UMKM, Benarkah?08 Sep 2023Wajibkah Makanan Impor Bersertifikat Halal?23 Agt 2023Bisakah Menjual Obat Impor Tanpa Izin Edar?03 Jul 2024Program Pembiayaan UMKM dari Pemerintah dalam UU Cipta Kerja22 Sep 2023Mal dan Swalayan Wajib Menyediakan Lokasi Usaha untuk UMKM, Benarkah?08 Sep 2023Wajibkah Makanan Impor Bersertifikat Halal?23 Agt 2023Cara Upload Terjemahan Novel Agar Tak Langgar Hak Cipta20 Okt 2022Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024Cara Upload Terjemahan Novel Agar Tak Langgar Hak Cipta20 Okt 2022Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-dan-ketentuan-impor-snack-di-indonesia-lt59decc91b0c11/

Syarat dan Ketentuan Impor Snack di Indonesia

pages/7/page-4.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul** _**Izin Edar Snack Impor**_ **yang dibuat oleh [Sovia Hasanah, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/sovia-hasanah--sh-lt57d2913a130b4) dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 12 Januari 2018, kemudian dimutakhirkan pertama kali oleh** **[Dian Dwi Jayanti, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/dian-dwi-jayanti--sh-lt6374680d16d2f/) pada 1 Agustus 2023.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Bisakah Menjual Obat Impor Tanpa Izin Edar? ](/klinik/a/bisakah-menjual-obat-impor-tanpa-izin-edar-lt6423ddb764ae7/)  03 Jul 2024 [ #### Program Pembiayaan UMKM dari Pemerintah dalam UU Cipta Kerja ](/klinik/a/program-pembiayaan-umkm-dari-pemerintah-dalam-uu-cipta-kerja-lt650d5deb18f88/)  22 Sep 2023 [ #### Mal dan Swalayan Wajib Menyediakan Lokasi Usaha untuk UMKM, Benarkah? ](/klinik/a/wajibkah-mal-dan-swalayan-menyediakan-lokasi-usaha-untuk-umkm-lt58e469b1945d7/)  08 Sep 2023 [ #### Wajibkah Makanan Impor Bersertifikat Halal? ](/klinik/a/wajibkah-makanan-impor-bersertifikat-halal-lt53c5b4d351da1/)  23 Agt 2023 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Izin Edar _Snack_ Impor dari BPOM** Untuk menjawab pertanyaan Anda pengaturan mengenai _snack_ impor kita dapat merujuk pada [**Peraturan BPOM 27/2022**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63845d210e2fe?utm_source=&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=bpom_27_2022) yang telah diubah dengan **[Peraturan BPOM 28/2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt655c56904d35a/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=peraturan_bpom_28_2023)**. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Berdasarkan **Pasal 2 Peraturan BPOM 27/2022**, obat dan **makanan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia** untuk diedarkan **wajib memiliki izin edar**. Selain wajib memiliki izin edar obat dan makanan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia juga harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **Izin edar** adalah bentuk persetujuan registrasi obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan dan pangan olahan atau bentuk persetujuan berupa pemberitahuan kosmetik telah dinotifikasi, pemenuhan komitmen pangan olahan dan persetujuan pangan olahan untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia.[\[1\]](#_ftn1) Pemasukan obat dan makanan hanya dapat dilakukan oleh pemegang izin edar atau kuasanya.[\[2\]](#_ftn2) Dalam hal pemasukan dilakukan oleh kuasanya maka:[\[3\]](#_ftn3) 1. kuasa tersebut harus memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. pemasukan dan peredaran produk menjadi tanggung jawab pemegang izin edar; 3. surat kuasa harus mencantumkan alamat dan status gudang tempat penyimpanan produk dengan jelas; dan 4. pelulusan mutu obat sebelum beredar tetap dilakukan oleh pemegang izin edar. Selain harus memenuhi ketentuan izin edar, pemasukan obat dan makanan juga wajib mendapatkan persetujuan dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (“BPOM”) berupa:[\[4\]](#_ftn4) 1. Surat Keterangan Impor (“SKI”) _border_, untuk pemasukan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik ke dalam wilayah Indonesia; atau 2. **SKI _post border_**, untuk pemasukan **pangan olahan** ke dalam wilayah Indonesia. Adapun, SKI _border_ atau **SKI _post border_** tersebut hanya berlaku untuk 1 kali pemasukan (impor).[\[5\]](#_ftn5) Berdasarkan ketentuan di atas, maka **_snack_ termasuk sebagai pangan olahan yang perlu mendapatkan SKI _post border_**. SKI _post border_ adalah surat persetujuan pemasukan barang ke dalam wilayah Indonesia yang dipenuhi sebelum atau setelah pengeluaran barang dari kawasan aebean dalam rangka pengawasan peredaran obat dan makanan.[\[6\]](#_ftn6) Perlu diperhatikan bahwa pangan olahan yang dimasukan ke dalam wilayah Indonesia wajib memiliki SKI _post border_ paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal terbit persetujuan pengeluaran barang.[\[7\]](#_ftn7) Ketentuan lain yang harus diperhatikan adalah untuk memperoleh SKI _post border_ pada makanan atau _snack_ yang dimasukkan ke wilayah Indonesia pada saat pengajuan permohonan SKI _post border_ harus memiliki masa simpan paling singkat **2/3 dari masa simpan**.[\[8\]](#_ftn8) ### **Persyaratan dan Prosedur Memperoleh SKI _Post Border_** Pemohon SKI _post border_ harus memiliki [**Nomor Induk Berusaha**](https://www.hukumonline.com/kamus/n/nomor-induk-berusaha) (“NIB”) yang merupakan identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga [**_Online Single Submission_**](https://oss.go.id/) setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.[\[9\]](#_ftn9) Dalam hal ini, NIB yang wajib dimiliki oleh importir adalah NIB yang berlaku sebagai Angka Pengenal Improtir (“API”).[\[10\]](#_ftn10) API merupakan tanda pengenal sebagai importir.[\[11\]](#_ftn11) NIB yang berlaku sebagai API, terdiri dari:[\[12\]](#_ftn12) 1. API-U (API Umum); dan 2. API-P (API Produsen) NIB yang berlaku sebagai API-U hanya diberikan kepada importir yang melakukan impor barang tertentu untuk tujuan diperdagangkan atau dipindahtangankan.[\[13\]](#_ftn13) Sedangkan, NIB yang berlaku sebagai API-P diberikan kepada importir yang melakukan impor barang tertentu untuk dipergunakan sendiri sebagai barang modal, bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi.[\[14\]](#_ftn14) Dalam konteks pengurusan impor makanan (_snack_) untuk diperdagangkan, maka Anda dapat menggunakan API-U. Setelah memiliki NIB melalui sistem OSS, pemohon baru mendapatkan pelayanan SKI _border_ atau SKI _post border_.[\[15\]](#_ftn15) Dalam hal permohonan diajukan oleh kuasa, maka penerima kuasa harus mendapatkan surat kuasa yang disahkan oleh notaris.[\[16\]](#_ftn16) Pemohon SKI _post border_ melakukan pendaftaran melalui _entry_ _data_ secara elektronik dan mengunggah dokumen pendukung pada laman resmi pelayanan SKI _post border_ BPOM atau [**Sistem Indonesia National Single Window**](https://www.insw.go.id/) (“SINSW”) yang terdiri atas hasil pemindaian:[\[17\]](#_ftn17) 1. asli surat permohonan yang ditandatangani oleh direktur atau kuasa direksi; 2. asli surat pernyataan penanggung jawab bermeterai cukup; 3. asli surat kuasa pemasukan yang dibuat dalam bentuk akta umum oleh notaris, jika pemohon SKI _border_atau pemohon SKI _post border_ sebagai penerima kuasa dalam pelaksanaan impor; 4. daftar HS Code komoditi yang akan diimpor; 5. asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab; dan 6. foto gudang dan kantor perusahaan tampak depan dan belakang. Selain harus memenuhi persyaratan di atas, permohonan SKI _post border_ pangan olahan juga harus dilengkapi dengan hasil pemindaian dokumen asli Sertifikat Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di sarana peredaran.[\[18\]](#_ftn18) Pendaftaran pemohon SKI _post border_ hanya dilakukan 1 kali. Pemohon SKI _border_ atau SKI _post border_ dapat melakukan perubahan data pendaftaran yang telah disetujui melalui laman resmi pelayanan SKI _border_ atau SKI _post border_ atau SINSW dengan melampirkan data dukung yang berhubungan dengan data yang diubah.[\[19\]](#_ftn19) Berdasarkan uraian di atas, makanan (dalam hal ini _snack_) yang akan masuk ke Indonesia harus memiliki **izin edar, memenuhi ketentuan impor, serta memiliki SKI _post_**_**border**_. Adapun, salah satu persyaratan permohonan SKI _post border_ adalah NIB yang berlaku sebagai API, dalam konteks memperdagangkan _snack_ impor, maka dapat menggunakan API-U. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [**di sini**](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik). Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt657a635e47c5e/peraturan-menteri-perdagangan-nomor-36-tahun-2023/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permendag_36_2023) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan Pengaturan Impor [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65f00406aaa81/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permendag_3_2024) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6632e986a5b04/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permendag_7_2024) Peraturan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan Pengaturan Impor [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt664aa86780fb4/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permendag_8_2024) Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63845d210e2fe?utm_source=&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=bpom_27_2022) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 tentnag Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Daam Wilayah Indonesia [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt655c56904d35a/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=peraturan_bpom_28_2023) [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1 angka 5 [Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt655c56904d35a/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=peraturan_bpom_28_2023) (“Peraturan BPOM 28/2023”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 6 ayat (1) [Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63845d210e2fe?utm_source=&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=bpom_27_2022) (“Peraturan BPOM 27/2022”) [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 6 ayat (4) Peraturan BPOM 27/2022 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan BPOM 28/2023 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 3 ayat (3) Peraturan BPOM 28/2023 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 1 angka 4 Peraturan BPOM 28/2023 [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 3 ayat (5) Peraturan BPOM 28/2023 [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan BPOM 28/2023 [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 1 angka 17 Peraturan BPOM 28/2023 [\[10\]](#_ftnref10) Pasal 2 ayat (1) [Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impo](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt657a635e47c5e/peraturan-menteri-perdagangan-nomor-36-tahun-2023/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permendag_36_2023)r (“Permendag 36/2023”) [\[11\]](#_ftnref11) Pasal 1 angka 12 Permendag 36/2023 [\[12\]](#_ftnref12) Pasal 2 ayat (2) Permendag 36/2023 [\[13\]](#_ftnref13) Pasal 1 angka 13 Permendag 36/2023 [\[14\]](#_ftnref14) Pasal 1 angka 14 Permendag 36/2023 [\[15\]](#_ftnref15) Pasal 8 ayat (1) Peraturan BPOM 27/2022 [\[16\]](#_ftnref16) Pasal 8 ayat (5) Peraturan BPOM 27/2022 [\[17\]](#_ftnref17) Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan BPOM 27/2022 [\[18\]](#_ftnref18) Pasal 10 ayat (1) Peraturan BPOM 28/2023 [\[19\]](#_ftnref19) Pasal 11 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan BPOM 27/2022 Tags ---- [ekspor - impor](/tag/ekspor-_-impor) [impor](/tag/impor) [api](/tag/api) [bpom](/tag/bpom)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Ancaman Pidana Untuk Orang yang Turut Serta Melakukan Korupsi yang dibuat oleh oleh Ilman Hadi, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 29 Oktober 2012.Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Jerat Pidana Pembantu Pelaku Tindak Pidana KorupsiPasal korupsi atau pasal tentang korupsi yang Anda maksud, kami asumsikan merupakan UU Tipikor dan perubahannya yang mengatur secara khusus tentang pasal-pasal korupsi dan hukumannya. Singkatnya menjawab pertanyaan Anda, setiap orang yang membantu pelaku tindak pidana korupsi dikenakan ancaman pidana yang sama dengan yang dikenakan kepada pelaku korupsi. Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 15 UU Tipikor jo. Putusan MK 21/PUU-XIV/2016:Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat 9 untuk melakukan tindak pidana korupsi 10, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.Patut digarisbawahi, ketentuan pasal hukuman korupsi di atas merupakan aturan khusus karena ancaman pidana pada percobaan dan pembantuan tindak pidana pada umumnya dikurangi 1/3 dari ancaman pidananya.[1]Adapun yang dimaksud tindak pidana korupsi pada pasal di atas adalah yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU Tipikor[2] sebagaimana telah diubah oleh UU 20/2001. Ketentuan ini juga berlaku untuk setiap orang yang berada di luar wilayah Indonesia yang membantu pelaku tindak pidana korupsi.[3]Menurut Pasal 15 UU Tipikor, beban pertanggungjawaban pidana yang disamakan dengan pembuat tunggal tindak pidana korupsi adalah bagi tiga kualitas orang yang perbuatannya telah ada hubungannya baik dengan si pembuat tindak pidana korupsi maupun dengan usaha untuk melakukan tindak pidana korupsi, yaitu:[4]orang yang melakukan percobaan tindak pidana korupsi;orang yang melakukan pembantuan bagi orang lain yang melakukan tindak pidana korupsi; danorang yang melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi.Namun demikian, dalam penjatuhan pidana inkonkrito, hakim leluasa untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan daripada pidana bagi pembuat pelaksananya. Hal ini bisa terjadi berdasarkan dua hal, yakni:[5]kebebasan hakim dalam mempertimbangkan faktor objektif dan subjektif yang bersifat meringankan si pembuat percobaan maupun si pembuat pembantuan; dandengan melihat sistem pemidanaan yang memungkinkan hakim untuk diperbolehkan menentukan berat ringannya pidana antara batas minimal khusus ke batas maksimum khusus yang diancamkan pada setiap tindak pidana korupsi.Lebih lanjut, hal lain yang perlu Anda ketahui adalah syarat pembuat pembantu yaitu mengenai perbuatan atau sifat perbuatan (syarat objektif) dan sikap batin (syarat subjektif). Dari syarat objektif, perbuatan pembantuan haruslah berperan yang sekadar mempermudah untuk terjadinya kejahatan saja. Sedangkan yang menentukan terlaksananya kejahatan adalah perbuatan pembuat pelaksana (pleger) atau orang yang dibantunya.[6]Sementara dari sudut syarat subjektif, sikap batin atau kesengajaan pembuat pembantu hanya untuk menolong atau membantu saja demi kepentingan orang lain in casu pembuat pelaksananya agar dapat menyelesaikan kejahatan yang dituju.[7]Baca juga: Perbedaan Turut Serta dan Pembantuan Tindak PidanaContoh PutusanKemudian, dalam praktiknya mengenai ancaman pidana untuk orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi, biasanya juga divonis menggunakan Pasal 55 ayat (1) KUHP yang lama yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan:Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.Adapun dalam KUHP baru yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan,[8] yakni pada tahun 2026  diatur dalam Pasal 20 UU 1/2023, yakni setiap orang dipidana sebagai pelaku tindak pidana jika:melakukan sendiri tindak pidana;melakukan tindak pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;turut serta melakukan tindak pidana; ataumenggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan kekerasan, menggunakan ancaman kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan.Baca juga: Pemahaman Pidana Penyertaan dalam Pasal 55 KUHPSebagai contoh dalam Putusan MA No. 2218 K/PID.SUS/2014, terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan vonis pidana selama 4 tahun ditambah dengan denda sebesar Rp200 juta, subsider 1 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp238.890.000 (hal. 59-60).Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Jika terdakwa tidak mempunyai harta yang cukup, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun (hal. 60).Jadi, orang yang turut serta melakukan korupsi maupun orang yang membantu melakukan korupsi pada prinsipnya keduanya diancam dengan pidana yang sama dengan orang yang melakukan korupsi.Baca juga: Jenis-jenis Korupsi dan Hukumnya di IndonesiaDemikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PidanaUndang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPUTUSANPutusan Mahkamah Agung Nomor 2218 K/PID.SUS/2014;Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016.REFERENSIAdami Chazawi. Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia. Malang: MNC Publishing, 2022.[1] Penjelasan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”)[2] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016, hal. 119[3] Pasal 16 UU Tipikor[4] Adami Chazawi. Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia. Malang: MNC Publishing, 2022, hal. 385[5] Adami Chazawi. Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia. Malang: MNC Publishing, 2022, hal. 386[6] Adami Chazawi. Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia. Malang: MNC Publishing, 2022, hal. 396-397[7] Adami Chazawi. Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia. Malang: MNC Publishing, 2022, hal. 397[8] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaTagskorupsitindak pidana korupsitipikoruu tipikor

Apakah perbuatan turut serta/membantu melakukan perbuatan pidana korupsi ada diatur pada Undang-Undang Korupsi? Jika ada, di pasal berapa?

Pada dasarnya, setiap orang yang membantu pelaku tindak pidana korupsi dikenakan ancaman pidana yang sama dengan yang dikenakan kepada pelaku korupsi. Hal ini secara tegas disampaikan dalam Pasal 15 UU Tipikor jo. Putusan MK 21/PUU-XIV/2016. Bagaimana bunyi pasalnya? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.   Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pasal-korupsi-untuk-pembantu-tipikor-lt507e81322df2c/

Jerat Pasal Korupsi untuk Pembantu Tipikor

pages/7/page-5.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul _Ancaman Pidana Untuk Orang yang Turut Serta Melakukan Korupsi_ yang dibuat oleh oleh [Ilman Hadi, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/ilman-hadi--sh-lt4fbded50bf741/) dan pertama kali dipublikasikan pada 29 Oktober 2012.** **Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Jerat Pidana Pembantu Pelaku Tindak Pidana Korupsi** Pasal korupsi atau pasal tentang korupsi yang Anda maksud, kami asumsikan merupakan **[UU Tipikor](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1371/undangundang-nomor-31-tahun-1999/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_31_1999)** dan perubahannya yang mengatur secara khusus tentang pasal-pasal korupsi dan hukumannya. Singkatnya menjawab pertanyaan Anda, setiap orang yang membantu pelaku tindak pidana korupsi dikenakan ancaman pidana yang sama dengan yang dikenakan kepada pelaku korupsi. Hal ini diatur secara tegas dalam **Pasal 15 UU Tipikor _jo._ [Putusan MK 21/PUU-XIV/2016](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5bd6db0a2f471/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-21-puu-xiv-2016/history/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MK_21_2016)**: _Setiap orang yang melakukan percobaan, **pembantuan**, atau pemufakatan jahat 9 untuk melakukan tindak pidana korupsi 10, **dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana** dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14._ Patut digarisbawahi, ketentuan pasal hukuman korupsi di atas merupakan aturan khusus karena ancaman pidana pada percobaan dan pembantuan tindak pidana pada umumnya dikurangi 1/3 dari ancaman pidananya.[\[1\]](#_ftn1) Adapun yang dimaksud tindak pidana korupsi pada pasal di atas adalah yang diatur dalam **Pasal 2**, **Pasal 3**, **Pasal 5** sampai dengan **Pasal 14 UU Tipikor**[\[2\]](#_ftn2) sebagaimana telah diubah oleh **[UU 20/2001](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/339/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_20_2001)**. Ketentuan ini juga berlaku untuk setiap orang yang berada di luar wilayah Indonesia yang membantu pelaku tindak pidana korupsi.[\[3\]](#_ftn3) Menurut Pasal 15 UU Tipikor, beban pertanggungjawaban pidana yang disamakan dengan pembuat tunggal tindak pidana korupsi adalah bagi tiga kualitas orang yang perbuatannya telah ada hubungannya baik dengan si pembuat tindak pidana korupsi maupun dengan usaha untuk melakukan tindak pidana korupsi, yaitu:[\[4\]](#_ftn4) 1. orang yang melakukan percobaan tindak pidana korupsi; 2. **orang yang melakukan pembantuan bagi orang lain yang melakukan tindak pidana korupsi**; dan 3. orang yang melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Namun demikian, dalam penjatuhan pidana inkonkrito, hakim leluasa untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan daripada pidana bagi pembuat pelaksananya. Hal ini bisa terjadi berdasarkan dua hal, yakni:[\[5\]](#_ftn5) 1. kebebasan hakim dalam mempertimbangkan faktor objektif dan subjektif yang bersifat meringankan si pembuat percobaan maupun si pembuat pembantuan; dan 2. dengan melihat sistem pemidanaan yang memungkinkan hakim untuk diperbolehkan menentukan berat ringannya pidana antara batas minimal khusus ke batas maksimum khusus yang diancamkan pada setiap tindak pidana korupsi. Lebih lanjut, hal lain yang perlu Anda ketahui adalah **syarat pembuat pembantu** yaitu mengenai **perbuatan atau sifat perbuatan (syarat objektif)** dan **sikap batin (syarat subjektif)**. Dari syarat objektif, perbuatan pembantuan haruslah berperan yang sekadar mempermudah untuk terjadinya kejahatan saja. Sedangkan yang menentukan terlaksananya kejahatan adalah perbuatan pembuat pelaksana (pleger) atau orang yang dibantunya.[\[6\]](#_ftn6) Sementara dari sudut syarat subjektif, sikap batin atau kesengajaan pembuat pembantu hanya untuk menolong atau membantu saja demi kepentingan orang lain in casu pembuat pelaksananya agar dapat menyelesaikan kejahatan yang dituju.[\[7\]](#_ftn7) Baca juga: **[Perbedaan Turut Serta dan Pembantuan Tindak Pidana](https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-turut-serta-dan-pembantuan-tindak-pidana-lt519a34bca3574/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=turut_serta_membantu)** ### **Contoh Putusan** Kemudian, dalam praktiknya mengenai ancaman pidana untuk **orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi**, biasanya juga divonis menggunakan **Pasal 55 ayat (1) [KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/node/38/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29)** yang lama yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan: Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; 2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Adapun dalam KUHP baru yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan,[\[8\]](#_ftn8) yakni pada tahun 2026  diatur dalam **Pasal 20 [UU 1/2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru)**, yakni setiap orang dipidana sebagai pelaku tindak pidana jika: 1. melakukan sendiri tindak pidana; 2. melakukan tindak pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan; 3. **turut serta melakukan tindak pidana**; atau 4. menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan kekerasan, menggunakan ancaman kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan. Baca juga: **[Pemahaman Pidana Penyertaan dalam Pasal 55 KUHP](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemahaman-pidana-penyertaan-dalam-pasal-55-kuhp-lt6577a8d85574e/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pasal_55_kuhp)** Sebagai contoh dalam **[Putusan MA No. 2218 K/PID.SUS/2014](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/b4f9f2c8778b9dbedbdb45457b8be800.html)**, terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, **Pasal 2 ayat (1) _jo._ Pasal 18 UU Tipikor _jo._ Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dengan vonis pidana selama 4 tahun ditambah dengan denda sebesar Rp200 juta, subsider 1 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp238.890.000 (hal. 59-60). Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Jika terdakwa tidak mempunyai harta yang cukup, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun (hal. 60). Jadi, orang yang turut serta melakukan korupsi maupun orang yang membantu melakukan korupsi pada prinsipnya keduanya diancam dengan pidana yang sama dengan orang yang melakukan korupsi. Baca juga: **[Jenis-jenis Korupsi dan Hukumnya di Indonesia](https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-korupsi-dan-hukumnya-di-indonesia-lt5e6247a037c3a/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=jenis_korupsi)** Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/node/38/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1371/undangundang-nomor-31-tahun-1999/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_31_1999) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/339?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_20_2001) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru) PUTUSAN ------- 1. [Putusan Mahkamah Agung Nomor 2218 K/PID.SUS/2014](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/b4f9f2c8778b9dbedbdb45457b8be800.html); 2. [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5bd6db0a2f471/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-21-puu-xiv-2016/history/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MK_21_2016). REFERENSI --------- Adami Chazawi. _Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia_. Malang: MNC Publishing, 2022. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Penjelasan Pasal 15 [Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1371/undangundang-nomor-31-tahun-1999/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_31_1999) (“UU Tipikor”) [\[2\]](#_ftnref2) [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5bd6db0a2f471/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-21-puu-xiv-2016/history/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MK_21_2016), hal. 119 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 16 UU Tipikor [\[4\]](#_ftnref4) Adami Chazawi. Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia. Malang: MNC Publishing, 2022, hal. 385 [\[5\]](#_ftnref5) Adami Chazawi. Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia. Malang: MNC Publishing, 2022, hal. 386 [\[6\]](#_ftnref6) Adami Chazawi. Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia. Malang: MNC Publishing, 2022, hal. 396-397 [\[7\]](#_ftnref7) Adami Chazawi. Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia. Malang: MNC Publishing, 2022, hal. 397 [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 624 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru) Tags ---- [korupsi](/tag/korupsi) [tindak pidana korupsi](/tag/tindak-pidana-korupsi) [tipikor](/tag/tipikor) [uu tipikor](/tag/uu-tipikor)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITHukumnya Spill Identitas Terduga Pelecehan Seksual di Medsos10 Apr 2024Jerat Pidana Pasal Pelecehan Seksual dan Pembuktiannya22 Feb 2024Merangkul Lawan Jenis, Termasuk Pelecehan Seksual?02 Feb 2024Bisakah Bercerai karena Suami Homoseksual?18 Agt 2023Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas  Apa itu Homoseksual?Sebelum menjawab pertanyaan Anda, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan homoseksual. Pada dasarnya, homoseksual dikatakan sebagai suatu bentuk perilaku seksual yang menyimpang, ditandai dengan adanya ketertarikan perasaan secara emosional dan atau secara erotik terhadap sesama jenis.[1]Secara umum, penggunaan istilah “homoseks” lebih menuju pada ketertarikan secara seksual antara sesama jenis laki-laki (gay). Sedangkan, perempuan yang memiliki ketertarikan fisik, romantis, dan/atau emosional kepada perempuan lainnya disebut dengan istilah lesbian.[2] Isi Pasal 292 KUHPKetentuan mengenai ancaman pidana bagi pelaku homoseks diatur dalam Pasal 292 KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku, sebagai berikut:Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.Dari bunyi Pasal 292 KUHP di atas, ketentuan tersebut tidak secara tegas melarang perbuatan homoseksual yang dilakukan antar orang dewasa, melainkan mengatur mengenai larangan perbuatan homoseksual terhadap orang yang belum dewasa. Unsur-unsur Pasal 292 KUHPAdapun unsur Pasal 292 KUHP adalah:[3]orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul;perbuatan cabul dilakukan dengan orang yang belum dewasa;orang yang belum dewasa sejenis kelamin dengan dia (pelaku);diketahui atau patut disangkanya belum dewasa.Kemudian, sebagaimana dijelaskan dalam artikel Apakah Homoseksual Bisa Dipidana?, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan bahwa:Dewasa = telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun, akan tetapi sudah pernah kawin.Jenis kelamin sama = laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan.Tentang perbuatan cabul = segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya. Dalam arti perbuatan cabul termasuk pula onani.Dua orang semua belum dewasa atau dua orang semua sudah dewasa bersama-sama melakukan perbuatan cabul, tidak dihukum menurut pasal ini oleh karena yang diancam hukuman itu perbuatan cabul dari orang dewasa terhadap orang belum dewasa.Supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka orang dewasa itu harus mengetahui atau setidak-tidaknya patut dapat menyangka bahwa temannya berbuat cabul itu belum dewasa.Lantas, apakah perbuatan cabul sesama jenis dalam KUHP baru dapat dipidana? Bunyi Pasal 414 Ayat (1) UU 1/2023Dalam UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[4] yaitu tahun 2026, larangan mengenai perbuatan homoseksual diatur dalam Pasal 414 ayat (1) UU 1/2023 yang berbunyi:Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya:di depan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III, yaitu Rp50 juta;[5]secara paksa dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun; atauyang dipublikasikan sebagai muatan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.Dari bunyi Pasal 414 ayat (1) UU 1/2023 di atas, dapat kami simpulkan bahwa ancaman pidana bagi pelaku homoseksual memang ada, namun pelakunya dapat dipidana apabila diikuti dengan perbuatan cabul, di depan umum, disertai adanya kekerasan ataupun ancaman kekerasan, atau dipublikasikan sebagai muatan pornografi. Dengan kata lain, memiliki sifat penyuka atau ketertarikan dengan sesama jenis tidak dipidana.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PidanaUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana REFERENSIAprilina Pawestri. Politik Hukum Negara terhadap Gerakan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021;Budi Prasetyo (et.al). Pengaturan Tindak Pidana Pencabulan Sejenis Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Online Mahasiswa FH Universitas Riau, Vol. 2, No. 2, 2015;Nanang Khosim Azhari (et.al). Persepsi Gay terhadap Penyebab Homoseksual. Jurnal Keperawatan Jiwa, Vol. 7, No. 1, 2019;R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1991.[1] Nanang Khosim Azhari (et.al). Persepsi Gay terhadap Penyebab Homoseksual. Jurnal Keperawatan Jiwa, Vol. 7, No. 1, 2019, hal. 2[2] Aprilina Pawestri. Politik Hukum Negara terhadap Gerakan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021, hal. 38[3] Budi Prasetyo (et.al). Pengaturan Tindak Pidana Pencabulan Sejenis Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Online Mahasiswa FH Universitas Riau, Vol. 2, No. 2, 2015, hal. 8[4] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)[5] Pasal 79 ayat (1) huruf c UU 1/2023Tagskuhphomoseksualpotd

Apa isi Pasal 292 KUHP? Pasal 292 KUHP tentang apa? Apakah benar Pasal 292 KUHP mengatur tentang larangan homoseksual?

Homoseksual adalah bentuk perilaku seksual yang menyimpang, ditandai dengan adanya ketertarikan perasaan secara emosional dan atau secara erotik terhadap sesama jenis. Dalam KUHP lama, larangan mengenai perbuatan homoseksual diatur dalam Pasal 292. Sedangkan dalam UU 1/2023 tentang KUHP baru, larangan homoseksual diatur dalam Pasal 414 ayat (1). Bagaimana bunyi dasar hukum selengkapnya?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Hukumnya Spill Identitas Terduga Pelecehan Seksual di Medsos10 Apr 2024Jerat Pidana Pasal Pelecehan Seksual dan Pembuktiannya22 Feb 2024Merangkul Lawan Jenis, Termasuk Pelecehan Seksual?02 Feb 2024Bisakah Bercerai karena Suami Homoseksual?18 Agt 2023Hukumnya Spill Identitas Terduga Pelecehan Seksual di Medsos10 Apr 2024Jerat Pidana Pasal Pelecehan Seksual dan Pembuktiannya22 Feb 2024Merangkul Lawan Jenis, Termasuk Pelecehan Seksual?02 Feb 2024Bisakah Bercerai karena Suami Homoseksual?18 Agt 2023Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-292-kuhp-tentang-homoseksual-lt6675758d5a7b3/

Bunyi Pasal 292 KUHP tentang Homoseksual

pages/7/page-6.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Hukumnya _Spill_ Identitas Terduga Pelecehan Seksual di Medsos ](/klinik/a/hukumnya-ispill-i-identitas-terduga-pelecehan-seksual-di-medsos-lt6357babe51f3f/)  10 Apr 2024 [ #### Jerat Pidana Pasal Pelecehan Seksual dan Pembuktiannya ](/klinik/a/pidana-pasal-pelecehan-seksual-cl3746/)  22 Feb 2024 [ #### Merangkul Lawan Jenis, Termasuk Pelecehan Seksual? ](/klinik/a/merangkul-lawan-jenis-termasuk-pelecehan-seksual--lt5fd8aa48e98be/)  02 Feb 2024 [ #### Bisakah Bercerai karena Suami Homoseksual? ](/klinik/a/bisakah-bercerai-karena-suami-homoseksual-cl1018/)  18 Agt 2023 [](#!) **Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) ### **Apa itu Homoseksual?** Sebelum menjawab pertanyaan Anda, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan homoseksual. Pada dasarnya, **homoseksual** dikatakan sebagai suatu bentuk perilaku seksual yang menyimpang, ditandai dengan adanya ketertarikan perasaan secara emosional dan atau secara erotik terhadap sesama jenis.[\[1\]](#_ftn1) Secara umum, penggunaan istilah “homoseks” lebih menuju pada ketertarikan secara seksual antara sesama jenis laki-laki (**_gay_**). Sedangkan, perempuan yang memiliki ketertarikan fisik, romantis, dan/atau emosional kepada perempuan lainnya disebut dengan istilah **lesbian**.[\[2\]](#_ftn2) ### **Isi Pasal 292 KUHP** Ketentuan mengenai ancaman pidana bagi pelaku homoseks diatur dalam **Pasal 292** [**KUHP**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/nprt/38/wetboek-van-strafrecht-\(wvs\)-kitab-undang-undang-hukum-pidana-\(kuhp\)?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku, sebagai berikut: **_Orang dewasa_** _yang melakukan **perbuatan cabul** dengan orang lain **sesama kelamin**, **yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa**, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun._ Dari bunyi Pasal 292 KUHP di atas, ketentuan tersebut tidak secara tegas melarang perbuatan homoseksual yang dilakukan antar orang dewasa, melainkan mengatur mengenai larangan perbuatan homoseksual terhadap orang yang belum dewasa. ### **Unsur-unsur Pasal 292 KUHP** Adapun unsur Pasal 292 KUHP adalah:[\[3\]](#_ftn3) 1. orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul; 2. perbuatan cabul dilakukan dengan orang yang belum dewasa; 3. orang yang belum dewasa sejenis kelamin dengan dia (pelaku); 4. diketahui atau patut disangkanya belum dewasa. Kemudian, sebagaimana dijelaskan dalam artikel [**Apakah Homoseksual Bisa Dipidana?**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-homoseksual-bisa-dipidana-lt552a63ea8f052?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=apakah_homoseksual_bisa_dipidana), **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul _Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal_ menjelaskan bahwa: 1. Dewasa = telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun, akan tetapi sudah pernah kawin. 2. Jenis kelamin sama = laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. 3. Tentang perbuatan cabul = segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya. Dalam arti perbuatan cabul termasuk pula onani. 4. Dua orang semua belum dewasa atau dua orang semua sudah dewasa bersama-sama melakukan perbuatan cabul, tidak dihukum menurut pasal ini oleh karena yang diancam hukuman itu perbuatan cabul dari orang dewasa terhadap orang belum dewasa. 5. Supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka orang dewasa itu harus mengetahui atau setidak-tidaknya patut dapat menyangka bahwa temannya berbuat cabul itu belum dewasa. Lantas, apakah perbuatan cabul sesama jenis dalam KUHP baru dapat dipidana? ### **Bunyi Pasal 414 Ayat (1) UU 1/2023** Dalam [**UU 1/2023**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023) tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[\[4\]](#_ftn4) yaitu tahun 2026, larangan mengenai perbuatan homoseksual diatur dalam **Pasal 414 ayat (1) UU 1/2023** yang berbunyi: 1. **_Setiap Orang_** _yang **melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain** yang **berbeda atau sama jenis kelaminnya**:_ 1. **_di depan umum_**_, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III, yaitu Rp50 juta;_[\[5\]](#_ftn5) 2. **_secara paksa dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan_**_, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun; atau_ 3. **_yang dipublikasikan sebagai muatan Pornografi_**_, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun._ Dari bunyi Pasal 414 ayat (1) UU 1/2023 di atas, dapat kami simpulkan bahwa ancaman pidana bagi pelaku homoseksual memang ada, namun pelakunya dapat dipidana apabila diikuti dengan perbuatan cabul, di depan umum, disertai adanya kekerasan ataupun ancaman kekerasan, atau dipublikasikan sebagai muatan pornografi. Dengan kata lain, memiliki sifat penyuka atau ketertarikan dengan sesama jenis tidak dipidana. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/nprt/38/wetboek-van-strafrecht-\(wvs\)-kitab-undang-undang-hukum-pidana-\(kuhp\)?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru) REFERENSI --------- 1. Aprilina Pawestri. _Politik Hukum Negara terhadap Gerakan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender._ Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021; 2. Budi Prasetyo _(et.al)_. _Pengaturan Tindak Pidana Pencabulan Sejenis Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia_. Jurnal Online Mahasiswa FH Universitas Riau, Vol. 2, No. 2, 2015; 3. Nanang Khosim Azhari _(et.al). Persepsi Gay terhadap Penyebab Homoseksual._ Jurnal Keperawatan Jiwa, Vol. 7, No. 1, 2019; 4. R. Soesilo. _Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal_. Bogor: Politeia, 1991. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Nanang Khosim Azhari _(et.al). Persepsi Gay terhadap Penyebab Homoseksual._ Jurnal Keperawatan Jiwa, Vol. 7, No. 1, 2019, hal. 2 [\[2\]](#_ftnref2) Aprilina Pawestri. _Politik Hukum Negara terhadap Gerakan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender._ Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021, hal. 38 [\[3\]](#_ftnref3) Budi Prasetyo _(et.al)_. _Pengaturan Tindak Pidana Pencabulan Sejenis Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia_. Jurnal Online Mahasiswa FH Universitas Riau, Vol. 2, No. 2, 2015, hal. 8 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 624 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023) (“UU 1/2023”) [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 79 ayat (1) huruf c UU 1/2023 Tags ---- [kuhp](/tag/kuhp) [homoseksual](/tag/homoseksual) [potd](/tag/potd)

ULASAN LENGKAPThank you for your question.This article is an English translation of Ketentuan Penyelenggaraan Turnamen dan Liga Esports di Indonesia, written by Yudistira Adipratama, S.H., LL.M. from K-Case Lawyer, published on the 18th of June 2024.All legal information available on Klinik hukumonline.com has been prepared for educational purposes only and is general in nature (read the complete Disclaimer). In order to obtain legal advice specific to your case, please consult with Justika Partner Consultant.The Difference between Tournaments and Esports LeaguesThe popularity of esports in Indonesia certainly opens up opportunities for local and international event organizers to host esports championships in Indonesia. The hosting of sports championships or tournaments itself is the responsibility of the sports branch organization.[1] So for the esports branch, the implementation of its hosting is under the guidance of the Esports Federation of Indonesia (Pengurus Besar Esports Indonesia/PB ESI) as the branch of esports in Indonesia. In this case, PB ESI divides esports championships into tournaments and leagues with the following differences:AspectsTournamentsLeaguesDefinitionAn esports tournament is a competition organized under a license issued by PB ESI.[2]An esports league is a series of esports competitions held within Indonesia and recognized by PB ESI.[3]ClassificationClassified by the magnitude of large, medium, and small-scale prizes/rewards.[4]Classified by levels, namely:[5]exclusive esports leagueesports league 1esports league 2 andamateur esports leagues.Host/OrganizerMay be organized by the tournament organizing vendor.[6]Can only be organized by PB ESI[7] and official partners of the relevant branch of sport.LicensingThe relevant sports branch will issue licenses and recommendations for its organization.[8] In addition, large-scale and medium-scale esports tournaments are required to obtain permission from PB ESI and supervision by involving PB ESI members in the planning and the organization. Without PB ESI's permission and supervision, the tournament is illegal and can be dismissed by PB ESI.[9]The relevant sports branch will issue permissions and recommendations for its organization.[10] Esports matches in the form of leagues can only be held with permission from PB ESI. Then, leagues organized without permission from PB ESI are illegal and can be dismissed by PB ESI.[11]Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Furthermore, to hold an esports championship, event organizers must meet the technical requirements of the branch and recommendations from PB ESI.[12] In this case, the provisions of the technical requirements of the branch in question are in the form of the obligation to obtain PB ESI permission in organizing large or medium scale tournaments, as well as leagues.[13]As we have mentioned, this is a provision that must be fulfilled, because if it is not fulfilled, the tournament or league will be considered illegal and can be terminated by the authorities.[14] Furthermore, if the technical requirements of the branch are not fulfilled, the event organizing vendor can also be subject to sanctions in the form of a maximum imprisonment of 2 years and/or a maximum fine of Rp1 billion.[15]Meanwhile, a recommendation from PB ESI is required if the esports tournament or league directly brings in mass audiences/spectators.[16] If the recommendation is not owned by the event organizing vendor, the vendor may be subject to sanctions in the form of imprisonment for a maximum of 2 years and/or a maximum fine of Rp1 billion.[17] In addition, specifically for foreign persons and/or legal entities, the organization of championship events or esports tournaments must be carried out in partnership with PB ESI.[18]Provisions for Organizing Championships based on Regulations of Esports Federation of IndonesiaNext, we will explain more about the provisions for organizing esports tournaments and leagues based on the Regulations of Esports Federation of Indonesia.TournamentsIn the Regulation of Esports Federation of Indonesia, the tournament scale is divided based on the amount of cash prize or prize pool awarded in the tournament with the following conditions:[19]Type of ScaleAmount of Prize PoolProvisions of the OrganizationLarge ScalePrize pool of more than IDR100 million.   Must obtain the permission and supervision of PB ESI by involving PB ESI members in the planning and the organization.Must obtain a recommendation from PB ESI if bringing in a mass of live spectators.Medium ScalePrize pool between IDR15 million and IDR100 million.Must obtain the permission and supervision of PB ESI by involving PB ESI members in the planning and the organization.Must obtain a recommendation from PB ESI if bringing in a mass of live spectators.Small ScalePrize pool is less than IDR15 million.Must obtain a recommendation from PB ESI if bringing in a mass of live spectators.Another thing that needs to be considered by vendors organizing esports championship events with large and medium scale prize categories, can only be held by event organizers registered with PB ESI to prevent the decreasing standards of organizing esports tournaments in Indonesia.[20]Large and medium scale tournament organizers are also required to report to PB ESI on the structure of participants, organizer structure, and legality of vendors or partners involved in organizing esports tournaments.[21]In this case, there is a classification of event organizers based on the scale of the tournament as follows:[22]1st class tournament organizing vendor: entitled to organize tournaments on a large, medium or small scale;2nd  class tournament organizing vendors: entitled to organize tournaments on a medium and small scale; and3rd  class tournament organizer vendor: entitled to organize tournaments on a small scale.Then, to become a 1st and 2nd class tournament organizing vendor, the event organizer must meet the following requirements:[23]submit a registration application to PB ESI;pay the registration fee; andpay annual dues to PB ESI. LeaguesIn practice, leagues are divided into the following tiers:[24]Exclusive esports leagues: franchised leagues organized by game publishers.[25]Esports league 1: a national-level competition held regularly and features Indonesian professional teams or athletes.[26]Esports league 2: a league for Indonesian professional teams or athletes to compete for a spot in league 1.[27]Amateur esports league: a league intended for amateur esports teams to have the opportunity to compete in esports league 2.[28]Like tournament organizers, league organizers must also be vendors registered with PB ESI and their organizers must obtain permission from PB ESI.[29] Crowd PermitIn organizing an on-site (physical) esports championship that brings in the masses, a crowd permit is also required by the Indonesian National Police as mandated in the Field Manual of the Chief Indonesian National Police No. Pol/02/XII/95 which regulates permissions and notifications of community activities. The crowd permit is granted based on the number of physical attendees of an esports championship with the following conditions:Crowd permits that bring in a crowd of 300-500 people, must complete a certificate from the local village head, and a photocopy of the ID card of the event organizer.Crowd permits that bring in a crowd of more than 1000 people, must complete the crowd permit application letter, activity proposal, identity of the event organizer, and permit for the place where the activity takes place.Provisions on Personal Data ProtectionIn addition to fulfilling the provisions for organizing esports championships based on the Regulations of Esports Federation of Indonesia and obtaining crowd permits based on the Field Manual above, event organizers also need to comply with the provisions on personal data protection. In this regard, event organizers must implement adequate security measures to protect participants' personal data such as names, addresses, telephone numbers, etc.[30]According to our opinion, event organizers should not display or distribute such names as part of the tournament without the prior consent of the participants. Event organizers should only display nicknames or pseudonyms that have been agreed upon by participants. The agreement on the names displayed is in practice contained in the esports championship registration form, which contains the matters that participants need to agree to participate in the esports championship. By understanding and following the applicable regulations, event organizers can ensure that the esports tournaments and leagues held can run smoothly following applicable laws in Indonesia.These are the answers we can provide, we hope you will find them useful.Legal Basis:Law Number 11 of 2022 on Sports;Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection;Field Manual of the Chief of Indonesian National Police No. Pol/02/XII/95 on Permission and Notification of Community Activities;Regulation of Esports Federation of Indonesia Number 034/PB-ESI/B/VI/2021 on the Implementation of Esports Activities in Indonesia.Reference:Esports Federation of Indonesia accessed on Friday, 21st  of June 2024, at 16:00 Western Indonesian Time.[1] Article 50 section (1) Law Number 11 of 2022 on Sports (“Sports Law”)[2] Article 1 number 37 Regulation of Esports Federation of Indonesia Number 034/PB-ESI/B/VI/2021 on the Implementation of Esports Activities in Indonesia (“Regulation of Esports Federation of Indonesia”)[3] Article 1 number 38 Regulation of Esports Federation of Indonesia[4] Article 16 section (1) Regulation of Esports Federation of Indonesia[5] Article 13 section (5) Regulation of Esports Federation of Indonesia[6] Article 23 section (1) Regulation of Esports Federation of Indonesia[7] Article 13 section (1) Regulation of Esports Federation of Indonesia[8] Article 54 section (1) Sports Law[9] Article 16 section (2) and (3) Regulation of Esports Federation of Indonesia[10] Article 54 section (1) Sports Law[11] Article 13 section (1) and (2) Regulation of Esports Federation of Indonesia[12] Article 52 and 54 section (1) Sports Law[13] Article 13 section (1) and Article 16 section (2) Regulation of Esports Federation of Indonesia[14] Article 13 section (2) and Article 16 section (3) Regulation of Esports Federation of Indonesia[15] Article 103 section (1) Sports Law[16] Article 54 section (1) Sports Law[17] Article 103 section (2) Sports Law[18] Article 54 section (3) Sports Law[19] Article 16 Regulation of Esports Federation of Indonesia[20] Article 22 section (1) Regulation of Esports Federation of Indonesia[21] Article 18 section (1) Regulation of Esports Federation of Indonesia[22] Article 23 section (1) Regulation of Esports Federation of Indonesia[23] Article 23 section (2) Regulation of Esports Federation of Indonesia[24] Article 13 section (5) Regulation of Esports Federation of Indonesia[25] Article 1 number 41 Regulation of Esports Federation of Indonesia[26] Article 1 number 42 Regulation of Esports Federation of Indonesia[27] Article 1 number 43 Regulation of Esports Federation of Indonesia[28] Article 13 section (10) Regulation of Esports Federation of Indonesia[29] Article 13 section (1) and Article 22 section (1) Regulation of Esports Federation of Indonesia[30] Article 4 section (3) letter (a) Law Number 27 of 2022 on Personal Data ProtectionTagsklinik english edition

With the popularity of esports in Indonesia, local and international event organizers are competing to host esports tournaments and leagues in Indonesia. For this reason, what are the requirements that event organizers must consider to be able to organize esports tournaments and leagues in Indonesia?

Event organizers both local and international who wish to host esports championships in Indonesia must pay attention to several legal considerations, such as: obtain permission from the Esports Federation of Indonesia (Pengurus Besar Esports Indonesia/PB ESI) as the branch of esports in Indonesia to organize leagues and tournaments with prize pools of Rp15 million and above; obtain a recommendation from PB ESI if the sports championship brings in a mass of live spectators; obtain a crowd permit from the police; and comply with the provisions of personal data protection that apply in Indonesia. Please take a look at the review below for a further explanation. Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank6 Mei 2024Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank6 Mei 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/provisions-for-hosting-esports-tournaments-and-leagues-in-indonesia-lt66799871abc21/

Provisions for Hosting Esports Tournaments and Leagues in Indonesia

pages/7/page-7.html

ULASAN LENGKAP -------------- Thank you for your question. **This article is an English translation of** [**_Ketentuan Penyelenggaraan Turnamen dan Liga Esports di Indonesia_**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/ketentuan-penyelenggaraan-turnamen-dan-liga-iesports-i-di-indonesia-lt6675a9065a7b3/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=ketentuan_penyelenggaraan_turnamen)**, written by** [**Yudistira Adipratama, S.H., LL.M.**](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/k-case-lawyer-lt65fa69a1152a3/yudistira-adipratama--sh--llm-lt65fa6a4306ddc/) **from** [**K-Case Lawyer**](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/k-case-lawyer-lt65fa69a1152a3/)**, published on the 18th of June 2024.** All legal information available on Klinik hukumonline.com has been prepared for educational purposes only and is general in nature (read the complete [**Disclaimer**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)). In order to obtain legal advice specific to your case, please consult with [**Justika Partner Consultant**](https://www.justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **The Difference between Tournaments and Esports Leagues** The popularity of esports in Indonesia certainly opens up opportunities for local and international event organizers to host esports championships in Indonesia. The hosting of sports championships or tournaments itself is the responsibility of the sports branch organization.[\[1\]](#_ftn1) So for the esports branch, the implementation of its hosting is under the guidance of the **Esports Federation of Indonesia (_Pengurus Besar Esports Indonesia_/PB ESI)** as the branch of esports in Indonesia. In this case, PB ESI divides esports championships into **tournaments** and **leagues** with the following differences: **Aspects** **Tournaments** **Leagues** **Definition** An esports tournament is a competition organized under a license issued by PB ESI.[\[2\]](#_ftn2) An esports league is a series of esports competitions held within Indonesia and recognized by PB ESI.[\[3\]](#_ftn3) **Classification** Classified by the magnitude of large, medium, and small-scale prizes/rewards.[\[4\]](#_ftn4) Classified by levels, namely:[\[5\]](#_ftn5) 1. exclusive esports league 2. esports league 1 3. esports league 2 and 4. amateur esports leagues. **Host/Organizer** May be organized by the tournament organizing vendor.[\[6\]](#_ftn6) Can only be organized by PB ESI[\[7\]](#_ftn7) and official partners of the relevant branch of sport. **Licensing** The relevant sports branch will issue licenses and recommendations for its organization.[\[8\]](#_ftn8) In addition, large-scale and medium-scale esports tournaments are required to obtain permission from PB ESI and supervision by involving PB ESI members in the planning and the organization. Without PB ESI's permission and supervision, the tournament is illegal and can be dismissed by PB ESI.[\[9\]](#_ftn9) The relevant sports branch will issue permissions and recommendations for its organization.[\[10\]](#_ftn10) Esports matches in the form of leagues can only be held with permission from PB ESI. Then, leagues organized without permission from PB ESI are illegal and can be dismissed by PB ESI.[\[11\]](#_ftn11) Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Furthermore, to hold an esports championship, event organizers must meet the **technical requirements of the branch** and recommendations from PB ESI.[\[12\]](#_ftn12) In this case, the provisions of the technical requirements of the branch in question are in the form of the obligation to obtain PB ESI permission in organizing large or medium scale tournaments, as well as leagues.[\[13\]](#_ftn13) As we have mentioned, this is a provision that must be fulfilled, because if it is not fulfilled, **the tournament or league will be considered illegal and can be terminated by the authorities**.[\[14\]](#_ftn14) Furthermore, if the technical requirements of the branch are not fulfilled, the event organizing vendor can also be subject to **sanctions** in the form of a maximum **imprisonment** of 2 years and/or a maximum **fine** of Rp1 billion.[\[15\]](#_ftn15) Meanwhile, a **recommendation from PB ESI** is required if the esports tournament or league directly brings in mass audiences/spectators.[\[16\]](#_ftn16) If the recommendation is not owned by the event organizing vendor, the vendor may be subject to **sanctions** in the form of **imprisonment** for a maximum of 2 years and/or a maximum **fine** of Rp1 billion.[\[17\]](#_ftn17) In addition, specifically for foreign persons and/or legal entities, the organization of championship events or esports tournaments must be carried out in partnership with PB ESI.[\[18\]](#_ftn18) ### **Provisions for Organizing Championships based on Regulations of Esports Federation of Indonesia** Next, we will explain more about the provisions for organizing esports tournaments and leagues based on the [**Regulations of Esports Federation of Indonesia**](https://pbesi.org/files/034.PERATURAN%20PBESI%2004%20agustus%202021.pdf). 1. **Tournaments** In the Regulation of Esports Federation of Indonesia, the tournament scale is divided based on the amount of cash prize or prize pool awarded in the tournament with the following conditions:[\[19\]](#_ftn19) **Type of Scale** **Amount of Prize Pool** **Provisions of the Organization** **Large Scale** Prize pool of more than IDR100 million.    * Must obtain the permission and supervision of PB ESI by involving PB ESI members in the planning and the organization. * Must obtain a recommendation from PB ESI if bringing in a mass of live spectators. **Medium Scale** Prize pool between IDR15 million and IDR100 million. * Must obtain the permission and supervision of PB ESI by involving PB ESI members in the planning and the organization. * Must obtain a recommendation from PB ESI if bringing in a mass of live spectators. **Small Scale** Prize pool is less than IDR15 million. Must obtain a recommendation from PB ESI if bringing in a mass of live spectators. Another thing that needs to be considered by vendors organizing esports championship events with large and medium scale prize categories, can only be held by event organizers registered with PB ESI to prevent the decreasing standards of organizing esports tournaments in Indonesia.[\[20\]](#_ftn20) Large and medium scale tournament organizers are also required to report to PB ESI on the structure of participants, organizer structure, and legality of vendors or partners involved in organizing esports tournaments.[\[21\]](#_ftn21) In this case, there is a classification of event organizers based on the scale of the tournament as follows:[\[22\]](#_ftn22) 1. 1st class tournament organizing vendor: entitled to organize tournaments on a large, medium or small scale; 2. 2nd  class tournament organizing vendors: entitled to organize tournaments on a medium and small scale; and 3. 3rd  class tournament organizer vendor: entitled to organize tournaments on a small scale. Then, to become a 1st and 2nd class tournament organizing vendor, the event organizer must meet the following requirements:[\[23\]](#_ftn23) 1. submit a registration application to PB ESI; 2. pay the registration fee; and 3. pay annual dues to PB ESI. 2. **Leagues** In practice, leagues are divided into the following tiers:[\[24\]](#_ftn24) 1. Exclusive esports leagues: franchised leagues organized by game publishers.[\[25\]](#_ftn25) 2. Esports league 1: a national-level competition held regularly and features Indonesian professional teams or athletes.[\[26\]](#_ftn26) 3. Esports league 2: a league for Indonesian professional teams or athletes to compete for a spot in league 1.[\[27\]](#_ftn27) 4. Amateur esports league: a league intended for amateur esports teams to have the opportunity to compete in esports league 2.[\[28\]](#_ftn28) Like tournament organizers, league organizers must also be vendors registered with PB ESI and their organizers must obtain permission from PB ESI.[\[29\]](#_ftn29) ### **Crowd Permit** In organizing an on-site (physical) esports championship that brings in the masses, a **crowd permit** is also required by the Indonesian National Police as mandated in the [**Field Manual of the Chief Indonesian National Police No. Pol/02/XII/95**](https://polri.go.id/izin-keramaian) which regulates permissions and notifications of community activities. The crowd permit is granted based on the number of physical attendees of an esports championship with the following conditions: 1. Crowd permits that bring in a crowd of 300-500 people, must complete a certificate from the local village head, and a photocopy of the ID card of the event organizer. 2. Crowd permits that bring in a crowd of more than 1000 people, must complete the crowd permit application letter, activity proposal, identity of the event organizer, and permit for the place where the activity takes place. ### **Provisions on Personal Data Protection** In addition to fulfilling the provisions for organizing esports championships based on the Regulations of Esports Federation of Indonesia and obtaining crowd permits based on the Field Manual above, event organizers also need to comply with the provisions on **personal data protection**. In this regard, event organizers must implement adequate security measures to protect participants' personal data such as names, addresses, telephone numbers, etc.[\[30\]](#_ftn30) According to our opinion, event organizers should not display or distribute such names as part of the tournament without the prior consent of the participants. Event organizers should only display nicknames or pseudonyms that have been agreed upon by participants. The agreement on the names displayed is in practice contained in the esports championship registration form, which contains the matters that participants need to agree to participate in the esports championship.  By understanding and following the applicable regulations, event organizers can ensure that the esports tournaments and leagues held can run smoothly following applicable laws in Indonesia. These are the answers we can provide, we hope you will find them useful. Legal Basis: 1. [Law Number 11 of 2022 on Sports](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt623ab3cce9f93/undang-undang-nomor-11-tahun-2022/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_11_2022); 2. [Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt634e841e24ca9/undang-undang-nomor-27-tahun-2022/translations/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=law_27_2022); 3. [Field Manual of the Chief of Indonesian National Police No. Pol/02/XII/95 on Permission and Notification of Community Activities](https://polri.go.id/izin-keramaian); 4. [Regulation of Esports Federation of Indonesia Number 034/PB-ESI/B/VI/2021 on the Implementation of Esports Activities in Indonesia](https://pbesi.org/files/034.PERATURAN%20PBESI%2004%20agustus%202021.pdf). Reference: [Esports Federation of Indonesia](https://pbesi.org/en) accessed on Friday, 21st  of June 2024, at 16:00 Western Indonesian Time. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Article 50 section (1) [Law Number 11 of 2022 on Sports](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt623ab3cce9f93/undang-undang-nomor-11-tahun-2022/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_11_2022) (“Sports Law”) [\[2\]](#_ftnref2) Article 1 number 37 [Regulation of Esports Federation of Indonesia Number 034/PB-ESI/B/VI/2021 on the Implementation of Esports Activities in Indonesia](https://pbesi.org/files/034.PERATURAN%20PBESI%2004%20agustus%202021.pdf) (“Regulation of Esports Federation of Indonesia”) [\[3\]](#_ftnref3) Article 1 number 38 Regulation of Esports Federation of Indonesia [\[4\]](#_ftnref4) Article 16 section (1) Regulation of Esports Federation of Indonesia [\[5\]](#_ftnref5) Article 13 section (5) Regulation of Esports Federation of Indonesia [\[6\]](#_ftnref6) Article 23 section (1) Regulation of Esports Federation of Indonesia [\[7\]](#_ftnref7) Article 13 section (1) Regulation of Esports Federation of Indonesia [\[8\]](#_ftnref8) Article 54 section (1) Sports Law [\[9\]](#_ftnref9) Article 16 section (2) and (3) Regulation of Esports Federation of Indonesia [\[10\]](#_ftnref10) Article 54 section (1) Sports Law [\[11\]](#_ftnref11) Article 13 section (1) and (2) Regulation of Esports Federation of Indonesia [\[12\]](#_ftnref12) Article 52 and 54 section (1) Sports Law [\[13\]](#_ftnref13) Article 13 section (1) and Article 16 section (2) Regulation of Esports Federation of Indonesia [\[14\]](#_ftnref14) Article 13 section (2) and Article 16 section (3) Regulation of Esports Federation of Indonesia [\[15\]](#_ftnref15) Article 103 section (1) Sports Law [\[16\]](#_ftnref16) Article 54 section (1) Sports Law [\[17\]](#_ftnref17) Article 103 section (2) Sports Law [\[18\]](#_ftnref18) Article 54 section (3) Sports Law [\[19\]](#_ftnref19) Article 16 Regulation of Esports Federation of Indonesia [\[20\]](#_ftnref20) Article 22 section (1) Regulation of Esports Federation of Indonesia [\[21\]](#_ftnref21) Article 18 section (1) Regulation of Esports Federation of Indonesia [\[22\]](#_ftnref22) Article 23 section (1) Regulation of Esports Federation of Indonesia [\[23\]](#_ftnref23) Article 23 section (2) Regulation of Esports Federation of Indonesia [\[24\]](#_ftnref24) Article 13 section (5) Regulation of Esports Federation of Indonesia [\[25\]](#_ftnref25) Article 1 number 41 Regulation of Esports Federation of Indonesia [\[26\]](#_ftnref26) Article 1 number 42 Regulation of Esports Federation of Indonesia [\[27\]](#_ftnref27) Article 1 number 43 Regulation of Esports Federation of Indonesia [\[28\]](#_ftnref28) Article 13 section (10) Regulation of Esports Federation of Indonesia [\[29\]](#_ftnref29) Article 13 section (1) and Article 22 section (1) Regulation of Esports Federation of Indonesia [\[30\]](#_ftnref30) Article 4 section (3) letter (a) [Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt634e841e24ca9/undang-undang-nomor-27-tahun-2022/translations/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=law_27_2022) Tags ---- [klinik english edition](/tag/klinik-english-edition)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITPasal 28 Ayat (3) UU ITE 2024 tentang Hoax yang Menimbulkan Kerusuhan 26 Mar 2024Bunyi Pasal 27 ayat (1) UU ITE 2024 tentang Kesusilaan 29 Feb 2024Hukumnya Menuduh Orang Lain Lewat Medsos menurut UU ITE 202430 Jan 2024Dasar Hukum Penyadapan Telepon oleh KPK21 Jun 2023Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Hukum Merekam Menggunakan Kamera Tersembunyi (Hidden Camera) yang dibuat oleh oleh Teguh Arifiyadi, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 28 Mei 2013. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Sebelum menjawab inti pertanyaan Anda, patut Anda ketahui berdasarkan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, setiap orang berhak atas harta benda yang dimilikinya. Dalam hal ini termasuk alat yang digunakan untuk mengambil gambar.Namun pembatasan muncul ketika pengambilan gambar tersebut dilakukan dengan melanggar hak seseorang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasannya serta apabila melanggar hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Dari Perspektif Hak CiptaMisalnya dari gambar seseorang yang telah diambil dan kemudian diperjualkan, sebenarnya terdapat hak ekonomi orang yang menjadi objek dalam gambar tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) UU Hak Cipta:Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.Oleh karena itu, pengambilan gambar baik menggunakan alat penyadapan atau tidak, secara umum harus mendapatkan persetujuan dari orang yang menjadi objek dalam gambar tersebut.Baca juga: Hukumnya Jika Diam-Diam Memfoto Orang Lain Dari Perspektif UU ITESelain itu, menurut hemat kami, perihal pengambilan gambar atau video secara diam-diam maupun secara langsung diatur dalam UU ITE dan perubahannya. Kami asumsikan perbuatan merekam secara diam-diam tersebut menggunakan alat penyadapan. Hal ini telah diatur dalam Pasal 31 UU 19/2016.Adapun yang dimaksud dengan intersepsi atau penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.[1]Pelanggaran atas intersepsi atau penyadapan ini adalah dipidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp800 juta.[2]Akan tetapi, terdapat pengecualian terhadap penggunaan alat penyadapan oleh Kepolisian, Kejaksaan atau Institusi lain sepanjang itu dilakukan dalam rangka penegakan hukum. Hal ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 31 ayat (3) UU 19/2016.Guna mempermudah pemahaman Anda, kami berikan beberapa dasar hukum institusi apa saja yang dapat melakukan penyadapan, antara lain:Komisi Pemberantasan Korupsi (Pasal 12 ayat (1) UU 19/2019)Kepolisian Republik Indonesia (Perkapolri 5/2010)Kejaksaan Agung (Pasal 30C huruf i UU 11/2021)Badan Intelijen Negara (Pasal 31 dan 32 UU 17/2011)Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengambilan gambar melalui alat penyadapan dapat dilakukan oleh lembaga negara yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.Namun apabila pengambilan atau perekaman gambar secara diam-diam dilakukan oleh pihak lain selain instansi yang diberikan kewenangan, perlu diperhatikan kembali batasannya. Sepanjang tidak melanggar ketentuan penyadapan dan peraturan lainnya, maka dapat saja diperbolehkan. Lain halnya, jika dilakukan secara melawan hukum, ini dapat merupakan suatu perbuatan illegal interception dan berpotensi dijerat pidana.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiUndang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiUndang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiUndang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik IndonesiaUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik IndonesiaUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ElektronikUndang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ElektronikUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ElektronikUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen NegaraUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak CiptaPeraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia[1] Penjelasan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik[2] Pasal 47 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ElektronikTagspenyadapanuu iteuu hak cipta

Apakah diperbolehkan memakai alat khusus yang gunanya untuk merekam perbincangan-perbincangan dengan siapapun secara diam-diam misalnya menggunakan spy pen cam yaitu alat perekam video dan suara berbentuk pena?

Secara umum, tindakan perekaman atau pengambilan gambar secara diam-diam misalnya dilakukan pada ruang publik adalah diperbolehkan, sebab tidak ada larangan sama sekali. Namun, menurut hukum terdapat batasan-batasan tertentu jika ditinjau berdasarkan UU Hak Cipta dan UU ITE. Apakah itu? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Pasal 28 Ayat (3) UU ITE 2024 tentang Hoax yang Menimbulkan Kerusuhan 26 Mar 2024Bunyi Pasal 27 ayat (1) UU ITE 2024 tentang Kesusilaan 29 Feb 2024Hukumnya Menuduh Orang Lain Lewat Medsos menurut UU ITE 202430 Jan 2024Dasar Hukum Penyadapan Telepon oleh KPK21 Jun 2023Pasal 28 Ayat (3) UU ITE 2024 tentang Hoax yang Menimbulkan Kerusuhan 26 Mar 2024Bunyi Pasal 27 ayat (1) UU ITE 2024 tentang Kesusilaan 29 Feb 2024Hukumnya Menuduh Orang Lain Lewat Medsos menurut UU ITE 202430 Jan 2024Dasar Hukum Penyadapan Telepon oleh KPK21 Jun 2023Cara Upload Terjemahan Novel Agar Tak Langgar Hak Cipta20 Okt 2022Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022Cara Upload Terjemahan Novel Agar Tak Langgar Hak Cipta20 Okt 2022Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/merekam-secara-diam-diam--bisakah-dipidana-lt508a38edc9c87/

Merekam secara Diam-diam, Bisakah Dipidana?

pages/7/page-8.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Pasal 28 Ayat (3) UU ITE 2024 tentang _Hoax_ yang Menimbulkan Kerusuhan ](/klinik/a/pasal-28-ayat-3-uu-ite-2024-tentang-ihoax-i-yang-menimbulkan-kerusuhan-lt65e37c0e1d1a0/)  26 Mar 2024 [ #### Bunyi Pasal 27 ayat (1) UU ITE 2024 tentang Kesusilaan ](/klinik/a/bunyi-pasal-27-ayat-1-uu-ite-2024-tentang-kesusilaan-lt65e05f9d6ec29/)  29 Feb 2024 [ #### Hukumnya Menuduh Orang Lain Lewat Medsos menurut UU ITE 2024 ](/klinik/a/hukumnya-menuduh-orang-lain-lewat-medsos-menurut-uu-ite-2024-lt5be73798db2a7/)  30 Jan 2024 [ #### Dasar Hukum Penyadapan Telepon oleh KPK ](/klinik/a/dasar-hukum-penyadapan-telepon-oleh-kpk-lt4b1e3ca1a2369/)  21 Jun 2023 [](#!) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul _Hukum Merekam Menggunakan Kamera Tersembunyi (Hidden Camera)_ yang dibuat oleh oleh** **[Teguh Arifiyadi, S.H., M.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/indonesia-cyber-law-community-iclc-lt4f9e2ec7ea443/teguh-arifiyadi-sh-mh-lt4f94dca7ddb1e/)** **dan** **pertama kali dipublikasikan** **pada 28 Mei 2013.** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Sebelum menjawab inti pertanyaan Anda, patut Anda ketahui berdasarkan **Pasal 28G ayat (1) [UUD 1945](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945)**, setiap orang berhak atas harta benda yang dimilikinya. Dalam hal ini termasuk alat yang digunakan untuk mengambil gambar. Namun pembatasan muncul ketika pengambilan gambar tersebut dilakukan dengan melanggar hak seseorang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasannya serta apabila melanggar hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. ### **Dari Perspektif Hak Cipta** Misalnya dari gambar seseorang yang telah diambil dan kemudian diperjualkan, sebenarnya terdapat hak ekonomi orang yang menjadi objek dalam gambar tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan **Pasal 12 ayat (1)** **[UU Hak Cipta](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5460681737444/undang-undang-nomor-28-tahun-2014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_28_2014)**: _Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas **Potret** yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa **persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya**._ Oleh karena itu, pengambilan gambar baik menggunakan alat penyadapan atau tidak, secara umum harus mendapatkan persetujuan dari orang yang menjadi objek dalam gambar tersebut. Baca juga: **[Hukumnya Jika Diam-Diam Memfoto Orang Lain](https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-jika-diam-diam-memfoto-orang-lain-lt52f26b7967c9f/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=diam_foto)** ### **Dari Perspektif UU ITE** Selain itu, menurut hemat kami, perihal pengambilan gambar atau video secara diam-diam maupun secara langsung diatur dalam **[UU ITE](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/undangundang-nomor-11-tahun-2008?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_11_2008)** dan perubahannya. Kami asumsikan perbuatan merekam secara diam-diam tersebut menggunakan alat penyadapan. Hal ini telah diatur dalam **Pasal 31 [UU 19/2016](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt584a7363785c8?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_19_2016)**. Adapun yang dimaksud dengan intersepsi atau penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.[\[1\]](#_ftn1) Pelanggaran atas intersepsi atau penyadapan ini adalah dipidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp800 juta.[\[2\]](#_ftn2) Akan tetapi, terdapat pengecualian terhadap penggunaan alat penyadapan oleh Kepolisian, Kejaksaan atau Institusi lain sepanjang itu dilakukan dalam rangka penegakan hukum. Hal ini secara tegas disebutkan dalam **Pasal 31 ayat (3) UU 19/2016**. Guna mempermudah pemahaman Anda, kami berikan beberapa dasar hukum institusi apa saja yang dapat melakukan penyadapan, antara lain: 1. **Komisi Pemberantasan Korupsi** (**Pasal 12 ayat (1) [UU 19/2019](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5dad1de8f0292?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_19_2019))** 2. **Kepolisian Republik Indonesia** (**[Perkapolri 5/2010](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c29ada4d1ce9/peraturan-kepala-kepolisian-negara-nomor-5-tahun-2010/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perkapolri_5_2010)**) 3. **Kejaksaan Agung** (**Pasal 30C huruf i [UU 11/2021](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt61d661bbd6c96/undang-undang-nomor-11-tahun-2021/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_11_2021)**) 4. **Badan Intelijen Negara** (**Pasal 31 dan 32 [UU 17/2011](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ed5f0b4c765a/undangundang-nomor-17-tahun-2011/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_17_2011)**) Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengambilan gambar melalui alat penyadapan dapat dilakukan oleh lembaga negara yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan. Namun apabila pengambilan atau perekaman gambar secara diam-diam dilakukan oleh pihak lain selain instansi yang diberikan kewenangan, perlu diperhatikan kembali batasannya. Sepanjang tidak melanggar ketentuan penyadapan dan peraturan lainnya, maka dapat saja diperbolehkan. Lain halnya, jika dilakukan secara melawan hukum, ini dapat merupakan suatu perbuatan _illegal interception_ dan berpotensi dijerat pidana. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/12614?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_30_2002) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5570005fee45f/nprt/lt51f9c3e535dd8/undang-undang-nomor-10-tahun-2015?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_10_2015) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5dad1de8f0292?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_19_2019) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/18972/nprt/537/uu-no-16-tahun-2004-kejaksaan-republik-indonesia) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt61d661bbd6c96/undang-undang-nomor-11-tahun-2021/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_11_2021) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/undangundang-nomor-11-tahun-2008?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_11_2008) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt584a7363785c8?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_19_2016) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65961ed500cf3/undang-undang-nomor-1-tahun-2024/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_2024) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ed5f0b4c765a/undangundang-nomor-17-tahun-2011/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_17_2011) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5460681737444/undang-undang-nomor-28-tahun-2014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_28_2014) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c29ada4d1ce9/peraturan-kepala-kepolisian-negara-nomor-5-tahun-2010/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perkapolri_5_2010) * * * [\[1\]](#_ftnref1) Penjelasan Pasal 31 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt584a7363785c8?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_19_2016) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 47 [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/undangundang-nomor-11-tahun-2008?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_11_2008) Tags ---- [penyadapan](/tag/penyadapan) [uu ite](/tag/uu-ite) [uu hak cipta](/tag/uu-hak-cipta)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITLangkah Hukum Jika Pengusaha Tak Membayar Upah Lembur03 Jun 2024Kerja Lembur di Hari Lebaran, Begini Perhitungan Upahnya04 Apr 2024Jika Uang Lembur Tidak Sesuai Jam Kerja Lembur22 Nov 2023Dapatkah Perusahaan Memaksa Pekerja Lembur?06 Nov 2023Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Aturan Lembur bagi Driver Perusahaan yang dibuat oleh Togar S.M. Sijabat, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 10 Desember 2019.  Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Ketentuan LemburPada dasarnya, UU Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Perppu Cipta Kerja beserta peraturan pelaksananya telah mengatur batas waktu maksimal pengusaha dapat mempekerjakan lembur pekerjanya.Secara umum, yang dimaksud dengan waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang melebihi waktu kerja yang diatur dalam Pasal 21 ayat (2) PP 35/2021, yakni:7 jam sehari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu; atau8 jam sehari, dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.Namun, ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.[1] Lebih lanjut, Pasal 3 ayat (1) Kepmenaker 233/2003, menerangkan bahwa pekerjaan dimaksud meliputi:pekerjaan di bidang pelayanan jasa kesehatan;pekerjaan di bidang pelayanan jasa transportasi;pekerjaan di bidang jasa perbaikan alat transportasi;pekerjaan di bidang usaha pariwisata;pekerjaan di bidang jasa pos dan telekomunikasi;pekerjaan di bidang penyediaan tenaga listrik, jaringan pelayanan air bersih (PAM), dan penyediaan bahan bakar minyak dan gas bumi;pekerjaan di usaha swalayan, pusat perbelanjaan, dan sejenisnya;pekerjaan di bidang media massa;pekerjaan di bidang pengamanan;pekerjaan di lembaga konservasi;pekerjaan-pekerjaan yang apabila dihentikan akan mengganggu proses produksi, merusak bahan, dan termasuk pemeliharaan/perbaikan alat produksi.Kemudian, penting untuk diketahui bahwa untuk dapat mempekerjakan pekerja pada waktu lembur, perusahaan perlu memperhatikan ketentuan berikut:[2]harus ada persetujuan dari pekerja yang bersangkutan; danhanya dapat dilakukan maksimal 4 jam dalam 1 hari dan 18 jam dalam 1 minggu, tidak termasuk kerja lembur yang dilakukan pada waktu istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi.Dalam kasus Anda, kami asumsikan bahwa manufaktur yang Anda maksud sesuai dengan pengertian dalam KBBI, yang berarti membuat atau menghasilkan dengan tangan atau mesin, atau proses mengubah bahan mentah menjadi barang untuk dapat digunakan atau dikonsumsi oleh manusia. Apabila tugas sopir apabila dihentikan akan mengganggu proses produksi atau merusak bahan (misalnya mengantarkan bahan baku), maka Anda sejatinya dapat masuk ke kategori pekerjaan yang dikecualikan dari ketentuan lembur di atas. Perjanjian Lembur Sopir dengan PerusahaanSesuai dengan hakikatnya, ketenagakerjaan adalah sebuah hubungan hukum berdasarkan perjanjian. Situasi dan kondisi pekerjaan tidak selalu bisa cocok dengan ketentuan yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan perubahannya. Untuk itulah, perlu dibuat perjanjian antara pekerja dengan pengusaha.Biasanya memang sopir sebagai pekerja, bersepakat dengan perusahaan untuk bekerja secara borongan saja. Artinya, komponen upah yang diterima, sudah dianggap termasuk komponen lembur di dalamnya. Praktik ini sudah lama terjadi dan sudah dianggap sebagai kebiasaan.Namun demikian, pengusaha sejatinya tetap wajib membayar upah kerja lembur. Bagi pengusaha yang tidak membayar upah lembur akan dikenai sanksi:[3]Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 76, Pasal 78 ayat (2), Pasal 79 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3), Pasal 85 ayat (3), atau Pasal 144 dikenai sanksi pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 12 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp10 juta dan paling banyak Rp100 juta.Baca juga: Bingung Hitung Upah Lembur? Ini RumusnyaKemudian, baiknya sebelum Anda menyetujui perjanjian, termasuk memberikan persetujuan lisan terkait upah lembur sopir perusahaan tersebut, alangkah baiknya Anda menghitung kembali besaran gaji berikut lembur yang seharusnya Anda dapatkan. Dasar perhitungannya setidaknya berdasarkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tempat sopir bekerja.    Demikian jawaban dari kami terkait aturan lembur sopir perusahaan sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-233/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Jenis dan Sifat Pekerjaan yang Dijalankan Secara Terus Menerus. REFERENSIKBBI, yang diakses pada 21 Juni 2024, pukul 17.00 WIB.[1] Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja ("PP 35/2021")[2] Pasal 81 angka 22 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ("Perppu Ciptaker") yang mengubah Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UU Ketenagakerjaan") jo. Pasal 26 PP 35/2021[3] Pasal 81 angka 68 Perppu Ciptaker yang mengubah Pasal 187 ayat (1) UU KetenagakerjaanTagssopirdriverpengemudilembur

Seperti yang kita ketahui, kita memiliki aturan mengenai waktu kerja lembur. Apakah ada aturan lain yang secara spesifik menerangkan waktu kerja lembur untuk karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan manufaktur sebagai sopir atau driver baik operational driver maupun driver truk untuk melakukan pengiriman produk? Terima kasih.

Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja yang telah diatur UU Ketenagakerjaan harus memenuhi syarat adanya persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan dan waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 4 jam dalam sehari dan 18 jam dalam seminggu. Namun demikian, ketentuan ini dapat dikecualikan bagi jenis-jenis pekerjaan tertentu. Bagi driver atau sopir sendiri, dikenal adanya praktik upah borongan, di mana gaji pokok dan upah lembur telah dibayarkan secara sekaligus.   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Langkah Hukum Jika Pengusaha Tak Membayar Upah Lembur03 Jun 2024Kerja Lembur di Hari Lebaran, Begini Perhitungan Upahnya04 Apr 2024Jika Uang Lembur Tidak Sesuai Jam Kerja Lembur22 Nov 2023Dapatkah Perusahaan Memaksa Pekerja Lembur?06 Nov 2023Langkah Hukum Jika Pengusaha Tak Membayar Upah Lembur03 Jun 2024Kerja Lembur di Hari Lebaran, Begini Perhitungan Upahnya04 Apr 2024Jika Uang Lembur Tidak Sesuai Jam Kerja Lembur22 Nov 2023Dapatkah Perusahaan Memaksa Pekerja Lembur?06 Nov 2023Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-lembur-sopir-perusahaan-lt5dc4dff691a58/

Aturan Lembur Sopir Perusahaan

pages/8/page-0.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Langkah Hukum Jika Pengusaha Tak Membayar Upah Lembur ](/klinik/a/langkah-hukum-jika-pengusaha-tak-membayar-upah-lembur-lt561d6a051a0f9/)  03 Jun 2024 [ #### Kerja Lembur di Hari Lebaran, Begini Perhitungan Upahnya ](/klinik/a/kerja-lembur-di-hari-lebaran--begini-perhitungan-upahnya-lt51ee6d48ea7c2/)  04 Apr 2024 [ #### Jika Uang Lembur Tidak Sesuai Jam Kerja Lembur ](/klinik/a/uang-lembur-lt4f2fafec55edc/)  22 Nov 2023 [ #### Dapatkah Perusahaan Memaksa Pekerja Lembur? ](/klinik/a/dapatkah-perusahaan-memaksa-pekerja-lembur-lt50acf6991dfac/)  06 Nov 2023 [](#!) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul** **_Aturan Lembur bagi Driver Perusahaan_** **yang dibuat oleh** **[Togar S.M. Sijabat, S.H., M.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/pbh-peradi-lt4c452c9c1a7d2/togar-sm-sijabat--sh--mh-lt5498cf248996a/)** **dan pertama kali dipublikasikan pada 10 Desember 2019.** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Ketentuan Lembur** Pada dasarnya, [**UU Ketenagakerjaan**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003) sebagaimana diubah dengan [**Perppu Cipta Kerja**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022) beserta peraturan pelaksananya telah mengatur batas waktu maksimal pengusaha dapat mempekerjakan lembur pekerjanya. Secara umum, yang dimaksud dengan waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang melebihi waktu kerja yang diatur dalam **Pasal 21 ayat (2)** [**PP 35/2021**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/node/534/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021), yakni: 1. 7 jam sehari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu; atau 2. 8 jam sehari, dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Namun, **ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu**.[\[1\]](#_ftn1) Lebih lanjut, Pasal 3 ayat (1) [**Kepmenaker 233/2003**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17828/keputusan-menteri-tenaga-kerja-dan-transmigrasi-nomor-kep233men2003-tahun-2003), menerangkan bahwa pekerjaan dimaksud meliputi: 1. pekerjaan di bidang pelayanan jasa kesehatan; 2. pekerjaan di bidang pelayanan jasa transportasi; 3. pekerjaan di bidang jasa perbaikan alat transportasi; 4. pekerjaan di bidang usaha pariwisata; 5. pekerjaan di bidang jasa pos dan telekomunikasi; 6. pekerjaan di bidang penyediaan tenaga listrik, jaringan pelayanan air bersih (PAM), dan penyediaan bahan bakar minyak dan gas bumi; 7. pekerjaan di usaha swalayan, pusat perbelanjaan, dan sejenisnya; 8. pekerjaan di bidang media massa; 9. pekerjaan di bidang pengamanan; 10. pekerjaan di lembaga konservasi; 11. pekerjaan-pekerjaan yang apabila dihentikan akan mengganggu proses produksi, merusak bahan, dan termasuk pemeliharaan/perbaikan alat produksi. Kemudian, penting untuk diketahui bahwa untuk dapat mempekerjakan pekerja pada waktu lembur, perusahaan perlu memperhatikan ketentuan berikut:[\[2\]](#_ftn2) 1. harus ada persetujuan dari pekerja yang bersangkutan; dan 2. hanya dapat dilakukan maksimal 4 jam dalam 1 hari dan 18 jam dalam 1 minggu, tidak termasuk kerja lembur yang dilakukan pada waktu istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi. Dalam kasus Anda, kami asumsikan bahwa **manufaktur** yang Anda maksud sesuai dengan pengertian dalam [**KBBI**](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/manufaktur), yang berarti membuat atau menghasilkan dengan tangan atau mesin, atau proses mengubah bahan mentah menjadi barang untuk dapat digunakan atau dikonsumsi oleh manusia. Apabila tugas sopir apabila dihentikan akan mengganggu proses produksi atau merusak bahan (misalnya mengantarkan bahan baku), maka Anda sejatinya **dapat masuk ke kategori pekerjaan yang dikecualikan** dari ketentuan lembur di atas. ### **Perjanjian Lembur Sopir dengan Perusahaan** Sesuai dengan hakikatnya, ketenagakerjaan adalah sebuah hubungan hukum berdasarkan perjanjian. Situasi dan kondisi pekerjaan tidak selalu bisa cocok dengan ketentuan yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan perubahannya. Untuk itulah, perlu dibuat perjanjian antara pekerja dengan pengusaha. Biasanya memang sopir sebagai pekerja, bersepakat dengan perusahaan untuk bekerja secara borongan saja. Artinya, komponen upah yang diterima, sudah dianggap termasuk komponen lembur di dalamnya. Praktik ini sudah lama terjadi dan sudah dianggap sebagai kebiasaan. Namun demikian, pengusaha sejatinya tetap wajib membayar upah kerja lembur. Bagi pengusaha yang tidak membayar upah lembur akan dikenai sanksi:[\[3\]](#_ftn3) _Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 76, Pasal 78 ayat (2), Pasal 79 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3), Pasal 85 ayat (3), atau Pasal 144 dikenai sanksi pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 12 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp10 juta dan paling banyak Rp100 juta._ Baca juga: [**Bingung Hitung Upah Lembur? Ini Rumusnya**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bingung-hitung-upah-lembur-ini-rumusnya-lt4b7e3965556d3/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=hitung_upah_lembur) Kemudian, baiknya sebelum Anda menyetujui perjanjian, termasuk memberikan persetujuan lisan terkait upah lembur sopir perusahaan tersebut, alangkah baiknya Anda menghitung kembali besaran gaji berikut lembur yang seharusnya Anda dapatkan. Dasar perhitungannya setidaknya berdasarkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tempat sopir bekerja.   Demikian jawaban dari kami terkait aturan lembur sopir perusahaan sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- 1. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan); 2. [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023); 3. [Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_35_2021); 4. [Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-233/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Jenis dan Sifat Pekerjaan yang Dijalankan Secara Terus Menerus](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17828/keputusan-menteri-tenaga-kerja-dan-transmigrasi-nomor-kep233men2003-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=kepmen_233_2003). REFERENSI --------- [KBBI](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/manufaktur), yang diakses pada 21 Juni 2024, pukul 17.00 WIB. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 21 ayat (3) [Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_35_2021) ("PP 35/2021") [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 81 angka 22 [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) ("Perppu Ciptaker") yang mengubah Pasal 78 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan) ("UU Ketenagakerjaan") _jo._ Pasal 26 PP 35/2021 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 81 angka 68 Perppu Ciptaker yang mengubah Pasal 187 ayat (1) UU Ketenagakerjaan Tags ---- [sopir](/tag/sopir) [driver](/tag/driver) [pengemudi](/tag/pengemudi) [lembur](/tag/lembur)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Perbedaan Turnamen dan Liga EsportsMaraknya popularitas esports di Indonesia tentu membuka peluang bagi penyelenggara event baik lokal maupun internasional untuk menyelenggarakan kejuaraan esports di Indonesia. Pelaksanaan penyelenggaraan kejuaraan atau turnamen olahraga sendiri merupakan tanggung jawab dari induk organisasi cabang olahraga.[1] Sehingga untuk cabang olahraga esports, pelaksanaan penyelenggaraannya berada di bawah pembinaan Pengurus Besar Esports Indonesia (“PB ESI”) selaku induk cabang olahraga esports di Indonesia. Dalam hal ini, PB ESI membagi kejuaraan esports menjadi turnamen dan liga dengan perbedaan sebagai berikut:AspekTurnamenLigaPengertianTurnamen esports adalah suatu kompetisi yang diselenggarakan atas izin yang dikeluarkan oleh PB ESI.[2]Liga esports adalah serangkaian pertandingan olahraga esports yang diselenggarakan di wilayah Indonesia dan diakui oleh PB ESI.[3]KlasifikasiDiklasifikasikan berdasarkan besaran hadiah skala besar, menengah, dan kecil.[4]Diklasifikasikan berdasarkan tingkatannya, yakni:[5]liga esports eksklusifliga esports 1liga esports 2dan liga esports amatir.PenyelenggaraDapat diselenggarakan oleh vendor penyelenggara turnamen.[6]Hanya dapat diselenggarakan oleh PB ESI[7] dan mitra resmi cabang olahraga terkait.PerizinanInduk cabang olahraga terkait akan mengeluarkan perizinan maupun rekomendasi dalam penyelenggaraannya.[8] Selain itu, turnamen esports skala besar dan skala menengah wajib mendapatkan izin dari PB ESI dan pengawasan dengan melibatkan anggota PB ESI dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Jika tanpa izin dan pengawasan PB ESI, maka turnamen bersifat ilegal dan dapat diberhentikan PB ESI.[9]Induk cabang olahraga terkait akan mengeluarkan perizinan maupun rekomendasi dalam penyelenggaraannya.[10] Pertandingan esports yang berbentuk liga hanya dapat diselenggarakan dengan izin dari PB ESI. Lalu, liga yang diselenggarakan tanpa izin dari PB ESI bersifat ilegal dan dapat diberhentikan oleh PB ESI.[11]Selanjutnya, untuk menyelenggarakan kejuaraan esports, penyelenggara event wajib memenuhi persyaratan teknis kecabangan dan rekomendasi dari PB ESI.[12] Dalam hal ini, ketentuan persyaratan teknis kecabangan yang dimaksud berupa kewajiban untuk mendapatkan izin PB ESI dalam menyelenggarakan turnamen dengan skala besar atau menengah, maupun liga.[13]Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Sebagaimana telah kami sebutkan, hal tersebut merupakan ketentuan yang wajib dipenuhi, karena jika tidak dipenuhi, turnamen atau liga tersebut akan dianggap ilegal dan dapat dihentikan oleh pihak berwenang.[14] Lebih lanjut, apabila persyaratan teknis kecabangan tersebut tidak dipenuhi, maka vendor penyelenggara event juga dapat dikenakan sanksi berupa hukuman pidana penjara maksimal 2 tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar.[15]Sedangkan rekomendasi dari PB ESI diperlukan apabila turnamen atau liga esports tersebut mendatangkan langsung massa penonton.[16] Jika rekomendasi tersebut tidak dimiliki oleh vendor penyelenggara event, maka dapat dikenakan sanksi berupa hukuman pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.[17] Selain itu, khusus untuk orang dan/atau badan hukum asing penyelenggaraan event kejuaraan atau turnamen esports harus dilaksanakan dalam bentuk kemitraan dengan PB ESI.[18]Ketentuan Penyelenggaraan Kejuaraan berdasarkan Peraturan PB ESISelanjutnya, kami akan jelaskan lebih rinci mengenai ketentuan penyelenggaraan turnamen dan liga esports berdasarkan Peraturan PB ESI.TurnamenDalam Peraturan PB ESI, skala turnamen dibagi berdasarkan besaran hadiah uang tunai atau prize pool yang diberikan dalam turnamen tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:[19]Jenis SkalaJumlah Prize PoolKetentuan PenyelenggaraanSkala BesarPrize pool lebih dari Rp100 juta.Wajib mendapatkan izin dan pengawasan PB ESI dengan melibatkan anggota PB ESI dalam perencanaan dan pelaksanaannya.Wajib mendapatkan rekomendasi PB ESI apabila mendatangkan massa penonton langsung.Skala MenengahPrize pool antara Rp15 juta s.d. Rp100 juta.Wajib mendapatkan izin dan pengawasan PB ESI dengan melibatkan anggota PB ESI dalam perencanaan dan pelaksanaannya.Wajib mendapatkan rekomendasi PB ESI apabila mendatangkan massa penonton langsung.Skala KecilPrize pool kurang dari Rp15 juta.Wajib mendapatkan rekomendasi PB ESI apabila mendatangkan massa penonton langsung.Hal lain yang perlu diperhatikan oleh vendor penyelenggara event kejuaraan esports, dengan kategori hadiah skala besar dan menengah, hanya dapat diselenggarakan oleh penyelenggara event yang terdaftar di PB ESI untuk mencegah menurunnya standar penyelenggaraan turnamen esports di Indonesia.[20]Penyelenggara turnamen dengan skala besar dan menengah juga wajib melaporkan kepada PB ESI tentang struktur peserta, struktur penyelenggara, dan legalitas vendor atau mitra yang terlibat dalam penyelenggaraan turnamen esports.[21] Dalam hal ini, terdapat klasifikasi penyelenggara event berdasarkan skala turnamen sebagai berikut:[22]vendor penyelenggara turnamen kelas 1: berhak menyelenggarakan turnamen dalam skala besar, menengah, maupun kecil;vendor penyelenggara turnamen kelas 2: berhak menyelenggarakan turnamen dalam skala menengah maupun kecil; danvendor penyelenggara turnamen kelas 3: berhak menyelenggarakan turnamen dalam skala kecil.Kemudian, untuk menjadi vendor penyelenggara turnamen kelas 1 dan 2, penyelenggara event harus memenuhi syarat sebagai berikut:[23]mengajukan permohonan pendaftaran ke PB ESI;membayar biaya pendaftaran; danmembayar iuran tahunan kepada PB ESI. LigaDalam pelaksanaannya, liga terbagi atas tingkatan-tingkatan sebagai berikut:[24]  Liga esports eksklusif: liga waralaba yang diadakan oleh penerbit gim.[25]Liga esports 1: pertandingan tingkat nasional yang diadakan secara berkala dan mempertandingkan tim atau atlet profesional Indonesia.[26]Liga esports 2: liga yang diperuntukkan bagi tim atau atlet profesional Indonesia untuk bertanding dan memperebutkan posisi menuju liga 1.[27]Liga esports amatir: liga yang diperuntukan bagi tim esports amatir agar berkesempatan untuk bertanding di liga esports 2.[28]Seperti penyelenggaraan turnamen, penyelenggara liga juga harus merupakan vendor yang terdaftar di PB ESI dan penyelenggaraannya harus mendapatkan izin dari PB ESI.[29]Izin KeramaianDalam menyelenggarakan kejuaraan esports secara offline yang mendatangkan massa, diperlukan juga izin keramaian oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Juklap Kapolri No. Pol/02/XII/95 yang mengatur tentang perizinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat. Adapun izin keramaian diberikan berdasarkan jumlah kehadiran secara fisik penonton suatu kejuaraan esports dengan ketentuan sebagai berikut:Izin keramaian yang mendatangkan massa 300-500 orang, harus melengkapi berkas surat keterangan dari kelurahan setempat, dan fotokopi KTP penyelenggara event.Izin keramaian yang mendatangkan massa lebih dari 1000 orang, harus melengkapi berkas surat permohonan izin keramaian, proposal kegiatan, identitas penyelenggara event, dan izin tempat berlangsungnya kegiatan.Ketentuan Pelindungan Data PribadiSelain memenuhi ketentuan penyelenggaraan kejuaraan esports berdasarkan Peraturan PB ESI dan mengurus izin keramaian berdasarkan Juklap Kapolri di atas, penyelenggara event juga perlu mematuhi ketentuan pelindungan data pribadi. Berkaitan dengan hal ini, penyelenggara event wajib menerapkan langkah keamanan yang memadai untuk melindungi data pribadi peserta seperti nama, alamat, nomor telepon, dan lain-lain.[30]Menurut hemat kami, penyelenggara event tidak boleh menampilkan atau menyebarkan nama tersebut sebagai bagian dari turnamen tanpa persetujuan terlebih dahulu dari peserta. Penyelenggara event hanya boleh menampilkan nama panggilan atau nama samaran yang telah disetujui oleh peserta. Kesepakatan nama-nama yang ditampilkan tersebut dalam praktiknya tertuang dalam formulir pendaftaran kejuaraan esports yang berisi hal-hal yang perlu disetujui peserta guna mengikuti kejuaraan esports tersebut.  Dengan memahami dan mengikuti peraturan yang berlaku, penyelenggara event dapat memastikan bahwa turnamen maupun liga esports yang diselenggarakan dapat berjalan dengan lancar, dan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang KeolahragaanUndang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data PribadiJuklap Kapolri No. Pol/02/XII/95 tentang Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan MasyarakatPeraturan Pengurus Besar Esports Indonesia Nomor: 034/PB-ESI/B/VI/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Esports di IndonesiaREFERENSIPengurus Besar Esports Indonesia, yang diakses pada hari Jumat, 21 Juni 2024, pukul 16.00 WIB.[1] Pasal Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan (“UU Keolahragaan”)[2] Pasal 1 angka 37 Peraturan Pengurus Besar Esports Indonesia Nomor: 034/PB-ESI/B/VI/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Esports di Indonesia (“Peraturan PB ESI”)[3] Pasal 1 angka 38 Peraturan PB ESI[4] Pasal 16 ayat (1) Peraturan PB ESI[5] Pasal 13 ayat (5) Peraturan PB ESI[6] Pasal 23 ayat (1) Peraturan PB ESI[7] Pasal 13 ayat (1) Peraturan PB ESI[8] Pasal 54 ayat (1) UU Keolahragaan [9] Pasal 16 ayat (2) dan (3) Peraturan PB ESI[10] Pasal 54 ayat (1) UU Keolahragaan[11] Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan PB ESI[12] Pasal 52 dan 54 ayat (1) UU Keolahragaan[13] Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan PB ESI[14] Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (3) Peraturan PB ESI[15] Pasal 103 ayat (1) UU Keolahragaan[16] Pasal 54 ayat (1) UU Keolahragaan[17] Pasal 103 ayat (2) UU Keolahragaan [18] Pasal 54 ayat (3) UU Keolahragaan[19] Pasal 16 Peraturan PB ESI[20] Pasal 22 ayat (1) Peraturan PB ESI[21] Pasal 18 ayat (1) Peraturan PB ESI[22] Pasal 23 ayat (1) Peraturan PB ESI [23] Pasal 23 ayat (2) Peraturan PB ESI [24] Pasal 13 ayat (5) Peraturan PB ESI[25] Pasal 1 angka 41 Peraturan PB ESI[26] Pasal 1 angka 42 Peraturan PB ESI[27] Pasal 1 angka 43 Peraturan PB ESI[28] Pasal 13 ayat (10) Peraturan PB ESI[29] Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan PB ESI[30] Pasal 4 ayat (3) huruf (a) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data PribadiTagsesportsolahragagamegim

Dengan maraknya popularitas esports di Indonesia, penyelenggara event lokal maupun internasional saling berlomba dalam menyelenggarakan turnamen dan liga esports di Indonesia. Untuk itu, perlu diketahui apa saja ketentuan yang harus diperhatikan oleh penyelenggara event untuk dapat menyelenggarakan turnamen maupun liga esports di Indonesia?

Penyelenggara event baik lokal maupun internasional yang ingin menyelenggarakan kejuaraan esports di Indonesia harus memperhatikan beberapa pertimbangan hukum, seperti: mendapatkan izin dari Pengurus Besar Esports Indonesia (“PB ESI”) sebagai induk cabang olahraga esports di Indonesia untuk penyelenggaraan liga dan turnamen dengan prize pool sebesar Rp15 juta keatas; mendapatkan rekomendasi dari PB ESI dalam hal kejuaraan olahraga tersebut mendatangkan massa penonton langsung; mendapatkan izin keramaian dari pihak kepolisian; dan mematuhi ketentuan pelindungan data pribadi yang berlaku di Indonesia. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang19 Mei 2023Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang19 Mei 2023Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/ketentuan-penyelenggaraan-turnamen-dan-liga-iesports-i-di-indonesia-lt6675a9065a7b3/

Ketentuan Penyelenggaraan Turnamen dan Liga Esports di Indonesia

pages/8/page-1.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Perbedaan Turnamen dan Liga _Esports_** Maraknya popularitas _esports_ di Indonesia tentu membuka peluang bagi penyelenggara _event_ baik lokal maupun internasional untuk menyelenggarakan kejuaraan _esports_ di Indonesia. Pelaksanaan penyelenggaraan kejuaraan atau turnamen olahraga sendiri merupakan tanggung jawab dari induk organisasi cabang olahraga.[\[1\]](#_ftn1) Sehingga untuk cabang olahraga _esports,_ pelaksanaan penyelenggaraannya berada di bawah pembinaan **[Pengurus Besar Esports Indonesia](https://pbesi.org/en) (“PB ESI”)** selaku induk cabang olahraga _esports_ di Indonesia. Dalam hal ini, PB ESI membagi kejuaraan _esports_ menjadi **turnamen** dan **liga** dengan perbedaan sebagai berikut: **Aspek** **Turnamen** **Liga** **Pengertian** Turnamen _esports_ adalah suatu kompetisi yang diselenggarakan atas izin yang dikeluarkan oleh PB ESI.[\[2\]](#_ftn2) Liga _esports_ adalah serangkaian pertandingan olahraga _esports_ yang diselenggarakan di wilayah Indonesia dan diakui oleh PB ESI.[\[3\]](#_ftn3) **Klasifikasi** Diklasifikasikan berdasarkan besaran hadiah skala besar, menengah, dan kecil.[\[4\]](#_ftn4) Diklasifikasikan berdasarkan tingkatannya, yakni:[\[5\]](#_ftn5) 1. liga _esports_ eksklusif 2. liga _esports_ 1 3. liga _esports_ 2 4. dan liga _esports_ amatir. **Penyelenggara** Dapat diselenggarakan oleh vendor penyelenggara turnamen.[\[6\]](#_ftn6) Hanya dapat diselenggarakan oleh PB ESI[\[7\]](#_ftn7) dan mitra resmi cabang olahraga terkait. **Perizinan** Induk cabang olahraga terkait akan mengeluarkan perizinan maupun rekomendasi dalam penyelenggaraannya.[\[8\]](#_ftn8) Selain itu, turnamen _esports_ skala besar dan skala menengah wajib mendapatkan izin dari PB ESI dan pengawasan dengan melibatkan anggota PB ESI dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Jika tanpa izin dan pengawasan PB ESI, maka turnamen bersifat ilegal dan dapat diberhentikan PB ESI.[\[9\]](#_ftn9) Induk cabang olahraga terkait akan mengeluarkan perizinan maupun rekomendasi dalam penyelenggaraannya.[\[10\]](#_ftn10) Pertandingan _esports_ yang berbentuk liga hanya dapat diselenggarakan dengan izin dari PB ESI. Lalu, liga yang diselenggarakan tanpa izin dari PB ESI bersifat ilegal dan dapat diberhentikan oleh PB ESI.[\[11\]](#_ftn11) Selanjutnya, untuk menyelenggarakan kejuaraan _esports_, penyelenggara _event_ wajib memenuhi **persyaratan teknis kecabangan** dan rekomendasi dari PB ESI.[\[12\]](#_ftn12) Dalam hal ini, ketentuan persyaratan teknis kecabangan yang dimaksud berupa kewajiban untuk mendapatkan izin PB ESI dalam menyelenggarakan turnamen dengan skala besar atau menengah, maupun liga.[\[13\]](#_ftn13) Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Sebagaimana telah kami sebutkan, hal tersebut merupakan ketentuan yang wajib dipenuhi, karena jika tidak dipenuhi, **turnamen atau liga tersebut akan dianggap ilegal dan dapat dihentikan oleh pihak berwenang**.[\[14\]](#_ftn14) Lebih lanjut, apabila persyaratan teknis kecabangan tersebut tidak dipenuhi, maka vendor penyelenggara _event_ juga dapat dikenakan sanksi berupa **hukuman pidana** **penjara** maksimal 2 tahun dan/atau **denda** maksimal Rp1 miliar.[\[15\]](#_ftn15) Sedangkan **rekomendasi dari PB ESI** diperlukan apabila turnamen atau liga _esports_ tersebut mendatangkan langsung massa penonton.[\[16\]](#_ftn16) Jika rekomendasi tersebut tidak dimiliki oleh vendor penyelenggara _event,_ maka dapat dikenakan sanksi berupa **hukuman pidana penjara** paling lama 2 tahun dan/atau **denda** paling banyak Rp1 miliar.[\[17\]](#_ftn17) Selain itu, khusus untuk orang dan/atau badan hukum asing penyelenggaraan _event_ kejuaraan atau turnamen _esports_ harus dilaksanakan dalam bentuk kemitraan dengan PB ESI.[\[18\]](#_ftn18) ### **Ketentuan Penyelenggaraan Kejuaraan berdasarkan Peraturan PB ESI** Selanjutnya, kami akan jelaskan lebih rinci mengenai ketentuan penyelenggaraan turnamen dan liga _esports_ berdasarkan **[Peraturan PB ESI](https://pbesi.org/files/034.PERATURAN%20PBESI%2004%20agustus%202021.pdf)**. 1. **Turnamen** Dalam Peraturan PB ESI, skala turnamen dibagi berdasarkan besaran hadiah uang tunai atau _prize pool_ yang diberikan dalam turnamen tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:[\[19\]](#_ftn19) **Jenis Skala** **Jumlah _Prize Pool_** **Ketentuan Penyelenggaraan** **Skala Besar** _Prize pool_ lebih dari Rp100 juta. * Wajib mendapatkan izin dan pengawasan PB ESI dengan melibatkan anggota PB ESI dalam perencanaan dan pelaksanaannya. * Wajib mendapatkan rekomendasi PB ESI apabila mendatangkan massa penonton langsung. **Skala Menengah** _Prize pool_ antara Rp15 juta s.d. Rp100 juta. * Wajib mendapatkan izin dan pengawasan PB ESI dengan melibatkan anggota PB ESI dalam perencanaan dan pelaksanaannya. * Wajib mendapatkan rekomendasi PB ESI apabila mendatangkan massa penonton langsung. **Skala Kecil** _Prize pool_ kurang dari Rp15 juta. Wajib mendapatkan rekomendasi PB ESI apabila mendatangkan massa penonton langsung. Hal lain yang perlu diperhatikan oleh vendor penyelenggara _event_ kejuaraan _esports_, dengan kategori hadiah skala besar dan menengah, hanya dapat diselenggarakan oleh penyelenggara _event_ yang terdaftar di PB ESI untuk mencegah menurunnya standar penyelenggaraan turnamen _esports_ di Indonesia.[\[20\]](#_ftn20) Penyelenggara turnamen dengan skala besar dan menengah juga wajib melaporkan kepada PB ESI tentang struktur peserta, struktur penyelenggara, dan legalitas vendor atau mitra yang terlibat dalam penyelenggaraan turnamen _esports._[\[21\]](#_ftn21) Dalam hal ini, terdapat klasifikasi penyelenggara _event_ berdasarkan skala turnamen sebagai berikut:[\[22\]](#_ftn22) 1. vendor penyelenggara turnamen kelas 1: berhak menyelenggarakan turnamen dalam skala besar, menengah, maupun kecil; 2. vendor penyelenggara turnamen kelas 2: berhak menyelenggarakan turnamen dalam skala menengah maupun kecil; dan 3. vendor penyelenggara turnamen kelas 3: berhak menyelenggarakan turnamen dalam skala kecil. Kemudian, untuk menjadi vendor penyelenggara turnamen kelas 1 dan 2, penyelenggara _event_ harus memenuhi syarat sebagai berikut:[\[23\]](#_ftn23) 1. mengajukan permohonan pendaftaran ke PB ESI; 2. membayar biaya pendaftaran; dan 3. membayar iuran tahunan kepada PB ESI. 2. **Liga** Dalam pelaksanaannya, liga terbagi atas tingkatan-tingkatan sebagai berikut:[\[24\]](#_ftn24)   1. Liga _esports_ eksklusif: liga waralaba yang diadakan oleh penerbit gim.[\[25\]](#_ftn25) 2. Liga _esports_ 1: pertandingan tingkat nasional yang diadakan secara berkala dan mempertandingkan tim atau atlet profesional Indonesia.[\[26\]](#_ftn26) 3. Liga _esports_ 2: liga yang diperuntukkan bagi tim atau atlet profesional Indonesia untuk bertanding dan memperebutkan posisi menuju liga 1.[\[27\]](#_ftn27) 4. Liga _esports_ amatir: liga yang diperuntukan bagi tim _esports_ amatir agar berkesempatan untuk bertanding di liga _esports_ 2.[\[28\]](#_ftn28) Seperti penyelenggaraan turnamen, penyelenggara liga juga harus merupakan vendor yang terdaftar di PB ESI dan penyelenggaraannya harus mendapatkan izin dari PB ESI.[\[29\]](#_ftn29) ### **Izin Keramaian** Dalam menyelenggarakan kejuaraan _esports_ secara _offline_ yang mendatangkan massa, diperlukan juga **izin keramaian** oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam **[Juklap Kapolri No. Pol/02/XII/95](https://polri.go.id/izin-keramaian)** yang mengatur tentang perizinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat. Adapun izin keramaian diberikan berdasarkan jumlah kehadiran secara fisik penonton suatu kejuaraan _esports_ dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Izin keramaian yang mendatangkan massa 300-500 orang, harus melengkapi berkas surat keterangan dari kelurahan setempat, dan fotokopi KTP penyelenggara _event_. 2. Izin keramaian yang mendatangkan massa lebih dari 1000 orang, harus melengkapi berkas surat permohonan izin keramaian, proposal kegiatan, identitas penyelenggara _event_, dan izin tempat berlangsungnya kegiatan. ### **Ketentuan Pelindungan Data Pribadi** Selain memenuhi ketentuan penyelenggaraan kejuaraan _esports_ berdasarkan Peraturan PB ESI dan mengurus izin keramaian berdasarkan Juklap Kapolri di atas, penyelenggara _event_ juga perlu mematuhi **ketentuan pelindungan data pribadi**. Berkaitan dengan hal ini, penyelenggara _event_ wajib menerapkan langkah keamanan yang memadai untuk melindungi data pribadi peserta seperti nama, alamat, nomor telepon, dan lain-lain.[\[30\]](#_ftn30) Menurut hemat kami, penyelenggara _event_ tidak boleh menampilkan atau menyebarkan nama tersebut sebagai bagian dari turnamen tanpa persetujuan terlebih dahulu dari peserta. Penyelenggara _event_ hanya boleh menampilkan nama panggilan atau nama samaran yang telah disetujui oleh peserta. Kesepakatan nama-nama yang ditampilkan tersebut dalam praktiknya tertuang dalam formulir pendaftaran kejuaraan _esports_ yang berisi hal-hal yang perlu disetujui peserta guna mengikuti kejuaraan _esports_ tersebut_._   Dengan memahami dan mengikuti peraturan yang berlaku, penyelenggara _event_ dapat memastikan bahwa turnamen maupun liga _esports_ yang diselenggarakan dapat berjalan dengan lancar, dan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt623ab3cce9f93/undang-undang-nomor-11-tahun-2022/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_11_2022) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt634e841e24ca9/undang-undang-nomor-27-tahun-2022/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_27_2022) Juklap Kapolri No. Pol/02/XII/95 tentang Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat [](https://polri.go.id/izin-keramaian) Peraturan Pengurus Besar Esports Indonesia Nomor: 034/PB-ESI/B/VI/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Esports di Indonesia [](https://pbesi.org/files/034.PERATURAN%20PBESI%2004%20agustus%202021.pdf) REFERENSI --------- [Pengurus Besar _Esports_ Indonesia](https://pbesi.org/en), yang diakses pada hari Jumat, 21 Juni 2024, pukul 16.00 WIB. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal Pasal 50 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt623ab3cce9f93/undang-undang-nomor-11-tahun-2022/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_11_2022) (“UU Keolahragaan”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 1 angka 37 [Peraturan Pengurus Besar _Esports_ Indonesia Nomor: 034/PB-ESI/B/VI/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan _Esports_ di Indonesia](https://pbesi.org/files/034.PERATURAN%20PBESI%2004%20agustus%202021.pdf) (“Peraturan PB ESI”) [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 1 angka 38 Peraturan PB ESI [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 16 ayat (1) Peraturan PB ESI [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 13 ayat (5) Peraturan PB ESI [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 23 ayat (1) Peraturan PB ESI [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 13 ayat (1) Peraturan PB ESI [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 54 ayat (1) UU Keolahragaan [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 16 ayat (2) dan (3) Peraturan PB ESI [\[10\]](#_ftnref10) Pasal 54 ayat (1) UU Keolahragaan [\[11\]](#_ftnref11) Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan PB ESI [\[12\]](#_ftnref12) Pasal 52 dan 54 ayat (1) UU Keolahragaan [\[13\]](#_ftnref13) Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan PB ESI [\[14\]](#_ftnref14) Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (3) Peraturan PB ESI [\[15\]](#_ftnref15) Pasal 103 ayat (1) UU Keolahragaan [\[16\]](#_ftnref16) Pasal 54 ayat (1) UU Keolahragaan [\[17\]](#_ftnref17) Pasal 103 ayat (2) UU Keolahragaan [\[18\]](#_ftnref18) Pasal 54 ayat (3) UU Keolahragaan [\[19\]](#_ftnref19) Pasal 16 Peraturan PB ESI [\[20\]](#_ftnref20) Pasal 22 ayat (1) Peraturan PB ESI [\[21\]](#_ftnref21) Pasal 18 ayat (1) Peraturan PB ESI [\[22\]](#_ftnref22) Pasal 23 ayat (1) Peraturan PB ESI [\[23\]](#_ftnref23) Pasal 23 ayat (2) Peraturan PB ESI [\[24\]](#_ftnref24) Pasal 13 ayat (5) Peraturan PB ESI [\[25\]](#_ftnref25) Pasal 1 angka 41 Peraturan PB ESI [\[26\]](#_ftnref26) Pasal 1 angka 42 Peraturan PB ESI [\[27\]](#_ftnref27) Pasal 1 angka 43 Peraturan PB ESI [\[28\]](#_ftnref28) Pasal 13 ayat (10) Peraturan PB ESI [\[29\]](#_ftnref29) Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan PB ESI [\[30\]](#_ftnref30) Pasal 4 ayat (3) huruf (a) [Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt634e841e24ca9/undang-undang-nomor-27-tahun-2022/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_27_2022) Tags ---- [esports](/tag/esports) [olahraga](/tag/olahraga) [game](/tag/game) [gim](/tag/gim)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. Denda Pengusaha Jika Gaji Telat DibayarKLINIK TERKAITAturan Gaji Ke-14 untuk Karyawan Swasta20 Jun 2024Ketika Gaji Karyawan Ditahan Karena Melakukan Penggelapan07 Jun 2024Sanksi Hukum Jika Slip Gaji Karyawan Tidak Diberikan30 Mei 2024Bolehkah Gaji PNS Dipotong Tanpa Persetujuan?29 Mei 2024Berdasarkan hukum ketenagakerjaan yang berlaku, pengusaha wajib untuk membayar gaji karyawan, sebagaimana termaktub dalam Pasal 81 angka 28 Perppu Ciptaker yang mengubah Pasal 88A ayat (3) UU Ketenagakerjaan:Pengusaha wajib membayar Upah kepada Pekerja/Buruh sesuai dengan kesepakatan.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Adapun terkait permasalahan keterlambatan gaji atau gaji yang tak kunjung dibayar, pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan presentase tertentu dari upah pekerja/buruh.[1]Berapa besaran denda keterlambatan gaji? Anda dapat mengeceknya dalam ulasan kami berjudul Hukumnya Bayar Gaji Telat dan Diturunkan Sepihak. Dugaan Pencemaran Nama Baik di Media SosialDisarikan dari artikel Hukum Pencemaran Nama Baik di Media Sosial, Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (3) UU 1/2024 mengatur setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik dipidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp400 juta.Namun, patut diperhatikan, pasal ini hanya ditujukan kepada nama baik seseorang dan bukan pencemaran nama baik terhadap badan hukum. Akan tetapi, perlu Anda ketahui bahwa terdapat yurisprudensi terkait dengan pencemaran nama baik yang korbannya adalah badan hukum (recht person) yaitu Putusan MA No. 183 K/Pid/2010. Selengkapnya mengenai ulasan terkait pencemaran nama baik terhadap badan hukum dapat Anda baca melalui Hukum Pencemaran Nama Baik Terhadap Badan Hukum.Kemudian menyambung pertanyaan Anda tentang gaji yang belum dibayar, apabila merupakan suatu fakta atau kenyataan, maka hal tersebut bukan termasuk delik pencemaran nama baik, hal tersebut berdasarkan SKB UU ITE (hal. 11). Lantas, langkah hukum apa yang dapat ditempuh karyawan? Perselisihan Hak Jika Gaji Tak DibayarkanAdapun kondisi yang Anda ceritakan termasuk dalam perselisihan hak yaitu perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.[2]Adapun langkah yang dapat Anda tempuh adalah menyelesaikan dengan jalur bipartit, berlanjut ke jalur tripatit, dan terakhir melalui jalur Pengadilan Hubungan Industrial. Ulasan terkait proses penyelesaian perselisihan hak dapat Anda baca dalam Upah di Bawah Standar Minimum, Ini Langkah Hukumnya.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaanUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan IndustrialUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ElektronikUndang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ElektronikUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ElektronikPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-UndangUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 229, 154, KB/2/VI/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. PUTUSANPutusan Mahkamah Agung Nomor 183 K/Pid/2010.[1] Pasal 81 angka 28 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang mengubah 88A ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan[2] Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan IndustrialTagsgajipencemaranpencemaran nama baikuu ite

Halo, saya mau tanya soal UU ITE. Bila saya menulis keluhan suatu perusahaan di salah satu media pers yang ditampilkan juga di media sosial untuk mendapat perhatian masyarakat, dapatkah saya dijerat UU ITE? Masalahnya perusahaan sudah tersebut tidak membayarkan gaji karyawan selama beberapa bulan dan dibiarkan bubar. Kemudian, baru-baru ini diketahui perusahaan tersebut membuka usaha baru bidang yang sama dan sedang merekrut karyawan. Langkah apa yang dapat saya lakukan?

Perbuatan yang dilakukan oleh karyawan yang mengunggah keluhan mengenai perusahaan yang tidak membayar gaji ke media sosial, berpotensi menyerang nama baik perusahaan. Namun demikian, apabila yang dituliskan oleh karyawan tersebut memang merupakan suatu fakta atau kenyataan, maka hal tersebut bukan termasuk delik pencemaran nama baik. Lantas, langkah hukum apa yang dapat dilakukan karyawan?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Aturan Gaji Ke-14 untuk Karyawan Swasta20 Jun 2024Ketika Gaji Karyawan Ditahan Karena Melakukan Penggelapan07 Jun 2024Sanksi Hukum Jika Slip Gaji Karyawan Tidak Diberikan30 Mei 2024Bolehkah Gaji PNS Dipotong Tanpa Persetujuan?29 Mei 2024Aturan Gaji Ke-14 untuk Karyawan Swasta20 Jun 2024Ketika Gaji Karyawan Ditahan Karena Melakukan Penggelapan07 Jun 2024Sanksi Hukum Jika Slip Gaji Karyawan Tidak Diberikan30 Mei 2024Bolehkah Gaji PNS Dipotong Tanpa Persetujuan?29 Mei 2024Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank6 Mei 2024Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 2023Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank6 Mei 2024Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/keluhkan-gaji-tak-dibayar-di-medsos--bisakah-karyawan-dipidana-lt6662c1c431904/

Keluhkan Gaji Tak Dibayar di Medsos, Bisakah Karyawan Dipidana?

pages/8/page-2.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### **Denda Pengusaha Jika Gaji Telat Dibayar** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Aturan Gaji Ke-14 untuk Karyawan Swasta ](/klinik/a/gaji-ke-14-karyawan-swasta-lt50ddf353dbccd/)  20 Jun 2024 [ #### Ketika Gaji Karyawan Ditahan Karena Melakukan Penggelapan ](/klinik/a/ketika-gaji-karyawan-ditahan-karena-melakukan-penggelapan-lt5d9e5040516cc/)  07 Jun 2024 [ #### Sanksi Hukum Jika Slip Gaji Karyawan Tidak Diberikan ](/klinik/a/slip-gaji-karyawan-lt5f503bbe3a6af/)  30 Mei 2024 [ #### Bolehkah Gaji PNS Dipotong Tanpa Persetujuan? ](/klinik/a/bolehkah-gaji-pns-dipotong-tanpa-persetujuan-lt543d6628189bc/)  29 Mei 2024 [](#!) Berdasarkan hukum ketenagakerjaan yang berlaku, pengusaha wajib untuk membayar gaji karyawan, sebagaimana termaktub dalam **Pasal 81 angka 28 [Perppu Ciptaker](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) yang mengubah Pasal 88A ayat (3) [UU Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003)**: _Pengusaha wajib membayar Upah kepada Pekerja/Buruh sesuai dengan kesepakatan._ Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Adapun terkait permasalahan keterlambatan gaji atau gaji yang tak kunjung dibayar, pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan presentase tertentu dari upah pekerja/buruh.[\[1\]](#_ftn1) Berapa besaran denda keterlambatan gaji? Anda dapat mengeceknya dalam ulasan kami berjudul **[Hukumnya Bayar Gaji Telat dan Diturunkan Sepihak](https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-bayar-gaji-telat-dan-diturunkan-sepihak-lt51d11730e5df3/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=gaji_telat)**. ### **Dugaan Pencemaran Nama Baik di Media Sosial** Disarikan dari artikel **[Hukum Pencemaran Nama Baik di Media Sosial](https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-pencemaran-nama-baik-di-media-sosial-lt520aa5d4cedab/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pencemaran_nama_baik_medsos)**, **Pasal 27A _jo._ Pasal 45 ayat (3) [UU 1/2024](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65961ed500cf3/undang-undang-nomor-1-tahun-2024/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_2024)** mengatur setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik dipidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp400 juta. Namun, patut diperhatikan, pasal ini hanya ditujukan kepada nama baik seseorang dan bukan pencemaran nama baik terhadap badan hukum. Akan tetapi, perlu Anda ketahui bahwa terdapat yurisprudensi terkait dengan pencemaran nama baik yang korbannya adalah badan hukum (_recht person_) yaitu **[Putusan MA No. 183 K/Pid/2010](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/726559c85b54fd1feb8b880d79626b21.html)**. Selengkapnya mengenai ulasan terkait pencemaran nama baik terhadap badan hukum dapat Anda baca melalui **[Hukum Pencemaran Nama Baik Terhadap Badan Hukum](https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-pencemaran-nama-baik-terhadap-badan-hukum-lt634d2c840ebf5/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pencemaran_badan_hukum)**. Kemudian menyambung pertanyaan Anda tentang gaji yang belum dibayar, apabila merupakan suatu fakta atau kenyataan, maka hal tersebut **bukan termasuk delik pencemaran nama baik**, hal tersebut berdasarkan **[SKB UU ITE](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60d3fe3554116/keputusan-bersama-menteri-komunikasi-dan-informatika--jaksa-agung--dan-kapolri-nomor-229--154--kb-2-vi-2021-tahun-2021/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=skb_uu_ite)** (hal. 11). Lantas, langkah hukum apa yang dapat ditempuh karyawan? ### **Perselisihan Hak Jika Gaji Tak Dibayarkan** Adapun kondisi yang Anda ceritakan termasuk dalam perselisihan hak yaitu perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.[\[2\]](#_ftn2) Adapun langkah yang dapat Anda tempuh adalah menyelesaikan dengan jalur bipartit, berlanjut ke jalur tripatit, dan terakhir melalui jalur Pengadilan Hubungan Industrial. Ulasan terkait proses penyelesaian perselisihan hak dapat Anda baca dalam **[Upah di Bawah Standar Minimum, Ini Langkah Hukumnya](https://www.hukumonline.com/klinik/a/upah-di-bawah-standar-minimum--ini-langkah-hukumnya-lt4c85f88b626af/#_ftn4?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=langkah_umum_upah_dibawah_standar)**. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17858/undangundang-nomor-2-tahun-2004/document?utm_medium=internal_link_klinik?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_2_2004) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_ite) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt584a7363785c8?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_19_2016) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65961ed500cf3/undang-undang-nomor-1-tahun-2024/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_2024) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023) Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 229, 154, KB/2/VI/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60d3fe3554116/keputusan-bersama-menteri-komunikasi-dan-informatika--jaksa-agung--dan-kapolri-nomor-229--154--kb-2-vi-2021-tahun-2021/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=skb_uu_ite) PUTUSAN ------- [Putusan Mahkamah Agung Nomor 183 K/Pid/2010](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/726559c85b54fd1feb8b880d79626b21.html). * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 81 angka 28 [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) yang mengubah 88A ayat (6) [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 1 angka 2 [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17858/undangundang-nomor-2-tahun-2004/document?utm_medium=internal_link_klinik?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_2_2004) Tags ---- [gaji](/tag/gaji) [pencemaran](/tag/pencemaran) [pencemaran nama baik](/tag/pencemaran-nama-baik) [uu ite](/tag/uu-ite)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Kewajiban Perusahaan Sebelum Mem-PHK karena Efisiensi yang pertama kali dipublikasikan pada 14 Mei 2020.KLINIK TERKAITAturan PHK karena Sakit Tanpa Surat Dokter17 Mei 2024Hukumnya Jika Karyawan Di-PHK dalam Masa Percobaan16 Mei 2024Di-PHK karena Kesalahan Berat, Ini Hukumnya13 Mei 2024Bolehkah Karyawan Di-PHK karena Tidak Mempunyai Ijazah?24 Apr 2024Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Tahapan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)Pertama-tama, kami turut prihatin atas masalah yang Anda hadapi. Semoga masalah tersebut dapat segera menemukan jalan keluarnya.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Pada dasarnya, pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi PHK.[1]PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.[2]Tahapan PHK karena efisiensi menurut UU Cipta Kerja baru dapat dilakukan apabila segala upaya telah dilakukan, tetapi PHK tidak dapat dihindari, serta maksud dan alasan PHK telah diberitahukan kepada pekerja.[3] Pemberitahuan PHK diberitahukan kepada pekerja/buruh dengan surat pemberitahuan dan disampaikan secara sah dan patut paling lama 14 hari kerja sebelum PHK.[4]Kemudian, jika pekerja telah diberi tahu, namun menolak PHK, penyelesaiannya wajib dilakukan melalui perundingan bipartit antara pengusaha dengan pekerja.[5]Jika perundingan benar-benar tidak menghasilkan kesepakatan, PHK dilakukan melalui tahapan yang sesuai dengan mekanisme perselisihan hubungan industrial.[6]Oleh karena Anda tidak menerangkan jenis perjanjian kerja Anda, maka kami mengambil contoh, apabila terjadi PHK, pada pekerja/buruh dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.[7]Jika perjanjian kerja yang Anda maksud adalah perjanjian kerja waktu tertentu, simak artikel Hak Pekerja yang di-PHK di Tengah Masa Kontrak untuk mengetahui hak Anda ketika di-PHK.PHK karena EfisiensiSalah satu alasan PHK, sebagaimana yang telah Anda uraikan, adalah adanya efisiensi. Namun, hal ini tidak dapat dilakukan secara sembarangan.Salah satu tujuan efisiensi adalah penghematan, yakni penyelamatan keuangan perusahaan, salah satu contohnya adalah karena adanya restrukturisasi di perusahaan tersebut.Dalam Pasal 43 PP 35/2021 dan penjelasannya diterangkan bahwa PHK karena efisiensi dilakukan untuk dua kondisi, yaitu ketika perusahaan mengalami kerugian dan mencegah terjadinya kerugian. Perusahaan yang mengalami kerugian dapat dibuktikan antara lain berdasarkan hasil audit internal atau audit eksternal. Sementara, efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian ditandai dengan antara lain adanya potensi penurunan produktivitas perusahaan atau penurunan laba yang berdampak pada operasional perusahaan.PHK karena efisiensi yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian, maka pekerja/buruh berhak atas:[8]uang pesangon sebesar 0,5 kali;uang penghargaan masa kerja (“UPMK”) 1 kali; danuang penggantian hak.Sementara itu, PHK karena efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian, maka pekerja/buruh berhak atas:[9]uang pesangon sebesar 1 kali;UPMK sebesar 1 kali; danuang penggantian hakMengenai cara menentukan besaran uang pesangon, UPMK, dan uang penggantian hak, selengkapnya dapat Anda simak dalam Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja.Selain itu, dalam Putusan MK No. 19/PUU-IX/2011 pemohon berpendapat dengan mendasarkan pada SE Menaker 907/2004 bahwa perusahaan tidak dapat melakukan PHK sebelum menempuh upaya-upaya sebagai berikut (hal. 57):mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas, misalnya tingkat manajer dan direktur;mengurangi shift;membatasi/menghapuskan kerja lembur;mengurangi jam kerja;mengurangi hari kerja;meliburkan atau merumahkan pekerja/buruh secara bergilir untuk sementara waktu;tidak atau memperpanjang kontrak bagi pekerja yang sudah habis masa kontraknya;memberikan pensiun bagi yang sudah memenuhi syarat.Penyelesaian Perselisihan PHK karena EfisiensiApabila Anda keberatan dengan keputusan perusahaan yang melakukan PHK atas alasan efisiensi tersebut, hal tersebut dapat dipandang sebagai perselisihan hubungan industrial, khususnya perselisihan PHK.Perselisihan PHK terjadi ketika tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.[10]Perselisihan PHK wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat yang harus diselesaikan paling lama 30 hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan.[11]Perundingan bipartit dapat dilakukan oleh pengusaha atau gabungan pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja/serikat buruh.[12]Apabila perundingan itu gagal, salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan telah dilakukan.[13]Dalam konteks perselisihan PHK, para pihak dapat memilih langkah mediasi atau konsiliasi untuk menyelesaikan perselisihannya setelah dicatatkan pada instansi yang dimaksud.[14]Apabila penyelesaian tersebut gagal mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial.[15]Baca juga: 3 Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan IndustrialDemikian jawaban kami terkait tahap dan penyelesaian PHK karena efisiensi sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaanUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan IndustrialPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KerjaUndang-Undang Nomor 4 Tahun 2023Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan KerjaPUTUSANPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011.[1] Pasal 81 angka 40 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)[2] Pasal 1 angka 25 UU Ketenagakerjaan[3] Pasal 81 angka 40 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 151 ayat (2) UU Ketenagakerjaan[4] Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (“PP 35/2021”)[5] Pasal 81 angka 40 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 151 ayat (3) UU Ketenagakerjaan[6] Pasal 81 angka 40 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 151 ayat (4) UU Ketenagakerjaan[7] Pasal 81 angka 47 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 156 ayat (1) UU Ketenagakerjaan[8] Pasal 43 ayat (1) PP 35/2021[9] Pasal 43 ayat (2) PP 35/2021[10] Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU 2/2004”)[11] Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU 2/2004[12] Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU 2/2004[13] Pasal 4 ayat (1) UU 2/2004[14] Pasal 1 angka 11 dan Pasal 4 ayat (5) UU 2/2004[15] Pasal 5 UU 2/2004Tagshukumonlineketenagakerjaanphk

Saya mengalami PHK karena perusahaan melakukan efisiensi, sehingga harus meng-cut unit-unit yang dianggap tidak penting. Adakah panduan mengenai langkah apa saja yang seharusnya diambil pengusaha sebelum melakukan PHK karena efisiensi ini?

Perusahaan seharusnya tidak dapat melakukan pemutusan hubungan kerja atas alasan efisiensi, sebelum menempuh upaya-upaya sebagai berikut: menyampaikan surat pemberitahuan dan disampaikan secara sah dan patut paling lama 14 hari kerja sebelum PHK; mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas, misalnya tingkat manajer dan direktur; mengurangi shift; membatasi/menghapuskan kerja lembur; mengurangi jam kerja; mengurangi hari kerja; meliburkan atau merumahkan pekerja/buruh secara bergilir untuk sementara waktu; tidak atau memperpanjang kontrak bagi pekerja yang sudah habis masa kontraknya; memberikan pensiun bagi yang sudah memenuhi syarat. Lalu, bagaimana ketentuan mengenai PHK karena efisiensi dan upaya apa yang dapat ditempuh jika terjadi perselisihan? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak ulasan di bawah ini. Aturan PHK karena Sakit Tanpa Surat Dokter17 Mei 2024Hukumnya Jika Karyawan Di-PHK dalam Masa Percobaan16 Mei 2024Di-PHK karena Kesalahan Berat, Ini Hukumnya13 Mei 2024Bolehkah Karyawan Di-PHK karena Tidak Mempunyai Ijazah?24 Apr 2024Aturan PHK karena Sakit Tanpa Surat Dokter17 Mei 2024Hukumnya Jika Karyawan Di-PHK dalam Masa Percobaan16 Mei 2024Di-PHK karena Kesalahan Berat, Ini Hukumnya13 Mei 2024Bolehkah Karyawan Di-PHK karena Tidak Mempunyai Ijazah?24 Apr 2024Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/tahap-dan-penyelesaian-masalah-phk-karena-efisiensi-lt5ebd1d78eb768/

Tahap dan Penyelesaian Masalah PHK karena Efisiensi

pages/8/page-3.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul _Kewajiban Perusahaan Sebelum Mem-PHK karena Efisiensi_ yang pertama kali dipublikasikan pada 14 Mei 2020.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Aturan PHK karena Sakit Tanpa Surat Dokter ](/klinik/a/phk-karena-sakit-lt51aebde18c8d0/)  17 Mei 2024 [ #### Hukumnya Jika Karyawan Di-PHK dalam Masa Percobaan ](/klinik/a/hukumnya-jika-karyawan-di-phk-dalam-masa-percobaan-lt5b07956e50b91/)  16 Mei 2024 [ #### Di-PHK karena Kesalahan Berat, Ini Hukumnya ](/klinik/a/di-phk-karena-kesalahan-berat--ini-hukumnya-lt4e8e67959c64c/)  13 Mei 2024 [ #### Bolehkah Karyawan Di-PHK karena Tidak Mempunyai Ijazah? ](/klinik/a/bolehkah-karyawan-di-phk-karena-tidak-mempunyai-ijazah-lt50fcd33b6bc71/)  24 Apr 2024 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Tahapan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)** Pertama-tama, kami turut prihatin atas masalah yang Anda hadapi. Semoga masalah tersebut dapat segera menemukan jalan keluarnya. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Pada dasarnya, pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi PHK.[\[1\]](#_ftn1) PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.[\[2\]](#_ftn2) Tahapan PHK karena efisiensi menurut **[UU Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023)** baru dapat dilakukan apabila segala upaya telah dilakukan, tetapi PHK tidak dapat dihindari, serta maksud dan alasan PHK telah diberitahukan kepada pekerja.[\[3\]](#_ftn3) Pemberitahuan PHK diberitahukan kepada pekerja/buruh dengan surat pemberitahuan dan disampaikan secara sah dan patut paling lama 14 hari kerja sebelum PHK.[\[4\]](#_ftn4) Kemudian, jika pekerja telah diberi tahu, namun menolak PHK, penyelesaiannya wajib dilakukan melalui perundingan bipartit antara pengusaha dengan pekerja.[\[5\]](#_ftn5) Jika perundingan benar-benar tidak menghasilkan kesepakatan, PHK dilakukan melalui tahapan yang sesuai dengan mekanisme perselisihan hubungan industrial.[\[6\]](#_ftn6) Oleh karena Anda tidak menerangkan jenis perjanjian kerja Anda, maka kami mengambil contoh, apabila terjadi PHK, pada pekerja/buruh dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.[\[7\]](#_ftn7) Jika perjanjian kerja yang Anda maksud adalah perjanjian kerja waktu tertentu, simak artikel [**Hak Pekerja yang di-PHK di Tengah Masa Kontrak**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-pekerja-yang-di-phk-di-tengah-masa-kontrak-cl5660/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PHK_ditengah_kontrak) untuk mengetahui hak Anda ketika di-PHK. ### **PHK karena Efisiensi** Salah satu alasan PHK, sebagaimana yang telah Anda uraikan, adalah adanya efisiensi. Namun, hal ini tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Salah satu tujuan efisiensi adalah penghematan, yakni penyelamatan keuangan perusahaan, salah satu contohnya adalah karena adanya restrukturisasi di perusahaan tersebut. Dalam **Pasal 43** **[PP 35/2021](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021?r=0&p=1&q=Peraturan%20Pemerintah%20Nomor%2035%20Tahun%202021%20tentang%20Perjanjian%20Kerja%20Waktu%20Tertentu%2C%20Alih%20Daya%2C%20Waktu%20Kerja%2C%20dan%20Waktu%20Istirahat%2C%20dan%20Pemutusan%20Hubungan%20Kerja&rs=1847&re=2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_35_2021) dan penjelasannya** diterangkan bahwa PHK karena efisiensi dilakukan untuk dua kondisi, yaitu ketika perusahaan mengalami kerugian dan mencegah terjadinya kerugian. Perusahaan yang **mengalami kerugian** dapat dibuktikan antara lain berdasarkan hasil audit internal atau audit eksternal. Sementara, efisiensi untuk **mencegah terjadinya kerugian** ditandai dengan antara lain adanya potensi penurunan produktivitas perusahaan atau penurunan laba yang berdampak pada operasional perusahaan. PHK karena efisiensi yang disebabkan **perusahaan mengalami kerugian**, maka pekerja/buruh berhak atas:[\[8\]](#_ftn8) 1. uang pesangon sebesar 0,5 kali; 2. uang penghargaan masa kerja (“UPMK”) 1 kali; dan 3. uang penggantian hak. Sementara itu, PHK karena efisiensi untuk **mencegah terjadinya kerugian**, maka pekerja/buruh berhak atas:[\[9\]](#_ftn9) 1. uang pesangon sebesar 1 kali; 2. UPMK sebesar 1 kali; dan 3. uang penggantian hak Mengenai cara menentukan besaran uang pesangon, UPMK, dan uang penggantian hak, selengkapnya dapat Anda simak dalam [**Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-hitung-pesangon-lt515b7ec90fe0c?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=cara_hitung_pesangon)**.** Selain itu, dalam **[Putusan MK No. 19/PUU-IX/2011](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4fe195a7e38fd/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MK_19_2011)** pemohon berpendapat dengan mendasarkan pada **[SE Menaker 907/2004](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5bd19c5be6bfa/surat-edaran-menteri-tenaga-kerja-dan-transmigrasi-nomor-se-907-men-phi-pphi-x-2004-tahun-2004/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=SE_menaker_907_2004)** bahwa **perusahaan tidak dapat melakukan PHK** sebelum menempuh upaya-upaya sebagai berikut (hal. 57): 1. mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas, misalnya tingkat manajer dan direktur; 2. mengurangi _shift_; 3. membatasi/menghapuskan kerja lembur; 4. mengurangi jam kerja; 5. mengurangi hari kerja; 6. meliburkan atau merumahkan pekerja/buruh secara bergilir untuk sementara waktu; 7. tidak atau memperpanjang kontrak bagi pekerja yang sudah habis masa kontraknya; 8. memberikan pensiun bagi yang sudah memenuhi syarat. ### **Penyelesaian Perselisihan PHK karena Efisiensi** Apabila Anda keberatan dengan keputusan perusahaan yang melakukan PHK atas alasan efisiensi tersebut, hal tersebut dapat dipandang sebagai perselisihan hubungan industrial, khususnya **perselisihan PHK**. Perselisihan PHK terjadi ketika tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.[\[10\]](#_ftn10) Perselisihan PHK wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat yang harus diselesaikan paling lama 30 hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan.[\[11\]](#_ftn11) Perundingan bipartit dapat dilakukan oleh pengusaha atau gabungan pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja/serikat buruh.[\[12\]](#_ftn12) Apabila perundingan itu gagal, salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan telah dilakukan.[\[13\]](#_ftn13) Dalam konteks perselisihan PHK, para pihak dapat memilih langkah mediasi atau konsiliasi untuk menyelesaikan perselisihannya setelah dicatatkan pada instansi yang dimaksud.[\[14\]](#_ftn14) Apabila penyelesaian tersebut gagal mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial.[\[15\]](#_ftn15) Baca juga: **[3 Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial](https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-mekanisme-penyelesaian-perselisihan-hubungan-industrial-lt4b82643d06be9/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=3_mekanisme_penyelesaian_perselisihan_hubungan_industrial)** Demikian jawaban kami terkait tahap dan penyelesaian PHK karena efisiensi sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17858/undangundang-nomor-2-tahun-2004/document?utm_medium=internal_link_klinik?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_2_2004) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021?r=0&p=1&q=Peraturan%20Pemerintah%20Nomor%2035%20Tahun%202021%20tentang%20Perjanjian%20Kerja%20Waktu%20Tertentu%2C%20Alih%20Daya%2C%20Waktu%20Kerja%2C%20dan%20Waktu%20Istirahat%2C%20dan%20Pemutusan%20Hubungan%20Kerja&rs=1847&re=2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_35_2021) PUTUSAN ------- [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4fe195a7e38fd/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MK_19_2011). [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 81 angka 40 [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 151 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003) (“UU Ketenagakerjaan”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 1 angka 25 UU Ketenagakerjaan [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 81 angka 40 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 151 ayat (2) UU Ketenagakerjaan [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 37 ayat (3) [Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021?r=0&p=1&q=Peraturan%20Pemerintah%20Nomor%2035%20Tahun%202021%20tentang%20Perjanjian%20Kerja%20Waktu%20Tertentu%2C%20Alih%20Daya%2C%20Waktu%20Kerja%2C%20dan%20Waktu%20Istirahat%2C%20dan%20Pemutusan%20Hubungan%20Kerja&rs=1847&re=2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_35_2021) (“PP 35/2021”) [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 81 angka 40 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 151 ayat (3) UU Ketenagakerjaan [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 81 angka 40 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 151 ayat (4) UU Ketenagakerjaan [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 81 angka 47 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 156 ayat (1) UU Ketenagakerjaan [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 43 ayat (1) PP 35/2021 [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 43 ayat (2) PP 35/2021 [\[10\]](#_ftnref10) Pasal 1 angka 4 [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17858/undangundang-nomor-2-tahun-2004/document?utm_medium=internal_link_klinik?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_2_2004) (“UU 2/2004”) [\[11\]](#_ftnref11) Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU 2/2004 [\[12\]](#_ftnref12) Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU 2/2004 [\[13\]](#_ftnref13) Pasal 4 ayat (1) UU 2/2004 [\[14\]](#_ftnref14) Pasal 1 angka 11 dan Pasal 4 ayat (5) UU 2/2004 [\[15\]](#_ftnref15) Pasal 5 UU 2/2004 Tags ---- [hukumonline](/tag/hukumonline) [ketenagakerjaan](/tag/ketenagakerjaan) [phk](/tag/phk)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITBegini Kewajiban Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR)12 Jun 2023Syarat Memperoleh Izin Pertambangan Rakyat (IPR)27 Feb 2023Aturan Pengalihan Saham Perusahaan Tambang Tembaga22 Sep 2022Kewajiban Perusahaan Tambang Melaksanakan CSR 23 Jan 2019Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Alasan Ormas Keagamaan Bisa Melakukan Kegiatan Usaha PertambanganBelajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Benar, organisasi kemasyarakatan (“ormas keagamaan”) melalui PP 25/2024 bisa melakukan kegiatan usaha pertambangan. Adapun, yang dimaksud dengan “ormas keagamaan” adalah organisasi kemasyarakatan keagamaan yang salah satu organnya menjalankan kegiatan ekonomi serta bertujuan pemberdayaan ekonomi anggota dan kesejahteraan masyarakat/umat.[1] Dalam Penjelasan Pasal 83A ayat (1) PP 25/2024 dinyatakan bahwa alasan pemberian konsesi tambang untuk ormas keagamaan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 yang menerangkan bahwa pemerintah pusat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan berwenang untuk melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas. Lebih lanjut, penawaran WIUPK secara prioritas tersebut dimaksudkan guna memberikan kesempatan yang sama dan berkeadilan dalam pengelolaan kekayaan alam.Selain itu, juga ditujukan guna pemberdayaan kepada badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan.[2]Sebelumnya, dalam PP 96/2021 penawaran secara prioritas tersebut hanya diberikan oleh menteri kepada BUMN dan BUMD.[3] Namun, pasca diberlakukannya PP 25/2024, penawaran WIUPK secara prioritas tersebut ditambah untuk ormas keagamaan. Ketentuan Pemberian Izin Pertambangan untuk Ormas KeagamaanSebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pemerintah pusat dapat memberikan penawaran WIUPK secara prioritas kepada badan usaha milik ormas keagamaan.Lantas, apa itu WIUPK? WIUPK adalah wilayah izin usaha pertambangan khusus dalam WUPK, merupakan wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK.[4] WUPK atau wilayah usaha pertambangan khusus adalah wilayah yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang dapat diusahakan untuk kepentingan strategis nasional.[5] Adapun, IUPK atau izin usaha pertambangan khusus adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.[6]WIUPK yang diberikan kepada ormas keagamaan merupakan wilayah eks PKP2B atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yaitu perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan batubara.[7]Selain itu, terdapat aturan yang penting untuk diperhatikan terkait dengan izin usaha pertambangan untuk ormas keagamaan antara lain sebagai berikut:[8]IUPK dan/atau kepemilikan saham ormas keagamaan dalam badan usaha tidak bisa dipindahtangankan dan/atau dialihkan tanpa persetujuan menteri.Kepemilikan saham ormas keagamaan dalam badan usaha harus mayoritas dan menjadi pengendali.Badan usaha dilarang bekerja sama dengan pemegang PKP2B sebelumnya dan/atau afiliasinya.Penawaran WIUPK kepada badan usaha milik ormas keagamaan berlaku dalam jangka waktu 5 tahun sejak PP 25/2024 berlaku yaitu sampai dengan 30 Mei 2029.[9]Ketentuan lebih lanjut mengenai penawaran WIUPK secara prioritas kepada badan usaha milik ormas keagamaan diatur di dalam peraturan presiden.[10] Pada saat artikel ini diterbitkan, peraturan presiden yang dimaksud belum diundangkan.Baca juga: Ormas Penerima Izin Pertambangan Berpotensi Mewarisi Kerusakan Lingkungan dan Konflik Sosial Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan BatubaraUndang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan BatubaraPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KerjaUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan BatubaraPeraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara[1] Penjelasan Pasal 83A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 25/2024”)[2] Penjelasan Pasal 83A ayat (1) PP 25/2024[3] Pasal 75 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 96/2021”)[4] Pasal 1 angka 36a PP 25/2024[5] Pasal 1 angka 36 PP 25/2024[6] Pasal 1 angka 12 PP 25/2024[7] Pasal 83A ayat (2) jo. Pasal 1 angka 8 PP 25/2024[8] Pasal 83A ayat (3), (4), dan (5) PP 25/2024[9] Pasal 83A ayat (6) jo. Pasal II PP 25/2024[10] Pasal 83A ayat (7) PP 25/2024Tagsizin tambangpertambanganiupk

Di dalam peraturan terbaru, ormas kemasyarakatan bisa mendapatkan konsesi tambang. Apa alasan ormas keagamaan bisa mendapat izin pertambangan? Lalu, bagaimana mekanismenya?

Sebelumnya, dalam PP 96/2021 penawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (“WIUPK”) secara prioritas hanya diberikan oleh menteri kepada BUMN dan BUMD. Namun, pasca diberlakukannya PP 25/2024, penawaran WIUPK secara prioritas tersebut ditambah untuk ormas keagamaan. Lantas, apa alasan dan bagaimana ketentuan pemberian izin usaha pertambangan untuk ormas keagamaan?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Begini Kewajiban Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR)12 Jun 2023Syarat Memperoleh Izin Pertambangan Rakyat (IPR)27 Feb 2023Aturan Pengalihan Saham Perusahaan Tambang Tembaga22 Sep 2022Kewajiban Perusahaan Tambang Melaksanakan CSR 23 Jan 2019Begini Kewajiban Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR)12 Jun 2023Syarat Memperoleh Izin Pertambangan Rakyat (IPR)27 Feb 2023Aturan Pengalihan Saham Perusahaan Tambang Tembaga22 Sep 2022Kewajiban Perusahaan Tambang Melaksanakan CSR 23 Jan 2019Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank6 Mei 2024Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank6 Mei 2024Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/ketentuan-pemberian-izin-pertambangan-untuk-ormas-keagamaan-lt6660c9dc31904/

Ketentuan Pemberian Izin Pertambangan untuk Ormas Keagamaan

pages/8/page-4.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Begini Kewajiban Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) ](/klinik/a/begini-kewajiban-pemegang-izin-pertambangan-rakyat-ipr-lt6486ce2cecd06/)  12 Jun 2023 [ #### Syarat Memperoleh Izin Pertambangan Rakyat (IPR) ](/klinik/a/syarat-memperoleh-izin-pertambangan-rakyat-ipr-lt57e87ff70c53d/)  27 Feb 2023 [ #### Aturan Pengalihan Saham Perusahaan Tambang Tembaga ](/klinik/a/aturan-pengalihan-saham-perusahaan-tambang-tembaga-lt632c136d61ca8/)  22 Sep 2022 [ #### Kewajiban Perusahaan Tambang Melaksanakan CSR ](/klinik/a/kewajiban-perusahaan-tambang-melaksanakan-csr-lt5c468d7988077/)  23 Jan 2019 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Alasan Ormas Keagamaan Bisa Melakukan Kegiatan Usaha Pertambangan** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Benar, organisasi kemasyarakatan (“ormas keagamaan”) melalui [**PP 25/2024**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt66592c2b8b5dd/peraturan-pemerintah-nomor-25-tahun-2024/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_25_2024) bisa melakukan kegiatan usaha pertambangan. Adapun, yang dimaksud dengan “**ormas keagamaan**” adalah organisasi kemasyarakatan keagamaan yang salah satu **organnya menjalankan kegiatan ekonomi** serta bertujuan **pemberdayaan ekonomi anggota** dan kesejahteraan masyarakat/umat.[\[1\]](#_ftn1) Dalam **Penjelasan Pasal 83A ayat (1) PP** **25/2024** dinyatakan bahwa alasan pemberian konsesi tambang untuk ormas keagamaan tersebut didasarkan pada ketentuan **Pasal 6 ayat (1) huruf j** [**UU 3/2020**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5ee99c014ba3a?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_3_2020) yang menerangkan bahwa pemerintah pusat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan berwenang untuk melaksanakan **penawaran WIUPK secara prioritas**. Lebih lanjut, penawaran WIUPK secara prioritas tersebut dimaksudkan guna memberikan kesempatan yang sama dan berkeadilan dalam pengelolaan kekayaan alam. Selain itu, juga ditujukan guna pemberdayaan kepada badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan.[\[2\]](#_ftn2) Sebelumnya, dalam [**PP 96/2021**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt614815d4f1925/peraturan-pemerintah-nomor-96-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_96_2021) penawaran secara prioritas tersebut hanya diberikan oleh menteri kepada BUMN dan BUMD.[\[3\]](#_ftn3) Namun, pasca diberlakukannya PP 25/2024, penawaran WIUPK secara prioritas tersebut ditambah untuk ormas keagamaan. ### **Ketentuan Pemberian Izin Pertambangan untuk Ormas Keagamaan** Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa **pemerintah pusat** dapat memberikan **penawaran WIUPK secara prioritas** kepada badan usaha milik ormas keagamaan. Lantas, apa itu WIUPK? **WIUPK** adalah wilayah izin usaha pertambangan khusus dalam WUPK, merupakan wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK.[\[4\]](#_ftn4) **WUPK** atau wilayah usaha pertambangan khusus adalah wilayah yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang dapat diusahakan untuk kepentingan strategis nasional.[\[5\]](#_ftn5) Adapun, **IUPK** atau izin usaha pertambangan khusus adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.[\[6\]](#_ftn6) WIUPK yang diberikan kepada ormas keagamaan **merupakan** **wilayah eks PKP2B** atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yaitu perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan batubara.[\[7\]](#_ftn7) Selain itu, terdapat aturan yang penting untuk diperhatikan terkait dengan izin usaha pertambangan untuk ormas keagamaan antara lain sebagai berikut:[\[8\]](#_ftn8) 1. **IUPK dan/atau kepemilikan saham** ormas keagamaan dalam badan usaha **tidak bisa dipindahtangankan dan/atau dialihkan** **tanpa persetujuan menteri**. 2. Kepemilikan **saham** ormas keagamaan dalam badan usaha **harus mayoritas dan menjadi pengendali**. 3. Badan usaha **dilarang bekerja sama dengan pemegang PKP2B sebelumnya** dan/atau **afiliasinya**. Penawaran WIUPK kepada badan usaha milik ormas keagamaan **berlaku dalam jangka waktu 5 tahun** sejak PP 25/2024 berlaku yaitu sampai dengan 30 Mei 2029.[\[9\]](#_ftn9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penawaran WIUPK secara prioritas kepada badan usaha milik ormas keagamaan diatur di dalam peraturan presiden.[\[10\]](#_ftn10) Pada saat artikel ini diterbitkan, peraturan presiden yang dimaksud belum diundangkan. Baca juga: [**Ormas Penerima Izin Pertambangan Berpotensi Mewarisi Kerusakan Lingkungan dan Konflik Sosial**](https://www.hukumonline.com/berita/a/ormas-penerima-izin-pertambangan-berpotensi-mewarisi-kerusakan-lingkungan-dan-konflik-sosial-lt666ae56b9c9ca/?page=1?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=izin_tambang_ormas) Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28851/undangundang-nomor-4-tahun-2009?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_4_2009) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5ee99c014ba3a?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_3_2020) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt614815d4f1925/peraturan-pemerintah-nomor-96-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_96_2021) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt66592c2b8b5dd/peraturan-pemerintah-nomor-25-tahun-2024/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_25_2024) * * * [\[1\]](#_ftnref1) Penjelasan Pasal 83A ayat (1) [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt66592c2b8b5dd/peraturan-pemerintah-nomor-25-tahun-2024/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_25_2024) (“PP 25/2024”) [\[2\]](#_ftnref2) Penjelasan Pasal 83A ayat (1) PP 25/2024 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 75 ayat (3) [Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt614815d4f1925/peraturan-pemerintah-nomor-96-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_96_2021) (“PP 96/2021”) [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 1 angka 36a PP 25/2024 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 1 angka 36 PP 25/2024 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 1 angka 12 PP 25/2024 [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 83A ayat (2) _jo._ Pasal 1 angka 8 PP 25/2024 [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 83A ayat (3), (4), dan (5) PP 25/2024 [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 83A ayat (6) _jo._ Pasal II PP 25/2024 [\[10\]](#_ftnref10) Pasal 83A ayat (7) PP 25/2024 Tags ---- [izin tambang](/tag/izin-tambang) [pertambangan](/tag/pertambangan) [iupk](/tag/iupk)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang pertama kali dipublikasikan pada 24 Agustus 2020.KLINIK TERKAITPerhitungan Kompensasi untuk Tanah yang Didirikan Tiang Listrik27 Mei 2024Izin Usaha Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik04 Des 2023Jerat Pidana bagi Pencuri Listrik10 Okt 2023Konsekuensi Hukum Jika Developer Perumahan Tak Menyediakan Jaringan Listrik27 Sep 2021Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Jerat Pidana Pencurian ListrikBelajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Dalam artikel Jerat Pidana bagi Pencuri Listrik, pencurian listrik dapat dijerat sanksi pidana yang sama dengan tindak pidana pencurian pada umumnya yang diatur dalam KUHP lama yang pada saat artikel ini diterbitkan masih berlaku, dan KUHP baru yaitu UU 1/2023 yang mulai berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[1] yaitu tahun 2026:Pasal 362 KUHPPasal 476 UU 1/2023Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900 ribu.[2]Setiap orang yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta.[3]R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan elemen-elemen pasal di atas (hal. 249 – 250):Mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang itu sudah pindah tempat;Barang yang diambil diartikan segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk). Pengertian barang juga termasuk “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa;Barang itu harus seluruhnya atau sebagian milik orang lain;Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).Selain itu, secara spesifik jerat pasal penggunaan listrik yang bukan haknya juga diatur ke dalam Pasal 51 ayat (3) UU Ketenagalistrikan:Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).Masih dari artikel yang sama, berdasarkan asas lexspecialis derogat legi generalis, yang artinya aturan yang bersifat khusus (specialis) mengenyampingkan aturan yang bersifat umum (generalis), maka sanksi pidana yang dikenakan bagi pencuri listrik tidak menggunakan KUHP, melainkan menggunakan aturan yang lebih khusus, yaitu UU Ketenagalistrikan.Walau demikian, penyidik dalam praktiknya dapat mengenakan pasal berlapis jika perbuatan memenuhi unsur-unsur pencurian sebagaimana diatur dalam KUHP dan UU 1/2023 serta UU Ketenagalistrikan dan perubahannya.Tindak Pidana FitnahApabila pencurian listrik oleh tetangga Anda tersebut masih berupa tuduhan atau dugaan, perlu diketahui jika menuduh tanpa bukti dapat dikatakan sebagai fitnah yang dapat dijerat tindak pidana sebagaimana dijelaskan dalam artikel Hukumnya Menuduh Orang Melakukan Tindak Pidana Tanpa Bukti. Sehingga, tuduhan tersebut harus didasarkan pada bukti-bukti tertentu yang menunjukkan bahwa tetangga Anda benar-benar melakukan pencurian listrik.Cara PLN Mengetahui Pencurian ListrikSepanjang penelusuran kami, PT Perusahaan Listrik Negara (“PLN”) memiliki rangkaian Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (“P2TL”). Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Perdir PLN 88/2016, P2TL adalah:Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut P2TL adalah rangkaian kegiatan meliputi perencanaan, pemeriksaan, tindakan teknis dan/atau hukum dan penyelesaian yang dilakukan oleh PLN terhadap lnstalasi PLN dan/atau lnstalasi Pemakai Tenaga Listrik dari PLN.Terdapat 4 golongan pelanggaran pemakaian tenaga listrik, yaitu:[4]Pelanggaran Golongan I merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya tetapi tidak mempengaruhi pengukuran energi;Pelanggaran Golongan ll merupakan pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi tetapi tidak mempengaruhi batas daya;Pelanggaran Golongan lll merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi;Pelanggaran Golongan IV merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh bukan pelanggan yang menggunakan tenaga listrik tanpa alas hak yang sah.Pelanggan yang melakukan pelanggaran di atas, dikenakan sanksi berupa:[5]pemutusan sementara;pembongkaran rampung;pembayaran tagihan susulan;pembayaran biaya P2TL lainnya.Tugas-tugas dari petugas pelaksana lapangan P2TL meliputi:[6]melakukan pemeriksaan terhadap jaringan tenaga listrik, sambungan tenaga listrik, alat pembatas dan pengukur, dan perlengkapan alat pembatas dan pengukur serta instalasi pemakai tenaga listrik dalam rangka menertibkan pemakaian tenaga listrik;melakukan pemeriksaan atas pemakaian tenaga listrik;mencatat kejadian-kejadian yang ditemukan pada waktu dilakukan P2TL menurut jenis kejadiannya;menandatangani berita acara hasil pemeriksaan P2TL dan berita acara lainnya serta membuat laporan mengenai pelaksanaan P2TL;menyerahkan dokumen dan barang bukti hasil temuan pemeriksaan P2TL kepada petugas administrasi P2TL dengan dibuatkan berita acara serah terima dokumen dan barang bukti P2TL.Petugas pelaksana lapangan P2TL, berwenang:[7]melakukan pemutusan sementara atas sambungan tenaga listrik dan/atau alat pembatas dan pengukur pada pelanggan yang harus dikenakan tindakan pemutusan sementara;melakukan pembongkaran rampung atas sambungan tenaga listrik pada pelanggan dan bukan pelanggan;melakukan pengambilan barang bukti berupa alat pembatas dan pengukur atau peralatan lainnya.Dalam hal pelanggan keberatan atas penetapan pengenaan sanksi P2TL, maka pelanggan dapat mengajukan keberatan kepada General Manager Distribusi/Wilayah atau Manajer APJ/Area/Cabang unit PLN yang menerbitkan sanksi dimaksud dengan disertai alasan-alasan dan bukti-bukti.[8]Sebagai informasi, untuk mengetahui lebih lanjut apa itu P2TL, silakan akses Informasi P2TL pada laman milik PT PLN (Persero). Jadi, bagaimana cara PLN mengetahui pencurian listrik berdasarkan uraian di atas, setidaknya, tuduhan pencurian listrik tersebut dapat didasarkan pada rangkaian P2TL.Namun, atas kasus pencurian listrik oleh tetangga Anda dapat mengajukan keberatan dengan disertai alasan dan bukti yang mendukung.Selain itu, jika terduga pencurian listrik tersebut akan dijerat sanksi pidana berdasarkan UU Ketenagalistrikan, maka harus dibuktikan terlebih dahulu melalui persidangan perkara pidana.Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban dari kami tentang jerat hukum pencurian listrik, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PidanaUndang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang KetenagalistrikanUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KerjaUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPPeraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL)REFERENSIInformasi P2TL, yang diakses pada 21 Juni 2024, pukul 10.00 WIB;R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1991.[1] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)[2]Pasal 3Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP[3] Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023[4] Pasal 13 ayat (1) Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) (“Perdir PLN 88/2016”)[5] Pasal 14 ayat (1) Perdir PLN 88/2016[6] Pasal 5 ayat (1) Perdir PLN 88/2016[7] Pasal 5 ayat (2) Perdir PLN 88/2016[8] Pasal 23 ayat (1) Perdir PLN 88/2016Tagshukumonlinepidana

Ada kasus pencurian listrik oleh tetangga dan dikenakan denda pencurian listrik 900 watt dan diputus aliran listriknya. Kasus ini berulang lagi, tetangga saya baru saja dikenai denda pencurian listrik daya 1300 watt dengan cara memutus aliran listriknya kembali. Bagaimana cara PLN mengetahui pencurian listrik? Lalu, apa sebenarnya sanksi pencurian listrik?

