Datasets:

biznetgio

/

indonesia-law-qa-embeddings

like 1

Follow

Biznet Gio Nusantara 2

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. Tanggung Jawab Corporate GuaranteeKLINIK TERKAITYang Harus Diperhatikan Jika Perusahaan Ingin Memberikan Corporate Guarantee08 Mei 2023Pemberian Corporate Guarantee oleh PT, Perlukah Persetujuan RUPS?19 Apr 2022Orang Dinyatakan Pailit, Ini Akibat Hukum Hingga ke Hartanya17 Feb 2022Bisakah Bank Mengeksekusi Objek Jaminan yang Telah Dijual?28 Agt 2019Konsep penanggungan secara umum dapat Anda lihat dalam Pasal 1820 KUH Perdata yang menyatakan:Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang lain sendiri tidak memenuhnya.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Dalam praktiknya, yang dimaksud pihak ketiga ini bisa berupa perseorangan (personal guarantee) maupun badan hukum (corporate guarantee).Baca juga: Mengenal Jaminan Perorangan, Corporate Guarantee, dan Bank GaransiSi penanggung juga memiliki hak istimewa untuk menuntut agar harta benda debitur harus pertama kali disita dan dijual untuk melunasi utangnya. Apabila dari penjualan harta milik debitur yang dijual tidak mencukupi untuk melunasi utang, baru kemudian penanggung yang akan melunasinya.[1]Akan tetapi, hak istimewa tersebut dapat dilepaskan oleh penanggung dalam perjanjian penjaminan, sehingga penanggung tidak dapat menuntut supaya benda-benda si berutang (debitur) terlebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya.[2]Konsekuensi hukum dari pelepasan hak istimewa yang dilakukan oleh penanggung mengakibatkan ia secara tidak langsung mengambil peran sebagai debitur dan menyatakan kesediaannya untuk tanggung renteng dengan debitur utama untuk melunasi utang.Oleh karenanya, penanggung yang melepaskan hak istimewa dapat dipailitkan dengan adanya putusan pengadilan niaga. Kreditur Pemegang Corporate Guarantee, Konkuren atau Separatis?Menjawab pertanyaan Anda, terkait piutang yang dijamin dengan corporate guarantee yang ternyata di kemudian hari dinyatakan pailit, kami berpendapat kedudukan kreditur tersebut adalah kreditur konkuren.Mengapa kreditur konkuren dan bukan kreditur separatis? Karena kreditur hanya memegang jaminan berupa corporate guarantee, bukan seperti kreditur separatis yang memegang hak jaminan kebendaan.Lantas, bagaimana proses pemberesan harta pailit untuk kreditur konkuren tersebut? Anda dapat menyelami lebih lanjut ulasan selengkapnya ke dalam kedua artikel berikut:Cara Bagi Harta Pailit Menurut Asas Pari Passu Prorata ParteAdakah Aturan Besaran Harta Pailit bagi Kreditur Konkuren? Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum Perdata.[1] Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”)[2] Pasal 1832 ayat (1) KUH PerdataTagsharta pailitkepailitankrediturkreditur konkuren

Kreditur dengan jaminan berupa corporate guarantee ini nantinya menjadi kreditur konkuren atau kreditur separatis dalam hukum kepailitan? Mohon pencerahannya.

Pada prinsipnya, konsep umum penanggungan dengan corporate guarantee ini merujuk pada Pasal 1820 KUH Perdata. Adapun dalam pasal tersebut, yang dimaksud pihak ketiga bisa berupa corporate guarantee maupun perorangan. Menjawab pertanyaan Anda, kami berpendapat, karena kreditur pemegang corporate guarantee ini bukanlah pemegang hak jaminan kebendaan (kreditur separatis), maka kreditur pemegang corporate guarantee adalah kreditur konkuren.   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Yang Harus Diperhatikan Jika Perusahaan Ingin Memberikan Corporate Guarantee08 Mei 2023Pemberian Corporate Guarantee oleh PT, Perlukah Persetujuan RUPS?19 Apr 2022Orang Dinyatakan Pailit, Ini Akibat Hukum Hingga ke Hartanya17 Feb 2022Bisakah Bank Mengeksekusi Objek Jaminan yang Telah Dijual?28 Agt 2019Yang Harus Diperhatikan Jika Perusahaan Ingin Memberikan Corporate Guarantee08 Mei 2023Pemberian Corporate Guarantee oleh PT, Perlukah Persetujuan RUPS?19 Apr 2022Orang Dinyatakan Pailit, Ini Akibat Hukum Hingga ke Hartanya17 Feb 2022Bisakah Bank Mengeksekusi Objek Jaminan yang Telah Dijual?28 Agt 2019Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/kreditur-pemegang-icorporate-guarantee-i--konkuren-atau-separatis-lt6284932edfd45/

Kreditur Pemegang Corporate Guarantee, Konkuren atau Separatis?

pages/225/page-7.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### **Tanggung Jawab _Corporate Guarantee_** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Yang Harus Diperhatikan Jika Perusahaan Ingin Memberikan Corporate Guarantee ](/klinik/a/yang-harus-diperhatikan-jika-perusahaan-ingin-memberikan-corporate-guarantee-lt50b2e7638f45b/)  08 Mei 2023 [ #### Pemberian _Corporate Guarantee_ oleh PT, Perlukah Persetujuan RUPS? ](/klinik/a/pemberian-icorporate-guarantee-i-oleh-pt--perlukah-persetujuan-rups-cl4153/)  19 Apr 2022 [ #### Orang Dinyatakan Pailit, Ini Akibat Hukum Hingga ke Hartanya ](/klinik/a/orang-dinyatakan-pailit--ini-akibat-hukum-hingga-ke-hartanya-lt6087be4f1d5d3/)  17 Feb 2022 [ #### Bisakah Bank Mengeksekusi Objek Jaminan yang Telah Dijual? ](/klinik/a/bisakah-bank-mengeksekusi-objek-jaminan-yang-telah-dijual-lt5d5ce0d5cf978/)  28 Agt 2019 [](#!) Konsep penanggungan secara umum dapat Anda lihat dalam **Pasal 1820 [KUH Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata)** yang menyatakan: _Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang **pihak ketiga**, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang lain sendiri tidak memenuhnya._ Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Dalam praktiknya, yang dimaksud pihak ketiga ini bisa berupa perseorangan (_personal guarantee_) maupun badan hukum (_corporate guarantee_). Baca juga: **[Mengenal Jaminan Perorangan, _Corporate Guarantee_, dan Bank Garansi](https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-jaminan-perorangan--icorporate-guarantee-i--dan-bank-garansi-lt519d0870c12f3?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=jaminan_perorangan_bank)** Si penanggung juga memiliki hak istimewa untuk menuntut agar harta benda debitur harus pertama kali disita dan dijual untuk melunasi utangnya. Apabila dari penjualan harta milik debitur yang dijual tidak mencukupi untuk melunasi utang, baru kemudian penanggung yang akan melunasinya.[\[1\]](#_ftn1) Akan tetapi, hak istimewa tersebut dapat dilepaskan oleh penanggung dalam perjanjian penjaminan, sehingga penanggung tidak dapat menuntut supaya benda-benda si berutang (debitur) terlebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya.[\[2\]](#_ftn2) Konsekuensi hukum dari pelepasan hak istimewa yang dilakukan oleh penanggung mengakibatkan ia secara tidak langsung mengambil peran sebagai debitur dan menyatakan kesediaannya untuk tanggung renteng dengan debitur utama untuk melunasi utang. Oleh karenanya, penanggung yang melepaskan hak istimewa dapat dipailitkan dengan adanya putusan pengadilan niaga. ### **Kreditur Pemegang _Corporate Guarantee_, Konkuren atau Separatis?** Menjawab pertanyaan Anda, terkait piutang yang dijamin dengan _corporate guarantee_ yang ternyata di kemudian hari dinyatakan pailit, kami berpendapat kedudukan kreditur tersebut adalah **kreditur konkuren**. Mengapa kreditur konkuren dan bukan kreditur separatis? Karena kreditur hanya memegang jaminan berupa _corporate guarantee_, bukan seperti kreditur separatis yang memegang hak jaminan kebendaan. Lantas, bagaimana proses pemberesan harta pailit untuk kreditur konkuren tersebut? Anda dapat menyelami lebih lanjut ulasan selengkapnya ke dalam kedua artikel berikut: 1. **[Cara Bagi Harta Pailit Menurut Asas _Pari Passu Prorata Parte_](https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-bagi-harta-pailit-menurut-asas-ipari-passu-prorata-parte-i-lt6170bf63c34bc?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=bagi_pailit)** 2. **[Adakah Aturan Besaran Harta Pailit bagi Kreditur Konkuren?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/adakah-aturan-besaran-harta-pailit-bagi-kreditur-konkuren-lt6283499e15a62?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=besar_konkuren)** Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata). * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1831 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata) (“KUH Perdata”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 1832 ayat (1) KUH Perdata Tags ---- [harta pailit](/tag/harta-pailit) [kepailitan](/tag/kepailitan) [kreditur](/tag/kreditur) [kreditur konkuren](/tag/kreditur-konkuren)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. Fungsi dan Tugas BPKN dalam Perlindungan Konsumen  Dalam UU 8/1999, dua belas pasalnya mengatur Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (”BPKN”). Peran BPKN menurut Pasal 31 UU 8/1999 yaitu mengembangkan upaya perlindungan konsumen.KLINIK TERKAITPembeli Minta Refund Setelah Terima Barang, Bagaimana Status Barangnya? 08 Apr 2022Bisakah Masyarakat Minta Polisi Merazia Penjual Makanan Kedaluwarsa?06 Apr 2022Larangan Terkait Perjanjian Baku Menurut UU Perlindungan Konsumen25 Feb 2022Pembangunan Properti Tak Sesuai Jadwal, DP Boleh Diminta Kembali?22 Feb 2022Selanjutnya, fungsi BPKN menurut Pasal 33 UU 8/1999 adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen. Untuk menjalankan fungsi tersebut, tugas BPKN adalah:[1] memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam penyusunan kebijaksanan perlindungan konsumen;melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen;melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen;mendorong berkembangnya Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (“LPKSM”);menyebarluaskan informasi melalui media tentang perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen;menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, LPKSM, atau pelaku usaha;melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.Apabila terdapat aduan yang masuk ke BPKN, baik dari masyarakat, LPKSM maupun pelaku usaha, selanjutnya, BPKN akan menyelesaikan pengaduan tersebut dengan memberikan saran untuk menyelesaikan sengketa.[2]Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Dalam hal ini, tugas menerima pengaduan oleh BPKN merupakan upaya memenuhi fungsinya untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia. Menurut Yusuf Shofie dalam Sinopsis dan Komentar Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Panduan bagi Konsumen dan Pelaku Usaha, praktik pelaksanaan perlindungan konsumen seyogyanya selalu dikritisi oleh BPKN agar tetap berpihak pada perlindungan konsumen sesuai UU 8/1999 (hal. 61–68).Dapat disimpulkan bahwa, bentuk tindak lanjut pengaduan sengketa konsumen ke BPKN berupa saran untuk menyelesaikan sengketa, maupun saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam menyusun kebijakan perlindungan konsumen. Contoh rekomendasi BPKN tentang perlindungan konsumen dapat di lihat Rekomendasi BPKN RI. Dapatkah Penyelesaian Sengketa Konsumen Dilakukan oleh BPKN? Untuk menjawab pertanyaan Anda tentang penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha oleh BPKN, dapat dicermati Pasal 33 dan Pasal 34 UU 8/1999 serta Pasal 3 PP 4/2019. Dalam klausul pasal-pasal tersebut tidak ditemukan wewenang penyelesaian sengketa konsumen. Adapun dalam Penjelasan Pasal 3 PP 4/2019, bentuk tugas BPKN apabila terdapat aduan dari konsumen atau pelaku usaha adalah berbentuk saran. Namun demikian jika dicermati, rekomendasi-rekomendasi BPKN berpotensi meminimalisasi sengketa perlindungan konsumen antara pelaku usaha dengan konsumen. Terutama jika instansi/lembaga yang memunyai fungsi regulator, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Agama dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (”BPOM”). Bentuk tindak lanjutnya dengan melakukan perbaikan atau perbaikan peraturan perundang-undangan terkait.Sebagai tambahan informasi, apabila Anda ingin menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha, menurut Yusuf Shofie dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen Anda dapat mengajukan aduan ke LPKSM dengan model konsiliasi dan mediasi serta Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (”BPSK”) dengan model konsiliasi, mediasi dan arbitrase (hal. 19 – 51). Hal ini juga dapat Anda lihat di dalam BAB XI UU 8/1999 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan KonsumenPeraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional REFERENSIYusuf Shofie.  Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen, Cetakan kesatu.. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003;Yusuf Shofie.  Sinopsis dan Komentar Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Panduan bagi Konsumen dan Pelaku Usaha, Cetakan Ke-Satu, Jakarta: Percetakan Negara Republik Indonesia, 2008;Rekomendasi BPKN RI, yang diakses pada 17 Mei 2022, pukul 17.39 WIB.[1] Pasal 34 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen[2] Penjelasan Pasal 2 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Konsumen NasionalTagsperlindungan konsumenuu perlindungan konsumen

Jika kita mengadukan kasus ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional, apa bentuk tindak lanjutnya? Apakah badan tersebut bisa membantu menyelesaikan kasus antara konsumen dan pelaku usaha?

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (“BPKN”) mempunyai fungsi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen. Fungsi tersebut didukung dengan tugas-tugas BPKN yang tercantum di dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UU 8/1999, salah satunya menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, LPKSM atau pelaku usaha.   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Pembeli Minta Refund Setelah Terima Barang, Bagaimana Status Barangnya? 08 Apr 2022Bisakah Masyarakat Minta Polisi Merazia Penjual Makanan Kedaluwarsa?06 Apr 2022Larangan Terkait Perjanjian Baku Menurut UU Perlindungan Konsumen25 Feb 2022Pembangunan Properti Tak Sesuai Jadwal, DP Boleh Diminta Kembali?22 Feb 2022Pembeli Minta Refund Setelah Terima Barang, Bagaimana Status Barangnya? 08 Apr 2022Bisakah Masyarakat Minta Polisi Merazia Penjual Makanan Kedaluwarsa?06 Apr 2022Larangan Terkait Perjanjian Baku Menurut UU Perlindungan Konsumen25 Feb 2022Pembangunan Properti Tak Sesuai Jadwal, DP Boleh Diminta Kembali?22 Feb 2022Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 2022Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 2022Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/tugas-dan-fungsi-badan-perlindungan-konsumen-nasional-bpkn-lt5ee046de7671e/

Tugas dan Fungsi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)

pages/225/page-8.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### **Fungsi dan Tugas BPKN dalam Perlindungan Konsumen**   Dalam [**UU 8/1999**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/undangundang-nomor-8-tahun-1999/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Perlindungan_Konsumen), dua belas pasalnya mengatur Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (”BPKN”). Peran BPKN menurut **Pasal 31 UU 8/1999** yaitu mengembangkan upaya perlindungan konsumen. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Pembeli Minta _Refund_ Setelah Terima Barang, Bagaimana Status Barangnya? ](/klinik/a/pembeli-minta-irefund-i-setelah-terima-barang--bagaimana-status-barangnya-lt623052cf4dd9d/)  08 Apr 2022 [ #### Bisakah Masyarakat Minta Polisi Merazia Penjual Makanan Kedaluwarsa? ](/klinik/a/bisakah-masyarakat-minta-polisi-merazia-penjual-makanan-kedaluwarsa-lt624d73c4922fb/)  06 Apr 2022 [ #### Larangan Terkait Perjanjian Baku Menurut UU Perlindungan Konsumen ](/klinik/a/larangan-terkait-perjanjian-baku-menurut-uu-perlindungan-konsumen-lt605e3b2a6d4c2/)  25 Feb 2022 [ #### Pembangunan Properti Tak Sesuai Jadwal, DP Boleh Diminta Kembali? ](/klinik/a/pembangunan-properti-tak-sesuai-jadwal-dp-boleh-diminta-kembali-lt6214ebfcbdae7/)  22 Feb 2022 [](#!) Selanjutnya, fungsi BPKN menurut **Pasal 33 UU 8/1999** adalah **memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah** dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen. Untuk menjalankan fungsi tersebut, tugas BPKN adalah:[\[1\]](#_ftn1) 1. memberikan **saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam penyusunan kebijaksanan perlindungan konsumen;** 2. melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen; 3. melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen; 4. mendorong berkembangnya Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (“LPKSM”); 5. menyebarluaskan informasi melalui media tentang perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen; 6. **menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, LPKSM, atau pelaku usaha**; 7. melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen. Apabila terdapat aduan yang masuk ke BPKN, baik dari masyarakat, LPKSM maupun pelaku usaha, selanjutnya, BPKN akan menyelesaikan pengaduan tersebut dengan **memberikan saran untuk menyelesaikan sengketa**.[\[2\]](#_ftn2) Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Dalam hal ini, tugas menerima pengaduan oleh BPKN merupakan upaya memenuhi fungsinya untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia. Menurut **Yusuf Shofie** dalam _Sinopsis dan Komentar Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Panduan bagi Konsumen dan Pelaku Usaha,_ praktik pelaksanaan perlindungan konsumen seyogyanya selalu dikritisi oleh BPKN agar tetap berpihak pada perlindungan konsumen sesuai UU 8/1999 (hal. 61–68). Dapat disimpulkan bahwa, bentuk tindak lanjut pengaduan sengketa konsumen ke BPKN berupa saran untuk menyelesaikan sengketa, maupun saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam menyusun kebijakan perlindungan konsumen. Contoh rekomendasi BPKN tentang perlindungan konsumen dapat di lihat **[Rekomendasi BPKN RI](https://bpkn.go.id/posts/list/id/6)**. ### **Dapatkah** **Penyelesaian Sengketa Konsumen Dilakukan oleh BPKN?** Untuk menjawab pertanyaan Anda tentang penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha oleh BPKN, dapat dicermati **Pasal 33 dan Pasal 34 UU 8/1999** serta **Pasal 3 [PP 4/2019](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5c6bb3f92865d/peraturan-pemerintah-nomor-4-tahun-2019?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_4_2019).** Dalam klausul pasal-pasal tersebut **tidak ditemukan wewenang penyelesaian sengketa konsumen**. Adapun dalam **Penjelasan Pasal 3 PP 4/2019,** bentuk tugas BPKN apabila terdapat aduan dari konsumen atau pelaku usaha adalah berbentuk saran.  Namun demikian jika dicermati, rekomendasi-rekomendasi BPKN berpotensi meminimalisasi sengketa perlindungan konsumen antara pelaku usaha dengan konsumen. Terutama jika instansi/lembaga yang memunyai fungsi regulator, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Agama dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (”BPOM”). Bentuk tindak lanjutnya dengan melakukan perbaikan atau perbaikan peraturan perundang-undangan terkait. Sebagai tambahan informasi, apabila Anda ingin menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha, menurut **Yusuf Shofie** dalam _Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen_ Anda dapat mengajukan aduan ke LPKSM dengan model konsiliasi dan mediasi serta Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (”BPSK”) dengan model konsiliasi, mediasi dan arbitrase (hal. 19 – 51). Hal ini juga dapat Anda lihat di dalam **BAB XI UU 8/1999** **tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen**. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://m.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/undangundang-nomor-8-tahun-1999/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Perlindungan_Konsumen) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5c6bb3f92865d/peraturan-pemerintah-nomor-4-tahun-2019?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_4_2019) REFERENSI --------- 1. Yusuf Shofie.  _Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen,_ Cetakan kesatu._._ Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003; 2. Yusuf Shofie.  _Sinopsis dan Komentar Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Panduan bagi Konsumen dan Pelaku Usaha_, Cetakan Ke-Satu, Jakarta: Percetakan Negara Republik Indonesia, 2008; 3. [Rekomendasi BPKN RI](https://bpkn.go.id/posts/list/id/6), yang diakses pada 17 Mei 2022, pukul 17.39 WIB. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 34 [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/undangundang-nomor-8-tahun-1999/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Perlindungan_Konsumen) [\[2\]](#_ftnref2) Penjelasan Pasal 2 ayat (2) huruf f [Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5c6bb3f92865d/peraturan-pemerintah-nomor-4-tahun-2019?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_4_2019) Tags ---- [perlindungan konsumen](/tag/perlindungan-konsumen) [uu perlindungan konsumen](/tag/uu-perlindungan-konsumen)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITBisakah Rencana Perdamaian Diajukan Kedua Kalinya?10 Mar 2022Transparansi Daftar Piutang bagi Kreditur Kepailitan & PKPU16 Feb 2022Haruskah Kreditur PKPU Pakai Jasa Pengacara?14 Feb 2022Kreditur Tak Masuk Daftar dalam Proses Kepailitan, Apakah Masih Bisa Menagih Utang? 03 Jan 2022UU 37/2004 menyebutkan beberapa jenis kreditur, yaitu kreditur konkuren atau kreditur tanpa jaminan, kreditur spearatis atau kreditur pemegang hak jaminan kebendaan, dan kreditur preferen, berikut penjelasan masing-masing:Kreditur preferen adalah kreditur yang diprioritaskan terhadap kreditur separatis atau kreditur konkuren karena undang-undang memberikan posisi khusus pada piutang mereka.[1]Kreditur separatis atau kreditur pemegang hak jaminan kebendaan adalah kreditur yang memegang jaminan tertentu seperti fidusia, hipotek, atau hak jaminan lainnya.[2]Kreditur konkuren atau kreditur tanpa hak jaminan adalah kreditur yang tidak diklasifikasikan sebagai kreditur separatis atau kreditur preferen, sehingga mereka tidak akan diprioritaskan terhadap kreditur lain.[3]Baca juga: Urutan Prioritas Pelunasan Utang dalam KepailitanBelajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Lebih lanjut, Ketua Dewan Sertifikasi Asosasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), Ricardo Simanjuntak dalam berbagai kesempatan Pendidikan atau pelatihan mengklasifikasikan kedudukan atau tingkat prioritas kreditur untuk mendapatkan pelunasan sebagai berikut:Kreditur IstimewaBiaya lelangTagihan dengan hak retensiGaji karyawanTagihan pajakTagihan bea cukaiKreditur SeparatisHak tanggunganHipotek kapalFidusiaGadaiPesangon KaryawanKreditur Preferen UmumKreditur Preferen KhususKreditur KonkurenDari urutan di atas, dapat dipahami bahwa kreditur konkuren berada di posisi terbawah dalam urutan kreditur. Namun demikian, kreditur konkuren jangan berkecil hati, karena setelah proses pengurusan kepailitan selesai dan kemudian masuk ke proses pemberesan, secara prinsip kreditur konkuren tetap mendapatkan bagian dari hasil penjualan aset yang dilakukan kurator.Hal tersebut tertuang tegas dalam Pasal 189 ayat (3) UU 37/2004 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:Kreditor konkuren harus diberikan bagian yang ditentukan oleh Hakim Pengawas.Meskipun bunyi ketentuan pasal tersebut telah menegaskan bahwa kreditur konkuren wajib atau harus diberikan bagian dari yang ditentukan hakim pengawas, namun memang tidak tegas disebutkan jumlah atau persentase yang akan dibayarkan.Akan tetapi, memang harus dipahami bahwa kreditur konkuren tidak diprioritaskan dalam undang-undang, dan karena tidak memegang jaminan kebendaan, maka porsi penyelesaian bagi kreditur konkuren akan diletakkan pada bagian akhir.Sepanjang pengetahuan kami, dalam prakteknya, saat kurator menyusun daftar pembagian dan meminta persetujuan kepada hakim pengawas,[4] hakim pengawas akan menggunakan kewenangannya untuk menentukan bagian yang harus diberikan kepada kreditur konkuren. Hakim pengawas dalam prakteknya meminta kurator untuk dapat mengakomodir bagian kreditur konkuren di rentang 5% sampai dengan 10% dari hasil penjualan aset yang akan dibagian kepada para kreditur. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PerdataUndang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang[1] Pasal 1139 jo. Pasal 1149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”)[2] Pasal 1134 KUH Perdata[3] Pasal 1131 jo. Pasal 1132 KUH Perdata[4] Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran UtangTagsboedel pailitkepailitankrediturkreditur konkuren

Adakah ketentuan yang mengatur berapa besar bagian yang harus diberikan kepada kreditur konkuren? Mohon penjelasannya.

Dalam pembagian harta pailit terdapat jenis-jenis kreditur tertentu yang didahulukan piutangnya. Setelah piutang kreditur yang diistimewakan telah dibayar, sisa harta pailit baru dibagikan kepada kreditur konkuren. Adakah ketentuan berapa besaran yang harus diberikan kepada kreditur konkuren?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Bisakah Rencana Perdamaian Diajukan Kedua Kalinya?10 Mar 2022Transparansi Daftar Piutang bagi Kreditur Kepailitan & PKPU16 Feb 2022Haruskah Kreditur PKPU Pakai Jasa Pengacara?14 Feb 2022Kreditur Tak Masuk Daftar dalam Proses Kepailitan, Apakah Masih Bisa Menagih Utang? 03 Jan 2022Bisakah Rencana Perdamaian Diajukan Kedua Kalinya?10 Mar 2022Transparansi Daftar Piutang bagi Kreditur Kepailitan & PKPU16 Feb 2022Haruskah Kreditur PKPU Pakai Jasa Pengacara?14 Feb 2022Kreditur Tak Masuk Daftar dalam Proses Kepailitan, Apakah Masih Bisa Menagih Utang? 03 Jan 20224 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 2022Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang19 Mei 20234 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 2022Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang19 Mei 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/adakah-aturan-besaran-harta-pailit-bagi-kreditur-konkuren-lt6283499e15a62/

Adakah Aturan Besaran Harta Pailit bagi Kreditur Konkuren?

pages/226/page-0.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Bisakah Rencana Perdamaian Diajukan Kedua Kalinya? ](/klinik/a/bisakah-rencana-perdamaian-diajukan-kedua-kalinya-cl4551/)  10 Mar 2022 [ #### Transparansi Daftar Piutang bagi Kreditur Kepailitan & PKPU ](/klinik/a/transparansi-daftar-piutang-bagi-kreditur-kepailitan-pkpu-cl1383/)  16 Feb 2022 [ #### Haruskah Kreditur PKPU Pakai Jasa Pengacara? ](/klinik/a/haruskah-kreditur-pkpu-pakai-jasa-pengacara-lt5fd20bad29180/)  14 Feb 2022 [ #### Kreditur Tak Masuk Daftar dalam Proses Kepailitan, Apakah Masih Bisa Menagih Utang? ](/klinik/a/kreditur-tak-masuk-daftar-dalam-proses-kepailitan--apakah-masih-bisa-menagih-utang-lt617761ac1bb84/)  03 Jan 2022 [](#!) **[UU 37/2004](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20144/node/19/uu-no-37-tahun-2004-kepailitan-dan-penundaan-kewajiban-pembayaran-utang?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_37_2004)** menyebutkan beberapa jenis kreditur, yaitu kreditur konkuren atau kreditur tanpa jaminan, kreditur spearatis atau kreditur pemegang hak jaminan kebendaan, dan kreditur preferen, berikut penjelasan masing-masing: 1. Kreditur preferen adalah kreditur yang diprioritaskan terhadap kreditur separatis atau kreditur konkuren karena undang-undang memberikan posisi khusus pada piutang mereka.[\[1\]](#_ftn1) 2. Kreditur separatis atau kreditur pemegang hak jaminan kebendaan adalah kreditur yang memegang jaminan tertentu seperti fidusia, hipotek, atau hak jaminan lainnya.[\[2\]](#_ftn2) 3. Kreditur konkuren atau kreditur tanpa hak jaminan adalah kreditur yang tidak diklasifikasikan sebagai kreditur separatis atau kreditur preferen, sehingga mereka tidak akan diprioritaskan terhadap kreditur lain.[\[3\]](#_ftn3) Baca juga: **[Urutan Prioritas Pelunasan Utang dalam Kepailitan](https://www.hukumonline.com/klinik/a/urutan-prioritas-pelunasan-utang-dalam-kepailitan-lt5dca8aad69118?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=urutan_kreditur)** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Lebih lanjut, Ketua Dewan Sertifikasi Asosasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), **Ricardo Simanjuntak** dalam berbagai kesempatan Pendidikan atau pelatihan mengklasifikasikan kedudukan atau tingkat prioritas kreditur untuk mendapatkan pelunasan sebagai berikut: 1. **Kreditur Istimewa** 1. Biaya lelang 2. Tagihan dengan hak retensi 3. Gaji karyawan 4. Tagihan pajak 5. Tagihan bea cukai 2. **Kreditur Separatis** 1. Hak tanggungan 2. Hipotek kapal 3. Fidusia 4. Gadai 3. **Pesangon Karyawan** 4. **Kreditur Preferen Umum** 5. **Kreditur Preferen Khusus** 6. **Kreditur Konkuren** Dari urutan di atas, dapat dipahami bahwa kreditur konkuren berada di posisi terbawah dalam urutan kreditur. Namun demikian, kreditur konkuren jangan berkecil hati, karena setelah proses pengurusan kepailitan selesai dan kemudian masuk ke proses pemberesan, secara prinsip kreditur konkuren tetap mendapatkan bagian dari hasil penjualan aset yang dilakukan kurator. Hal tersebut tertuang tegas dalam **Pasal 189 ayat (3) UU 37/2004** yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: _Kreditor konkuren **harus diberikan** bagian yang ditentukan oleh Hakim Pengawas._ Meskipun bunyi ketentuan pasal tersebut telah menegaskan bahwa kreditur konkuren wajib atau harus diberikan bagian dari yang ditentukan hakim pengawas, namun memang tidak tegas disebutkan jumlah atau persentase yang akan dibayarkan. Akan tetapi, memang harus dipahami bahwa kreditur konkuren tidak diprioritaskan dalam undang-undang, dan karena tidak memegang jaminan kebendaan, maka porsi penyelesaian bagi kreditur konkuren akan diletakkan pada bagian akhir. Sepanjang pengetahuan kami, dalam prakteknya, saat kurator menyusun daftar pembagian dan meminta persetujuan kepada hakim pengawas,[\[4\]](#_ftn4) hakim pengawas akan menggunakan kewenangannya untuk menentukan bagian yang harus diberikan kepada kreditur konkuren. Hakim pengawas dalam prakteknya meminta kurator untuk dapat mengakomodir bagian kreditur konkuren di rentang 5% sampai dengan 10% dari hasil penjualan aset yang akan dibagian kepada para kreditur. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20144/node/19/uu-no-37-tahun-2004-kepailitan-dan-penundaan-kewajiban-pembayaran-utang?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_37_2004) * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1139 _jo_. Pasal 1149 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata) (“KUH Perdata”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 1134 KUH Perdata [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 1131 _jo_. Pasal 1132 KUH Perdata [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 189 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20144/node/19/uu-no-37-tahun-2004-kepailitan-dan-penundaan-kewajiban-pembayaran-utang?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_37_2004) Tags ---- [boedel pailit](/tag/boedel-pailit) [kepailitan](/tag/kepailitan) [kreditur](/tag/kreditur) [kreditur konkuren](/tag/kreditur-konkuren)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITHak Pekerja yang di-PHK di Tengah Masa Kontrak18 Okt 2023Upah di Bawah Standar Minimum, Ini Langkah Hukumnya06 Sep 2023Perusahaan Pemborong Pekerjaan Wajib Berbadan Hukum11 Mei 2022Pekerja Kontrak Berubah Menjadi Tetap karena Ini!18 Jun 2021Artikel ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Apakah Mandor yang Memimpin Buruh Lepas Mirip dengan Outsourcing? yang dibuat oleh Umar Kasim dan pertama kali dipublikasikan pada Rabu, 5 Februari 2014, kemudian dimutakhirkan pertama kalinya pada Rabu, 30 Juni 2021. Aturan OutsourcingBelajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Dalam konsepsi hukum perdata, penyerahan pelaksaan pekerjaan dari suatu pihak kepada pihak lainnya untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan yang ditentukan disebut dengan pemborongan pekerjaan.[1] Ketentuan mengenai pemborongan pekerjaan ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 1604 s.d. Pasal 1616 KUH Perdata.Perlu diketahui, pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa pekerja yang Anda tanyakan merupakan jenis-jenis sistem outsourcing atau alih daya.Selain itu, outsourcing juga merupakan salah satu pola kemitraan yang diakui dalam Penjelasan Pasal 87 angka 5 UU Cipta Kerja yang mengubah Penjelasan Pasal 26 huruf g UU 20/2008.Pasca berlakunya UU Cipta Kerja, outsourcing diatur dalam Pasal 81 angka 20 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 66 UU 13/2003. Pekerja outsourcing dapat dipekerjakan baik dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (“PKWT”) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (“PKWTT”).[2]Dalam hal pekerja outsourcing dipekerjakan berdasarkan PKWT, maka perjanjian kerja harus mensyaratkan pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja apabila terjadi pergantian perusahaan alih daya dan sepanjang objek pekerjaannya tetap ada.[3]Menyambung pertanyaan Anda, karena pada dasarnya kegiatan usaha pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa pekerjaan yang dilakukan oleh mandor merupakan bentuk kegiatan usaha outsourcing/alih daya, maka perusahaannya wajib berbadan hukum dan memenuhi perizinan berusaha yang diterbitkan pemerintah.[4]Baca juga: Apakah Pekerja Outsourcing Berhak Dapat Kompensasi? Perlindungan Hak PekerjaLantas, bagaimana hubungan kerja antara pekerja dengan mandor tersebut? Tentu saja, hubungan kerja tetap tunduk pada UU 13/2003.Pasal 81 angka 20 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 66 ayat (2) UU 13/2003 menegaskan bahwa perlindungan pekerja, upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul dilaksanakan sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya.Menyambung pertanyaan Anda, lazimnya perjanjian dibuat dalam bentuk PKWT yang jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu sebagai berikut:[5]pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;pekerjaaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama;pekerjaan yang bersifat musiman;pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan; ataupekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap.Pekerjaan yang bukan musiman adalah pekerjaan yang tidak tergantung cuaca atau suatu kondisi tertentu. Apabila pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang terus menerus, tidak terputus putus, tidak dibatasi waktu, dan merupakan bagian dari suatu proses produksi, tetapi tergantung cuaca atau pekerjaan itu dibutuhkan karena adanya suatu kondisi tertentu maka pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan musiman yang tidak termasuk pekerjaan tetap sehingga dapat menjadi objek PKWT.[6]Demikian juga mengenai jaminan sosialnya. Sepanjang memenuhi ketentuan syarat kepesertaan saat ini, setiap pekerja dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.[7]Baca juga: Ini Bedanya Pekerja Harian Lepas dengan Pekerja BulananSeluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PerdataUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaanUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta KerjaPeraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja[1] Pasal 1601b jo. Pasal 1601 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”)[2] Pasal 81 angka 20 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 66 ayat (1) UU 13/2003[3] Pasal 81 angka 20 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 66 ayat (3) UU 13/2003[4] Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (“PP 35/2021”)[5] Pasal 81 angka 15 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 59 ayat (1) UU 13/2003[6] Penjelasan Pasal 81 angka 15 UU Cipta Kerja yang mengubah Penjelasan Pasal 59 ayat (2) UU 13/2003[7] Pasal 99 ayat (1) UU 13/2003Tagsalih dayaketenagakerjaankontraktoroutsourcingproduksi

Dalam industri konstruksi, banyak perusahaan yang menggunakan jasa mandor. Mandor adalah orang yang memimpin buruh-buruh lepas. Dengan menggunakan sistem mandor, perusahaan konstruksi hanya berhubungan dengan mandor saja sebagai pihak ketiga, tidak perlu berhubungan/bertanggung jawab terhadap buruh. Mandor ini bersifat perorangan dan tidak berbadan hukum. Ada dua tipe mandor, yang pertama adalah mandor yang dikontrak untuk melaksanakan sebagian pekerjaan dan mandor yang dikontrak untuk menyediakan tenaga kerja. Sejauh pengamatan saya, banyak mandor yang tidak membayar buruhnya sesuai dengan UMP dan tidak pernah mengikutsertakan buruh dalam jaminan ketenagakerjaan (JHT, JK, JKM, dan JPK). Sejauh manakah kesesuaian sistem mandor ini dengan peraturan perundangan yang berlaku khususnya perundangan yang berkaitan dengan outsourcing?

Perusahaan outsourcing wajib berbentuk badan hukum. Hal ini diatur secara tegas dalam UU Cipta Kerja yang menghapus, mengubah, dan memuat pengaturan baru pada UU 13/2003. Lalu bagaimana dengan mandor yang mempekerjakan pekerja/buruh lepas di bidang konstruksi?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Hak Pekerja yang di-PHK di Tengah Masa Kontrak18 Okt 2023Upah di Bawah Standar Minimum, Ini Langkah Hukumnya06 Sep 2023Perusahaan Pemborong Pekerjaan Wajib Berbadan Hukum11 Mei 2022Pekerja Kontrak Berubah Menjadi Tetap karena Ini!18 Jun 2021Hak Pekerja yang di-PHK di Tengah Masa Kontrak18 Okt 2023Upah di Bawah Standar Minimum, Ini Langkah Hukumnya06 Sep 2023Perusahaan Pemborong Pekerjaan Wajib Berbadan Hukum11 Mei 2022Pekerja Kontrak Berubah Menjadi Tetap karena Ini!18 Jun 2021Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Cara Mengurus Surat Cerai dan Langkah Mengajukan Gugatannya22 Jun 20234 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Cara Mengurus Surat Cerai dan Langkah Mengajukan Gugatannya22 Jun 20234 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/mandor-pimpin-buruh-lepas--termasuk-ioutsourcing-i-lt52d3814d440aa/

Mandor Pimpin Buruh Lepas, Termasuk Outsourcing?

pages/226/page-1.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Hak Pekerja yang di-PHK di Tengah Masa Kontrak ](/klinik/a/hak-pekerja-yang-di-phk-di-tengah-masa-kontrak-cl5660/)  18 Okt 2023 [ #### Upah di Bawah Standar Minimum, Ini Langkah Hukumnya ](/klinik/a/upah-di-bawah-standar-minimum--ini-langkah-hukumnya-lt4c85f88b626af/)  06 Sep 2023 [ #### Perusahaan Pemborong Pekerjaan Wajib Berbadan Hukum ](/klinik/a/perusahaan-pemborong-pekerjaan-wajib-berbadan-hukum-cl3299/)  11 Mei 2022 [ #### Pekerja Kontrak Berubah Menjadi Tetap karena Ini! ](/klinik/a/pekerja-kontrak-berubah-menjadi-tetap-karena-ini-cl5575/)  18 Jun 2021 [](#!) **Artikel ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul _Apakah Mandor yang Memimpin Buruh Lepas Mirip dengan Outsourcing?_ yang dibuat oleh [Umar Kasim](https://www.hukumonline.com/klinik/penjawab/lt4b78d72b89322/mitra/lt4b79f9cad28fa/umar-kasim) dan pertama kali dipublikasikan pada Rabu, 5 Februari 2014, kemudian dimutakhirkan pertama kalinya pada Rabu, 30 Juni 2021.** ### **Aturan _Outsourcing_** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Dalam konsepsi hukum perdata, penyerahan pelaksaan pekerjaan dari suatu pihak kepada pihak lainnya untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan yang ditentukan disebut dengan pemborongan pekerjaan.[\[1\]](#_ftn1) Ketentuan mengenai pemborongan pekerjaan ini diatur lebih lanjut dalam **Pasal 1604 s.d. Pasal 1616** **[KUH Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata).** Perlu diketahui, pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa pekerja yang Anda tanyakan merupakan jenis-jenis sistem _outsourcing_ atau alih daya. Selain itu, outsourcing juga merupakan salah satu pola kemitraan yang diakui dalam Penjelasan **Pasal 87 angka 5 [UU Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Cipta_Kerja) yang mengubah Penjelasan Pasal 26 huruf g [UU 20/2008.](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28029/nprt/1011/uu-no-20-tahun-2008-usaha-mikro,-kecil,-dan-menengah?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_20_2008)** Pasca berlakunya UU Cipta Kerja, outsourcing diatur dalam Pasal 81 angka 20 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 66 **[UU 13/2003](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan).** Pekerja outsourcing dapat dipekerjakan baik dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (“PKWT”) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (“PKWTT”).[\[2\]](#_ftn2) Dalam hal pekerja outsourcing dipekerjakan berdasarkan PKWT, maka perjanjian kerja harus mensyaratkan pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja apabila terjadi pergantian perusahaan alih daya dan sepanjang objek pekerjaannya tetap ada.[\[3\]](#_ftn3) Menyambung pertanyaan Anda, karena pada dasarnya kegiatan usaha pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa pekerjaan yang dilakukan oleh mandor merupakan bentuk **kegiatan usaha outsourcing/alih daya**, maka **perusahaannya** wajib berbadan hukum dan memenuhi perizinan berusaha yang diterbitkan pemerintah.[\[4\]](#_ftn4) Baca juga: [Apakah Pekerja _Outsourcing_ Berhak Dapat Kompensasi?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-pekerja-ioutsourcing-i-berhak-dapat-kompensasi-lt619b814a170d0?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=kompensasi_outsourcing) ### **Perlindungan Hak Pekerja** Lantas, bagaimana hubungan kerja antara pekerja dengan mandor tersebut? Tentu saja, hubungan kerja tetap tunduk pada UU 13/2003. Pasal 81 angka 20 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 66 ayat (2) UU **13/2003** menegaskan bahwa perlindungan pekerja, upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul dilaksanakan sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya. Menyambung pertanyaan Anda, lazimnya perjanjian dibuat dalam bentuk PKWT yang jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu sebagai berikut:[\[5\]](#_ftn5) 1. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; 2. pekerjaaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama; 3. pekerjaan yang bersifat musiman; 4. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan; atau 5. pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap. Pekerjaan yang bukan musiman adalah pekerjaan yang tidak tergantung cuaca atau suatu kondisi tertentu. Apabila pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang terus menerus, tidak terputus putus, tidak dibatasi waktu, dan merupakan bagian dari suatu proses produksi, tetapi tergantung cuaca atau pekerjaan itu dibutuhkan karena adanya suatu kondisi tertentu maka pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan musiman yang tidak termasuk pekerjaan tetap sehingga dapat menjadi objek PKWT.[\[6\]](#_ftn6) Demikian juga mengenai jaminan sosialnya. Sepanjang memenuhi ketentuan syarat kepesertaan saat ini, setiap pekerja dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.[\[7\]](#_ftn7) Baca juga: **[Ini Bedanya Pekerja Harian Lepas dengan Pekerja Bulanan](https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-bedanya-pekerja-harian-lepas-dengan-pekerja-bulanan-cl4436?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pekerja_harian_lepas)** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://m.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [**di sini**.](http://mini.hukumonline.com/holpro/?utm_source=Google&utm_medium=Banner&utm_campaign=KlinikHukum-LandingPage) Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28029/nprt/1011/uu-no-20-tahun-2008-usaha-mikro,-kecil,-dan-menengah?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_20_2008) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Cipta_Kerja) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_35_2021) * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1601b _jo._ Pasal 1601 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata) (“KUH Perdata”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 81 angka 20 [UU Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Cipta_Kerja) yang mengubah Pasal 66 ayat (1) [UU 13/2003](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan) [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 81 angka 20 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 66 ayat (3) UU 13/2003 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 20 ayat (1) [Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_35_2021) (“PP 35/2021”) [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 81 angka 15 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 59 ayat (1) UU 13/2003 [\[6\]](#_ftnref6) Penjelasan Pasal 81 angka 15 UU Cipta Kerja yang mengubah Penjelasan Pasal 59 ayat (2) UU 13/2003 [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 99 ayat (1) UU 13/2003 Tags ---- [alih daya](/tag/alih-daya) [ketenagakerjaan](/tag/ketenagakerjaan) [kontraktor](/tag/kontraktor) [outsourcing](/tag/outsourcing) [produksi](/tag/produksi)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. Aturan Upah Bagi Dosen KLINIK TERKAITBolehkah Pengusaha Meminta Karyawan Bekerja di Hari Libur Lebaran?26 Mar 2024Bolehkah Upah Pokok di Bawah Upah Minimum?27 Jan 2023Bolehkah TKA jadi Anggota Serikat Pekerja?20 Apr 2022Karyawan Tetap Dilarang Resign di 5 Tahun Pertama, Bolehkah?30 Mar 2022Dosen merupakan tenaga pendidik profesional yang bekerja di suatu perguruan tinggi atau universitas. Adapun tugas utama dosen dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 1 PP 37/2009 yaitu mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.Dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, dosen berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Selain itu, dosen juga berhak atas perlindungan profesi yang mencakup perlindungan terhadap pelaksanaan tugas dosen sebagai tenaga profesional yang meliputi pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, serta pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat dosen dalam pelaksanaan tugas. [1]Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Oleh karena itu, pemberian gaji atau upah di bawah UMP merupakan bentuk pemberian imbalan yang tidak wajar, sehingga tidak dibenarkan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kewajiban dan Sanksi bagi DosenUntuk mengkaji sanksi denda sebagaimana Anda sebutkan dalam pertanyaan, maka perlu dicermati PP 37/2009. Dosen menurut Pasal 2 PP 37/2009 wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempatnya bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.Apabila dosen tidak dapat memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak berlakunya UU 14/2005, maka akan dikenai sanksi berupa:[2]dialihtugaskan pada pekerjaan tenaga kependidikan yang tidak mempersyaratkan kualifikasi dan kompetensi dosen;diberhentikan tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional, dan tunjangan khususnya; ataudiberhentikan dari jabatan sebagai dosen.Dengan demikian, sanksi denda bagi dosen yang mengundurkan diri atau yang pindah ke universitas lain akan dikenakan denda Rp10 juta dan Rp1 miliar sebagaimana Anda sebutkan, tidak berdasar dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Langkah Hukum yang Dapat DilakukanUntuk menjawab pertanyaan Anda, kami asumsikan bahwa Anda merupakan dosen di universitas atau perguruan tinggi negeri. Perguruan tinggi negeri didirikan dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah.[3]Dengan demikian, universitas tempat Anda bekerja merupakan Badan Pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan, sehingga SK Pegawai Anda merupakan Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara.[4]Oleh karena itu, Anda dapat melakukan upaya hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 75 ayat (1) dan (2) UU 30/2014 yang berbunyi:Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan / atau Tindakan. Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:a. keberatan; danb. banding.Selanjunya, ketentuan Pasal 48 ayat (2) UU 5/1986 menyatakan bahwaPengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.Pasal 2 PERMA 6/2018 juga menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (“PTUN”) berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Oleh karena itu, apabila terdapat aturan yang memberatkan Anda dalam SK Pegawai, Anda dapat melakukan  upaya administratif berupa keberatan dan banding kepada pejabat dan/atau atasan pejabat yang menetapkan keputusan tersebut. Namun apabila hal tersebut juga belum membuahkan hasil, maka upaya yang dapat dilakukan adalah mengajukan  gugatan Tata Usaha Negara (“TUN”) ke PTUN.Selain itu, jika upah yang dibayarkan tidak sesuai dengan SK Pegawai serta peraturan perundang-undangan, perlu diperhatikan Pasal 17 dan 18 UU 30/2014 tentang penyalahgunaan wewenang. Tindakan pemerintah (dalam hal ini penyelenggara perguruan tinggi negeri tempat Anda bekerja) yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggap melampaui wewenang sebagai bagian dari penyalahgunaan wewenang. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UU 30/2014, Anda dapat menguji keabsahan tindakan pihak universitas tersebut ke PTUN.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik, terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha NegaraUndang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha NegaraUndang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan DosenUndang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi PemerintahPeraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang DosenPeraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi SwastaPeraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.[1] Pasal 51 ayat 1 (a) dan Pasal 75 ayat (4)  Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (“UU 14/2005”)[2] Pasal 39 ayat (1) PP 37/2009[3] Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta[4] Pasal 1 angka 3 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU 30/2014”)Tagspengupahanupah minimumupah minimum provinsi

Saya adalah dosen di sebuah universitas dengan gaji di bawah UMP. Di wilayah saya, UMP saat ini sekitar Rp2,1 juta, tetapi gaji pokok yang saya terima hanya Rp 1,5 juta. Selain gaji, ada beberapa aturan yang berat. Di awal perjanjian kerja, saya tidak pernah menandatangani kontrak kerja, tetapi tiba-tiba turun SK pegawai yang diikuti dengan aturan yang menjelaskan apabila saya mengundurkan diri, maka akan dikenakan sanksi denda Rp10 juta dan bila saya pindah ke universitas lain, maka akan dikenakan sanksi denda Rp1 miliar. Akan tetapi dalam klausul aturan tersebut gaji pegawai sesuai dengan gaji ASN. Di fakultas lain gaji tersebut sesuai dan berlaku, tetapi tidak di fakultas saya, dengan alasan mahasiswanya sedikit. Aturan ini tidak disosialisasikan kepada kami dan kami baru mengetahuinya saat ada kawan kami yang terkena masalah karena dianggap melanggar. Kiranya, apa solusi hukum yg harus kami lakukan?

Dosen merupakan pendidik profesional yang berhak atas upah yang layak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perihal upah yang diterima dosen tidak layak, di bawah yang diputuskan di SK Pegawai dan peraturan perundang-undangan, maka dapat diajukan pengujian ke Pengadilan Tata Usaha Negara (“PTUN”) atas dasar penyalahgunaan wewenang. Selanjutnya, jika SK Pegawai dosen bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka dapat dilakukan upaya administratif berupa keberatan atau banding kepada pejabat atau atasan pejabat yang mengeluarkan SK Pegawai. Apabila tidak membuahkan hasil, dosen yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke PTUN.   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Bolehkah Pengusaha Meminta Karyawan Bekerja di Hari Libur Lebaran?26 Mar 2024Bolehkah Upah Pokok di Bawah Upah Minimum?27 Jan 2023Bolehkah TKA jadi Anggota Serikat Pekerja?20 Apr 2022Karyawan Tetap Dilarang Resign di 5 Tahun Pertama, Bolehkah?30 Mar 2022Bolehkah Pengusaha Meminta Karyawan Bekerja di Hari Libur Lebaran?26 Mar 2024Bolehkah Upah Pokok di Bawah Upah Minimum?27 Jan 2023Bolehkah TKA jadi Anggota Serikat Pekerja?20 Apr 2022Karyawan Tetap Dilarang Resign di 5 Tahun Pertama, Bolehkah?30 Mar 2022Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-hukum-jika-upah-dosen-di-bawah-ump-lt61c0671a616e1/

Langkah Hukum Jika Upah Dosen di Bawah UMP

pages/226/page-2.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### **Aturan Upah Bagi Dosen** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Bolehkah Pengusaha Meminta Karyawan Bekerja di Hari Libur Lebaran? ](/klinik/a/bolehkah-pengusaha-meminta-karyawan-bekerja-di-hari-libur-lebaran-lt53bb9345be1fd/)  26 Mar 2024 [ #### Bolehkah Upah Pokok di Bawah Upah Minimum? ](/klinik/a/bolehkah-upah-pokok-di-bawah-upah-minimum-lt505177cc6bf78/)  27 Jan 2023 [ #### Bolehkah TKA jadi Anggota Serikat Pekerja? ](/klinik/a/bolehkah-tka-jadi-anggota-serikat-pekerja-lt620b2f1589090/)  20 Apr 2022 [ #### Karyawan Tetap Dilarang _Resign_ di 5 Tahun Pertama, Bolehkah? ](/klinik/a/karyawan-tetap-dilarang-iresign-i-di-5-tahun-pertama--bolehkah-lt6243c7012cbcb/)  30 Mar 2022 [](#!) Dosen merupakan tenaga pendidik profesional yang bekerja di suatu perguruan tinggi atau universitas. Adapun tugas utama dosen dijelaskan di dalam **Pasal 1 angka 1** **PP 37/2009** yaitu mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, dosen berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Selain itu, dosen juga berhak atas perlindungan profesi yang mencakup perlindungan terhadap pelaksanaan tugas dosen sebagai tenaga profesional yang meliputi pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, **pemberian imbalan yang tidak wajar**, pembatasan kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, serta pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat dosen dalam pelaksanaan tugas. [\[1\]](#_ftn1) Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Oleh karena itu, pemberian gaji atau **upah di bawah UMP** **merupakan bentuk pemberian imbalan yang tidak wajar**, sehingga tidak dibenarkan dan **bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.** ### **Kewajiban dan Sanksi bagi Dosen** Untuk mengkaji sanksi denda sebagaimana Anda sebutkan dalam pertanyaan, maka perlu dicermati PP 37/2009. Dosen menurut **Pasal 2** **PP 37/2009** wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempatnya bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Apabila dosen tidak dapat memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak berlakunya UU 14/2005, maka akan dikenai sanksi berupa:[\[2\]](#_ftn2) 1. dialihtugaskan pada pekerjaan tenaga kependidikan yang tidak mempersyaratkan kualifikasi dan kompetensi dosen; 2. diberhentikan tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional, dan tunjangan khususnya; atau 3. diberhentikan dari jabatan sebagai dosen. Dengan demikian, **sanksi denda bagi** **d****osen yang mengundurkan diri** **atau yang pindah ke universitas lain** akan dikenakan denda Rp10 juta dan Rp1 miliar sebagaimana Anda sebutkan, **tidak berdasar dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.** ### **Langkah Hukum** **yang Dapat Dilakukan** Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami asumsikan bahwa Anda merupakan dosen di universitas atau perguruan tinggi negeri. Perguruan tinggi negeri didirikan dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah.[\[3\]](#_ftn3) Dengan demikian, universitas tempat Anda bekerja merupakan Badan Pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan, sehingga SK Pegawai Anda merupakan Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara.[\[4\]](#_ftn4) Oleh karena itu, Anda dapat melakukan upaya hukum sebagaimana diatur di dalam **Pasal 75 ayat (1) dan (2) UU 30/2014** yang berbunyi: 1. _Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap **Keputusan** dan/atau Tindakan dapat **mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat** yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan / atau Tindakan._ 2. _Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:_ _a. keberatan; dan_ _b. banding._ Selanjunya, ketentuan **Pasal 48 ayat (2) UU 5/1986** menyatakan bahwa _Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan._ **Pasal 2 PERMA 6/2018** juga menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (“PTUN”) berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan **setelah menempuh upaya administratif.** Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila terdapat aturan yang memberatkan Anda dalam SK Pegawai, Anda dapat melakukan  **upaya administratif berupa keberatan dan banding** kepada pejabat dan/atau atasan pejabat yang menetapkan keputusan tersebut. Namun apabila hal tersebut juga belum membuahkan hasil, maka upaya yang dapat dilakukan adalah **mengajukan**  **g****ugatan Tata Usaha Negara (“TUN”) ke** **PTUN**. Selain itu, jika upah yang dibayarkan tidak sesuai dengan SK Pegawai serta peraturan perundang-undangan, perlu diperhatikan **Pasal 17 dan 18 UU 30/2014** tentang penyalahgunaan wewenang. Tindakan pemerintah (dalam hal ini penyelenggara perguruan tinggi negeri tempat Anda bekerja) yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggap melampaui wewenang sebagai bagian dari penyalahgunaan wewenang. Berdasarkan **Pasal 19 ayat (1) UU 30/2014**, Anda dapat menguji keabsahan tindakan pihak universitas tersebut ke PTUN. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik, terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan **[Mitra Justika.](https://www.justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan)** Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2625/undangundang-nomor-5-tahun-1986/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_ptun) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b012b9eee9fb?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_51_2009) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/25759/undangundang-nomor-14-tahun-2005?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_14_2005) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5462bc42d6073/undang-undang-nomor-30-tahun-2014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_30_2014) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a656e31a529a/peraturan-pemerintah-nomor-37-tahun-2009?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_37_2009) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5e6072b895a80/peraturan-menteri-pendidikan-dan-kebudayaan-nomor-7-tahun-2020?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permendikbud_7_2020) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5c17762bb95ce/peraturan-mahkamah-agung-nomor-6-tahun-2018?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perma_6_2018) * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 51 ayat 1 (a) dan Pasal 75 ayat (4)  [Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/25759/undangundang-nomor-14-tahun-2005?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu-14-2005) (“UU 14/2005”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 39 ayat (1) PP 37/2009 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 1 angka 5 [Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5e6072b895a80/peraturan-menteri-pendidikan-dan-kebudayaan-nomor-7-tahun-2020?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permendikbud_7_2020) [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 1 angka 3 dan angka 7 [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5462bc42d6073/undang-undang-nomor-30-tahun-2014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_30_2014) (“UU 30/2014”) Tags ---- [pengupahan](/tag/pengupahan) [upah minimum](/tag/upah-minimum) [upah minimum provinsi](/tag/upah-minimum-provinsi)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. Penambahan Modal PTAnda menyebutkan bahwa PT A hendak melakukan penambahan modal. Dalam UU PT, penambahan modal bisa mencakup modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor berdasarkan persetujuan RUPS.[1] Perbedaan mengenai ketiga modal ini dapat Anda baca lebih lanjut dalam Perbedaan Modal Dasar, Modal Ditempatkan, dan Modal Disetor PT.KLINIK TERKAITPemberian Corporate Guarantee oleh PT, Perlukah Persetujuan RUPS?19 Apr 2022Hak Pemegang Saham Saat Perusahaan Jatuh Pailit19 Apr 2022Cara Pembagian Dividen Interim dan Dividen Final PT18 Apr 2022Penerapan Doktrin Business Judgment Rule di Indonesia13 Apr 2022Menyambung pertanyaan Anda yang menyebutkan tentang penambahan modal dasar dan modal ditempatkan pada PT B dan PT C, perlu diketahui ada ketentuan pengambilan keputusan RUPS yaitu masing-masing sebagai berikut:Keputusan RUPS untuk penambahan modal dasar adalah sah jika memperhatikan syarat kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai ketentuan UU PT dan/atau anggaran dasar.Keputusan RUPS untuk penambahan modal ditempatkan dalam batas modal dasar adalah sah jika kuorum kehadiran lebih dari 1/2 bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara dan disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan, kecuali ditentukan lebih besar dari anggaran dasar.Khusus untuk penambahan modal ditempatkan wajib diberitahukan ke Menteri untuk dicatat dalam daftar PT.[2]Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Bagaimana mekanisme penambahan modal PT? Berikut kami ringkas tahap demi tahapnya:[3]Seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan ke setiap pemegang saham seimbang dengan pemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama.Tetapi jika ternyata klasifikasi saham belum pernah dikeluarkan sebelumnya, yang berhak membeli terlebih dahulu adalah seluruh pemegang saham sesuai perimbangan jumlah saham yang dimiliki.Jika pemegang saham tidak menggunakan haknya untuk membeli dan membayar lunas sahamnya dalam jangka waktu 14 hari terhitung sejak tanggal penawaran, PT bisa menawarkan sisa saham yang tidak diambil ke pihak ketiga.Penawaran ke pemegang saham tidak berlaku apabila pengeluaran saham:ditujukan ke karyawan PT;ditujukan ke pemegang obligasi atau efek lain yang bisa dikonversikan jadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; ataudilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS. Penyetoran Modal oleh Pemegang SahamSetelah memahami apa itu penambahan modal PT dan bagaimana mekanisme penambahan modal PT, selanjutnya menjawab pertanyaan kedua Anda, apakah yang menyetor modal harus dari rekening pemegang saham secara langsung? Untuk menjawabnya, kami akan berpedoman pada Pasal 33 ayat (2) UU PT:Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.Yang dimaksud dengan “bukti penyetoran yang sah” adalah antara lain bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama PT, data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, atau neraca PT yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris.[4]Lebih lanjut, dengan bunyi yang kurang lebih sama, Pasal 6 ayat (1) huruf e angka 1 Permenkumham 21/2021 menyebutkan:bukti setor modal Perseroan berupa:salinan slip setoran atau salinan surat keterangan bank atas nama Perseroan atau rekening bersama atas nama para pendiri atau asli surat pernyataan telah menyetor modal Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris Perseroan, jika setoran modal dalam bentuk uang;Dari bunyi kedua ketentuan tersebut di atas, sekaligus menjawab pertanyaan Anda, dapat disimpulkan bahwa yang menyetorkan modal seharusnya langsung dengan rekening atas nama pemegang saham atau PT A, bukan melalui PT B. Hal ini berkaitan dengan salinan slip setoran sebagai bukti setoran.Sebab, saham memberikan hak kepada pemegang saham atau pemiliknya untuk melakukan beberapa hal yang disebutkan dalam Pasal 52 ayat (1) UU PT. Hak ini diberikan setelah saham dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya.[5]Jadi, kami menyarankan yang seharusnya menyetorkan modal dasar dan modal ditempatkan guna penambahan modal PT B dan PT C adalah langsung menggunakan rekening PT A saja.[6]Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan TerbatasUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta KerjaPeraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas[1] Pasal 41 ayat (1) dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”)[2] Pasal 42 ayat (3) UU PT[3] Pasal 43 UU PT[4] Penjelasan Pasal 33 ayat (2) UU PT[5] Pasal 52 ayat (2) UU PT[6] Pasal 11 ayat (3) huruf f Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan TerbatasTagspemegang sahamsaham

Apakah jika perusahaan melakukan penambahan modal, modal tersebut perlu ditransfer secara langsung dari rekening bank perusahaan penanam modal/pemegang sahamnya? Contoh: PT A (sebagai pemegang saham mayoritas) mempunyai anak perusahaan PT B dan PT C. Lalu, PT A ingin menambahkan modal dasar dan modal ditempatkan pada PT B dan PT C, namun PT A melakukan transfer dana kepada PT B terlebih dahulu untuk seluruh dananya, dan untuk selanjutnya PT B meneruskan dana tersebut kepada PT C. Apakah praktik semacam ini diperbolehkan?

Penambahan modal PT baik modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor dapat dilakukan asalkan berdasarkan persetujuan RUPS. Demikian yang diatur dalam UU PT. Namun kemudian timbul pertanyaan, haruskah menyetorkan modal dengan rekening atas nama pemegang saham sendiri atau dapat dilakukan dengan rekening atas nama perusahaan lain?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Pemberian Corporate Guarantee oleh PT, Perlukah Persetujuan RUPS?19 Apr 2022Hak Pemegang Saham Saat Perusahaan Jatuh Pailit19 Apr 2022Cara Pembagian Dividen Interim dan Dividen Final PT18 Apr 2022Penerapan Doktrin Business Judgment Rule di Indonesia13 Apr 2022Pemberian Corporate Guarantee oleh PT, Perlukah Persetujuan RUPS?19 Apr 2022Hak Pemegang Saham Saat Perusahaan Jatuh Pailit19 Apr 2022Cara Pembagian Dividen Interim dan Dividen Final PT18 Apr 2022Penerapan Doktrin Business Judgment Rule di Indonesia13 Apr 2022Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 2023Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/haruskah-pt-pemegang-saham-setor-modal-dari-rekening-sendiri-lt627dff7746d86/

Haruskah PT Pemegang Saham Setor Modal dari Rekening Sendiri?

pages/226/page-3.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### **Penambahan Modal PT** Anda menyebutkan bahwa PT A hendak melakukan penambahan modal. Dalam [**UU PT**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_pt), penambahan modal bisa mencakup modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor berdasarkan persetujuan RUPS.[\[1\]](#_ftn1) Perbedaan mengenai ketiga modal ini dapat Anda baca lebih lanjut dalam [**Perbedaan Modal Dasar, Modal Ditempatkan, dan Modal Disetor PT**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-modal-dasar--modal-ditempatkan--dan-modal-disetor-pt-lt4cd0bd0284a71?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=modal_dasar). ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Pemberian _Corporate Guarantee_ oleh PT, Perlukah Persetujuan RUPS? ](/klinik/a/pemberian-icorporate-guarantee-i-oleh-pt--perlukah-persetujuan-rups-cl4153/)  19 Apr 2022 [ #### Hak Pemegang Saham Saat Perusahaan Jatuh Pailit ](/klinik/a/hak-pemegang-saham-saat-perusahaan-jatuh-pailit-lt625e8362e28d2/)  19 Apr 2022 [ #### Cara Pembagian Dividen Interim dan Dividen Final PT ](/klinik/a/cara-pembagian-dividen-interim-dan-dividen-final-pt-lt625d0c4b82ae1/)  18 Apr 2022 [ #### Penerapan Doktrin _Business Judgment Rule_ di Indonesia ](/klinik/a/penerapan-doktrin-ibusiness-judgment-rule-i-di-indonesia-lt62565dbe855a0/)  13 Apr 2022 [](#!) Menyambung pertanyaan Anda yang menyebutkan tentang penambahan modal dasar dan modal ditempatkan pada PT B dan PT C, perlu diketahui ada ketentuan pengambilan keputusan RUPS yaitu masing-masing sebagai berikut: 1. **Keputusan RUPS untuk penambahan modal dasar** adalah sah jika memperhatikan syarat kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai ketentuan UU PT dan/atau anggaran dasar. 2. **Keputusan RUPS untuk penambahan modal** **ditempatkan** dalam batas modal dasar adalah sah jika kuorum kehadiran lebih dari 1/2 bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara dan disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan, kecuali ditentukan lebih besar dari anggaran dasar. Khusus untuk penambahan modal ditempatkan wajib diberitahukan ke Menteri untuk dicatat dalam daftar PT.[\[2\]](#_ftn2) Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Bagaimana mekanisme penambahan modal PT? Berikut kami ringkas tahap demi tahapnya:[\[3\]](#_ftn3) 1. Seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan ke setiap pemegang saham seimbang dengan pemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama. 2. Tetapi jika ternyata klasifikasi saham belum pernah dikeluarkan sebelumnya, yang berhak membeli terlebih dahulu adalah seluruh pemegang saham sesuai perimbangan jumlah saham yang dimiliki. 3. Jika pemegang saham tidak menggunakan haknya untuk membeli dan membayar lunas sahamnya dalam jangka waktu 14 hari terhitung sejak tanggal penawaran, PT bisa menawarkan sisa saham yang tidak diambil ke pihak ketiga. 4. Penawaran ke pemegang saham tidak berlaku apabila pengeluaran saham: 1. ditujukan ke karyawan PT; 2. ditujukan ke pemegang obligasi atau efek lain yang bisa dikonversikan jadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; atau 3. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS. ### **Penyetoran Modal oleh Pemegang Saham** Setelah memahami apa itu penambahan modal PT dan bagaimana mekanisme penambahan modal PT, selanjutnya menjawab pertanyaan kedua Anda, apakah yang menyetor modal harus dari rekening pemegang saham secara langsung? Untuk menjawabnya, kami akan berpedoman pada **Pasal 33 ayat (2) UU PT**: _Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan **bukti penyetoran yang sah**._ Yang dimaksud dengan “bukti penyetoran yang sah” adalah antara lain **bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama PT**, data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, atau neraca PT yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris.[\[4\]](#_ftn4) Lebih lanjut, dengan bunyi yang kurang lebih sama, **Pasal 6 ayat (1) huruf e angka 1** [**Permenkumham 21/2021**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60a60d9e60b72/peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-21-tahun-2021/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkumham_21_2021) menyebutkan: _bukti setor modal Perseroan berupa:_ 1. **_salinan slip setoran atau salinan surat_** **_keterangan bank atas nama Perseroan atau_** **_rekening_** **_bersama atas nama para pendiri atau_** **_asli surat pernyataan telah menyetor modal_** **_Perseroan_** _yang ditandatangani oleh semua_ _anggota direksi bersama-sama semua pendiri_ _serta semua anggota dewan komisaris_ _Perseroan, jika setoran modal dalam bentuk_ _uang;_ Dari bunyi kedua ketentuan tersebut di atas, sekaligus menjawab pertanyaan Anda, dapat disimpulkan bahwa yang menyetorkan modal seharusnya langsung dengan rekening atas nama pemegang saham atau PT A, bukan melalui PT B. Hal ini berkaitan dengan salinan slip setoran sebagai bukti setoran. Sebab, saham memberikan hak kepada pemegang saham atau pemiliknya untuk melakukan beberapa hal yang disebutkan dalam **Pasal 52 ayat (1) UU PT**. Hak ini diberikan setelah saham dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya.[\[5\]](#_ftn5) Jadi, kami menyarankan yang seharusnya menyetorkan modal dasar dan modal ditempatkan guna penambahan modal PT B dan PT C adalah langsung menggunakan rekening PT A saja.[\[6\]](#_ftn6) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [**di sini**.](http://mini.hukumonline.com/holpro/?utm_source=Google&utm_medium=Banner&utm_campaign=KlinikHukum-LandingPage) Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_pt) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Cipta_Kerja) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60a60d9e60b72/peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-21-tahun-2021/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkumham_21_2021) * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 41 ayat (1) dan penjelasannya [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_pt) (“UU PT”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 42 ayat (3) UU PT [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 43 UU PT [\[4\]](#_ftnref4) Penjelasan Pasal 33 ayat (2) UU PT [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 52 ayat (2) UU PT [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 11 ayat (3) huruf f [Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60a60d9e60b72/peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-21-tahun-2021/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkumham_21_2021) Tags ---- [pemegang saham](/tag/pemegang-saham) [saham](/tag/saham)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. Faktor-faktor Pembentukan Peraturan Menteri dan Peraturan GubernurKLINIK TERKAITLembaga Negara yang Punya Kekuasaan Yudikatif Menguji Perda22 Apr 2022Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Pengelolaannya29 Mar 2022Kewenangan Atribusi dan Delegasi dalam Pembuatan Perda11 Feb 2022Bedanya Judicial Review dengan Hak Uji Materiil20 Des 2021Keberadaan peraturan menteri dan peraturan gubernur dapat merujuk dari Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011 yang berbunyi:Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Merujuk bunyi pasal tersebut di atas, peraturan menteri dan peraturan gubernur termasuk jenis peraturan perundang-undangan. Karena menteri dan gubernur disebut dalam pasal tersebut sebagai lembaga yang dapat menetapkan peraturan perundang-undangan. Walaupun peraturan menteri dan peraturan gubernur tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana ditulis pada Pasal 7 UU 12/2011.Keberadaan peraturan menteri dan peraturan gubernur makin kuat dianggap sebagai peraturan perundang-undangan apabila merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UU 12/2011. Sebab menurut pasal tersebut, keduanya diakui keberadaannya serta mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.Khusus untuk peraturan menteri dijelaskan lebih lanjut maknanya dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011 yaitu sebagai berikut:Yang dimaksud dengan “Peraturan Menteri” adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan.Sedangkan untuk peraturan gubernur sendiri dijelaskan sebagai contoh dari peraturan kepala daerah (“perkada”), yakni peraturan di tingkat daerah yang dibentuk oleh gubernur.[1] Lebih lanjut, perkada yang salah satunya peraturan gubernur ini semata-mata dibentuk untuk melaksanakan peraturan daerah atau atas kuasa peraturan perundang-undangan.[2]Secara teori, pembentukan peraturan menteri dan peraturan gubernur memiliki kesamaan, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk dari kewenangan delegasi. Artinya, kedua peraturan ini hanya dapat dibentuk bila mendapatkan pelimpahan kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.Peraturan menteri dibentuk apabila mendapatkan perintah dari undang-undang, peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Sedangkan peraturan gubernur hanya dapat dibentuk apabila diberikan pelimpahan kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dari peraturan daerah provinsi.Jadi, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan peraturan menteri dan peraturan gubernur? Peraturan menteri dan peraturan gubernur adalah peraturan pelaksanaan (peraturan delegasi), sehingga faktornya adalah jika ada perintah dari peraturan di atasnya.Misalnya, peraturan menteri dibentuk karena ada perintah dari peraturan presiden untuk mengatur lebih detail ketentuan yang sebelumnya diatur pada peraturan presiden (induk). Begitu juga dengan peraturan gubernur dibentuk karena peraturan daerah provinsi memerintahkan pembentukan peraturan pelaksanaan, agar peraturan dapat terimplementasi dengan efektif.Sebab sering kali peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi belum menguraikan lebih detail dan jelas, sehingga memerlukan peraturan pelaksanaan yang kedudukannya di bawah peraturan induknya. Peraturan Menteri dan Peraturan Gubernur, Mana yang Lebih Tinggi?Meskipun peraturan menteri dan peraturan gubernur telah jelas termasuk peraturan perundang-undangan yang diakui di Indonesia, namun memang tidak ada penjelasan lebih lanjut dimana letak kedua peraturan tersebut dalam hierarki peraturan perundang-undangan.Apabila ditanyakan mana yang lebih tinggi, peraturan menteri atau peraturan gubernur, maka kami akan mencoba menjawab dengan teori dan konsep bentuk negara Indonesia yaitu negara kesatuan.Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terbagi atas pembagian kekuasaan vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.  Hal ini menempatkan pemerintah pusat berada di atas pemerintah daerah, maka peraturan yang dibentuk oleh pemerintah pusat (peraturan menteri) lebih tinggi dari peraturan yang dibentuk oleh pemerintah daerah (peraturan gubernur).Sejalan dengan penjelasan di atas, dapat dilihat juga dari jangkauan keberlakuan kedua peraturan tersebut. Peraturan menteri berlaku secara nasional di seluruh provinsi di Indonesia, berbeda dengan peraturan gubernur yang hanya bersifat kedaerahan satu provinsi saja. Jadi singkatnya, peraturan menteri berada dalam posisi lebih tinggi dari peraturan gubernur. Implementasi Saat IniDalam praktik, jenis peraturan pelaksanaan jumlahnya lebih banyak daripada peraturan di atasnya. Misalnya saja, apabila dibandingkan jumlah undang-undang dengan peraturan menteri atau peraturan gubernur, jumlahnya pasti lebih banyak peraturan menteri atau peraturan gubernur.Penelitian disertasi yang dibuat penulis tentang pembentukan peraturan delegasi dari undang-undang menunjukkan pada kurun waktu 1999-2012, peraturan menteri banyak diperintahkan oleh undang-undang untuk dibentuk.[3]  Bila undang-undang pada masa itu memerintahkan 39% untuk membentuk peraturan pemerintah, sejumlah 20% memerintahkan pembentukan peraturan menteri. Jumlah yang lebih tinggi dibandingkan perintah pembentukan peraturan presiden yang hanya berkisar 5%. Artinya, eksistensi peraturan menteri yang berasal dari perintah undang-undang cukup banyak. Belum lagi ditambah dari perintah peraturan presiden dan peraturan pemerintah.Sedangkan implementasi peraturan gubernur dapat dilihat pada 34  provinsi di Indonesia sebagai peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah masing-masing pemerintahan provinsi tersebut. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undanganUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undanganUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan DaerahUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-UndangUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan DaerahUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta KerjaPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum DaerahPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah REFERENSIFitriani Ahlan Sjarif. Pembentukan Peraturan Delegasi dari Undang-Undang, Disertasi, Program Doktoral FH UI, 2015.[1] Pasal 6 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah jo. Pasal 3 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah[2] Pasal 246 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah[3] Fitriani Ahlan Sjarif. Pembentukan Peraturan Delegasi dari Undang-Undang, Disertasi, FH UI, 2015, hal. 247Tagsperaturan daerahperaturan menteri

Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan peraturan menteri dan peraturan gubernur? Mana yang lebih tinggi dan bagaimana implementasi keduanya saat ini?

Peraturan menteri dan peraturan gubernur adalah peraturan delegasi atau peraturan yang lahir ketika memperoleh perintah pembentukan dari peraturan di atasnya.  Misalnya, peraturan menteri lahir karena perintah dari peraturan presiden yang menghendaki adanya peraturan menteri untuk menjabarkan peraturan presiden. Kemudian, antara peraturan menteri dan peraturan gubernur, manakah yang lebih tinggi? Bagaimana implementasi keduanya sekarang ini?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Lembaga Negara yang Punya Kekuasaan Yudikatif Menguji Perda22 Apr 2022Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Pengelolaannya29 Mar 2022Kewenangan Atribusi dan Delegasi dalam Pembuatan Perda11 Feb 2022Bedanya Judicial Review dengan Hak Uji Materiil20 Des 2021Lembaga Negara yang Punya Kekuasaan Yudikatif Menguji Perda22 Apr 2022Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Pengelolaannya29 Mar 2022Kewenangan Atribusi dan Delegasi dalam Pembuatan Perda11 Feb 2022Bedanya Judicial Review dengan Hak Uji Materiil20 Des 2021Ini Cara Mengurus Akta Nikah yang Terlambat 30 Sep 2022Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank6 Mei 2024Ini Cara Mengurus Akta Nikah yang Terlambat 30 Sep 2022Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank6 Mei 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/peraturan-menteri-dan-peraturan-gubernur--mana-yang-lebih-tinggi-lt5f8a7b2632b1e/

Peraturan Menteri dan Peraturan Gubernur, Mana yang Lebih Tinggi?

pages/226/page-4.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### **Faktor****\-f****aktor** **Pembentukan Peraturan Menteri dan Peraturan Gubernur** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Lembaga Negara yang Punya Kekuasaan Yudikatif Menguji Perda ](/klinik/a/lembaga-negara-yang-punya-kekuasaan-yudikatif-menguji-perda-lt5c8dca1840120/)  22 Apr 2022 [ #### Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Pengelolaannya ](/klinik/a/ruang-lingkup-keuangan-negara-dan-pengelolaannya-lt4e666e195d202/)  29 Mar 2022 [ #### Kewenangan Atribusi dan Delegasi dalam Pembuatan Perda ](/klinik/a/kewenangan-atribusi-dan-delegasi-dalam-pembuatan-perda-lt62063458e774b/)  11 Feb 2022 [ #### Bedanya _Judicial Review_ dengan Hak Uji Materiil ](/klinik/a/bedanya-ijudicial-review-i-dengan-hak-uji-materiil-cl4257/)  20 Des 2021 [](#!) Keberadaan peraturan menteri dan peraturan gubernur dapat merujuk dari **Pasal 8 ayat (1)** **[UU 12/2011](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-12-tahun-2011-pembentukan-peraturan-perundang-undangan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_12_2011)** yang berbunyi: **_Jenis Peraturan Perundang-undangan_** _selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) **mencakup peraturan yang ditetapkan oleh** Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, **Menteri,** badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, **Gubernur,** Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat_. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Merujuk bunyi pasal tersebut di atas, peraturan menteri dan peraturan gubernur termasuk jenis peraturan perundang-undangan. Karena menteri dan gubernur disebut dalam pasal tersebut sebagai lembaga yang dapat menetapkan peraturan perundang-undangan. Walaupun peraturan menteri dan peraturan gubernur tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana ditulis pada **Pasal 7 UU 12/2011**. Keberadaan peraturan menteri dan peraturan gubernur makin kuat dianggap sebagai peraturan perundang-undangan apabila merujuk pada **Pasal 8 ayat (2) UU 12/2011**. Sebab menurut pasal tersebut, keduanya diakui keberadaannya serta mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Khusus untuk peraturan menteri dijelaskan lebih lanjut maknanya dalam **Penjelasan** **Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011** yaitu sebagai berikut: _Yang dimaksud dengan “Peraturan Menteri” adalah peraturan_ _yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan_ _dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan._ Sedangkan untuk peraturan gubernur sendiri dijelaskan sebagai contoh dari peraturan kepala daerah (“perkada”), yakni peraturan di tingkat daerah yang dibentuk oleh gubernur.[\[1\]](#_ftn1) Lebih lanjut, perkada yang salah satunya peraturan gubernur ini semata-mata dibentuk untuk melaksanakan peraturan daerah atau atas kuasa peraturan perundang-undangan.[\[2\]](#_ftn2) Secara teori, pembentukan peraturan menteri dan peraturan gubernur memiliki kesamaan, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk dari kewenangan delegasi. Artinya, kedua peraturan ini hanya dapat dibentuk bila mendapatkan pelimpahan kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan menteri dibentuk apabila mendapatkan perintah dari undang-undang, peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Sedangkan peraturan gubernur hanya dapat dibentuk apabila diberikan pelimpahan kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dari peraturan daerah provinsi. Jadi, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan peraturan menteri dan peraturan gubernur? Peraturan menteri dan peraturan gubernur adalah peraturan pelaksanaan (peraturan delegasi), sehingga faktornya adalah jika ada perintah dari peraturan di atasnya. Misalnya, peraturan menteri dibentuk karena ada perintah dari peraturan presiden untuk mengatur lebih detail ketentuan yang sebelumnya diatur pada peraturan presiden (induk). Begitu juga dengan peraturan gubernur dibentuk karena peraturan daerah provinsi memerintahkan pembentukan peraturan pelaksanaan, agar peraturan dapat terimplementasi dengan efektif. Sebab sering kali peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi belum menguraikan lebih detail dan jelas, sehingga memerlukan peraturan pelaksanaan yang kedudukannya di bawah peraturan induknya. ### **Peraturan Menteri dan Peraturan Gubernur****, Mana yang Lebih Tinggi?** Meskipun peraturan menteri dan peraturan gubernur telah jelas termasuk peraturan perundang-undangan yang diakui di Indonesia, namun memang tidak ada penjelasan lebih lanjut dimana letak kedua peraturan tersebut dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Apabila ditanyakan mana yang lebih tinggi, peraturan menteri atau peraturan gubernur, maka kami akan mencoba menjawab dengan teori dan konsep bentuk negara Indonesia yaitu negara kesatuan. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terbagi atas pembagian kekuasaan vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.  Hal ini menempatkan pemerintah pusat berada di atas pemerintah daerah, maka peraturan yang dibentuk oleh pemerintah pusat (peraturan menteri) lebih tinggi dari peraturan yang dibentuk oleh pemerintah daerah (peraturan gubernur). Sejalan dengan penjelasan di atas, dapat dilihat juga dari jangkauan keberlakuan kedua peraturan tersebut. Peraturan menteri berlaku secara nasional di seluruh provinsi di Indonesia, berbeda dengan peraturan gubernur yang hanya bersifat kedaerahan satu provinsi saja. **Jadi singkatnya, peraturan menteri berada dalam posisi lebih tinggi dari peraturan gubernur**. ### **Implementasi** **S****aat** **I****ni** Dalam praktik, jenis peraturan pelaksanaan jumlahnya lebih banyak daripada peraturan di atasnya. Misalnya saja, apabila dibandingkan jumlah undang-undang dengan peraturan menteri atau peraturan gubernur, jumlahnya pasti lebih banyak peraturan menteri atau peraturan gubernur. Penelitian disertasi yang dibuat penulis tentang pembentukan peraturan delegasi dari undang-undang menunjukkan pada kurun waktu 1999-2012, peraturan menteri banyak diperintahkan oleh undang-undang untuk dibentuk.[\[3\]](#_ftn3)  Bila undang-undang pada masa itu memerintahkan 39% untuk membentuk peraturan pemerintah, sejumlah 20% memerintahkan pembentukan peraturan menteri. Jumlah yang lebih tinggi dibandingkan perintah pembentukan peraturan presiden yang hanya berkisar 5%. Artinya, eksistensi peraturan menteri yang berasal dari perintah undang-undang cukup banyak. Belum lagi ditambah dari perintah peraturan presiden dan peraturan pemerintah. Sedangkan implementasi peraturan gubernur dapat dilihat pada 34  provinsi di Indonesia sebagai peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah masing-masing pemerintahan provinsi tersebut. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-12-tahun-2011-pembentukan-peraturan-perundang-undangan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_12_2011) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5da039a94937f?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_15_2019) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt543df13291bf4/undang-undang-nomor-23-tahun-2014/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_pemda) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt54d32d5d965a5?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_2_2015) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt552b6ced78b2a?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_9_2015) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Cipta_Kerja) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56a9ba120d487/peraturan-menteri-dalam-negeri-nomor-80-tahun-2015/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permendagri_80_2015) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5d9da4e814540?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permendagri_120_2018) REFERENSI --------- Fitriani Ahlan Sjarif. _Pembentukan Peraturan Delegasi dari Undang-Undang_, Disertasi, Program Doktoral FH UI, 2015. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 6 huruf a [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56a9ba120d487/peraturan-menteri-dalam-negeri-nomor-80-tahun-2015/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permendagri_80_2015) _jo._ Pasal 3 huruf b [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5d9da4e814540?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permendagri_120_2018) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 246 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt543df13291bf4/undang-undang-nomor-23-tahun-2014/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_pemda) [\[3\]](#_ftnref3) Fitriani Ahlan Sjarif. _Pembentukan Peraturan Delegasi dari Undang-Undang_, Disertasi, FH UI, 2015, hal. 247 Tags ---- [peraturan daerah](/tag/peraturan-daerah) [peraturan menteri](/tag/peraturan-menteri)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. Keberlakuan UU KetenagakerjaanKLINIK TERKAITLangkah Hukum Jika Pesangon Tidak Sesuai Ketentuan18 Sep 2023Bolehkah Upah Pokok di Bawah Upah Minimum?27 Jan 2023Potong Gaji karena Barang di Minimarket Hilang, Bolehkah?16 Mar 2022Langkah Jika Surat Keterangan Kerja Tak Kunjung Diberikan11 Mar 2022Disarikan dari pertanyaan Anda, yang perlu diperhatikan di sini adalah pekerja tersebut berkewarganegaraan Indonesia dan berstatus sebagai pekerja di perusahaan Jepang. Kemudian, pekerja tersebut ditugaskan atau ditempatkan di perusahaan Indonesia yang masih satu grup dengan perusahaan Jepang.Oleh karena itu, kami berpendapat, dengan masih berstatus sebagai pekerja di Jepang, maka segala ketentuan hukum ketenagakerjaan seharusnya tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Jepang.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Lain halnya apabila pekerja tersebut telah berakhir hubungan kerjanya dengan perusahaan Jepang, kemudian ia bekerja di perusahaan Indonesia dengan perjanjian kerja baru, tentunya segala ketentuan hukum ketenagakerjaan nantinya akan tunduk pada UU Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksananya.Mengenai keberlakuan UU Ketenagakerjaan ini juga pernah diulas dalam artikel berjudul Hukumnya Karyawan Dipindah ke Perusahaan Grup di Luar Negeri yang membahas tentang pekerja yang diminta perusahaan di luar negeri untuk bekerja di Indonesia dengan pembayaran gaji oleh perusahaan di luar negeri. Yang Termasuk TKASebelum membahas lebih jauh mengenai Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“RPTKA”) sebagaimana Anda sebutkan, patut Anda cermati terlebih dahulu pengertian Tenaga Kerja Asing (“TKA”) itu sendiri. Pasal 1 angka 13 UU Ketenagakerjaan menyebutkan pengertian TKA sebagai berikut:Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.Dengan demikian, pekerja berkewarganegaran Indonesia sebagaimana Anda maksud tidak termasuk kategori TKA. Sebagai informasi tambahan, RPTKA adalah rencana penggunaan tenaga kerja asing yang wajib dimiliki pemberi kerja untuk mempekerjakan TKA dan disahkan oleh pemerintah pusat.[1] Perlukah Dibuat Perjanjian Kerja Baru?Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, kami mengasumsikan pekerja masih memiliki hubungan kerja yang berlandaskan perjanjian kerja dengan perusahaan Jepang, yang kemudian ditugaskan atau ditempatkan di Indonesia. Sayangnya Anda tidak menjelaskan lebih lanjut perihal isi atau ketentuan kontrak kerja dengan perusahaan Jepang.Dikarenakan pekerja telah menandatangani perjanjian kerja dengan perusahaan Jepang, maka segala ketentuan pengupahan dan hal lainnya terkait hukum ketenagakerjaan tetap tunduk pada yang berlaku di Jepang.Namun sebaliknya, apabila hubungan kerja dengan perusahaan Jepang telah berakhir atau beralih sepenuhnya ke perusahaan Indonesia, maka segala ketentuan hukum ketenagakerjaan akan tunduk pada UU Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksananya, dengan cara membuat perjanjian kerja baru. Keberlakuan PKB dan Jika DilanggarKemudian menjawab pertanyaan terakhir Anda tentang pelanggaran Perjanjian Kerja Bersama (“PKB”), Anda perlu memahami terlebih dahulu keberlakuan PKB yang merupakan perjanjian yang dibuat oleh serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha.[2]Adapun terkait keberlakuan PKB, berikut bunyi Pasal 118 UU Ketenagakerjaan:Dalam 1 (satu) perusahaan hanya dapat dibuat 1 (satu) perjanjian kerja bersama yang berlaku bagi seluruh pekerja/buruh di perusahaan.Mengingat bahwa pekerja masih berstatus sebagai pekerja di perusahaan Jepang, maka keberlakuan PKB menjadi agak sulit untuk diterapkan. Oleh karena itu, kami menyarankan agar dibuat perjanjian secara tertulis dengan pekerja yang bersangkutan untuk tunduk pada segala hak dan kewajiban yang diatur dalam PKB. Apabila perjanjian yang sudah dibuat dilanggar, langkah hukum yang dapat dilakukan adalah memberlakukan sanksi pelanggaran PKB (jika ada) dengan tetap mengkomunikasikan hal ini pada perusahaan Jepang.Selain itu, terdapat alternatif lain yang bisa dilakukan adalah dengan mengakhiri hubungan kerja dengan perusahaan Jepang terlebih dahulu, kemudian pekerja yang bersangkutan membuat perjanjian kerja baru dengan perusahaan Indonesia. Dengan demikian, jika terjadi pelanggaran, penyelesaiannya bisa dilakukan melalui UU PPHI.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaanUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan IndustrialUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja[1] Pasal 81 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)[2] Pasal 116 UU KetenagakerjaanTagshukum ketenagakerjaanperjanjian kerjauu ketenagakerjaan

Sehubungan dengan perusahaan kami yang masih satu grup dengan perusahaan di Jepang, kami ingin menanyakan beberapa hal terkait status ketenagakerjaan dan izin tinggal dari salah satu pekerja. Perusahaan kami memiliki tenaga kerja yang masih berstatus sebagai pekerja di Jepang tetapi berkewarganegaraan Indonesia, kemudian pekerja tersebut oleh perusahaan di Jepang ditugaskan di perusahaan Indonesia yang masih dalam satu grup. Peraturan apa saja yang wajib dipenuhi pekerja tersebut? Apakah pekerja perlu didaftarkan sebagai tenaga ahli di perusahaan Indonesia dan dimasukkan RPTKA? Apakah perusahaan di Indonesia perlu membuatkan kembali kontrak kerja (PKWT) secara terpisah atau hanya cukup menggunakan kontrak kerja yang dibuat oleh perusahaan di Jepang? Apabila pekerja tersebut melanggar PKB yang sudah disepakati antara serikat pekerja dengan perusahaan, bagaimana menindaklanjuti pelanggaran tersebut sesuai peraturan di Indonesia? Karena mengingat ia bukan pekerja di perusahaan kami dan masih berstatus sebagai pekerja di Jepang.  