Jerat pidana pencurian pada dasarnya diatur dalam KUHP atau UU 1/2023. Namun khusus untuk pencurian listrik diatur tersendiri dalam tercantum dalam UU Ketenagalistrikan. Bagaimana cara PLN mengetahui pencurian listrik? PLN memiliki rangkaian Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (“P2TL”). Jika berdasarkan rangkaian P2TL, ada dugaan pencurian listrik, maka petugas pelaksana lapangan dapat menjatuhkan sanksi tertentu. Apakah itu? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Perhitungan Kompensasi untuk Tanah yang Didirikan Tiang Listrik27 Mei 2024Izin Usaha Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik04 Des 2023Jerat Pidana bagi Pencuri Listrik10 Okt 2023Konsekuensi Hukum Jika Developer Perumahan Tak Menyediakan Jaringan Listrik27 Sep 2021Perhitungan Kompensasi untuk Tanah yang Didirikan Tiang Listrik27 Mei 2024Izin Usaha Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik04 Des 2023Jerat Pidana bagi Pencuri Listrik10 Okt 2023Konsekuensi Hukum Jika Developer Perumahan Tak Menyediakan Jaringan Listrik27 Sep 2021Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023Cara Upload Terjemahan Novel Agar Tak Langgar Hak Cipta20 Okt 2022Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023Cara Upload Terjemahan Novel Agar Tak Langgar Hak Cipta20 Okt 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/membuktikan-dugaan-pencurian-listrik-lt5f2ea92590efe/

Membuktikan Dugaan Pencurian Listrik

pages/8/page-5.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang pertama kali dipublikasikan pada 24 Agustus 2020.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Perhitungan Kompensasi untuk Tanah yang Didirikan Tiang Listrik ](/klinik/a/perhitungan-kompensasi-untuk-tanah-yang-didirikan-tiang-listrik-lt65ca32ed4bef8/)  27 Mei 2024 [ #### Izin Usaha Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik ](/klinik/a/izin-usaha-pemeliharaan-instalasi-tenaga-listrik-lt656d721c1eea5/)  04 Des 2023 [ #### Jerat Pidana bagi Pencuri Listrik ](/klinik/a/jerat-pidana-bagi-pencuri-listrik-lt57e52d74742e7/)  10 Okt 2023 [ #### Konsekuensi Hukum Jika _Developer_ Perumahan Tak Menyediakan Jaringan Listrik ](/klinik/a/konsekuensi-hukum-jika-ideveloper-i-perumahan-tak-menyediakan-jaringan-listrik-lt56d6604a2d766/)  27 Sep 2021 [](#!) **Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Jerat Pidana Pencurian Listrik** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Dalam artikel [**Jerat Pidana bagi Pencuri Listrik**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pidana-bagi-pencuri-listrik-lt57e52d74742e7/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pencuri_listrik), pencurian listrik dapat dijerat sanksi pidana yang sama dengan tindak pidana pencurian pada umumnya yang diatur dalam **[KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP)** lama yang pada saat artikel ini diterbitkan masih berlaku, dan KUHP baru yaitu **[UU 1/2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru)** yang mulai berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[\[1\]](#_ftn1) yaitu tahun 2026: **Pasal 362 KUHP** **Pasal 476 UU 1/2023** Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena **pencurian**, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900 ribu.[\[2\]](#_ftn2) Setiap orang yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena **pencurian**, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta.[\[3\]](#_ftn3) **R. Soesilo** dalam buku _Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal_ menjelaskan elemen-elemen pasal di atas (hal. 249 – 250): 1. Mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang itu sudah pindah tempat; 2. Barang yang diambil diartikan segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk). Pengertian barang juga termasuk “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa; 3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian milik orang lain; 4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak). Selain itu, secara spesifik jerat pasal penggunaan listrik yang bukan haknya juga diatur ke dalam **Pasal 51 ayat (3)** [**UU Ketenagalistrikan**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt4b209de5e2d16/undangundang-nomor-30-tahun-2009/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_30_2009): _**Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum**_ _dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)._ Masih dari artikel yang sama, berdasarkan asas _**lex**__**specialis derogat legi generalis**_, yang artinya aturan yang bersifat khusus (_specialis_) mengenyampingkan aturan yang bersifat umum (_generalis_), maka sanksi pidana yang dikenakan bagi pencuri listrik tidak menggunakan KUHP, melainkan menggunakan aturan yang lebih khusus, yaitu UU Ketenagalistrikan. Walau demikian, penyidik dalam praktiknya dapat mengenakan pasal berlapis jika perbuatan memenuhi unsur-unsur pencurian sebagaimana diatur dalam KUHP dan UU 1/2023 serta UU Ketenagalistrikan dan perubahannya. ### **Tindak Pidana Fitnah** Apabila pencurian listrik oleh tetangga Anda tersebut masih berupa tuduhan atau dugaan, perlu diketahui jika menuduh tanpa bukti dapat dikatakan sebagai fitnah yang dapat dijerat tindak pidana sebagaimana dijelaskan dalam artikel [**Hukumnya Menuduh Orang Melakukan Tindak Pidana Tanpa Bukti**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-menuduh-orang-melakukan-tindak-pidana-tanpa-bukti-lt5c580a5ca3ae3/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=menuduh_orang_tanpa_bukti). Sehingga, tuduhan tersebut harus didasarkan pada bukti-bukti tertentu yang menunjukkan bahwa tetangga Anda benar-benar melakukan pencurian listrik. **Cara PLN Mengetahui Pencurian Listrik** Sepanjang penelusuran kami, PT Perusahaan Listrik Negara (“PLN”) memiliki rangkaian Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (“P2TL”). Berdasarkan **Pasal 1 angka 6** [**Perdir PLN 88/2016**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt606d5cd50910a/peraturan-direksi-pt-pln-persero-nomor-088-zp-dir-2016-tahun-2016/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perdir_pln_88_2016), P2TL adalah: _Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut P2TL adalah rangkaian kegiatan meliputi perencanaan, pemeriksaan, tindakan teknis dan/atau hukum dan penyelesaian yang dilakukan oleh PLN terhadap lnstalasi PLN dan/atau lnstalasi Pemakai Tenaga Listrik dari PLN._ Terdapat 4 golongan pelanggaran pemakaian tenaga listrik, yaitu:[\[4\]](#_ftn4) 1. **Pelanggaran Golongan I** merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya tetapi tidak mempengaruhi pengukuran energi; 2. **Pelanggaran Golongan ll** merupakan pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi tetapi tidak mempengaruhi batas daya; 3. **Pelanggaran Golongan lll** merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi; 4. **Pelanggaran Golongan IV** merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh bukan pelanggan yang menggunakan tenaga listrik tanpa alas hak yang sah. Pelanggan yang melakukan pelanggaran di atas, dikenakan sanksi berupa:[\[5\]](#_ftn5) 1. **pemutusan sementara**; 2. pembongkaran rampung; 3. pembayaran tagihan susulan; 4. pembayaran biaya P2TL lainnya. Tugas-tugas dari petugas pelaksana lapangan P2TL meliputi:[\[6\]](#_ftn6) 1. melakukan pemeriksaan terhadap jaringan tenaga listrik, sambungan tenaga listrik, alat pembatas dan pengukur, dan perlengkapan alat pembatas dan pengukur serta instalasi pemakai tenaga listrik dalam rangka menertibkan pemakaian tenaga listrik; 2. melakukan pemeriksaan atas pemakaian tenaga listrik; 3. mencatat kejadian-kejadian yang ditemukan pada waktu dilakukan P2TL menurut jenis kejadiannya; 4. menandatangani berita acara hasil pemeriksaan P2TL dan berita acara lainnya serta membuat laporan mengenai pelaksanaan P2TL; 5. menyerahkan dokumen dan barang bukti hasil temuan pemeriksaan P2TL kepada petugas administrasi P2TL dengan dibuatkan berita acara serah terima dokumen dan barang bukti P2TL. Petugas pelaksana lapangan P2TL, berwenang:[\[7\]](#_ftn7) 1. melakukan pemutusan sementara atas sambungan tenaga listrik dan/atau alat pembatas dan pengukur pada pelanggan yang harus dikenakan tindakan pemutusan sementara; 2. melakukan pembongkaran rampung atas sambungan tenaga listrik pada pelanggan dan bukan pelanggan; 3. melakukan pengambilan barang bukti berupa alat pembatas dan pengukur atau peralatan lainnya. Dalam hal pelanggan keberatan atas penetapan pengenaan sanksi P2TL, maka pelanggan dapat mengajukan keberatan kepada _General Manager_ Distribusi/Wilayah atau Manajer APJ/Area/Cabang unit PLN yang menerbitkan sanksi dimaksud dengan disertai alasan-alasan dan bukti-bukti.[\[8\]](#_ftn8) Sebagai informasi, untuk mengetahui lebih lanjut apa itu P2TL, silakan akses [**Informasi P2TL**](https://web.pln.co.id/pelanggan/informasi-p2tl) pada laman milik **PT PLN (Persero)**. Jadi, bagaimana cara PLN mengetahui pencurian listrik berdasarkan uraian di atas, setidaknya, tuduhan pencurian listrik tersebut dapat didasarkan pada rangkaian P2TL. Namun, atas kasus pencurian listrik oleh tetangga Anda dapat mengajukan keberatan dengan disertai alasan dan bukti yang mendukung. Selain itu, jika terduga pencurian listrik tersebut akan dijerat sanksi pidana berdasarkan UU Ketenagalistrikan, maka harus dibuktikan terlebih dahulu melalui persidangan perkara pidana. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik). Demikian jawaban dari kami tentang jerat hukum pencurian listrik, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/node/38/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b209de5e2d16/nprt/1060/undangundang-nomor-30-tahun-2009) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt4b209de5e2d16/undangundang-nomor-30-tahun-2009/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_30_2009) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4f4df95a89a5f/peraturan-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2012) Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt606d5cd50910a/peraturan-direksi-pt-pln-persero-nomor-088-zp-dir-2016-tahun-2016/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perdir_pln_88_2016) REFERENSI --------- 1. [Informasi P2TL](https://web.pln.co.id/pelanggan/informasi-p2tl), yang diakses pada 21 Juni 2024, pukul 10.00 WIB; 2. R. Soesilo. _Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal_. Bogor: Politeia, 1991. [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 624 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru) (“UU 1/2023”) [\[2\]](#_ftnref2)**Pasal** **3**[Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4f4df95a89a5f/peraturan-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2012) [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 13 ayat (1) [Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL)](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt606d5cd50910a/peraturan-direksi-pt-pln-persero-nomor-088-zp-dir-2016-tahun-2016/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perdir_pln_88_2016) (“Perdir PLN 88/2016”) [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 14 ayat (1) Perdir PLN 88/2016 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 5 ayat (1) Perdir PLN 88/2016 [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 5 ayat (2) Perdir PLN 88/2016 [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 23 ayat (1) Perdir PLN 88/2016 Tags ---- [hukumonline](/tag/hukumonline) [pidana](/tag/pidana)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Rabu, 9 Mei 2018, kemudian dimutakhirkan pertama kali oleh Valerie Augustine Budianto, S.H. pada 21 April 2022.KLINIK TERKAITHierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia11 Apr 2024Kedudukan Peraturan Mahkamah Konstitusi dalam Hukum10 Nov 2023Perbedaan Ordonantie dengan Reglement18 Mei 2017Mekanisme Pengujian Perda Kabupaten/Kota yang Bertentangan dengan UU20 Mar 2017Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda mengenai arti landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, kami informasikan bahwa keseluruhan jawaban kami akan berpedoman pada UU 12/2011 dan perubahannya.Hierarki Peraturan Perundang-undangan di IndonesiaBelajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Menurut Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011, hierarki peraturan perundang-undangan adalah:Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;Peraturan Pemerintah;Peraturan Presiden;Peraturan Daerah Provinsi; danPeraturan Daerah Kabupaten/KotaSelain 7 jenis peraturan di atas, jenis peraturan perundang-undangan juga mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.[1]Peraturan perundang-undangan ini diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.[2]Baca juga: Hierarki Peraturan Perundang-undangan di IndonesiaLandasan Filosofis, Sosiologis, dan YuridisPembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi:[3]kejelasan tujuan;kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;dapat dilaksanakan;kedayagunaan dan kehasilgunaan;kejelasan rumusan; danketerbukaanAsas dapat dilaksanakan sebagaimana disebut di atas berarti setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.[4]Lalu apa yang dimaksud dengan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam peraturan perundang-undangan? Berikut penjelasannya:[5]Apa Itu Landasan Filosofis?Landasan filosofis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.Apa Itu Landasan Sosiologis?Landasan sosiologis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, serta menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.Apa Itu Landasan Yuridis?Landasan yuridis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.Unsur yuridis adalah menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru.Beberapa persoalan hukum itu, antara lain peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis tersebut, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan digunakan dalam penyusunan naskah akademik.[6] Selain itu, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dimuat dalam pokok pikiran pada konsiderans Undang–Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.[7]Adapun unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis tersebut menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.[8]Unsur filosofis diartikan sebagai pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.Alasan sosiologis dibentuknya peraturan perundang-undangan adalah menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.Kemudian unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.Demikian jawaban dari kami terkait arti landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.[1] Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU 12/2011”)[2] Pasal 8 ayat (2) UU 12/2011[3] Pasal 5 UU 12/2011[4] Penjelasan Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan[5] Bab IV Lampiran I UU 12/2011[6] Lihat Lampiran I UU 12/2011[7] Bab I butir B.3. Lampiran II UU 12/2011[8] Bab I butir B.3. Lampiran II UU 12/2011Tagspembentukan undang-undangperaturanperaturan perundang-undangantata negaraundang-undang

Apakah yang dimaksud dengan pengertian hukum secara yuridis, sosiologis, dan filosofis dalam peraturan perundang-undangan?

Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dimuat dalam pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis tersebut menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. Apa arti dari masing-masing landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis?  Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak ulasan di bawah ini. Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia11 Apr 2024Kedudukan Peraturan Mahkamah Konstitusi dalam Hukum10 Nov 2023Perbedaan Ordonantie dengan Reglement18 Mei 2017Mekanisme Pengujian Perda Kabupaten/Kota yang Bertentangan dengan UU20 Mar 2017Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia11 Apr 2024Kedudukan Peraturan Mahkamah Konstitusi dalam Hukum10 Nov 2023Perbedaan Ordonantie dengan Reglement18 Mei 2017Mekanisme Pengujian Perda Kabupaten/Kota yang Bertentangan dengan UU20 Mar 2017Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Cara dan Biaya Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara25 Apr 2024Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Cara dan Biaya Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara25 Apr 2024Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan-filosofis-lt59394de7562ff/

Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis

pages/8/page-6.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh [Sovia Hasanah, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/sovia-hasanah--sh-lt57d2913a130b4) dan pertama kali dipublikasikan pada Rabu, 9 Mei 2018, kemudian dimutakhirkan pertama kali oleh [Valerie Augustine Budianto, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/valerie-augustine-budianto--sh-lt622880adc17dc/) pada 21 April 2022.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ](/klinik/a/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-cl4012/)  11 Apr 2024 [ #### Kedudukan Peraturan Mahkamah Konstitusi dalam Hukum ](/klinik/a/kedudukan-peraturan-mahkamah-konstitusi-cl7068/)  10 Nov 2023 [ #### Perbedaan _Ordonantie_ dengan _Reglement_ ](/klinik/a/perbedaan-iordonantie-i-dengan-ireglement-i-cl6828/)  18 Mei 2017 [ #### Mekanisme Pengujian Perda Kabupaten/Kota yang Bertentangan dengan UU ](/klinik/a/mekanisme-pengujian-perda-kabupaten-kota-yang-bertentangan-dengan-uu-lt4f20d250c7f05/)  20 Mar 2017 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. Sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda mengenai arti landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, kami informasikan bahwa keseluruhan jawaban kami akan berpedoman pada [**UU 12/2011**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-12-tahun-2011-pembentukan-peraturan-perundang-undangan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_12_2011) dan perubahannya. ### **Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Menurut **Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011**, hierarki peraturan perundang-undangan adalah: 1. [Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945); 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 4. Peraturan Pemerintah; 5. Peraturan Presiden; 6. Peraturan Daerah Provinsi; dan 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Selain 7 jenis peraturan di atas, jenis peraturan perundang-undangan juga mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.[\[1\]](#_ftn1) Peraturan perundang-undangan ini diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.[\[2\]](#_ftn2) Baca juga: [**Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-cl4012?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=Hierarki) ### **Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis** Pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi:[\[3\]](#_ftn3) 1. kejelasan tujuan; 2. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; 3. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; 4. dapat dilaksanakan; 5. kedayagunaan dan kehasilgunaan; 6. kejelasan rumusan; dan 7. keterbukaan Asas dapat dilaksanakan sebagaimana disebut di atas berarti setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara **filosofis, sosiologis, maupun yuridis**.[\[4\]](#_ftn4) Lalu apa yang dimaksud dengan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam peraturan perundang-undangan? Berikut penjelasannya:[\[5\]](#_ftn5) 1. **Apa Itu Landasan Filosofis?** Landasan filosofis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. 2. **Apa Itu Landasan Sosiologis?** Landasan sosiologis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, serta menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. 3. **Apa Itu Landasan Yuridis?** Landasan yuridis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Unsur yuridis adalah menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis tersebut, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan digunakan dalam penyusunan naskah akademik.[\[6\]](#_ftn6) Selain itu, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dimuat dalam pokok pikiran pada konsiderans Undang–Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.[\[7\]](#_ftn7) Adapun unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis tersebut menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.[\[8\]](#_ftn8) Unsur filosofis diartikan sebagai pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Alasan sosiologis dibentuknya peraturan perundang-undangan adalah menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Kemudian unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Demikian jawaban dari kami terkait arti landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-12-tahun-2011-pembentukan-peraturan-perundang-undangan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_12_2011) sebagaimana diubah dengan [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5da039a94937f?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_15_2019) dan diubah kedua kalinya dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt62b01b9e7e96e/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2022) [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 8 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-12-tahun-2011-pembentukan-peraturan-perundang-undangan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_12_2011) (“UU 12/2011”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 8 ayat (2) UU 12/2011 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 5 UU 12/2011 [\[4\]](#_ftnref4) Penjelasan Pasal 5 huruf d [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt62b01b9e7e96e/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2022) [\[5\]](#_ftnref5) Bab IV Lampiran I UU 12/2011 [\[6\]](#_ftnref6) Lihat Lampiran I UU 12/2011 [\[7\]](#_ftnref7) Bab I butir B.3. Lampiran II UU 12/2011 [\[8\]](#_ftnref8) Bab I butir B.3. Lampiran II UU 12/2011 Tags ---- [pembentukan undang-undang](/tag/pembentukan-undang_undang) [peraturan](/tag/peraturan) [peraturan perundang-undangan](/tag/peraturan-perundang_undangan) [tata negara](/tag/tata-negara) [undang-undang](/tag/undang_undang)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. dan dipublikasikan pada 15 Juli 2020.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Guru Swasta sebagai Karyawan KontrakPerlu Anda pahami, guru telah memiliki peraturan tersendiri yang terdapat dalam UU 14/2005  dan peraturan pelaksananya yaitu PP 74/2008 sebagaimana diperbaharui oleh PP 19/2017.Lantas, siapa yang dimaksud dengan guru? Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.[1]Kemudian, pengangkatan dan penempatan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat (dalam hal ini adalah sekolah swasta yang Anda tanyakan) dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.[2]Adapun perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama adalah perjanjian tertulis antara guru atau dosen dengan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.[3]Sementara itu, perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang kurangnya memuat:[4]nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;jabatan atau jenis pekerjaan;tempat pekerjaan;      besarnya upah dan cara pembayarannya;syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh;mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dantanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.Lantas, bolehkah guru di sekolah swasta direkrut dengan sistem kontrak kerja per 1 tahun?Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Guru SwastaBerkaitan dengan pertanyaan Anda, kontrak yang Anda maksud kami asumsikan sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (“PKWT”). PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu,[5] atau secara singkat PKWT adalah perjanjian kerja untuk karyawan kontrak.Lalu, Pasal 81 angka 12 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 56 ayat (2) UU Ketenagakerjaan juga mengatur bahwa PKWT didasarkan atas:jangka waktu; atau      selesainya suatu pekerjaan tertentu.Adapun jangka waktu atau selesainya pekerjaan tertentu ditentukan berdasarkan perjanjian kerja.[6]Perlu diketahui bahwa PKWT antara guru dengan sistem kontrak seperti dalam pertanyaan Anda tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap,[7] sehingga hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:[8]a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama;c. pekerjaan yang bersifat musiman;d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan; ataue. pekerjaan yang jenis dan sifatnya atau kegiatannya bersifat tidak tetap.Sebagai informasi, PKWT yang berdasarkan pada jangka waktu sebagaimana pada poin b, c, dan d dapat dibuat paling lama 5 tahun.[9] Dalam hal jangka waktu PKWT akan berakhir dan pekerjaan yang dilaksanakan belum selesai, maka dapat dilakukan perpanjangan PKWT dengan jangka waktu sesuai kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh, dengan ketentuan jangka waktu keseluruhan PKWT beserta perpanjangannya tidak lebih dari 5 tahun.[10]Sehingga dapat diketahui bahwa selama aturan mengenai PKWT antara guru swasta dengan pihak sekolah tidak bertentangan dengan perundang-undangan, maka hal ini diperbolehkan.Gaji Guru SwastaGaji adalah hak yang diterima oleh guru atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[11]Pada dasarnya, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.[12]Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.[13]Menyambung pertanyaan Anda mengenai upah minimum, upah minimum adalah upah bulanan terendah yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai jaring pengaman.[14] Upah minimum terdiri atas:[15]Upah Minimum Provinsi (“UMP”), yaitu standar minimum upah bagi pekerja yang berlaku di suatu provinsi yang penetapannya wajib ditetapkan oleh Gubernur.[16]Upah Minimum Kabupaten/Kota (“UMK”), yaitu standar minimum upah bagi pekerja yang berlaku di suatu kabupaten/kota yang pengajuannya dilakukan oleh Bupati/Walikota untuk ditetapkan oleh Gubernur. Selain itu, penetapan UMK dilakukan dalam hal hasil penghitungan UMK lebih tinggi dari UMP.[17]Kemudian, perlu diketahui bahwa menurut Pasal 23 ayat (1) PP 36/2021, upah minimum merupakan upah bulanan terendah yang terdiri atas:  upah tunjangan; atauupah pokok dan tunjangan tetap.Upah minimum ini berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun pada perusahaan yang bersangkutan.[18] Kemudian, dalam hal komponen upah di perusahaan terdiri atas upah pokok dan tunjangan tidak tetap, maka upah pokok paling sedikit sebesar upah minimum.[19] Lalu, upah minimum juga ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.[20]Pengusaha sendiri dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.[21] Jika pengusaha membayar upah lebih rendah dari upah minimum, maka dapat dikenai pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp400 juta.[22]Baca juga: Upah di Bawah Standar Minimum, Ini Langkah HukumnyaOleh karena itu, gaji guru swasta menurut hemat kami meskipun besarnya gaji dan cara pembayarannya dicantumkan dalam perjanjian kerja, gaji tersebut tidak boleh lebih rendah dari upah minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.Dasar Hukum:Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2022.[1] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (“UU 14/2005”)[2] Pasal 25 ayat (3) UU 14/2005[3] Pasal 1 angka 7 UU 14/2005[4] Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)[5] Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (“PP 35/2021”)[6] Pasal 81 angka 12 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 56 ayat (3) UU Ketenagakerjaan[7] Pasal 81 angka  15 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 59 ayat (2) UU Ketenagakerjaan[8] Pasal 81 angka  15 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 59 ayat (1) UU Ketenagakerjaan[9]  Pasal 8 ayat (1) PP 35/2021[10] Pasal 8 ayat (2) PP 35/2021[11] Pasal 1 angka 15 UU 14/2005[12] Pasal 14 ayat (1) huruf a UU 14/2005[13] Pasal 15 ayat (1) UU 14/2005[14] Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2022 (“Permenaker 18/2022”)[15] Pasal 5 ayat (1) Permenaker 18/2022[16] Pasal 81 angka 28 Perppu Cipta Kerja yang menambah baru Pasal 88C ayat (1) UU Ketenagakerjaan[17] Pasal 81 angka 28 Perppu Cipta Kerja yang menambah baru Pasal 88C ayat (2) dan (3) UU Ketenagakerjaan[18] Pasal 81 angka  28 Perppu Cipta Kerja yang menambahkan Pasal 88E ayat (1) UU Ketenagakerjaan[19] Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (“PP 36/2021”)[20] Pasal 81 angka  28 Perppu Cipta Kerja yang menambahkan Pasal 88C ayat (4) UU Ketenagakerjaan[21] Pasal 81 angka  28 Perppu Cipta Kerja yang menambahkan Pasal 88E ayat (2) UU Ketenagakerjaan[22] Pasal 81 angka  66 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 185 ayat (1) UU KetenagakerjaanTagsketenagakerjaanumkpkwtumpupah minimum provinsikontrak kerjagajiupah minimum

Mohon info, apakah guru di sekolah swasta boleh direkrut dengan sistem kontrak kerja per 1 tahun? Kemudian mengenai gaji, apakah tergantung kebijakan internal atau mengikuti UMP/UMK? Terima kasih.

Guru pada sekolah swasta adalah guru yang diangkat dan ditempatkan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat. Pengangkatan dan penempatan ini berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama, yang mengacu pada ketentuan UU Ketenagakerjaan. Perjanjian kerja tersebut dapat berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (pekerja kontrak) dengan tetap berpedoman pada UU Ketenagakerjaan sebagaimana diperbaharui oleh UU Cipta Kerja. Selain itu, gaji yang diterima oleh guru swasta tidak boleh lebih rendah dari upah minimum. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 2022Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 2022Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/kontrak-kerja-dan-gaji-guru-sekolah-swasta-cl6609/

Kontrak Kerja dan Gaji Guru Sekolah Swasta

pages/8/page-7.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh [Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/bernadetha-aurelia-oktavira--sh-lt5d537b77ab8d5/) dan dipublikasikan pada 15 Juli 2020.** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Guru Swasta sebagai Karyawan Kontrak** Perlu Anda pahami, guru telah memiliki peraturan tersendiri yang terdapat dalam [**UU 14/2005**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/25759/undangundang-nomor-14-tahun-2005/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_14_2005)  dan peraturan pelaksananya yaitu **[PP 74/2008](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28999/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_74_2008)** sebagaimana diperbaharui oleh **[PP 19/2017](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt594243926de09/peraturan-pemerintah-nomor-19-tahun-2017/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_19_2017)**. Lantas, siapa yang dimaksud dengan guru? **Guru** adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.[\[1\]](#_ftn1) Kemudian, **pengangkatan dan penempatan guru** pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat (dalam hal ini adalah sekolah swasta yang Anda tanyakan) dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan **perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama**.[\[2\]](#_ftn2) Adapun **perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama** adalah **perjanjian tertulis** antara guru atau dosen dengan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.[\[3\]](#_ftn3) Sementara itu, perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang kurangnya memuat:[\[4\]](#_ftn4) 1. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha; 2. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh; 3. jabatan atau jenis pekerjaan; 4. tempat pekerjaan;       5. besarnya upah dan cara pembayarannya; 6. syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh; 7. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja; 8. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan 9. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. Lantas, bolehkah guru di sekolah swasta direkrut dengan sistem kontrak kerja per 1 tahun? ### **Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Guru Swasta** Berkaitan dengan pertanyaan Anda, kontrak yang Anda maksud kami asumsikan sebagai **Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (“PKWT”)**. PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu,[\[5\]](#_ftn5) atau secara singkat PKWT adalah perjanjian kerja untuk karyawan kontrak. Lalu, **Pasal 81 angka 12 [Perppu Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022)** yang mengubah **Pasal 56 ayat (2) [UU Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003)** juga mengatur bahwa PKWT didasarkan atas: 1. jangka waktu; atau       2. selesainya suatu pekerjaan tertentu. Adapun jangka waktu atau selesainya pekerjaan tertentu ditentukan berdasarkan **perjanjian kerja**.[\[6\]](#_ftn6) Perlu diketahui bahwa PKWT antara guru dengan sistem kontrak seperti dalam pertanyaan Anda tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap,[\[7\]](#_ftn7) sehingga hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:[\[8\]](#_ftn8) a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama; c. pekerjaan yang bersifat musiman; d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan; atau e. pekerjaan yang jenis dan sifatnya atau kegiatannya bersifat tidak tetap. Sebagai informasi, PKWT yang berdasarkan pada jangka waktu sebagaimana pada poin b, c, dan d dapat dibuat paling lama 5 tahun.[\[9\]](#_ftn9) Dalam hal jangka waktu PKWT akan berakhir dan pekerjaan yang dilaksanakan belum selesai, maka dapat dilakukan perpanjangan PKWT dengan jangka waktu sesuai kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh, dengan ketentuan jangka waktu keseluruhan PKWT beserta perpanjangannya tidak lebih dari 5 tahun.[\[10\]](#_ftn10) Sehingga dapat diketahui bahwa selama aturan mengenai PKWT antara guru swasta dengan pihak sekolah tidak bertentangan dengan perundang-undangan, maka hal ini diperbolehkan. ### **Gaji Guru Swasta** Gaji adalah hak yang diterima oleh guru atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[\[11\]](#_ftn11) Pada dasarnya, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak memperoleh **penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum** dan jaminan kesejahteraan sosial.[\[12\]](#_ftn12) Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.[\[13\]](#_ftn13) Menyambung pertanyaan Anda mengenai upah minimum, **upah minimum** adalah **upah bulanan terendah** yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai jaring pengaman.[\[14\]](#_ftn14) Upah minimum terdiri atas:[\[15\]](#_ftn15) 1. **Upah Minimum Provinsi (“UMP”)**, yaitu standar minimum upah bagi pekerja yang berlaku di suatu provinsi yang penetapannya wajib ditetapkan oleh Gubernur.[\[16\]](#_ftn16) 2. **Upah Minimum Kabupaten/Kota (“UMK”)**, yaitu standar minimum upah bagi pekerja yang berlaku di suatu kabupaten/kota yang pengajuannya dilakukan oleh Bupati/Walikota untuk ditetapkan oleh Gubernur. Selain itu, penetapan UMK dilakukan dalam hal hasil penghitungan UMK lebih tinggi dari UMP.[\[17\]](#_ftn17) Kemudian, perlu diketahui bahwa menurut **Pasal 23 ayat (1) [PP 36/2021](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322fc0d665f/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_36_2021)**, upah minimum merupakan upah bulanan terendah yang terdiri atas:   1. upah tunjangan; atau 2. upah pokok dan tunjangan tetap. Upah minimum ini berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun pada perusahaan yang bersangkutan.[\[18\]](#_ftn18) Kemudian, dalam hal komponen upah di perusahaan terdiri atas upah pokok dan tunjangan tidak tetap, maka upah pokok paling sedikit sebesar upah minimum.[\[19\]](#_ftn19) Lalu, upah minimum juga ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.[\[20\]](#_ftn20) Pengusaha sendiri dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.[\[21\]](#_ftn21) Jika pengusaha membayar upah lebih rendah dari upah minimum, maka dapat dikenai pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp400 juta.[\[22\]](#_ftn22) Baca juga: **[Upah di Bawah Standar Minimum, Ini Langkah Hukumnya](https://www.hukumonline.com/klinik/a/upah-di-bawah-standar-minimum--ini-langkah-hukumnya-lt4c85f88b626af/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=upah_dibawah_standar_minimum)** Oleh karena itu, gaji guru swasta menurut hemat kami meskipun besarnya gaji dan cara pembayarannya dicantumkan dalam perjanjian kerja, gaji tersebut tidak boleh lebih rendah dari upah minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum: 1. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/node/10/uu-no-13-tahun-2003-ketenagakerjaan); 2. [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/25759/undangundang-nomor-14-tahun-2005/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_14_2005); 3. [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023); 4. [Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28999/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_74_2008) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt594243926de09/peraturan-pemerintah-nomor-19-tahun-2017/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_19_2017); 5. [Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_35_2021); 6. [Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322fc0d665f/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_36_2021) sebagaimana telah telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6551988895cb1?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_51_2023); 7. [Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2022](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt637aebebcf211/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-nomor-18-tahun-2022?r=0&p=1&q=Permenaker%20No.%2018%20Tahun%202022&rs=1847&re=2023?utm_source=&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenaker_18_2022). * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1 angka 1 [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/25759/undangundang-nomor-14-tahun-2005/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_14_2005) (“UU 14/2005”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 25 ayat (3) UU 14/2005 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 1 angka 7 UU 14/2005 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 54 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003) (“UU Ketenagakerjaan”) [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 1 angka 10 [Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021?r=0&p=1&q=Peraturan%20Pemerintah%20Nomor%2035%20Tahun%202021%20tentang%20Perjanjian%20Kerja%20Waktu%20Tertentu%2C%20Alih%20Daya%2C%20Waktu%20Kerja%2C%20dan%20Waktu%20Istirahat%2C%20dan%20Pemutusan%20Hubungan%20Kerja&rs=1847&re=2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_35_2021) (“PP 35/2021”) [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 81 angka 12 [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 56 ayat (3) UU Ketenagakerjaan [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 81 angka  15 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 59 ayat (2) UU Ketenagakerjaan [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 81 angka  15 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 59 ayat (1) UU Ketenagakerjaan [\[9\]](#_ftnref9)  Pasal 8 ayat (1) PP 35/2021 [\[10\]](#_ftnref10) Pasal 8 ayat (2) PP 35/2021 [\[11\]](#_ftnref11) Pasal 1 angka 15 UU 14/2005 [\[12\]](#_ftnref12) Pasal 14 ayat (1) huruf a UU 14/2005 [\[13\]](#_ftnref13) Pasal 15 ayat (1) UU 14/2005 [\[14\]](#_ftnref14) Pasal 1 angka 1 [Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2022](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt637aebebcf211/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-nomor-18-tahun-2022?r=0&p=1&q=Permenaker%20No.%2018%20Tahun%202022&rs=1847&re=2023?utm_source=&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenaker_18_2022) (“Permenaker 18/2022”) [\[15\]](#_ftnref15) Pasal 5 ayat (1) Permenaker 18/2022 [\[16\]](#_ftnref16) Pasal 81 angka 28 Perppu Cipta Kerja yang menambah baru Pasal 88C ayat (1) UU Ketenagakerjaan [\[17\]](#_ftnref17) Pasal 81 angka 28 Perppu Cipta Kerja yang menambah baru Pasal 88C ayat (2) dan (3) UU Ketenagakerjaan [\[18\]](#_ftnref18) Pasal 81 angka  28 Perppu Cipta Kerja yang menambahkan Pasal 88E ayat (1) UU Ketenagakerjaan [\[19\]](#_ftnref19) Pasal 23 ayat (2) [Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322fc0d665f/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_36_2021) (“PP 36/2021”) [\[20\]](#_ftnref20) Pasal 81 angka  28 Perppu Cipta Kerja yang menambahkan Pasal 88C ayat (4) UU Ketenagakerjaan [\[21\]](#_ftnref21) Pasal 81 angka  28 Perppu Cipta Kerja yang menambahkan Pasal 88E ayat (2) UU Ketenagakerjaan [\[22\]](#_ftnref22) Pasal 81 angka  66 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 185 ayat (1) UU Ketenagakerjaan Tags ---- [ketenagakerjaan](/tag/ketenagakerjaan) [umk](/tag/umk) [pkwt](/tag/pkwt) [ump](/tag/ump) [upah minimum provinsi](/tag/upah-minimum-provinsi) [kontrak kerja](/tag/kontrak-kerja) [gaji](/tag/gaji) [upah minimum](/tag/upah-minimum)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.  KLINIK TERKAITBolehkah Perusahaan Membayar THR Lebih Awal?25 Mar 2024Ini Cara Menghitung Masa Kerja untuk Hitung THR dan Bonus 22 Des 2023Bolehkah Uang Lembur Diganti Insentif?27 Des 2021THR Belum Dibayar, Bisakah Jadi Dasar untuk Mempailitkan Perusahaan?26 Nov 2021Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul Pengaturan Mengenai Gaji Ke-14 yang dibuat oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn. dan dipublikasikan pertama kali pada Rabu, 10 Januari 2018, kemudian pertama kali dimutakhirkan oleh Saufa Ata Taqiyya, S.H. pada Senin, 10 Mei 2021, dan kedua kali dimutakhirkan oleh Valerie Augustine Budianto, S.H. pada 10 Mei 2022. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Istilah Gaji Ke-14Sepanjang penelusuran kami, UU Ketenagakerjaan maupun aturan perubahannya dalam Perppu Cipta Kerja tidak mengenal istilah gaji ke-14. Perlu kami sampaikan bahwa aturan pengupahan di Indonesia secara rinci diatur dalam PP Pengupahan dan perubahannya.Lebih lanjut, PP Pengupahan mengatur ketentuan bahwa penghasilan pekerja dapat diperoleh dalam bentuk upah dan pendapatan non-upah.[1] Karena dalam pertanyaan Anda menyebutkan bahwa yang diberikan perusahaan adalah “uang tambahan”, maka kami asumsikan bahwa uang itu termasuk kategori pendapatan non-upah.Lebih rinci, macam-macam pendapatan non-upah dapat berupa:[2]tunjangan hari raya keagamaan (“THR”);insentif;bonus;uang pengganti fasilitas kerja; dan/atauuang servis pada usaha tertentu.Oleh karena adanya keterbatasan dari informasi yang Anda berikan, kami berpendapat bahwa gaji ke-14 yang dimaksud termasuk dalam kategori bonus.Bonus dapat diberikan oleh pengusaha ke pekerja/buruh atas keuntungan perusahaan.[3] Penetapan perolehan bonus untuk pekerja/buruh diatur dalam perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan (“PP”), atau Perjanjian Kerja Bersama (“PKB”).[4]Mengingat pemberian gaji ke-14 tersebut merupakan bonus tahunan, hal tersebut memang bukanlah hal wajib untuk diberikan pengusaha kepada pekerja/buruh. Ada atau tidaknya bonus serta berapa besarnya bergantung pada perjanjian kerja, PP, atau PKB pada perusahaan Anda. Sehingga diperbolehkan apabila pengusaha tidak mau menjanjikan secara tertulis gaji ke-14 tersebut.Apabila perusahaan sebelumnya memang tidak menjanjikan secara tertulis gaji ke-14 (bonus) serta besarannya dalam perjanjian kerja, PP atau PKB, maka tidak jadi masalah apabila perusahaan memberikan gaji ke-14 tersebut kurang dari besarnya satu kali gaji bulanan yang diterima oleh para pekerja.Lain halnya, jika perusahaan dan pekerja telah menjanjikan secara tertulis akan adanya gaji ke-14 berikut besarannya, maka perjanjian mengikat kedua belah pihak sesuai Pasal 1338 KUH Perdata.Di sisi lain, sebagian orang mengartikan gaji ke-14 adalah THR atau Tunjangan Hari Raya. Mengingat karena gaji ke-14 yang Anda sebutkan dibayarkan setiap tanggal 25 Desember, yang bertepatan dengan hari raya Natal, terdapat kemungkinan bahwa yang dimaksud perusahaan dalam hal ini adalah THR.Jika benar yang dimaksud adalah THR, maka perusahaan wajib memberikan THR, walaupun tidak diperjanjikan, ini berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Permenaker 6/2016, dengan besaran ketentuan:Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 bulan upah;Pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai masa kerja dengan perhitungan: masa kerja/12 x 1 bulan upah.Jika besaran yang diberikan jumlahnya kurang dari yang ditentukan, pengusaha dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:[5]teguran tertulis;pembatasan kegiatan usaha;penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; danpembekuan kegiatan usaha.Demikian jawaban dari kami terkait gaji ke-14 sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat. Dasar Hukum:Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan;Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023;Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.[1] Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (“PP Pengupahan”)[2] Pasal 8 PP Pengupahan[3] Pasal 11 ayat (1) PP Pengupahan[4] Pasal 11 ayat (2) PP Pengupahan[5] Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan jo. Pasal 79 ayat (1) PP PengupahanTagsbonusgajikaryawanthrtunjangan hari raya

Saya seorang karyawan perusahaan asing. Di tempat saya bekerja mempunyai kebiasaan memberikan uang tambahan sebesar satu kali gaji setiap tanggal 25 Desember dan sudah berlangsung dari awal berdiri sampai sekarang dan perusahaan mengambil istilah gaji ke-14, tapi gaji ke-14 ini belum dimasukan di PKB. Yang saya tanyakan adalah adakah dasar hukum tentang kebiasaan perusahaan memberikan gaji ke-14 itu? Secara hukum boleh atau tidak jika gaji ke-14 tersebut diberikan kurang dari satu kali gaji seperti biasanya? Sampai saat ini perusahaan masih menolak untuk dimasukan dalam PKB dengan alasan bahwa tidak ada dasar hukum yang mengikat. Demikian pertanyaan saya, terima kasih.

Pada dasarnya, dalam UU Ketenagakerjaan dan aturan pelaksanaanya, tidak ada ketentuan mengenai gaji ke-14. Peraturan mengenai gaji ke-14 bagi karyawan swasta ini harus didasarkan pada fungsi gaji ke-14 itu sendiri. Apakah sebagai bonus semata atau sebagai Tunjangan Hari Raya. Lalu bagaimana ketentuan gaji ke-14 karyawan swasta ini? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.  Bolehkah Perusahaan Membayar THR Lebih Awal?25 Mar 2024Ini Cara Menghitung Masa Kerja untuk Hitung THR dan Bonus 22 Des 2023Bolehkah Uang Lembur Diganti Insentif?27 Des 2021THR Belum Dibayar, Bisakah Jadi Dasar untuk Mempailitkan Perusahaan?26 Nov 2021Bolehkah Perusahaan Membayar THR Lebih Awal?25 Mar 2024Ini Cara Menghitung Masa Kerja untuk Hitung THR dan Bonus 22 Des 2023Bolehkah Uang Lembur Diganti Insentif?27 Des 2021THR Belum Dibayar, Bisakah Jadi Dasar untuk Mempailitkan Perusahaan?26 Nov 2021Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank6 Mei 2024Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank6 Mei 2024Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/gaji-ke-14-karyawan-swasta-lt50ddf353dbccd/

Aturan Gaji Ke-14 untuk Karyawan Swasta

pages/8/page-8.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Bolehkah Perusahaan Membayar THR Lebih Awal? ](/klinik/a/bolehkah-perusahaan-membayar-thr-lebih-awal-lt5ce3b2eb133ec/)  25 Mar 2024 [ #### Ini Cara Menghitung Masa Kerja untuk Hitung THR dan Bonus ](/klinik/a/cara-menghitung-masa-kerja-lt4d2414a656902/)  22 Des 2023 [ #### Bolehkah Uang Lembur Diganti Insentif? ](/klinik/a/bolehkah-uang-lembur-diganti-insentif-lt511e0b8dd5167/)  27 Des 2021 [ #### THR Belum Dibayar, Bisakah Jadi Dasar untuk Mempailitkan Perusahaan? ](/klinik/a/thr-belum-dibayar-bisakah-jadi-dasar-untuk-mempailitkan-perusahaan--lt6081620e42f50/)  26 Nov 2021 [](#!) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul** _**Pengaturan Mengenai Gaji Ke-14**_ **yang dibuat oleh [Letezia Tobing, S.H., M.Kn.](https://www.hukumonline.com/klinik/penjawab/lt506aec66ed27e/mitra/lt4b457ff0c3e1b/letezia-tobing--sh--mkn) dan dipublikasikan pertama kali pada Rabu, 10 Januari 2018, kemudian pertama kali dimutakhirkan oleh [Saufa Ata Taqiyya, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/saufa-ata-taqiyya--sh-lt5f33b4569d68e) pada Senin, 10 Mei 2021, dan kedua kali dimutakhirkan oleh** **[Valerie Augustine Budianto, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/valerie-augustine-budianto--sh-lt622880adc17dc/)** **pada 10 Mei 2022.** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Istilah Gaji Ke-14** Sepanjang penelusuran kami, **[UU Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan)** maupun aturan perubahannya dalam **[Perppu Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022)** tidak mengenal istilah gaji ke-14. Perlu kami sampaikan bahwa aturan pengupahan di Indonesia secara rinci diatur dalam **[PP Pengupahan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322fc0d665f/peraturan-pemerintah-nomor-36-tahun-2021?r=0&p=1&q=2.%09Peraturan%20Pemerintah%20Nomor%2036%20Tahun%202021%20tentang%20Pengupahan&rs=1847&re=2022&h=pp?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_36_2021)** dan perubahannya. Lebih lanjut, PP Pengupahan mengatur ketentuan bahwa penghasilan pekerja dapat diperoleh dalam bentuk upah dan pendapatan non-upah.[\[1\]](#_ftn1) Karena dalam pertanyaan Anda menyebutkan bahwa yang diberikan perusahaan adalah “uang tambahan”, maka kami asumsikan bahwa uang itu termasuk kategori pendapatan non-upah. Lebih rinci, macam-macam pendapatan non-upah dapat berupa:[\[2\]](#_ftn2) 1. tunjangan hari raya keagamaan (“THR”); 2. insentif; 3. **bonus**; 4. uang pengganti fasilitas kerja; dan/atau 5. uang servis pada usaha tertentu. Oleh karena adanya keterbatasan dari informasi yang Anda berikan, kami berpendapat bahwa gaji ke-14 yang dimaksud termasuk dalam kategori bonus. Bonus dapat diberikan oleh pengusaha ke pekerja/buruh atas keuntungan perusahaan.[\[3\]](#_ftn3) Penetapan perolehan bonus untuk pekerja/buruh diatur dalam perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan (“PP”), atau Perjanjian Kerja Bersama (“PKB”).[\[4\]](#_ftn4) **Mengingat pemberian gaji ke-14 tersebut merupakan bonus** tahunan, hal tersebut memang **bukanlah hal wajib untuk diberikan pengusaha** kepada pekerja/buruh. Ada atau tidaknya bonus serta berapa besarnya bergantung pada perjanjian kerja, PP, atau PKB pada perusahaan Anda. Sehingga diperbolehkan apabila pengusaha tidak mau menjanjikan secara tertulis gaji ke-14 tersebut. Apabila perusahaan sebelumnya memang tidak menjanjikan secara tertulis gaji ke-14 (bonus) serta besarannya dalam perjanjian kerja, PP atau PKB, maka tidak jadi masalah apabila perusahaan memberikan gaji ke-14 tersebut kurang dari besarnya satu kali gaji bulanan yang diterima oleh para pekerja. Lain halnya, jika perusahaan dan pekerja telah menjanjikan secara tertulis akan adanya gaji ke-14 berikut besarannya, maka perjanjian mengikat kedua belah pihak sesuai **Pasal 1338** **[KUH Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata)**. Di sisi lain, sebagian orang mengartikan gaji ke-14 adalah THR atau Tunjangan Hari Raya. Mengingat karena gaji ke-14 yang Anda sebutkan dibayarkan setiap tanggal 25 Desember, yang bertepatan dengan hari raya Natal, terdapat kemungkinan bahwa yang dimaksud perusahaan dalam hal ini adalah THR. Jika benar yang dimaksud adalah THR, maka perusahaan wajib memberikan THR, walaupun tidak diperjanjikan, ini berdasarkan **Pasal 3 ayat (1)** **[Permenaker 6/2016](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56ebc838dd535/node/157/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-no-6-tahun-2016-tunjangan-hari-raya-keagamaan-bagi-pekerja_buruh-di-perusahaan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenaker_6_2016),** dengan besaran ketentuan: 1. Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 bulan upah; 2. Pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai masa kerja dengan perhitungan: **masa kerja/12 x 1 bulan upah**. Jika besaran yang diberikan jumlahnya kurang dari yang ditentukan, pengusaha dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:[\[5\]](#_ftn5) 1. teguran tertulis; 2. pembatasan kegiatan usaha; 3. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; dan 4. pembekuan kegiatan usaha. Demikian jawaban dari kami terkait gaji ke-14 sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat. Dasar Hukum: 1. [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata); 2. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan); 3. [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan [Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023); 4. [Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322fc0d665f/peraturan-pemerintah-nomor-36-tahun-2021?r=0&p=1&q=2.%09Peraturan%20Pemerintah%20Nomor%2036%20Tahun%202021%20tentang%20Pengupahan&rs=1847&re=2022&h=pp?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_36_2021) sebagaimana diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6551988895cb1/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_51_2023); 5. [Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56ebc838dd535/node/157/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-no-6-tahun-2016-tunjangan-hari-raya-keagamaan-bagi-pekerja_buruh-di-perusahaan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenaker_6_2016). * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 6 ayat (2) [Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322fc0d665f/peraturan-pemerintah-nomor-36-tahun-2021?r=0&p=1&q=2.%09Peraturan%20Pemerintah%20Nomor%2036%20Tahun%202021%20tentang%20Pengupahan&rs=1847&re=2022&h=pp?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_36_2021) (“PP Pengupahan”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 8 PP Pengupahan [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 11 ayat (1) PP Pengupahan [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 11 ayat (2) PP Pengupahan [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 11 ayat (1) [Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56ebc838dd535/node/157/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-no-6-tahun-2016-tunjangan-hari-raya-keagamaan-bagi-pekerja_buruh-di-perusahaan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenaker_6_2016) jo. Pasal 79 ayat (1) PP Pengupahan Tags ---- [bonus](/tag/bonus) [gaji](/tag/gaji) [karyawan](/tag/karyawan) [thr](/tag/thr) [tunjangan hari raya](/tag/tunjangan-hari-raya)

ULASAN LENGKAPThank you for your question.This article is an English translation of Atlet Esports Asing Bergabung dengan Klub Esports Indonesia, Begini Ketentuannya, written by Yudistira Adipratama, S.H., LL.M. from K-Case Lawyer, published on the 18th of June 2024.All legal information available on Klinik hukumonline.com has been prepared for educational purposes only and is general in nature (read the complete Disclaimer). In order to obtain legal advice specific to your case, please consult with Justika Partner Consultant.When it comes to finding talent to build a strong esports team, sometimes esports clubs in Indonesia can find outstanding esports athletes from outside Indonesia. One way to do this is by studying the athlete's match results and playing style. Thus, to recruit these outstanding athletes, Indonesian esports clubs need to pay attention to the legal provisions that apply in Indonesia. The provisions that need to be considered to hire these foreign athletes are as follows:provisions of manpower law;provisions of immigration law; andprovisions of the Sports Law and Regulation of Esports Federation of Indonesia (in Bahasa Indonesia, it is known as Peraturan Pengurus Besar Esports Indonesia/PB ESI).Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas The following is an explanation of each.Provisions of Manpower LawAs a foreign national (Warga Negara Asing/WNA) holding a visa with the intention of working in Indonesia, foreign esports athletes can be categorized as foreign workers (Tenaga Kerja Asing/TKA).[1] As such, as an employer who will employ TKA, esports clubs are required to have a foreign workers recruitment plan (Rencana Penggunaan TKA/RPTKA) that is validated by the Central Government.[2] In this case, foreign workers can be employed in Indonesia only in an employment relationship for a specified period as well as having competence in accordance with positions that will be occupied.[3]Esports athletes are not included in the positions that can be occupied by foreign workers based on the Appendix of the Decree of the Minister of Manpower 228/2019. However, the Minister of Manpower can still grant permission to employ foreign workers for positions not regulated in the Appendix.[4]As for obtaining RPTKA authorization, esports clubs must apply for RPTKA authorization to the Minister of Manpower or related officials online which contains at least:[5]identity of the TKA Employer;reasons for the recruitment of TKA;position or ranking of TKA in the company’s organizational structure;number of TKA;period of TKA recruitment;work location of TKA;identity of TKA Understudy Workers; andplan to absorb the Indonesian workforce every yearIn applying for RPTKA authorization, esports clubs also need to attach supporting documents in the form of:[6]application letter;business identification number and/or business license of the TKA Employer;deed and decree of establishment and/or amendment from the authorized institution;proof of compulsory company manpower report (wajib lapor ketenagakerjaan) in the company;draft employment agreement or other agreements;chart of the company’s organizational structure;statement letter for the appointment of TKA Understudy Workers;statement letter to implement education and job training for Indonesian workers in accordance with the qualifications of the position occupied by TKA; andstatement letter to facilitate Indonesian language education and training to TKA.Provisions of Immigration LawOnce an esports club has an RPTKA, the RPTKA can then be used as a recommendation for obtaining a visa and stay permit for foreign esports athletes.[7] Foreign esports athletes entering Indonesia must possess a valid (legitimate) visa, except for those who are exempted from visa requirements.[8] In this case, the form of visa granted to foreign athletes entering Indonesia for the purpose of working is a Limited Stay Visa (Visa Tinggal Terbatas/VITAS).[9] Once they have entered Indonesia, to stay and reside in Indonesia, the foreign athlete also needs a residence permit based on their visa.[10] In this context, the foreign athlete needs a Limited Stay Permit (Izin Tinggal Terbatas/ITAS).[11] Here, entry stamps for foreign nationals who hold Limited Stay Visas shall prevail as Limited Stay Permits.[12]Limited Stay Permits for workers, including for foreign athletes, can be granted for a maximum period of 180 days, 1 year, or 2 years based on the period stated on their Limited Stay Visas.[13] The application process can be done by the athlete himself or by the esports club that will supervise him, and by attaching the following requirements:[14]Nationality Passport that is valid and still prevails for at least 6 months;proof of guarantee from Guarantor or Immigration Guarantee;proof of having living expenses for him/herself and/or his/her family while in the Indonesian territory;coloured passport photo; andother documents to explain the aim/objective of Foreign Nationals’ arrival.Provisions of Sports Law and Regulation of Esports Federation of IndonesiaAs a performance sport[15] recognized by sports law, esports has its own sports branch, namely the Esports Federation of Indonesia (Peraturan Pengurus Besar Esports Indonesia/PB ESI). PB ESI has the task of managing, coaching, and developing esports, and has the authority to formulate and determine the management model, organization of coaching, and development of esports.[16]Although foreign athletes or sportsmen are not specifically regulated in the Sports Law, in this case, PB ESI through the Regulation of Esports Federation of Indonesia regulates that several requirements must be met by foreign professional athletes competing in Indonesia, namely:[17]Esports Team Recommendation Letter: Foreign professional athletes must possess a Letter of Recommendation from their esports club.Indonesian Esports Card: Foreign professional athletes also need to possess an Indonesian Esports Card issued by PB ESI.Visa and Work Permit: Foreign professional athletes are required to fulfill the licensing conditions required by the Government of the Unitary State of the Republic of Indonesia to carry out professional activities in the territory of Indonesia.In addition to these requirements for foreign esports athletes, esports clubs also need to ensure the fulfillment of the rights that can be received by professional athletes as mandated in the Regulation of Esports Federation of Indonesia as follows:[18]Wages: Employment contracts should clearly state the monthly wage for both active and reserve athletes.Increased Wages Based on Performance: For professional athletes with an employment contract term exceeding 1 year, there should be a clause that allows for discussion of an increase in wages based on the athlete's performance every 4 to 6 months.Insurance: Esports clubs must provide insurance to their professional athletes as a minimum of the following:Insurance program on National Social Security Agency for Employment (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan/BPJS)Health insurance; andTravel insurance for both domestic and international travel.Image Rights: The employment contract must state the amount of the athlete's share of profits for the broadcast or publication of the athlete's image rights.Buyout and Transfer Clause: There needs to be a clause in the employment contract that regulates the athlete's consent in the event of a buyout and transfer, including consent to termination of employment.These are the answers we can provide, we hope you will find them useful.Legal Basis:Law Number 13 of 2003 on Manpower;Law Number 6 of 2011 on Immigration;Law Number 11 of 2022 on Sports;Regulation of the Government in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation which has been enacted into law under Law Number 6 of 2023;Government Regulation Number 31 of 2013 on the Implementing Regulations of Law Number 6 of 2011 on Immigration, as amended by Government Regulation Number 26 of 2016 on the Amendment to Government Regulation Number 31 of 2013 on the Implementing Regulations of Law Number 6 of 2011 on Immigration, as secondly amended by Government Regulation Number 51 of 2020 on the Second Amendment to Government Regulation Number 31 of 2013 on the Implementing Regulations of Law Number 6 of 2011 on Immigration, as thirdly amended by Government Regulation Number 48 of 2021 on the Third Amendment to Government Regulation Number 31 of 2013 on the Implementing Regulations of Law Number 6 of 2011 on Immigration, and lastly amended by Government Regulation Number 40 of 2023 on the Fourth Amendment to Government Regulation Number 31 of 2013 on the Implementing Regulations of Law Number 6 of 2011 on Immigration;Government Regulation Number 34 of 2021 on the Recruitment of Foreign Workers;Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 22 of 2023 on Visas and Stay Permits as amended by Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 11 of 2024 on the Amendment to Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 22 of 2023 on Visas and Stay Permits;Decree of the Minister of Manpower Number 228 of 2019 on Certain Positions Which May be Occupied by Foreign Workers;Regulation of Esports Federation of Indonesia Number 034/PB-ESI/B/VI/2021 on the Implementation of Esports Activities in Indonesia.Reference:Esports Federation of Indonesia, which was accessed on Friday, 14th of June 2024, at 16:22 Western Indonesian Time.[1] Article 1 number 13 Law Number 13 of 2003 on Manpower (“Law 13/2003”)[2] Article 81 number 4 Regulation of the Government in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation (“Perppu 2/2022”) which amended Article 42 section (1) Law 13/2003[3] Article 81 number 4 Perppu 2/2022 which amended Article 42 section (4) Law 13/2003[4] The Third Decision of the Appendix of Decree of the Minister of Manpower Number 228 of 2019 on Certain Positions Which May be Occupied by Foreign Workers (“Decree of the Minister of Manpower 228/2019”)[5] Article 12 section (1) and (2) Government Regulation Number 34 of 2021 on the Recruitment of Foreign Workers (“Government Regulation 34/2021”)[6] Article 12 section (3) Government Regulation 34/2021[7] Article 14 section (6) Government Regulation 34/2021[8] Article 3 letter a Government Regulation Number 31 of 2013 on the Implementing Regulations of Law Number 6 of 2011 on Immigration (“Government Regulation 31/2013”)[9] Article 106 number 3 Perppu 2/2022 which amended Article 39 section (1) Law Number 6 of 2011 on Immigration jo. Article 102 section (1) and (2) Government Regulation Number 40 of 2023 on the Fourth Amendment to Government Regulation Number 31 of 2013 on the Implementing Regulations of Law Number 6 of 2011 on Immigration (“Government Regulation 40/2023”)[10] Article 112 section (1) and (2) Government Regulation 31/2013[11] Article 141 section (1) Government Regulation 40/2023[12] Article 32 Government Regulation 40/2023[13] Article 104 section (1) Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 22 of 2023 on Visas and Stay Permits (“Regulation of the Minister of Law and Human Rights 22/2023”) and Article 105 section (1) Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 11 of 2024 on the Amendment to Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 22 of 2023 on Visas and Stay Permits (“Regulation of the Minister of Law and Human Rights 11/2024”)[14] Article 103 section (2) Government Regulation 40/2023[15] Article 21 section (1) and (2) Law Number 11 of 2022 on Sports (“Sports Law”)[16] Article 36 section (4) and (5) Sports Law[17] Article 4 section (4) Regulation of Esports Federation of Indonesia Number 034/PB-ESI/B/VI/2021 on the Implementation of Esports Activities in Indonesia (“Regulation of Esports Federation of Indonesia”)[18] Article 5 section (1) Regulation of Esports Federation of IndonesiaTagsklinik english edition

Outstanding esports athletes will certainly attract the attention of esports clubs to be recruited to strengthen their teams. However, it is not rare to find that the outstanding esports athlete is not an individual with Indonesian citizenship. In this case, what are the provisions/regulations for hiring foreign esports athletes to join an Indonesian esports club?

Several legal provisions must be considered in employing foreign esports athletes in Indonesian esports clubs, such as the provisions of manpower law, provisions of immigration law, and provisions of Sports Law and Regulation of Esports Federation of Indonesia a.k.a. PB ESI. How is each of them explained? Please take a look at the review below for a further explanation. Ini Cara Mengurus Akta Nikah yang Terlambat 30 Sep 2022Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Ini Cara Mengurus Akta Nikah yang Terlambat 30 Sep 2022Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/foreign-esports-athletes-join-indonesian-esports-club-lt667376232e540/

Foreign Esports Athletes May Join Indonesian Esports Clubs, Here are the Provisions

pages/9/page-0.html

ULASAN LENGKAP -------------- Thank you for your question. **This article is an English translation of** [**_Atlet Esports Asing Bergabung dengan Klub Esports Indonesia, Begini Ketentuannya_**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/atlet-iesports-i-asing-bergabung-dengan-klub-iesports-i-indonesia--begini-ketentuannya-lt6671b31117a4f/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=atlet_esports_asing)**, written by** [**Yudistira Adipratama, S.H., LL.M.**](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/k-case-lawyer-lt65fa69a1152a3/yudistira-adipratama--sh--llm-lt65fa6a4306ddc/) **from** [**K-Case Lawyer**](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/k-case-lawyer-lt65fa69a1152a3/)**, published on the 18th of June 2024.** All legal information available on Klinik hukumonline.com has been prepared for educational purposes only and is general in nature (read the complete [**Disclaimer**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)). In order to obtain legal advice specific to your case, please consult with [**Justika Partner Consultant**](https://www.justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). When it comes to finding talent to build a strong esports team, sometimes esports clubs in Indonesia can find outstanding esports athletes from outside Indonesia. One way to do this is by studying the athlete's match results and playing style. Thus, to recruit these outstanding athletes, Indonesian esports clubs need to pay attention to the legal provisions that apply in Indonesia. The provisions that need to be considered to hire these foreign athletes are as follows: 1. provisions of manpower law; 2. provisions of immigration law; and 3. provisions of the Sports Law and Regulation of Esports Federation of Indonesia (in _Bahasa Indonesia_, it is known as _Peraturan Pengurus Besar Esports Indonesia_/PB ESI). Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) The following is an explanation of each. ### **Provisions of Manpower Law** As a **foreign national** **(_Warga Negara Asing_/WNA)** holding a visa with the intention of working in Indonesia, foreign esports athletes can be categorized as foreign workers **(_Tenaga Kerja Asing_/TKA)**.[\[1\]](#_ftn1) As such, as an employer who will employ TKA, esports clubs are required to have a **foreign workers recruitment plan** **(_Rencana Penggunaan TKA_/RPTKA)** that is validated by the Central Government.[\[2\]](#_ftn2) In this case, foreign workers can be employed in Indonesia only in an employment relationship for a specified period as well as having competence in accordance with positions that will be occupied.[\[3\]](#_ftn3) Esports athletes are not included in the positions that can be occupied by foreign workers based on the **Appendix of the** [**Decree of the Minister of Manpower 228/2019**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5d688fd49d6cf/keputusan-menteri-ketenagakerjaan-nomor-228-tahun-2019/translations/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=decree_minister_manpower_228_2019)**.** However, the Minister of Manpower can still grant permission to employ foreign workers for positions not regulated in the Appendix.[\[4\]](#_ftn4) As for obtaining RPTKA authorization, esports clubs must apply for RPTKA authorization to the Minister of Manpower or related officials online which contains at least:[\[5\]](#_ftn5) 1. identity of the TKA Employer; 2. reasons for the recruitment of TKA; 3. position or ranking of TKA in the company’s organizational structure; 4. number of TKA; 5. period of TKA recruitment; 6. work location of TKA; 7. identity of TKA Understudy Workers; and 8. plan to absorb the Indonesian workforce every year In applying for RPTKA authorization, esports clubs also need to attach supporting documents in the form of:[\[6\]](#_ftn6) 1. application letter; 2. business identification number and/or business license of the TKA Employer; 3. deed and decree of establishment and/or amendment from the authorized institution; 4. proof of compulsory company manpower report (_wajib lapor ketenagakerjaan_) in the company; 5. draft employment agreement or other agreements; 6. chart of the company’s organizational structure; 7. statement letter for the appointment of TKA Understudy Workers; 8. statement letter to implement education and job training for Indonesian workers in accordance with the qualifications of the position occupied by TKA; and 9. statement letter to facilitate Indonesian language education and training to TKA. ### **Provisions of Immigration Law** Once an esports club has an RPTKA, the RPTKA can then be used as a recommendation for obtaining a visa and stay permit for foreign esports athletes.[\[7\]](#_ftn7) Foreign esports athletes entering Indonesia must possess a valid (legitimate) visa, except for those who are exempted from visa requirements.[\[8\]](#_ftn8) In this case, the form of visa granted to foreign athletes entering Indonesia for the purpose of working is a **Limited Stay Visa (_Visa Tinggal Terbatas_/VITAS)**.[\[9\]](#_ftn9) Once they have entered Indonesia, to stay and reside in Indonesia, the foreign athlete also needs a residence permit based on their visa.[\[10\]](#_ftn10) In this context, the foreign athlete needs a **Limited Stay Permit (_Izin Tinggal Terbatas_/ITAS)**.[\[11\]](#_ftn11) Here, entry stamps for foreign nationals who hold Limited Stay Visas shall prevail as Limited Stay Permits.[\[12\]](#_ftn12) Limited Stay Permits for workers, including for foreign athletes, can be granted for a maximum period of 180 days, 1 year, or 2 years based on the period stated on their Limited Stay Visas.[\[13\]](#_ftn13) The application process can be done by the athlete himself or by the esports club that will supervise him, and by attaching the following requirements:[\[14\]](#_ftn14) 1. Nationality Passport that is valid and still prevails for at least 6 months; 2. proof of guarantee from Guarantor or Immigration Guarantee; 3. proof of having living expenses for him/herself and/or his/her family while in the Indonesian territory; 4. coloured passport photo; and 5. other documents to explain the aim/objective of Foreign Nationals’ arrival. ### **Provisions of Sports Law and Regulation of Esports Federation of Indonesia** As a performance sport[\[15\]](#_ftn15) recognized by sports law, esports has its own sports branch, namely the [**Esports Federation of Indonesia**](https://pbesi.org/en) **(_Peraturan Pengurus Besar Esports Indonesia_/PB ESI)**. PB ESI has the task of managing, coaching, and developing esports, and has the authority to formulate and determine the management model, organization of coaching, and development of esports.[\[16\]](#_ftn16) Although foreign athletes or sportsmen are not specifically regulated in the Sports Law, in this case, PB ESI through the [**Regulation of Esports Federation of Indonesia**](https://pbesi.org/files/034.PERATURAN%20PBESI%2004%20agustus%202021.pdf) regulates that several requirements must be met by foreign professional athletes competing in Indonesia, namely:[\[17\]](#_ftn17) 1. Esports Team Recommendation Letter: Foreign professional athletes must possess a Letter of Recommendation from their esports club. 2. Indonesian Esports Card: Foreign professional athletes also need to possess an Indonesian Esports Card issued by PB ESI. 3. Visa and Work Permit: Foreign professional athletes are required to fulfill the licensing conditions required by the Government of the Unitary State of the Republic of Indonesia to carry out professional activities in the territory of Indonesia. In addition to these requirements for foreign esports athletes, esports clubs also need to ensure the fulfillment of the rights that can be received by professional athletes as mandated in the Regulation of Esports Federation of Indonesia as follows:[\[18\]](#_ftn18) 1. **Wages**: Employment contracts should clearly state the monthly wage for both active and reserve athletes. 2. **Increased Wages Based on Performance**: For professional athletes with an employment contract term exceeding 1 year, there should be a clause that allows for discussion of an increase in wages based on the athlete's performance every 4 to 6 months. 3. **Insurance**: Esports clubs must provide insurance to their professional athletes as a minimum of the following: * Insurance program on National Social Security Agency for Employment (_Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan_/BPJS) * Health insurance; and * Travel insurance for both domestic and international travel. 4. **Image Rights**: The employment contract must state the amount of the athlete's share of profits for the broadcast or publication of the athlete's image rights. 5. **Buyout and Transfer Clause**: There needs to be a clause in the employment contract that regulates the athlete's consent in the event of a buyout and transfer, including consent to termination of employment. These are the answers we can provide, we hope you will find them useful. Legal Basis: 1. [Law Number 13 of 2003 on Manpower](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/translations/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=law_13_2003); 2. [Law Number 6 of 2011 on Immigration](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4dd0e447183ec/undangundang-nomor-6-tahun-2011/translations/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=law_6_2011); 3. [Law Number 11 of 2022 on Sports](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt623ab3cce9f93/undang-undang-nomor-11-tahun-2022/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_11_2022); 4. [Regulation of the Government in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022/translations?utm_medium=internal_link_klinik) which has been enacted into law under [Law Number 6 of 2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023); 5. [Government Regulation Number 31 of 2013 on the Implementing Regulations of Law Number 6 of 2011 on Immigration](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt518a19697ab23/peraturan-pemerintah-nomor-31-tahun-2013/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_31_2013), as amended by [Government Regulation Number 26 of 2016 on the Amendment to Government Regulation Number 31 of 2013 on the Implementing Regulations of Law Number 6 of 2011 on Immigration](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt578493f1135b5/peraturan-pemerintah-nomor-26-tahun-2016/translations/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=gov_reg_26_2016), as secondly amended by [Government Regulation Number 51 of 2020 on the Second Amendment to Government Regulation Number 31 of 2013 on the Implementing Regulations of Law Number 6 of 2011 on Immigration](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5f6d901555047/peraturan-pemerintah-nomor-51-tahun-2020/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_51_2020), as thirdly amended by [Government Regulation Number 48 of 2021 on the Third Amendment to Government Regulation Number 31 of 2013 on the Implementing Regulations of Law Number 6 of 2011 on Immigration](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6032472bafe24/peraturan-pemerintah-nomor-48-tahun-2021/translations/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=gov_reg_48_2021), and lastly amended by [Government Regulation Number 40 of 2023 on the Fourth Amendment to Government Regulation Number 31 of 2013 on the Implementing Regulations of Law Number 6 of 2011 on Immigration](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt64d091239244e/peraturan-pemerintah-nomor-40-tahun-2023/translations/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=gov_reg_40_2023); 6. [Government Regulation Number 34 of 2021 on the Recruitment of Foreign Workers](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322aa20df10/peraturan-pemerintah-nomor-34-tahun-2021/translations/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=gov_reg_34_2021); 7. [Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 22 of 2023 on Visas and Stay Permits](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt64ec48c9c425d/peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-22-tahun-2023/translations/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=reg_minister_law_hr_22_2023) as amended by [Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 11 of 2024 on the Amendment to Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 22 of 2023 on Visas and Stay Permits](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6620a18adf6ee/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkumham_11_2024); 8. [Decree of the Minister of Manpower Number 228 of 2019 on Certain Positions Which May be Occupied by Foreign Workers](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5d688fd49d6cf/keputusan-menteri-ketenagakerjaan-nomor-228-tahun-2019/translations/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=decree_minister_manpower_228_2019); 9. [Regulation of Esports Federation of Indonesia Number 034/PB-ESI/B/VI/2021 on the Implementation of Esports Activities in Indonesia](https://pbesi.org/files/034.PERATURAN%20PBESI%2004%20agustus%202021.pdf). Reference: [Esports Federation of Indonesia](https://pbesi.org/en), which was accessed on Friday, 14th of June 2024, at 16:22 Western Indonesian Time. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Article 1 number 13 [Law Number 13 of 2003 on Manpower](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/translations/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=law_13_2003) (“Law 13/2003”) [\[2\]](#_ftnref2) Article 81 number 4 [Regulation of the Government in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022/translations?utm_medium=internal_link_klinik) (“Perppu 2/2022”) which amended Article 42 section (1) Law 13/2003 [\[3\]](#_ftnref3) Article 81 number 4 Perppu 2/2022 which amended Article 42 section (4) Law 13/2003 [\[4\]](#_ftnref4) The Third Decision of the Appendix of [Decree of the Minister of Manpower Number 228 of 2019 on Certain Positions Which May be Occupied by Foreign Workers](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5d688fd49d6cf/keputusan-menteri-ketenagakerjaan-nomor-228-tahun-2019/translations/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=decree_minister_manpower_228_2019) (“Decree of the Minister of Manpower 228/2019”) [\[5\]](#_ftnref5) Article 12 section (1) and (2) [Government Regulation Number 34 of 2021 on the Recruitment of Foreign Workers](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322aa20df10/peraturan-pemerintah-nomor-34-tahun-2021/translations/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=gov_reg_34_2021) (“Government Regulation 34/2021”) [\[6\]](#_ftnref6) Article 12 section (3) Government Regulation 34/2021 [\[7\]](#_ftnref7) Article 14 section (6) Government Regulation 34/2021 [\[8\]](#_ftnref8) Article 3 letter a [Government Regulation Number 31 of 2013 on the Implementing Regulations of Law Number 6 of 2011 on Immigration](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt518a19697ab23/peraturan-pemerintah-nomor-31-tahun-2013/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_31_2013) (“Government Regulation 31/2013”) [\[9\]](#_ftnref9) Article 106 number 3 Perppu 2/2022 which amended Article 39 section (1) [Law Number 6 of 2011 on Immigration](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4dd0e447183ec/undangundang-nomor-6-tahun-2011/translations/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=law_6_2011) _jo._ Article 102 section (1) and (2) [Government Regulation Number 40 of 2023 on the Fourth Amendment to Government Regulation Number 31 of 2013 on the Implementing Regulations of Law Number 6 of 2011 on Immigration](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt64d091239244e/peraturan-pemerintah-nomor-40-tahun-2023/translations/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=gov_reg_40_2023) (“Government Regulation 40/2023”) [\[10\]](#_ftnref10) Article 112 section (1) and (2) Government Regulation 31/2013 [\[11\]](#_ftnref11) Article 141 section (1) Government Regulation 40/2023 [\[12\]](#_ftnref12) Article 32 Government Regulation 40/2023 [\[13\]](#_ftnref13) Article 104 section (1) [Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 22 of 2023 on Visas and Stay Permits](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt64ec48c9c425d/peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-22-tahun-2023/translations/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=reg_minister_law_hr_22_2023) (“Regulation of the Minister of Law and Human Rights 22/2023”) and Article 105 section (1) [Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 11 of 2024 on the Amendment to Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 22 of 2023 on Visas and Stay Permits](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6620a18adf6ee/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkumham_11_2024) (“Regulation of the Minister of Law and Human Rights 11/2024”) [\[14\]](#_ftnref14) Article 103 section (2) Government Regulation 40/2023 [\[15\]](#_ftnref15) Article 21 section (1) and (2) [Law Number 11 of 2022 on Sports](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt623ab3cce9f93/undang-undang-nomor-11-tahun-2022/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_11_2022) (“Sports Law”) [\[16\]](#_ftnref16) Article 36 section (4) and (5) Sports Law [\[17\]](#_ftnref17) Article 4 section (4) [Regulation of Esports Federation of Indonesia Number 034/PB-ESI/B/VI/2021 on the Implementation of Esports Activities in Indonesia](https://pbesi.org/files/034.PERATURAN%20PBESI%2004%20agustus%202021.pdf) (“Regulation of Esports Federation of Indonesia”) [\[18\]](#_ftnref18) Article 5 section (1) Regulation of Esports Federation of Indonesia Tags ---- [klinik english edition](/tag/klinik-english-edition)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITCicilan Rumah Lunas Sebelum AJB, Siapa yang Wajib Bayar PBB-P2?15 Mei 2024Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum02 Apr 2024Haruskah Penyewa Pindah Jika Rumah Dijual Pemilik?19 Mar 2024Dapatkah Pembeli Meminta Pengembalian DP Jika Batal Beli Rumah?27 Feb 2024Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Hukumnya Menempati Rumah Kosong Tanpa Izin Pemilik Rumah yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S.H. dan dipublikasikan pertama kali pada 14 Februari 2017. Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas  Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Pada dasarnya tindakan orang yang menempati rumah kosong seperti yang Anda jelaskan diatur dalam ketentuan PP 14/2016 dan perubahannya yang disebut dengan penghunian rumah oleh bukan pemilik melalui cara bukan sewa-menyewa. Dasar Hukum Menghuni Rumah Orang LainPerlu diketahui bahwa secara hukum setiap orang berhak untuk bertempat tinggal atau menghuni rumah.[1]  Adapun berbagai cara dilakukannya penghunian rumah dapat berupa:[2] hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;cara sewa menyewa; ataucara bukan sewa menyewa.Apabila penghunian rumah dilakukan dengan cara sewa menyewa atau dengan cara bukan sewa menyewa hanya sah apabila ada persetujuan atau izin pemilik rumah dan dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis antara pemilik dan penyewa.[3]Pada perjanjian tertulis sekurang-kurangnya harus mencantumkan ketentuan mengenai:[4]hak dan kewajiban;jangka waktu sewa menyewa;dan besarnya harga sewa; dankondisi force majeure.Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sebuah rumah dapat dihuni oleh orang lain baik dengan cara sewa menyewa atau bukan sewa menyewa yang tetap memerlukan persetujuan atau izin dari pemilik rumah dan dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis.Selanjutnya menurut Urip Santoso dalam bukunya Hukum Perumahan, penghunian rumah oleh bukan pemilik rumah dengan cara bukan sewa menyewa dapat terjadi pada rumah milik seseorang yang ditinggalkan oleh pemiliknya karena suatu keperluan, misalnya pemilik rumah melaksanakan tugas belajar atau bekerja di luar kota atau di luar negeri dalam jangka waktu tertentu. Selama jangka waktu tersebut, pemilik rumah memperkenankan orang lain untuk menghuni rumahnya tanpa membayar uang sewa (hal. 327).Sehingga menjawab pertanyaan Anda, jika seseorang menghuni rumah kosong yang bukan miliknya, ia harus menempatinya dengan izin pemilik rumah berdasarkan perjanjian tertulis. Jerat Pidana Menghuni Rumah Orang Lain Tanpa IzinMengenai perbuatan tidak menyenangkan yang Anda sebutkan, perlu diketahui bahwa delik perbuatan tidak menyenangkan telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK No. 1/PUU-XI/2013. Penjelasan selengkapnya dapat Anda simak Pasal Perbuatan Tidak Menyenangkan Dihapus, Ini Dasarnya.Adapun dalam pengaturan pada KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku atau UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[5] yaitu tahun 2026 diatur mengenai pidana bagi orang yang masuk ke dalam rumah orang lain dengan bunyi sebagai berikut:Pasal 167 ayat (1) KUHPPasal 257 ayat (1) UU 1/2023Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lima sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4,5 juta.[6]Setiap orang yang secara melawan hukum memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan tertutup, atau pekarangan tertutup yang dipergunakan oleh orang lain atau yang sudah berada di dalamnya secara melawan hukum, tidak segera pergi meninggalkan tempat tersebut atas permintaan orang yang berhak atau suruhannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta.[7]  Mengenai pasal ini, R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan bahwa kejahatan yang dimaksud dalam pasal ini biasanya disebut “huisvredebreuk” yang berarti pelanggaran hak kebebasan rumah tangga.Lebih lanjut, dijelaskan bahwa perbuatan yang diancam hukuman dalam pasal ini adalah:Dengan melawan hak masuk dengan paksa ke dalam rumah, ruangan tertutup, dan sebagainya;Dengan melawan hak berada di rumah, ruangan tertutup, dan sebagainya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak.R. Soesilo menyatakan “masuk begitu saja” belum berarti “masuk dengan paksa”. Yang artinya “masuk dengan paksa” ialah “masuk dengan melawan kehendak yang dinyatakan lebih dahulu dari orang yang berhak”. Lebih lanjut, Anda dapat juga membaca artikel Masuk Rumah Orang Lain Tanpa Izin, Bisakah Dipidana?Oleh karenanya, si pemilik rumah kosong dapat mengambil langkah dengan melaporkan tindak pidana kepada kepolisian. Baca juga: Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya Jerat Hukum Perdata Jika Rumah Dihuni Tanpa IzinSementara dari segi hukum perdata, jika pemilik rumah kosong itu merasa dirugikan dengan perbuatan orang yang menempati rumahnya tersebut, maka pemilik rumah dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum (“PMH”). Adapun PMH ini diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.Menurut Mariam Darus Badrulzaman dalam bukunya KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, seperti dikutip Rosa Agustina dalam buku Perbuatan Melawan Hukum (hal. 36) menjabarkan unsur-unsur PMH dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah sebagai berikut:Harus ada perbuatan (positif maupun negatif);Perbuatan itu harus melawan hukum;Ada kerugian;Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;Ada kesalahan.Menurut Rosa Agustina (hal. 117) yang dimaksud dengan “perbuatan melawan hukum”, antara lain:Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;Bertentangan dengan kesusilaan;Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.Oleh karena itu, perbuatan menghuni rumah kosong tersebut dapat dikatakan sebagai penghunian rumah dengan cara bukan sewa menyewa dan harus dilakukan dengan izin pemilik rumah dengan perjanjian tertulis.  Adapun jika pemilik rumah merasa terganggu dan dirugikan akan hal tersebut, maka pemilik rumah dapat menuntut secara pidana serta mengajukan gugatan ke pengadilan atas perbuatan penghunian rumah tanpa izin dengan dasar PMH. Contoh KasusSebagai contoh kasus rumah kosong dapat kita lihat dalam Putusan PN Sidoarjo No. 526/Pid.N/2011/PN.Sda, terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu tidak segera pergi dari rumah, atas permintaan orang yang berhak atau pemilik rumah.Dalam kurun waktu tertentu, terdakwa sudah menempati rumah bukan milik terdakwa tanpa sewa. Sebelumnya pemilik rumah sudah melakukan beberapa kali somasi agar terdakwa segera pergi dari rumah itu, tetapi terdakwa tetap tidak menghiraukan somasi tersebut. Karena perbuatan terdakwa, akhirnya majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan, tetapi pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa melakukan tindak pidana lain sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan.Demikian jawaban dari kami tentang hukumnya menempati rumah kosong tanpa izin pemiliknya, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PerdataKitab Undang-Undang Hukum PidanaUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPeraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPPeraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan PermukimanPeraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman REFERENSI R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1991;Rosa Agustina. Perbuatan Melawan Hukum. Penerbit Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, 2003;Urip Santoso. Hukum Perumahan. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014. PUTUSANPutusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 526/Pid.B/2011/PN.Sda.[1] Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (“PP 14/2016”)[2] Pasal 28 ayat (2) PP 14/2016[3] Pasal 28 ayat (3) dan (4) PP 14/2016[4] Pasal 28 ayat (5) PP 14/2016[5] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)[6] Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP (“Perma 2/2012”)[7] Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023Tagspropertiperbuatan tidak menyenangkantanahsewa menyewa

Saya ingin bertanya terkait persoalan hak menempati rumah. Bolehkah seseorang menempati suatu rumah kosong tanpa seizin pemilik rumah? Si pemilik rumah memang sudah tidak menempati rumah selama berpuluh-puluh tahun, dibiarkan jadi rumah kosong, dan tidak pernah menitipkan rumah kepada orang lain. Apakah orang lain yang menempati tanpa izin tersebut bisa dianggap melakukan perbuatan tidak menyenangkan? Terima kasih.