Kami mengasumsikan bahwa masih terdapat hubungan kerja yang antara pekerja dengan perusahaan Jepang, sehingga status pekerja masih tunduk pada hukum ketenagakerjaan di Jepang. Kemudian mengenai Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), perlu dipahami bahwa pekerja yang berkewarganegaraan Indonesia tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai Tenaga Kerja Asing (TKA) karena bukan Warga Negara Asing (WNA). Lalu, apakah pekerja yang bersangkutan perlu dibuatkan perjanjian kerja baru?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Langkah Hukum Jika Pesangon Tidak Sesuai Ketentuan18 Sep 2023Bolehkah Upah Pokok di Bawah Upah Minimum?27 Jan 2023Potong Gaji karena Barang di Minimarket Hilang, Bolehkah?16 Mar 2022Langkah Jika Surat Keterangan Kerja Tak Kunjung Diberikan11 Mar 2022Langkah Hukum Jika Pesangon Tidak Sesuai Ketentuan18 Sep 2023Bolehkah Upah Pokok di Bawah Upah Minimum?27 Jan 2023Potong Gaji karena Barang di Minimarket Hilang, Bolehkah?16 Mar 2022Langkah Jika Surat Keterangan Kerja Tak Kunjung Diberikan11 Mar 2022Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024Cara Mengurus Surat Cerai dan Langkah Mengajukan Gugatannya22 Jun 2023Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024Cara Mengurus Surat Cerai dan Langkah Mengajukan Gugatannya22 Jun 2023Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-jika-wni-ditugaskan-di-indonesia-oleh-perusahaan-luar-negeri-lt627ced47de37c/

Hukumnya Jika WNI Ditugaskan di Indonesia oleh Perusahaan Luar Negeri

pages/226/page-5.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### **Keberlakuan UU Ketenagakerjaan** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Langkah Hukum Jika Pesangon Tidak Sesuai Ketentuan ](/klinik/a/langkah-hukum-jika-pesangon-tidak-sesuai-ketentuan-lt53b11eb81cfa2/)  18 Sep 2023 [ #### Bolehkah Upah Pokok di Bawah Upah Minimum? ](/klinik/a/bolehkah-upah-pokok-di-bawah-upah-minimum-lt505177cc6bf78/)  27 Jan 2023 [ #### Potong Gaji karena Barang di _Minimarket_ Hilang, Bolehkah? ](/klinik/a/potong-gaji-karena-barang-di-iminimarket-i-hilang--bolehkah-lt62319f763350f/)  16 Mar 2022 [ #### Langkah Jika Surat Keterangan Kerja Tak Kunjung Diberikan ](/klinik/a/langkah-jika-surat-keterangan-kerja-tak-kunjung-diberikan-lt52fb8db364d06/)  11 Mar 2022 [](#!) Disarikan dari pertanyaan Anda, yang perlu diperhatikan di sini adalah pekerja tersebut berkewarganegaraan Indonesia dan berstatus sebagai pekerja di perusahaan Jepang. Kemudian, pekerja tersebut ditugaskan atau ditempatkan di perusahaan Indonesia yang masih satu grup dengan perusahaan Jepang. Oleh karena itu, kami berpendapat, dengan masih berstatus sebagai pekerja di Jepang, maka segala ketentuan hukum ketenagakerjaan seharusnya tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Jepang. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Lain halnya apabila pekerja tersebut telah berakhir hubungan kerjanya dengan perusahaan Jepang, kemudian ia bekerja di perusahaan Indonesia dengan perjanjian kerja baru, tentunya segala ketentuan hukum ketenagakerjaan nantinya akan tunduk pada **[UU Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan)** dan peraturan pelaksananya. Mengenai keberlakuan UU Ketenagakerjaan ini juga pernah diulas dalam artikel berjudul **[Hukumnya Karyawan Dipindah ke Perusahaan Grup di Luar Negeri](https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-karyawan-dipindah-ke-perusahaan-grup-di-luar-negeri-lt61b16af450cf6?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pindah_perusahaan)** yang membahas tentang pekerja yang diminta perusahaan di luar negeri untuk bekerja di Indonesia dengan pembayaran gaji oleh perusahaan di luar negeri. ### **Yang Termasuk TKA** Sebelum membahas lebih jauh mengenai Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“RPTKA”) sebagaimana Anda sebutkan, patut Anda cermati terlebih dahulu pengertian Tenaga Kerja Asing (“TKA”) itu sendiri. **Pasal 1 angka 13 UU Ketenagakerjaan** menyebutkan pengertian TKA sebagai berikut: **_Tenaga kerja asing adalah warga negara asing_** _pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia_. Dengan demikian, pekerja berkewarganegaran Indonesia sebagaimana Anda maksud tidak termasuk kategori TKA. Sebagai informasi tambahan, RPTKA adalah rencana penggunaan tenaga kerja asing yang wajib dimiliki pemberi kerja untuk mempekerjakan TKA dan disahkan oleh pemerintah pusat.[\[1\]](#_ftn1) ### **Perlukah Dibuat Perjanjian Kerja Baru?** Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, kami mengasumsikan pekerja masih memiliki hubungan kerja yang berlandaskan perjanjian kerja dengan perusahaan Jepang, yang kemudian ditugaskan atau ditempatkan di Indonesia. Sayangnya Anda tidak menjelaskan lebih lanjut perihal isi atau ketentuan kontrak kerja dengan perusahaan Jepang. Dikarenakan pekerja telah menandatangani perjanjian kerja dengan perusahaan Jepang, maka segala ketentuan pengupahan dan hal lainnya terkait hukum ketenagakerjaan tetap tunduk pada yang berlaku di Jepang. Namun sebaliknya, apabila hubungan kerja dengan perusahaan Jepang telah berakhir atau beralih sepenuhnya ke perusahaan Indonesia, maka segala ketentuan hukum ketenagakerjaan akan tunduk pada UU Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksananya, dengan cara membuat perjanjian kerja baru. ### **Keberlakuan PKB dan Jika Dilanggar** Kemudian menjawab pertanyaan terakhir Anda tentang pelanggaran Perjanjian Kerja Bersama (“PKB”), Anda perlu memahami terlebih dahulu keberlakuan PKB yang merupakan perjanjian yang dibuat oleh serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha.[\[2\]](#_ftn2) Adapun terkait keberlakuan PKB, berikut bunyi **Pasal 118 UU Ketenagakerjaan**: _Dalam 1 (satu) perusahaan hanya dapat dibuat 1 (satu) perjanjian kerja bersama yang **berlaku bagi seluruh pekerja/buruh di perusahaan**._ Mengingat bahwa pekerja masih berstatus sebagai pekerja di perusahaan Jepang, maka keberlakuan PKB menjadi agak sulit untuk diterapkan. Oleh karena itu, kami menyarankan agar dibuat perjanjian secara tertulis dengan pekerja yang bersangkutan untuk tunduk pada segala hak dan kewajiban yang diatur dalam PKB. Apabila perjanjian yang sudah dibuat dilanggar, langkah hukum yang dapat dilakukan adalah memberlakukan sanksi pelanggaran PKB (jika ada) dengan tetap mengkomunikasikan hal ini pada perusahaan Jepang. Selain itu, terdapat alternatif lain yang bisa dilakukan adalah dengan mengakhiri hubungan kerja dengan perusahaan Jepang terlebih dahulu, kemudian pekerja yang bersangkutan membuat perjanjian kerja baru dengan perusahaan Indonesia. Dengan demikian, jika terjadi pelanggaran, penyelesaiannya bisa dilakukan melalui **[UU PPHI](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17858/node/166/uu-no-2-tahun-2004-penyelesaian-perselisihan-hubungan-industrial?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_2_2004)**. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17858/node/166/uu-no-2-tahun-2004-penyelesaian-perselisihan-hubungan-industrial?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_2_2004) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Cipta_Kerja) * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 81 angka 4 [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Cipta_Kerja) yang mengubah Pasal 42 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan) (“UU Ketenagakerjaan”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 116 UU Ketenagakerjaan Tags ---- [hukum ketenagakerjaan](/tag/hukum-ketenagakerjaan) [perjanjian kerja](/tag/perjanjian-kerja) [uu ketenagakerjaan](/tag/uu-ketenagakerjaan)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. Apa itu Binomo-Quotex?KLINIK TERKAITDasar Hukum KPK dan Kedudukannya dalam Pemberantasan Korupsi12 Apr 2022Prinsip Kerahasiaan Bank (Bank Secrecy Law) di Indonesia30 Mar 2022Apakah Binomo Legal di Indonesia?17 Feb 2022Terima Gaji dari Hasil Suap Perusahaan, Termasuk Pencucian Uang?04 Agt 2021Sebelumnya, kami jelaskan terlebih dahulu mengenai legalitas Binomo-Quotex. Kasus Binomo-Quotex merupakan kasus dugaan pencucian uang terkait opsi biner (binary option). Kasus ini tersorot setelah melibatkan sejumlah public figure sebagai afiliator. Binary option merupakan instrumen perdagangan secara daring.Trader harus menebak harga aset akan bergerak naik atau urun dalam jangka waktu tertentu. Ia juga bisa memilih aset yang akan diperdagangkan, misalnya mata uang, indeks saham, kripto, hingga komoditas. Setelah aset sudah ditentukan, trader harus mempertaruhkan sebagian modal yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Dalam kasus Binomo-Quotex, singkatnya trader harus menebak apakah nilai yang akan diperdagangkan berada di atas nominal tertentu pada waktu dan hari tertentu. Jika trader meyakini, maka pilihannya “iya”. Saat memilih opsi “iya” maka trader juga mempertaruhkan sejumlah saham yang dimiliki untuk diperdagangkan.Namun, di Indonesia, kegiatan berkedok trading komoditas ini merupakan kegiatan yang ilegal sebab tidak memiliki izin usaha dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan. Selain itu, menilik dari skema perdagangannya, tidak ada yang diperdagangkan dalam komoditi ini karena hanya menebak naik atau turunnya suatu harga dalam periode tertentu. Jika tebakan benar, pengguna akan mendapatkan keuntungan dari modal yang sudah disetorkan. Sebaliknya, jika tebakannya salah maka modal yang disetorkan akan hilang.Baca juga: Apakah Binomo Legal di Indonesia? Tindak Pidana Pencucian UangSebagaimana telah kami sebutkan sebelumnya, terdapat afiliator yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, afiliator adalah orang yang bertugas mempromosikan bisnis digital di internet dengan menggunakan media sosial dan tautan tertentu. Afiliator ini akan mendapatkan sejumlah keuntungan jika trader menggunakan kode tertentu milik afiliator.Dari sejumlah keuntungan, afiliator lalu membelanjakannya ke berbagai rupa aset untuk kepentingan pribadi atau diberikan kepada orang lain dengan nilai yang tidak wajar. Lantas adakah kaitannya dengan pencucian uang?Perlu Anda ketahui, sampai saat ini belum ada definisi pencucian uang secara universal dan komprehensif. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, pencucian uang digunakan untuk menggambarkan usaha-usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk melegalisasi uang “kotor”, yang diperoleh dari hasil tindak pidana.[1] Selain itu, definisi menurut Cambridge Dictionary, pengertian money launderingadalah sebagai berikut:the action of moving money which has been earned illegally through banks and other business, to make it seem to have been earned legally.Jadi secara umum, tindak pidana pencucian uang bisa didefinisikan secara beragam. Semisal, tindak pidana pencucian uang sebagai proses di mana seseorang menutup-nutupi keberadaan uang ilegal, sumber uang yang ilegal, aplikasi ilegal, atau menutup-nutupi pendapatan agar terlihat bersih atau sah menurut hukum dan tidak melanggar hukum.[2]Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih, yang dilakukan di Indonesia atau di luar Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.[3]Adapun modus tindak pidana pencucian uang, para pelaku umumnya menggunakan tiga tahap pencucian uang sebagai berikut:Penempatan UangPada tahap ini, pelaku mengubah uang hasil kejahatan tersebut dalam sebuah bentuk yang kurang atau tidak menimbulkan kerugian. Misalnya dengan memasukkan ke deposit bank, polis asuransi, membelanjakan aset seperti rumah atau perhiasan, dan lain sebagainya.[4]Pelapisan UangPelaku akan melakukan transaksi berlapis secara anonim atas aset yang berasal dari peralihan uang tersebut. Metode pelapisan uang paling umum yaitu dengan mengirimkan uang ke negara lain seperti Cayman Islands, Panama, atau Bahama.[5]Pelaku mengirimkan sejumlah uang dengan nominal yang berbeda ke luar negeri dengan jumlah transaksi berkali-kali yang bertujuan mengacaukan alur transaksi, maka pelacakan akan semakin sulit dan kompleks.Penyatuan UangDana yang telah disamarkan, dimasukkan kembali ke dalam rekening pelaku melalui transaksi sah atau bahkan digunakan untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Unsur-unsur dalam tindak pidana pencucian uang berdasarkan ketentuan Pasal 3 sampai dengan Pasal 10 UU 8/2010 adalah:Setiap orang, baik orang perseorangan maupun korporasi dan personil pengendali korporasi.Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010.Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau mengunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010.Bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010. Bisakah Uang Korban Binomo-Quotex Kembali?Menjawab pertanyaan Anda, menurut hemat kami uang korban kasus pencucian uang Binomo-Quotex bisa kembali dengan kondisi tertentu. Sebab, berdasarkan Pasal 67 UU 8/2010 mengatur:Dalam hal tidak ada orang dan/atau pihak ketiga yang mengajukan keberatan dalam waktu 20 hari sejak tanggal penghentian sementara Transaksi, PPATK menyerahkan penanganan Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.Dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan dalam waktu 30 hari, penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan Harta Kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak.Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memutus dalam waktu paling lama 7 hari.Dari bunyi pasal tersebut, korban dapat menerima kembali uangnya dengan cara permohonan dari penyidik di mana kondisi pelaku tindak pidana tidak ditemukan dalam waktu 30 hari. Mekanisme permohonan oleh penyidik ini berpedoman pada Perma 1/2013.Permohonan penanganan harta kekayaan yang diajukan tertulis oleh penyidik ke ketua Pengadilan Negeri harus memuat:[6]nama dan jenis harta kekayaan;jumlah harta kekayaan;tempat, hari, dan tanggal penyitaan; danuraian singkat yang memuat alasan diajukannya permohonan penanganan harta kekayaan.Selain itu, permohonan juga harus dilengkapi dengan:[7]berita acara penghentian sementara seluruh atau sebagian transaksi terkait harta kekayaan yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana atas permintaan PPATK;berkas perkara hasil penyidikan; danberita acara pencarian tersangka.Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian UangPeraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana LainREFERENSIAziz Syamsuddin. Tindak Pidana Khusus. Sinar Grafika: Jakarta, 2013;Aulia Ali Reza. Tindak Pidana Pencucian Uang. Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, yang diakses pada 12 Mei 2022, pukul 14.00 WIB;Cambridge Dictionary, yang diakses pada 12 Mei 2022, pukul 13.00 WIB;Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang diakses pada 12 Mei 2022, pukul 12.00 WIB.[1] Aziz Syamsuddin. Tindak Pidana Khusus. Sinar Grafika: Jakarta, 2013, hal. 17[2] Aziz Syamsuddin. Tindak Pidana Khusus. Sinar Grafika: Jakarta, 2013,hal. 19[3] Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang[4] Aulia Ali Reza. Tindak Pidana Pencucian Uang. Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, yang diakses pada 12 Mei 2022, pukul 14.00 WIB[5] Aziz Syamsuddin. Tindak Pidana Khusus. Sinar Grafika: Jakarta, 2013,hal. 20[6] Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain (“Perma 1/2013”)[7] Pasal 3 Perma 1/2013Tagspencucian uangtindak pidana pencucian uang

Apakah korban Binomo-Quotex bisa mendapatkan uangnya kembali atas tindak pidana pencucian uang? Jika bisa, bagaimana caranya?

Menurut kami, uang korban kasus pencucian uang dalam kasus Binomo-Quotex bisa kembali dengan kondisi tertentu, yaitu dengan permohonan penanganan harta kekayaan yang diajukan tertulis oleh penyidik ke ketua Pengadilan Negeri. Bagaimana prosesnya dan kondisi tertentu seperti apa yang dimaksud?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Dasar Hukum KPK dan Kedudukannya dalam Pemberantasan Korupsi12 Apr 2022Prinsip Kerahasiaan Bank (Bank Secrecy Law) di Indonesia30 Mar 2022Apakah Binomo Legal di Indonesia?17 Feb 2022Terima Gaji dari Hasil Suap Perusahaan, Termasuk Pencucian Uang?04 Agt 2021Dasar Hukum KPK dan Kedudukannya dalam Pemberantasan Korupsi12 Apr 2022Prinsip Kerahasiaan Bank (Bank Secrecy Law) di Indonesia30 Mar 2022Apakah Binomo Legal di Indonesia?17 Feb 2022Terima Gaji dari Hasil Suap Perusahaan, Termasuk Pencucian Uang?04 Agt 2021Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 2022Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-uang-para-korban-binomo-quotex-kembali-lt627ce72d30769/

Bisakah Uang Para Korban Binomo-Quotex Kembali?

pages/226/page-6.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### **Apa itu Binomo-Quotex?** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Dasar Hukum KPK dan Kedudukannya dalam Pemberantasan Korupsi ](/klinik/a/dasar-hukum-kpk-dan-kedudukannya-dalam-pemberantasan-korupsi-lt5ca466cb7f8ed/)  12 Apr 2022 [ #### Prinsip Kerahasiaan Bank (_Bank Secrecy Law_) di Indonesia ](/klinik/a/prinsip-kerahasiaan-bank-ibank-secrecy-law-i-di-indonesia-lt624430db90b19/)  30 Mar 2022 [ #### Apakah Binomo Legal di Indonesia? ](/klinik/a/apakah-binomo-legal-di-indonesia-lt5bee760dea39e/)  17 Feb 2022 [ #### Terima Gaji dari Hasil Suap Perusahaan, Termasuk Pencucian Uang? ](/klinik/a/terima-gaji-dari-hasil-suap-perusahaan--termasuk-pencucian-uang-lt5fdb011c17546/)  04 Agt 2021 [](#!) Sebelumnya, kami jelaskan terlebih dahulu mengenai legalitas Binomo-Quotex. Kasus Binomo-Quotex merupakan kasus dugaan pencucian uang terkait opsi biner (_binary option_). Kasus ini tersorot setelah melibatkan sejumlah _public figure_ sebagai afiliator. _Binary option_ merupakan instrumen perdagangan secara daring. _Trader_ harus menebak harga aset akan bergerak naik atau urun dalam jangka waktu tertentu. Ia juga bisa memilih aset yang akan diperdagangkan, misalnya mata uang, indeks saham, kripto, hingga komoditas. Setelah aset sudah ditentukan, _trader_ harus mempertaruhkan sebagian modal yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Dalam kasus Binomo-Quotex, singkatnya _trader_ harus menebak apakah nilai yang akan diperdagangkan berada di atas nominal tertentu pada waktu dan hari tertentu. Jika _trader_ meyakini, maka pilihannya “iya”. Saat memilih opsi “iya” maka _trader_ juga mempertaruhkan sejumlah saham yang dimiliki untuk diperdagangkan. Namun, di Indonesia, kegiatan berkedok _trading_ komoditas ini merupakan kegiatan yang **ilegal** sebab tidak memiliki izin usaha dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan. Selain itu, menilik dari skema perdagangannya, tidak ada yang diperdagangkan dalam komoditi ini karena hanya menebak naik atau turunnya suatu harga dalam periode tertentu. Jika tebakan benar, pengguna akan mendapatkan keuntungan dari modal yang sudah disetorkan. Sebaliknya, jika tebakannya salah maka modal yang disetorkan akan hilang. Baca juga: **[Apakah Binomo Legal di Indonesia?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-binomo-legal-di-indonesia-lt5bee760dea39e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=binomo_legal)** ### **Tindak Pidana Pencucian Uang** Sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnya, terdapat **afiliator** yang dalam **[Kamus Besar Bahasa Indonesia](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/afiliator)**, afiliator adalah orang yang bertugas mempromosikan bisnis digital di internet dengan menggunakan media sosial dan tautan tertentu. Afiliator ini akan mendapatkan sejumlah keuntungan jika _trader_ menggunakan kode tertentu milik afiliator. Dari sejumlah keuntungan, afiliator lalu membelanjakannya ke berbagai rupa aset untuk kepentingan pribadi atau diberikan kepada orang lain dengan nilai yang tidak wajar. Lantas adakah kaitannya dengan pencucian uang? Perlu Anda ketahui, sampai saat ini belum ada definisi pencucian uang secara universal dan komprehensif. Menurut **Sutan Remy Sjahdeini**, pencucian uang digunakan untuk menggambarkan usaha-usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk melegalisasi uang “kotor”, yang diperoleh dari hasil tindak pidana.[\[1\]](#_ftn1) Selain itu, definisi menurut **_[Cambridge Dictionary](https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/money-laundering)_**, pengertian **_money laundering_**adalah sebagai berikut: _the action of moving money which has been earned **illegally** through banks and other business, **to make it seem to have been earned legally**._ Jadi secara umum, tindak pidana pencucian uang bisa didefinisikan secara beragam. Semisal, tindak pidana pencucian uang sebagai proses di mana seseorang menutup-nutupi keberadaan uang ilegal, sumber uang yang ilegal, aplikasi ilegal, atau menutup-nutupi pendapatan agar terlihat bersih atau sah menurut hukum dan tidak melanggar hukum.[\[2\]](#_ftn2) Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih, yang dilakukan di Indonesia atau di luar Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.[\[3\]](#_ftn3) Adapun modus tindak pidana pencucian uang, para pelaku umumnya menggunakan tiga tahap pencucian uang sebagai berikut: 1. **Penempatan Uang** Pada tahap ini, pelaku mengubah uang hasil kejahatan tersebut dalam sebuah bentuk yang kurang atau tidak menimbulkan kerugian. Misalnya dengan memasukkan ke deposit bank, polis asuransi, membelanjakan aset seperti rumah atau perhiasan, dan lain sebagainya.[\[4\]](#_ftn4) 2. **Pelapisan Uang** Pelaku akan melakukan transaksi berlapis secara anonim atas aset yang berasal dari peralihan uang tersebut. Metode pelapisan uang paling umum yaitu dengan mengirimkan uang ke negara lain seperti Cayman Islands, Panama, atau Bahama.[\[5\]](#_ftn5) Pelaku mengirimkan sejumlah uang dengan nominal yang berbeda ke luar negeri dengan jumlah transaksi berkali-kali yang bertujuan mengacaukan alur transaksi, maka pelacakan akan semakin sulit dan kompleks. 3. **Penyatuan Uang** Dana yang telah disamarkan, dimasukkan kembali ke dalam rekening pelaku melalui transaksi sah atau bahkan digunakan untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Unsur-unsur dalam tindak pidana pencucian uang berdasarkan ketentuan **Pasal 3 sampai dengan Pasal 10 [UU 8/2010](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ce0f32e34bd9/undangundang-nomor-8-tahun-2010/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_8_2010)** adalah: 1. Setiap orang, baik orang perseorangan maupun korporasi dan personil pengendali korporasi. 2. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010. 3. Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau mengunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010. 4. Bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010. ### **Bisakah Uang Korban Binomo-Quotex Kembali?** Menjawab pertanyaan Anda, menurut hemat kami uang korban kasus pencucian uang Binomo-Quotex bisa kembali dengan kondisi tertentu. Sebab, berdasarkan **Pasal 67 UU 8/2010** mengatur: 1. _Dalam hal tidak ada orang dan/atau pihak ketiga yang mengajukan keberatan dalam waktu 20 hari sejak tanggal penghentian sementara Transaksi, PPATK menyerahkan penanganan Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan._ 2. _Dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan dalam waktu 30 hari, penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri **untuk memutuskan Harta Kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak**._ 3. _Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memutus dalam waktu paling lama 7 hari._ Dari bunyi pasal tersebut, korban dapat menerima kembali uangnya dengan cara permohonan dari penyidik di mana kondisi pelaku tindak pidana tidak ditemukan dalam waktu 30 hari. Mekanisme permohonan oleh penyidik ini berpedoman pada **[Perma 1/2013](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt519f32891ab60/peraturan-mahkamah-agung-nomor-1-tahun-2013/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perma_1_2013)**. **Permohonan penanganan harta kekayaan** yang diajukan tertulis oleh penyidik ke ketua Pengadilan Negeri harus memuat:[\[6\]](#_ftn6) 1. nama dan jenis harta kekayaan; 2. jumlah harta kekayaan; 3. tempat, hari, dan tanggal penyitaan; dan 4. uraian singkat yang memuat alasan diajukannya permohonan penanganan harta kekayaan. Selain itu, permohonan juga harus dilengkapi dengan:[\[7\]](#_ftn7) 1. berita acara penghentian sementara seluruh atau sebagian transaksi terkait harta kekayaan yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana atas permintaan PPATK; 2. berkas perkara hasil penyidikan; dan 3. berita acara pencarian tersangka. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [**di sini.**](http://mini.hukumonline.com/holpro/?utm_source=Google&utm_medium=Banner&utm_campaign=KlinikHukum-LandingPage) Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ce0f32e34bd9/undangundang-nomor-8-tahun-2010/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_8_2010) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt519f32891ab60/peraturan-mahkamah-agung-nomor-1-tahun-2013/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perma_1_2013) REFERENSI --------- 1. Aziz Syamsuddin. _Tindak Pidana Khusus_. Sinar Grafika: Jakarta, 2013; 2. Aulia Ali Reza. _[Tindak Pidana Pencucian Uang](http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2020/03/Tindak-Pidana-Pencucian-Uang.pdf)_. Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, yang diakses pada 12 Mei 2022, pukul 14.00 WIB; 3. _[Cambridge Dictionary](https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/money-laundering)_, yang diakses pada 12 Mei 2022, pukul 13.00 WIB; 4. [Kamus Besar Bahasa Indonesia](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/afiliator), yang diakses pada 12 Mei 2022, pukul 12.00 WIB. [\[1\]](#_ftnref1) Aziz Syamsuddin. _Tindak Pidana Khusus_. Sinar Grafika: Jakarta, 2013, hal. 17 [\[2\]](#_ftnref2) Aziz Syamsuddin. _Tindak Pidana Khusus_. Sinar Grafika: Jakarta, 2013,hal. 19 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 2 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ce0f32e34bd9/undangundang-nomor-8-tahun-2010/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_8_2010) [\[4\]](#_ftnref4) Aulia Ali Reza. _[Tindak Pidana Pencucian Uang](http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2020/03/Tindak-Pidana-Pencucian-Uang.pdf)_. Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, yang diakses pada 12 Mei 2022, pukul 14.00 WIB [\[5\]](#_ftnref5) Aziz Syamsuddin. _Tindak Pidana Khusus_. Sinar Grafika: Jakarta, 2013,hal. 20 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 2 ayat (1) [Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt519f32891ab60/peraturan-mahkamah-agung-nomor-1-tahun-2013/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perma_1_2013) (“Perma 1/2013”) [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 3 Perma 1/2013 Tags ---- [pencucian uang](/tag/pencucian-uang) [tindak pidana pencucian uang](/tag/tindak-pidana-pencucian-uang)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. Apa itu Arbiter?KLINIK TERKAITPenyelenggaraan Arbitrase Online di Indonesia09 Mei 2022Hukumnya Jika Jangka Waktu Pengembalian Barang Dibatasi oleh Penjual15 Feb 2022Data Aplikasi PeduliLindungi Diduga Bocor, Ini Langkah yang Bisa Dilakukan 19 Okt 2021Hukumnya Promosi Pakai Nama dan Foto Boy Band Tanpa Izin 14 Okt 2021Pertama-tama, Anda perlu memahami apa yang dimaksud dengan arbitrase. Pasal 1 angka 1 UU 30/1999 mendefinisikan arbitrase sebagai berikut:Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Kemudian menjawab pertanyaan Anda mengenai apa itu arbiter, menurut Pasal 1 angka 7 UU 30/1999, arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.Patut Anda ketahui, nama lengkap dan tempat tinggal arbiter, tempat arbiter akan mengambil keputusan, pernyataan kesediaan arbiter harus dituangkan dalam perjanjian arbitrase tertulis yang dibuat para pihak.[1]Lantas, apakah arbiter bisa menolak penunjukan atau pengangkatan tersebut? Bisa, arbiter dapat menerima atau menolak penunjukan atau pengangkatan dengan wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak dalam waktu paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal penunjukan atau pengangkatan.[2]Tapi bagaimana jika arbiter telah menerima lalu berniat menarik diri, bisakah? Bisa, namun harus dengan persetujuan para pihak dengan mengajukan permohonan tertulis ke para pihak terlebih dahulu. Jika para pihak menyetujui penarikan diri, arbiter dibebaskan tugasnya. Sebaliknya, jika para pihak tidak setuju, pembebasan tugas arbiter ditetapkan Ketua Pengadilan Negeri.[3] Syarat Jadi ArbiterSetelah memahami arbiter artinya seorang atau lebih yang dipilih pihak bersengketa atau yang ditunjuk pengadilan atau lembaga arbitrase untuk memberikan putusan yang diselesaikan melalui arbitrase, perlu Anda ketahui pula terdapat beberapa syarat jadi arbiter yaitu:[4]cakap melakukan tindakan hukum;berumur paling rendah 35 tahun;tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa;tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase; danmemiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun.Sebagai informasi, hakim, jaksa, panitera dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter, agar terjamin adanya objektivitas dalam pemeriksaan serta pemberian putusan oleh arbiter.[5]Dikutip dari artikel berjudul Perbedaan Mediator, Arbiter, dan Konsiliator, Susanti Adi Nugroho menyatakan bahwa syarat penting lainnya yang harus dimiliki arbiter, yaitu:Para arbiter yang telah dipilih memiliki keahlian dalam suatu atau beberapa bidang, seperti bidang perbankan, asuransi, konstruksi, dan sebagainya, dan didukung oleh pengalaman yang cukup lama serta mempunyai nama yang bersih dan integritas yang tinggi;Ia harus independen dan menunjukkan sikap tidak memihak, terbuka maupun tertutup (berarti ia tidak mewakili atau harus membela pihak yang memilihnya);Harus menyampaikan kepada para pihak dan institusi di mana ia terdaftar agar setiap fakta dan keadaan yang mungkin akan menimbulkan keragu-raguan atas independensi dan ketidakberpihakannya yang mungkin timbul di dalam ucapan maupun pikiran para pihak yang bersengketa;Terikat untuk menerapkan tata cara secara pantas menghargai dan menghormati prinsip perlakuan yang tidak memihak dan hak-hak para pihak untuk didengar;Menyelesaikan dan memberi putusan dalam waktu sesingkat-singkatnya sesuai waktu yang telah ditetapkan;Memelihara kerahasiaan para pihak juga setelah dikeluarkan keputusannya;Selama pemeriksaan, ia berhak memperoleh kerjasama yang jujur dan terbuka dari para pihak;Ia tidak bisa dituntut karena isi putusannya, kecuali terbukti memihak atau tidak independen. Biaya ArbitrasePada prinsipnya, arbiter yang menentukan biaya arbitrase yang mana mencakup:[6]honorarium arbiter;biaya perjalanan dan biaya lainnya yang dikeluarkan oleh arbiter;biaya saksi dan atau saksi ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan sengketa; danbiaya administrasi.Siapa yang akan menanggung biaya arbitrase? Apakah para pihak secara bersama-sama? Jawabannya adalah biaya arbitrase dibebankan pada pihak yang kalah. Namun dalam hal tuntutan yang dikabulkan hanya sebagian saja, biaya arbitrase dibebankan kepada para pihak secara seimbang.[7]Sebagai contoh, Anda dapat mengakses rincian Biaya Arbitrase BANI untuk referensi Anda.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik, terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Demikian jawaban dari kami tentang apa itu arbiter dan apa yang dimaksud dengan arbitrase, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. REFERENSIBiaya Arbitrase BANI, yang diakses pada 9 Mei 2022, pukul 08.11 WIB.[1] Pasal 9 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU 30/1999”)[2] Pasal 16 ayat (2) UU 30/1999[3] Pasal 19 UU 30/1999[4] Pasal 12 ayat (1) UU 30/1999[5] Pasal 12 ayat (2) dan penjelasannya UU 30/1999[6] Pasal 76 UU 30/1999[7] Pasal 77 UU 30/1999Tagsarbiterarbitrasemediasimediator

Mohon penjelasannya, apa itu arbiter dan apa yang dimaksud dengan arbitrase? Lalu, berapa sih biaya arbitrase? Terima kasih.

Apa yang dimaksud dengan arbitrase? Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Sedangkan arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan atas sengketa tertentu yang diselesaikan melalui arbitrase.   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Penyelenggaraan Arbitrase Online di Indonesia09 Mei 2022Hukumnya Jika Jangka Waktu Pengembalian Barang Dibatasi oleh Penjual15 Feb 2022Data Aplikasi PeduliLindungi Diduga Bocor, Ini Langkah yang Bisa Dilakukan 19 Okt 2021Hukumnya Promosi Pakai Nama dan Foto Boy Band Tanpa Izin 14 Okt 2021Penyelenggaraan Arbitrase Online di Indonesia09 Mei 2022Hukumnya Jika Jangka Waktu Pengembalian Barang Dibatasi oleh Penjual15 Feb 2022Data Aplikasi PeduliLindungi Diduga Bocor, Ini Langkah yang Bisa Dilakukan 19 Okt 2021Hukumnya Promosi Pakai Nama dan Foto Boy Band Tanpa Izin 14 Okt 2021Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-arbiter-dan-biaya-arbitrase-lt627cb6069ad0c/

Apa Itu Arbiter dan Biaya Arbitrase

pages/226/page-7.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### **Apa itu Arbiter?** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Penyelenggaraan Arbitrase _Online_ di Indonesia ](/klinik/a/penyelenggaraan-arbitrase-ionline-i-di-indonesia-cl3261/)  09 Mei 2022 [ #### Hukumnya Jika Jangka Waktu Pengembalian Barang Dibatasi oleh Penjual ](/klinik/a/hukumnya-jika-jangka-waktu-pengembalian-barang-dibatasi-oleh-penjual-lt620bb0a047294/)  15 Feb 2022 [ #### Data Aplikasi PeduliLindungi Diduga Bocor, Ini Langkah yang Bisa Dilakukan ](/klinik/a/data-aplikasi-pedulilindungi-diduga-bocor--ini-langkah-yang-bisa-dilakukan-lt616e85b3814ac/)  19 Okt 2021 [ #### Hukumnya Promosi Pakai Nama dan Foto _Boy Band_ Tanpa Izin ](/klinik/a/hukumnya-promosi-pakai-nama-dan-foto-iboy-band-i-tanpa-izin-lt60c762ffc6b52/)  14 Okt 2021 [](#!) Pertama-tama, Anda perlu memahami apa yang dimaksud dengan arbitrase. **Pasal 1 angka 1** [**UU 30/1999**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/815/undangundang-nomor-30-tahun-1999-/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_30_1999) mendefinisikan arbitrase sebagai berikut: _Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang_ _didasarkan pada **perjanjian arbitrase** yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang_ _bersengketa._ Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Kemudian menjawab pertanyaan Anda mengenai apa itu arbiter, menurut **Pasal 1 angka 7 UU 30/1999**, arbiter adalah seorang atau lebih **yang dipilih** oleh para pihak yang bersengketa **atau yang** **ditunjuk** oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase. Patut Anda ketahui, nama lengkap dan tempat tinggal arbiter, tempat arbiter akan mengambil keputusan, pernyataan kesediaan arbiter harus dituangkan dalam perjanjian arbitrase tertulis yang dibuat para pihak.[\[1\]](#_ftn1) Lantas, apakah arbiter bisa menolak penunjukan atau pengangkatan tersebut? Bisa, arbiter dapat menerima atau menolak penunjukan atau pengangkatan dengan wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak dalam waktu paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal penunjukan atau pengangkatan.[\[2\]](#_ftn2) Tapi bagaimana jika arbiter telah menerima lalu berniat menarik diri, bisakah? Bisa, namun harus dengan persetujuan para pihak dengan mengajukan permohonan tertulis ke para pihak terlebih dahulu. Jika para pihak menyetujui penarikan diri, arbiter dibebaskan tugasnya. Sebaliknya, jika para pihak tidak setuju, pembebasan tugas arbiter ditetapkan Ketua Pengadilan Negeri.[\[3\]](#_ftn3) ### **Syarat Jadi Arbiter** Setelah memahami arbiter artinya seorang atau lebih yang dipilih pihak bersengketa atau yang ditunjuk pengadilan atau lembaga arbitrase untuk memberikan putusan yang diselesaikan melalui arbitrase, perlu Anda ketahui pula terdapat beberapa syarat jadi arbiter yaitu:[\[4\]](#_ftn4) 1. cakap melakukan tindakan hukum; 2. berumur paling rendah 35 tahun; 3. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa; 4. tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase; dan 5. memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun. Sebagai informasi, hakim, jaksa, panitera dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter, agar terjamin adanya objektivitas dalam pemeriksaan serta pemberian putusan oleh arbiter.[\[5\]](#_ftn5) Dikutip dari artikel berjudul [**Perbedaan Mediator, Arbiter, dan Konsiliator**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-mediator--arbiter--dan-konsiliator-lt5dd65ff35fc6f?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=arbiter_konsiliator), **Susanti Adi Nugroho** menyatakan bahwa syarat penting lainnya yang harus dimiliki arbiter, yaitu: 1. Para arbiter yang telah dipilih memiliki keahlian dalam suatu atau beberapa bidang, seperti bidang perbankan, asuransi, konstruksi, dan sebagainya, dan didukung oleh pengalaman yang cukup lama serta mempunyai nama yang bersih dan integritas yang tinggi; 2. Ia harus independen dan menunjukkan sikap tidak memihak, terbuka maupun tertutup (berarti ia tidak mewakili atau harus membela pihak yang memilihnya); 3. Harus menyampaikan kepada para pihak dan institusi di mana ia terdaftar agar setiap fakta dan keadaan yang mungkin akan menimbulkan keragu-raguan atas independensi dan ketidakberpihakannya yang mungkin timbul di dalam ucapan maupun pikiran para pihak yang bersengketa; 4. Terikat untuk menerapkan tata cara secara pantas menghargai dan menghormati prinsip perlakuan yang tidak memihak dan hak-hak para pihak untuk didengar; 5. Menyelesaikan dan memberi putusan dalam waktu sesingkat-singkatnya sesuai waktu yang telah ditetapkan; 6. Memelihara kerahasiaan para pihak juga setelah dikeluarkan keputusannya; 7. Selama pemeriksaan, ia berhak memperoleh kerjasama yang jujur dan terbuka dari para pihak; 8. Ia tidak bisa dituntut karena isi putusannya, kecuali terbukti memihak atau tidak independen. ### **Biaya Arbitrase** Pada prinsipnya, arbiter yang menentukan biaya arbitrase yang mana mencakup:[\[6\]](#_ftn6) 1. honorarium arbiter; 2. biaya perjalanan dan biaya lainnya yang dikeluarkan oleh arbiter; 3. biaya saksi dan atau saksi ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan sengketa; dan 4. biaya administrasi. Siapa yang akan menanggung biaya arbitrase? Apakah para pihak secara bersama-sama? Jawabannya adalah biaya arbitrase dibebankan pada pihak yang kalah. Namun dalam hal tuntutan yang dikabulkan hanya sebagian saja, biaya arbitrase dibebankan kepada para pihak secara seimbang.[\[7\]](#_ftn7) Sebagai contoh, Anda dapat mengakses rincian [**Biaya Arbitrase BANI**](https://baniarbitration.org/cost) untuk referensi Anda. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik, terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan **[Mitra Justika.](https://www.justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan)** Demikian jawaban dari kami tentang apa itu arbiter dan apa yang dimaksud dengan arbitrase, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/815/undangundang-nomor-30-tahun-1999-/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_30_1999). REFERENSI --------- [Biaya Arbitrase BANI](https://baniarbitration.org/cost), yang diakses pada 9 Mei 2022, pukul 08.11 WIB. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 9 ayat (1) dan (3) [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/815/undangundang-nomor-30-tahun-1999-/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_30_1999) (“UU 30/1999”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 16 ayat (2) UU 30/1999 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 19 UU 30/1999 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 12 ayat (1) UU 30/1999 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 12 ayat (2) dan penjelasannya UU 30/1999 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 76 UU 30/1999 [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 77 UU 30/1999 Tags ---- [arbiter](/tag/arbiter) [arbitrase](/tag/arbitrase) [mediasi](/tag/mediasi) [mediator](/tag/mediator)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITBolehkah Pengusaha Meminta Karyawan Bekerja di Hari Libur Lebaran?26 Mar 2024Pembayaran THR Tak Boleh Dicicil, Ini Dasar Hukumnya20 Mar 2024Bolehkah TKA jadi Anggota Serikat Pekerja?20 Apr 2022Hak Pemegang Saham Saat Perusahaan Jatuh Pailit19 Apr 2022Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul Bentuk Badan Usaha Perusahaan Pemborong Pekerjaan yang dibuat oleh Diana Kusumasari, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Senin, 18 April 2011, kemudian dimutakhirkan pertama kali pada Selasa, 2 Januari 2018, dan kedua kalinya pada Selasa, 1 Desember 2020. Outsourcing/Alih DayaBelajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa pekerja/buruh dalam praktik dikenal sebagai outsourcing (alih daya).Disarikan dari Perbedaan Pemborongan Pekerjaan dengan Penyediaan Jasa Pekerja, pemborongan pekerjaan merupakan salah satu jenis outsourcing (alih daya). Sehingga, pengaturan terhadap perusahaan alih daya dalam peraturan perundang-undangan juga berlaku terhadap perusahaan penerima pemborongan.Sebelumnya, outsourcing memang diatur dalam Pasal 64 hingga Pasal 66 UU Ketenagakerjaan sebagaimana yang Anda sebutkan. Namun, Pasal 64 dan Pasal 65 UU Ketenagakerjaan kini telah dihapus dengan Pasal 81 angka 18 dan 19 UU Cipta Kerja.Sehingga, saat ini outsourcing hanya diatur dalam Pasal 81 angka 20 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 66 UU Ketenagakerjaan, yang mengatur hubungan kerja perusahaan alih daya dengan pekerja dan perusahaan alih daya berbentuk badan hukum dan wajib memenuhi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.[1] Jenis-jenis Badan Hukum di IndonesiaMenjawab pertanyaan Anda, pengaturan secara umum mengenai badan hukum dapat kita temui dalam Pasal 1653 KUH Perdata yang berbunyi:Selain perseroan perdata sejati, perhimpunan orang-orang sebagai badan hukum juga diakui undang-undang, entah badan hukum itu diadakan oleh kekuasaan umum atau diakuinya sebagai demikian, entah pula badan hukum itu diterima sebagai yang diperkenankan atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan.Secara khusus, pengaturan mengenai badan hukum ini juga dapat dilihat dalam Pasal 1654 sampai dengan Pasal 1665 KUH Perdata.Sebagaimana yang pernah dijelaskan dalam artikel Metamorfosis Badan Hukum Indonesia, pengertian badan hukum ini dapat dilihat pada Kamus Hukum versi Bahasa Indonesia yang mendefinisikan badan hukum sebagai organisasi, perkumpulan atau paguyuban lainnya di mana pendiriannya dengan akta otentik dan oleh hukum diperlakukan sebagai persona atau sebagai orang (hal. 1).Menurut Ali Rido, badan-badan yang termasuk badan hukum antara lain:[2]Perseroan Terbatas (diatur dengan UU 40/2007);Koperasi (diatur dengan UU 25/1992);Yayasan (diatur dengan UU 16/2001 berikut aturan perubahannya). Ketentuan Seputar Pemborongan PekerjaanSyarat-syarat pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebelumnya juga diatur dalam Pasal 65 ayat (2) UU Ketenagakerjaan. Akan tetapi, sebagaimana yang telah kami jelaskan, ketentuan tersebut telah dihapus oleh UU Cipta Kerja.Menurut Haiyani Rumondang, Direktur Jenderal Perselisihan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan dalam artikel Melek Omnibus Law II: Menyoal Fleksibilitas Aturan PKWT-Outsourcing penghapusan dilakukan karena pemerintah tidak ingin masuk dalam ranah perjanjian bisnis (perdata). Pemerintah hanya mengatur soal perlindungan bagi pekerja atau perjanjian kerjanya.Untuk itu, UU Cipta Kerja mengatur bahwa hubungan kerja antara perusahaan alih daya, termasuk perusahaan penerima pemborongan, dengan pekerja/buruh yang dipekerjakannya didasarkan pada perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis, baik perjanjian kerja waktu tertentu maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu,[3] dan pelindungan pekerja/buruh, upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul dilaksanakan sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya.[4] Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PerdataUndang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang PerkoperasianUndang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang YayasanUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang YayasanUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaanUndang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan TerbatasUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja REFERENSIAli Rido. Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf. Bandung: Penerbit Alumni, 2004.[1] Pasal 81 angka 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 66 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)[2] Ali Rido. Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Bandung: Penerbit Alumni, 2004, hal. 110-119[3] Pasal 81 angka 20 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 66 ayat (1) UU Ketenagakerjaan[4] Pasal 81 angka 20 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 66 ayat (2) UU KetenagakerjaanTagsalih dayabadan hukumbadan usahaketenagakerjaanoutsourcingperusahaan

Dalam UU 13/2003 Pasal 64 sampai dengan Pasal 66, diatur bahwa untuk pekerjaan borongan/penyedia jasa pekerja, perusahaan harus berbadan hukum. Terhadap pengertian badan hukum ini masih terdapat banyak penafsiran. Para rekanan kami menganggap CV merupakan badan hukum. Sedangkan, badan hukum menurut saya yang boleh berusaha di antaranya adalah PT dan Koperasi, sedangkan CV tidak. Pertanyaan saya, adakah pedoman yang khusus mengatur badan hukum dan terdapat di mana pengertian badan hukum itu? Kemudian apa juga yang dimaksud dengan pekerjaan borongan dalam Pasal 64 UU 13/2003? Terima kasih.

Yang termasuk badan hukum antara lain adalah Perseroan Terbatas, koperasi, dan yayasan. Sedangkan pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa pekerja/buruh dikenal dengan istilah outsourcing (alih daya) yang saat ini diatur oleh UU Cipta Kerja. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Bolehkah Pengusaha Meminta Karyawan Bekerja di Hari Libur Lebaran?26 Mar 2024Pembayaran THR Tak Boleh Dicicil, Ini Dasar Hukumnya20 Mar 2024Bolehkah TKA jadi Anggota Serikat Pekerja?20 Apr 2022Hak Pemegang Saham Saat Perusahaan Jatuh Pailit19 Apr 2022Bolehkah Pengusaha Meminta Karyawan Bekerja di Hari Libur Lebaran?26 Mar 2024Pembayaran THR Tak Boleh Dicicil, Ini Dasar Hukumnya20 Mar 2024Bolehkah TKA jadi Anggota Serikat Pekerja?20 Apr 2022Hak Pemegang Saham Saat Perusahaan Jatuh Pailit19 Apr 2022Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 22 Mei 2023Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 22 Mei 2023Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/perusahaan-pemborong-pekerjaan-wajib-berbadan-hukum-cl3299/

Perusahaan Pemborong Pekerjaan Wajib Berbadan Hukum

pages/226/page-8.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Bolehkah Pengusaha Meminta Karyawan Bekerja di Hari Libur Lebaran? ](/klinik/a/bolehkah-pengusaha-meminta-karyawan-bekerja-di-hari-libur-lebaran-lt53bb9345be1fd/)  26 Mar 2024 [ #### Pembayaran THR Tak Boleh Dicicil, Ini Dasar Hukumnya ](/klinik/a/pembayaran-thr-tak-boleh-dicicil-lt5eaa9da1601f8/)  20 Mar 2024 [ #### Bolehkah TKA jadi Anggota Serikat Pekerja? ](/klinik/a/bolehkah-tka-jadi-anggota-serikat-pekerja-lt620b2f1589090/)  20 Apr 2022 [ #### Hak Pemegang Saham Saat Perusahaan Jatuh Pailit ](/klinik/a/hak-pemegang-saham-saat-perusahaan-jatuh-pailit-lt625e8362e28d2/)  19 Apr 2022 [](#!) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan _judul Bentuk Badan Usaha Perusahaan Pemborong Pekerjaan_ yang dibuat oleh [Diana Kusumasari, S.H., M.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/penjawab/lt4d37c414e08df/mitra/lt4b457ff0c3e1b) dan pertama kali dipublikasikan pada Senin, 18 April 2011, kemudian dimutakhirkan pertama kali pada Selasa, 2 Januari 2018, dan kedua kalinya pada Selasa, 1 Desember 2020.** ### **_Outsourcing_****/Alih Daya** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa pekerja/buruh dalam praktik dikenal sebagai _outsourcing_ (alih daya). Disarikan dari **[Perbedaan Pemborongan Pekerjaan dengan Penyediaan Jasa Pekerja](https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-pemborongan-pekerjaan-dengan-penyediaan-jasa-pekerja-lt57749322e840f?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=beda_borong_penyedia)**, pemborongan pekerjaan merupakan salah satu jenis _outsourcing_ (alih daya). Sehingga, pengaturan terhadap perusahaan alih daya dalam peraturan perundang-undangan juga berlaku terhadap perusahaan penerima pemborongan. Sebelumnya, _outsourcing_ memang diatur dalam **Pasal 64 hingga Pasal 66 [UU Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan)** sebagaimana yang Anda sebutkan. Namun, Pasal 64 dan Pasal 65 UU Ketenagakerjaan kini telah dihapus dengan **Pasal 81 angka 18 dan 19** **[UU Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Cipta_Kerja)**. Sehingga, saat ini _outsourcing_ hanya diatur dalam Pasal 81 angka 20 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 66 UU Ketenagakerjaan, yang mengatur hubungan kerja perusahaan alih daya dengan pekerja dan perusahaan alih daya berbentuk badan hukum dan wajib memenuhi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.[\[1\]](#_ftn1) ### **Jenis-jenis Badan Hukum di Indonesia** Menjawab pertanyaan Anda, pengaturan secara umum mengenai badan hukum dapat kita temui dalam **Pasal 1653 [KUH Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata)** yang berbunyi: Selain perseroan perdata sejati, perhimpunan orang-orang sebagai badan hukum juga diakui undang-undang, entah badan hukum itu diadakan oleh kekuasaan umum atau diakuinya sebagai demikian, entah pula badan hukum itu diterima sebagai yang diperkenankan atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan. Secara khusus, pengaturan mengenai badan hukum ini juga dapat dilihat dalam **Pasal 1654 sampai dengan Pasal 1665 KUH Perdata**. Sebagaimana yang pernah dijelaskan dalam artikel **[Metamorfosis Badan Hukum Indonesia](https://www.hukumonline.com/berita/a/metamorfosis-badan-hukum-indonesia-hol17818?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=meta_badan_hukum)**, pengertian badan hukum ini dapat dilihat pada Kamus Hukum versi Bahasa Indonesia yang mendefinisikan badan hukum sebagai organisasi, perkumpulan atau paguyuban lainnya di mana pendiriannya dengan akta otentik dan oleh hukum diperlakukan sebagai persona atau sebagai orang (hal. 1). Menurut **Ali Rido**, badan-badan yang termasuk badan hukum antara lain:[\[2\]](#_ftn2) 1. Perseroan Terbatas (diatur dengan **[UU 40/2007](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007)**); 2. Koperasi (diatur dengan **[UU 25/1992](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/38/undangundang-nomor-25-tahun-1992?r=0&p=1&q=uu%20perkoperasian&rs=1847&re=2022&h=uu?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_25_1992)**); 3. Yayasan (diatur dengan **[UU 16/2001](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/55/node/540?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_16_2001)** berikut aturan perubahannya). ### **Ketentuan Seputar Pemborongan Pekerjaan** Syarat-syarat pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebelumnya juga diatur dalam **Pasal 65 ayat (2) UU** **Ketenagakerjaan**. Akan tetapi, sebagaimana yang telah kami jelaskan, ketentuan tersebut telah dihapus oleh UU Cipta Kerja. Menurut **Haiyani Rumondang**, Direktur Jenderal Perselisihan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan dalam artikel **[Melek Omnibus Law II: Menyoal Fleksibilitas Aturan PKWT-Outsourcing](https://www.hukumonline.com/berita/a/melek-omnibus-law-ii--menyoal-fleksibilitas-aturan-pkwt-outsourcing-lt5e67e40d8a92e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=melek_omnibus)** penghapusan dilakukan karena pemerintah tidak ingin masuk dalam ranah perjanjian bisnis (perdata). Pemerintah hanya mengatur soal perlindungan bagi pekerja atau perjanjian kerjanya. Untuk itu, UU Cipta Kerja mengatur bahwa hubungan kerja antara perusahaan alih daya, termasuk perusahaan penerima pemborongan, dengan pekerja/buruh yang dipekerjakannya didasarkan pada perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis, baik perjanjian kerja waktu tertentu maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu,[\[3\]](#_ftn3) dan pelindungan pekerja/buruh, upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul dilaksanakan sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya.[\[4\]](#_ftn4) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://m.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/38/undangundang-nomor-25-tahun-1992?r=0&p=1&q=uu%20perkoperasian&rs=1847&re=2022&h=uu?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_25_1992) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/55/node/540?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_16_2001) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19785/node/540?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_28_2004) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Cipta_Kerja) REFERENSI --------- Ali Rido. Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf. Bandung: Penerbit Alumni, 2004. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 81 angka 20 [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Cipta_Kerja) (“UU Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 66 ayat (1) dan (4) [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan) (“UU Ketenagakerjaan”) [\[2\]](#_ftnref2) Ali Rido. _Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf_, Bandung: Penerbit Alumni, 2004, hal. 110-119 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 81 angka 20 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 66 ayat (1) UU Ketenagakerjaan [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 81 angka 20 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 66 ayat (2) UU Ketenagakerjaan Tags ---- [alih daya](/tag/alih-daya) [badan hukum](/tag/badan-hukum) [badan usaha](/tag/badan-usaha) [ketenagakerjaan](/tag/ketenagakerjaan) [outsourcing](/tag/outsourcing) [perusahaan](/tag/perusahaan)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. Saksi dan Keterangan SaksiKLINIK TERKAITSaksi A Charge, A de Charge, Mahkota, dan Alibi10 Jun 2024Asas Diferensiasi Fungsional dalam Hukum Acara Pidana05 Apr 2022Perbedaan Saksi Mahkota dengan Justice Collaborator02 Mei 2017Siapa Saja yang Berwenang Menetapkan Saksi Menjadi Tersangka?02 Mei 2014Sebelum menjawab pokok permasalahan yang Anda tanyakan, perlu kami jelaskan terlebih dahulu mengenai ketentuan saksi dan keterangan saksi KUHAP.Pengertian saksi tercantum dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP serta untuk keterangan saksi diatur dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP yang berbunyi selengkapnya sebagai berikut:Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Namun, semenjak adanya Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010, patut diperhatikan pengertian saksi diperluas baik dalam Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP dimaknai termasuk pula:Orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.Kedua norma hukum di atas menunjukan bahwa saat ini, saksi testemoni de auditu yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain telah dipandang sebagai salah satu alat bukti. Walaupun nanti yang masih diperdebatkan adalah apakah saksi tersebut berdiri sendiri atau merupakan alat bukti petunjuk.Keterangan saksi merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian paling tinggi pada hukum acara pidana dan menempati urutan pertama dari keseluruhan rangkaian alat bukti sebagaimana tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Oleh karenanya, dalam proses persidangan perkara pidana, tujuan utamanya adalah mencari kebenaran materiil.Pada ranah hukum acara pidana, jika dilihat dari fungsinya, maka terdapat dua jenis saksi, yaitu saksi yang memberatkan (a charge) dan saksi yang meringankan (a de charge). Sedangkan jika dilihat dari substansinya, maka terdapat beberapa konsep mengenai saksi, yaitu saksi korban, saksi fakta, dan saksi mahkota (kroen getuide).Baca juga: Definisi Saksi Mahkota Kewajiban Hukum Saksi untuk Memenuhi PanggilanPada ranah pemeriksaan di tingkat penyidikan, seorang penyidik melalui Pasal 7 ayat (1) huruf g KUHAP berwenang memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Dikarenakan upaya memanggil untuk mendengar dan memeriksa seseorang sebagai saksi merupakan hak hukum dari penyidik, maka konsep tersebut akan selalu berdampingan dengan konsep kewajiban hukum.[1] Artinya, jika pada satu sisi memanggil adalah merupakan ‘hak hukum’, maka pada sisi lain akan dibebani ‘kewajiban hukum’ untuk memenuhi panggilan tersebut.Sehingga, seseorang yang telah mendapatkan panggilan dari penyidik untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi, maka ia wajib hukumnya untuk hadir dalam pemeriksaan tersebut. Pemikiran tersebut kemudian dituangkan atau dinormakan dalam Pasal 112 ayat (2) KUHAP yang menegaskan:Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.Demikian pula pada ranah pemeriksaan di persidangan yang dituangkan dalam Pasal 159 ayat (2) KUHAP yaitu:Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan.Uraian di atas hanya menunjukan adanya kewajiban hukum bagi setiap warga negara untuk memenuhi panggilan tersebut. Tentunya, permasalahan tersebut tidak berkaitan dengan substansi pemeriksaan dan isi keterangan dalam suatu berita acara pemeriksaan (“BAP”).Baca juga: Ancaman Pidana Bagi Orang yang Menolak Panggilan Sebagai Saksi Alat Bukti Keterangan SaksiSebagaimana telah disebutkan sebelumnya, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian apabila telah dinyatakan atau disampaikan di sidang pengadilan.[2]Sehingga, menurut kami, proses memeriksa dan mendengarkan keterangan saksi pada ranah penyidikan hanyalah merupakan suatu proses mengumpulkan bahan keterangan semata. Keterangan saksi yang dituangkan dalam suatu BAP tidak memiliki nilai sebagai alat bukti keterangan saksi. Namun, BAP memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti surat.[3]Baca juga: Kaitan antara BAP dan Putusan Hakim Asas Non-Self Incrimination dan Jerat Pidana Sumpah PalsuPerlu diingat pula, bahwa dalam Pasal 66 jo. Pasal 175 KUHAP dikenal pula dengan asas praduga tak bersalah dan asas non-self incrimination yaitu seorang terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan atau merugikan dirinya di muka persidangan.Pasal 66 KUHAPTersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Pasal 175 KUHAPJika terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, hakim ketua sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan.Akan tetapi, tidak demikian halnya dengan saksi. Sebab, Pasal 174 KUHAP memungkinkan hakim untuk berpendapat bahwa saksi tersebut memberikan keterangan palsu di bawah sumpah, dengan ancaman pidana sumpah palsu atau keterangan palsu pada Pasal 242 KUHP.Baca juga: Sumpah Palsu dan PembuktiannyaPada yurisprudensi Mahkamah Agung (“MA”) dalam Putusan MA No. 299 K/Kr/1959 yang menjadi rujukan untuk menilai perilaku terdakwa yang menarik keterangannya yang diucapkan di luar sidang, tanpa alasan yang berdasar adalah sebagai petunjuk tentang adanya kesalahan terdakwa.Putusan ini kerap dikutip dalam berbagai tulisan ilmiah untuk menjustifikasi keputusan hakim yang mencurigai adanya kesalahan yang diakui secara diam-diam adalah benar merupakan wujud kesalahan. Padahal, jika diperhatikan tahun terbitnya adalah 1959, maka disimpulkan putusan tersebut tidak berdasarkan KUHAP. Oleh karena, KUHAP sejak tahun 1981 mengakomodir asas non-self incrimination bagi terdakwa. Sehingga, yurisprudensi tersebut sudah tidak fit and proper lagi terhadap KUHAP. Bolehkah Saksi Cabut Keterangan BAP di Persidangan?Lantas, menjawab pertanyaan Anda, bagaimana dengan saksi yang mencabut keterangannya yang telah dituangkan dalam BAP? Jawabannya adalah sudah seharusnya merujuk pada Pasal 163 KUHAP yang mengatur:Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang.Dengan demikian, seharusnya tidak ada ancaman sanksi pidana bagi saksi yang mencabut keterangannya atau berbeda keterangannya dengan yang dicantumkan dalam BAP. KUHAP hanya memerintahkan kepada hakim untuk mengingatkan kepada saksi dan meminta penjelasan dari saksi mengenai apa yang menjadi penyebab perbedaannya tersebut.Sebagaimana disarikan dari Kekuatan Pembuktian BAP Saksi di Persidangan, jika seorang saksi mencabut keterangannya dalam BAP yang dibuat penyidik, maka berlakulah ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Dengan demikian, fungsi keterangan saksi pada BAP yang dibuat penyidik dapat menjadi alat bukti petunjuk.Di lain sisi, apabila saksi ternyata benar telah memberikan keterangan palsu di bawah sumpah, dan bukanlah pernyataan untuk menarik keterangannya dalam BAP atau adanya perbedaan dengan keterangan dalam BAP seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, maka saksi yang bersangkutan dapat dijerat pidana sumpah palsu atau keterangan palsu. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PidanaUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana PUTUSANPutusan Mahkamah Agung Nomor 299 K/Kr/1959;Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010.REFERENSIErick Malombeke, Daniel F. Aling, dan Roy Ronny Lembong. Peranan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam Proses Peradilan Pidana, Jurnal Lex Administratum, Vol. IX, No. 4, 2021;Kaelan. Pancasila Sebagai Dasar Penjabaran Hak-Hak Asasi Manusia, Jurnal Filsafat, Vol. 12, No.  1, November 1992;M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.[1] Kaelan. Pancasila Sebagai Dasar Penjabaran Hak-Hak Asasi Manusia, Jurnal Filsafat, Vol. 12, No.  1, November 1992, hal. 31-32; M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika, 2022, hal. 168[2] Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana[3] M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika, 2022, hal. 285-289; Erick Malombeke, Daniel F. Aling, dan Roy Ronny Lembong. Peranan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam Proses Peradilan Pidana, Jurnal Lex Administratum, Vol. IX, No. 4, 2021, hal. 140Tagsbaphukum acara pidanaketerangan saksisaksi

Saya ingin bertanya, bolehkah saksi yang dimintai keterangannya oleh polisi kemudian membatalkan memberikan keterangan di pengadilan?

Keterangan saksi yang telah dituliskan dalam dalam Berita Acara Pemeriksaan (“BAP”) dapat saja berbeda dengan keterangan yang disampaikan saksi di depan persidangan. Hal ini tidak menjadi masalah, sebab dalam KUHAP, tidak terdapat larangan bagi saksi yang mencabut keterangan BAP sepanjang memberikan alasan yang logis dan menjelaskan perbedaannya. Lain halnya jika saksi tersebut benar telah memberikan keterangan palsu di atas sumpah, ia dapat dijerat dengan pidana sumpah palsu atau keterangan palsu berdasarkan Pasal 242 KUHP.   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Saksi A Charge, A de Charge, Mahkota, dan Alibi10 Jun 2024Asas Diferensiasi Fungsional dalam Hukum Acara Pidana05 Apr 2022Perbedaan Saksi Mahkota dengan Justice Collaborator02 Mei 2017Siapa Saja yang Berwenang Menetapkan Saksi Menjadi Tersangka?02 Mei 2014Saksi A Charge, A de Charge, Mahkota, dan Alibi10 Jun 2024Asas Diferensiasi Fungsional dalam Hukum Acara Pidana05 Apr 2022Perbedaan Saksi Mahkota dengan Justice Collaborator02 Mei 2017Siapa Saja yang Berwenang Menetapkan Saksi Menjadi Tersangka?02 Mei 2014Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023Cara Upload Terjemahan Novel Agar Tak Langgar Hak Cipta20 Okt 2022Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023Cara Upload Terjemahan Novel Agar Tak Langgar Hak Cipta20 Okt 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/saksi-batalkan-keterangan-bap-di-persidangan--bolehkah-lt62174874de8f7/

Saksi Batalkan Keterangan BAP di Persidangan, Bolehkah?

pages/227/page-0.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### **Saksi dan Keterangan Saksi** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Saksi _A Charge_, _A de Charge_, Mahkota, dan Alibi ](/klinik/a/saksi-a-charge-a-de-charge-mahkota-dan-alibi-lt50c7ea823e57d/)  10 Jun 2024 [ #### Asas Diferensiasi Fungsional dalam Hukum Acara Pidana ](/klinik/a/asas-diferensiasi-fungsional-dalam-hukum-acara-pidana-lt62102ecf9616b/)  05 Apr 2022 [ #### Perbedaan Saksi Mahkota dengan _Justice Collaborator_ ](/klinik/a/perbedaan-saksi-mahkota-dengan-ijustice-collaborator-i-lt58d33e6281239/)  02 Mei 2017 [ #### Siapa Saja yang Berwenang Menetapkan Saksi Menjadi Tersangka? ](/klinik/a/siapa-saja-yang-berwenang-menetapkan-saksi-menjadi-tersangka-lt53608673190e8/)  02 Mei 2014 [](#!) Sebelum menjawab pokok permasalahan yang Anda tanyakan, perlu kami jelaskan terlebih dahulu mengenai ketentuan saksi dan keterangan saksi **[KUHAP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHAP)**. Pengertian saksi tercantum dalam **Pasal 1 angka 26 KUHAP** serta untuk keterangan saksi diatur dalam **Pasal 1 angka 27 KUHAP** yang berbunyi selengkapnya sebagai berikut: Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) _Keterangan saksi adalah_ _salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana **yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri** dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu__._ Namun, semenjak adanya **[Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5003e3de56409/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-65-puu-viii-2010?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MK_65_2010)**, patut diperhatikan pengertian saksi diperluas baik dalam **Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP** dimaknai termasuk pula: _O__rang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana **yang tidak selalu** **ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri**._ Kedua norma hukum di atas menunjukan bahwa saat ini, saksi _testemoni de auditu_ yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain telah dipandang sebagai salah satu alat bukti. Walaupun nanti yang masih diperdebatkan adalah apakah saksi tersebut berdiri sendiri atau merupakan alat bukti petunjuk. Keterangan saksi merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian paling tinggi pada hukum acara pidana dan menempati urutan pertama dari keseluruhan rangkaian alat bukti sebagaimana tertuang dalam **Pasal 184 ayat (1) KUHAP**. Oleh karenanya, dalam proses persidangan perkara pidana, tujuan utamanya adalah mencari kebenaran materiil. Pada ranah hukum acara pidana, jika dilihat dari fungsinya, maka terdapat dua jenis saksi, yaitu saksi yang memberatkan (_a charge_) dan saksi yang meringankan (_a de charge_). Sedangkan jika dilihat dari substansinya, maka terdapat beberapa konsep mengenai saksi, yaitu saksi korban, saksi fakta, dan saksi mahkota (_kroen getuide_). Baca juga: **[Definisi Saksi Mahkota](https://www.hukumonline.com/klinik/a/saksi-mahkota-lt4fbae50accb01?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=saksi_mahkota)** ### **Kewajiban Hukum Saksi untuk Memenuhi Panggilan** Pada ranah pemeriksaan di tingkat penyidikan, seorang penyidik melalui **Pasal 7 ayat (1) huruf g KUHAP** berwenang memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Dikarenakan upaya memanggil untuk mendengar dan memeriksa seseorang sebagai saksi merupakan hak hukum dari penyidik, maka konsep tersebut akan selalu berdampingan dengan konsep kewajiban hukum.[\[1\]](#_ftn1) Artinya, jika pada satu sisi memanggil adalah merupakan ‘hak hukum’, maka pada sisi lain akan dibebani ‘kewajiban hukum’ untuk memenuhi panggilan tersebut. Sehingga, seseorang yang telah mendapatkan panggilan dari penyidik untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi, maka ia wajib hukumnya untuk hadir dalam pemeriksaan tersebut. Pemikiran tersebut kemudian dituangkan atau dinormakan dalam **Pasal 112 ayat (2) KUHAP** yang menegaskan: _Orang yang dipanggil **wajib datang** kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya._ Demikian pula pada ranah pemeriksaan di persidangan yang dituangkan dalam **Pasal 159 ayat (2) KUHAP** yaitu: _Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat **memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan**._ Uraian di atas hanya menunjukan adanya kewajiban hukum bagi setiap warga negara untuk memenuhi panggilan tersebut. Tentunya, permasalahan tersebut tidak berkaitan dengan substansi pemeriksaan dan isi keterangan dalam suatu berita acara pemeriksaan (“BAP”). Baca juga: **[Ancaman Pidana Bagi Orang yang Menolak Panggilan Sebagai Saksi](https://www.hukumonline.com/klinik/a/tidak-mau-jadi-saksi-lt50cc981bed84f?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=tidak_jadi_saksi)** ### **Alat Bukti Keterangan Saksi** Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian apabila telah dinyatakan atau disampaikan di sidang pengadilan.[\[2\]](#_ftn2) Sehingga, menurut kami, proses memeriksa dan mendengarkan keterangan saksi pada ranah penyidikan hanyalah merupakan suatu proses mengumpulkan bahan keterangan semata. **Keterangan saksi yang dituangkan dalam suatu BAP tidak memiliki nilai sebagai alat bukti keterangan saksi. Namun, BAP memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti surat**.[\[3\]](#_ftn3) Baca juga: **[Kaitan antara BAP dan Putusan Hakim](https://www.hukumonline.com/klinik/a/kaitan-antara-bap-dan-putusan-hakim-lt61fa797148a58?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=bap_putusan)** ### **Asas _Non-Self Incrimination_ dan Jerat Pidana Sumpah Palsu** Perlu diingat pula, bahwa dalam **Pasal 66 _jo._ Pasal 175 KUHAP** dikenal pula dengan asas praduga tak bersalah dan asas _non-self incrimination_ yaitu seorang terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan atau merugikan dirinya di muka persidangan. **Pasal 66 KUHAP** _Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian__._ **Pasal 175 KUHAP** _Jika terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, hakim ketua sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan._ Akan tetapi, tidak demikian halnya dengan saksi. Sebab, **Pasal 174 KUHAP** memungkinkan hakim untuk berpendapat bahwa saksi tersebut memberikan keterangan palsu di bawah sumpah, dengan ancaman pidana sumpah palsu atau keterangan palsu pada **Pasal 242 [KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document/lt4c7b80e19969e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP)**. Baca juga: **[Sumpah Palsu dan Pembuktiannya](https://www.hukumonline.com/klinik/a/sumpah-palsu-dan-pembuktiannya-lt51171a4fed786?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=sumpah_palsu)** Pada yurisprudensi Mahkamah Agung (“MA”) dalam **Putusan MA No. 299 K/Kr/1959** yang menjadi rujukan untuk menilai perilaku terdakwa yang menarik keterangannya yang diucapkan di luar sidang, tanpa alasan yang berdasar adalah sebagai petunjuk tentang adanya kesalahan terdakwa. Putusan ini kerap dikutip dalam berbagai tulisan ilmiah untuk menjustifikasi keputusan hakim yang mencurigai adanya kesalahan yang diakui secara diam-diam adalah benar merupakan wujud kesalahan. Padahal, jika diperhatikan tahun terbitnya adalah 1959, maka disimpulkan putusan tersebut tidak berdasarkan KUHAP. Oleh karena, KUHAP sejak tahun 1981 mengakomodir asas _non-self incrimination_ bagi terdakwa. Sehingga, yurisprudensi tersebut sudah tidak _fit and proper_ lagi terhadap KUHAP. ### **Bolehkah Saksi Cabut Keterangan BAP di Persidangan?** Lantas, menjawab pertanyaan Anda, bagaimana dengan saksi yang mencabut keterangannya yang telah dituangkan dalam BAP? Jawabannya adalah sudah seharusnya merujuk pada **Pasal 163 KUHAP** yang mengatur: _Jika keterangan saksi di sidang **berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara**, **hakim ketua sidang mengingatkan saksi** tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang._ Dengan demikian, seharusnya tidak ada ancaman sanksi pidana bagi saksi yang mencabut keterangannya atau berbeda keterangannya dengan yang dicantumkan dalam BAP. KUHAP hanya memerintahkan kepada hakim untuk mengingatkan kepada saksi dan meminta penjelasan dari saksi mengenai apa yang menjadi penyebab perbedaannya tersebut. Sebagaimana disarikan dari **[Kekuatan Pembuktian BAP Saksi di Persidangan](https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuatan-pembuktian-bap-saksi-di-persidangan-lt4e8bc9adcfa87?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=bap_saksi)**, jika seorang saksi mencabut keterangannya dalam BAP yang dibuat penyidik, maka berlakulah ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Dengan demikian, fungsi keterangan saksi pada BAP yang dibuat penyidik dapat menjadi alat bukti petunjuk. Di lain sisi, apabila saksi ternyata benar telah memberikan keterangan palsu di bawah sumpah, dan bukanlah pernyataan untuk menarik keterangannya dalam BAP atau adanya perbedaan dengan keterangan dalam BAP seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, maka saksi yang bersangkutan dapat dijerat pidana sumpah palsu atau keterangan palsu. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document/lt4c7b80e19969e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHAP) PUTUSAN ------- 1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 299 K/Kr/1959; 2. [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5003e3de56409/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-65-puu-viii-2010?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MK_65_2010). REFERENSI --------- 1. Erick Malombeke, Daniel F. Aling, dan Roy Ronny Lembong. _Peranan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam Proses Peradilan Pidana_, Jurnal _Lex Administratum_, Vol. IX, No. 4, 2021; 2. Kaelan. _Pancasila Sebagai Dasar Penjabaran Hak-Hak Asasi Manusia_, Jurnal Filsafat, Vol. 12, No.  1, November 1992; 3. M. Yahya Harahap. _Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali_. Jakarta: Sinar Grafika, 2022. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Kaelan. _Pancasila Sebagai Dasar Penjabaran Hak-Hak Asasi Manusia_, Jurnal Filsafat, Vol. 12, No.  1, November 1992, hal. 31-32; M. Yahya Harahap. _Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali_. Jakarta: Sinar Grafika, 2022, hal. 168 [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 185 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHAP) [\[3\]](#_ftnref3) M. Yahya Harahap. _Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali_. Jakarta: Sinar Grafika, 2022, hal. 285-289; Erick Malombeke, Daniel F. Aling, dan Roy Ronny Lembong. _Peranan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam Proses Peradilan Pidana_, Jurnal _Lex Administratum_, Vol. IX, No. 4, 2021, hal. 140 Tags ---- [bap](/tag/bap) [hukum acara pidana](/tag/hukum-acara-pidana) [keterangan saksi](/tag/keterangan-saksi) [saksi](/tag/saksi)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase KLINIK TERKAITMacam-Macam Perjanjian dan Syarat Sahnya23 Jun 2023Perbedaan antara Perikatan dan Perjanjian31 Mei 2023Langkah Hukum Jika Gaji Tak Dibayar Pengusaha28 Jan 2022Waralaba Gagal, Bolehkah Pemberi Waralaba Mengakhiri Bisnis Sepihak?12 Okt 2021Pada hakikatnya, secara yuridis normatif, penyelesaian sengketa melalui arbitrase diatur dalam UU 30/1999. Apabila dicermati dalam Penjelasan Umum UU 30/1999, dapat disimpulkan bahwa salah satu dasar terbentuknya UU 30/1999 yaitu UU 14/1970 yang menyatakan dalam salah satu ketentuannya yaitu penyelesaian melalui arbitrase tetap diperbolehkan, namun putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin untuk dieksekusi dari pengadilan.Namun, UU 14/1970 tersebut kini telah dicabut dan berlakulah UU 48/2009. Pada Pasal 58 UU 48/2009 disebutkan sebagai berikut:Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.Kemudian, Pasal 38 ayat (2) UU 48/2009 menegaskan:Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: penyelidikan dan penyidikan;penuntutan;pelaksanaan putusan;pemberian jasa hukum; danpenyelesaian sengketa di luar pengadilan.Selanjutnya, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, berkaitan dengan pelaksanaan putusan arbitrase yang bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak, dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.[1]Berdasarkan penjelasan rangkaian norma hukum tersebut menunjukan bahwa lembaga arbitrase merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman yang berada di bawah pembinaan Mahkamah Agung. Arbitrase Online di IndonesiaSeiring perkembangan zaman, e-court kemudian diperkenalkan oleh Mahkamah Agung. Kini pengaturan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik diatur tersendiri ke dalam Perma 1/2019.Sementara itu, jika mengacu kepada Pasal 4 ayat (3) UU 30/1999 yang menyebutkan:Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, faksimili, e-mail atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak.Maka, dapatlah disimpulkan bahwa UU 30/1999 membuka peluang untuk menggunakan instrumen internet.[2] Hal serupa juga dikatakan oleh Wakil Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Huala Adolf, menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa arbitrase diperbolehkan menggunakan sarana elektronik, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU 30/1999 seperti yang dikutip dari Melihat Potensi Penyelesaian Sengketa Arbitrase Secara Elektronik di Indonesia (hal. 1).Masih dari artikel yang sama, Huala Adolf menerangkan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sendiri telah melakukan persidangan elektronik sejak pandemi COVID-19. Meski ruang gerak terbatasi, sengketa tidak boleh diam dan harus tetap berjalan (hal. 2).Pasal 14 ayat (4) Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI 2022 pun turut mengatur:… Rapat-rapat internal dan sidang-sidang Majelis Arbitrase dapat diadakan pada setiap waktu dan tempat, termasuk melalui jaringan internet, apabila Majelis Arbitrase menganggap perlu. Jadi, di Indonesia, memang dimungkinkan untuk dilangsungkan arbitrase online melalui jaringan internet. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian SengketaUndang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman REFERENSIArum Afriani Dewi. Arbitrase Online di Era Revolusi Industri 4.0 dan Pandemi COVID-19. Jurnal Legal Reasoning, Vol. 3, No. 2, 2021;Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI 2022, yang diakses pada 9 Mei 2022, pukul 16.00 WIB.[1] Pasal 59 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman[2] Arum Afriani Dewi. Arbitrase Online di Era Revolusi Industri 4.0 dan Pandemi COVID-19. Jurnal Legal Reasoning, Vol. 3, No. 2, 2021Tagsarbiterarbitrasebadan arbitrase nasional indonesia

Karena adanya pandemi COVID-19 ini, apakah di Indonesia diatur arbitrase secara online?

Arbitrase adalah salah satu penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan telah diatur ke dalam UU 30/1999. Adapun lembaga arbitrase merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman yang berada di bawah pembinaan Mahkamah Agung. Kemudian dalam pelaksanaannya, apakah arbitrase dapat dilakukan secara online dengan memanfaatkan jaringan internet? Terlebih masa pandemi COVID-19 memaksa meminimalisir pertemuan fisik.   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Macam-Macam Perjanjian dan Syarat Sahnya23 Jun 2023Perbedaan antara Perikatan dan Perjanjian31 Mei 2023Langkah Hukum Jika Gaji Tak Dibayar Pengusaha28 Jan 2022Waralaba Gagal, Bolehkah Pemberi Waralaba Mengakhiri Bisnis Sepihak?12 Okt 2021Macam-Macam Perjanjian dan Syarat Sahnya23 Jun 2023Perbedaan antara Perikatan dan Perjanjian31 Mei 2023Langkah Hukum Jika Gaji Tak Dibayar Pengusaha28 Jan 2022Waralaba Gagal, Bolehkah Pemberi Waralaba Mengakhiri Bisnis Sepihak?12 Okt 2021Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 2022Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 2022Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/penyelenggaraan-arbitrase-ionline-i-di-indonesia-cl3261/

Penyelenggaraan Arbitrase Online di Indonesia

pages/227/page-1.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### **Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Macam-Macam Perjanjian dan Syarat Sahnya ](/klinik/a/macam-macam-perjanjian-dan-syarat-sahnya-lt4c3d1e98bb1bc/)  23 Jun 2023 [ #### Perbedaan antara Perikatan dan Perjanjian ](/klinik/a/perbedaan-perikatan-dan-perjanjian-lt4e3b8693275c3/)  31 Mei 2023 [ #### Langkah Hukum Jika Gaji Tak Dibayar Pengusaha ](/klinik/a/langkah-hukum-jika-gaji-tak-dibayar-pengusaha-lt5117d01a27d8d/)  28 Jan 2022 [ #### Waralaba Gagal, Bolehkah Pemberi Waralaba Mengakhiri Bisnis Sepihak? ](/klinik/a/waralaba-gagal--bolehkah-pemberi-waralaba-mengakhiri-bisnis-sepihak-lt60db581028535/)  12 Okt 2021 [](#!) Pada hakikatnya, secara yuridis normatif, penyelesaian sengketa melalui arbitrase diatur dalam [**UU 30/1999**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/815/undangundang-nomor-30-tahun-1999-/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_30_1999). Apabila dicermati dalam **Penjelasan Umum UU 30/1999**, dapat disimpulkan bahwa salah satu dasar terbentuknya UU 30/1999 yaitu [**UU 14/1970**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2451/undangundang-nomor-14-tahun-1970/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_14_1970) yang menyatakan dalam salah satu ketentuannya yaitu penyelesaian melalui arbitrase tetap diperbolehkan, namun putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin untuk dieksekusi dari pengadilan. Namun, UU 14/1970 tersebut kini telah dicabut dan berlakulah [**UU 48/2009**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b01297e9d172/nprt/1060/uu-no-48-tahun-2009-kekuasaan-kehakiman?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_48_2009). Pada **Pasal 58** **UU 48/2009** disebutkan sebagai berikut: Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) _Upaya penyelesaian sengketa perdata_ _dapat dilakukan **di luar**_ **_pengadilan_** _**negara** **melalui arbitrase** atau alternatif penyelesaian_ _sengketa._ Kemudian, **Pasal 38 ayat (2) UU 48/2009** menegaskan: _Fungsi yang berkaitan dengan **kekuasaan kehakiman**_ _sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:_ 1. _penyelidikan dan penyidikan;_ 2. _penuntutan;_ 3. _pelaksanaan putusan;_ 4. _pemberian jasa hukum; dan_ 5. **_penyelesaian sengketa di luar pengadilan_**_._ Selanjutnya, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, berkaitan dengan pelaksanaan putusan arbitrase yang bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak, dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.[\[1\]](#_ftn1) Berdasarkan penjelasan rangkaian norma hukum tersebut menunjukan bahwa lembaga arbitrase merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman yang berada di bawah pembinaan Mahkamah Agung. ### **Arbitrase _Online_ di Indonesia** Seiring perkembangan zaman, _e-court_ kemudian diperkenalkan oleh Mahkamah Agung. Kini pengaturan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik diatur tersendiri ke dalam [**Perma 1/2019**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5d550b3812ebd?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perma_1_2019). Sementara itu, jika mengacu kepada **Pasal 4 ayat (3) UU 30/1999** yang menyebutkan: _Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka **pengiriman teleks, telegram, faksimili, e-mail atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya**, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak._ Maka, dapatlah disimpulkan bahwa UU 30/1999 membuka peluang untuk menggunakan instrumen internet.[\[2\]](#_ftn2) Hal serupa juga dikatakan oleh Wakil Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), **Huala Adolf**, menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa arbitrase diperbolehkan menggunakan sarana elektronik, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU 30/1999 seperti yang dikutip dari [**Melihat Potensi Penyelesaian Sengketa Arbitrase Secara Elektronik di Indonesia**](https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-potensi-penyelesaian-sengketa-arbitrase-secara-elektronik-di-indonesia-lt6035bac90dd31/?page=1?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=arbitrase_online) (hal. 1). Masih dari artikel yang sama, Huala Adolf menerangkan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sendiri telah melakukan persidangan elektronik sejak pandemi COVID-19. Meski ruang gerak terbatasi, sengketa tidak boleh diam dan harus tetap berjalan (hal. 2). **Pasal 14 ayat (4)** [**Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI 2022**](https://baniarbitration.org/library/berkas/pustaka/1644397174_4fe918965d7cf445d521.pdf) pun turut mengatur: _… Rapat-rapat internal dan sidang-sidang Majelis Arbitrase dapat diadakan pada setiap waktu dan tempat, **termasuk melalui jaringan internet**, apabila Majelis Arbitrase menganggap perlu._ Jadi, di Indonesia, memang dimungkinkan untuk dilangsungkan arbitrase _online_ melalui jaringan internet. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/815/undangundang-nomor-30-tahun-1999-/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_30_1999) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b01297e9d172/nprt/1060/uu-no-48-tahun-2009-kekuasaan-kehakiman?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_48_2009) REFERENSI --------- 1. Arum Afriani Dewi_. Arbitrase Online di Era Revolusi Industri 4.0 dan Pandemi COVID-19_. Jurnal Legal Reasoning, Vol. 3, No. 2, 2021; 2. [Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI 2022](https://baniarbitration.org/library/berkas/pustaka/1644397174_4fe918965d7cf445d521.pdf), yang diakses pada 9 Mei 2022, pukul 16.00 WIB. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 59 ayat (2) dan (3) [Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b01297e9d172/nprt/1060/uu-no-48-tahun-2009-kekuasaan-kehakiman?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_48_2009) [\[2\]](#_ftnref2) Arum Afriani Dewi_. Arbitrase Online di Era Revolusi Industri 4.0 dan Pandemi COVID-19_. Jurnal Legal Reasoning, Vol. 3, No. 2, 2021 Tags ---- [arbiter](/tag/arbiter) [arbitrase](/tag/arbitrase) [badan arbitrase nasional indonesia](/tag/badan-arbitrase-nasional-indonesia)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Charles Simabura, S.H., M.H. dari Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) FH Universitas Andalas dan pertama kali dipublikasikan pada Kamis, 5 Maret 2020.Kewenangan MK dan MAKLINIK TERKAITBeda Wewenang KY dan MA dalam Pengawasan Hakim01 Mar 2022Bedanya Judicial Review dengan Hak Uji Materiil20 Des 2021Arti Judicial Review, Legislative Review dan Executive Review17 Jul 2019Bisakah “Menghidupkan” Kembali Pasal yang Pernah Dibatalkan MK?22 Apr 2019Mahkamah Konstitusi (“MK”) dan Mahkamah Agung (“MA”) merupakan lembaga yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945.Keduanya diberikan kewenangan yang berbeda oleh konstitusi. Pasal 24A ayat (1)UUD 1945 mengatur mengenai kewenangan MA dan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 untuk kewenangan MK. Pasal-pasal tersebut selengkapnya berbunyi:Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Pasal 24A ayat (1) UUD 1945Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.Pasal 24C ayat (1) UUD 1945Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, lembaga peradilan yang mengurusi mengenai persengketaan lembaga negara adalah MK. Ini diberikan sebagai bagian dari upaya mewujudkan mekanisme checks and balances antar cabang kekuasaan negara berdasarkan prinsip demokrasi.[1]Baca juga: Makna Trias Politica dan Penerapannya di IndonesiaPotensi Singgungan Kewenangan MA dan MKMenurut Hakim Konstitusi Saldi Isra, UUD 1945 ternyata tidak menganut pembelahan kewenangan court of justice dan court of law pada saat munculnya ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.[2]Menurutnya, UUD 1945 tidak menempatkan dua fungsi kekuasaan kehakiman kepada dua lembaga (MA dan MK) secara terpisah.Dalam kewenangan yang dimiliki sesuai Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945, MK tidak hanya bertindak sebagai court of law, melainkan juga court of justice, seperti memutus sengketa/perselisihan hasil pemilihan umum.Sementara itu, MA juga tidak sepenuhnya diletakkan pada posisi sebagai court of justice. Sebab MA juga melakukan judicial review yang merupakan ranah court of law terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.[3]Hal ini menimbulkan persoalan, salah satunya potensi singgungan kewenangan dua lembaga tersebut yang dapat berujung pada terjadinya ketidakpastian hukum. Salah satu contohnya adalah mengenai judicial review.Namun, sebenarnya titik singgung judicial review telah terjawab dalam Pasal 55 UU 24/2003 yang menyatakan bahwa:Pengujian peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila Undang-Undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.Perlu dicatat, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017 telah menguji dan memutus bahwa frasa "dihentikan" dalam pasal di atas dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai dan diganti dengan frasa "ditunda pemeriksaannya" (hal. 45).Dengan demikian, bisa dipahami bahwa potensi singgungan kewenangan antara MA dan MK adalah kecil, sehingga minim kemungkinan muncul sengketa kewenangan konstitusional di antara kedua lembaga.Argumentasi yang demikian, pada hakikatnya, memang masih belum dapat menjawab pertanyaan tentang penyelesaian sengketa kedua lembaga pemegang kekuasaan kehakiman.Jika menilik ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, maka seharusnya MK lah yang diberikan kewenangan memutus sengketa kewenangan di antara dua lembaga tersebut.Namun, dalam UU 24/2003 maupun Pasal 2 Peraturan MK 8/2006, MK tidak dicantumkan sebagai pihak yang dapat bersengketa (pemohon atau termohon) dalam sengketa kewenangan lembaga negara di MK sendiri.Hal ini telah sesuai dan sejalan dengan asas peradilan yang berlaku universal, yaitu nemo judex idoneus in propria causa yang berarti hakim tidak dapat menjadi hakim bagi dirinya sendiri. Asas ini hadir sebagai upaya menjaga imparsialitas (ketidakberpihakan), netralitas, dan independensi hakim sebagai pemeriksa dan pemberi keadilan.Sehingga, meskipun lembaga peradilan yang mengurusi mengenai persengketaan lembaga negara adalah MK, dalam hal ini, MK tidak dapat memutus sengketa kewenangan tersebut karena terikat asas nemo judex idoneus in propria causa.Dengan demikian, baik MK dan MA tidak dapat menjadi pihak yang berperkara dalam sengketa lembaga negara di MK.Baca juga: Bisakah MK Memutus Sengketa Lembaga Negara yang Terkait dengan Dirinya?Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah KonstitusiUndang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah KonstitusiPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah KonstitusiUndang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-UndangUndang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah KonstitusiPeraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga NegaraPUTUSANPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017.REFERENSITim Penyusun. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI), 2010;Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, diakses pada 28 April 2022, pukul 10.55 WIB.[1] Tim Penyusun, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010), hal. 3[2]Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, diakses pada 28 April 2022, pukul 10.55 WIB.[3] Pasal 24A ayat (1) UUD 1945Tagskekuasaan kehakimanlembaga pemerintahmahkamah agungmahkamah konstitusipengadilanpenyelesaian sengketauud 1945

Jika lembaga Mahkamah Konstitusi dengan lembaga Mahkamah Agung bersengketa, lembaga mana yang dapat menyelesaikan? Terima kasih.