Pada dasanya penghunian rumah dapat dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya dengan cara bukan sewa menyewa dan harus atas persetujuan atau izin pemilik rumah dengan perjanjian tertulis. Lantas, bagaimana jerat hukum bagi pelaku yang menempati rumah kosong tanpa izin pemilik rumah?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Cicilan Rumah Lunas Sebelum AJB, Siapa yang Wajib Bayar PBB-P2?15 Mei 2024Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum02 Apr 2024Haruskah Penyewa Pindah Jika Rumah Dijual Pemilik?19 Mar 2024Dapatkah Pembeli Meminta Pengembalian DP Jika Batal Beli Rumah?27 Feb 2024Cicilan Rumah Lunas Sebelum AJB, Siapa yang Wajib Bayar PBB-P2?15 Mei 2024Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum02 Apr 2024Haruskah Penyewa Pindah Jika Rumah Dijual Pemilik?19 Mar 2024Dapatkah Pembeli Meminta Pengembalian DP Jika Batal Beli Rumah?27 Feb 2024Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-menempati-rumah-kosong-tanpa-izin-pemiliknya-lt58a2b783be138/

Hukumnya Menempati Rumah Kosong Tanpa Izin Pemiliknya

pages/9/page-1.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Cicilan Rumah Lunas Sebelum AJB, Siapa yang Wajib Bayar PBB-P2? ](/klinik/a/cicilan-rumah-lunas-sebelum-ajb-siapa-yang-wajib-bayar-pbb-p2-lt653340411ec52/)  15 Mei 2024 [ #### Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum ](/klinik/a/tips-cicil-rumah-dengan-kpr-agar-terhindar-risiko-hukum-lt660bdb724f5ba/)  02 Apr 2024 [ #### Haruskah Penyewa Pindah Jika Rumah Dijual Pemilik? ](/klinik/a/haruskah-penyewa-pindah-jika-rumah-dijual-pemilik-lt51d4b923b522e/)  19 Mar 2024 [ #### Dapatkah Pembeli Meminta Pengembalian DP Jika Batal Beli Rumah? ](/klinik/a/dapatkah-pembeli-meminta-pengembalian-dp-jika-batal-beli-rumah-lt509d5ccad0718/)  27 Feb 2024 [](#!) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul** **_Hukumnya Menempati Rumah Kosong Tanpa Izin Pemilik Rumah_** **yang dibuat oleh** **[Sovia Hasanah, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/sovia-hasanah--sh-lt57d2913a130b4/)** **dan dipublikasikan pertama kali pada 14 Februari 2017.** **Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. Pada dasarnya tindakan orang yang menempati rumah kosong seperti yang Anda jelaskan diatur dalam ketentuan **[PP 14/2016](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt57612001edf7e/peraturan-pemerintah-nomor-14-tahun-2016/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_14_2016)** dan perubahannya yang disebut dengan penghunian rumah oleh bukan pemilik melalui cara bukan sewa-menyewa. ### **Dasar Hukum Menghuni Rumah Orang Lain** Perlu diketahui bahwa secara hukum setiap orang berhak untuk bertempat tinggal atau menghuni rumah.[\[1\]](#_ftn1)  Adapun berbagai cara dilakukannya penghunian rumah dapat berupa:[\[2\]](#_ftn2) 1. hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. cara sewa menyewa; atau 3. cara bukan sewa menyewa. Apabila penghunian rumah dilakukan dengan cara sewa menyewa atau dengan cara bukan sewa menyewa hanya sah apabila ada persetujuan atau izin pemilik rumah dan dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis antara pemilik dan penyewa.[\[3\]](#_ftn3) Pada perjanjian tertulis sekurang-kurangnya harus mencantumkan ketentuan mengenai:[\[4\]](#_ftn4) 1. hak dan kewajiban; 2. jangka waktu sewa menyewa; 3. dan besarnya harga sewa; dan 4. kondisi _force majeure_. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sebuah rumah dapat dihuni oleh orang lain baik dengan cara sewa menyewa atau bukan sewa menyewa yang tetap memerlukan persetujuan atau izin dari pemilik rumah dan dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis. Selanjutnya menurut **Urip Santoso** dalam bukunya _Hukum Perumahan_, penghunian rumah oleh bukan pemilik rumah dengan cara bukan sewa menyewa dapat terjadi pada rumah milik seseorang yang ditinggalkan oleh pemiliknya karena suatu keperluan, misalnya pemilik rumah melaksanakan tugas belajar atau bekerja di luar kota atau di luar negeri dalam jangka waktu tertentu. Selama jangka waktu tersebut, pemilik rumah memperkenankan orang lain untuk menghuni rumahnya tanpa membayar uang sewa (hal. 327). Sehingga menjawab pertanyaan Anda, jika seseorang menghuni rumah kosong yang bukan miliknya, ia harus menempatinya dengan izin pemilik rumah berdasarkan perjanjian tertulis. ### **Jerat Pidana Menghuni Rumah Orang Lain Tanpa Izin** Mengenai perbuatan tidak menyenangkan yang Anda sebutkan, perlu diketahui bahwa delik perbuatan tidak menyenangkan telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi melalui [**Putusan MK No. 1/PUU-XI/2013**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5f02f12236eda/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-1-puu-xi-2013-tahun-2013?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MK_1_2013). Penjelasan selengkapnya dapat Anda simak **[Pasal Perbuatan Tidak Menyenangkan Dihapus, Ini Dasarnya](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-perbuatan-tidak-menyenangkan-cl7081/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perbuatan_tidak_menyenangkan)**. Adapun dalam pengaturan pada [**KUHP**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku atau [**UU 1/2023**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru) tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[\[5\]](#_ftn5) yaitu tahun 2026 diatur mengenai pidana bagi orang yang masuk ke dalam rumah orang lain dengan bunyi sebagai berikut: **Pasal 167 ayat (1) KUHP** **Pasal 257 ayat (1) UU 1/2023** Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lima sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4,5 juta.[\[6\]](#_ftn6) Setiap orang yang secara melawan hukum memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan tertutup, atau pekarangan tertutup yang dipergunakan oleh orang lain atau yang sudah berada di dalamnya secara melawan hukum, tidak segera pergi meninggalkan tempat tersebut atas permintaan orang yang berhak atau suruhannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta.[\[7\]](#_ftn7) Mengenai pasal ini, **R. Soesilo** dalam bukunya _Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal_ menjelaskan bahwa kejahatan yang dimaksud dalam pasal ini biasanya disebut “_huisvredebreuk_” yang berarti pelanggaran hak kebebasan rumah tangga. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa perbuatan yang diancam hukuman dalam pasal ini adalah: 1. Dengan melawan hak masuk dengan paksa ke dalam rumah, ruangan tertutup, dan sebagainya; 2. Dengan melawan hak berada di rumah, ruangan tertutup, dan sebagainya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak. R. Soesilo menyatakan “masuk begitu saja” belum berarti “masuk dengan paksa”. Yang artinya “masuk dengan paksa” ialah **“masuk dengan melawan kehendak yang dinyatakan lebih dahulu dari orang yang berhak”**. Lebih lanjut, Anda dapat juga membaca artikel **[Masuk Rumah Orang Lain Tanpa Izin, Bisakah Dipidana?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/masuk-rumah-orang-tanpa-izin-lt51cfd56e5a101/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=masuk_rumah_orang_lain)** Oleh karenanya, si pemilik rumah kosong dapat mengambil langkah dengan melaporkan tindak pidana kepada kepolisian. Baca juga: **[Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya](https://www.hukumonline.com/klinik/a/mau-melaporkan-tindak-pidana-ke-polisi-begini-prosedurnya-lt504d52481c208/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=melaporkan_tindak_pidana)** ### **Jerat Hukum Perdata Jika Rumah Dihuni Tanpa Izin** Sementara dari segi hukum perdata, jika pemilik rumah kosong itu merasa dirugikan dengan perbuatan orang yang menempati rumahnya tersebut, maka pemilik rumah dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum (“PMH”). Adapun PMH ini diatur dalam **Pasal 1365 [KUH Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata)** yang berbunyi sebagai berikut: _Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut._ Menurut **Mariam Darus Badrulzaman** dalam bukunya _KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan_, seperti dikutip **Rosa Agustina** dalam buku _Perbuatan Melawan Hukum_ (hal. 36) menjabarkan unsur-unsur PMH dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah sebagai berikut: 1. Harus ada perbuatan (positif maupun negatif); 2. Perbuatan itu harus melawan hukum; 3. Ada kerugian; 4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian; 5. Ada kesalahan. Menurut Rosa Agustina (hal. 117) yang dimaksud dengan “perbuatan melawan hukum”, antara lain: 1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; 2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain; 3. Bertentangan dengan kesusilaan; 4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. Oleh karena itu, perbuatan menghuni rumah kosong tersebut dapat dikatakan sebagai penghunian rumah dengan cara bukan sewa menyewa dan harus dilakukan dengan izin pemilik rumah dengan perjanjian tertulis.  Adapun jika pemilik rumah merasa terganggu dan dirugikan akan hal tersebut, maka pemilik rumah dapat menuntut secara pidana serta mengajukan gugatan ke pengadilan atas perbuatan penghunian rumah tanpa izin dengan dasar PMH. ### **Contoh Kasus** Sebagai contoh kasus rumah kosong dapat kita lihat dalam **[Putusan PN Sidoarjo No. 526/Pid.N/2011/PN.Sda](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/ce8434bece95c613f30c6b2daf5b3879.html)**, terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu tidak segera pergi dari rumah, atas permintaan orang yang berhak atau pemilik rumah. Dalam kurun waktu tertentu, terdakwa sudah menempati rumah bukan milik terdakwa tanpa sewa. Sebelumnya pemilik rumah sudah melakukan beberapa kali somasi agar terdakwa segera pergi dari rumah itu, tetapi terdakwa tetap tidak menghiraukan somasi tersebut. Karena perbuatan terdakwa, akhirnya majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan, tetapi pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa melakukan tindak pidana lain sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan. Demikian jawaban dari kami tentang hukumnya menempati rumah kosong tanpa izin pemiliknya, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4f4df95a89a5f/peraturan-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2012?r=0&p=1&q=Peraturan%20Mahkamah%20Agung%20Nomor%202%20Tahun%202012&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perma_2_2012) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt57612001edf7e/peraturan-pemerintah-nomor-14-tahun-2016/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_14_2016) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6032188e9027e/peraturan-pemerintah-nomor-12-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_12_2021) REFERENSI --------- 1. R. Soesilo. _Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal_. Bogor: Politeia, 1991; 2. Rosa Agustina. _Perbuatan Melawan Hukum._ Penerbit Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, 2003; 3. Urip Santoso. _Hukum Perumahan_. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014. PUTUSAN ------- [Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 526/Pid.B/2011/PN.Sda](https://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=Pengadilan+Negeri+Sidoarjo++Nomor%3A526%2FPid.B%2F2011%2FPN.Sda+soegiarto). * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 28 ayat (1) [Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt57612001edf7e/peraturan-pemerintah-nomor-14-tahun-2016/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_14_2016) (“PP 14/2016”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 28 ayat (2) PP 14/2016 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 28 ayat (3) dan (4) PP 14/2016 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 28 ayat (5) PP 14/2016 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 624 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru) (“UU 1/2023”) [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 3 [Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4f4df95a89a5f/peraturan-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2012?r=0&p=1&q=Peraturan%20Mahkamah%20Agung%20Nomor%202%20Tahun%202012&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perma_2_2012) (“Perma 2/2012”) [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023 Tags ---- [properti](/tag/properti) [perbuatan tidak menyenangkan](/tag/perbuatan-tidak-menyenangkan) [tanah](/tag/tanah) [sewa menyewa](/tag/sewa-menyewa)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn. dan dipublikasikan pada 24 Juli 2014.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Apa itu Gratifikasi?Untuk menjawab pertanyaan Anda mengenai apa itu gratifikasi, kami akan merujuk pada dasar hukum UU Tipikor sebagaimana diubah dengan UU 20/2001.Menurut Penjelasan Pasal 12B ayat (1) UU 20/2001, gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.Selain itu, menurut KBBI, gratifikasi adalah uang hadiah kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan.Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa gratifikasi merupakan pemberian secara luas di luar gaji, baik diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.Adakah Batasan Gratifikasi?Menurut literatur berjudul Memahami Gratifikasi yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (“KPK”), pengertian gratifikasi dalam Penjelasan Pasal 12B ayat (1) UU 20/2001 mempunyai makna yang netral, artinya tidak terdapat makna tercela atau negatif dari arti kata gratifikasi tersebut. Apabila penjelasan tersebut dihubungkan dengan rumusan Pasal 12B ayat (1) UU 20/2001, dapat dipahami bahwa tidak semua gratifikasi itu bertentangan dengan hukum, melainkan hanya gratifikasi yang memenuhi kriteria dalam unsur Pasal 12B ayat (1) UU 20/2001 saja (hal. 5). Sehingga, untuk mengetahui kriteria gratifikasi yang bertentangan dengan hukum (merupakan kejahatan korupsi), perlu dilihat rumusan Pasal 12B ayat (1) UU 20/2001 sebagai berikut:Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:Yang nilainya Rp10 juta atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;Yang nilainya kurang dari Rp10 juta, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.Adapun ketentuan pidana gratifikasi bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) UU 20/2001 adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, dan pidana denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar.[1]Sebagai informasi, ketentuan pidana gratifikasi tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK, yaitu wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. KPK dalam waktu paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.[2]Melihat pada uraian Pasal 12B ayat (1) UU 20/2001 di atas, terlihat bahwa tidak diatur mengenai batasan gratifikasi yang boleh diterima. Pasal tersebut hanya mengatur bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap jika berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.Lebih lanjut, dalam Frequently Asked Questions Gratifikasi Online juga ditegaskan bahwa kriteria gratifikasi yang dilarang yaitu:gratifikasi yang diterima berhubungan dengan jabatan;penerimaan tersebut dilarang oleh peraturan yang berlaku, bertentangan dengan kode etik, memiliki konflik kepentingan atau merupakan penerimaan yang tidak patut/tidak wajar.Untuk memudahkan pemahaman Anda, berikut adalah contoh gratifikasi yang tidak boleh diterima:terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat diluar penerimaan yang sah;terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran diluar penerimaan yang sah;terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dan evaluasi diluar penerimaan yang sah;terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas diluar penerimaan yang sah/resmi dari instansi;dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pegawai;dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain;sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;merupakan hadiah atau souvenir bagi pegawai/pengawas/tamu selama kunjungan dinas;merupakan fasilitas hiburan, fasilitas wisata, voucher oleh pejabat/pegawai dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya dengan pemberi gratifikasi yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima;dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan /perlakuan pemangku kewenangan;dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/tugas pejabat/pegawai; dan lain sebagainya.Oleh karena itu, berapapun nilai gratifikasi yang diterima penyelenggara negara atau pegawai negeri, bila pemberian itu patut diduga berkaitan dengan jabatan/kewenangan yang dimiliki, maka sebaiknya penyelenggara negara atau pegawai negeri tersebut segera melapor ke KPK untuk dianalisa lebih lanjut.Apa Perbedaan Suap dan Gratifikasi?Menjawab pertanyaan Anda terkait apa perbedaan suap dan gratifikasi? Disarikan dari artikel Begini Perbedaan Suap dan Gratifikasi, suap dapat berupa janji, sedangkan gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas dan bukan janji.Kemudian, dalam suap ada unsur intensi atau maksud untuk mempengaruhi pejabat publik dalam pengambilan kebijakan maupun keputusannya. Sedangkan untuk gratifikasi, diartikan sebagai pemberian dalam arti luas, namun dapat dianggap sebagai suap jika berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.Selain itu, Prof. Eddy Omar Syarif, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sekaligus Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada menerangkan perbedaan suap dan gratifikasi terletak pada ada atau tidaknya meeting of minds pada saat penerimaan. Pada tindak pidana suap, terdapat meeting of minds antara pemberi dan penerima suap, sedangkan pada tindak pidana gratifikasi tidak terdapat meeting of minds antara pemberi dan penerima. Meeting of minds sendiri adalah istilah lain dari konsensus atau hal yang bersifat transaksional.[3]Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.Dasar Hukum:Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Referensi:KPK. Memahami Gratifikasi. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi RI, 2021;KPK. Pengantar Gratifikasi. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan, 2015;Frequently Asked Questions Gratifikasi Online, diakses pada hari Jumat, 14 Juni 2024, Pukul 16.33 WIB;KBBI, gratifikasi, diakses pada hari Jumat, 14 Juni 2024, Pukul 17.00 WIB.[1] Pasal 12B ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU 20/2001”)[2] Pasal 12C ayat (1), (2), dan (3) UU 20/2001[3] KPK. Pengantar Gratifikasi. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan, 2015, hal. 16Tagsgratifikasitipikoruu tipikor

Saya memiliki pertanyaan seputar gratifikasi, yaitu: Apa itu gratifikasi? Adakah batasan gratifikasi? Bagaimana kriteria gratifikasi yang dilarang dan tidak boleh diterima? Apa pebedaan suap dan gratifikasi?

Pada dasarnya, menurut Pasal 12B ayat (1) UU 20/2001, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap jika berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Lantas, adakah batasan gratifikasi? Bagaimana kriteria gratifikasi yang dilarang dan tidak boleh diterima? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/adakah-batasan-jumlah-gratifikasi-lt53b63d269493c/

Adakah Batasan Jumlah Gratifikasi?

pages/9/page-2.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh [Letezia Tobing, S.H., M.Kn.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/letezia-tobing--sh--mkn-lt506aec66ed27e/) dan dipublikasikan pada 24 Juli 2014.** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Apa itu Gratifikasi?** Untuk menjawab pertanyaan Anda mengenai apa itu gratifikasi, kami akan merujuk pada dasar hukum **[UU Tipikor](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1371/undangundang-nomor-31-tahun-1999/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_31_1999)** sebagaimana diubah dengan **[UU 20/2001](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/339/undangundang-nomor-20-tahun-2001/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_20_2001)**. Menurut **Penjelasan Pasal 12B ayat (1) UU 20/2001**, gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (_discount_), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Selain itu, menurut **KBBI**, [gratifikasi](https://kbbi.web.id/gratifikasi) adalah uang hadiah kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa gratifikasi merupakan pemberian secara luas di luar gaji, baik diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. ### **Adakah Batasan Gratifikasi?** Menurut literatur berjudul _**[Memahami Gratifikasi](https://www.kpk.go.id/images/Integrito/2021/Buku_Memahami_Gratifikasi_-_Edisi_Revisi_2021.pdf)**_ yang diterbitkan oleh **Komisi Pemberantasan Korupsi (“KPK”)**, pengertian gratifikasi dalam **Penjelasan Pasal 12B ayat (1) UU 20/2001** mempunyai makna yang **netral**, artinya tidak terdapat makna tercela atau negatif dari arti kata gratifikasi tersebut. Apabila penjelasan tersebut dihubungkan dengan rumusan **Pasal 12B ayat (1) UU 20/2001**, dapat dipahami bahwa tidak semua gratifikasi itu bertentangan dengan hukum, melainkan hanya gratifikasi yang memenuhi kriteria dalam unsur Pasal 12B ayat (1) UU 20/2001 saja (hal. 5). Sehingga, untuk mengetahui kriteria gratifikasi yang bertentangan dengan hukum (merupakan kejahatan korupsi), perlu dilihat rumusan **Pasal 12B ayat (1) UU 20/2001** sebagai berikut: _Setiap **gratifikasi** kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara **dianggap pemberian suap**, **apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya**, dengan ketentuan sebagai berikut:_ 1. _Yang nilainya Rp10 juta atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;_ 2. _Yang nilainya kurang dari Rp10 juta, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum._ Adapun **ketentuan pidana gratifikasi** bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) UU 20/2001 adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, dan pidana denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar.[\[1\]](#_ftn1) Sebagai informasi, ketentuan pidana gratifikasi tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK, yaitu wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. KPK dalam waktu paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.[\[2\]](#_ftn2) Melihat pada uraian Pasal 12B ayat (1) UU 20/2001 di atas, terlihat bahwa **tidak diatur mengenai batasan gratifikasi yang boleh diterima**. Pasal tersebut hanya mengatur bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap jika berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Lebih lanjut, dalam _**[Frequently Asked Questions](https://gol.kpk.go.id/faq/)**_ **[Gratifikasi](https://gol.kpk.go.id/faq/)** _**[Online](https://gol.kpk.go.id/faq/)**_ juga ditegaskan bahwa kriteria **gratifikasi yang dilarang** yaitu: 1. gratifikasi yang diterima berhubungan dengan jabatan; 2. penerimaan tersebut dilarang oleh peraturan yang berlaku, bertentangan dengan kode etik, memiliki konflik kepentingan atau merupakan penerimaan yang tidak patut/tidak wajar. Untuk memudahkan pemahaman Anda, berikut adalah contoh **gratifikasi yang tidak boleh diterima**: 1. terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat diluar penerimaan yang sah; 2. terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran diluar penerimaan yang sah; 3. terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dan evaluasi diluar penerimaan yang sah; 4. terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas diluar penerimaan yang sah/resmi dari instansi; 5. dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pegawai; 6. dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya; 7. sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain; 8. sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa; 9. merupakan hadiah atau _souvenir_ bagi pegawai/pengawas/tamu selama kunjungan dinas; 10. merupakan fasilitas hiburan, fasilitas wisata, _voucher_ oleh pejabat/pegawai dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya dengan pemberi gratifikasi yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima; 11. dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan /perlakuan pemangku kewenangan; 12. dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/tugas pejabat/pegawai; dan lain sebagainya. Oleh karena itu, berapapun nilai gratifikasi yang diterima penyelenggara negara atau pegawai negeri, bila pemberian itu patut diduga berkaitan dengan jabatan/kewenangan yang dimiliki, maka sebaiknya penyelenggara negara atau pegawai negeri tersebut segera melapor ke KPK untuk dianalisa lebih lanjut. ### **Apa Perbedaan Suap dan Gratifikasi?** Menjawab pertanyaan Anda terkait apa perbedaan suap dan gratifikasi? Disarikan dari artikel **[Begini Perbedaan Suap dan Gratifikasi](https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-suap-dan-gratifikasi-cl3369/#_ftnref7?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=begini_perbedaan_suap_dan_gratifikasi)**, suap dapat berupa janji, sedangkan gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas dan bukan janji. Kemudian, dalam suap ada unsur intensi atau maksud untuk mempengaruhi pejabat publik dalam pengambilan kebijakan maupun keputusannya. Sedangkan untuk gratifikasi, diartikan sebagai pemberian dalam arti luas, namun dapat dianggap sebagai suap jika berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Selain itu, **[Prof. Eddy Omar Syarif](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/seleb-jurist-lt5e40bfcbe1d53/prof-dr-edward-omar-sharif-hiariej--sh--mh-lt5ee9fc06e68c2?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=prof_ed)**, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sekaligus Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada menerangkan perbedaan suap dan gratifikasi terletak pada ada atau tidaknya _**meeting of minds**_ pada saat penerimaan. Pada tindak pidana suap, terdapat _meeting of minds_ antara pemberi dan penerima suap, sedangkan pada tindak pidana gratifikasi tidak terdapat _meeting of minds_ antara pemberi dan penerima. _Meeting of minds_ sendiri adalah istilah lain dari konsensus atau hal yang bersifat transaksional.[\[3\]](#_ftn3) Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum: [Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1371/node/29/uu-no-31-tahun-1999-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi) sebagaimana diubah dengan [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/339/undangundang-nomor-20-tahun-2001/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_20_2001). Referensi: 1. KPK. [Memahami Gratifikasi](https://www.kpk.go.id/images/Integrito/2021/Buku_Memahami_Gratifikasi_-_Edisi_Revisi_2021.pdf). Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi RI, 2021; 2. KPK. [Pengantar Gratifikasi](https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/tata-kelola-pemerintahan/buku/pengantar-gratifikasi). Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan, 2015; 3. [_Frequently Asked Questions_ Gratifikasi _Online_](https://gol.kpk.go.id/faq/), diakses pada hari Jumat, 14 Juni 2024, Pukul 16.33 WIB; 4. KBBI, [gratifikasi](https://kbbi.web.id/gratifikasi), diakses pada hari Jumat, 14 Juni 2024, Pukul 17.00 WIB. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 12B ayat (2) [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/339/undangundang-nomor-20-tahun-2001/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_20_2001) (“UU 20/2001”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 12C ayat (1), (2), dan (3) UU 20/2001 [\[3\]](#_ftnref3) KPK. [Pengantar Gratifikasi](https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/tata-kelola-pemerintahan/buku/pengantar-gratifikasi). Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan, 2015, hal. 16 Tags ---- [gratifikasi](/tag/gratifikasi) [tipikor](/tag/tipikor) [uu tipikor](/tag/uu-tipikor)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul yang Aturan tentang Jangka Waktu Pelaksanaan Ibadah Haji Karyawan dibuat oleh Belinda M.S Mewengkang, S.H. pada tanggal 19 Oktober 2017.KLINIK TERKAITKetentuan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tiap Daerah13 Jun 2024Upaya Hukum Jika Dipecat karena Menunaikan Ibadah Haji26 Mar 2024Langkah Hukum Jika Ditipu Biro Perjalanan Haji/Umrah13 Jun 2023Dasar Hukum Penyelenggaraan Haji Plus01 Mar 2021Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalanselengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Penyelenggara Ibadah HajiSebelum menjawab pertanyaan Anda, kami akan menjelaskan terlebih dahulu yang dimaksud dengan ibadah haji. Berdasarkan Pasal 68 Angka 1 Perppu Cipta Kerjayang mengubah Pasal 1 angka 1 UU 8/2019, ibadah haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta tempat, waktu dan syarat tertentu.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Kemudian penyelenggara ibadah haji dibedakan menjadi 2 pihak yaitu:Ibadah haji yang diselenggarakan oleh Menteri dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan yang bersifat umumdikenal sebagai ibadah haji reguler. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 2 Permenag 13/2021 yang menyebutkan bahwa:Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler adalah penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan oleh Menteri dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan yang bersifat umum. Ibadah haji yang diselenggarakan oleh badan hukum yang telah mendapatkan izin berusahadikenal sebagai ibadah haji khusus. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 3 Permenag 6/2021yang menyebutkan bahwa:Penyelenggara Ibadah Haji Khusus, yang selanjutnya disebut PIHK, adalah badan hukum yang memiliki perizinan berusaha untuk melaksanakan ibadah haji khusus.Kemudian berdasarkan pertanyaan yang Anda ajukan, kami mengasumsikan bahwa yang Anda maksudkan dengan ibadah haji plus adalah ibadah haji khusus yang diselenggarakan oleh badan hukum yang memiliki perizinan berusaha untuk melaksanakan ibadah Haji khusus.Pekerja yang Melaksanakan Ibadah HajiBerdasarkan Pasal 93 ayat (2) huruf e UU Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa pengusaha wajib membayar upah apabila pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya.Kemudian lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 93 ayat (2) huruf e UU Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa:Yang dimaksud dengan menjalankan kewajiban ibadah menurut agamanya adalah melaksanakan kewajiban ibadah menurut agamanya yang telah diatur dengan peraturan perundang-undangan.Hal serupa juga diatur pula di dalam Pasal 43 PP Pengupahan, yaitu pengusaha diwajibkan untuk tetap membayar upah Anda. Ketentuan ini secara jelas berbunyi sebagai berikut:Pengusaha wajib membayar Upah kepada Pekerja/Buruh yang tidak masuk bekerja atau tidak melakukan pekerjaannya karena menjalankan kewajiban ibadah yang diperintahkan agamanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf b, sebesar Upah yang diterima oleh Pekerja/Buruh dengan ketentuan hanya sekali selama Pekerja/Buruh bekerja di Perusahaan yang bersangkutan.Pengusaha yang tidak membayar upah karyawan karena menjalankan ibadah dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp10 Juta dan paling banyak Rp400 juta.[1]Mengingat ibadah haji merupakan rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakannya, maka karyawan boleh tidak melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah haji.Aturan Jangka Waktu Pelaksanaan Waktu Ibadah Haji bagi KaryawanTerkait berapa lama hak karyawan untuk tidak dapat menjalankan pekerjaan dengan alasan melaksanakan ibadah haji, pada dasarnya di dalam UU Ketenagakerjaan dan PP Pengupahan tidak dicantumkan mengenai berapa lama waktu yang dapat diberikan oleh perusahaan apabila karyawan menjalankan ibadah haji khusus.Namun, Anda dapat menyimak ketentuan dalam Pasal 93 ayat (5) UU Ketenagakerjaan sebagai berikut:Pengaturan pelaksanaan ketentuan sebagaimana ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa lamanya waktu yang dapat diberikan oleh perusahaan apabila karyawan menjalankan ibadah haji khusus diatur dan ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, dan selama waktu tersebut, Anda tetap mendapatkan upah.Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaanUndang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan UmrahPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KerjaUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang PengupahanPeraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang PengupahanPeraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji KhususPeraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler[1] Pasal 81 angka 67 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 186 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaanTagsliburcutigajiupahklinik hukumonlineburuhagamahari liburhukumonlineketenagakerjaanpekerjaibadah hajihajigooglekaryawanklinikhukumpengusahaperusahaan

Saya karyawan swasta dan ingin melaksanakan ibadah haji plus yang waktunya kurang lebih selama 40 hari. Apakah karyawan bisa mendapatkan hak cuti selama 40 hari untuk ibadah haji? Terima kasih.

Pada prinsipnya, apabila karyawan menjalankan ibadah haji, maka pengusaha tetap wajib membayar upah. Terkait berapa lama hak karyawan untuk tidak dapat menjalankan pekerjaan dengan alasan melaksanakan ibadah haji, di dalam UU Ketenagakerjaan dan PP Pengupahan tidak dicantumkan secara tegas. Lantas, bagaimana aturan terkait dengan lamanya waktu yang dapat diberikan kepada karyawan untuk menjalankan ibadah haji? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak ulasan di bawah ini. Ketentuan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tiap Daerah13 Jun 2024Upaya Hukum Jika Dipecat karena Menunaikan Ibadah Haji26 Mar 2024Langkah Hukum Jika Ditipu Biro Perjalanan Haji/Umrah13 Jun 2023Dasar Hukum Penyelenggaraan Haji Plus01 Mar 2021Ketentuan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tiap Daerah13 Jun 2024Upaya Hukum Jika Dipecat karena Menunaikan Ibadah Haji26 Mar 2024Langkah Hukum Jika Ditipu Biro Perjalanan Haji/Umrah13 Jun 2023Dasar Hukum Penyelenggaraan Haji Plus01 Mar 2021Ini Cara Mengurus Akta Nikah yang Terlambat 30 Sep 2022Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 2023Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023Ini Cara Mengurus Akta Nikah yang Terlambat 30 Sep 2022Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 2023Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-jangka-waktu-pelaksanaan-ibadah-haji-bagi-karyawan-lt59ba26f560b03/

Aturan Jangka Waktu Pelaksanaan Ibadah Haji bagi Karyawan

pages/9/page-3.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul yang _Aturan tentang Jangka Waktu Pelaksanaan Ibadah Haji Karyawan_ dibuat oleh [Belinda M.S Mewengkang, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/lembaga-bantuan-hukum-mawar-saron-lt4ddc7a184bdfe/belinda-ms-mewengkang--sh-lt59c88a169a726/) pada tanggal 19 Oktober 2017.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Ketentuan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tiap Daerah ](/klinik/a/ketentuan-biaya-penyelenggaraan-ibadah-haji-tiap-daerah-lt5a14db9261bcb/)  13 Jun 2024 [ #### Upaya Hukum Jika Dipecat karena Menunaikan Ibadah Haji ](/klinik/a/upaya-hukum-jika-dipecat-karena-menunaikan-ibadah-haji-lt53d32ecb2e77d/)  26 Mar 2024 [ #### Langkah Hukum Jika Ditipu Biro Perjalanan Haji/Umrah ](/klinik/a/langkah-hukum-jika-ditipu-biro-perjalanan-haji-umrah-lt5325fcaf8293e/)  13 Jun 2023 [ #### Dasar Hukum Penyelenggaraan Haji Plus ](/klinik/a/dasar-hukum-penyelenggaraan-haji-plus-lt603c8ec92d4e3/)  01 Mar 2021 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Penyelenggara Ibadah Haji** Sebelum menjawab pertanyaan Anda, kami akan menjelaskan terlebih dahulu yang dimaksud dengan ibadah haji. Berdasarkan **Pasal 68 Angka 1 [Perppu Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022)**yang mengubah **Pasal 1 angka 1 [UU 8/2019](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5cd53c28d4c16/undang-undang-nomor-8-tahun-2019/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_8_2019)**, ibadah haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan ibadah tertentu di Baitullah, _masyair_, serta tempat, waktu dan syarat tertentu. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Kemudian penyelenggara ibadah haji dibedakan menjadi 2 pihak yaitu: 1. Ibadah haji yang diselenggarakan oleh Menteri dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan yang bersifat umumdikenal sebagai **ibadah haji reguler**. Hal ini diatur dalam **Pasal 1 angka 2 [Permenag 13/2021](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt613f01f833cf5/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permendag_13_2021)** yang menyebutkan bahwa: _Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler adalah penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan oleh Menteri dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan yang bersifat umum._ 2. Ibadah haji yang diselenggarakan oleh badan hukum yang telah mendapatkan izin berusahadikenal sebagai **ibadah haji khusus**. Hal ini diatur dalam **Pasal 1 angka 3 [Permenag 6/2021](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6093b20d2e78a/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permendag_6_2021)**yang menyebutkan bahwa: _Penyelenggara Ibadah Haji Khusus, yang selanjutnya disebut PIHK, adalah badan hukum yang memiliki perizinan berusaha untuk melaksanakan ibadah haji khusus._ Kemudian berdasarkan pertanyaan yang Anda ajukan, kami mengasumsikan bahwa yang Anda maksudkan dengan **ibadah haji plus adalah ibadah haji khusus** yang diselenggarakan oleh badan hukum yang memiliki perizinan berusaha untuk melaksanakan ibadah Haji khusus. ### **Pekerja yang Melaksanakan Ibadah Haji** Berdasarkan **Pasal 93 ayat (2) huruf e [UU Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003)** dinyatakan bahwa pengusaha wajib membayar upah apabila pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya. Kemudian lebih lanjut dalam **Penjelasan Pasal 93 ayat (2) huruf e UU Ketenagakerjaan** dinyatakan bahwa: _Yang dimaksud dengan menjalankan kewajiban ibadah menurut agamanya adalah melaksanakan kewajiban ibadah menurut agamanya yang telah diatur dengan peraturan perundang-undangan._ Hal serupa juga diatur pula di dalam **Pasal 43 [PP Pengupahan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322fc0d665f/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_36_2021)**, yaitu **pengusaha diwajibkan untuk tetap membayar upah Anda**. Ketentuan ini secara jelas berbunyi sebagai berikut: _Pengusaha wajib membayar Upah kepada Pekerja/Buruh yang tidak masuk bekerja atau tidak melakukan pekerjaannya karena menjalankan kewajiban ibadah yang diperintahkan agamanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf b, sebesar Upah yang diterima oleh Pekerja/Buruh dengan ketentuan hanya sekali selama Pekerja/Buruh bekerja di Perusahaan yang bersangkutan._ Pengusaha yang tidak membayar upah karyawan karena menjalankan ibadah dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp10 Juta dan paling banyak Rp400 juta.[\[1\]](#_ftn1) Mengingat ibadah haji merupakan rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakannya, maka karyawan boleh tidak melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah haji. ### **Aturan Jangka Waktu Pelaksanaan Waktu Ibadah Haji bagi Karyawan** Terkait berapa lama hak karyawan untuk tidak dapat menjalankan pekerjaan dengan alasan melaksanakan ibadah haji, pada dasarnya di dalam UU Ketenagakerjaan dan PP Pengupahan tidak dicantumkan mengenai berapa lama waktu yang dapat diberikan oleh perusahaan apabila karyawan menjalankan ibadah haji khusus. Namun, Anda dapat menyimak ketentuan dalam **Pasal 93 ayat (5) UU Ketenagakerjaan** sebagai berikut: _Pengaturan pelaksanaan ketentuan sebagaimana ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama**_**_._** Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa lamanya waktu yang dapat diberikan oleh perusahaan apabila **karyawan menjalankan ibadah haji khusus diatur dan ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama**, dan selama waktu tersebut, Anda tetap mendapatkan upah. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5cd53c28d4c16/undang-undang-nomor-8-tahun-2019/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_8_2019) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322fc0d665f/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_36_2021) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6551988895cb1?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_51_2023) Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6093b20d2e78a/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permendag_6_2021) Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt613f01f833cf5/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permendag_13_2021) [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 81 angka 67 [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) yang mengubah Pasal 186 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003) Tags ---- [libur](/tag/libur) [cuti](/tag/cuti) [gaji](/tag/gaji) [upah](/tag/upah) [klinik hukumonline](/tag/klinik-hukumonline) [buruh](/tag/buruh) [agama](/tag/agama) [hari libur](/tag/hari-libur) [hukumonline](/tag/hukumonline) [ketenagakerjaan](/tag/ketenagakerjaan) [pekerja](/tag/pekerja) [ibadah haji](/tag/ibadah-haji) [haji](/tag/haji) [google](/tag/google) [karyawan](/tag/karyawan) [klinik](/tag/klinik) [hukum](/tag/hukum) [pengusaha](/tag/pengusaha) [perusahaan](/tag/perusahaan)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Aturan Pinjam Pakai dalam KUH PerdataKLINIK TERKAITJika Istri Pinjam Uang Suami untuk Keperluan Rumah Tangga06 Mei 2021Hukumnya Praktik Pinjam Nama (Nominee) untuk Menghindari Pajak19 Nov 2020Bisakah Pelanggaran Perjanjian Pinjam Pakai Dianggap Penggelapan?18 Agt 2014Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan22 Feb 2011Merujuk pada permasalahan di atas, menurut hemat kami merupakan permasalahan dalam hukum perdata tentang pinjam pakai sebagaimana diatur dalam Pasal 1740 KUH Perdata yang selengkapnya berbunyi:Pinjam pakai adalah suatu perjanjian dalam mana pihak yang satu menyerahkan suatu barang untuk dipakai dengan cuma-Cuma kepada pihak lain, dengan syarat bahwa yang menerima barang itu setelah memakainya atau setelah lewat waktu yang ditentukan, akan mengembalikan barang itu. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Dalam Putusan MK No. 100/PUU-XIV/2016 dijelaskan lebih lanjut pada bagian pertimbangan hukumnya bahwa andai kata terjadi perselisihan mengenai perjanjian pinjam pakai, salah satu pihak melakukan perbuatan wanprestasi, maka pengadilan yang memiliki yurisdiksi untuk mengadilinya adalah pengadilan perdata yang berada dalam lingkungan peradilan umum (hal. 17).Selanjutnya, berkaitan dengan kedudukan orang yang meminjamkan barang tetaplah menjadi pemilik dari barang yang dipinjamkan. Sementara, orang yang menerima pinjaman barang merupakan pemakai, bukan pemilik dari barang yang dipinjamkan. Hal ini didasarkan pada Pasal 1741 KUH Perdata yang berbunyi:Orang yang meminjamkan itu tetap menjadi pemilik mutlak barang yang dipinjamkan itu.Dalam proses pinjam pakai, alangkah baiknya perjanjian dibuat secara tertulis antara orang yang menerima pinjaman dengan orang yang meminjamkan. Hal tersebut menjadi dasar kesepakatan bagi para pihak juga menjadi landasan jika terjadi ingkar janji atau salah satu pihak melanggar kesepakatan tersebut yang berakibat hukum. Kiranya dalam membuat perjanjian, dapat memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;Kecakapan untuk membuat perjanjian;Suatu hal tertentu;Suatu sebab yang halal.Baca juga: Ini 4 Syarat Sah Perjanjian dan Akibatnya Jika Tak DipenuhiSementara itu, berkaitan dengan kendaraan mobil yang merupakan objek dari pinjam pakai di atas, pemakai memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyimpan, memelihara, serta menggunakan barang tersebut bukan untuk keperluan lain, selain yang telah diperjanjikan. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 1744 KUH Perdata, sebagai berikut:Siapa yang menerima suatu barang yang dipinjam wajib memelihara barang itu sebagai seorang kepala keluarga yang baik. Ia tidak boleh menggunakan barang itu selain untuk maksud pemakaian yang sesuai dengan sifatnya, atau untuk kepentingan yang telah ditentukan dalam perjanjian. Bila menyimpang dan larangan ini, peminjam dapat dihukum mengganti biaya, kerugian dan bunga, kalau ada alasan untuk itu.Jika peminjam barang itu untuk suatu tujuan lain atau lebih lama dan yang semestinya, maka wajiblah ia bertanggung jawab atas musnahnya barang itu sekalipun musnahnya barang itu disebabkan oleh suatu peristiwa yang tidak disengaja.Berdasarkan ketentuan Pasal 1744 KUH Perdata di atas, pemakai tidak diperkenankan mempergunakan barang yang dipinjamkan tersebut untuk keperluan lain, atau lebih lama dari waktu yang diperbolehkan. Apabila pemakai atau peminjam menggunakan barang tersebut untuk suatu keperluan lain, maka peminjam wajib bertanggung jawab atas musnahnya barang pinjaman tersebut, sekalipun dalam keadaan yang sama sekali tidak disengaja oleh peminjam kendaraan tersebut, kecuali diatur lain dalam perjanjian.Bisakah Menuntut Biaya Servis Mobil Pinjaman kepada Pemiliknya?Lantas, bagaimana jika dalam pemakaian kendaraan tersebut peminjam mengeluarkan sejumlah uang untuk perbaikan kendaraan seperti mengganti aki, service dan sebagainya tanpa sepengetahuan pemiliknya, apakah dapat menuntut penggantian biaya ke si pemilik? Dalam hal ini, maka Anda dapat menyimak ketentuan dalam Pasal 1748 KUH Perdata, yang berbunyi:Jika pemakai telah mengeluarkan biaya untuk dapat memakai barang yang dipinjamnya itu, maka ia tidak dapat menuntut biaya tersebut diganti.Oleh karena itu, pada prinsipnya, seseorang yang meminjam barang, dalam hal ini adalah mobil, jika mengeluarkan sejumlah uang dan membayarkan terlebih dahulu atas perbaikan mobil tersebut, maka peminjam pada dasarnya tidak dapat menuntut biaya kepada orang yang meminjamkan (pemilik barang).Lalu, bagaimana jika dalam keadaan memaksa atau force majeure peminjam barang, dengan terpaksa harus mengeluarkan sejumlah biaya atas barang yang dipakai sehingga tidak sempat meminta izin kepada pemiliknya, apakah bisa meminta penggantian biaya kepada si pemilik?Menurut R. Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian (hal. 55) keadaan memaksa atau force majeure adalah pembelaan debitur untuk menunjukan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga dan di mana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan. Dengan kata lain, force majeure adalah suatu alasan untuk membebaskan debitur dari kewajiban membayar ganti rugi atas dasar wanprestasi yang dikemukakan oleh pihak kreditur.Ketentuan mengenai force majeure dapat merujuk ke dalam Pasal 1245 KUH Perdata, yang berbunyi:Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melaksanakan uatu perbuatan yang terlarang baginya.Khusus dalam konteks pinjam pakai, force majeure dapat pula disimak dalam Pasal 1752 KUH Perdata, sebagai berikut:Jika dalam jangka waktu pemakaian barang pinjaman itu pemakai terpaksa mengeluarkan biaya yang sangat perlu guna menyelamatkan barang pinjaman itu; dan begitu mendesak sehingga oleh pemakai tidak sempat diberitahukan terlebih dahulu kepada pemberi pinjaman, maka pemberi pinjaman ini wajib mengganti biaya itu.Sesuai ketentuan Pasal 1245 dan Pasal 1752 KUH Perdata di atas, apabila peminjam mobil dalam keadaan force majeure harus mengeluarkan sejumlah biaya untuk perbaikan, yaitu dalam kondisi yang tidak terduga, tidak dapat dipersalahkan kepadanya, tidak disengaja, dan tidak ada iktikad buruk padanya dan force majeure tersebut bisa dibuktikan, maka pemakai dapat meminta penggantian biaya kepada pemilik kendaraan tersebut.Oleh sebab itu, berdasarkan penjelasan di atas, menurut pendapat kami, teman Anda selaku peminjam mobil wajib memelihara dan bertanggung jawab atas mobil itu. Adapun, semua biaya atas proses pemakaian mobil berada dalam tanggung jawab teman Anda selaku orang yang memakai mobil tersebut. Kecuali, dalam keadaan memaksa atau force majeure, peminjam (teman Anda) harus mengeluarkan biaya dan keadaan memaksa itu dapat dibuktikan, maka peminjam dapat meminta penggantian biaya kepada orang yang meminjamkan.Akan tetapi, kami berpendapat bahwa tidak ada unsur keadaan memaksa atau force majeure dalam permasalahan Anda dengan teman Anda. Sehingga, teman Anda selaku peminjam pada dasarnya tidak dapat meminta ganti biaya perbaikan mobil Anda. Menurut hemat kami, alangkah baiknya jika perbaikan mobil tersebut mendapatkan persetujuan atau memberitahukan terlebih dahulu kepada Anda selaku pemilik mobil. Lazimnya, hal ini sudah disepakati sebelumnya melalui perjanjian pinjam pakai kendaraan.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum Perdata.PUTUSANPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIV/2016.REFERENSISubekti. Hukum Perjanjian. Jakarta: PT. Intermasa, 2008.Tagspinjamperdatakuhperdata

Teman saya meminjam mobil saya ke rumahnya selama 1 tahun, setelah saya minta kembali mobil saya. Dia menghitung uang keluar yang untuk mobil seperti ganti aki, servis, mengganti dekorasi mobil, sewa parkir dan lain-lain tanpa persetujuan saya dan tanpa sepengetahuan saya. Bagaimana hukumnya? Terima kasih.

Pinjam meminjam suatu barang seperti mobil dalam kasus Anda, dapat digolongkan sebagai bentuk pinjam pakai sebagaimana diatur di dalam Pasal 1740 KUH Perdata. Apabila peminjam mengeluarkan sejumlah uang untuk perbaikan barang, seperti mobil dalam kasus ini, tanpa sepengetahuan orang yang meminjamkan, maka peminjam tidak dapat menuntut kembali biaya itu, kecuali dalam keadaan force majeure. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini Jika Istri Pinjam Uang Suami untuk Keperluan Rumah Tangga06 Mei 2021Hukumnya Praktik Pinjam Nama (Nominee) untuk Menghindari Pajak19 Nov 2020Bisakah Pelanggaran Perjanjian Pinjam Pakai Dianggap Penggelapan?18 Agt 2014Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan22 Feb 2011Jika Istri Pinjam Uang Suami untuk Keperluan Rumah Tangga06 Mei 2021Hukumnya Praktik Pinjam Nama (Nominee) untuk Menghindari Pajak19 Nov 2020Bisakah Pelanggaran Perjanjian Pinjam Pakai Dianggap Penggelapan?18 Agt 2014Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan22 Feb 2011Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 2023Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang19 Mei 2023Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 2023Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang19 Mei 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-menuntut-biaya-servis-mobil-pinjaman-kepada-pemiliknya-lt655c32ff44d4a/

Bisakah Menuntut Biaya Servis Mobil Pinjaman kepada Pemiliknya?

pages/9/page-4.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Aturan Pinjam Pakai dalam KUH Perdata** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Jika Istri Pinjam Uang Suami untuk Keperluan Rumah Tangga ](/klinik/a/jika-istri-pinjam-uang-suami-untuk-keperluan-rumah-tangga-lt60937bcd99ac5/)  06 Mei 2021 [ #### Hukumnya Praktik Pinjam Nama (_Nominee_) untuk Menghindari Pajak ](/klinik/a/hukumnya-praktik-pinjam-nama-i-nominee-i-untuk-menghindari-pajak-lt5fb659347bf32/)  19 Nov 2020 [ #### Bisakah Pelanggaran Perjanjian Pinjam Pakai Dianggap Penggelapan? ](/klinik/a/bisakah-pelanggaran-perjanjian-pinjam-pakai-dianggap-penggelapan-lt53f20b4ecf425/)  18 Agt 2014 [ #### Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ](/klinik/a/izin-pinjam-pakai-kawasan-hutan-lt4d217c3d042ee/)  22 Feb 2011 [](#!) Merujuk pada permasalahan di atas, menurut hemat kami merupakan permasalahan dalam hukum perdata tentang pinjam pakai sebagaimana diatur dalam **Pasal 1740 [KUH Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata)** yang selengkapnya berbunyi: _Pinjam pakai adalah suatu perjanjian dalam mana pihak yang satu menyerahkan suatu barang untuk dipakai dengan cuma-Cuma kepada pihak lain, dengan syarat bahwa yang menerima barang itu setelah memakainya atau setelah lewat waktu yang ditentukan, akan mengembalikan barang itu._ Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Dalam **[Putusan MK No. 100/PUU-XIV/2016](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/100_PUU-XIV_2016.pdf)** dijelaskan lebih lanjut pada bagian pertimbangan hukumnya bahwa andai kata terjadi perselisihan mengenai perjanjian pinjam pakai, salah satu pihak melakukan perbuatan wanprestasi, maka pengadilan yang memiliki yurisdiksi untuk mengadilinya adalah pengadilan perdata yang berada dalam lingkungan peradilan umum (hal. 17). Selanjutnya, berkaitan dengan kedudukan orang yang meminjamkan barang tetaplah menjadi pemilik dari barang yang dipinjamkan. Sementara, orang yang menerima pinjaman barang merupakan pemakai, bukan pemilik dari barang yang dipinjamkan. Hal ini didasarkan pada **Pasal 1741 KUH Perdata** yang berbunyi: _Orang yang meminjamkan itu tetap menjadi pemilik mutlak barang yang dipinjamkan itu._ Dalam proses pinjam pakai, alangkah baiknya perjanjian dibuat secara tertulis antara orang yang menerima pinjaman dengan orang yang meminjamkan. Hal tersebut menjadi dasar kesepakatan bagi para pihak juga menjadi landasan jika terjadi ingkar janji atau salah satu pihak melanggar kesepakatan tersebut yang berakibat hukum. Kiranya dalam membuat perjanjian, dapat memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam **Pasal 1320 KUH Perdata** yaitu: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat perjanjian; 3. Suatu hal tertentu; 4. Suatu sebab yang halal. Baca juga: **[Ini 4 Syarat Sah Perjanjian dan Akibatnya Jika Tak Dipenuhi](https://www.hukumonline.com/klinik/a/4-syarat-sah-perjanjian-dan-akibatnya-jika-tak-dipenuhi-cl4141/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=ini_4_syarat_sah_perjanjian)** Sementara itu, berkaitan dengan kendaraan mobil yang merupakan objek dari pinjam pakai di atas, pemakai memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyimpan, memelihara, serta menggunakan barang tersebut bukan untuk keperluan lain, selain yang telah diperjanjikan. Ketentuan ini tertuang dalam **Pasal 1744 KUH Perdata**, sebagai berikut: _Siapa yang menerima suatu barang yang dipinjam **wajib memelihara barang itu** sebagai seorang kepala keluarga yang baik**. Ia tidak boleh menggunakan barang itu selain untuk maksud pemakaian yang sesuai dengan sifatnya, atau untuk kepentingan yang telah ditentukan dalam perjanjian.** Bila menyimpang dan larangan ini, peminjam dapat dihukum mengganti biaya, kerugian dan bunga, kalau ada alasan untuk itu._ _Jika peminjam barang itu untuk suatu tujuan lain atau lebih lama dan yang semestinya, maka wajiblah ia bertanggung jawab atas musnahnya barang itu sekalipun musnahnya barang itu disebabkan oleh suatu peristiwa yang tidak disengaja._ Berdasarkan ketentuan Pasal 1744 KUH Perdata di atas, **pemakai tidak diperkenankan mempergunakan barang yang dipinjamkan tersebut untuk keperluan lain**, atau lebih lama dari waktu yang diperbolehkan. Apabila pemakai atau peminjam menggunakan barang tersebut untuk suatu keperluan lain, maka peminjam wajib bertanggung jawab atas musnahnya barang pinjaman tersebut, sekalipun dalam keadaan yang sama sekali tidak disengaja oleh peminjam kendaraan tersebut, kecuali diatur lain dalam perjanjian. ### **Bisakah Menuntut Biaya Servis Mobil Pinjaman kepada Pemiliknya?** Lantas, bagaimana jika dalam pemakaian kendaraan tersebut peminjam mengeluarkan sejumlah uang untuk perbaikan kendaraan seperti mengganti aki, _service_ dan sebagainya tanpa sepengetahuan pemiliknya, apakah dapat menuntut penggantian biaya ke si pemilik? Dalam hal ini, maka Anda dapat menyimak ketentuan dalam **Pasal 1748 KUH Perdata**, yang berbunyi: _Jika pemakai telah mengeluarkan biaya untuk dapat memakai barang yang dipinjamnya itu, **maka ia tidak dapat menuntut biaya tersebut diganti.**_ Oleh karena itu, pada prinsipnya, seseorang yang meminjam barang, dalam hal ini adalah mobil, jika mengeluarkan sejumlah uang dan membayarkan terlebih dahulu atas perbaikan mobil tersebut, maka peminjam pada dasarnya tidak dapat menuntut biaya kepada orang yang meminjamkan (pemilik barang). Lalu, bagaimana jika dalam keadaan memaksa atau _force majeure_ peminjam barang, dengan terpaksa harus mengeluarkan sejumlah biaya atas barang yang dipakai sehingga tidak sempat meminta izin kepada pemiliknya, apakah bisa meminta penggantian biaya kepada si pemilik? Menurut **R. Subekti** dalam bukunya _Hukum Perjanjian_ (hal. 55) keadaan memaksa atau _force majeure_ adalah pembelaan debitur untuk menunjukan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga dan di mana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan. Dengan kata lain, _force majeure_ adalah suatu alasan untuk membebaskan debitur dari kewajiban membayar ganti rugi atas dasar wanprestasi yang dikemukakan oleh pihak kreditur. Ketentuan mengenai _force majeure_ dapat merujuk ke dalam **Pasal 1245 KUH Perdata**, yang berbunyi: _Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melaksanakan uatu perbuatan yang terlarang baginya._ Khusus dalam konteks pinjam pakai, _force majeure_ dapat pula disimak dalam **Pasal 1752 KUH Perdata**, sebagai berikut: _Jika dalam jangka waktu pemakaian barang pinjaman itu **pemakai terpaksa mengeluarkan biaya** yang sangat perlu guna menyelamatkan barang pinjaman itu; dan begitu mendesak sehingga oleh **pemakai tidak sempat diberitahukan terlebih dahulu kepada pemberi pinjaman**, **maka pemberi pinjaman ini wajib mengganti biaya itu.**_ Sesuai ketentuan Pasal 1245 dan Pasal 1752 KUH Perdata di atas, apabila peminjam mobil dalam keadaan _force majeure_ harus mengeluarkan sejumlah biaya untuk perbaikan, yaitu dalam kondisi yang tidak terduga, tidak dapat dipersalahkan kepadanya, tidak disengaja, dan tidak ada iktikad buruk padanya dan _force majeure_ tersebut bisa dibuktikan, maka pemakai dapat meminta penggantian biaya kepada pemilik kendaraan tersebut. Oleh sebab itu, berdasarkan penjelasan di atas, menurut pendapat kami, teman Anda selaku peminjam mobil wajib memelihara dan bertanggung jawab atas mobil itu. Adapun, semua biaya atas proses pemakaian mobil berada dalam tanggung jawab teman Anda selaku orang yang memakai mobil tersebut. Kecuali, dalam keadaan memaksa atau _force majeure,_ peminjam (teman Anda) harus mengeluarkan biaya dan keadaan memaksa itu dapat dibuktikan, maka peminjam dapat meminta penggantian biaya kepada orang yang meminjamkan. Akan tetapi, kami berpendapat bahwa tidak ada unsur keadaan memaksa atau _force majeure_ dalam permasalahan Anda dengan teman Anda. Sehingga, teman Anda selaku peminjam pada dasarnya tidak dapat meminta ganti biaya perbaikan mobil Anda. Menurut hemat kami, alangkah baiknya jika perbaikan mobil tersebut mendapatkan persetujuan atau memberitahukan terlebih dahulu kepada Anda selaku pemilik mobil. Lazimnya, hal ini sudah disepakati sebelumnya melalui perjanjian pinjam pakai kendaraan. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata). PUTUSAN ------- [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIV/2016](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/100_PUU-XIV_2016.pdf)_._ REFERENSI --------- 2008. Subekti. _Hukum Perjanjian._ Jakarta: PT. Intermasa, 2008. Tags ---- [pinjam](/tag/pinjam) [perdata](/tag/perdata) [kuhperdata](/tag/kuhperdata)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Ketika mencari bakat-bakat untuk membangun tim esports yang kuat, terkadang klub esports di Indonesia dapat menemukan atlet esports berprestasi yang berasal dari luar Indonesia. Salah satunya dengan mempelajari hasil-hasil pertandingan dan gaya bermain dari sang atlet. Dengan demikian, untuk merekrut atlet-atlet berprestasi tersebut, klub esports Indonesia perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Ketentuan yang perlu diperhatikan dalam rangka mempekerjakan atlet asing tersebut adalah sebagai berikut:ketentuan hukum ketenagakerjaan;ketentuan hukum keimigrasian; danketentuan Hukum Keolahragaan dan Peraturan Pengurus Besar Esports Indonesia (“PB ESI”).Berikut adalah masing-masing penjelasannya.Ketentuan Hukum KetenagakerjaanBelajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Sebagai Warga Negara Asing (“WNA”) pemegang visa dengan maksud bekerja di Indonesia, atlet esports asing dapat dikategorikan sebagai Tenaga Kerja Asing (“TKA”).[1] Dengan demikian, sebagai pemberi kerja yang akan mempekerjakan TKA, klub esports diwajibkan memiliki Rencana Penggunaan TKA (“RPTKA”) yang disahkan oleh Pemerintah Pusat.[2] Dalam hal ini, TKA dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu, serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki.[3]Atlet esports memang belum termasuk dalam jabatan yang dapat diduduki oleh TKA berdasarkan Lampiran Kepmenaker 228/2019, namun Menteri Ketenagakerjaan tetap dapat memberikan izin mempekerjakan TKA untuk jabatan yang tidak diatur dalam Lampiran tersebut.[4]  Adapun untuk mendapatkan pengesahan RPTKA, klub esports harus mengajukan permohonan pengesahan RPTKA kepada Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang terkait secara online yang memuat paling sedikit:[5]identitas klub esports selaku pemberi kerja;alasan penggunaan TKA;jabatan/kedudukan TKA tersebut dalam struktur organisasi perusahaan;jumlah TKA yang akan diperkerjakan;jangka waktu penggunaan TKA;lokasi kerja;identitas tenaga kerja pendamping TKA; danrencana penyerapan tenaga kerja Indonesia setiap tahun.Dalam mengajukan permohonan pengesahan RPTKA, klub esports juga perlu melampirkan dokumen-dokumen pendukung berupa:[6]surat permohonan;Nomor Induk Berusaha atau izin usaha klub esports;akta dan keputusan pengesahan pendirian dan/atau perubahan dari instansi yang berwenang;bukti wajib lapor ketenagakerjaan;rancangan perjanjian kerja;bagan struktur organisasi perusahaan;surat pernyataan untuk penunjukan tenaga kerja pendamping bagi TKA;surat pernyataan untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia sesuai kualifikasi jabatan yang diduduki TKA; dansurat pernyataan untuk memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada TKA.Ketentuan Hukum KeimigrasianSetelah klub esports memiliki RPTKA, RPTKA tersebut kemudian dapat digunakan sebagai rekomendasi untuk mendapatkan visa dan izin tinggal bagi atlet esports asing.[7] Atlet esports asing yang masuk wilayah Indonesia harus memiliki visa yang sah dan masih berlaku, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa.[8] Dalam hal ini, bentuk visa yang diberikan bagi atlet asing yang memasuki wilayah Indonesia dengan tujuan untuk bekerja adalah Visa Tinggal Terbatas (“VITAS”).[9] Ketika telah masuk wilayah Indonesia, untuk berada dan tinggal di Indonesia, atlet asing tersebut juga memerlukan izin tinggal berdasarkan visa yang dimiliki.[10] Maka dalam hal ini, atlet asing tersebut memerlukan Izin Tinggal Terbatas (“ITAS”).[11] Dalam hal ini, tanda masuk bagi pemegang VITAS berlaku juga sebagai ITAS.[12]ITAS bagi pekerja, termasuk bagi atlet asing, dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 180 hari, 1 tahun, atau 2 tahun berdasarkan jangka waktu yang tertera pada VITAS mereka.[13] Proses pengajuan permohonannya dapat dilakukan oleh atlet itu sendiri maupun oleh klub esports yang akan menaunginya, serta dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:[14]paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 bulan;bukti penjaminan dari penjamin (dalam hal ini klub esports atau dana pengganti penjamin) atau jaminan keimigrasian;bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Wilayah Indonesia;pasfoto berwarna; dandokumen lain untuk menerangkan maksud/tujuan kedatangan.Ketentuan Hukum Keolahragaan dan Peraturan Pengurus Besar Esports IndonesiaSebagai suatu cabang olahraga prestasi[15] yang diakui oleh hukum keolahragaan, esports memiliki induk cabang olahraganya sendiri yakni Pengurus Besar Esports Indonesia (“PB ESI”). PB ESI memiliki tugas melakukan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga esports, dan mempunyai wewenang merumuskan dan menetapkan model pengelolaan, penyelenggaraan pembinaan, dan pengembangan olahraga esports.[16]Meskipun atlet atau olahragawan asing tidak diatur secara khusus dalam UU Keolahragaan, dalam hal ini, PB ESI melalui Peraturan PB ESI mengatur bahwa terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh atlet profesional asing yang berkompetisi di Indonesia, yakni:[17]Surat Rekomendasi Tim Esports: Atlet profesional asing wajib memiliki Surat Rekomendasi dari klub esports yang menaunginya.Kartu Esports Indonesia: Atlet profesional asing juga perlu memiliki Kartu Esports Indonesia yang dikeluarkan oleh PB ESI.Visa dan Izin Kerja: Atlet profesional asing wajib memenuhi ketentuan perizinan yang dipersyaratkan oleh Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk melakukan aktivitas profesional di wilayah Indonesia.Selain persyaratan bagi atlet esports asing tersebut, klub esports juga perlu memastikan terpenuhinya hak-hak yang dapat diterima oleh atlet profesional sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan PB ESI sebagai berikut:[18] Upah: Kontrak kerja harus menyebutkan dengan jelas upah bulanan, baik bagi atlet aktif maupun atlet cadangan.Kenaikan Upah Berdasarkan Kinerja: Untuk atlet profesional dengan jangka waktu kontrak kerja melebihi 1 tahun, perlu ada klausul yang memungkinkan adanya diskusi mengenai kenaikan upah berdasarkan prestasi atlet setiap 4 s.d. 6 bulan.Asuransi: Klub esports wajib memberikan asuransi kepada atlet profesionalnya minimal sebagai berikut: Program jaminan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (“BPJS Ketenagakerjaan”);Asuransi kesehatan; danAsuransi perjalanan baik perjalanan domestik maupun internasional.Image Rights: Kontrak kerja harus menyebutkan besaran bagian keuntungan atlet atas penayangan atau publikasi hak wajah (image rights) atlet.Klausul Buyout dan Transfer: perlu ada klausul dalam kontrak kerja yang mengatur persetujuan atlet dalam hal terjadinya buyout dan transfer, termasuk persetujuan terhadap pemutusan hubungan kerja.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaanUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang KeimigrasianUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang KeolahragaanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KerjaUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang KeimigrasianPeraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang KeimigrasianPeraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang KeimigrasianPeraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang KeimigrasianPeraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang KeimigrasianPeraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja AsingPeraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin TinggalPeraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin TinggalKeputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 228 Tahun 2019 tentang Jabatan Tertentu yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja AsingPeraturan Pengurus Besar Esports Indonesia Nomor: 034/PB-ESI/B/VI/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Esports di IndonesiaREFERENSIPengurus Besar Esports Indonesia, yang diakses pada hari Jumat, 14 Juni 2024, pukul 16.22 WIB.[1] Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)[2] Pasal 81 angka 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 42 ayat (1) UU Ketenagakerjaan[3] Pasal 81 angka 4 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 42 ayat (4) UU Ketenagakerjaan[4] Keputusan Ketiga Lampiran Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 228 Tahun 2019 tentang Jabatan Tertentu yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing (“Kepmenaker 228/2019”)[5] Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“PP 34/2021”)[6] Pasal 12 ayat (3) PP 34/2021[7] Pasal 14 ayat (6) PP 34/2021[8] Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (“PP 31/2013”)[9] Pasal 106 angka 3 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Pasal 102 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (“PP 40/2023”)[10] Pasal 112 ayat (1) dan (2) PP 31/2013[11] Pasal 141 ayat (1) PP 40/2023[12] Pasal 32 PP 40/2023[13] Pasal 104 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal (“Permenkumham 22/2023”) dan Pasal 105 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal (“Permenkumham 11/2024”)[14] Pasal 103 ayat (2) PP 40/2023[15] Pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (“UU Keolahragaan”)[16] Pasal 36 ayat (4) dan (5) UU Keolahragaan[17] Pasal 4 ayat (4) Peraturan Pengurus Besar Esports Indonesia Nomor: 034/PB-ESI/B/VI/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Esports di Indonesia (“Peraturan PB ESI”)[18] Pasal 5 ayat (1) Peraturan PB ESITagsgamegimesports

Atlet esports yang berprestasi tentu akan menarik perhatian klub-klub esports untuk direkrut agar dapat memperkuat timnya. Namun tidak jarang terjadi fakta bahwa atlet esports yang berprestasi tersebut bukanlah seseorang dengan kewarganegaraan Indonesia. Dalam hal ini, bagaimanakah ketentuan dalam mempekerjakan atlet esports berkewarganegaraan asing untuk bergabung dalam klub esports asal Indonesia?

Terdapat beberapa ketentuan hukum yang harus diperhatikan dalam mempekerjakan atlet esports berkewarganegaraan asing pada klub esports Indonesia, ketentuan tersebut adalah ketentuan hukum ketenagakerjaan, ketentuan hukum keimigrasian, dan ketentuan Hukum Keolahragaan dan Peraturan Pengurus Besar Esports Indonesia (“PB ESI”). Bagaimana masing-masing penjelasannya? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 2022Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 2022Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/atlet-iesports-i-asing-bergabung-dengan-klub-iesports-i-indonesia--begini-ketentuannya-lt6671b31117a4f/

Atlet Esports Asing Bergabung dengan Klub Esports Indonesia, Begini Ketentuannya

pages/9/page-5.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. Ketika mencari bakat-bakat untuk membangun tim _esports_ yang kuat, terkadang klub _esports_ di Indonesia dapat menemukan atlet _esports_ berprestasi yang berasal dari luar Indonesia. Salah satunya dengan mempelajari hasil-hasil pertandingan dan gaya bermain dari sang atlet. Dengan demikian, untuk merekrut atlet-atlet berprestasi tersebut, klub _esports_ Indonesia perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Ketentuan yang perlu diperhatikan dalam rangka mempekerjakan atlet asing tersebut adalah sebagai berikut: 1. ketentuan hukum ketenagakerjaan; 2. ketentuan hukum keimigrasian; dan 3. ketentuan Hukum Keolahragaan dan Peraturan Pengurus Besar _Esports_ Indonesia (“PB ESI”). Berikut adalah masing-masing penjelasannya. ### **Ketentuan Hukum Ketenagakerjaan** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Sebagai **Warga Negara Asing (“WNA”)** pemegang visa dengan maksud bekerja di Indonesia, atlet esports asing dapat dikategorikan sebagai **Tenaga Kerja Asing (“TKA”)**.[\[1\]](#_ftn1) Dengan demikian, sebagai pemberi kerja yang akan mempekerjakan TKA, klub _esports_ diwajibkan memiliki **Rencana Penggunaan TKA (“RPTKA”)** yang disahkan oleh Pemerintah Pusat.[\[2\]](#_ftn2) Dalam hal ini, TKA dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu, serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki.[\[3\]](#_ftn3) Atlet _esports_ memang belum termasuk dalam jabatan yang dapat diduduki oleh TKA berdasarkan **Lampiran [Kepmenaker 228/2019](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5d688fd49d6cf/keputusan-menteri-ketenagakerjaan-nomor-228-tahun-2019/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=kepmenaker_228_2019)**, namun Menteri Ketenagakerjaan tetap dapat memberikan izin mempekerjakan TKA untuk jabatan yang tidak diatur dalam Lampiran tersebut.[\[4\]](#_ftn4)   Adapun untuk mendapatkan pengesahan RPTKA, klub _esports_ harus mengajukan permohonan pengesahan RPTKA kepada Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang terkait secara _online_ yang memuat paling sedikit:[\[5\]](#_ftn5) 1. identitas klub _esports_ selaku pemberi kerja; 2. alasan penggunaan TKA; 3. jabatan/kedudukan TKA tersebut dalam struktur organisasi perusahaan; 4. jumlah TKA yang akan diperkerjakan; 5. jangka waktu penggunaan TKA; 6. lokasi kerja; 7. identitas tenaga kerja pendamping TKA; dan 8. rencana penyerapan tenaga kerja Indonesia setiap tahun. Dalam mengajukan permohonan pengesahan RPTKA, klub _esports_ juga perlu melampirkan dokumen-dokumen pendukung berupa:[\[6\]](#_ftn6) 1. surat permohonan; 2. Nomor Induk Berusaha atau izin usaha klub _esports_; 3. akta dan keputusan pengesahan pendirian dan/atau perubahan dari instansi yang berwenang; 4. bukti wajib lapor ketenagakerjaan; 5. rancangan perjanjian kerja; 6. bagan struktur organisasi perusahaan; 7. surat pernyataan untuk penunjukan tenaga kerja pendamping bagi TKA; 8. surat pernyataan untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia sesuai kualifikasi jabatan yang diduduki TKA; dan 9. surat pernyataan untuk memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada TKA. ### **Ketentuan Hukum Keimigrasian** Setelah klub _esports_ memiliki RPTKA, RPTKA tersebut kemudian dapat digunakan sebagai rekomendasi untuk mendapatkan visa dan izin tinggal bagi atlet _esports_ asing.[\[7\]](#_ftn7) Atlet _esports_ asing yang masuk wilayah Indonesia harus memiliki visa yang sah dan masih berlaku, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa.[\[8\]](#_ftn8) Dalam hal ini, bentuk visa yang diberikan bagi atlet asing yang memasuki wilayah Indonesia dengan tujuan untuk bekerja adalah **Visa Tinggal Terbatas (“VITAS”)**.[\[9\]](#_ftn9) Ketika telah masuk wilayah Indonesia, untuk berada dan tinggal di Indonesia, atlet asing tersebut juga memerlukan izin tinggal berdasarkan visa yang dimiliki.[\[10\]](#_ftn10) Maka dalam hal ini, atlet asing tersebut memerlukan **Izin Tinggal Terbatas (“ITAS”)**.[\[11\]](#_ftn11) Dalam hal ini, tanda masuk bagi pemegang VITAS berlaku juga sebagai ITAS.[\[12\]](#_ftn12) ITAS bagi pekerja, termasuk bagi atlet asing, dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 180 hari, 1 tahun, atau 2 tahun berdasarkan jangka waktu yang tertera pada VITAS mereka.[\[13\]](#_ftn13) Proses pengajuan permohonannya dapat dilakukan oleh atlet itu sendiri maupun oleh klub _esports_ yang akan menaunginya, serta dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:[\[14\]](#_ftn14) 1. paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 bulan; 2. bukti penjaminan dari penjamin (dalam hal ini klub _esports_ atau dana pengganti penjamin) atau jaminan keimigrasian; 3. bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Wilayah Indonesia; 4. pasfoto berwarna; dan 5. dokumen lain untuk menerangkan maksud/tujuan kedatangan. ### **Ketentuan Hukum Keolahragaan dan Peraturan Pengurus Besar _Esports_ Indonesia** Sebagai suatu cabang olahraga prestasi[\[15\]](#_ftn15) yang diakui oleh hukum keolahragaan, _esports_ memiliki induk cabang olahraganya sendiri yakni **[Pengurus Besar _Esports_ Indonesia](https://pbesi.org/en) (“PB ESI”)**. PB ESI memiliki tugas melakukan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga _esports_, dan mempunyai wewenang merumuskan dan menetapkan model pengelolaan, penyelenggaraan pembinaan, dan pengembangan olahraga _esports_.[\[16\]](#_ftn16) Meskipun atlet atau olahragawan asing tidak diatur secara khusus dalam UU Keolahragaan, dalam hal ini, PB ESI melalui **[Peraturan PB ESI](https://pbesi.org/files/034.PERATURAN%20PBESI%2004%20agustus%202021.pdf)** mengatur bahwa terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh atlet profesional asing yang berkompetisi di Indonesia, yakni:[\[17\]](#_ftn17) 1. Surat Rekomendasi Tim _Esports_: Atlet profesional asing wajib memiliki Surat Rekomendasi dari klub _esports_ yang menaunginya. 2. Kartu _Esports_ Indonesia: Atlet profesional asing juga perlu memiliki Kartu _Esports_ Indonesia yang dikeluarkan oleh PB ESI. 3. Visa dan Izin Kerja: Atlet profesional asing wajib memenuhi ketentuan perizinan yang dipersyaratkan oleh Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk melakukan aktivitas profesional di wilayah Indonesia. Selain persyaratan bagi atlet _esports_ asing tersebut, klub _esports_ juga perlu memastikan terpenuhinya hak-hak yang dapat diterima oleh atlet profesional sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan PB ESI sebagai berikut:[\[18\]](#_ftn18)  1. **Upah**: Kontrak kerja harus menyebutkan dengan jelas upah bulanan, baik bagi atlet aktif maupun atlet cadangan. 2. **Kenaikan Upah Berdasarkan Kinerja**: Untuk atlet profesional dengan jangka waktu kontrak kerja melebihi 1 tahun, perlu ada klausul yang memungkinkan adanya diskusi mengenai kenaikan upah berdasarkan prestasi atlet setiap 4 s.d. 6 bulan. 3. **Asuransi**: Klub _esports_ wajib memberikan asuransi kepada atlet profesionalnya minimal sebagai berikut: * Program jaminan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (“BPJS Ketenagakerjaan”); * Asuransi kesehatan; dan * Asuransi perjalanan baik perjalanan domestik maupun internasional. 4. _**Image Rights**_: Kontrak kerja harus menyebutkan besaran bagian keuntungan atlet atas penayangan atau publikasi hak wajah (image rights) atlet. 5. **Klausul _Buyout_ dan Transfer**: perlu ada klausul dalam kontrak kerja yang mengatur persetujuan atlet dalam hal terjadinya buyout dan transfer, termasuk persetujuan terhadap pemutusan hubungan kerja. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4dd0e447183ec/undangundang-nomor-6-tahun-2011/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_keimigrasian) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt623ab3cce9f93/undang-undang-nomor-11-tahun-2022/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_11_2022) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt518a19697ab23/peraturan-pemerintah-nomor-31-tahun-2013/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_31_2013) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt578493f1135b5/peraturan-pemerintah-nomor-26-tahun-2016/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_26_2016) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5f6d901555047/peraturan-pemerintah-nomor-51-tahun-2020/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_51_2020) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6032472bafe24/peraturan-pemerintah-nomor-48-tahun-2021/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_48_2021) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt64d091239244e/peraturan-pemerintah-nomor-40-tahun-2023/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_40_2023) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322aa20df10/peraturan-pemerintah-nomor-34-tahun-2021/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_34_2021) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt64ec48c9c425d/peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-22-tahun-2023/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkumham_22_2023) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6620a18adf6ee/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkumham_11_2024) Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 228 Tahun 2019 tentang Jabatan Tertentu yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5d688fd49d6cf/keputusan-menteri-ketenagakerjaan-nomor-228-tahun-2019/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=kepmenaker_228_2019) Peraturan Pengurus Besar Esports Indonesia Nomor: 034/PB-ESI/B/VI/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Esports di Indonesia [](https://pbesi.org/files/034.PERATURAN%20PBESI%2004%20agustus%202021.pdf) REFERENSI --------- [Pengurus Besar _Esports_ Indonesia](https://pbesi.org/en), yang diakses pada hari Jumat, 14 Juni 2024, pukul 16.22 WIB. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1 angka 13 [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan) (“UU Ketenagakerjaan”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 81 angka 4 [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 42 ayat (1) UU Ketenagakerjaan [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 81 angka 4 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 42 ayat (4) UU Ketenagakerjaan [\[4\]](#_ftnref4) Keputusan Ketiga Lampiran [Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 228 Tahun 2019 tentang Jabatan Tertentu yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5d688fd49d6cf/keputusan-menteri-ketenagakerjaan-nomor-228-tahun-2019/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=kepmenaker_228_2019) (“Kepmenaker 228/2019”) [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 12 ayat (1) dan (2) [Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322aa20df10/peraturan-pemerintah-nomor-34-tahun-2021/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_34_2021) (“PP 34/2021”) [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 12 ayat (3) PP 34/2021 [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 14 ayat (6) PP 34/2021 [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 3 huruf a [Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt518a19697ab23/peraturan-pemerintah-nomor-31-tahun-2013/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_31_2013) (“PP 31/2013”) [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 106 angka 3 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 39 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4dd0e447183ec/undangundang-nomor-6-tahun-2011/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_keimigrasian) _jo._ Pasal 102 ayat (1) dan (2) [Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt64d091239244e/peraturan-pemerintah-nomor-40-tahun-2023/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_40_2023) (“PP 40/2023”) [\[10\]](#_ftnref10) Pasal 112 ayat (1) dan (2) PP 31/2013 [\[11\]](#_ftnref11) Pasal 141 ayat (1) PP 40/2023 [\[12\]](#_ftnref12) Pasal 32 PP 40/2023 [\[13\]](#_ftnref13) Pasal 104 ayat (1) [Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt64ec48c9c425d/peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-22-tahun-2023/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkumham_22_2023) (“Permenkumham 22/2023”) dan Pasal 105 ayat (1) [Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6620a18adf6ee/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkumham_11_2024) (“Permenkumham 11/2024”) [\[14\]](#_ftnref14) Pasal 103 ayat (2) PP 40/2023 [\[15\]](#_ftnref15) Pasal 21 ayat (1) dan (2) [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt623ab3cce9f93/undang-undang-nomor-11-tahun-2022/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_11_2022) (“UU Keolahragaan”) [\[16\]](#_ftnref16) Pasal 36 ayat (4) dan (5) UU Keolahragaan [\[17\]](#_ftnref17) Pasal 4 ayat (4) [Peraturan Pengurus Besar _Esports_ Indonesia Nomor: 034/PB-ESI/B/VI/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan _Esports_ di Indonesia](https://pbesi.org/files/034.PERATURAN%20PBESI%2004%20agustus%202021.pdf) (“Peraturan PB ESI”) [\[18\]](#_ftnref18) Pasal 5 ayat (1) Peraturan PB ESI Tags ---- [game](/tag/game) [gim](/tag/gim) [esports](/tag/esports)

ULASAN LENGKAPKLINIK TERKAITBisakah WNA Memiliki SIM di Indonesia?09 Agt 2023Jerat Pasal Kecelakaan karena Mabuk Saat Berkendara11 Jul 2023Sanksi Bagi Pelajar yang Berkendara Tanpa SIM03 Jul 2023Dokumen Penting yang Wajib Diperhatikan Saat Berkendara05 Jun 2015Terima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel dibawah ini adalah pemutakhiran dari artikel yang berjudul Tata Cara Mengurus SIM yang Mati dan Hilang yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan dipublikasikan pada tanggal 21 Oktober 2015.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Arti dan Fungsi SIMSurat Izin Mengemudi (“SIM”) adalah bukti legitimasi kompetensi pengemudi sesuai jenis dan golongan SIM yang dimilikinya setelah memenuhi persyaratan administrasi, usia, kesehatan jasmani maupun rohani, serta dinyatakan lulus melalui proses pengujian.[1]Pada dasarnya, menurut Pasal 2 ayat (1) Perpol 5/2021, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor (“ranmor”) wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Hal serupa juga diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UU LLAJ sebagai berikut:Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.Adapun SIM diterbitkan Polri[2] dan terdiri atas:[3]SIM ranmor perseorangan;SIM ranmor umum; danSIM internasional.Kami asumsikan bahwa kendaraan yang Anda miliki adalah kendaraan bermotor pribadi/perseorangan, maka SIM yang Anda miliki termasuk pada SIM ranmor perseorangan.Lantas, apa sanksi jika mengendarai kendaraan bermotor tanpa memiliki SIM?Sanksi Jika Tidak Dapat Menunjukkan SIM dan Tidak Memiliki SIMMenurut Pasal 106 ayat (5) huruf b UU LLAJ, pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, maka setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib menunjukan SIM. Sanksi bagi pengendara kendaraan bermotor yang tidak dapat menunjukkan SIM saat pemeriksaan diatur dalam Pasal 288 ayat (2) UU LLAJ, sebagai berikut:Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan dan/atau denda paling banyak Rp250.000,00.Apabila ternyata diketahui pengendara kendaraan bermotor tidak mempunyai SIM, maka sanksinya lebih berat sebagaimana diatur dalam Pasal 281 UU LLAJ:Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00.Masa Berlaku SIMBerkaitan dengan pertanyaan Anda, SIM ranmor perseorangan dan SIM ranmor umum tidak berlaku lagi apabila:[4]habis masa berlakunya; dandilakukan pencabutan SIM oleh Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (“Satpas”) yang menerbitkannya.Masa berlaku dari SIM ranmor perseorangan dan SIM ranmor umum adalah 5 tahun terhitung mulai tanggal penerbitan dan dapat diperpanjangan sebelum habis masa berlakunya.[5]SIM yang habis masa berlakunya itu dikenal dengan istilah “SIM mati”. Jika ingin pengajuan penggantian SIM yang mati maka diperlukan pengajuan SIM Baru.[6]Penerbitan SIM selain dilakukan pada SIM yang sudah mati dilaksanakan juga terhadap:[7]SIM baru;perpanjangan SIM;peningkatan golongan SIM;penurunan golongan SIM;perubahan data pengemudi;penggantian SIM hilang atau rusak; danakibat pencabutan SIM atas dasar putusan pengadilan.Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk perpanjangan SIM pada dasarnya harus dilakukan sebelum lewat masa berlakunya. Jika dilakukan saat SIM telah lewat masa berlakunya maka harus diajukan penerbitan SIM baru.Syarat Administrasi Penerbitan SIM Selanjutnya, perlu Anda ketahui bahwa penerbitan SIM meliputi persyaratan dan tata cara pelaksanaan penerbitan SIM[8], yang dilaksanakan berdasarkan permohonan.[9]Adapun persyaratan untuk penerbitan SIM terdiri atas:[10]usia;administrasi;kesehatan; danlulus ujianDalam membuat SIM, pemohon yang ingin membuat SIM harus memenuhi persyaratan administrasi. Persyaratan administrasi untuk penerbitan SIM ranmor perseorangan dan SIM ranmor umum meliputi:[11]mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran SIM secara manual atau menunjukkan tanda bukti pendaftaran secara elektronik;melampirkan fotokopi dan memperlihatkan identitas diri Kartu Tanda Penduduk Elektronik bagi warga negara Indonesia atau dokumen keimigrasian bagi warga negara asing;melampirkan fotokopi sertifikat pendidikan dan pelatihan mengemudi dengan memperlihatkan yang aslinyamelampirkan surat hasil verifikasi kompetensi mengemudi yang diterbitkan oleh sekolah mengemudi yang terakreditasi, bagi pemohon SIM perorangan yang tidak mengikuti pendidikan dan pelatihan mengemudi atau belajar sendiri;melampirkan fotokopi surat izin kerja asli dari Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan bagi warga negara asing yang bekerja di Indonesia;melaksanakan perekaman biometri berupa sidik jari dan/atau pengenalan wajah maupun retina mata;melampirkan tanda bukti kepesertaan aktif dalam program jaminan Kesehatan nasional; danmenyerahkan bukti pembayaran penerimaan bukan pajak.Selain itu, untuk penggantian SIM hilang terdapat tambahan persyaratan administrasi yaitu melampirkan surat tanda penerimaan laporan kehilangan dari Polri.[12]Sedangkan dalam pertanyaan Anda, jika perpanjangan dilakukan setelah lewat waktu (SIM mati), maka harus melakukan ujian teori, ujian keterampilan melalui simulator dan ujian praktik karena harus diajukan penerbitan SIM baru.[13]Tata Cara Pelaksanaan Penerbitan SIMSelanjutnya, tata cara pelaksanaan penerbitan SIM ranmor perseorangan dan SIM ranmor umum meliputi:[14]Pendaftaran, yaitu kegiatan penerimaan permohonan penerbitan SIM dari pemohon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Perpol 5/2021 (usia, administrasi, tes kesehatan, dan lulus ujian) yang dilakukan oleh kelompok kerja pendaftaran;[15]Identifikasi, yaitu kegiatan mengidentifikasi data pemohon berdasarkan kelengkapan dokumen yang dilakukan oleh kelompok kerja identifikasi;[16]Pencerahan dan pengujian, yaitu kegiatan pemberian pencerahan dan pelaksanaan pengujian terhadap pemohon yang dilakukan oleh kelompok kerja pencerahan dan pengujian pada unit ujian teori, unit ujian keterampilan melalui simulator;[17]Pencetakan dan penyerahan, yaitu kegiatan mencetak dan menyerahkan SIM kepada pemohon yang dilakukan oleh kelompok kerja pencetakan dan penyerahan;[18] danPengarsipan, yaitu kegiatan penataan, penyimpanan, pemeliharaan, pemusnahan, dan penyajian arsip yang dilakukan oleh kelompok kerja pengarsipan.[19]Sebagai informasi, penerbitan SIM yang dilaksanakan terhadap penggantian SIM hilang/rusak, tidak meliputi pencerahan dan pengujian.[20]Kemudian, penerbitan SIM ini dilakukan oleh Satpas[21] yaitu unsur pelaksana Polri di bidang lalu lintas yang menyelenggarakan kegiatan registrasi dan identifikasi pengemudi.[22]Dalam penerbitan SIM A dan SIM C seperti yang Anda miliki, maka dapat dilakukan pada Satpas level I, Satpas level II, Satpas level III, Satpas level IV, Satpas Pembantu dan Satpas Keliling.[23]Pembuatan SIM Baru dan Perpanjang SIM secara OnlineMenjawab pertanyaan Anda tentang bagaimana cara mengurus SIM yang sudah mati secara online? Pada dasarnya, proses pembuatan dan perpanjangan SIM dapat dilakukan secara daring/online.Dilansir dari laman Digital Korlantas, tata cara melakukan pembuatan SIM baru secara online adalah sebagai berikut:Download aplikasi Digital Korlantas Polri dan lakukan verifikasi data.Klik Menu SIM lalu pilih pendaftaran SIM. Ikuti petunjuk pengisian data yang dibutuhkan dan lakukan pembayaran pendaftaran SIM.Lakukan ujian teori. Jika lulus, pilih tanggal untuk melakukan ujian praktik di Satpas yang sudah dipilih.SIM dapat diambil setelah lulus ujian praktikSedangkan untuk melakukan perpanjangan SIM secara online adalah sebagai berikut:Download aplikasi Digital Korlantas Polri dan lakukan verifikasi data.Klik menu SIM lalu pilih perpanjangan SIM. Ikuti petunjuk pengisian data yang dibutuhkan dan lakukan pembayaran perpanjangan SIM.Satpas akan melakukan verifikasi data dan dokumen. Jika data dan dokumen yang dibutuhkan lengkap dan benar, SIM akan segera dicetak.SIM siap dikirim atau siap diambil di Satpas.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan JalanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KerjaUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023Peraturan Kepolisian Negara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin MengemudiPeraturan Kepolisian Negara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin MengemudiREFERENSIDigital Korlantas, yang diakses pada hari Kamis, 13 Juni 2024, pukul 13.30 WIB.[1] Pasal 1 angka 6 Peraturan Kepolisian Negara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi (“Perpol 2/2023”)[2] Pasal 2 ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi (“Perpol 5/2021”)[3] Pasal 3 ayat (1) Perpol 2/2023[4] Pasal 5 ayat (1) Perpol 5/2021[5] Pasal 4 ayat (1) Perpol 5/2021[6] Pasal 4 ayat (3) Perpol 5/2021[7] Pasal 6 ayat (3) Perpol 5/2021[8] Pasal 6 ayat (1) Perpol 5/2021[9] Pasal 6 ayat (2) Perpol 5/2021[10] Pasal 7 Perpol 5/2021[11] Pasal 9 ayat (1) huruf a Perpol 2/2023[12] Pasal 9 ayat (3) huruf b Perpol 2/2023[13] Pasal 14 ayat (1) huruf a Perpol 2/2023 dan Pasal 16 ayat (1) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) huruf a Perpol 5/2021[14] Pasal 20 ayat (1) huruf a Perpol 5/2021[15] Pasal 22 ayat (1) Perpol 5/2021[16] Pasal 23 ayat (1) Perpol 5/2021[17] Pasal 24 ayat (1) Perpol 5/2021[18] Pasal 25 ayat (1) Perpol 2/2023[19] Pasal 26 ayat (1) Perpol 5/2021[20] Pasal 20 ayat (3) huruf c Perpol 5/2021[21] Pasal 20 ayat (2) Perpol 5/2021[22] Pasal 1 angka 9 Perpol 2/2023[23] Pasal 30 ayat (4), (5), (6), dan (7) Perpol 5/2021Tagssimlalu lintaskendaraan bermotor

Saya punya pertanyaan, bagaimana cara mengurus SIM mati? Bisakah mengurus SIM mati online? Apa saja syarat administrasi untuk penerbitan SIM? Jika saya mengendarai kendaraan tanpa SIM, apa sanksinya? Mengingat saya baru akan mengurus SIM mati saya. Sebagai informasi, SIM mati yang saya miliki SIM A dan C.