Berdasarkan UUD 1945, pada dasarnya lembaga peradilan yang mengurusi mengenai persengketaan lembaga negara adalah Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, bisakah MK memeriksa dan memutus sengketa kewenangan yang terjadi antara MK dan Mahkamah Agung (MA)?  Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Beda Wewenang KY dan MA dalam Pengawasan Hakim01 Mar 2022Bedanya Judicial Review dengan Hak Uji Materiil20 Des 2021Arti Judicial Review, Legislative Review dan Executive Review17 Jul 2019Bisakah “Menghidupkan” Kembali Pasal yang Pernah Dibatalkan MK?22 Apr 2019Beda Wewenang KY dan MA dalam Pengawasan Hakim01 Mar 2022Bedanya Judicial Review dengan Hak Uji Materiil20 Des 2021Arti Judicial Review, Legislative Review dan Executive Review17 Jul 2019Bisakah “Menghidupkan” Kembali Pasal yang Pernah Dibatalkan MK?22 Apr 20194 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 2022Cara Upload Terjemahan Novel Agar Tak Langgar Hak Cipta20 Okt 20224 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 2022Cara Upload Terjemahan Novel Agar Tak Langgar Hak Cipta20 Okt 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/sengketa-ma-vs-mk--lembaga-mana-yang-berwenang-menyelesaikan-lt5e60b8476a3da/

Sengketa MA vs MK, Lembaga Mana yang Berwenang Menyelesaikan?

pages/227/page-2.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh** [**Charles Simabura, S.H., M.H.**](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/pusat-studi-konstitusi-pusako-fh-universitas-andalas-lt5c4febf75e81c/charles-simabura--sh--mh-lt5c50107b8bfff) **dari** [**Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) FH Universitas Andalas**](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/pusat-studi-konstitusi-pusako-fh-universitas-andalas-lt5c4febf75e81c) **dan pertama kali dipublikasikan pada Kamis, 5 Maret 2020.** ### **Kewenangan MK dan MA** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Beda Wewenang KY dan MA dalam Pengawasan Hakim ](/klinik/a/beda-wewenang-ky-dan-ma-dalam-pengawasan-hakim-lt580fd463233f4/)  01 Mar 2022 [ #### Bedanya _Judicial Review_ dengan Hak Uji Materiil ](/klinik/a/bedanya-ijudicial-review-i-dengan-hak-uji-materiil-cl4257/)  20 Des 2021 [ #### Arti _Judicial Review_, _Legislative Review_ dan _Executive Review_ ](/klinik/a/arti-ijudicial-review-i--ilegislative-review-i-dan-iexecutive-review-i-lt5cd543cf5d1d4/)  17 Jul 2019 [ #### Bisakah “Menghidupkan” Kembali Pasal yang Pernah Dibatalkan MK? ](/klinik/a/bisakah-menghidupkan-kembali-pasal-yang-pernah-dibatalkan-mk-lt5aedf271ad4e4/)  22 Apr 2019 [](#!) Mahkamah Konstitusi (“MK”) dan Mahkamah Agung (“MA”) merupakan lembaga yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman berdasarkan **Pasal 24 ayat (2)** [**UUD 1945**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945). Keduanya diberikan kewenangan yang berbeda oleh konstitusi. **Pasal 24A ayat (1)****UUD 1945** mengatur mengenai kewenangan MA dan **Pasal 24C** **ayat (1) UUD 1945** untuk kewenangan MK. Pasal-pasal tersebut selengkapnya berbunyi: Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) **_Pasal 24A ayat (1) UUD 1945_** _Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang._ **_Pasal 24C ayat (1) UUD 1945_** _Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, **memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar**, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum._ Berdasarkan **Pasal 24C ayat (1)** **UUD 1945**, lembaga peradilan yang mengurusi mengenai persengketaan lembaga negara adalah MK. Ini diberikan sebagai bagian dari upaya mewujudkan mekanisme _checks and balances_ antar cabang kekuasaan negara berdasarkan prinsip demokrasi.[\[1\]](#_ftn1) **Baca juga:** [**Makna _Trias Politica_ dan Penerapannya di Indonesia**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/trias-politica-lt623c3bc471c1e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=trias_politica) ### **Potensi Singgungan Kewenangan MA dan MK** Menurut Hakim Konstitusi **Saldi Isra**, UUD 1945 ternyata tidak menganut pembelahan kewenangan _court of justice_ dan _court of law_ pada saat munculnya ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.[\[2\]](#_ftn2) Menurutnya, UUD 1945 tidak menempatkan dua fungsi kekuasaan kehakiman kepada dua lembaga (MA dan MK) secara terpisah. Dalam kewenangan yang dimiliki sesuai **Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945**, MK tidak hanya bertindak sebagai _court of law_, melainkan juga _court of justice_, seperti memutus sengketa/perselisihan hasil pemilihan umum. Sementara itu, MA juga tidak sepenuhnya diletakkan pada posisi sebagai court of justice. Sebab MA juga melakukan judicial review yang merupakan ranah court of law terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.[\[3\]](#_ftn3) Hal ini menimbulkan persoalan, salah satunya potensi singgungan kewenangan dua lembaga tersebut yang dapat berujung pada terjadinya ketidakpastian hukum. Salah satu contohnya adalah mengenai _judicial review_. Namun, sebenarnya titik singgung _judicial review_ telah terjawab dalam **Pasal 55** [**UU 24/2003**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13664/nprt/538/undangundang-nomor-24-tahun-2003?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_24_2003) yang menyatakan bahwa: _Pengujian peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila Undang-Undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi._ Perlu dicatat, [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5badf7eb65bd7/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-93-puu-xv-2017?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MK_93_2017) telah menguji dan memutus bahwa frasa "dihentikan" dalam pasal di atas dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai dan diganti dengan frasa "ditunda pemeriksaannya" (hal. 45). Dengan demikian, bisa dipahami bahwa potensi singgungan kewenangan antara MA dan MK adalah kecil, sehingga minim kemungkinan muncul sengketa kewenangan konstitusional di antara kedua lembaga. Argumentasi yang demikian, pada hakikatnya, memang masih belum dapat menjawab pertanyaan tentang penyelesaian sengketa kedua lembaga pemegang kekuasaan kehakiman. Jika menilik ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, maka seharusnya MK lah yang diberikan kewenangan memutus sengketa kewenangan di antara dua lembaga tersebut. Namun, dalam UU 24/2003 maupun **Pasal 2** [**Peraturan MK 8/2006**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5ed8b8582b7e7/peraturan-mahkamah-konstitusi-nomor-08-pmk-2006-tahun-2006?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=), MK tidak dicantumkan sebagai pihak yang dapat bersengketa (pemohon atau termohon) dalam sengketa kewenangan lembaga negara di MK sendiri. Hal ini telah sesuai dan sejalan dengan asas peradilan yang berlaku universal, yaitu _nemo judex idoneus in propria causa_ yang berarti hakim tidak dapat menjadi hakim bagi dirinya sendiri. Asas ini hadir sebagai upaya menjaga imparsialitas (ketidakberpihakan), netralitas, dan independensi hakim sebagai pemeriksa dan pemberi keadilan. Sehingga, meskipun lembaga peradilan yang mengurusi mengenai persengketaan lembaga negara adalah MK, **dalam hal ini, MK tidak dapat memutus sengketa kewenangan tersebut karena terikat asas nemo judex idoneus in propria causa**. Dengan demikian, baik MK dan MA tidak dapat menjadi pihak yang berperkara dalam sengketa lembaga negara di MK. **Baca juga: [Bisakah MK Memutus Sengketa Lembaga Negara yang Terkait dengan Dirinya?](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5cd543f6991ff/bisakah-mk-memutus-sengketa-lembaga-negara-yang-terkait-dengan-dirinya?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=mk_lembaga_negara)** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [**di sini.**](http://mini.hukumonline.com/holpro/?utm_source=Google&utm_medium=Banner&utm_campaign=KlinikHukum-LandingPage) Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13664/nprt/538/undangundang-nomor-24-tahun-2003?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_24_2003) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e3118f0c4f79/nprt/lt51ee17b11ad42/undangundang-nomor-8-tahun-2011?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_8_2011) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5261084cb2a6e/nprt/lt51ee17b11ad42/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-1-tahun-2013?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpu_1_2013) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52e63b5c46dc0/nprt/lt51ee17b11ad42/undang-undang-nomor-4-tahun-2014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_4_2014) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5f76abc40155f?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_7_2020) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5ed8b8582b7e7/peraturan-mahkamah-konstitusi-nomor-08-pmk-2006-tahun-2006?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=) PUTUSAN ------- [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5badf7eb65bd7/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-93-puu-xv-2017?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MK_93_2017). REFERENSI --------- 1. Tim Penyusun. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI), 2010; 2. [Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi](https://www.saldiisra.web.id/index.php/21-makalah/makalah1/635-titik-singgung-wewenang-mahkamah-agung-dengan-mahkamah-konstitusi.html), diakses pada 28 April 2022, pukul 10.55 WIB. [\[1\]](#_ftnref1) Tim Penyusun, _Hukum Acara Mahkamah Konstitusi_, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010), hal. 3 [\[2\]](#_ftnref2)[Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi](https://www.saldiisra.web.id/index.php/21-makalah/makalah1/635-titik-singgung-wewenang-mahkamah-agung-dengan-mahkamah-konstitusi.html), diakses pada 28 April 2022, pukul 10.55 WIB. [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 Tags ---- [kekuasaan kehakiman](/tag/kekuasaan-kehakiman) [lembaga pemerintah](/tag/lembaga-pemerintah) [mahkamah agung](/tag/mahkamah-agung) [mahkamah konstitusi](/tag/mahkamah-konstitusi) [pengadilan](/tag/pengadilan) [penyelesaian sengketa](/tag/penyelesaian-sengketa) [uud 1945](/tag/uud-1945)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Hukumnya Jika Pelaku Usaha Menetapkan Harga Barang/Jasa yang Sangat Tinggi yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S.H. yang pertama kali dipublikasikan pada Selasa, 16 Mei 2017.KLINIK TERKAITKekuatan Hukum Fotokopi Invoice Sebagai Alat Bukti26 Apr 2022Pembeli Minta Refund Setelah Terima Barang, Bagaimana Status Barangnya? 08 Apr 2022Hukumnya Jika Jangka Waktu Pengembalian Barang Dibatasi oleh Penjual15 Feb 2022Sanksi Pelaku Usaha yang Langgar Ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET)10 Sep 2021Sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda mengenai dasar hukum pengaturan harga, ada baiknya kita pahami terlebih dahulu mengenai harga.HargaHarga merupakan suatu komponen penting yang berpengaruh terhadap laba/keuntungan produsen (pelaku usaha) dalam menjual barang dan/jasa. Di sisi lain, harga juga menjadi pertimbangan konsumen sebelum membeli barang dan/jasa yang dibutuhkannya.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Tinggi atau rendahnya suatu harga ditetapkan berdasarkan beberapa faktor seperti: permintaan, biaya, pemasaran, dan sebagainya. Penetapan harga dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal meliputi tujuan pemasaran perusahaan, strategi pemasaran, biaya, dan metode penetapan harga. Sedangkan faktor eksternal meliputi sifat pasar dan permintaan, persaingan, dan elemen lingkungan yang lain.Hal-Hal yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha dalam Penetapan Harga Harga pasar adalah harga yang dibayar dalam transaksi barang dan atau jasa sesuai kesepakatan antara para pihak di pasar bersangkutan.[1]Beberapa larangan mengenai penetapan harga antara lain:Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.[2]Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama.[3]Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.[4]Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.[5]Menurut Ningrum Natasya Sirait dkk, penetapan harga yang diatur dalam Pasal 5, 6, 7, dan 8 UU 5/1999 ini yang dilarang per se hanya perjanjian harga (Pasal 5) horizontal dan diskriminasi (Pasal 6). Sedangkan perjanjian harga lain yaitu Pasal 7 dan 8 diatur secara rule of reason. Artinya, tidak semua perjanjian harga pasti menyebabkan hambatan persaingan.[6]Baca juga: Pentingnya prinsip "per se" dan "rule of reason" di UU Persaingan UsahaMerujuk pada ketentuan soal larangan-larangan dalam UU 5/1999 tersebut, maka tidak ada ketentuan yang melarang pelaku usaha menetapkan harga tinggi jika tidak melanggar larangan-larangan di atas.Sebagai catatan, pelanggaran terhadap larangan di atas dapat dijatuhkan sanksi administratif berupa pembatalan perjanjian sebagaimana tertera dalam Pasal 118 angka 3 UU Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 47 ayat (2) huruf a UU 5/1999.Baca juga: Yang Harus Diperhatikan dalam Menentukan Harga untuk ResellerKetentuan Menaikkan Harga Menurut UU Perlindungan Konsumen Ketentuan mengenai harga juga diatur dalam UU Perlindungan Konsumen, larangan yang diatur adalah menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral bagi pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang.[7] Pelaku usaha tersebut diancam pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500 juta.[8]Selain itu, jika pemerintah telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET), maka pelaku usaha juga dilarang menjual barang kepada konsumen melebihi HET, sebagaimana dijelaskan dalam Sanksi Pelaku Usaha yang Langgar Ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET).Jadi, menjawab pertanyaan Anda mengenai perilaku menaikkan harga menjadi sangat tinggi oleh pelaku usaha secara eksplisit tidak diatur sebagai hal yang dilarang dalam melakukan usaha. Yang dilarang adalah antara pelaku usaha yang satu dengan yang lainnya melakukan perjanjian harga tertentu, menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral, dan/atau menjual barang melebih HET.Baca juga: Isu Persaingan Usaha Tidak Sehat Notaris di BankDemikian jawaban dari kami mengenai dasar hukum pengaturan harga. Semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak SehatUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan KonsumenUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta KerjaREFERENSINingrum Natasya Sirait dkk. Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usaha. (Jakarta: The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program), 2010. [1] Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“UU 5/1999”)[2] Pasal 5 ayat (1) UU 5/1999[3] Pasal 6 UU 5/1999[4] Pasal 7 UU 5/1999[5] Pasal 8 UU 5/1999[6] Ngigrum Natasya Sirait dkk, Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usaha, (Jakarta: The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program), 2010, hal. 19[7] Pasal 11 huruf f UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU 5/1999”)[8] Pasal 62 ayat (2) UU Perlindungan KonsumenTagsbarangbiayahargajasakonsumenpelaku usahaperdaganganperlindungan konsumenpersaingan usahauu perlindungan konsumen

Banyak pengalaman unik dan menarik ketika kita menggunakan fasilitas barang/jasa yang tergolong barang mewah. Salah satu yang unik adalah harganya. Misalnya, A pergi karaoke, di tempat karaoke disediakan air mineral satu botol ukuran sedang dengan harga sampai 2 kali bahkan tiga kali lipat dari harga biasanya. Pertanyaan saya, apakah ada dasar hukum terkait pengaturan harga seperti ini? Terima kasih.

Tinggi atau rendahnya suatu harga ditetapkan berdasarkan beberapa faktor seperti permintaan, biaya, pemasaran, dan sebagainya. Secara umum, perilaku menaikkan harga menjadi sangat tinggi oleh pelaku usaha secara eksplisit tidak diatur sebagai hal yang dilarang dalam melakukan kegiatan usaha. Namun, bukan berarti tidak ada larangan sama sekali untuk menetapkan harga tinggi. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Kekuatan Hukum Fotokopi Invoice Sebagai Alat Bukti26 Apr 2022Pembeli Minta Refund Setelah Terima Barang, Bagaimana Status Barangnya? 08 Apr 2022Hukumnya Jika Jangka Waktu Pengembalian Barang Dibatasi oleh Penjual15 Feb 2022Sanksi Pelaku Usaha yang Langgar Ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET)10 Sep 2021Kekuatan Hukum Fotokopi Invoice Sebagai Alat Bukti26 Apr 2022Pembeli Minta Refund Setelah Terima Barang, Bagaimana Status Barangnya? 08 Apr 2022Hukumnya Jika Jangka Waktu Pengembalian Barang Dibatasi oleh Penjual15 Feb 2022Sanksi Pelaku Usaha yang Langgar Ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET)10 Sep 2021Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/adakah-larangan-menetapkan-harga-sangat-tinggi-bagi-pelaku-usaha-lt58e0c696c0373/

Adakah Larangan Menetapkan Harga Sangat Tinggi Bagi Pelaku Usaha?

pages/227/page-3.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul _Hukumnya Jika Pelaku Usaha Menetapkan Harga Barang/Jasa yang Sangat Tinggi_ yang dibuat oleh [Sovia Hasanah, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/sovia-hasanah--sh-lt57d2913a130b4) yang pertama kali dipublikasikan pada Selasa, 16 Mei 2017.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Kekuatan Hukum Fotokopi _Invoice_ Sebagai Alat Bukti ](/klinik/a/kekuatan-hukum-fotokopi-iinvoice-i-sebagai-alat-bukti-lt62679ca56cf48/)  26 Apr 2022 [ #### Pembeli Minta _Refund_ Setelah Terima Barang, Bagaimana Status Barangnya? ](/klinik/a/pembeli-minta-irefund-i-setelah-terima-barang--bagaimana-status-barangnya-lt623052cf4dd9d/)  08 Apr 2022 [ #### Hukumnya Jika Jangka Waktu Pengembalian Barang Dibatasi oleh Penjual ](/klinik/a/hukumnya-jika-jangka-waktu-pengembalian-barang-dibatasi-oleh-penjual-lt620bb0a047294/)  15 Feb 2022 [ #### Sanksi Pelaku Usaha yang Langgar Ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) ](/klinik/a/sanksi-pelaku-usaha-yang-langgar-ketentuan-harga-eceran-tertinggi-het-lt61319ce02f1c3/)  10 Sep 2021 [](#!) Sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda mengenai dasar hukum pengaturan harga, ada baiknya kita pahami terlebih dahulu mengenai harga. ### **Harga** Harga merupakan suatu komponen penting yang berpengaruh terhadap laba/keuntungan produsen (pelaku usaha) dalam menjual barang dan/jasa. Di sisi lain, harga juga menjadi pertimbangan konsumen sebelum membeli barang dan/jasa yang dibutuhkannya. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Tinggi atau rendahnya suatu harga ditetapkan berdasarkan beberapa faktor seperti: permintaan, biaya, pemasaran, dan sebagainya.  Penetapan harga dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal meliputi tujuan pemasaran perusahaan, strategi pemasaran, biaya, dan metode penetapan harga. Sedangkan faktor eksternal meliputi sifat pasar dan permintaan, persaingan, dan elemen lingkungan yang lain. ### **Hal-Hal yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha dalam Penetapan Harga**  Harga pasar adalah harga yang dibayar dalam transaksi barang dan atau jasa sesuai kesepakatan antara para pihak di pasar bersangkutan.[\[1\]](#_ftn1) Beberapa larangan mengenai penetapan harga antara lain: 1. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.[\[2\]](#_ftn2) 2. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama.[\[3\]](#_ftn3) 3. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.[\[4\]](#_ftn4) 4. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.[\[5\]](#_ftn5) Menurut **Ningrum Natasya Sirait dkk**, penetapan harga yang diatur dalam Pasal 5, 6, 7, dan 8 UU 5/1999 ini yang dilarang per se hanya perjanjian harga (Pasal 5) horizontal dan diskriminasi (Pasal 6). Sedangkan perjanjian harga lain yaitu Pasal 7 dan 8 diatur secara _rule of reason_. Artinya, tidak semua perjanjian harga pasti menyebabkan hambatan persaingan.[\[6\]](#_ftn6) **Baca juga: [Pentingnya prinsip "per se" dan "rule of reason" di UU Persaingan Usaha](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pentingnya-prinsip-per-se-dan-rule-of-reason-di-uu-persaingan-usaha-lt4b94e6b8746a9?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=rule_of_reason)** Merujuk pada ketentuan soal larangan-larangan dalam UU 5/1999 tersebut, maka **tidak ada ketentuan yang melarang pelaku usaha menetapkan harga tinggi jika tidak melanggar larangan-larangan di atas**. Sebagai catatan, pelanggaran terhadap larangan di atas dapat dijatuhkan sanksi administratif berupa pembatalan perjanjian sebagaimana tertera dalam **Pasal 118 angka 3 [UU Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Cipta_Kerja)** **yang memuat baru Pasal 47 ayat (2) huruf a** **UU 5/1999.** **Baca juga: [Yang Harus Diperhatikan dalam Menentukan Harga untuk _Reseller_](https://www.hukumonline.com/klinik/a/yang-harus-diperhatikan-dalam-menentukan-harga-untuk-ireseller-i-lt61eb8588aec58?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=harga_reseller)** ### **Ketentuan Menaikkan Harga Menurut UU Perlindungan Konsumen**  Ketentuan mengenai harga juga diatur dalam **[UU Perlindungan Konsumen](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/undangundang-nomor-8-tahun-1999/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Perlindungan_Konsumen)**, larangan yang diatur adalah menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral bagi pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang.[\[7\]](#_ftn7)  Pelaku usaha tersebut diancam pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500 juta.[\[8\]](#_ftn8) Selain itu, jika pemerintah telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET), maka pelaku usaha juga dilarang menjual barang kepada konsumen melebihi HET, sebagaimana dijelaskan dalam **[Sanksi Pelaku Usaha yang Langgar Ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET)](https://www.hukumonline.com/klinik/a/sanksi-pelaku-usaha-yang-langgar-ketentuan-harga-eceran-tertinggi-het-lt61319ce02f1c3?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=het)**. Jadi, menjawab pertanyaan Anda mengenai **perilaku menaikkan harga menjadi sangat tinggi oleh pelaku usaha secara eksplisit tidak diatur sebagai hal yang dilarang dalam melakukan usaha**. Yang dilarang adalah antara pelaku usaha yang satu dengan yang lainnya melakukan perjanjian harga tertentu, menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral, dan/atau menjual barang melebih HET. **Baca juga: [Isu Persaingan Usaha Tidak Sehat Notaris di Bank](https://www.hukumonline.com/klinik/a/isu-persaingan-usaha-tidak-sehat-notaris-di-bank-lt605e73bfe0896?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=persaingan_usaha_notaris_bank)** Demikian jawaban dari kami mengenai dasar hukum pengaturan harga. Semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/104/undangundang-nomor-5-tahun-1999?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_5_1999) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/undangundang-nomor-8-tahun-1999/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Perlindungan_Konsumen) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Cipta_Kerja) REFERENSI --------- Ningrum Natasya Sirait dkk. _Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usaha_. (Jakarta: The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program), 2010.  [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1 angka 14 [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/104/undangundang-nomor-5-tahun-1999/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_persaingan_usaha) (“UU 5/1999”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 5 ayat (1) UU 5/1999 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 6 UU 5/1999 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 7 UU 5/1999 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 8 UU 5/1999 [\[6\]](#_ftnref6) Ngigrum Natasya Sirait dkk, _Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usaha_, (Jakarta: The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program), 2010, hal. 19 [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 11 huruf f [UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/undangundang-nomor-8-tahun-1999/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Perlindungan_Konsumen) (“UU 5/1999”) [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 62 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen Tags ---- [barang](/tag/barang) [biaya](/tag/biaya) [harga](/tag/harga) [jasa](/tag/jasa) [konsumen](/tag/konsumen) [pelaku usaha](/tag/pelaku-usaha) [perdagangan](/tag/perdagangan) [perlindungan konsumen](/tag/perlindungan-konsumen) [persaingan usaha](/tag/persaingan-usaha) [uu perlindungan konsumen](/tag/uu-perlindungan-konsumen)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Jaminan Orang untuk Penangguhan PenahananBerdasarkan kronologi kasus yang Anda sampaikan, kami simpulkan bahwa kerabat Anda ditahan dan mengalami penyiksaan oleh oknum kepolisian, sebagai jaminan bagi temannya yang telah melarikan diri. Dalam hal ini kami asumsikan bahwa teman dari kerabat Anda tersebut ada pada proses penangguhan penahanan.KLINIK TERKAITPerbedaan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana12 Jan 2024Perbedaan Rutan dan Lapas dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia26 Mei 2023Arti “Pembebasan Tahanan Demi Hukum”02 Mei 2018Perbedaan Penangguhan Penahanan dengan Pembebasan dari Tahanan22 Mei 2017Di dalam hukum pidana dikenal adanya jaminan orang, yang diberikan kepada tersangka yang meminta agar ia tidak ditempatkan dalam rumah tahanan selama proses penyidikan, penuntutan dan persidangan.Dalam Pasal 31 KUHAP dinyatakan:Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.Berdasarkan kronologi yang disampaikan, kerabat Anda yang dijadikan jaminan bagi temannya yang melarikan diri dalam hal ini dikategorikan sebagai jaminan orang.Sebagaimana dijelaskan dalam Syarat-syarat Penangguhan Penahanan, syarat menjadi jaminan orang adalah:Orang penjamin bisa penasihat hukumnya, keluarganya, atau orang lain yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan tahanan;Penjamin memberikan pernyataan dan kepastian kepada instansi yang menahan bahwa ia bersedia dan bertanggung jawab memikul segala risiko dan akibat yang timbul apabila tahanan melarikan diri;Identitas orang yang menjamin harus disebutkan secara jelas;Instansi yang menahan menetapkan besarnya jumlah uang yang harus ditanggung oleh penjamin, yang disebut uang tanggungan (apabila tersangka/terdakwa) melarikan diri;Pengeluaran surat perintah penangguhan didasarkan atas surat jaminan dari si penjamin.Terkait perlakuan kekerasan oleh oknum kepolisian terhadap kerabat Anda, hal tersebut sungguh tidak dibenarkan oleh hukum. Karena pada dasarnya tidak ada aturan hukum manapun yang memperbolehkan tindakan penyiksaan maupun kekerasan.Larinya teman kerabat Anda tidak lantas membuat kerabat Anda dapat ditahan apalagi sampai menerima tindakan penganiayaan atau kekerasan dari oknum kepolisian, hal ini sebagaimana yang telah diatur secara tegas dalam Pasal 36 PP Pelaksanaan KUHAP yang menyatakan sebagai berikut:Dalam hal jaminan itu adalah orang, dan tersangka atau terdakwa melarikan diri maka setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, penjamin diwajibkan membayar uang yang jumlahnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan.Dengan demikian, kalau pun diasumsikan bahwa penangguhan penahanan dan penempatan jaminan orang dalam kasus ini sudah sesuai dengan syarat dan prosedur yang berlaku, bentuk pertanggungjawaban oleh kerabat Anda jika temannya melarikan diri setelah lewat waktu 3 bulan adalah membayar uang jaminan yang jumlahnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, yang mana uang jaminan tersebut akan disetorkan oleh penjamin ke kas negara melalui Panitera Pengadilan Negeri.[1]Tindakan Kekerasan oleh KepolisianOknum kepolisian yang melakukan tindakan kekerasan terhadap kerabat Anda jelas telah melakukan suatu pelanggaran.Pada dasarnya, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) senantiasa bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 UU Polri.Lebih lanjut dalam Pasal 10 huruf c Perkap 8/2009 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, setiap petugas/anggota Polri wajib mematuhi ketentuan berperilaku (Code of Conduct) di antaranya tidak boleh menggunakan kekerasan, kecuali dibutuhkan untuk mencegah kejahatan membantu melakukan penangkapan terhadap pelanggar hukum atau tersangka sesuai dengan peraturan penggunaan kekerasan.Jika polisi harus melakukan tindakan kekerasan, maka tindakan tersebut harus mempertimbangkan hal-hal sebagaimana disebut dalam Pasal 45 Perkap 8/2009, yang di antaranya menyatakan bahwa, tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu, pun tindakan keras hanya diterapkan bila sangat diperlukan. Sehingga jelas bahwa tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh oknum kepolisian telah melanggar aturan hukum dan Kode Etik Kepolisian yang berlaku.Terkait tindakan kekerasan yang dialami oleh kerabat, Anda dapat membuat upaya pengaduan masyarakat (“Dumas”), sebagaimana diatur dalam Perkap 9/2018.Dumas adalah bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat, Instansi Pemerintah atau pihak lain kepada Polri berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun.[2]Dumas dapat disampaikan terkait dengan:[3]Pelayanan Polri;Penyimpangan perilaku pegawai negeri pada Polri; dan/atauPenyalahgunaan wewenang.Proses Dumas dapat dilakukan secara daring melalui laman Dumas Presisi.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara PidanaUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik IndonesiaUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta KerjaPeraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara PidanaPeraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik IndonesiaPeraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2018 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik IndonesiaREFERENSIDumas Presisi, diakses pada 26 April 2022, pukul 16.43 WIB.[1] Pasal 36 ayat (2) PP Pelaksanaan KUHAP[2] Pasal 1 angka 8 Perkap 9/2018[3] Pasal 5 Perkap 9/2018Tagshukum acara pidanakepolisianpenahananpenangguhan penahananpenangkapanpenyidikantersangka

Kerabat saya ditahan polisi sebagai jaminan untuk teman dia yang melarikan diri, tetapi setelah sampai di Polsek yang bersangkutan, kerabat saya yang tidak melakukan apapun malah mendapat tindakan yang tidak menyenangkan yaitu penyiksaan. Bagaimana hukumnya ini?

Dalam hal ini kami asumsikan bahwa teman dari kerabat Anda tersebut ada pada proses penangguhan penahanan. Jika kerabat Anda dalam hal ini berkedudukan sebagai jaminan orang untuk penangguhan penahanan temannya, larinya teman kerabat Anda tidak lantas membuat kerabat Anda dapat ditahan apalagi sampai menerima tindakan penganiayaan atau kekerasan dari oknum pihak kepolisian. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Perbedaan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana12 Jan 2024Perbedaan Rutan dan Lapas dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia26 Mei 2023Arti “Pembebasan Tahanan Demi Hukum”02 Mei 2018Perbedaan Penangguhan Penahanan dengan Pembebasan dari Tahanan22 Mei 2017Perbedaan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana12 Jan 2024Perbedaan Rutan dan Lapas dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia26 Mei 2023Arti “Pembebasan Tahanan Demi Hukum”02 Mei 2018Perbedaan Penangguhan Penahanan dengan Pembebasan dari Tahanan22 Mei 2017Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/batas-tanggung-jawab-jaminan-orang-dalam-proses-penangguhan-penahanan-lt6200de7e6e911/

Batas Tanggung Jawab Jaminan Orang dalam Proses Penangguhan Penahanan

pages/227/page-4.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### **Jaminan Orang untuk Penangguhan Penahanan** Berdasarkan kronologi kasus yang Anda sampaikan, kami simpulkan bahwa kerabat Anda ditahan dan mengalami penyiksaan oleh oknum kepolisian, sebagai jaminan bagi temannya yang telah melarikan diri. Dalam hal ini kami asumsikan bahwa teman dari kerabat Anda tersebut ada pada proses penangguhan penahanan. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Perbedaan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana ](/klinik/a/beda-penyelidikan-dan-penyidikan-lt51a4a954b6d2d/)  12 Jan 2024 [ #### Perbedaan Rutan dan Lapas dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia ](/klinik/a/perbedaan-rutan-dan-lapas-lt4b22ef6f96658/)  26 Mei 2023 [ #### Arti “Pembebasan Tahanan Demi Hukum” ](/klinik/a/arti-pembebasan-tahanan-demi-hukum-lt5ae67e5d5f65a/)  02 Mei 2018 [ #### Perbedaan Penangguhan Penahanan dengan Pembebasan dari Tahanan ](/klinik/a/perbedaan-penangguhan-penahanan-dengan-pembebasan-dari-tahanan-lt591ec87ccf815/)  22 Mei 2017 [](#!) Di dalam hukum pidana dikenal adanya jaminan orang, yang diberikan kepada tersangka yang meminta agar ia tidak ditempatkan dalam rumah tahanan selama proses penyidikan, penuntutan dan persidangan. Dalam **Pasal 31 [KUHAP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHAP)** dinyatakan: Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) _Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau **jaminan orang**, berdasarkan syarat yang ditentukan._ Berdasarkan kronologi yang disampaikan, kerabat Anda yang dijadikan jaminan bagi temannya yang melarikan diri dalam hal ini dikategorikan **sebagai jaminan orang**. Sebagaimana dijelaskan dalam **[Syarat-syarat Penangguhan Penahanan](https://www.hukumonline.com/klinik/a/penangguhan-cl4982?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=penangguhan)**, syarat menjadi jaminan orang adalah: 1. Orang penjamin bisa penasihat hukumnya, keluarganya, atau orang lain yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan tahanan; 2. Penjamin memberikan pernyataan dan kepastian kepada instansi yang menahan bahwa ia bersedia dan bertanggung jawab memikul segala risiko dan akibat yang timbul apabila tahanan melarikan diri; 3. Identitas orang yang menjamin harus disebutkan secara jelas; 4. Instansi yang menahan menetapkan besarnya jumlah uang yang harus ditanggung oleh penjamin, yang disebut uang tanggungan (apabila tersangka/terdakwa) melarikan diri; 5. Pengeluaran surat perintah penangguhan didasarkan atas surat jaminan dari si penjamin. Terkait perlakuan kekerasan oleh oknum kepolisian terhadap kerabat Anda, hal tersebut sungguh **tidak dibenarkan oleh hukum**. Karena pada dasarnya tidak ada aturan hukum manapun yang memperbolehkan tindakan penyiksaan maupun kekerasan. **Larinya teman kerabat Anda tidak lantas membuat kerabat Anda dapat ditahan apalagi sampai menerima tindakan penganiayaan atau kekerasan dari oknum kepolisian**, hal ini sebagaimana yang telah diatur secara tegas dalam **Pasal** **36 [PP Pelaksanaan KUHAP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2854/peraturan-pemerintah-nomor-27-tahun-1983/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_27_1983)** yang menyatakan sebagai berikut: _Dalam hal jaminan itu adalah orang, dan **tersangka atau terdakwa melarikan diri** maka setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, **penjamin diwajibkan membayar uang** yang jumlahnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan._ Dengan demikian, kalau pun diasumsikan bahwa penangguhan penahanan dan penempatan jaminan orang dalam kasus ini sudah sesuai dengan syarat dan prosedur yang berlaku, bentuk pertanggungjawaban oleh kerabat Anda jika temannya melarikan diri setelah lewat waktu 3 bulan adalah membayar uang jaminan yang jumlahnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, yang mana uang jaminan tersebut akan disetorkan oleh penjamin ke kas negara melalui Panitera Pengadilan Negeri.[\[1\]](#_ftn1) ### **Tindakan Kekerasan oleh Kepolisian** Oknum kepolisian yang melakukan tindakan kekerasan terhadap kerabat Anda jelas telah melakukan suatu pelanggaran. Pada dasarnya, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) senantiasa bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini sebagaimana telah diatur dalam **Pasal 19 [UU Polri](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17437/undangundang-nomor-2-tahun-2002/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Polri)**. Lebih lanjut dalam **Pasal 10 huruf c [Perkap 8/2009](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b16306f3b939/peraturan-kepala-kepolisian-negara-nomor-8-tahun-2009/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perkap_8_2009)** disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, setiap petugas/anggota Polri wajib mematuhi ketentuan berperilaku _(Code of Conduct)_ di antaranya **tidak boleh menggunakan kekerasan**, kecuali dibutuhkan untuk mencegah kejahatan membantu melakukan penangkapan terhadap pelanggar hukum atau tersangka sesuai dengan peraturan penggunaan kekerasan. Jika polisi harus melakukan tindakan kekerasan, maka tindakan tersebut harus mempertimbangkan hal-hal sebagaimana disebut dalam **Pasal 45 Perkap 8/2009**, yang di antaranya menyatakan bahwa, tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu, pun tindakan keras hanya diterapkan bila sangat diperlukan. Sehingga jelas bahwa tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh oknum kepolisian telah melanggar aturan hukum dan Kode Etik Kepolisian yang berlaku. Terkait tindakan kekerasan yang dialami oleh kerabat, **Anda dapat membuat upaya pengaduan masyarakat (“Dumas”)**, sebagaimana diatur dalam [**Perkap 9/2018**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5b9a026d27ac1/node/534/peraturan-kepolisian-negara-nomor-9-tahun-2018?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perkap_9_2018). Dumas adalah bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat, Instansi Pemerintah atau pihak lain kepada Polri berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun.[\[2\]](#_ftn2) Dumas dapat disampaikan terkait dengan:[\[3\]](#_ftn3) 1. Pelayanan Polri; 2. Penyimpangan perilaku pegawai negeri pada Polri; dan/atau 3. Penyalahgunaan wewenang. Proses Dumas dapat dilakukan secara daring melalui laman **[Dumas Presisi](https://dumaspresisi.polri.go.id/)**. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHAP) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17437/undangundang-nomor-2-tahun-2002/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Polri) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Cipta_Kerja) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2854/peraturan-pemerintah-nomor-27-tahun-1983/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_27_1983) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b16306f3b939/peraturan-kepala-kepolisian-negara-nomor-8-tahun-2009/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perkap_8_2009) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2018 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5b9a026d27ac1/node/534/peraturan-kepolisian-negara-nomor-9-tahun-2018?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perkap_9_2018) REFERENSI --------- [Dumas Presisi](https://dumaspresisi.polri.go.id/), diakses pada 26 April 2022, pukul 16.43 WIB. [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 36 ayat (2) PP Pelaksanaan KUHAP [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 1 angka 8 Perkap 9/2018 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 5 Perkap 9/2018 Tags ---- [hukum acara pidana](/tag/hukum-acara-pidana) [kepolisian](/tag/kepolisian) [penahanan](/tag/penahanan) [penangguhan penahanan](/tag/penangguhan-penahanan) [penangkapan](/tag/penangkapan) [penyidikan](/tag/penyidikan) [tersangka](/tag/tersangka)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITArti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis20 Jun 2024Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata dan Pidana07 Jul 2023Lembaga Negara yang Punya Kekuasaan Yudikatif Menguji Perda22 Apr 2022Sistematika Penyusunan Naskah Akademik, Ikuti Tips Ini!06 Apr 2022Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Anggaran Dasar Perseroan Terbuka - pertanyaan lanjutan yang dibuat oleh Si Pokrol yang pertama kali dipublikasikan pada Senin, 14 September 2009. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Pada dasarnya, terdapat tiga asas hukum yang digunakan untuk menyelesaikan pertentangan atau konflik antar peraturan perundang-undangan, yakni:Asas lex superior derogat legi inferiori;Asas lex specialis derogat legi generali;Asas lex posterior derogat legi priori. Berikut akan dijelaskan satu per satu makna ketiga asas tersebut sebagai berikut: Asas Lex Superior Derogat Legi InferioriAsas ini menyatakan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dengan demikian, peraturan yang lebih tinggi akan mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah. Asas ini hanya berlaku terhadap dua peraturan yang secara hierarki tidak sederajat dan saling bertentangan.Menurut Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011, hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah:Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;Peraturan Pemerintah;Peraturan Presiden;Peraturan Daerah Provinsi; danPeraturan Daerah Kabupaten/KotaBerdasarkan hierarki yang telah disebutkan di atas, maka materi muatan UU tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Begitu juga materi muatan peraturan perundang-undangan yang berada di bawah UU tidak boleh bertentangan dengan UU dan UUD 1945.Misalnya, keberlakuan Peraturan Daerah (“Perda”) yang tidak boleh dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Ini dibuktikan dengan tindakan Kementerian Dalam Negeri telah mengunggah 3.143 Perda yang dibatalkan pemerintah pusat yang dianggap bermasalah serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya pada tahun 2016.[1]Namun, patut dicatat, kewenangan pembatalan Perda oleh pemerintah pusat ini telah dicabut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016, sebagaimana dikutip dari Lembaga Negara yang Punya Kekuasaan Yudikatif Menguji Perda.Sehingga, kini lembaga negara yang mempunyai kekuasaan yudikatif menguji Perda adalah Mahkamah Agung, maka yang membatalkan Perda jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya adalah Mahkamah Agung.Contoh asas lex superior derogat legi inferiori adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 68 P/HUM/2019 yang menyatakan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 53 Tahun 2018 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 5 huruf c, Pasal 6 ayat (1) huruf i UU 12/2011 (hal. 43).Oleh karena itu, amar putusan kemudian menyatakan pasal yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (hal. 43).Asas Lex Specialis Derogat Legi GeneraliAsas ini menyatakan bahwa peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Asas lex specialis derogat legi generali hanya berlaku terhadap dua peraturan yang secara hierarki sederajat dan mengatur mengenai materi yang sama.Contoh asas lex specialis derogat lex generalis adalah misalnya mengenai pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak pelaku tindak pidana. Lex generalis dalam Pasal 10 KUHP disebutkan:Pidana terdiri atas:pidana pokokpidana mati;pidana penjara;pidana kurungan;pidana denda;pidana tutupan.pidana tambahanpencabutan hak-hak tertentu;perampasan barang-barang tertentu;pengumuman putusan hakim.Sedangkan lex specialis dalam Pasal 71 ayat (1) dan (2) UU SPPA menyebutkan:Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:pidana peringatan;pidana dengan syarat:pembinaan di luar lembaga;pelayanan masyarakat; ataupengawasan.pelatihan kerja;pembinaan dalam lembaga; danpenjara.Pidana tambahan terdiri atas:perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; ataupemenuhan kewajiban adat.Sehingga, dapat dipahami bahwa contoh asas lex specialis derogat lex generalis adalah ketentuan UU SPPA tentang pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak pelaku tindak pidana adalah lex specialis dari ketentuan pidana pokok dan pidana tambahan dalam KUHP. Asas Lex Posterior Derogat Legi PrioriSederhananya, asas ini berarti peraturan yang baru mengesampingkan peraturan lama. Asas ini bertujuan untuk mencegah ketidakpastian hukum yang mungkin timbul manakala terdapat dua peraturan yang sederajat berdasarkan hierarki.Contoh asas lex posterior derogat legi priori adalah UU 11/2012 yang mencabut keberlakuan UU 3/1997. Sehingga, sejak berlakunya UU 11/2012, semua tindak pidana yang dilakukan anak akan dijerat dan diproses dengan menggunakan ketentuan UU 11/2012 dan bukan UU 3/1997.Baca juga: Makna Trias Politica dan Penerapannya di IndonesiaSeluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana AnakUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-UndanganUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan REFERENSIKemendagri Resmi Umumkan 3.143 Perda yang Dibatalkan yang diakses pada 26 April 2022, pukul 15.17 WIB. PUTUSANPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015;Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016;Putusan Mahkamah Agung Nomor 68 P/HUM/2019. [1] Kemendagri Resmi Umumkan 3.143 Perda yang Dibatalkan yang diakses pada 26 April 2022, pukul 15.17 WIBTagsasashierarkihierarki peraturanilmu hukum

Saya ingin menanyakan tentang lex superior derogat legi inferiori. Ada pula asas lex spesialis derogat lex generali. Sehubungan dengan itu, bagaimana kedudukan kedua asas tersebut? Jika terjadi benturan antara peraturan yang bersifat umum dengan yang bersifat khusus, apakah bukan asas lex spesialis derogat lex generali yang berlaku? Terima kasih sebelumnya.

Setidaknya terdapat tiga asas hukum di Indonesia untuk menyelesaikan pertentangan atau konflik antar peraturan perundang-undangan yaitu asas lex superior derogat legi inferiori, asas lex specialis derogat legi generali, dan asas lex posterior derogat legi priori. Apa makna masing-masing dari ketiga asas hukum tersebut? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis20 Jun 2024Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata dan Pidana07 Jul 2023Lembaga Negara yang Punya Kekuasaan Yudikatif Menguji Perda22 Apr 2022Sistematika Penyusunan Naskah Akademik, Ikuti Tips Ini!06 Apr 2022Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis20 Jun 2024Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata dan Pidana07 Jul 2023Lembaga Negara yang Punya Kekuasaan Yudikatif Menguji Perda22 Apr 2022Sistematika Penyusunan Naskah Akademik, Ikuti Tips Ini!06 Apr 2022Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024Cara dan Biaya Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara25 Apr 2024Cara Upload Terjemahan Novel Agar Tak Langgar Hak Cipta20 Okt 2022Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024Cara dan Biaya Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara25 Apr 2024Cara Upload Terjemahan Novel Agar Tak Langgar Hak Cipta20 Okt 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-asas-hukum--ilex-superior-i--ilex-specialis-i--dan-ilex-posterior-i-beserta-contohnya-cl6806/

3 Asas Hukum: Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior Beserta Contohnya

pages/227/page-5.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis ](/klinik/a/arti-landasan-filosofis-lt59394de7562ff/)  20 Jun 2024 [ #### Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata dan Pidana ](/klinik/a/perbedaan-perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-pidana-lt5142a15699512/)  07 Jul 2023 [ #### Lembaga Negara yang Punya Kekuasaan Yudikatif Menguji Perda ](/klinik/a/lembaga-negara-yang-punya-kekuasaan-yudikatif-menguji-perda-lt5c8dca1840120/)  22 Apr 2022 [ #### Sistematika Penyusunan Naskah Akademik, Ikuti Tips Ini! ](/klinik/a/penyusunan-naskah-akademik-lt624b03380bdd1/)  06 Apr 2022 [](#!) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul _Anggaran Dasar Perseroan Terbuka - pertanyaan lanjutan_ yang dibuat oleh [Si Pokrol](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/si-pokrol-lt4a0aae6c03cb7) yang pertama kali dipublikasikan pada Senin, 14 September 2009.** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Pada dasarnya, terdapat tiga asas hukum yang digunakan untuk menyelesaikan pertentangan atau konflik antar peraturan perundang-undangan, yakni: 1. Asas _lex superior derogat legi inferiori_; 2. Asas _lex specialis derogat legi generali_; 3. Asas _lex posterior derogat legi priori_. Berikut akan dijelaskan satu per satu makna ketiga asas tersebut sebagai berikut: ### **Asas** **_Lex Superior Derogat Legi Inferiori_** Asas ini menyatakan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dengan demikian, peraturan yang lebih tinggi akan mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah. Asas ini hanya berlaku terhadap dua peraturan yang secara hierarki tidak sederajat dan saling bertentangan. Menurut **Pasal 7 ayat (1) [UU 12/2011](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-12-tahun-2011-pembentukan-peraturan-perundang-undangan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_12_2011)**, hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 4. Peraturan Pemerintah; 5. Peraturan Presiden; 6. Peraturan Daerah Provinsi; dan 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan hierarki yang telah disebutkan di atas, maka materi muatan UU tidak boleh bertentangan dengan **[UUD 1945](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945)**. Begitu juga materi muatan peraturan perundang-undangan yang berada di bawah UU tidak boleh bertentangan dengan UU dan UUD 1945. Misalnya, keberlakuan Peraturan Daerah (“Perda”) yang tidak boleh dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Ini dibuktikan dengan tindakan Kementerian Dalam Negeri telah mengunggah 3.143 Perda yang dibatalkan pemerintah pusat yang dianggap bermasalah serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya pada tahun 2016.[\[1\]](#_ftn1) Namun, patut dicatat, kewenangan pembatalan Perda oleh pemerintah pusat ini telah dicabut dalam **[Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5c11fef88f81b?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MK_137_2015)** dan **[Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5c10dc772303f?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MK_56_2016)**, sebagaimana dikutip dari **[Lembaga Negara yang Punya Kekuasaan Yudikatif Menguji Perda](https://www.hukumonline.com/klinik/a/lembaga-negara-yang-punya-kekuasaan-yudikatif-menguji-perda-lt5c8dca1840120?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uji_perda)**. Sehingga, kini lembaga negara yang mempunyai kekuasaan yudikatif menguji Perda adalah Mahkamah Agung, maka yang membatalkan Perda jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya adalah **Mahkamah Agung**. Contoh asas _lex superior derogat legi inferiori_ adalah **[Putusan Mahkamah Agung Nomor 68 P/HUM/2019](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/ec30532b8121e891ba97a92df9f2dd0f.html)** yang menyatakan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 53 Tahun 2018 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 5 huruf c, Pasal 6 ayat (1) huruf i UU 12/2011 (hal. 43). Oleh karena itu, amar putusan kemudian menyatakan pasal yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (hal. 43). ### **Asas** **_Lex Specialis Derogat Legi Generali_** Asas ini menyatakan bahwa peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Asas _lex specialis derogat legi generali_ hanya berlaku terhadap dua peraturan yang secara hierarki sederajat dan mengatur mengenai materi yang sama. Contoh asas _lex specialis derogat lex generalis_ adalah misalnya mengenai pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak pelaku tindak pidana. _Lex generalis_ dalam **Pasal 10 [KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document/lt4c7b80e19969e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP)** disebutkan: _Pidana terdiri atas:_ 1. _pidana pokok_ 1. _pidana mati;_ 2. _pidana penjara;_ 3. _pidana kurungan;_ 4. _pidana denda;_ 5. _pidana tutupan._ 2. _pidana tambahan_ 1. _pencabutan hak-hak tertentu;_ 2. _perampasan barang-barang tertentu;_ 3. _pengumuman putusan hakim._ Sedangkan _lex specialis_ dalam **Pasal 71 ayat (1) dan (2) [UU SPPA](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5024cc61e623d/undang-undang-nomor-11-tahun-2012?r=1&p=1&q=uu%2011%202012&rs=1847&re=2022&h=uu?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_11_2012)** menyebutkan: 1. _Pidana pokok_ _bagi Anak terdiri atas:_ 1. _pidana peringatan;_ 2. _pidana dengan syarat:_ 1. _pembinaan di luar lembaga;_ 2. _pelayanan masyarakat; atau_ 3. _pengawasan._ 3. _pelatihan kerja;_ 4. _pembinaan dalam lembaga; dan_ 5. _penjara._ 2. _Pidana tambahan terdiri atas:_ 1. _perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau_ 2. _pemenuhan kewajiban adat._ Sehingga, dapat dipahami bahwa contoh asas _lex specialis derogat lex generalis_ adalah ketentuan UU SPPA tentang pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak pelaku tindak pidana adalah _lex specialis_ dari ketentuan pidana pokok dan pidana tambahan dalam KUHP. ### **Asas _Lex Posterior Derogat Legi Priori_** Sederhananya, asas ini berarti peraturan yang baru mengesampingkan peraturan lama. Asas ini bertujuan untuk mencegah ketidakpastian hukum yang mungkin timbul manakala terdapat dua peraturan yang sederajat berdasarkan hierarki. Contoh asas _lex posterior derogat legi priori_ adalah UU 11/2012 yang mencabut keberlakuan **[UU 3/1997](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/4013?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_3_1997)**. Sehingga, sejak berlakunya UU 11/2012, semua tindak pidana yang dilakukan anak akan dijerat dan diproses dengan menggunakan ketentuan UU 11/2012 dan bukan UU 3/1997. Baca juga: **[Makna Trias Politica dan Penerapannya di Indonesia](https://www.hukumonline.com/klinik/a/trias-politica-lt623c3bc471c1e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=trias_politica)** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document/lt4c7b80e19969e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5024cc61e623d/undang-undang-nomor-11-tahun-2012?r=1&p=1&q=uu%2011%202012&rs=1847&re=2022&h=uu?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_11_2012) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-12-tahun-2011-pembentukan-peraturan-perundang-undangan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_12_2011) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5da039a94937f?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_15_2019) REFERENSI --------- [Kemendagri Resmi Umumkan 3.143 Perda yang Dibatalkan](https://setkab.go.id/kemendagri-resmi-umumkan-3-143-perda-yang-dibatalkan/) yang diakses pada 26 April 2022, pukul 15.17 WIB. PUTUSAN ------- 1. [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5c11fef88f81b?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MK_137_2015); 2. [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5c10dc772303f?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MK_56_2016); 3. [Putusan Mahkamah Agung Nomor 68 P/HUM/2019](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/ec30532b8121e891ba97a92df9f2dd0f.html). * * * [\[1\]](#_ftnref1) [Kemendagri Resmi Umumkan 3.143 Perda yang Dibatalkan](https://setkab.go.id/kemendagri-resmi-umumkan-3-143-perda-yang-dibatalkan/) yang diakses pada 26 April 2022, pukul 15.17 WIB Tags ---- [asas](/tag/asas) [hierarki](/tag/hierarki) [hierarki peraturan](/tag/hierarki-peraturan) [ilmu hukum](/tag/ilmu-hukum)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Kekuatan Hukum Fotokopi InvoiceInvoice dalam bahasa Indonesia kami artikan sebagai faktur atau tagihan. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan pengertian faktur sebagai berikut:KLINIK TERKAITArti Putusan Pengadilan Batal Demi Hukum03 Agt 2023Tanda Tangan Elektronik Tanpa Sertifikasi, Sahkah Dokumennya?02 Feb 2022Pemeriksaan Setempat oleh Hakim dalam Perkara Tanah06 Jan 2022Kekuatan Surat Bercap Jempol dan Surat Bertanda Tangan Orang Lain 27 Agt 2020daftar barang kiriman yang dilengkapi keterangan nama, jumlah, dan harga yang harus dibayar; invoisSelanjutnya, karena Anda menanyakan tentang kekuatan hukum, kami mengasumsikan yang Anda maksud adalah dalam konteks jenis alat-alat bukti dalam hukum perdata.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Perlu Anda ketahui sebelumnya, alat bukti tertulis (surat) merupakan salah satu jenis alat bukti dalam hukum acara perdata berdasarkan Pasal 1866 KUH Perdata atau Pasal 164 HIR. Yang mana faktur atau invoice dapat diklasifikasikan sebagai alat bukti surat.Namun, apabila faktur atau invoice itu berupa fotokopi, bagaimana kekuatan hukumnya?Hal ini telah dijawab dalam ulasan berjudul Kekuatan Pembuktian Fotokopi Dokumen, bahwa fotokopi dari sebuah surat atau dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat.Lebih lanjut, dalam artikel yang sama dijelaskan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 menyatakan sebuah kaidah hukum:Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata).Lantas, apakah hanya cukup satu orang saksi saja yang membuktikan fotokopi invoice atau faktur itu? Jawabannya adalah berpedoman dengan Pasal 1905 KUH Perdata, bahwa jika tidak ada alat bukti lain, maka keterangan seorang saksi saja tidak cukup.Namun demikian, masih disarikan dari artikel yang sama, dalam praktiknya, apabila para pihak mengakui keberadaan fotokopi invoice, maka ini merupakan bukti yang sempurna karena adanya pengakuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 176 HIR atau karena ada persangkaan (kesimpulan) yang ditarik hakim sebagaimana dimaksud Pasal 173 HIR dari bukti-bukti yang diajukan para pihak serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan.Jadi, kami menyimpulkan, kekuatan hukum menggunakan fotokopi/hasil scaninvoice atau faktur adalah sepanjang dapat ditunjukkan aslinya dan dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, maka termasuk alat bukti surat. Akan tetapi, bila tidak dapat ditunjukkan aslinya, maka fotokopi invoice atau faktur tidak bisa jadi alat bukti yang sah.Kemudian, bolehkah bertransaksi menggunakan fotokopi atau scan invoice? Sepanjang penelusuran kami, tidak ada larangan untuk bertransaksi dengan fotokopi atau scan invoice baik itu dengan pihak dalam negeri dan luar negeri. Hanya saja, yang perlu diperhatikan adalah kekuatan pembuktian fotokopi tersebut jika nantinya terjadi sengketa di kemudian hari.Contoh PutusanMahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 04 PK/N/2005 menerangkan bahwa bukti fotokopi tidak harus selalu dikesampingkan, sebab apabila dari segala keadaan cukup persangkaan telah ada utang, maka bukti fotokopi harus diterima sebagai bukti persangkaan (hal. 19).Dalam putusan disebutkan, pemohon peninjauan kembali mengaku mempunyai kewajiban kepada kreditur dengan bukti salah satunya berupa fotokopi surat. Pengajuan ini menunjukkan pemohon peninjauan kembali mempunyai lebih dari dua kreditur (hal. 19).Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMHerzien Inlandsch ReglementKitab Undang-Undang Hukum PerdataPUTUSANPutusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996;Putusan Mahkamah Agung Nomor 04 PK/N/2005.REFERENSIKamus Besar Bahasa Indonesia, yang diakses pada 25 April 2022, pukul 19.31 WIB.Tagsalat buktihirhukum acara perdatahukum bisnisjual belipembuktian

Kami ingin menanyakan kekuatan hukum untuk dokumen invoice dalam bentuk copy. Mohon bantuannya untuk pengecekan di area hukum perdagangan terkait kekuatan hukum untuk invoice copy/scan. Apakah diperbolehkan transaksi menggunakan invoice copy/scan dengan vendor luar negeri dan dalam negeri?

Invoice dalam bahasa Indonesia kami artikan sebagai faktur atau tagihan. Dalam hukum perdata, terdapat alat bukti surat yang mana invoice atau faktur yang Anda sebutkan dapat diklasifikasikan sebagai alat bukti surat. Namun, bagaimana jika invoice tersebut hanya berupa fotokopi saja? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Arti Putusan Pengadilan Batal Demi Hukum03 Agt 2023Tanda Tangan Elektronik Tanpa Sertifikasi, Sahkah Dokumennya?02 Feb 2022Pemeriksaan Setempat oleh Hakim dalam Perkara Tanah06 Jan 2022Kekuatan Surat Bercap Jempol dan Surat Bertanda Tangan Orang Lain 27 Agt 2020Arti Putusan Pengadilan Batal Demi Hukum03 Agt 2023Tanda Tangan Elektronik Tanpa Sertifikasi, Sahkah Dokumennya?02 Feb 2022Pemeriksaan Setempat oleh Hakim dalam Perkara Tanah06 Jan 2022Kekuatan Surat Bercap Jempol dan Surat Bertanda Tangan Orang Lain 27 Agt 2020Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank6 Mei 2024Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 2022Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank6 Mei 2024Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 2022Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuatan-hukum-fotokopi-iinvoice-i-sebagai-alat-bukti-lt62679ca56cf48/

Kekuatan Hukum Fotokopi Invoice Sebagai Alat Bukti

pages/227/page-6.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### **Kekuatan Hukum Fotokopi _Invoice_** _Invoice_ dalam bahasa Indonesia kami artikan sebagai faktur atau tagihan. [**Kamus Besar Bahasa Indonesia**](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/faktur) menjelaskan pengertian **faktur** sebagai berikut: ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Arti Putusan Pengadilan Batal Demi Hukum ](/klinik/a/arti-putusan-pengadilan-batal-demi-hukum-lt5a84ed465a100/)  03 Agt 2023 [ #### Tanda Tangan Elektronik Tanpa Sertifikasi, Sahkah Dokumennya? ](/klinik/a/tanda-tangan-elektronik-tanpa-sertifikasi-sahkah-dokumennya-lt61fa456141a89/)  02 Feb 2022 [ #### Pemeriksaan Setempat oleh Hakim dalam Perkara Tanah ](/klinik/a/pemeriksaan-setempat-oleh-hakim-dalam-perkara-tanah-lt617cd3351f575/)  06 Jan 2022 [ #### Kekuatan Surat Bercap Jempol dan Surat Bertanda Tangan Orang Lain ](/klinik/a/kekuatan-surat-bercap-jempol-dan-surat-bertanda-tangan-orang-lain-lt5f43dde39236b/)  27 Agt 2020 [](#!) _daftar barang kiriman yang dilengkapi keterangan nama, jumlah, dan harga yang harus dibayar; invois_ Selanjutnya, karena Anda menanyakan tentang kekuatan hukum, kami mengasumsikan yang Anda maksud adalah dalam konteks jenis alat-alat bukti dalam hukum perdata. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Perlu Anda ketahui sebelumnya, alat bukti tertulis (surat) merupakan salah satu jenis alat bukti dalam hukum acara perdata berdasarkan **Pasal 1866** [**KUH Perdata**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata) atau **Pasal 164** [**HIR**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27228/nprt/2/herzien-inlandsch-reglement-\(h.i.r\)-\(s.-1941-44\)-reglemen-indonesia-yang-diperbaharui-\(r.i.b.\)?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=hir). Yang mana faktur atau _invoice_ dapat diklasifikasikan sebagai alat bukti surat. Namun, apabila faktur atau _invoice_ itu berupa fotokopi, bagaimana kekuatan hukumnya? Hal ini telah dijawab dalam ulasan berjudul [**Kekuatan Pembuktian Fotokopi Dokumen**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuatan-pembuktian-fotokopi-dokumen-lt51ab049c2a0d2?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=fotokopi_dok), bahwa fotokopi dari sebuah surat atau dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat. Lebih lanjut, dalam artikel yang sama dijelaskan bahwa **Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996** menyatakan sebuah kaidah hukum: _Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya__, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)._ Lantas, apakah hanya cukup satu orang saksi saja yang membuktikan fotokopi _invoice_ atau faktur itu? Jawabannya adalah berpedoman dengan **Pasal 1905 KUH Perdata**, bahwa jika tidak ada alat bukti lain, maka keterangan seorang saksi saja tidak cukup. Namun demikian, masih disarikan dari artikel yang sama, dalam praktiknya, apabila para pihak mengakui keberadaan fotokopi _invoice_, maka ini merupakan bukti yang sempurna karena adanya pengakuan sebagaimana disebutkan dalam **Pasal 176 HIR** atau karena ada persangkaan (kesimpulan) yang ditarik hakim sebagaimana dimaksud **Pasal 173 HIR** dari bukti-bukti yang diajukan para pihak serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Jadi, kami menyimpulkan, kekuatan hukum menggunakan fotokopi/hasil _scan__invoice_ atau faktur adalah **sepanjang dapat ditunjukkan aslinya dan dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, maka termasuk alat bukti surat**. Akan tetapi, bila tidak dapat ditunjukkan aslinya, maka fotokopi _invoice_ atau faktur tidak bisa jadi alat bukti yang sah. Kemudian, bolehkah bertransaksi menggunakan fotokopi atau _scan invoice_? Sepanjang penelusuran kami, tidak ada larangan untuk bertransaksi dengan fotokopi atau _scan invoice_ baik itu dengan pihak dalam negeri dan luar negeri. Hanya saja, yang perlu diperhatikan adalah kekuatan pembuktian fotokopi tersebut jika nantinya terjadi sengketa di kemudian hari. ### **Contoh Putusan** Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya pada [**Putusan Mahkamah Agung Nomor 04 PK/N/2005**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/mae01db0e3155d4/node/332/ma-no-4pk_n_2005-pt-polysindo-eka-perkasa-tbk-vs-pt-bahana-pembinaan-usaha-indonesia-\(persero\)?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MA_4_2005) menerangkan bahwa bukti fotokopi tidak harus selalu dikesampingkan, sebab apabila dari segala keadaan cukup persangkaan telah ada utang, maka bukti fotokopi harus diterima sebagai bukti persangkaan (hal. 19). Dalam putusan disebutkan, pemohon peninjauan kembali mengaku mempunyai kewajiban kepada kreditur dengan bukti salah satunya berupa fotokopi surat. Pengajuan ini menunjukkan pemohon peninjauan kembali mempunyai lebih dari dua kreditur (hal. 19). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Herzien Inlandsch Reglement [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27228/nprt/2/herzien-inlandsch-reglement-\(h.i.r\)-\(s.-1941-44\)-reglemen-indonesia-yang-diperbaharui-\(r.i.b.\)?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=hir) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata) PUTUSAN ------- 1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996; 2. [Putusan Mahkamah Agung Nomor 04 PK/N/2005](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/mae01db0e3155d4/node/332/ma-no-4pk_n_2005-pt-polysindo-eka-perkasa-tbk-vs-pt-bahana-pembinaan-usaha-indonesia-\(persero\)?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MA_4_2005). REFERENSI --------- [Kamus Besar Bahasa Indonesia](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/faktur), yang diakses pada 25 April 2022, pukul 19.31 WIB. Tags ---- [alat bukti](/tag/alat-bukti) [hir](/tag/hir) [hukum acara perdata](/tag/hukum-acara-perdata) [hukum bisnis](/tag/hukum-bisnis) [jual beli](/tag/jual-beli) [pembuktian](/tag/pembuktian)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. Sita JaminanKLINIK TERKAITUpaya Hukum Pihak Ketiga atas Benda Sitaan Pidana, Adakah?23 Feb 2022Orang Dinyatakan Pailit, Ini Akibat Hukum Hingga ke Hartanya17 Feb 2022Status Perjanjian Sewa Jika Objeknya Disita Pengadilan10 Feb 2022Langkah Hukum Pemilik Kredit Kendaraan Jika Perusahaan Pembiayaan Pailit 01 Des 2021Menyambung pertanyaan pertama Anda tentang sita jaminan, menurut Sudikno Mertokusumo, sita jaminan (Conservatoir Beslaag) adalah tindakan persiapan pihak penggugat dalam bentuk permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata dengan menguangkan atau menjual barang debitur yang disita guna memenuhi tuntutan penggugat.[1]Sita jaminan diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR yang berbunyi:Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Jika terdapat sangkaan yang beralasan bahwa tergugat akan menggelapkan atau memindahtangankan barang miliknya dengan maksud akan menjauhkan barang tersebut dari penggugat, maka atas permohonan penggugat, pengadilan dapat memerintahkan agar diletakkan sita atas barang tersebut untuk menjaga/menjamin hak dari si penggugat. Ini merupakan suatu upaya paksa yang terhadap barang milik tergugat yang menjadi jaminan, serta merupakan wujud formil dari Pasal 1131 KUH Perdata.Sehingga sederhananya, sita jaminan adalah sita terhadap barang-barang milik tergugat yang disengketakan status kepemilikannya sebagai jaminan hak bagi penggugat. Eksekusi Objek Sita JaminanDisarikan dari Mengenal Berbagai Jenis Sita dalam Hukum Acara Perdata, beberapa objek yang dapat menjadi sita jaminan meliputi:[2]Perkara utang piutang yang tidak dijamin dengan agunan tertentu;Objek sita jaminan dalam perkara ganti rugi dapat diletakkan atas seluruh harta kekayaan tergugat;Sengketa hak milik atas benda tidak bergerak yang hanya terbatas atas objek yang diperkarakan/disengketakan;Dapat diletakkan pada barang yang telah diagunkan sebelumnya.Apabila objek yang disita tidak terletak di wilayah pengadilan yang menangani gugatan tersebut maka penyitaan dilakukan oleh Pengadilan Negeri di mana objek yang akan disita terletak.[3]Dalam hal ini, Majelis Hakim yang mengeluarkan penetapan sita jaminan wajib memberitahukan hal tersebut kepada ketua pengadilan, agar ketua pengadilan meminta bantuan kepada pengadilan dalam daerah hukum mana objek yang akan disita itu terletak agar penyitaan tersebut dilaksanakan.[4] Sehingga menjawab pertanyaan Anda, jika perkara berlokasi di PN Bantul, sedangkan objek sita jaminan berlokasi di Bandung, maka sita jaminan tetap dapat dilakukan oleh PN Bantul. Terkait proses sita jaminan, Majelis Hakim PN Bantul bersangkutan akan meminta bantuan kepada PN Bandung melalui ketua pengadilan untuk membantu pelaksanaan sita jaminan.Baca juga: Ini 3 Mekanisme Eksekusi Jaminan Kebendaan! Tanda Tangan ElektronikMerujuk pada Pasal 1 angka 12 UU ITE, tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.Sebagai informasi tambahan, tanda tangan elektronik meliputi tanda tangan elektronik tersertifikasi dan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi.Berdasarkan Penjelasan Pasal 11 UU ITE dijelaskan bahwa kekuatan hukum dan akibat hukum tanda tangan elektronik disamakan dengan tanda tangan manual.Dengan dipersamakannya kedua bentuk tanda tangan tersebut, maka terhadap tanda tangan elektronik juga berlaku ketentuan dalam Pasal 1869 jo. Pasal 1874 KUH Perdata dan Pasal 1 Ordonansi 1867 No. 29.[5]Dalam hal ini, setiap dokumen yang diberi tanda tangan elektronik secara otomatis memilki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan:[6]data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan;data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan;segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatangannya; danterdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.Adapun UU ITE membuka kesempatan seluas-luasnya kepada siapa pun untuk mengembangkan metode, teknik, atau proses pembuatan tanda tangan elektronik.[7]Mengenai keberlakuan e-sign di Kementerian Hukum atau instansi pemerintahan lainnya, berdasarkan penelusuran kami baik dalam surat edaran yang dibuat oleh instansi terkait, keberadaan e-sign atau tanda tangan elektronik telah diakui dan diterapkan.Masih bersumber dari laman berjudul Legalitas Tanda Tangan Elektronik Pejabat Dalam Rangka Mendukung E-Government, dengan menggunakan tanda tangan elektronik maka kementerian/lembaga telah melaksanakan dua dari enam tujuan strategis e-government, yakni menata sistem manajemen dan proses kerja secara holistic dan memanfaatkan teknologi secara optimal.Baca juga: Cara Kerja Tanda Tangan ElektronikSeluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMHerzien Inlandsch ReglementKitab Undang-Undang Hukum PerdataUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ElektronikUndang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ElektronikPeraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik REFERENSIM. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2016;Sudikno Mertokusumo. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2006;Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008;Legalitas Tanda Tangan Elektronik Pejabat Dalam Rangka Mendukung E-Government, yang diakses pada 25 April 2022, pukul 14.25 WIB.[1] Sudikno Mertokusumo. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2006, hal.93[2] M. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hal. 341[3] Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, 2008, hal. 82-83[4] Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008, hal. 82-83[5] Legalitas Tanda Tangan Elektronik Pejabat Dalam Rangka Mendukung E-Government yang diakses pada 25 April 2022, pukul 14.25 WIB[6] Pasal 59 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik[7] Alinea Kedua Penjelasan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ElektronikTagseksekusi jaminan fidusiahukum jaminanjaminanpenyitaansita jaminan

Jika perkara berlokasi di PN Bantul, namun untuk objek sita jaminan berlokasi di Bandung. Apakah sita jaminan dapat dilakukan oleh PN Bantul? Untuk e-sign dokumen apakah berlaku di Kementerian Hukum?  

Sita jaminan adalah sita terhadap barang-barang milik tergugat yang disengketakan status kepemilikannya sebagai jaminan hak bagi penggugat. Bagaimana jika objek sita jaminan berada di luar wilayah hukum pengadilan yang menangani gugatan? Selanjutnya, tanda tangan elektronik telah diakui keberadaannya di Indonesia melalui UU ITE dan PP PSTE. Sehingga tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah, layaknya tanda tangan manual. Apakah tanda tangan elektronik juga berlaku di lingkup kementerian?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Upaya Hukum Pihak Ketiga atas Benda Sitaan Pidana, Adakah?23 Feb 2022Orang Dinyatakan Pailit, Ini Akibat Hukum Hingga ke Hartanya17 Feb 2022Status Perjanjian Sewa Jika Objeknya Disita Pengadilan10 Feb 2022Langkah Hukum Pemilik Kredit Kendaraan Jika Perusahaan Pembiayaan Pailit 01 Des 2021Upaya Hukum Pihak Ketiga atas Benda Sitaan Pidana, Adakah?23 Feb 2022Orang Dinyatakan Pailit, Ini Akibat Hukum Hingga ke Hartanya17 Feb 2022Status Perjanjian Sewa Jika Objeknya Disita Pengadilan10 Feb 2022Langkah Hukum Pemilik Kredit Kendaraan Jika Perusahaan Pembiayaan Pailit 01 Des 2021Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku27 Des 2022Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku27 Des 2022Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/eksekusi-objek-sita-jaminan-di-luar-wilayah-pengadilan-lt626796afcac23/

Eksekusi Objek Sita Jaminan di Luar Wilayah Pengadilan

pages/227/page-7.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### **Sita Jaminan** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Upaya Hukum Pihak Ketiga atas Benda Sitaan Pidana, Adakah? ](/klinik/a/upaya-hukum-pihak-ketiga-atas-benda-sitaan-pidana--adakah-cl3270/)  23 Feb 2022 [ #### Orang Dinyatakan Pailit, Ini Akibat Hukum Hingga ke Hartanya ](/klinik/a/orang-dinyatakan-pailit--ini-akibat-hukum-hingga-ke-hartanya-lt6087be4f1d5d3/)  17 Feb 2022 [ #### Status Perjanjian Sewa Jika Objeknya Disita Pengadilan ](/klinik/a/status-perjanjian-sewa-jika-objeknya-disita-pengadilan-lt61b9ef4886fda/)  10 Feb 2022 [ #### Langkah Hukum Pemilik Kredit Kendaraan Jika Perusahaan Pembiayaan Pailit ](/klinik/a/langkah-hukum-pemilik-kredit-kendaraan-jika-perusahaan-pembiayaan-pailit-lt6195c6e33cbba/)  01 Des 2021 [](#!) Menyambung pertanyaan pertama Anda tentang sita jaminan, menurut **Sudikno Mertokusumo**, sita jaminan (_Conservatoir Beslaag_) adalah tindakan persiapan pihak penggugat dalam bentuk permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata dengan menguangkan atau menjual barang debitur yang disita guna memenuhi tuntutan penggugat.[\[1\]](#_ftn1) Sita jaminan diatur dalam **Pasal 227 ayat (1)** **[HIR](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27228/nprt/2/herzien-inlandsch-reglement-\(h.i.r\)-\(s.-1941-44\)-reglemen-indonesia-yang-diperbaharui-\(r.i.b.\)?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=hir)** yang berbunyi: Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) _Jika terdapat sangkaan yang beralasan bahwa tergugat akan menggelapkan atau memindahtangankan barang miliknya dengan maksud akan menjauhkan barang tersebut dari penggugat, maka atas permohonan penggugat, pengadilan dapat memerintahkan agar diletakkan sita atas barang tersebut untuk menjaga/menjamin hak dari si penggugat._ Ini merupakan suatu upaya paksa yang terhadap barang milik tergugat yang menjadi jaminan, serta merupakan wujud formil dari **Pasal 1131** **[KUH Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata)**. Sehingga sederhananya, sita jaminan adalah sita terhadap barang-barang milik tergugat yang disengketakan status kepemilikannya sebagai jaminan hak bagi penggugat. ### **Eksekusi Objek Sita Jaminan** Disarikan dari **[Mengenal Berbagai Jenis Sita dalam Hukum Acara Perdata](https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-berbagai-jenis-sita-dalam-hukum-acara-perdata-lt5efecaabbaf83?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=macam_sita)**, beberapa objek yang dapat menjadi sita jaminan meliputi:[\[2\]](#_ftn2) 1. Perkara utang piutang yang tidak dijamin dengan agunan tertentu; 2. Objek sita jaminan dalam perkara ganti rugi dapat diletakkan atas seluruh harta kekayaan tergugat; 3. Sengketa hak milik atas benda tidak bergerak yang hanya terbatas atas objek yang diperkarakan/disengketakan; 4. Dapat diletakkan pada barang yang telah diagunkan sebelumnya. Apabila objek yang disita tidak terletak di wilayah pengadilan yang menangani gugatan tersebut maka penyitaan dilakukan oleh Pengadilan Negeri di mana objek yang akan disita terletak.[\[3\]](#_ftn3) Dalam hal ini, Majelis Hakim yang mengeluarkan penetapan sita jaminan wajib memberitahukan hal tersebut kepada ketua pengadilan, agar ketua pengadilan meminta bantuan kepada pengadilan dalam daerah hukum mana objek yang akan disita itu terletak agar penyitaan tersebut dilaksanakan.[\[4\]](#_ftn4)  Sehingga menjawab pertanyaan Anda, jika perkara berlokasi di PN Bantul, sedangkan objek sita jaminan berlokasi di Bandung, maka sita jaminan tetap dapat dilakukan oleh PN Bantul. Terkait proses sita jaminan, Majelis Hakim PN Bantul bersangkutan akan meminta bantuan kepada PN Bandung melalui ketua pengadilan untuk membantu pelaksanaan sita jaminan. Baca juga: **[Ini 3 Mekanisme Eksekusi Jaminan Kebendaan!](https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-3-mekanisme-eksekusi-jaminan-kebendaan-lt60e300b411a73?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=tiga_eksekusi)** ### **Tanda Tangan Elektronik** Merujuk pada **Pasal 1 angka 12** **[UU ITE](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_ite)**, tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Sebagai informasi tambahan, tanda tangan elektronik meliputi tanda tangan elektronik tersertifikasi dan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi. Berdasarkan **Penjelasan** **Pasal 11** **UU ITE** dijelaskan bahwa kekuatan hukum dan akibat hukum tanda tangan elektronik disamakan dengan tanda tangan manual. Dengan dipersamakannya kedua bentuk tanda tangan tersebut, maka terhadap tanda tangan elektronik juga berlaku ketentuan dalam **Pasal 1869 _jo._ Pasal 1874** **KUH Perdata** **dan** **Pasal 1** **Ordonansi 1867 No. 29**.[\[5\]](#_ftn5) Dalam hal ini, setiap dokumen yang diberi tanda tangan elektronik secara otomatis memilki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan:[\[6\]](#_ftn6) 1. data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan; 2. data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan; 3. segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; 4. segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; 5. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatangannya; dan 6. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait. Adapun UU ITE membuka kesempatan seluas-luasnya kepada siapa pun untuk mengembangkan metode, teknik, atau proses pembuatan tanda tangan elektronik.[\[7\]](#_ftn7) Mengenai keberlakuan _e-sign_ di Kementerian Hukum atau instansi pemerintahan lainnya, berdasarkan penelusuran kami baik dalam surat edaran yang dibuat oleh instansi terkait, keberadaan _e-sign_ atau tanda tangan elektronik telah diakui dan diterapkan. Masih bersumber dari laman berjudul **[Legalitas Tanda Tangan Elektronik Pejabat Dalam Rangka Mendukung _E-Government_](https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/3737/legalitas-tanda-tangan-elektronik-pejabat-dalam-rangka-mendukung-e-government)**, dengan menggunakan tanda tangan elektronik maka kementerian/lembaga telah melaksanakan dua dari enam tujuan strategis _e-government_, yakni menata sistem manajemen dan proses kerja secara holistic dan memanfaatkan teknologi secara optimal. Baca juga: **[Cara Kerja Tanda Tangan Elektronik](https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-kerja-tanda-tangan-elektronik-cl3?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=cara_kerja_ttd)** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Herzien Inlandsch Reglement [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27228/nprt/2/herzien-inlandsch-reglement-\(h.i.r\)-\(s.-1941-44\)-reglemen-indonesia-yang-diperbaharui-\(r.i.b.\)?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=hir) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_ITE) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt584a7363785c8?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_19_2016) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5dad2315ee51a/nprt/lt50f64aea0fb9f/peraturan-pemerintah-nomor-71-tahun-2019?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_71_2019) REFERENSI --------- 1. M. Yahya Harahap. _Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan_. Jakarta: Sinar Grafika, 2016; 2. Sudikno Mertokusumo. _Hukum Acara Perdata Indonesia_. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2006; 3. [Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus](https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/Pedoman%20Tenknis%20Administasi%20Dan%20Teknis%20Peradilan%20Perdata%20Umum%20Dan%20Perdata%20Khusus.pdf), Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008; 4. [Legalitas Tanda Tangan Elektronik Pejabat Dalam Rangka Mendukung _E-Government_](https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/3737/legalitas-tanda-tangan-elektronik-pejabat-dalam-rangka-mendukung-e-government), yang diakses pada 25 April 2022, pukul 14.25 WIB. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Sudikno Mertokusumo. _Hukum Acara Perdata Indonesia_. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2006, hal.93 [\[2\]](#_ftnref2) M. Yahya Harahap. _Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan_. Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hal. 341 [\[3\]](#_ftnref3) [Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus](https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/Pedoman%20Tenknis%20Administasi%20Dan%20Teknis%20Peradilan%20Perdata%20Umum%20Dan%20Perdata%20Khusus.pdf), Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, 2008, hal. 82-83 [\[4\]](#_ftnref4) [Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus](https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/Pedoman%20Tenknis%20Administasi%20Dan%20Teknis%20Peradilan%20Perdata%20Umum%20Dan%20Perdata%20Khusus.pdf), Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008, hal. 82-83 [\[5\]](#_ftnref5) [Legalitas Tanda Tangan Elektronik Pejabat Dalam Rangka Mendukung _E-Government_](https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/3737/legalitas-tanda-tangan-elektronik-pejabat-dalam-rangka-mendukung-e-government) yang diakses pada 25 April 2022, pukul 14.25 WIB [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 59 ayat (3) [Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5dad2315ee51a/nprt/lt50f64aea0fb9f/peraturan-pemerintah-nomor-71-tahun-2019?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_71_2019) [\[7\]](#_ftnref7) Alinea Kedua Penjelasan Pasal 11 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_ITE) Tags ---- [eksekusi jaminan fidusia](/tag/eksekusi-jaminan-fidusia) [hukum jaminan](/tag/hukum-jaminan) [jaminan](/tag/jaminan) [penyitaan](/tag/penyitaan) [sita jaminan](/tag/sita-jaminan)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITIni Hitungan Lembur Karyawan saat Bekerja dari Rumah atau WFH 15 Jul 2022Apakah Isolasi Mandiri Mengurangi Jatah Cuti Tahunan?24 Feb 2022Cuti Tahunan Dipotong Sepihak karena WFH, Bolehkah?27 Sep 2021Hukumnya Mewajibkan Karyawan Share Live Location di Luar Jam Kerja23 Feb 2021Memang dalam kondisi pandemi COVID-19 atau karena pertimbangan beberapa kondisi seperti kemacetan, transportasi umum yang belum maksimal terintegrasi, beberapa perusahaan memilih mengatur kebijakan cara bekerja remote working sebagaimana Anda sebutkan. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Dewasa ini, sering kita mendengar istilah lain dari remote working yaitu Work from Anywhere (WFA) atau Work from Home (WFH), semuanya itu merupakan siasat pengusaha untuk beradaptasi terhadap cara kerja sesuai dengan kondisi yang terjadi. Secara umum memang hubungan hukum antara pengusaha dengan karyawannya akan diikatkan dan dijabarkan dalam perjanjian kerja[1], peraturan perusahaan[2], atau perjanjian kerja bersama.[3] Namun memang, kadang kala dalam ketiganya tidak diatur ketentuan untuk kondisi-kondisi yang tidak terprediksi seperti remote working akibat pandemi. Dalam kondisi normal, memang karyawan akan bekerja di dalam kantor dan memanfaatkan fasilitas disediakan, seperti internet dan telepon kantor, sehingga tidak ada biaya lebih yang harus karyawan keluarkan. Sedangkan dalam hal remote working tentunya harus ada kebijakan tertentu yang ditetapkan oleh pengusaha, misalnya perihal mekanisme kerja, jam kerja, presensi, atau tunjangan internet dan transportasi. Dalam kasus Anda, karena tidak diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan, menurut hemat kami, tunjangan kuota internet dapat dijadikan tunjangan tetap[4] yang terbatas pada masa remote working. Penjelasan Pasal 81 angka 32 UU Cipta Kerja yang mengubah Penjelasan Pasal 94 UU Ketenagakerjaan menerangkan arti tunjangan tetap sebagai berikut: Yang dimaksud dengan "tunjangan tetap" adalah pembayaran kepada pekerja/buruh yang dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran pekerja/buruh atau pencapaian prestasi kerja tertentu. Tunjangan tetap yang terbatas harus dimaknai sebagai tunjangan yang pengusaha berikan kepada karyawan secara teratur, namun akan selesai apabila kondisi yang ditentukan berakhir. Artinya tunjangan tersebut akan berakhir apabila kebijakan remote working dinyatakan berakhir dan karyawan akan bekerja kembali seperti semula di kantor atau saat ini disebut dengan istilah Work from Office (WFO). Tunjangan tetap yang terbatas juga harus dimaknai sebagai bentuk tunjangan yang merupakan kebijakan pengusaha kepada karyawannya, sehingga karyawan juga harus bijak memanfaatkan tunjangan tersebut. Penggunaan tunjangan kuota internet akan sangat berbeda antara karyawan A yang memang memiliki fasilitas internet di rumahnya dengan karyawan B yang di rumahnya tidak memiliki fasilitas internet atau wilayah rumahnya tidak mendapat jaringan internet yang stabil. Pada kondisi ini, diharapkan karyawan dapat bijak memanfaatkan pemberian tunjangan kuota internet ini. Iktikad baik juga wajib dikedepankan oleh karyawan agar tidak ada prasangka buruk, baik dari sesama karyawan, maupun dari pengusaha kepada karyawan yang mungkin meminta tunjangan kuota internet yang lebih banyak dibandingkan dengan karyawan yang lainnya. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaanUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja[1] Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)[2] Pasal 1 angka 20 UU Ketenagakerjaan[3] Pasal 1 angka 21 UU Ketenagakerjaan[4] Penjelasan Pasal 81 angka 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Penjelasan Pasal 94 UU KetenagakerjaanTagsinternetketenagakerjaantunjangan

Karena perusahaan saat ini menerapkan kebijakan remote working dan tentunya pemakaian kuota internet pribadi menjadi meningkat demi keperluan kantor, adakah hukumnya yang mewajibkan perusahaan mengganti biaya kuota internet atau setidaknya menyediakan budget khusus untuk ini?