Untuk perpanjangan SIM, pada dasarnya harus dilakukan sebelum lewat masa berlakunya. Tapi, jika memang perpanjangan dilakukan saat SIM telah lewat masa berlakunya (SIM mati) seperti kasus Anda, maka harus diajukan permohonan SIM baru. Sedangkan untuk SIM yang rusak/hilang, Anda dapat melakukan penggantian SIM tanpa melakukan ujian teori dan ujian keterampilan melalui simulator. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.   Bisakah WNA Memiliki SIM di Indonesia?09 Agt 2023Jerat Pasal Kecelakaan karena Mabuk Saat Berkendara11 Jul 2023Sanksi Bagi Pelajar yang Berkendara Tanpa SIM03 Jul 2023Dokumen Penting yang Wajib Diperhatikan Saat Berkendara05 Jun 2015Bisakah WNA Memiliki SIM di Indonesia?09 Agt 2023Jerat Pasal Kecelakaan karena Mabuk Saat Berkendara11 Jul 2023Sanksi Bagi Pelajar yang Berkendara Tanpa SIM03 Jul 2023Dokumen Penting yang Wajib Diperhatikan Saat Berkendara05 Jun 2015Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-mengurus-sim-mati-secara-ionline-i-lt561ea191e3124/

Cara Mengurus SIM Mati secara Online

pages/9/page-6.html

ULASAN LENGKAP -------------- ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Bisakah WNA Memiliki SIM di Indonesia? ](/klinik/a/bisakah-wna-memiliki-sim-di-indonesia-lt555ecfcb9891e/)  09 Agt 2023 [ #### Jerat Pasal Kecelakaan karena Mabuk Saat Berkendara ](/klinik/a/jerat-pasal-kecelakaan-karena-mabuk-saat-berkendara-lt5215d2e60c211/)  11 Jul 2023 [ #### Sanksi Bagi Pelajar yang Berkendara Tanpa SIM ](/klinik/a/sanksi-bagi-pelajar-yang-berkendara-tanpa-sim-lt52809204e59ce/)  03 Jul 2023 [ #### Dokumen Penting yang Wajib Diperhatikan Saat Berkendara ](/klinik/a/dokumen-penting-yang-wajib-diperhatikan-saat-berkendara-lt553c42ee2e7a9/)  05 Jun 2015 [](#!) Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel dibawah ini adalah pemutakhiran dari artikel yang berjudul _Tata Cara Mengurus SIM yang Mati dan Hilang_ yang dibuat oleh [Tri Jata Ayu Pramesti, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/tri-jata-ayu-pramesti--sh-lt5165540a9b53c/) dan dipublikasikan pada tanggal 21 Oktober 2015.** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Arti dan Fungsi SIM** **Surat Izin Mengemudi (“SIM”)** adalah bukti legitimasi kompetensi pengemudi sesuai jenis dan golongan SIM yang dimilikinya setelah memenuhi persyaratan administrasi, usia, kesehatan jasmani maupun rohani, serta dinyatakan lulus melalui proses pengujian.[\[1\]](#_ftn1) Pada dasarnya, menurut **Pasal 2 ayat (1) [Perpol 5/2021](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60654faca20c8/peraturan-kepolisian-nomor-5-tahun-2021/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpol_5_2021)**, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor (“ranmor”) wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Hal serupa juga diatur dalam **Pasal 77 ayat (1) [UU LLAJ](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a604fcfd406d/undangundang-nomor-22-tahun-2009/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_22_2009)** sebagai berikut: _Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan._ Adapun SIM diterbitkan Polri[\[2\]](#_ftn2) dan terdiri atas:[\[3\]](#_ftn3) 1. SIM ranmor perseorangan; 2. SIM ranmor umum; dan 3. SIM internasional. Kami asumsikan bahwa kendaraan yang Anda miliki adalah **kendaraan bermotor pribadi/perseorangan**, maka SIM yang Anda miliki termasuk pada **SIM ranmor perseorangan**. Lantas, apa sanksi jika mengendarai kendaraan bermotor tanpa memiliki SIM? ### **Sanksi Jika Tidak Dapat Menunjukkan SIM dan Tidak Memiliki SIM** Menurut **Pasal 106 ayat (5) huruf b UU LLAJ**, pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, maka setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib menunjukan SIM. Sanksi bagi pengendara kendaraan bermotor yang **tidak dapat menunjukkan SIM saat pemeriksaan** diatur dalam **Pasal 288 ayat (2) UU LLAJ**, sebagai berikut: _Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan dan/atau denda paling banyak Rp250.000,00._ Apabila ternyata diketahui pengendara kendaraan bermotor **tidak mempunyai SIM**, maka sanksinya lebih berat sebagaimana diatur dalam **Pasal 281 UU LLAJ**: _Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00._ ### **Masa Berlaku SIM** Berkaitan dengan pertanyaan Anda, SIM ranmor perseorangan dan SIM ranmor umum tidak berlaku lagi apabila:[\[4\]](#_ftn4) 1. habis masa berlakunya; dan 2. dilakukan pencabutan SIM oleh Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (“Satpas”) yang menerbitkannya. Masa berlaku dari SIM ranmor perseorangan dan SIM ranmor umum adalah 5 tahun terhitung mulai tanggal penerbitan dan dapat diperpanjangan sebelum habis masa berlakunya.[\[5\]](#_ftn5) SIM yang habis masa berlakunya itu dikenal dengan istilah “SIM mati”. **Jika ingin pengajuan penggantian SIM yang mati maka diperlukan pengajuan SIM Baru**.[\[6\]](#_ftn6) Penerbitan SIM selain dilakukan pada SIM yang sudah mati dilaksanakan juga terhadap:[\[7\]](#_ftn7) 1. **SIM baru**; 2. **perpanjangan SIM**; 3. peningkatan golongan SIM; 4. penurunan golongan SIM; 5. perubahan data pengemudi; 6. **penggantian SIM hilang atau rusak**; dan 7. akibat pencabutan SIM atas dasar putusan pengadilan. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk perpanjangan SIM pada dasarnya harus dilakukan sebelum lewat masa berlakunya. Jika dilakukan saat SIM telah lewat masa berlakunya maka harus diajukan penerbitan SIM baru. ### **Syarat Administrasi Penerbitan SIM** Selanjutnya, perlu Anda ketahui bahwa penerbitan SIM meliputi persyaratan dan tata cara pelaksanaan penerbitan SIM[\[8\]](#_ftn8), yang dilaksanakan berdasarkan permohonan.[\[9\]](#_ftn9) Adapun persyaratan untuk penerbitan SIM terdiri atas:[\[10\]](#_ftn10) 1. usia; 2. **administrasi**; 3. kesehatan; dan 4. lulus ujian Dalam membuat SIM, pemohon yang ingin membuat SIM harus memenuhi persyaratan administrasi. Persyaratan administrasi untuk penerbitan SIM ranmor perseorangan dan SIM ranmor umum meliputi:[\[11\]](#_ftn11) 1. mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran SIM secara manual atau menunjukkan tanda bukti pendaftaran secara elektronik; 2. melampirkan fotokopi dan memperlihatkan identitas diri Kartu Tanda Penduduk Elektronik bagi warga negara Indonesia atau dokumen keimigrasian bagi warga negara asing; 3. melampirkan fotokopi sertifikat pendidikan dan pelatihan mengemudi dengan memperlihatkan yang aslinya 4. melampirkan surat hasil verifikasi kompetensi mengemudi yang diterbitkan oleh sekolah mengemudi yang terakreditasi, bagi pemohon SIM perorangan yang tidak mengikuti pendidikan dan pelatihan mengemudi atau belajar sendiri; 5. melampirkan fotokopi surat izin kerja asli dari Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan bagi warga negara asing yang bekerja di Indonesia; 6. melaksanakan perekaman biometri berupa sidik jari dan/atau pengenalan wajah maupun retina mata; 7. melampirkan tanda bukti kepesertaan aktif dalam program jaminan Kesehatan nasional; dan 8. menyerahkan bukti pembayaran penerimaan bukan pajak. Selain itu, untuk penggantian SIM hilang terdapat tambahan persyaratan administrasi yaitu melampirkan surat tanda penerimaan laporan kehilangan dari Polri.[\[12\]](#_ftn12) Sedangkan dalam pertanyaan Anda, jika perpanjangan dilakukan setelah lewat waktu (SIM mati), maka harus melakukan ujian teori, ujian keterampilan melalui simulator dan ujian praktik karena harus diajukan penerbitan SIM baru.[\[13\]](#_ftn13) ### **Tata Cara Pelaksanaan Penerbitan SIM** Selanjutnya, tata cara pelaksanaan penerbitan SIM ranmor perseorangan dan SIM ranmor umum meliputi:[\[14\]](#_ftn14) 1. **Pendaftaran**, yaitu kegiatan penerimaan permohonan penerbitan SIM dari pemohon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Perpol 5/2021 (usia, administrasi, tes kesehatan, dan lulus ujian) yang dilakukan oleh kelompok kerja pendaftaran;[\[15\]](#_ftn15) 2. **Identifikasi**, yaitu kegiatan mengidentifikasi data pemohon berdasarkan kelengkapan dokumen yang dilakukan oleh kelompok kerja identifikasi;[\[16\]](#_ftn16) 3. **Pencerahan dan pengujian**, yaitu kegiatan pemberian pencerahan dan pelaksanaan pengujian terhadap pemohon yang dilakukan oleh kelompok kerja pencerahan dan pengujian pada unit ujian teori, unit ujian keterampilan melalui simulator;[\[17\]](#_ftn17) 4. **Pencetakan dan penyerahan**, yaitu kegiatan mencetak dan menyerahkan SIM kepada pemohon yang dilakukan oleh kelompok kerja pencetakan dan penyerahan;[\[18\]](#_ftn18) dan 5. **Pengarsipan**, yaitu kegiatan penataan, penyimpanan, pemeliharaan, pemusnahan, dan penyajian arsip yang dilakukan oleh kelompok kerja pengarsipan.[\[19\]](#_ftn19) Sebagai informasi, penerbitan SIM yang dilaksanakan terhadap penggantian SIM hilang/rusak, **tidak meliputi pencerahan dan pengujian**.[\[20\]](#_ftn20) Kemudian, penerbitan SIM ini dilakukan oleh Satpas[\[21\]](#_ftn21) yaitu unsur pelaksana Polri di bidang lalu lintas yang menyelenggarakan kegiatan registrasi dan identifikasi pengemudi.[\[22\]](#_ftn22) Dalam penerbitan SIM A dan SIM C seperti yang Anda miliki, maka dapat dilakukan pada Satpas level I, Satpas level II, Satpas level III, Satpas level IV, Satpas Pembantu dan Satpas Keliling.[\[23\]](#_ftn23) ### **Pembuatan SIM Baru dan Perpanjang SIM secara _Online_** Menjawab pertanyaan Anda tentang bagaimana cara mengurus SIM yang sudah mati secara _online_? Pada dasarnya, proses pembuatan dan perpanjangan SIM dapat dilakukan secara daring/_online_. Dilansir dari laman **[Digital Korlantas](https://www.digitalkorlantas.id/sim/)**, tata cara melakukan **pembuatan SIM baru** secara _online_ adalah sebagai berikut: 1. _Download_ aplikasi Digital Korlantas Polri dan lakukan verifikasi data. 2. Klik Menu SIM lalu pilih pendaftaran SIM. Ikuti petunjuk pengisian data yang dibutuhkan dan lakukan pembayaran pendaftaran SIM. 3. Lakukan ujian teori. Jika lulus, pilih tanggal untuk melakukan ujian praktik di Satpas yang sudah dipilih. 4. SIM dapat diambil setelah lulus ujian praktik Sedangkan untuk melakukan **perpanjangan SIM** secara _online_ adalah sebagai berikut: 1. _Download_ aplikasi Digital Korlantas Polri dan lakukan verifikasi data. 2. Klik menu SIM lalu pilih perpanjangan SIM. Ikuti petunjuk pengisian data yang dibutuhkan dan lakukan pembayaran perpanjangan SIM. 3. Satpas akan melakukan verifikasi data dan dokumen. Jika data dan dokumen yang dibutuhkan lengkap dan benar, SIM akan segera dicetak. 4. SIM siap dikirim atau siap diambil di Satpas. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a604fcfd406d/nprt/1060/uu-no-22-tahun-2009-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023) Peraturan Kepolisian Negara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60654faca20c8/peraturan-kepolisian-nomor-5-tahun-2021/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpol_5_2021) Peraturan Kepolisian Negara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt643653a67b590/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpol_2_2023) REFERENSI --------- [Digital Korlantas](https://www.digitalkorlantas.id/sim/), yang diakses pada hari Kamis, 13 Juni 2024, pukul 13.30 WIB. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1 angka 6 [Peraturan Kepolisian Negara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt643653a67b590/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpol_2_2023) (“Perpol 2/2023”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 2 ayat (2) [Peraturan Kepolisian Negara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60654faca20c8/peraturan-kepolisian-nomor-5-tahun-2021/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpol_5_2021) (“Perpol 5/2021”) [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 3 ayat (1) Perpol 2/2023 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 5 ayat (1) Perpol 5/2021 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 4 ayat (1) Perpol 5/2021 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 4 ayat (3) Perpol 5/2021 [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 6 ayat (3) Perpol 5/2021 [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 6 ayat (1) Perpol 5/2021 [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 6 ayat (2) Perpol 5/2021 [\[10\]](#_ftnref10) Pasal 7 Perpol 5/2021 [\[11\]](#_ftnref11) Pasal 9 ayat (1) huruf a Perpol 2/2023 [\[12\]](#_ftnref12) Pasal 9 ayat (3) huruf b Perpol 2/2023 [\[13\]](#_ftnref13) Pasal 14 ayat (1) huruf a Perpol 2/2023 dan Pasal 16 ayat (1) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) huruf a Perpol 5/2021 [\[14\]](#_ftnref14) Pasal 20 ayat (1) huruf a Perpol 5/2021 [\[15\]](#_ftnref15) Pasal 22 ayat (1) Perpol 5/2021 [\[16\]](#_ftnref16) Pasal 23 ayat (1) Perpol 5/2021 [\[17\]](#_ftnref17) Pasal 24 ayat (1) Perpol 5/2021 [\[18\]](#_ftnref18) Pasal 25 ayat (1) Perpol 2/2023 [\[19\]](#_ftnref19) Pasal 26 ayat (1) Perpol 5/2021 [\[20\]](#_ftnref20) Pasal 20 ayat (3) huruf c Perpol 5/2021 [\[21\]](#_ftnref21) Pasal 20 ayat (2) Perpol 5/2021 [\[22\]](#_ftnref22) Pasal 1 angka 9 Perpol 2/2023 [\[23\]](#_ftnref23) Pasal 30 ayat (4), (5), (6), dan (7) Perpol 5/2021 Tags ---- [sim](/tag/sim) [lalu lintas](/tag/lalu-lintas) [kendaraan bermotor](/tag/kendaraan-bermotor)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITApa Maksud Putusan Bersifat Final dan Mengikat?23 Apr 2024Kekuatan Hukum Produk Hukum MA: PERMA SEMA, Fatwa, dan SK KMA22 Agt 2023Sengketa MA vs MK, Lembaga Mana yang Berwenang Menyelesaikan? 28 Apr 2022Beda Wewenang KY dan MA dalam Pengawasan Hakim01 Mar 2022Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Wewenang Mahkamah Agung untuk Melakukan Judicial ReviewBelajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Sebelum menjawab inti pertanyaan Anda, perlu kami terangkan mengenai arti dari judicial review. Menurut Jimly Asshiddiqie, secara bahasa Inggris Amerika Serikat, judicial review dapat diartikan sebagai upaya hukum untuk menggugat atau menguji tiga norma hukum berupa regeling (peraturan), beschikking (keputusan), dan vonis (judgement) melalui peradilan.[1]Lebih lanjut, dalam konsep pengujian undang-undang, khususnya berkaitan dengan pengujian oleh kekuasaan kehakiman, review berarti memandang, menilai, atau menguji kembali. Jika suatu undang-undang sudah sah sebagai undang-undang, maka pengujiannya disebut judicial review.[2]Sehingga, dapat dikatakan bahwa dalam konteks ini, judicial review adalah pengujian terhadap peraturan perundang-undangan melalui lembaga peradilan. Adapun, disarikan dari artikel Bedanya Judicial Review dengan Hak Uji Materiil judicial review dapat berupa pengujian materiil yaitu menguji materi muatan peraturan perundang-undangan dan pengujian formil yaitu pengujian atas pembentukan peraturan perundang-undangan.Dalam konteks judicial review di Mahkamah Agung, Pasal 24A ayat (2) UUD 1945 memberikan wewenang kepada Mahkamah Agung untuk mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang.Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 31 ayat (2) UU 3/2009 putusan Mahkamah Agung yang menyatakan tidak sah suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Jika mengacu pada ketentuan ini, maka judicial review di Mahkamah Agung dapat berupa pengujian formil maupun materiil.Akan tetapi, dalam PERMA 1/2011 sepanjang penelusuran kami hanya diatur mengenai uji materiil. Pasal 1 ayat (1) PERMA 1/2011 menerangkan yang dimaksud dengan hak uji materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi.Dengan demikian, untuk menyederhanakan jawaban, kami akan membahas mengenai sifat putusan hak uji materiil yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sifat Putusan Judicial Review oleh Mahkamah Agung Untuk melakukan judicial review di Mahkamah Agung, maka perlu mengajukan permohonan keberatan, yaitu suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan.[3]Apabila Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan keberatan itu beralasan, maka Mahkamah Agung mengabulkan permohonan keberatan tersebut. Akan tetapi, jika Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan keberatan itu tidak beralasan, maka Mahkamah Agung menolak permohonan keberatan tersebut.[4]Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung.[5] Kemudian, peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.[6]Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang dimohonkan keberatan sebagai tidak sah atau tidak berlaku untuk umum, serta memerintahkan kepada instansi yang bersangkutan segera mencabutnya.[7]Selanjutnya, Panitera Mahkamah Agung mencantumkan petikan putusan dalam Berita Negara. Dalam waktu 90 hari setelah putusan Mahkamah Agung itu dikirimkan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan tersebut ternyata tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum.[8]Lantas, apakah putusan Mahkamah Agung bersifat final? Untuk menjawab hal tersebut, pada prinsipnya, terhadap putusan mengenai permohonan keberatan itu, tidak dapat diajukan peninjauan kembali. Ketentuan ini termaktub di dalam Pasal 9 PERMA 1/2011.Suatu putusan apabila tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh, berarti telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan memperoleh kekuatan hukum mengikat (resjudicata pro veritate habeteur).[9]Lebih lanjut, apabila ditelusuri dalam Direktori Putusan MA tentang Hak Uji Materiil, pengujian uji materiil setara dengan tingkat proses peninjauan kembali dan status putusannya adalah berkekuatan hukum tetap.Dengan demikian, sifat dari putusan judicial review oleh Mahkamah Agung adalah inkracht van gewijsde atau berkekuatan hukum tetap. Jika suatu peraturan perundang-undangan dikabulkan dan dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku umum, maka peraturan perundang-undangan yang dimohonkan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.Akan tetapi, menurut Ni’matul Huda dan R. Nazriyah dalam buku Teori & Pengujian Peraturan Perundang-undangan (hal. 143), norma yang memerintahkan kepada instansi yang bersangkutan untuk melakukan pencabutan terhadap peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku untuk umum tersebut, dapat menimbulkan persoalan yaitu mengurangi kepastian hukum putusan Mahkamah Agung. Sebab, dapat timbul penafsiran bahwa karena belum dicabut, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tetap berlaku. Contoh Putusan Judicial Review MASalah satu putusan mengenai uji materiil di MA adalah Putusan MA No. 23/P/HUM/2024. Pokok perkara dalam putusan tersebut adalah pengujian Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU 9/2020 mengenai syarat calon gubernur dan wakil gubernur adalah 30 tahun, dan bupati/wali kota dan wakil bupati/wakil wali kota 25 tahun, terhitung sejak penetapan pasangan calon. Ketentuan tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 (hal. 10 – 11).Alasan yang disampaikan pemohon adalah dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, terdapat tahapan-tahapan yang harus dilewati, mulai dari pengumuman pendaftaran pasangan calon kepala daerah hingga pengusulan pengangkatan calon terpilih. Dengan dilaluinya tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tersebut, cenderung melewati batas usia minimal sejak penetapan pasangan calon. Sehingga, peraturan KPU tersebut dianggap tidak adaptif dan tidak prediktif (hal. 12 – 13).Sehingga, persyaratan usia minimal tidak tepat ditempatkan pada saat penetapan pasangan calon, karena proses pencalonan tidak saja mencakup penetapan pasangan calon, namun juga sampai tahap pengesahan pengangkatan/pelantikan calon terpilih (hal. 15).Alasan lainnya adalah bahwa norma dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU 9/2020 telah menyelisihi asas kepastian hukum dan berpotensi terjadi konflik norma (hal. 14 – 15).Atas permohonan keberatan oleh pemohon tersebut, Mahkamah Agung (“MA”) berpendapat bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 tidak tegas menjelaskan kapan usia calon kepala daerah itu dihitung. Sementara, pemilihan kepala daerah terdapat banyak tahapan, sehingga membuka ruang penafsiran dalam memberi makna pasti kapan usia tersebut harus dipenuhi (hal. 58).Lebih lanjut, MA berpendapat bahwa penerapan open legal policy oleh KPU dalam memberi tafsir terhadap kapan usia calon kepala daerah, terbukti telah melahirkan makna dan tafsir yang berbeda satu dengan lainnya, dan tidak tertutup kemungkinan akan kembali terjadi perubahan makna dan tafsir terhadap hal tersebut di masa mendatang (hal. 59).Terlebih, dalam Pasal 54 UU 10/2016 diatur perihal penggantian pasangan calon oleh partai politik jika salah satu pasangan calon meninggal dunia. Lantas, apakah calon pengganti itu harus diterbitkan kembali penetapan pasangan calon atau tidak, dan apakah penghitungan usia calon kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon pengganti? Keadan ini berpotensi menyebabkan adanya ketidakpastian hukum jika usia calon ditetapkan pada tahapan penetapan pasangan calon (hal. 59).MA juga berpendapat bahwa usia minimum bagi jabatan-jabatan dalam sistem hukum tata negara haruslah dimaknai usia ketika yang bersangkutan dilantik dan diberi wewenang oleh negara untuk melakukan suatu tindakan pemerintahan dan melekat semua hak dan kewajibannya sebagai organ negara maupun pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara (hal. 61).Atas setidaknya pertimbangan yang kami sebutkan di atas, MA menyatakan Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU 9/2020 bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu UU 10/2016, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak pelantikan pasangan Calon Terpilih” (hal. 68).Selanjutnya, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk mencabut Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU 9/2020 dan memerintahkan kepada panitera MA untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara (hal. 68).Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah AgungUndang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah AgungUndang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah AgungPeraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji MateriilPUTUSANPutusan Mahkamah Agung Nomor 23/P/HUM/2024. REFERENSIJimly Asshiddiqqie. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. Jakarta: Konstitusi Press, 2006;Ni’matul Huda dan R. Nazriyah. Teori & Pengujian Peraturan Perundang-undangan. Bandung: Nusa Media, 2011;Novendri M. Nggilu. Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi Vol. 16 No, 1, Maret 2019;Direktori Putusan MA tentang Hak Uji Materiil, yang diakses pada Jumat, 14 Juni 2024, pukul 09.15 WIB.[1] Jimly Asshiddiqqie. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hal. 1 – 2[2] Jimly Asshiddiqqie. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hal. 3 – 4[3] Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (“PERMA 1/2011”)[4] Pasal 6 ayat (1) dan (3) PERMA 1/2011[5] Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (“UU 3/2009”)[6] Pasal 31 ayat (4) UU 3/2009[7] Pasal 6 ayat (2) PERMA 1/2011[8] Pasal 8 PERMA 1/2011[9] Novendri M. Nggilu. Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi Vol. 16 No, 1, Maret 2019, hal. 52Tagsmahkamah agunghakim agungjudicial review

Saya ingin bertanya, jika sifat putusan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi adalah erga omnes, final and binding, lantas bagaimana sifat putusan pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung?

Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan yang memiliki wewenang untuk melakukan judicial review terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi. Jika putusan judicial review oleh Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, bagaimana sifat putusan judicial review yang dilakukan oleh Mahkamah Agung?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Apa Maksud Putusan Bersifat Final dan Mengikat?23 Apr 2024Kekuatan Hukum Produk Hukum MA: PERMA SEMA, Fatwa, dan SK KMA22 Agt 2023Sengketa MA vs MK, Lembaga Mana yang Berwenang Menyelesaikan? 28 Apr 2022Beda Wewenang KY dan MA dalam Pengawasan Hakim01 Mar 2022Apa Maksud Putusan Bersifat Final dan Mengikat?23 Apr 2024Kekuatan Hukum Produk Hukum MA: PERMA SEMA, Fatwa, dan SK KMA22 Agt 2023Sengketa MA vs MK, Lembaga Mana yang Berwenang Menyelesaikan? 28 Apr 2022Beda Wewenang KY dan MA dalam Pengawasan Hakim01 Mar 2022Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/sifat-putusan-ijudicial-review-i-oleh-mahkamah-agung-lt666981df1ed1e/

Sifat Putusan Judicial Review oleh Mahkamah Agung

pages/9/page-7.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Apa Maksud Putusan Bersifat Final dan Mengikat? ](/klinik/a/maksud-putusan-bersifat-final-dan-mengikat-lt56fe01b271988/)  23 Apr 2024 [ #### Kekuatan Hukum Produk Hukum MA: PERMA SEMA, Fatwa, dan SK KMA ](/klinik/a/kekuatan-hukum-produk-hukum-ma--perma-sema--fatwa--dan-sk-kma-cl6102/)  22 Agt 2023 [ #### Sengketa MA vs MK, Lembaga Mana yang Berwenang Menyelesaikan? ](/klinik/a/sengketa-ma-vs-mk--lembaga-mana-yang-berwenang-menyelesaikan-lt5e60b8476a3da/)  28 Apr 2022 [ #### Beda Wewenang KY dan MA dalam Pengawasan Hakim ](/klinik/a/beda-wewenang-ky-dan-ma-dalam-pengawasan-hakim-lt580fd463233f4/)  01 Mar 2022 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Wewenang Mahkamah Agung untuk Melakukan _Judicial Review_** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Sebelum menjawab inti pertanyaan Anda, perlu kami terangkan mengenai arti dari _judicial review._ Menurut **Jimly Asshiddiqie**, secara bahasa Inggris Amerika Serikat, _judicial review_ dapat diartikan sebagai upaya hukum untuk menggugat atau menguji tiga norma hukum berupa _regeling_ (peraturan), _beschikking_ (keputusan), dan vonis (_judgement_) melalui peradilan.[\[1\]](#_ftn1) Lebih lanjut, dalam konsep pengujian undang-undang, khususnya berkaitan dengan pengujian oleh kekuasaan kehakiman, _review_ berarti memandang, menilai, atau menguji kembali. Jika suatu undang-undang sudah sah sebagai undang-undang, maka pengujiannya disebut _judicial review.[**\[2\]**](#_ftn2)_ Sehingga, dapat dikatakan bahwa dalam konteks ini, _judicial review_ adalah pengujian terhadap peraturan perundang-undangan melalui lembaga peradilan. Adapun, disarikan dari artikel [**Bedanya _Judicial Review_ dengan Hak Uji Materiil**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bedanya-ijudicial-review-i-dengan-hak-uji-materiil-cl4257/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=JR_uji_materi) _judicial review_ dapat berupa pengujian materiil yaitu menguji materi muatan peraturan perundang-undangan dan pengujian formil yaitu pengujian atas pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks _judicial review_ di Mahkamah Agung, **Pasal 24A ayat (2)** [**UUD 1945**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945) memberikan wewenang kepada Mahkamah Agung untuk mengadili pada tingkat kasasi, **menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang**, dan mempunyai kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Lebih lanjut, berdasarkan **Pasal 31 ayat (2)** [**UU 3/2009**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28864?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_3_2009) putusan Mahkamah Agung yang menyatakan tidak sah suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan **bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi** **atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku**. Jika mengacu pada ketentuan ini, maka _judicial review_ di Mahkamah Agung dapat berupa pengujian formil maupun materiil. Akan tetapi, dalam [**PERMA 1/2011**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4dfefecc6e548/node/21/peraturan-ma-no-1-tahun-2011-hak-uji-materiil?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perma_1_2011) sepanjang penelusuran kami hanya diatur mengenai uji materiil. **Pasal 1 ayat (1) PERMA 1/2011** menerangkan yang dimaksud dengan **hak uji materiil** adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi. Dengan demikian, untuk menyederhanakan jawaban, kami akan membahas mengenai sifat putusan hak uji materiil yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. ### **Sifat Putusan _Judicial Review_ oleh Mahkamah Agung** Untuk melakukan _judicial review_ di Mahkamah Agung, maka perlu mengajukan **permohonan keberatan**, yaitu suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan.[\[3\]](#_ftn3) Apabila Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan keberatan itu beralasan, maka Mahkamah Agung mengabulkan permohonan keberatan tersebut. Akan tetapi, jika Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan keberatan itu tidak beralasan, maka Mahkamah Agung menolak permohonan keberatan tersebut.[\[4\]](#_ftn4) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung.[\[5\]](#_ftn5) Kemudian, peraturan perundang-undangan yang dinyatakan **tidak sah** itu **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**.[\[6\]](#_ftn6) Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang dimohonkan keberatan sebagai tidak sah atau tidak berlaku untuk umum, **serta memerintahkan kepada instansi yang bersangkutan segera mencabutnya**.[\[7\]](#_ftn7) Selanjutnya, Panitera Mahkamah Agung mencantumkan **petikan putusan dalam Berita Negara**. Dalam waktu **90 hari setelah putusan** Mahkamah Agung itu dikirimkan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan tersebut ternyata tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum.[\[8\]](#_ftn8) Lantas, apakah putusan Mahkamah Agung bersifat final? Untuk menjawab hal tersebut, pada prinsipnya, terhadap putusan mengenai permohonan keberatan itu, **tidak dapat diajukan peninjauan kembali**. Ketentuan ini termaktub di dalam **Pasal 9 PERMA 1/2011**. Suatu putusan apabila tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh, berarti telah mempunyai kekuatan hukum tetap (_inkracht van gewijsde_) dan memperoleh kekuatan hukum mengikat (_resjudicata pro veritate habeteur_).[\[9\]](#_ftn9) Lebih lanjut, apabila ditelusuri dalam [**Direktori Putusan MA tentang Hak Uji Materiil**](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/mahkamah-agung/kategori/hak-uji-materiil-1.html), pengujian uji materiil setara dengan tingkat proses peninjauan kembali dan status putusannya adalah **berkekuatan hukum tetap**. Dengan demikian, sifat dari putusan _judicial review_ oleh Mahkamah Agung adalah _inkracht van gewijsde_ atau berkekuatan hukum tetap. Jika suatu peraturan perundang-undangan dikabulkan dan dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku umum, maka peraturan perundang-undangan yang dimohonkan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Akan tetapi, menurut **Ni’matul Huda dan R. Nazriyah** dalam buku _Teori & Pengujian Peraturan Perundang-undangan_ (hal. 143), norma yang memerintahkan kepada instansi yang bersangkutan untuk melakukan pencabutan terhadap peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku untuk umum tersebut, dapat menimbulkan persoalan yaitu mengurangi kepastian hukum putusan Mahkamah Agung. Sebab, dapat timbul penafsiran bahwa karena belum dicabut, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tetap berlaku. ### **Contoh Putusan _Judicial Review_ MA** Salah satu putusan mengenai uji materiil di MA adalah [**Putusan MA No. 23/P/HUM/2024**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt665eb8f9b171b/putusan-mahkamah-agung-nomor-23-phum2024/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MA_23_2024). Pokok perkara dalam putusan tersebut adalah pengujian **Pasal 4 ayat (1) huruf d** [**PKPU 9/2020**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5f51b74401485/peraturan-komisi-pemilihan-umum-nomor-9-tahun-2020/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=peraturan_kpu_9_2020) mengenai syarat calon gubernur dan wakil gubernur adalah 30 tahun, dan bupati/wali kota dan wakil bupati/wakil wali kota 25 tahun, terhitung sejak penetapan pasangan calon. Ketentuan tersebut dianggap bertentangan dengan **Pasal 7 ayat (2) huruf e** [**UU 10/2016**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt578e1c1341856/undang-undang-nomor-10-tahun-2016?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_10_2016) (hal. 10 – 11). Alasan yang disampaikan pemohon adalah dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, terdapat tahapan-tahapan yang harus dilewati, mulai dari pengumuman pendaftaran pasangan calon kepala daerah hingga pengusulan pengangkatan calon terpilih. Dengan dilaluinya tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tersebut, cenderung melewati batas usia minimal sejak penetapan pasangan calon. Sehingga, peraturan KPU tersebut dianggap tidak adaptif dan tidak prediktif (hal. 12 – 13). Sehingga, persyaratan usia minimal tidak tepat ditempatkan pada saat penetapan pasangan calon, karena proses pencalonan tidak saja mencakup penetapan pasangan calon, namun juga sampai tahap pengesahan pengangkatan/pelantikan calon terpilih (hal. 15). Alasan lainnya adalah bahwa norma dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU 9/2020 telah menyelisihi asas kepastian hukum dan berpotensi terjadi konflik norma (hal. 14 – 15). Atas permohonan keberatan oleh pemohon tersebut, Mahkamah Agung (“MA”) berpendapat bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 tidak tegas menjelaskan kapan usia calon kepala daerah itu dihitung. Sementara, pemilihan kepala daerah terdapat banyak tahapan, sehingga membuka ruang penafsiran dalam memberi makna pasti kapan usia tersebut harus dipenuhi (hal. 58). Lebih lanjut, MA berpendapat bahwa penerapan _open legal policy_ oleh KPU dalam memberi tafsir terhadap kapan usia calon kepala daerah, terbukti telah melahirkan makna dan tafsir yang berbeda satu dengan lainnya, dan tidak tertutup kemungkinan akan kembali terjadi perubahan makna dan tafsir terhadap hal tersebut di masa mendatang (hal. 59). Terlebih, dalam Pasal 54 UU 10/2016 diatur perihal penggantian pasangan calon oleh partai politik jika salah satu pasangan calon meninggal dunia. Lantas, apakah calon pengganti itu harus diterbitkan kembali penetapan pasangan calon atau tidak, dan apakah penghitungan usia calon kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon pengganti? Keadan ini berpotensi menyebabkan adanya ketidakpastian hukum jika usia calon ditetapkan pada tahapan penetapan pasangan calon (hal. 59). MA juga berpendapat bahwa usia minimum bagi jabatan-jabatan dalam sistem hukum tata negara haruslah dimaknai usia ketika yang bersangkutan dilantik dan diberi wewenang oleh negara untuk melakukan suatu tindakan pemerintahan dan melekat semua hak dan kewajibannya sebagai organ negara maupun pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara (hal. 61). Atas setidaknya pertimbangan yang kami sebutkan di atas, MA menyatakan Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU 9/2020 **bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi** yaitu UU 10/2016, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “_berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota **terhitung sejak pelantikan pasangan Calon Terpilih**”_ (hal. 68). Selanjutnya, **memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk mencabut** Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU 9/2020 dan memerintahkan kepada panitera MA untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara (hal. 68). Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [**di sini**](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/3781/nprt/2/undangundang-nomor-14-tahun-1985?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_14_1985) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17917?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_5_2004) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28864?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_3_2009) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4dfefecc6e548/node/21/peraturan-ma-no-1-tahun-2011-hak-uji-materiil?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perma_1_2011) PUTUSAN ------- [Putusan Mahkamah Agung Nomor 23/P/HUM/2024](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt665eb8f9b171b/putusan-mahkamah-agung-nomor-23-phum2024/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MA_23_2024). REFERENSI --------- 1. Jimly Asshiddiqqie. _Hukum Acara Pengujian Undang-Undang._ Jakarta: Konstitusi Press, 2006; 2. Ni’matul Huda dan R. Nazriyah. _Teori & Pengujian Peraturan Perundang-undangan._ Bandung: Nusa Media, 2011; 3. Novendri M. Nggilu. _Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi._ Jurnal Konstitusi Vol. 16 No, 1, Maret 2019; 4. [Direktori Putusan MA tentang Hak Uji Materiil](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/mahkamah-agung/kategori/hak-uji-materiil-1.html), yang diakses pada Jumat, 14 Juni 2024, pukul 09.15 WIB. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Jimly Asshiddiqqie. _Hukum Acara Pengujian Undang-Undang._ Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hal. 1 – 2 [\[2\]](#_ftnref2) Jimly Asshiddiqqie. _Hukum Acara Pengujian Undang-Undang._ Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hal. 3 – 4 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 1 ayat (3) [Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4dfefecc6e548/node/21/peraturan-ma-no-1-tahun-2011-hak-uji-materiil?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perma_1_2011) (“PERMA 1/2011”) [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 6 ayat (1) dan (3) PERMA 1/2011 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 31 ayat (3) [Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28864?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_3_2009) (“UU 3/2009”) [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 31 ayat (4) UU 3/2009 [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 6 ayat (2) PERMA 1/2011 [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 8 PERMA 1/2011 [\[9\]](#_ftnref9) Novendri M. Nggilu. _Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi._ Jurnal Konstitusi Vol. 16 No, 1, Maret 2019, hal. 52 Tags ---- [mahkamah agung](/tag/mahkamah-agung) [hakim agung](/tag/hakim-agung) [judicial review](/tag/judicial-review)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Lafal Sumpah di Pengadilan Bagi Penganut Kepercayaan yang dibuat Letezia Tobing, S.H., M.Kn. yang pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 5 Agustus 2016, kemudian dimutakhirkan pertama kali pada 7 Juli 2022.KLINIK TERKAITSaksi A Charge, A de Charge, Mahkota, dan Alibi10 Jun 2024Bisakah Hakim Mengajukan Saksi dalam Perkara Pidana?01 Feb 2024Sahkah Keterangan Anak sebagai Saksi Tindak Pidana?19 Sep 2023Bisakah Rekaman Video Keterangan Saksi Jadi Alat Bukti?09 Mar 2023Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Guna menyederhanakan jawaban, kami berasumsi yang Anda maksud adalah sumpah yang dilakukan oleh saksi dalam peradilan pidana umum. Patut Anda ketahui sebelumnya, kewajiban mengucapkan sumpah ini diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP yang berbunyi:Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.Yang dimaksud saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Namun kemudian, Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010 memperluas arti saksi adalah mencakup yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.Baca juga: Saksi A Charge, A de Charge, Mahkota, dan AlibiAdapun keterangan saksi termasuk salah satu alat bukti yang sah sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP.Bahkan jika saksi tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji, maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedangkan ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan negara paling lama 14 hari.[1]Dalam tenggang waktu penyanderaan tersebut telah lewat, dan saksi tetap tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, maka keterangan saksi yang tidak disumpah atau mengucapkan janji tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, melainkan hanya keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.[2]Teks Sumpah Saksi di PengadilanSebelum membahas lebih jauh mengenai lafal sumpah di pengadilan, berdasarkan pedoman yang dibuat Mahkamah Agung berjudul Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, untuk menyeragamkan cara-cara dan lafaz sumpah di muka persidangan, maka yang menuntun lafaz sumpah adalah hakim yang memimpin sidang (hal. 236).Adapun teks sumpah saksi di pengadilan disesuaikan dengan cara agama masing-masing, yaitu (hal. 237-238):Untuk sumpah saksi di pengadilan agama Islam (saksi yang beragama Islam), mengucapkan sumpah dengan cara berdiri dan mengucapkan lafaz sumpah agama Islam di pengadilan sebagai berikut:“WALLAHI” atau (DEMI ALLAH) “SAYA BERSUMPAH BAHWA SAYA AKAN MENERANGKAN DENGAN SEBENARNYA DAN TIADA LAIN DARI PADA YANG SEBENARNYA.”Sumpah saksi Kristen di pengadilan (saksi yang beragama Kristen Protestan atau Katolik) berdiri sambil mengangkat tangan sebelah kanan sampai setinggi telinga dan merentangkan jari telunjuk dan jari tengah sehingga merupakan bentuk huruf “V”, sedangkan untuk yang beragama Katolik dengan merentangkan jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis, dengan mengucapkan sumpah agama Kristen di pengadilan ataupun Katolik yang bunyinya sebagai berikut:“SAYA BERSUMPAH/BERJANJI BAHWA SAYA AKAN MENERANGKAN DENGAN SEBENARNYA DAN TIADA LAIN DARI PADA YANG SEBENARNYA,” “SEMOGA TUHAN MENOLONG SAYA.”Sumpah saksi Hindu (saksi yang beragama Hindu) berdiri sambil mengucapkan sumpah agama Hindu di pengadilan yang bunyinya sebagai berikut:“OM ATAH PARAMA WISESA,” “SAYA BERSUMPAH BAHWA SAYA AKAN MENERANGKAN DENGAN SEBENARNYA DAN TIADA LAIN DARI YANG SEBENARNYA.”Sumpah saksi Budha (saksi yang beragama Budha) berdiri/berlutut sambil mengucapkan bunyi sumpah saksi di pengadilan yang berbunyi sebagai berikut:“DAMI SANG HYANG ADI BUDHA,” SAYA BERSUMPAH BAHWA SAYA AKAN MENERANGKAN DENGAN SEBENARNYA DAN TIADA LAIN DARI YANG SEBENARNYA.”Dalam hal ada saksi yang karena kepercayaannya tidak bersedia mengucapkan sumpah, maka yang bersangkutan cukup mengucapkan janji sebagai berikut:“SAYA BERJANJI BAHWA SAYA AKAN MENERANGKAN DENGAN SEBENARNYA DAN TIADA LAIN DARI YANG SEBENARNYA.”Demikian jawaban dari kami tentang bunyi sumpah saksi di pengadilan, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.PUTUSANPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010.REFERENSIMahkamah Agung. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan. Buku II, 2009.[1] Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”)[2] Pasal 161 ayat (2) dan penjelasannya KUHAPTagsacara peradilanhukumhukumonlineketerangan saksiklinik hukumonlineperdatapidanasaksi

Bagaimana bunyi atau teks sumpah saksi di pengadilan? Misalnya sumpah agama Hindu di pengadilan, sumpah saksi Islam atau Kristen di pengadilan, atau sumpah agama lainnya di pengadilan?

Bunyi sumpah di pengadilan yang diucapkan oleh saksi yang dalam hal ini kami asumsikan pada peradilan pidana umum telah diatur dalam pedoman Mahkamah Agung. Bagaimana lafal sumpah di pengadilan? Apakah berbeda bunyi sumpah agama Hindu, sumpah agama Kristen, sumpah agama Islam, dan agama lainnya? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.  Saksi A Charge, A de Charge, Mahkota, dan Alibi10 Jun 2024Bisakah Hakim Mengajukan Saksi dalam Perkara Pidana?01 Feb 2024Sahkah Keterangan Anak sebagai Saksi Tindak Pidana?19 Sep 2023Bisakah Rekaman Video Keterangan Saksi Jadi Alat Bukti?09 Mar 2023Saksi A Charge, A de Charge, Mahkota, dan Alibi10 Jun 2024Bisakah Hakim Mengajukan Saksi dalam Perkara Pidana?01 Feb 2024Sahkah Keterangan Anak sebagai Saksi Tindak Pidana?19 Sep 2023Bisakah Rekaman Video Keterangan Saksi Jadi Alat Bukti?09 Mar 2023Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/sumpah-saksi-di-pengadilan-lt5508ec800e4c5/

Bunyi Sumpah Saksi di Pengadilan sesuai Kepercayaannya

pages/9/page-8.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul** _**Lafal Sumpah di Pengadilan Bagi Penganut Kepercayaan**_ **yang dibuat [Letezia Tobing, S.H., M.Kn.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/letezia-tobing--sh--mkn-lt506aec66ed27e) yang pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 5 Agustus 2016, kemudian dimutakhirkan pertama kali pada 7 Juli 2022.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Saksi _A Charge_, _A de Charge_, Mahkota, dan Alibi ](/klinik/a/saksi-a-charge-a-de-charge-mahkota-dan-alibi-lt50c7ea823e57d/)  10 Jun 2024 [ #### Bisakah Hakim Mengajukan Saksi dalam Perkara Pidana? ](/klinik/a/bisakah-hakim-mengajukan-saksi-dalam-perkara-pidana-lt65b7ba8b64499/)  01 Feb 2024 [ #### Sahkah Keterangan Anak sebagai Saksi Tindak Pidana? ](/klinik/a/sahkah-keterangan-anak-sebagai-saksi-tindak-pidana-lt4d4ab984cb02d/)  19 Sep 2023 [ #### Bisakah Rekaman Video Keterangan Saksi Jadi Alat Bukti? ](/klinik/a/bisakah-rekaman-video-keterangan-saksi-jadi-alat-bukti-lt6409a6e266af6/)  09 Mar 2023 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. Guna menyederhanakan jawaban, kami berasumsi yang Anda maksud adalah sumpah yang dilakukan oleh saksi dalam peradilan pidana umum. Patut Anda ketahui sebelumnya, kewajiban mengucapkan sumpah ini diatur dalam **Pasal 160 ayat (3) [KUHAP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHAP)** yang berbunyi: Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) _Sebelum memberi keterangan, **saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing**, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya._ Yang dimaksud saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Namun kemudian, [**Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5003e3de56409/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-65-puu-viii-2010?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MK_65_2010) memperluas arti saksi adalah mencakup yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Baca juga: **[Saksi A Charge, A de Charge, Mahkota, dan Alibi](https://www.hukumonline.com/klinik/a/saksi-memberatkan--meringankan--mahkota--dan-alibi-lt50c7ea823e57d?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=saksi_memberatkan)** Adapun keterangan saksi termasuk salah satu alat bukti yang sah sebagaimana tercantum dalam **Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP**. Bahkan jika saksi tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji, maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedangkan ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan negara paling lama 14 hari.[\[1\]](#_ftn1) Dalam tenggang waktu penyanderaan tersebut telah lewat, dan saksi tetap tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, maka **keterangan saksi yang tidak disumpah atau mengucapkan janji tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah**, melainkan hanya keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.[\[2\]](#_ftn2) ### **Teks Sumpah Saksi di Pengadilan** Sebelum membahas lebih jauh mengenai lafal sumpah di pengadilan, berdasarkan pedoman yang dibuat **Mahkamah Agung** berjudul _[Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan](https://drive.google.com/file/d/0B8UmywKU22gmYml3VlRaT3V3YzQ/edit?resourcekey=0-Cfg0hqBk7IF3lnbetKOfFQ)_, untuk menyeragamkan cara-cara dan lafaz sumpah di muka persidangan, maka yang menuntun lafaz sumpah adalah hakim yang memimpin sidang (hal. 236). Adapun teks sumpah saksi di pengadilan disesuaikan dengan cara agama masing-masing, yaitu (hal. 237-238): 1. Untuk sumpah saksi di pengadilan agama Islam (**saksi yang beragama Islam**), mengucapkan sumpah dengan cara berdiri dan mengucapkan lafaz sumpah agama Islam di pengadilan sebagai berikut: **“WALLAHI” atau (DEMI ALLAH) “SAYA BERSUMPAH BAHWA SAYA AKAN MENERANGKAN DENGAN SEBENARNYA DAN TIADA LAIN DARI PADA YANG SEBENARNYA.”** 2. Sumpah saksi Kristen di pengadilan (**saksi yang beragama Kristen Protestan atau Katolik**) berdiri sambil mengangkat tangan sebelah kanan sampai setinggi telinga dan merentangkan jari telunjuk dan jari tengah sehingga merupakan bentuk huruf “V”, sedangkan untuk yang beragama Katolik dengan merentangkan jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis, dengan mengucapkan sumpah agama Kristen di pengadilan ataupun Katolik yang bunyinya sebagai berikut: **“SAYA BERSUMPAH/BERJANJI BAHWA SAYA AKAN MENERANGKAN DENGAN SEBENARNYA DAN TIADA LAIN DARI PADA YANG SEBENARNYA,” “SEMOGA TUHAN MENOLONG SAYA.”** 3. Sumpah saksi Hindu (**saksi yang beragama Hindu**) berdiri sambil mengucapkan sumpah agama Hindu di pengadilan yang bunyinya sebagai berikut: **“OM ATAH PARAMA WISESA,” “SAYA BERSUMPAH BAHWA SAYA AKAN MENERANGKAN DENGAN SEBENARNYA DAN TIADA LAIN DARI YANG SEBENARNYA.”** 4. Sumpah saksi Budha (**saksi yang beragama Budha**) berdiri/berlutut sambil mengucapkan bunyi sumpah saksi di pengadilan yang berbunyi sebagai berikut: **“DAMI SANG HYANG ADI BUDHA,” SAYA BERSUMPAH BAHWA SAYA AKAN MENERANGKAN DENGAN SEBENARNYA DAN TIADA LAIN DARI YANG SEBENARNYA.”** 5. Dalam hal ada saksi yang karena kepercayaannya tidak bersedia mengucapkan sumpah, maka yang bersangkutan cukup mengucapkan janji sebagai berikut: **“SAYA BERJANJI BAHWA SAYA AKAN MENERANGKAN DENGAN SEBENARNYA DAN TIADA LAIN DARI YANG SEBENARNYA.”** Demikian jawaban dari kami tentang bunyi sumpah saksi di pengadilan, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHAP). PUTUSAN ------- [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5003e3de56409/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-65-puu-viii-2010?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MK_65_2010). REFERENSI --------- Mahkamah Agung. [_Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan_](https://drive.google.com/file/d/0B8UmywKU22gmYml3VlRaT3V3YzQ/edit?resourcekey=0-Cfg0hqBk7IF3lnbetKOfFQ). Buku II, 2009. [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 161 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHAP) (“KUHAP”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 161 ayat (2) dan penjelasannya KUHAP Tags ---- [acara peradilan](/tag/acara-peradilan) [hukum](/tag/hukum) [hukumonline](/tag/hukumonline) [keterangan saksi](/tag/keterangan-saksi) [klinik hukumonline](/tag/klinik-hukumonline) [perdata](/tag/perdata) [pidana](/tag/pidana) [saksi](/tag/saksi)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran keempat dari artikel dengan judul sama yang dibuat pertama kali oleh Bimo Prasetio, Pamela Permatasari, Fetroki Rhomanda, dan Dwinanda Febriany dan dipublikasikan pada Selasa, 20 Maret 2012, kemudian dimutakhirkan pertama kali oleh Abi Jam’an Kurnia, S.H. pada Jumat, 22 Februari 2019, yang kedua kali dimutakhirkan pada Jumat, 13 November 2020, dan ketiga kali dimutakhirkan oleh Erizka Permatasari, S.H. pada 3 Oktober 2023.KLINIK TERKAITKemudahan Pendirian PT untuk Usaha Mikro dan Kecil 18 Mar 2024Perbedaan Modal Dasar, Modal Ditempatkan, dan Modal Disetor PT18 Jan 2024Upah di Bawah Standar Minimum, Ini Langkah Hukumnya06 Sep 2023Perbedaan Dewan Direksi dan Direksi dalam UU PT24 Jul 2023Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Sebelum menjawab pertanyaan Anda, perlu Anda ketahui terlebih dahulu definisi dari Perusahaan Dagang. Perusahaan Dagang atau sering juga disebut sebagai Usaha Dagang (“PD/UD”) adalah suatu badan usaha yang dijalankan secara mandiri oleh satu orang saja dan tidak memerlukan suatu partner dalam berusaha. Di mata hukum, PD/UD sama dengan pemiliknya, yang artinya, tidak ada pemisahan kekayaan ataupun pemisahan tanggung jawab antara PD/UD dan pemiliknya.[1]Wajibkah Mengubah Jenis Badan Usaha?Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Menjawab pertanyaan Anda, apabila yang Anda maksud status usaha yaitu jenis badan usaha, maka untuk mengubah suatu jenis badan usaha bergantung pada visi misi dan tujuan dari badan usaha itu. Dalam hal ini, apabila PD/UD saat ini berjalan sesuai dengan kegiatan usahanya, maka PD/UD tersebut tidak perlu untuk “diubah” menjadi badan usaha lainnya.Namun, apabila dalam perkembangannya dari perusahaan skala kecil PD/UD memiliki visi misi dan tujuan untuk memperluas kegiatan PD/UD dan/atau diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan, maka jenis PD/UD tersebut dapat "diubah" dengan membentuk badan usaha baru.Adapun berdasarkan peraturan perundang-undangan tertentu, suatu badan usaha diwajibkan berbentuk badan hukum, seperti rumah sakit yang didirikan oleh masyarakat yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang pelayanan kesehatan[2], kecuali untuk rumah sakit yang diselenggarakan oleh badan hukum yang bersifat nirlaba.[3]Selain itu, jika ada penyertaan modal asing dalam badan usaha tersebut, maka badan usaha tersebut wajib untuk berbentuk badan hukum yaitu Perseroan Terbatas (“PT”).[4]Sehingga apabila dalam perkembangannya PD/UD akan melakukan kegiatan usaha sebagaimana disebutkan sebelumnya dan/atau terdapat penyertaan modal asing dalam badan usahanya, maka PD/UD tersebut wajib untuk berbentuk badan hukum.Untuk mengetahui badan usaha yang tepat untuk PD/UD, berikut kami uraikan karakteristik jenis badan usaha di Indonesia. Apa saja jenis-jenis badan usaha? Berapa banyak jenis badan usaha? Pada dasarnya terdiri dari badan usaha berbentuk badan hukum dan badan usaha bukan berbentuk badan hukum, sebagai berikut:1. Badan Usaha Berbentuk Badan HukumKarakteristik suatu badan hukum yaitu adanya pemisahan kekayaan pemilik dengan kekayaan badan usaha, sehingga pemilik hanya bertanggung jawab sebatas harta yang dimilikinya.[5] Adapun jenis badan usaha yang berbentuk badan hukum terdiri dari:Perseroan Terbatas (“PT”)Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas (hal. 33-36), menjelaskan pada dasarnya suatu PT harus memenuhi syarat:merupakan persekutuan modal;didirikan berdasar perjanjian;melakukan kegiatan usaha;lahirnya perseroan melalui proses hukum dalam bentuk pengesahan pemerintah.Karena PT adalah persekutuan modal, maka pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.[6]Terkait modal dasar, besarannya ditentukan berdasarkan keputusan para pendiri PT.[7] Modal dasar PT harus ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25% yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.[8]b. YayasanYayasan merupakan badan hukumyang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.[9] Yayasan bisa melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha.[10]c. KoperasiKoperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasar atas asas kekeluargaan.[11] Sifat keanggotaan koperasi yaitu sukarela bahwa tidak ada paksaan untuk menjadi anggota koperasi dan terbuka bahwa tidak ada pengecualian untuk menjadi anggota koperasi.[12]2. Badan Usaha Bukan Berbentuk Badan HukumKemudian karakteristik badan usaha yang bukan berbentuk badan hukum yaitu tidak ada pemisahan antara kekayaan badan usaha dengan kekayaan pemiliknya. Jenis badan usaha bukan berbentuk badan hukum terdiri dari:Persekutuan PerdataPersekutuan perdata (maatschap) adalah perjanjian di mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.[13] Karena persekutuan perdata merupakan badan usaha bukan berbentuk badan hukum, maka para sekutu bertanggung jawab secara pribadi sesuai kesepakatan mereka sendiri atau sesuai dengan ketentuan undang-undang.[14]FirmaFirma merupakan suatu perseroan yang didirikan untuk melakukan suatu usaha di bawah satu nama bersama.[15] Para anggota memiliki tanggung jawab renteng terhadap firma.[16]Persekutuan Komanditer (“CV”)Pada dasarnya perusahaan CV di Indonesia terdiri dari pesero aktif dan pesero pasif/komanditer.[17] Pesero aktif bertanggung jawab sampai dengan harta pribadi[18], sedangkan pesero pasif hanya bertanggung jawab sebesar modal yang telah disetorkan ke dalam CV.[19]Irma Devita dalam bukunya Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Mendirikan Badan Usaha, menerangkan apabila PD/UD akan "diubah" dengan jenis badan usaha lainnya, maka pendiri PD/UD tersebut dapat membuat Akta Pembubaran yang menyatakan bahwa terhitung sejak tanggal tertentu, PD/UD tersebut menyatakan diri bubar. Dengan akta ini, pendiri bisa mengajukan pencabutan atas izin yang telah/pernah dia peroleh (hal. 7).Namun, apabila pendirian usaha tersebut tidak disertai Akta Notaris, tapi memiliki izin usaha lengkap, yang bersangkutan dapat membuat pernyataan berhenti dari usaha tersebut kemudian melaporkan ke setiap instansi penerbit perizinan yang dimaksud agar secara administratif dan publik, PD/UD itu sudah dinyatakan berakhir sehingga kewajibannya selaku subjek pajak juga berakhir (hal. 7). Maka, pengusaha dapat mendirikan badan usaha yang sesuai dengan karakteristik dan visi misi yang diinginkan.Perjanjian KerjaPada dasarnya perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis atau lisan,[20] sehingga suatu perjanjian kerja tidak harus dibuat secara tertulis. Namun khusus perjanjian kerja waktu tertentu,[21] wajib dibuat secara tertulis. Agar perjanjian yang dibuat pengusaha dengan pekerja sah secara hukum, perjanjian itu haruslah memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 KUH Perdatajo. Pasal 52 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, yaitu:Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;Kemampuan atau kecakapan untuk membuat suatu perikatan;Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; danPekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Apabila syarat-syarat diatas telah terpenuhi, maka perjanjian kerja sah meski tidak dibuat secara tertulis. Implikasinya, telah terjadi hubungan kerja antara kedua pihak.[22] Jadi, pengusaha yang membuat perjanjian secara lisan dengan pekerja sudah merupakan perjanjian yang memiliki akibat hukum.Sehingga, perjanjian baik secara tertulis maupun lisan antara pengusaha dengan pekerja tetap memiliki hubungan hukum di antara mereka selama perjanjian itu sah secara hukum dengan mengikuti syarat-syarat sahnya perjanjian.Kewajiban Membentuk Peraturan PerusahaanSetiap pengusaha yang mempekerjakan pekerja sekurang-kurangnya 10 orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.[23]Yang dimaksud dengan pengusaha menurut Pasal 1 angka 5 huruf a UU Ketenagakerjaan:Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.Dari kedua pasal tersebut, bisa disimpulkan perusahaan (termasuk PD/UD) harus memiliki peraturan perusahaan jika mempekerjakan pekerja sejumlah 10 orang atau lebih.Hak-Hak PekerjaAdapun hak-hak pekerja adalah sebagai berikut:Memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja;[24]Memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja;[25]Memperoleh waktu istirahat dan cuti dengan ketentuan:[26]istirahat antara jam kerja paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama 4 jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja;istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggucuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja bekerja selama 12 bulan secara terus menerusperusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.Memperoleh perlindungan atas:[27]keselamatan dan kesehatan kerja;moral dan kesusilaan; danperlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.Memperoleh upah yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;[28]Memperoleh jaminan sosial tenaga kerja;[29]Membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh;[30]Melakukan mogok kerja sebagai akibat gagalnya perundingan;[31]Menerima pembayaran uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima jika terjadi pemutusan hubungan kerja;[32]Hak khusus untuk pekerja/buruh perempuan:[33]Memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan;Memperoleh istirahat selama 1,5 bulan jika mengalami keguguran kandungan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan. Demikian jawaban dari kami tentang jenis-jenis badan usaha, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PerdataKitab Undang-Undang Hukum DagangUndang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang PerkoperasianUndang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang YayasanUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang YayasanUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaanUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman ModalUndang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan TerbatasPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KerjaUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor KeuanganUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang KesehatanREFERENSIIrma Devita Purnamasari. Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Mendirikan Badan Usaha. Bandung: Penerbit Kaifa, 2010;Yahya Harahap. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika, 2016;Tanggung Jawab Hukum Atas Bentuk Usaha Badan Hukum dan Bentuk Usaha Non Badan Hukum. Jurnal Mercatoria, Vol. 8, No. 1, Juni 2015;Agus Sardjono, et.al. Pengantar Hukum Dagang. cet.3. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.[1] Irma Devita Purnamasari. Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Mendirikan Badan Usaha. Bandung: Penerbit Kaifa, 2010, hal. 3[2] Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (“UU Kesehatan”)[3] Pasal 185 ayat (4) UU Kesehatan[4] Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“UU Penanaman Modal”)[5] Yohana. Tanggung Jawab Hukum Atas Bentuk Usaha Badan Hukum dan Bentuk Usaha Non Badan Hukum. Jurnal Mercatoria, Vol. 8, No. 1, Juni 2015, hal. 48[6] Pasal 3 ayat (1) dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”)[7] Pasal 109 angka 3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 32 ayat (2) UU PT[8] Pasal 33 ayat (1) dan (2) UU PT[9] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (“UU Yayasan”)[10] Pasal 3 ayat (1) UU Yayasan[11] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (“UU Koperasi”)[12] Pasal 5 ayat (1) huruf a dan penjelasannya UU Koperasi[13] Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [14] Agus Sardjono, et.al, Pengantar Hukum Dagang. cet.3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, hal. 26-27[15] Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (“KUHD”)[16] Pasal 18 KUHD[17] Pasal 19 KUHD[18] Agus Sardjono, et.al. Pengantar Hukum Dagang. cet.3. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, hal. 67[19] Pasal 20 KUHD[20] Pasal 51 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)[21] Pasal 51 UU Ketenagakerjaan dan penjelasannya[22] Pasal 50 UU Ketenagakerjaan[23] Pasal 108 ayat (1) UU Ketenagakerjaan[24] Pasal 11 UU Ketenagakerjaan[25] Pasal 18 ayat (1) UU Ketenagakerjaan[26] Pasal 81 angka 25 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 79 UU Ketenagakerjaan[27] Pasal 86 ayat (1) UU UU Ketenagakerjaan[28] Pasal 81 angka 27 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 88 UU Ketenagakerjaan[29] Pasal 99 ayat (1) UU Ketenagakerjaan[30] Pasal 104 ayat (1) UU Ketenagakerjaan[31] Pasal 137 UU Ketenagakerjaan[32] Pasal 81 angka 47 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 156 ayat (1) UU Ketenagakerjaan[33] Pasal 82 UU KetenagakerjaanTagsbadan usahapersekutuan perdataperseroan terbatascv

Suatu kegiatan usaha yang berdiri dengan status perusahaan dagang atau usaha dagang (toko) yang telah berkembang secara kualitas dan kuantitas usaha, apakah wajib untuk mengubah jenis badan usaha? Bagaimana hubungan hukumnya dengan tenaga kerja yang dipekerjakan di tempat usahanya tersebut manakala hubungan antara pengusaha dan pekerja tidak dilandasi dengan perjanjian? Wajib atau tidakkah perusahaan/usaha dagang tersebut untuk membentuk peraturan perusahaan, serta apa saja hak-hak pekerja? Terima kasih.

Apabila dalam perkembangannya Perusahaan Dagang/Usaha Dagang (“PD/UD”) memiliki visi misi dan tujuan untuk memperluas kegiatan PD/UD dan/atau diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan, maka jenis PD/UD dapat “diubah” dengan membentuk jenis badan usaha baru. Ada berapakah jenis badan usaha berdasarkan penggolongannya? Pada dasarnya jenis badan usaha di Indonesia terdiri dari badan hukum dan bukan badan hukum. Lantas, bagaimana karakteristik masing-masing dari badan usaha? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Kemudahan Pendirian PT untuk Usaha Mikro dan Kecil 18 Mar 2024Perbedaan Modal Dasar, Modal Ditempatkan, dan Modal Disetor PT18 Jan 2024Upah di Bawah Standar Minimum, Ini Langkah Hukumnya06 Sep 2023Perbedaan Dewan Direksi dan Direksi dalam UU PT24 Jul 2023Kemudahan Pendirian PT untuk Usaha Mikro dan Kecil 18 Mar 2024Perbedaan Modal Dasar, Modal Ditempatkan, dan Modal Disetor PT18 Jan 2024Upah di Bawah Standar Minimum, Ini Langkah Hukumnya06 Sep 2023Perbedaan Dewan Direksi dan Direksi dalam UU PT24 Jul 2023Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023Cara dan Biaya Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara25 Apr 2024Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023Cara dan Biaya Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara25 Apr 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-badan-usaha-lt4f51947253585/

Jenis-jenis Badan Usaha dan Karakteristiknya

pages/10/page-0.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran keempat dari artikel dengan judul sama yang dibuat pertama kali oleh [Bimo Prasetio, Pamela Permatasari, Fetroki Rhomanda, dan Dwinanda Febriany](https://www.hukumonline.com/klinik/penjawab/lt4f674da437586/mitra/lt4dedde6b338ff/bimo-prasetio-pamela-permatasari-fetroki-rhomanda--dan-dwinanda-febriany) dan dipublikasikan pada Selasa, 20 Maret 2012, kemudian dimutakhirkan pertama kali oleh [Abi Jam’an Kurnia, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/penjawab/lt5af158b5ce08c/mitra/lt4b457ff0c3e1b/abi-jaman-kurnia--sh) pada Jumat, 22 Februari 2019, yang kedua kali dimutakhirkan pada Jumat, 13 November 2020, dan ketiga kali dimutakhirkan oleh [Erizka Permatasari, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/erizka-permatasari--sh-lt5f8445b8eca72/) pada 3 Oktober 2023.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Kemudahan Pendirian PT untuk Usaha Mikro dan Kecil ](/klinik/a/kemudahan-pendirian-pt-untuk-usaha-mikro-dan-kecil-lt59253a2a37dfb/)  18 Mar 2024 [ #### Perbedaan Modal Dasar, Modal Ditempatkan, dan Modal Disetor PT ](/klinik/a/perbedaan-modal-dasar--modal-ditempatkan--dan-modal-disetor-pt-lt4cd0bd0284a71/)  18 Jan 2024 [ #### Upah di Bawah Standar Minimum, Ini Langkah Hukumnya ](/klinik/a/upah-di-bawah-standar-minimum--ini-langkah-hukumnya-lt4c85f88b626af/)  06 Sep 2023 [ #### Perbedaan Dewan Direksi dan Direksi dalam UU PT ](/klinik/a/perbedaan-dewan-direksi-dan-direksi-dalam-uu-pt-lt4b665eb0cdffa/)  24 Jul 2023 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. Sebelum menjawab pertanyaan Anda, perlu Anda ketahui terlebih dahulu definisi dari Perusahaan Dagang. Perusahaan Dagang atau sering juga disebut sebagai Usaha Dagang (“PD/UD”) adalah suatu badan usaha yang dijalankan secara mandiri oleh satu orang saja dan tidak memerlukan suatu _partner_ dalam berusaha. Di mata hukum, PD/UD sama dengan pemiliknya, yang artinya, tidak ada pemisahan kekayaan ataupun pemisahan tanggung jawab antara PD/UD dan pemiliknya.[\[1\]](#_ftn1) ### **Wajibkah Mengubah Jenis Badan Usaha?** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Menjawab pertanyaan Anda, apabila yang Anda maksud status usaha yaitu jenis badan usaha, maka untuk mengubah suatu jenis badan usaha bergantung pada visi misi dan tujuan dari badan usaha itu. Dalam hal ini, apabila PD/UD saat ini berjalan sesuai dengan kegiatan usahanya, maka PD/UD tersebut tidak perlu untuk “diubah” menjadi badan usaha lainnya. Namun, apabila dalam perkembangannya dari perusahaan skala kecil PD/UD memiliki visi misi dan tujuan untuk memperluas kegiatan PD/UD dan/atau diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan, maka jenis PD/UD tersebut dapat "diubah" dengan membentuk badan usaha baru. Adapun berdasarkan peraturan perundang-undangan tertentu, suatu badan usaha **diwajibkan berbentuk badan hukum, seperti rumah sakit** yang didirikan oleh masyarakat yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang pelayanan kesehatan[\[2\]](#_ftn2), kecuali untuk rumah sakit yang diselenggarakan oleh badan hukum yang bersifat nirlaba.[\[3\]](#_ftn3) Selain itu, jika ada penyertaan modal asing dalam badan usaha tersebut, maka badan usaha tersebut wajib untuk berbentuk badan hukum yaitu Perseroan Terbatas (“PT”).[\[4\]](#_ftn4) Sehingga apabila dalam perkembangannya PD/UD akan melakukan kegiatan usaha sebagaimana disebutkan sebelumnya dan/atau terdapat penyertaan modal asing dalam badan usahanya, maka PD/UD tersebut wajib untuk berbentuk badan hukum. Untuk mengetahui badan usaha yang tepat untuk PD/UD, berikut kami uraikan karakteristik jenis badan usaha di Indonesia. Apa saja jenis-jenis badan usaha? Berapa banyak jenis badan usaha? Pada dasarnya terdiri dari badan usaha berbentuk badan hukum dan badan usaha bukan berbentuk badan hukum, sebagai berikut: #### 1\. **Badan Usaha Berbentuk Badan Hukum** Karakteristik suatu badan hukum yaitu adanya pemisahan kekayaan pemilik dengan kekayaan badan usaha, sehingga pemilik hanya bertanggung jawab sebatas harta yang dimilikinya.[\[5\]](#_ftn5) Adapun jenis badan usaha yang berbentuk badan hukum terdiri dari: 1. **Perseroan Terbatas (“PT”)** **Yahya Harahap** dalam bukunya _Hukum_ _Perseroan Terbatas_ (hal. 33-36), menjelaskan pada dasarnya suatu PT harus memenuhi syarat: 1. merupakan persekutuan modal; 2. didirikan berdasar perjanjian; 3. melakukan kegiatan usaha; 4. lahirnya perseroan melalui proses hukum dalam bentuk pengesahan pemerintah. Karena PT adalah persekutuan modal, maka pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.[\[6\]](#_ftn6) Terkait modal dasar, besarannya ditentukan berdasarkan keputusan para pendiri PT.[\[7\]](#_ftn7) Modal dasar PT harus ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25% yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.[\[8\]](#_ftn8) b. **Yayasan** Yayasan merupakan badan hukumyang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.[\[9\]](#_ftn9) Yayasan bisa melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha.[\[10\]](#_ftn10) c. **Koperasi** Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasar atas asas kekeluargaan.[\[11\]](#_ftn11) Sifat keanggotaan koperasi yaitu sukarela bahwa tidak ada paksaan untuk menjadi anggota koperasi dan terbuka bahwa tidak ada pengecualian untuk menjadi anggota koperasi.[\[12\]](#_ftn12) #### 2\. **Badan Usaha Bukan Berbentuk Badan Hukum** Kemudian karakteristik badan usaha yang bukan berbentuk badan hukum yaitu tidak ada pemisahan antara kekayaan badan usaha dengan kekayaan pemiliknya. Jenis badan usaha bukan berbentuk badan hukum terdiri dari: 1. **Persekutuan Perdata** Persekutuan perdata (_maatschap_) adalah **perjanjian** di mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk **memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan** dengan maksud untuk **membagi keuntungan** yang terjadi karenanya.[\[13\]](#_ftn13) Karena persekutuan perdata merupakan badan usaha bukan berbentuk badan hukum, maka para sekutu bertanggung jawab secara pribadi sesuai kesepakatan mereka sendiri atau sesuai dengan ketentuan undang-undang.[\[14\]](#_ftn14) 2. **Firma** Firma merupakan suatu perseroan yang didirikan untuk melakukan suatu usaha di bawah satu nama bersama.[\[15\]](#_ftn15) Para anggota memiliki tanggung jawab renteng terhadap firma.[\[16\]](#_ftn16) 3. **Persekutuan Komanditer (“CV”)** Pada dasarnya perusahaan CV di Indonesia terdiri dari pesero aktif dan pesero pasif/komanditer.[\[17\]](#_ftn17) Pesero aktif bertanggung jawab sampai dengan harta pribadi[\[18\]](#_ftn18), sedangkan pesero pasif hanya bertanggung jawab sebesar modal yang telah disetorkan ke dalam CV.[\[19\]](#_ftn19) **Irma Devita** dalam bukunya _Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Mendirikan Badan Usaha_, menerangkan apabila PD/UD akan "diubah" dengan jenis badan usaha lainnya, maka pendiri PD/UD tersebut dapat membuat Akta Pembubaran yang menyatakan bahwa terhitung sejak tanggal tertentu, PD/UD tersebut menyatakan diri bubar. Dengan akta ini, pendiri bisa mengajukan pencabutan atas izin yang telah/pernah dia peroleh (hal. 7). Namun, apabila pendirian usaha tersebut tidak disertai Akta Notaris, tapi memiliki izin usaha lengkap, yang bersangkutan dapat membuat pernyataan berhenti dari usaha tersebut kemudian melaporkan ke setiap instansi penerbit perizinan yang dimaksud agar secara administratif dan publik, PD/UD itu sudah dinyatakan berakhir sehingga kewajibannya selaku subjek pajak juga berakhir (hal. 7). Maka, pengusaha dapat mendirikan badan usaha yang sesuai dengan karakteristik dan visi misi yang diinginkan. **Perjanjian Kerja** Pada dasarnya perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis atau lisan,[\[20\]](#_ftn20) sehingga suatu perjanjian kerja tidak harus dibuat secara tertulis. Namun khusus perjanjian kerja waktu tertentu,[\[21\]](#_ftn21) wajib dibuat secara tertulis. Agar perjanjian yang dibuat pengusaha dengan pekerja sah secara hukum, perjanjian itu haruslah memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai **Pasal 1320** [KUH Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata)_**jo**_. **Pasal 52 ayat (1)** [UU Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003), yaitu: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kemampuan atau kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan 4. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila syarat-syarat diatas telah terpenuhi, maka perjanjian kerja sah meski tidak dibuat secara tertulis. Implikasinya, telah terjadi hubungan kerja antara kedua pihak.[\[22\]](#_ftn22) Jadi, pengusaha yang membuat perjanjian secara lisan dengan pekerja sudah merupakan perjanjian yang memiliki akibat hukum. Sehingga, perjanjian baik secara tertulis maupun lisan antara pengusaha dengan pekerja tetap memiliki hubungan hukum di antara mereka selama perjanjian itu sah secara hukum dengan mengikuti syarat-syarat sahnya perjanjian. **Kewajiban Membentuk Peraturan Perusahaan** Setiap pengusaha yang mempekerjakan pekerja sekurang-kurangnya 10 orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.[\[23\]](#_ftn23) Yang dimaksud dengan pengusaha menurut **Pasal 1 angka 5 huruf a UU** **Ketenagakerjaan**: _Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri_. Dari kedua pasal tersebut, bisa disimpulkan perusahaan (termasuk PD/UD) harus memiliki peraturan perusahaan jika mempekerjakan pekerja sejumlah 10 orang atau lebih. **Hak-Hak Pekerja** Adapun hak-hak pekerja adalah sebagai berikut: 1. Memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja;[\[24\]](#_ftn24) 2. Memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja;[\[25\]](#_ftn25) 3. Memperoleh waktu istirahat dan cuti dengan ketentuan:[\[26\]](#_ftn26) 1. istirahat antara jam kerja paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama 4 jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja; 2. istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu 3. cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja bekerja selama 12 bulan secara terus menerus 4. perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. 4. Memperoleh perlindungan atas:[\[27\]](#_ftn27) 1. keselamatan dan kesehatan kerja; 2. moral dan kesusilaan; dan 3. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. 5. Memperoleh upah yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;[\[28\]](#_ftn28) 6. Memperoleh jaminan sosial tenaga kerja;[\[29\]](#_ftn29) 7. Membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh;[\[30\]](#_ftn30) 8. Melakukan mogok kerja sebagai akibat gagalnya perundingan;[\[31\]](#_ftn31) 9. Menerima pembayaran uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima jika terjadi pemutusan hubungan kerja;[\[32\]](#_ftn32) 10. Hak khusus untuk pekerja/buruh perempuan:[\[33\]](#_ftn33) 1. Memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan; 2. Memperoleh istirahat selama 1,5 bulan jika mengalami keguguran kandungan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan.  Demikian jawaban dari kami tentang jenis-jenis badan usaha, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/507/wetboek-van-koophandel-voor-indonesie/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHD) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/38/undangundang-nomor-25-tahun-1992/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_25_1992) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/55/undangundang-nomor-16-tahun-2001/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_16_2001) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/19785?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_28_2004) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26608/undangundang-nomor-25-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_25_2007) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63c23d76b51e4?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_4_2023) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt64d2f9cf7ee9d/undang-undang-nomor-17-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_17_2023) REFERENSI --------- 1. Irma Devita Purnamasari. _Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Mendirikan Badan Usaha_. Bandung: Penerbit Kaifa, 2010; 2. Yahya Harahap. _Hukum Perseroan Terbatas_. Jakarta: Sinar Grafika, 2016; 3. _Tanggung Jawab Hukum Atas Bentuk Usaha Badan Hukum dan Bentuk Usaha Non Badan Hukum._ Jurnal Mercatoria, Vol. 8, No. 1, Juni 2015; 4. Agus Sardjono, et.al. _Pengantar Hukum Dagang_. cet.3. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016. [\[1\]](#_ftnref1) Irma Devita Purnamasari. _Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Mendirikan Badan Usaha_. Bandung: Penerbit Kaifa, 2010, hal. 3 [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 185 ayat (3) [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt64d2f9cf7ee9d/undang-undang-nomor-17-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_17_2023) (“UU Kesehatan”) [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 185 ayat (4) UU Kesehatan [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 5 ayat (2) [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26608/undangundang-nomor-25-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_25_2007) (“UU Penanaman Modal”) [\[5\]](#_ftnref5) Yohana. _Tanggung Jawab Hukum Atas Bentuk Usaha Badan Hukum dan Bentuk Usaha Non Badan Hukum._ Jurnal Mercatoria, Vol. 8, No. 1, Juni 2015, hal. 48 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 3 ayat (1) dan penjelasannya [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007) (“UU PT”) [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 109 angka 3 [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 32 ayat (2) UU PT [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 33 ayat (1) dan (2) UU PT [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 1 angka 1 [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/55/undangundang-nomor-16-tahun-2001/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_16_2001) (“UU Yayasan”) [\[10\]](#_ftnref10) Pasal 3 ayat (1) UU Yayasan [\[11\]](#_ftnref11) Pasal 1 angka 1 [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/38/undangundang-nomor-25-tahun-1992/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_25_1992) (“UU Koperasi”) [\[12\]](#_ftnref12) Pasal 5 ayat (1) huruf a dan penjelasannya UU Koperasi [\[13\]](#_ftnref13) Pasal 1618 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata)  [\[14\]](#_ftnref14) Agus Sardjono, et.al, _Pengantar Hukum Dagang_. cet.3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, hal. 26-27 [\[15\]](#_ftnref15) Pasal 16 [Kitab Undang-Undang Hukum Dagang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/507/wetboek-van-koophandel-voor-indonesie/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHD) (“KUHD”) [\[16\]](#_ftnref16) Pasal 18 KUHD [\[17\]](#_ftnref17) Pasal 19 KUHD [\[18\]](#_ftnref18) Agus Sardjono, et.al. _Pengantar Hukum Dagang_. cet.3. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, hal. 67 [\[19\]](#_ftnref19) Pasal 20 KUHD [\[20\]](#_ftnref20) Pasal 51 [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003) (“UU Ketenagakerjaan”) [\[21\]](#_ftnref21) Pasal 51 UU Ketenagakerjaan dan penjelasannya [\[22\]](#_ftnref22) Pasal 50 UU Ketenagakerjaan [\[23\]](#_ftnref23) Pasal 108 ayat (1) UU Ketenagakerjaan [\[24\]](#_ftnref24) Pasal 11 UU Ketenagakerjaan [\[25\]](#_ftnref25) Pasal 18 ayat (1) UU Ketenagakerjaan [\[26\]](#_ftnref26) Pasal 81 angka 25 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 79 UU Ketenagakerjaan [\[27\]](#_ftnref27) Pasal 86 ayat (1) UU UU Ketenagakerjaan [\[28\]](#_ftnref28) Pasal 81 angka 27 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 88 UU Ketenagakerjaan [\[29\]](#_ftnref29) Pasal 99 ayat (1) UU Ketenagakerjaan [\[30\]](#_ftnref30) Pasal 104 ayat (1) UU Ketenagakerjaan [\[31\]](#_ftnref31) Pasal 137 UU Ketenagakerjaan [\[32\]](#_ftnref32) Pasal 81 angka 47 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 156 ayat (1) UU Ketenagakerjaan [\[33\]](#_ftnref33) Pasal 82 UU Ketenagakerjaan Tags ---- [badan usaha](/tag/badan-usaha) [persekutuan perdata](/tag/persekutuan-perdata) [perseroan terbatas](/tag/perseroan-terbatas) [cv](/tag/cv)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITSanksi bagi Perusahaan yang Tidak Memberikan Cuti Tahunan03 Mei 2024Apakah Cuti Bersama Memotong Cuti Tahunan?05 Apr 2024Apakah Karyawan yang Cuti Melahirkan Tetap Dapat THR?04 Apr 2024Adakah Hak Cuti Tahunan untuk Pekerja Part Time?25 Mar 2024Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Bolehkah Perusahaan Menetapkan Cuti Tahunan Lebih dari 12 Hari Kerja? yang dibuat oleh Dimas Hutomo, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 15 Mei 2019.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Ketentuan Waktu Istirahat dan CutiBelajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Ketentuan Pasal 81 angka 25 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 79 ayat (1) UU Ketenagakerjaan mengatur ketentuan bahwa pengusaha wajib memberikan waktu istirahat dan cuti. Lebih lanjut, aturan hak atas cuti tahunan adalah sekurang-kurangnya 12 hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus.[1]Berdasarkan ketentuan UU Ketenagakerjaan dan perubahannya dalam Perppu Cipta Kerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam bunyi pasal tersebut terdapat kata sekurang-kurangnya, artinya perusahaan harus menetapkan minimal cuti tahunan 12 hari kerja (dapat boleh lebih dari 12 hari kerja). Menurut hemat kami, boleh saja jika perusahaan menetapkan cuti tahunan selama 20 hari karena minimal jumlah cuti tahunan adalah 12 hari kerja.Selain itu, pelaksanaan cuti tahunan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.[2] Itu artinya, perusahaan juga bisa menentukan cuti tahunan lebih lanjut dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama selama tidak bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan (misalnya dalam hal ini menetapkan cuti tahunan selama 20 hari kerja).Hal ini sejalan dengan pendapat Juanda Pangaribuan, advokat spesialisasi perburuhan dan Mantan Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat periode 2006–2016, menurut Juanda, jika perusahaan tidak mengatur jangka waktu cuti tahunan dalam perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama, maka yang berlaku adalah ketentuan cuti tahunan minimal 12 hari kerja. Mungkin saja suatu perusahaan menetapkan cuti tahunan lebih dari 12 hari kerja yang penting diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Jumlah cuti tahunan 12 hari kerja itu adalah standar minimal, masih terbuka untuk diberikan lebih lama oleh perusahaan.Demikian jawaban dari kami terkait cuti tahunan lebih dari 12 hari di kantor teman Anda sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KerjaUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Catatan:Kami telah melakukan wawancara dengan Juanda Pangaribuan, advokat spesialisasi perburuhan dan Mantan Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat periode 2006-2016, via WhatsApp pada 14 Mei 2019, pukul 13.11 WIB.[1] Pasal 81 angka 25 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)[2] Pasal 81 angka 25 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 79 ayat (4) UU KetenagakerjaanTagscutiuu cipta kerjauu ketenagakerjaan

Saya dan teman saya adalah pegawai swasta di sebuah perusahaan. Tapi teman saya dapat cuti setahun 20 hari. Padahal di peraturan bukannya hanya 12 hari kerja? Katanya perusahan boleh mengatur cuti tahunan di peraturan perusahan sendiri. Sebenarnya bagaimana bunyi aturan cuti tahunan? Memangnya boleh lebih dari 12 hari?

UU Ketenagakerjaan dan perubahannya dalam Perppu Cipta Kerja mengatur bahwa setiap pekerja/buruh yang telah bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus berhak atas cuti tahunan sekurang-kurangnya 12 hari kerja. Merujuk pada kata “sekurang-kurangnya” ini berarti perusahaan dapat menetapkan cuti tahunan lebih dari 12 hari, sesuai dengan kebijakannya. Apa dasar pasalnya?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Sanksi bagi Perusahaan yang Tidak Memberikan Cuti Tahunan03 Mei 2024Apakah Cuti Bersama Memotong Cuti Tahunan?05 Apr 2024Apakah Karyawan yang Cuti Melahirkan Tetap Dapat THR?04 Apr 2024Adakah Hak Cuti Tahunan untuk Pekerja Part Time?25 Mar 2024Sanksi bagi Perusahaan yang Tidak Memberikan Cuti Tahunan03 Mei 2024Apakah Cuti Bersama Memotong Cuti Tahunan?05 Apr 2024Apakah Karyawan yang Cuti Melahirkan Tetap Dapat THR?04 Apr 2024Adakah Hak Cuti Tahunan untuk Pekerja Part Time?25 Mar 2024Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 2022Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/cuti-tahunan-lebih-dari-12-hari-lt5cda7b8923c44/

Aturan Cuti Tahunan, Bolehkah Lebih dari 12 Hari?

pages/10/page-1.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Sanksi bagi Perusahaan yang Tidak Memberikan Cuti Tahunan ](/klinik/a/sanksi-perusahaan-tidak-memberikan-cuti-tahunan-lt5633bd9b2603d/)  03 Mei 2024 [ #### Apakah Cuti Bersama Memotong Cuti Tahunan? ](/klinik/a/cuti-bersama-memotong-cuti-tahunan-lt50988320dc47c/)  05 Apr 2024 [ #### Apakah Karyawan yang Cuti Melahirkan Tetap Dapat THR? ](/klinik/a/apakah-karyawan-yang-cuti-melahirkan-tetap-dapat-thr-lt521db2fc9503a/)  04 Apr 2024 [ #### Adakah Hak Cuti Tahunan untuk Pekerja Part Time? ](/klinik/a/adakah-hak-cuti-tahunan-untuk-pekerja-part-time-lt4f698e0341f64/)  25 Mar 2024 [](#!) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul _Bolehkah Perusahaan Menetapkan Cuti Tahunan Lebih dari 12 Hari Kerja?_ yang dibuat oleh** [**Dimas Hutomo, S.H.**](https://www.hukumonline.com/klinik/penjawab/lt5b4dc1b842992/mitra/lt4b457ff0c3e1b/dimas-hutomo--sh/page/1/) **dan pertama kali dipublikasikan pada 15 Mei 2019.** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Ketentuan Waktu Istirahat dan Cuti** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Ketentuan **Pasal 81 angka 25 [Perppu Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) yang mengubah Pasal 79 ayat (1) [UU Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan)** mengatur ketentuan bahwa pengusaha wajib memberikan waktu istirahat dan cuti. Lebih lanjut, aturan hak atas cuti tahunan adalah **sekurang-kurangnya 12 hari kerja** setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus.[\[1\]](#_ftn1) Berdasarkan ketentuan UU Ketenagakerjaan dan perubahannya dalam Perppu Cipta Kerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam bunyi pasal tersebut terdapat kata **sekurang-kurangnya**, artinya perusahaan harus menetapkan minimal cuti tahunan 12 hari kerja (dapat boleh lebih dari 12 hari kerja). Menurut hemat kami, boleh saja jika perusahaan menetapkan cuti tahunan selama 20 hari karena minimal jumlah cuti tahunan adalah 12 hari kerja. Selain itu, pelaksanaan cuti tahunan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.[\[2\]](#_ftn2) Itu artinya, perusahaan juga bisa menentukan cuti tahunan lebih lanjut dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama selama tidak bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan (misalnya dalam hal ini menetapkan cuti tahunan selama 20 hari kerja). Hal ini sejalan dengan pendapat **Juanda Pangaribuan,** advokat spesialisasi perburuhan dan Mantan Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat periode 2006–2016, menurut Juanda, jika perusahaan tidak mengatur jangka waktu cuti tahunan dalam perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama, maka yang berlaku adalah ketentuan cuti tahunan minimal 12 hari kerja. Mungkin saja suatu perusahaan menetapkan cuti tahunan lebih dari 12 hari kerja yang penting diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Jumlah cuti tahunan 12 hari kerja itu adalah standar minimal, masih terbuka untuk diberikan lebih lama oleh perusahaan. Demikian jawaban dari kami terkait cuti tahunan lebih dari 12 hari di kantor teman Anda sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023) Catatan: _Kami telah melakukan wawancara dengan Juanda Pangaribuan, advokat spesialisasi perburuhan dan Mantan Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat periode 2006-2016, via WhatsApp pada 14 Mei 2019, pukul 13.11 WIB._ * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 81 angka 25 [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 79 ayat (3) [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan) (“UU Ketenagakerjaan”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 81 angka 25 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 79 ayat (4) UU Ketenagakerjaan Tags ---- [cuti](/tag/cuti) [uu cipta kerja](/tag/uu-cipta-kerja) [uu ketenagakerjaan](/tag/uu-ketenagakerjaan)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITIzin Usaha Makanan untuk Produk Industri Rumahan29 Jul 2022Tanggung Jawab Hukum Pemelihara Hewan 15 Jan 2021Ini Syarat dan Aturan Penjualan Hewan Kurban25 Sep 2018Bisakah Menuntut Tetangga yang Membunuh Anjing Peliharaan?15 Des 2015Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Syarat Penyembelih Hewan Kurban Menurut Hukum yang dibuat oleh Dimas Hutomo, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 26 September 2018, kemudian pertama kali dimutakhirkan oleh Saufa Ata Taqiyya, S.H. pada 3 Desember 2021.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Ketentuan Menyembelih Binatang KurbanBelajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Ketentuan menyembelih hewan kurban menurut hukum Indonesia dapat Anda simak dalam Permentan 114/2014. Pada dasarnya, secara hukum sebagaimana diatur dalam  Pasal 2 ayat (1) Permentan 114/2014 pemotongan hewan kurban harus dilakukan di Rumah Potong Hewan Ruminansia (“RPH-R”) dan memenuhi kaidah kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.Yang dimaksud RPH-R adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan beserta peralatannya dengan desain yang memenuhi persyaratan sebagai tempat menyembelih ternak ruminansia bagi konsumsi masyarakat.[1] Namun jika suatu kabupaten/kota belum memiliki RPH-R atau kapasitas pemotongan RPH-R yang ada belum memadai, pemotongan hewan kurban dapat dilakukan di luar RPH-R.[2]Selain ketentuan menyembelih hewan kurban di atas, dalam melaksanakan penyembelihan hewan kurban, juga perlu memperhatikan syarat penyembelihan hewan kurban. Syarat Sah Penyembelihan Hewan KurbanSecara umum, yang termasuk syarat-syarat sah dalam penyembelihan hewan kurban antara lain:[3]Niat;Membaca basmalah ketika menyembelih;Memotong urat leher, prosesnya cepat; danPenyembelih adalah seorang muslim (beragama Islam).Selain syarat-syarat sah dalam penyembelihan hewan kurban sebagaimana disebut di atas, terdapat syarat lain yang harus dipenuhi dalam penyembelihan hewan kurban, antara lain syarat penyembelih, syarat sembelihan, syarat waktu penyembelihan, dan tata cara penyembelihan hewan kurban. Syarat Penyembelih KurbanPermentan 114/2014 juga mengatur mengenai siapa yang bisa menjadi penyembelih hewan kurban. Pengaturan itu terdapat di Pasal 24 Permentan 114/2014, yaitu:Penyembelihan hewan kurban di RPH-R harus dilakukan oleh juru sembelih halal.Penyembelihan hewan kurban di luar RPH-R dapat dilakukan oleh penyembelih atau juru sembelih yang memenuhi syarat:beragama Islam dan sudah akil balig;memiliki keahlian dalam penyembelihan; danmemahami tata cara penyembelihan secara syar’i.Senada dengan hal tersebut, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dalam artikel YLKI Imbau Masyarakat Cek Sertifikasi Kesehatan Hewan Kurban juga memberikan beberapa maklumat (imbauan), salah satunya adalah sebisa mungkin hewan kurban disembelih oleh Juru Sembelih Halal, yang juga bersertifikat. Ini sangat penting untuk memastikan prosesi penyembelihan dilakukan secara benar (sesuai syariat) dan memuliakan hewan kurban. Bahkan, sebisa mungkin prosesi penyembelihan dilakukan di RPH, Rumah Pemotongan Hewan.Dari Pasal 24 Permentan 114/2014 di atas dapat kita pahami, bahwa secara eksplisit memang peraturan menteri ini didasari oleh hukum Islam. Sehingga penyembelih hewan kurban di RPH-R maupun di luar RPH-R harus sesuai dengan kriteria yang telah disebutkan sebelumnya.Kriteria-kriteria bagi penyembelih hewan kurban sifatnya kumulatif, sehingga tidak dapat dipisahkan antara syarat satu dengan syarat lainnya.Penting juga untuk dipahami ketentuan dalam Pasal 25 Permentan 114/2014 sebagai berikut:Pemotongan hewan kurban yang dilakukan di fasilitas pemotongan hewan di luar rumah potong hewan ruminansia (RPH-R) dilakukan oleh petugas di bawah pengawasan dokter hewan.Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tim yang bersifat kolektif terdiri atas panitia penyelenggara, juru sembelih halal, dan petugas yang terlibat dalam proses pemotongan hewan.Pada fasilitas pemotongan hewan kurban yang tidak memiliki juru sembelih halal, penyembelihan hewan kurban dapat dilakukan oleh penyembelih atau juru sembelih yang tidak memiliki sertifikat kompetensi sebagai juru sembelih halal dan memenuhi persyaratan sebagaimana dalam Pasal 24 ayat (2).Juru sembelih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang tata cara penyembelihan hewan yang halal dan higienis, serta telah mendapat pelatihan juru sembelih hewan kurban dari instansi yang berwenang.Selain itu, untuk keperluan penyelenggaraan pemotongan hewan kurban, penyembelihan hewan kurban dapat dilakukan oleh penyembelih atau juru sembelih yang dari aspek syariat dibina oleh Dewan Kemakmuran Masjid.[4] Juru sembelih tersebut, secara teknis dari aspek kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan juga dibina oleh satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner bekerjasama dengan perguruan tinggi dan asosiasi profesi kedokteran hewan.[5] Syarat Sah Sembelihan Hewan KurbanAgar ibadah kurban sah, tentunya hewan kurban yang disembelih harus memenuhi syarat sah sembelihan tertentu berdasarkan syariat Islam. Syarat sah sembelihan berdasarkan syariat Islam menurut Pasal 5 Permentan 114/2014 yaitu:sehat;tidak cacat, seperti: buta, pincang, patah tanduk, putus ekornya atau mengalami kerusakan daun telinga;tidak kurus;berjenis kelamin jantan, tidak dikebiri, memiliki buah zakar lengkap 2 buah dengan bentuk dan letak yang simetris; dancukup umur untuk:kambing atau domba di atas 1 tahun atau ditandai dengan tumbuhnya sepasang gigi tetap;sapi atau kerbau di atas 2 tahun atau ditandai dengan tumbuhnya sepasang gigi tetap; atauunta di atas 5 tahun.Akan tetapi, perihal syarat sembelihan hewan kurban yaitu tidak cacatnya hewan tersebut, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama dalam Lampiran SE Dirjen Bimas Kemenag No. Dt.II.1/4/HM.01/1641/2014 tanggal 23 September 2014, dengan merujuk pada hadis riwayat Said bin Mansur menjelaskan bahwa jika seekor hewan sudah kita niatkan untuk berkurban, tetapi mengalami kecelakaan sehingga hewan itu cacat maka boleh dipakai berkurban (hal. 2-3).Demikian syarat-syarat sembelihan yang harus Anda perhatikan agar ibadah kurban sah. Waktu Penyembelihan Hewan KurbanKetentuan mengenai waktu penyembelihan hewan kurban adalah setelah shalat Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah sampai terbenam matahari tanggal 13 Dzulhijjah (hari tasyriq terakhir). Jadi, waktunya selama 4 hari yaitu tanggal 10, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah.[6]Adapun, bagi orang yang menyembelih hewan kurban sebelum shalat Idul Adha dinilai sebagai sembelihan biasa. Dengan kata lain, penyembelihan itu dinyatakan bukan sebagai kurban.[7] Tata Cara Penyembelihan Hewan KurbanBerdasarkan Pasal 27 Permentan 114/2014, penyembelihan hewan kurban harus dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan menerapkan kesejahteraan hewan.Syariat Islam sebagaimana dimaksud di atas meliputi:[8]hewan yang akan disembelih disunnahkan untuk dihadapkan ke arah kiblat;penyembelihan dilaksanakan dengan niat menyembelih dan menyebut asma Allah “Bismillahi Allaahu Akbar” atau “Bismillaahir Rahmaanir Rahiim” untuk setiap individu hewan;penyembelihan dilakukan dengan 1 kali gerakan penyayatan tanpa mengangkat pisau dari leher dan dilakukan secara cepat;penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui pemotongan 3 saluran sekaligus, yaitu saluran pembuluh darah (vena jugularis dan arteri carotis kanan dan kiri/wadajain), saluran pernafasan (trachea/hulqum), dan saluran makanan (oesophagus/mar’i); danadanya pancaran aliran darah dan/atau gerakan hewan sebagai tanda hewan yang disembelih dalam keadaan hidup.Selain itu, perlakuan terhadap hewan yang disembelih pun harus diperhatikan sebagaimana disebutkan Pasal 28 Permentan 114/2014:Perobohan hewan saat akan disembelih harus dilakukan dengan cara yang baik dan tidak kasar, dibanting, diinjak, ditarik ekor, atau ditarik kepalanya.Tata cara perobohan hewan dapat dilakukan dengan menggunakan kotak pengendali (restraining box) atau metode tali sesuai dengan rekomendasi Badan Kesehatan Hewan Dunia (World Organization for Animal Health/OIE).Tata cara perobohan harus dilakukan oleh petugas yang telah terlatih dan mempunyai pengetahuan tentang kesejahteraan hewan.Tidak hanya sampai penyembelihan, setelah penyembelihan pun ada hal-hal yang perlu diperhatikan, Pasal 30 Permentan 114/2014 menjelaskan bahwa:Pemastian hewan mati sempurna dilakukan dengan cara melakukan uji refleks kornea negatif, hilangnya pernafasan ritmik dan terhentinya pancaran darah sebagai tanda hewan telah mengalami mati otak.Sebelum hewan mati sempurna, dilarang melakukan tindakan apapun terhadap hewan tersebut kecuali terjadi penggumpalan darah pada pembuluh darah yang disayat.Dalam hal terjadi penggumpalan darah pada pembuluh darah yang disayat, harus dilakukan pengambilan gumpalan darah pada penampang lintang sayatan pembuluh darah.Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMPeraturan Menteri Pertanian Nomor 114/PERMENTAN/PD.410/9/2014 Tahun 2014 tentang Pemotongan Hewan Kurban. REFERENSIWahbah az-Zuhaili. Fiqih Islam wa Adillatuhu. Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattami. Cetakan ketujuh. Gema Insani – Darul Fikir;YLKI Imbau Masyarakat Cek Sertifikasi Kesehatan Hewan Kurban, yang diakses pada 13 Juni 2024, pukul 10.31 WIB;Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor Dt.II.1/4/H.M/01/1641/2014 tentang Penyembelihan Hewan dan Kehalalan Daging Qurban, yang diakses pada 13 Juni 2024, pukul 10.36 WIB.[1] Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 114/PERMENTAN/PD.410/9/2014 Tahun 2014 tentang Pemotongan Hewan Kurban (“Permentan 114/2014”)[2] Pasal 2 ayat (2) Permentan 114/2014[3] Wahbah az-Zuhaili. Fiqih Islam wa Adillatuhu. Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattami. Cetakan ketujuh. Gema Insani – Darul Fikir. hal. 314[4] Pasal 35 ayat (1) Permentan 114/2014[5] Pasal 35 ayat (2) Permentan 114/2014[6] Lampiran Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor Dt.II.1/4/H.M/01/1641/2014 tentang Penyembelihan Hewan dan Kehalalan Daging Qurban (“SE Dirjen Bimas Kemenag No. Dt.II.1/4/H.M/01/1641/2014”)[7] Lampiran SE Dirjen Bimas Kemenag No. Dt.II.1/4/H.M/01/1641/2014[8] Pasal 27 ayat (2) Permentan 114/2014Tagshewansapiislamkurban

Apa syarat-syarat sah dalam penyembelihan hewan kurban menurut hukum Indonesia? Apakah hanya tunduk pada hukum Islam?

Ketentuan menyembelih binatang kurban dapat mengacu pada Permentan 114/2014. Pada prinsipnya, pemotongan hewan kurban harus dilakukan di Rumah Potong Hewan Ruminansia (“RPH-R”), kecuali jika suatu kabupaten/kota belum memiliki RPH-R atau kapasitas pemotongan RPH-R yang ada belum memadai, serta memenuhi kaidah kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan. Adapun, syarat sah penyembelihan hewan kurban secara umum adalah membaca basmalah ketika menyembelih, memotong urat leher, prosesnya cepat, dan penyembelih adalah seorang muslim (beragama islam). Selain syarat-syarat sah dalam penyembelihan hewan kurban sebagaimana disebut di atas, terdapat syarat lain yang harus dipenuhi dalam penyembelihan hewan kurban, antara lain syarat penyembelih, syarat sembelihan, syarat waktu penyembelihan, dan tata cara penyembelihan hewan kurban. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Izin Usaha Makanan untuk Produk Industri Rumahan29 Jul 2022Tanggung Jawab Hukum Pemelihara Hewan 15 Jan 2021Ini Syarat dan Aturan Penjualan Hewan Kurban25 Sep 2018Bisakah Menuntut Tetangga yang Membunuh Anjing Peliharaan?15 Des 2015Izin Usaha Makanan untuk Produk Industri Rumahan29 Jul 2022Tanggung Jawab Hukum Pemelihara Hewan 15 Jan 2021Ini Syarat dan Aturan Penjualan Hewan Kurban25 Sep 2018Bisakah Menuntut Tetangga yang Membunuh Anjing Peliharaan?15 Des 2015Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku27 Des 2022Ini Cara Mengurus Akta Nikah yang Terlambat 30 Sep 2022Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku27 Des 2022Ini Cara Mengurus Akta Nikah yang Terlambat 30 Sep 2022Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/ketentuan-menyembelih-binatang-kurban-lt5b7b90ecd8a77/

Ketentuan Menyembelih Binatang Kurban

pages/10/page-2.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Izin Usaha Makanan untuk Produk Industri Rumahan ](/klinik/a/izin-usaha-makanan-untuk-produk-industri-rumahan-lt59e559f732f11/)  29 Jul 2022 [ #### Tanggung Jawab Hukum Pemelihara Hewan ](/klinik/a/tanggung-jawab-hukum-pemelihara-hewan-lt56e3ac03ee157/)  15 Jan 2021 [ #### Ini Syarat dan Aturan Penjualan Hewan Kurban ](/klinik/a/ini-syarat-dan-aturan-penjualan-hewan-kurban-lt5b7b9035045dd/)  25 Sep 2018 [ #### Bisakah Menuntut Tetangga yang Membunuh Anjing Peliharaan? ](/klinik/a/bisakah-menuntut-tetangga-yang-membunuh-anjing-peliharaan-lt566d17b66fb16/)  15 Des 2015 [](#!) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul _Syarat Penyembelih Hewan Kurban Menurut Hukum_ yang dibuat oleh** [**Dimas Hutomo, S.H.**](https://www.hukumonline.com/klinik/penjawab/lt5b4dc1b842992/mitra/lt4b457ff0c3e1b/dimas-hutomo--sh/page/1/) **dan pertama kali dipublikasikan pada 26 September 2018, kemudian pertama kali dimutakhirkan oleh [Saufa Ata Taqiyya, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/saufa-ata-taqiyya--sh-lt5f33b4569d68e/) pada 3 Desember 2021.** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Ketentuan Menyembelih Binatang Kurban** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Ketentuan menyembelih hewan kurban menurut hukum Indonesia dapat Anda simak dalam **[Permentan 114/2014](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5795af61d7f68/node/lt51064da8e2877/peraturan-menteri-pertanian-no-114_permentan_pd.410_9_2014-tahun-2014-pemotongan-hewan-kurban?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permentan_114_2014)**. Pada dasarnya, secara hukum sebagaimana diatur dalam  **Pasal 2 ayat (1)** Permentan 114/2014 pemotongan hewan kurban harus dilakukan di Rumah Potong Hewan Ruminansia (“RPH-R”) dan memenuhi kaidah kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan. Yang dimaksud RPH-R adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan beserta peralatannya dengan desain yang memenuhi persyaratan sebagai tempat menyembelih ternak ruminansia bagi konsumsi masyarakat.[\[1\]](#_ftn1) Namun jika suatu kabupaten/kota belum memiliki RPH-R atau kapasitas pemotongan RPH-R yang ada belum memadai, pemotongan hewan kurban dapat dilakukan di luar RPH-R.[\[2\]](#_ftn2) Selain ketentuan menyembelih hewan kurban di atas, dalam melaksanakan penyembelihan hewan kurban, juga perlu memperhatikan syarat penyembelihan hewan kurban. ### **Syarat Sah Penyembelihan Hewan Kurban** Secara umum, yang termasuk syarat-syarat sah dalam penyembelihan hewan kurban antara lain:[\[3\]](#_ftn3) 1. Niat; 2. Membaca _basmalah_ ketika menyembelih; 3. Memotong urat leher, prosesnya cepat; dan 4. Penyembelih adalah seorang muslim (beragama Islam). Selain syarat-syarat sah dalam penyembelihan hewan kurban sebagaimana disebut di atas, terdapat syarat lain yang harus dipenuhi dalam penyembelihan hewan kurban, antara lain syarat penyembelih, syarat sembelihan, syarat waktu penyembelihan, dan tata cara penyembelihan hewan kurban. ### **Syarat Penyembelih Kurban** Permentan 114/2014 juga mengatur mengenai siapa yang bisa menjadi penyembelih hewan kurban. Pengaturan itu terdapat di **Pasal 24 Permentan 114/2014**, yaitu: 1. Penyembelihan hewan kurban di RPH-R harus dilakukan oleh juru sembelih halal. 2. Penyembelihan hewan kurban di luar RPH-R dapat dilakukan oleh penyembelih atau juru sembelih yang memenuhi syarat: 1. beragama Islam dan sudah akil balig; 2. memiliki keahlian dalam penyembelihan; dan 3. memahami tata cara penyembelihan secara _syar’i_. Senada dengan hal tersebut, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dalam artikel [**YLKI Imbau Masyarakat Cek Sertifikasi Kesehatan Hewan Kurban**](https://ylki.or.id/2018/08/maklumat-ylki-pada-hari-raya-idul-adha/) juga memberikan beberapa maklumat (imbauan), salah satunya adalah sebisa mungkin hewan kurban disembelih oleh Juru Sembelih Halal, yang juga bersertifikat. Ini sangat penting untuk memastikan prosesi penyembelihan dilakukan secara benar (sesuai syariat) dan memuliakan hewan kurban. Bahkan, sebisa mungkin prosesi penyembelihan dilakukan di RPH, Rumah Pemotongan Hewan. Dari Pasal 24 Permentan 114/2014 di atas dapat kita pahami, bahwa secara eksplisit memang peraturan menteri ini didasari oleh hukum Islam. Sehingga penyembelih hewan kurban di RPH-R maupun di luar RPH-R harus sesuai dengan kriteria yang telah disebutkan sebelumnya. Kriteria-kriteria bagi penyembelih hewan kurban sifatnya kumulatif, sehingga tidak dapat dipisahkan antara syarat satu dengan syarat lainnya. Penting juga untuk dipahami ketentuan dalam **Pasal 25 Permentan 114/2014** sebagai berikut: 1. _Pemotongan hewan kurban yang dilakukan di fasilitas pemotongan hewan di luar rumah potong hewan ruminansia (RPH-R) dilakukan oleh **petugas di bawah pengawasan dokter hewan**._ 2. _Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tim yang bersifat kolektif terdiri atas panitia penyelenggara, juru sembelih halal, dan petugas yang terlibat dalam proses pemotongan hewan._ 3. _Pada fasilitas pemotongan hewan kurban yang tidak memiliki juru sembelih halal, penyembelihan hewan kurban dapat dilakukan oleh **penyembelih atau juru sembelih yang tidak memiliki sertifikat kompetensi sebagai juru sembelih halal** dan memenuhi persyaratan sebagaimana dalam Pasal 24 ayat (2)._ 4. _Juru sembelih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) **harus memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang tata cara penyembelihan hewan yang halal dan higienis**, serta telah mendapat pelatihan juru sembelih hewan kurban dari instansi yang berwenang_. Selain itu, untuk keperluan penyelenggaraan pemotongan hewan kurban, penyembelihan hewan kurban dapat dilakukan oleh penyembelih atau juru sembelih yang dari aspek syariat dibina oleh Dewan Kemakmuran Masjid.[\[4\]](#_ftn4) Juru sembelih tersebut, secara teknis dari aspek kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan juga dibina oleh satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner bekerjasama dengan perguruan tinggi dan asosiasi profesi kedokteran hewan.[\[5\]](#_ftn5) ### **Syarat Sah Sembelihan Hewan Kurban** Agar ibadah kurban sah, tentunya hewan kurban yang disembelih harus memenuhi syarat sah sembelihan tertentu berdasarkan syariat Islam. Syarat sah sembelihan berdasarkan syariat Islam menurut **Pasal 5 Permentan 114/2014** yaitu: 1. **sehat**; 2. **tidak cacat**, seperti: buta, pincang, patah tanduk, putus ekornya atau mengalami kerusakan daun telinga; 3. **tidak kurus**; 4. **berjenis kelamin jantan**, tidak dikebiri, memiliki buah zakar lengkap 2 buah dengan bentuk dan letak yang simetris; dan 5. **cukup umur** untuk: 1. kambing atau domba di atas 1 tahun atau ditandai dengan tumbuhnya sepasang gigi tetap; 2. sapi atau kerbau di atas 2 tahun atau ditandai dengan tumbuhnya sepasang gigi tetap; atau 3. unta di atas 5 tahun. Akan tetapi, perihal syarat sembelihan hewan kurban yaitu tidak cacatnya hewan tersebut, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama dalam **Lampiran** [**SE Dirjen Bimas Kemenag No. Dt.II.1/4/HM.01/1641/2014**](https://kalteng.kemenag.go.id/file/file/HumasKalteng/xzgc1411620764.pdf) tanggal 23 September 2014, dengan merujuk pada hadis riwayat Said bin Mansur menjelaskan bahwa jika seekor hewan sudah kita niatkan untuk berkurban, tetapi mengalami kecelakaan sehingga hewan itu cacat maka boleh dipakai berkurban (hal. 2-3). Demikian syarat-syarat sembelihan yang harus Anda perhatikan agar ibadah kurban sah. ### **Waktu Penyembelihan Hewan Kurban** Ketentuan mengenai waktu penyembelihan hewan kurban adalah setelah shalat Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah sampai terbenam matahari tanggal 13 Dzulhijjah (hari _tasyriq_ terakhir). Jadi, waktunya selama 4 hari yaitu tanggal 10, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah.[\[6\]](#_ftn6) Adapun, bagi orang yang menyembelih hewan kurban sebelum shalat Idul Adha dinilai sebagai sembelihan biasa. Dengan kata lain, penyembelihan itu dinyatakan bukan sebagai kurban.[\[7\]](#_ftn7) ### **Tata Cara Penyembelihan Hewan Kurban** Berdasarkan **Pasal 27 Permentan 114/2014**, penyembelihan hewan kurban harus dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan menerapkan kesejahteraan hewan. Syariat Islam sebagaimana dimaksud di atas meliputi:[\[8\]](#_ftn8) 1. hewan yang akan disembelih disunnahkan untuk dihadapkan ke arah kiblat; 2. penyembelihan dilaksanakan dengan niat menyembelih dan menyebut asma Allah “_Bismillahi Allaahu Akbar_” atau “_Bismillaahir Rahmaanir Rahiim_” untuk setiap individu hewan; 3. penyembelihan dilakukan dengan 1 kali gerakan penyayatan tanpa mengangkat pisau dari leher dan dilakukan secara cepat; 4. penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui pemotongan 3 saluran sekaligus, yaitu saluran pembuluh darah (_vena jugularis_ dan _arteri carotis_ kanan dan kiri/_wadajain_), saluran pernafasan (_trachea/hulqum_), dan saluran makanan (_oesophagus/mar’i_); dan 5. adanya pancaran aliran darah dan/atau gerakan hewan sebagai tanda hewan yang disembelih dalam keadaan hidup. Selain itu, perlakuan terhadap hewan yang disembelih pun harus diperhatikan sebagaimana disebutkan **Pasal 28 Permentan 114/2014:** 1. Perobohan hewan saat akan disembelih harus dilakukan dengan cara yang baik dan tidak kasar, dibanting, diinjak, ditarik ekor, atau ditarik kepalanya. 2. Tata cara perobohan hewan dapat dilakukan dengan menggunakan kotak pengendali (_restraining box_) atau metode tali sesuai dengan rekomendasi Badan Kesehatan Hewan Dunia (_World Organization for Animal Health_/OIE). 3. Tata cara perobohan harus dilakukan oleh petugas yang telah terlatih dan mempunyai pengetahuan tentang kesejahteraan hewan. Tidak hanya sampai penyembelihan, setelah penyembelihan pun ada hal-hal yang perlu diperhatikan, **Pasal 30 Permentan 114/2014** menjelaskan bahwa: 1. Pemastian hewan mati sempurna dilakukan dengan cara melakukan uji refleks kornea negatif, hilangnya pernafasan ritmik dan terhentinya pancaran darah sebagai tanda hewan telah mengalami mati otak. 2. Sebelum hewan mati sempurna, dilarang melakukan tindakan apapun terhadap hewan tersebut kecuali terjadi penggumpalan darah pada pembuluh darah yang disayat. 3. Dalam hal terjadi penggumpalan darah pada pembuluh darah yang disayat, harus dilakukan pengambilan gumpalan darah pada penampang lintang sayatan pembuluh darah. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [**di sini.**](http://mini.hukumonline.com/holpro/?utm_source=Google&utm_medium=Banner&utm_campaign=KlinikHukum-LandingPage) Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- [Peraturan Menteri Pertanian Nomor 114/PERMENTAN/PD.410/9/2014 Tahun 2014 tentang Pemotongan Hewan Kurban](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5795af61d7f68/node/lt51064da8e2877/peraturan-menteri-pertanian-no-114_permentan_pd.410_9_2014-tahun-2014-pemotongan-hewan-kurban?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permentan_114_2014). REFERENSI --------- 1. Wahbah az-Zuhaili. _Fiqih Islam wa Adillatuhu._ Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattami. Cetakan ketujuh. Gema Insani – Darul Fikir; 2. [YLKI Imbau Masyarakat Cek Sertifikasi Kesehatan Hewan Kurban](https://ylki.or.id/2018/08/maklumat-ylki-pada-hari-raya-idul-adha/), yang diakses pada 13 Juni 2024, pukul 10.31 WIB; 3. [Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor Dt.II.1/4/H.M/01/1641/2014 tentang Penyembelihan Hewan dan Kehalalan Daging Qurban](https://kalteng.kemenag.go.id/file/file/HumasKalteng/xzgc1411620764.pdf), yang diakses pada 13 Juni 2024, pukul 10.36 WIB. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1 angka 3 [Peraturan Menteri Pertanian Nomor 114/PERMENTAN/PD.410/9/2014 Tahun 2014 tentang Pemotongan Hewan Kurban](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5795af61d7f68/node/lt51064da8e2877/peraturan-menteri-pertanian-no-114_permentan_pd.410_9_2014-tahun-2014-pemotongan-hewan-kurban?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permentan_114_2014) (“Permentan 114/2014”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 2 ayat (2) Permentan 114/2014 [\[3\]](#_ftnref3) Wahbah az-Zuhaili. _Fiqih Islam wa Adillatuhu._ Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattami. Cetakan ketujuh. Gema Insani – Darul Fikir. hal. 314 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 35 ayat (1) Permentan 114/2014 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 35 ayat (2) Permentan 114/2014 [\[6\]](#_ftnref6) Lampiran [Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor Dt.II.1/4/H.M/01/1641/2014 tentang Penyembelihan Hewan dan Kehalalan Daging Qurban](https://kalteng.kemenag.go.id/file/file/HumasKalteng/xzgc1411620764.pdf) (“SE Dirjen Bimas Kemenag No. Dt.II.1/4/H.M/01/1641/2014”) [\[7\]](#_ftnref7) Lampiran SE Dirjen Bimas Kemenag No. Dt.II.1/4/H.M/01/1641/2014 [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 27 ayat (2) Permentan 114/2014 Tags ---- [hewan](/tag/hewan) [sapi](/tag/sapi) [islam](/tag/islam) [kurban](/tag/kurban)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Perbedaan Putusan Bebas dengan Putusan Lepas yang dibuat oleh Albert Aries, S.H., M.H., dan pertama kali dipublikasikan pada 27 Februari 2013.KLINIK TERKAITApakah Putusan Verstek Selalu Menguntungkan Penggugat?24 Mei 2024Wajibkah Putusan Pengadilan Dipublikasikan Beserta Data Pribadinya?14 Mei 2024Apa Maksud Putusan Bersifat Final dan Mengikat?23 Apr 2024Ragam Putusan MK tentang Sengketa Hasil Pemilu28 Mar 2024Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Dasar Hukum Putusan Bebas dan Putusan LepasTerkait putusan bebas dan lepas, ketentuan Pasal 191 ayat (1) dan (2) KUHAP menerangkan ketentuan berikut.Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Lebih lanjut, pada bagian Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP diterangkan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.Perbedaan Putusan Bebas dan Putusan Lepas Menjawab pertanyaan Anda, mengacu pada pendapat Lilik Mulyadi dalam Hukum Acara Pidana (hal. 152-153), maka perbedaan putusan bebas dan putusan lepas adalah sebagai berikut:Pada putusan bebas (vrijspraak) tindak pidana yang didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan kata lain, tidak dipenuhinya ketentuan asas minimum pembuktian (yaitu dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah) dan disertai keyakinan hakim.[1]Sedangkan, pada putusan lepas (onslag van recht vervolging), segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, misalnya merupakan bidang hukum perdata, hukum adat, atau hukum dagang.Kemudian, selain berdasarkan pendapat dari Lilik Mulyadi sebagaimana dimaksud di atas, menurut penulis sebelumnya yaitu Albert Aries, S.H., M.H., penjatuhan putusan bebas dan putusan lepas oleh seorang hakim atas pelaku suatu tindak pidana (yang unsur-unsur pasal yang didakwakan terbukti), dapat dibedakan dengan melihat ada atau tidak adanya alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgronden), baik yang ada dalam undang-undang, misalnya alasan pembenar atau alasan pemaaf, maupun yang ada di luar undang-undang (contoh: adanya izin).Lebih lanjut, Albert memberikan contoh, jika seseorang terbukti melakukan perbuatan pencemaran nama baik, namun dia melakukan pencemaran nama baik karena terpaksa untuk membela dirinya, maka hakim harus menjatuhkan putusan lepas dan bukan putusan bebas.Demikian jawaban kami terkait perbedaan putusan lepas dan bebas sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.REFERENSILilik Mulyadi. Hukum Acara Pidana. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.[1] Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara PidanaTagskuhapputusan hakimputusan

Apa perbedaan putusan bebas dan lepas? Mohon jelaskan secara singkat.

Perihal perbedaan putusan bebas dan lepas, singkatnya adalah pada putusan bebas (vrijspraak) tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Adapun, pada putusan lepas (onslag van recht vervolging), perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak ulasan di bawah ini. Apakah Putusan Verstek Selalu Menguntungkan Penggugat?24 Mei 2024Wajibkah Putusan Pengadilan Dipublikasikan Beserta Data Pribadinya?14 Mei 2024Apa Maksud Putusan Bersifat Final dan Mengikat?23 Apr 2024Ragam Putusan MK tentang Sengketa Hasil Pemilu28 Mar 2024Apakah Putusan Verstek Selalu Menguntungkan Penggugat?24 Mei 2024Wajibkah Putusan Pengadilan Dipublikasikan Beserta Data Pribadinya?14 Mei 2024Apa Maksud Putusan Bersifat Final dan Mengikat?23 Apr 2024Ragam Putusan MK tentang Sengketa Hasil Pemilu28 Mar 2024Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-putusan-bebas-dan-lepas-lt5122909d10411/

Perbedaan Putusan Bebas dan Lepas

pages/10/page-3.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul _Perbedaan Putusan Bebas dengan Putusan Lepas_ yang dibuat oleh [Albert Aries, S.H., M.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/albert-aries-partners-lt51234433e9d7f/albert-aries--sh--mh-lt50f8bc5fd2478/),** **dan pertama kali dipublikasikan pada 27 Februari 2013.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Apakah Putusan Verstek Selalu Menguntungkan Penggugat? ](/klinik/a/apakah-putusan-verstek-selalu-menguntungkan-penggugat-lt60921132c3b8d/)  24 Mei 2024 [ #### Wajibkah Putusan Pengadilan Dipublikasikan Beserta Data Pribadinya? ](/klinik/a/wajibkah-putusan-pengadilan-dipublikasikan-beserta-data-pribadinya-lt66435804558ae/)  14 Mei 2024 [ #### Apa Maksud Putusan Bersifat Final dan Mengikat? ](/klinik/a/maksud-putusan-bersifat-final-dan-mengikat-lt56fe01b271988/)  23 Apr 2024 [ #### Ragam Putusan MK tentang Sengketa Hasil Pemilu ](/klinik/a/ragam-putusan-mk-tentang-sengketa-hasil-pemilu-lt66051b5b45c71/)  28 Mar 2024 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Dasar Hukum Putusan Bebas dan Putusan Lepas** Terkait putusan bebas dan lepas, ketentuan **Pasal 191 ayat (1) dan (2) [KUHAP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/undangundang-nomor-8-tahun-1981/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHAP)** menerangkan ketentuan berikut. 1. _Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas **perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan**, maka **terdakwa diputus bebas**._ 2. _Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi **perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana**, maka **terdakwa diputus lepas** dari segala tuntutan hukum._ Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Lebih lanjut, pada bagian **Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP** diterangkan bahwa yang dimaksud dengan “**_perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan_**” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana. ### **Perbedaan Putusan Bebas dan Putusan Lepas** Menjawab pertanyaan Anda, mengacu pada pendapat **Lilik Mulyadi** dalam _Hukum Acara Pidana_ (hal. 152-153), maka **perbedaan putusan bebas dan putusan lepas** adalah sebagai berikut: Pada **putusan bebas** (_vrijspraak_) tindak pidana yang didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan kata lain, tidak dipenuhinya ketentuan asas minimum pembuktian (yaitu dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah) dan disertai keyakinan hakim.[\[1\]](#_ftn1) Sedangkan, pada **putusan lepas** (_onslag van recht vervolging_), segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, misalnya merupakan bidang hukum perdata, hukum adat, atau hukum dagang. Kemudian, selain berdasarkan pendapat dari Lilik Mulyadi sebagaimana dimaksud di atas, menurut penulis sebelumnya yaitu **[Albert Aries, S.H., M.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/albert-aries-partners-lt51234433e9d7f/albert-aries--sh--mh-lt50f8bc5fd2478/)**, penjatuhan putusan bebas dan putusan lepas oleh seorang hakim atas pelaku suatu tindak pidana (yang unsur-unsur pasal yang didakwakan terbukti), dapat dibedakan dengan melihat ada atau tidak adanya alasan penghapus pidana (_strafuitsluitingsgronden_), baik yang ada dalam undang-undang, misalnya [alasan pembenar](https://www.hukumonline.com/klinik/a/daya-paksa-dan-pembelaan-terpaksa-sebagai-alasan-penghapus-pidana-lt51bd53f7b6b00?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=daya_paksa) atau [alasan pemaaf](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-44-kuhp-lama-tentang-alasan-pemaaf-tindak-pidana-lt66573ea131904/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=Pasal_44_kuhp), maupun yang ada di luar undang-undang (contoh: adanya izin). Lebih lanjut, Albert memberikan contoh, jika seseorang terbukti melakukan perbuatan pencemaran nama baik, namun dia melakukan pencemaran nama baik karena terpaksa untuk membela dirinya, maka hakim harus menjatuhkan putusan lepas dan bukan putusan bebas. Demikian jawaban kami terkait perbedaan putusan lepas dan bebas sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/undangundang-nomor-8-tahun-1981/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHAP) REFERENSI --------- Lilik Mulyadi. _Hukum Acara Pidana_. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007. [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 183 [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/undangundang-nomor-8-tahun-1981/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHAP) Tags ---- [kuhap](/tag/kuhap) [putusan hakim](/tag/putusan-hakim) [putusan](/tag/putusan)

ULASAN LENGKAPKLINIK TERKAITAturan Jangka Waktu Pelaksanaan Ibadah Haji bagi Karyawan19 Jun 2024Upaya Hukum Jika Dipecat karena Menunaikan Ibadah Haji26 Mar 2024Apakah Peraturan Membolehkan Naik Haji Berkali-kali?06 Sep 2016Ini Aturan Mengenai Waiting List Pemberangkatan Jemaah Haji06 Sep 2016Terima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S.H. yang dipublikasikan pada 22 November 2017.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Sebelum menjawab pertanyaan Anda, kami berasumsi bahwa Anda merupakan jamaah haji reguler.Penyelenggara Ibadah HajiSelanjutnya, apa itu ibadah Haji? Ibadah Haji adalah rukun islam kelima bagi orang islam yang mampu untuk melaksanakan ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta tempat, waktu dan syarat tertentu.[1]Kemudian, penyelenggara ibadah Haji dibedakan menjadi 2 pihak yaitu:Ibadah Haji yang diselenggarakan oleh Menteri dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan yang bersifat umum dikenal sebagai Ibadah Haji Reguler. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 2 Permenag 13/2021 yang menyebutkan bahwa:Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler adalah penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan oleh Menteri dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan yang bersifat umum. Ibadah Haji yang diselenggarakan oleh badan hukum yang telah mendapatkan izin berusaha dikenal sebagai Ibadah Haji Khusus. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 3 Permenag 6/2021 yang menyebutkan bahwa:Penyelenggara Ibadah Haji Khusus, yang selanjutnya disebut PIHK, adalah badan hukum yang memiliki perizinan berusaha untuk melaksanakan ibada haji khususBiaya Penyelenggaraan Ibadah HajiAdapun Biaya Perjalanan Ibadah Haji (“Bipih”) adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan Ibadah Haji.[2] Sedangkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (“BPIH”) adalah adalah sejumlah dana yang digunakan untuk operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji.[3] Lebih lanjut, mengenai aturan besaran biaya Haji bagi Jemaah Haji, kita dapat merujuk pada Keppres 6/2024. Melalui bagian kedua Keppres 6/2024, Presiden menetapkan besaran BPIH Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi per jemaah:Embarkasi Aceh sebesar Rp87.359.984,00Embarkasi Medan sebesar Rp88.509.253,00Embarkasi Batam sebesar Rp91.198.048,00Embarkasi Padang sebesar Rp89.103.471,00Embarkasi Palembang sebesar Rp91.307.248,00Embarkasi Jakarta sebesar Rp95.862.448,00 (Pondok Gede dan Bekasi)Embarkasi Solo sebesar Rp95.926.122,00Embarkasi Surabaya sebesar Rp97.890.448,00Embarkasi Balikpapan sebesar Rp93.874.558,00Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp93.835.219,00Embarkasi Makassar sebesar Rp97.609.469,00Embarkasi Lombok sebesar Rp95.995.002,00Embarkasi Kertajati sebesar Rp95.862.448,00Sedangkan besaran Bipih Jemaah Haji Reguler Tahun 1445H/2024 Masehi diatur dalam bagian kelima Keppres 6/2024:Embarkasi Aceh sebesar Rp49.995.870,00Embarkasi Medan sebesar Rp51.145.139,00Embarkasi Batam sebesar Rp53.833.934,00Embarkasi Padang sebesar Rp51.739.357,00Embarkasi Palembang sebesar Rp53.943.134,00Embarkasi Jakarta sebesar Rp58.498.334,00Embarkasi Solo sebesar Rp58.562.008,00Embarkasi Surabaya sebesar Rp60.526.334,00Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp56.510.444,00Embarkasi Balikpapan sebesar Rp56.471.105,00 Embarkasi Makassar sebesar Rp60.245.355,00Embarkasi Lombok sebesar Rp58.630.888,00Embarkasi Kertajati Sebesar Rp58.498.334,0Besaran Bipih tersebut digunakan untuk biaya penerbangan haji, akomodasi Makkah, sebagian biaya akomodasi Madinah, biaya hidup (living cost), dan visa.[4] Adapun Bipih disetorkan ke rekening atas nama badan Pengelola Keuangan Haji pada Bank Penerima Setoran Bipih yang Ditunjuk oleh Badan Pengelola Keuangan Haji.[5]Menjawab pertanyaan Anda, berdasarkan besaran Bipih Jemaah Haji Reguler, dapat kita tarik kesimpulan bahwa besaran Bipih setiap embarkasi berbeda. Khusus untuk wilayah Sleman Yogyakarta, wilayah tersebut tidak masuk embarkasi yang diatur besaran Bipih, tetapi merupakan embarkasi Solo. Sehingga, uang yang harus dibayar oleh Anda yang akan menunaikan ibadah Haji adalah Rp58.562.008,00. Hal ini berbeda dengan besaran Bipih embarkasi untuk wilayah Kalimantan, yaitu untuk embarkasi Banjarmasin sebesar Rp56.510.444,00 dan embarkasi Balikpapan sebesar Rp56.471.105,00.Jadi, memang benar besaran biaya ibadah Haji ditetapkan berbeda-beda pada setiap embarkasi masing-masing daerah.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan UmrahPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KerjaUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji KhususPeraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji RegulerKeputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2024 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat[1] Pasal 68 Angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah[2] Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentnag Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (“Permenag 13/2021”)[3] Pasal 1 angka 6 Permenag 13/2021[4] Bagian kedelapan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2024 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 hijriah/2024 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat (“Keppres 6/2024”)[5] Bagian ketujuh Keppres 6/2024Tagsibadahbpihislamumrohmuslim

Saya berencana naik haji 2024. Pertanyaan saya, apakah benar biaya haji tiap daerah berbeda-beda? Bagaimanakah kebijakan pemerintah untuk biaya haji? Mohon penjelasannya. Kami berasal dari Sleman Yogyakarta dan saudara kami dari Kalimantan membayar lebih mahal, apakah memang tiap daerah beda atau sama? Apakah biaya haji ditetapkan oleh pemerintah daerah masing-masing? Terima kasih.

Pada dasarnya, Keppres 6/2024 mengatur besaran biaya haji pada setiap embarkasi masing-masing daerah. Lantas, berapa biaya naik Haji masing-masing daerah? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Aturan Jangka Waktu Pelaksanaan Ibadah Haji bagi Karyawan19 Jun 2024Upaya Hukum Jika Dipecat karena Menunaikan Ibadah Haji26 Mar 2024Apakah Peraturan Membolehkan Naik Haji Berkali-kali?06 Sep 2016Ini Aturan Mengenai Waiting List Pemberangkatan Jemaah Haji06 Sep 2016Aturan Jangka Waktu Pelaksanaan Ibadah Haji bagi Karyawan19 Jun 2024Upaya Hukum Jika Dipecat karena Menunaikan Ibadah Haji26 Mar 2024Apakah Peraturan Membolehkan Naik Haji Berkali-kali?06 Sep 2016Ini Aturan Mengenai Waiting List Pemberangkatan Jemaah Haji06 Sep 2016Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 2022Cara Upload Terjemahan Novel Agar Tak Langgar Hak Cipta20 Okt 2022Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 2022Cara Upload Terjemahan Novel Agar Tak Langgar Hak Cipta20 Okt 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/ketentuan-biaya-penyelenggaraan-ibadah-haji-tiap-daerah-lt5a14db9261bcb/

Ketentuan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tiap Daerah

pages/10/page-4.html

ULASAN LENGKAP -------------- ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Aturan Jangka Waktu Pelaksanaan Ibadah Haji bagi Karyawan ](/klinik/a/aturan-jangka-waktu-pelaksanaan-ibadah-haji-bagi-karyawan-lt59ba26f560b03/)  19 Jun 2024 [ #### Upaya Hukum Jika Dipecat karena Menunaikan Ibadah Haji ](/klinik/a/upaya-hukum-jika-dipecat-karena-menunaikan-ibadah-haji-lt53d32ecb2e77d/)  26 Mar 2024 [ #### Apakah Peraturan Membolehkan Naik Haji Berkali-kali? ](/klinik/a/apakah-peraturan-membolehkan-naik-haji-berkali-kali-lt57cd32b418503/)  06 Sep 2016 [ #### Ini Aturan Mengenai _Waiting List_ Pemberangkatan Jemaah Haji ](/klinik/a/ini-aturan-mengenai-iwaiting-list-i-pemberangkatan-jemaah-haji-lt5397cebf4a725/)  06 Sep 2016 [](#!) Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh [Sovia Hasanah, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/sovia-hasanah--sh-lt57d2913a130b4/) yang dipublikasikan pada 22 November 2017.** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. Sebelum menjawab pertanyaan Anda, kami berasumsi bahwa Anda merupakan jamaah haji reguler. ### **Penyelenggara Ibadah Haji** Selanjutnya, apa itu ibadah Haji? **Ibadah Haji** adalah rukun islam kelima bagi orang islam yang mampu untuk melaksanakan ibadah tertentu di Baitullah, _masyair_, serta tempat, waktu dan syarat tertentu.[\[1\]](#_ftn1) Kemudian, penyelenggara ibadah Haji dibedakan menjadi 2 pihak yaitu: 1. Ibadah Haji yang diselenggarakan oleh Menteri dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan yang bersifat umum dikenal sebagai **Ibadah Haji Reguler**. Hal ini diatur dalam **Pasal 1 angka 2 [Permenag 13/2021](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt613f01f833cf5/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permendag_13_2021)** yang menyebutkan bahwa: _Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler adalah penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan oleh Menteri dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan yang bersifat umum._ 2. Ibadah Haji yang diselenggarakan oleh badan hukum yang telah mendapatkan izin berusaha dikenal sebagai **Ibadah Haji Khusus**. Hal ini diatur dalam **Pasal 1 angka 3 [Permenag 6/2021](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6093b20d2e78a/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permendag_6_2021)** yang menyebutkan bahwa: _Penyelenggara Ibadah Haji Khusus, yang selanjutnya disebut PIHK, adalah badan hukum yang memiliki perizinan berusaha untuk melaksanakan ibada haji khusus_ ### **Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji** Adapun **Biaya Perjalanan Ibadah Haji (“Bipih”)** adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan Ibadah Haji.[\[2\]](#_ftn2) Sedangkan **Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (“BPIH”)** adalah adalah sejumlah dana yang digunakan untuk operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji.[\[3\]](#_ftn3)  Lebih lanjut, mengenai aturan besaran biaya Haji bagi Jemaah Haji, kita dapat merujuk pada **[Keppres 6/2024](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt659e4af48a246/keputusan-presiden-nomor-6-tahun-2024/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=kepres_6_2024)**. Melalui **bagian kedua Keppres 6/2024**, Presiden menetapkan **besaran BPIH Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi** per jemaah: 1. Embarkasi Aceh sebesar Rp87.359.984,00 2. Embarkasi Medan sebesar Rp88.509.253,00 3. Embarkasi Batam sebesar Rp91.198.048,00 4. Embarkasi Padang sebesar Rp89.103.471,00 5. Embarkasi Palembang sebesar Rp91.307.248,00 6. Embarkasi Jakarta sebesar Rp95.862.448,00 (Pondok Gede dan Bekasi) 7. **Embarkasi Solo sebesar Rp95.926.122,00** 8. Embarkasi Surabaya sebesar Rp97.890.448,00 9. **Embarkasi Balikpapan sebesar Rp93.874.558,00** 10. **Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp93.835.219,00** 11. Embarkasi Makassar sebesar Rp97.609.469,00 12. Embarkasi Lombok sebesar Rp95.995.002,00 13. Embarkasi Kertajati sebesar Rp95.862.448,00 Sedangkan besaran **Bipih Jemaah Haji Reguler Tahun 1445H/2024 Masehi** diatur dalam **bagian kelima Keppres 6/2024**: 1. Embarkasi Aceh sebesar Rp49.995.870,00 2. Embarkasi Medan sebesar Rp51.145.139,00 3. Embarkasi Batam sebesar Rp53.833.934,00 4. Embarkasi Padang sebesar Rp51.739.357,00 5. Embarkasi Palembang sebesar Rp53.943.134,00 6. Embarkasi Jakarta sebesar Rp58.498.334,00 7. **Embarkasi Solo sebesar Rp58.562.008,00** 8. Embarkasi Surabaya sebesar Rp60.526.334,00 9. **Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp56.510.444,00** 10. **Embarkasi Balikpapan sebesar Rp56.471.105,00** 11. Embarkasi Makassar sebesar Rp60.245.355,00 12. Embarkasi Lombok sebesar Rp58.630.888,00 13. Embarkasi Kertajati Sebesar Rp58.498.334,0 Besaran Bipih tersebut digunakan untuk biaya penerbangan haji, akomodasi Makkah, sebagian biaya akomodasi Madinah, biaya hidup (_living cost_), dan visa.[\[4\]](#_ftn4) Adapun Bipih disetorkan ke rekening atas nama badan Pengelola Keuangan Haji pada Bank Penerima Setoran Bipih yang Ditunjuk oleh Badan Pengelola Keuangan Haji.[\[5\]](#_ftn5) Menjawab pertanyaan Anda, berdasarkan besaran Bipih Jemaah Haji Reguler, dapat kita tarik kesimpulan bahwa besaran Bipih setiap embarkasi berbeda. Khusus untuk wilayah **Sleman** **Yogyakarta**, wilayah tersebut tidak masuk embarkasi yang diatur besaran Bipih, tetapi merupakan **embarkasi Solo**. Sehingga, uang yang harus dibayar oleh Anda yang akan menunaikan ibadah Haji adalah **Rp58.562.008,00**. Hal ini berbeda dengan besaran Bipih **embarkasi untuk wilayah Kalimantan**, yaitu untuk **embarkasi Banjarmasin** sebesar **Rp56.510.444,00** dan **embarkasi Balikpapan** sebesar **Rp56.471.105,00**. Jadi, memang benar besaran biaya ibadah Haji ditetapkan berbeda-beda pada setiap embarkasi masing-masing daerah. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5cd53c28d4c16/undang-undang-nomor-8-tahun-2019/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_8_2019) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023) Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6093b20d2e78a/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permendag_6_2021) Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt613f01f833cf5/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permendag_13_2021) Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2024 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt659e4af48a246/keputusan-presiden-nomor-6-tahun-2024/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=kepres_6_2024) * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 68 Angka 1 [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) yang mengubah Pasal 1 angka 1 [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5cd53c28d4c16/undang-undang-nomor-8-tahun-2019/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_8_2019) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 1 angka 5 [Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentnag Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt613f01f833cf5/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permendag_13_2021) (“Permenag 13/2021”) [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 1 angka 6 Permenag 13/2021 [\[4\]](#_ftnref4) Bagian kedelapan [Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2024 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 hijriah/2024 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt659e4af48a246/keputusan-presiden-nomor-6-tahun-2024/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=kepres_6_2024) (“Keppres 6/2024”) [\[5\]](#_ftnref5) Bagian ketujuh Keppres 6/2024 Tags ---- [ibadah](/tag/ibadah) [bpih](/tag/bpih) [islam](/tag/islam) [umroh](/tag/umroh) [muslim](/tag/muslim)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalanselengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Apa Itu SDGs?KLINIK TERKAITBisakah Kekayaan Intelektual Menjadi Harta Gono-Gini?01 Apr 2024Bisakah Ide Bisnis Diberikan Perlindungan Kekayaan Intelektual?28 Mar 2023Apakah Kekayaan Intelektual Termasuk Harta Pailit?24 Okt 2022Cara Mudah Daftar Kekayaan Intelektual Secara Online19 Feb 2021Berdasarkan artikel Apa itu SDGs?, definisi sustainable development goals (“SDGs”) atau tujuan pembangunan berkelanjutan adalah serangkaian tujuan yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (”PBB”) untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan bagi semua orang di planet ini. SDGs ini merupakan komitmen global tahun 2030 yang dideklarasikan baik oleh negara maju maupun negara berkembang di Sidang Umum PBB pada September 2015.Ketentuan mengenai SDGs di Indonesia, dapat Anda temui di dalam Perpres 111/2022. Pasal 1 angka 1 Perpres 111/2022 mendefinisikan SDGs sebagai agenda pembangunan global untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi planet, melalui pencapaian 17 tujuan sampai tahun 2030.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Sebelumnya, PBB pada tahun 2000 telah mencanangkan program Millenium Development Goals (MDGs) untuk kurun waktu 2000 hingga 2015. Selanjutnya, sejak 2016 hingga tahun 2030, PBB Kembali mencanangkan program bernama SDGs.[1]Konsep dari SDGs sendiri sudah lahir pada konferensi mengenai Pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan di Rio de Janeiro tahun 2012 oleh PBB. Tujuan yang ingin dihasilkan dalam pertemuan tersebut adalah memperoleh tujuan Bersama yang universal yang mampu memelihara keseimbangan 3 dimensi Pembangunan berkelanjutan; lingkungan, sosial dan ekonomi.[2]Dalam menjaga keseimbangan tiga dimensi pembangunan ini, terdapat 5 fondasi utama yang dimiliki oleh SDGs yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulia pada tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim.[3] Agar 3 tujuan mulia itu tercapai, disusunlah 17 tujuan global. Lantas, apa saja 17 tujuan SDGs itu?17 Tujuan SDGsBerdasarkan artikel Begini Komitmen Indonesia Atas Pencapaian SDGs, terdapat 17 SDGs yang merupakan seruan untuk bertindak bagi seluruh negara tanpa terkecuali dalam kemitraan global. Tujuan-tujuan tersebut diinformasikan sebagai strategi global dalam rangka mengakhiri kemiskinan dan kekurangan lainnya yang dunia hadapi.Merujuk pada What are the Sustainable Development Goals? 17 tujuan tersebut yaitu:No poverty (tanpa kemiskinan);Zero hunger (tanpa kelaparan);Good health and well being (kehidupan sehat dan sejahtera);Quality education (pendidikan berkualitas);Gender equality (kesetaraan gender);Clean water and sanitation (air bersih dan sanitasi layak);Affordable and clean energy (energi bersih dan terjangkau);Decent work and economic growth (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi);Industry, innovation and infrastructure (industri, inovasi dan infrastruktur);Reduced inequalities (berkurangnya kesenjangan);Sustainable cities and communities (kota dan pemukiman yang berkelanjutan);Responsible consumption and production (konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab);Climate action (penanganan perubahan iklim);Life below water (ekosistem lautan);Life on land (ekosistem daratan);Peace, justice and strong institutions (perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh);Partnership for the goals (kemitraan untuk mencapai tujuan).Bagaimana Kekayaan Intelektual Mendorong Tercapainya SDGs?Untuk menjawab pertanyaan Anda, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa kekayaan intelektual merupakan kreasi pemikiran yang meliputi invensi, sastra, dan seni, simbol, nama, gambar dan desain yang digunakan dalam perdagangan.[4]Baca juga: 7 Jenis Kekayaan Intelektual dan PerlindungannyaDilansir dari The Impact of Innovation; WIPO and the Sustainable Development Goals dijelaskan sebagai berikut:IP is a critical incentive for innovation and creativity, which in turn are key to the success of the SDGs. Only through human ingenuity will it be possible to develop new solutions that: eradicate poverty; boost agricultural sustainability and ensure food security; fight disease; improve education; protect environment and accelerate the transition to a low carbon economy; increase productivity and boost business competitiveness.Jika diterjemahkan secara bebas, kekayaan intelektual merupakan aspek pendorong yang penting bagi inovasi dan kreativitas, yang merupakan kunci keberhasilan SDGs. Hanya melalui kecerdasan manusia, kita dapat mengembangkan solusi-solusi baru yang mengentaskan kemiskinan, meningkatkan keberlanjutan pertanian dan memastikan keamanan pangan, melawan penyakit, meningkatkan pendidikan, melindungi lingkungan dan mempercepat transisi menuju perekonomian rendah karbon, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat daya saing dunia usaha.Untuk menjawab pertanyaan Anda mengenai bagaimana kekayaan intelektual dapat mendorong masing-masing tujuan dari SDGs, berdasarkan SDGs WIPO, dapat kami jelaskan sebagai berikut:​​​No Poverty (Tanpa Kemiskinan) Kekayaan intelektual, inovasi, dan kreativitas adalah penggerak penting pertumbuhan ekonomi dan dapat meningkatkan mata pencaharian (livelihood). Pemerintah dapat membantu inventor, kreator, dan wiraswasta (entrepreneur) untuk mengubah ide menjadi penghasilan.Melalui kekayaan intelektual, mereka yang berani bermimpi tentang masa depan yang lebih baik dapat melindungi ide mereka dan memasarkannya. Dengan demikian, mereka dapat membangun usaha, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan mata pencaharian.Zero Hunger (Tanpa Kelaparan)Melalui inovasi yang didukung oleh hak kekayaan intelektual, kita dapat mengamankan persediaan pangan dunia dan mengurangi sampah makanan. Hal ini karena hak kekayaan intelektual memberikan insentif terhadap inovasi, investasi, dan transfer pengetahuan dalam sektor pangan dan pertanian.Good Health and Well Being (Kehidupan Sehat dan Sejahtera)Kekayaan intelektual dapat membantu terciptanya kehidupan sehat dan sejahtera karena pada dasarnya, inovasi sudah menciptakan banyak kemajuan pada kesehatan masyarakat.Quality Education (Pendidikan Berkualitas)Melalui pendidikan kekayaan intelektual, inventor, kreator, dan wiraswasta (entrepreneur)  mendapatkan keahlian dan pengetahuan kekayaan intelektual untuk  mentransformasikan ide mereka menjadi teknologi, produk, serta layanan yang baru dan lebih maju, yang bisa mendukung masyarakat, kemakmuran, dan planet kita.Selain itu, dengan pendidikan kekayaan intelektual, pemangku kebijakan juga dapat memperoleh pemahaman tentang hukum dan praktik kekayaan intelektual untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung ekosistem inovasi untuk SDGs.Gender Equality (Kesetaraan Gender)Kekayaan intelektual dapat mendorong terwujudnya kesetaraan gender karena inventor, kreator, dan wirasawasta perempuan dapat mengubah dunia dengan imajinasi dan kecerdasan mereka. Namun, masih terlalu sedikit perempuan yang menggunakan sistem kekayaan intelektual. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi inovatif perempuan belum dimanfaatkan.Clean Water and Sanitation (Air Bersih dan Sanitasi Layak)Inovasi yang dilindungi hak kekayaan intelektual memainkan peranan penting dalam mengelola keberlanjutan sumber daya air di bumi. Inovasi teknologi baru memungkinkan:pengelolaan air secara lebih efisien melalui digitalisasi (seperti AI, blockchain, remote sensing);pemulihan air limbah dengan katalis nano dan alga;adanya penyaringan air yang lebih baik;pencegahan banjir, konservasi air, dan sebagainya.Affordable and Clean Energy (Energi Bersih dan Terjangkau)Inovasi yang dilindungi hak kekayaan intelektual meningkatkan keamanan energi, membantu tercapainya target nol bersih, dan mengurangi efek perubahan iklim.Hak kekayaan intelektual dapat memudahkan transfer dan penerapan teknologi energi ramah lingkungan untuk mendukung transformasi energi yang sangat dibutuhkan dan meningkatkan keamanan energi.Decent Work and Economic Growth (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi)Melalui kekayaan intelektual, kita dapat menghasilkan pendapatan dari inovasi dan kreativitas. Dalam konteks ini, kekayaan intelektual merupakan alat yang ampuh untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua.Dapat dikatakan bahwa kekayaan intelektual bisa membantu untuk mencapai pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.Industry, Innovation and Infrastructure (Industri, Inovasi dan Infrastruktur)Inovasi merupakan hal krusial untuk menemukan solusi teknis baru terhadap tantangan keberlanjutan (sustainability) yang mengakar. Oleh karena itu, kekayaan intelektual menawarkan insentif dan pengamanan terhadap inventor dan kreator untuk mengembangkan inovasinya.Reduced Inequalities (Berkurangnya Kesenjangan)Inovasi dan kreativitas yang dilindungi hak kekayaan intelektual merupakan kunci penting pertumbuhan bisnis dan performa ekonomi. Jika bisnis tumbuh, maka bisnis tersebut dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan taraf hidup, dan memperkuat komunitas.Sustainable Cities and Communities (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan)Kekayaan intelektual dan inovasi dapat membantu perkembangan teknologi yang dibutuhkan untuk merevitalisasi dan memodernisasi area perkotaan agar penduduknya dapat menikmati kualitas hidup yang lebih baik dan target keberlanjutan bisa terpenuhi.Responsible Consumption and Production (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab)Hak kekayaan intelektual membantu mempromosikan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab dengan memungkinkan bisnis inovatif menghasilkan nilai dari teknologi, produk, dan layanan yang fokus pada keberlanjutan.Climate Action (Penanganan Perubahan Iklim)Inovasi dan kreativitas yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual merupakan hal yang sentral terhadap penanganan perubahan iklim. Inovasi dan kreativitas mendorong ketersediaan teknologi yang ramah iklim.Life Below Water (Ekosistem Lautan)Kekayaan intelektual mendorong inovasi yang dapat membantu mengembangkan penangkapan dan budidaya perairan yang berkelanjutan, menanggulangi polusi, terutama dari plastik yang merupakan 86% dari sampah laut, memulihkan ekosistem laut, dan sebagainya.Life on Land (Ekosistem Daratan)Melalui inovasi, kreativitas, dan kekayaan intelektual, dapat membantu planet kita untuk berkembang. Inovasi yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual dapat membantu memitigasi tantangan lingkungan dan menciptakan keseimbangan serta keterikatan yang kuat antara manusia dengan lingkunganPeace, Justice and Strong Institutions (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh)Sistem kekayaan intelektual ada untuk menciptakan lingkungan yang mendukung berkembangnya inovasi dan kreasitivitas agar dapat berkembang, dan agar sengketa terkait dapat diselesaikan.Partnership for The Goals (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan)Kekayaan intelektual mendukung kolaborasi yang membantu perkembangan inovasi dan kreativitas yang dibutuhkan untuk mencapai SDGs.Lantas, bagaimana kekayaan intelektul dan inovasi dapat mendukung kemitraan? Pada dasarnya, hak kekayaan intelektual mendukung transfer teknologi dan kemitraan bisnis, yang memungkinkan penemuan saintifik, pengetahuan, dan kekayaan intelektual mengalir dari kreator ke pengguna publik dan swasta.Sebagai tambahan informasi, World Intellectual Property Organization (“WIPO”) sebagai badan khusus untuk menangani masalah kekayaan intelektual di bawah naungan PBB bertujuan untuk mendorong kreativitas dan perlindungan terhadap kekayaan intelektual di dunia, memiliki misi yang relevan dengan berbagai macam SDGs.[5]Di samping SDGs 9 (industry, innovation and infrastructure) sebagai inti dari misi WIPO untuk memimpin pengembangan sistem kekayaan intelektual internasional untuk kepentingan umum, lingkup kepentingannya meluas ke bidang penting yang lain seperti SDG 4 (quality education), SDG 5 (gender equality) dan SDG 17 (partnership). Lebih lanjut, WIPO menganggap bahwa inovasi adalah hal yang esensial untuk perkembangan ekonomi dan sosial, khususnya terhadap tercapainya SDGs 2, 3, 6, 7, 8, 11 dan 13 dan kebijakan inovasi nasional dan regional dapat membantu untuk mencapai sebagian besar tujuan lainnya.[6]Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMPeraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.REFERENSIFahmi Irhamsyah. Sustainable Development Goals (SDGs) dan Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional. Jurnal Kajian Lemhannas, Edisi 38, Juni 2019;Ishartono dan Santoso Tri Raharjo. Sustainable Development Goals (SDGs)dan Pengentasan Kemiskinan. SHARE: Sosial Work Journal, Vol. 6 No. 2, 2016;Khoirul Hidayah. Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Malang: Setara Press, 2017;WIPO. Intellectual Property Offices and Sustainable Innovation: Implementing the SDGs in National Intellectual Porperty Systems;Apa itu SDGs?, yang diakses pada Rabu, 12 Juni 2024, Pukul 10.32 WIB;SDGs WIPO, yang diakses pada Rabu, 12 Juni 2024, Pukul 15.35 WIB;The Impact of Innovation; WIPO and the Sustainable Development Goals, yang diakses pada Rabu, 12 Juni 2024, Pukul 13.24 WIB;What are the Sustainable Development Goals?, yang diakses pada Rabu, 12 Juni 2024, Pukul 12.11 WIB.[1] Fahmi Irhamsyah. Sustainable Development Goals (SDGs) dan Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional. Jurnal Kajian Lemhannas, Edisi 38, Juni 2019, hal. 46[2] Ishartono dan Santoso Tri Raharjo. Sustainable Development Goals (SDGs)dan Pengentasan Kemiskinan. SHARE: Sosial Work Journal, Vol. 6 No. 2, 2016, hal. 163[3] Ishartono dan Santoso Tri Raharjo. Sustainable Development Goals (SDGs)dan Pengentasan Kemiskinan. SHARE: Sosial Work Journal, Vol. 6 No. 2, 2016, hal.163[4]Khoirul Hidayah. Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Malang: Setara Press, 2017, hal. 2[5] WIPO. Intellectual Property Offices and Sustainable Innovation: Implementing the SDGs in National Intellectual Porperty Systems. hal. 4, 8[6] WIPO. Intellectual Property Offices and Sustainable Innovation: Implementing the SDGs in National Intellectual Porperty Systems. hal. 8Tagshak atas kekayaan intelektualhak kekayaan intelektualkekayaan intelektual

Bagaimana kekayaan intelektual dapat mendorong pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)?

Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan adalah agenda pembangunan global untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi planet, melalui pencapaian 17 tujuan sampai tahun 2030. Lantas, apa peran kekayaan intelektual dalam rangka mendorong tercapainya SDGs? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak ulasan di bawah ini. Bisakah Kekayaan Intelektual Menjadi Harta Gono-Gini?01 Apr 2024Bisakah Ide Bisnis Diberikan Perlindungan Kekayaan Intelektual?28 Mar 2023Apakah Kekayaan Intelektual Termasuk Harta Pailit?24 Okt 2022Cara Mudah Daftar Kekayaan Intelektual Secara Online19 Feb 2021Bisakah Kekayaan Intelektual Menjadi Harta Gono-Gini?01 Apr 2024Bisakah Ide Bisnis Diberikan Perlindungan Kekayaan Intelektual?28 Mar 2023Apakah Kekayaan Intelektual Termasuk Harta Pailit?24 Okt 2022Cara Mudah Daftar Kekayaan Intelektual Secara Online19 Feb 2021Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank6 Mei 2024Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank6 Mei 2024Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/peran-kekayaan-intelektual-sebagai-pendorong-tercapainya-sdgs-lt666acd321c5b4/

Peran Kekayaan Intelektual sebagai Pendorong Tercapainya SDGs

pages/10/page-5.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Apa Itu SDGs?** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Bisakah Kekayaan Intelektual Menjadi Harta Gono-Gini? ](/klinik/a/bisakah-kekayaan-intelektual-menjadi-harta-gono-gini-lt5371e6d69a222/)  01 Apr 2024 [ #### Bisakah Ide Bisnis Diberikan Perlindungan Kekayaan Intelektual? ](/klinik/a/bisakah-ide-bisnis-diberikan-perlindungan-kekayaan-intelektual-lt564aaaf1284cd/)  28 Mar 2023 [ #### Apakah Kekayaan Intelektual Termasuk Harta Pailit? ](/klinik/a/apakah-kekayaan-intelektual-termasuk-harta-pailit-lt635661a090c33/)  24 Okt 2022 [ #### Cara Mudah Daftar Kekayaan Intelektual Secara _Online_ ](/klinik/a/cara-mudah-daftar-kekayaan-intelektual-secara-ionline-i-lt55fe6e132fa14/)  19 Feb 2021 [](#!) Berdasarkan artikel **[Apa itu SDGs?](https://sdgs.bappenas.go.id/)**, definisi _sustainable development goals_ (“SDGs”) atau tujuan pembangunan berkelanjutan adalah serangkaian tujuan yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (”PBB”) untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan bagi semua orang di planet ini. SDGs ini merupakan komitmen global tahun 2030 yang dideklarasikan baik oleh negara maju maupun negara berkembang di Sidang Umum PBB pada September 2015. Ketentuan mengenai SDGs di Indonesia, dapat Anda temui di dalam [**Perpres 111/2022**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt632c10748d3ae/peraturan-presiden-nomor-111-tahun-2022/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_111_2022). **Pasal 1 angka 1 Perpres 111/2022** mendefinisikan SDGs sebagai agenda pembangunan global untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi planet, melalui pencapaian 17 tujuan sampai tahun 2030. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Sebelumnya, PBB pada tahun 2000 telah mencanangkan program _Millenium Development Goals_ (MDGs) untuk kurun waktu 2000 hingga 2015. Selanjutnya, sejak 2016 hingga tahun 2030, PBB Kembali mencanangkan program bernama SDGs.[\[1\]](#_ftn1) Konsep dari SDGs sendiri sudah lahir pada konferensi mengenai Pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan di Rio de Janeiro tahun 2012 oleh PBB. Tujuan yang ingin dihasilkan dalam pertemuan tersebut adalah memperoleh tujuan Bersama yang universal yang mampu memelihara keseimbangan 3 dimensi Pembangunan berkelanjutan; lingkungan, sosial dan ekonomi.[\[2\]](#_ftn2) Dalam menjaga keseimbangan tiga dimensi pembangunan ini, terdapat 5 fondasi utama yang dimiliki oleh SDGs yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulia pada tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim.[\[3\]](#_ftn3) Agar 3 tujuan mulia itu tercapai, disusunlah 17 tujuan global. Lantas, apa saja 17 tujuan SDGs itu? ### **17 Tujuan SDGs** Berdasarkan artikel **[Begini Komitmen Indonesia Atas Pencapaian SDGs](https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-komitmen-indonesia-atas-pencapaian-sdgs-lt61e7d8ab65ee2/?page=1?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=komitmen_SDGs)**, terdapat 17 SDGs yang merupakan seruan untuk bertindak bagi seluruh negara tanpa terkecuali dalam kemitraan global. Tujuan-tujuan tersebut diinformasikan sebagai strategi global dalam rangka mengakhiri kemiskinan dan kekurangan lainnya yang dunia hadapi. Merujuk pada **_[What are the Sustainable Development Goals?](https://www.undp.org/sustainable-development-goals)_** 17 tujuan tersebut yaitu: 1. _No poverty_ (tanpa kemiskinan); 2. _Zero hunger_ (tanpa kelaparan); 3. _Good health and well being_ (kehidupan sehat dan sejahtera); 4. _Quality education_ (pendidikan berkualitas); 5. _Gender equality_ (kesetaraan gender); 6. _Clean water and sanitation_ (air bersih dan sanitasi layak); 7. _Affordable and clean energy_ (energi bersih dan terjangkau); 8. _Decent work and economic growth_ (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi); 9. _Industry, innovation and infrastructure_ (industri, inovasi dan infrastruktur); 10. _Reduced inequalities_ (berkurangnya kesenjangan); 11. _Sustainable cities and communities_ (kota dan pemukiman yang berkelanjutan); 12. _Responsible consumption and production_ (konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab); 13. _Climate action_ (penanganan perubahan iklim); 14. _Life below water_ (ekosistem lautan); 15. _Life on land_ (ekosistem daratan); 16. _Peace, justice and strong institutions_ (perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh); 17. _Partnership for the goals_ (kemitraan untuk mencapai tujuan). ### **Bagaimana Kekayaan Intelektual Mendorong Tercapainya SDGs?** Untuk menjawab pertanyaan Anda, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa kekayaan intelektual merupakan kreasi pemikiran yang meliputi invensi, sastra, dan seni, simbol, nama, gambar dan desain yang digunakan dalam perdagangan.[\[4\]](#_ftn4) Baca juga: **[7 Jenis Kekayaan Intelektual dan Perlindungannya](https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-kekayaan-intelektual-lt62490bb8ddca2/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=7_jenis_KI)** Dilansir dari _[**The Impact of Innovation; WIPO and the Sustainable Development Goals**](https://www.wipo.int/sdgs/en/story.html)_ dijelaskan sebagai berikut: _IP is a critical incentive for innovation and creativity, which in turn are key to the success of the SDGs. Only through human ingenuity will it be possible to develop new solutions that: eradicate poverty; boost agricultural sustainability and ensure food security; fight disease; improve education; protect environment and accelerate the transition to a low carbon economy; increase productivity and boost business competitiveness._ Jika diterjemahkan secara bebas, kekayaan intelektual merupakan aspek pendorong yang penting bagi inovasi dan kreativitas, yang merupakan kunci keberhasilan SDGs. Hanya melalui kecerdasan manusia, kita dapat mengembangkan solusi-solusi baru yang mengentaskan kemiskinan, meningkatkan keberlanjutan pertanian dan memastikan keamanan pangan, melawan penyakit, meningkatkan pendidikan, melindungi lingkungan dan mempercepat transisi menuju perekonomian rendah karbon, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat daya saing dunia usaha. Untuk menjawab pertanyaan Anda mengenai bagaimana kekayaan intelektual dapat mendorong masing-masing tujuan dari SDGs, berdasarkan [**SDGs WIPO**](https://ip-sdgs.wipo.int/), dapat kami jelaskan sebagai berikut:​​​ 1. **_No Poverty_** **(Tanpa Kemiskinan)** Kekayaan intelektual, inovasi, dan kreativitas adalah penggerak penting pertumbuhan ekonomi dan dapat meningkatkan mata pencaharian (_livelihood_). Pemerintah dapat membantu inventor, kreator, dan wiraswasta (_entrepreneur_) untuk mengubah ide menjadi penghasilan. Melalui kekayaan intelektual, mereka yang berani bermimpi tentang masa depan yang lebih baik dapat melindungi ide mereka dan memasarkannya. Dengan demikian, mereka dapat membangun usaha, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan mata pencaharian. 2. **_Zero Hunger_** **(Tanpa Kelaparan)** Melalui inovasi yang didukung oleh hak kekayaan intelektual, kita dapat mengamankan persediaan pangan dunia dan mengurangi sampah makanan. Hal ini karena hak kekayaan intelektual memberikan insentif terhadap inovasi, investasi, dan transfer pengetahuan dalam sektor pangan dan pertanian. 3. **_Good Health and Well Being_** **(Kehidupan Sehat dan Sejahtera)** Kekayaan intelektual dapat membantu terciptanya kehidupan sehat dan sejahtera karena pada dasarnya, inovasi sudah menciptakan banyak kemajuan pada kesehatan masyarakat. 4. **_Quality Education_** **(Pendidikan Berkualitas)** Melalui pendidikan kekayaan intelektual, inventor, kreator, dan wiraswasta (_entrepreneur_)  mendapatkan keahlian dan pengetahuan kekayaan intelektual untuk  mentransformasikan ide mereka menjadi teknologi, produk, serta layanan yang baru dan lebih maju, yang bisa mendukung masyarakat, kemakmuran, dan planet kita. Selain itu, dengan pendidikan kekayaan intelektual, pemangku kebijakan juga dapat memperoleh pemahaman tentang hukum dan praktik kekayaan intelektual untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung ekosistem inovasi untuk SDGs. 5. **_Gender Equality_** **(Kesetaraan Gender)** Kekayaan intelektual dapat mendorong terwujudnya kesetaraan gender karena inventor, kreator, dan wirasawasta perempuan dapat mengubah dunia dengan imajinasi dan kecerdasan mereka. Namun, masih terlalu sedikit perempuan yang menggunakan sistem kekayaan intelektual. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi inovatif perempuan belum dimanfaatkan. 6. **_Clean Water and Sanitation_** **(Air Bersih dan Sanitasi Layak)** Inovasi yang dilindungi hak kekayaan intelektual memainkan peranan penting dalam mengelola keberlanjutan sumber daya air di bumi. Inovasi teknologi baru memungkinkan: * pengelolaan air secara lebih efisien melalui digitalisasi (seperti AI, _blockchain, remote sensing_)_;_ * pemulihan air limbah dengan katalis nano dan alga; * adanya penyaringan air yang lebih baik; * pencegahan banjir, konservasi air, dan sebagainya. 7. **_Affordable and Clean Energy_** **(Energi Bersih dan Terjangkau)** Inovasi yang dilindungi hak kekayaan intelektual meningkatkan keamanan energi, membantu tercapainya target nol bersih, dan mengurangi efek perubahan iklim. Hak kekayaan intelektual dapat memudahkan transfer dan penerapan teknologi energi ramah lingkungan untuk mendukung transformasi energi yang sangat dibutuhkan dan meningkatkan keamanan energi. 8. **_Decent Work and Economic Growth_** **(Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi)** Melalui kekayaan intelektual, kita dapat menghasilkan pendapatan dari inovasi dan kreativitas. Dalam konteks ini, kekayaan intelektual merupakan alat yang ampuh untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Dapat dikatakan bahwa kekayaan intelektual bisa membantu untuk mencapai pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. 9. **_Industry, Innovation and Infrastructure_** **(Industri, Inovasi dan Infrastruktur)** Inovasi merupakan hal krusial untuk menemukan solusi teknis baru terhadap tantangan keberlanjutan (_sustainability_) yang mengakar. Oleh karena itu, kekayaan intelektual menawarkan insentif dan pengamanan terhadap inventor dan kreator untuk mengembangkan inovasinya. 10. **_Reduced Inequalities_** **(Berkurangnya Kesenjangan)** Inovasi dan kreativitas yang dilindungi hak kekayaan intelektual merupakan kunci penting pertumbuhan bisnis dan performa ekonomi. Jika bisnis tumbuh, maka bisnis tersebut dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan taraf hidup, dan memperkuat komunitas. 11. **_Sustainable Cities and Communities_** **(Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan)** Kekayaan intelektual dan inovasi dapat membantu perkembangan teknologi yang dibutuhkan untuk merevitalisasi dan memodernisasi area perkotaan agar penduduknya dapat menikmati kualitas hidup yang lebih baik dan target keberlanjutan bisa terpenuhi. 12. **_Responsible Consumption and Production_** **(Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab)** Hak kekayaan intelektual membantu mempromosikan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab dengan memungkinkan bisnis inovatif menghasilkan nilai dari teknologi, produk, dan layanan yang fokus pada keberlanjutan. 13. **_Climate Action_** **(Penanganan Perubahan Iklim)** Inovasi dan kreativitas yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual merupakan hal yang sentral terhadap penanganan perubahan iklim. Inovasi dan kreativitas mendorong ketersediaan teknologi yang ramah iklim. 14. **_Life Below Water_** **(Ekosistem Lautan)** Kekayaan intelektual mendorong inovasi yang dapat membantu mengembangkan penangkapan dan budidaya perairan yang berkelanjutan, menanggulangi polusi, terutama dari plastik yang merupakan 86% dari sampah laut, memulihkan ekosistem laut, dan sebagainya. 15. **_Life on Land_** **(Ekosistem Daratan)** Melalui inovasi, kreativitas, dan kekayaan intelektual, dapat membantu planet kita untuk berkembang. Inovasi yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual dapat membantu memitigasi tantangan lingkungan dan menciptakan keseimbangan serta keterikatan yang kuat antara manusia dengan lingkungan 16. **_Peace, Justice and Strong Institutions_** **(Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh)** Sistem kekayaan intelektual ada untuk menciptakan lingkungan yang mendukung berkembangnya inovasi dan kreasitivitas agar dapat berkembang, dan agar sengketa terkait dapat diselesaikan. 17. **_Partnership for The Goals_** **(Kemitraan untuk Mencapai Tujuan)** Kekayaan intelektual mendukung kolaborasi yang membantu perkembangan inovasi dan kreativitas yang dibutuhkan untuk mencapai SDGs. Lantas, bagaimana kekayaan intelektul dan inovasi dapat mendukung kemitraan? Pada dasarnya, hak kekayaan intelektual mendukung transfer teknologi dan kemitraan bisnis, yang memungkinkan penemuan saintifik, pengetahuan, dan kekayaan intelektual mengalir dari kreator ke pengguna publik dan swasta. Sebagai tambahan informasi, _World Intellectual Property Organization_ (“WIPO”) sebagai badan khusus untuk menangani masalah kekayaan intelektual di bawah naungan PBB bertujuan untuk mendorong kreativitas dan perlindungan terhadap kekayaan intelektual di dunia, memiliki misi yang relevan dengan berbagai macam SDGs.[\[5\]](#_ftn5) Di samping SDGs 9 (_industry, innovation and infrastructure_) sebagai inti dari misi WIPO untuk memimpin pengembangan sistem kekayaan intelektual internasional untuk kepentingan umum, lingkup kepentingannya meluas ke bidang penting yang lain seperti SDG 4 (_quality education_), SDG 5 (_gender equality_) dan SDG 17 (_partnership_). Lebih lanjut, WIPO menganggap bahwa inovasi adalah hal yang esensial untuk perkembangan ekonomi dan sosial, khususnya terhadap tercapainya SDGs 2, 3, 6, 7, 8, 11 dan 13 dan kebijakan inovasi nasional dan regional dapat membantu untuk mencapai sebagian besar tujuan lainnya.[\[6\]](#_ftn6) Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- [Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt632c10748d3ae/peraturan-presiden-nomor-111-tahun-2022/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_111_2022). REFERENSI --------- 1. Fahmi Irhamsyah. _Sustainable Development Goals (SDGs) dan Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional_. Jurnal Kajian Lemhannas, Edisi 38, Juni 2019; 2. Ishartono dan Santoso Tri Raharjo. _Sustainable Development Goals (SDGs)__dan Pengentasan Kemiskinan_. SHARE: Sosial Work Journal, Vol. 6 No. 2, 2016; 3. Khoirul Hidayah. _Hukum Hak Kekayaan Intelektual._ Malang: Setara Press, 2017; 4. WIPO. _[Intellectual Property Offices and Sustainable Innovation: Implementing the SDGs in National Intellectual Porperty Systems](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-rn2023-10-en-intellectual-property-offices-and-sustainable-innovation.pdf/)_; 5. [Apa itu SDGs?](https://sdgs.bappenas.go.id/), yang diakses pada Rabu, 12 Juni 2024, Pukul 10.32 WIB; 6. [SDGs WIPO](https://ip-sdgs.wipo.int/), yang diakses pada Rabu, 12 Juni 2024, Pukul 15.35 WIB; 7. [_The Impact of Innovation; WIPO and the Sustainable Development Goals_](https://www.wipo.int/sdgs/en/story.html), yang diakses pada Rabu, 12 Juni 2024, Pukul 13.24 WIB; 8. [What are the Sustainable Development Goals?](https://www.undp.org/sustainable-development-goals), yang diakses pada Rabu, 12 Juni 2024, Pukul 12.11 WIB. [\[1\]](#_ftnref1) Fahmi Irhamsyah. _Sustainable Development Goals (SDGs) dan Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional_. Jurnal Kajian Lemhannas, Edisi 38, Juni 2019, hal. 46 [\[2\]](#_ftnref2) Ishartono dan Santoso Tri Raharjo. _Sustainable Development Goals (SDGs)__dan Pengentasan Kemiskinan_. SHARE: Sosial Work Journal, Vol. 6 No. 2, 2016, hal. 163 [\[3\]](#_ftnref3) Ishartono dan Santoso Tri Raharjo. _Sustainable Development Goals (SDGs)__dan Pengentasan Kemiskinan._ SHARE: Sosial Work Journal, Vol. 6 No. 2, 2016, hal.163 [\[4\]](#_ftnref4)Khoirul Hidayah. _Hukum Hak Kekayaan Intelektual._ Malang: Setara Press, 2017, hal. 2 [\[5\]](#_ftnref5) WIPO. [_Intellectual Property Offices and Sustainable Innovation: Implementing the SDGs in National Intellectual Porperty Systems_](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-rn2023-10-en-intellectual-property-offices-and-sustainable-innovation.pdf/). hal. 4, 8 [\[6\]](#_ftnref6) WIPO. [_Intellectual Property Offices and Sustainable Innovation: Implementing the SDGs in National Intellectual Porperty Systems_](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-rn2023-10-en-intellectual-property-offices-and-sustainable-innovation.pdf/). hal. 8 Tags ---- [hak atas kekayaan intelektual](/tag/hak-atas-kekayaan-intelektual) [hak kekayaan intelektual](/tag/hak-kekayaan-intelektual) [kekayaan intelektual](/tag/kekayaan-intelektual)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITBunyi Pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan02 Jan 2024Jika Terjadi Pencurian di Bus, Ini Tanggung Jawab Pihak Bus21 Des 2023Ini Bunyi Pasal 362 KUHP tentang Pencurian 18 Des 2023Di-PHK Sepihak atas Dugaan Pencurian? Lakukan Ini07 Jul 2022Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Hukuman Pidana Bagi yang Mencuri Pada Saat Gempa Bumi yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 12 Oktober 2016.Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas  Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Pada dasarnya tindakan pencurian yang dilakukan pada saat gempa bumi merupakan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Akan tetapi, sebelumnya Anda perlu ketahui terlebih dahulu tindak pidana pencurian biasa. Pencurian BiasaMengenai pencurian biasa, pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 362 KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan Pasal 476 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[1] yaitu pada tahun 2026, yang berbunyi:Pasal 362 KUHPPasal 476 UU 1/2023Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900 ribu.[2]Setiap orang yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta.[3]Terkait Pasal 362 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 249) menjelaskan bahwa ini adalah “pencurian biasa”, elemen-elemennya sebagai berikut:Perbuatan mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya.Yang diambil harus sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang. Dalam pengertian barang, masuk pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis.Barang itu harus seluruhnya atau sebagian milik orang lain.Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).Selain itu, pada penjelasan Pasal 476 UU 1/2023 yang dimaksud dengan “mengambil” tidak hanya diartikan secara fisik, tetapi juga meliputi bentuk perbuatan “mengambil” lainnya secara fungsional (nonfisik) mengarah pada maksud “memiliki barang orang lain secara melawan hukum.” Selanjutnya, yang dimaksud “dimiliki” adalah mempunyai hak atas barang tersebut.Baca Juga: Ini Bunyi Pasal 362 KUHP tentang Pencurian Pencurian Pada Saat Gempa Bumi (Pencurian dengan Pemberatan)Pencurian pada saat terjadi gempa bumi, dapat dianggap sebagai “pencurian dengan pemberatan” yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dan Pasal 477 UU 1/2023, yang berbunyi:Pasal 363 KUHPPasal 477 UU 1/2023Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun;Pencurian ternak;Pencurian “pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 ribu,[4] setiap orang yang melakukan:Pencurian benda suci keagamaan atau kepercayaan;Pencurian benda purbakala;Pencurian ternak atau barang yang merupakan sumber mata pencaharian atau sumber nafkah utama seseorang;Pencurian pada waktu ada kebakaran, ledakan, bencana alam, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan pesawat udara, kecelakaan kereta api, kecelakaan lalu lintas jalan, huru-hara, pemberontakan atau perang;Pencurian pada malam suatu rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;Pencurian dengan cara merusak membongkar, memotong, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana atau sampai pada barang yang diambil; atauPencurian secara bersama-sama dan bersekutu.Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disertai dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.Terkait pasal ini, R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 251) menjelaskan bahwa bila pencurian dilakukan pada waktu ada kejadian macam-macam malapetaka seperti gempa bumi, banjir, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang, pencurian ini diancam hukuman lebih berat, karena pada waktu semacam itu orang-orang semua ribut dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga. Orang yang memanfaatkan kesempatan untuk berbuat kejahatan pada saat orang lain mendapat celaka maka orang tersebut rendah budinya.Lebih lanjut dijelaskan bahwa antara terjadinya malapetaka dengan pencurian itu harus ada hubungannya. Artinya pencuri betul-betul mempergunakan kesempatan itu untuk mencuri. Tidak masuk di sini misalnya seorang yang mencuri dalam satu rumah dalam kota itu dan kebetulan saja pada saat itu di bagian kota terjadi kebakaran, karena di sini pencuri tidak sengaja memakai kesempatan yang ada karena kebakaran itu.Jadi jika pencurian dilakukan pada saat ada gempa di daerah Anda atau ada hubungannya dengan gempa yang terjadi di daerah Anda, maka pelakunya dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.Baca juga: Bunyi Pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan Contoh KasusUntuk mempermudah pemahaman Anda, kami berikan contoh kasus pencurian yang dilakukan pada saat terjadi malapetaka dapat kita lihat pada Putusan PN Sumbawa No. 72/Pid.B/2013/PN.SBB. Terdakwa mencuri satu buah televisi pada saat terjadi kerusuhan antar warga masyarakat. Terdakwa memanfaatkan situasi kerusuhan itu untuk melakukan pencurian. Atas perbuatannya, terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan pencurian dengan pemberatan dan majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PidanaUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPeraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP REFERENSIR. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Sukabumi: Politeia, 1991. PUTUSANPutusan Pengadilan Negeri Sumbawa Nomor 72/Pid.B/2013/PN.SBB.[1] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)[2] Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, denda dikali 1000[3] Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023[4] Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023Tagsgempa bumipencuriankuhp

Saya tinggal di daerah rawan gempa, setiap sebulan sekali pasti ada saja gempa-gempa skala menengah maupun kecil. Banyak warga yang trauma, banyak yang masih panik dan melarikan diri karena takut tsunami. Kondisi ini sering dimanfaatkan oleh orang untuk melakukan pencurian di minimarket. Bisakah dipidana orang yang melakukan pencurian tersebut?

Pencurian yang dilakukan pada saat terjadinya gempa dapat digolongkan sebagai tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Baik KUHP maupun UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu pada tahun 2026 mengatur mengenai pencurian dengan pemberatan. Lantas, apa jerat pidana bagi pelaku pencurian pada saat gempa bumi?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Bunyi Pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan02 Jan 2024Jika Terjadi Pencurian di Bus, Ini Tanggung Jawab Pihak Bus21 Des 2023Ini Bunyi Pasal 362 KUHP tentang Pencurian 18 Des 2023Di-PHK Sepihak atas Dugaan Pencurian? Lakukan Ini07 Jul 2022Bunyi Pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan02 Jan 2024Jika Terjadi Pencurian di Bus, Ini Tanggung Jawab Pihak Bus21 Des 2023Ini Bunyi Pasal 362 KUHP tentang Pencurian 18 Des 2023Di-PHK Sepihak atas Dugaan Pencurian? Lakukan Ini07 Jul 2022Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pidana-pencurian-pada-saat-gempa-bumi-lt57fc44a8943f3/

Jerat Pidana Pencurian Pada Saat Gempa Bumi

pages/10/page-6.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Bunyi Pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan ](/klinik/a/bunyi-pasal-363-kuhp-tentang-pencurian-dengan-pemberatan-lt6593d9f864498/)  02 Jan 2024 [ #### Jika Terjadi Pencurian di Bus, Ini Tanggung Jawab Pihak Bus ](/klinik/a/pencurian-di-bus-lt658426fa5574e/)  21 Des 2023 [ #### Ini Bunyi Pasal 362 KUHP tentang Pencurian ](/klinik/a/ini-bunyi-pasal-362-kuhp-tentang-pencurian-lt65802c0e6e0f9/)  18 Des 2023 [ #### Di-PHK Sepihak atas Dugaan Pencurian? Lakukan Ini ](/klinik/a/di-phk-sepihak-atas-dugaan-pencurian-lakukan-ini-lt62b1a5507aeae/)  07 Jul 2022 [](#!) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul _Hukuman Pidana Bagi yang Mencuri Pada Saat Gempa Bumi_ yang dibuat oleh [Sovia Hasanah, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/sovia-hasanah--sh-lt57d2913a130b4/) dan** **pertama kali dipublikasikan pada 12 Oktober 2016.** **Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). Pada dasarnya tindakan pencurian yang dilakukan pada saat gempa bumi merupakan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Akan tetapi, sebelumnya Anda perlu ketahui terlebih dahulu tindak pidana pencurian biasa. ### **Pencurian Biasa** Mengenai pencurian biasa, pada dasarnya telah diatur dalam **Pasal 362 [KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP)** lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan **Pasal 476 [UU 1/2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru)** tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[\[1\]](#_ftn1) yaitu pada tahun 2026, yang berbunyi: **Pasal 362 KUHP** **Pasal 476 UU 1/2023** Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena **pencurian**, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900 ribu.[\[2\]](#_ftn2) Setiap orang yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta.[\[3\]](#_ftn3) Terkait Pasal 362 KUHP, **R. Soesilo** dalam bukunya _Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal_ (hal. 249) menjelaskan bahwa ini adalah “pencurian biasa”, elemen-elemennya sebagai berikut: 1. Perbuatan mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. 2. Yang diambil harus sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang. Dalam pengertian barang, masuk pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis. 3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian milik orang lain. 4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak). Selain itu, pada penjelasan Pasal 476 UU 1/2023 yang dimaksud dengan “mengambil” tidak hanya diartikan secara fisik, tetapi juga meliputi bentuk perbuatan “mengambil” lainnya secara fungsional (nonfisik) mengarah pada maksud “memiliki barang orang lain secara melawan hukum.” Selanjutnya, yang dimaksud “dimiliki” adalah mempunyai hak atas barang tersebut. Baca Juga: **[Ini Bunyi Pasal 362 KUHP tentang Pencurian](https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-bunyi-pasal-362-kuhp-tentang-pencurian-lt65802c0e6e0f9/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=ini_bunyi_pasal_362_kuhp_pencurian)** ### **Pencurian Pada Saat Gempa Bumi (Pencurian dengan Pemberatan)** Pencurian pada saat terjadi gempa bumi, dapat dianggap sebagai “pencurian dengan pemberatan” yang diatur dalam **Pasal 363 KUHP** dan **Pasal 477 UU 1/2023**, yang berbunyi: **Pasal 363 KUHP** **Pasal 477 UU 1/2023** 1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun; 1. Pencurian ternak; 2. **Pencurian “pada waktu ada** kebakaran, letusan, **banjir gempa bumi, atau gempa laut**, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang; 3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; 4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; 5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. 2. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. 1. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 ribu,[\[4\]](#_ftn4) setiap orang yang melakukan: 1. Pencurian benda suci keagamaan atau kepercayaan; 2. Pencurian benda purbakala; 3. Pencurian ternak atau barang yang merupakan sumber mata pencaharian atau sumber nafkah utama seseorang; 4. **Pencurian pada waktu ada** kebakaran, ledakan, **bencana alam**, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan pesawat udara, kecelakaan kereta api, kecelakaan lalu lintas jalan, huru-hara, pemberontakan atau perang; 5. Pencurian pada malam suatu rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; 6. Pencurian dengan cara merusak membongkar, memotong, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana atau sampai pada barang yang diambil; atau 7. Pencurian secara bersama-sama dan bersekutu. 2. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disertai dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Terkait pasal ini, **R. Soesilo** dalam bukunya _Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal_ (hal. 251) menjelaskan bahwa bila pencurian dilakukan pada waktu ada kejadian macam-macam malapetaka seperti **gempa bumi**, banjir, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang, pencurian ini diancam **hukuman lebih berat**, karena pada waktu semacam itu orang-orang semua ribut dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga. Orang yang memanfaatkan kesempatan untuk berbuat kejahatan pada saat orang lain mendapat celaka maka orang tersebut rendah budinya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa **antara terjadinya malapetaka dengan pencurian itu harus ada hubungannya**. **Artinya pencuri betul-betul mempergunakan kesempatan itu untuk mencuri**. Tidak masuk di sini misalnya seorang yang mencuri dalam satu rumah dalam kota itu dan kebetulan saja pada saat itu di bagian kota terjadi kebakaran, karena di sini pencuri tidak sengaja memakai kesempatan yang ada karena kebakaran itu. Jadi jika pencurian dilakukan pada saat ada gempa di daerah Anda atau ada hubungannya dengan gempa yang terjadi di daerah Anda, maka pelakunya dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Baca juga: **[Bunyi Pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-363-kuhp-tentang-pencurian-dengan-pemberatan-lt6593d9f864498/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pasl_363_kuhp)** ### **Contoh Kasus** Untuk mempermudah pemahaman Anda, kami berikan contoh kasus pencurian yang dilakukan pada saat terjadi malapetaka dapat kita lihat pada [**Putusan PN Sumbawa No. 72/Pid.B/2013/PN.SBB**](https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/bc7ebe8321315d38e35ce67bacd2f681). Terdakwa mencuri satu buah televisi pada saat terjadi kerusuhan antar warga masyarakat. Terdakwa memanfaatkan situasi kerusuhan itu untuk melakukan pencurian. Atas perbuatannya, terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan pencurian dengan pemberatan dan majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4f4df95a89a5f/peraturan-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2012/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perma_2_2012) REFERENSI --------- R. Soesilo_. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal_. Sukabumi: Politeia, 1991. PUTUSAN ------- [Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Nomor 72/Pid.B/2013/PN.SBB](http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/bc7ebe8321315d38e35ce67bacd2f681). * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 624 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru) (“UU 1/2023”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 3 [Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt4f4df95a89a5f/peraturan-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2012?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perma_2_2012), denda dikali 1000 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023 Tags ---- [gempa bumi](/tag/gempa-bumi) [pencurian](/tag/pencurian) [kuhp](/tag/kuhp)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITDaluwarsa Tindak Pidana Perkosaan dan Penganiayaan17 Mei 2024Ini Bunyi Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan 19 Des 2023Melempar Puntung Rokok ke Orang Lain, Masuk Penganiayaan?04 Des 2023Menganiaya Pacar Hingga Tewas, Penganiayaan Berat atau Pembunuhan?10 Okt 2023Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Hukumnya Jika Berkelahi karena Berebutan Pacar yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H., dan pertama kali dipublikasikan pada 7 April 2014. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Jerat Pasal Perkelahian dan PenganiayaanPerlu Anda ketahui, perkelahian yang dilakukan antara dua mahasiswa yang dipicu karena masalah cinta ini bisa terjadi dua kemungkinan tindak pidana. Kemungkinan pertama adalah tindak pidana perkelahian duel satu lawan satu yang diatur dalam Pasal 184 KUHP dan kemungkinan yang kedua adalah tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP atau Pasal 466 UU 1/2023.Anda tidak menjelaskan apakah mahasiswa yang menyeret mahasiswa lainnya itu menantang untuk berkelahi dan mahasiswa yang diseret itu menerima tantangan tersebut atau tidak. Jika sebelum berkelahi memang diawali dengan suatu tantangan dari salah satu dan yang lainnya menyetujui tantangan tersebut, maka dapat dipidana dengan Pasal 184 KUHP tentang perkelahian satu lawan satu (duel).R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (merujuk pada Penjelasan Pasal 182 KUHP) menjelaskan bahwa menurut pengertian umum, “berkelahi satu lawan satu” itu adalah perkelahian dua orang dengan teratur, dengan tantangan lebih dahulu, sedangkan tempat, waktu, senjata yang dipakai, siapa saksi-saksinya ditetapkan pula. Perkelahian ini biasanya disebut “duel”. Perkelahian meskipun antara dua orang, apabila tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, tidak masuk dalam pasal ini (hal. 151).Lebih lanjut, Soesilo mengatakan bahwa melakukan “perkelahian satu lawan satu” menurut pasal ini dihukum, meskipun tidak ada orang yang mendapat luka (hal. 152). Ini artinya, apabila saat itu mahasiswa yang satu menyeret mahasiswa lainnya dan menantang untuk berkelahi duel satu lawan satu, maka terhadap pelakunya dikenakan Pasal 184 KUHP.Anda tidak menjelaskan apakah kemudian perkelahian tersebut berakibat luka atau tidak. Tindak pidana perkelahian duel satu lawan satu yang terdapat dalam Pasal 184 KUHP, sanksinya dibagi-bagi berdasarkan akibat yang ditimbulkan dari perkelahian itu, seperti jika perkelahian tersebut melukai tubuh lawannya, melukai berat tubuh lawannya, atau hingga menghilangkan nyawa lawannya:Pasal 184 KUHPSeseorang diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, jika ia dalam perkelahian tanding itu tidak melukai tubuh pihak lawannya.Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan empat bulan, barang siapa melukai tubuh lawannya.Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, barang siapa melukai berat tubuh lawannya.Barang siapa yang merampas nyawa lawannya, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, atau jika perkelahian satu lawan satu itu dilakukan dengan perjanjian hidup atau mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.Percobaan perkelahian tanding tidak dipidana.Kemungkinan kedua adalah tindak pidana penganiayaan. Apabila tidak ada tantangan untuk berkelahi, sedangkan mahasiswa yang diseret dipukuli oleh mahasiswa lainnya, dan ia tidak memberikan perlawanannya, maka pelakunya dapat diancam atas dasar tindak pidana penganiayaan yang terdapat dalam Pasal 351 – Pasal 358 KUHP atau Pasal 466 UU 1/2023. R. Soesilo masih dalam buku yang sama, menerangkan bahwa menurut yurisprudensi, yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka (hal. 245).Pasal 351 KUHPPasal 466 UU 1/2023Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta.[1]Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.Setiap orang yang melakukan penganiayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori III, yaitu Rp50 juta.[2]Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.Termasuk dalam penganiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan yang merusak kesehatan.Percobaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipidana. Pembelaan Terpaksa Akan tetapi, dalam hal mahasiswa yang diseret tersebut membalas pukulan mahasiswa yang menyeretnya dalam hal pembelaan diri karena terpaksa, maka ada kemungkinan ia tidak dapat dipidana karena alasan penghapus pidana. Dalam hukum pidana, hal ini dikenal dengan sebutan pembelaan terpaksa.Baca juga: Daya Paksa dan Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapus PidanaSebagai saksi, atas perbuatan perkelahian yang dilakukan oleh kedua mahasiswa tersebut, Anda dapat melaporkannya kepada pihak berwajib untuk ditindaklanjuti. Namun demikian, kami menyarankan agar permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan. Tuntutan pidana hendaknya dilakukan sebagai jalan terakhir apabila segala upaya perdamaian telah ditempuh.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PidanaUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP REFERENSIR. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1991.[1] Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, denda dikali 1000[2] Pasal 79 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaTagspacarpenganiayaankuhp

Saya akan menceritakan kronologis di kos yang saya rasa sangat tak patut dicontoh. Saya tidak sengaja melihat dua orang mahasiswa dan mahasisiwi berciuman. Lalu ada seorang mahasiswa lain datang dan tiba-tiba menghampiri mereka berdua dan menyeret ke luar kos. Ternyata, kedua mahasiswa itu berkelahi. Mahasiswi yang tadi lalu memanggil salah satu satpam untuk melerai. Ternyata perkelahian itu terjadi karena cemburu cintanya ditolak oleh si mahasiswi. Adakah hukumnya atas kejadian ini? Terima kasih.

Perkelahian yang dilakukan antara dua mahasiswa yang dipicu karena masalah cinta ini bisa terjadi dua kemungkinan tindak pidana. Kemungkinan pertama adalah tindak pidana perkelahian duel satu lawan satu yang diatur dalam Pasal 184 KUHP dan kemungkinan yang kedua adalah tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP atau Pasal 466 UU 1/2023. Lantas, sebagai saksi perkelahian, apa yang bisa dilakukan?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Daluwarsa Tindak Pidana Perkosaan dan Penganiayaan17 Mei 2024Ini Bunyi Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan 19 Des 2023Melempar Puntung Rokok ke Orang Lain, Masuk Penganiayaan?04 Des 2023Menganiaya Pacar Hingga Tewas, Penganiayaan Berat atau Pembunuhan?10 Okt 2023Daluwarsa Tindak Pidana Perkosaan dan Penganiayaan17 Mei 2024Ini Bunyi Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan 19 Des 2023Melempar Puntung Rokok ke Orang Lain, Masuk Penganiayaan?04 Des 2023Menganiaya Pacar Hingga Tewas, Penganiayaan Berat atau Pembunuhan?10 Okt 2023Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku27 Des 2022Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku27 Des 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-jika-berkelahi-karena-rebutan-pacar-lt5340bfb789c6f/

Hukumnya Jika Berkelahi karena Rebutan Pacar

pages/10/page-7.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Daluwarsa Tindak Pidana Perkosaan dan Penganiayaan ](/klinik/a/daluwarsa-tindak-pidana-perkosaan-dan-penganiayaan-lt5c0492ada18fc/)  17 Mei 2024 [ #### Ini Bunyi Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan ](/klinik/a/pasal-351-kuhp-tentang-penganiayaan-lt658176545574e/)  19 Des 2023 [ #### Melempar Puntung Rokok ke Orang Lain, Masuk Penganiayaan? ](/klinik/a/melempar-puntung-rokok-ke-orang-lain--masuk-penganiayaan-lt51f26a038744f/)  04 Des 2023 [ #### Menganiaya Pacar Hingga Tewas, Penganiayaan Berat atau Pembunuhan? ](/klinik/a/menganiaya-pacar-lt5458adee45a6c/)  10 Okt 2023 [](#!) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul _Hukumnya Jika Berkelahi karena Berebutan Pacar_ yang dibuat oleh** **[Tri Jata Ayu Pramesti, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/tri-jata-ayu-pramesti--sh-lt5165540a9b53c/)****, dan pertama kali dipublikasikan pada 7 April 2014.** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) **Artikel ini dibuat berdasarkan** **[KUHP lama](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP)** **dan** **[UU 1/2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023)** **tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Jerat Pasal Perkelahian dan Penganiayaan** Perlu Anda ketahui, perkelahian yang dilakukan antara dua mahasiswa yang dipicu karena masalah cinta ini bisa terjadi dua kemungkinan tindak pidana. Kemungkinan pertama adalah tindak pidana perkelahian duel satu lawan satu yang diatur dalam **Pasal 184 [KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP)** dan kemungkinan yang kedua adalah tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP atau Pasal 466 [UU 1/2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023)**. Anda tidak menjelaskan apakah mahasiswa yang menyeret mahasiswa lainnya itu menantang untuk berkelahi dan mahasiswa yang diseret itu menerima tantangan tersebut atau tidak. Jika sebelum berkelahi memang diawali dengan suatu tantangan dari salah satu dan yang lainnya menyetujui tantangan tersebut, maka dapat dipidana dengan Pasal 184 KUHP tentang perkelahian satu lawan satu (duel). **R. Soesilo** dalam bukunya _Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal_ (merujuk pada Penjelasan Pasal 182 KUHP) menjelaskan bahwa menurut pengertian umum, “berkelahi satu lawan satu” itu adalah perkelahian dua orang dengan teratur, dengan tantangan lebih dahulu, sedangkan tempat, waktu, senjata yang dipakai, siapa saksi-saksinya ditetapkan pula. Perkelahian ini biasanya disebut “duel”. Perkelahian meskipun antara dua orang, apabila tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, tidak masuk dalam pasal ini (hal. 151). Lebih lanjut, Soesilo mengatakan bahwa melakukan “perkelahian satu lawan satu” menurut pasal ini dihukum, meskipun tidak ada orang yang mendapat luka (hal. 152). Ini artinya, apabila saat itu mahasiswa yang satu menyeret mahasiswa lainnya dan menantang untuk berkelahi duel satu lawan satu, maka terhadap pelakunya dikenakan Pasal 184 KUHP. Anda tidak menjelaskan apakah kemudian perkelahian tersebut berakibat luka atau tidak. Tindak pidana perkelahian duel satu lawan satu yang terdapat dalam Pasal 184 KUHP, sanksinya dibagi-bagi berdasarkan akibat yang ditimbulkan dari perkelahian itu, seperti jika perkelahian tersebut melukai tubuh lawannya, melukai berat tubuh lawannya, atau hingga menghilangkan nyawa lawannya: **Pasal 184 KUHP** 1. _Seseorang diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, jika ia dalam **perkelahian tanding** itu tidak melukai tubuh pihak lawannya._ 2. _Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan empat bulan, barang siapa melukai tubuh lawannya._ 3. _Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, barang siapa melukai berat tubuh lawannya._ 4. _Barang siapa yang merampas nyawa lawannya, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, atau jika **perkelahian satu lawan satu** itu dilakukan dengan perjanjian hidup atau mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun._ 5. _Percobaan perkelahian tanding tidak dipidana._ Kemungkinan kedua adalah tindak pidana penganiayaan. Apabila tidak ada tantangan untuk berkelahi, sedangkan mahasiswa yang diseret dipukuli oleh mahasiswa lainnya, dan ia tidak memberikan perlawanannya, maka pelakunya dapat diancam atas dasar tindak pidana penganiayaan yang terdapat dalam Pasal 351 – Pasal 358 KUHP atau Pasal 466 UU 1/2023. R. Soesilo masih dalam buku yang sama, menerangkan bahwa menurut yurisprudensi, yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka (hal. 245). **Pasal 351 KUHP** **Pasal 466 UU 1/2023** 1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta.[\[1\]](#_ftn1) 2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. 3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. 4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. 5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. 1. Setiap orang yang melakukan penganiayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori III, yaitu Rp50 juta.[\[2\]](#_ftn2) 2. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. 3. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. 4. Termasuk dalam penganiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan yang merusak kesehatan. 5. Percobaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipidana. ### **Pembelaan Terpaksa** Akan tetapi, dalam hal mahasiswa yang diseret tersebut membalas pukulan mahasiswa yang menyeretnya dalam hal pembelaan diri karena terpaksa, maka ada kemungkinan ia tidak dapat dipidana karena alasan penghapus pidana. Dalam hukum pidana, hal ini dikenal dengan sebutan pembelaan terpaksa. Baca juga: **[Daya Paksa dan Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapus Pidana](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51bd53f7b6b00/daya-paksa-dan-pembelaan-terpaksa-sebagai-alasan-penghapus-pidana?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=daya_paksa)** Sebagai saksi, atas perbuatan perkelahian yang dilakukan oleh kedua mahasiswa tersebut, Anda dapat melaporkannya kepada pihak berwajib untuk ditindaklanjuti. Namun demikian, kami menyarankan agar permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan. Tuntutan pidana hendaknya dilakukan sebagai jalan terakhir apabila segala upaya perdamaian telah ditempuh. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4f4df95a89a5f/peraturan-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2012?r=0&p=1&q=Peraturan%20Mahkamah%20Agung%20Nomor%202%20Tahun%202012&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perma_2_2012) REFERENSI --------- R. Soesilo. _Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal_. Bogor: Politeia, 1991. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 3 [Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4f4df95a89a5f/peraturan-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2012?r=0&p=1&q=Peraturan%20Mahkamah%20Agung%20Nomor%202%20Tahun%202012&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perma_2_2012), denda dikali 1000 [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 79 ayat (1) huruf c [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023) Tags ---- [pacar](/tag/pacar) [penganiayaan](/tag/penganiayaan) [kuhp](/tag/kuhp)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Sebelum menjawab inti pertanyaan Anda, dalam rangka mendorong perkembangan keolahragaan nasional, pemerintah telah menerbitkan Permenpora 10/2023 yang telah mulai berlaku sejak tanggal 3 Agustus 2023 dan telah membuka jalan bagi olahragawan asing dan/atau tenaga keolahragaan asing untuk menjadi Warga Negara Indonesia (“WNI”). Kewarganegaraan Indonesia tersebut dapat diberikan melalui pertimbangan kepentingan peningkatan prestasi, pembinaan dan pengembangan keolahragaan, serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[1]Prasyarat Pemberian Kewarganegaraan Republik IndonesiaKewarganegaraan Republik Indonesia diberikan oleh Presiden kepada olahragawan/atlet yang telah berjasa kepada Negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara. Namun dengan catatan, kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diberi setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda.[2]Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Untuk memperjelasnya, atlet yang dianggap telah berjasa kepada negara Republik Indonesia adalah atlet Warga Negara Asing (“WNA”) yang karena prestasinya yang luar biasa di bidang keolahragaan telah memberikan kemajuan dan keharuman nama bangsa Indonesia.[3] Sedangkan, yang dimaksud dengan alasan kepentingan negara dalam ketentuan tersebut adalah atlet yang dinilai oleh negara telah atau dapat memberikan sumbangan yang luar biasa untuk kepentingan memantapkan kedaulatan negara dan untuk meningkatkan kemajuan perekonomian Indonesia, khususnya melalui industri olahraga.[4]Kriteria Utama Pemberian RekomendasiMenjawab pertanyaan Anda, pada dasarnya dalam pemberian kewarganegaraan bagi atlet asing penting untuk mengetahui Rekomendasi Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia (“rekomendasi”), yaitu keterangan tertulis yang diterbitkan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (“Menpora”), yang menyatakan olahragawan asing dan/atau tenaga keolahragaan asing telah memenuhi persyaratan pewarganegaraan.[5]Sedangkan yang dimaksud dengan pemohon rekomendasi adalah ketua umum Organisasi Olahraga tingkat pusat/nasional.[6]Adapun kriteria olahragawan asing yang dapat diusulkan untuk diberikan rekomendasi meliputi:[7]Ketentuan usia: berusia antara 18 sampai dengan 30 tahun;Ikatan keluarga: adanya faktor kekerabatan dari kakek, nenek, atau orang tua yang berdarah Indonesia;Prestasi internasional: berprestasi di negara asal pada tingkat internasional; danPertimbangan kepentingan nasional: berprestasi terhadap keolahragaan nasional atau memenuhi pertimbangan kepentingan nasional.Bagi tenaga keolahragaan asing (yang dapat meliputi pelatih, analis, atau pihak lain yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetisi di bidang olahraga), kriteria yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:[8]Prestasi internasional: berprestasi di negara asal di tingkat internasional;Kontribusi terhadap bidang olahraga di Indonesia: berprestasi terhadap keolahragaan nasional atau memberikan sumbangan luar biasa di bidang keolahragaan di Indonesia;Kualifikasi internasional: memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang keolahragaan tingkat internasional; danPertimbangan kepentingan nasional: memenuhi pertimbangan kepentingan nasional.Perlu diperhatikan juga bahwa pemberian kewarganegaraan tersebut tidak boleh mengakibatkan yang bersangkutan menjadi berkewarganegaraan ganda.[9]Proses Pemberian RekomendasiKemudian, mengenai proses permohonan untuk mendapatkan rekomendasi kewarganegaraan Indonesia, pada dasarnya pemohon harus mengajukan surat permohonan rekomendasi secara tertulis kepada Menpora oleh ketua umum organisasi olahraga tingkat pusat/nasional dengan menyertakan kajian komprehensif dan dokumen administratif.[10] Surat tersebut diajukan paling lambat 6 bulan sebelum olahragawan asing dan/atau tenaga keolahragaan asing diproyeksikan untuk memperkuat tim nasional Indonesia.[11]Kajian komprehensif tersebut memuat:[12]kemampuan teknikal dari Olahragawan Asing dan/atau kompetensi Tenaga Keolahragaan Asing;proyeksi jangka pendek bagi Olahragawan Asing untuk memperkuat tim nasional Indonesia dari cabang olahraga pengusul;proyeksi jangka panjang dari Olahragawan Asing dan/atau Tenaga Keolahragaan Asing terhadap pembinaan dan pengembangan cabang olahraga pengusul;capaian prestasi atau sumbangan luar biasa di bidang keolahragaan di Indonesia dari Olahragawan Asing dan/atau Tenaga Keolahragaan Asing;adanya faktor kekerabatan dari kakek, nenek atau orang tua yang berdarah Indonesia bagi Olahragawan Asing; danketentuan dalam statuta federasi olahraga internasional dan peraturan perundang-undangan.Sedangkan persyaratan dokumen administratif meliputi:[13]fotokopi akta kelahiran;daftar riwayat hidup;surat pernyataan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;surat pernyataan bersedia menjadi Warga Negara Indonesia dan melepaskan kewarganegaraan asalnya;fotokopi paspor atau surat yang bersifat paspor yang masih berlaku;surat keterangan dari perwakilan negara olahragawan asing dan/atau tenaga keolahragaan asing yang diusulkan bahwa yang bersangkutan akan kehilangan kewarganegaraan yang dimilikinya setelah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia; danfotokopi bukti capaian prestasi bagi olahragawan asing atau fotokopi sertifikat kompetensi bagi tenaga keolahragaan asing.Lebih lanjut, permohonan yang masuk kemudian ditelaah dan diverifikasi melalui verifikasi dokumen administrasi dan tindakan lapangan.[14] Kemudian, dalam jangka waktu paling lambat 60 hari sejak permohonan rekomendasi diterima secara lengkap, Menpora akan menerbitkan rekomendasi tersebut.[15] Sebagai informasi, berlaku paling lama 3 bulan sejak tanggal diterbitkan.[16]Adapun rekomendasi tersebut memuat:[17]nama olahragawan asing dan/atau tenaga keolahragaan asing;nomor paspor olahragawan asing dan/atau tenaga keolahragaan asing;kewarganegaraan asal olahragawan asing dan/atau tenaga keolahragaan asing; dankajian komprehensif hasil penelaahan dan verifikasi.Baca juga: Aturan tentang Pemain Sepak Bola Asing di IndonesiaDemikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMPeraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi atas Usulan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi Olahragawan Warga Negara Asing dan Tenaga Keolahragaan Warga Negara Asing[1] Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi atas Usulan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi Olahragawan Warga Negara Asing dan Tenaga Keolahragaan Warga Negara Asing (“Permenpora 10/2023”)[2] Pasal 4 ayat (1) Permenpora 10/2023[3] Pasal 4 ayat (2) Permenpora 10/2023[4] Pasal 4 ayat (3) Permenpora 10/2023[5] Pasal 1 angka 10 Permenpora 10/2023[6] Pasal 1 angka 11 Permenpora 10/2023[7] Pasal 5 ayat (1) Permenpora 10/2023[8] Pasal 5 ayat (2) Permenpora 10/2023[9] Pasal 4 ayat (1) Permenpora 10/2023[10] Pasal 6 ayat (1) jo. Pasal 7 Permenpora 10/2023  [11] Pasal 6 ayat (2) Permenpora 10/2023[12] Pasal 7 huruf a Permenpora 10/2023[13] Pasal 7 huruf b Permenpora 10/2023[14] Pasal 9 ayat (1) Permenpora 10/2023[15] Pasal 12 ayat (1) Permenpora 10/2023[16] Pasal 12 ayat (2) Permenpora 10/2023[17] Pasal 12 ayat (3) Permenpora 10/2023Tagsolahragakewarganegaraankewarganegaraan gandawarga negara asingwarga negara indonesia

Dapatkah atlet asing diberikan kewarganegaraan Indonesia? Bagaimana kriteria dan proses pemberian rekomendasi agar atlet asing tersebut dapat diberikan kewarganegaraan Indonesia?

Menurut Permenpora 10/2023, atlet asing dapat diberikan kewarganegaraan Republik Indonesia apabila telah berjasa kepada Negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara.  Untuk mendapatkan rekomendasi pemberian kewarganegaraan Indonesia, atlet asing harus memenuhi kriteria tertentu dan memperoleh rekomendasi dari Menteri Pemuda dan Olahraga. Apa saja kriteria tersebut? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 2022Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-pemberian-kewarganegaraan-indonesia-kepada-atlet-asing-lt6669702331904/

Aturan Pemberian Kewarganegaraan Indonesia kepada Atlet Asing

pages/10/page-8.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. Sebelum menjawab inti pertanyaan Anda, dalam rangka mendorong perkembangan keolahragaan nasional, pemerintah telah menerbitkan **[Permenpora 10/2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt64e45cc022c10/peraturan-menteri-pemuda-dan-olahraga-nomor-10-tahun-2023/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenpora_10_2023)** yang telah mulai berlaku sejak tanggal 3 Agustus 2023 dan telah membuka jalan bagi olahragawan asing dan/atau tenaga keolahragaan asing untuk menjadi Warga Negara Indonesia (“WNI”). Kewarganegaraan Indonesia tersebut dapat diberikan melalui pertimbangan kepentingan peningkatan prestasi, pembinaan dan pengembangan keolahragaan, serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[\[1\]](#_ftn1) ### **Prasyarat Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia** Kewarganegaraan Republik Indonesia diberikan oleh Presiden kepada **olahragawan/atlet yang telah berjasa** kepada Negara Republik Indonesia atau dengan **alasan kepentingan negara**. Namun dengan catatan, kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diberi setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda.[\[2\]](#_ftn2) Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Untuk memperjelasnya, **atlet yang dianggap telah berjasa** kepada negara Republik Indonesia adalah atlet Warga Negara Asing (“WNA”) yang karena prestasinya yang luar biasa di bidang keolahragaan telah memberikan kemajuan dan keharuman nama bangsa Indonesia.[\[3\]](#_ftn3) Sedangkan, yang dimaksud dengan **alasan kepentingan negara** dalam ketentuan tersebut adalah atlet yang dinilai oleh negara telah atau dapat memberikan sumbangan yang luar biasa untuk kepentingan memantapkan kedaulatan negara dan untuk meningkatkan kemajuan perekonomian Indonesia, khususnya melalui industri olahraga.[\[4\]](#_ftn4) ### **Kriteria Utama Pemberian Rekomendasi** Menjawab pertanyaan Anda, pada dasarnya dalam pemberian kewarganegaraan bagi atlet asing penting untuk mengetahui **Rekomendasi Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia (“rekomendasi”)**, yaitu keterangan tertulis yang diterbitkan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (“Menpora”), yang menyatakan olahragawan asing dan/atau tenaga keolahragaan asing telah memenuhi persyaratan pewarganegaraan.[\[5\]](#_ftn5) Sedangkan yang dimaksud dengan **pemohon** **rekomendasi** adalah ketua umum Organisasi Olahraga tingkat pusat/nasional.[\[6\]](#_ftn6) Adapun **kriteria olahragawan asing** yang dapat diusulkan untuk diberikan rekomendasi meliputi:[\[7\]](#_ftn7) 1. Ketentuan usia: berusia antara 18 sampai dengan 30 tahun; 2. Ikatan keluarga: adanya faktor kekerabatan dari kakek, nenek, atau orang tua yang berdarah Indonesia; 3. Prestasi internasional: berprestasi di negara asal pada tingkat internasional; dan 4. Pertimbangan kepentingan nasional: berprestasi terhadap keolahragaan nasional atau memenuhi pertimbangan kepentingan nasional. Bagi **tenaga keolahragaan asing** (yang dapat meliputi pelatih, analis, atau pihak lain yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetisi di bidang olahraga), **kriteria** yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:[\[8\]](#_ftn8) 1. Prestasi internasional: berprestasi di negara asal di tingkat internasional; 2. Kontribusi terhadap bidang olahraga di Indonesia: berprestasi terhadap keolahragaan nasional atau memberikan sumbangan luar biasa di bidang keolahragaan di Indonesia; 3. Kualifikasi internasional: memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang keolahragaan tingkat internasional; dan 4. Pertimbangan kepentingan nasional: memenuhi pertimbangan kepentingan nasional. Perlu diperhatikan juga bahwa pemberian kewarganegaraan tersebut **tidak boleh mengakibatkan yang bersangkutan menjadi berkewarganegaraan ganda**.[\[9\]](#_ftn9) ### **Proses Pemberian Rekomendasi** Kemudian, mengenai proses permohonan untuk mendapatkan rekomendasi kewarganegaraan Indonesia, pada dasarnya pemohon harus mengajukan surat permohonan rekomendasi secara tertulis kepada Menpora oleh ketua umum organisasi olahraga tingkat pusat/nasional dengan menyertakan **kajian komprehensif dan dokumen administratif**.[\[10\]](#_ftn10) Surat tersebut diajukan paling lambat 6 bulan sebelum olahragawan asing dan/atau tenaga keolahragaan asing diproyeksikan untuk memperkuat tim nasional Indonesia.[\[11\]](#_ftn11) **Kajian komprehensif** tersebut memuat:[\[12\]](#_ftn12) 1. kemampuan teknikal dari Olahragawan Asing dan/atau kompetensi Tenaga Keolahragaan Asing; 2. proyeksi jangka pendek bagi Olahragawan Asing untuk memperkuat tim nasional Indonesia dari cabang olahraga pengusul; 3. proyeksi jangka panjang dari Olahragawan Asing dan/atau Tenaga Keolahragaan Asing terhadap pembinaan dan pengembangan cabang olahraga pengusul; 4. capaian prestasi atau sumbangan luar biasa di bidang keolahragaan di Indonesia dari Olahragawan Asing dan/atau Tenaga Keolahragaan Asing; 5. adanya faktor kekerabatan dari kakek, nenek atau orang tua yang berdarah Indonesia bagi Olahragawan Asing; dan 6. ketentuan dalam statuta federasi olahraga internasional dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan **persyaratan dokumen administratif** meliputi:[\[13\]](#_ftn13) 1. fotokopi akta kelahiran; 2. daftar riwayat hidup; 3. surat pernyataan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. surat pernyataan bersedia menjadi Warga Negara Indonesia dan melepaskan kewarganegaraan asalnya; 5. fotokopi paspor atau surat yang bersifat paspor yang masih berlaku; 6. surat keterangan dari perwakilan negara olahragawan asing dan/atau tenaga keolahragaan asing yang diusulkan bahwa yang bersangkutan akan kehilangan kewarganegaraan yang dimilikinya setelah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia; dan 7. fotokopi bukti capaian prestasi bagi olahragawan asing atau fotokopi sertifikat kompetensi bagi tenaga keolahragaan asing. Lebih lanjut, permohonan yang masuk kemudian ditelaah dan diverifikasi melalui verifikasi dokumen administrasi dan tindakan lapangan.[\[14\]](#_ftn14) Kemudian, dalam jangka waktu paling lambat 60 hari sejak permohonan rekomendasi diterima secara lengkap, Menpora akan menerbitkan rekomendasi tersebut.[\[15\]](#_ftn15) Sebagai informasi, berlaku paling lama 3 bulan sejak tanggal diterbitkan.[\[16\]](#_ftn16) Adapun rekomendasi tersebut memuat:[\[17\]](#_ftn17) 1. nama olahragawan asing dan/atau tenaga keolahragaan asing; 2. nomor paspor olahragawan asing dan/atau tenaga keolahragaan asing; 3. kewarganegaraan asal olahragawan asing dan/atau tenaga keolahragaan asing; dan 4. kajian komprehensif hasil penelaahan dan verifikasi. Baca juga: **[Aturan tentang Pemain Sepak Bola Asing di Indonesia](https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-tentang-pemain-sepak-bola-asing-di-indonesia-lt58c50c14ef690/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=aturan_pemain_sepakbola_asing)** Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- [Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi atas Usulan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi Olahragawan Warga Negara Asing dan Tenaga Keolahragaan Warga Negara Asing](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt64e45cc022c10/peraturan-menteri-pemuda-dan-olahraga-nomor-10-tahun-2023/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenpora_10_2023) * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 2 ayat (1) [Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi atas Usulan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi Olahragawan Warga Negara Asing dan Tenaga Keolahragaan Warga Negara Asing](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt64e45cc022c10/peraturan-menteri-pemuda-dan-olahraga-nomor-10-tahun-2023/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenpora_10_2023) (“Permenpora 10/2023”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 4 ayat (1) Permenpora 10/2023 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 4 ayat (2) Permenpora 10/2023 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 4 ayat (3) Permenpora 10/2023 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 1 angka 10 Permenpora 10/2023 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 1 angka 11 Permenpora 10/2023 [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 5 ayat (1) Permenpora 10/2023 [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 5 ayat (2) Permenpora 10/2023 [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 4 ayat (1) Permenpora 10/2023 [\[10\]](#_ftnref10) Pasal 6 ayat (1) jo. Pasal 7 Permenpora 10/2023   [\[11\]](#_ftnref11) Pasal 6 ayat (2) Permenpora 10/2023 [\[12\]](#_ftnref12) Pasal 7 huruf a Permenpora 10/2023 [\[13\]](#_ftnref13) Pasal 7 huruf b Permenpora 10/2023 [\[14\]](#_ftnref14) Pasal 9 ayat (1) Permenpora 10/2023 [\[15\]](#_ftnref15) Pasal 12 ayat (1) Permenpora 10/2023 [\[16\]](#_ftnref16) Pasal 12 ayat (2) Permenpora 10/2023 [\[17\]](#_ftnref17) Pasal 12 ayat (3) Permenpora 10/2023 Tags ---- [olahraga](/tag/olahraga) [kewarganegaraan](/tag/kewarganegaraan) [kewarganegaraan ganda](/tag/kewarganegaraan-ganda) [warga negara asing](/tag/warga-negara-asing) [warga negara indonesia](/tag/warga-negara-indonesia)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Pengertian Tanah Telantar KLINIK TERKAITKiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman04 Jun 2024Apakah Tanah Terlantar Menjadi Milik Negara?31 Mei 2024Siapa yang Mencetak Blangko Sertipikat Tanah?30 Mei 2024Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024Sebelum menjawab pertanyaan Anda, perlu dipahami terlebih dahulu mengenai arti dari tanah telantar. Menurut Pasal 1 angka 2 PP 20/2021 tanah telantar adalah tanah hak, tanah hak pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan dasar penguasaan atas tanah, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara.Pada dasarnya, setiap pemegang hak, pemegang hak pengelolaan, dan pemegang dasar penguasaan atas tanah memiliki kewajiban untuk mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai.[1] Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka tanah yang telah terdaftar atau belum terdaftar yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara, menjadi objek penertiban tanah telantar.[2]Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Adapun, objek penertiban tanah telantar meliputi:[3]Hak milik, jika dengan sengaja tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara sehingga: dikuasai oleh masyarakat serta menjadi wilayah perkampungan;dikuasai oleh pihak lain secara terus-menerus selama 20 tahun tanpa adanya hubungan hukum dengan pemegang hak; ataufungsi sosial hak atas tanah tidak terpenuhi, baik pemegang hak masih ada maupun sudah tidak ada;Hak guna bangunan, hak pakai, dan hak pengelolaan, jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara terhitung mulai 2 tahun sejak diterbitkannya hak;Hak guna usaha, jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan/atau tidak dimanfaatkan terhitung mulai 2 tahun sejak diterbitkannya hak; danTanah yang diperoleh berdasarkan dasar penguasaan atas tanah jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara terhitung mulai 2 tahun sejak diterbitkannya dasar penguasaan atas tanah.Namun, ada pengecualian objek penertiban tanah telantar atas tanah hak pengelolaan yang mencakup tanah masyarakat hukum adat dan yang jadi aset bank tanah.[4]Kami mengasumsikan bahwa Pak A tidak bisa mengontak Pak B selama 16 tahun terhitung setelah berakhirnya perjanjian sewa menyewa sebagaimana ditentukan dalam perjanjian. Menurut Pasal 1570 KUH Perdata jika sewa dibuat dengan tulisan, maka sewa itu berakhir demi hukum bila waktu yang ditentukan telah lampau, tanpa diperlukan suatu pemberhentian untuk itu.Dengan demikian, telah terhitung 16 tahun tanah tersebut dikuasai oleh pihak lain (Pak A) secara terus menerus tanpa ada hubungan hukum dengan pemegang hak (Pak B). Adapun, tanah Pak B dalam kurun waktu 4 tahun lagi akan genap 20 tahun dikuasai oleh Pak A dan dapat dikualifikasikan sebagai objek penertiban tanah telantar.Akan tetapi, tanah Pak B yang yang tidak dikuasai selama 16 tahun dan 4 tahun lagi menjadi 20 tahun, tidak serta merta menjadi tanah telantar. Ada proses yang harus dilalui terlebih dahulu sebelum tanah Pak B ditetapkan sebagai “tanah telantar”.Proses Penetapan Tanah TelantarSuatu tanah dapat ditetapkan statusnya menjadi tanah telantar apabila telah melalui proses inventarisasi tanah terindikasi telantar yang dilaksanakan oleh kantor pertanahan.[5] Inventarisasi tersebut dilakukan berdasarkan laporan atau informasi yang bersumber dari:[6]pemegang hak, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah;hasil pemantauan dan evaluasi hak atas tanah dan dasar penguasaan atas tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN;kementerian/lembaga;pemerintah daerah; dan/ataumasyarakatSelanjutnya, terhadap tanah yang terindikasi telantar dilakukan penertiban kawasan dan tanah telantar dengan tahapan:[7]evaluasi tanah telantar;peringatan tanah telantar; danpenetapan tanah telantar.Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi disimpulkan terdapat tanah telantar, kepala Kantor Wilayah memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 kali dalam rentang 165 hari kepada pemegang hak, pemegang hak pengelolaan, atau pemegang dasar penguasaan atas tanah dan pihak lain yang berkepentingan untuk mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanahnya. Jarak waktu untuk mengusahakan, menggunakan, memanfaatkan dan/atau memelihara tanah tersebut paling lama 90 hari kalender setelah diterimanya surat peringatan pertama, 45 hari kalender setelah diterimanya surat peringatan kedua, dan 30 hari kalender setelah diterimanya surat peringatan ketiga.[8]Jika Pak A dan pemerintah tidak mengetahui alamat Pak B, maka proses pemberitahuan dan peringatan dalam pelaksanaan penertiban tanah telantar dilakukan dengan surat pemberitahuan dan peringatan diumumkan di kantor desa/kelurahan setempat dan situs web Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.[9]Selanjutnya, apabila pemegang hak, pemegang hak pengelolaan, atau pemegang dasar penguasaan atas tanah tidak melaksanakan peringatan tertulis ketiga, maka Kepala Kantor Wilayahdalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja mengusulkan penetapan tanah telantar kepada Menteri.[10]Baca juga: Apakah Tanah Terlantar Menjadi Milik Negara?Hapusnya Hak Milik atas Tanah Telantar Suatu tanah hak atau tanah hak pengelolaan dan merupakan keseluruhan hamparan telah ditetapkan sebagai tanah telantar oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, maka penetapan tanah telantar memuat:[11]hapusnya hak atas tanah atau hak pengelolaan;putusnya hubungan hukum; danpenegasan sebagai tanah negara bekas tanah telantar yang dikuasai langsung oleh negara.Setelah tanah tersebut berubah statusnya menjadi tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara, barulah Pak A dapat mengajukan permohonan hak milik kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk memperoleh hak milik atas tanah negara tersebut.Tata Cara Pemberian Hak Milik atas Tanah NegaraTelah dijelaskan sebelumnya bahwa penetapan status suatu tanah menjadi tanah telantar mengakibatkan putusnya seluruh hubungan hukum antara tanah dan pemilik tanah serta tanah tersebut dikuasai langsung oleh negara. Terhadap tanah telantar yang telah menjadi tanah negara, barulah pihak lain dapat mengajukan permohonan hak milik.Mengenai tata cara pengajuan permohonan hak milik ini diatur dalam Permen ATR/Kepala BPN 18/2021. Pertama, pemohon hak atas tanah mengajukan permohonan kepada Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan untuk permohonan hak milik.[12]Kedua, dalam hal dokumen persyaratan berupa fotokopi maka harus dilegalisir oleh pejabat yang menerbitkan dokumen atau pejabat umum.[13]Ketiga, permohonan hak atas tanah ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan sesuai dengan luas tanah yang diberikan berdasarkan dasar perolehan hak atas tanah.[14]Keempat, permohonan dapat diajukan melalui sistem elektronik yang disediakan oleh Kementerian ATR/BPN.[15]Adapun syarat-syarat permohonan hak milik yang berasal dari tanah negara untuk perseorangan adalah sebagai berikut:[16]identitas pemohon, atau identitas pemohon dan kuasanya serta surat kuasa apabila dikuasakan;dasar penguasaan atau alas haknya berupa: sertipikat, akta pemindahan hak, akta/surat bukti pelepasan hak, surat penunjukan atau pembelian kaveling, surat bukti pelunasan tanah dan rumah dan/atau tanah yang telah dibeli dari pemerintah, risalah lelang, putusan pengadilan atau surat bukti perolehan tanah lainnya; ataudalam hal bukti kepemilikan tanah di atas tidak ada maka penguasaan fisik atas tanah dimuat dalam surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang disaksikan paling sedikit 2 orang saksi dari lingkungan setempat yang mengetahui riwayat tanah dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta diketahui kepala desa/lurah setempat atau nama lain yang serupa dengan itu;peta bidang tanah;bukti perpajakan yang berkaitan dengan tanah yang dimohon, apabila ada;surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dan bertanggung jawab secara perdata dan pidana yang menyatakan bahwa: tanah tersebut adalah benar milik yang bersangkutan bukan milik orang lain dan statusnya merupakan tanah negara;tanah tersebut telah dikuasai secara fisik;penguasaan tanah dilakukan dengan iktikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah;perolehan tanah dibuat sesuai data yang sebenarnya dan apabila ternyata di kemudian hari terjadi permasalahan menjadi tanggung jawab sepenuhnya yang bersangkutan dan tidak akan melibatkan Kementerian;tidak terdapat keberatan dari pihak lain atas tanah yang dimiliki atau tidak dalam keadaan sengketa;tidak terdapat keberatan dari pihak Kreditur dalam hal tanah dijadikan/menjadi jaminan sesuatu utang;tanah tersebut bukan aset pemerintah pusat/pemerintah daerah atau aset BUMN/BUMD;tanah yang dimohon berada di luar kawasan hutan dan/atau di luar areal yang dihentikan perizinannya pada hutan alam primer dan lahan gambut;bersedia untuk tidak mengurung/menutup pekarangan atau bidang tanah lain dari lalu lintas umum, akses publik dan/atau jalan air; danbersedia melepaskan tanah untuk kepentingan umum baik sebagian atau seluruhnya.Setelah berkas permohonan diterima lengkap dan pemohon telah melakukan pembayaran biaya penerimaan negara bukan pajak, Panitia A atau Petugas Konstatasi kemudian melakukan pemeriksaan tanah. Jika masih ada ketidaksesuaian data fisik dan data yuridis, akan diberitahukan ke pemohon.[17]Selanjutnya, keputusan pemberian atau penolakan permohonan hak milik akan diterbitkan sesuai dengan kewenangan masing-masing, yaitu Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah, atau Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan.[18]Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PerdataPeraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah TelantarPeraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak atas Tanah.[1] Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar (“PP 20/2021”)[2] Pasal 5 ayat (1) PP 20/2021[3] Pasal 7 PP 20/2021[4] Pasal 8 PP 20/2021[5] Pasal 11 ayat (1) PP 20/2021[6] Pasal 11 ayat (3) PP 20/2021[7] Pasal 22 ayat (2) PP 20/2021[8] Pasal 25 ayat (1), (2), (3), dan (4) PP 20/2021[9] Pasal 26 huruf a PP 20/2021[10] Pasal 27 PP 20/2021[11] Pasal 29 jo. Pasal 30 ayat (1) PP 20/2021[12] Pasal 23 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak atas Tanah (“Permen ATR/Kepala BPN 18/2021”)[13] Pasal 23 ayat (2) Permen ATR/Kepala BPN 18/2021[14] Pasal 23 ayat (4) Permen ATR/Kepala BPN 18/2021[15] Pasal 24 ayat (1) Permen ATR/Kepala BPN 18/2021[16] Pasal 54 ayat (1) Permen ATR/Kepala BPN 18/2021[17] Pasal 55 Permen ATR/Kepala BPN 18/2021[18] Lihat Pasal 56 s.d. Pasal 59 Permen ATR/Kepala BPN 18/2021Tagspertanahantanah terlantarhak milik

Pak A menguasai tanah milik Pak B dengan perjanjian sewa tahunan. Pak A tidak bisa mengontak Pak B hingga 16 tahun, dan Pak B tak kunjung datang menagih uang sewa. Apakah tanah tersebut hapus hak miliknya dan menjadi tanah telantar? Apakah Pak A, 4 tahun lagi bisa mengajukan status hak milik atas tanah Pak B? 