Dalam kondisi normal, memang karyawan akan bekerja dalam kantor dan memanfaatkan fasilitas yang pengusaha sediakan, seperti internet dan telepon kantor, sehingga tidak ada biaya yang harus karyawan keluarkan. Sedangkan dalam hal remote working tentunya harus ada kebijakan tertentu yang ditetapkan oleh pengusaha. menurut hemat kami, tunjangan kuota internet sebagaimana Anda maksud dapat dijadikan tunjangan tetap yang terbatas pada masa remote working. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Ini Hitungan Lembur Karyawan saat Bekerja dari Rumah atau WFH 15 Jul 2022Apakah Isolasi Mandiri Mengurangi Jatah Cuti Tahunan?24 Feb 2022Cuti Tahunan Dipotong Sepihak karena WFH, Bolehkah?27 Sep 2021Hukumnya Mewajibkan Karyawan Share Live Location di Luar Jam Kerja23 Feb 2021Ini Hitungan Lembur Karyawan saat Bekerja dari Rumah atau WFH 15 Jul 2022Apakah Isolasi Mandiri Mengurangi Jatah Cuti Tahunan?24 Feb 2022Cuti Tahunan Dipotong Sepihak karena WFH, Bolehkah?27 Sep 2021Hukumnya Mewajibkan Karyawan Share Live Location di Luar Jam Kerja23 Feb 2021Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 2022Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank6 Mei 2024Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 2022Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank6 Mei 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/wajibkah-kantor-memberikan-tunjangan-kuota-internet-saat-iremote-working-i-lt6266744e536a2/

Wajibkah Kantor Memberikan Tunjangan Kuota Internet Saat Remote Working?

pages/227/page-8.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Ini Hitungan Lembur Karyawan saat Bekerja dari Rumah atau WFH ](/klinik/a/hitungan-lembur-saat-WFH-lt5eb62114158ff/)  15 Jul 2022 [ #### Apakah Isolasi Mandiri Mengurangi Jatah Cuti Tahunan? ](/klinik/a/apakah-isolasi-mandiri-mengurangi-jatah-cuti-tahunan-lt5f45ee85c1ba0/)  24 Feb 2022 [ #### Cuti Tahunan Dipotong Sepihak karena WFH, Bolehkah? ](/klinik/a/cuti-tahunan-dipotong-sepihak-karena-wfh--bolehkah-lt614b4e16b15b1/)  27 Sep 2021 [ #### Hukumnya Mewajibkan Karyawan _Share Live Location_ di Luar Jam Kerja ](/klinik/a/hukumnya-mewajibkan-karyawan-ishare-live-location-i-di-luar-jam-kerja-lt6023928bad355/)  23 Feb 2021 [](#!) Memang dalam kondisi pandemi COVID-19 atau karena pertimbangan beberapa kondisi seperti kemacetan, transportasi umum yang belum maksimal terintegrasi, beberapa perusahaan memilih mengatur kebijakan cara bekerja _remote working_ sebagaimana Anda sebutkan. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Dewasa ini, sering kita mendengar istilah lain dari remote working yaitu _Work from Anywhere_ (WFA) atau _Work from Home_ (WFH), semuanya itu merupakan siasat pengusaha untuk beradaptasi terhadap cara kerja sesuai dengan kondisi yang terjadi. Secara umum memang hubungan hukum antara pengusaha dengan karyawannya akan diikatkan dan dijabarkan dalam **perjanjian kerja**[\[1\]](#_ftn1), **peraturan perusahaan**[\[2\]](#_ftn2), **atau perjanjian kerja bersama**.[\[3\]](#_ftn3) Namun memang, kadang kala dalam ketiganya tidak diatur ketentuan untuk kondisi-kondisi yang tidak terprediksi seperti _remote working_ akibat pandemi. Dalam kondisi normal, memang karyawan akan bekerja di dalam kantor dan memanfaatkan fasilitas disediakan, seperti internet dan telepon kantor, sehingga tidak ada biaya lebih yang harus karyawan keluarkan. Sedangkan dalam hal _remote working_ tentunya harus ada kebijakan tertentu yang ditetapkan oleh pengusaha, misalnya perihal mekanisme kerja, jam kerja, presensi, atau tunjangan internet dan transportasi. Dalam kasus Anda, karena tidak diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan, menurut hemat kami, **tunjangan kuota internet dapat dijadikan tunjangan tetap**[\[4\]](#_ftn4) **yang terbatas pada masa _remote working_**. **Penjelasan Pasal 81 angka 32 [UU Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Cipta_Kerja) yang mengubah Penjelasan Pasal 94 UU Ketenagakerjaan** menerangkan arti tunjangan tetap sebagai berikut: _Yang dimaksud dengan "tunjangan tetap" adalah pembayaran kepada pekerja/buruh yang dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran pekerja/buruh atau pencapaian prestasi kerja tertentu._ Tunjangan tetap yang terbatas harus dimaknai sebagai tunjangan yang pengusaha berikan kepada karyawan secara teratur, namun akan selesai apabila kondisi yang ditentukan berakhir. Artinya tunjangan tersebut akan berakhir apabila kebijakan _remote working_ dinyatakan berakhir dan karyawan akan bekerja kembali seperti semula di kantor atau saat ini disebut dengan istilah _Work from Office_ (WFO). Tunjangan tetap yang terbatas juga harus dimaknai sebagai bentuk tunjangan yang merupakan kebijakan pengusaha kepada karyawannya, sehingga karyawan juga harus bijak memanfaatkan tunjangan tersebut. Penggunaan tunjangan kuota internet akan sangat berbeda antara karyawan A yang memang memiliki fasilitas internet di rumahnya dengan karyawan B yang di rumahnya tidak memiliki fasilitas internet atau wilayah rumahnya tidak mendapat jaringan internet yang stabil. Pada kondisi ini, diharapkan karyawan dapat bijak memanfaatkan pemberian tunjangan kuota internet ini. Iktikad baik juga wajib dikedepankan oleh karyawan agar tidak ada prasangka buruk, baik dari sesama karyawan, maupun dari pengusaha kepada karyawan yang mungkin meminta tunjangan kuota internet yang lebih banyak dibandingkan dengan karyawan yang lainnya. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Cipta_Kerja) * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1 angka 14 [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan) (“UU Ketenagakerjaan”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 1 angka 20 UU Ketenagakerjaan [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 1 angka 21 UU Ketenagakerjaan [\[4\]](#_ftnref4) Penjelasan Pasal 81 angka 32 [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Cipta_Kerja) yang mengubah Penjelasan Pasal 94 UU Ketenagakerjaan Tags ---- [internet](/tag/internet) [ketenagakerjaan](/tag/ketenagakerjaan) [tunjangan](/tag/tunjangan)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITKewenangan Atribusi dan Delegasi dalam Pembuatan Perda11 Feb 2022Markup Biaya Parkir di Yogyakarta, Ini Jerat Hukumnya02 Feb 2022Hak Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Kepala Daerah18 Nov 2021Kritik Pemerintah dengan Mural, Bisakah Dipidana?23 Agt 2021Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Lembaga yang Berwenang Menguji Perda Terhadap Undang-Undang yang dibuat oleh Dimas Hutomo, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 22 Maret 2019. Kewenangan MK dan MABelajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Pertama-tama perlu Anda ketahui hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011:Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;Peraturan Pemerintah;Peraturan Presiden;Peraturan Daerah Provinsi; danPeraturan Daerah Kabupaten/Kota.Dalam pertanyaan Anda, Peraturan Daerah (“Perda”) yang Anda maksud ialah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.Sebelum menjawab pertanyaan Anda, perlu kami jelaskan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi (“MK”) yang dapat dilihat dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) dan Pasal 7B ayat (1) UUD 1945:mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD 1945;memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD;memutus pembubaran partai politik;memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.Sehingga, adalah jelas bahwa suatu Perda yang bertentangan dengan undang-undang (“UU”) tidak dapat diuji di MK, karena MK tidak memiliki kewenangan untuk itu.Adapun lembaga negara yang mempunyai kekuasaan yudikatif menguji Peraturan Daerah yaitu Mahkamah Agung (“MA”) sebagaimana dapat kita lihat dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 berikut:Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.Selain itu, Pasal 31 ayat (1) UU 3/2009 juga menjelaskan sebagai berikut:Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.Istilah pengujian ini dikenal dengan hak uji materiil MA.[1] Maka dari itu, kembali kami tekankan bahwa Perda yang bertentangan dengan UU tidak dapat diuji ke MK karena lembaga negara yang mempunyai kekuasaan yudikatif menguji peraturan daerah yaitu MA. Sehingga, yang dapat membatalkan Perda jika bertentangan dengan UU adalah MA.Hal tersebut berkaitan dengan kompetensi absolut. Menurut Yodi Martono Wahyunadi dalam Majalah Mahkamah Agung Edisi 2 Tahun 2013 (hal .64), kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut objek, materi atau pokok sengketa. Prosedur Pengujian Perda Terhadap UUSelanjutnya, prosedur permohonan pengujian Perda terhadap UU adalah sebagai berikut:[2]Permohonan pengujian Perda diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada MA dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia;Permohonan ini hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya Perda, yaitu:perorangan warga negara Indonesia;kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; ataubadan hukum publik atau badan hukum privat.Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:nama dan alamat pemohon;uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa: materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Perda dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/ataupembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; danhal-hal yang diminta untuk diputus. Permohonan pengujian dilakukan oleh MA paling lama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan;Dalam hal MA berpendapat bahwa pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima;Dalam hal MA berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.Sebagai informasi tambahan, soal pelaksanaan putusan MA, dalam hal 90 hari setelah putusan MA tersebut dikirim kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan tersebut, ternyata pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya, maka demi hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum.[3]Baca juga: Prosedur Uji Materiil Perda di Mahkamah Agung Pencabutan Pembatalan Perda oleh Pemerintah PusatPerlu Anda ketahui, dulunya berdasarkan Pasal 251 UU 23/2014, Perda Provinsi dapat dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota dapat dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat jika bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.Namun dalam perkembangannya, kewenangan pembatalan Perda tersebut telah dibatalkan oleh MK melalui putusannya. Adapun putusan MK tentang pembatalan Perda yang dimaksud adalah putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016.Mengapa kewenangan pemerintah pusat membatalkan Peraturan Daerah dicabut? Sebagaimana dijelaskan dalam Pencabutan Perda Lewat Perpres, Simak Putusan MK Ini!, Mahkamah beralasan UU 23/2014 yang memberi wewenang menteri dan gubernur untuk membatalkan Perda selain bertentangan peraturan yang lebih tinggi (UU), juga menyimpangi logika bangunan hukum yang telah menempatkan Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga yang berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.Lebih lanjut, kini ketentuan Pasal 251 UU 23/2014 telah diubah oleh Pasal 176 angka 3 UU Cipta Kerja yang mengatur:Agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan, penyusunan Perda dan Perkada berkoordinasi dengan kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan melibatkan ahli dan/atau instansi vertikal di daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah AgungUndang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah AgungUndang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-UndanganUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan DaerahPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan DaerahUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan DaerahUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta KerjaPeraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil PUTUSANPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015;Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016. REFERENSIMajalah Mahkamah Agung Edisi 2 Tahun 2013, diakses pada 22 April 2022, pukul 15:19 WIB.[1] Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (“Perma 1/2011”)[2] Pasal 31A ayat (1) sampai dengan (6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985[3] Pasal 8 ayat (2) Perma 1/2011Tagskenegaraanlembagalembaga pemerintahmahkamah agungmahkamah konstitusitata negaraundang-undang

Apabila suatu Perda bertentangan dengan Undang-Undang, bisakah diuji ke Mahkamah Konstitusi? Kalau tidak, kenapa?

Lembaga negara yang mempunyai kekuasaan yudikatif menguji peraturan daerah yaitu Mahkamah Agung (“MA”), bukan ke Mahkamah Konstitusi (“MK”). Alasannya, karena dalam hal ini MK tidak memiliki kewenangan untuk itu. Sedangkan MA memiliki kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (termasuk peraturan daerah) terhadap undang-undang.   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Kewenangan Atribusi dan Delegasi dalam Pembuatan Perda11 Feb 2022Markup Biaya Parkir di Yogyakarta, Ini Jerat Hukumnya02 Feb 2022Hak Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Kepala Daerah18 Nov 2021Kritik Pemerintah dengan Mural, Bisakah Dipidana?23 Agt 2021Kewenangan Atribusi dan Delegasi dalam Pembuatan Perda11 Feb 2022Markup Biaya Parkir di Yogyakarta, Ini Jerat Hukumnya02 Feb 2022Hak Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Kepala Daerah18 Nov 2021Kritik Pemerintah dengan Mural, Bisakah Dipidana?23 Agt 2021Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/lembaga-negara-yang-punya-kekuasaan-yudikatif-menguji-perda-lt5c8dca1840120/

Lembaga Negara yang Punya Kekuasaan Yudikatif Menguji Perda

pages/228/page-0.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Kewenangan Atribusi dan Delegasi dalam Pembuatan Perda ](/klinik/a/kewenangan-atribusi-dan-delegasi-dalam-pembuatan-perda-lt62063458e774b/)  11 Feb 2022 [ #### _Markup_ Biaya Parkir di Yogyakarta, Ini Jerat Hukumnya ](/klinik/a/imarkup-i-biaya-parkir-di-yogyakarta--ini-jerat-hukumnya-lt61fa455ad94c8/)  02 Feb 2022 [ #### Hak Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Kepala Daerah ](/klinik/a/hak-partisipasi-masyarakat-dalam-pembentukan-peraturan-kepala-daerah-lt615434c2beca7/)  18 Nov 2021 [ #### Kritik Pemerintah dengan Mural, Bisakah Dipidana? ](/klinik/a/kritik-pemerintah-dengan-mural-bisakah-dipidana-lt61236a1aebd0c/)  23 Agt 2021 [](#!) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul _Lembaga yang Berwenang Menguji Perda Terhadap Undang-Undang_ yang dibuat oleh [Dimas Hutomo, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/dimas-hutomo--sh-lt5b4dc1b842992) dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 22 Maret 2019.** ### **Kewenangan MK dan MA** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Pertama-tama perlu Anda ketahui hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang diatur dalam **Pasal 7 ayat (1) [UU 12/2011](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/undangundang-nomor-12-tahun-2011/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_12_2011)**_:_ 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 4. Peraturan Pemerintah; 5. Peraturan Presiden; 6. Peraturan Daerah Provinsi; dan 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam pertanyaan Anda, Peraturan Daerah (“Perda”) yang Anda maksud ialah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. Sebelum menjawab pertanyaan Anda, perlu kami jelaskan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi (“MK”) yang dapat dilihat dalam **Pasal 24C ayat (1) dan (2) dan Pasal 7B ayat (1)** **[UUD 1945](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945)**: 1. mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **menguji UU terhadap UUD 1945;** 2. memutus **sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD**; 3. **memutus pembubaran partai politik**; 4. memutus **perselisihan tentang hasil pemilihan umum**; 5. memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sehingga, adalah jelas bahwa suatu Perda yang bertentangan dengan undang-undang (“UU”) tidak dapat diuji di MK, karena **MK tidak memiliki kewenangan untuk itu**. Adapun lembaga negara yang mempunyai kekuasaan yudikatif menguji Peraturan Daerah yaitu Mahkamah Agung (“MA”) sebagaimana dapat kita lihat dalam **Pasal 24A ayat (1)** **UUD 1945** berikut: _Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi,_ **_menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang_**_, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang._ Selain itu, **Pasal 31 ayat (1) [UU 3/2009](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28864?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_3_2009) juga menjelaskan** sebagai berikut: _Mahkamah Agung mempunyai wewenang_ **_menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang_**_._ Istilah pengujian ini dikenal dengan **hak uji materiil MA**.[\[1\]](#_ftn1) Maka dari itu, kembali kami tekankan bahwa Perda yang bertentangan dengan UU tidak dapat diuji ke MK karena **lembaga negara yang mempunyai kekuasaan yudikatif menguji peraturan daerah yaitu MA**. Sehingga, yang dapat membatalkan Perda jika bertentangan dengan UU adalah MA. Hal tersebut berkaitan dengan kompetensi absolut. Menurut **Yodi Martono Wahyunadi** dalam **[Majalah Mahkamah Agung Edisi 2 Tahun 2013](https://www.mahkamahagung.go.id/assets/majalah/Majalah_MA_Edisi2/files/assets/basic-html/page64.html)** (hal .64), kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut objek, materi atau pokok sengketa. ### **Prosedur Pengujian Perda Terhadap UU** Selanjutnya, prosedur permohonan pengujian Perda terhadap UU adalah sebagai berikut:[\[2\]](#_ftn2) 1. Permohonan pengujian Perda diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada MA dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia; 2. Permohonan ini hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya Perda, yaitu: 1. perorangan warga negara Indonesia; 2. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau 3. badan hukum publik atau badan hukum privat. 3. Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: 1. nama dan alamat pemohon; 2. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa: 1. materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Perda dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau 2. pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan 3. hal-hal yang diminta untuk diputus. 1. Permohonan pengujian dilakukan oleh MA paling lama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan; 2. Dalam hal MA berpendapat bahwa pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima; 3. Dalam hal MA berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan. Sebagai informasi tambahan, soal pelaksanaan putusan MA, dalam hal 90 hari setelah putusan MA tersebut dikirim kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan tersebut, ternyata pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya, maka demi hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan **tidak mempunyai kekuatan hukum**.[\[3\]](#_ftn3) Baca juga: **[Prosedur Uji Materiil Perda di Mahkamah Agung](https://www.hukumonline.com/klinik/a/prosedur-uji-materiil-perda-di-mahkamah-agung-lt559a47cad176c?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=prosedur_uji_materiil_ma)** ### **Pencabutan Pembatalan Perda oleh Pemerintah Pusat** Perlu Anda ketahui, dulunya berdasarkan **Pasal 251 [UU 23/2014](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt543df13291bf4/undang-undang-nomor-23-tahun-2014/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_pemda)**, Perda Provinsi dapat dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota dapat dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat jika bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun dalam perkembangannya, kewenangan pembatalan Perda tersebut telah dibatalkan oleh MK melalui putusannya. Adapun putusan MK tentang pembatalan Perda yang dimaksud adalah putusan **[Nomor 137/PUU-XIII/2015](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5c11fef88f81b?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MK_137_2015)** dan **[Nomor 56/PUU-XIV/2016](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5c10dc772303f?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MK_56_2016)**. Mengapa kewenangan pemerintah pusat membatalkan Peraturan Daerah dicabut? Sebagaimana dijelaskan dalam **[Pencabutan Perda Lewat Perpres, Simak Putusan MK Ini!](https://www.hukumonline.com/berita/a/pencabutan-perda-lewat-perpres--simak-putusan-mk-ini-lt5e4d0c4322afe?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=berita_putusan_mk_pencabutan_perda)**, Mahkamah beralasan UU 23/2014 yang memberi wewenang menteri dan gubernur untuk membatalkan Perda selain bertentangan peraturan yang lebih tinggi (UU), juga menyimpangi logika bangunan hukum yang telah menempatkan Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga yang berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Lebih lanjut, kini ketentuan Pasal 251 UU 23/2014 telah diubah oleh **Pasal 176 angka 3 [UU Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Cipta_Kerja)** yang mengatur: _Agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan, penyusunan Perda dan Perkada berkoordinasi dengan kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan melibatkan ahli dan/atau instansi vertikal di daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan._ Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/3781/node/2/uu-no-14-tahun-1985-mahkamah-agung?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_ma) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17917/nprt/537/uu-no-5-tahun-2004-perubahan-atas-undang-undang-nomor-14-tahun-1985-tentang-mahkamah-agung?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_5_2004) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28864?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_3_2009) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/undangundang-nomor-12-tahun-2011/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_12_2011) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt543df13291bf4/undang-undang-nomor-23-tahun-2014/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_pemda) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt543784e5421c4?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2014) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt552b6ced78b2a?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_9_2015) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Cipta_Kerja) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4dfefecc6e548/node/21/peraturan-ma-no-1-tahun-2011-hak-uji-materiil?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perma_1_2011) PUTUSAN ------- 1. [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5c11fef88f81b?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MK_137_2015); 2. [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5c10dc772303f?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MK_56_2016). REFERENSI --------- [Majalah Mahkamah Agung Edisi 2 Tahun 2013](https://www.mahkamahagung.go.id/assets/majalah/Majalah_MA_Edisi2/files/assets/basic-html/page64.html), diakses pada 22 April 2022, pukul 15:19 WIB. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1 ayat (1) [Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4dfefecc6e548/node/21/peraturan-ma-no-1-tahun-2011-hak-uji-materiil?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perma_1_2011) (“Perma 1/2011”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 31A ayat (1) sampai dengan (6) [Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28864?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_3_2009) [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 8 ayat (2) Perma 1/2011 Tags ---- [kenegaraan](/tag/kenegaraan) [lembaga](/tag/lembaga) [lembaga pemerintah](/tag/lembaga-pemerintah) [mahkamah agung](/tag/mahkamah-agung) [mahkamah konstitusi](/tag/mahkamah-konstitusi) [tata negara](/tag/tata-negara) [undang-undang](/tag/undang_undang)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Adakah Landasan Hukum E-Sports di Indonesia? yang dibuat oleh Dimas Hutomo, S.H. dan dipublikasikan pertama kali pada Rabu, 8 Agustus 2018.Definisi E-SportsKLINIK TERKAITHukumnya Bermain Judi Pertandingan Sepak Bola11 Jul 2024Peraturan Pengurus Besar Esports Indonesia, Hanya Berlaku untuk Anggota?21 Sep 2021Hukumnya Jika Terjadi Calciopoli dalam Liga Sepak Bola di Indonesia29 Nov 2018Penyelesaian Sengketa Keolahragaan di Indonesia18 Okt 2018Sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda tentang landasan hukum e-sports, perlu Anda pahami dulu apa itu e-sports. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dalam artikelnya Pemerintah Dukung E-Sports dan Industri Gaming menyebutkan pengertian e-sports secara singkat sebagai berikut:E-Sports adalah bidang olahraga yang menggunakan game online sebagai bidang kompetitif.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Kami telusuri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, e-sports yang dapat diartikan sebagai olahraga elektronik adalah kompetisi permainan gim video multipemain yang dipertontonkan.Disarikan dari Ada E-sports di PON XX Papua, e-sports telah dipertandingkan dalam kompetisi-kompetisi resmi tingkat nasional seperti Pekan Olahraga Nasional (PON) dan event internasional termasuk Asian Games 2018 dan SEA Games 2019 sebagaimana Anda sebutkan dalam pertanyaan.Meski tidak menyebutkan istilah e-sports secara eksplisit, landasan hukum e-sports dapat Anda temukan dalam Penjelasan Pasal 20 ayat (5) huruf m UU Keolahragaan yaitu:Yang dimaksud dengan "Olahraga berbasis teknologi" adalah Olahraga bersifat kompetitif daninteraktif yang menggunakan perantara perangkat dan/atau peralatan dengan memanfaatkaninovasi teknologi elektronik.Yang dimaksud dengan "perantara perangkat" sebagaimana disebut di atas, antara lain, adalah komputer, laptop, konsol, simulator, dan gawai.[1]Sehingga, dapat dipahami bahwa e-sports dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan olahraga elektronik atau olahraga berbasis teknologi dan sudah diakui secara hukum sebagai cabang keolahragaan.Tugas Badan Pariwisata dan Ekonomi KreatifSebelumnya, perlu Anda ketahui pemerintah telah membentuk Badan Ekonomi Kreatif yang diatur kini diatur dalam Perpres 97/2019.Akan tetapi, kami tidak menemukan pengaturan tentang e-sports dalam Perpres 97/2019, melainkan hanya sebatas aplikasi dan game developer dalam ruang lingkup ekonomi kreatif yang menjadi tugas Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.[2]Ruang lingkup ekonomi kreatif yang ditugaskan pada Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mencakup beberapa hal berikut ini:[3]Ruang lingkup Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi subsektor aplikasi, game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film,animasi dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa,serta televisi dan radio.Apakah E-Sports Termasuk Olahraga?Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, e-sports termasuk cabang olahraga, salah satunya yaitu olahraga prestasi berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU Keolahragaan yaitu:Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana,sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengandukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.Namun lebih lanjut, Pasal 21 ayat (1) dan (2) UU Keolahragaan menyebutkan olahraga berbasis teknologi digital/elektronik diselenggarakan dalam lingkup olahraga prestasi, olahraga pendidikan, dan olahraga masyarakat. Penyelenggaraan e-sports ini tetap berorientasi pada kebugaran, kesehatan, dan interaksi sosial.[4]Tentu yang menjadi perdebatan adalah apakah unsur berorientasi pada “kebugaran dan kesehatan” juga ada dalam olahraga berbasis teknologi atau e-sports? Meski demikian, penyelenggaraan e-sports dalam beberapa kompetisi olahraga telah dilaksanakan.Atlet E-Sports Termasuk Olahragawan?Setelah itu, timbul pula pertanyaan apakah atlet e-sports termasuk olahragawan? Olahragawan adalah peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.[5] Peolahraga sendiri adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.[6]Lantas, apakah atlet e-sports dapat dikategorikan sebagai olahragawan? Karena yang dapat disebut sebagai olahragawan adalah pengolahraga, maka harus dicocokan terlebih dahulu dengan definisi dari pengolahraga. Jika melihat kepada definisi di atas, tentunya hal yang bisa menjadi perdebatan adalah unsur “mengembangkan potensi jasmani”.Namun dalam kenyataannya, e-sports tetap menjadi cabang olahraga yang diakui dan telah dilaksanakan di beberapa kompetisi.Induk Olahraga E-Sports di Indonesia (IESPA)Perkembangan e-sports di Indonesia diikuti dengan dibentuknya IESPA (Indonesian Esports Association) sebagai induk olahraga e-sports di Indonesia.Dilansir dari laman IESPA, demi mengupayakan pengesahan IESPA sebagai induk organisasi maka para pendiri mengajukan permohonan untuk berhimpun di FORMI (Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia). Sebagai awalan, IESPA diterima sebagai anggota percobaan dengan terdapat kepengurusan minimal di 6 provinsi. Sebagai anggota percobaan, FORMI membantu IESPA untuk bergabung dengan International Esports Federation (IESF). Pada November 2013, IESPA diterima sebagai anggota pada General Meeting IESF di Bucharest, Romania.Pasal 1 angka 24 UU Keolahragaan menjelaskan tentang induk organisasi cabang olahraga sebagai berikut:Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah Organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, danmengoordinasikan 1 (satu) cabang Olahraga, jenis Olahraga, atau gabungan organisasi cabang Olahragadari 1 (satu) jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga internasional.Masih bersumber dari laman yang sama, dengan telah bergabungnya sebagai anggota IESF, maka IESPA sah secara hukum berdasarkan undang-undang sebagai induk organisasi cabang olahraga.Jadi kesimpulannya, memang belum ada dasar hukum yang mengatur e-sports secara khusus. Namun, saat ini e-sports di Indonesia dapat tunduk pada UU Keolahragaan, atas dasar mana pemerintah pusat dan pemerintah daerah membina dan mengembangkan e-sports ini.[7]Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang KeolahragaanPeraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi KreatifREFERENSIAda E-sports di PON XX Papua, yang diakses pada 18 April 2022, pukul 08.00 WIB;IESPA, yang diakses pada 18 April 2022, pukul 08.10 WIB;Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang diakses pada 18 April 2022, pukul 07.20 WIB;Pemerintah Dukung E-Sports dan Industri Gaming, yang diakses pada 18 April 2022, pukul 07.00 WIB.[1] Penjelasan Pasal 20 ayat (5) huruf m Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (“UU Keolahragaan”)[2] Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (“Perpres 97/2019”)[3] Pasal 2 ayat (2) Perpres 97/2019[4] Pasal 21 ayat (3) UU Keolahragaan[5] Pasal 1 angka 6 UU Keolahragaan[6] Pasal 1 angka 5 UU Keolahragaan[7] Pasal 21 ayat (1) UU KeolahragaanTagsdasar hukumolahragateknologi

E-sports belakangan ini menjadi perbincangan di masyarakat terkait dimasukkannya e-sports ke dalam pertandingan olahraga resmi sekelas Asian Games. Yang saya ingin tanyakan adalah apakah e-sports (seperti permainan Mobile legends, Arena of Valor, Dota 2, Pro Evolution Soccer, FIFA, dsb) termasuk ke dalam kategori olahraga menurut hukum di Indonesia? Adakah hukum yang mengatur tentang e-sports?

Belum ada undang-undang yang mengatur e-sports secara khusus. Namun, saat ini e-sports dapat tunduk pada UU Keolahragaan dengan sebutan olahraga berbasis teknologi atau olahraga elektronik. Sepanjang penelusuran kami, dalam UU Keolahragaan disebutkan e-sports diselenggarakan dalam lingkup olahraga prestasi, olahraga pendidikan, dan olahraga masyarakat. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Hukumnya Bermain Judi Pertandingan Sepak Bola11 Jul 2024Peraturan Pengurus Besar Esports Indonesia, Hanya Berlaku untuk Anggota?21 Sep 2021Hukumnya Jika Terjadi Calciopoli dalam Liga Sepak Bola di Indonesia29 Nov 2018Penyelesaian Sengketa Keolahragaan di Indonesia18 Okt 2018Hukumnya Bermain Judi Pertandingan Sepak Bola11 Jul 2024Peraturan Pengurus Besar Esports Indonesia, Hanya Berlaku untuk Anggota?21 Sep 2021Hukumnya Jika Terjadi Calciopoli dalam Liga Sepak Bola di Indonesia29 Nov 2018Penyelesaian Sengketa Keolahragaan di Indonesia18 Okt 2018Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 20224 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 22 Mei 2023Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 20224 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 22 Mei 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-dasar-hukum-ie-sports-i-di-indonesia-lt5b57f5f02a085/

Ini Dasar Hukum E-Sports di Indonesia

pages/228/page-1.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul** **_Adakah Landasan Hukum E-Sports di Indonesia?_** **yang dibuat oleh** **[Dimas Hutomo, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/dimas-hutomo--sh-lt5b4dc1b842992) dan dipublikasikan pertama kali pada Rabu, 8 Agustus 2018.** ### **Definisi _E-Sports_** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Hukumnya Bermain Judi Pertandingan Sepak Bola ](/klinik/a/hukumnya-bermain-judi-pertandingan-sepak-bola-lt5d146f04917b8/)  11 Jul 2024 [ #### Peraturan Pengurus Besar Esports Indonesia, Hanya Berlaku untuk Anggota? ](/klinik/a/peraturan-pengurus-besar-esports-indonesia--hanya-berlaku-untuk-anggota-lt611f4190065dd/)  21 Sep 2021 [ #### Hukumnya Jika Terjadi _Calciopoli_ dalam Liga Sepak Bola di Indonesia ](/klinik/a/hukumnya-jika-terjadi-icalciopoli-i-dalam-liga-sepak-bola-di-indonesia-lt5bffb9e333818/)  29 Nov 2018 [ #### Penyelesaian Sengketa Keolahragaan di Indonesia ](/klinik/a/penyelesaian-sengketa-keolahragaan-di-indonesia-lt568a0640f3042/)  18 Okt 2018 [](#!) Sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda tentang landasan hukum _e-sports_, perlu Anda pahami dulu apa itu _e-sports_. **Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK)** dalam artikelnya **[Pemerintah Dukung E-Sports dan Industri Gaming](https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-dukung-e-sports-dan-industri-gaming)** menyebutkan pengertian e-sports secara singkat sebagai berikut: _E-Sports adalah bidang olahraga yang menggunakan game online sebagai bidang kompetitif._ Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Kami telusuri dalam **[Kamus Besar Bahasa Indonesia](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/olahraga%20elektronik)**, _e-sports_ yang dapat diartikan sebagai olahraga elektronik adalah kompetisi permainan gim video multipemain yang dipertontonkan. Disarikan dari **[Ada E-sports di PON XX Papua](https://indonesia.go.id/kategori/editorial/3176/ada-e-sports-di-pon-xx-papua)**, _e-sports_ telah dipertandingkan dalam kompetisi-kompetisi resmi tingkat nasional seperti Pekan Olahraga Nasional (PON) dan _event_ internasional termasuk Asian Games 2018 dan SEA Games 2019 sebagaimana Anda sebutkan dalam pertanyaan. Meski tidak menyebutkan istilah _e-sports_ secara eksplisit, landasan hukum _e-sports_ dapat Anda temukan dalam **Penjelasan Pasal 20 ayat (5) huruf m [UU Keolahragaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt623ab3cce9f93?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_11_2022)** yaitu: _Yang dimaksud dengan "Olahraga berbasis teknologi" adalah Olahraga bersifat kompetitif dan__interaktif yang menggunakan perantara perangkat dan/atau peralatan dengan memanfaatkan__inovasi teknologi elektronik._ Yang dimaksud dengan "perantara perangkat" sebagaimana disebut di atas, antara lain, adalah komputer, laptop, konsol, simulator, dan gawai.[\[1\]](#_ftn1) Sehingga, dapat dipahami bahwa _e-sports_ dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan **olahraga elektronik atau olahraga berbasis teknologi** dan sudah diakui secara hukum sebagai cabang keolahragaan. ### **Tugas Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif** Sebelumnya, perlu Anda ketahui pemerintah telah membentuk Badan Ekonomi Kreatif yang diatur kini diatur dalam **[Perpres 97/2019](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5e1827a7aca3d?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_97_2019)**. Akan tetapi, kami tidak menemukan pengaturan tentang _e-sports_ dalam Perpres 97/2019, melainkan hanya sebatas aplikasi dan _game developer_ dalam ruang lingkup ekonomi kreatif yang menjadi tugas Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.[\[2\]](#_ftn2) Ruang lingkup ekonomi kreatif yang ditugaskan pada Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mencakup beberapa hal berikut ini:[\[3\]](#_ftn3) _Ruang lingkup Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi subsektor **aplikasi,**_ **_game_** **_developer_**_, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film,__animasi dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa,__serta televisi dan radio._ ### **Apakah _E-Sports_ Termasuk Olahraga?** Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, _e-sports_ termasuk cabang olahraga, salah satunya yaitu **olahraga prestasi** **berdasarkan** **Pasal 1 angka 12 UU Keolahragaan** yaitu**:** _Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana,__sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan__dukungan **ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan**._ Namun lebih lanjut, **Pasal 21 ayat (1) dan (2) UU Keolahragaan** menyebutkan olahraga berbasis teknologi digital/elektronik diselenggarakan dalam lingkup olahraga prestasi, olahraga pendidikan, dan olahraga masyarakat. Penyelenggaraan _e-sports_ ini tetap berorientasi pada kebugaran, kesehatan, dan interaksi sosial.[\[4\]](#_ftn4) Tentu yang menjadi perdebatan adalah apakah unsur berorientasi pada “kebugaran dan kesehatan” juga ada dalam olahraga berbasis teknologi atau _e-sports_? Meski demikian, penyelenggaraan _e-sports_ dalam beberapa kompetisi olahraga telah dilaksanakan. ### **Atlet** _**E-Sports**_ **Termasuk Olahragawan?** Setelah itu, timbul pula pertanyaan apakah atlet _e-sports_ termasuk olahragawan? Olahragawan adalah peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.[\[5\]](#_ftn5) Peolahraga sendiri adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.[\[6\]](#_ftn6) Lantas, apakah atlet _e-sports_ dapat dikategorikan sebagai olahragawan? Karena yang dapat disebut sebagai olahragawan adalah pengolahraga, maka harus dicocokan terlebih dahulu dengan definisi dari pengolahraga. Jika melihat kepada definisi di atas, tentunya hal yang bisa menjadi perdebatan adalah unsur “mengembangkan potensi jasmani”. Namun dalam kenyataannya, _e-sports_ tetap menjadi cabang olahraga yang diakui dan telah dilaksanakan di beberapa kompetisi. ### **Induk Olahraga** _**E-Sports**_ **di Indonesia (IESPA)** Perkembangan _e-sports_ di Indonesia diikuti dengan dibentuknya IESPA (Indonesian Esports _Association_) sebagai induk olahraga _e-sports_ di Indonesia. Dilansir dari laman **[IESPA](https://www.iespa.or.id/sejarah-perkembangan/)**, demi mengupayakan pengesahan IESPA sebagai induk organisasi maka para pendiri mengajukan permohonan untuk berhimpun di FORMI (Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia). Sebagai awalan, IESPA diterima sebagai anggota percobaan dengan terdapat kepengurusan minimal di 6 provinsi. Sebagai anggota percobaan, FORMI membantu IESPA untuk bergabung dengan _International Esports Federation_ (IESF). Pada November 2013, IESPA diterima sebagai anggota pada _General Meeting_ IESF di Bucharest, Romania. **Pasal 1 angka 24 UU Keolahragaan** menjelaskan tentang induk organisasi cabang olahraga sebagai berikut: _Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah Organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan__mengoordinasikan 1 (satu) cabang Olahraga, jenis Olahraga, atau gabungan organisasi cabang Olahraga__dari 1 (satu) jenis Olahraga yang merupakan **anggota federasi cabang Olahraga internasional**._ Masih bersumber dari laman yang sama, dengan telah bergabungnya sebagai anggota IESF, maka **IESPA sah secara hukum berdasarkan undang-undang sebagai induk organisasi cabang olahraga**. Jadi kesimpulannya, memang **belum ada dasar hukum yang mengatur _e-sports_ secara khusus. Namun, saat ini _e-sports_ di Indonesia dapat tunduk pada UU Keolahragaan**, atas dasar mana pemerintah pusat dan pemerintah daerah membina dan mengembangkan _e-sports_ ini.[\[7\]](#_ftn7) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt623ab3cce9f93?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_11_2022) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5e1827a7aca3d?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_97_2019) REFERENSI --------- 1. [Ada E-sports di PON XX Papua](https://indonesia.go.id/kategori/editorial/3176/ada-e-sports-di-pon-xx-papua), yang diakses pada 18 April 2022, pukul 08.00 WIB; 2. [IESPA](https://www.iespa.or.id/sejarah-perkembangan/), yang diakses pada 18 April 2022, pukul 08.10 WIB; 3. [Kamus Besar Bahasa Indonesia](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/olahraga%20elektronik), yang diakses pada 18 April 2022, pukul 07.20 WIB; 4. [Pemerintah Dukung E-Sports dan Industri Gaming](https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-dukung-e-sports-dan-industri-gaming), yang diakses pada 18 April 2022, pukul 07.00 WIB. [\[1\]](#_ftnref1) Penjelasan Pasal 20 ayat (5) huruf m [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt623ab3cce9f93?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_11_2022) (“UU Keolahragaan”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 2 ayat (1) [Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5e1827a7aca3d?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_97_2019) (“Perpres 97/2019”) [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 2 ayat (2) Perpres 97/2019 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 21 ayat (3) UU Keolahragaan [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 1 angka 6 UU Keolahragaan [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 1 angka 5 UU Keolahragaan [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 21 ayat (1) UU Keolahragaan Tags ---- [dasar hukum](/tag/dasar-hukum) [olahraga](/tag/olahraga) [teknologi](/tag/teknologi)

ULASAN LENGKAPTerimakasih atas pertanyaan Anda.Bidan dan KewenangannyaSebelumnya kami mengasumsikan bahwa bidan tersebut adalah bidan yang telah memiliki Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) dari pemerintah daerah[1] yang menjalankan praktik di Puskesmas dan anak tersebut sedang mengalami sakit yang dalam keadaan darurat sehingga meninggal ketika tidak mendapatkan penanganan.KLINIK TERKAITApakah Memecat Dokter Termasuk Kewenangan Ikatan Dokter Indonesia?04 Apr 2022Bisakah Menuntut Dokter Jika Pasien Tidak Sembuh Total?23 Sep 2021Sanksi bagi Sopir Ambulans yang Tak Mau Angkut Korban Kecelakaan25 Mei 2021Sanksi Bagi Rumah Sakit yang Menolak Memberikan Tindakan Medis14 Nov 2014Menurut Pasal 1 angka 1 Permenkes 28/2017 bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Bidan sendiri dapat dikategorikan sebagai tenaga kesehatan, yang menurut Pasa 1 angka 6 UU Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Baca juga: Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan itu BerbedaDalam Pasal 20 ayat (2) Permenkes 28/2017 disebutkan bahwa :Dalam memberikan pelayanan kesehatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidan berwenang melakukan:pelayanan neonatal esensial; penanganan kegawatdaruratan, dilanjutkan dengan perujukan; pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, dan anak prasekolah; dan konseling dan penyuluhan.Jadi, berdasarkan ketentuan di atas seorang bidan berwenang untuk memberikan penanganan kepada seorang anak yang sedang sakit dengan keadaan darurat tersebut.Jika Bidan Menolak Melayani dalam Keadaan DaruratNamun pada kasus yang Anda tanyakan, bidan yang menjalankan praktik di Puskesmas tersebut malah menolak menangani pasien, dan penolakan tersebut mengakibatkan anak yang sakit meninggal dunia.Atas tindakan penolakan penanganan tersebut, maka bidan yang bersangkutan dapat dijerat pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 190 UU Kesehatan yang menyatakan sebagai berikut:Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).Sehingga apabila bidan yang dimaksud dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap bayi yang dimaksud, maka terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam UU Kesehatan di atas.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang KesehatanUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta KerjaPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan[1] Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan (“Permenkes 28/2017”)Tagsbidanfasilitas kesehatankesehatantenaga kesehatan

Di tempat saya ada kasus seorang anak yang sedang sakit parah dan bapaknya mau menjemput bidan tetangga kampung agar bisa memeriksa si bayi tersebut, tetapi si bidan tersebut tidak bisa memeriksa ke rumah si bayi yang sedang sakit itu karena bertugas bukan di kecamatan kami, dan si bapak kemudian menghampiri bidan yang satunya lagi yang bertugas di domisili kecamatan kami tapi yang bersangkutan tidak mau karena situasi sudah malam. Karena tidak ada penanganan, bayi tersebut meninggal. Apakah ia bisa dipidana atau tidak? Terima kasih.

Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan oleh karena itu dapat dikategorikan sebagai tenaga kesehatan. Bidan yang menolak memberi pertolongan pertama kepada pasien yang sedang dalam keadaan gawat darurat dapat dipidana, terlebih jika penolakan tersebut mengakibatkan pasien meninggal dunia. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Apakah Memecat Dokter Termasuk Kewenangan Ikatan Dokter Indonesia?04 Apr 2022Bisakah Menuntut Dokter Jika Pasien Tidak Sembuh Total?23 Sep 2021Sanksi bagi Sopir Ambulans yang Tak Mau Angkut Korban Kecelakaan25 Mei 2021Sanksi Bagi Rumah Sakit yang Menolak Memberikan Tindakan Medis14 Nov 2014Apakah Memecat Dokter Termasuk Kewenangan Ikatan Dokter Indonesia?04 Apr 2022Bisakah Menuntut Dokter Jika Pasien Tidak Sembuh Total?23 Sep 2021Sanksi bagi Sopir Ambulans yang Tak Mau Angkut Korban Kecelakaan25 Mei 2021Sanksi Bagi Rumah Sakit yang Menolak Memberikan Tindakan Medis14 Nov 2014Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023Cara Mengurus Surat Cerai dan Langkah Mengajukan Gugatannya22 Jun 2023Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023Cara Mengurus Surat Cerai dan Langkah Mengajukan Gugatannya22 Jun 2023Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-jika-bidan-menolak-menangani-pasien-dalam-keadaan-darurat-lt61eac1f7d3d50/

Hukumnya Jika Bidan Menolak Menangani Pasien dalam Keadaan Darurat

pages/228/page-2.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terimakasih atas pertanyaan Anda. ### **Bidan dan Kewenangannya** Sebelumnya kami mengasumsikan bahwa bidan tersebut adalah bidan yang telah memiliki Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) dari pemerintah daerah[\[1\]](#_ftn1) yang menjalankan praktik di Puskesmas dan anak tersebut sedang mengalami sakit yang dalam keadaan darurat sehingga meninggal ketika tidak mendapatkan penanganan. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Apakah Memecat Dokter Termasuk Kewenangan Ikatan Dokter Indonesia? ](/klinik/a/kewenangan-ikatan-dokter-Indonesia-lt624ac38d3737b/)  04 Apr 2022 [ #### Bisakah Menuntut Dokter Jika Pasien Tidak Sembuh Total? ](/klinik/a/bisakah-menuntut-dokter-jika-pasien-tidak-sembuh-total-lt53e98774e994b/)  23 Sep 2021 [ #### Sanksi bagi Sopir Ambulans yang Tak Mau Angkut Korban Kecelakaan ](/klinik/a/sanksi-bagi-sopir-ambulans-yang-tak-mau-angkut-korban-kecelakaan-lt603b664e01a80/)  25 Mei 2021 [ #### Sanksi Bagi Rumah Sakit yang Menolak Memberikan Tindakan Medis ](/klinik/a/sanksi-bagi-rumah-sakit-yang-menolak-memberikan-tindakan-medis-lt54621f2bcf38c/)  14 Nov 2014 [](#!) Menurut **Pasal 1 angka 1 [Permenkes 28/2017](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt598bc71419fbc/peraturan-menteri-kesehatan-nomor-28-tahun-2017/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkes_28_2017)** bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bidan sendiri dapat dikategorikan sebagai tenaga kesehatan, yang menurut **Pasa 1 angka 6 [UU Kesehatan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4af3c27570c04/undangundang-nomor-36-tahun-2009/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=)** adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) **Baca juga: [Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan itu Berbeda](https://www.hukumonline.com/klinik/a/tenaga-medis-dan-tenaga-kesehatan-itu-berbeda-lt5eaa9a59e79a5?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=tenaga_kesehatan_medis)** Dalam **Pasal 20 ayat (2) Permenkes 28/2017** disebutkan bahwa : _Dalam memberikan **pelayanan kesehatan anak** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Bidan berwenang melakukan:**_ 1. _pelayanan neonatal esensial;_ 2. **_penanganan kegawatdaruratan,_** _dilanjutkan dengan perujukan;_ 3. _pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, dan anak prasekolah; dan_ 4. _konseling dan penyuluhan._ Jadi, berdasarkan ketentuan di atas seorang bidan berwenang untuk memberikan penanganan kepada seorang anak yang sedang sakit dengan keadaan darurat tersebut. ### **Jika Bidan Menolak Melayani dalam Keadaan Darurat** Namun pada kasus yang Anda tanyakan, bidan yang menjalankan praktik di Puskesmas tersebut malah menolak menangani pasien, dan penolakan tersebut mengakibatkan anak yang sakit meninggal dunia. Atas tindakan penolakan penanganan tersebut, maka bidan yang bersangkutan dapat dijerat pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 190 [UU Kesehatan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4af3c27570c04/undangundang-nomor-36-tahun-2009/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=)** yang menyatakan sebagai berikut: 1. _Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau **tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)._ 2. _Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian,** pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)._ Sehingga apabila bidan yang dimaksud dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap bayi yang dimaksud, maka terhadapnya **dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana** sebagaimana diatur dalam UU Kesehatan di atas. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4af3c27570c04/undangundang-nomor-36-tahun-2009/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Cipta_Kerja) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt598bc71419fbc/peraturan-menteri-kesehatan-nomor-28-tahun-2017/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkes_28_2017) [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1 angka 4 [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt598bc71419fbc/peraturan-menteri-kesehatan-nomor-28-tahun-2017/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkes_28_2017) (“Permenkes 28/2017”) Tags ---- [bidan](/tag/bidan) [fasilitas kesehatan](/tag/fasilitas-kesehatan) [kesehatan](/tag/kesehatan) [tenaga kesehatan](/tag/tenaga-kesehatan)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. Pemangku Hak dan Kewajiban dalam Hukum HAMKLINIK TERKAITTata Cara Permohonan Restitusi dan Kompensasi untuk Korban Tindak Pidana08 Apr 2022Apa yang Dimaksud dengan Pelanggaran HAM Berat?06 Apr 2022Apakah Terorisme = Kejahatan Terhadap Kemanusiaan?31 Mar 2022Dapatkah ICC Melakukan Peninjauan Kembali Kasus Timor Timur?29 Mar 2022Sebelum menjawab inti pertanyaan tersebut, perlu Anda pahami konsep hak dan kewajiban dalam hukum Hak Asasi Manusia (“HAM”) secara umum.Dalam hukum HAM internasional, negara ditempatkan sebagai duty bearer (pemangku kewajiban) utama yang mempunyai 3 kewajiban pokok yaitu:[1]Menghormati (to respect), yang pemenuhannya dilakukan dengan tidak melakukan interferensi terhadap penikmatan HAM. Contohnya, negara harus menahan diri dari melakukan pengusiran paksa atau membatasi secara sewenang-wenang kebebasan untuk berkumpul.[2]Melindungi (to protect), yang berarti negara harus mengambil tindakan untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang mengganggu penikmatan hak oleh pemegang hak. Contohnya, negara harus melindungi akses terhadap pendidikan dengan memastikan bahwa orang tua dan/atau pemberi kerja tidak melarang sesorang untuk pergi ke sekolah;[3] danMemenuhi (to fulfill), yang berarti negara harus mengambil langkah progresif untuk memenuhi hak terkait. Contohnya seperti membantu kelompok tertentu yang tidak dapat memenuhi haknya sendiri.[4] Misalnya dengan cara memberi bantuan untuk kelompok yang termarginalkan secara ekonomi.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Di sisi lain, setiap individu dalam hukum HAM dipandang sebagai rights holder (pemangku hak).[5]Dari ketiga pilar kewajiban tersebut, adapun pelanggaran HAM dapat terjadi dalam 2 bentuk yaitu:[6]By omission, yaitu pelanggaran HAM yang dilakukan karena negara mengabaikan kewajibannya untuk bertindak secara aktif terkait kewajiban untuk melindungi dan/atau memenuhi HAM. Contohnya seperti kegagalan negara untuk bertindak, ketika suatu kelompok etnis tertentu menyerang kelompok etnis tertentu lainnya, dan kegagalan untuk mengimplementasikan sistem pendidikan gratis pada tingkat primer.By commission, yaitu pelanggaran HAM yang terjadi karena negara secara aktif melakukan hal yang justru mengurangi penikmatan HAM oleh pemegang hak, seperti pelarangan serikat buruh atau kebebasan berkumpul. Kewajiban Menghormati Hak Asasi Orang LainSelanjutnya, menjawab pertanyaan Anda mengenai kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain terdapat pada pasal berapa, perlu dipahami dulu bahwa meskipun dalam hukum HAM yang menjadi pemangku kewajiban utama adalah negara, bukan berarti individu tak punya kewajiban.Setiap individu mempunyai kewajiban menghormati hak asasi orang lain.[7] Di Indonesia, kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain terdapat pada Pasal 69 ayat (1) UU HAM yang berbunyi:Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.Bahkan, kewajiban menghormati hak orang lain tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28J ayat (1):Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.Jadi, dalam hukum HAM kewajiban setiap individu secara umum adalah menghormati hak asasi manusia orang lain. Dengan kata lain, setiap orang harus menahan diri dari melakukan tindakan terlarang yang akan mengurangi penikmatan HAM oleh orang lain.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia REFERENSIFarid Wajdi dan Imran. Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Kajian Putusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/VI/2013. Jurnal Yudisial Vol. 14 No. 2 Agustus 2021;M. Syafi’ie. Instrumentasi Hukum HAM, Pembentukan Lembaga Perlindungan HAM di Indonesia dan Peran Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 4, Desember 2012;Office of The United Nations High Commissioner for Human Rights. Frequently Asked Questions on A Human Rights-Based Approach to Development Cooperation, 2006, yang diakses pada 13 April 2022, pukul 08.24 WIB.[1] M. Syafi’ie. Instrumentasi Hukum HAM, Pembentukan Lembaga Perlindungan HAM di Indonesia dan Peran Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 4, Desember 2012, hal. 706[2] Office of The United Nations High Commissioner for Human Rights. Frequently Asked Questions on A Human Rights-Based Approach to Development Cooperation, 2006, hal. 2[3] Office of The United Nations High Commissioner for Human Rights. Frequently Asked Questions on A Human Rights-Based Approach to Development Cooperation, 2006, hal. 2[4] Office of The United Nations High Commissioner for Human Rights. Frequently Asked Questions on A Human Rights-Based Approach to Development Cooperation, 2006, hal. 2[5] M. Syafi’ie. Instrumentasi Hukum HAM, Pembentukan Lembaga Perlindungan HAM di Indonesia dan Peran Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 4, Desember 2012, hal. 706[6] Farid Wajdi dan Imran. Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Kajian Putusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/VI/2013. Jurnal Yudisial Vol. 14 No. 2 Agustus 2021: hal. 233-234[7] Office of The United Nations High Commissioner for Human Rights, Frequently Asked Questions on A Human Rights-Based Approach to Development Cooperation, 2006, hal. 4Tagshak asasihak asasi manusiaham

Diatur di mana mengenai kewajiban setiap orang dalam hak asasi manusia? Lalu, kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain terdapat pada pasal berapa?

Dalam hukum HAM internasional, negara ditempatkan sebagai duty bearer (pemangku kewajiban) utama yang mempunyai 3 kewajiban pokok yaitu menghormati, memenuhi, dan melindungi hak asasi manusia setiap orang. Di sisi lain, setiap individu berkedudukan sebagai pemangku hak atau right holder. Bukan hanya sebagai pemangku hak, setiap individu juga mempunyai kewajiban menghormati hak asasi orang lain. Diatur di mana pasal mengenai kewajiban menghormati hak asasi orang lain? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Tata Cara Permohonan Restitusi dan Kompensasi untuk Korban Tindak Pidana08 Apr 2022Apa yang Dimaksud dengan Pelanggaran HAM Berat?06 Apr 2022Apakah Terorisme = Kejahatan Terhadap Kemanusiaan?31 Mar 2022Dapatkah ICC Melakukan Peninjauan Kembali Kasus Timor Timur?29 Mar 2022Tata Cara Permohonan Restitusi dan Kompensasi untuk Korban Tindak Pidana08 Apr 2022Apa yang Dimaksud dengan Pelanggaran HAM Berat?06 Apr 2022Apakah Terorisme = Kejahatan Terhadap Kemanusiaan?31 Mar 2022Dapatkah ICC Melakukan Peninjauan Kembali Kasus Timor Timur?29 Mar 2022Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 22 Mei 2023Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank6 Mei 2024Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 22 Mei 2023Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank6 Mei 2024Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-kewajiban-pokok-negara-dalam-hukum-ham-internasional-lt62611e31941a4/

3 Kewajiban Pokok Negara dalam Hukum HAM Internasional

pages/228/page-3.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### **Pemangku Hak dan Kewajiban dalam Hukum HAM** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Tata Cara Permohonan Restitusi dan Kompensasi untuk Korban Tindak Pidana ](/klinik/a/tata-cara-permohonan-restitusi-dan-kompensasi-untuk-korban-tindak-pidana-lt62503bd0f3ae8/)  08 Apr 2022 [ #### Apa yang Dimaksud dengan Pelanggaran HAM Berat? ](/klinik/a/apa-yang-dimaksud-dengan-pelanggaran-ham-berat-cl3377/)  06 Apr 2022 [ #### Apakah Terorisme = Kejahatan Terhadap Kemanusiaan? ](/klinik/a/apakah-terorisme-kejahatan-terhadap-kemanusiaan-lt6093956e0d893/)  31 Mar 2022 [ #### Dapatkah ICC Melakukan Peninjauan Kembali Kasus Timor Timur? ](/klinik/a/dapatkah-icc-melakukan-peninjauan-kembali-kasus-timor-timur-cl3348/)  29 Mar 2022 [](#!) Sebelum menjawab inti pertanyaan tersebut, perlu Anda pahami konsep hak dan kewajiban dalam hukum Hak Asasi Manusia (“HAM”) secara umum. Dalam hukum HAM internasional, negara ditempatkan sebagai _duty bearer_ (pemangku kewajiban) utama yang mempunyai 3 kewajiban pokok yaitu:[\[1\]](#_ftn1) 1. Menghormati (_to respect_), yang pemenuhannya dilakukan dengan tidak melakukan interferensi terhadap penikmatan HAM. Contohnya, negara harus menahan diri dari melakukan pengusiran paksa atau membatasi secara sewenang-wenang kebebasan untuk berkumpul.[\[2\]](#_ftn2) 2. Melindungi (_to protect_), yang berarti negara harus mengambil tindakan untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang mengganggu penikmatan hak oleh pemegang hak. Contohnya, negara harus melindungi akses terhadap pendidikan dengan memastikan bahwa orang tua dan/atau pemberi kerja tidak melarang sesorang untuk pergi ke sekolah;[\[3\]](#_ftn3) dan 3. Memenuhi (_to fulfill_), yang berarti negara harus mengambil langkah progresif untuk memenuhi hak terkait. Contohnya seperti membantu kelompok tertentu yang tidak dapat memenuhi haknya sendiri.[\[4\]](#_ftn4) Misalnya dengan cara memberi bantuan untuk kelompok yang termarginalkan secara ekonomi. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Di sisi lain, setiap individu dalam hukum HAM dipandang sebagai _rights holder_ (pemangku hak).[\[5\]](#_ftn5) Dari ketiga pilar kewajiban tersebut, adapun pelanggaran HAM dapat terjadi dalam 2 bentuk yaitu:[\[6\]](#_ftn6) 1. _By omission_, yaitu pelanggaran HAM yang dilakukan karena negara mengabaikan kewajibannya untuk bertindak secara aktif terkait kewajiban untuk melindungi dan/atau memenuhi HAM. Contohnya seperti kegagalan negara untuk bertindak, ketika suatu kelompok etnis tertentu menyerang kelompok etnis tertentu lainnya, dan kegagalan untuk mengimplementasikan sistem pendidikan gratis pada tingkat primer. 2. _By commission_, yaitu pelanggaran HAM yang terjadi karena negara secara aktif melakukan hal yang justru mengurangi penikmatan HAM oleh pemegang hak, seperti pelarangan serikat buruh atau kebebasan berkumpul. ### **Kewajiban Menghormati Hak Asasi Orang Lain** Selanjutnya, menjawab pertanyaan Anda mengenai kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain terdapat pada pasal berapa, perlu dipahami dulu bahwa meskipun dalam hukum HAM yang menjadi pemangku kewajiban utama adalah negara, bukan berarti individu tak punya kewajiban. Setiap individu mempunyai kewajiban menghormati hak asasi orang lain.[\[7\]](#_ftn7) Di Indonesia, kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain terdapat pada **Pasal 69 ayat (1) [UU HAM](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4d5b5fc6abcb2/undangundang-nomor-39-tahun-1999/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_ham)** yang berbunyi: _**Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain**, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara._ Bahkan, kewajiban menghormati hak orang lain tercantum dalam **[UUD 1945](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945) Pasal 28J ayat (1)**: **_Setiap orang_** _**wajib menghormati hak asasi manusia orang lain** dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara._ Jadi, dalam hukum HAM kewajiban setiap individu secara umum adalah menghormati hak asasi manusia orang lain. Dengan kata lain, setiap orang harus menahan diri dari melakukan tindakan terlarang yang akan mengurangi penikmatan HAM oleh orang lain. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4d5b5fc6abcb2/undangundang-nomor-39-tahun-1999/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_ham) REFERENSI --------- 1. Farid Wajdi dan Imran. _Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Kajian Putusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/VI/2013_. Jurnal Yudisial Vol. 14 No. 2 Agustus 2021; 2. M. Syafi’ie. _Instrumentasi Hukum HAM, Pembentukan Lembaga Perlindungan HAM di Indonesia dan Peran Mahkamah Konstitusi_. Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 4, Desember 2012; 3. Office of The United Nations High Commissioner for Human Rights. [_Frequently Asked Questions on A Human Rights-Based Approach to Development Cooperation_](https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/FAQen.pdf), 2006, yang diakses pada 13 April 2022, pukul 08.24 WIB. * * * [\[1\]](#_ftnref1) M. Syafi’ie. _Instrumentasi Hukum HAM, Pembentukan Lembaga Perlindungan HAM di Indonesia dan Peran Mahkamah Konstitusi_. Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 4, Desember 2012, hal. 706 [\[2\]](#_ftnref2) Office of The United Nations High Commissioner for Human Rights. [_Frequently Asked Questions on A Human Rights-Based Approach to Development Cooperation_](https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/FAQen.pdf), 2006, hal. 2 [\[3\]](#_ftnref3) Office of The United Nations High Commissioner for Human Rights. [_Frequently Asked Questions on A Human Rights-Based Approach to Development Cooperation_](https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/FAQen.pdf), 2006, hal. 2 [\[4\]](#_ftnref4) Office of The United Nations High Commissioner for Human Rights. [_Frequently Asked Questions on A Human Rights-Based Approach to Development Cooperation_](https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/FAQen.pdf), 2006, hal. 2 [\[5\]](#_ftnref5) M. Syafi’ie. _Instrumentasi Hukum HAM, Pembentukan Lembaga Perlindungan HAM di Indonesia dan Peran Mahkamah Konstitusi_. Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 4, Desember 2012, hal. 706 [\[6\]](#_ftnref6) Farid Wajdi dan Imran. _Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Kajian Putusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/VI/2013_. Jurnal Yudisial Vol. 14 No. 2 Agustus 2021: hal. 233-234 [\[7\]](#_ftnref7) Office of The United Nations High Commissioner for Human Rights, [_Frequently Asked Questions on A Human Rights-Based Approach to Development Cooperation_](https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/FAQen.pdf), 2006, hal. 4 Tags ---- [hak asasi](/tag/hak-asasi) [hak asasi manusia](/tag/hak-asasi-manusia) [ham](/tag/ham)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Hak Terdakwa Mengajukan Pledoi Pertama-tama kami asumsikan bahwa hak pledoi yang Anda maksud adalah pembelaan terdakwa atas tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.KLINIK TERKAITCatat! Ini 5 Tata Cara Pengajuan Tuntutan Pidana dan Pledoi27 Jan 2021Berapa Lama Penyelesaian Persidangan Pidana?09 Sep 2020Definisi Saksi Mahkota20 Agt 2019Batasan Ultra Petita dalam Putusan Perkara Pidana12 Mei 2017Pledoi dalam KUHAP dikenal dengan istilah pembelaan, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 182 ayat (1) KUHAP yang menyatakan:Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.Selanjutnya terdakwa dan atau penasehat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasehat hukum selalu mendapat giliran terakhir.Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.Berdasarkan Pasal 182 ayat (1) huruf b KUHAP di atas, dapat dipahami bahwa mengajukan pembelaan (pledoi) terhadap tuntutan Jaksa merupakanhak terdakwa dan/atau penasehat hukum.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Hal ini senada dengan pendapat Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan dan Permasalahan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (hal. 259) yang menyatakan bahwa terhadap tuntutan pidana yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa atau penasehat hukum berhak mendapatkan kesempatan mengajukan pembelaan.Lebih lanjut Menurut Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya Hukum Acara Pidana (hal. 634) menyebutkan bahwa pembelaan (pledoi) dapat diajukan oleh masing-masing yaitu terdakwa mengajukan pembelaan sendiri, kemudian penasehat hukum mengajukan sendiri.Karena pembelaan (pledoi) merupakan hak terdakwa dan penasehat hukum, maka seyogyanya hakim yang memeriksa perkara pidana memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mempergunakan haknya mengajukan pembelaan (pledoi).Hak atas Pledoi dalam Sidang OnlineSejak Pemerintah menetapkan penyebaran virus COVID-19 sebagai bencana nasional, persidangan perkara pidana banyak yang tidak dapat dilakukan secara langsung, sehingga persidangan dilakukan dengan cara persidangan perkara pidana secara elektronik (online).Hal ini diatur dalam Perma 4/2020. Adapun Pasal 1 angka 11 Perma 4/2020 menyebutkan:Administrasi Perkara secara Elektronik adalah proses pelimpahan, penerimaan dan penomoran perkara, penetapan Hari sidang, penentuan cara sidang, penyampaian panggilan/pemberitahuan, penyampaian dokumen keberatan, tanggapan atas keberatan, tuntutan, pembelaan, replik, duplik, amar putusan, petikan putusan, pengiriman salinan putusan kepada Penuntut dan Penyidik secara elektronik.Kemudian, Pasal 3 ayat (4) Perma 4/2020 menyebutkan:Sesaat setelah keberatan/eksepsi, tanggapan, tuntutan, pembelaan, replik, dan duplik dibacakan, Pengadilan meneruskan Dokumen Elektronik tersebut ke alamat pos-el Penuntut/Terdakwa dan/atau ke alamat pos-el Penasihat Hukum.Lebih lanjut, Pasal 15 Perma 4/2020 mengatur bahwa:Tuntutan pidana, pembelaan, replik, dan duplik dibacakan di muka sidang sesuai dengan ketentuan Hukum Acara. Dalam hal sidang dilaksanakan secara elektronik, pengiriman dokumen tuntutan pidana, pembelaan, replik, dan duplik dilakukan dengan cara sama dengan pengiriman dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4). Berdasarkan ketentuan Perma 4/2020 tersebut, segala prosedur persidangan pidana termasuk pembelaan (pledoi) dapat dilakukan secara elektronik (online) dan tidak ada ketentuan pasal yang menghilangkan hak terdakwa untuk mengajukan pembelaan (pledoi) tersebut.Maka menurut hemat kami, apa yang dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap suami Anda adalah tindakan yang tidak tepat dan keliru, karena KUHAP dan Perma 4/2020 sebagai pedoman hukum untuk melaksanakan persidangan pidana secara elektronik (online) telah menyatakan/menjamin bahwa untuk mengajukan pembelaan (pledoi) merupakan hak dari terdakwa.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaatDASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum Acara PidanaPeraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara ElektronikREFERENSIEddy O.S. Hiariej, Hukum Acara Pidana, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka), 2017;Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali), (Jakarta : Sinar Grafika), 2016.Tagsacara peradilanacara pidanahukum acara pidanapembelaanpledoi

Suami saya tidak diberikan hak pledoi berhubung sidang diadakan online karena pandemi COVID-19. Apakah bisa terjadi hal seperti ini? Padahal suami saya sudah menyiapkan hak pledoinya secara tertulis.

Pasal 182 ayat (1) KUHAP telah mengatur secara jelas bahwa mengajukan pembelaan (pledoi) merupakan hak terdakwa begitu juga dalam persidangan pidana secara online yang diatur dalam ketentuan Perma 4/2020. Sehingga seharusnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan pembelaan (pledoi). Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Catat! Ini 5 Tata Cara Pengajuan Tuntutan Pidana dan Pledoi27 Jan 2021Berapa Lama Penyelesaian Persidangan Pidana?09 Sep 2020Definisi Saksi Mahkota20 Agt 2019Batasan Ultra Petita dalam Putusan Perkara Pidana12 Mei 2017Catat! Ini 5 Tata Cara Pengajuan Tuntutan Pidana dan Pledoi27 Jan 2021Berapa Lama Penyelesaian Persidangan Pidana?09 Sep 2020Definisi Saksi Mahkota20 Agt 2019Batasan Ultra Petita dalam Putusan Perkara Pidana12 Mei 2017Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-terdakwa-atas-pembelaan-pledoi-dalam-sidang-pidana-lt6216925c94ec2/

Hak Terdakwa atas Pembelaan (Pledoi) dalam Sidang Pidana

pages/228/page-4.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### **Hak Terdakwa Mengajukan Pledoi** Pertama**\-**tama kami asumsikan bahwa hak pledoi yang Anda maksud adalah pembelaan terdakwa atas tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Catat! Ini 5 Tata Cara Pengajuan Tuntutan Pidana dan Pledoi ](/klinik/a/catat-ini-5-tata-cara-pengajuan-tuntutan-pidana-dan-pledoi-lt5909491155b90/)  27 Jan 2021 [ #### Berapa Lama Penyelesaian Persidangan Pidana? ](/klinik/a/berapa-lama-penyelesaian-persidangan-pidana-lt57d337ab3258e/)  09 Sep 2020 [ #### Definisi Saksi Mahkota ](/klinik/a/saksi-mahkota-lt4fbae50accb01/)  20 Agt 2019 [ #### Batasan _Ultra Petita_ dalam Putusan Perkara Pidana ](/klinik/a/batasan-iultra-petita-i-dalam-putusan-perkara-pidana-lt59127a57206a8/)  12 Mei 2017 [](#!) Pledoi dalam **[KUHAP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHAP)** dikenal dengan istilah pembelaan, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan **Pasal 182 ayat (1) KUHAP** yang menyatakan: 1. _Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana._ 2. _Selanjutnya **terdakwa dan atau penasehat hukum mengajukan pembelaannya** yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasehat hukum selalu mendapat giliran terakhir._ 3. _Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan._ Berdasarkan **Pasal 182 ayat (1) huruf b KUHAP** di atas, dapat dipahami bahwa **mengajukan pembelaan (pledoi) terhadap tuntutan Jaksa merupakan****hak terdakwa dan/atau penasehat hukum**. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Hal ini senada dengan pendapat **Yahya Harahap** dalam bukunya _Pembahasan dan Permasalahan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali_ (hal. 259) yang menyatakan bahwa terhadap tuntutan pidana yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa atau penasehat hukum berhak mendapatkan kesempatan mengajukan pembelaan. Lebih lanjut Menurut **Eddy O.S. Hiariej** dalam bukunya _Hukum Acara Pidana_ (hal. 634) menyebutkan bahwa pembelaan (pledoi) dapat diajukan oleh masing-masing yaitu terdakwa mengajukan pembelaan sendiri, kemudian penasehat hukum mengajukan sendiri. Karena pembelaan (pledoi) merupakan hak terdakwa dan penasehat hukum, maka seyogyanya hakim yang memeriksa perkara pidana memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mempergunakan haknya mengajukan pembelaan (pledoi). ### **Hak atas Pledoi dalam Sidang _Online_** Sejak Pemerintah menetapkan penyebaran virus COVID-19 sebagai bencana nasional, persidangan perkara pidana banyak yang tidak dapat dilakukan secara langsung, sehingga persidangan dilakukan dengan cara persidangan perkara pidana secara elektronik (_online_). Hal ini diatur dalam **[Perma 4/2020](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5f7d637b09069/peraturan-mahkamah-agung-nomor-4-tahun-2020/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perma_4_2020)**. Adapun **Pasal 1 angka 11 Perma 4/2020** menyebutkan: _Administrasi Perkara secara Elektronik adalah proses pelimpahan, penerimaan dan penomoran perkara, penetapan Hari sidang, penentuan cara sidang, penyampaian panggilan/pemberitahuan, penyampaian dokumen keberatan, tanggapan atas keberatan, tuntutan, **pembelaan**, replik, duplik, amar putusan, petikan putusan, pengiriman salinan putusan kepada Penuntut dan Penyidik secara elektronik._ Kemudian, **Pasal 3 ayat (4)** **Perma 4/2020** menyebutkan: _Sesaat setelah keberatan/eksepsi, tanggapan, tuntutan, pembelaan, replik, dan duplik dibacakan, Pengadilan meneruskan Dokumen Elektronik tersebut ke alamat pos-el Penuntut/Terdakwa dan/atau ke alamat pos-el Penasihat Hukum._ Lebih lanjut, **Pasal 15** **Perma 4/2020** mengatur bahwa: 1. _Tuntutan pidana, pembelaan, replik, dan duplik dibacakan di muka sidang sesuai dengan ketentuan Hukum Acara._ 2. _Dalam hal sidang dilaksanakan secara elektronik, pengiriman dokumen tuntutan pidana, **pembelaan**, replik, dan duplik dilakukan dengan cara sama dengan pengiriman dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4)._ Berdasarkan ketentuan Perma 4/2020 tersebut, segala prosedur persidangan pidana termasuk **pembelaan (pledoi)** **dapat dilakukan secara elektronik (_online_)** dan tidak ada ketentuan pasal yang menghilangkan hak terdakwa untuk mengajukan pembelaan (pledoi) tersebut. Maka menurut hemat kami, apa yang dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap suami Anda adalah **tindakan yang tidak tepat dan keliru**, karena KUHAP dan Perma 4/2020 sebagai pedoman hukum untuk melaksanakan persidangan pidana secara elektronik (_online_) **telah menyatakan/menjamin bahwa untuk mengajukan pembelaan (pledoi) merupakan hak dari terdakwa.** Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHAP) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5f7d637b09069/peraturan-mahkamah-agung-nomor-4-tahun-2020/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perma_4_2020) REFERENSI --------- 1. Eddy O.S. Hiariej, _Hukum Acara Pidana_, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka), 2017; 2. Yahya Harahap, _Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)_, (Jakarta : Sinar Grafika), 2016. Tags ---- [acara peradilan](/tag/acara-peradilan) [acara pidana](/tag/acara-pidana) [hukum acara pidana](/tag/hukum-acara-pidana) [pembelaan](/tag/pembelaan) [pledoi](/tag/pledoi)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITSyarat Mogok Kerja, Prosedur, dan Konsekuensi Hukumnya06 Des 2022Bolehkah Gaji Dianggap All-In dengan Upah Lembur?11 Jan 2022Jika WNI Diterima Bekerja di LN dan Ditempatkan di Indonesia27 Des 2021Aturan AD/ART Serikat Buruh dan Pekerja Harian Lepas02 Des 2021Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.[1]Keberadaan serikat pekerja/serikat buruh merupakan implementasi hak kebebasan berserikat yang dijamin oleh hukum. Bahkan UUD 1945 pun telah menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia (“HAM”) warga negara Indonesia. Salah satu HAM yang dijamin oleh UUD 1945 adalah kebebasan berkumpul dan berserikat yang diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi:Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal ini menjelaskan bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan salah satu bentuk HAM yang dilindungi oleh konstitusi. Tak hanya itu, pasal ini pun turut menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi, menghormati, memajukan, dan memenuhi hak tersebut.Selain itu, hak untuk berserikat dan berkumpul juga dijamin dalam Pasal 24 ayat (1) UU HAM, yang selengkapnya mengatur:Setiap orang berhak untuk berkumpul, berpendapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai. Sejalan dengan itu, lebih lanjut, Pasal 24 ayat (2) UU HAM juga berbunyi:Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selaras dengan bunyi konstitusi dan UU HAM sebagaimana telah dijelaskan di atas, perlu diketahui pula bahwa pekerja/buruh juga berhak menerima perlakuan yang sama dari pengusaha, demikian bunyi ketentuan Pasal 6 UU Ketenagakerjaan.Adapun UU Ketenagakerjaan sendiri merupakan salah satu kaidah heteronom yang memberikan perlindungan terhadap pekerja/buruh, termasuk pula tenaga kerja asing (“TKA”) sepanjang ia bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.[2]Dengan demikian, kami berpendapat bahwa TKA yang juga berkedudukan sebagai pekerja/buruh berhak untuk menjadi anggota dari serikat pekerja/serikat buruh. Sebab, Pasal 104 UU Ketenagakerjaan jo. Pasal 5 ayat (1) UU 21/2000 mengatur hal demikian:Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. Jadi menjawab pertanyaan Anda, kebebasan membentuk, masuk atau tidak masuk menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh merupakan salah satu hak dasar pekerja/buruh[3], termasuk TKA sebagaimana Anda tanyakan. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi ManusiaUndang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat BuruhUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan[1] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh[2] Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)[3] Penjelasan Pasal 104 ayat (1) UU KetenagakerjaanTagsserikat buruhserikat pekerjatka

Bolehkah seorang Tenaga Kerja Asing menjadi anggota serikat pekerja? Terkait ketentuannya, mohon diinfokan untuk dasar hukumnya. Terima kasih untuk tanggapannya.

Pada prinsipnya, kebebasan membentuk, masuk atau tidak masuk menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh merupakan salah satu hak dasar pekerja/buruh. Adapun tenaga kerja asing (TKA) dalam UU Ketenagakerjaan juga merupakan pekerja/buruh sepanjang ia bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Jadi, dapatkah TKA menjadi anggota serikat pekerja/buruh? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Syarat Mogok Kerja, Prosedur, dan Konsekuensi Hukumnya06 Des 2022Bolehkah Gaji Dianggap All-In dengan Upah Lembur?11 Jan 2022Jika WNI Diterima Bekerja di LN dan Ditempatkan di Indonesia27 Des 2021Aturan AD/ART Serikat Buruh dan Pekerja Harian Lepas02 Des 2021Syarat Mogok Kerja, Prosedur, dan Konsekuensi Hukumnya06 Des 2022Bolehkah Gaji Dianggap All-In dengan Upah Lembur?11 Jan 2022Jika WNI Diterima Bekerja di LN dan Ditempatkan di Indonesia27 Des 2021Aturan AD/ART Serikat Buruh dan Pekerja Harian Lepas02 Des 2021Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-tka-jadi-anggota-serikat-pekerja-lt620b2f1589090/

Bolehkah TKA jadi Anggota Serikat Pekerja?

pages/228/page-5.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Syarat Mogok Kerja, Prosedur, dan Konsekuensi Hukumnya ](/klinik/a/syarat-mogok-kerja-prosedur-dan-konsekuensi-hukumnya-lt5b83a83b1df29/)  06 Des 2022 [ #### Bolehkah Gaji Dianggap _All-In_ dengan Upah Lembur? ](/klinik/a/bolehkah-gaji-dianggap-iall-in-i-dengan-upah-lembur-lt5df77b6814ea0/)  11 Jan 2022 [ #### Jika WNI Diterima Bekerja di LN dan Ditempatkan di Indonesia ](/klinik/a/jika-wni-diterima-bekerja-di-ln-dan-ditempatkan-di-indonesia-lt6195c40aa9d2e/)  27 Des 2021 [ #### Aturan AD/ART Serikat Buruh dan Pekerja Harian Lepas ](/klinik/a/aturan-ad-art-serikat-buruh-dan-pekerja-harian-lepas-lt60191b0f6b6ac/)  02 Des 2021 [](#!) Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.[\[1\]](#_ftn1) Keberadaan serikat pekerja/serikat buruh merupakan implementasi hak kebebasan berserikat yang dijamin oleh hukum. Bahkan **[UUD 1945](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945)** pun telah menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia (“HAM”) warga negara Indonesia. Salah satu HAM yang dijamin oleh UUD 1945 adalah kebebasan berkumpul dan berserikat yang diatur dalam **Pasal 28E ayat (3) UUD 1945** yang berbunyi: Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) _Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat._ Pasal ini menjelaskan bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan salah satu bentuk HAM yang dilindungi oleh konstitusi. Tak hanya itu, pasal ini pun turut menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi, menghormati, memajukan, dan memenuhi hak tersebut. Selain itu, hak untuk berserikat dan berkumpul juga dijamin dalam **Pasal 24 ayat (1) [UU HAM](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4d5b5fc6abcb2/undangundang-nomor-39-tahun-1999?r=1&p=1&q=UU%20HAM%20&rs=1847&re=2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_39_1999)**, yang selengkapnya mengatur: _Setiap orang berhak untuk berkumpul, berpendapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai._ Sejalan dengan itu, lebih lanjut, **Pasal 24 ayat (2) UU HAM** juga berbunyi: _Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan._ Selaras dengan bunyi konstitusi dan UU HAM sebagaimana telah dijelaskan di atas, perlu diketahui pula bahwa pekerja/buruh juga berhak menerima perlakuan yang sama dari pengusaha, demikian bunyi ketentuan **Pasal 6 [UU Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/node/10/uu-no-13-tahun-2003-ketenagakerjaan)**. Adapun UU Ketenagakerjaan sendiri merupakan salah satu kaidah heteronom yang memberikan perlindungan terhadap pekerja/buruh, termasuk pula tenaga kerja asing (“TKA”) sepanjang ia bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.[\[2\]](#_ftn2) Dengan demikian, kami berpendapat bahwa TKA yang juga berkedudukan sebagai pekerja/buruh berhak untuk menjadi anggota dari serikat pekerja/serikat buruh. Sebab, **Pasal 104 UU Ketenagakerjaan _jo._ Pasal 5 ayat (1) [UU 21/2000](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/732/undangundang-nomor-21-tahun-2000/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_21_2000)** mengatur hal demikian: _Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh._ Jadi menjawab pertanyaan Anda, kebebasan membentuk, masuk atau tidak masuk menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh merupakan salah satu hak dasar pekerja/buruh[\[3\]](#_ftn3), termasuk TKA sebagaimana Anda tanyakan. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4d5b5fc6abcb2/undangundang-nomor-39-tahun-1999?r=1&p=1&q=UU%20HAM%20&rs=1847&re=2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_39_1999) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/732/undangundang-nomor-21-tahun-2000/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_21_2000) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/node/10/uu-no-13-tahun-2003-ketenagakerjaan) * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1 angka 1 [Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/732/undangundang-nomor-21-tahun-2000/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_21_2000) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 1 angka 3 [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/node/10/uu-no-13-tahun-2003-ketenagakerjaan) (“UU Ketenagakerjaan”) [\[3\]](#_ftnref3) Penjelasan Pasal 104 ayat (1) UU Ketenagakerjaan Tags ---- [serikat buruh](/tag/serikat-buruh) [serikat pekerja](/tag/serikat-pekerja) [tka](/tag/tka)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Izin Usaha Perusahaan OutsourcingMenyambung pertanyaan Anda, memang benar berdasarkan Pasal 81 angka 20 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 66 ayat (4), (5), dan (6) UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa perusahaan alih daya atau outsourcing harus berbentuk badan hukum dan wajib memenuhi izin usaha dari pemerintah pusat, ketentuan tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut:Perusahaan alih daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk badan hukum dan wajib memenuhi Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.KLINIK TERKAITMembuat Perjanjian Kerja Karyawan Outsourcing, Tanggung Jawab Siapa?13 Apr 2022Polisi Periksa Izin Perusahaan, Bolehkah?28 Mar 2022Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Masihkah Izin Komersial/Operasional Diperlukan?28 Des 2021Apakah Pekerja Outsourcing Berhak Dapat Kompensasi?22 Nov 2021Namun sepanjang penelusuran kami, ketentuan lebih lanjut mengenai izin perusahaan alih daya berdasarkan turunan UU Cipta Kerja hingga saat ini belum diterbitkan. Adapun peraturan sebelumnya yang berlaku adalah Permenaker 19/2012 dan perubahannya.Akan tetapi, Permenaker 19/2012 dan perubahannya telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Permenaker 23/2021, yang telah berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 12 November 2021 dan berlaku surut sejak tanggal 2 Februari 2021 silam.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Kemudian, belum lama ini Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang pada intinya menyatakan:Pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan harus dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan diucapkan;UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai tenggang waktu;Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan diucapkan dan jika tidak dilakukan perbaikan, maka UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional permanen;Apabila dalam tenggang waktu 2 tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan UU Cipta Kerja, maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali;Menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan menerbitkan peraturan pelaksana baru berkaitan UU Cipta Kerja.Baca juga: Cara Memaknai Keberlakuan UU Cipta Kerja Pasca Putusan MKSehingga, dapat dipahami bahwa pemerintah tidak dapat menerbitkan lagi peraturan pelaksana baru terkait outsourcing sebagaimana Permenaker 19/2012 yang sudah terlanjur dicabut.Oleh karena itu, dalam praktiknya, segala pelaksanaan outsourcing tetap merujuk pada ketentuan yang lama.Menjawab pertanyaan Anda, izin bagi perusahaan outsourcing sepanjang penelusuran kami dapat diajukan kepada lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) Permenaker 11/2019 sebagai berikut:Setiap Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh wajib memiliki izin usaha penyediaan jasa Pekerja Buruh.Untuk dapat memiliki izin usaha, Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh mengajukan permohonan kepada Lembaga OSS dan memenuhi persyaratan:badan usaha yang berbentuk badan hukum dan didirikan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan serta bergerak di bidang usaha penyediaan jasaPekerja/Buruh; danmemiliki Nomor Induk Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.Sementara itu, untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) bagi perusahaan alih daya adalah KBLI 78300 untuk Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia.Bersumber dari laman yang sama, misalnya untuk usaha skala mikro, kewajiban perizinan usahanya mencakup:Berbentuk badan hukum;Menerapkan standar K3L;Menjalankan kegiatan usaha paling lambat 1 tahun setelah perizinan berusaha diterbitkan;Mendaftarkan perjanjian alih daya kepada instansi yang berwenang;Melaporkan perubahan data meliputi: Nama perusahaan alih daya;Penanggung jawab perusahaan alih daya;Alamat perusahaan alih daya; dan/ atauBidang usaha.Dengan demikian, permohonan perizinan usaha bagi perusahaan alih daya atau perusahaan outsourcing diajukan kepada lembaga OSS seperti yang telah dikemukakan di atas dan bukan kepada Dinas Ketenagakerjaan.Yang Melakukan Pengawasan OutsourcingSelanjutnya, menjawab pertanyaan kedua Anda, pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha outsourcing dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan. Demikian bunyi dari Pasal 33 Permenaker 19/2012:Pengawasan pelaksanaan peraturan ini dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan.Sepanjang penelusuran kami, pengawas ketenagakerjaan ini merupakan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[1]Adapun unit kerjanya berada pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota pada kementerian di bidang ketenagakerjaan,[2] atau yang sering dikenal dengan Dinas Ketenagakerjaan.Selain itu, Dinas Ketenagakerjaan juga bisa mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran yang dilakukan perusahaan alih daya. Misalnya, perusahaan alih daya belum mendapatkan bukti pendaftaran perjanjian tapi tetap melaksanakan pekerjaan, ia akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Dinas Ketenagakerjaan Provinsi.[3]Maka menjawab pertanyaan Anda, dapat disimpulkan bahwa yang melakukan pengawasan pelaksanaan outsourcing adalah pengawas ketenagakerjaan pada unit kerja pengawas ketenagakerjaan di Dinas Ketenagakerjaan.Adapun untuk mekanisme atau tata cara pengawasan ketenagakerjaan selengkapnya diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 23 Perpres 21/2010.Bingung menentukan keterkaitan pasal dan kewajiban bisnis Anda, serta keberlakuan peraturannya? Ketahui kewajiban dan sanksi hukum perusahaan Anda dalam satu platform integratif dengan Regulatory Compliance System dari Hukumonline, klik di sini untuk mempelajari lebih lanjut.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaanUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta KerjaPeraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis RisikoPeraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan KetenagakerjaanPeraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan LainPeraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan LainPeraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan LainPUTUSANPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.REFERENSIKBLI 78300, yang diakses pada 19 April 2022, pukul 21.00 WIB.[1] Pasal 1 angka 5 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan (“Perpres 21/2010”)[2] Pasal 3 ayat (1) Perpres 21/2010[3] Pasal 20 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 23A ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan LainTagsalih dayahukum ketenagakerjaanizin usahaoutsourcing

Salah satu perubahan dalam ketentuan outsourcing setelah berlakunya UU Cipta Kerja adalah persyaratan perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Sehubungan dengan itu, saya menanyakan hal-hal berikut: Apa yang dimaksud izin dikeluarkan dari pemerintah pusat tersebut? Apakah artinya saat ini sudah tidak ada lagi perizinan khusus yang harus dilakukan/dimintakan kepada dinas ketenagakerjaan? Apakah ada mekanisme pengawasan atas pelaksanaan alih daya dari dinas ketenagakerjaan untuk memastikan terpenuhinya ketentuan perlindungan terhadap tenaga kerja?

Hingga saat ini, ketentuan pelaksana terkait outsourcing atau alih daya berdasarkan UU Cipta Kerja memang belum terbit. Sehingga, dalam praktiknya masih diberlakukan ketentuan yang lama yaitu permohonan perizinan usaha perusahaan alih daya tetap diajukan melalui OSS. Kemudian, menjawab pertanyaan kedua, benar bahwa suatu unit pengawas ketenagakerjaan di Dinas Ketenagakerjaan ditugaskan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan usaha outsourcing. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Membuat Perjanjian Kerja Karyawan Outsourcing, Tanggung Jawab Siapa?13 Apr 2022Polisi Periksa Izin Perusahaan, Bolehkah?28 Mar 2022Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Masihkah Izin Komersial/Operasional Diperlukan?28 Des 2021Apakah Pekerja Outsourcing Berhak Dapat Kompensasi?22 Nov 2021Membuat Perjanjian Kerja Karyawan Outsourcing, Tanggung Jawab Siapa?13 Apr 2022Polisi Periksa Izin Perusahaan, Bolehkah?28 Mar 2022Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Masihkah Izin Komersial/Operasional Diperlukan?28 Des 2021Apakah Pekerja Outsourcing Berhak Dapat Kompensasi?22 Nov 2021Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku27 Des 2022Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang19 Mei 2023Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku27 Des 2022Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang19 Mei 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/ketentuan-izin-usaha-dan-pengawasan-bagi-perusahaan-ioutsourcing-i-lt625fc61335676/

Ketentuan Izin Usaha dan Pengawasan bagi Perusahaan Outsourcing

pages/228/page-6.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### **Izin Usaha Perusahaan _Outsourcing_** Menyambung pertanyaan Anda, memang benar berdasarkan **Pasal 81 angka 20** [**UU Cipta Kerja**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Cipta_Kerja) **yang mengubah Pasal 66 ayat (4), (5), dan (6)** [**UU Ketenagakerjaan**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan) mengatur bahwa perusahaan alih daya atau _outsourcing_ harus berbentuk badan hukum dan wajib memenuhi izin usaha dari pemerintah pusat, ketentuan tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut: 4. _Perusahaan alih daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk badan hukum dan wajib memenuhi **Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat**._ 5. _Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat._ 6. _Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) **diatur dalam Peraturan Pemerintah**._ ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Membuat Perjanjian Kerja Karyawan _Outsourcing_, Tanggung Jawab Siapa? ](/klinik/a/membuat-perjanjian-kerja-karyawan-ioutsourcing-i--tanggung-jawab-siapa-lt61f1d295ce23e/)  13 Apr 2022 [ #### Polisi Periksa Izin Perusahaan, Bolehkah? ](/klinik/a/polisi-periksa-izin-perusahaan--bolehkah-lt61dc3ca6c81b8/)  28 Mar 2022 [ #### Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Masihkah Izin Komersial/Operasional Diperlukan? ](/klinik/a/perizinan-berusaha-berbasis-risiko-masihkah-izin-komersialoperasional-diperlukan-lt61caa4302b763/)  28 Des 2021 [ #### Apakah Pekerja _Outsourcing_ Berhak Dapat Kompensasi? ](/klinik/a/apakah-pekerja-ioutsourcing-i-berhak-dapat-kompensasi-lt619b814a170d0/)  22 Nov 2021 [](#!) Namun sepanjang penelusuran kami, ketentuan lebih lanjut mengenai izin perusahaan alih daya berdasarkan turunan UU Cipta Kerja hingga saat ini belum diterbitkan. Adapun peraturan sebelumnya yang berlaku adalah [**Permenaker 19/2012**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50ab41a368dcd/peraturan-menteri-tenaga-kerja-dan-transmigrasi-nomor-19-tahun-2012/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenaker_19_2012) dan perubahannya. Akan tetapi, Permenaker 19/2012 dan perubahannya **telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku** oleh [**Permenaker 23/2021**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt619f0ccaca5f9/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-nomor-23-tahun-2021/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenaker_23_2021), yang telah berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 12 November 2021 dan berlaku surut sejak tanggal 2 Februari 2021 silam. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Kemudian, belum lama ini Mahkamah Konstitusi mengeluarkan [**Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt619f3ae225d1e/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-91puu-xviii2020?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MK_91_2020) yang pada intinya menyatakan: 1. Pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan **[UUD 1945](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945)** dan harus dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan diucapkan; 2. UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai tenggang waktu; 3. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan diucapkan dan jika tidak dilakukan perbaikan, maka UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional permanen; 4. Apabila dalam tenggang waktu 2 tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan UU Cipta Kerja, maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali; 5. **Menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan menerbitkan peraturan pelaksana baru berkaitan UU Cipta Kerja.** **Baca juga:** [**Cara Memaknai Keberlakuan UU Cipta Kerja Pasca Putusan MK**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-memaknai-keberlakuan-uu-cipta-kerja-pasca-putusan-mk-cl1703?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=paham_putusan_mk) Sehingga, dapat dipahami bahwa pemerintah tidak dapat menerbitkan lagi peraturan pelaksana baru terkait _outsourcing_ sebagaimana Permenaker 19/2012 yang sudah terlanjur dicabut. Oleh karena itu, dalam praktiknya, segala pelaksanaan _outsourcing_ tetap merujuk pada ketentuan yang lama. Menjawab pertanyaan Anda, izin bagi perusahaan _outsourcing_ sepanjang penelusuran kami dapat diajukan kepada lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 24 ayat (1) dan (2)** [**Permenaker 11/2019**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5d4d4a3f86377?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenaker_11_2019) sebagai berikut: 1. _Setiap Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh wajib memiliki **izin usaha penyediaan jasa**_ **_Pekerja Buruh_**_._ 2. _Untuk dapat memiliki izin usaha, Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh **mengajukan**_ **_permohonan kepada Lembaga OSS_** _dan memenuhi persyaratan:_ 1. _badan usaha yang berbentuk badan hukum dan didirikan sesuai dengan ketentuan_ _peraturan perundang-undangan serta bergerak di bidang usaha penyediaan jasa_ _Pekerja/Buruh; dan_ 2. _memiliki Nomor Induk Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS._ Sementara itu, untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) bagi perusahaan alih daya adalah [**KBLI 78300**](https://oss.go.id/informasi/kbli-kode?kode=N&kbli=78300) untuk Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia. Bersumber dari laman yang sama, misalnya untuk usaha skala mikro, kewajiban perizinan usahanya mencakup: 1. Berbentuk badan hukum; 2. Menerapkan standar K3L; 3. Menjalankan kegiatan usaha paling lambat 1 tahun setelah perizinan berusaha diterbitkan; 4. Mendaftarkan perjanjian alih daya kepada instansi yang berwenang; 5. Melaporkan perubahan data meliputi: 1. Nama perusahaan alih daya; 2. Penanggung jawab perusahaan alih daya; 3. Alamat perusahaan alih daya; dan/ atau 4. Bidang usaha. Dengan demikian, **permohonan perizinan usaha bagi perusahaan alih daya atau perusahaan _outsourcing_ diajukan kepada lembaga OSS** seperti yang telah dikemukakan di atas dan bukan kepada Dinas Ketenagakerjaan. ### **Yang Melakukan Pengawasan _Outsourcing_** Selanjutnya, menjawab pertanyaan kedua Anda, pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha _outsourcing_ dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan. Demikian bunyi dari **Pasal 33 Permenaker 19/2012**: _Pengawasan pelaksanaan peraturan ini dilakukan oleh **Pengawas Ketenagakerjaan**._ Sepanjang penelusuran kami, pengawas ketenagakerjaan ini merupakan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[\[1\]](#_ftn1) Adapun unit kerjanya berada pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota pada kementerian di bidang ketenagakerjaan,[\[2\]](#_ftn2) atau yang sering dikenal dengan Dinas Ketenagakerjaan. Selain itu, Dinas Ketenagakerjaan juga bisa mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran yang dilakukan perusahaan alih daya. Misalnya, perusahaan alih daya belum mendapatkan bukti pendaftaran perjanjian tapi tetap melaksanakan pekerjaan, ia akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Dinas Ketenagakerjaan Provinsi.[\[3\]](#_ftn3) Maka menjawab pertanyaan Anda, dapat disimpulkan bahwa yang melakukan pengawasan pelaksanaan _outsourcing_ adalah pengawas ketenagakerjaan pada unit kerja pengawas ketenagakerjaan di Dinas Ketenagakerjaan. Adapun untuk mekanisme atau tata cara pengawasan ketenagakerjaan selengkapnya diatur dalam **Pasal 22 sampai dengan Pasal 23** [**Perpres 21/2010**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4bbed42c4f32f/peraturan-presiden-nomor-21-tahun-2010?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_21_2010). Bingung menentukan keterkaitan pasal dan kewajiban bisnis Anda, serta keberlakuan peraturannya? Ketahui kewajiban dan sanksi hukum perusahaan Anda dalam satu platform integratif dengan _Regulatory Compliance System_ dari Hukumonline, klik **[di sini](https://rcs.hukumonline.com/?utm_source=Google&utm_medium=Banner&utm_campaign=RCSKlinikHukum-LandingPage)** untuk mempelajari lebih lanjut. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Cipta_Kerja) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6032548acffe0/peraturan-pemerintah-nomor-5-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_5_2021) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4bbed42c4f32f/peraturan-presiden-nomor-21-tahun-2010?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_21_2010) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50ab41a368dcd/peraturan-menteri-tenaga-kerja-dan-transmigrasi-nomor-19-tahun-2012/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenaker_19_2012) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt54d1f5a6ddb3d?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenaker_27_2014) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5d4d4a3f86377?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenaker_11_2019) PUTUSAN ------- [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt619f3ae225d1e/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-91puu-xviii2020?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MK_91_2020). REFERENSI --------- [KBLI 78300](https://oss.go.id/informasi/kbli-kode?kode=N&kbli=78300), yang diakses pada 19 April 2022, pukul 21.00 WIB. [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1 angka 5 [Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4bbed42c4f32f/peraturan-presiden-nomor-21-tahun-2010?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_21_2010) (“Perpres 21/2010”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 3 ayat (1) Perpres 21/2010 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 20 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 23A ayat (1) dan (2) [Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5d4d4a3f86377?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenaker_11_2019) Tags ---- [alih daya](/tag/alih-daya) [hukum ketenagakerjaan](/tag/hukum-ketenagakerjaan) [izin usaha](/tag/izin-usaha) [outsourcing](/tag/outsourcing)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. Status Masa Kerja Karyawan PKWT Jika Kontrak DiperpanjangKLINIK TERKAITApakah Karyawan Non-Muslim Berhak atas THR Lebaran?25 Mar 2024Pembayaran THR Tak Boleh Dicicil, Ini Dasar Hukumnya20 Mar 2024THR Belum Dibayar, Bisakah Jadi Dasar untuk Mempailitkan Perusahaan?26 Nov 2021Bolehkah THR Dipotong Jika Karyawan Mendapat Surat Peringatan?03 Mei 2021Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) baik yang dibuat berdasarkan jangka waktu maupun berdasarkan selesainya pekerjaan tertentu sama-sama bisa diperpanjang apabila pekerjaan yang diperjanjikan belum selesai.[1]Yang membedakan antara perpanjangan kedua jenis PKWT tersebut adalah, untuk PKWT yang dibuat berdasarkan jangka waktu, keseluruhan PKWT beserta perpanjangannya tidak boleh lebih dari 5 tahun.[2] Sedangkan untuk PKWT yang dibuat berdasarkan pekerjaan tertentu perpanjangan dapat dilakukan sampai dengan dilakukan batas waktu tertentu hingga selesainya pekerjaan, tanpa ada batasan jumlah tahun.[3]Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Lalu, bagaimana status masa kerja karyawan PKWT yang bersangkutan jika PKWT diperpanjang? Apakah perhitungan masa kerjanya dilanjutkan dari PKWT yang pertama atau dimulai dari awal lagi?Pertanyaan tersebut telah terjawab oleh ketentuan Pasal 8 ayat (3) PP 35/2021 untuk PKWT berdasarkan jangka waktu dan Pasal 9 ayat (5) PP 35/2021 untuk PKWT berdasarkan selesainya pekerjaan tertentu yang masing-masing berbunyi:Pasal 8 ayat (3)Masa kerja Pekerja/Buruh dalam hal perpanjangan jangka waktu PKWT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dihitung sejak terjadinya Hubungan Kerja berdasarkan PKWT. Pasal 9 ayat (5)Masa kerja Pekerja/Buruh dalam hal perpanjangan jangka waktu PKWT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap dihitung sejak terjadinya Hubungan Kerja berdasarkan PKWT.Sehingga, masa kerja karyawan yang PKWT-nya diperpanjang tetap dihitung sejak terjadinya hubungan kerja berdasarkan PKWT, atau dengan kata lain tetap dihitung dari PKWT yang pertama.Adapun pembayaran kompensasi yang dibayarkan setelah masa PKWT yang pertama berakhir, hal tersebut tidak lantas menjadikan masa kerja karyawan yang bersangkutan terputus. Pembayaran kompensasi tersebut harus dilihat sebagai kewajiban terpisah yang harus dilakukan pengusaha sebelum melanjutkan hubungan kerja dengan perpanjangan PKWT. Kewajiban ini telah ditegaskan ke dalam Pasal 15 ayat (4) PP 35/2021:Apabila PKWT diperpanjang, uang kompensasi diberikan saat selesainya jangka waktu PKWT sebelum perpanjangan dan terhadap jangka waktu perpanjangan PKWT, uang kompensasi berikutnya diberikan setelah perpanjangan jangka waktu PKWT berakhir atau selesai. Sehingga, menjawab pertanyaan Anda, jika PKWT diperpanjang, masa kerja karyawan PKWT yang bersangkutan tidak menjadi berakhir, melainkan tetap berlanjut dan masa kerjanya dihitung sejak hubungan kerja PKWT terjadi di awal, meskipun uang kompensasi sudah dibayarkan. Hak THR Karyawan yang PKWT-nya DiperpanjangTunjangan Hari Raya Keagamaan (“THR”) wajib diberikan kepada karyawan yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau PKWT, yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih.[4]Untuk karyawan PKWTT atau karyawan tetap, jika yang bersangkutan mengalami pemutusan hubungan kerja terhitung sejak 30 hari sebelum hari raya keagamaan, maka ia masih berhak atas THR.[5] Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku bagi karyawan PKWT, yang hubungan kerjanya berakhir sebelum hari raya keagamaan.[6] Dengan kata lain, jika hubungan kerja karyawan PKWT berakhir sebelum hari raya keagamaan, maka karyawan tersebut tidak berhak atas THR.Lalu, bagaimana dengan karyawan yang PKWT-nya berakhir sebelum hari raya keagamaan namun kemudian PKWT-nya diperpanjang? Sebagaimana telah kami jelaskan dalam pembahasan sebelumnya, PP 35/2021 telah menegaskan bahwa masa kerja karyawan yang PKWT-nya diperpanjang tetap dihitung dari masa kerja PKWT yang pertama. Dengan kata lain, masa kerja tersebut dianggap tetap bersambung dari jangka waktu PKWT awal ke PKWT perpanjangan.Dengan demikian, secara hukum hubungan kerja karyawan yang PKWT-nya diperpanjang tidak dianggap berkahir di antara PKWT pertama dan PKWT perpanjangan. Karenanya, karyawan yang bersangkutan berhak mendapatkan THR jika pada saat hari raya keagamaan ia terikat hubungan kerja berdasarkan PKWT perpanjangan, dan telah memenuhi persyaratan minimum masa kerja, yaitu satu bulan secara terus menerus atau lebih yang dihitung dari PKWT pertama.Mengenai cara menghitung THR selanjutnya dapat Anda baca dalam Cara Menghitung THR.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMPeraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan KerjaPeraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan[1] Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (“PP 35/2021”)[2] Pasal 8 ayat (2) PP 35/2021[3] Pasal 9 ayat (4) PP 35/2021[4] Pasal 2 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan (“Permenaker 6/2016”)[5] Pasal 7 ayat (1) Permenaker 6/2016[6] Pasal 7 ayat (3) Permenaker 6/2016Tagslebaranpkwtpkwttthr

Terkait aturan Omnibus Law sehubungan dengan habis masa PKWT dan dibayarkan kompensasi, saya ada pertanyaan terkait THR: Untuk karyawan yang sebelum THR masa kerjanya habis dan dibayarkan kompensasi kemudian kontrak kembali (perpanjangan) dalam waktu yang bersamaan apakah karyawan tersebut status masa kerjanya berakhir saat dibayarkan kompensasi atau tidak? Karena kompensasi sudah dibayarkan. Bagaimana untuk hak THR-nya apabila kontrak berakhir sebelum lebaran dan kompensasi sudah dibayarkan kemudian kontrak baru dibuat kembali (kontrak kedua)?

Dalam hal Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (“PKWT”) diperpanjang, masa kerja karyawan PKWT yang bersangkutan tidak menjadi berakhir, melainkan tetap berlanjut dan masa kerjanya dihitung sejak hubungan kerja PKWT pertama, meskipun uang kompensasi sudah dibayarkan. Oleh karenanya, karyawan yang bersangkutan berhak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (“THR”) jika pada saat hari raya keagamaan, ia terikat hubungan kerja berdasarkan PKWT perpanjangan, dan telah memenuhi persyaratan minimum masa kerja, yaitu 1 bulan secara terus menerus atau lebih yang dihitung dari PKWT pertama. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Apakah Karyawan Non-Muslim Berhak atas THR Lebaran?25 Mar 2024Pembayaran THR Tak Boleh Dicicil, Ini Dasar Hukumnya20 Mar 2024THR Belum Dibayar, Bisakah Jadi Dasar untuk Mempailitkan Perusahaan?26 Nov 2021Bolehkah THR Dipotong Jika Karyawan Mendapat Surat Peringatan?03 Mei 2021Apakah Karyawan Non-Muslim Berhak atas THR Lebaran?25 Mar 2024Pembayaran THR Tak Boleh Dicicil, Ini Dasar Hukumnya20 Mar 2024THR Belum Dibayar, Bisakah Jadi Dasar untuk Mempailitkan Perusahaan?26 Nov 2021Bolehkah THR Dipotong Jika Karyawan Mendapat Surat Peringatan?03 Mei 2021Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023Cara Upload Terjemahan Novel Agar Tak Langgar Hak Cipta20 Okt 2022Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023Cara Upload Terjemahan Novel Agar Tak Langgar Hak Cipta20 Okt 2022Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/kontrak-diperpanjang--karyawan-pkwt-berhak-dapat-thr-lt625fa547cae26/

Kontrak Diperpanjang, Karyawan PKWT Berhak Dapat THR?

pages/228/page-7.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### **Status Masa Kerja Karyawan PKWT Jika Kontrak Diperpanjang** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Apakah Karyawan Non-Muslim Berhak atas THR Lebaran? ](/klinik/a/thr-lebaran-non-muslim-lt53c8d5adaa6e1/)  25 Mar 2024 [ #### Pembayaran THR Tak Boleh Dicicil, Ini Dasar Hukumnya ](/klinik/a/pembayaran-thr-tak-boleh-dicicil-lt5eaa9da1601f8/)  20 Mar 2024 [ #### THR Belum Dibayar, Bisakah Jadi Dasar untuk Mempailitkan Perusahaan? ](/klinik/a/thr-belum-dibayar-bisakah-jadi-dasar-untuk-mempailitkan-perusahaan--lt6081620e42f50/)  26 Nov 2021 [ #### Bolehkah THR Dipotong Jika Karyawan Mendapat Surat Peringatan? ](/klinik/a/bolehkah-thr-dipotong-jika-karyawan-mendapat-surat-peringatan-lt53b01e181ca77/)  03 Mei 2021 [](#!) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) baik yang dibuat berdasarkan jangka waktu maupun berdasarkan selesainya pekerjaan tertentu sama-sama bisa diperpanjang apabila pekerjaan yang diperjanjikan belum selesai.[\[1\]](#_ftn1) Yang membedakan antara perpanjangan kedua jenis PKWT tersebut adalah, untuk PKWT yang dibuat berdasarkan jangka waktu, keseluruhan PKWT beserta perpanjangannya tidak boleh lebih dari 5 tahun.[\[2\]](#_ftn2) Sedangkan untuk PKWT yang dibuat berdasarkan pekerjaan tertentu perpanjangan dapat dilakukan sampai dengan dilakukan batas waktu tertentu hingga selesainya pekerjaan, tanpa ada batasan jumlah tahun.[\[3\]](#_ftn3) Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Lalu, bagaimana status masa kerja karyawan PKWT yang bersangkutan jika PKWT diperpanjang? Apakah perhitungan masa kerjanya dilanjutkan dari PKWT yang pertama atau dimulai dari awal lagi? Pertanyaan tersebut telah terjawab oleh ketentuan **Pasal 8 ayat (3) PP 35/2021** untuk PKWT berdasarkan jangka waktu dan **Pasal 9 ayat (5) PP 35/2021** untuk PKWT berdasarkan selesainya pekerjaan tertentu yang masing-masing berbunyi: **Pasal 8 ayat (3)** _Masa kerja Pekerja/Buruh dalam hal perpanjangan jangka waktu PKWT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **tetap dihitung sejak terjadinya Hubungan Kerja berdasarkan PKWT**._ **Pasal 9 ayat (5)** _Masa kerja Pekerja/Buruh dalam hal perpanjangan jangka waktu PKWT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) **tetap dihitung sejak terjadinya Hubungan Kerja berdasarkan PKWT**._ Sehingga, masa kerja karyawan yang PKWT-nya diperpanjang tetap dihitung sejak terjadinya hubungan kerja berdasarkan PKWT, atau dengan kata lain **tetap dihitung dari PKWT yang pertama**. Adapun pembayaran kompensasi yang dibayarkan setelah masa PKWT yang pertama berakhir, hal tersebut tidak lantas menjadikan masa kerja karyawan yang bersangkutan terputus. Pembayaran kompensasi tersebut harus dilihat sebagai **kewajiban terpisah** yang harus dilakukan pengusaha sebelum melanjutkan hubungan kerja dengan perpanjangan PKWT. Kewajiban ini telah ditegaskan ke dalam **Pasal 15 ayat (4) PP 35/2021**: **_Apabila PKWT diperpanjang, uang kompensasi diberikan saat selesainya jangka waktu PKWT sebelum perpanjangan_** _dan terhadap jangka waktu perpanjangan PKWT, uang kompensasi berikutnya diberikan setelah perpanjangan jangka waktu PKWT berakhir atau selesai._ Sehingga, menjawab pertanyaan Anda, **jika PKWT diperpanjang, masa kerja karyawan PKWT yang bersangkutan tidak menjadi berakhir, melainkan tetap berlanjut dan masa kerjanya dihitung sejak hubungan kerja PKWT terjadi di awal**, meskipun uang kompensasi sudah dibayarkan. ### **Hak THR Karyawan yang PKWT-nya Diperpanjang** Tunjangan Hari Raya Keagamaan (“THR”) wajib diberikan kepada karyawan yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau PKWT, yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih.[\[4\]](#_ftn4) Untuk karyawan PKWTT atau karyawan tetap, jika yang bersangkutan mengalami pemutusan hubungan kerja terhitung sejak 30 hari sebelum hari raya keagamaan, maka ia masih berhak atas THR.[\[5\]](#_ftn5) Namun, **ketentuan tersebut tidak berlaku bagi karyawan PKWT, yang hubungan kerjanya berakhir sebelum hari raya keagamaan**.[\[6\]](#_ftn6) Dengan kata lain, jika hubungan kerja karyawan PKWT berakhir sebelum hari raya keagamaan, maka karyawan tersebut tidak berhak atas THR. Lalu, bagaimana dengan karyawan yang PKWT-nya berakhir sebelum hari raya keagamaan namun kemudian PKWT-nya diperpanjang? Sebagaimana telah kami jelaskan dalam pembahasan sebelumnya, PP 35/2021 telah menegaskan bahwa masa kerja karyawan yang PKWT-nya diperpanjang tetap dihitung dari masa kerja PKWT yang pertama. Dengan kata lain, masa kerja tersebut dianggap tetap bersambung dari jangka waktu PKWT awal ke PKWT perpanjangan. Dengan demikian, secara hukum hubungan kerja karyawan yang PKWT-nya diperpanjang **tidak dianggap berkahir** di antara PKWT pertama dan PKWT perpanjangan.  Karenanya, karyawan yang bersangkutan **berhak mendapatkan THR** jika pada saat hari raya keagamaan ia terikat hubungan kerja berdasarkan PKWT perpanjangan, dan telah memenuhi persyaratan minimum masa kerja, yaitu satu bulan secara terus menerus atau lebih yang dihitung dari PKWT pertama. Mengenai cara menghitung THR selanjutnya dapat Anda baca dalam [**Cara Menghitung THR**](https://www.hukumonline.com/klinik/infografik/cara-menghitung-thr-lt60b482b2aa590?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=cara_hitung_thr). Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [**di sini**.](http://mini.hukumonline.com/holpro/?utm_source=Google&utm_medium=Banner&utm_campaign=KlinikHukum-LandingPage) Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/node/534/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_35_2021) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56ebc838dd535/node/157/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-no-6-tahun-2016-tunjangan-hari-raya-keagamaan-bagi-pekerja_buruh-di-perusahaan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenaker_6_2016) * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (4) [Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/node/534/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_35_2021) (“PP 35/2021”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 8 ayat (2) PP 35/2021 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 9 ayat (4) PP 35/2021 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 2 [Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56ebc838dd535/node/157/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-no-6-tahun-2016-tunjangan-hari-raya-keagamaan-bagi-pekerja_buruh-di-perusahaan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenaker_6_2016) (“Permenaker 6/2016”) [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 7 ayat (1) Permenaker 6/2016 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 7 ayat (3) Permenaker 6/2016 Tags ---- [lebaran](/tag/lebaran) [pkwt](/tag/pkwt) [pkwtt](/tag/pkwtt) [thr](/tag/thr)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Sebelum menjawab pertanyaan Anda mengenai ketentuan pembelian dan impor barang dari luar negeri serta pencantuman logo perusahaan, ada baiknya kita pahami apa yang dimaksud dengan merek.MerekKLINIK TERKAITArti R dan TM dalam Merek Dagang10 Mar 2022Yang Harus Diperhatikan dalam Menentukan Harga untuk Reseller04 Feb 2022Mengenal Bill of Lading: Definisi, Isi, dan Fungsinya17 Des 2021Jerat Hukum Penjual Tas Branded yang Ternyata ‘KW’02 Sep 2021Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU 20/2016 merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 dimensi dan/atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.Merek tidak diperoleh begitu saja, melainkan harus melalui permohonan pendaftaran merek. Apabila permohonan merek disetujui, pemilik merek memperoleh hak atas merek.[1]Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Hak atas merek didefinisikan sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.[2]Perizinan Pemesanan ProdukMerujuk pada UU 20/2016, perizinan sehubungan dengan merek hanyalah berupa lisensi, yang diatur dalam Pasal 1 angka 18 UU 20/2016 yang berbunyi:Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan Merek terdaftar.Apabila melihat ketentuan tersebut, lisensi merupakan izin untuk menggunakan merek terdaftar. Sedangkan dalam hal ini, perusahaan Anda hanya akan memesan (membeli) produk dari distributor resmi dan importir.Mengenai distributor dan importir, hal ini diatur secara khusus dalam UU 7/2014 dan perubahannya serta Permendag 22/2016 dan perubahannya. Berdasarkan ketentuan tersebut, tidak terdapat pengaturan yang menyatakan keharusan untuk mendapatkan izin dari pemilik merek manakala ingin memesan produk dalam jumlah besar.Berangkat dari hal tersebut, perusahaan Anda tidak perlu mendapat izin dari pemilik merek Pouch (perusahaan C) untuk memesan/membeli produk. Melainkan hanya perlu memastikan bahwa distributor dan importir tersebut adalah sah dan resmi, serta bukan merupakan pelaku usaha perdagangan maupun pelaku usaha distribusi yang dilarang.Pembubuhan Logo PerusahaanTerkait kewajiban perizinan manakala ingin membubuhkan logo perusahaan Anda pada produk Pouch, pada dasarnya tidak ada pengaturan maupun larangan mengenai hal ini.Namun, disarikan dari Menempelkan Logo Lain di Kaus Bermerek, Melanggar Hukum?, Anda harus mempertimbangkan apakah perusahaan Anda memiliki hak untuk menggunakan logo yang akan dicantumkan atau tidak. Sehingga, menurut hemat kami, perusahaan Anda tidak dilarang untuk menempelkan logo perusahaan ke produk Pouch asalkan logo perusahaan tersebut bukan merupakan merek terdaftar miliki pihak lain.Jaminan Perlindungan Hukum bagi KonsumenKami akan menjawab pertanyaan Anda mengenai cara memastikan keaslian produk Pouch yang dibeli dari importir (perusahaan V) dari sudut pandang perlindungan konsumen dan UU 20/2016.Menurut UU Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.Menurut M. Syamsudin yang mengutip Wibowo Tunardy dalam artikel Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha yang dimuat di laman Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), syarat-syarat untuk disebut konsumen menurut UU Perlindungan Konsumen adalah (hal. 4):Pemakai barang dan/atau jasa, baik memperolehnya melalui pembelian maupun secara cuma-cuma;Pemakaian barang dan/atau jasa untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain dan makhluk hidup lain;Tidak untuk diperdagangkan.Dalam hal ini, karena perusahaan Anda tidak membeli produk Pouch tersebut tidak untuk diperdagangkan kembali, maka perusahaan Anda dapat dikategorikan sebagai konsumen.Adapun hak perusahaan Anda sebagai konsumen meliputi:[3]hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.Di sisi lain, importir sebagai pelaku usaha juga berkewajiban di antaranya untuk beriktikad baik, menjamin mutu barang yang diperdagangkan, memberikan informasi kepada Anda secara jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang, bahkan memberikan kompensasi jika barang yang diterima tidak sesuai perjanjian.[4]Oleh karena itu, langkah yang dapat Anda lakukan untuk memastikan keaslian produk adalah untuk menelusuri kualitas, spesifikasi, dan informasi dari produk tas tersebut, baik penelusuran pribadi maupun dengan bertanya kepada importir Anda, atau informasi resmi dari pemilik merek.Selain itu, jika produk yang Anda terima tidak sesuai informasi yang diberitahukan importir (yang diperjanjikan), atau dalam hal ini importir menginfokan bahwa produk tersebut asli tapi ternyata palsu, maka Anda dapat melaporkan importir atas dugaan tindak pidana memperdagangkan produk yang melanggar ketentuan penggunaan merek terdaftar dalam Pasal 102 UU 20/2016 yang berbunyi:Setiap Orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).Perizinan Impor ProdukMenjawab pertanyaan terakhir Anda, ketika mengimpor produk, perusahaan V selaku importir wajib mencantumkan perizinan berusaha secara lengkap dalam dokumen pemberitahuan pabean. Hal ini diatur secara khusus dalam Pasal 15 ayat (1) PP 29/2021.Lebih lanjut, dalam Pasal 6 ayat (1) PP 29/2021 dijelaskan bahwa importir dalam kegiatan impor wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (API).Terhadap kegiatan impor tertentu, importir wajib memiliki perizinan berusaha dari Menteri Perdagangan, yang terdiri dari:[5]importir terdaftar;importir produsen; dan/ataupersetujuan impor.Importir yang melanggar ketentuan pencantuman perizinan berusaha tersebut dapat dikenakan sanksi administratif[6] yang dapat berupa:[7]teguran tertulis;penarikan barang dari distribusi;penghentian sementara kegiatan usaha;penutupan gudang;denda; dan/ataupencabutan perizinan berusaha.Lebih lanjut, Pasal 16 ayat (1) dan (2) PP 29/2021 menyatakan:Importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) wajib memberitahukan jumlah atau volume Barang Impor dalam pemberitahuan pabean menggunakan jenis satuan Barang sebagaimana tercantum dalam Perizinan Berusaha di bidang Impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan. Jumlah atau volume Barang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi yang tercantum dalam Perizinan Berusaha di bidang Impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.Terkait apakah bisa mengimpor dalam jumlah besar atau tidak, sepanjang penelusuran kami dalam Permendag 20/2021 dan PP 29/2021, tidak diatur mengenai jumlah batasan volume impor produk tas.Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua importir, baik yang mengimpor barang dalam jumlah kecil maupun besar wajib mencantumkan perizinan berusaha secara lengkap.Baca juga: Arti R dan TM dalam Merek DagangSeluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan KonsumenUndang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang PerdaganganUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi GeografisUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta KerjaPeraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang PerdaganganPeraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi BarangPeraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi BarangPeraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan ImporREFERENSIHak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha, diakses pada 19 April 2022, pukul 17.29 WIB.[1] Pasal 3 jo. Pasal 1 angka 5 UU 20/2016[2] Pasal 1 angka 5 UU 20/2016[3] Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen[4] Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen[5] Pasal 6 ayat (3) dan (5) PP 29/2021[6] Pasal 15 ayat (2) PP 29/2021[7] Pasal 166 ayat (2) PP 29/2021Tagsdistribusihukum bisnishukum perdataimpormerekperdagangan

Perusahaan kami bermaksud melakukan pemesanan suatu produk tas dalam jumlah banyak (2,000 buah) untuk dibagikan sebagai souvenir dalam suatu acara yang melibatkan pihak luar perusahaan. Produk tas ini dikeluarkan oleh suatu perusahaan di Amerika (perusahaan C) yang mereknya terdaftar di Dirjen KI Indonesia (sebut saja merek “Pouch”). Perusahaan C tidak mempunyai kantor cabang di Indonesia, namun hanya memiliki kerjasama penjualan/marketing dengan perusahaan di Indonesia perusahaan ID) – jadi entitasnya berbeda, di mana perusahaan C tidak memiliki saham di perusahaan ID dan tidak memberikan lisensi kepada perusahaan ID untuk memproduksi produk Pouch. Rencananya, kami akan membubuhkan logo perusahaan kami (sablon) pada produk Pouch yang akan dibagikan sebagai souvenir. Karena pembelian dalam jumlah banyak, kami akan membeli produk Pouch baik dari perusahaan ID sebagai distributor resmi produk P maupun dari vendor lain (perusahaan V) yang akan membeli/memesan langsung dari pabrik perusahaan C di Cina (impor). Pertanyaan kami:  Apakah kami perlu mendapat izin terlebih dahulu dari pemilik merek Pouch (perusahaan C) untuk melakukan pemesanan produk Pouch dalam jumlah banyak, baik dari distributor resmi (perusahaan ID) maupun dari vendor lain (perusahaan V)? Apakah kami perlu mendapat izin terlebih dahulu dari pemilik merek Pouch (perusahaan C)/distributor resmi (perusahaan ID) untuk membubuhkan logo perusahaan kami pada produk Pouch? Bagaimana memastikan keaslian produk Pouch yang akan kami beli dari perusahaan V? Apakah perusahaan V dapat mengimpor produk Pouch dalam jumlah besar, apakah memerlukan perizinan khusus?

Perusahaan Anda tidak perlu mendapat izin dari pemilik merek Pouch (perusahaan C) untuk memesan/membeli produk mereka. Melainkan hanya perlu memastikan bahwa distributor dan importir terkait adalah sah dan resmi, serta bukan merupakan pelaku usaha perdagangan maupun pelaku usaha distribusi yang dilarang. Kemudian, terkait pembubuhan logo perusahaan Anda pada produk Pouch, pada dasarnya tidak ada pengaturan maupun larangan mengenai hal ini. Namun, yang perlu diperhatikan adalah apakah perusahaan Anda memiliki hak untuk menggunakan logo yang akan dicantumkan atau tidak. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Arti R dan TM dalam Merek Dagang10 Mar 2022Yang Harus Diperhatikan dalam Menentukan Harga untuk Reseller04 Feb 2022Mengenal Bill of Lading: Definisi, Isi, dan Fungsinya17 Des 2021Jerat Hukum Penjual Tas Branded yang Ternyata ‘KW’02 Sep 2021Arti R dan TM dalam Merek Dagang10 Mar 2022Yang Harus Diperhatikan dalam Menentukan Harga untuk Reseller04 Feb 2022Mengenal Bill of Lading: Definisi, Isi, dan Fungsinya17 Des 2021Jerat Hukum Penjual Tas Branded yang Ternyata ‘KW’02 Sep 2021Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 22 Mei 2023Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 22 Mei 2023Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/ketentuan-pembelian-dan-pencantuman-logo-pada-barang-impor-bermerek-lt625ea33209dad/

Ketentuan Pembelian dan Pencantuman Logo Pada Barang Impor Bermerek

pages/228/page-8.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. Sebelum menjawab pertanyaan Anda mengenai ketentuan pembelian dan impor barang dari luar negeri serta pencantuman logo perusahaan, ada baiknya kita pahami apa yang dimaksud dengan merek. ### **Merek** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Arti R dan TM dalam Merek Dagang ](/klinik/a/arti-r-dan-tm-dalam-merek-dagang-cl5735/)  10 Mar 2022 [ #### Yang Harus Diperhatikan dalam Menentukan Harga untuk _Reseller_ ](/klinik/a/yang-harus-diperhatikan-dalam-menentukan-harga-untuk-ireseller-i-lt61eb8588aec58/)  04 Feb 2022 [ #### Mengenal _Bill of Lading:_ Definisi, Isi, dan Fungsinya ](/klinik/a/mengenal-ibill-of-lading--i-definisi--isi--dan-fungsinya-lt61bc740d2d8fd/)  17 Des 2021 [ #### Jerat Hukum Penjual Tas _Branded_ yang Ternyata ‘KW’ ](/klinik/a/jerat-hukum-penjual-tas-ibranded-i-yang-ternyata-kw-lt5e536a698b045/)  02 Sep 2021 [](#!) Berdasarkan **Pasal 1 angka 1** **[UU 20/2016](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5850fd588be8e/undang-undang-nomor-20-tahun-2016?r=1&p=1&q=uu%2020%202016&rs=1847&re=2022&h=uu?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_20_2016)** merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, **logo**, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 dimensi dan/atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Merek tidak diperoleh begitu saja, melainkan harus melalui permohonan pendaftaran merek. Apabila permohonan merek disetujui, pemilik merek memperoleh hak atas merek.[\[1\]](#_ftn1) Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Hak atas merek didefinisikan sebagai **hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar** untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau **memberikan izin** kepada pihak lain untuk menggunakannya.[\[2\]](#_ftn2) ### **Perizinan Pemesanan Produk** Merujuk pada UU 20/2016, perizinan sehubungan dengan merek hanyalah berupa lisensi, yang diatur dalam **Pasal 1 angka 18** **UU 20/2016** yang berbunyi: _Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan **untuk menggunakan Merek terdaftar**._ Apabila melihat ketentuan tersebut, lisensi merupakan izin untuk menggunakan merek terdaftar. Sedangkan dalam hal ini, perusahaan Anda hanya akan memesan (membeli) produk dari distributor resmi dan importir. Mengenai distributor dan importir, hal ini diatur secara khusus dalam **[UU 7/2014](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5332a3e55eb82/undang-undang-nomor-7-tahun-2014?r=1&p=1&q=uu%207%202014&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_7_2014)** dan perubahannya serta **[Permendag 22/2016](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5739868e14916/peraturan-menteri-perdagangan-nomor-22-m-dag-per-3-2016-tahun-2016/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permendag_22_2016)** dan perubahannya. Berdasarkan ketentuan tersebut, tidak terdapat pengaturan yang menyatakan keharusan untuk mendapatkan izin dari pemilik merek manakala ingin memesan produk dalam jumlah besar. Berangkat dari hal tersebut, **perusahaan** **Anda tidak perlu mendapat izin dari pemilik merek Pouch (perusahaan C) untuk memesan/membeli produk**. Melainkan hanya perlu memastikan bahwa distributor dan importir tersebut adalah sah dan resmi, serta bukan merupakan pelaku usaha perdagangan maupun pelaku usaha distribusi yang dilarang. ### **Pembubuhan Logo Perusahaan** Terkait kewajiban perizinan manakala ingin membubuhkan logo perusahaan Anda pada produk Pouch, pada dasarnya tidak ada pengaturan maupun larangan mengenai hal ini. Namun, disarikan dari **[Menempelkan Logo Lain di Kaus Bermerek, Melanggar Hukum?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/menempelkan-logo-lain-di-kaus-bermerek-melanggar-hukum-lt614198cc7ade2?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=tempel_logo_lain)**, Anda harus mempertimbangkan apakah perusahaan Anda memiliki hak untuk menggunakan logo yang akan dicantumkan atau tidak. Sehingga, menurut hemat kami, **perusahaan Anda tidak dilarang untuk menempelkan logo perusahaan ke produk Pouch** asalkan logo perusahaan tersebut bukan merupakan merek terdaftar miliki pihak lain. ### **Jaminan Perlindungan Hukum bagi Konsumen** Kami akan menjawab pertanyaan Anda mengenai cara memastikan keaslian produk Pouch yang dibeli dari importir (perusahaan V) dari sudut pandang perlindungan konsumen dan UU 20/2016. Menurut **[UU Perlindungan Konsumen](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/undangundang-nomor-8-tahun-1999/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Perlindungan_Konsumen)**, yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Menurut **M. Syamsudin** yang mengutip **Wibowo Tunardy** dalam artikel **[Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha](https://bpkn.go.id/uploads/document/41b64ac58b0ad0d025f7911dc4d1839d6492214a.pdf)** yang dimuat di laman Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), syarat-syarat untuk disebut konsumen menurut UU Perlindungan Konsumen adalah (hal. 4): 1. Pemakai barang dan/atau jasa, baik memperolehnya melalui pembelian maupun secara cuma-cuma; 2. Pemakaian barang dan/atau jasa untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain dan makhluk hidup lain; 3. Tidak untuk diperdagangkan. Dalam hal ini, karena perusahaan Anda tidak membeli produk Pouch tersebut tidak untuk diperdagangkan kembali, maka perusahaan Anda dapat dikategorikan sebagai konsumen. Adapun hak perusahaan Anda sebagai konsumen meliputi:[\[3\]](#_ftn3) 1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; 2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; 3. **hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;** 4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; 5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; 8. **hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;** 9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Di sisi lain, importir sebagai pelaku usaha juga berkewajiban di antaranya untuk beriktikad baik, menjamin mutu barang yang diperdagangkan, memberikan informasi kepada Anda secara jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang, bahkan memberikan kompensasi jika barang yang diterima tidak sesuai perjanjian.[\[4\]](#_ftn4) Oleh karena itu, langkah yang dapat Anda lakukan untuk memastikan keaslian produk adalah untuk menelusuri kualitas, spesifikasi, dan informasi dari produk tas tersebut, baik penelusuran pribadi maupun dengan bertanya kepada importir Anda, atau informasi resmi dari pemilik merek. Selain itu, jika produk yang Anda terima tidak sesuai informasi yang diberitahukan importir (yang diperjanjikan), atau dalam hal ini importir menginfokan bahwa produk tersebut asli tapi ternyata palsu, maka Anda dapat melaporkan importir atas dugaan tindak pidana memperdagangkan produk yang melanggar ketentuan penggunaan merek terdaftar dalam **Pasal 102 UU 20/2016** yang berbunyi: _Setiap Orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)._ ### **Perizinan Impor Produk** Menjawab pertanyaan terakhir Anda, ketika mengimpor produk, perusahaan V selaku importir wajib mencantumkan perizinan berusaha secara lengkap dalam dokumen pemberitahuan pabean. Hal ini diatur secara khusus dalam **Pasal 15 ayat (1)** **[PP 29/2021](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt603219e9ca580/node/534/peraturan-pemerintah-nomor-29-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_29_2021)**. Lebih lanjut, dalam **Pasal 6 ayat (1) PP 29/2021** dijelaskan bahwa importir dalam kegiatan impor wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (API). Terhadap kegiatan impor tertentu, importir wajib memiliki perizinan berusaha dari Menteri Perdagangan, yang terdiri dari:[\[5\]](#_ftn5) 1. importir terdaftar; 2. importir produsen; dan/atau 3. persetujuan impor. Importir yang melanggar ketentuan pencantuman perizinan berusaha tersebut dapat dikenakan sanksi administratif[\[6\]](#_ftn6) yang dapat berupa:[\[7\]](#_ftn7) 1. teguran tertulis; 2. penarikan barang dari distribusi; 3. penghentian sementara kegiatan usaha; 4. penutupan gudang; 5. denda; dan/atau 6. pencabutan perizinan berusaha. Lebih lanjut, **Pasal 16 ayat (1) dan (2)** **PP 29/2021** menyatakan: 1. _Importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) **wajib memberitahukan jumlah atau volume Barang Impor** dalam pemberitahuan pabean menggunakan jenis satuan Barang sebagaimana tercantum dalam Perizinan Berusaha di bidang Impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan._ 2. _Jumlah atau volume Barang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi yang tercantum dalam Perizinan Berusaha di bidang Impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan._ Terkait apakah bisa mengimpor dalam jumlah besar atau tidak, sepanjang penelusuran kami dalam **[Permendag 20/2021](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6177e7aad65a0/peraturan-menteri-perdagangan-nomor-20-tahun-2021/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permendag_20_2021)** dan **PP 29/2021**, tidak diatur mengenai jumlah batasan volume impor produk tas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua importir, baik yang mengimpor barang dalam jumlah kecil maupun besar **wajib mencantumkan perizinan berusaha secara lengkap**. **Baca juga: [Arti R dan TM dalam Merek Dagang](https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-r-dan-tm-dalam-merek-dagang-cl5735?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=arti_r_tm)** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/undangundang-nomor-8-tahun-1999/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Perlindungan_Konsumen) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5332a3e55eb82/undang-undang-nomor-7-tahun-2014?r=1&p=1&q=uu%207%202014&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_7_2014) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5850fd588be8e/undang-undang-nomor-20-tahun-2016?r=1&p=1&q=uu%2020%202016&rs=1847&re=2022&h=uu?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_20_2016) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Cipta_Kerja) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt603219e9ca580/node/534/peraturan-pemerintah-nomor-29-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_29_2021) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5739868e14916/peraturan-menteri-perdagangan-nomor-22-m-dag-per-3-2016-tahun-2016/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permendag_22_2016) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5d847c2439280?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permendag_66_2019) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6177e7aad65a0/peraturan-menteri-perdagangan-nomor-20-tahun-2021/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permendag_20_2021) REFERENSI --------- [Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha](https://bpkn.go.id/uploads/document/41b64ac58b0ad0d025f7911dc4d1839d6492214a.pdf), diakses pada 19 April 2022, pukul 17.29 WIB. [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 3 _jo_. Pasal 1 angka 5 UU 20/2016 [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 1 angka 5 UU 20/2016 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 6 ayat (3) dan (5) PP 29/2021 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 15 ayat (2) PP 29/2021 [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 166 ayat (2) PP 29/2021 Tags ---- [distribusi](/tag/distribusi) [hukum bisnis](/tag/hukum-bisnis) [hukum perdata](/tag/hukum-perdata) [impor](/tag/impor) [merek](/tag/merek) [perdagangan](/tag/perdagangan)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. Hak Pemegang SahamKLINIK TERKAITYang Harus Diperhatikan Jika Perusahaan Ingin Memberikan Corporate Guarantee08 Mei 2023Cara Pembagian Dividen Interim dan Dividen Final PT18 Apr 2022Penerapan Doktrin Business Judgment Rule di Indonesia13 Apr 2022Arti Buyback Saham PT dan Fungsinya07 Apr 2022Pertama-tama, kami mengasumsikan bahwa yang dimaksud dengan pembelian saham oleh masyarakat adalah masyarakat sebagai pemegang saham retail. Lebih lanjut, terhadap kepemilikan saham yang dapat dikuasai sebagian oleh masyarakat, maka hal ini menunjukkan perusahaan tersebut telah tercatat di bursa efek sebagai emiten.Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU PT, pemegang saham berhak untuk:menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”);menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;menjalankan hak lainnya berdasarkan UU PT.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Oleh karena itu, pemegang saham pada dasarnya berhak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi perusahaan. Perlu diketahui, keuntungan yang didapat oleh pemegang saham adalah berdasarkan hasil dividen atau keuntungan yang diperoleh perusahaan atas cash flow yang lancar dan besarannya bergantung pada seberapa saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham.Pada umumnya, dividen ini diberikan pada saat telah berakhirnya proses pembukuan keuangan. Sehingga yang perlu diperhatikan adalah perihal adanya risiko bagi pemegang saham apabila perusahaan tidak memiliki cash flow yang lancar, maka pemegang saham mungkin tidak akan mendapatkan dividen.Lalu, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kedudukan hak pemegang saham apabila perusahaan tersebut dibubarkan berdasarkan Pasal 142 UU PT atau dinyatakan pailit berdasarkan UU 37/2004? Apakah Pemegang Saham Termasuk Kreditur Pailit?Dalam proses kepailitan, seluruh harta pailit dari harta kekayaan perusahaan dinyatakan dalam pengurusan dan pemberesan kurator. Atas seluruh pemberesan harta pailit tersebut, maka pembagian terhadap para kreditur dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 UU 37/2004 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 yang setidak-tidaknya menyimpulkan urutan pembagian harta pailit kepada kreditur sebagai berikut:Upah pokok karyawan yang terutang;Kreditur preferen, dalam hal ini berupa pembayaran atas pajak negara terutang;Kreditur separatis, yaitu kreditur pemegang hak jaminan kebendaan seperti gadai, hak tanggungan, fidusia, dan lain-lain;Kreditur konkuren, yaitu kreditur biasa yang atas hak tagihnya tidak memiliki jaminan apapun.Baca juga: Urutan Prioritas Pelunasan Utang dalam KepailitanBerdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa pembagian harta pailit dititikberatkan kepada kreditur yang secara definisi adalah orang yang memiliki piutang yang lahir dari suatu perjanjian atau undang-undang yang kemudian dapat ditagih di muka pengadilan.[1]Sehingga, apabila definisi kreditur dihubungkan dengan definisi pemegang saham adalah orang perseorangan atau badan hukum yang telah membeli saham dan mengambil bagian kepemilikan dari perusahaan, maka pemegang saham bukanlah kreditur. Hak Pemegang Saham Saat Perusahaan PailitSebelum menjawab pertanyaan Anda terkait hak pemegang saham jika perusahaan jatuh pailit, patut Anda ketahui bahwa sebuah perseroan dapat dibubarkan (likuidasi) karena alasan-alasan tertentu, yang salah satunya adalah karena harta pailit perseroan telah dinyatakan dalam keadaan insolvensi.[2]Sebagai informasi, dalam setiap proses likuidasi suatu perseroan selalu diawali dengan asas publisitas dengan melakukan pengumuman melalui koran dan Berita Negara Republik Indonesia.[3]Kemudian, merujuk pada Pasal 149 ayat (1) huruf c dan d UU PT yang selengkapnya berbunyi:Kewajiban likuidator dalam melakukan pemberesan harta kekayaan Perseroan dalam proses likuidasi meliputi pelaksanaan:……pembayaran kepada para kreditor;pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham; dan…Dari bunyi ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa setelah dilakukannya pembayaran kewajiban kepada seluruh kreditur dan apabila masih terdapat sisa kekayaan hasil likuidasi, sisa tersebut akan dibayarkan kepada pemegang saham. Inilah hak yang didapat oleh pemegang saham jika perusahaan dinyatakan pailit dan berujung pada proses likuidasi.Namun perlu diperhatikan, jika sisa kekayaan hasil likuidasi tersebut telah diberikan kepada pemegang saham dan kemudian didapati masih ada kreditur yang baru mengajukan tagihan, maka pemegang saham wajib untuk mengembalikan sisa kekayaan hasil likuidasi yang sudah diterimanya secara proposional.Lebih lanjut, ketentuan pengembaliam sisa kekayaan hasil likuidasi oleh pemegang saham dapat Anda temukan dalam Pasal 150 ayat (4) UU PT:Dalam hal sisa kekayaan hasil likuidasi telah dibagikan kepada pemegang saham dan terdapat tagihan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengadilan negeri memerintahkan likuidator untuk menarik kembali sisa kekayaan hasil likuidasi yang telah dibagikan kepada pemegang saham.Pasal ini jelas menunjukan penegasan prioritas kreditur sebagai pihak yang didahulukan daripada pemegang saham dalam proses likuidasi.Dengan demikian, hak pemegang saham saat perusahaan dinyatakan pailit dan berujung dilikuidasi adalah mendapatkan pembagian sisa kekayaan hasil likuidasi, namun setelah seluruh tagihan dibayarkan kepada para kreditur terlebih dahulu. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran UtangUndang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Perseroan TerbatasUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja PUTUSANPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013.[1] Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU 37/2004”)[2] Pasal 142 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) jo. Pasal 178 UU 37/2004[3] Pasal 147 ayat (1) UU PTTagsharta pailitkepailitankrediturpemegang sahamsaham

Investasi saham sedang naik daun. Yang ingin saya tanyakan, apabila perusahaan yang dibeli sahamnya oleh masyarakat itu jatuh pailit, apakah pemegang saham mendapat pembagian harta pailit dalam hal ini karena ia telah menanamkan uangnya kepada perusahaan tersebut? Apa hak bagi pemegang saham?

Pemegang saham menurut UU PT memiliki hak atas pembagian dividen. Namun dalam hal perusahaan berada dalam kepailitan, pemegang saham tidak dapat menuntut pembagian dividen. Hal ini dikarenakan pemegang saham bukanlah kreditur dalam proses kepailitan. Namun demikian, pemegang saham dapat dimungkinkan untuk mendapatkan haknya sepanjang kepailitan berujung pada proses likuidasi. Apa hak yang diterimanya? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Yang Harus Diperhatikan Jika Perusahaan Ingin Memberikan Corporate Guarantee08 Mei 2023Cara Pembagian Dividen Interim dan Dividen Final PT18 Apr 2022Penerapan Doktrin Business Judgment Rule di Indonesia13 Apr 2022Arti Buyback Saham PT dan Fungsinya07 Apr 2022Yang Harus Diperhatikan Jika Perusahaan Ingin Memberikan Corporate Guarantee08 Mei 2023Cara Pembagian Dividen Interim dan Dividen Final PT18 Apr 2022Penerapan Doktrin Business Judgment Rule di Indonesia13 Apr 2022Arti Buyback Saham PT dan Fungsinya07 Apr 2022Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 2022Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-pemegang-saham-saat-perusahaan-jatuh-pailit-lt625e8362e28d2/

Hak Pemegang Saham Saat Perusahaan Jatuh Pailit

pages/229/page-0.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### **Hak Pemegang Saham** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Yang Harus Diperhatikan Jika Perusahaan Ingin Memberikan Corporate Guarantee ](/klinik/a/yang-harus-diperhatikan-jika-perusahaan-ingin-memberikan-corporate-guarantee-lt50b2e7638f45b/)  08 Mei 2023 [ #### Cara Pembagian Dividen Interim dan Dividen Final PT ](/klinik/a/cara-pembagian-dividen-interim-dan-dividen-final-pt-lt625d0c4b82ae1/)  18 Apr 2022 [ #### Penerapan Doktrin _Business Judgment Rule_ di Indonesia ](/klinik/a/penerapan-doktrin-ibusiness-judgment-rule-i-di-indonesia-lt62565dbe855a0/)  13 Apr 2022 [ #### Arti _Buyback_ Saham PT dan Fungsinya ](/klinik/a/arti-ibuyback-i-saham-lt5fd9ecdf8061c/)  07 Apr 2022 [](#!) Pertama-tama, kami mengasumsikan bahwa yang dimaksud dengan pembelian saham oleh masyarakat adalah masyarakat sebagai pemegang saham _retail_. Lebih lanjut, terhadap kepemilikan saham yang dapat dikuasai sebagian oleh masyarakat, maka hal ini menunjukkan perusahaan tersebut telah tercatat di bursa efek sebagai emiten. Berdasarkan **Pasal 52 ayat (1) [UU PT](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007)**, pemegang saham berhak untuk: 1. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”); 2. **menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi**; 3. menjalankan hak lainnya berdasarkan UU PT. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Oleh karena itu, pemegang saham pada dasarnya berhak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi perusahaan. Perlu diketahui, keuntungan yang didapat oleh pemegang saham adalah berdasarkan hasil dividen atau keuntungan yang diperoleh perusahaan atas _cash flow_ yang lancar dan besarannya bergantung pada seberapa saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham. Pada umumnya, dividen ini diberikan pada saat telah berakhirnya proses pembukuan keuangan. Sehingga yang perlu diperhatikan adalah perihal adanya risiko bagi pemegang saham apabila perusahaan tidak memiliki _cash flow_ yang lancar, maka pemegang saham mungkin tidak akan mendapatkan dividen. Lalu, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kedudukan hak pemegang saham apabila perusahaan tersebut dibubarkan berdasarkan **Pasal 142 UU** **PT** atau dinyatakan pailit berdasarkan **[UU 37/2004](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20144/undangundang-nomor-37-tahun-2004/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Kepailitan)**? ### **Apakah** **Pemegang Saham** **Termasuk Kreditur Pailit?** Dalam proses kepailitan, seluruh harta pailit dari harta kekayaan perusahaan dinyatakan dalam pengurusan dan pemberesan kurator. Atas seluruh pemberesan harta pailit tersebut, maka pembagian terhadap para kreditur dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 187 UU** **37/2004 _j_****_o_****_._** **[Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt579acc018efc8/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-67-puu-xi-2013/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MK_67_2013)** yang setidak-tidaknya menyimpulkan urutan pembagian harta pailit kepada kreditur sebagai berikut: 1. Upah pokok karyawan yang terutang; 2. Kreditur preferen, dalam hal ini berupa pembayaran atas pajak negara terutang; 3. Kreditur separatis, yaitu kreditur pemegang hak jaminan kebendaan seperti gadai, hak tanggungan, fidusia, dan lain-lain; 4. Kreditur konkuren, yaitu kreditur biasa yang atas hak tagihnya tidak memiliki jaminan apapun. Baca juga: **[Urutan Prioritas Pelunasan Utang dalam Kepailitan](https://www.hukumonline.com/klinik/a/urutan-prioritas-pelunasan-utang-dalam-kepailitan-lt5dca8aad69118?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=urutan_kreditur)** Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa pembagian harta pailit dititikberatkan kepada kreditur yang secara definisi adalah orang yang memiliki piutang yang lahir dari suatu perjanjian atau undang-undang yang kemudian dapat ditagih di muka pengadilan.[\[1\]](#_ftn1) Sehingga, apabila definisi kreditur dihubungkan dengan definisi pemegang saham adalah orang perseorangan atau badan hukum yang telah membeli saham dan mengambil bagian kepemilikan dari perusahaan, maka pemegang saham bukanlah kreditur. ### **Hak Pemegang Saham** **Saat Perusahaan Pailit** Sebelum menjawab pertanyaan Anda terkait hak pemegang saham jika perusahaan jatuh pailit, patut Anda ketahui bahwa sebuah perseroan dapat dibubarkan (likuidasi) karena alasan-alasan tertentu, yang salah satunya adalah karena harta pailit perseroan telah dinyatakan dalam keadaan insolvensi.[\[2\]](#_ftn2) Sebagai informasi, dalam setiap proses likuidasi suatu perseroan selalu diawali dengan asas publisitas dengan melakukan pengumuman melalui koran dan Berita Negara Republik Indonesia.[\[3\]](#_ftn3) Kemudian, merujuk pada **Pasal 149 ayat (1) huruf** **c dan** **d UU** **PT** yang selengkapnya berbunyi: 1. _Kewajiban likuidator dalam melakukan pemberesan harta kekayaan_ _P__erseroan dalam proses likuidasi melipu__t__i pelaksanaan:_ 1. _…_ 2. _…_ 3. **_p_****_embayaran kepada para kreditor_**_;_ 4. **_p_****_embayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham_**_;_ _dan_ 5. _…_ Dari bunyi ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa setelah dilakukannya pembayaran kewajiban kepada seluruh kreditur dan apabila masih terdapat sisa kekayaan hasil likuidasi, sisa tersebut akan dibayarkan kepada pemegang saham. Inilah hak yang didapat oleh pemegang saham jika perusahaan dinyatakan pailit dan berujung pada proses likuidasi. Namun perlu diperhatikan, jika sisa kekayaan hasil likuidasi tersebut telah diberikan kepada pemegang saham dan kemudian didapati masih ada kreditur yang baru mengajukan tagihan, maka pemegang saham wajib untuk mengembalikan sisa kekayaan hasil likuidasi yang sudah diterimanya secara proposional. Lebih lanjut, ketentuan pengembaliam sisa kekayaan hasil likuidasi oleh pemegang saham dapat Anda temukan dalam **Pasal 150 ayat (4) UU PT**: _Dalam hal sisa kekayaan hasil likuidasi telah dibagikan kepada pemegang saham dan terdapat tagihan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **pengadilan negeri** **memerintahkan likuidator untuk menarik kembali sisa kekayaan hasil likuidasi yang telah dibagikan kepada pemegang saham**._ Pasal ini jelas menunjukan penegasan prioritas kreditur sebagai pihak yang didahulukan daripada pemegang saham dalam proses likuidasi. Dengan demikian, hak pemegang saham saat perusahaan dinyatakan pailit dan berujung dilikuidasi adalah mendapatkan pembagian sisa kekayaan hasil likuidasi, namun setelah seluruh tagihan dibayarkan kepada para kreditur terlebih dahulu. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20144/undangundang-nomor-37-tahun-2004/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Kepailitan) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Cipta_Kerja) PUTUSAN ------- [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt579acc018efc8/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-67-puu-xi-2013/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MK_67_2013). * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1 angka 2 [Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20144/undangundang-nomor-37-tahun-2004/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Kepailitan) (“UU 37/2004”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 142 ayat (1) huruf e [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007) (“UU PT”) _jo._ Pasal 178 UU 37/2004 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 147 ayat (1) UU PT Tags ---- [harta pailit](/tag/harta-pailit) [kepailitan](/tag/kepailitan) [kreditur](/tag/kreditur) [pemegang saham](/tag/pemegang-saham) [saham](/tag/saham)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Sertifikat untuk Tanah Milik BersamaSebelum menjawab pertanyaan Anda, terlebih dahulu Kami akan jelaskan definisi dari sertifikat. Berdasarkan Pasal 1 angka 20 PP 24/1997 menyatakan:KLINIK TERKAITCara Mengurus Surat Keterangan Ahli Waris Beserta Contohnya14 Feb 2022Status Rumah yang Dibeli dengan Uang Hasil Menjual Harta Bawaan 20 Sep 2021Cara Membuktikan Kepemilikan Bersama Atas Sebidang Tanah29 Sep 2020Bisakah Tanah Milik Bersama Dijaminkan oleh Satu Orang? 29 Sep 2017Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.Selanjutnya, kami akan menjelaskan bahwa dalam 1 (satu) sertifikat hak milik, dapat dimiliki oleh beberapa orang dan sertifikat hak milik tersebut dapat diterbitkan untuk sejumlah pemegang hak bersama. PP 24/1997 tidak membatasi secara eksplisit terkait berapa jumlah orang yang dapat didaftarkan sebagai pemegang hak. Adapun bunyi Pasal 31 ayat (5) PP 24/1997 yang menerangkan hal ini menyatakan:Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun kepunyaan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterbitkan sertifikat sebanyak jumlah pemegang hak bersama untuk diberikan kepada tiap pemegang hak bersama yang bersangkutan, yang memuat nama serta besarnya bagian masing-masing dari hak bersama tersebut.Dengan demikian, dalam sertifikat hak milik tersebut dicantumkan besarnya bagian masing-masing pihak yang bertujuan agar para pihak dapat dengan mudah melakukan perbuatan hukum mengenai besarnya bagian hak masing-masing.Jika Salah Satu Pemilik Tanah Hak Bersama Meninggal DuniaUntuk menjawab pertanyaan Anda, menurut hemat kami tidak ada ketentuan peraturan yang mengatur secara tegas jika pemegang hak bersama telah meninggal dunia maka hak tersebut akan diberikan kepada pemegang hak lainnya akan tetapi, berdasarkan Pasal 833 KUH Perdata apabila salah satu pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat telah meninggal dunia maka demi hukum ahli waris dengan sendirinya memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si meninggal.Ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 833 KUH Perdata tersebut ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama sekalipun pihak yang namanya tercantum tidak membuat surat ahli waris.[1]Akan tetapi, bilamana baik keluarga sedarah, maupun si yang hidup terlama di antara suami istri tidak ada maka segala harta peninggalan si yang meninggal dikelola oleh Balai Harta Peninggalan berdasarkan Pasal 1126 dan 1127 KUH Perdata atau berdasarkan Pasal 191 KHI penguasaannya diberikan kepada Baitul Mal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum berdasarkan Putusan Pengadilan Agama.Adapun dalam PenjelasanPasal 51 PP 24/1997 dinyatakan;Pada saatnya suatu hak bersama, baik yang diperoleh sebagai warisan maupun sebab lain, perlu dibagi sehingga menjadi hak individu. Untuk itu kesepakatan antara pemegang hak bersama tersebut perlu dituangkan dalam akta PPAT yang akan menjadi dasar bagi pendaftarannya. Dalam pembagian tersebut tidak harus semua pemegang hak bersama memperoleh bagian. Dalam pembagian harta warisan seringkali yang menjadi pemegang hak individu hanya sebagian dari keseluruhan penerima warisan, asalkan hal tersebut disepakati oleh seluruh penerima warisan sebagai pemegang hak Bersama.Dengan demikian hak milik atas tanah yang salah satu pemegang hak dalam sertifikat telah meninggal, maka ahli waris harus menuangkannya dalam Akta PPAT yang akan menjadi dasar bagi ahli waris untuk melakukan pendaftaran tanah tersebut.Namun, dimungkinkan juga jika suatu hak atas tanah yang semula dimiliki secara bersama oleh beberapa orang, dijadikan milik salah satu pemegang hak bersama dalam rangka pembagian hak Bersama. Berdasarkan Pasal 136 Permen Agraria/Kepala BPN 3/1997 permohonan pendaftarannya diajukan oleh pemegang hak tunggal yang bersangkutan atau kuasanya dengan melampirkan:sertifikat hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun bersangkutan;akta PPAT tentang pembagian hak bersama;bukti identitas para pemegang hak bersama;surat kuasa tertulis apabila permohonan pendaftaran tersebut dilakukan bukan oleh pemegang hak yang berkepentingan;bukti pelunasan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997, dalam hal bea tersebut terutang;bukti pelunasan pembayaran PPh sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994.Demikian Jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PerdataKompilasi Hukum IslamPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran TanahPeraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran TanahPeraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran TanahPertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran TanahPeraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah[1] Pasal 832 KUH PerdataTagshak atas tanahharta warisanhukum warisshm

Apabila 1 dari 2 orang yang namanya tertera di SHM telah meninggal, apakah tanah tersebut akan menjadi hak 1 orang? Sementara pihak yg sudah meninggal tidak membuat surat ahli waris.

Apabila salah satu pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat telah meninggal dunia maka demi hukum ahli warisnya dengan sendirinya memperoleh hak milik atas bagian dari pihak yang meninggal tersebut. Lalu, bagaimana jika ternyata tidak ada ahli warisnya? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Cara Mengurus Surat Keterangan Ahli Waris Beserta Contohnya14 Feb 2022Status Rumah yang Dibeli dengan Uang Hasil Menjual Harta Bawaan 20 Sep 2021Cara Membuktikan Kepemilikan Bersama Atas Sebidang Tanah29 Sep 2020Bisakah Tanah Milik Bersama Dijaminkan oleh Satu Orang? 29 Sep 2017Cara Mengurus Surat Keterangan Ahli Waris Beserta Contohnya14 Feb 2022Status Rumah yang Dibeli dengan Uang Hasil Menjual Harta Bawaan 20 Sep 2021Cara Membuktikan Kepemilikan Bersama Atas Sebidang Tanah29 Sep 2020Bisakah Tanah Milik Bersama Dijaminkan oleh Satu Orang? 29 Sep 2017Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 2023Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/salah-satu-pemilik-tanah-hak-bersama-meninggal--bagaimana-status-bagiannya-lt62187fbfaaa86/

Salah Satu Pemilik Tanah Hak Bersama Meninggal, Bagaimana Status Bagiannya?

pages/229/page-1.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### **Sertifikat untuk Tanah Milik Bersama** Sebelum menjawab pertanyaan Anda, terlebih dahulu Kami akan jelaskan definisi dari sertifikat. Berdasarkan **Pasal 1 angka 20** **[PP 24/1997](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/11693/peraturan-pemerintah-nomor-24-tahun-1997/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_24_2007)** menyatakan: ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Cara Mengurus Surat Keterangan Ahli Waris Beserta Contohnya ](/klinik/a/cara-mengurus-surat-keterangan-ahli-waris-beserta-contohnya-lt620a162c10619/)  14 Feb 2022 [ #### Status Rumah yang Dibeli dengan Uang Hasil Menjual Harta Bawaan ](/klinik/a/status-rumah-yang-dibeli-dengan-uang-hasil-menjual-harta-bawaan-lt611e167d75b96/)  20 Sep 2021 [ #### Cara Membuktikan Kepemilikan Bersama Atas Sebidang Tanah ](/klinik/a/cara-membuktikan-kepemilikan-bersama-atas-sebidang-tanah-lt58be28c752bf0/)  29 Sep 2020 [ #### Bisakah Tanah Milik Bersama Dijaminkan oleh Satu Orang? ](/klinik/a/bisakah-tanah-milik-bersama-dijaminkan-oleh-satu-orang-lt525d00355907c/)  29 Sep 2017 [](#!) **_Sertifikat adalah surat tanda bukti hak_** _sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan._ Selanjutnya, kami akan menjelaskan bahwa dalam 1 (satu) sertifikat hak milik, dapat dimiliki oleh beberapa orang dan sertifikat hak milik tersebut dapat diterbitkan untuk sejumlah pemegang hak bersama. PP 24/1997 tidak membatasi secara eksplisit terkait berapa jumlah orang yang dapat didaftarkan sebagai pemegang hak. Adapun bunyi **Pasal 31 ayat (5) PP 24/1997** yang menerangkan hal ini menyatakan: Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) _Mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun kepunyaan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) **dapat diterbitkan sertifikat sebanyak jumlah pemegang hak bersama untuk diberikan kepada tiap pemegang hak bersama yang bersangkutan, yang memuat nama serta besarnya bagian masing-masing dari hak bersama tersebut.**_ Dengan demikian, dalam sertifikat hak milik tersebut dicantumkan besarnya bagian masing-masing pihak yang bertujuan agar para pihak dapat dengan mudah melakukan perbuatan hukum mengenai besarnya bagian hak masing-masing. ### **Jika Salah Satu Pemilik Tanah Hak Bersama Meninggal Dunia** Untuk menjawab pertanyaan Anda, menurut hemat kami tidak ada ketentuan peraturan yang mengatur secara tegas jika pemegang hak bersama telah meninggal dunia maka hak tersebut akan diberikan kepada pemegang hak lainnya akan tetapi, berdasarkan **Pasal 833 [KUH Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata)** apabila salah satu pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat telah meninggal dunia maka **demi hukum ahli waris dengan sendirinya memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si meninggal**. Ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 833 KUH Perdata tersebut ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama sekalipun pihak yang namanya tercantum tidak membuat surat ahli waris.[\[1\]](#_ftn1) Akan tetapi, bilamana baik keluarga sedarah, maupun si yang hidup terlama di antara suami istri tidak ada maka segala harta peninggalan si yang meninggal dikelola oleh Balai Harta Peninggalan berdasarkan **Pasal 1126 dan 1127 KUH Perdata** atau berdasarkan **Pasal 191 [KHI](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/appendices?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KHI)** penguasaannya diberikan kepada Baitul Mal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum berdasarkan Putusan Pengadilan Agama. Adapun dalam **Penjelasan****Pasal 51 PP 24/1997** dinyatakan; _Pada saatnya_ s_uatu hak bersama, baik yang diperoleh sebagai warisan maupun sebab lain, perlu dibagi sehingga menjadi hak individu. Untuk itu **kesepakatan antara pemegang hak bersama tersebut perlu dituangkan dalam akta PPAT yang akan menjadi dasar bagi pendaftarannya**. Dalam pembagian tersebut tidak harus semua pemegang hak bersama memperoleh bagian. Dalam pembagian harta warisan seringkali yang menjadi pemegang hak individu hanya sebagian dari keseluruhan penerima warisan, asalkan hal tersebut disepakati oleh seluruh penerima warisan sebagai pemegang hak Bersama_. Dengan demikian hak milik atas tanah yang salah satu pemegang hak dalam sertifikat telah meninggal, maka ahli waris harus menuangkannya dalam Akta PPAT yang akan menjadi dasar bagi ahli waris untuk melakukan pendaftaran tanah tersebut. Namun, dimungkinkan juga jika suatu hak atas tanah yang semula dimiliki secara bersama oleh beberapa orang, dijadikan milik salah satu pemegang hak bersama dalam rangka pembagian hak Bersama. Berdasarkan **Pasal 136 [Permen Agraria/Kepala BPN 3/1997](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28178/peraturan-menteri-negara-agrariakepala-bpn-nomor-3-tahun-1997/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permen_atr_3/1997) p**ermohonan pendaftarannya diajukan oleh pemegang hak tunggal yang bersangkutan atau kuasanya dengan melampirkan: 1. sertifikat hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun bersangkutan; 2. akta PPAT tentang pembagian hak bersama; 3. bukti identitas para pemegang hak bersama; 4. surat kuasa tertulis apabila permohonan pendaftaran tersebut dilakukan bukan oleh pemegang hak yang berkepentingan; 5. bukti pelunasan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997, dalam hal bea tersebut terutang; 6. bukti pelunasan pembayaran PPh sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994. Demikian Jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata) Kompilasi Hukum Islam [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/appendices?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KHI) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/11693/peraturan-pemerintah-nomor-24-tahun-1997/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_24_2007) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28178/peraturan-menteri-negara-agrariakepala-bpn-nomor-3-tahun-1997/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permen_atr_3/1997) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50ee8759ed89a?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perka_bpn_8_2012) Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5d525a4bda89f?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permen_atr_7_2019) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt61307ee93a3e1?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permen_atr_16_2021) [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 832 KUH Perdata Tags ---- [hak atas tanah](/tag/hak-atas-tanah) [harta warisan](/tag/harta-warisan) [hukum waris](/tag/hukum-waris) [shm](/tag/shm)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Muhammad Yasin, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Selasa, 26 April 2016.KLINIK TERKAITPerkara Pertanahan, Wewenang PTUN atau PN?06 Des 2023Ke Mana Bisa Melakukan Pengujian Peraturan Kebijakan?08 Mar 2022Bisakah Mengeksekusi Aset Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara?23 Jul 2014Apakah Keppres Pemberian Grasi Objek TUN?11 Jun 2012Sebelum menjawab pertanyaan Anda mengenai siapa yang dapat mengajukan gugatan ke PTUN, ada baiknya kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Pengadilan Tata Usaha Negara (“PTUN”).Pengadilan Tata Usaha NegaraPeradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara,[1] yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung.[2]Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Lebih lanjut, sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[3]Adapun gugatan yang dapat diajukan ke PTUN adalah gugatan tata usaha negara. Pasal 1 angka 11UU 51/2009 mendefinisikan gugatan yang diajukan ke PTUN sebagai permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan.Baca juga: Perbedaan Pencabutan dan Pembatalan Keputusan Tata Usaha NegaraSubjek Hukum PTUNBerdasarkan Pasal 1 angka 12 UU 51/2009, disebutkan bawah tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.[4] Pasal 53 ayat (1)UU 9/2004 menambahkan seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan.Orang yang dimaksud dalam rumusan itu adalah seseorang dalam pengertian alami (natuurlijke persoon). Tetapi apa yang dimaksud Badan Hukum Perdata (BHP) masih mengandung persoalan.Menurut Indroharto, persoalan tersebut dapat diatasi jika merujuk ketentuan dalam KUH Perdata. Ia berpendapat yang dimaksud BHP dalam rumusan itu adalah murni badan yang menurut pengertian hukum perdata berstatus sebagai badan hukum seperti CV, PT, Firma, Yayasan, Perkumpulan, Persekutuan Perdata (maatchap) dan lain-lain sepanjang berstatus badan hukum perdata.[5] Dalam perkembangannya, organisasi advokasi lingkungan hidup juga dianggap punya kualitas atau hak sebagai penggugat Keputusan Tata Usaha Negara,[6] namun organisasi tersebut tetap harus punya badan hukum.[7]Terdapat beberapa syarat agar suatu badan dapat disebut sebagai badan hukum, yaitu:[8]Adanya harta kekayaan yang terpisah;Mempunyai tujuan tertentu;Mempunyai kepentingan sendiri; danAdanya organisasi yang teraturPasal 1654 KUH Perdata menyebutkan semua perkumpulan yang sah adalah seperti halnya dengan orang-orang swasta, berkuasa melakukan tindakan-tindakan perdata, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan umum, dalam mana kekuasaan itu telah diubah, dibatasi atau ditundukkan pada cara tertentu. Sesuai amanat Pasal 1653 KUH Perdata, selain perseroan, diakui pula perhimpunan-perhimpunan orang sebagai perkumpulan-perkumpulan, baik perkumpulan-perkumpulan itu diterima sebagai diperbolehkan, atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan.Baca juga: Perbedaan Gugatan Perdata dengan Gugatan TUNSeluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Demikian jawaban kami mengenai siapa yang dapat mengajukan gugatan ke PTUN. Semoga bermanfaat.DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PerdataUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha NegaraUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha NegaraUndang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha NegaraREFERENSIAli Rido. Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf. (Bandung: Alumni), 1986;Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I: Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara. (Jakarta: Sinar Harapan), 2004;Wiyono. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Edisi kedua. (Jakarta: Sinar Grafika), 2009;Zairin Harahap. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Edisi revisi. (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 1997. [1] Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU 9/2004”)[2] Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU PTUN”)[3] Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU 51/2009”)[4] Pasal 1 angka 12 UU 51/2009[5]Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I: Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, (Jakarta: Sinar Harapan, 2004), hal. 117[6]Zairin Harahap, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi revisi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 81[7]R. Wiyono, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 63-64[8]Ali Rido, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf. (Bandung: Alumni, 1986), hal. 50Tagsacara peradilanklinik hukumonlinepengadilan tata usaha negaraptuntata usaha negara

Siapa yang dapat mengajukan gugatan ke PTUN?

Dalam konteks Pengadilan Tata Usaha Negara (“PTUN”), tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Sedangkan penggugatnya adalah seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Perkara Pertanahan, Wewenang PTUN atau PN?06 Des 2023Ke Mana Bisa Melakukan Pengujian Peraturan Kebijakan?08 Mar 2022Bisakah Mengeksekusi Aset Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara?23 Jul 2014Apakah Keppres Pemberian Grasi Objek TUN?11 Jun 2012Perkara Pertanahan, Wewenang PTUN atau PN?06 Des 2023Ke Mana Bisa Melakukan Pengujian Peraturan Kebijakan?08 Mar 2022Bisakah Mengeksekusi Aset Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara?23 Jul 2014Apakah Keppres Pemberian Grasi Objek TUN?11 Jun 20124 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Cara dan Biaya Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara25 Apr 2024Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 20234 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Cara dan Biaya Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara25 Apr 2024Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/subjek-hukum-yang-dapat-menggugat-ke-ptun-lt57183550b88c2/

Subjek Hukum yang Dapat Menggugat ke PTUN

pages/229/page-2.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh [Muhammad Yasin, S.H., M.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/muhammad-yasin--sh--mh-lt4b4589488b718) dan pertama kali dipublikasikan pada Selasa, 26 April 2016.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Perkara Pertanahan, Wewenang PTUN atau PN? ](/klinik/a/perkara-pertanahan--wewenang-ptun-atau-pn-lt608be3152a869/)  06 Des 2023 [ #### Ke Mana Bisa Melakukan Pengujian Peraturan Kebijakan? ](/klinik/a/ke-mana-bisa-melakukan-pengujian-peraturan-kebijakan-lt5f4b669c17662/)  08 Mar 2022 [ #### Bisakah Mengeksekusi Aset Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara? ](/klinik/a/bisakah-mengeksekusi-aset-melalui-pengadilan-tata-usaha-negara-lt52fc436687671/)  23 Jul 2014 [ #### Apakah Keppres Pemberian Grasi Objek TUN? ](/klinik/a/grasi-presiden-lt4fd2756d2c45d/)  11 Jun 2012 [](#!) Sebelum menjawab pertanyaan Anda mengenai siapa yang dapat mengajukan gugatan ke PTUN, ada baiknya kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Pengadilan Tata Usaha Negara (“PTUN”). ### **Pengadilan Tata Usaha Negara** Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara,[\[1\]](#_ftn1) yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung.[\[2\]](#_ftn2) Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Lebih lanjut, sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[\[3\]](#_ftn3) Adapun gugatan yang dapat diajukan ke PTUN adalah gugatan tata usaha negara. **Pasal 1 angka 11****UU 51/2009** mendefinisikan gugatan yang diajukan ke PTUN sebagai permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. **Baca juga: [Perbedaan Pencabutan dan Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara](https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-pencabutan-dan-pembatalan-keputusan-tata-usaha-negara-lt5d042aa150f13?utm_source=website&utm_medium=banner_popup&utm_campaign=)** ### **Subjek Hukum PTUN** Berdasarkan **Pasal 1 angka 12 UU 51/2009**, disebutkan bawah tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.[\[4\]](#_ftn4)  **Pasal 53 ayat (1)****UU 9/2004** menambahkan **seseorang atau badan hukum perdata** yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan. Orang yang dimaksud dalam rumusan itu adalah seseorang dalam pengertian alami (_natuurlijke persoon_). Tetapi apa yang dimaksud Badan Hukum Perdata (BHP) masih mengandung persoalan. Menurut **Indroharto**, persoalan tersebut dapat diatasi jika merujuk ketentuan dalam **[KUH Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata)**. Ia berpendapat yang dimaksud BHP dalam rumusan itu adalah murni badan yang menurut pengertian hukum perdata berstatus sebagai badan hukum seperti CV, PT, Firma, Yayasan, Perkumpulan, Persekutuan Perdata (_maatchap_) dan lain-lain sepanjang berstatus badan hukum perdata.[\[5\]](#_ftn5)  Dalam perkembangannya, organisasi advokasi lingkungan hidup juga dianggap punya kualitas atau hak sebagai penggugat Keputusan Tata Usaha Negara,[\[6\]](#_ftn6) namun organisasi tersebut tetap harus punya badan hukum.[\[7\]](#_ftn7) Terdapat beberapa syarat agar suatu badan dapat disebut sebagai badan hukum, yaitu:[\[8\]](#_ftn8) 1. Adanya harta kekayaan yang terpisah; 2. Mempunyai tujuan tertentu; 3. Mempunyai kepentingan sendiri; dan 4. Adanya organisasi yang teratur **Pasal 1654** **[KUH Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/nprt/686/burgerlijk-wetboek-kitab-undang-undang-hukum-perdata?utm_source=website&utm_medium=banner_inarticle&utm_campaign=)** menyebutkan semua perkumpulan yang sah adalah seperti halnya dengan orang-orang swasta, berkuasa melakukan tindakan-tindakan perdata, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan umum, dalam mana kekuasaan itu telah diubah, dibatasi atau ditundukkan pada cara tertentu.  Sesuai amanat **Pasal 1653** **KUH Perdata**, selain perseroan, diakui pula perhimpunan-perhimpunan orang sebagai perkumpulan-perkumpulan, baik perkumpulan-perkumpulan itu diterima sebagai diperbolehkan, atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan. **Baca juga: [Perbedaan Gugatan Perdata dengan Gugatan TUN](https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-gugatan-perdata-dengan-gugatan-tun-lt59b0ad66be83a?utm_source=website&utm_medium=push_notification&utm_campaign=)** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). Demikian jawaban kami mengenai siapa yang dapat mengajukan gugatan ke PTUN. Semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/nprt/686/burgerlijk-wetboek-kitab-undang-undang-hukum-perdata?utm_source=website&utm_medium=banner_inarticle&utm_campaign=) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2625/undangundang-nomor-5-tahun-1986/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_ptun) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/18360/nprt/537/undangundang-nomor-9-tahun-2004?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_9_2004) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b012b9eee9fb?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_51_2009) REFERENSI --------- 1. Ali Rido. _Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf_. (Bandung: Alumni), 1986; 2. _Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara_, _Buku I: Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara_. (Jakarta: Sinar Harapan), 2004; 3. Wiyono. _Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara_. Edisi kedua. (Jakarta: Sinar Grafika), 2009; 4. Zairin Harahap. _Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara_. Edisi revisi. (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 1997.  [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 4 [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/18360/nprt/537/undangundang-nomor-9-tahun-2004?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_9_2004) (“UU 9/2004”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 5 [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2625/undangundang-nomor-5-tahun-1986/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_ptun) (“UU PTUN”) [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 1 angka 10 [Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b012b9eee9fb?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_51_2009) (“UU 51/2009”) [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 1 angka 12 UU 51/2009 [\[5\]](#_ftnref5)Indroharto, _Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I: Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara_, (Jakarta: Sinar Harapan, 2004), hal. 117 [\[6\]](#_ftnref6)Zairin Harahap, _Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara_, Edisi revisi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 81 [\[7\]](#_ftnref7)R. Wiyono, _Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara_, Edisi kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 63-64 [\[8\]](#_ftnref8)Ali Rido, _Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf_. (Bandung: Alumni, 1986), hal. 50 Tags ---- [acara peradilan](/tag/acara-peradilan) [klinik hukumonline](/tag/klinik-hukumonline) [pengadilan tata usaha negara](/tag/pengadilan-tata-usaha-negara) [ptun](/tag/ptun) [tata usaha negara](/tag/tata-usaha-negara)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITPerbedaan Zakat dan Sedekah03 Apr 2024Perbedaan Zakat Fitrah dan Zakat Mal21 Mar 2024Cara Menghitung Zakat Mal Uang Tabungan04 Jan 2022Tips Memilih LAZ yang Legal dan Terpercaya29 Apr 2021Guna menyederhanakan jawaban, kami akan langsung berfokus pada pertanyaan tentang sumbangan online seperti melalui iklan Instagram sebagaimana Anda sebutkan. Terlebih di bulan Ramadhan ini, banyak akun media sosial yang membuka sumbangan secara online agar bisa menjangkau netizen lebih banyak. Sumbangan OnlineTerkait dengan metode pengumpulan sumbangan online, dalam Pasal 5 ayat (1) PP 29/1980 sejatinya disebutkan: Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Pengumpulan sumbangan dapat diselenggarakan dengan cara:mengadakan pertunjukan; mengadakan bazar; penjualan barang secara lelang; penjualan kartu undangan menghadiri suatu pertunjukan; penjualan perangko amal; pengedaran daftar (les) derma; penjualan kupon-kupon sumbangan; penempatan kotak-kotak sumbangan di tempat-tempat umum; penjualan barang/bahan atau jasa dengan harga atau pembayaran yang melebihi harga yang sebenarnya; pengiriman blangko pos wesel untuk meminta sumbangan; permintaan secara langsung kepada yang bersangkutan tertulis atau lisan. Jika dilihat dalam aturan tersebut, maka pengumpulan sumbangan online tidak termasuk cara pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud di atas. Hal ini dapat dimaklumi karena memang pada saat PP 29/1980 dikeluarkan, media online masih belum demikian lazim digunakan, bahkan kalau pun sudah ada, masih sangat terbatas penggunaannya.Namun, karena sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang lebih baru (mutakhir) yang mengatur, maka kami berpendapat, dapat saja ditafsirkan bahwa permintaan sumbangan itu mirip dengan “penempatan kotak-kotak sumbangan di tempat-tempat umum” atau “pengiriman blangko pos wesel untuk meminta sumbangan” atau “permintaan secara langsung kepada yang bersangkutan tertulis atau lisan”.Artinya, meskipun permintaan sumbangan itu dilakukan secara online, namun esensinya adalah meminta secara tertulis, atau membuat display dalam media (lapak) atau tempat yang dapat dikunjungi orang, atau mengirim link seperti pos wesel untuk diisi oleh yang berminat.Sehingga, ada beberapa persamaan yang memungkinkan untuk dilakukan interpretasi, dan  juga analogi dengan peraturan di atas. Dengan kata lain, permohonan sumbangan online dapat dikatakan boleh, atau tidak dilarang dalam peraturan perundang-undangan.Akan tetapi sebenarnya, dalam Pasal 5 ayat (2) PP 29/1980, terdapat klausul yang menyatakan:Jenis cara pengumpulan sumbangan selain yang tersebut dalam ayat (1), ditetapkan oleh Menteri.Pernyataan ini memberikan kewenangan kepada Menteri, namun karena belum ada ketentuan baru dari Menteri, sumbangan online masih lebih dapat diterima jika menggunakan penafsiran di atas. Perlukah Izin Sumbangan Online untuk Kewajiban Agama?Perlu Anda ketahui pula, bunyi Pasal 2 ayat (2) UU 9/1961 menyebutkan:Pengumpulan uang atau barang yang diwajibkan oleh hukum agama, hukum adat dan adat-istiadat, atau yang diselenggarakan dalam, lingkungan terbatas, tidak memerlukan izin tersebut di atas.Dan lebih jelasnya lagi, Pasal 22 PP 29/1980 dinyatakan:Pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 yang tidak memerlukan izin penyelenggaraan ialah: Untuk melaksanakan kewajiban Hukum Agama; Untuk amal peribadatan yang dilakukan khusus di tempat-tempat ibadat; Untuk menjalankan Hukum Adat atau Adat Kebiasaan; Dalam lingkungan suatu organisasi terhadap anggota-anggotanya.Artinya, permintaan sumbangan untuk kepentingan agama tidak perlu mendapatkan izin. Sehingga, untuk permintaan sumbangan online untuk kewajiban agama seperti yang Anda tanyakan, memang tidak memerlukan izin.Kami pun berpendapat dengan adanya sumbangan online, dapat disimpulkan bahwa media online adalah salah satu bentuk perkembangan media konvensional yang merupakan pengembangan media masa lalu. Tips Menghindari Penipuan Berkedok Sumbangan OnlineSaat ini memang marak terjadi penipuan dengan modus pengumpulan sumbangan online. Penipuan terjadi saat penyelenggara menyalahgunakan sumbangan online mengatasnamakan agama yang sudah terkumpul sekian banyaknya, namun tidak digunakan sebagaimana mestinya.Memang ini sangat rawan terjadi dan sulit ditanggulangi karena mudahnya seseorang membuka sumbangan online di media sosial. Oleh karena itu, kami menyarankan beberapa tindakan atau tips berikut ini agar terhindar dari penipuan berkedok sumbangan online:Jangan gegabah dalam merespons permintaan sumbangan online di sosial media. Sebaiknya, harus dicermati dan ditelusuri profil akun media sosial penyelenggara sumbangan online tersebut.Cermati apakah akun media sosial itu baru dibuat atau sudah lama. Umumnya, akun asli yang aktif menunjukkan jumlah followers yang sebanding dengan jumlah likes atau comments di setiap foto (tidak janggal atau timpang). Anda bisa juga mengukur dari seringnya akun itu berinteraksi dengan followers misalnya dengan membuat posting-an atau story. Sebab, sebuah akun membutuhkan waktu untuk berkembang dan diketahui banyak orang.Cari tahu dan verifikasi terlebih dahulu terkait situs, alamat, dan identitas dari penyelenggara. Pastikan profil penyelenggara tidak fiktif.Cek atau cari tahu orang lain yang sudah pernah memberikan sumbangan. Pastikan cerita, foto, atau video yang ditampilkan untuk mengumpulkan sumbangan itu benar adanya.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau BarangPeraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan SumbanganTagssumbanganwakafzakat

Saya sudah membaca aspek hukum pengumpulan sumbangan dari masyarakat, namun saya tidak menemukan aturan jika sumbangan dilakukan secara online seperti lewat iklan Instagram. Pada bulan puasa ini, tiba-tiba saja muncul banyak sekali iklan sumbangan, dan semuanya mengatasnamakan agama. Seperti sumbangan untuk tanah wakaf, pembelian Al-Qur'an, hingga pembangunan masjid di Palestina. Jika sumbangan-sumbangan tersebut termasuk sumbangan yang tidak memerlukan izin penyelenggaraan, apakah boleh dilakukan secara online lewat sosial media dan artinya target donatur skala nasional? Dan bagaimana saya tahu kalau sumbangan itu bukan kedok penipuan? Adakah aturan yang mengatur pengumpul sumbangan untuk memberikan laporan yang bisa diverifikasi kebenarannya? Terima kasih.  