Kami mengasumsikan bahwa Pak A tidak bisa mengontak Pak B selama 16 tahun terhitung setelah berakhirnya perjanjian sewa menyewa sebagaimana ditentukan dalam perjanjian. Dengan demikian, telah terhitung 16 tahun tanah tersebut ditinggal oleh pemiliknya dan dikuasai oleh pihak lain (Pak A) secara terus menerus tanpa ada hubungan hukum dengan pemegang hak (Pak B). Adapun, tanah Pak B dalam kurun waktu 4 tahun lagi akan genap 20 tahun dikuasai oleh Pak A dan dapat dikualifikasikan sebagai objek penertiban tanah telantar. Akan tetapi, tanah Pak B yang yang tidak dikuasai selama 16 tahun dan 4 tahun lagi menjadi 20 tahun itu, tidak serta merta menjadi tanah telantar. Ada proses yang harus dilalui terlebih dahulu sebelum tanah Pak B ditetapkan sebagai tanah telantar. Apabila suatu tanah telah ditetapkan menjadi tanah telantar, maka berakibat hapusnya hak milik sehingga tanah tersebut dikuasai langsung oleh negara. Atas tanah negara tersebut, Pak A dapat memohonkan hak milik. Apa dasar hukumnya? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman04 Jun 2024Apakah Tanah Terlantar Menjadi Milik Negara?31 Mei 2024Siapa yang Mencetak Blangko Sertipikat Tanah?30 Mei 2024Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman04 Jun 2024Apakah Tanah Terlantar Menjadi Milik Negara?31 Mei 2024Siapa yang Mencetak Blangko Sertipikat Tanah?30 Mei 2024Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang19 Mei 2023Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 22 Mei 2023Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang19 Mei 2023Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 22 Mei 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-mengajukan-hak-milik-atas-tanah-yang-ditinggal-pemiliknya-lt65e901ee36f6d/

Cara Mengajukan Hak Milik atas Tanah yang Ditinggal Pemiliknya

pages/11/page-0.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Pengertian T****anah Telantar** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman ](/klinik/a/kiat-kiat-membeli-tanah-girik-yang-aman-cl1360/)  04 Jun 2024 [ #### Apakah Tanah Terlantar Menjadi Milik Negara? ](/klinik/a/apakah-tanah-terlantar-menjadi-milik-negara-lt60543ed4e6b17/)  31 Mei 2024 [ #### Siapa yang Mencetak Blangko Sertipikat Tanah? ](/klinik/a/siapa-yang-mencetak-blangko-sertipikat-tanah-lt665831353dad1/)  30 Mei 2024 [ #### Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama ](/klinik/a/langkah-jika-jual-beli-tanah-hgb-yang-belum-balik-nama-cl6547/)  15 Mei 2024 [](#!) Sebelum menjawab pertanyaan Anda, perlu dipahami terlebih dahulu mengenai arti dari tanah telantar. Menurut **Pasal 1 angka 2 PP 20/2021** tanah telantar adalah tanah hak, tanah hak pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan dasar penguasaan atas tanah, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara. Pada dasarnya, setiap pemegang hak, pemegang hak pengelolaan, dan pemegang dasar penguasaan atas tanah memiliki kewajiban untuk mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai.[\[1\]](#_ftn1) Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka tanah yang telah terdaftar atau belum terdaftar yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara, **menjadi objek penertiban tanah telantar**.[\[2\]](#_ftn2) Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Adapun, objek penertiban tanah telantar meliputi:[\[3\]](#_ftn3) 1. **Hak milik**, jika dengan sengaja tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara sehingga: 1. dikuasai oleh masyarakat serta menjadi wilayah perkampungan; 2. dikuasai oleh pihak lain secara terus-menerus selama 20 tahun tanpa adanya hubungan hukum dengan pemegang hak; atau 3. fungsi sosial hak atas tanah tidak terpenuhi, baik pemegang hak masih ada maupun sudah tidak ada; 2. **Hak guna bangunan, hak pakai, dan hak pengelolaan**, jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara terhitung mulai 2 tahun sejak diterbitkannya hak; 3. **Hak guna usaha**, jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan/atau tidak dimanfaatkan terhitung mulai 2 tahun sejak diterbitkannya hak; dan 4. Tanah yang **diperoleh berdasarkan dasar penguasaan atas tanah** jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara terhitung mulai 2 tahun sejak diterbitkannya dasar penguasaan atas tanah. Namun, ada pengecualian objek penertiban tanah telantar atas tanah hak pengelolaan yang mencakup tanah masyarakat hukum adat dan yang jadi aset bank tanah.[\[4\]](#_ftn4) Kami mengasumsikan bahwa Pak A tidak bisa mengontak Pak B selama 16 tahun terhitung setelah berakhirnya perjanjian sewa menyewa sebagaimana ditentukan dalam perjanjian. Menurut **Pasal 1570 [KUH Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata)** jika sewa dibuat dengan tulisan, maka sewa itu berakhir demi hukum bila waktu yang ditentukan telah lampau, tanpa diperlukan suatu pemberhentian untuk itu. Dengan demikian, telah terhitung 16 tahun tanah tersebut dikuasai oleh pihak lain (Pak A) secara terus menerus tanpa ada hubungan hukum dengan pemegang hak (Pak B). Adapun, tanah Pak B dalam kurun waktu 4 tahun lagi akan genap 20 tahun dikuasai oleh Pak A dan dapat dikualifikasikan sebagai objek penertiban tanah telantar. Akan tetapi, tanah Pak B yang yang tidak dikuasai selama 16 tahun dan 4 tahun lagi menjadi 20 tahun, tidak serta merta menjadi tanah telantar. Ada proses yang harus dilalui terlebih dahulu sebelum tanah Pak B ditetapkan sebagai “tanah telantar”. ### **Proses Penetapan Tanah Telantar** Suatu tanah dapat ditetapkan statusnya menjadi tanah telantar apabila telah melalui proses inventarisasi tanah terindikasi telantar yang dilaksanakan oleh kantor pertanahan.[\[5\]](#_ftn5) Inventarisasi tersebut dilakukan berdasarkan laporan atau informasi yang bersumber dari:[\[6\]](#_ftn6) 1. pemegang hak, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah; 2. hasil pemantauan dan evaluasi hak atas tanah dan dasar penguasaan atas tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN; 3. kementerian/lembaga; 4. pemerintah daerah; dan/atau 5. masyarakat Selanjutnya, terhadap tanah yang terindikasi telantar dilakukan penertiban kawasan dan tanah telantar dengan tahapan:[\[7\]](#_ftn7) 1. evaluasi tanah telantar; 2. peringatan tanah telantar; dan 3. penetapan tanah telantar. Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi disimpulkan terdapat tanah telantar, kepala Kantor Wilayah memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 kali dalam rentang 165 hari kepada pemegang hak, pemegang hak pengelolaan, atau pemegang dasar penguasaan atas tanah dan pihak lain yang berkepentingan untuk mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanahnya. Jarak waktu untuk mengusahakan, menggunakan, memanfaatkan dan/atau memelihara tanah tersebut paling lama 90 hari kalender setelah diterimanya surat peringatan pertama, 45 hari kalender setelah diterimanya surat peringatan kedua, dan 30 hari kalender setelah diterimanya surat peringatan ketiga.[\[8\]](#_ftn8) Jika Pak A dan pemerintah tidak mengetahui alamat Pak B, maka proses pemberitahuan dan peringatan dalam pelaksanaan penertiban tanah telantar dilakukan dengan surat pemberitahuan dan peringatan diumumkan di kantor desa/kelurahan setempat dan situs web Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.[\[9\]](#_ftn9) Selanjutnya, apabila pemegang hak, pemegang hak pengelolaan, atau pemegang dasar penguasaan atas tanah tidak melaksanakan peringatan tertulis ketiga, maka Kepala Kantor Wilayahdalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja mengusulkan penetapan tanah telantar kepada Menteri.[\[10\]](#_ftn10) Baca juga: **[Apakah Tanah Terlantar Menjadi Milik Negara?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/benarkah-tanah-yang-terlantar-jadi-milik-negara--lt60543ed4e6b17?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=benarkah_tanah_terlantar_milik_negara)** ### **Hapusnya Hak Milik atas Tanah Telantar** Suatu tanah hak atau tanah hak pengelolaan dan merupakan keseluruhan hamparan telah ditetapkan sebagai tanah telantar oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, maka penetapan tanah telantar memuat:[\[11\]](#_ftn11) 1. **hapusnya hak** atas tanah atau hak pengelolaan; 2. putusnya hubungan hukum; dan 3. penegasan **sebagai tanah negara** bekas tanah telantar yang dikuasai langsung oleh negara. Setelah tanah tersebut berubah statusnya menjadi tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara, barulah Pak A dapat mengajukan permohonan hak milik kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk memperoleh hak milik atas tanah negara tersebut. ### **Tata Cara Pemberian Hak Milik atas Tanah Negara** Telah dijelaskan sebelumnya bahwa penetapan status suatu tanah menjadi tanah telantar mengakibatkan putusnya seluruh hubungan hukum antara tanah dan pemilik tanah serta tanah tersebut dikuasai langsung oleh negara. Terhadap tanah telantar yang telah menjadi tanah negara, barulah pihak lain dapat mengajukan permohonan hak milik. Mengenai tata cara pengajuan permohonan hak milik ini diatur dalam **[Permen ATR/Kepala BPN 18/2021](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt61b18879b66db/peraturan-menteri-agraria-dan-tata-ruang-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-18-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permen_atr_bpn_18_2021)**. _Pertama,_ pemohon hak atas tanah mengajukan permohonan kepada Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan untuk permohonan hak milik.[\[12\]](#_ftn12) _Kedua,_ dalam hal dokumen persyaratan berupa fotokopi maka harus dilegalisir oleh pejabat yang menerbitkan dokumen atau pejabat umum.[\[13\]](#_ftn13)_Ketiga,_ permohonan hak atas tanah ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan sesuai dengan luas tanah yang diberikan berdasarkan dasar perolehan hak atas tanah.[\[14\]](#_ftn14) _Keempat,_ permohonan dapat diajukan melalui sistem elektronik yang disediakan oleh Kementerian ATR/BPN.[\[15\]](#_ftn15) Adapun syarat-syarat **permohonan hak milik yang berasal dari tanah negara untuk perseorangan** adalah sebagai berikut:[\[16\]](#_ftn16) 1. identitas pemohon, atau identitas pemohon dan kuasanya serta surat kuasa apabila dikuasakan; 2. dasar penguasaan atau alas haknya berupa: 1. sertipikat, akta pemindahan hak, akta/surat bukti pelepasan hak, surat penunjukan atau pembelian kaveling, surat bukti pelunasan tanah dan rumah dan/atau tanah yang telah dibeli dari pemerintah, risalah lelang, putusan pengadilan atau surat bukti perolehan tanah lainnya; atau 2. dalam hal bukti kepemilikan tanah di atas tidak ada maka penguasaan fisik atas tanah dimuat dalam surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang disaksikan paling sedikit 2 orang saksi dari lingkungan setempat yang mengetahui riwayat tanah dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta diketahui kepala desa/lurah setempat atau nama lain yang serupa dengan itu; 3. peta bidang tanah; 4. bukti perpajakan yang berkaitan dengan tanah yang dimohon, apabila ada; 5. surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dan bertanggung jawab secara perdata dan pidana yang menyatakan bahwa: 1. tanah tersebut adalah benar milik yang bersangkutan bukan milik orang lain dan statusnya merupakan tanah negara; 2. tanah tersebut telah dikuasai secara fisik; 3. penguasaan tanah dilakukan dengan iktikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah; 4. perolehan tanah dibuat sesuai data yang sebenarnya dan apabila ternyata di kemudian hari terjadi permasalahan menjadi tanggung jawab sepenuhnya yang bersangkutan dan tidak akan melibatkan Kementerian; 5. tidak terdapat keberatan dari pihak lain atas tanah yang dimiliki atau tidak dalam keadaan sengketa; 6. tidak terdapat keberatan dari pihak Kreditur dalam hal tanah dijadikan/menjadi jaminan sesuatu utang; 7. tanah tersebut bukan aset pemerintah pusat/pemerintah daerah atau aset BUMN/BUMD; 8. tanah yang dimohon berada di luar kawasan hutan dan/atau di luar areal yang dihentikan perizinannya pada hutan alam primer dan lahan gambut; 9. bersedia untuk tidak mengurung/menutup pekarangan atau bidang tanah lain dari lalu lintas umum, akses publik dan/atau jalan air; dan 10. bersedia melepaskan tanah untuk kepentingan umum baik sebagian atau seluruhnya. Setelah berkas permohonan diterima lengkap dan pemohon telah melakukan pembayaran biaya penerimaan negara bukan pajak, Panitia A atau Petugas Konstatasi kemudian melakukan pemeriksaan tanah. Jika masih ada ketidaksesuaian data fisik dan data yuridis, akan diberitahukan ke pemohon.[\[17\]](#_ftn17) Selanjutnya, keputusan pemberian atau penolakan permohonan hak milik akan diterbitkan sesuai dengan kewenangan masing-masing, yaitu Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah, atau Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan.[\[18\]](#_ftn18) Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut **[di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik)**. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt603231861269d?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_20_2021) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak atas Tanah. [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt61b18879b66db/peraturan-menteri-agraria-dan-tata-ruang-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-18-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permen_atr_bpn_18_2021) [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 4 ayat (1) [Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt603231861269d?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_20_2021) (“PP 20/2021”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 5 ayat (1) PP 20/2021 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 7 PP 20/2021 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 8 PP 20/2021 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 11 ayat (1) PP 20/2021 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 11 ayat (3) PP 20/2021 [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 22 ayat (2) PP 20/2021 [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 25 ayat (1), (2), (3), dan (4) PP 20/2021 [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 26 huruf a PP 20/2021 [\[10\]](#_ftnref10) Pasal 27 PP 20/2021 [\[11\]](#_ftnref11) Pasal 29 _jo._ Pasal 30 ayat (1) PP 20/2021 [\[12\]](#_ftnref12) Pasal 23 ayat (1) huruf a [Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak atas Tanah](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt61b18879b66db/peraturan-menteri-agraria-dan-tata-ruang-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-18-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permen_atr_bpn_18_2021) (“Permen ATR/Kepala BPN 18/2021”) [\[13\]](#_ftnref13) Pasal 23 ayat (2) Permen ATR/Kepala BPN 18/2021 [\[14\]](#_ftnref14) Pasal 23 ayat (4) Permen ATR/Kepala BPN 18/2021 [\[15\]](#_ftnref15) Pasal 24 ayat (1) Permen ATR/Kepala BPN 18/2021 [\[16\]](#_ftnref16) Pasal 54 ayat (1) Permen ATR/Kepala BPN 18/2021 [\[17\]](#_ftnref17) Pasal 55 Permen ATR/Kepala BPN 18/2021 [\[18\]](#_ftnref18) Lihat Pasal 56 s.d. Pasal 59 Permen ATR/Kepala BPN 18/2021 Tags ---- [pertanahan](/tag/pertanahan) [tanah terlantar](/tag/tanah-terlantar) [hak milik](/tag/hak-milik)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Diana Kusumasari, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Rabu, 22 Pebruari 2012, yang pertama kali dimutakhirkan oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. pada 15 Mei 2017.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Perihal harta dalam perkawinan Pasal 35 UU Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri serta harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.Dari ketentuan tersebut dapat dikatakan harta atau aset yang diperoleh sebelum menikah adalah menjadi milik masing-masing, sehingga tidak termasuk harta bersama, kecuali ditentukan lain oleh pasangan yang bersangkutan Kemudian, benar seperti yang Anda katakan, harta bersama adalah yang diperoleh setelah perkawinan. Menurut hemat kami, tanpa adanya perjanjian sekalipun, harta yang diperoleh sebelum perkawinan memang adalah milik masing-masing suami atau istri seperti halnya ketentuan UU Perkawinan yang disebutkan.  Pembuatan Perjanjian Perkawinan Kemudian, membahas soal perjanjian perkawinan sebagaimana Anda tanyakan, ketentuan Pasal 29 UU Perkawinan jo. Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 mengatur sejumlah hal sebagai berikut.Pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.Merujuk pada ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan di atas, perjanjian perkawinan dibuat atas persetujuan bersama calon suami dan calon istri. Jadi, pihak yang mengadakan perjanjian adalah calon suami dan calon istri. Tidak seharusnya calon mertua yang menentukan perjanjian perkawinan tersebut.Selain itu, perjanjian tidak dapat dibuat atas dasar paksaan. Salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan, yang berarti konsensus untuk seia sekata (consensual) di antara para pihak. Dalam arti, apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak lainnya. Tidak ada unsur-unsur kekhilafan (dwaling), tidak karena paksaan (dwang) dan juga bukan karena penipuan (bedrog) dari satu pihak terhadap pihak lainnya secara bertimbal-balik.[1] Apabila syarat sepakat ini tidak terpenuhi (dengan adanya paksaan), perjanjian perkawinan tersebut dapat dibatalkan (voidable).  Baca juga: Ini 4 Syarat Sah Perjanjian dan Akibatnya Jika Tak DipenuhiKemudian, dalam Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan di atas disebutkan bahwa selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.Merujuk ketentuan tersebut, jelas bahwa sebenarnya bisa saja kemudian perjanjian perkawinan tersebut diubah tanpa sepengetahuan mertua Anda asalkan ada persetujuan dari suami Anda kelak.Namun, menurut hemat kami, adalah lebih tepat jika Anda dan calon suami Anda menjelaskan bahwa Anda dan pasangan menginginkan harta yang diperoleh setelah perkawinan menjadi harta bersama. KLINIK TERKAITSuami Salah Sangka Istri Ternyata Pria, Bisakah Perkawinan Dibatalkan?20 Mei 2024Ada Perjanjian Perkawinan, Bisakah Aset Istri Tersangka Korupsi Disita?07 Mei 2024Utang Biaya Perkawinan, Tanggung Jawab Suami atau Istri? 07 Mei 2024KUA Hanya Mencatat Perkawinan Agama Islam, Ini Dasar Hukumnya27 Feb 2024 Demikian jawaban dari kami tentang jika dipaksa membuat perjanjian kawin pisah harta sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas  DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PerdataUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang PerkawinanUndang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Putusan:Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.[1] Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum PerdataTagsharta bawaanperjanjian perkawinanharta bersama

Saya seorang wanita yang bekerja sebagai karyawan swasta, calon suami saya juga bekerja sebagai karyawan swasta dengan jabatan manajer. Kami memutuskan menikah, tapi calon mertua saya menghendaki kami untuk menandatangani perjanjian pisah harta, karena itu merupakan salah satu syarat untuk mendapat restu mereka. Saya dan calon suami sebetulnya tidak ingin membuat perjanjian pisah harta. Yang ingin saya tanyakan: Jika perjanjian pisah harta dibuat hanya untuk melindungi perolehan aset sebelum kami menikah, apakah hal tersebut sah? Karena menurut saya harta setelah menikah adalah milik bersama, saya sadar bahwa harta sebelum menikah adalah kepunyaan masing-masing. Jika saya terpaksa menandatangani perjanjian pisah harta atas desakan calon mertua, bisakah saya membuat perjanjian lain antara saya dan calon suami, yang menegaskan bahwa perjanjian pisah harta tersebut tidak berlaku (tentunya tanpa sepengetahuan calon mertua saya). Terima kasih.

Perjanjian perkawinan haruslah dibuat atas persetujuan bersama calon suami dan calon istri. Jadi, pihak yang mengadakan perjanjian adalah calon suami dan calon istri. Tidak seharusnya calon mertua yang menentukan perjanjian perkawinan tersebut.     Sebab perjanjian ini tidak dapat dibuat atas dasar paksaan. Jika dipaksa calon mertua untuk membuat perjanjian perkawinan, apa akibat hukumnya?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Suami Salah Sangka Istri Ternyata Pria, Bisakah Perkawinan Dibatalkan?20 Mei 2024Ada Perjanjian Perkawinan, Bisakah Aset Istri Tersangka Korupsi Disita?07 Mei 2024Utang Biaya Perkawinan, Tanggung Jawab Suami atau Istri? 07 Mei 2024KUA Hanya Mencatat Perkawinan Agama Islam, Ini Dasar Hukumnya27 Feb 2024Suami Salah Sangka Istri Ternyata Pria, Bisakah Perkawinan Dibatalkan?20 Mei 2024Ada Perjanjian Perkawinan, Bisakah Aset Istri Tersangka Korupsi Disita?07 Mei 2024Utang Biaya Perkawinan, Tanggung Jawab Suami atau Istri? 07 Mei 2024KUA Hanya Mencatat Perkawinan Agama Islam, Ini Dasar Hukumnya27 Feb 2024Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 2023Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang19 Mei 2023Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 2023Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang19 Mei 2023Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-dipaksa-mertua-membuat-perjanjian-kawin-pisah-harta-lt4f387ef703e1a/

Hukumnya Dipaksa Mertua Membuat Perjanjian Kawin Pisah Harta

pages/11/page-1.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul sama** **yang dibuat oleh [Diana Kusumasari, S.H., M.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/penjawab/lt4d37c414e08df/mitra/lt4b457ff0c3e1b/diana-kusumasari--sh--mh) dan** **pertama kali** **dipublikasikan** **pada** **Rabu, 22 Pebruari 2012, yang pertama kali dimutakhirkan oleh** **[Tri Jata Ayu Pramesti, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/tri-jata-ayu-pramesti--sh-lt5165540a9b53c/)** **pada 15 Mei 2017.** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). Perihal harta dalam perkawinan **Pasal 35** [**UU Perkawinan**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_1974) menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri serta harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Dari ketentuan tersebut dapat dikatakan harta atau aset yang diperoleh sebelum menikah adalah menjadi milik masing-masing, sehingga tidak termasuk harta bersama, kecuali ditentukan lain oleh pasangan yang bersangkutan Kemudian, benar seperti yang Anda katakan, harta bersama adalah yang diperoleh setelah perkawinan. Menurut hemat kami, tanpa adanya perjanjian sekalipun, harta yang diperoleh sebelum perkawinan memang adalah milik masing-masing suami atau istri seperti halnya ketentuan UU Perkawinan yang disebutkan. ### **Pembuatan Perjanjian Perkawinan** Kemudian, membahas soal perjanjian perkawinan sebagaimana Anda tanyakan, ketentuan **Pasal 29 UU Perkawinan _jo._** [**Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5818598634393/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-69-puu-xiii-2015-tahun-2015/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=putusan_mk_69_2015) mengatur sejumlah hal sebagai berikut. 1. **_Pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan_**_, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut._ 2. _Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan._ 3. _Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan._ 4. _Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga._ Merujuk pada ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan di atas, perjanjian perkawinan dibuat atas persetujuan bersama calon suami dan calon istri. Jadi, pihak yang mengadakan perjanjian adalah calon suami dan calon istri. Tidak seharusnya calon mertua yang menentukan perjanjian perkawinan tersebut. Selain itu, perjanjian tidak dapat dibuat atas dasar paksaan. Salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan, yang berarti konsensus untuk seia sekata (_consensual_) di antara para pihak. Dalam arti, apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak lainnya. Tidak ada unsur-unsur kekhilafan (_dwaling_), tidak karena paksaan (_dwang_) dan juga bukan karena penipuan (_bedrog_) dari satu pihak terhadap pihak lainnya secara bertimbal-balik.[\[1\]](#_ftn1) Apabila syarat sepakat ini tidak terpenuhi (dengan adanya paksaan), perjanjian perkawinan tersebut dapat dibatalkan (_voidable_).  Baca juga: **[Ini 4 Syarat Sah Perjanjian dan Akibatnya Jika Tak Dipenuhi](https://www.hukumonline.com/klinik/a/4-syarat-sah-perjanjian-dan-akibatnya-jika-tak-dipenuhi-cl4141/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=ini_4_syarat_sah_perjanjian)** Kemudian, dalam Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan di atas disebutkan bahwa selama perkawinan berlangsung **perjanjian tersebut tidak dapat diubah**, **kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah** dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Merujuk ketentuan tersebut, jelas bahwa sebenarnya bisa saja kemudian perjanjian perkawinan tersebut diubah tanpa sepengetahuan mertua Anda asalkan ada persetujuan dari suami Anda kelak. Namun, menurut hemat kami, adalah lebih tepat jika Anda dan calon suami Anda menjelaskan bahwa Anda dan pasangan menginginkan harta yang diperoleh setelah perkawinan menjadi harta bersama. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Suami Salah Sangka Istri Ternyata Pria, Bisakah Perkawinan Dibatalkan? ](/klinik/a/suami-salah-sangka-istri-ternyata-pria-bisakah-perkawinan-dibatalkan-lt664b2405558ae/)  20 Mei 2024 [ #### Ada Perjanjian Perkawinan, Bisakah Aset Istri Tersangka Korupsi Disita? ](/klinik/a/ada-perjanjian-perkawinan-bisakah-aset-istri-tersangka-korupsi-disita-lt6639fd141509b/)  07 Mei 2024 [ #### Utang Biaya Perkawinan, Tanggung Jawab Suami atau Istri? ](/klinik/a/utang-biaya-perkawinan--tanggung-jawab-suami-atau-istri-lt5373feea4f634/)  07 Mei 2024 [ #### KUA Hanya Mencatat Perkawinan Agama Islam, Ini Dasar Hukumnya ](/klinik/a/kua-hanya-mencatat-perkawinan-agama-islam-ini-dasar-hukumnya-lt65de0e526ec29/)  27 Feb 2024 [](#!) Demikian jawaban dari kami tentang jika dipaksa membuat perjanjian kawin pisah harta sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_1974) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5dafedf4cd014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_16_2019) Putusan: [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5818598634393/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-69-puu-xiii-2015-tahun-2015/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=putusan_mk_69_2015). * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1321 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata) Tags ---- [harta bawaan](/tag/harta-bawaan) [perjanjian perkawinan](/tag/perjanjian-perkawinan) [harta bersama](/tag/harta-bersama)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITHukumnya Menagih Utang Pinjol Melalui Penjamin Utang 03 Jun 2024Debitur Wanprestasi pada Kredit Tanpa Agunan, Ini Langkah Hukumnya07 Des 2022Dapatkah Aset Kripto Jadi Alat Pembayaran Utang dalam Kepailitan?30 Agt 2022Pembayaran Mandek, Bagaimana Status Uang dalam Perjanjian Akuisisi? 05 Jul 2022Letter of credit (“L/C”) merupakan salah satu bentuk pembayaran perdagangan luar negeri yang memberi perlindungan tinggi bagi eksportir maupun importir karena melibatkan pihak bank sebagai penjamin sehingga bank berperan secara aktif.[1]Jika ditinjau berdasarkan Pasal 1 angka 2 Permendag 94/2018, letter of credit adalah suatu kredit atau pemberitahuan kredit yang dikeluarkan oleh suatu bank devisa (opening bank/issuing bank) atas dasar permintaan importir yang menjadi nasabahnya dan ditujukan kepada eksportir sebagai beneficiary melalui bank korespondennya (advising bank) di luar negeri. Namun kini Permendag 94/2018 telah dicabut oleh Permendag 33/2023.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Kemudian apabila merujuk Pasal 1 angka 29 Permenkeu 1/2024 menerangkan L/C adalah janji tertulis dari bank penerbit L/C (issuing bank) yang bertindak atas permintaan pemohon (applicant) atau atas namanya sendiri untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga atau eksportir atau kuasa eksportir (pihak yang ditunjuk oleh beneficiary/supplier) sepanjang memenuhi persyaratan L/C.Pada dasarnya dalam sistem pembayaran L/C, bank bertindak sebagai perantara untuk mendapatkan pembayaran dari importir setelah eksportir menyerahkan dokumen yang diperlukan dan bank bertanggung jawab terhadap hal-hal yang berkaitan dengan dokumen dan isi L/C. Dengan demikian, eksportir bisa memastikan bahwa pembayaran atas barang akan dibayarkan oleh bank yang ditunjuk oleh importir sepanjang dokumen yang dipersyaratkan terpenuhi dan importir bisa memastikan bahwa eksportir baru dapat menerima pembayaran setelah dokumen yang dipersyaratkan terpenuhi.Hal ini cukup berbeda dengan sistem pembayaran perdagangan luar negeri lain yaitu documentary collection yang diatur pada Uniform Rules for Collections (URC) 522. Dalam sistem pembayaran documentary collection bank tidak berperan secara aktif mengkonfirmasi dokumen yang diajukan kepadanya, sehingga segala risiko terkait dokumen bukan merupakan tanggung jawab dari bank. Salah satu contoh risiko yang dapat terjadi adalah bank mengeluarkan dokumen pembayaran meskipun belum terdapat pembayaran dari importir sehingga merugikan eksportir. Sistem pembayaran documentary collection cenderung lebih mudah dibanding dengan sistem pembayaran L/C karena dokumen yang dipersyaratkan lebih sedikit dan biaya yang dikenakan oleh bank cenderung lebih murah dari pada L/C. Akan tetapi dalam sistem pembayaran ini, bank hanya bertindak sebagai perantara atau penagih pembayaran bukan sebagai penjamin pembayaran.Oleh karenanya, menjawab pertanyaan Anda, kami berpendapat L/C menjadi metode pembayaran yang lebih aman dari pada documentary collection karena bank berperan sebagai penjamin. Sedangkan pada documentary collection, bank hanya berperan sebagai penagih sehingga bank tidak bertanggung jawab atas kegagalan pembayaran yang terjadi. Metode pembayaran L/C membantu eksportir menghindari risiko gagal bayar karena adanya jaminan dari bank.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMPeraturan Menteri Keuangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembayaran Perjanjian dalam Valuta Asing yang Dananya Bersumber dari Rupiah Murni. REFERENSIMartin Suryana, dkk. Eksistensi Hukum Bisnis di Indonesia. Catatan Kritis dalam Masa & Pasca Pandemi COVID-19, Jakarta: Genta Publishing, 2023.[1] Martin Suryana, dkk. Eksistensi Hukum Bisnis di Indonesia. Catatan Kritis dalam Masa & Pasca Pandemi COVID-19, Jakarta: Genta Publishing, 2023, hal. 261Tagskreditpembayaranperbankan

Apa perbedaan letter of credit dan documentary collection? Dari kedua instrumen tersebut manakah yang lebih aman?

Dalam sistem pembayaran letter of credit (L/C), bank berperan sebagai penjamin. Sedangkan pada documentary collection, bank hanya berperan sebagai penagih. Lantas manakah yang lebih aman?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Hukumnya Menagih Utang Pinjol Melalui Penjamin Utang 03 Jun 2024Debitur Wanprestasi pada Kredit Tanpa Agunan, Ini Langkah Hukumnya07 Des 2022Dapatkah Aset Kripto Jadi Alat Pembayaran Utang dalam Kepailitan?30 Agt 2022Pembayaran Mandek, Bagaimana Status Uang dalam Perjanjian Akuisisi? 05 Jul 2022Hukumnya Menagih Utang Pinjol Melalui Penjamin Utang 03 Jun 2024Debitur Wanprestasi pada Kredit Tanpa Agunan, Ini Langkah Hukumnya07 Des 2022Dapatkah Aset Kripto Jadi Alat Pembayaran Utang dalam Kepailitan?30 Agt 2022Pembayaran Mandek, Bagaimana Status Uang dalam Perjanjian Akuisisi? 05 Jul 2022Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024Cara dan Biaya Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara25 Apr 2024Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024Cara dan Biaya Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara25 Apr 2024Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-iletter-of-credit-i-dan-idocumentary-collection-i-lt6667206f1ed1e/

Perbedaan Letter of Credit dan Documentary Collection

pages/11/page-2.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Hukumnya Menagih Utang Pinjol Melalui Penjamin Utang ](/klinik/a/hukumnya-menagih-utang-pinjol-melalui-penjamin-utang-lt665da7dd1c5b4/)  03 Jun 2024 [ #### Debitur Wanprestasi pada Kredit Tanpa Agunan, Ini Langkah Hukumnya ](/klinik/a/debitur-wanprestasi-pada-kredit-tanpa-agunan--ini-langkah-hukumnya-cl2812/)  07 Des 2022 [ #### Dapatkah Aset Kripto Jadi Alat Pembayaran Utang dalam Kepailitan? ](/klinik/a/aset-kripto-jadi-alat-pembayaran-utang-dalam-kepailitan-lt62d411f0405ce/)  30 Agt 2022 [ #### Pembayaran Mandek, Bagaimana Status Uang dalam Perjanjian Akuisisi? ](/klinik/a/pembayaran-mandek-bagaimana-status-uang-dalam-perjanjian-akuisisi-lt628db105e4f26/)  05 Jul 2022 [](#!) _Letter of credit_ (“L/C”) merupakan salah satu bentuk pembayaran perdagangan luar negeri yang memberi perlindungan tinggi bagi eksportir maupun importir karena melibatkan pihak bank sebagai penjamin sehingga bank berperan secara aktif.[\[1\]](#_ftn1) Jika ditinjau berdasarkan **Pasal 1 angka 2** [**Permendag 94/2018**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5baca71ff0080/peraturan-menteri-perdagangan-nomor-94-tahun-2018/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permendag_94_2018), _letter of credit_ adalah suatu kredit atau pemberitahuan kredit yang dikeluarkan oleh suatu bank devisa (_opening bank_/_issuing bank_) atas dasar permintaan importir yang menjadi nasabahnya dan ditujukan kepada eksportir sebagai _beneficiary_ melalui bank korespondennya (_advising bank_) di luar negeri. Namun kini Permendag 94/2018 telah dicabut oleh [**Permendag 33/2023**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt657a5d5eeee02/peraturan-menteri-perdagangan-nomor-33-tahun-2023/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permendag_33_2023). Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Kemudian apabila merujuk **Pasal 1 angka 29** [**Permenkeu 1/2024**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65a11a1095124/peraturan-menteri-keuangan-nomor-1-tahun-2024/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkeu_1_2024) menerangkan L/C adalah janji tertulis dari bank penerbit L/C (_issuing bank_) yang bertindak atas permintaan pemohon (_applicant_) atau atas namanya sendiri untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga atau eksportir atau kuasa eksportir (pihak yang ditunjuk oleh _beneficiary_/_supplier_) sepanjang memenuhi persyaratan L/C. Pada dasarnya dalam sistem pembayaran L/C, bank bertindak sebagai perantara untuk mendapatkan pembayaran dari importir setelah eksportir menyerahkan dokumen yang diperlukan dan bank bertanggung jawab terhadap hal-hal yang berkaitan dengan dokumen dan isi L/C. Dengan demikian, eksportir bisa memastikan bahwa pembayaran atas barang akan dibayarkan oleh bank yang ditunjuk oleh importir sepanjang dokumen yang dipersyaratkan terpenuhi dan importir bisa memastikan bahwa eksportir baru dapat menerima pembayaran setelah dokumen yang dipersyaratkan terpenuhi. Hal ini cukup berbeda dengan sistem pembayaran perdagangan luar negeri lain yaitu _documentary collection_ yang diatur pada _Uniform Rules for Collections_ (URC) 522. Dalam sistem pembayaran _documentary collection_ bank tidak berperan secara aktif mengkonfirmasi dokumen yang diajukan kepadanya, sehingga segala risiko terkait dokumen bukan merupakan tanggung jawab dari bank. Salah satu contoh risiko yang dapat terjadi adalah bank mengeluarkan dokumen pembayaran meskipun belum terdapat pembayaran dari importir sehingga merugikan eksportir. Sistem pembayaran _documentary collection_ cenderung lebih mudah dibanding dengan sistem pembayaran L/C karena dokumen yang dipersyaratkan lebih sedikit dan biaya yang dikenakan oleh bank cenderung lebih murah dari pada L/C. Akan tetapi dalam sistem pembayaran ini, bank hanya bertindak sebagai perantara atau penagih pembayaran bukan sebagai penjamin pembayaran. Oleh karenanya, menjawab pertanyaan Anda, kami berpendapat L/C menjadi metode pembayaran yang lebih aman dari pada _documentary collection_ karena bank berperan sebagai penjamin. Sedangkan pada _documentary collection_, bank hanya berperan sebagai penagih sehingga bank tidak bertanggung jawab atas kegagalan pembayaran yang terjadi. Metode pembayaran L/C membantu eksportir menghindari risiko gagal bayar karena adanya jaminan dari bank. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembayaran Perjanjian dalam Valuta Asing yang Dananya Bersumber dari Rupiah Murni](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65a11a1095124/peraturan-menteri-keuangan-nomor-1-tahun-2024/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkeu_1_2024). REFERENSI --------- Martin Suryana, dkk. _Eksistensi Hukum Bisnis di Indonesia_. Catatan Kritis dalam Masa & Pasca Pandemi COVID-19, Jakarta: Genta Publishing, 2023. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Martin Suryana, dkk. _Eksistensi Hukum Bisnis di Indonesia_. Catatan Kritis dalam Masa & Pasca Pandemi COVID-19, Jakarta: Genta Publishing, 2023, hal. 261 Tags ---- [kredit](/tag/kredit) [pembayaran](/tag/pembayaran) [perbankan](/tag/perbankan)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Dimas Hutomo, S.H. dan dipublikasikan pertama kali pada 26 Juni 2019, kemudian dimutakhirkan oleh Saufa Ata Taqiyya, S.H. pada 16 Maret 2021.KLINIK TERKAITBolehkah Di-PHK karena Gagal Penuhi Target?10 Jan 2024Hak-hak Karyawan yang Di-PHK dan yang Resign24 Jul 2023Wajibkah Perusahaan Membayar Ongkos Pulang Karyawan yang Resign? 26 Feb 2021Langkah Pengusaha Jika Karyawan Menolak SP dan Meminta Di-PHK29 Des 2020Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Sebelum menjawab inti pertanyaan Anda, pengunduran diri memiliki konsekuensi yang berbeda-beda tergantung pada jenis perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja. Pertama-tama, kami akan jelaskan lebih dahulu Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu (“PKWTT”).Perjanjian Kerja Waktu Tidak TertentuBelajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Disarikan dari Pekerja Wajib Tahu Perbedaan PKWT dan PKWTT, bahwa PKWTT adalah perjanjian kerja untuk karyawan yang berstatus tetap. Lalu, perlu diketahui pada dasarnya menurut Pasal 81 angka 16 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 61 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, perjanjian kerja hanya akan berakhir apabila:pekerja/buruh meninggal dunia;berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;selesainya suatu pekerjaan tertentu;adanya putusan pengadilan dan/atau putusan lembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atauadanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama (“PKB”) yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.Adapun pengunduran diri sebagai salah satu alasan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (“PHK”) diatur dalam Pasal 81 angka 45 Perppu Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 154A ayat (1) huruf i UU Ketenagakerjaan yang berbunyi:PHK dapat terjadi karena alasan pekerja/buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan harus memenuhi syarat:mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;      idak terikat dalam ikatan dinas; dantetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri;Sehingga, yang dimaksud mengundurkan diri pada dasarnya adalah yang dilakukan atas kemauan sendiri.Karyawan yang di PHK karena alasan pengunduran diri berhak atas uang penggantian hak dan uang pisah yang besarannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB.[1]Terkait perhitungan hak-hak tersebut dapat disimak lebih lanjut dalam Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja.Perjanjian Kerja Waktu TertentuKemudian, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (“PKWT”) adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu,[2] atau secara singkat PKWT adalah perjanjian kerja untuk karyawan kontrak.Jika pekerja dengan PKWT resign sebelum masa perjanjian kerja habis, maka berlaku ketentuan Pasal 62 UU Ketenagakerjaan:Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.Maka, apabila pekerja kontrak resign, ia harus membayar ganti rugi sejumlah upah sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu kontrak.Jika Dipaksa ResignMenyambung pertanyaan Anda, karena pengunduran diri yang dilakukan terlihat dipaksa oleh perusahaan dan tidak didasarkan atas kemauan Anda sendiri, maka kami berpendapat Anda harus dapat membuktikan bahwa surat pengunduran diri yang dibuat itu atas dasar paksaan.Hal serupa pernah dijelaskan dalam Hukumnya Dipaksa Resign dari Perusahaan, bahwa dengan adanya surat pengunduran diri, maka surat tersebut dianggap sah, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya.Artinya, pekerja harus dapat membuktikan adanya “paksaan” dalam penandatanganan surat pengunduran diri. Sehingga, apabila terbukti adanya paksaan, maka surat tersebut dapat dimintakan pembatalannya dan pekerja dapat mengklaim PHK sepihak tersebut dengan menempuh proses hukum ke Pengadilan Hubungan Industrial (“PHI”).Untuk memperjuangkan hak-hak Anda, termasuk gaji yang belum dibayarkan, Anda dapat menggugat perusahaan ke PHI, tentunya dengan terlebih dahulu mengupayakan perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat.[3]Namun, jika upaya bipartit tidak membuahkan hasil, maka perselisihan PHK dapat dilakukan dengan perundingan tripartit. Apa itu perundingan tripartit? Perundingan tripartit adalah perundingan antara pekerja dan pengusaha dengan melibatkan pihak ketiga sebagai fasilitator dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Perundingan tripartit bisa melalui mediasi, konsiliasi dan arbitrase.[4] Adapun, dalam konteks perselisihan PHK, maka dapat juga menggunakan mediasi atau konsiliasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 dan 13 UU PPHI. Tapi, jika konsiliasi atau mediasi juga tidak menghasilkan kesepakatan, barulah kemudian dapat menempuh proses hukum ke Pengadilan Hubungan Industrial.[5]Penjelasan selengkapnya dapat Anda baca dalam artikel 3 Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.Menurut hemat kami, gugatan yang diajukan ialah gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja, yaitu perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.[6]Selanjutnya, menurut Juanda Pangaribuan dalam bukunya Seluk Beluk Hukum Acara Pengadilan Hubungan Industrial (hal. 232), dalam hal terjadi sengketa mengenai perselisihan PHK, fakta yang harus dikemukakan oleh penggugat ialah:kapan hubungan kerja dimulai;kapan hubungan kerja berakhir;siapa yang mengakhiri hubungan kerja;apa alasan pengakhiran hubungan kerja;bagaimana cara pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja;berapa gaji per bulan;tunjangan apa saja yang diterima;status hubungan kerja (kontrak atau permanen).Baca juga: Pihak-Pihak yang Bisa Beracara di Pengadilan Hubungan IndustrialDemikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaanUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan IndustrialPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-UndangUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan KerjaREFERENSIJuanda Pangaribuan. Seluk Beluk Hukum Acara Pengadilan Hubungan Industrial. Jakarta: MISI, 2017;Rai Mantili. Konsep Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial antara Serikat Pekerja dengan Perusahaan melalui Combined Process (Med-Arbitrase). Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 6 No. 1 September 2021.[1] Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (“PP 35/2021”)[2] Pasal 1 angka 10 PP 35/2021[3] Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU PPHI”)[4] Rai Mantili. Konsep Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial antara Serikat Pekerja dengan Perusahaan melalui Combined Process (Med-Arbitrase). Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 6 No. 1 September 2021, hal. 53[5] Pasal 5 UU PPHI[6] Pasal 1 angka 4 UU PPHITagsmengundurkan diriketenagakerjaankaryawan resignperusahaan

Saya bekerja di perusahaan swasta selama 1 tahun. Suatu waktu ada penyimpangan oleh bawahan saya yang mengakibatkan kerugian perusahaan. Jalur hukum pun ditempuh untuk proses bawahan sampai ke polisi, tapi pihak perusahaan membebankan kerugian sebagai kelalaian saya selaku atasan. Selang 3 bulan berjalan lingkungan pekerjaan makin tidak kondusif dan perusahaan meminta saya mengundurkan diri. Saya mengikuti proses pengunduran diri dan gaji terakhir ditahan oleh perusahaan. Satu bulan setelah proses resign saya menanyakan gaji yang tidak kunjung ditransfer dan perusahaan menjawab sudah tidak ada lagi karena balance dengan pembebanan kasus bawahan saya. Pertanyaan saya, bolehkah perusahaan meminta saya untuk resign? Apa upaya hukum jika perusahaan memaksa karyawan resign?

Dengan adanya surat pengunduran diri, maka surat tersebut dianggap sah, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Dalam kasus Anda, artinya Anda harus dapat membuktikan terlebih dahulu adanya “paksaan” dalam penandatanganan surat pengunduran diri tersebut. Sehingga, apabila terbukti adanya paksaan, maka surat tersebut dapat dimintakan pembatalannya dan Anda dapat mengklaim tentang tindakan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak tersebut ke Pengadilan Hubungan Industrial. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Bolehkah Di-PHK karena Gagal Penuhi Target?10 Jan 2024Hak-hak Karyawan yang Di-PHK dan yang Resign24 Jul 2023Wajibkah Perusahaan Membayar Ongkos Pulang Karyawan yang Resign? 26 Feb 2021Langkah Pengusaha Jika Karyawan Menolak SP dan Meminta Di-PHK29 Des 2020Bolehkah Di-PHK karena Gagal Penuhi Target?10 Jan 2024Hak-hak Karyawan yang Di-PHK dan yang Resign24 Jul 2023Wajibkah Perusahaan Membayar Ongkos Pulang Karyawan yang Resign? 26 Feb 2021Langkah Pengusaha Jika Karyawan Menolak SP dan Meminta Di-PHK29 Des 2020Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 2023Ini Cara Mengurus Akta Nikah yang Terlambat 30 Sep 2022Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 2023Ini Cara Mengurus Akta Nikah yang Terlambat 30 Sep 2022Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/upaya-hukum-jika-perusahaan-memaksa-karyawan-iresign-i-lt5d0f98e0c6584/

Upaya Hukum Jika Perusahaan Memaksa Karyawan Resign

pages/11/page-3.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh [Dimas Hutomo, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/penjawab/lt5b4dc1b842992/mitra/lt4b457ff0c3e1b/dimas-hutomo--sh) dan dipublikasikan pertama kali pada 26 Juni 2019, kemudian dimutakhirkan oleh [Saufa Ata Taqiyya, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/saufa-ata-taqiyya--sh-lt5f33b4569d68e/https:/www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/saufa-ata-taqiyya--sh-lt5f33b4569d68e/) pada 16 Maret 2021.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Bolehkah Di-PHK karena Gagal Penuhi Target? ](/klinik/a/di-phk-karena-gagal-penuhi-target-lt5e1a86312905c/)  10 Jan 2024 [ #### Hak-hak Karyawan yang Di-PHK dan yang _Resign_ ](/klinik/a/hak-karyawan-phk-dan-resign-cl2066/)  24 Jul 2023 [ #### Wajibkah Perusahaan Membayar Ongkos Pulang Karyawan yang _Resign_? ](/klinik/a/wajibkah-perusahaan-membayar-ongkos-pulang-karyawan-yang-iresign-i-lt5d07a66bae501/)  26 Feb 2021 [ #### Langkah Pengusaha Jika Karyawan Menolak SP dan Meminta Di-PHK ](/klinik/a/langkah-pengusaha-jika-karyawan-menolak-sp-dan-meminta-di-phk-lt553bc485d956e/)  29 Des 2020 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. Sebelum menjawab inti pertanyaan Anda, pengunduran diri memiliki konsekuensi yang berbeda-beda tergantung pada jenis perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja. Pertama-tama, kami akan jelaskan lebih dahulu **Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu (“PKWTT”)**. ### **Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Disarikan dari **[Pekerja Wajib Tahu Perbedaan PKWT dan PKWTT](https://www.hukumonline.com/berita/a/pekerja-wajib-tahu-perbedaan-pkwt-dan-pkwtt-lt633d69d5af385?page=all?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pekerja_wajib_tahu_pkwt_pkwtt)**, bahwa **PKWTT** adalah perjanjian kerja untuk karyawan yang berstatus tetap. Lalu, perlu diketahui pada dasarnya menurut **Pasal 81 angka 16 [Perppu Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022)** yang mengubah **Pasal 61 ayat (1) [UU Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003)**, perjanjian kerja hanya akan berakhir apabila: 1. pekerja/buruh meninggal dunia; 2. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja; 3. selesainya suatu pekerjaan tertentu; 4. adanya putusan pengadilan dan/atau putusan lembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau 5. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama (“PKB”) yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Adapun pengunduran diri sebagai salah satu alasan terjadinya **Pemutusan Hubungan Kerja (“PHK”)** diatur dalam **Pasal 81 angka 45 Perppu Cipta Kerja** yang memuat baru **Pasal 154A ayat (1) huruf i UU Ketenagakerjaan** yang berbunyi: _PHK dapat terjadi karena alasan pekerja/buruh **mengundurkan diri atas kemauan sendiri** dan harus memenuhi syarat:_ 1. _mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;_       2. _idak terikat dalam ikatan dinas; dan_ 3. _tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri;_ Sehingga, yang dimaksud mengundurkan diri pada dasarnya adalah yang **dilakukan atas kemauan sendiri**. Karyawan yang di PHK karena alasan pengunduran diri berhak atas **uang penggantian hak dan uang pisah** yang besarannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB.[\[1\]](#_ftn1) Terkait perhitungan hak-hak tersebut dapat disimak lebih lanjut dalam **[Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-hitung-pesangon-lt515b7ec90fe0c/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=cara_hitung_pesangon)**. ### **Perjanjian Kerja Waktu Tertentu** Kemudian, **Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (“PKWT”)** adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu,[\[2\]](#_ftn2) atau secara singkat PKWT adalah perjanjian kerja untuk karyawan kontrak. Jika pekerja dengan PKWT _resign_ sebelum masa perjanjian kerja habis, maka berlaku ketentuan **Pasal 62 UU Ketenagakerjaan**: _Apabila **salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu**, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar **ganti rugi** kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja._ Maka, apabila pekerja kontrak _resign_, ia harus membayar ganti rugi sejumlah upah sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu kontrak. ### **Jika Dipaksa _Resign_** Menyambung pertanyaan Anda, karena pengunduran diri yang dilakukan terlihat dipaksa oleh perusahaan dan tidak didasarkan atas kemauan Anda sendiri, maka kami berpendapat Anda harus dapat membuktikan bahwa surat pengunduran diri yang dibuat itu atas dasar paksaan. Hal serupa pernah dijelaskan dalam **[Hukumnya Dipaksa _Resign_ dari Perusahaan](https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-dipaksa-resign-dari-perusahaan-lt4fb5f2ed4434c/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=dipaksa_resign)**, bahwa dengan adanya surat pengunduran diri, maka surat tersebut dianggap sah, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Artinya, pekerja harus dapat membuktikan adanya “paksaan” dalam penandatanganan surat pengunduran diri. Sehingga, apabila terbukti adanya paksaan, maka surat tersebut dapat dimintakan pembatalannya dan pekerja dapat mengklaim PHK sepihak tersebut dengan menempuh proses hukum ke **Pengadilan Hubungan Industrial (“PHI”)**. Untuk memperjuangkan hak-hak Anda, termasuk gaji yang belum dibayarkan, Anda dapat menggugat perusahaan ke PHI, tentunya dengan terlebih dahulu mengupayakan **perundingan bipartit** secara musyawarah untuk mencapai mufakat.[\[3\]](#_ftn3) Namun, jika upaya bipartit tidak membuahkan hasil, maka perselisihan PHK dapat dilakukan dengan **perundingan tripartit**. Apa itu perundingan tripartit? Perundingan tripartit adalah perundingan antara pekerja dan pengusaha dengan melibatkan pihak ketiga sebagai fasilitator dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Perundingan tripartit bisa melalui **mediasi**, **konsiliasi** dan **arbitrase**.[\[4\]](#_ftn4) Adapun, dalam konteks perselisihan PHK, maka dapat juga menggunakan mediasi atau konsiliasi, sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 angka 11 dan 13 [UU PPHI](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17858/uu-no-2-tahun-2004-penyelesaian-perselisihan-hubungan-industrial?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_2_2004)**. Tapi, jika konsiliasi atau mediasi juga tidak menghasilkan kesepakatan, barulah kemudian dapat menempuh proses hukum ke Pengadilan Hubungan Industrial.[\[5\]](#_ftn5) Penjelasan selengkapnya dapat Anda baca dalam artikel **[3 Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial](https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-mekanisme-penyelesaian-perselisihan-hubungan-industrial-lt4b82643d06be9/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=3_mekanisme_penyelesaian_perselisihan_hubungan_industrial)**. Menurut hemat kami, gugatan yang diajukan ialah gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja, yaitu perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.[\[6\]](#_ftn6) Selanjutnya, menurut **Juanda Pangaribuan** dalam bukunya _Seluk Beluk Hukum Acara Pengadilan Hubungan Industrial_ (hal. 232), dalam hal terjadi sengketa mengenai perselisihan PHK, fakta yang harus dikemukakan oleh penggugat ialah: 1. kapan hubungan kerja dimulai; 2. kapan hubungan kerja berakhir; 3. siapa yang mengakhiri hubungan kerja; 4. apa alasan pengakhiran hubungan kerja; 5. bagaimana cara pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja; 6. berapa gaji per bulan; 7. tunjangan apa saja yang diterima; 8. status hubungan kerja (kontrak atau permanen). Baca juga: **[Pihak-Pihak yang Bisa Beracara di Pengadilan Hubungan Industrial](https://www.hukumonline.com/berita/a/pihak-pihak-yang-bisa-beracara-di-pengadilan-hubungan-industrial-lt65d656fa82afe/?page=all?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pihak_yang_bisa_beracara_di_phi)** Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17858/node/166/uu-no-2-tahun-2004-penyelesaian-perselisihan-hubungan-industrial?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_2_2004) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_35_2021) REFERENSI --------- 1. Juanda Pangaribuan. _Seluk Beluk Hukum Acara Pengadilan Hubungan Industrial_. Jakarta: MISI, 2017; 2. Rai Mantili. _Konsep Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial antara Serikat Pekerja dengan Perusahaan melalui Combined Process (Med-Arbitrase)_. Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 6 No. 1 September 2021. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 50 [Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021?r=0&p=1&q=Peraturan%20Pemerintah%20Nomor%2035%20Tahun%202021%20tentang%20Perjanjian%20Kerja%20Waktu%20Tertentu%2C%20Alih%20Daya%2C%20Waktu%20Kerja%2C%20dan%20Waktu%20Istirahat%2C%20dan%20Pemutusan%20Hubungan%20Kerja&rs=1847&re=2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_35_2021) (“PP 35/2021”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 1 angka 10 PP 35/2021 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 3 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17858/node/166/uu-no-2-tahun-2004-penyelesaian-perselisihan-hubungan-industrial?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_2_2004) (“UU PPHI”) [\[4\]](#_ftnref4) Rai Mantili. _Konsep Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial antara Serikat Pekerja dengan Perusahaan melalui Combined Process (Med-Arbitrase)_. Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 6 No. 1 September 2021, hal. 53 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 5 UU PPHI [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 1 angka 4 UU PPHI Tags ---- [mengundurkan diri](/tag/mengundurkan-diri) [ketenagakerjaan](/tag/ketenagakerjaan) [karyawan resign](/tag/karyawan-resign) [perusahaan](/tag/perusahaan)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Rehabilitasi dan Ganti Kerugian Bagi Korban Salah Tangkap yang dibuat oleh Rusti Margareth Sibuea, S.H., dan pertama kali dipublikasikan pada 28 September 2018.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Hak-hak Korban Salah TangkapTerhadap tersangka atau terdakwa yang salah tangkap, maka setidaknya terdapat dua hak yang dimiliki, yaitu ganti kerugian dan rehabilitasi.Ganti KerugianMenurut Pasal 1 angka 22 KUHAP, ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.Apabila tersangka atau terdakwa diproses hukum tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, maka ia berhak menuntut ganti kerugian berupa imbalan sejumlah uang. Hal tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP sebagai berikut:Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.RehabilitasiSelain ganti kerugian, tersangka atau terdakwa juga berhak untuk mendapatkan rehabilitasi. Pasal 1 angka 23 KUHAP mendefinisikan rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.Rehabilitasi berhak mendapat rehabilitasi apabila nantinya yang bersangkutan diputus bebas atau lepas dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Hal ini diatur di dalam Pasal 97 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebasatau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.Selain itu, dalam Pasal 97 ayat (3) KUHAP diatur bahwa permintaan rehabilitasi tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan.Baca juga: Seluk Belik Praperadilan: Dari Objek Hingga Upaya HukumnyaCara Memperoleh Rehabilitasi bagi Korban Salah TangkapSebagaimana telah kami jelaskan di atas, pemulihan harkat dan martabat seorang tersangka atau terdakwa yang salah tangkap dilakukan dengan pemberian rehabilitasi. Rehabilitasi dapat diberikan melalui putusan pengadilan ataupun dalam bentuk penetapan.Rehabilitasi bagi terdakwa diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan diatur dalam Pasal 97 ayat (2) KUHAP sebagai berikut:Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).Amar putusan pengadilan mengenai rehabilitasi berbunyi “Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.”[1]Apabila dalam amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut tidak sekaligus dicantumkan tentang pemberian rehabilitasinya, maka berdasarkan SEMA 11/1985, yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkaranya dalam tingkat pertama.[2] Pengadilan Negeri setelah menerima permohonan itu kemudian memberikan rehabilitasi yang diminta orang tersebut yang dituangkan dalam bentuk penetapan.[3]Dengan demikian, jika dalam amar putusan telah dicantumkan mengenai pemberian rehabilitasi, maka harkat martabat terdakwa telah dipulihkan melalui putusan tersebut. Namun, jika dalam dalam amar putusan tidak dicantumkan mengenai pemberian rehabilitasi, yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkaranya di tingkat pertama.Adapun, permintaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud Pasal 97 ayat (3) KUHAP diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada pengadilan yang berwenang, selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari setelah putusan mengenai sah tidaknya penangkapan atau penahanan diberitahukan kepada pemohon.[4]Jika permintaan rehabilitasi diajukan bersama-sama dengan permintaan mengenai sah tidaknya penangkapan atau penahanan, maka penetapan tentang rehabilitasi dicantumkan sekaligus dengan penetapan sah tidaknya penangkapan atau penahanan tersebut.[5]Amar penetapan dari praperadilan mengenai rehabilitasi berbunyi “Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.”[6]Mengenai prosedur rehabilitasi bagi tersangka dan terdakwa, dapat Anda simak juga di dalam artikel Syarat dan Prosedur Rehabilitasi bagi Tersangka dan Terdakwa.Prosedur Memperoleh Ganti Kerugian bagi Korban Salah TangkapSelain rehabilitasi, berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (1) KUHAP yang telah kami uraikan di atas, tersangka atau terdakwa berhak mengajukan tuntutan ganti kerugian berupa imbalan sejumlah uang. Tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.[7]Adapun besar ganti kerugian yang dapat diperoleh oleh tersangka atau terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 PP 92/2015 sebagai berikut:Besarnya ganti kerugian berdasarkan bagi seorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan serta Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp500 ribu dan paling banyak Rp100 juta.Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp25 juta dan paling banyak Rp300 juta.Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp600 juta.Adapun, jangka waktu pengajuan tuntutan ganti kerugian diatur dalam Pasal 7 PP 92/2015 sebagai berikut:(1) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima.(2) Dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b KUHAP, maka jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari saat tanggal pemberitahuan penetapan praperadilan.Dengan demikian, terdakwa hanya dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian dalam waktu 3 bulan sejak tanggal petikan putusan atau salinan putusan pengadilan yang telah inkracht diterima.Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.Dasar Hukum:Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kemudian diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 1985 tentang Permohonan Rehabilitasi dari Terdakwa yang Dibebaskan atau Dilepas dari Segala Tuntutan Hukum.[1] Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (“PP 27/1983”)[2] Angka 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 1985 tentang Permohonan Rehabilitasi dari Terdakwa yang Dibebaskan atau Dilepas dari Segala Tuntutan Hukum (“SEMA 11/1985”)[3] Angka 3 SEMA 11/1985[4] Pasal 12 PP 27/1983[5] Penjelasan Pasal 12 PP 27/1983[6] Pasal 14 ayat (2) PP 27/1983[7] Pasal 95 ayat (3) KUHAPTagsacara peradilanhukumonlineonlinehukumkorbansalah tangkaprehabilitasiganti kerugianpidana

Belakangan ini ramai pemberitaan mengenai penangkapan Pegi sebagai DPO pelaku pembunuhan Vina Cirebon. Saya tertarik pada opini publik yang banyak menyatakan bahwa Pegi adalah korban salah tangkap dan Pegi mengaku berani mati mengaku bukan dia yang membunuh Vina. Jika nantinya Hakim memutus Pegi bebas tidak bersalah, bagaimana cara memulihkan harkat martabatnya sebagai korban salah tangkap? Apakah dengan putusan Hakim itu dengan sendirinya harkat martabat Pegi sudah dipulihkan? Apakah dengan putusan tersebut, Pegi bisa mengajukan ganti kerugian atas segala yang diderita selama di penjara? Batas waktu untuk mengajukan ganti kerugian dan tuntutan balik setelah putusan berapa lama?

Menurut KUHAP rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Dengan demikian, pemulihan harkat dan martabat seorang tersangka atau terdakwa korban salah tangkap dapat diberikan rehabilitasi melalui putusan pengadilan ataupun dalam bentuk penetapan. Selain itu, terdakwa juga berhak untuk mengajukan ganti kerugian jika terjadi salah tangkap. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 2022Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 2022Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-memperoleh-rehabilitasi-bagi-korban-salah-tangkap-lt5066ffd3ad132/

Cara Memperoleh Rehabilitasi bagi Korban Salah Tangkap

pages/11/page-4.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul _Rehabilitasi dan Ganti Kerugian Bagi Korban Salah Tangkap_ yang dibuat oleh** [**Rusti Margareth Sibuea, S.H.**](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/lembaga-bantuan-hukum-mawar-saron-lt4ddc7a184bdfe/rusti-margareth-sibuea--sh-lt599d3a437aed6/)**, dan pertama kali dipublikasikan pada 28 September 2018.** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**.** ### **Hak-hak Korban Salah Tangkap** Terhadap tersangka atau terdakwa yang salah tangkap, maka setidaknya terdapat dua hak yang dimiliki, yaitu ganti kerugian dan rehabilitasi. 1. **Ganti Kerugian** Menurut **Pasal 1 angka 22 [KUHAP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/undangundang-nomor-8-tahun-1981/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHAP)**, ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa **imbalan sejumlah uang karena ditangkap**, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Apabila tersangka atau terdakwa diproses hukum tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, maka ia berhak menuntut ganti kerugian berupa imbalan sejumlah uang. Hal tersebut ditegaskan kembali dalam **Pasal 95 ayat (1) KUHAP** sebagai berikut: _Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut **ganti kerugian** karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan._ 2. **Rehabilitasi** Selain ganti kerugian, tersangka atau terdakwa juga berhak untuk mendapatkan rehabilitasi. **Pasal 1 angka 23 KUHAP** mendefinisikan rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat **pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya** yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Rehabilitasi berhak mendapat rehabilitasi apabila nantinya yang bersangkutan diputus bebas atau lepas dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap _(inkracht)_. Hal ini diatur di dalam **Pasal 97 ayat (1) KUHAP** yang berbunyi: **_Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas_**_**atau diputus lepas** dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap._ Selain itu, dalam **Pasal 97 ayat (3) KUHAP** diatur bahwa permintaan **rehabilitasi tersangka atas penangkapan** atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau **kekeliruan mengenai orang** atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri **diputus oleh hakim praperadilan**. Baca juga: **[Seluk Belik Praperadilan: Dari Objek Hingga Upaya Hukumnya](https://www.hukumonline.com/klinik/a/seluk-beluk-praperadilan-cl7035?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=praperadilan)** ### **Cara Memperoleh Rehabilitasi bagi Korban Salah Tangkap** Sebagaimana telah kami jelaskan di atas, pemulihan harkat dan martabat seorang tersangka atau terdakwa yang salah tangkap dilakukan dengan pemberian rehabilitasi. Rehabilitasi dapat diberikan melalui putusan pengadilan ataupun dalam bentuk penetapan. Rehabilitasi bagi terdakwa diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan diatur dalam **Pasal 97 ayat (2) KUHAP** sebagai berikut: _Rehabilitasi tersebut diberikan dan **dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)._ Amar putusan pengadilan mengenai rehabilitasi berbunyi “_Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.”[**\[1\]**](#_ftn1)_ Apabila dalam amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut tidak sekaligus dicantumkan tentang pemberian rehabilitasinya, maka berdasarkan [**SEMA 11/1985**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19659/surat-edaran-mahkamah-agung-nomor-11-tahun-1985/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=sema_11_1985), yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkaranya dalam tingkat pertama_._[\[2\]](#_ftn2) Pengadilan Negeri setelah menerima permohonan itu kemudian memberikan rehabilitasi yang diminta orang tersebut yang dituangkan dalam bentuk penetapan.[\[3\]](#_ftn3) Dengan demikian, jika dalam amar putusan telah dicantumkan mengenai pemberian rehabilitasi, maka harkat martabat terdakwa telah dipulihkan melalui putusan tersebut. Namun, jika dalam dalam amar putusan tidak dicantumkan mengenai pemberian rehabilitasi, yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkaranya di tingkat pertama. Adapun, permintaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud Pasal 97 ayat (3) KUHAP **diajukan oleh tersangka**, keluarga atau kuasanya kepada pengadilan yang berwenang, selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari setelah putusan mengenai sah tidaknya penangkapan atau penahanan diberitahukan kepada pemohon.[\[4\]](#_ftn4) Jika permintaan rehabilitasi diajukan bersama-sama dengan permintaan mengenai sah tidaknya penangkapan atau penahanan, maka penetapan tentang rehabilitasi dicantumkan sekaligus dengan penetapan sah tidaknya penangkapan atau penahanan tersebut.[\[5\]](#_ftn5) Amar penetapan dari praperadilan mengenai rehabilitasi berbunyi “_Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.”[**\[6\]**](#_ftn6)_ Mengenai prosedur rehabilitasi bagi tersangka dan terdakwa, dapat Anda simak juga di dalam artikel **[Syarat dan Prosedur Rehabilitasi bagi Tersangka dan Terdakwa](https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-dan-prosedur-rehabilitasi-bagi-tersangka-dan-terdakwa-lt4c43fc1d59dc8/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=rehabilitasi)**. ### **Prosedur Memperoleh Ganti Kerugian bagi Korban Salah Tangkap** Selain rehabilitasi, berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (1) KUHAP yang telah kami uraikan di atas, tersangka atau terdakwa berhak mengajukan tuntutan ganti kerugian berupa imbalan sejumlah uang. Tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.[\[7\]](#_ftn7) Adapun besar ganti kerugian yang dapat diperoleh oleh tersangka atau terdakwa berdasarkan ketentuan **Pasal 9 [PP 92/2015](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5672586e72654?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_92_2015)** sebagai berikut: 1. Besarnya ganti kerugian berdasarkan bagi seorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan serta Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp500 ribu dan paling banyak Rp100 juta. 2. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp25 juta dan paling banyak Rp300 juta. 3. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp600 juta. Adapun, jangka waktu pengajuan tuntutan ganti kerugian diatur dalam **Pasal 7 PP 92/2015** sebagai berikut: _(1) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama **3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima**._ _(2) Dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b KUHAP, maka jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari saat tanggal pemberitahuan penetapan praperadilan._ Dengan demikian, terdakwa hanya dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian dalam waktu 3 bulan sejak tanggal petikan putusan atau salinan putusan pengadilan yang telah _inkracht_ diterima. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum: 1. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/undangundang-nomor-8-tahun-1981/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHAP); 2. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2854/peraturan-pemerintah-nomor-27-tahun-1983/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_27_1983) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c6e323cc8dab?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_58_2010) kemudian diubah kedua kalinya dengan [Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5672586e72654?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_92_2015); 3. [Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 1985 tentang Permohonan Rehabilitasi dari Terdakwa yang Dibebaskan atau Dilepas dari Segala Tuntutan Hukum](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19659/surat-edaran-mahkamah-agung-nomor-11-tahun-1985/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=sema_11_1985). [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 14 ayat (1) [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2854/peraturan-pemerintah-nomor-27-tahun-1983/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_27_1983) (“PP 27/1983”) [\[2\]](#_ftnref2) Angka 2 [Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 1985 tentang Permohonan Rehabilitasi dari Terdakwa yang Dibebaskan atau Dilepas dari Segala Tuntutan Hukum](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19659/surat-edaran-mahkamah-agung-nomor-11-tahun-1985/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=sema_11_1985) (“SEMA 11/1985”) [\[3\]](#_ftnref3) Angka 3 SEMA 11/1985 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 12 PP 27/1983 [\[5\]](#_ftnref5) Penjelasan Pasal 12 PP 27/1983 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 14 ayat (2) PP 27/1983 [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 95 ayat (3) KUHAP Tags ---- [acara peradilan](/tag/acara-peradilan) [hukumonline](/tag/hukumonline) [online](/tag/online) [hukum](/tag/hukum) [korban](/tag/korban) [salah tangkap](/tag/salah-tangkap) [rehabilitasi](/tag/rehabilitasi) [ganti kerugian](/tag/ganti-kerugian) [pidana](/tag/pidana)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan AndaArtikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Untuk menjawab pertanyaan Anda, perlu diketahui bahwa pada kasus tersebut, kita dapat merujuk pada KUHP lama yang pada saat artikel ini diterbitkan masih berlaku, UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku terhitung 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[1] yaitu tahun 2026, atau UU PKDRT.Pembunuhan Berencana dalam KUHPBelajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Berdasarkan kasus polwan bakar suami hingga tewas, sang istri (polwan) disebut sempat membeli bensin eceran dan menyiapkan borgol sebelum akhirnya membakar suaminya. Namun, kami memiliki keterbatasan informasi apakah sang istri dari awal menginginkan terjadinya peristiwa pembakaran yang berakibat pada tewasnya suami? Walau demikian, menurut hemat kami jika istri terbukti telah merencanakan pembakaran dan menginginkan terjadinya peristiwa pembakaran yang berakibat pada tewasnya suami, ia berpotensi dijerat pasal pembunuhan berencana sebagai berikut.Pasal 340 KUHPPasal 459 UU 1/2023Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.Setiap orang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun.Dari bunyi pasal di atas, unsur tindak pidana pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP maupun Pasal 459 UU 1/2023 adalah:[2]Barangsiapa atau setiap orang, adalah subjek hukum di mana subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah naturlijk person, yaitu manusia.Dengan sengaja, adalah pelaku memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu yang telah diatur dalam perundang-undangan yang didorong oleh pemenuhan nafsu (motif).Dengan rencana lebih dahulu, artinya terdapat waktu jeda antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan secara sistematis terlebih dahulu lalu baru diikuti dengan tindakannya;Merampas nyawa orang lain.Penjelasan selengkapnya mengenai pasal pembunuhan berencana dapat Anda baca dalam Pasal 340 KUHP: Pembunuhan Berencana dan Unsurnya.Lebih lanjut, menurut Adami Chazawi sebagaimana disarikan dalam Pandangan Para Ahli tentang Unsur Perencanaan dalam Kasus Pembunuhan Berencana, unsur utama dalam pembunuhan berencana adalah unsur perencanaan. Pada dasarnya, ada tiga syarat yang harus dipenuhi dalam unsur perencanaan. Pertama, pelaku memutuskan kehendak membunuh dalam keadaan tenang, tidak tergesa-gesa, tidak dalam keadaan emosi yang tinggi. Kedua, adanya waktu yang cukup dari timbulnya kehendak hingga pelaksanaan kehendak. Ketiga, melaksanakan perbuatannya dalam suasana tenang.Kemudian berkaitan dengan unsur kesengajaan, kesengajaan adalah ketika suatu niat diwujudkan dalam suatu perbuatan.[3]Lalu, sebagaimana dijelaskan dalam artikel Suami Tusuk Istri dengan Sikat Gigi Hingga Tewas, KDRT atau Pembunuhan?, teori kesengajaan (opzet) yang dikemukakan oleh J.E. Jonkers dalam Handbook van het Nederlandsch-Indische Strafrecht menunjukkan bahwa hukum pidana mengenakan 3 gradasi opzet, yaitu:Opzet als oogmerk, yaitu kesengajaan yang memang ditujukan terhadap orang yang dimaksud. Contohnya: A Menganiaya B karena sakit hati telah dihina.Opzet bij noodzakelijkheld of zekerbewustzijn, yaitu kesengajaan yang secara pasti diketahui oleh pelakunya bahwa kesengajaan itu mempunyai akibat sampian, Contohnya: Orang yang meledakan kapal untuk mengklaim asuransi, tetapi akibat ledakan tersebut orang-orang yang ada dalam kapal turut meninggal.Opzet bij mogelijkheidsbewustzijn atau voorwadelijk opzet, yaitu kesengajaan yang mungkin menyebabkan akibat samping atau kesengajaan bersyarat. Contohnya: A mengirim kue beracun kepada B, tetapi yang memakan kue beracun tersebut adalah C yang tinggal satu rumah dengan B.Baca juga: Unsur-unsur dalam Pasal Pembunuhan BerencanaKDRT yang Mengakibatkan KematianSelanjutnya, apa itu KDRT? Pasal 1 angka 1 UU PKDRT mendefinisikan KDRT atau Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.Pada dasarnya, setiap orang dilarang melakukan KDRT terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:[4]kekerasan fisik;kekerasan psikis;kekerasan seksual; ataupenelantaran rumah tangga.Menjawab pertanyaan Anda, polwan yang bakar suami dapat dijerat Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT, yaitu setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dan mengakibatkan matinya korban, ia dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp45 juta.Sebagai informasi, terhadap keberadaan Pasal 340 KUHP, Pasal 459 UU 1/2023, dan Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT dapat diterapkan asas atau doktrin lex specialis derogat legi generali, yang artinya hukum khusus menyampingkan hukum umum.[5] Dalam kasus hukum pidana, terdapat tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP, dan tindak pidana khusus yang pengaturan hukumnya berada di luar KUHP. Menyambung kasus hukum yang Anda tanyakan, tindak pidana khusus dalam kasus polwan bakar suami hingga tewas diatur dalam UU PKDRT, karena UU PKDRT memiliki karakteristik unsur yang lebih spesifik dibandingkan KUHP atau UU 1/2023.Walau demikian, dalam praktiknya penyidik dapat mengenakan pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur pencurian sebagaimana diatur dalam KUHP dan UU 1/2023 serta UU PKDRT. Artinya, jika unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi, penyidik dapat menggunakan pasal-pasal tersebut.Contoh PutusanUntuk mempermudah pemahaman Anda, kami akan berikan contoh Putusan PN SOASIU Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Sos. Dalam putusan tersebut, terjadi pembakaran terhadap seorang istri (korban) yang dilakukan oleh suami (terdakwa). Cekcok yang terjadi antara terdakwa dengan korban karena cemburu, berakhir pada terdakwa menuangkan bensin ke lantai kemudian mendorong korban hingga jatuh ke lantai, dan terdakwa menyalakan korek api sehingga api langsung menyambar bensin dan membakar korban. Ketika korban dibawa ke rumah sakit, nyawa korban sudah tidak tertolong (hal. 3-6).Atas tindakannya, terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban” berdasarkan Pasal 44 ayat (3) UU 23/2004. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun. (hal. 31)Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PidanaUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum PidanaUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah TanggaPUTUSANPutusan PN SOASIU Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Sos.REFERENSIAlbert Aries. Hukum Pidana Indonesia Menurut KUHP Lama & KUHP Baru Dilengkapi dengan Asas, Yurisprudensi & Postulat Latin. Depok: RajaGrafindo Persada, 2024;J.E. Jonkers. Handboek van het Nederlandsch-Indische Strafrecht. Leiden: E.J. Brill, 1946;Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2002;Shinta Agustina. Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Sistem Peradilan Pidana. Jurnal Masalah-Masalah Hukum FH Universitas Diponegoro, Vol 44, No. 4, 2015.[1] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana[2] Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hal. 62[3] Albert Aries. Hukum Pidana Indonesia Menurut KUHP Lama & KUHP Baru Dilengkapi dengan Asas, Yurisprudensi & Postulat Latin. Depok: RajaGrafindo Persada, 2024, hal. 145[4] Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga[5] Shinta Agustina. Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Sistem Peradilan Pidana. Jurnal Masalah-Masalah Hukum FH Universitas Diponegoro, Vol 44, No. 4, 2015, hal. 504Tagspolisikebakaransuamiistripembunuhan

Belakangan ini viral berita polwan bakar suami hingga tewas. Menurut berita yang beredar, sang istri yang bekerja sebagai polwan marah kepada suaminya yang juga polisi. Pasalnya, korban (suami) sering menghabiskan uang untuk bermain judi online, sehingga sang istri marah. Dalam kasus ini, sang istri disebut sempat membeli bensin eceran dan menyiapkan borgol sebelum membakar suaminya. Ketika dirumah, istri memborgol tangan suaminya yang dikaitkan ke tangga. Lalu, istri menyiramkan bensin ke sekujur tubuh suaminya. Setelah itu, sang istri menyalakan korek dan membakar suaminya. Nyawa sang suami tidak tertolong karena menderita luka bakar 96%. Pertanyaan saya, apa jerat pidana bagi polwan yang bakar suami hingga tewas? Apakah polwan yang bakar suami hingga tewas dikenakan pasal dalam KUHP atau UU PKDRT?

Dalam kasus istri/polwan bakar suami hingga tewas, jika istri terbukti telah merencanakan pembakaran dan menginginkan terjadinya peristiwa pembakaran yang berakibat pada tewasnya suami, ia berpotensi dijerat pasal pembunuhan berencana dalam KUHP lama atau UU 1/2023 yang berlaku tahun 2026. Namun, sang istri juga berpotensi dijerat pasal dalam UU PKDRT tentang orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dan mengakibatkan matinya korban. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca pada ulasan di bawah ini.   Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 2023Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku27 Des 2022Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 2023Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku27 Des 2022Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/polwan-bakar-suami-hingga-tewas-ini-ancaman-pidananya-lt66682eff1c5b4/

Polwan Bakar Suami Hingga Tewas, Ini Ancaman Pidananya

pages/11/page-5.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda **Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. Untuk menjawab pertanyaan Anda, perlu diketahui bahwa pada kasus tersebut, kita dapat merujuk pada **[KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/nprt/38/wetboek-van-strafrecht-\(wvs\)-kitab-undang-undang-hukum-pidana-\(kuhp\)?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP)** lama yang pada saat artikel ini diterbitkan masih berlaku, **[UU 1/2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023)** tentang KUHP baru yang berlaku terhitung 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[\[1\]](#_ftn1) yaitu tahun 2026, atau **[UU PKDRT](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19748/undangundang-nomor-23-tahun-2004/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_23_2004)**. ### **Pembunuhan Berencana dalam KUHP** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Berdasarkan kasus polwan bakar suami hingga tewas, sang istri (polwan) disebut **sempat membeli bensin eceran dan menyiapkan borgol sebelum akhirnya membakar suaminya**. Namun, kami memiliki keterbatasan informasi apakah sang istri dari awal menginginkan terjadinya peristiwa pembakaran yang berakibat pada tewasnya suami? Walau demikian, menurut hemat kami jika istri terbukti telah merencanakan pembakaran dan menginginkan terjadinya peristiwa pembakaran yang berakibat pada tewasnya suami, ia berpotensi dijerat **pasal pembunuhan berencana** sebagai berikut. **Pasal 340 KUHP** **Pasal 459 UU 1/2023** Barang siapa **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, diancam dengan **pembunuhan dengan rencana**, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Setiap orang **dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, dipidana karena **pembunuhan berencana**, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Dari bunyi pasal di atas, unsur tindak pidana pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP maupun Pasal 459 UU 1/2023 adalah:[\[2\]](#_ftn2) 1. Barangsiapa atau setiap orang, adalah subjek hukum di mana subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah _naturlijk person_, yaitu manusia. 2. Dengan sengaja, adalah pelaku memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu yang telah diatur dalam perundang-undangan yang didorong oleh pemenuhan nafsu (motif). 3. Dengan rencana lebih dahulu, artinya terdapat waktu jeda antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan secara sistematis terlebih dahulu lalu baru diikuti dengan tindakannya; 4. Merampas nyawa orang lain. Penjelasan selengkapnya mengenai pasal pembunuhan berencana dapat Anda baca dalam **[Pasal 340 KUHP: Pembunuhan Berencana dan Unsurnya](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-340-kuhp-pembunuhan-berencana-dan-unsurnya-lt656d9e0860c6a/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pasal_340_kuhp)**. Lebih lanjut, menurut **Adami Chazawi** sebagaimana disarikan dalam **[Pandangan Para Ahli tentang Unsur Perencanaan dalam Kasus Pembunuhan Berencana](https://www.hukumonline.com/stories/article/lt6314354d9b484/pandangan-para-ahli-tentang-unsur-perencanaan-dalam-kasus-pembunuhan-berencana?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pembunuhan_berencana)**, unsur utama dalam pembunuhan berencana adalah **unsur perencanaan**. Pada dasarnya, ada tiga syarat yang harus dipenuhi dalam unsur perencanaan. _Pertama_, pelaku memutuskan kehendak membunuh dalam keadaan tenang, tidak tergesa-gesa, tidak dalam keadaan emosi yang tinggi. _Kedua_, adanya waktu yang cukup dari timbulnya kehendak hingga pelaksanaan kehendak. _Ketiga_, melaksanakan perbuatannya dalam suasana tenang. Kemudian berkaitan dengan unsur kesengajaan, **kesengajaan** adalah ketika suatu niat diwujudkan dalam suatu perbuatan.[\[3\]](#_ftn3) Lalu, sebagaimana dijelaskan dalam artikel **[Suami Tusuk Istri dengan Sikat Gigi Hingga Tewas, KDRT atau Pembunuhan?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/suami-tusuk-istri-dengan-sikat-gigi-hingga-tewas-kdrt-atau-pembunuhan-lt6641f4741509b/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=suami_bunuh_istri_dengan_sikat_gigi)**, teori kesengajaan (_opzet_) yang dikemukakan oleh **J.E. Jonkers** dalam _Handbook van het Nederlandsch-Indische Strafrecht_ menunjukkan bahwa hukum pidana mengenakan 3 gradasi _opzet_, yaitu: 1. _Opzet als oogmerk_, yaitu kesengajaan yang memang ditujukan terhadap orang yang dimaksud. Contohnya: A Menganiaya B karena sakit hati telah dihina. 2. _Opzet bij noodzakelijkheld of zekerbewustzijn_, yaitu kesengajaan yang secara pasti diketahui oleh pelakunya bahwa kesengajaan itu mempunyai akibat sampian, Contohnya: Orang yang meledakan kapal untuk mengklaim asuransi, tetapi akibat ledakan tersebut orang-orang yang ada dalam kapal turut meninggal. 3. _Opzet bij mogelijkheidsbewustzijn_ atau _voorwadelijk opzet_, yaitu kesengajaan yang mungkin menyebabkan akibat samping atau kesengajaan bersyarat. Contohnya: A mengirim kue beracun kepada B, tetapi yang memakan kue beracun tersebut adalah C yang tinggal satu rumah dengan B. Baca juga: **[Unsur-unsur dalam Pasal Pembunuhan Berencana](https://www.hukumonline.com/klinik/a/unsur-pasal-pembunuhan-berencana-lt50c499dabb15c/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=unsur_pasal_pembunuhan_berencana?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=unsur_pasal_pembunuhan_berencana)** ### **KDRT yang Mengakibatkan Kematian** Selanjutnya, apa itu KDRT? **Pasal 1 angka 1 UU PKDRT** mendefinisikan **KDRT** atau **Kekerasan dalam Rumah Tangga** adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Pada dasarnya, setiap orang dilarang melakukan KDRT terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:[\[4\]](#_ftn4) 1. **kekerasan fisik**; 2. kekerasan psikis; 3. kekerasan seksual; atau 4. penelantaran rumah tangga. Menjawab pertanyaan Anda, polwan yang bakar suami dapat dijerat **Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT**, yaitu setiap orang yang **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dan mengakibatkan matinya korban**, ia dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp45 juta. Sebagai informasi, terhadap keberadaan Pasal 340 KUHP, Pasal 459 UU 1/2023, dan Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT dapat diterapkan asas atau doktrin _**[lex specialis derogat legi generali](https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-asas-hukum--ilex-superior-i--ilex-specialis-i--dan-ilex-posterior-i-beserta-contohnya-cl6806/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=3_asas_hukum_lex)**_, yang artinya hukum khusus menyampingkan hukum umum.[\[5\]](#_ftn5) Dalam kasus hukum pidana, terdapat tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP, dan tindak pidana khusus yang pengaturan hukumnya berada di luar KUHP. Menyambung kasus hukum yang Anda tanyakan, tindak pidana khusus dalam kasus polwan bakar suami hingga tewas diatur dalam UU PKDRT, karena UU PKDRT memiliki karakteristik unsur yang lebih spesifik dibandingkan KUHP atau UU 1/2023. Walau demikian, dalam praktiknya penyidik dapat mengenakan pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur pencurian sebagaimana diatur dalam KUHP dan UU 1/2023 serta UU PKDRT. Artinya, jika unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi, penyidik dapat menggunakan pasal-pasal tersebut. ### **Contoh Putusan** Untuk mempermudah pemahaman Anda, kami akan berikan contoh **[Putusan PN SOASIU Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Sos](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebc1b2b505c8acc0ff303835313235.html)**. Dalam putusan tersebut, terjadi pembakaran terhadap seorang istri (korban) yang dilakukan oleh suami (terdakwa). Cekcok yang terjadi antara terdakwa dengan korban karena cemburu, berakhir pada terdakwa menuangkan bensin ke lantai kemudian mendorong korban hingga jatuh ke lantai, dan terdakwa menyalakan korek api sehingga api langsung menyambar bensin dan membakar korban. Ketika korban dibawa ke rumah sakit, nyawa korban sudah tidak tertolong (hal. 3-6). Atas tindakannya, terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban” berdasarkan Pasal 44 ayat (3) UU 23/2004. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun. (hal. 31) Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19748/undangundang-nomor-23-tahun-2004?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_23_2004) PUTUSAN ------- [Putusan PN SOASIU Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Sos](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebc1b2b505c8acc0ff303835313235.html). REFERENSI --------- 1. Albert Aries. _Hukum Pidana Indonesia Menurut KUHP Lama & KUHP Baru Dilengkapi dengan Asas, Yurisprudensi & Postulat Latin_. Depok: RajaGrafindo Persada, 2024; 2. J.E. Jonkers. _Handboek van het Nederlandsch-Indische Strafrecht_. Leiden: E.J. Brill, 1946; 3. Moeljatno. _Asas-Asas Hukum Pidana_. Jakarta: Rineka Cipta, 2002; 4. Shinta Agustina. _Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Sistem Peradilan Pidana_. Jurnal Masalah-Masalah Hukum FH Universitas Diponegoro, Vol 44, No. 4, 2015. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 624 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru) [\[2\]](#_ftnref2) Moeljatno. _Asas-Asas Hukum Pidana_. Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hal. 62 [\[3\]](#_ftnref3) Albert Aries. _Hukum Pidana Indonesia Menurut KUHP Lama & KUHP Baru Dilengkapi dengan Asas, Yurisprudensi & Postulat Latin_. Depok: RajaGrafindo Persada, 2024, hal. 145 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 5 Undang-Undang [Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19748/undangundang-nomor-23-tahun-2004/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_23_2004) [\[5\]](#_ftnref5) Shinta Agustina. _Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Sistem Peradilan Pidana_. Jurnal Masalah-Masalah Hukum FH Universitas Diponegoro, Vol 44, No. 4, 2015, hal. 504 Tags ---- [polisi](/tag/polisi) [kebakaran](/tag/kebakaran) [suami](/tag/suami) [istri](/tag/istri) [pembunuhan](/tag/pembunuhan)