Di Indonesia, ketentuan pengumpulan dana atau sumbangan online sampai saat ini belum diatur secara tegas. Hal ini dapat dimaklumi karena sampai saat ini peraturan terkait tentang sumbangan terbit di tahun di mana media online masih belum lazim digunakan. Meski demikian, kami berpendapat sumbangan online tidak melanggar hukum. Sebab, esensi sumbangan online sama saja dengan sumbangan yang dilakukan dengan cara konvensional, hanya saja memanfaatkan teknologi internet atau media sosial untuk mempublikasikan dan menjaring netizen lebih luas. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Perbedaan Zakat dan Sedekah03 Apr 2024Perbedaan Zakat Fitrah dan Zakat Mal21 Mar 2024Cara Menghitung Zakat Mal Uang Tabungan04 Jan 2022Tips Memilih LAZ yang Legal dan Terpercaya29 Apr 2021Perbedaan Zakat dan Sedekah03 Apr 2024Perbedaan Zakat Fitrah dan Zakat Mal21 Mar 2024Cara Menghitung Zakat Mal Uang Tabungan04 Jan 2022Tips Memilih LAZ yang Legal dan Terpercaya29 Apr 2021Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank6 Mei 2024Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 2022Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank6 Mei 2024Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/tips-menghindari-penipuan-berkedok-sumbangan-ionline-i-lt6086123b2a619/

Tips Menghindari Penipuan Berkedok Sumbangan Online

pages/229/page-3.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Perbedaan Zakat dan Sedekah ](/klinik/a/perbedaan-zakat-dan-sedekah-lt5fe3233e3908e/)  03 Apr 2024 [ #### Perbedaan Zakat Fitrah dan Zakat Mal ](/klinik/a/perbedaan-zakat-fitrah-dan-zakat-mal-lt5ce24d9e2b8ab/)  21 Mar 2024 [ #### Cara Menghitung Zakat Mal Uang Tabungan ](/klinik/a/cara-menghitung-zakat-mal-uang-tabungan-lt61b5e9e4c7df4/)  04 Jan 2022 [ #### Tips Memilih LAZ yang Legal dan Terpercaya ](/klinik/a/tips-memilih-laz-yang-legal-dan-terpercaya-lt5ea6a72257082/)  29 Apr 2021 [](#!) Guna menyederhanakan jawaban, kami akan langsung berfokus pada pertanyaan tentang sumbangan _online_ seperti melalui iklan Instagram sebagaimana Anda sebutkan. Terlebih di bulan Ramadhan ini, banyak akun media sosial yang membuka sumbangan secara _online_ agar bisa menjangkau netizen lebih banyak. ### **Sumbangan _Online_** Terkait dengan metode pengumpulan sumbangan _online_, dalam **P****asal 5** **ayat (****1****) [PP 29/1980](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/21596/peraturan-pemerintah-nomor-29-tahun-1980/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_29_1980)** sejatinya disebutkan:  Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) _Pengumpulan sumbangan dapat diselenggarakan dengan cara:_ 1. _mengadakan pertunjukan;_ 2. _mengadakan bazar;_ 3. _penjualan barang secara lelang;_ 4. _penjualan kartu undangan menghadiri suatu pertunjukan;_ 5. _penjualan perangko amal;_ 6. _pengedaran daftar (les) derma;_ 7. _penjualan kupon-kupon sumbangan;_ 8. _penempatan kotak-kotak sumbangan di tempat-tempat umum;_ 9. _penjualan barang/bahan atau jasa dengan harga atau pembayaran yang melebihi harga yang sebenarnya;_ 10. _pengiriman blangko pos wesel untuk meminta sumbangan;_ 11. _permintaan secara langsung kepada yang bersangkutan tertulis atau lisan._ Jika dilihat dalam aturan tersebut, maka pengumpulan sumbangan _online_ tidak termasuk cara pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud di atas. Hal ini dapat dimaklumi karena memang pada saat PP 29/1980 dikeluarkan, media _online_ masih belum demikian lazim digunakan, bahkan kalau pun sudah ada, masih sangat terbatas penggunaannya. Namun, karena sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang lebih baru (mutakhir) yang mengatur, maka kami berpendapat, dapat saja ditafsirkan bahwa permintaan sumbangan itu mirip dengan “penempatan kotak-kotak sumbangan di tempat-tempat umum” atau “pengiriman blangko pos wesel untuk meminta sumbangan” atau “permintaan secara langsung kepada yang bersangkutan tertulis atau lisan”. Artinya, meskipun permintaan sumbangan itu dilakukan secara _online_, namun esensinya adalah meminta secara tertulis, atau membuat _display_ dalam media (lapak) atau tempat yang dapat dikunjungi orang, atau mengirim _link_ seperti pos wesel untuk diisi oleh yang berminat. Sehingga, ada beberapa persamaan yang memungkinkan untuk dilakukan interpretasi, dan  juga analogi dengan peraturan di atas. Dengan kata lain, permohonan sumbangan _online_ dapat dikatakan boleh, atau tidak dilarang dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi sebenarnya, dalam **P****asal** **5** **ayat** **(****2****) PP 29/1980**, terdapat klausul yang menyatakan: _Jenis cara pengumpulan sumbangan selain yang tersebut dalam ayat (1), ditetapkan oleh Menteri._ Pernyataan ini memberikan kewenangan kepada Menteri, namun karena belum ada ketentuan baru dari Menteri, sumbangan _online_ masih lebih dapat diterima jika menggunakan penafsiran di atas. ### **Perlukah Izin Sumbangan _Online_ untuk Kewajiban Agama?** Perlu Anda ketahui pula, bunyi **P****asal 2** **ayat** **(****2****) [UU 9/1961](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26333/undangundang-nomor-9-tahun-1961/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_9_1961)** menyebutkan: _Pengumpulan uang atau barang yang diwajibkan oleh **hukum agama**, hukum adat dan adat-istiadat, atau yang diselenggarakan dalam, lingkungan terbatas, **tidak memerlukan izin** tersebut di_ _atas._ Dan lebih jelasnya lagi, **P****asal 22** **PP 29/1980** dinyatakan: _Pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 yang **tidak memerlukan izin penyelenggaraan** ialah:_ 1. **_Untuk melaksanakan kewajiban Hukum Agama_**_;_ 2. _Untuk amal peribadatan yang dilakukan khusus di tempat-tempat ibadat;_ 3. _Untuk menjalankan Hukum Adat atau Adat Kebiasaan;_ 4. _Dalam lingkungan suatu organisasi terhadap anggota-anggotanya._ Artinya, permintaan sumbangan untuk kepentingan agama tidak perlu mendapatkan izin. Sehingga, untuk permintaan sumbangan _online_ untuk kewajiban agama seperti yang Anda tanyakan, memang tidak memerlukan izin. Kami pun berpendapat dengan adanya sumbangan _online_, dapat disimpulkan bahwa media _online_ adalah salah satu bentuk perkembangan media konvensional yang merupakan pengembangan media masa lalu. ### **Tips Menghindari** **Penipuan** **Berkedok** **Sumbangan _Online_** Saat ini memang marak terjadi penipuan dengan modus pengumpulan sumbangan _online_. Penipuan terjadi saat penyelenggara menyalahgunakan sumbangan _online_ mengatasnamakan agama yang sudah terkumpul sekian banyaknya, namun tidak digunakan sebagaimana mestinya. Memang ini sangat rawan terjadi dan sulit ditanggulangi karena mudahnya seseorang membuka sumbangan _online_ di media sosial. Oleh karena itu, kami menyarankan beberapa tindakan atau tips berikut ini agar terhindar dari penipuan berkedok sumbangan _online_: 1. Jangan gegabah dalam merespons permintaan sumbangan _online_ di sosial media. Sebaiknya, harus dicermati dan ditelusuri profil akun media sosial penyelenggara sumbangan _online_ tersebut. 2. Cermati apakah akun media sosial itu baru dibuat atau sudah lama. Umumnya, akun asli yang aktif menunjukkan jumlah _followers_ yang sebanding dengan jumlah _likes_ atau _comments_ di setiap foto (tidak janggal atau timpang). Anda bisa juga mengukur dari seringnya akun itu berinteraksi dengan _followers_ misalnya dengan membuat _posting_\-an atau _story_. Sebab, sebuah akun membutuhkan waktu untuk berkembang dan diketahui banyak orang. 3. Cari tahu dan verifikasi terlebih dahulu terkait situs, alamat, dan identitas dari penyelenggara. Pastikan profil penyelenggara tidak fiktif. 4. Cek atau cari tahu orang lain yang sudah pernah memberikan sumbangan. Pastikan cerita, foto, atau video yang ditampilkan untuk mengumpulkan sumbangan itu benar adanya. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26333/undangundang-nomor-9-tahun-1961/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_9_1961) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/21596/peraturan-pemerintah-nomor-29-tahun-1980/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_29_1980) Tags ---- [sumbangan](/tag/sumbangan) [wakaf](/tag/wakaf) [zakat](/tag/zakat)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. Dividen FinalKLINIK TERKAITYang Harus Diperhatikan Jika Perusahaan Ingin Memberikan Corporate Guarantee08 Mei 2023Penerapan Doktrin Business Judgment Rule di Indonesia13 Apr 2022Arti Buyback Saham PT dan Fungsinya07 Apr 2022Landasan Hukum Berdirinya Koperasi di Indonesia17 Feb 2022Disarikan dari Perbedaan Dividen Final dengan Dividen Interim yang mengutip pendapat Yahya Harahap, yang dimaksud dengan dividen final adalah pembagian keuntungan perseroan kepada pemegang saham yang telah diputuskan dan ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), untuk satu tahun buku tertentu. Ketentuan tentang dividen final merujuk pada Pasal 71 ayat (2) dan (3) UU PT:Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Penggunaan laba bersih untuk dibagikan sebagai dividen tersebut didasarkan atas oleh keputusan RUPS.[1]Berkaitan dengan pertanyaan Anda, karena dividen final mensyaratkan adanya keputusan RUPS, maka laporan keuangan yang digunakan tentunya merupakan laporan yang dapat diterima dan disahkan oleh RUPS.  Untuk perusahaan yang wajib diaudit oleh akuntan publik, laporan keuangan yang disahkan oleh RUPS adalah laporan yang telah diserahkan kepada akuntan publik untuk diaudit. Jika tidak, maka laporan keuangan tidak dapat disahkan oleh RUPS.[2] Maka tidak dimungkinkan bagi perusahaan Anda untuk membagikan dividen final pada tahap 1 (bulan April 2022) hanya berdasarkan laporan keuangan internal yang ditetapkan RUPS tanpa adanya audit oleh akuntan publik, karena syarat pengesahan laporan keuangan oleh RUPS bagi perusahaan Anda adalah adanya audit oleh akuntan publik.  Dividen InterimLalu, mungkinkah pembagian dividen tahap 1 tersebut dijadikan dividen interim?Menurut Yahya Harahap dalam buku Hukum Perseroan Terbatas, dividen interim adalah dividen sementara yang dinyatakan dan dibayarkan sebelum laba tahunan perseroan ditetapkan oleh RUPS (hal. 293).Ketentuan yang mengatur perihal dividen interim ini adalah Pasal 72 UU PT yang selengkapnya berbunyi:Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan.Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib.Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan.Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3).Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan.Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (5).Pasal di atas menjelaskan hal-hal yang harus dipenuhi perusahaan untuk dapat membagikan dividen interim. Sebagaimana telah ditegaskan dalam ketentuan di atas, pembagian dividen interim dapat dilakukan sebelum tahun buku perseroan berakhir asalkan Anggaran Dasar perseroan telah mengaturnya. Selain itu, berbeda dengan dividen final yang memerlukan keputusan RUPS, dividen interim ditetapkan hanya berdasarkan keputusan Direksi setelah disetujui Dewan Komisaris.Menurut Yahya Harahap, biasanya pembayaran dividen interim dilakukan secara berkala seperti pertriwulan selama tahun berjalan. Dalam praktiknya, laporan keuangan yang bisa digunakan oleh perusahaan sebagai dasar untuk pembagian dividen interim salah satunya adalah laporan keuangan interim triwulanan.[3]Menjawab pertanyaan Anda, jika merujuk ketentuan UU PT dan praktik yang kami jelaskan, aspek hukum yang perlu Anda perhatikan jika pembagian dividen tahap 1 akan dilakukan dengan dividen interim adalah waktu pembagian dividen tersebut. UU PT secara eksplisit menyatakan bahwa dividen interim dibagikan sebelum tahun buku perseroan berakhir. Sedangkan, dalam kasus Anda pembagian dividen tahap 1 pada April 2022 tersebut adalah setelah tahun buku perseroan berakhir, sehingga waktu pembagian dividen interim tersebut tidak sesuai dengan yang diatur dalam UU PT.Sehingga, kesimpulannya, menurut hemat kami kedua skenario pembagian dividen tahap 1 yang Anda sampaikan dalam pertanyaan berpotensi melanggar ketentuan UU PT. Perusahaan Anda tidak dapat membagian dividen final jika laporan keuangan tidak diaudit oleh akuntan publik, dan pembagian dividen interim setelah berakhirnya tahun buku perseroan tidak sesuai dengan bunyi Pasal 72 ayat (1) UU PT.Oleh karenanya, alternatif yang dapat dilakukan adalah dengan cara mengundur tanggal pembagian dividen tahap 1 hingga selesainya hasil audit laporan keuangan tahunan dan menjadikannya dividen final, dengan catatan jika dilaksanakan misalnya di bulan Mei 2022, maka perusahaan Anda perlu mengadakan RUPS lebih cepat dari jadwal RUPS tahunan yang Anda sebutkan.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan TerbatasUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta KerjaSurat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00077/BEI/09-2021 tentang Perubahan Ketentuan Pelaksanaan Pembagian Dividen Saham, Pembagian Saham Bonus, dan Pembagian Dividen Interim REFERENSIM. Yahya Harahap. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.[1] Pasal 71 ayat (1) UU PT[2] Pasal 68 ayat (1), (2), dan (3) UU PT[3] Angka 2 huruf e Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00077/BEI/09-2021 tentang Perubahan Ketentuan Pelaksanaan Pembagian Dividen Saham, Pembagian Saham Bonus, dan Pembagian Dividen InterimTagsperseroan terbatasuu perseroan terbatas

Saya ingin bertanya untuk Klinik Hukumonline. Saya sedang mempelajari mengenai dividen interim dan dividen final, dan salah satunya pada artikel Hukumonline berjudul Perbedaan Dividen Final dengan Dividen Interim. Dari Artikel tersebut saya ingin dapat penjelasan aplikasinya di tempat saya. Tahun kami buku berakhir pada bulan Maret (FY = April – Maret) dan kami bermaksud membagikan dividen dalam 2 tahap: tahap 1 pada bulan April (setelah tahun buku berakhir). tahap 2 pada bulan September (setelah RUPS Tahunan). Perusahaan kami termasuk yang wajib untuk diaudit berdasarkan UU PT. Untuk pembagian dividen tahap 1, laporan keuangan (Audit) yang terbit baru sampai kuartal ketiga (April – Desember 2021), sedangkan untuk bulan Januari – Maret 2022 belum terbit. Sehingga acuan menghitung laba bersih tahun buku tersebut adalah dari pembukuan internal perusahaan. Yang ingin ditanyakan, dalam keadaan tersebut apakah pembagian dividen tahap 1 menggunakan skema dividen interim (sedangkan dibayar setelah tahun buku berakhir) atau bisa menggunakan dividen final (diputuskan RUPS berdasarkan laporan keuangan internal)? Demikian, kami mohon penjelasan dari tim Klinik Hukumonline.

Menurut hemat kami kedua skenario pembagian dividen tahap 1 yang Anda sampaikan dalam pertanyaan berpotensi melanggar ketentuan UU PT. Perusahaan Anda tidak dapat membagian dividen final jika laporan keuangan tidak diaudit oleh akuntan publik, dan pembagian dividen interim setelah berakhirnya tahun buku perseroan tidak sesuai dengan bunyi Pasal 72 ayat (1) UU PT. Lalu, apa alternatif yang dimungkinkan secara hukum? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Yang Harus Diperhatikan Jika Perusahaan Ingin Memberikan Corporate Guarantee08 Mei 2023Penerapan Doktrin Business Judgment Rule di Indonesia13 Apr 2022Arti Buyback Saham PT dan Fungsinya07 Apr 2022Landasan Hukum Berdirinya Koperasi di Indonesia17 Feb 2022Yang Harus Diperhatikan Jika Perusahaan Ingin Memberikan Corporate Guarantee08 Mei 2023Penerapan Doktrin Business Judgment Rule di Indonesia13 Apr 2022Arti Buyback Saham PT dan Fungsinya07 Apr 2022Landasan Hukum Berdirinya Koperasi di Indonesia17 Feb 2022Cara Mengurus Surat Cerai dan Langkah Mengajukan Gugatannya22 Jun 2023Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 20224 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Cara Mengurus Surat Cerai dan Langkah Mengajukan Gugatannya22 Jun 2023Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 20224 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-pembagian-dividen-interim-dan-dividen-final-pt-lt625d0c4b82ae1/

Cara Pembagian Dividen Interim dan Dividen Final PT

pages/229/page-4.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### **Dividen Final** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Yang Harus Diperhatikan Jika Perusahaan Ingin Memberikan Corporate Guarantee ](/klinik/a/yang-harus-diperhatikan-jika-perusahaan-ingin-memberikan-corporate-guarantee-lt50b2e7638f45b/)  08 Mei 2023 [ #### Penerapan Doktrin _Business Judgment Rule_ di Indonesia ](/klinik/a/penerapan-doktrin-ibusiness-judgment-rule-i-di-indonesia-lt62565dbe855a0/)  13 Apr 2022 [ #### Arti _Buyback_ Saham PT dan Fungsinya ](/klinik/a/arti-ibuyback-i-saham-lt5fd9ecdf8061c/)  07 Apr 2022 [ #### Landasan Hukum Berdirinya Koperasi di Indonesia ](/klinik/a/landasan-hukum-berdirinya-koperasi-di-indonesia-lt588b7977bea70/)  17 Feb 2022 [](#!) Disarikan dari [**Perbedaan Dividen Final dengan Dividen Interim**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-dividen-final-dengan-dividen-interim-cl1949?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=dividen_interim) yang mengutip pendapat **Yahya Harahap**, yang dimaksud dengan **dividen final** adalah pembagian keuntungan perseroan kepada pemegang saham **yang telah diputuskan dan ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**, untuk satu tahun buku tertentu. Ketentuan tentang dividen final merujuk pada **Pasal 71 ayat (2) dan (3)** [**UU PT**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_pt): 2. _Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) **dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen**, kecuali ditentukan lain dalam RUPS._ 3. _Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif._ Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Penggunaan laba bersih untuk dibagikan sebagai dividen tersebut didasarkan atas oleh keputusan RUPS.[\[1\]](#_ftn1) Berkaitan dengan pertanyaan Anda, karena dividen final mensyaratkan adanya keputusan RUPS, maka laporan keuangan yang digunakan tentunya merupakan laporan yang dapat diterima dan disahkan oleh RUPS.  Untuk perusahaan yang wajib diaudit oleh akuntan publik, laporan keuangan yang disahkan oleh RUPS adalah laporan yang telah diserahkan kepada akuntan publik untuk diaudit. Jika tidak, maka laporan keuangan **tidak dapat disahkan oleh RUPS**.[\[2\]](#_ftn2) Maka **tidak dimungkinkan bagi perusahaan Anda untuk membagikan dividen final pada tahap 1 (bulan April 2022) hanya berdasarkan laporan keuangan internal yang ditetapkan RUPS tanpa adanya audit oleh akuntan publik**, karena syarat pengesahan laporan keuangan oleh RUPS bagi perusahaan Anda adalah adanya audit oleh akuntan publik. ### **Dividen Interim** Lalu, mungkinkah pembagian dividen tahap 1 tersebut dijadikan dividen interim? Menurut Yahya Harahap dalam buku _Hukum Perseroan Terbatas_, **dividen interim** adalah dividen sementara yang dinyatakan dan dibayarkan **sebelum laba tahunan perseroan ditetapkan oleh RUPS** (hal. 293). Ketentuan yang mengatur perihal dividen interim ini adalah **Pasal 72 UU PT** yang selengkapnya berbunyi: 1. _Perseroan dapat membagikan dividen interim **sebelum tahun buku Perseroan berakhir** sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan._ 2. _Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib._ 3. _Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan._ 4. _Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3)._ 5. _Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan._ 6. _Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (5)._ Pasal di atas menjelaskan hal-hal yang harus dipenuhi perusahaan untuk dapat membagikan dividen interim. Sebagaimana telah ditegaskan dalam ketentuan di atas, pembagian dividen interim **dapat dilakukan sebelum tahun buku perseroan berakhir asalkan Anggaran Dasar perseroan telah mengaturnya**. Selain itu, berbeda dengan dividen final yang memerlukan keputusan RUPS, dividen interim ditetapkan hanya berdasarkan keputusan Direksi setelah disetujui Dewan Komisaris. Menurut Yahya Harahap, biasanya pembayaran dividen interim dilakukan secara berkala seperti pertriwulan selama tahun berjalan. Dalam praktiknya, laporan keuangan yang bisa digunakan oleh perusahaan sebagai dasar untuk pembagian dividen interim salah satunya adalah laporan keuangan interim triwulanan.[\[3\]](#_ftn3) Menjawab pertanyaan Anda, jika merujuk ketentuan UU PT dan praktik yang kami jelaskan, aspek hukum yang perlu Anda perhatikan jika pembagian dividen tahap 1 akan dilakukan dengan dividen interim adalah waktu pembagian dividen tersebut. UU PT secara eksplisit menyatakan bahwa dividen interim dibagikan **sebelum tahun buku perseroan berakhir**. Sedangkan, dalam kasus Anda pembagian dividen tahap 1 pada April 2022 tersebut adalah setelah tahun buku perseroan berakhir, sehingga waktu pembagian dividen interim tersebut tidak sesuai dengan yang diatur dalam UU PT. Sehingga, kesimpulannya, menurut hemat kami kedua skenario pembagian dividen tahap 1 yang Anda sampaikan dalam pertanyaan berpotensi melanggar ketentuan UU PT. Perusahaan Anda tidak dapat membagian dividen final jika laporan keuangan tidak diaudit oleh akuntan publik, dan pembagian dividen interim setelah berakhirnya tahun buku perseroan tidak sesuai dengan bunyi **Pasal 72 ayat (1) UU PT**. Oleh karenanya, alternatif yang dapat dilakukan adalah dengan cara mengundur tanggal pembagian dividen tahap 1 hingga selesainya hasil audit laporan keuangan tahunan dan menjadikannya dividen final, dengan catatan jika dilaksanakan misalnya di bulan Mei 2022, maka perusahaan Anda perlu mengadakan RUPS lebih cepat dari jadwal RUPS tahunan yang Anda sebutkan. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_pt) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Cipta_Kerja) Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00077/BEI/09-2021 tentang Perubahan Ketentuan Pelaksanaan Pembagian Dividen Saham, Pembagian Saham Bonus, dan Pembagian Dividen Interim [](https://www.idx.co.id/media/10216/sk_perubahan_ketentuan_pelaksanaan_pembagian_dividen_saham_-saham_bonus_dividen_interim.pdf) REFERENSI --------- M. Yahya Harahap. _Hukum Perseroan Terbatas_. Jakarta: Sinar Grafika, 2016. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 71 ayat (1) UU PT [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 68 ayat (1), (2), dan (3) UU PT [\[3\]](#_ftnref3) Angka 2 huruf e [Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00077/BEI/09-2021 tentang Perubahan Ketentuan Pelaksanaan Pembagian Dividen Saham, Pembagian Saham Bonus, dan Pembagian Dividen Interim](https://www.idx.co.id/media/10216/sk_perubahan_ketentuan_pelaksanaan_pembagian_dividen_saham_-saham_bonus_dividen_interim.pdf) Tags ---- [perseroan terbatas](/tag/perseroan-terbatas) [uu perseroan terbatas](/tag/uu-perseroan-terbatas)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Tes Urine dalam Tindak Pidana NarkotikaMerujuk pada pertanyaan Anda, kami berasumsi permasalahan yang Anda tanyakan berkaitan dengan wewenang Polri untuk membawa pecandu narkotika atau korban penyalahguna narkotika ke tempat rehabilitasi ketika hasil tes urine positif mengandung zat adiktif yang ada di dalam kandungan narkotika.KLINIK TERKAITWNI Pakai Ganja di Luar Negeri, Bisakah Dipidana?30 Des 2021Batas Waktu Penahanan Tersangka Kasus Narkotika di BNN26 Agt 2016Tata Cara Pengajuan Permohonan Rehabilitasi Narkotika04 Nov 2015Tanggung Jawab Pengusaha Tempat Hiburan atas Peredaran Gelap Narkotika17 Feb 2015Pada dasarnya, ketentuan mengenai tindak pidana narkotika saat ini diatur di dalam UU Narkotika.Penyalahguna narkotika sendiri diperiksa dan diadili dengan berdasarkan kepada sistem peradilan pidana di Indonesia untuk membuktikan kesalahannya dan akan berakhir pada putusan akhir pengadilan.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Adapun beberapa tahapan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang diatur di dalam KUHAP terdiri dari :Penyelidikan;Penyidikan;Penuntutan;Pemeriksaan di sidang pengadilan.Sebagai tindakan pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Indonesia, maka diaturlah ketentuan mengenai Badan Narkotika Nasional (BNN) yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana narkotika.[1]Lebih lanjut lagi ditegaskan bahwa dalam menjalankan penyidikan, penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki kewenangan antara lain untuk melakukan penggeledahan dan melakukan melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya.[2]Di dalam Penjelasan Pasal 75 huruf l UU Narkotika dijelaskan bahwa tes urine, tes darah, tes rambut, dan tes bagian tubuh lainnya dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membuktikan ada tidaknya narkotika di dalam tubuh satu orang atau beberapa orang.Kapan Tersangka Ditempatkan di Lembaga Rehabilitasi?Pada dasarnya tes urine berkaitan dengan proses penyidikan berdasarkan bunyi Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah:Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;Dalam hal ini, hasil tes urine dapat menjadi bukti permulaan untuk menduga adanya tindakan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh seseorang.Baca juga: Penangkapan Berdasarkan Hasil Tes UrineHasil tes urine memang bukan merupakan satu-satunya bukti untuk dilaksanakannya rehabilitasi terhadap seorang pecandu narkotika ataupun korban penyalahguna narkotika. Penempatan tersangka pecandu narkotika ataupun korban penyalahguna narkotika pada tahap penyidikan dalam lembaga rehabilitasi merupakan kewenangan penyidik. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 19 Perka BNN 11/2014, yang menyatakan:Penempatan dalam lembaga rehabilitasi merupakan kewenangan penyidik setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu.Penempatan ke dalam lembaga rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik ke dalam lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah, dengan dilengkapi Berita Acara Penempatan di lembaga rehabilitasi.Lebih lanjut, Pasal 4 ayat (1) dan (2) Perka BNN 11/2014 menyatakan bahwa:Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka penyalahgunaan Narkotika yang ditangkap dan tertangkap tangan tanpa barang bukti Narkotika dan terbukti positif menggunakan Narkotika sesuai dengan hasil tes urine, darah, dan /atau rambut, ditempatkan di lembaga rehabilitasi yang dikelola oleh pemerintah setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan telah dilengkapi dengan rekomendasi hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu.Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka yang ditangkap atau tertangkap tangan dan terdapat barang bukti dengan jumlah tertentu serta terbukti positif memakai Narkotika sesuai hasil tes urine, darah, rambut dan/atau DNA, selama proses peradilannya berlangsung dalam jangka waktu tertentu dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi yang dikelola oleh pemerintah, setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Polri dan/atau Penyidik BNN dan telah dilengkapi dengan rekomendasi hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu.Berkenaan dengan tindakan rehabilitasi tersebut, sebagaimana dimuat di dalam ketentuan Pasal 54 UUNarkotika, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi yang dibagi menjadi 2 jenis yakni rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.[3] Sedangkan rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial di dalam kehidupan bermasyarakat.[4]Jadi, menjawab pertanyaan Anda, mengenai kewenangan penyidik polisi membawa pecandu narkotika ataupun korban penyalahgunaan narkotika ke lembaga rehabilitasi hanya dengan hasil tes urine tentu saja hal tersebut dapat dilakukan, baik di tingkat penyidikan maupun pada proses peradilan selama berlandaskan dengan ketentuan perundang-undangan yang telah diuraikan di atas.Namun demikian, penyalahguna narkotika tetap harus dibuktikan kesalahannya melalui proses peradilan sebagaimana ketentuan undang-undang yang berlaku. Hal tersebut secara terang dan tegas diungkapkan di dalam Pasal 73 UUNarkotika, yang menyatakan bahwa:Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.Dasar Hukum :Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.[1] Pasal 71 UU Narkotika[2] Pasal 75 huruf e dan l UU Narkotika[3] Pasal 1 angka 16 UU Narkotika[4] Pasal 1 angka 17 UU NarkotikaTagshukum pidananarkobanarkotikarehabilitasi

Apa hanya dengan hasil tes urine polisi berwenang bawa kita ke tempat rehabilitasi?

Penyidik dalam perkara narkotika dapat membawa seorang pecandu ataupun korban penyalahguna narkotika yang terbukti positif menggunakan narkotika sesuai dengan hasil tes urine ke lembaga rehabilitasi atas rekomendasi asesmen dari Tim Asesmen Terpadu. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. WNI Pakai Ganja di Luar Negeri, Bisakah Dipidana?30 Des 2021Batas Waktu Penahanan Tersangka Kasus Narkotika di BNN26 Agt 2016Tata Cara Pengajuan Permohonan Rehabilitasi Narkotika04 Nov 2015Tanggung Jawab Pengusaha Tempat Hiburan atas Peredaran Gelap Narkotika17 Feb 2015WNI Pakai Ganja di Luar Negeri, Bisakah Dipidana?30 Des 2021Batas Waktu Penahanan Tersangka Kasus Narkotika di BNN26 Agt 2016Tata Cara Pengajuan Permohonan Rehabilitasi Narkotika04 Nov 2015Tanggung Jawab Pengusaha Tempat Hiburan atas Peredaran Gelap Narkotika17 Feb 2015Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank6 Mei 2024Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank6 Mei 2024Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-penyidik-bawa-tersangka-ke-lembaga-rehabilitasi-hanya-berdasarkan-hasil-tes-urine-lt61f15637841a3/

Bisakah Penyidik Bawa Tersangka ke Lembaga Rehabilitasi Hanya Berdasarkan Hasil Tes Urine?

pages/229/page-5.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### **Tes Urine dalam Tindak Pidana Narkotika** Merujuk pada pertanyaan Anda, kami berasumsi permasalahan yang Anda tanyakan berkaitan dengan wewenang Polri untuk membawa pecandu narkotika atau korban penyalahguna narkotika ke tempat rehabilitasi ketika hasil tes urine positif mengandung zat adiktif yang ada di dalam kandungan narkotika. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### WNI Pakai Ganja di Luar Negeri, Bisakah Dipidana? ](/klinik/a/wni-pakai-ganja-di-luar-negeri--bisakah-dipidana-lt619cd18209ea2/)  30 Des 2021 [ #### Batas Waktu Penahanan Tersangka Kasus Narkotika di BNN ](/klinik/a/batas-waktu-penahanan-tersangka-kasus-narkotika-di-bnn-lt565fa76fbba34/)  26 Agt 2016 [ #### Tata Cara Pengajuan Permohonan Rehabilitasi Narkotika ](/klinik/a/tata-cara-pengajuan-permohonan-rehabilitasi-narkotika-lt560211ea73636/)  04 Nov 2015 [ #### Tanggung Jawab Pengusaha Tempat Hiburan atas Peredaran Gelap Narkotika ](/klinik/a/tanggung-jawab-pengusaha-tempat-hiburan-atas-peredaran-gelap-narkotika-lt54e0973ae9098/)  17 Feb 2015 [](#!) Pada dasarnya, ketentuan mengenai tindak pidana narkotika saat ini diatur di dalam **[UU Narkotika](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4af3b7f6cf607/undangundang-nomor-35-tahun-2009?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_narkotika)**. Penyalahguna narkotika sendiri diperiksa dan diadili dengan berdasarkan kepada sistem peradilan pidana di Indonesia untuk membuktikan kesalahannya dan akan berakhir pada putusan akhir pengadilan. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Adapun beberapa tahapan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang diatur di dalam **[KUHAP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHAP)** terdiri dari : 1. Penyelidikan; 2. Penyidikan; 3. Penuntutan; 4. Pemeriksaan di sidang pengadilan. Sebagai tindakan pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Indonesia, maka diaturlah ketentuan mengenai Badan Narkotika Nasional (BNN) yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana narkotika.[\[1\]](#_ftn1) Lebih lanjut lagi ditegaskan bahwa dalam menjalankan penyidikan, penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki kewenangan antara lain untuk melakukan penggeledahan dan melakukan melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya.[\[2\]](#_ftn2) Di dalam **P****enjelasan Pasal 75 huruf l** **UU Narkotika** dijelaskan bahwa tes urine, tes darah, tes rambut, dan tes bagian tubuh lainnya dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membuktikan ada tidaknya narkotika di dalam tubuh satu orang atau beberapa orang. ### **Kapan Tersangka Ditempatkan di Lembaga Rehabilitasi?** Pada dasarnya tes urine berkaitan dengan proses penyidikan berdasarkan bunyi **Pasal 1 angka 2** **KUHAP** adalah: _Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya__;_ Dalam hal ini, hasil tes urine dapat menjadi bukti permulaan untuk menduga adanya tindakan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh seseorang. **Baca juga: [Penangkapan Berdasarkan Hasil Tes Urine](https://www.hukumonline.com/klinik/a/penangkapan-berdasarkan-hasil-tes-urine-lt54eeb646ce746?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=penangkapan_tes_urine)** Hasil tes urine memang bukan merupakan satu-satunya bukti untuk dilaksanakannya rehabilitasi terhadap seorang pecandu narkotika ataupun korban penyalahguna narkotika. Penempatan tersangka pecandu narkotika ataupun korban penyalahguna narkotika pada tahap penyidikan dalam lembaga rehabilitasi merupakan kewenangan penyidik. Hal tersebut diatur di dalam **Pasal 19 Perka BNN 11/2014**, yang menyatakan: 1. _Penempatan dalam lembaga rehabilitasi merupakan kewenangan penyidik setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu._ 2. _Penempatan ke dalam lembaga rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik ke dalam lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah, dengan dilengkapi Berita Acara Penempatan di lembaga rehabilitasi._ Lebih lanjut, **Pasal 4 ayat (1) dan (2) [Perka BNN 11/2014](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6188c196da8d4/peraturan-kepala-badan-narkotika-nasional-nomor-11-tahun-2014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perka_bnn_11_2014)** menyatakan bahwa: 1. _Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka penyalahgunaan Narkotika yang ditangkap dan tertangkap tangan tanpa barang bukti Narkotika dan terbukti positif menggunakan Narkotika sesuai dengan hasil tes urine, darah, dan /atau rambut, **ditempatkan di lembaga rehabilitasi yang dikelola oleh pemerintah**_ _setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan telah dilengkapi dengan **rekomendasi hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu**._ 2. _Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka yang ditangkap atau tertangkap tangan dan terdapat barang bukti dengan jumlah tertentu serta terbukti positif memakai Narkotika sesuai hasil tes urine, darah, rambut dan/atau DNA,_ **_selama proses peradilannya berlangsung dalam jangka waktu tertentu dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi yang dikelola oleh pemerintah,_** _setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Polri dan/atau Penyidik BNN dan telah dilengkapi dengan **rekomendasi hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu**._ Berkenaan dengan tindakan rehabilitasi tersebut, sebagaimana dimuat di dalam ketentuan **Pasal 54** **UU****Narkotika**, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi yang dibagi menjadi 2 jenis yakni rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. **Rehabilitasi medis** adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.[\[3\]](#_ftn3) Sedangkan **rehabilitasi sosial** adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial di dalam kehidupan bermasyarakat.[\[4\]](#_ftn4) Jadi, menjawab pertanyaan Anda, mengenai kewenangan penyidik polisi membawa pecandu narkotika ataupun korban penyalahgunaan narkotika ke lembaga rehabilitasi hanya dengan hasil tes urine tentu saja **hal tersebut dapat dilakukan**, baik di tingkat penyidikan maupun pada proses peradilan selama berlandaskan dengan ketentuan perundang-undangan yang telah diuraikan di atas. Namun demikian, penyalahguna narkotika **tetap** **harus** **dibuktikan kesalahannya melalui** **proses peradilan** sebagaimana ketentuan undang-undang yang berlaku. Hal tersebut secara terang dan tegas diungkapkan di dalam **Pasal 73** **UU****Narkotika**, yang menyatakan bahwa: _P__enyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini__._ Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum : 1. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHAP); 2. [Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4af3b7f6cf607/undangundang-nomor-35-tahun-2009?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_narkotika); 3. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Cipta_Kerja); 4. [Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6188c196da8d4/peraturan-kepala-badan-narkotika-nasional-nomor-11-tahun-2014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perka_bnn_11_2014). [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 71 UU Narkotika [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 75 huruf e dan l UU Narkotika [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 1 angka 16 UU Narkotika [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 1 angka 17 UU Narkotika Tags ---- [hukum pidana](/tag/hukum-pidana) [narkoba](/tag/narkoba) [narkotika](/tag/narkotika) [rehabilitasi](/tag/rehabilitasi)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. Golongan Ahli WarisKLINIK TERKAITApakah Hukum Waris yang Berlaku Jika Beda Agama?07 Mar 2024Cara Hitung Pembagian Harta Warisan Anak Menurut Hukum Islam21 Jun 2023Cara Mengurus Surat Keterangan Ahli Waris Beserta Contohnya14 Feb 2022Perjanjian Pranikah, Syarat dan Cara Membuatnya03 Feb 2022Guna menyederhanakan jawaban, kami akan menggunakan ketentuan hukum waris Islam. Pada intinya, kematian seseorang menyebabkan berakhirnya status seseorang sebagai subjek hukum. Segala hak dan kewajiban akan beralih kepada ahli warisnya. Pasal 171 huruf c KHI menyatakan:Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.[1]Tetapi, ada ketentuan kriteria seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:[2]dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.Adapun ahli waris terbagi menjadi dua kelompok ahli waris, yaitu:[3]Menurut hubungan darah, yang dibagi menjadi:golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.Dalam hal semua ahli waris masih ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.[4] Kewajiban Ahli Waris dan Harta WarisYang dapat diwariskan oleh pewaris kepada ahli waris adalah harta waris yang berupa harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya yang terdiri dari harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat.[5]Selain itu, perlu Anda ketahui, ada pula kewajiban ahli waris terhadap pewaris yaitu:[6] mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;menyelesaikan utang baik berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;menyelesaikan wasiat pewaris;membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak;bertanggung jawab terhadap utang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya. Hukum Waris Anak TiriSehingga menjawab pertanyaan Anda, terkait kasus anak dari mantan istri ayah (anak tiri) yang meminta jatah warisan dari ibu Anda (ibu tiri), maka jika ditinjau dari kelompok ahli waris menurut Pasal 174 ayat (1) KHI sebagaimana disebutkan sebelumnya, anak dari mantan istri ayah (anak tiri) tidak berhak atas harta warisan dari ibu Anda (ibu tiri) karena tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan perkawinan dengan si pewaris.Baca juga: Wasiat Wajibah untuk Anak Tiri, Bisakah?Namun demikian, sebagai informasi, kepada anak tiri mubah (boleh) hukumnya untuk diberi wasiat oleh orang tua tirinya. Disarikan dari Bagaimana Hukum Hak Waris Anak Tiri?, dengan syarat, harta waris yang diberikan sebagai wasiat itu tidak melebihi 1/3 dari harta waris orang tua tiri. Jika wasiatnya melebihi 1/3 harta waris, maka pelaksanaanya bergantung pada persetujuan para ahli waris.[7] Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMInstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.[1] Pasal 172 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (“KHI”)[2] Pasal 173 KHI[3] Pasal 174 ayat (1) KHI[4] Pasal 174 ayat (2) KHI[5] Pasal 171 huruf d dan e KHI[6] Pasal 175 KHI[7] Pasal 195 KHITagsahli warisanak tirihak warishukum waris

Sebelumnya ayah menikah kemudian cerai dengan istri pertama dan dikaruniai seorang anak, saat itu ekonomi ayah belum baik. Kemudian menikah dengan ibu saya barulah ekonomi mulai membaik dan dikaruniai 2 anak. Saat ayah meninggal, anak dari istri pertama sudah mendapatkan warisan dari ayah dan anak dari ibu saya mengalah tidak mendapatkan. Setelah ibu saya meninggal barulah warisan dari ibu saya dibagikan kepada 2 anaknya. Tetapi anak dari istri pertama ayah menuntut hak warisan kepada ibu saya dengan menyatakan dia memiliki hak dan kewajiban. Apa benar bahwa dia masih memiliki hak warisan dari kekayaan ibu tirinya, padahal sudah mendapatkan hak warisnya dari ayah?

Pada intinya, kematian seseorang menjadi salah satu alasan berpindahnya hak dan kewajiban kepada ahli warisnya. Dalam hukum Islam, mengenai siapa yang menjadi ahli waris telah diatur dalam Pasal 174 ayat (1) KHI, yaitu terdiri dari dua kelompok: menurut hubungan darah dan menurut hubungan pernikahan. Jadi, apakah anak dari mantan istri (anak tiri) berhak meminta jatah warisan dari ibu Anda (ibu tiri)? Apa hukum waris anak tiri?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Apakah Hukum Waris yang Berlaku Jika Beda Agama?07 Mar 2024Cara Hitung Pembagian Harta Warisan Anak Menurut Hukum Islam21 Jun 2023Cara Mengurus Surat Keterangan Ahli Waris Beserta Contohnya14 Feb 2022Perjanjian Pranikah, Syarat dan Cara Membuatnya03 Feb 2022Apakah Hukum Waris yang Berlaku Jika Beda Agama?07 Mar 2024Cara Hitung Pembagian Harta Warisan Anak Menurut Hukum Islam21 Jun 2023Cara Mengurus Surat Keterangan Ahli Waris Beserta Contohnya14 Feb 2022Perjanjian Pranikah, Syarat dan Cara Membuatnya03 Feb 2022Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/anak-tiri-minta-jatah-warisan-dari-ibu-tiri--dapatkah-lt6077baeaa5c64/

Anak Tiri Minta Jatah Warisan dari Ibu Tiri, Dapatkah?

pages/229/page-6.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### **Golongan Ahli Waris** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Apakah Hukum Waris yang Berlaku Jika Beda Agama? ](/klinik/a/hukum-waris-beda-agama-lt61e98ff54d8a7/)  07 Mar 2024 [ #### Cara Hitung Pembagian Harta Warisan Anak Menurut Hukum Islam ](/klinik/a/cara-hitung-pembagian-harta-warisan-anak-menurut-hukum-islam-lt5b7021295093e/)  21 Jun 2023 [ #### Cara Mengurus Surat Keterangan Ahli Waris Beserta Contohnya ](/klinik/a/cara-mengurus-surat-keterangan-ahli-waris-beserta-contohnya-lt620a162c10619/)  14 Feb 2022 [ #### Perjanjian Pranikah, Syarat dan Cara Membuatnya ](/klinik/a/perjanjian-pranikah--syarat-dan-cara-membuatnya-lt61fb916b86ddb/)  03 Feb 2022 [](#!) Guna menyederhanakan jawaban, kami akan menggunakan ketentuan hukum waris Islam. Pada intinya, kematian seseorang menyebabkan berakhirnya status seseorang sebagai subjek hukum. Segala hak dan kewajiban akan beralih kepada ahli warisnya. **Pasal 171 huruf c [KHI](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=khi)** menyatakan: _Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris._ Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.[\[1\]](#_ftn1) Tetapi, ada ketentuan kriteria seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:[\[2\]](#_ftn2) 1. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; 2. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Adapun ahli waris terbagi menjadi dua kelompok ahli waris, yaitu:[\[3\]](#_ftn3) 1. Menurut hubungan darah, yang dibagi menjadi: 1. golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. 2. golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. 2. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. Dalam hal semua ahli waris masih ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.[\[4\]](#_ftn4) ### **Kewajiban Ahli Waris dan Harta Waris** Yang dapat diwariskan oleh pewaris kepada ahli waris adalah **harta waris** yang berupa **harta yang ditinggalkan oleh pewaris** baik berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya yang terdiri dari **harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama** setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (_tajhiz_), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat.[\[5\]](#_ftn5) Selain itu, perlu Anda ketahui, ada pula kewajiban ahli waris terhadap pewaris yaitu:[\[6\]](#_ftn6)  1. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai; 2. menyelesaikan utang baik berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang; 3. menyelesaikan wasiat pewaris; 4. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak; 5. bertanggung jawab terhadap utang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya. ### **Hukum Waris Anak Tiri** Sehingga menjawab pertanyaan Anda, terkait kasus anak dari mantan istri ayah (anak tiri) yang meminta jatah warisan dari ibu Anda (ibu tiri), maka jika ditinjau dari kelompok ahli waris menurut **Pasal 174 ayat (1) KHI** sebagaimana disebutkan sebelumnya, **anak dari mantan istri ayah (anak tiri) tidak berhak atas harta warisan dari ibu Anda (ibu tiri)** karena tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan perkawinan dengan si pewaris. Baca juga: **[Wasiat Wajibah untuk Anak Tiri, Bisakah?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/wasiat-wajibah-untuk-anak-tiri--bisakah-lt5ecee1990322d?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=wajibah_tiri)** Namun demikian, sebagai informasi, kepada anak tiri _mubah_ (boleh) hukumnya untuk diberi wasiat oleh orang tua tirinya. Disarikan dari **[Bagaimana Hukum Hak Waris Anak Tiri?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bagaimana-hukum-hak-waris-anak-tiri--lt4dabf9918926e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=waris_tiri)**, dengan syarat, harta waris yang diberikan sebagai wasiat itu tidak melebihi 1/3 dari harta waris orang tua tiri. Jika wasiatnya melebihi 1/3 harta waris, maka pelaksanaanya bergantung pada persetujuan para ahli waris.[\[7\]](#_ftn7) Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- [Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=khi). * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 172 [Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=khi) (“KHI”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 173 KHI [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 174 ayat (1) KHI [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 174 ayat (2) KHI [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 171 huruf d dan e KHI [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 175 KHI [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 195 KHI Tags ---- [ahli waris](/tag/ahli-waris) [anak tiri](/tag/anak-tiri) [hak waris](/tag/hak-waris) [hukum waris](/tag/hukum-waris)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Cara-cara Pembaruan Utang (Novasi) yang dibuat oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn. dan pertama kali dipublikasikan pada Selasa, 12 Februari 2013.Arti NovasiKLINIK TERKAIT10 Sebab Hapusnya Perikatan Menurut KUH Perdata25 Mei 2023Dasar Hukum Cessie dan Penjelasannya 21 Jan 2022Bolehkah Pihak Ketiga Menagih Piutang ke Debitur?07 Jun 2021Hubungan Antara Novasi dengan PKPU29 Nov 2018Kami kurang memahami maksud Anda mengenai perjanjian utang piutang baru tersebut. Sehingga, kami berasumsi bahwa perjanjian utang piutang baru tersebut bermaksud untuk mengganti para pihak yang ada dalam perjanjian utang piutang yang lama (adik Anda dan si A) menjadi antara Anda dan si A, dengan objek perjanjian yang tetap sama yaitu utang piutang antara adik Anda dan si A.Jika Anda membuat perjanjian utang piutang yang baru, maka akan timbul hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Ini karena perjanjian utang piutang adalah perjanjian riil.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Adapun menurut J. Satrio dalam bukunya Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian (hal. 49) yang dimaksud dengan perjanjian riil adalah perjanjian yang baru terjadi, kalau barang yang menjadi pokok perjanjian telah diserahkan. Contoh dari perjanjian riil adalah perjanjian utang piutang, perjanjian pinjam pakai, perjanjian penitipan barang. Perlu digarisbawahi di sini bahwa bukan berarti dalam perjanjian riil tidak perlu ada sepakat/persetujuan, tetapi yang benar adalah, bahwa sepakat saja belum cukup untuk menimbulkan perjanjian yang riil.Ini berarti apabila Anda membuat perjanjian baru dengan si A, maka Anda menjadi kreditur, dan si A menjadi debitur. Oleh karena itu, Anda akan mempunyai kewajiban untuk menyerahkan sejumlah uang yang Anda perjanjikan untuk dipinjamkan dalam perjanjian baru tersebut. Jika Anda tidak menyerahkan uang sebagaimana diperjanjikan, maka perjanjian utang piutang antara Anda dan si A belum timbul atau belum berlaku.Apabila yang Anda dan adik Anda maksudkan adalah hanya ingin mengganti para pihak dalam perjanjian, dari adik Anda menjadi Anda sebagai kreditur, maka yang perlu adik Anda lakukan adalah melakukan novasi atas perjanjian utang piutang antara adik Anda dan si A sebelumnya.Apa itu novasi? Novasi diatur dalam Pasal 1413 sampai dengan Pasal 1424 KUH Perdata, yang mana arti novasi atau perjanjian novasi adalah pembaruan utang.Satrio dalam bukunya Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie, dan Percampuran Hutang (hal. 102-103), menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 1413 KUH Perdata, ada tiga macam jalan untuk pembaruan utang, atau dengan kata lain hapusnya perikatan karena novasi terjadi apabila:Penggantian perikatan lama dengan perikatan baru untuk orang yang mengutangkan (novasi objektif);Ada debitur baru yang ditunjuk untuk menggantikan debitur lama (novasi subjektif pasif);Peristiwa di mana kreditur baru ditunjuk menggantikan kreditur lama (novasi subjektif aktif).Hal tersebut didasarkan atas Pasal 1413 KUH Perdata yang berbunyi selengkapnya sebagai berikut:Ada tiga macam jalan untuk pembaruan utang:bila seorang debitur membuat suatu perikatan utang baru untuk kepentingan kreditur yang menggantikan utang lama, yang dihapuskan karenanya;bila seorang debitur baru ditunjuk untuk menggantikan debitur lama, yang oleh kreditur dibebaskan dari perikatannya;bila sebagai akibat suatu persetujuan baru seorang kreditur baru ditunjuk untuk menggantikan kreditur lama, yang terhadapnya debitur dibebaskan dari perikatannya.Pelaksanaan NovasiDalam kasus Anda, novasi yang harus dilakukan adalah novasi subjektif aktif, yaitu yang diganti adalah krediturnya, dari adik Anda menjadi Anda. J. Satrio masih dalam buku yang sama (hal. 117) menjelaskan bahwa tidak berarti novasi subjektif aktif harus dituangkan dalam satu perjanjian, yang penting adalah bahwa sesudah ada perjanjian antara kreditur baru dengan kreditur lama, debitur menyetujuinya, dengan demikian debitur tahu ke mana ia harus memberikan pelunasannya.Jadi, kami berpendapat dalam hal ini Anda tidak perlu membuat perjanjian baru, cukup ada perjanjian antara Anda dan adik Anda bahwa Anda yang akan menggantikan kedudukannya sebagai kreditur, dan pemberitahuan serta persetujuan dari debitur sehingga debitur bisa memberikan pelunasan kepada Anda.Di sisi lain, jika Anda sebagai kreditur yang baru ingin memperkarakan perbuatan si A yang tidak juga membayar utangnya ke jalur hukum yaitu mengajukan gugatan wanprestasi, tentu ada keuntungan dan kerugiannya.Keuntungannya adalah Anda akan mendapatkan kepastian hukum setelah pengadilan memberikan putusan atas gugatan wanprestasi yang dilakukan oleh A. Terlebih jika Anda telah berusaha menempuh cara musyawarah atau memberikan surat teguran atau surat somasi kepada si A, tetapi tetap tidak mau membayar utangnya.Baca juga:Pengertian Somasi dan Cara MembuatnyaNamun yang perlu diperhitungkan dari pengajuan gugatan wanprestasi adalah tentu akan ada biaya yang harus Anda keluarkan dan harus siap mengikuti proses di pengadilan untuk mengurus perkara tersebut hingga mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.Perlu Anda pahami, sebagaimana disampaikan Subekti dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Perdata (hal. 156) yang kami kutip dari Novasi, Instrumen Penting di Masa Pandemi, tindakan pembaruan utang itu haruslah nyata, dalam arti bahwa kehendak untuk mengadakan pembaruan utang atau novasi harus dibuktikan lewat perbuatan para pihak.Artikel Novasi, Instrumen Penting di Masa Pandemi telah dipublikasikan sebelumnya di Premium Stories. Temukan ulasan pengadilan penting, isu dan tren hukum terkini lainnya hanya di Premium Stories. Berlangganan sekarang hanya Rp42rb/bulan dan nikmati sajian produk jurnalisme hukum terbaik tanpa gangguan iklan. Klik di sini untuk berlangganan.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum Perdata.REFERENSISatrio. Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie, dan Percampuran Hutang. (Bandung: Alumni), 1999;Satrio. Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian. (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2001;Pokok-pokok Hukum Perdata. (Jakarta: Intermasa), 2005.Tagshukum perdatakuh perdatautangutang piutang

Adik saya pernah membuat surat perjanjian utang piutang dengan si A, lalu si A lari dari tanggung jawab dengan pindah ke kota lain. Setelah itu, saya mencari si A dan ketemu dengannya. Lalu adik saya menyuruh saya untuk membuat surat perjanjian utang piutang baru tetapi antara si A dengan saya. Apakah surat perjanjian baru tersebut bisa dikatakan sah? Apakah keuntungan dan kerugian saya bila saya lanjutkan ke jalur hukum mengingat si A juga lari dari tanggung jawab lagi?

Apabila yang Anda maksudkan adalah hanya ingin mengganti para pihak dalam perjanjian, dari adik Anda menjadi Anda sebagai kreditur, maka yang perlu adik Anda lakukan adalah melakukan novasi atas perjanjian utang. Arti novasi adalah pembaruan utang yang salah satu caranya adalah mengganti kreditur lama dengan kreditur baru atau yang disebut dengan novasi subjektif aktif. Bagaimana ketentuan pelaksanaan novasi? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. 10 Sebab Hapusnya Perikatan Menurut KUH Perdata25 Mei 2023Dasar Hukum Cessie dan Penjelasannya 21 Jan 2022Bolehkah Pihak Ketiga Menagih Piutang ke Debitur?07 Jun 2021Hubungan Antara Novasi dengan PKPU29 Nov 201810 Sebab Hapusnya Perikatan Menurut KUH Perdata25 Mei 2023Dasar Hukum Cessie dan Penjelasannya 21 Jan 2022Bolehkah Pihak Ketiga Menagih Piutang ke Debitur?07 Jun 2021Hubungan Antara Novasi dengan PKPU29 Nov 2018Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-novasi-dan-bagaimana-cara-pelaksanaannya-lt5113002d58b0a/

Apa Itu Novasi dan Bagaimana Cara Pelaksanaannya?

pages/229/page-7.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul _Cara-cara Pembaruan Utang (Novasi)_ yang dibuat oleh [Letezia Tobing, S.H., M.Kn.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/letezia-tobing--sh--mkn-lt506aec66ed27e) dan pertama kali dipublikasikan pada Selasa, 12 Februari 2013.** ### **Arti Novasi** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### 10 Sebab Hapusnya Perikatan Menurut KUH Perdata ](/klinik/a/hapusnya-perikatan-cl3927/)  25 Mei 2023 [ #### Dasar Hukum Cessie dan Penjelasannya ](/klinik/a/dasar-hukum-cessie-dan-penjelasannya-cl311/)  21 Jan 2022 [ #### Bolehkah Pihak Ketiga Menagih Piutang ke Debitur? ](/klinik/a/bolehkah-pihak-ketiga-menagih-piutang-ke-debitur-lt6089861d2553e/)  07 Jun 2021 [ #### Hubungan Antara Novasi dengan PKPU ](/klinik/a/hubungan-antara-novasi-dengan-pkpu-lt5b9b7bab8d98a/)  29 Nov 2018 [](#!) Kami kurang memahami maksud Anda mengenai perjanjian utang piutang baru tersebut. Sehingga, kami berasumsi bahwa perjanjian utang piutang baru tersebut bermaksud untuk mengganti para pihak yang ada dalam perjanjian utang piutang yang lama (adik Anda dan si A) menjadi antara Anda dan si A, dengan objek perjanjian yang tetap sama yaitu utang piutang antara adik Anda dan si A. Jika Anda membuat perjanjian utang piutang yang baru, maka akan timbul hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Ini karena **perjanjian utang piutang adalah perjanjian riil**. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Adapun menurut **J. Satrio** dalam bukunya _Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian_ (hal. 49) yang dimaksud dengan perjanjian riil **adalah perjanjian yang baru terjadi, kalau barang yang menjadi pokok perjanjian telah diserahkan**. Contoh dari perjanjian riil adalah perjanjian utang piutang, perjanjian pinjam pakai, perjanjian penitipan barang. Perlu digarisbawahi di sini bahwa bukan berarti dalam perjanjian riil tidak perlu ada sepakat/persetujuan, tetapi yang benar adalah, **bahwa sepakat saja belum cukup untuk menimbulkan perjanjian yang riil**. Ini berarti apabila Anda membuat perjanjian baru dengan si A, maka Anda menjadi kreditur, dan si A menjadi debitur. Oleh karena itu, Anda akan mempunyai kewajiban untuk menyerahkan sejumlah uang yang Anda perjanjikan untuk dipinjamkan dalam perjanjian baru tersebut. Jika Anda tidak menyerahkan uang sebagaimana diperjanjikan, maka perjanjian utang piutang antara Anda dan si A belum timbul atau belum berlaku. Apabila yang Anda dan adik Anda maksudkan adalah hanya ingin mengganti para pihak dalam perjanjian, dari adik Anda menjadi Anda sebagai kreditur, maka yang perlu adik Anda lakukan adalah melakukan novasi atas perjanjian utang piutang antara adik Anda dan si A sebelumnya. Apa itu novasi? Novasi diatur dalam **Pasal 1413 sampai dengan Pasal 1424 [KUH Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata)**, yang mana arti novasi atau perjanjian novasi adalah pembaruan utang. **Satrio** dalam bukunya _Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie, dan Percampuran Hutang_ (hal. 102-103), menjelaskan bahwa berdasarkan **Pasal 1413 KUH Perdata**, ada tiga macam jalan untuk pembaruan utang, atau dengan kata lain hapusnya perikatan karena novasi terjadi apabila: 1. Penggantian perikatan lama dengan perikatan baru untuk orang yang mengutangkan (novasi objektif); 2. Ada debitur baru yang ditunjuk untuk menggantikan debitur lama (novasi subjektif pasif); 3. Peristiwa di mana kreditur baru ditunjuk menggantikan kreditur lama (novasi subjektif aktif). Hal tersebut didasarkan atas **Pasal 1413 KUH Perdata** yang berbunyi selengkapnya sebagai berikut: _Ada tiga macam jalan untuk pembaruan utang:_ 1. _bila seorang debitur membuat suatu perikatan utang baru untuk kepentingan kreditur yang menggantikan utang lama, yang dihapuskan karenanya;_ 2. _bila seorang debitur baru ditunjuk untuk menggantikan debitur lama, yang oleh kreditur dibebaskan dari perikatannya;_ 3. _bila sebagai akibat suatu persetujuan baru seorang kreditur baru ditunjuk untuk menggantikan kreditur lama, yang terhadapnya debitur dibebaskan dari perikatannya._ ### **Pelaksanaan Novasi** Dalam kasus Anda, novasi yang harus dilakukan adalah **novasi subjektif aktif**, yaitu yang diganti adalah krediturnya, dari adik Anda menjadi Anda. J. Satrio masih dalam buku yang sama (hal. 117) menjelaskan bahwa tidak berarti novasi subjektif aktif harus dituangkan dalam satu perjanjian, yang penting adalah bahwa sesudah ada perjanjian antara kreditur baru dengan kreditur lama, debitur menyetujuinya, dengan demikian debitur tahu ke mana ia harus memberikan pelunasannya. Jadi, kami berpendapat dalam hal ini **Anda tidak perlu membuat perjanjian baru, cukup ada perjanjian antara Anda dan adik Anda bahwa Anda yang akan menggantikan kedudukannya sebagai kreditur, dan pemberitahuan serta persetujuan dari debitur sehingga debitur bisa memberikan pelunasan kepada Anda**. Di sisi lain, jika Anda sebagai kreditur yang baru ingin memperkarakan perbuatan si A yang tidak juga membayar utangnya ke jalur hukum yaitu mengajukan gugatan wanprestasi, tentu ada keuntungan dan kerugiannya. Keuntungannya adalah Anda akan mendapatkan kepastian hukum setelah pengadilan memberikan putusan atas gugatan wanprestasi yang dilakukan oleh A. Terlebih jika Anda telah berusaha menempuh cara musyawarah atau memberikan surat teguran atau surat somasi kepada si A, tetapi tetap tidak mau membayar utangnya. **Baca juga:****[Pengertian Somasi dan Cara Membuatnya](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-somasi-dan-cara-membuatnya-lt616807e4d69a1?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=somasi)** Namun yang perlu diperhitungkan dari pengajuan gugatan wanprestasi adalah tentu akan ada biaya yang harus Anda keluarkan dan harus siap mengikuti proses di pengadilan untuk mengurus perkara tersebut hingga mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Perlu Anda pahami, sebagaimana disampaikan **Subekti** dalam bukunya _Pokok-pokok Hukum Perdata_ (hal. 156) yang kami kutip dari **[Novasi, Instrumen Penting di Masa Pandemi](https://www.hukumonline.com/stories/article/lt5f748767d78ff/novasi--instrumen-penting-di-masa-pandemi?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=novasi_pandemi)**, tindakan pembaruan utang itu haruslah nyata, dalam arti bahwa kehendak untuk mengadakan pembaruan utang atau novasi harus dibuktikan lewat perbuatan para pihak. _Artikel_ **_[Novasi, Instrumen Penting di Masa Pandemi](https://www.hukumonline.com/stories/article/lt5f748767d78ff/novasi--instrumen-penting-di-masa-pandemi?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=novasi_pandemi)_** _telah dipublikasikan sebelumnya di Premium Stories. Temukan ulasan pengadilan penting, isu dan tren hukum terkini lainnya hanya di Premium Stories. Berlangganan sekarang hanya Rp42rb/bulan dan nikmati sajian produk jurnalisme hukum terbaik tanpa gangguan iklan. Klik_ **_[di sini](https://www.hukumonline.com/stories/pricing?utm_source=WebHOL&utm_medium=FreeArticle&utm_campaign=CTAPricingPackage)_** _untuk berlangganan._ Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata). REFERENSI --------- 1. Satrio. _Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie, dan Percampuran Hutang_. (Bandung: Alumni), 1999; 2. Satrio. _Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian_. (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2001; 3. _Pokok-pokok Hukum Perdata_. (Jakarta: Intermasa), 2005. Tags ---- [hukum perdata](/tag/hukum-perdata) [kuh perdata](/tag/kuh-perdata) [utang](/tag/utang) [utang piutang](/tag/utang-piutang)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. Outsourcing atau Alih DayaKLINIK TERKAITMangkir dari Program Management Trainee (MT), Ini Akibat Hukumnya01 Jul 2024Ketentuan Uang Servis untuk Karyawan Hotel 12 Mar 2024Status Karyawan Berubah dari Kontrak Menjadi Tetap Jika Tak Penuhi Ketentuan Ini13 Des 2021Apakah Pekerja Outsourcing Berhak Dapat Kompensasi?22 Nov 2021Perlu diketahui, sebelum terbit UU Cipta Kerja, outsourcing diartikan sebagai penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain yang dilakukan melalui dua mekanisme yaitu perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh.Kini istilah outsourcing dikenal dengan alih daya dalam Pasal 81 angka 20 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 66 UU Ketenagakerjaan, di mana hubungan kerja perusahaan alih daya atau outsourcing dengan karyawan outsourcing didasarkan pada perjanjian kerja tertulis, baik itu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).[1]Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Adapun menurut Pasal 1 angka 14 PP 35/2021 disebutkan: Perusahaan Alih Daya adalah badan usaha berbentuk badan hukum yang memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan tertentu berdasarkan perjanjian yang disepakati dengan Perusahaan pemberi pekerjaan. Perusahaan alih daya harus berbentuk badan hukum dan wajib memenuhi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.[2] Apabila perusahaan alih daya tidak memenuhi perizinan, maka dikenakan sanksi administratif oleh pemerintah pusat.[3]Sehingga, singkatnya dalam outsourcing terdapat tiga pihak yaitu mencakup karyawan outsourcing, perusahaan alih daya, dan perusahaan pemberi pekerjaan.  Perjanjian Kerja OutsourcingMenyambung pertanyaan Anda, disebutkan bahwa kontrak atau perjanjian outsourcing tidak kunjung diberikan sehingga hak dan kewajiban karyawan outsourcing tidak jelas dan bahkan diminta bekerja di luar kompetensi. Sebagaimana telah disampaikan di awal, hubungan kerja dalam outsourcing dilakukan antara perusahaan alih daya dengan karyawan outsourcing yang didasarkan pada perjanjian kerja tertulis.Suatu perjanjian memang dapat lebih mudah, jelas, dan bisa menjadi pegangan para pihak apabila dibuat perjanjian tertulis. Sedangkan perjanjian yang dibuat secara lisan memiliki risiko hukum jika di kemudian hari terjadi perselisihan, akan menjadi sulit dalam hal pembuktian. Oleh karena itu, perlu dipastikan terlebih dahulu apakah BUMN yang Anda maksud merupakan perusahaan alih daya atau perusahaan pemberi kerja. Sebab, perjanjian kerja yang menimbulkan hubungan kerja dilakukan antara perusahaan alih daya dengan karyawan outsourcing.Jadi, perjanjian kerja yang tidak kunjung Anda terima itu menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya, dan bukan perusahaan pemberi kerja. Hal ini sehubungan pula dengan bunyi Pasal 18 ayat (3) PP 35/2021:Pelindungan Pekerja/Buruh, Upah, kesejahteraan, syarat kerja, dan perselisihan yang timbul dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi tanggung jawab Perusahaan Alih Daya.Baca juga: Apakah Pekerja Outsourcing Berhak Dapat Kompensasi?Hukumonline Bagi-Bagi THR! Buat ucapan Selamat Lebaran dengan menggunakan dua istilah hukum di kolom comment instagram Hukumonline selama periode 20 - 25 April 2022. Ada total hadiah Rp1,5jt untuk para pemenang dengan ucapan yg paling menarik dan kreatif. Yuk segera ikutan di sini!Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaanUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerjaPeraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja[1] Pasal 81 angka 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)[2] Pasal 81 angka 20 UU Cipta Kerja yang mengubah 66 ayat (4) UU Ketenagakerjaan jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja[3] Pasal 81 angka 67 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 190 UU KetenagakerjaanTagsalih dayahukum ketenagakerjaanoutsourcing

Apakah dibenarkan untuk suatu perusahaan BUMN untuk tidak segera memberikan kontrak jelas kepada outsourcing yang telah bekerja hampir 1 bulan? Saya masih merasa dipermainkan, apa normal dan selama itukah kepengurusan kontrak untuk outsourcing mangkir? Untuk sekelas perusahaan BUMN saya merasa dipermainkan, karena hak dan kewajiban saya masih belum jelas di sini. Bisa saja saya akhirnya mengerjakan yg di luar scoop saya, dengan embel2 'di sini harus multitasking'

Sebelum terbit UU Cipta Kerja, outsourcing diartikan sebagai penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain. Namun kini istilah outsourcing dikenal dengan alih daya. Dalam outsourcing terdapat tiga pihak yaitu karyawan outsourcing, perusahaan alih daya, dan perusahaan pemberi kerja. Lalu, siapa yang membuat perjanjian kerja dengan outsourcing? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Mangkir dari Program Management Trainee (MT), Ini Akibat Hukumnya01 Jul 2024Ketentuan Uang Servis untuk Karyawan Hotel 12 Mar 2024Status Karyawan Berubah dari Kontrak Menjadi Tetap Jika Tak Penuhi Ketentuan Ini13 Des 2021Apakah Pekerja Outsourcing Berhak Dapat Kompensasi?22 Nov 2021Mangkir dari Program Management Trainee (MT), Ini Akibat Hukumnya01 Jul 2024Ketentuan Uang Servis untuk Karyawan Hotel 12 Mar 2024Status Karyawan Berubah dari Kontrak Menjadi Tetap Jika Tak Penuhi Ketentuan Ini13 Des 2021Apakah Pekerja Outsourcing Berhak Dapat Kompensasi?22 Nov 2021Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 22 Mei 2023Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 22 Mei 2023Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/membuat-perjanjian-kerja-karyawan-ioutsourcing-i--tanggung-jawab-siapa-lt61f1d295ce23e/

Membuat Perjanjian Kerja Karyawan Outsourcing, Tanggung Jawab Siapa?

pages/229/page-8.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### **_Outsourcing_** **atau Alih Daya** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Mangkir dari Program _Management Trainee_ (MT), Ini Akibat Hukumnya ](/klinik/a/mangkir-dari-program-imanagement-trainee-i-mt--ini-akibat-hukumnya-lt619483cb4aa41/)  01 Jul 2024 [ #### Ketentuan Uang Servis untuk Karyawan Hotel ](/klinik/a/uang-servis-lt551202697bedb/)  12 Mar 2024 [ #### Status Karyawan Berubah dari Kontrak Menjadi Tetap Jika Tak Penuhi Ketentuan Ini ](/klinik/a/status-karyawan-berubah-dari-kontrak-menjadi-tetap-jika-tak-penuhi-ketentuan-ini-lt5bd1d3ec5e529/)  13 Des 2021 [ #### Apakah Pekerja _Outsourcing_ Berhak Dapat Kompensasi? ](/klinik/a/apakah-pekerja-ioutsourcing-i-berhak-dapat-kompensasi-lt619b814a170d0/)  22 Nov 2021 [](#!) Perlu diketahui, sebelum terbit **[UU Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Cipta_Kerja)**, _outsourcing_ diartikan sebagai penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain yang dilakukan melalui dua mekanisme yaitu perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh. Kini istilah _outsourcing_ dikenal dengan **alih daya** dalam **Pasal 81 angka 20 UU Cipta Kerja yang mengubah** **Pasal 66** **[UU Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt584a7363785c8?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan)**, di mana hubungan kerja perusahaan alih daya atau _outsourcing_ dengan karyawan _outsourcing_ didasarkan pada perjanjian kerja tertulis, baik itu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).[\[1\]](#_ftn1) Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Adapun menurut **Pasal 1 angka 14 [PP 35/2021](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_35_2021)** disebutkan: **_Perusahaan Alih Daya_** _adalah badan usaha berbentuk badan hukum yang memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan tertentu berdasarkan perjanjian yang disepakati dengan_ **_Perusahaan pemberi pekerjaan_**_._ Perusahaan alih daya harus berbentuk badan hukum dan wajib memenuhi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.[\[2\]](#_ftn2) Apabila perusahaan alih daya tidak memenuhi perizinan, maka dikenakan sanksi administratif oleh pemerintah pusat.[\[3\]](#_ftn3) Sehingga, singkatnya dalam _outsourcing_ terdapat tiga pihak yaitu mencakup karyawan _outsourcing_, perusahaan alih daya, dan perusahaan pemberi pekerjaan. ### **Perjanjian Kerja _Outsourcing_** Menyambung pertanyaan Anda, disebutkan bahwa kontrak atau perjanjian _outsourcing_ tidak kunjung diberikan sehingga hak dan kewajiban karyawan _outsourcing_ tidak jelas dan bahkan diminta bekerja di luar kompetensi. Sebagaimana telah disampaikan di awal, hubungan kerja dalam _outsourcing_ dilakukan antara perusahaan alih daya dengan karyawan _outsourcing_ yang didasarkan pada **perjanjian kerja tertulis**. Suatu perjanjian memang dapat lebih mudah, jelas, dan bisa menjadi pegangan para pihak apabila dibuat perjanjian tertulis. Sedangkan perjanjian yang dibuat secara lisan memiliki risiko hukum jika di kemudian hari terjadi perselisihan, akan menjadi sulit dalam hal pembuktian. Oleh karena itu, perlu dipastikan terlebih dahulu apakah BUMN yang Anda maksud merupakan perusahaan alih daya atau perusahaan pemberi kerja. Sebab, perjanjian kerja yang menimbulkan hubungan kerja dilakukan antara perusahaan alih daya dengan karyawan _outsourcing_. Jadi, perjanjian kerja yang tidak kunjung Anda terima itu menjadi **tanggung jawab perusahaan alih daya**, dan bukan perusahaan pemberi kerja. Hal ini sehubungan pula dengan bunyi **Pasal 18 ayat (3) PP 35/2021**: **_Pelindungan Pekerja/Buruh, Upah, kesejahteraan, syarat kerja, dan perselisihan yang timbul_** _dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi **tanggung jawab Perusahaan Alih Daya**._ Baca juga: **[Apakah Pekerja _Outsourcing_ Berhak Dapat Kompensasi?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-pekerja-ioutsourcing-i-berhak-dapat-kompensasi-lt619b814a170d0?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=kompensasi_outsourcing)** **Hukumonline Bagi-Bagi THR! Buat ucapan Selamat Lebaran dengan menggunakan dua istilah hukum di kolom _comment_ instagram Hukumonline selama periode 20 - 25 April 2022. Ada total hadiah Rp1,5jt untuk para pemenang dengan ucapan yg paling menarik dan kreatif. Yuk segera ikutan** **[**di sini**](https://bit.ly/THRHOL)****!** Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt584a7363785c8?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Cipta_Kerja) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_35_2021) * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 81 angka 20 [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Cipta_Kerja) (“UU Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 66 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt584a7363785c8?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan) (“UU Ketenagakerjaan”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 81 angka 20 UU Cipta Kerja yang mengubah 66 ayat (4) UU Ketenagakerjaan _jo._ Pasal 20 ayat (1) [Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_35_2021) [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 81 angka 67 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 190 UU Ketenagakerjaan Tags ---- [alih daya](/tag/alih-daya) [hukum ketenagakerjaan](/tag/hukum-ketenagakerjaan) [outsourcing](/tag/outsourcing)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Keberadaan KPK dalam Upaya Pemberantasan Korupsi yang dibuat oleh Fahmi Ramadhan Firdaus, S.H., M.H. yang pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 17 Mei 2019.KLINIK TERKAITDaluwarsa Penuntutan dalam Tindak Pidana Korupsi24 Nov 2023Apa Itu Extraordinary Crime dan Contohnya07 Jan 2022Apakah Pengalihan Penggunaan Anggaran Termasuk Tipikor?29 Mar 2019In Absentia pada Persidangan Tindak Pidana Korupsi31 Jul 2018Sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda, ada baiknya kami jelaskan terlebih dahulu mengenai dasar hukum KPK dan profil Komisi Pemberantasan Korupsi.Komisi Pemberantasan KorupsiKomisi Pemberantasan Korupsi atau yang disingkat KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun eksekutif yang dalam pelaksanaan tugasnya bersifat independen, dalam hal ini bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.[1]Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Pembentukan KPK tidak hanya dilakukan untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), melainkan juga sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga lainnya berjalan lebih efektif dan efisien.[2]KPK dibentuk dengan visi dan misi sebagai berikut:[3]Visi: Bersama masyarakat menurunkan tingkat korupsi untuk mewujudkan Indonesia maju.Misi: Meningkatkan upaya pencegahan melalui perbaikan sistem pengelolaan administrasi lembaga Negara dan pemerintah yang antikorupsi;Meningkatkan upaya pencegahan melalui pendidikan antikorupsi yang komprehensif;Pemberantasan tindak pidana korupsi yang efektif, akuntabel, profesional, dan sesuai dengan hukum;Meningkatkan akuntabilitas, profesionalitas dan integritas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang.Baca juga: Prosedur Pengangkatan Dewan Pengawas KPKDasar Hukum KPKPembentukan KPK merupakan amanat UU 31/1999 di mana dalam penjelasan umumnya disebutkan sebagai berikut:Undang-Undang ini juga mengamanatkan pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang akan diatur dalam Undang-undang tersendiri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan.Kemudian, amanat tersebut diwujudkan melalui UU 30/2002 yang mengatur secara khusus tentang KPK.Selain itu, KPK termasuk kedalam badan-badan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (3)UUD 1945 yang berbunyi:Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.Alasan KPK termasuk badan-badan lain tersebut karena terdapat kriterianya yaitu KPK memiliki tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 huruf e UU 19/2019.KPK Lembaga Super Body?Tugas-tugas KPK tertuang pada Pasal 6 UU 19/2019 yaitu melakukan:tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi;koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi;penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; dantindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.Berkaitan dengan pasal tersebut, Pasal 7 ayat (1) UU 19/2019 berbunyi sebagai berikut:Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jejaring pendidikan;merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat; danmelakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Dapat disimpulkan bahwa ada 6 poin fungsi KPK yaitu koordinasi, supervisi, monitoring, penindakan dan pencegahan eksekusi. Satu hal yang ditekankan dalam pembentukan KPK, di mana lembaga ini menjadi pemicu dan pemberdayaan institusi pemberantasan korupsi yang telah ada (Kepolisian dan Kejaksaan) yang sering kita sebut “trigger mechanism”. Sehingga keberadaan KPK tidak akan tumpang tindih serta mengganggu tugas dan kewenangan pemberantasan korupsi Kejaksaan dan Kepolisian, malah KPK akan mendorong kinerja kedua institusi tersebut agar bekerja maksimal.Mengenai fungsi penindakan, ada hal yang membedakan KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan. Dimana KPK lebih berfokus kepada “big fish” dengan kriteria seperti yang disebutkan pada Pasal 11 UU 19/2019, yaitu:Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang:melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara; dan/ataumenyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).Dalam hal Tindak Pidana Korupsi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menyerahkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kepada kepolisian dan/atau kejaksaan.Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan supervisi terhadap penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).Selain itu, ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 merupakan dasar hukum lembaga lain yang berkaitan dengan fungsi kekuasaan kehakiman, antara lain lembaga penyidik dan lembaga penuntut. Hal-hal tersebut adalah bentuk mekanisme checks and balances antara kekuasaan yudikatif Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi dengan kekuasaan legislatif Dewan Perwakilan Rakyat dan kekuasaan eksekutif lembaga penyidik dan lembaga penuntut guna mewujudkan sistem peradilan terpadu (integrated judiciary system) di Indonesia.Menyoal anggapan KPK sebagai lembaga super body, hal ini kurang tepat. Dalam negara demokratis sesungguhnya tidak ada lembaga super body karena dalam bekerja antar lembaga negara sudah ada mekanisme checks and balances system, di mana antar lembaga negara saling mengawasi satu sama lain agar tugas dan kewenangannya berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada penyimpangan.Tidak terkecuali KPK, KPK diawasi oleh rakyat melalui DPR khususnya Komisi III, buktinya di tahun 2017 lalu KPK pernah dikenakan hak angket oleh DPR yang menghasilkan beberapa rekomendasi. Namun perlu digarisbawahi bahwa proses penegakan hukum tidak dapat dijadikan sebagai objek hak angket. Yang dapat dikenakan angket antara lain proses administrasi, pengelolaan keuangan, dan dokumen. Pengawasan lainnya adalah audit keuangan yang diperiksa oleh BPK dan KPK juga transparan dengan mengeluarkan laporan pertanggungjawaban di setiap tahunnya.Dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas keberadaan KPK masih diperlukan sebagai trigger mechanism dalam upaya pemberantasan korupsi bersama dengan Kejaksaan dan Kepolisian serta dengan adanya mekanisme checks and balances system dalam ketatanegaraan tidak dimungkinkan keberadaan lembaga super body, tak terkecuali KPK.Baca juga: Kewenangan KPK dalam Penuntutan Kasus Pencucian UangSeluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Demikian jawaban dari kami mengenai dasar hukum KPK dan perannya dalam pemberantasan korupsi . Semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiUndang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiUndang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiREFERENSISekilas KPK, diakses pada 5 April 2022 pukul 11.45 WIB.[1]Sekilas KPK, diakses pada 5 April 2022 pukul 11.45 WIB[2]Sekilas KPK, diakses pada 5 April 2022 pukul 11.45 WIB[3]Sekilas KPK, diakses pada 5 April 2022 pukul 11.45 WIBTagskomisi pemberantasan korupsikorupsikpklembaga negaralembaga pemerintah

KPK adalah lembaga super body yang di dalamnya minimal telah terdapat tiga kekuatan organik penegakan dan pengendalian: fungsi kepolisian, fungsi kejaksaan dan fungsi kehakiman. Oleh karena itu, sebenarnya lembaga ini tidak diperlukan lagi karena sudah melekat dengan ketiga lembaga organik tersebut. Apakah anggapan super body ke KPK tepat?

Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang disingkat KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun eksekutif yang dalam pelaksanaan tugasnya bersifat independen, dan secara khusus bertugas untuk memberantas korupsi di Indonesia. Dasar hukum KPK adalah UU 31/1999, UU 30/2002, dan UUD 1945. Keberadaan KPK masih diperlukan sebagai trigger mechanism dalam upaya pemberantasan korupsi bersama dengan Kejaksaan dan Kepolisian. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Daluwarsa Penuntutan dalam Tindak Pidana Korupsi24 Nov 2023Apa Itu Extraordinary Crime dan Contohnya07 Jan 2022Apakah Pengalihan Penggunaan Anggaran Termasuk Tipikor?29 Mar 2019In Absentia pada Persidangan Tindak Pidana Korupsi31 Jul 2018Daluwarsa Penuntutan dalam Tindak Pidana Korupsi24 Nov 2023Apa Itu Extraordinary Crime dan Contohnya07 Jan 2022Apakah Pengalihan Penggunaan Anggaran Termasuk Tipikor?29 Mar 2019In Absentia pada Persidangan Tindak Pidana Korupsi31 Jul 2018Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku27 Des 2022Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku27 Des 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-kpk-dan-kedudukannya-dalam-pemberantasan-korupsi-lt5ca466cb7f8ed/

Dasar Hukum KPK dan Kedudukannya dalam Pemberantasan Korupsi

pages/230/page-0.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul _Keberadaan KPK dalam Upaya Pemberantasan Korupsi_ yang dibuat oleh [Fahmi Ramadhan Firdaus, S.H., M.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/pusat-pengkajian-pancasila-dan-konstitusi-puskapsi-fh-universitas-jember-lt5c9c63ff905eb/fahmi-ramadhan-firdaus--sh--mh-lt5c9c65d81791a) yang pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 17 Mei 2019.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Daluwarsa Penuntutan dalam Tindak Pidana Korupsi ](/klinik/a/daluwarsa-penuntutan-dalam-tindak-pidana-korupsi-lt58e921c313b7b/)  24 Nov 2023 [ #### Apa Itu _Extraordinary Crime_ dan Contohnya ](/klinik/a/apa-itu-iextraordinary-crime-i-dan-contohnya-cl3012/)  07 Jan 2022 [ #### Apakah Pengalihan Penggunaan Anggaran Termasuk Tipikor? ](/klinik/a/apakah-pengalihan-penggunaan-anggaran-termasuk-tipikor-lt5a67299183605/)  29 Mar 2019 [ #### _In Absentia_ pada Persidangan Tindak Pidana Korupsi ](/klinik/a/iin-absentia-i-pada-persidangan-tindak-pidana-korupsi-cl2684/)  31 Jul 2018 [](#!) Sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda, ada baiknya kami jelaskan terlebih dahulu mengenai dasar hukum KPK dan profil Komisi Pemberantasan Korupsi. ### **Komisi Pemberantasan Korupsi** Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang disingkat KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun eksekutif yang dalam pelaksanaan tugasnya bersifat independen, dalam hal ini bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.[\[1\]](#_ftn1) Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Pembentukan KPK tidak hanya dilakukan untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), melainkan juga sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga lainnya berjalan lebih efektif dan efisien.[\[2\]](#_ftn2) KPK dibentuk dengan visi dan misi sebagai berikut:[\[3\]](#_ftn3) 1. Visi: Bersama masyarakat menurunkan tingkat korupsi untuk mewujudkan Indonesia maju. 2. Misi: 1. Meningkatkan upaya pencegahan melalui perbaikan sistem pengelolaan administrasi lembaga Negara dan pemerintah yang antikorupsi; 2. Meningkatkan upaya pencegahan melalui pendidikan antikorupsi yang komprehensif; 3. Pemberantasan tindak pidana korupsi yang efektif, akuntabel, profesional, dan sesuai dengan hukum; 4. Meningkatkan akuntabilitas, profesionalitas dan integritas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang. **Baca juga:** **[Prosedur Pengangkatan Dewan Pengawas KPK](https://www.hukumonline.com/klinik/a/prosedur-pengangkatan-dewan-pengawas-kpk-lt5e3bf06593b05?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=dewan_pengawas_kpk)** ### **Dasar Hukum KPK** Pembentukan KPK merupakan amanat **[UU 31/1999](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1371/node/38/uu-no-31-tahun-1999-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_31_1999)** di mana dalam penjelasan umumnya disebutkan sebagai berikut: Undang-Undang ini juga mengamanatkan pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang akan diatur dalam Undang-undang tersendiri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan. Kemudian, amanat tersebut diwujudkan melalui **[UU 30/2002](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/12614/undangundang-nomor-30-tahun-2002/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_30_2002)** yang mengatur secara khusus tentang KPK. Selain itu, KPK termasuk kedalam badan-badan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (3)**[UUD 1945](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945)** yang berbunyi: _Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang._ Alasan KPK termasuk badan-badan lain tersebut karena terdapat kriterianya yaitu KPK memiliki tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana disebutkan dalam **Pasal 6 huruf e [UU 19/2019](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5dad1de8f0292?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_19_2019)**. ### **KPK Lembaga _Super Body_?** Tugas-tugas KPK tertuang pada **Pasal 6** UU 19/2019 yaitu melakukan: 1. tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi; 2. koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik; 3. monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara; 4. supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi; 5. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; dan 6. tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berkaitan dengan pasal tersebut, **Pasal 7 ayat (1) UU 19/2019** berbunyi sebagai berikut: 1. _Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:_ 1. _melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;_ 2. _menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;_ 3. _menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jejaring pendidikan;_ 4. _merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;_ 5. _melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat; dan_ 6. _melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi._ Dapat disimpulkan bahwa ada 6 poin fungsi KPK yaitu koordinasi, supervisi, monitoring, penindakan dan pencegahan eksekusi. Satu hal yang ditekankan dalam pembentukan KPK, di mana lembaga ini menjadi pemicu dan pemberdayaan institusi pemberantasan korupsi yang telah ada (Kepolisian dan Kejaksaan) yang sering kita sebut “_trigger mechanism_”. Sehingga keberadaan KPK tidak akan tumpang tindih serta mengganggu tugas dan kewenangan pemberantasan korupsi Kejaksaan dan Kepolisian, malah KPK akan mendorong kinerja kedua institusi tersebut agar bekerja maksimal. Mengenai fungsi penindakan, ada hal yang membedakan KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan. Dimana KPK lebih berfokus kepada “_big fish_” dengan kriteria seperti yang disebutkan pada **Pasal 11 UU 19/2019**, yaitu: 1. _Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang:_ 1. _melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara; dan/atau_ 2. _menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)._ 2. _Dalam hal Tindak Pidana Korupsi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menyerahkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kepada kepolisian dan/atau kejaksaan._ 3. _Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan supervisi terhadap penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)._ Selain itu, ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 merupakan dasar hukum lembaga lain yang berkaitan dengan fungsi kekuasaan kehakiman, antara lain lembaga penyidik dan lembaga penuntut. Hal-hal tersebut adalah bentuk mekanisme _checks and balances_ antara kekuasaan yudikatif Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi dengan kekuasaan legislatif Dewan Perwakilan Rakyat dan kekuasaan eksekutif lembaga penyidik dan lembaga penuntut guna mewujudkan sistem peradilan terpadu (_integrated judiciary system_) di Indonesia. Menyoal anggapan KPK sebagai lembaga _super body_, hal ini kurang tepat. Dalam negara demokratis sesungguhnya tidak ada lembaga _super body_ karena dalam bekerja antar lembaga negara sudah ada mekanisme _checks and balances system_, di mana antar lembaga negara saling mengawasi satu sama lain agar tugas dan kewenangannya berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada penyimpangan. Tidak terkecuali KPK, KPK diawasi oleh rakyat melalui DPR khususnya Komisi III, buktinya di tahun 2017 lalu KPK pernah dikenakan hak angket oleh DPR yang menghasilkan beberapa rekomendasi. Namun perlu digarisbawahi bahwa proses penegakan hukum tidak dapat dijadikan sebagai objek hak angket. Yang dapat dikenakan angket antara lain proses administrasi, pengelolaan keuangan, dan dokumen. Pengawasan lainnya adalah audit keuangan yang diperiksa oleh BPK dan KPK juga transparan dengan mengeluarkan laporan pertanggungjawaban di setiap tahunnya. Dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas keberadaan KPK masih diperlukan sebagai _trigger mechanism_ dalam upaya pemberantasan korupsi bersama dengan Kejaksaan dan Kepolisian serta dengan adanya mekanisme _checks and balances system_ dalam ketatanegaraan tidak dimungkinkan keberadaan lembaga _super body_, tak terkecuali KPK. **Baca juga: [Kewenangan KPK dalam Penuntutan Kasus Pencucian Uang](https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewenangan-kpk-dalam-penuntutan-kasus-pencucian-uang-lt5218e5d1539e8?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=kewenangan_kpk)** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). Demikian jawaban dari kami mengenai dasar hukum KPK dan perannya dalam pemberantasan korupsi . Semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1371/node/38/uu-no-31-tahun-1999-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_31_1999) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/339/nprt/38/undangundang-nomor-20-tahun-2001?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_20_2001) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/12614/undangundang-nomor-30-tahun-2002/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_30_2002) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt54f42a710f0b4?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpu_1_2015) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5dad1de8f0292?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_19_2019) REFERENSI --------- [Sekilas KPK](https://web.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-kpk)_,_ diakses pada 5 April 2022 pukul 11.45 WIB. [\[1\]](#_ftnref1)[Sekilas KPK](https://web.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-kpk)_,_ diakses pada 5 April 2022 pukul 11.45 WIB [\[2\]](#_ftnref2)[Sekilas KPK](https://web.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-kpk)_,_ diakses pada 5 April 2022 pukul 11.45 WIB [\[3\]](#_ftnref3)[Sekilas KPK](https://web.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-kpk)_,_ diakses pada 5 April 2022 pukul 11.45 WIB Tags ---- [komisi pemberantasan korupsi](/tag/komisi-pemberantasan-korupsi) [korupsi](/tag/korupsi) [kpk](/tag/kpk) [lembaga negara](/tag/lembaga-negara) [lembaga pemerintah](/tag/lembaga-pemerintah)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Sebelumnya kami akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa sebagaimana dijelaskan dalam 6 Tips Aman Jual Beli Motor Bekas, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dokumen pemberi legitimasi kepemilikan kendaraan bermotor yang diterbitkan Polri. BPKB memiliki nilai yuridis yaitu sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor dan memiliki nilai ekonomis yang artinya dapat dijadikan sebagai jaminan atau agunan dalam transaksi keuangan di lembaga keuangan resmi ataupun gadai perorangan.KLINIK TERKAITApa Itu Grosse Akta Pengakuan Utang dan Cara Eksekusinya10 Des 2021Bisakah Aset Kripto Dijadikan Jaminan Utang?27 Okt 2021Ini 3 Mekanisme Eksekusi Jaminan Kebendaan!05 Jul 2021Penyelesaian Sengketa dengan Hukum Asing, Jaminan Kebendaannya Juga?30 Jun 2021Penyerahan BPKB sepeda motor ke pihak koperasi membuktikan adanya hubungan hukum antara kedua belah pihak yang dilandasi dengan adanya suatu perjanjian. Suatu perjanjian haruslah memenuhi syarat sah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;Suatu pokok persoalan tertentu;Suatu sebab yang tidak terlarang.Hukum JaminanBelajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Karena Anda tidak menjelaskan secara spesifik bentuk pengikatan jaminan yang telah dilakukan, maka kami akan menjelaskan mengenai secara umum ketentuan dalam hukum jaminan.Hukum jaminan merupakan peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara debitur dengan kreditur terkait penjaminan benda-benda milik debitur sebagai jaminan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata yang berbunyi:Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu. Kemudian dalam Pasal 1132 KUH Perdata yang berbunyi:Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila diantara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.Jaminan dapat dikategorikan menjadi dua yaitu jaminan khusus kebendaan (zakelijke zekerheids) dan jaminan khusus perorangan (persoonlijke zekerheids). Jaminan khusus kebendaan merupakan jaminan dalam bentuk hak mutlak mengenai suatu benda, memiliki hubungan langsung dengan benda tertentu, dapat dipertahankan kepada siapapun serta memiliki ciri-ciri kebendaan. Sedangkan jaminan khusus perorangan dijelaskan dalam Pasal 1820 KUH Perdata dan merupakan persetujuan dari pihak ketiga yang untuk kepentingan kreditur, mengikatkan diri guna memenuhi perikatan debitur jika debitur tidak bisa memenuhi janjinya, seperti jaminan perorangan (personal guarantee) dan garansi bank yang penjelasannya dapat Anda simak dalam Mengenal Jaminan Perorangan, Corporate Guarantee, dan Bank Garansi.Jika Objek Jaminan Dijual ke Orang LainJika dilihat dari pertanyaan yang Anda sampaikan, dapat kami asumsikan bahwa lembaga jaminan yang digunakan dalam kasus tersebut adalah jaminan fidusia mengingat benda yang dijaminkan semula tetap berada di tangan debitur. Menurut Pasal 1 angka 2 UU Jaminan Fidusia, jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.Menjawab pertanyaan Anda, dalam Pasal 20 UU Jaminan Fidusia diatur bahwa:Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia.Sehingga, pada dasarnya meskipun sepeda motor yang dijadikan jaminan oleh debitur dijual kepada pihak lain, jaminan fidusia tetap mengikuti motor tersebut sebagai objek jaminan fidusia. Artinya, sepeda motor yang sudah dibeli oleh pihak ketiga tetap dibebani dengan jaminan fidusia antara debitur dengan pihak koperasi. Dengan kata lain, pihak koperasi tetap dapat melakukan eksekusi terhadap motor tersebut jika debitur cidera janji/wanprestasi.Namun perlu diperhatikan, ketika debitur cidera janji, kreditur tidak bisa memiliki atau mengambil benda yang dijaminkan kepadanya tersebut sebagai miliknya, melainkan kreditur harus menjual benda milik debitur yang dijaminkan kepadanya tersebut dengan cara-cara eksekusi yang telah dijelaskan dalam Ini 3 Mekanisme Eksekusi Jaminan Kebendaan!.Hasil penjualan barang jaminan tersebut lalu digunakan untuk melunasi utang debitur kepada kreditur. Jika masih terdapat sisa, maka kreditur harus mengembalikan sisa uang tersebut kepada debitur.[1]Dengan demikian, terkait pertanyaan Anda, koperasi tidak dapat begitu saja menyita objek jaminan yang telah dijual oleh debitur untuk dijadikan miliknya. Namun, pihak koperasi tetap dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan tersebut jika debitur cidera janji/wanprestasi.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PerdataUndang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia[1] Pasal 34 ayat (1) UU Jaminan FidusiaTagseksekusi jaminan fidusiahukum jaminanhukum perdatajaminan fidusia

Apabila seseorang melakukan pinjaman dengan agunan berupa BPKB sepeda motor ke pihak koperasi, sementara peminjam menjual sepeda motornya ke pihak lain, apakah pihak koperasi dapat melakukan penyitaan sepeda motor tersebut dari pihak pembeli?

Dilihat dari pertanyaan yang Anda sampaikan, dapat kami asumsikan bahwa lembaga jaminan yang digunakan dalam kasus tersebut adalah jaminan fidusia. Dalam hal ini, jika jaminan kebendaan (sepeda motor) yang dijaminkan oleh debitur dijual kepada pihak ketiga, maka koperasi tidak dapat serta merta melakukan penyitaan terhadap objek jaminan tersebut untuk dimiliki. Namun, pihak koperasi tetap dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan jika debitur cidera janji/wanprestasi. Penjelasan lebih lanjut dapat anda baca ulasan di bawah ini. Apa Itu Grosse Akta Pengakuan Utang dan Cara Eksekusinya10 Des 2021Bisakah Aset Kripto Dijadikan Jaminan Utang?27 Okt 2021Ini 3 Mekanisme Eksekusi Jaminan Kebendaan!05 Jul 2021Penyelesaian Sengketa dengan Hukum Asing, Jaminan Kebendaannya Juga?30 Jun 2021Apa Itu Grosse Akta Pengakuan Utang dan Cara Eksekusinya10 Des 2021Bisakah Aset Kripto Dijadikan Jaminan Utang?27 Okt 2021Ini 3 Mekanisme Eksekusi Jaminan Kebendaan!05 Jul 2021Penyelesaian Sengketa dengan Hukum Asing, Jaminan Kebendaannya Juga?30 Jun 2021Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023Ini Cara Mengurus Akta Nikah yang Terlambat 30 Sep 2022Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023Ini Cara Mengurus Akta Nikah yang Terlambat 30 Sep 2022Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/debitur-menjual-objek-jaminan-bolehkah-penerima-jaminan-menyitanya-lt6255294a099d3/

Debitur Menjual Objek Jaminan, Bolehkah Penerima Jaminan Menyitanya?

pages/230/page-1.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. Sebelumnya kami akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa sebagaimana dijelaskan dalam **[6 Tips Aman Jual Beli Motor Bekas](https://www.hukumonline.com/klinik/a/6-tips-aman-jual-beli-motor-bekas-lt5c6a835f6bf36?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=tips_jual_beli_motor)**, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dokumen pemberi legitimasi kepemilikan kendaraan bermotor yang diterbitkan Polri. BPKB memiliki nilai yuridis yaitu sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor dan memiliki nilai ekonomis yang artinya dapat dijadikan sebagai jaminan atau agunan dalam transaksi keuangan di lembaga keuangan resmi ataupun gadai perorangan. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Apa Itu Grosse Akta Pengakuan Utang dan Cara Eksekusinya ](/klinik/a/apa-itu-grosse-akta-pengakuan-utang-dan-cara-eksekusinya-lt61b2f672adaa9/)  10 Des 2021 [ #### Bisakah Aset Kripto Dijadikan Jaminan Utang? ](/klinik/a/bisakah-aset-kripto-dijadikan-jaminan-utang-lt6154145ca7d7e/)  27 Okt 2021 [ #### Ini 3 Mekanisme Eksekusi Jaminan Kebendaan! ](/klinik/a/ini-3-mekanisme-eksekusi-jaminan-kebendaan-lt60e300b411a73/)  05 Jul 2021 [ #### Penyelesaian Sengketa dengan Hukum Asing, Jaminan Kebendaannya Juga? ](/klinik/a/penyelesaian-sengketa-dengan-hukum-asing-jaminan-kebendaannya-juga-lt60dc07677f002/)  30 Jun 2021 [](#!) Penyerahan BPKB sepeda motor ke pihak koperasi membuktikan adanya hubungan hukum antara kedua belah pihak yang dilandasi dengan adanya suatu perjanjian. Suatu perjanjian haruslah memenuhi syarat sah sesuai dengan ketentuan dalam **Pasal 1320 [KUH Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata)** yaitu: _Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:_ 1. _Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;_ 2. _Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;_ 3. _Suatu pokok persoalan tertentu;_ 4. _Suatu sebab yang tidak terlarang._ ### **Hukum Jaminan** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Karena Anda tidak menjelaskan secara spesifik bentuk pengikatan jaminan yang telah dilakukan, maka kami akan menjelaskan mengenai secara umum ketentuan dalam hukum jaminan. Hukum jaminan merupakan peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara debitur dengan kreditur terkait penjaminan benda-benda milik debitur sebagai jaminan. Sebagaimana diatur dalam **Pasal 1131 KUH Perdata** yang berbunyi: _Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu._ Kemudian dalam **Pasal 1132 KUH Perdata** yang berbunyi: _Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila diantara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan._ Jaminan dapat dikategorikan menjadi dua yaitu jaminan khusus kebendaan (_zakelijke zekerheids_) dan jaminan khusus perorangan (_persoonlijke zekerheids_). Jaminan khusus kebendaan merupakan jaminan dalam bentuk hak mutlak mengenai suatu benda, memiliki hubungan langsung dengan benda tertentu, dapat dipertahankan kepada siapapun serta memiliki ciri-ciri kebendaan. Sedangkan jaminan khusus perorangan dijelaskan dalam Pasal **1820 KUH Perdata** dan merupakan persetujuan dari pihak ketiga yang untuk kepentingan kreditur, mengikatkan diri guna memenuhi perikatan debitur jika debitur tidak bisa memenuhi janjinya, seperti jaminan perorangan (_personal guarantee_) dan garansi bank yang penjelasannya dapat Anda simak dalam **[Mengenal Jaminan Perorangan, _Corporate Guarantee_, dan Bank Garansi](https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-jaminan-perorangan--icorporate-guarantee-i--dan-bank-garansi-lt519d0870c12f3?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=jaminan_perorangan_bank)**. ### **Jika Objek Jaminan Dijual ke Orang Lain** Jika dilihat dari pertanyaan yang Anda sampaikan, dapat kami asumsikan bahwa lembaga jaminan yang digunakan dalam kasus tersebut adalah jaminan fidusia mengingat benda yang dijaminkan semula tetap berada di tangan debitur. Menurut **Pasal 1 angka 2 [UU Jaminan Fidusia](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17484/undangundang-nomor-42-tahun-1999?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=jaminan_fidusia)**, jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan **yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia**, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Menjawab pertanyaan Anda, dalam **Pasal 20 UU Jaminan Fidusia** diatur bahwa: _Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada__, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia._ Sehingga, pada dasarnya meskipun sepeda motor yang dijadikan jaminan oleh debitur dijual kepada pihak lain, **jaminan fidusia tetap mengikuti motor tersebut sebagai objek jaminan fidusia**. Artinya, sepeda motor yang sudah dibeli oleh pihak ketiga tetap dibebani dengan jaminan fidusia antara debitur dengan pihak koperasi. Dengan kata lain, **pihak koperasi tetap dapat melakukan eksekusi terhadap motor tersebut jika debitur cidera janji/wanprestasi**. Namun perlu diperhatikan, ketika debitur cidera janji, kreditur tidak bisa memiliki atau mengambil benda yang dijaminkan kepadanya tersebut sebagai miliknya, melainkan kreditur harus menjual benda milik debitur yang dijaminkan kepadanya tersebut dengan cara-cara eksekusi yang telah dijelaskan dalam **[Ini 3 Mekanisme Eksekusi Jaminan Kebendaan!](https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-3-mekanisme-eksekusi-jaminan-kebendaan-lt60e300b411a73?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=cara_eksekusi_jaminan)**. Hasil penjualan barang jaminan tersebut lalu digunakan untuk melunasi utang debitur kepada kreditur. Jika masih terdapat sisa, maka kreditur harus mengembalikan sisa uang tersebut kepada debitur.[\[1\]](#_ftn1) Dengan demikian, terkait pertanyaan Anda, koperasi tidak dapat begitu saja menyita objek jaminan yang telah dijual oleh debitur untuk dijadikan miliknya. Namun, pihak koperasi tetap dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan tersebut jika debitur cidera janji/wanprestasi. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata) Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17484/undangundang-nomor-42-tahun-1999?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=jaminan_fidusia) [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 34 ayat (1) UU Jaminan Fidusia Tags ---- [eksekusi jaminan fidusia](/tag/eksekusi-jaminan-fidusia) [hukum jaminan](/tag/hukum-jaminan) [hukum perdata](/tag/hukum-perdata) [jaminan fidusia](/tag/jaminan-fidusia)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Syarat Sah Perjanjian Keabsahan perjanjian menurut hukum Indonesia alat ujinya yaitu dengan menggunakan Pasal 1320 KUH Perdata. Suatu perjanjian dinyatakan sah bilamana ia memenuhi ketentuan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal tersebut, yaitu:kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;objek tertentu; dankausa yang diperbolehkan.KLINIK TERKAITMacam-Macam Perjanjian dan Syarat Sahnya23 Jun 202310 Sebab Hapusnya Perikatan Menurut KUH Perdata25 Mei 2023Apa yang Dimaksud dengan Cek Kosong dan Cek Bertanggal Mundur?15 Feb 2022Investasi ‘Gagal’, Begini Tanggung Jawab Perusahaan ke Investor18 Jan 2022Dua syarat yang pertama merupakan syarat subjektif, karena berkaitan dengan pihak-pihak atau subjek yang melakukan perjanjian. Sedangkan dua syarat yang terakhir merupakan syarat objektif karena berkaitan dengan objek dan tujuan dari dibuatnya perjanjian itu. Keempat syarat di atas harus dipenuhi secara keseluruhan (kumulatif), tak dipenuhinya salah satu atau lebih syarat tersebut mengancam keabsahan perjanjian itu sehingga ia dapat dibatalkan (vernietigbaar) atau batal demi hukum (nieteg van rechtswege). Suatu perjanjian yang dibatalkan atau batal demi hukum, tidak memiliki kekuatan mengikat sebagaimana dikehendaki oleh para pihak, dan oleh karenanya tidak memberikan akibat hukum.[1]Baca juga: Macam-macam Perjanjian dan Syarat SahnyaKekhilafan Sebagai Alasan Pembatalan PerjanjianBelajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Berkenaan dengan pertanyaan Anda di atas, terkait dengan status dari perjanjian kerjasama pengelolaan lahan yang dibuat antara investor dengan sebuah Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak di bidang usaha perkebunan apabila belakangan diketahui bahwa PT tersebut tidak memiliki izin usaha maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.Kata “belakangan” dimaknai dengan suatu keadaan yang baru diketahui oleh pihak investor setelah perjanjian antara kedua belah pihak tersebut disepakati. Dalam hal ini telah terjadi cacat kehendak atas perjanjian yang telah dibuat tersebut yaitu suatu keadaan yang dapat menyebabkan diganggu-gugatnya perjanjian atau dapat dibatalkannya perjanjian (vernietigbaar).Menurut Pasal 1321 KUH Perdata, tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.Pihak investor merupakan pihak yang mengalami kesesatan/kekhilafan (dwaling) terhadap keadaan sesungguhnya dari PT tersebut. Kesesatan atau kekeliruan (dwaling) diatur lebih lanjut dalam Pasal 1322 KUH Perdata yang berbunyi:Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu persetujuan, kecuali jika kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan. Kekhilafan tidak mengakibatkan kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai diri orang yang dengannya seseorang bermaksud untuk mengadakan persetujuan, kecuali jika persetujuan itu diberikan terutama karena diri orang yang bersangkutan.Sehingga, suatu kesesatan dianggap terjadi apabila pernyataan sesuai dengan kehendak tetapi kehendak tersebut didasarkan atas gambaran yang keliru, baik mengenai orangnya (eror in persona) atau objeknya (eror in substantia). Dalam kasus ini, kesesatan yang dimaksud adalah mengenai orang (error in persona).Menurut peradilan, kesesatan adalah gambaran yang keliru yang harus berkenaan dengan sifat-sifat atau keadaan-keadaan yang bagi pihak yang tersesat mempunyai makna yang menentukan. Dengan kata lain, seandainya pihak yang tersesat tahu bahwa sebenarnya tidak ada sifat-sifat atau keadaan-keadaan yang dia kira ada, maka ia tidak akan menyepakati perjanjian atau setidak-tidaknya tidak akan menyepakati perjanjian dengan syarat yang sama.Sebagaimana telah kami sampaikan, suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Dalam hal ini, kesesatan/kekhilafan ini berkaitan dengan syarat pertama mengenai kesepakatan, di mana adanya kesesatan menjadikan kehendak salah satu pihak cacat.Dapat dibatalkannya suatu perjanjian dimaksudkan bahwa perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak. Selama belum terjadi pembatalan, maka perjanjian tersebut tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat.Pihak investor mengalami kesesatan karena izin usaha yang merupakan suatu kewajiban bagi PT ternyata tidak dimiliki PT untuk menjalankan usaha di bidang perkebunan. Pasal 29 angka 12 UU Cipta Kerja yang mengubahPasal 42 UU Perkebunan menyatakan bahwa:Kegiatan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan/atau izin Usaha Perkebunan. Selanjutnya dipertegas dalam Pasal 29 angka 15 UU Cipta Kerja yang mengubahPasal 47 ayat (1) dan (2) UU Perkebunan menyatakan bahwa:Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin Usaha Perkebunan.Setiap Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:Penghentian sementara kegiatan;Pengenaan denda; dan/atauPaksaan Pemerintah Pusat.Baca juga: Mengenal Sanksi Paksaan Pemerintah dan Penerapannya di IndonesiaBerdasarkan ketentuan tersebut, PT yang bergerak di bidang usaha perkebunan wajib memiliki izin usaha untuk melaksanakan prestasi atas perjanjian yang telah dibuat dengan investor. Investor dapat melakukan upaya hukum untuk membatalkan perjanjian karena PT terkait ternyata tidak memiliki izin usaha yang dimaksud.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PerdataUndang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang PerkebunanUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta KerjaREFERENSISatrio, Hukum Perikatan: Hapusnya Perikatan, Bagian 2, (Citra Aditya Bakti), Bandung, 2000.[1] J. Satrio, Hukum Perikatan:Hapusnya Perikatan, Bagian 2, (Citra Aditya Bakti), Bandung, 2000, hal. 165Tagshukum perdatahukum perjanjianinvestasi

Jika investor melakukan kerjasama pengelolaan lahan dengan PT yang bergerak di bidang perkebunan dan terdapat kontrak di antara mereka, lalu belakangan diketahui ternyata PT tersebut tidak memiliki izin usaha, bagaimana status dari kontrak kerjasama tersebut? Apakah batal demi hukum atau dapat dibatalkan?

Kata “belakangan” dalam pertanyaan Anda dapat dimaknai dengan suatu keadaan yang baru diketahui oleh pihak investor setelah perjanjian antara kedua belah pihak tersebut disepakati. Dalam hal ini telah terjadi cacat kehendak atas perjanjian yang telah dibuat tersebut yaitu suatu keadaan yang dapat menyebabkan diganggu-gugatnya perjanjian atau dapat dibatalkannya perjanjian (vernietigbaar). Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini. Macam-Macam Perjanjian dan Syarat Sahnya23 Jun 202310 Sebab Hapusnya Perikatan Menurut KUH Perdata25 Mei 2023Apa yang Dimaksud dengan Cek Kosong dan Cek Bertanggal Mundur?15 Feb 2022Investasi ‘Gagal’, Begini Tanggung Jawab Perusahaan ke Investor18 Jan 2022Macam-Macam Perjanjian dan Syarat Sahnya23 Jun 202310 Sebab Hapusnya Perikatan Menurut KUH Perdata25 Mei 2023Apa yang Dimaksud dengan Cek Kosong dan Cek Bertanggal Mundur?15 Feb 2022Investasi ‘Gagal’, Begini Tanggung Jawab Perusahaan ke Investor18 Jan 2022Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang19 Mei 2023Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang19 Mei 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-investor-batalkan-perjanjian-karena-perusahaan-tak-punya-izin-usaha-lt62317ef64730b/

Bisakah Investor Batalkan Perjanjian karena Perusahaan Tak Punya Izin Usaha?

pages/230/page-2.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### **Syarat Sah Perjanjian** Keabsahan perjanjian menurut hukum Indonesia alat ujinya yaitu dengan menggunakan **Pasal 1320 [KUH Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata)**. Suatu perjanjian dinyatakan sah bilamana ia memenuhi ketentuan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal tersebut, yaitu: 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan diri; 2. kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum; 3. objek tertentu; dan 4. kausa yang diperbolehkan. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Macam-Macam Perjanjian dan Syarat Sahnya ](/klinik/a/macam-macam-perjanjian-dan-syarat-sahnya-lt4c3d1e98bb1bc/)  23 Jun 2023 [ #### 10 Sebab Hapusnya Perikatan Menurut KUH Perdata ](/klinik/a/hapusnya-perikatan-cl3927/)  25 Mei 2023 [ #### Apa yang Dimaksud dengan Cek Kosong dan Cek Bertanggal Mundur? ](/klinik/a/apa-yang-dimaksud-dengan-cek-kosong-dan-cek-bertanggal-mundur-lt4bf682661596a/)  15 Feb 2022 [ #### Investasi ‘Gagal’, Begini Tanggung Jawab Perusahaan ke Investor ](/klinik/a/investasi-gagal-begini-tanggung-jawab-perusahaan-ke-investor-cl2960/)  18 Jan 2022 [](#!) Dua syarat yang pertama merupakan syarat subjektif, karena berkaitan dengan pihak-pihak atau subjek yang melakukan perjanjian. Sedangkan dua syarat yang terakhir merupakan syarat objektif karena berkaitan dengan objek dan tujuan dari dibuatnya perjanjian itu. **Keempat syarat di atas harus dipenuhi secara keseluruhan (kumulatif)**, tak dipenuhinya salah satu atau lebih syarat tersebut mengancam keabsahan perjanjian itu sehingga ia dapat dibatalkan (_vernietigbaar_) atau batal demi hukum (_nieteg van rechtswege_). Suatu perjanjian yang dibatalkan atau batal demi hukum, **tidak memiliki kekuatan mengikat** sebagaimana dikehendaki oleh para pihak, dan oleh karenanya tidak memberikan akibat hukum.[\[1\]](#_ftn1) **Baca juga: [Macam-macam Perjanjian dan Syarat Sahnya](https://www.hukumonline.com/klinik/a/macam-macam-perjanjian-dan-syarat-sahnya-lt4c3d1e98bb1bc?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=syarat_sah_perjanjian)** ### **Kekhilafan Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Berkenaan dengan pertanyaan Anda di atas, terkait dengan status dari perjanjian kerjasama pengelolaan lahan yang dibuat antara investor dengan sebuah Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak di bidang usaha perkebunan apabila belakangan diketahui bahwa PT tersebut tidak memiliki izin usaha maka **perjanjian tersebut dapat dibatalkan**. Kata “belakangan” dimaknai dengan suatu keadaan yang baru diketahui oleh pihak investor setelah perjanjian antara kedua belah pihak tersebut disepakati. Dalam hal ini **telah terjadi cacat kehendak** atas perjanjian yang telah dibuat tersebut yaitu suatu keadaan yang dapat menyebabkan diganggu-gugatnya perjanjian atau dapat dibatalkannya perjanjian (_vernietigbaar_). Menurut **Pasal 1321 KUH Perdata**, tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Pihak investor merupakan pihak yang mengalami kesesatan/kekhilafan (_dwaling_) terhadap keadaan sesungguhnya dari PT tersebut. Kesesatan atau kekeliruan (_dwaling_) diatur lebih lanjut dalam **Pasal 1322 KUH Perdata** yang berbunyi: _Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu persetujuan, kecuali jika kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan. Kekhilafan tidak mengakibatkan kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai diri orang yang dengannya seseorang bermaksud untuk mengadakan persetujuan, kecuali jika persetujuan itu diberikan terutama karena diri orang yang bersangkutan._ Sehingga, suatu kesesatan dianggap terjadi apabila pernyataan sesuai dengan kehendak tetapi kehendak tersebut didasarkan atas gambaran yang keliru, baik mengenai orangnya (_eror in persona_) atau objeknya (_eror in substantia_). Dalam kasus ini, kesesatan yang dimaksud adalah mengenai orang (_error in persona_). Menurut peradilan, kesesatan adalah gambaran yang keliru yang harus berkenaan dengan sifat-sifat atau keadaan-keadaan yang bagi pihak yang tersesat mempunyai makna yang menentukan. Dengan kata lain, seandainya pihak yang tersesat tahu bahwa sebenarnya tidak ada sifat-sifat atau keadaan-keadaan yang dia kira ada, maka ia tidak akan menyepakati perjanjian atau setidak-tidaknya tidak akan menyepakati perjanjian dengan syarat yang sama. Sebagaimana telah kami sampaikan, suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Dalam hal ini, kesesatan/kekhilafan ini berkaitan dengan syarat pertama mengenai kesepakatan, di mana adanya kesesatan menjadikan kehendak salah satu pihak cacat. Dapat dibatalkannya suatu perjanjian dimaksudkan bahwa perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak. Selama belum terjadi pembatalan, maka perjanjian tersebut tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat. Pihak investor mengalami kesesatan karena izin usaha yang merupakan suatu kewajiban bagi PT ternyata tidak dimiliki PT untuk menjalankan usaha di bidang perkebunan. **Pasal 29 angka 12 [UU Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Cipta_Kerja) yang mengubah****Pasal 42 [UU Perkebunan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5460697e66f86/undang-undang-nomor-39-tahun-2014/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_perkebunan)** menyatakan bahwa: _Kegiatan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan/atau **izin Usaha Perkebunan**._ Selanjutnya dipertegas dalam **Pasal 29 angka 15** UU Cipta Kerja **yang mengubah****Pasal 47 ayat (1) dan (2)** UU Perkebunan menyatakan bahwa: 1. _Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin Usaha Perkebunan._ 2. _Setiap Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu **yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif** berupa:_ 1. _Penghentian sementara kegiatan;_ 2. _Pengenaan denda; dan/atau_ 3. _Paksaan Pemerintah Pusat._ **Baca juga: [Mengenal Sanksi Paksaan Pemerintah dan Penerapannya di Indonesia](https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-paksaan-pemerintah-dan-penerapannya-di-indonesia-lt621881f475b8a?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=paksaan_pemerintah)** Berdasarkan ketentuan tersebut, PT yang bergerak di bidang usaha perkebunan wajib memiliki izin usaha untuk melaksanakan prestasi atas perjanjian yang telah dibuat dengan investor. **Investor dapat melakukan upaya hukum untuk membatalkan perjanjian** karena PT terkait ternyata tidak memiliki izin usaha yang dimaksud. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5460697e66f86/undang-undang-nomor-39-tahun-2014/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_perkebunan) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Cipta_Kerja) REFERENSI --------- Satrio_, Hukum Perikatan: Hapusnya Perikatan_, Bagian 2, (Citra Aditya Bakti), Bandung, 2000. [\[1\]](#_ftnref1) J. Satrio, _Hukum Perikatan:__Hapusnya Perikatan_, Bagian 2, (Citra Aditya Bakti), Bandung, 2000, hal. 165 Tags ---- [hukum perdata](/tag/hukum-perdata) [hukum perjanjian](/tag/hukum-perjanjian) [investasi](/tag/investasi)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Restitusi dan KompensasiYa, benar. Mahkamah Agung (“MA”) baru saja menerbitkan Perma 1/2022. Salah satu alasan diterbitkannya Perma 1/2022 ini adalah hak restitusi dan kompensasi telah diatur ke dalam beberapa peraturan perundang-undangan, namun belum ada peraturan teknis penyelesaian permohonan hak tersebut.[1]KLINIK TERKAITJadi Korban Tindak Pidana Penggelapan? Lakukan Langkah Ini21 Nov 2023Adakah Biaya Lapor ke Polisi? Cek Faktanya di Sini23 Feb 2022Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Melalui Rekonsiliasi08 Feb 2021Ketika Restitusi Anak Korban Diabaikan oleh Penuntut Umum01 Nov 2019Selain itu, perkembangan sistem peradilan pidana tidak hanya berorientasi kepada kepentingan pelaku, melainkan berorientasi pula kepada perlindungan korban.[2]Adapun restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga.[3] Sedangkan kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tindak pidana tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.[4]Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Namun, perlu digarisbawahi, Perma 1/2022 ini berlaku terhadap:[5]Permohonan restitusi atas perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia (“HAM”) yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan dengan Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK); danPermohonan kompensasi atas perkara tindak pidana pelanggaran HAM yang berat dan terorisme sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.Lalu, kompensasi dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dipersamakan dengan restitusi dalam Perma 1/2022 ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.[6]Guna menyederhanakan jawaban, kami akan menerangkan langsung tata cara permohonan restitusi dan kompensasi satu per satu di bawah ini.Tata Cara Permohonan RestitusiPermohonan restitusi dibuat tertulis dalam bahasa Indonesia, ditandatangani pemohon atau kuasanya dan diajukan ke Ketua/Kepala Pengadilan, baik secara langsung atau melalui LPSK, penyidik, atau penuntut umum.[7]Jika korban adalah anak, permohonan diajukan orang tua, keluarga, wali, ahli waris atau kuasanya, atau LPSK,[8] dan dalam hal pemohon lebih dari satu orang, bisa dilakukan penggabungan permohonan.[9]Restitusi yang diajukan dapat berupa:[10]ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan;ganti kerugian, baik materiil maupun immateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/ataukerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.Permohonan restitusi harus memuat:[11]identitas pemohon;identitas korban, dalam hal pemohon bukan korban sendiri;uraian mengenai tindak pidana;identitas terdakwa/termohon;uraian kerugian yang diderita; danbesaran restitusi yang diminta.Selain itu, permohonan restitusi harus dilengkapi dengan:[12]fotokopi identitas pemohon dan/atau korban;bukti kerugian materiil yang diderita oleh pemohon dan/atau korban dibuat atau disahkan oleh pejabat berwenang, atau berdasarkan alat bukti lain yang sah;bukti biaya korban selama perawatan dan/atau pengobatan disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan atau berdasarkan alat bukti lain yang sah;uraian kerugian immateriil yang diderita oleh pemohon dan/atau korban;fotokopi surat kematian, dalam hal korban meninggal dunia;surat keterangan hubungan keluarga, ahli waris, atau wali jika permohonan diajukan oleh keluarga, ahli waris atau wali;surat kuasa khusus, jika permohonan restitusi diajukan melalui kuasa; dansalinan atau petikan putusan Pengadilan, jika perkaranya telah diputus dan berkekuatan hukum tetap.Jika permohonan restitusi diajukan sebelum berkas perkara dilimpahkan, penuntut umum wajib memuatnya dalam surat dakwaan dan memasukkannya dalam berkas perkara dan segera menyampaikan salinan ke terdakwa atau penasihat hukumnya.[13]Apabila korban tidak mengajukan permohonan restitusi, hakim memberitahukan hak korban saat ia hadir dalam persidangan untuk memperoleh restitusi yang dapat diajukan sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan atau setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.[14]Penuntut umum wajib mencantumkan permohonan restitusi dalam tuntutan pidana.[15]Hakim lalu memeriksa berkas permohonan restitusi dan memberi penilaian hukum atas alat bukti yang diajukan dan mempertimbangkannya dalam putusan yang wajib memuat:[16]pernyataan diterima atau tidaknya permohonan restitusi;alasan untuk menerima atau menolak, baik sebagian atau untuk seluruh permohonan restitusi; danbesaran restitusi yang harus dibayarkan terdakwa atau orang tua terdakwa dalam hal terdakwa adalah anak, dan/atau pihak ketiga.Tapi, permohonan restitusi tidak menghapus hak korban, keluarga, ahli waris dan wali untuk mengajukan gugatan perdata jika:[17]permohonan restitusi ditolak karena terdakwa diputus bebas atau lepas dari tuntutan hukum; danpermohonan restitusi dikabulkan dan terdakwa dihukum, akan tetapi terdapat kerugian yang diderita korban yang belum dimohonkan restitusi kepada pengadilan atau sudah dimohonkan namun tidak dipertimbangkan oleh pengadilan.Tata Cara Permohonan KompensasiPada dasarnya ketentuan permohonan restitusi dalam Pasal 5 Perma 1/2022berlaku secara mutatis mutandis terhadap permohonan kompensasi dengan pengecualian:[18]permohonan tidak perlu memuat identitas pelaku tindak pidana dalam hal identitas terdakwa/pelaku tindak pidana belum atau tidak diketahui;untuk permohonan kompensasi perkara pidana tertentu, permohonan harus dilengkapi: surat keterangan dari penyidik yang menunjukkan pemohon sebagai korban tindak pidana terorisme, dalam hal permohonan diajukan untuk tindak pidana terorisme;surat keterangan dari Komnas HAM yang menunjukkan pemohon sebagai korban atau keluarga, orang tua, wali atau ahli waris korban pelanggaran HAM yang berat, dalam hal permohonan diajukan untuk tindak pidana pelanggaran HAM yang berat;surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah korban berdasarkan ketentuan yang berlaku di negara tempat terjadinya tindak pidana terorisme, dalam hal permohonan diajukan untuk Warga Negara Indonesia korban tindak pidana terorisme yang terjadi di luar wilayah Indonesia;Permohonan kompensasi wajib diajukan melalui LPSK.Permohonan kompensasi hanya dapat diajukan sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap kecuali dalam hal:[19]Korban merupakan korban tindak pidana terorisme yang pelakunya tidak diketahui atau meninggal dunia, harus diajukan minimal 1 tahun sejak terjadinya peristiwa; danKorban merupakan korban tindak pidana terorisme yang terjadi di luar wilayah Indonesia.Korban tindak pidana pelanggaran HAM yang berat dan tindak pidana terorisme berhak memperoleh kompensasi berupa:[20]ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan;ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, termasuk luka atau kematian;penggantian biaya perawatan dan/atau pengobatan; dankerugian materiil dan immateriil lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana.Dalam hal pemohon lebih dari satu orang, bisa dilakukan penggabungan permohonan.[21]Permohonan kompensasi hanya bisa diajukan pada pengadilan tingkat pertama dan tidak dikenakan biaya.[22]Pengajuan dan pemeriksaan permohonan kompensasi untuktindak pidana pelanggaran HAM yang berat mencakup langkah-langkah berikut:[23]LPSK menyampaikan permohonan kompensasi beserta keputusan dan pertimbangan LPSK kepada Pengadilan melalui Jaksa Agung.Bila diajukan sebelum berkas perkara dilimpahkan, Jaksa Agung wajib memuat permohonan ke dalam surat dakwaan dan memasukkannya ke berkas perkara, serta menyampaikan salinan ke terdakwa atau penasihat hukumnya.Bila diajukan setelah dilimpahkan ke pengadilan, permohonan paling lambat disampaikan kepada sebelum diajukan pembacaan tuntutan pidana. Karena, Jaksa Agung wajib memuat kompensasi dalam tuntutan.Hakim mempersilakan LPSK mengajukan bukti setelah proses pembuktian perkara selesai.Hakim memeriksa berkas perkara permohonan dan memberi penilaian hukum atas alat bukti kompensasi dan mempertimbangkannya dalam putusan yang wajib memuat: pernyataan menyatakan diterima atau tidaknya permohonan kompensasi;alasan untuk menerima atau menolak, baik sebagian atau seluruhnya, permohonan kompensasi; danbesaran dan bentuk kompensasi yang harus dibayarkan atau dilaksanakan.Pengajuan dan pemeriksaan permohonan kompensasi untuk tindak pidana terorisme mencakup langkah-langkah berikut:[24]LPSK mengajukan permohonan kompensasi dari korban/ahli waris korban beserta keputusan dan pertimbangan LPSK terhadap tindak pidana terorisme kepada pengadilan melalui penuntut umum.Ketentuan mengenai pemeriksaan permohonan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Perma 1/2022 berlaku secara mutatis mutandis terhadap permohonan kompensasi tersebut dengan pengecualian bahwa dalam hal hakim memutus bebas atau lepas dari tuntutan hukum, hakim tetap memutus permohonan kompensasi sesuai dengan hasil pembuktian.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMPeraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.[1] Huruf b Konsiderans Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana (“Perma 1/2022”)[2] Huruf a Konsiderans Perma 1/2022[3] Pasal 1 angka 1 Perma 1/2022[4] Pasal 1 angka 2 Perma 1/2022[5] Pasal 2 Perma 1/2022[6] Pasal 2 ayat (2) Perma 1/2022[7] Pasal 5 ayat (4) Perma 1/2022[8] Pasal 5 ayat (3) Perma 1/2022[9] Pasal 6 ayat (1) Perma 1/2022[10] Pasal 4 Perma 1/2022[11] Pasal 5 ayat (1) Perma 1/2022[12] Pasal 5 ayat (2) Perma 1/2022[13] Pasal 8 ayat (3) Perma 1/2022[14] Pasal 8 ayat (4) Perma 1/2022[15] Pasal 8 ayat (10) Perma 1/2022[16] Pasal 8 ayat (11) dan (12) Perma 1/2022[17] Pasal 9 Perma 1/2022[18] Pasal 18 Perma 1/2022[19] Pasal 19 ayat (1) Perma 1/2022[20] Pasal 17 ayat (1) Perma 1/2022[21] Pasal 19 ayat (3) Perma 1/2022[22] Pasal 19 ayat (4) dan (5) Perma 1/2022[23] Pasal 20 Perma 1/2022[24] Pasal 22 Perma 1/2022Tagsacara pidanahukum pidanakompensasikorbanmahkamah agungpelanggaran ham beratperlindungan saksi dan korbanrestitusi

Dengar-dengar, Mahkamah Agung baru saja menerbitkan tata cara permohonan restitusi dan kompensasi. Bagaimana tata caranya?

Ya, benar. Mahkamah Agung (“MA”) baru saja menerbitkan Perma 1/2022 tentang tata cara permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi ke korban tindak pidana. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Sedangkan kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tindak pidana tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Bagaimana tata cara permohonan restitusi dan kompensasi? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Jadi Korban Tindak Pidana Penggelapan? Lakukan Langkah Ini21 Nov 2023Adakah Biaya Lapor ke Polisi? Cek Faktanya di Sini23 Feb 2022Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Melalui Rekonsiliasi08 Feb 2021Ketika Restitusi Anak Korban Diabaikan oleh Penuntut Umum01 Nov 2019Jadi Korban Tindak Pidana Penggelapan? Lakukan Langkah Ini21 Nov 2023Adakah Biaya Lapor ke Polisi? Cek Faktanya di Sini23 Feb 2022Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Melalui Rekonsiliasi08 Feb 2021Ketika Restitusi Anak Korban Diabaikan oleh Penuntut Umum01 Nov 2019Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/tata-cara-permohonan-restitusi-dan-kompensasi-untuk-korban-tindak-pidana-lt62503bd0f3ae8/

Tata Cara Permohonan Restitusi dan Kompensasi untuk Korban Tindak Pidana

pages/230/page-3.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### **Restitusi dan Kompensasi** Ya, benar. Mahkamah Agung (“MA”) baru saja menerbitkan [**Perma 1/2022**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt62415f4e6638d/peraturan-mahkamah-agung-nomor-1-tahun-2022?r=0&p=1&q=mahkamah%20agung%20nomor%201%20tahun%202022&rs=1847&re=2022#!?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perma_1_2022). Salah satu alasan diterbitkannya Perma 1/2022 ini adalah hak restitusi dan kompensasi telah diatur ke dalam beberapa peraturan perundang-undangan, namun belum ada peraturan teknis penyelesaian permohonan hak tersebut.[\[1\]](#_ftn1) ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Jadi Korban Tindak Pidana Penggelapan? Lakukan Langkah Ini ](/klinik/a/jadi-korban-tindak-pidana-penggelapan-lakukan-langkah-ini-lt5daa75e2a4d26/)  21 Nov 2023 [ #### Adakah Biaya Lapor ke Polisi? Cek Faktanya di Sini ](/klinik/a/adakah-biaya-lapor-ke-polisi-cek-faktanya-di-sini-lt546bf6d051cd4/)  23 Feb 2022 [ #### Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Melalui Rekonsiliasi ](/klinik/a/penyelesaian-pelanggaran-ham-berat-melalui-rekonsiliasi-lt60211c116eaa7/)  08 Feb 2021 [ #### Ketika Restitusi Anak Korban Diabaikan oleh Penuntut Umum ](/klinik/a/ketika-restitusi-anak-korban-diabaikan-oleh-penuntut-umum-lt5db8f99fc5968/)  01 Nov 2019 [](#!) Selain itu, perkembangan sistem peradilan pidana tidak hanya berorientasi kepada kepentingan pelaku, melainkan berorientasi pula kepada perlindungan korban.[\[2\]](#_ftn2) Adapun **restitusi adalah** ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga.[\[3\]](#_ftn3) Sedangkan **kompensasi adalah** ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tindak pidana tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.[\[4\]](#_ftn4) Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Namun, perlu digarisbawahi, Perma 1/2022 ini berlaku terhadap:[\[5\]](#_ftn5) 1. Permohonan restitusi atas perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia (“HAM”) yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan dengan Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK); dan 2. Permohonan kompensasi atas perkara tindak pidana pelanggaran HAM yang berat dan terorisme sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu, kompensasi dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dipersamakan dengan restitusi dalam Perma 1/2022 ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.[\[6\]](#_ftn6) Guna menyederhanakan jawaban, kami akan menerangkan langsung tata cara permohonan restitusi dan kompensasi satu per satu di bawah ini. ### **Tata Cara Permohonan Restitusi** 1. Permohonan restitusi dibuat tertulis dalam bahasa Indonesia, ditandatangani pemohon atau kuasanya dan diajukan ke Ketua/Kepala Pengadilan, baik secara langsung atau melalui LPSK, penyidik, atau penuntut umum.[\[7\]](#_ftn7) Jika korban adalah anak, permohonan diajukan orang tua, keluarga, wali, ahli waris atau kuasanya, atau LPSK,[\[8\]](#_ftn8) dan dalam hal pemohon lebih dari satu orang, bisa dilakukan penggabungan permohonan.[\[9\]](#_ftn9) 2. Restitusi yang diajukan dapat berupa:[\[10\]](#_ftn10) 1. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan; 2. ganti kerugian, baik materiil maupun immateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; 3. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau 4. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum. 3. Permohonan restitusi harus memuat:[\[11\]](#_ftn11) 1. identitas pemohon; 2. identitas korban, dalam hal pemohon bukan korban sendiri; 3. uraian mengenai tindak pidana; 4. identitas terdakwa/termohon; 5. uraian kerugian yang diderita; dan 6. besaran restitusi yang diminta. 4. Selain itu, permohonan restitusi harus dilengkapi dengan:[\[12\]](#_ftn12) 1. fotokopi identitas pemohon dan/atau korban; 2. bukti kerugian materiil yang diderita oleh pemohon dan/atau korban dibuat atau disahkan oleh pejabat berwenang, atau berdasarkan alat bukti lain yang sah; 3. bukti biaya korban selama perawatan dan/atau pengobatan disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan atau berdasarkan alat bukti lain yang sah; 4. uraian kerugian immateriil yang diderita oleh pemohon dan/atau korban; 5. fotokopi surat kematian, dalam hal korban meninggal dunia; 6. surat keterangan hubungan keluarga, ahli waris, atau wali jika permohonan diajukan oleh keluarga, ahli waris atau wali; 7. surat kuasa khusus, jika permohonan restitusi diajukan melalui kuasa; dan 8. salinan atau petikan putusan Pengadilan, jika perkaranya telah diputus dan berkekuatan hukum tetap. 5. Jika permohonan restitusi diajukan sebelum berkas perkara dilimpahkan, penuntut umum wajib memuatnya dalam surat dakwaan dan memasukkannya dalam berkas perkara dan segera menyampaikan salinan ke terdakwa atau penasihat hukumnya.[\[13\]](#_ftn13) 6. Apabila korban tidak mengajukan permohonan restitusi, hakim memberitahukan hak korban saat ia hadir dalam persidangan untuk memperoleh restitusi yang dapat diajukan sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan atau setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.[\[14\]](#_ftn14) 7. Penuntut umum wajib mencantumkan permohonan restitusi dalam tuntutan pidana.[\[15\]](#_ftn15) 8. Hakim lalu memeriksa berkas permohonan restitusi dan memberi penilaian hukum atas alat bukti yang diajukan dan mempertimbangkannya dalam putusan yang wajib memuat:[\[16\]](#_ftn16) 1. pernyataan diterima atau tidaknya permohonan restitusi; 2. alasan untuk menerima atau menolak, baik sebagian atau untuk seluruh permohonan restitusi; dan 3. besaran restitusi yang harus dibayarkan terdakwa atau orang tua terdakwa dalam hal terdakwa adalah anak, dan/atau pihak ketiga. 9. Tapi, permohonan restitusi **tidak menghapus hak korban, keluarga, ahli waris dan wali untuk mengajukan gugatan perdata** jika:[\[17\]](#_ftn17) 1. permohonan restitusi ditolak karena terdakwa diputus bebas atau lepas dari tuntutan hukum; dan 2. permohonan restitusi dikabulkan dan terdakwa dihukum, akan tetapi terdapat kerugian yang diderita korban yang belum dimohonkan restitusi kepada pengadilan atau sudah dimohonkan namun tidak dipertimbangkan oleh pengadilan. ### **Tata Cara Permohonan Kompensasi** 1. Pada dasarnya ketentuan permohonan restitusi dalam **Pasal 5 Perma 1/2022**berlaku secara mutatis mutandis terhadap permohonan kompensasi dengan **pengecualian**:[\[18\]](#_ftn18) 1. permohonan tidak perlu memuat identitas pelaku tindak pidana dalam hal identitas terdakwa/pelaku tindak pidana belum atau tidak diketahui; 2. untuk permohonan kompensasi perkara pidana tertentu, permohonan harus dilengkapi: 1. surat keterangan dari penyidik yang menunjukkan pemohon sebagai korban tindak pidana terorisme, dalam hal permohonan diajukan untuk tindak pidana terorisme; 2. surat keterangan dari Komnas HAM yang menunjukkan pemohon sebagai korban atau keluarga, orang tua, wali atau ahli waris korban pelanggaran HAM yang berat, dalam hal permohonan diajukan untuk tindak pidana pelanggaran HAM yang berat; 3. surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah korban berdasarkan ketentuan yang berlaku di negara tempat terjadinya tindak pidana terorisme, dalam hal permohonan diajukan untuk Warga Negara Indonesia korban tindak pidana terorisme yang terjadi di luar wilayah Indonesia; 3. Permohonan kompensasi wajib diajukan melalui LPSK. 2. Permohonan kompensasi hanya dapat diajukan sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap kecuali dalam hal:[\[19\]](#_ftn19) 1. Korban merupakan korban tindak pidana terorisme yang pelakunya tidak diketahui atau meninggal dunia, harus diajukan minimal 1 tahun sejak terjadinya peristiwa; dan 2. Korban merupakan korban tindak pidana terorisme yang terjadi di luar wilayah Indonesia. 3. Korban tindak pidana pelanggaran HAM yang berat dan tindak pidana terorisme berhak memperoleh kompensasi berupa:[\[20\]](#_ftn20) 1. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan; 2. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, termasuk luka atau kematian; 3. penggantian biaya perawatan dan/atau pengobatan; dan 4. kerugian materiil dan immateriil lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana. 4. Dalam hal pemohon lebih dari satu orang, bisa dilakukan penggabungan permohonan.[\[21\]](#_ftn21) 5. Permohonan kompensasi hanya bisa diajukan pada pengadilan tingkat pertama dan tidak dikenakan biaya.[\[22\]](#_ftn22) 6. Pengajuan dan pemeriksaan **permohonan kompensasi untuk****tindak pidana pelanggaran HAM yang berat** mencakup langkah-langkah berikut:[\[23\]](#_ftn23) 1. LPSK menyampaikan permohonan kompensasi beserta keputusan dan pertimbangan LPSK kepada Pengadilan melalui Jaksa Agung. 2. Bila diajukan sebelum berkas perkara dilimpahkan, Jaksa Agung wajib memuat permohonan ke dalam surat dakwaan dan memasukkannya ke berkas perkara, serta menyampaikan salinan ke terdakwa atau penasihat hukumnya. 3. Bila diajukan setelah dilimpahkan ke pengadilan, permohonan paling lambat disampaikan kepada sebelum diajukan pembacaan tuntutan pidana. Karena, Jaksa Agung wajib memuat kompensasi dalam tuntutan. 4. Hakim mempersilakan LPSK mengajukan bukti setelah proses pembuktian perkara selesai. 5. Hakim memeriksa berkas perkara permohonan dan memberi penilaian hukum atas alat bukti kompensasi dan mempertimbangkannya dalam putusan yang wajib memuat: 1. pernyataan menyatakan diterima atau tidaknya permohonan kompensasi; 2. alasan untuk menerima atau menolak, baik sebagian atau seluruhnya, permohonan kompensasi; dan 3. besaran dan bentuk kompensasi yang harus dibayarkan atau dilaksanakan. 7. Pengajuan dan pemeriksaan **permohonan kompensasi untuk tindak pidana terorisme** mencakup langkah-langkah berikut:[\[24\]](#_ftn24) 1. LPSK mengajukan permohonan kompensasi dari korban/ahli waris korban beserta keputusan dan pertimbangan LPSK terhadap tindak pidana terorisme kepada pengadilan melalui penuntut umum. 2. Ketentuan mengenai pemeriksaan permohonan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 20 Perma 1/2022** berlaku secara mutatis mutandis terhadap permohonan kompensasi tersebut dengan pengecualian bahwa dalam hal hakim memutus bebas atau lepas dari tuntutan hukum, hakim tetap memutus permohonan kompensasi sesuai dengan hasil pembuktian. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- [Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt62415f4e6638d/peraturan-mahkamah-agung-nomor-1-tahun-2022?r=0&p=1&q=mahkamah%20agung%20nomor%201%20tahun%202022&rs=1847&re=2022#!?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perma_1_2022). [\[1\]](#_ftnref1) Huruf b Konsiderans [Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt62415f4e6638d/peraturan-mahkamah-agung-nomor-1-tahun-2022?r=0&p=1&q=mahkamah%20agung%20nomor%201%20tahun%202022&rs=1847&re=2022#!?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perma_1_2022) (“Perma 1/2022”) [\[2\]](#_ftnref2) Huruf a Konsiderans Perma 1/2022 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 1 angka 1 Perma 1/2022 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 1 angka 2 Perma 1/2022 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 2 Perma 1/2022 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 2 ayat (2) Perma 1/2022 [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 5 ayat (4) Perma 1/2022 [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 5 ayat (3) Perma 1/2022 [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 6 ayat (1) Perma 1/2022 [\[10\]](#_ftnref10) Pasal 4 Perma 1/2022 [\[11\]](#_ftnref11) Pasal 5 ayat (1) Perma 1/2022 [\[12\]](#_ftnref12) Pasal 5 ayat (2) Perma 1/2022 [\[13\]](#_ftnref13) Pasal 8 ayat (3) Perma 1/2022 [\[14\]](#_ftnref14) Pasal 8 ayat (4) Perma 1/2022 [\[15\]](#_ftnref15) Pasal 8 ayat (10) Perma 1/2022 [\[16\]](#_ftnref16) Pasal 8 ayat (11) dan (12) Perma 1/2022 [\[17\]](#_ftnref17) Pasal 9 Perma 1/2022 [\[18\]](#_ftnref18) Pasal 18 Perma 1/2022 [\[19\]](#_ftnref19) Pasal 19 ayat (1) Perma 1/2022 [\[20\]](#_ftnref20) Pasal 17 ayat (1) Perma 1/2022 [\[21\]](#_ftnref21) Pasal 19 ayat (3) Perma 1/2022 [\[22\]](#_ftnref22) Pasal 19 ayat (4) dan (5) Perma 1/2022 [\[23\]](#_ftnref23) Pasal 20 Perma 1/2022 [\[24\]](#_ftnref24) Pasal 22 Perma 1/2022 Tags ---- [acara pidana](/tag/acara-pidana) [hukum pidana](/tag/hukum-pidana) [kompensasi](/tag/kompensasi) [korban](/tag/korban) [mahkamah agung](/tag/mahkamah-agung) [pelanggaran ham berat](/tag/pelanggaran-ham-berat) [perlindungan saksi dan korban](/tag/perlindungan-saksi-dan-korban) [restitusi](/tag/restitusi)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Sehubungan dengan peristiwa yang Anda sampaikan, ada beberapa hal yang penting untuk diketahui yaitu:KLINIK TERKAITPasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku27 Des 2022Bolehkah Pembeli Membatalkan Transaksi COD di Tempat?24 Nov 2022Barang dari ‘Olshop’ Tak Sesuai Foto, Bisakah Minta Uang Kembali? 18 Okt 2021Pembeli Wajib Paham Aturan Marketplace, Ini Alasannya01 Okt 2021Pertama, hubungan hukum antara Anda dengan penjual/seller adalah dalam bentuk perjanjian jual beli secara online, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1458 KUH Perdata yang berbunyi:Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Baca juga: Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Belanja OnlineKedua, Anda dan pihak penjual telah melaksanakan prestasinya masing-masing, yaitu Anda telah melakukan pembayaran harga barang dan penjual telah menyerahkan barang yang dibeli. Sehingga dapat dikatakan bahwa penjual telah menyerahkan (levering) hak kepemilikan atas barang yang dijual kepada Anda, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1459 KUH Perdata yang berbunyi:Hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli, selama penyerahannya belum dilakukan menurut pasal 612, 613 dan 616.Dalam Pasal 612 KUH Perdata sendiri disebutkan bahwa penyerahan barang-barang bergerak dilakukan dengan penyerahan yang nyata oleh atau atas nama pemilik.Ketiga, adanya kesepakatan antara Anda dan penjual terkait penyelesaian sengketa atas ketidakcocokan barang yang Anda beli dalam bentuk pengajuan pengembalian dana (sebagian/penuh) tanpa mengembalikan barang, dengan marketplace sebagai penengahnya, mengakibatkan Anda dan penjual harus mematuhinya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi:Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.Berdasar pasal 1338 KUH Perdata tersebut, dapatlah dikatakan berlakunya asas pacta sunt servanda di dalam hukum perjanjian.Baca juga:Asas-asas Hukum Kontrak Perdata yang Harus Kamu TahuBerdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Anda sebagai pembeli telah melakukan prestasi dan adanya ketidakcocokan barang yang Anda beli telah disepakati penyelesaiannya dengan penjual, sehingga barang tersebut tetap menjadi milik Anda.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum Perdata.Tagse-commercehukum perdatajual belijual beli onlinemarketplace

Saya beli barang di salah satu marketplace online/e-commerce. Saat barang saya terima ternyata tidak sesuai dengan deskripsi. Lalu saya mengajukan pengembalian dana (sebagian/penuh) tanpa mengembalikan barang dengan marketplace sebagai penengahnya. Lalu seller menerima/menyetujui pengajuan tersebut dan saya menerima saldo sejumlah harga barang yang saya beli tersebut. Kemudian, setelah itu pihak seller meminta saya untuk mengembalikan barangnya kepada seller yang padahal dalam pengajuan pengembalian tidak mewajibkan saya untuk mengembalikan barang. Selain itu, pihak marketplace juga menyatakan bahwa saya tidak perlu mengirimkan barangnya jika saya memilih metode pengembalian dana (refund) tanpa mengembalikan barang. Seller mengatakan bahwa dirinya salah pencet. Lalu bagaimana status barang tersebut? Apakah barang tersebut sah punya saya atau punya seller? Terima kasih.

Anda sebagai seorang pembeli telah melakukan prestasi dan adanya ketidakcocokan barang yang Anda beli telah disepakati penyelesaiannya dengan penjual, sehingga barang tersebut tetap menjadi milik Anda, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1458, 1459, dan 1338 KUH Perdata. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku27 Des 2022Bolehkah Pembeli Membatalkan Transaksi COD di Tempat?24 Nov 2022Barang dari ‘Olshop’ Tak Sesuai Foto, Bisakah Minta Uang Kembali? 18 Okt 2021Pembeli Wajib Paham Aturan Marketplace, Ini Alasannya01 Okt 2021Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku27 Des 2022Bolehkah Pembeli Membatalkan Transaksi COD di Tempat?24 Nov 2022Barang dari ‘Olshop’ Tak Sesuai Foto, Bisakah Minta Uang Kembali? 18 Okt 2021Pembeli Wajib Paham Aturan Marketplace, Ini Alasannya01 Okt 2021Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 2022Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 2022Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/pembeli-minta-irefund-i-setelah-terima-barang--bagaimana-status-barangnya-lt623052cf4dd9d/

Pembeli Minta Refund Setelah Terima Barang, Bagaimana Status Barangnya?

pages/230/page-4.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. Sehubungan dengan peristiwa yang Anda sampaikan, ada beberapa hal yang penting untuk diketahui yaitu: ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Pasal Penipuan _Online_ untuk Menjerat Pelaku ](/klinik/a/pasal-penipuan-online-lt4f0db1bf87ed3/)  27 Des 2022 [ #### Bolehkah Pembeli Membatalkan Transaksi COD di Tempat? ](/klinik/a/bolehkah-pembeli-membatalkan-transaksi-cod-di-tempat-lt60a78e8f5f1ca/)  24 Nov 2022 [ #### Barang dari ‘Olshop’ Tak Sesuai Foto, Bisakah Minta Uang Kembali? ](/klinik/a/barang-dari-olshop-tak-sesuai-foto--bisakah-minta-uang-kembali-lt616453200fd3c/)  18 Okt 2021 [ #### Pembeli Wajib Paham Aturan _Marketplace_, Ini Alasannya ](/klinik/a/pembeli-wajib-paham-aturan-imarketplace-i--ini-alasannya-lt6153e9fb9f490/)  01 Okt 2021 [](#!) _Pertama_, hubungan hukum antara Anda dengan penjual/_seller_ adalah dalam bentuk perjanjian jual beli secara _online_, sebagaimana ditentukan oleh **Pasal 1458 [KUH Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata)** yang berbunyi: _Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar._ Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) **Baca juga: [Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Belanja Online](https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-konsumen-dala-e-commerce-lt50bf69280b1ee?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perlindungan_ecommerce)** _Kedua_, Anda dan pihak penjual telah melaksanakan prestasinya masing-masing, yaitu Anda telah melakukan pembayaran harga barang dan penjual telah menyerahkan barang yang dibeli. Sehingga dapat dikatakan bahwa penjual telah menyerahkan (_levering_) hak kepemilikan atas barang yang dijual kepada Anda, sebagaimana ditentukan oleh **Pasal 1459 KUH Perdata** yang berbunyi: _Hak milik atas barang yang dijual tidaklah **berpindah kepada si pembeli**, selama penyerahannya belum dilakukan menurut pasal 612, 613 dan 616._ Dalam **Pasal 612 KUH Perdata** sendiri disebutkan bahwa penyerahan barang-barang bergerak dilakukan dengan penyerahan yang nyata oleh atau atas nama pemilik. _Ketiga_, adanya kesepakatan antara Anda dan penjual terkait penyelesaian sengketa atas ketidakcocokan barang yang Anda beli dalam bentuk pengajuan pengembalian dana (sebagian/penuh) tanpa mengembalikan barang, dengan _marketplace_ sebagai penengahnya, mengakibatkan Anda dan penjual harus mematuhinya sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 1338 KUH Perdata** yang berbunyi: _Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya_. Berdasar pasal 1338 KUH Perdata tersebut, dapatlah dikatakan berlakunya asas _pacta sunt servanda_ di dalam hukum perjanjian. **Baca juga:****[Asas-asas Hukum Kontrak Perdata yang Harus Kamu Tahu](https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-hukum-perdata-lt617a88d958bb9)** Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Anda sebagai pembeli telah melakukan prestasi dan adanya ketidakcocokan barang yang Anda beli telah disepakati penyelesaiannya dengan penjual, sehingga **barang tersebut tetap menjadi milik Anda**. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata). Tags ---- [e-commerce](/tag/e_commerce) [hukum perdata](/tag/hukum-perdata) [jual beli](/tag/jual-beli) [jual beli online](/tag/jual-beli-online) [marketplace](/tag/marketplace)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. Peraturan LPNK Masuk Peraturan Perundang-undangan?KLINIK TERKAITMakna Trias Politica dan Penerapannya di Indonesia 07 Jun 2024Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Pengelolaannya29 Mar 2022Bedanya Judicial Review dengan Hak Uji Materiil20 Des 2021Langkah-langkah Memohon Judicial Review UU ke MK15 Jun 2021Kedudukan hukum peraturan yang dibuat di luar hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum pada Pasal 7 ayat (1) jo. Pasal 8 UU 12/2011 yang mana selengkapnya berbunyi sebagai berikut:Pasal 8 UU 12/2011Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau setingkat.Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Dari bunyi Pasal 8 UU 12/2011 di atas, dapat diungkapkan beberapa hal yang penting, yakni terdapat jenis peraturan perundang-undangan di luar Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 yakni peraturan yang ditetapkan oleh lembaga yang disebutkan secara jelas-jelas nomenklaturnya dalam pasal tersebut.Kemudian, peraturan perundang-undangan juga dapat ditetapkan oleh “badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang”.Adapun badan, lembaga, atau komisi yang dimaksud tidak secara jelas disebutkan namanya, namun dipersyaratkan dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang.Hal ini menjadi penting untuk diperhatikan. Dalam pertanyaan Anda, disebutkan dua lembaga pemerintah nonkementerian (“LPNK”) yaitu Badan Narkotika Nasional (“BNN”) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (“BPOM”).BNN adalah sebuah badan yang dibentuk berdasarkan Pasal 64 ayat (1) UU Narkotika yang menyatakan:Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN.Artinya, peraturan yang dibuat oleh BNN termasuk jenis peraturan perundang-undangan.Sementara itu, BPOM dibentuk berdasarkan Perpres 80/2017, artinya BPOM tidak dibentuk dengan undang-undang. Perpres ini juga bukan peraturan yang dihasilkan atas perintah undang-undang untuk membentuk BPOM. Sehingga jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011 tersebut, peraturan yang dibuat oleh BPOM bukan termasuk peraturan perundang-undangan.Lebih lanjut, Pasal 8 ayat (2) UU 12/2011 juga menegaskan peraturan perundang-undangan yang dibuat harus diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasar kewenangan. Artinya, pembentukan peraturan tersebut juga harus disertai oleh kewenangan delegasi dan atribusi yang diberikan kepada lembaga tersebut.Perlu kami tegaskan kembali, syarat suatu peraturan yang ditetapkan oleh badan, lembaga, atau komisi (LPNK) dapat dinyatakan sebagai peraturan perundang-undangan adalah:Badan, lembaga, atau komisi dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang; danPeraturan itu diperintahkan oleh kewenangan delegasi atau atribusi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.Dalam hal telah memenuhi kedua persyaratan tersebut di atas, peraturan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Apakah Peraturan LPNK dapat Mengikat ke Luar?Menjawab pertanyaan Anda selanjutnya, apakah peraturan LPNK dapat mengikat ke dalam dan ke luar?Sebelumnya, Pasal 1 angka 2 UU 12/2011 mendefinisikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.Makna “mengikat secara umum” dapat diartikan sebagai pihak yang dituju yakni orang banyak yang tidak dapat ditentukan (setiap orang, setiap warga negara, barangsiapa). Secara teori, pemaknaan mengikat secara umum ini adalah pemaknaan norma hukum yang dilihat dari segi alamat yang dituju (adressaat) untuk siapa norma hukum itu ditujukan atau diperuntukkan.[1]Selain dari segi alamat yang dituju, norma hukum pengaturan juga harus bersifat abstrak (belum berupa perbuatan yang konkret) dan terus menerus (tidak sekali-selesai).[2]Ruiter juga menyebutkan bahwa unsur norma peraturan perundang-undangan juga haruslah “berlaku ke luar” artinya mengatur rakyat, warga negara secara umum, bukan ke dalam yakni mengatur organisasi atau lembaganya sendiri.[3]Di sini mungkin terdapat perbedaan antara law in the book dengan law in action karena banyak dijumpai terdapat peraturan badan/lembaga/komisi yang mengatur organisasinya sendiri atau mengatur ke dalam.Namun terlepas dari itu, peraturan badan/lembaga/komisi dapat mengatur baik ke dalam (internal lembaga) maupun ke luar (masyarakat), asalkan peraturan tersebut tetap memperhatikan aspek-aspek norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang NarkotikaUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undanganUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undanganUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta KerjaPeraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan REFERENSIMaria Farida Indrati. Ilmu Perundang-undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius, 2020.[1] Maria Farida Indrati. Ilmu Perundang-undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius, 2020, hal. 27[2] Maria Farida Indrati. Ilmu Perundang-undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius, 2020, hal. 28-30[3] Maria Farida Indrati. Ilmu Perundang-undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius, 2020, hal. 37Tagslembagalembaga pemerintahperaturan

Bagaimana kedudukan hukum dari peraturan yang dibuat oleh lembaga non kementerian seperti Peraturan BNN, BPOM dalam hierarki peraturan perundang-undangan? Apakah peraturan lembaga non kementerian ini bisa mengikat ke dalam (internal) dan ke luar (masyarakat umum)?

Kedudukan hukum peraturan yang dibuat di luar hierarki peraturan perundang-undangan telah diatur dalam Pasal 8 UU 12/2011 dengan persyaratan tertentu. Menyambung pertanyaan Anda, terkait peraturan yang dibuat oleh badan, lembaga, atau komisi atau dalam hal ini Badan Narkotika Nasional (“BNN”) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (“BPOM”) yang termasuk lembaga pemerintah nonkementerian (“LPNK”), apakah termasuk jenis peraturan perundang-undangan dan dapat mengikat ke dalam dan ke luar?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Makna Trias Politica dan Penerapannya di Indonesia 07 Jun 2024Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Pengelolaannya29 Mar 2022Bedanya Judicial Review dengan Hak Uji Materiil20 Des 2021Langkah-langkah Memohon Judicial Review UU ke MK15 Jun 2021Makna Trias Politica dan Penerapannya di Indonesia 07 Jun 2024Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Pengelolaannya29 Mar 2022Bedanya Judicial Review dengan Hak Uji Materiil20 Des 2021Langkah-langkah Memohon Judicial Review UU ke MK15 Jun 2021Cara Upload Terjemahan Novel Agar Tak Langgar Hak Cipta20 Okt 2022Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023Cara Upload Terjemahan Novel Agar Tak Langgar Hak Cipta20 Okt 2022Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-peraturan-lembaga-pemerintah-nonkementerian-lpnk-lt5eb3a3e1d63e2/

Kedudukan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK)

pages/230/page-5.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### **Peraturan LPNK Masuk Peraturan Perundang-undangan?** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Makna Trias Politica dan Penerapannya di Indonesia ](/klinik/a/trias-politica-di-Indonesia-lt623c3bc471c1e/)  07 Jun 2024 [ #### Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Pengelolaannya ](/klinik/a/ruang-lingkup-keuangan-negara-dan-pengelolaannya-lt4e666e195d202/)  29 Mar 2022 [ #### Bedanya _Judicial Review_ dengan Hak Uji Materiil ](/klinik/a/bedanya-ijudicial-review-i-dengan-hak-uji-materiil-cl4257/)  20 Des 2021 [ #### Langkah-langkah Memohon _Judicial Review_ UU ke MK ](/klinik/a/langkah-langkah-memohon-ijudicial-review-i-uu-ke-mk-lt5f8661093ee62/)  15 Jun 2021 [](#!) Kedudukan hukum peraturan yang dibuat di luar hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum pada **Pasal 7 ayat (1) _jo._ Pasal 8 [UU 12/2011](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-12-tahun-2011-pembentukan-peraturan-perundang-undangan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_12_2011)** yang mana selengkapnya berbunyi sebagai berikut: **Pasal 8 UU 12/2011** 1. **_Jenis Peraturan Perundang-undangan selain_** _sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, **badan**, **lembaga atau komisi yang setingkat** yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau setingkat._ 2. _Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat** sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan_. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Dari bunyi Pasal 8 UU 12/2011 di atas, dapat diungkapkan beberapa hal yang penting, yakni terdapat jenis peraturan perundang-undangan di luar Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 yakni peraturan yang ditetapkan oleh lembaga yang disebutkan secara jelas-jelas nomenklaturnya dalam pasal tersebut. Kemudian, peraturan perundang-undangan juga dapat ditetapkan oleh “badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang”. Adapun badan, lembaga, atau komisi yang dimaksud tidak secara jelas disebutkan namanya, namun dipersyaratkan dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang. Hal ini menjadi penting untuk diperhatikan. Dalam pertanyaan Anda, disebutkan dua lembaga pemerintah nonkementerian (“LPNK”) yaitu Badan Narkotika Nasional (“BNN”) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (“BPOM”). BNN adalah sebuah badan yang dibentuk berdasarkan **Pasal 64 ayat (1)** **[UU Narkotika](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4af3b7f6cf607/undangundang-nomor-35-tahun-2009/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_35_2009)** yang menyatakan: _Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, **dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional**, yang selanjutnya disingkat BNN._ Artinya, **peraturan yang dibuat oleh BNN termasuk jenis peraturan perundang-undangan**. Sementara itu, BPOM dibentuk berdasarkan **[Perpres 80/2017](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt59a4ded9f025e/peraturan-presiden-nomor-80-tahun-2017?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_80_2017)**, artinya BPOM tidak dibentuk dengan undang-undang. Perpres ini juga bukan peraturan yang dihasilkan atas perintah undang-undang untuk membentuk BPOM. Sehingga jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011 tersebut, **peraturan yang dibuat oleh BPOM bukan termasuk peraturan perundang-undangan**. Lebih lanjut, Pasal 8 ayat (2) UU 12/2011 juga menegaskan peraturan perundang-undangan yang dibuat **harus diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasar kewenangan**. Artinya, pembentukan peraturan tersebut juga harus disertai oleh kewenangan delegasi dan atribusi yang diberikan kepada lembaga tersebut. Perlu kami tegaskan kembali, syarat suatu peraturan yang ditetapkan oleh badan, lembaga, atau komisi (LPNK) dapat dinyatakan sebagai peraturan perundang-undangan adalah: 1. Badan, lembaga, atau komisi dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang; **dan** 2. Peraturan itu diperintahkan oleh kewenangan delegasi atau atribusi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal telah memenuhi kedua persyaratan tersebut di atas, peraturan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. ### **Apakah Peraturan LPNK dapat Mengikat ke Luar?** Menjawab pertanyaan Anda selanjutnya, apakah peraturan LPNK dapat mengikat ke dalam dan ke luar? Sebelumnya, **Pasal 1 angka 2 UU 12/2011** mendefinisikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: _Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang **mengikat secara umum** dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan_. Makna “mengikat secara umum” dapat diartikan sebagai pihak yang dituju yakni orang banyak yang tidak dapat ditentukan (setiap orang, setiap warga negara, barangsiapa). Secara teori, pemaknaan mengikat secara umum ini adalah pemaknaan norma hukum yang dilihat dari segi alamat yang dituju (_adressaat)_ untuk siapa norma hukum itu ditujukan atau diperuntukkan.[\[1\]](#_ftn1) Selain dari segi alamat yang dituju, norma hukum pengaturan juga harus bersifat abstrak (belum berupa perbuatan yang konkret) dan terus menerus (tidak sekali-selesai).[\[2\]](#_ftn2) **Ruiter** juga menyebutkan bahwa unsur norma peraturan perundang-undangan juga haruslah “berlaku ke luar” artinya mengatur rakyat, warga negara secara umum, bukan ke dalam yakni mengatur organisasi atau lembaganya sendiri.[\[3\]](#_ftn3) Di sini mungkin terdapat perbedaan antara _law in the book_ dengan _law in action_ karena banyak dijumpai terdapat peraturan badan/lembaga/komisi yang mengatur organisasinya sendiri atau mengatur ke dalam. Namun terlepas dari itu, peraturan badan/lembaga/komisi dapat mengatur baik ke dalam (internal lembaga) maupun ke luar (masyarakat), asalkan peraturan tersebut tetap memperhatikan aspek-aspek norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4af3b7f6cf607/undangundang-nomor-35-tahun-2009/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_35_2009) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-12-tahun-2011-pembentukan-peraturan-perundang-undangan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_12_2011) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5da039a94937f?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_15_2019) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Cipta_Kerja) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt59a4ded9f025e/peraturan-presiden-nomor-80-tahun-2017?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_80_2017) REFERENSI --------- Maria Farida Indrati. _Ilmu Perundang-undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan_. Yogyakarta: Kanisius, 2020. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Maria Farida Indrati. _Ilmu Perundang-undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan_. Yogyakarta: Kanisius, 2020, hal. 27 [\[2\]](#_ftnref2) Maria Farida Indrati. _Ilmu Perundang-undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan_. Yogyakarta: Kanisius, 2020, hal. 28-30 [\[3\]](#_ftnref3) Maria Farida Indrati. _Ilmu Perundang-undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan_. Yogyakarta: Kanisius, 2020, hal. 37 Tags ---- [lembaga](/tag/lembaga) [lembaga pemerintah](/tag/lembaga-pemerintah) [peraturan](/tag/peraturan)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITDapatkah Kejaksaan Memberikan Legal Opinion pada Masyarakat?25 Mar 2022Kaitan antara BAP dan Putusan Hakim02 Feb 2022Mengenal Pra Rekonstruksi, Rekonstruksi, dan Konfrontasi dalam Penyidikan27 Jan 2022Syarat dan Prosedur Menjadi Jaksa 10 Jan 2022Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Ilman Hadi, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Rabu, 12 Desember 2012. Peran Jaksa dalam Perkara PidanaBelajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU 11/2021, jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang.Adapun menyambung pertanyaan Anda, berdasarkan Pasal 30 ayat (1) UU Kejaksaan, dalam bidang pidana, tugas dan kewenangan jaksa adalah antara lain:melakukan penuntutan;melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.Jadi, tugas dan kewenangan jaksa dalam perkara pidana adalah sebagai penuntut umum dan pelaksana (eksekutor) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.Hal ini berbeda dengan perkara perdata, pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah juru sita dan panitera dipimpin oleh ketua pengadilan.[1] Peran Jaksa dalam Perkara PerdataKemudian, apa kewenangan dan tugas jaksa dalam bidang perdata? Hubungan perdata merupakan hubungan antar anggota masyarakat yang umumnya didasarkan pada perjanjian. Disarikan dari Perbedaan Pokok Hukum Pidana dan Hukum Perdata, hukum perdata dalam arti luas meliputi hukum privat materiil yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.Terkait ini, jaksa dapat berperan dalam perkara perdata apabila negara atau pemerintah menjadi salah satu pihaknya dan jaksa diberikan kuasa untuk mewakili. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) UU Kejaksaan yang berbunyi:Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.Sebagai contoh, Putusan MA No. 2093 K/PDT/2014 pada tingkat Kasasi di mana Pemerintah Negara Republik Indonesia cq. Kejaksaan Tinggi Jakarta cq. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Jaksa Pengacara Negara.Mengutip dari Mengulas Tugas dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara, Mantan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Maryin Basiang dalam tulisannya “Tentang Jaksa Selaku Jaksa Pengacara Negara”, menyebut makna “kuasa khusus” dalam bidang keperdataan sebagaimana tercantum dalam UU Kejaksaan dengan sendirinya identik dengan Jaksa Pengacara Negara (hal. 1).Masih bersumber dari artikel yang sama, patut digarisbawahi, sebutan “pengacara” dalam Jaksa Pengacara Negara tak bermakna bahwa Jaksa Pengacara Negara tunduk pada UU Advokat (hal. 1).Dengan demikian, singkatnya, Jaksa Pengacara Negara adalah jaksa yang mewakili negara dan pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara, atas nama negara, pemerintahan, ataupun kepentingan umum (hal. 1).Maka dari itu, terlihat jelas perbedaan peran jaksa dalam ranah pidana dan perdata. Kesimpulannya, dalam perkara pidana, peran jaksa adalah sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Sedangkan dalam perkara perdata, peran jaksa adalah sebagai kuasa dari negara atau pemerintah di dalam maupun di luar pengadilan.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang AdvokatUndang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik IndonesiaUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik IndonesiaUndang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman PUTUSANPutusan Mahkamah Agung Nomor 2093 K/PDT/2014.[1] Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KehakimanTagshukum perdatahukum pidanajaksajaksa agungkejaksaan

Sesuai dengan UU Kejaksaan, peran jaksa sebagai penuntut dan pelaksana ketetapan pengadilan. Apakah peran atau tugas jaksa tersebut berbeda jika tiap proses peradilan hukum pidana dan perdata?

Tentu saja berbeda. Dalam perkara pidana, tugas jaksa adalah sebagai penuntut umum dan pelaksana (eksekutor) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sedangkan dalam perkara perdata, peran jaksa adalah sebagai kuasa dari negara atau pemerintah di dalam maupun di luar pengadilan. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Dapatkah Kejaksaan Memberikan Legal Opinion pada Masyarakat?25 Mar 2022Kaitan antara BAP dan Putusan Hakim02 Feb 2022Mengenal Pra Rekonstruksi, Rekonstruksi, dan Konfrontasi dalam Penyidikan27 Jan 2022Syarat dan Prosedur Menjadi Jaksa 10 Jan 2022Dapatkah Kejaksaan Memberikan Legal Opinion pada Masyarakat?25 Mar 2022Kaitan antara BAP dan Putusan Hakim02 Feb 2022Mengenal Pra Rekonstruksi, Rekonstruksi, dan Konfrontasi dalam Penyidikan27 Jan 2022Syarat dan Prosedur Menjadi Jaksa 10 Jan 2022Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 2022Cara Upload Terjemahan Novel Agar Tak Langgar Hak Cipta20 Okt 2022Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku27 Des 2022Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 2022Cara Upload Terjemahan Novel Agar Tak Langgar Hak Cipta20 Okt 2022Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku27 Des 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-peran-jaksa-dalam-proses-hukum-perdata-dan-pidan-lt50c170b99b364/

Peran Jaksa dalam Proses Hukum Perdata dan Pidana

pages/230/page-6.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Dapatkah Kejaksaan Memberikan _Legal Opinion_ pada Masyarakat? ](/klinik/a/dapatkah-kejaksaan-memberikan-ilegal-opinion-i-pada-masyarakat-lt5c6fa8a4c5a37/)  25 Mar 2022 [ #### Kaitan antara BAP dan Putusan Hakim ](/klinik/a/kaitan-antara-bap-dan-putusan-hakim-lt61fa797148a58/)  02 Feb 2022 [ #### Mengenal Pra Rekonstruksi, Rekonstruksi, dan Konfrontasi dalam Penyidikan ](/klinik/a/mengenal-pra-rekonstruksi--rekonstruksi--dan-konfrontasi-dalam-penyidikan-lt61bb42348fb82/)  27 Jan 2022 [ #### Syarat dan Prosedur Menjadi Jaksa ](/klinik/a/syarat-dan-prosedur-menjadi-jaksa-lt544b102356d78/)  10 Jan 2022 [](#!) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh [Ilman Hadi, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/ilman-hadi--sh-lt4fbded50bf741) dan pertama kali dipublikasikan pada Rabu, 12 Desember 2012.** ### **Peran Jaksa dalam Perkara Pidana** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Berdasarkan **Pasal 1 angka 2** **[UU 11/2021](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt61d661bbd6c96/undang-undang-nomor-11-tahun-2021/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_11_2021)**, jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang. Adapun menyambung pertanyaan Anda, berdasarkan **Pasal 30 ayat (1)** **[UU Kejaksaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/18972/nprt/537/uu-no-16-tahun-2004-kejaksaan-republik-indonesia?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Kejaksaan)**, dalam bidang pidana, tugas dan kewenangan jaksa adalah antara lain: 1. melakukan penuntutan; 2. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 3. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; 4. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; 5. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Jadi, tugas dan kewenangan jaksa dalam perkara pidana adalah sebagai penuntut umum dan pelaksana (eksekutor) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini berbeda dengan perkara perdata, pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah juru sita dan panitera dipimpin oleh ketua pengadilan.[\[1\]](#_ftn1) ### **Peran Jaksa dalam Perkara Perdata** Kemudian, apa kewenangan dan tugas jaksa dalam bidang perdata? Hubungan perdata merupakan hubungan antar anggota masyarakat yang umumnya didasarkan pada perjanjian. Disarikan dari **[Perbedaan Pokok Hukum Pidana dan Hukum Perdata](https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-pokok-hukum-pidana-dan-hukum-perdata-lt57f2f9bce942f?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=beda_perdata_pidana)**, hukum perdata dalam arti luas meliputi hukum privat materiil yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Terkait ini, jaksa dapat berperan dalam perkara perdata apabila negara atau pemerintah menjadi salah satu pihaknya dan jaksa diberikan kuasa untuk mewakili. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan **Pasal 30 ayat (2) UU Kejaksaan** yang berbunyi: _Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan **kuasa khusus** dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah._ Sebagai contoh, **[Putusan MA No. 2093 K/PDT/2014](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt601cc4143947b?r=4&p=1&q=jaksa%20pengacara%20negara&rs=1951&re=2022&coc=ma?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MA_2093_2014)** pada tingkat Kasasi di mana Pemerintah Negara Republik Indonesia cq. Kejaksaan Tinggi Jakarta cq. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Jaksa Pengacara Negara. Mengutip dari **[Mengulas Tugas dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara](https://www.hukumonline.com/berita/a/mengulas-tugas-dan-fungsi-jaksa-pengacara-negara-lt61ee84de0c7f8/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=jaksa_pengacara_negara)**, Mantan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, **Maryin Basiang** dalam tulisannya “Tentang Jaksa Selaku Jaksa Pengacara Negara”, menyebut makna “kuasa khusus” dalam bidang keperdataan sebagaimana tercantum dalam UU Kejaksaan dengan sendirinya identik dengan Jaksa Pengacara Negara (hal. 1). Masih bersumber dari artikel yang sama, patut digarisbawahi, sebutan “pengacara” dalam Jaksa Pengacara Negara tak bermakna bahwa Jaksa Pengacara Negara tunduk pada **[UU Advokat](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13147/undangundang-nomor-18-tahun-2003?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_18_2003)** (hal. 1). Dengan demikian, singkatnya, Jaksa Pengacara Negara adalah jaksa yang mewakili negara dan pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara, atas nama negara, pemerintahan, ataupun kepentingan umum (hal. 1). Maka dari itu, terlihat jelas perbedaan peran jaksa dalam ranah pidana dan perdata. Kesimpulannya, dalam perkara pidana, peran jaksa adalah sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Sedangkan dalam perkara perdata, peran jaksa adalah sebagai kuasa dari negara atau pemerintah di dalam maupun di luar pengadilan. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13147/undangundang-nomor-18-tahun-2003?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_18_2003) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/18972/nprt/537/uu-no-16-tahun-2004-kejaksaan-republik-indonesia?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Kejaksaan) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt61d661bbd6c96/undang-undang-nomor-11-tahun-2021/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_11_2021) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b01297e9d172/nprt/1060/uu-no-48-tahun-2009-kekuasaan-kehakiman?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_48_2009) PUTUSAN ------- [Putusan Mahkamah Agung Nomor 2093 K/PDT/2014](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt601cc4143947b?r=4&p=1&q=jaksa%20pengacara%20negara&rs=1951&re=2022&coc=ma?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MA_2093_2014). * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 54 ayat (2) [Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b01297e9d172/nprt/1060/uu-no-48-tahun-2009-kekuasaan-kehakiman?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_48_2009) Tags ---- [hukum perdata](/tag/hukum-perdata) [hukum pidana](/tag/hukum-pidana) [jaksa](/tag/jaksa) [jaksa agung](/tag/jaksa-agung) [kejaksaan](/tag/kejaksaan)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITHaruskah Bukti Penyetoran Modal PT Diperlihatkan ke Notaris?03 Des 2020Perbedaan Merger dengan Akuisisi01 Des 2020Status Karyawan Perusahaan yang Diakuisisi 30 Nov 2020Prosedur Penambahan Modal Disetor13 Nov 2020Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Apa itu Shares Buyback PT dan Fungsinya? yang dibuat oleh Ulya Yasmine Prisandani, S.H., LL.M dan pertama kali dipublikasikan pada Rabu, 16 Desember 2020. Arti Buyback SahamIstilah shares buyback seringkali dipakai dalam kegiatan jual beli saham. Singkatnya, arti buyback adalah membeli kembali, sehingga buyback saham atau shares buyback dapat didefinisikan sebagai kegiatan pembelian kembali saham yang telah dimiliki oleh para pemegang sahamnya.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Dalam hal ini, suatu perseroan akan membeli kembali saham yang telah dimiliki oleh para pemegang sahamnya yang mengakibatkan berkurangnya jumlah saham yang dipegang oleh pemegang saham untuk mengubah komposisi kepemilikan serta struktur kendali perseroan tersebut.[1]Pasal 37 ayat (1) UU PT mengatur ketentuan buyback saham sebagai berikut:Perseroan dapat membeli kembali saham yang telah dikeluarkan dengan ketentuan:pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan; danjumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh Perseroan dan gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang dipegang oleh Perseroan sendiri dan/atau Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh Perseroan tidak melebihi 10% dari jumlah modal yang ditempatkan dalam Perseroan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.Perlu Anda pahami,  buyback saham tidak menyebabkan pengurangan modal, kecuali apabila saham tersebut ditarik kembali.[2] Adapun saham yang dibeli kembali perseroan hanya boleh dikuasai perseroan paling lama 3 tahun.[3]Kemudian M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas menerangkan bahwa perseroan harus menentukan apakah saham tersebut akan dijual kembali kepada orang lain atau ditarik kembali dengan cara pengurangan modal perseroan (hal. 246).Pembelian kembali saham hanya boleh dilakukan berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.[4]Apabila mengacu Pasal 4 POJK 2/2013 dalam hal terjadi kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan, perusahaan dapat melakukan buyback saham tanpa persetujuan RUPS.Ketentuan lebih lanjut mengenai buyback saham dapat Anda simak ke dalam POJK 30/2017 yang mengatur secara khusus tentang pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh perusahaan terbuka.Baca juga: Mungkinkan PT Didirikan oleh Pemegang Saham Tunggal? Fungsi Buyback SahamSetelah memahami bagaimana arti buyback saham, selanjutnya perlu dimengerti pula fungsi buyback saham yang sebenarnya beragam, bergantung pada kondisi dan tujuan yang ingin dicapai oleh perseroan. Misalnya, suatu perseroan melakukannya untuk meningkatkan nilai saham dan untuk memperbaiki laporan keuangan.Contoh lainnya, ketika perseroan ingin mendapatkan kembali kendali atas pengambilan keputusan mereka, dalam hal ini supaya dapat mengendalikan persentase yang lebih besar dalam RUPS dikarenakan jumlah saham non-pengendali yang beredar di pasar menjadi berkurang.Namun patut dicatat, saham yang dikuasai perseroan karena pembelian kembali tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan UUPT dan/atau anggaran dasar.[5] Saham tersebut juga tidak berhak mendapat pembagian dividen.[6]Lebih lanjut, buyback saham juga bisa terjadi sebagai pelaksanaan hak pemegang saham sebagaimana dimaksud Pasal 62 ayat (1) UUPT:Setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, berupa: perubahan anggaran dasar; pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% kekayaan bersih Perseroan; atau Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.   Apabila saham yang diminta untuk dibeli oleh pemegang saham melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham, perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak ketiga.[7]Mengenai batas ketentuan buyback saham perseroan adalah tidak melebihi 10% dari jumlah modal yang ditempatkan dalam perseroan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.[8]Baca juga: PT Tak Punya Daftar Pemegang Saham, Ini Konsekuensi HukumnyaSeluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Demikian jawaban kami mengenai arti buyback saham, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan TerbatasUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta KerjaPeraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2013 Tahun 2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara SignifikanPeraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka REFERENSIPeter Moles, Robert Parrino, David S. Kidwell. Corporate Finance. West Sussex: John Wiley & Sons, 2011;M. Yahya Harahap. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.[1] Peter Moles Robert Parrino, David S. Kidwell. Corporate Finance. West Sussex: John Wiley & Sons, 2011, hal. 667[2] Penjelasan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”)[3] Pasal 37 ayat (4) UUPT[4] Pasal 38 ayat (1) UUPT[5] Pasal 40 ayat (1) UUPT[6] Pasal 40 ayat (2) UUPT[7] Pasal 62 ayat (2) UUPT[8] Pasal 37 ayat (1) huruf b UUPTTagsbumnojkpasar modalperusahaanptrupssaham

Apa yang dimaksud buyback saham dan apa fungsinya?

Arti buyback saham adalah ketika suatu perseroan membeli kembali saham yang telah dimiliki oleh para pemegang sahamnya. Hal ini mengakibatkan berkurangnya jumlah saham yang dipegang oleh pemegang saham dan beredar di umum. Salah satu tujuannya adalah untuk mengubah komposisi kepemilikan dan struktur kendali perseroan tersebut. Setelah memahami bagaimana arti buyback, bagaimana bunyi ketentuan selengkapnya terkait buyback saham? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Haruskah Bukti Penyetoran Modal PT Diperlihatkan ke Notaris?03 Des 2020Perbedaan Merger dengan Akuisisi01 Des 2020Status Karyawan Perusahaan yang Diakuisisi 30 Nov 2020Prosedur Penambahan Modal Disetor13 Nov 2020Haruskah Bukti Penyetoran Modal PT Diperlihatkan ke Notaris?03 Des 2020Perbedaan Merger dengan Akuisisi01 Des 2020Status Karyawan Perusahaan yang Diakuisisi 30 Nov 2020Prosedur Penambahan Modal Disetor13 Nov 2020Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-ibuyback-i-saham-lt5fd9ecdf8061c/

Arti Buyback Saham PT dan Fungsinya

pages/230/page-7.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Haruskah Bukti Penyetoran Modal PT Diperlihatkan ke Notaris? ](/klinik/a/haruskah-bukti-penyetoran-modal-pt-diperlihatkan-ke-notaris-lt5409790f5a320/)  03 Des 2020 [ #### Perbedaan Merger dengan Akuisisi ](/klinik/a/perbedaan-merger-dengan-akuisisi-cl4635/)  01 Des 2020 [ #### Status Karyawan Perusahaan yang Diakuisisi ](/klinik/a/status-karyawan-perusahaan-yang-diakuisisi-lt4bd946bc2ec86/)  30 Nov 2020 [ #### Prosedur Penambahan Modal Disetor ](/klinik/a/prosedur-penambahan-modal-disetor-lt55ba2172a67f6/)  13 Nov 2020 [](#!) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul _Apa itu Shares Buyback PT dan Fungsinya?_ yang dibuat oleh [Ulya Yasmine Prisandani, S.H., LL.M](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/international-business-law-program-universitas-prasetiya-mulya-lt5d6de7fcce564/ulya-yasmine-prisandani--sh--llm-lt5db1320cca933) dan pertama kali dipublikasikan pada Rabu, 16 Desember 2020.** ### **Arti Buyback Saham** Istilah _shares buyback_ seringkali dipakai dalam kegiatan jual beli saham. Singkatnya, arti _buyback_ adalah membeli kembali, sehingga _buyback_ saham atau _shares buyback_ dapat didefinisikan sebagai kegiatan pembelian kembali saham yang telah dimiliki oleh para pemegang sahamnya. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Dalam hal ini, suatu perseroan akan membeli kembali saham yang telah dimiliki oleh para pemegang sahamnya yang mengakibatkan berkurangnya jumlah saham yang dipegang oleh pemegang saham untuk mengubah komposisi kepemilikan serta struktur kendali perseroan tersebut.[\[1\]](#_ftn1) Pasal 37 ayat (1) **[UU PT](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007)** mengatur ketentuan buyback saham sebagai berikut: Perseroan dapat membeli kembali saham yang telah dikeluarkan dengan ketentuan: 1. pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan; dan 2. jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh Perseroan dan gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang dipegang oleh Perseroan sendiri dan/atau Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh Perseroan tidak melebihi 10% dari jumlah modal yang ditempatkan dalam Perseroan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Perlu Anda pahami,  buyback saham tidak menyebabkan pengurangan modal, kecuali apabila saham tersebut ditarik kembali.[\[2\]](#_ftn2) Adapun saham yang dibeli kembali perseroan hanya boleh dikuasai perseroan paling lama 3 tahun.[\[3\]](#_ftn3) Kemudian M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas menerangkan bahwa perseroan harus menentukan apakah saham tersebut akan dijual kembali kepada orang lain atau ditarik kembali dengan cara pengurangan modal perseroan (hal. 246). Pembelian kembali saham hanya boleh dilakukan berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.[\[4\]](#_ftn4) Apabila mengacu **Pasal 4** **[POJK 2/2013](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt521c64eae94b7/nprt/411/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-no-2_pojk.04_2013-tahun-2013-pembelian-kembali-saham-yang-dikeluarkan-oleh-emiten-atau-perusahaan-publik-dalam-kondisi-pasar-yang-berfluktuasi-secara-signifikan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pojk_2_2013)** dalam hal terjadi kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan, perusahaan dapat melakukan _buyback_ saham **tanpa persetujuan RUPS**. Ketentuan lebih lanjut mengenai _buyback_ saham dapat Anda simak ke dalam **[POJK 30/2017](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5974ca31c121e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pojk_30_2017)** yang mengatur secara khusus tentang pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh perusahaan terbuka. Baca juga: **[Mungkinkan PT Didirikan oleh Pemegang Saham Tunggal?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/mungkinkah-pt-didirikan-oleh-pemegang-saham-tunggal-lt589d930eda0ea?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pt_pemegang_tunggal)** ### **Fungsi _Buyback_ Saham** Setelah memahami bagaimana arti _buyback_ saham, selanjutnya perlu dimengerti pula fungsi buyback saham yang sebenarnya beragam, bergantung pada kondisi dan tujuan yang ingin dicapai oleh perseroan. Misalnya, suatu perseroan melakukannya untuk meningkatkan nilai saham dan untuk memperbaiki laporan keuangan. Contoh lainnya, ketika perseroan ingin mendapatkan kembali kendali atas pengambilan keputusan mereka, dalam hal ini supaya dapat mengendalikan persentase yang lebih besar dalam RUPS dikarenakan jumlah saham non-pengendali yang beredar di pasar menjadi berkurang. Namun patut dicatat, saham yang dikuasai perseroan karena pembelian kembali tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan UUPT dan/atau anggaran dasar.[\[5\]](#_ftn5) Saham tersebut juga tidak berhak mendapat pembagian dividen.[\[6\]](#_ftn6) Lebih lanjut, buyback saham juga bisa terjadi sebagai pelaksanaan hak pemegang saham sebagaimana dimaksud Pasal 62 ayat (1) UUPT: Setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, berupa:  1. perubahan anggaran dasar;  2. pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% kekayaan bersih Perseroan; atau  3. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.    Apabila saham yang diminta untuk dibeli oleh pemegang saham melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham, perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak ketiga.[\[7\]](#_ftn7) Mengenai batas ketentuan buyback saham perseroan adalah tidak melebihi 10% dari jumlah modal yang ditempatkan dalam perseroan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.[\[8\]](#_ftn8) Baca juga: **[PT Tak Punya Daftar Pemegang Saham, Ini Konsekuensi Hukumnya](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pt-tak-punya-daftar-pemegang-saham--ini-konsekuensi-hukumnya-lt60f2f27faf407?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=daftar_pemegang_saham)** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. Demikian jawaban kami mengenai arti _buyback_ saham, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Cipta_Kerja) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2013 Tahun 2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt521c64eae94b7/nprt/411/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-no-2_pojk.04_2013-tahun-2013-pembelian-kembali-saham-yang-dikeluarkan-oleh-emiten-atau-perusahaan-publik-dalam-kondisi-pasar-yang-berfluktuasi-secara-signifikan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pojk_2_2013) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5974ca31c121e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pojk_30_2017) REFERENSI --------- 1. Peter Moles, Robert Parrino, David S. Kidwell. Corporate Finance. West Sussex: John Wiley & Sons, 2011; 2. M. Yahya Harahap. _Hukum Perseroan Terbatas_. Jakarta: Sinar Grafika, 2016. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Peter Moles Robert Parrino, David S. Kidwell. Corporate Finance. West Sussex: John Wiley & Sons, 2011, hal. 667 [\[2\]](#_ftnref2) Penjelasan Pasal 37 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007) (“UUPT”) [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 37 ayat (4) UUPT [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 38 ayat (1) UUPT [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 40 ayat (1) UUPT [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 40 ayat (2) UUPT [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 62 ayat (2) UUPT [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 37 ayat (1) huruf b UUPT Tags ---- [bumn](/tag/bumn) [ojk](/tag/ojk) [pasar modal](/tag/pasar-modal) [perusahaan](/tag/perusahaan) [pt](/tag/pt) [rups](/tag/rups) [saham](/tag/saham)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Ini 2 Pelanggaran HAM Berat yang Diatur di Indonesia yang dibuat oleh Milda Istiqomah, S.H., MTCP., Ph.D dari PERSADA UB dan pertama kali dipublikasikan pada Senin, 23 Agustus 2021.KLINIK TERKAITKejahatan Genosida dalam Konteks Hukum Internasional26 Okt 2023Mahkamah Pidana Internasional, Ini Pengertian dan Yurisdiksinya05 Sep 2023Apa Itu Extraordinary Crime dan Contohnya07 Jan 2022Hak Penyandang Disabilitas Netra Mengakses Ciptaan Berbentuk Huruf Braille dan Buku Audio09 Jul 2021Sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda mengenai apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM berat, ada baiknya kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan HAM.Pengertian HAMMenurut The United Nations Centre for Human Rights, Hak Asasi Manusia (“HAM”) adalah “those rights which are in our nature and without which we can not live as human beings”.[1]Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Soedjono Dirdjosisworo mendefinisikan bahwa HAM merupakan hak-hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, tidak dapat dibatasi, dikurangi atau diingkari oleh siapapun juga, karena merupakan nilai-nilai dan martabat kemanusiaan setiap individu.[2]Sedangkan secara yuridis berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU 26/2000:Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.Apa yang Dimaksud dengan Pelanggaran HAM Berat?Menjawab pertanyaan mengenai apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM berat, pelanggaran HAM berat adalah pelanggaran HAM sebagaimana dimaksud dalam UU 26/2000 yang meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.[3]Bentuk-bentuk Pelanggaran HAM BeratSebagaimana telah diterangkan dalam sub-bab apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM berat sebelumnya, di Indonesia bentuk pelanggaran HAM berat adalah meliputi:Kejahatan genosida, yakni setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:[4]membunuh anggota kelompok;mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; ataumemindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.Kejahatan terhadap kemanusiaan, yakni salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan itu ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:[5]pembunuhan;pemusnahan;perbudakan;pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;penyiksaan;perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;penghilangan orang secara paksa; ataukejahatan apartheid.Romli Atmasasmita berpendapat bahwa pelanggaran HAM berat adalah tindakan yang bersifat sistematis dan meluas. Kedua kata tersebut merupakan kata kunci yang bersifat melekat dan mutlak dan harus ada pada setiap tindakan pelanggaran HAM berat, khusus kaitannya dengan kejahatan terhadap kemanusiaan. Unsur sistematis dan meluas tersebut merupakan faktor penting dan signifikan yang membedakan antara pelanggaran HAM berat dengan tindak pidana biasa menurut KUHP atau perundang-undangan pidana lainnya.[6]Dalam Statuta Roma, sistematik dan meluas disebut dengan istilah widespread and sistematic attack, di mana serangan tersebut ditujukan langsung pada penduduk sipil.Jadi, menjawab apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM berat, pelanggaran HAM berat adalah setiap tindakan pelanggaran HAM, meliputi kejahatan genosida dan/atau kejahatan terhadap kemanusiaan yang memenuhi unsur-unsur yang kami jelaskan di atas.Contoh Pelanggaran HAM Berat di IndonesiaContoh pelanggaran HAM berat di Indonesia adalah kasus Abilio Jose Osorio Soares yang dinyatakan telah melakukan pelanggaran HAM berat berupa pembunuhan terhadap penduduk sipil pro kemerdekaan yang berada di provinsi TK. I Timor Leste sebelum dilaksanakannya jajak pendapat untuk menentukan nasib masa depan rakyat Timor-Timor di Dilli yang kasusnya diputus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 45 PK/Pid/Ham Ad Hoc/2004.Dalam kasus tersebut, di pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran HAM berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan (hal. 531-532). Akan tetapi, Majelis Hakim di tingkat Peninjauan Kembali kemudian menyatakan bahwa ia tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut, dan ia dibebaskan dari segala dakwaan (hal. 557-558).Mengapa Indonesia Hanya Mengatur 2 Kategori Pelanggaran HAM Berat?Setelah membahas mengenai apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM berat, selanjutnya menjawab pertanyaan kedua Anda, mengapa Indonesia hanya mengatur 2 kategori pelanggaran HAM berat? Padahal, menurut Statuta Roma ada 4 jenis pelanggaran HAM berat:[7]Kejahatan genosida (the crime of genocide);Kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity);Kejahatan perang (war crimes);Kejahatan agresi (the crime of aggression).Pada dasarnya Indonesia meletakkan pelanggaran HAM berat dalam kebijakan serta aturan hukum domestik. Niat Indonesia untuk mengatur sendiri permasalahan konflik bersenjata internal, dapat dilihat dari tidak dimasukkannya “war crimes” dan “aggression” dalam UU 26/2000, padahal UU tersebut apabila dilihat tekstual legalnya merupakan ratifikasi dari Statuta Roma. UU 26/2000 hanya mengadopsi 2 dari 4 kejahatan internasional yang diatur dalam Statuta Roma, yakni kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan tidak memasukkan “kejahatan perang” dan “kejahatan agresi”.[8]Secara eksplisit, UU 26/2000 menghormati kaidah hukum internasional dalam pengklasifikasian tindak pidana atas kemerdekaan dan kebebasan seseorang. Tidak dimasukkannya substansi perihal “kejahatan perang” dan “kejahatan agresi” menjadi permasalahan tersendiri dalam UU 26/2000, terutama apabila ditemukan pelanggaran HAM berat perihal terkait di kemudian hari.Konsekuensinya adalah kejahatan itu tidak dapat dituntut dan diadili berdasarkan UU 26/2000.Di luar hal tersebut, kemauan politik atau political will pemerintah juga sangat menentukan dan besar pengaruhnya.[9] Menurut Frank E Hagan,[10] kejahatan terhadap kemanusiaan dimaksudkan untuk maksud-maksud dan tujuan-tujuan politik, sehingga secara kriminologis kejahatan ini dapat diklasifikasikan sebagai “political crime”. Dengan demikian, bahwa setiap pelanggaran HAM berat yang terjadi di negara mana pun akan selalu sarat dengan muatan politik, dan semata-mata tidak hanya bermuatan dari aspek hukum saja.[11]Belum adanya political will mengenai hal ini mengartikan belum jelasnya sikap Indonesia terhadap posisi hukum domestik dan internasional khususnya terkait pengaturan kejahatan perang dan agresi.Demikian penjelasan kami mengenai apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM berat dan mengapa hukum Indonesia hanya mengadopsi 2 dari 4 jenis pelanggaran HAM berat yang ditetapkan dalam Statuta Roma.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi ManusiaRome Statute of The International Criminal CourtPUTUSANPutusan Mahkamah Agung Nomor 45 PK/Pid/Ham Ad Hoc/2004.REFERENSIRomli Atmasasmita. Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Penegakkannya di Indonesia. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2002;Soedjono Dirdjosisworo. HAM, Demokrasi dan Tegaknya Hukum dalam Konteks Ketahanan Nasional Indonesia. Makalah pada Penataran dan Lokakarya Dosen Kewarganegaraan Se-Jawa Barat Angkatan XVI Tahun Akademik 2003/2004. Kerjasama KODAM III Siliwangi-STHB. Bandung 5 - 6 Mei 2004;Sylvester Kanisius Laku. Pelanggaran HAM Berat dan Hukumannya Menurut Statuta Roma. Bandung, 2005;Widiada Gunakaya. Hukum Hak Asasi Manusia. (Yogyakarta: Penerbit ANDI), 2017.[1] Widiada Gunakaya. Hukum Hak Asasi Manusia. (Yogyakarta: Penerbit ANDI), 2017, hal. 56[2] Soedjono Dirdjosisworo. HAM, Demokrasi dan Tegaknya Hukum dalam Konteks Ketahanan Nasional Indonesia. Makalah pada Penataran dan Lokakarya Dosen Kewarganegaraan Se-Jawa Barat Angkatan XVI Tahun Akademik 2003/2004. Kerjasama KODAM III Siliwangi-STHB. Bandung 5 - 6 Mei 2004, hal. 2[3] Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 7 UU 26/2000[4] Pasal 8 UU 26/2000[5] Pasal 9 UU 26/2000[6] Romli Atmasasmita. Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Penegakkannya di Indonesia. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2002, hal. 2[7] Article 5 Rome Statute of The International Criminal Court[8] Sylvester Kanisius Laku. Pelanggaran HAM Berat dan Hukumannya Menurut Statuta Roma. Bandung, 2005, hal. 23[9] Widiada Gunakaya. Hukum Hak Asasi Manusia. (Yogyakarta: Penerbit ANDI), 2017, hal. 212[10] Widiada Gunakaya. Hukum Hak Asasi Manusia. (Yogyakarta: Penerbit ANDI), 2017, hal. 218[11] Romli Atmasasmita. Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Penegakkannya di Indonesia. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2002, hal. 7Tagsgenosidahak asasi manusiahampelanggaran hampelanggaran ham beratpengadilan ham

Apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM berat? Mengapa Indonesia mengatur jenis pelanggaran berat HAM hanya dua jenis, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida dalam UU 26/2000 (Pengadilan HAM)? Sedangkan dalam Statuta Roma ada 4 macam.

Mengenai apa yang dimaksud dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat, pelanggaran HAM berat adalah pelanggaran HAM sebagaimana dimaksud dalam UU 26/2000 yang meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. UU 26/2000 hanya mengadopsi 2 dari 4 kejahatan internasional yang diatur dalam Statuta Roma, yakni kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan tidak memasukkan “kejahatan perang” dan “kejahatan agresi”. Tidak dimasukkannya substansi “kejahatan perang” serta “kejahatan agresi” menjadi permasalahan tersendiri, terutama jika ditemukan pelanggaran berat HAM perihal “kejahatan perang” dan “kejahatan agresi” di kemudian hari, konsekuensinya adalah kejahatan tersebut tidak dapat dituntut dan diadili berdasarkan UU 26/2000. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Kejahatan Genosida dalam Konteks Hukum Internasional26 Okt 2023Mahkamah Pidana Internasional, Ini Pengertian dan Yurisdiksinya05 Sep 2023Apa Itu Extraordinary Crime dan Contohnya07 Jan 2022Hak Penyandang Disabilitas Netra Mengakses Ciptaan Berbentuk Huruf Braille dan Buku Audio09 Jul 2021Kejahatan Genosida dalam Konteks Hukum Internasional26 Okt 2023Mahkamah Pidana Internasional, Ini Pengertian dan Yurisdiksinya05 Sep 2023Apa Itu Extraordinary Crime dan Contohnya07 Jan 2022Hak Penyandang Disabilitas Netra Mengakses Ciptaan Berbentuk Huruf Braille dan Buku Audio09 Jul 2021Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Cara Upload Terjemahan Novel Agar Tak Langgar Hak Cipta20 Okt 2022Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Cara Upload Terjemahan Novel Agar Tak Langgar Hak Cipta20 Okt 2022Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-yang-dimaksud-dengan-pelanggaran-ham-berat-cl3377/

Apa yang Dimaksud dengan Pelanggaran HAM Berat?

pages/230/page-8.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul _Ini 2 Pelanggaran HAM Berat yang Diatur di Indonesia_** **yang dibuat oleh [Milda Istiqomah, S.H., MTCP., Ph.D](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/persada-ub-lt60a5dda2e7732/milda-istiqomah--sh--mtcp--phd-lt61238708e6437) dari [PERSADA UB](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/persada-ub-lt60a5dda2e7732/milda-istiqomah--sh--mtcp--phd-lt61238708e6437) dan pertama kali dipublikasikan pada Senin, 23 Agustus 2021.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Kejahatan Genosida dalam Konteks Hukum Internasional ](/klinik/a/kejahatan-genosida-dalam-konteks-hukum-internasional-lt50fc2162e60e3/)  26 Okt 2023 [ #### Mahkamah Pidana Internasional, Ini Pengertian dan Yurisdiksinya ](/klinik/a/mahkamah-pidana-internasional--ini-pengertian-dan-yurisdiksinya-cl4380/)  05 Sep 2023 [ #### Apa Itu _Extraordinary Crime_ dan Contohnya ](/klinik/a/apa-itu-iextraordinary-crime-i-dan-contohnya-cl3012/)  07 Jan 2022 [ #### Hak Penyandang Disabilitas Netra Mengakses Ciptaan Berbentuk Huruf Braille dan Buku Audio ](/klinik/a/hak-penyandang-disabilitas-netra-mengakses-ciptaan-berbentuk-huruf-braille-dan-buku-audio-lt60e82ce5ad77a/)  09 Jul 2021 [](#!) Sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda mengenai apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM berat, ada baiknya kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan HAM. ### **Pengertian HAM** Menurut _The United Nations Centre for Human Rights_, Hak Asasi Manusia (“HAM”) adalah “_those rights which are in our nature and without which we can not live as human beings_”.[\[1\]](#_ftn1) Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) **Soedjono Dirdjosisworo** mendefinisikan bahwa HAM merupakan hak-hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, tidak dapat dibatasi, dikurangi atau diingkari oleh siapapun juga, karena merupakan nilai-nilai dan martabat kemanusiaan setiap individu.[\[2\]](#_ftn2) Sedangkan secara yuridis berdasarkan **Pasal 1 angka 1 [UU 26/2000](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17499/undangundang-nomor-26-tahun-2000/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_pengadilan_ham)**: _Hak Asasi Manusia adalah_ s_eperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia._ ### **Apa yang Dimaksud dengan Pelanggaran HAM Berat?** Menjawab pertanyaan mengenai apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM berat, pelanggaran HAM berat adalah pelanggaran HAM sebagaimana dimaksud dalam UU 26/2000 yang meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.[\[3\]](#_ftn3) ### **Bentuk-bentuk Pelanggaran HAM Berat** Sebagaimana telah diterangkan dalam sub-bab apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM berat sebelumnya, di Indonesia bentuk pelanggaran HAM berat adalah meliputi: 1. **Kejahatan genosida,** yakni setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:[\[4\]](#_ftn4) 1. membunuh anggota kelompok; 2. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok; 3. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya; 4. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau 5. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. 2. **Kejahatan terhadap kemanusiaan,** yakni salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang **meluas atau sistematik** yang diketahuinya bahwa serangan itu ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:[\[5\]](#_ftn5) 1. pembunuhan; 2. pemusnahan; 3. perbudakan; 4. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; 5. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional; 6. penyiksaan; 7. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara; 8. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; 9. penghilangan orang secara paksa; atau 10. kejahatan _apartheid_. **Romli Atmasasmita** berpendapat bahwa pelanggaran HAM berat adalah tindakan yang bersifat **sistematis dan meluas**. Kedua kata tersebut merupakan kata kunci yang bersifat melekat dan mutlak dan harus ada pada setiap tindakan pelanggaran HAM berat, khusus kaitannya dengan kejahatan terhadap kemanusiaan. Unsur sistematis dan meluas tersebut merupakan faktor penting dan signifikan yang membedakan antara pelanggaran HAM berat dengan tindak pidana biasa menurut KUHP atau perundang-undangan pidana lainnya.[\[6\]](#_ftn6) Dalam Statuta Roma, sistematik dan meluas disebut dengan istilah _widespread and sistematic attack_, di mana serangan tersebut ditujukan langsung pada penduduk sipil. Jadi, menjawab apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM berat, pelanggaran HAM berat adalah setiap tindakan pelanggaran HAM, meliputi kejahatan genosida dan/atau kejahatan terhadap kemanusiaan yang memenuhi unsur-unsur yang kami jelaskan di atas. ### **Contoh Pelanggaran HAM Berat di Indonesia** Contoh pelanggaran HAM berat di Indonesia adalah kasus Abilio Jose Osorio Soares yang dinyatakan telah melakukan pelanggaran HAM berat berupa pembunuhan terhadap penduduk sipil pro kemerdekaan yang berada di provinsi TK. I Timor Leste sebelum dilaksanakannya jajak pendapat untuk menentukan nasib masa depan rakyat Timor-Timor di Dilli yang kasusnya diputus dalam [**Putusan Mahkamah Agung Nomor 45 PK/Pid/Ham Ad Hoc/2004**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6196033c7cbcb?r=5&p=1&q=Putusan%20MAHKAMAH%20AGUNG%20ham%20ad%20hoc&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MA_45_2004). Dalam kasus tersebut, di pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran HAM berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan (hal. 531-532). Akan tetapi, Majelis Hakim di tingkat Peninjauan Kembali kemudian menyatakan bahwa ia tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut, dan ia dibebaskan dari segala dakwaan (hal. 557-558). ### **Mengapa Indonesia Hanya Mengatur 2 Kategori Pelanggaran HAM Berat?** Setelah membahas mengenai apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM berat, selanjutnya menjawab pertanyaan kedua Anda, mengapa Indonesia hanya mengatur 2 kategori pelanggaran HAM berat? Padahal, menurut Statuta Roma ada 4 jenis pelanggaran HAM berat:[\[7\]](#_ftn7) 1. Kejahatan genosida (_the crime of genocide_); 2. Kejahatan terhadap kemanusiaan (_crimes against humanity_); 3. Kejahatan perang (_war crimes_); 4. Kejahatan agresi (_the crime of aggression_). Pada dasarnya Indonesia meletakkan pelanggaran HAM berat dalam kebijakan serta aturan hukum domestik. Niat Indonesia untuk mengatur sendiri permasalahan konflik bersenjata internal, dapat dilihat dari tidak dimasukkannya “_war crimes_” dan “_aggression_” dalam UU 26/2000, padahal UU tersebut apabila dilihat tekstual legalnya merupakan ratifikasi dari Statuta Roma. UU 26/2000 hanya mengadopsi 2 dari 4 kejahatan internasional yang diatur dalam Statuta Roma, yakni kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan tidak memasukkan “kejahatan perang” dan “kejahatan agresi”.[\[8\]](#_ftn8) Secara eksplisit, UU 26/2000 menghormati kaidah hukum internasional dalam pengklasifikasian tindak pidana atas kemerdekaan dan kebebasan seseorang. Tidak dimasukkannya substansi perihal “kejahatan perang” dan “kejahatan agresi” menjadi permasalahan tersendiri dalam UU 26/2000, terutama apabila ditemukan pelanggaran HAM berat perihal terkait di kemudian hari.Konsekuensinya adalah kejahatan itu tidak dapat dituntut dan diadili berdasarkan UU 26/2000. Di luar hal tersebut, kemauan politik atau _political will_ pemerintah juga sangat menentukan dan besar pengaruhnya.[\[9\]](#_ftn9) Menurut **Frank E Hagan**,[\[10\]](#_ftn10) kejahatan terhadap kemanusiaan dimaksudkan untuk maksud-maksud dan tujuan-tujuan politik, sehingga secara kriminologis kejahatan ini dapat diklasifikasikan sebagai “_political crime_”. Dengan demikian, bahwa setiap pelanggaran HAM berat yang terjadi di negara mana pun akan selalu sarat dengan muatan politik, dan semata-mata tidak hanya bermuatan dari aspek hukum saja.[\[11\]](#_ftn11) Belum adanya _political will_ mengenai hal ini mengartikan belum jelasnya sikap Indonesia terhadap posisi hukum domestik dan internasional khususnya terkait pengaturan kejahatan perang dan agresi. Demikian penjelasan kami mengenai apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM berat dan mengapa hukum Indonesia hanya mengadopsi 2 dari 4 jenis pelanggaran HAM berat yang ditetapkan dalam Statuta Roma. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://m.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**.** Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17499/undangundang-nomor-26-tahun-2000/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_pengadilan_ham) Rome Statute of The International Criminal Court [](https://www.icc-cpi.int/resource-library/documents/rs-eng.pdf) PUTUSAN ------- [Putusan Mahkamah Agung Nomor 45 PK/Pid/Ham Ad Hoc/2004](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6196033c7cbcb?r=5&p=1&q=Putusan%20MAHKAMAH%20AGUNG%20ham%20ad%20hoc&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MA_45_2004). REFERENSI --------- 1. Romli Atmasasmita. _Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Penegakkannya di Indonesia. Badan Pembinaan Hukum Nasional_, Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2002; 2. Soedjono Dirdjosisworo. _HAM, Demokrasi dan Tegaknya Hukum dalam Konteks Ketahanan Nasional Indonesia_. Makalah pada Penataran dan Lokakarya Dosen Kewarganegaraan Se-Jawa Barat Angkatan XVI Tahun Akademik 2003/2004. Kerjasama KODAM III Siliwangi-STHB. Bandung 5 - 6 Mei 2004; 3. Sylvester Kanisius Laku. _Pelanggaran HAM Berat dan Hukumannya Menurut Statuta Roma_. Bandung, 2005; Widiada Gunakaya. _Hukum Hak Asasi Manusia_. (Yogyakarta: Penerbit ANDI), 2017. [\[1\]](#_ftnref1) Widiada Gunakaya. _Hukum Hak Asasi Manusia_. (Yogyakarta: Penerbit ANDI), 2017, hal. 56 [\[2\]](#_ftnref2) Soedjono Dirdjosisworo. _HAM, Demokrasi dan Tegaknya Hukum dalam Konteks Ketahanan Nasional Indonesia_. Makalah pada Penataran dan Lokakarya Dosen Kewarganegaraan Se-Jawa Barat Angkatan XVI Tahun Akademik 2003/2004. Kerjasama KODAM III Siliwangi-STHB. Bandung 5 - 6 Mei 2004, hal. 2 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 1 angka 2 _jo_. Pasal 7 UU 26/2000 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 8 UU 26/2000 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 9 UU 26/2000 [\[6\]](#_ftnref6) Romli Atmasasmita. _Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Penegakkannya di Indonesia_. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2002, hal. 2 [\[7\]](#_ftnref7) Article 5 _[Rome Statute of The International Criminal Court](https://www.icc-cpi.int/resource-library/documents/rs-eng.pdf)_ [\[8\]](#_ftnref8) Sylvester Kanisius Laku. _Pelanggaran HAM Berat dan Hukumannya Menurut Statuta Roma_. Bandung, 2005, hal. 23 [\[9\]](#_ftnref9) Widiada Gunakaya. _Hukum Hak Asasi Manusia_. (Yogyakarta: Penerbit ANDI), 2017, hal. 212 [\[10\]](#_ftnref10) Widiada Gunakaya. _Hukum Hak Asasi Manusia_. (Yogyakarta: Penerbit ANDI), 2017, hal. 218 [\[11\]](#_ftnref11) Romli Atmasasmita. Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Penegakkannya di Indonesia. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2002, hal. 7 Tags ---- [genosida](/tag/genosida) [hak asasi manusia](/tag/hak-asasi-manusia) [ham](/tag/ham) [pelanggaran ham](/tag/pelanggaran-ham) [pelanggaran ham berat](/tag/pelanggaran-ham-berat) [pengadilan ham](/tag/pengadilan-ham)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. Penyusunan Naskah AkademikKLINIK TERKAITProsedur Perubahan UUD 1945 dan Dasar Hukumnya31 Jul 2023Pancasila sebagai Sumber Hukum Tertinggi di Indonesia09 Mar 2023Makna UUD 1945 sebagai Supreme Law21 Mar 2022Penggunaan 'Bahasa Hukum' dalam Pembentukan Peraturan07 Mar 2022Berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU 12/2011, naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian  hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang dan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Jadi, secara umum, naskah akademik bisa dikatakan sebagai basis argumentasi dalam membentuk undang-undang atau peraturan daerah.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Perlu dicatat, bahwa naskah akademik hanya dipersyaratkan ketika pembentukan undang-undang dan peraturan daerah provinsi atau kabupaten/kota. Berlaku sebaliknya, peraturan perundang-undangan lainnya tidak disyaratkan untuk memiliki naskah akademik.Naskah Akademik memuat hasil penelitian mengenai materi muatan yang diusulkan untuk diatur pada undang-undang atau peraturan daerah. Setiap materi muatan harus memiliki kajian ilmiah yang terukur, sistematis, berdasarkan metode tertentu, dan memenuhi kaidah-kaidah penelitian guna mendapat hasil penelitian yang mencerminkan realita fakta di lapangan.Oleh karena itu, naskah akademik perlu disusun oleh orang yang ahli di bidangnya. Meskipun naskah akademik digunakan untuk menyusun produk hukum, yakni undang-undang dan peraturan daerah, tetapi penelitian yang dilakukan tidak semata-mata penelitian hukum. Metode penelitian yang digunakan tidak terbatas pada metode yuridis normatif, tapi dapat juga menggunakan metode yuridis empiris atau dikenal juga dengan penelitian sosiolegal.Persoalan waktu juga perlu diperhatikan guna mencapai hasil penelitian yang maksimal. Sebab, terkadang terdapat situasi yang membatasi waktu penelitian sehingga berpotensi membatasi ruang gerak durasi penelitian naskah akademik. Lama atau cepat menyusun sebuah naskah akademik pada dasarnya tidak diatur, namun perlu diusahakan semaksimal mungkin penyusunan naskah akademik sebaik mungkin walau waktu yang tersedia hanya singkat.Naskah akademik harus fokus memberikan data dan fakta ilmiah atas realitas masalah dan kebutuhan hukum masyarakat. Dengan kata lain, naskah akademik harus mampu menjawab permasalahan atau kebutuhan hukum yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya, perlu diuraikan pula alasan mengapa diperlukan penyusunan undang-undang atau peraturan daerah dalam menyelesaikan masalah tersebut.Hingga akhirnya, naskah akademik memberikan rekomendasi pengaturan yang dibutuhkan guna menyelesaikan masalah bersangkutan. Hal tersebut dibutuhkan agar produk hukum yang dihasilkan mampu mencapai tujuan dari naskah akademik itu sendiri yakni memberikan solusi terhadap masalah yang ada.Naskah akademik selalu disertai dengan landasan pembentukan yang meliputi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan rincian sebagai berikut:Landasan filosofis memuat mengenai kesadaran hidup berbangsa dan cita hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.Landasan sosiologis menggambarkan fakta empiris masalah dan kebutuhan hukum masyarakat.Landasan yuridis memberikan urgensi hukum mengenai pembaruan atau perbaikan peraturan yang sudah ada agar tetap selaras dan memenuhi tuntutan dinamika kebutuhan hukum masyarakat. Sistematika Naskah AkademikTips terakhir, penyusunan naskah akademik dilakukan sesuai dengan sistematika naskah akademik yang terdiri atas:Judul Kata Pengantar Daftar Isi Bab I PendahuluanPendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.Bab II Kajian Teoretis dan Praktik Empiris Bab ini memuat uraian materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Kabupaten/Kota.Bab III Evaluasi aan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait Bab ini memuat hasil kajian terhadap:peraturan perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan undang-undang dan peraturan daerah baru dengan peraturan perundang-undangan lain;harmonisasi secara vertikal dan horizontal;status dari peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk peraturan perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan daerah yang baru.Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan, aan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, Atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Adapun ruang lingkup materi muatan yang akan diatur mencakup:ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;materi yang akan diatur;ketentuan sanksi; danketentuan peralihan.Bab VI PenutupTerdiri atas subbab simpulan dan saran. Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran tentang praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya. Sedangkan saran memuat perlunya pemilahan substansi naskah akademik, rekomendasi skala prioritas penyusunan peraturan, kegiatan lain yang menunjang penyempurnaan penyusunan naskah akademik lebih lanjut.Daftar Pustaka Memuat buku, peraturan perundang-undangan, dan jurnal yang jadi sumber bahan penyusunan naskah akademik.Lampiran: Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-UndanganUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-UndanganTagsnaskah akademikpembentukan undang-undangperaturanperaturan daerahperaturan perundang-undanganundang-undang

Bagaimana sih cara atau tips penyusunan naskah akademik yang berkualitas? Apa saja yang perlu dicantumkan?

Penyusunan naskah akademik harus memenuhi standar yang diwajibkan sebagaimana diatur pada Lampiran I UU 12/2011. Naskah akademik adalah hasil penelitian perundang-undangan yang menyajikan solusi atas permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat, yang kemudian  diselesaikan melalui penyusunan peraturan. Apakah setiap peraturan perundang-undangan memerlukan naskah akademik? Bagaimana sistematika penyusunan naskah akademik? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Prosedur Perubahan UUD 1945 dan Dasar Hukumnya31 Jul 2023Pancasila sebagai Sumber Hukum Tertinggi di Indonesia09 Mar 2023Makna UUD 1945 sebagai Supreme Law21 Mar 2022Penggunaan 'Bahasa Hukum' dalam Pembentukan Peraturan07 Mar 2022Prosedur Perubahan UUD 1945 dan Dasar Hukumnya31 Jul 2023Pancasila sebagai Sumber Hukum Tertinggi di Indonesia09 Mar 2023Makna UUD 1945 sebagai Supreme Law21 Mar 2022Penggunaan 'Bahasa Hukum' dalam Pembentukan Peraturan07 Mar 2022Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 22 Mei 2023Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 22 Mei 2023Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/penyusunan-naskah-akademik-lt624b03380bdd1/

Sistematika Penyusunan Naskah Akademik, Ikuti Tips Ini!

pages/231/page-0.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### **Penyusunan Naskah Akademik** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Prosedur Perubahan UUD 1945 dan Dasar Hukumnya ](/klinik/a/prosedur-perubahan-uud-1945-dan-dasar-hukumnya-lt618a54773ee93/)  31 Jul 2023 [ #### Pancasila sebagai Sumber Hukum Tertinggi di Indonesia ](/klinik/a/pancasila-sebagai-sumber-hukum-lt5cdbb96764783/)  09 Mar 2023 [ #### Makna UUD 1945 sebagai _Supreme Law_ ](/klinik/a/makna-uud-1945-sebagai-isupreme-law-i-lt62386d81340e8/)  21 Mar 2022 [ #### Penggunaan 'Bahasa Hukum' dalam Pembentukan Peraturan ](/klinik/a/bahasa-hukum-lt6225ac187027e/)  07 Mar 2022 [](#!) Berdasarkan **Pasal 1 angka 11 [UU 12/2011](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-12-tahun-2011-pembentukan-peraturan-perundang-undangan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_12_2011)**, naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian  hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang dan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Jadi, secara umum, naskah akademik bisa dikatakan sebagai basis argumentasi dalam membentuk undang-undang atau peraturan daerah. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Perlu dicatat, bahwa naskah akademik hanya dipersyaratkan ketika pembentukan undang-undang dan peraturan daerah provinsi atau kabupaten/kota. Berlaku sebaliknya, peraturan perundang-undangan lainnya tidak disyaratkan untuk memiliki naskah akademik. Naskah Akademik memuat hasil penelitian mengenai materi muatan yang diusulkan untuk diatur pada undang-undang atau peraturan daerah. Setiap materi muatan harus memiliki kajian ilmiah yang terukur, sistematis, berdasarkan metode tertentu, dan memenuhi kaidah-kaidah penelitian guna mendapat hasil penelitian yang mencerminkan realita fakta di lapangan. Oleh karena itu, naskah akademik perlu disusun oleh orang yang ahli di bidangnya. Meskipun naskah akademik digunakan untuk menyusun produk hukum, yakni undang-undang dan peraturan daerah, tetapi penelitian yang dilakukan tidak semata-mata penelitian hukum. Metode penelitian yang digunakan tidak terbatas pada metode yuridis normatif, tapi dapat juga menggunakan metode yuridis empiris atau dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Persoalan waktu juga perlu diperhatikan guna mencapai hasil penelitian yang maksimal. Sebab, terkadang terdapat situasi yang membatasi waktu penelitian sehingga berpotensi membatasi ruang gerak durasi penelitian naskah akademik. Lama atau cepat menyusun sebuah naskah akademik pada dasarnya tidak diatur, namun perlu diusahakan semaksimal mungkin penyusunan naskah akademik sebaik mungkin walau waktu yang tersedia hanya singkat. Naskah akademik harus fokus memberikan data dan fakta ilmiah atas realitas masalah dan kebutuhan hukum masyarakat. Dengan kata lain, naskah akademik harus mampu menjawab permasalahan atau kebutuhan hukum yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya, perlu diuraikan pula alasan mengapa diperlukan penyusunan undang-undang atau peraturan daerah dalam menyelesaikan masalah tersebut. Hingga akhirnya, naskah akademik memberikan rekomendasi pengaturan yang dibutuhkan guna menyelesaikan masalah bersangkutan. Hal tersebut dibutuhkan agar produk hukum yang dihasilkan mampu mencapai tujuan dari naskah akademik itu sendiri yakni memberikan solusi terhadap masalah yang ada. Naskah akademik selalu disertai dengan landasan pembentukan yang meliputi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan rincian sebagai berikut: 1. **Landasan filosofis** memuat mengenai kesadaran hidup berbangsa dan cita hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Pembukaan **[UUD 1945](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945)**. 2. **Landasan sosiologis** menggambarkan fakta empiris masalah dan kebutuhan hukum masyarakat. 3. **Landasan yuridis** memberikan urgensi hukum mengenai pembaruan atau perbaikan peraturan yang sudah ada agar tetap selaras dan memenuhi tuntutan dinamika kebutuhan hukum masyarakat. ### **Sistematika Naskah Akademik** Tips terakhir, penyusunan naskah akademik dilakukan sesuai dengan sistematika naskah akademik yang terdiri atas: 1. **Judul** 2. **Kata Pengantar** 3. **Daftar Isi** 4. **Bab I Pendahuluan** Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian. 5. **Bab II Kajian Teoretis dan Praktik Empiris** Bab ini memuat uraian materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Kabupaten/Kota. 6. **Bab III Evaluasi aan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait** Bab ini memuat hasil kajian terhadap: 1. peraturan perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan undang-undang dan peraturan daerah baru dengan peraturan perundang-undangan lain; 2. harmonisasi secara vertikal dan horizontal; 3. status dari peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk peraturan perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan daerah yang baru. 7. **Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis** 8. **Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan, aan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, Atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota** Adapun ruang lingkup materi muatan yang akan diatur mencakup: 8. 1. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa; 2. materi yang akan diatur; 3. ketentuan sanksi; dan 4. ketentuan peralihan. 9. **Bab VI Penutup** Terdiri atas subbab simpulan dan saran. Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran tentang praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya. Sedangkan saran memuat perlunya pemilahan substansi naskah akademik, rekomendasi skala prioritas penyusunan peraturan, kegiatan lain yang menunjang penyempurnaan penyusunan naskah akademik lebih lanjut. 10. **Daftar Pustaka** Memuat buku, peraturan perundang-undangan, dan jurnal yang jadi sumber bahan penyusunan naskah akademik. 11. **Lampiran: Rancangan Peraturan Perundang-Undangan** Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-12-tahun-2011-pembentukan-peraturan-perundang-undangan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_12_2011) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5da039a94937f?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_15_2019) Tags ---- [naskah akademik](/tag/naskah-akademik) [pembentukan undang-undang](/tag/pembentukan-undang_undang) [peraturan](/tag/peraturan) [peraturan daerah](/tag/peraturan-daerah) [peraturan perundang-undangan](/tag/peraturan-perundang_undangan) [undang-undang](/tag/undang_undang)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITApa Itu Stalker dan Bisakah Dilaporkan ke Polisi?21 Mei 2024Polisi Periksa HP Masyarakat, Langgar Privasi?14 Des 2022Jerat Hukum Pelaku Phishing dan Modusnya09 Des 2021Jika Terganggu SMS Penawaran Produk/Jasa Keuangan10 Sep 2021Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Cara Melacak Pelaku Teror SMS yang dibuat oleh Teguh Arifiyadi, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Senin, 15 Juli 2013. Cara Mendeteksi Nomor Tidak DikenalBelajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Teror dari nomor tidak dikenal khususnya melalui layanan pesan singkat (“SMS”) merupakan cara yang sering digunakan pelaku kejahatan untuk menyebarkan fitnah, ancaman, maupun penghinaan.Sepanjang pengetahuan kami, cara mendeteksi nomor tidak dikenal tidaklah mudah. Namun tidak berarti pelacakan nomor tidak dikenal tersebut mustahil dilakukan.Hal ini karena pada saat pelaku mengirimkan SMS, lokasi Base Tranceiver Station (“BTS”) pengirim SMS dapat secara otomatis diketahui berdasarkan data Cell ID (“CID”) dari nomor ponsel pengirim.Cell ID adalah angka unik yang biasanya digunakan untuk mengidentifikasi lokasi suatu BTS berdasarkan Location Area Code (LAC). Informasi LAC CID tersebut dapat diperoleh oleh penegak hukum secara sah melalui Call Data Record (“CDR”) yang disimpan oleh setiap operator telekomunikasi untuk periode 3 bulan.Beberapa operator bahkan menyimpan CDR hingga 6 bulan. Cell ID tersebut biasanya digunakan menjadi bukti petunjuk untuk mengetahui lokasi dari pengirim SMS. Dari situlah penyidikan dikembangkan untuk mengungkap pelaku.Meski tidak menjamin apakah identitas pelaku akan diketahui atau tidak, namun setidaknya hal tersebut dapat menjadi salah satu cara mendeteksi nomor tidak dikenal di samping cara-cara lainnya yang dimiliki aparat penegak hukum. Langkah Hukum Setelah memahami cara mendeteksi nomor tidak dikenal seperti yang kami jelaskan sebelumnya, kami menyarankan, sebaiknya Anda segera melaporkan permasalahan ini kepada penyidik Kepolisian atau Penyidik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) agar dapat ditindaklanjuti.Baca juga: Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini ProsedurnyaAdapun perbuatan pelaku dapat dipidana berdasarkan KUHP, khususnya pasal terkait penghinaan, fitnah, atau pengancaman. Tetapi patut Anda garisbawahi, untuk “perbuatan tidak menyenangkan” sebagaimana Anda sebutkan, telah dicabut atau tidak lagi berlaku.Selengkapnya mengenai pencabutan “perbuatan tidak menyenangkan” bisa Anda simak ke dalam Pasal Perbuatan Tidak Menyenangkan dalam KUHP, Masihkah Ada?Patut diperhatikan pula, berdasarkan sifat lex specialis (hukum yang lebih khusus) dari perbuatan tersebut, pendapat kami lebih tepat jika yang digunakan adalah UU ITE dan perubahannya, khususnya Pasal 27 ayat (3) dan (4) UU ITE yang berbunyi:Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.Ancaman pidana dari kedua pasal tersebut tercantum dalam UU 19/2016, yakni masing-masing sebagai berikut:Pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 juta bagi yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.[1]Pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar bagi yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya muatan pemerasan dan/atau pengancaman.[2]Lebih lanjut, ada beberapa hal terkait penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang merujuk dan tidak bisa dilepaskan dari Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagaimana tercantum dalam SKB UU ITE. Selengkapnya dapat Anda baca dalam artikel Bolehkah Mempublikasikan Kejahatan Seseorang ke Media Sosial?Kemudian, penerapan Pasal 27 ayat (4) UU ITE yang lebih menekankan pada perbuatan “mendistribusikan”, “mentransmisikan”, dan “membuat dapat diaksesnya” secara elektronik konten (muatan) pemerasan dan/atau pengancaman oleh seseorang, organisasi, atau badan hukum, selengkapnya bisa Anda simak dalam Pasal untuk Menjerat Pelaku Cyberstalking.Baca juga: Alat Bukti untuk Melawan Teror Ekshibisionisme OnlineSeluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Demikian jawaban dari kami mengenai cara mendeteksi nomor tidak dikenal, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PidanaUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ElektronikUndang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 219, 154, dan KB/2/VI/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Impelementasi Atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik[1] Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”)[2] Pasal 45 ayat (4) UU 19/2016 jo. Pasal 27 ayat (4) UU ITETagsancamankuhppasal penghinaanpencemaran nama baikpenghinaanteror

Sudah hampir empat bulan ini saya menerima teror SMS yang berisi fitnah, ancaman, dan penghinaan. Selain itu si pelaku juga mengaku membuntuti setiap gerak gerik saya, dan menyebar fitnah di lingkungan kantor, lingkungan rumah dan keluarga saya. Apakah saya bisa menuntut dengan pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, fitnah, teror dan ancaman. Apa yang sebaiknya saya lakukan, sementara saya tidak mengenal dan tidak tahu sama sekali siapa pelakunya? Dan nomor handphone yang digunakan pun selalu berganti-ganti. Mohon dibantu penjelasannya karena hal ini sudah sangat meresahkan. Terima kasih.

Mudahnya mendapat nomor ponsel seseorang membuat teror dari nomor yang tidak dikenal melalui SMS marak terjadi. Adakah cara mendeteksi nomor tidak dikenal tersebut? Serta apa langkah hukum yang dapat ditempuh terhadap pengirim teror SMS yang berisikan fitnah, ancaman, dan penghinaan? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Apa Itu Stalker dan Bisakah Dilaporkan ke Polisi?21 Mei 2024Polisi Periksa HP Masyarakat, Langgar Privasi?14 Des 2022Jerat Hukum Pelaku Phishing dan Modusnya09 Des 2021Jika Terganggu SMS Penawaran Produk/Jasa Keuangan10 Sep 2021Apa Itu Stalker dan Bisakah Dilaporkan ke Polisi?21 Mei 2024Polisi Periksa HP Masyarakat, Langgar Privasi?14 Des 2022Jerat Hukum Pelaku Phishing dan Modusnya09 Des 2021Jika Terganggu SMS Penawaran Produk/Jasa Keuangan10 Sep 2021Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang19 Mei 2023Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang19 Mei 2023Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-mendeteksi-nomor-tidak-dikenal-lt514001330fc00/

Cara Mendeteksi Nomor Tidak Dikenal

pages/231/page-1.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Apa Itu _Stalker_ dan Bisakah Dilaporkan ke Polisi? ](/klinik/a/apa-itu-stalker-dan-bisakah-dilaporkan-ke-polisi-cl6686/)  21 Mei 2024 [ #### Polisi Periksa HP Masyarakat, Langgar Privasi? ](/klinik/a/polisi-periksa-hp-masyarakat-langgar-privasi-lt61780201805da/)  14 Des 2022 [ #### Jerat Hukum Pelaku _Phishing_ dan Modusnya ](/klinik/a/jerat-hukum-pelaku-iphishing-i-dan-modusnya-cl5050/)  09 Des 2021 [ #### Jika Terganggu SMS Penawaran Produk/Jasa Keuangan ](/klinik/a/jika-terganggu-sms-penawaran-produk-jasa-keuangan-lt4d8c16e1112aa/)  10 Sep 2021 [](#!) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul _Cara Melacak Pelaku Teror SMS_ yang dibuat oleh [Teguh Arifiyadi, S.H., M.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/indonesia-cyber-law-community-iclc-lt4f9e2ec7ea443/teguh-arifiyadi-sh-mh-lt4f94dca7ddb1e) dan pertama kali dipublikasikan pada Senin, 15 Juli 2013.** ### **Cara Mendeteksi Nomor Tidak Dikenal** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Teror dari nomor tidak dikenal khususnya melalui layanan pesan singkat (“SMS”) merupakan cara yang sering digunakan pelaku kejahatan untuk menyebarkan fitnah, ancaman, maupun penghinaan. Sepanjang pengetahuan kami, cara mendeteksi nomor tidak dikenal tidaklah mudah. Namun tidak berarti pelacakan nomor tidak dikenal tersebut mustahil dilakukan. Hal ini karena pada saat pelaku mengirimkan SMS, lokasi _Base Tranceiver Station_ (“BTS”) pengirim SMS dapat secara otomatis diketahui berdasarkan data _Cell ID_ (“CID”) dari nomor ponsel pengirim. _Cell_ _ID_ adalah angka unik yang biasanya digunakan untuk mengidentifikasi lokasi suatu BTS berdasarkan _Location Area Code_ (LAC). Informasi LAC CID tersebut dapat diperoleh oleh penegak hukum secara sah melalui _Call Data Record_ (“CDR”) yang disimpan oleh setiap operator telekomunikasi untuk periode 3 bulan. Beberapa operator bahkan menyimpan CDR hingga 6 bulan. _Cell ID_ tersebut biasanya digunakan menjadi bukti petunjuk untuk mengetahui lokasi dari pengirim SMS. Dari situlah penyidikan dikembangkan untuk mengungkap pelaku. Meski tidak menjamin apakah identitas pelaku akan diketahui atau tidak, namun setidaknya hal tersebut dapat menjadi salah satu cara mendeteksi nomor tidak dikenal di samping cara-cara lainnya yang dimiliki aparat penegak hukum. ### **Langkah Hukum** Setelah memahami cara mendeteksi nomor tidak dikenal seperti yang kami jelaskan sebelumnya, kami menyarankan, sebaiknya Anda segera melaporkan permasalahan ini kepada penyidik Kepolisian atau Penyidik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) agar dapat ditindaklanjuti. Baca juga: **[Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya](https://www.hukumonline.com/klinik/a/mau-melaporkan-tindak-pidana-ke-polisi-begini-prosedurnya-lt504d52481c208?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=lapor_polisi)** Adapun perbuatan pelaku dapat dipidana berdasarkan **[KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document/lt4c7b80e19969e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP)**, khususnya pasal terkait penghinaan, fitnah, atau pengancaman. Tetapi patut Anda garisbawahi, untuk “perbuatan tidak menyenangkan” sebagaimana Anda sebutkan, **telah dicabut atau tidak lagi berlaku**. Selengkapnya mengenai pencabutan “perbuatan tidak menyenangkan” bisa Anda simak ke dalam **[Pasal Perbuatan Tidak Menyenangkan dalam KUHP, Masihkah Ada?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-perbuatan-tidak-menyenangkan-dalam-kuhp--masihkah-ada-cl7081?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perbuatan_tidak_menyenangkan)** Patut diperhatikan pula, berdasarkan sifat _lex specialis_ (hukum yang lebih khusus) dari perbuatan tersebut, pendapat kami lebih tepat jika yang digunakan adalah **[UU ITE](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_ITE)** dan perubahannya, khususnya Pasal 27 ayat (3) dan (4) **UU ITE** yang berbunyi: 3. _Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan **penghinaan dan/atau pencemaran nama** **baik**._ 4. _Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan **pemerasan dan/atau pengancaman**._ Ancaman pidana dari kedua pasal tersebut tercantum dalam **[UU 19/2016](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt584a7363785c8?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_19_2016)**, yakni masing-masing sebagai berikut: 1. Pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 juta bagi yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.[\[1\]](#_ftn1) 2. Pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar bagi yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya muatan pemerasan dan/atau pengancaman.[\[2\]](#_ftn2) Lebih lanjut, ada beberapa hal terkait penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang merujuk dan tidak bisa dilepaskan dari **Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP** sebagaimana tercantum dalam **[SKB UU ITE](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60d3fe3554116/keputusan-bersama-menteri-komunikasi-dan-informatika--jaksa-agung--dan-kapolri-nomor-229--154--kb-2-vi-2021-tahun-2021/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=skb_uu%20ite)**. Selengkapnya dapat Anda baca dalam artikel **[Bolehkah Mempublikasikan Kejahatan Seseorang ke Media Sosial?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-mempublikasikan-kejahatan-seseorang-ke-media-sosial-lt541ed89e1d6a0?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=publikasi_kejahatan)** Kemudian, penerapan Pasal 27 ayat (4) UU ITE yang lebih menekankan pada perbuatan “mendistribusikan”, “mentransmisikan”, dan “membuat dapat diaksesnya” secara elektronik konten (muatan) pemerasan dan/atau pengancaman oleh seseorang, organisasi, atau badan hukum, selengkapnya bisa Anda simak dalam **[Pasal untuk Menjerat Pelaku _Cyberstalking_](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-untuk-menjerat-pelaku-icyberstalking-i-lt4bd5f301cea84?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=cyberstalking)**. Baca juga: **[Alat Bukti untuk Melawan Teror Ekshibisionisme _Online_](https://www.hukumonline.com/klinik/a/alat-bukti-untuk-melawan-teror-ekshibisionisme-ionline-i-lt5e0ce31ca9396?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=eksihibisionisme_online)** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. Demikian jawaban dari kami mengenai cara mendeteksi nomor tidak dikenal, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document/lt4c7b80e19969e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_ITE) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt584a7363785c8?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_19_2016) Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 219, 154, dan KB/2/VI/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Impelementasi Atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60d3fe3554116/keputusan-bersama-menteri-komunikasi-dan-informatika--jaksa-agung--dan-kapolri-nomor-229--154--kb-2-vi-2021-tahun-2021/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=skb_uu%20ite) * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 45 ayat (3) [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt584a7363785c8?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_19_2016) (“UU 19/2016”) _jo._ Pasal 27 ayat (3) [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_ITE) (“UU ITE”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 45 ayat (4) UU 19/2016 _jo._ Pasal 27 ayat (4) UU ITE Tags ---- [ancaman](/tag/ancaman) [kuhp](/tag/kuhp) [pasal penghinaan](/tag/pasal-penghinaan) [pencemaran nama baik](/tag/pencemaran-nama-baik) [penghinaan](/tag/penghinaan) [teror](/tag/teror)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Isu hukum yang diajukan merupakan persoalan yang sering dialami di masyarakat, di mana setelah berakhirnya jangka waktu sewa menyewa, penyewa tidak juga mengosongkan objek sewa.KLINIK TERKAITMenunggak Bayar Sewa Indekos, Bolehkah Barang Penyewa Ditahan Pemilik?27 Jan 2021Begini Cara Menghitung Besaran Pajak Indekos02 Des 2020Menolak Membayar Perpanjangan Sewa, PMH atau Wanprestasi?09 Okt 2019Wajibkah Penerima Titipan Mengganti Barang yang Hilang?22 Sep 2014Sebelum menjawab pertanyaan yang diajukan, maka perlu dipahami mengenai kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa menyewa.Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Sewa Kewajiban pihak yang menyewakan sesuai ketentuan Pasal 1550 KUH Perdata adalah:Menyerahkan barang yang disewa kepada penyewa;Memelihara barang yang disewa agar dapat dipakai sesuai dengan tujuannya;Memberikan kenikmatan atas barang selama dalam masa sewa (menjamin penyewa dapat menggunakan barang yang disewa dengan aman selama masa sewa).Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Pihak yang menyewakan juga wajib menanggung cacat tersembunyi (kerusakan-kerusakan skala besar atas objek sewa), dan juga wajib untuk mengganti rugi atas kerugian yang diderita penyewa terhadap penggunaan objek sewa.[1]Sedangkan kewajiban penyewa sesuai ketentuan Pasal 1560 sampai dengan 1566 KUH Perdata adalah:Menggunakan barang sewa selaku “kepala rumah tangga yang baik”, seolah-seolah barang tersebut adalah miliknya sendiri atau dengan kata lain penyewa wajib memelihara dan menggunakan objek sewa sesuai dengan tujuan sewa;Membayar harga sewa sesuai dengan waktu yang diperjanjikan;Mengganti kerugian apabila terjadi kerusakan yang disebabkan oleh penyewa sendiri, atau oleh orang-orang yang menggunakan objek sewa;Mengembalikan barang yang disewa dalam keadaan semula ketika perjanjian sewa menyewa tersebut telah berakhir waktunya;Apabila penyewa menggunakan barang yang disewa tidak sesuai dengan tujuan sewa sebagaimana yang telah diperjanjikan, dan kemudian menimbulkan kerugian kepada pihak yang menyewakan, maka pihak yang menyewakan dapat meminta pembatalan perjanjian sewa menyewa tersebut.Berakhirnya Perjanjian Sewa MenyewaLalu, sesuai ketentuan Pasal 1570 dan 1571 KUH Perdata, perjanjian sewa menyewa itu berakhir ketika:Berakhir dengan lewatnya waktu yang ditentukan apabila perjanjian sewa menyewa tersebut dibuat secara tertulis.Dihentikan dengan memperhatikan suatu tenggang waktu tertentu menurut adat kebiasaan setempat, bila perjanjian sewa-menyewa dibuat secara lisan.Jika Penyewa Tak Mengosongkan Objek Sewa Setelah Perjanjian Sewa BerakhirMengenai penyewa kamar/kos yang tidak menyerahkan atau mengosongkan objek yang disewanya setelah masa sewa berakhir, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk wanprestasi atau cidera janji. Dengan adanya wanprestasi, pihak kreditur (dalam hal ini pihak yang menyewakan) sebagai pihak yang dirugikan sebagai akibat kegagalan pelaksanaan perjanjian/kontrak oleh pihak debitur (penyewa), mempunyai hak gugat dalam upaya menegakkan hak-hak kontraktualnya. Pelanggaran hak-hak kontraktual tersebut menimbulkan kewajiban ganti rugi atas dasar wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 KUH Perdata (untuk prestasi memberikan sesuatu) dan Pasal 1239 KUH Perdata (untuk prestasi berbuat sesuatu).Selanjutnya, terkait dengan wanprestasi tersebut Pasal 1243 KUH Perdata menentukan bahwa:Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.Demikian pula menurut ketentuan Pasal 1267 KUH perdata yang menyatakan bahwa:Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi kontrak, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.Dengan demikian hak kreditur tersebut dapat secara mandiri diajukan maupun dikombinasikan dengan gugatan lain, meliputi:Pemenuhan prestasi dari perjanjian; Ganti rugi; Pembubaran, pemutusan atau pembatalan perjanjian;Pemenuhan ditambah ganti kerugian (rugi, biaya dan bunga); atauPembubaran atau pemutusan ditambah ganti kerugian (rugi, biaya dan bunga).Dari penjelasan di atas, pemilik objek sewa sekaligus pihak yang menyewakan dapat meminta pembayaran terhadap 2 bulan harga sewa yang belum dibayarkan, serta mengeluarkan barang-barang milik penyewa dari kamar kos dan menempatkan pada ruang yang tersedia dengan biaya yang ditanggung oleh penyewa. Namun harus diperhatikan, jangan sampai menimbulkan kerusakan atau kehilangan barang-barang milik penyewa tersebut. Kami menyarankan proses mengeluarkan barang-barang milik penyewa tersebut, dapat pula disaksikan oleh Ketua RT/Pengurus RT yang dapat menjadi saksi, yang menyaksikan proses tersebut telah dilaksanakan secara patut dan layak (berhati-hati). Apabila tidak tersedia ruangan yang dapat menjadi tempat penyimpanan barang-barang milik penyewa, maka sewa kamar/ruangan kos tersebut dapat terus diperhitungkan sebagai kewajiban dari penyewa.Proses penyelesaian pembayaran dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan dengan memberikan tenggang waktu yang wajar kepada penyewa agar menyelesaikan tunggakan (utang) harga sewa, namun apabila penyewa tidak juga membayar, maka pihak yang menyewakan dapat mengajukan gugatan dengan dasar wanprestasi/cidera janji dengan tuntutan ganti kerugian (rugi, biaya dan bunga) serta meminta kepada hakim agar melakukan penyitaan terhadap harta benda milik penyewa termasuk barang-barang milik penyewa yang ada dalam kamar/ruang kos tersebut, sebagai jaminan pelaksanaan putusan apabila penyewa (tergugat) tidak melaksanakan putusan secara sukarela.Baca juga: Menunggak Bayar Sewa Indekos, Bolehkah Barang Penyewa Ditahan Pemilik?Karena ini pembayaran uang sewa kos, maka nilainya mungkin tidak begitu besar. Maka, Anda dapat menggunakan mekanisme gugatan sederhana yang penjelasannya dapat Anda simak di Seluk Beluk Gugatan Sederhana.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum Perdata.[1] Pasal 1551 jo. Pasal 1552 KUH PerdataTagshukum perdatakos-kosanperjanjiansewa menyewa

Saya merupakan pemilik kos. Ada penyewa kos yang sudah terlambat 2 bulan tidak membayar dan tidak tinggal di kos tersebut selama 2 bulan tetapi barang-barangnya tidak dikeluarkan. Saya sudah berusaha menghubungi tetapi tidak ada respon. Saya berusaha menelepon nomor orang tuanya tetapi tidak ada tanggapan untuk anaknya segera membawa barangnya. Minggu tanggal 19 Maret 2022 saya baru chat via WA dan dia memberikan kabar mendadak pada tanggal 20 Maret 2022 bahwasannya dia bisa bertemu jam 6 pagi, tetapi saya berhalangan di hari tersebut. Sekarang saya menghubunginya kembali tapi tidak ada respon. Untuk perjanjian sewa bentuknya kontrak tertulis. Saya ingin menanyakan bagaimana jalan keluarnya agar barang anak kos tersebut dapat dikeluarkan karena kamar tersebut tidak bisa disewa orang lain karena masih terdapat barang penyewa kos.

Anda selaku pemilik kos dapat meminta pembayaran terhadap 2 bulan harga sewa yang belum dibayarkan, serta mengeluarkan barang-barang milik penyewa dari kamar kos dan menempatkan pada tempat/ruang yang tersedia dengan biaya yang ditanggung oleh penyewa. Apabila tidak tersedia tempat/ruangan yang dapat menjadi tempat penyimpanan barang-barang milik penyewa, maka sewa kamar/ruangan kos tersebut dapat terus diperhitungkan sebagai kewajiban dari penyewa. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Menunggak Bayar Sewa Indekos, Bolehkah Barang Penyewa Ditahan Pemilik?27 Jan 2021Begini Cara Menghitung Besaran Pajak Indekos02 Des 2020Menolak Membayar Perpanjangan Sewa, PMH atau Wanprestasi?09 Okt 2019Wajibkah Penerima Titipan Mengganti Barang yang Hilang?22 Sep 2014Menunggak Bayar Sewa Indekos, Bolehkah Barang Penyewa Ditahan Pemilik?27 Jan 2021Begini Cara Menghitung Besaran Pajak Indekos02 Des 2020Menolak Membayar Perpanjangan Sewa, PMH atau Wanprestasi?09 Okt 2019Wajibkah Penerima Titipan Mengganti Barang yang Hilang?22 Sep 2014Ini Cara Mengurus Akta Nikah yang Terlambat 30 Sep 2022Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Ini Cara Mengurus Akta Nikah yang Terlambat 30 Sep 2022Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/jika-penghuni-kos-tinggalkan-barang-barang-padahal-masa-sewa-habis-lt623da1294726e/

Jika Penghuni Kos Tinggalkan Barang-barang Padahal Masa Sewa Habis

pages/231/page-2.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. Isu hukum yang diajukan merupakan persoalan yang sering dialami di masyarakat, di mana setelah berakhirnya jangka waktu sewa menyewa, penyewa tidak juga mengosongkan objek sewa. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Menunggak Bayar Sewa Indekos, Bolehkah Barang Penyewa Ditahan Pemilik? ](/klinik/a/menunggak-bayar-sewa-indekos-bolehkah-barang-penyewa-ditahan-pemilik--lt60115b20d48f6/)  27 Jan 2021 [ #### Begini Cara Menghitung Besaran Pajak Indekos ](/klinik/a/begini-cara-menghitung-besaran-pajak-indekos-lt5fb3bf843e3d0/)  02 Des 2020 [ #### Menolak Membayar Perpanjangan Sewa, PMH atau Wanprestasi? ](/klinik/a/menolak-membayar-perpanjangan-sewa--pmh-atau-wanprestasi-lt5d787299c80b1/)  09 Okt 2019 [ #### Wajibkah Penerima Titipan Mengganti Barang yang Hilang? ](/klinik/a/wajibkah-penerima-titipan-mengganti-barang-yang-hilang-lt5419979b673ce/)  22 Sep 2014 [](#!) Sebelum menjawab pertanyaan yang diajukan, maka perlu dipahami mengenai kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa menyewa. ### **Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Sewa** Kewajiban pihak yang menyewakan sesuai ketentuan **Pasal 1550** [**KUH Perdata**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata) adalah: 1. Menyerahkan barang yang disewa kepada penyewa; 2. Memelihara barang yang disewa agar dapat dipakai sesuai dengan tujuannya; 3. Memberikan kenikmatan atas barang selama dalam masa sewa (menjamin penyewa dapat menggunakan barang yang disewa dengan aman selama masa sewa). Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Pihak yang menyewakan juga wajib menanggung cacat tersembunyi (kerusakan-kerusakan skala besar atas objek sewa), dan juga wajib untuk mengganti rugi atas kerugian yang diderita penyewa terhadap penggunaan objek sewa.[\[1\]](#_ftn1) Sedangkan kewajiban penyewa sesuai ketentuan **Pasal 1560 sampai dengan 1566 KUH Perdata** adalah: 1. Menggunakan barang sewa selaku “kepala rumah tangga yang baik”, seolah-seolah barang tersebut adalah miliknya sendiri atau dengan kata lain penyewa wajib memelihara dan menggunakan objek sewa sesuai dengan tujuan sewa; 2. Membayar harga sewa sesuai dengan waktu yang diperjanjikan; 3. Mengganti kerugian apabila terjadi kerusakan yang disebabkan oleh penyewa sendiri, atau oleh orang-orang yang menggunakan objek sewa; 4. Mengembalikan barang yang disewa dalam keadaan semula ketika perjanjian sewa menyewa tersebut telah berakhir waktunya; 5. Apabila penyewa menggunakan barang yang disewa tidak sesuai dengan tujuan sewa sebagaimana yang telah diperjanjikan, dan kemudian menimbulkan kerugian kepada pihak yang menyewakan, maka pihak yang menyewakan dapat meminta pembatalan perjanjian sewa menyewa tersebut. ### **Berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa** Lalu, sesuai ketentuan **Pasal 1570 dan 1571 KUH Perdata**, perjanjian sewa menyewa itu berakhir ketika: 1. **Berakhir dengan lewatnya waktu yang ditentukan apabila perjanjian sewa menyewa tersebut dibuat secara tertulis**. 2. Dihentikan dengan memperhatikan suatu tenggang waktu tertentu menurut adat kebiasaan setempat, bila perjanjian sewa-menyewa dibuat secara lisan. ### **Jika Penyewa Tak Mengosongkan Objek Sewa Setelah Perjanjian Sewa Berakhir** Mengenai penyewa kamar/kos yang tidak menyerahkan atau mengosongkan objek yang disewanya setelah masa sewa berakhir, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk wanprestasi atau cidera janji. Dengan adanya wanprestasi, pihak kreditur (dalam hal ini pihak yang menyewakan) sebagai pihak yang dirugikan sebagai akibat kegagalan pelaksanaan perjanjian/kontrak oleh pihak debitur (penyewa), mempunyai hak gugat dalam upaya menegakkan hak-hak kontraktualnya. Pelanggaran hak-hak kontraktual tersebut menimbulkan kewajiban ganti rugi atas dasar wanprestasi, sebagaimana diatur dalam **Pasal 1236 KUH Perdata** (untuk prestasi memberikan sesuatu) dan **Pasal 1239 KUH Perdata** (untuk prestasi berbuat sesuatu). Selanjutnya, terkait dengan wanprestasi tersebut **Pasal 1243 KUH Perdata** menentukan bahwa: _Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan._ Demikian pula menurut ketentuan **Pasal 1267 KUH perdata** yang menyatakan bahwa: _Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi kontrak, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga._ Dengan demikian hak kreditur tersebut dapat secara mandiri diajukan maupun dikombinasikan dengan gugatan lain, meliputi: 1. Pemenuhan prestasi dari perjanjian;  2. Ganti rugi_;_ 3. Pembubaran, pemutusan atau pembatalan perjanjian; 4. Pemenuhan ditambah ganti kerugian (rugi, biaya dan bunga); atau 5. Pembubaran atau pemutusan ditambah ganti kerugian (rugi, biaya dan bunga)_._ Dari penjelasan di atas, **pemilik objek sewa sekaligus pihak yang menyewakan dapat meminta pembayaran terhadap 2 bulan harga sewa yang belum dibayarkan**, **serta mengeluarkan barang-barang milik penyewa dari kamar kos dan menempatkan pada ruang yang tersedia dengan biaya yang ditanggung oleh penyewa**. Namun harus diperhatikan, jangan sampai menimbulkan kerusakan atau kehilangan barang-barang milik penyewa tersebut. Kami menyarankan proses mengeluarkan barang-barang milik penyewa tersebut, dapat pula disaksikan oleh Ketua RT/Pengurus RT yang dapat menjadi saksi, yang menyaksikan proses tersebut telah dilaksanakan secara patut dan layak (berhati-hati). Apabila tidak tersedia ruangan yang dapat menjadi tempat penyimpanan barang-barang milik penyewa, maka sewa kamar/ruangan kos tersebut dapat terus diperhitungkan sebagai kewajiban dari penyewa. Proses penyelesaian pembayaran dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan dengan memberikan tenggang waktu yang wajar kepada penyewa agar menyelesaikan tunggakan (utang) harga sewa, namun apabila penyewa tidak juga membayar, maka pihak yang menyewakan dapat mengajukan gugatan dengan dasar wanprestasi/cidera janji dengan tuntutan ganti kerugian (rugi, biaya dan bunga) serta meminta kepada hakim agar melakukan penyitaan terhadap harta benda milik penyewa termasuk barang-barang milik penyewa yang ada dalam kamar/ruang kos tersebut, sebagai jaminan pelaksanaan putusan apabila penyewa (tergugat) tidak melaksanakan putusan secara sukarela. **Baca juga:** [**Menunggak Bayar Sewa Indekos, Bolehkah Barang Penyewa Ditahan Pemilik?**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/menunggak-bayar-sewa-indekos-bolehkah-barang-penyewa-ditahan-pemilik--lt60115b20d48f6?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=barang_kos_ditahan) Karena ini pembayaran uang sewa kos, maka nilainya mungkin tidak begitu besar. Maka, Anda dapat menggunakan mekanisme gugatan sederhana yang penjelasannya dapat Anda simak di [**Seluk Beluk Gugatan Sederhana**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/seluk-beluk-gugatan-sederhana-lt56a9cc2d21ea9?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=gugatan_sederhana). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata). [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1551 _jo_. Pasal 1552 KUH Perdata Tags ---- [hukum perdata](/tag/hukum-perdata) [kos-kosan](/tag/kos_kosan) [perjanjian](/tag/perjanjian) [sewa menyewa](/tag/sewa-menyewa)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. Asas Diferensiasi FungsionalSebelum menjawab pertanyaan Anda, perlu dipahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan laporan dalam perspektif hukum acara pidana. Dalam Pasal 1 angka 24 KUHAP disebutkan:KLINIK TERKAITUpaya Hukum Pihak Ketiga atas Benda Sitaan Pidana, Adakah?23 Feb 2022Kaitan antara BAP dan Putusan Hakim02 Feb 2022Mengenal Pra Rekonstruksi, Rekonstruksi, dan Konfrontasi dalam Penyidikan27 Jan 2022Menyiarkan Rekaman Orang yang Kena Sweeping Polisi Tanpa Izinnya07 Des 2021Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.Berkenaan dengan pertanyaan Anda, perlu pula dipahami bahwa hukum acara pidana menganut asas diferensiasi fungsional yang artinya setiap aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana memiliki tugas dan fungsinya sendiri yang terpisah antara satu dengan yang lain.[1] Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Dikutip dari Menakar Akuntabilitas Penahanan yang ditulis oleh Wahyu Sudrajat, asas ini menempatkan setiap penegak hukum sejajar satu dengan yang lain, yang membedakan hanya pada kewenangannya masing-masing tanpa yang satu berada lebih tinggi dibanding yang lain.Aparat penegak hukum yang dimaksud dalam hal ini meliputi penyelidik dan penyidik, penuntut umum, dan pengadilan. Sehubungan dengan ini, KUHAP telah mengatur kewenangan masing-masing aparat penegak hukum a quo, yakni sebagai berikut:Penyelidik dan PenyidikPenyelidik adalah setiap pejabat polisi, dan kewenangan penyelidik adalah sebagai berikut:[2]menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;mencari keterangan dan barang bukti;menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab.Sedangkan penyidik adalah pejabat polisi dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.[3] Penyidik berwenang untuk:[4]menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;mengambil sidik jari dan memotret seorang;memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;mengadakan penghentian penyidikan;mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.Kemudian Pasal 7 ayat (2) KUHAP menyebutkan:Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a. Penuntut UmumPenuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.[5] Adapun wewenang penuntut umum adalah:[6]menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;membuat surat dakwaan;melimpahkan perkara ke pengadilan;menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;melakukan penuntutan;menutup perkara demi kepentingan hukum;mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;melaksanakan penetapan hakim. PengadilanPengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.[7] Dari beberapa ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa yang memiliki wewenang untuk menerima laporan tentang telah atau sedang atau diduga peristiwa pidana adalah penyelidik dan penyidik. Merujuk Pasal 4 jo. Pasal 6 ayat (1) KUHAP dapat dipahami bahwa lembaga yang menaungi dua pejabat a quo ialah polisi.Kendati demikian, beberapa undang-undang menentukan secara khusus lembaga yang berwenang untuk menerima laporan tindak pidana, di antaranya yakni:Pasal 18 ayat (1) UU 26/2000 Penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.Dalam melaksanakan penyelidikan, penyelidik berwenang salah satunya menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau kelompok orang tentang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat, serta mencari keterangan dan barang bukti.[8] Pasal 1 angka 8 UU 6/2011Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian yang selanjutnya disebut dengan PPNS Keimigrasian adalah Pejabat Imigrasi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana Keimigrasian.Salah satu kewenangan PPNS Keimigrasian adalah menerima laporan tentang adanya tindak pidana Keimigrasian.[9] Prosedur Beracara PidanaMenjawab pertanyaan kedua Anda, bagaimana prosedur beracara pidana? Kami akan menjelaskannya secara singkat dari buku Hukum Acara Pidana yang dibuat oleh Didik Endro Purwoleksono (hal. 19).Dimulai dengan sangkaan adanya tindak pidana yang diproses di tingkat kepolisian yaitu dengan dilakukannya tindakan penyelidikan dan penyidikan;Baca juga: Soal Penyidik, Penyelidik, Penyidikan, dan PenyelidikanSetelah itu, perkara pidana masuk dalam proses di kejaksaan, untuk kemudian dipelajari apakah perkaranya sudah lengkap, sempurna dan memenuhi syarat atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan negeri;Apabila sudah sempurna, dalam arti memenuhi syarat, selanjutnya perkara dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk dilanjutkan ke tahapan persidangan. Aparat kejaksaan membuat surat dakwaan dan melimpahkan ke pengadilan negeri dengan disertai permintaan agar perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan negeri;Berdasarkan pelimpahan perkara dari aparat kejaksaan, hakim pengadilan negeri akan memeriksa dan mengadili perkara serta akhirnya menjatuhkan putusan;Apabila putusan hakim berupa penjatuhan pidana penjara atau kurungan, maka aparat kejaksaan selaku eksekutor akan melaksanakan putusan tersebut dengan jalan menyerahkan narapidana kepada aparat lembaga pemasyarakatan. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara PidanaUndang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi ManusiaUndang-Undang 6 Tahun 2011 tentang KeimigrasianUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja REFERENSIDidik Endro Purwoleksono. Hukum Acara Pidana. Surabaya: Airlangga University Press, 2015;Eddy O.S. Hiariej. Hukum Acara Pidana. Tangerang: Penerbit Universitas Terbuka,2017. [1] Eddy O.S. Hiariej. Hukum Acara Pidana. Tangerang: Penerbit Universitas Terbuka, 2017, hal. 125[2] Pasal 4 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”)[3] Pasal 6 ayat (1) KUHAP[4] Pasal 7 ayat (1) KUHAP[5] Pasal 13 KUHAP[6] Pasal 14 KUHAP[7] Pasal 84 ayat (1) KUHAP[8] Pasal 19 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia[9] Pasal 106 huruf a Undang-Undang 6 Tahun 2011 tentang KeimigrasianTagsacara pidanahukum acara pidanakuhappengadilanpenuntut umumpolisi

Apakah setiap perkara/kasus harus dilaporkan ke kepolisian atau bisa dilaporkan ke penegak hukum lainnya, seperti pengadilan negeri, pengadilan agama dll? Jika berproses perkara pidana, apa saja tahapan yang harus dilalui?

Hukum acara pidana menganut asas diferensiasi fungsional yang artinya adalah setiap aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana memiliki tugas dan fungsinya yang terpisah satu dengan yang lain. Asas ini menempatkan setiap penegak hukum sejajar satu dengan yang lain, yang membedakan hanya pada kewenangannya masing-masing tanpa yang satu berada lebih tinggi dibanding yang lain. Aparat penegak hukum yang dimaksud dalam hal ini meliputi penyelidik dan penyidik, penuntut umum, dan pengadilan. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Upaya Hukum Pihak Ketiga atas Benda Sitaan Pidana, Adakah?23 Feb 2022Kaitan antara BAP dan Putusan Hakim02 Feb 2022Mengenal Pra Rekonstruksi, Rekonstruksi, dan Konfrontasi dalam Penyidikan27 Jan 2022Menyiarkan Rekaman Orang yang Kena Sweeping Polisi Tanpa Izinnya07 Des 2021Upaya Hukum Pihak Ketiga atas Benda Sitaan Pidana, Adakah?23 Feb 2022Kaitan antara BAP dan Putusan Hakim02 Feb 2022Mengenal Pra Rekonstruksi, Rekonstruksi, dan Konfrontasi dalam Penyidikan27 Jan 2022Menyiarkan Rekaman Orang yang Kena Sweeping Polisi Tanpa Izinnya07 Des 2021Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 2023Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku27 Des 2022Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 2023Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku27 Des 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-diferensiasi-fungsional-dalam-hukum-acara-pidana-lt62102ecf9616b/

Asas Diferensiasi Fungsional dalam Hukum Acara Pidana

pages/231/page-3.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### **Asas Diferensiasi Fungsional** Sebelum menjawab pertanyaan Anda, perlu dipahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan laporan dalam perspektif hukum acara pidana. Dalam **Pasal 1 angka 24 [KUHAP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHAP)** disebutkan: ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Upaya Hukum Pihak Ketiga atas Benda Sitaan Pidana, Adakah? ](/klinik/a/upaya-hukum-pihak-ketiga-atas-benda-sitaan-pidana--adakah-cl3270/)  23 Feb 2022 [ #### Kaitan antara BAP dan Putusan Hakim ](/klinik/a/kaitan-antara-bap-dan-putusan-hakim-lt61fa797148a58/)  02 Feb 2022 [ #### Mengenal Pra Rekonstruksi, Rekonstruksi, dan Konfrontasi dalam Penyidikan ](/klinik/a/mengenal-pra-rekonstruksi--rekonstruksi--dan-konfrontasi-dalam-penyidikan-lt61bb42348fb82/)  27 Jan 2022 [ #### Menyiarkan Rekaman Orang yang Kena _Sweeping_ Polisi Tanpa Izinnya ](/klinik/a/menyiarkan-rekaman-orang-yang-kena-isweeping-i-polisi-tanpa-izinnya-lt5e03f14e3e5cd/)  07 Des 2021 [](#!) _Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana._ Berkenaan dengan pertanyaan Anda, perlu pula dipahami bahwa hukum acara pidana menganut **asas diferensiasi fungsional** yang artinya setiap aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana memiliki tugas dan fungsinya sendiri yang terpisah antara satu dengan yang lain.[\[1\]](#_ftn1) Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Dikutip dari **[Menakar Akuntabilitas Penahanan](https://www.hukumonline.com/berita/a/menakar-akuntabilitas-penahanan-lt60f8e47862f68?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=akuntabilitas_penahanan)** yang ditulis oleh **Wahyu Sudrajat**, asas ini menempatkan setiap penegak hukum sejajar satu dengan yang lain, yang membedakan hanya pada kewenangannya masing-masing tanpa yang satu berada lebih tinggi dibanding yang lain. Aparat penegak hukum yang dimaksud dalam hal ini meliputi penyelidik dan penyidik, penuntut umum, dan pengadilan. Sehubungan dengan ini, KUHAP telah mengatur kewenangan masing-masing aparat penegak hukum _a quo_, yakni sebagai berikut: 1. **Penyelidik dan Penyidik** Penyelidik adalah setiap pejabat polisi, dan kewenangan penyelidik adalah sebagai berikut:[\[2\]](#_ftn2) 1. **menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana**; 2. mencari keterangan dan barang bukti; 3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; 4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab. Sedangkan penyidik adalah pejabat polisi dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.[\[3\]](#_ftn3) Penyidik berwenang untuk:[\[4\]](#_ftn4) 1. **menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana**; 2. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; 3. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ; 4. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; 5. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 6. mengambil sidik jari dan memotret seorang; 7. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 8. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; 9. mengadakan penghentian penyidikan; 10. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Kemudian Pasal 7 ayat (2) KUHAP menyebutkan: _Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a._ 2. **Penuntut Umum** Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.[\[5\]](#_ftn5) Adapun wewenang penuntut umum adalah:[\[6\]](#_ftn6) 1. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu; 2. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik; 3. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik; 4. membuat surat dakwaan; 5. melimpahkan perkara ke pengadilan; 6. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan; 7. melakukan penuntutan; 8. menutup perkara demi kepentingan hukum; 9. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini; 10. melaksanakan penetapan hakim. 3. **Pengadilan** Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.[\[7\]](#_ftn7) Dari beberapa ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa yang memiliki wewenang untuk menerima laporan tentang telah atau sedang atau diduga peristiwa pidana adalah penyelidik dan penyidik. Merujuk **Pasal 4 _jo._ Pasal 6 ayat (1) KUHAP** dapat dipahami bahwa lembaga yang menaungi dua pejabat _a quo_ ialah polisi. Kendati demikian, beberapa undang-undang menentukan secara khusus lembaga yang berwenang untuk menerima laporan tindak pidana, di antaranya yakni: 1. **Pasal 18 ayat (1)** **[UU 26/2000](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17499/nprt/541/uu-no-26-tahun-2000-pengadilan-hak-asasi-manusia?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_26_2000)** _Penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia._ Dalam melaksanakan penyelidikan, penyelidik berwenang salah satunya menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau kelompok orang tentang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat, serta mencari keterangan dan barang bukti.[\[8\]](#_ftn8) 2. **Pasal 1 angka 8** **_[UU 6/2011](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4dd0e447183ec/undangundang-nomor-6-tahun-2011/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2011)_** _Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian yang selanjutnya disebut dengan PPNS Keimigrasian adalah Pejabat Imigrasi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana Keimigrasian._ Salah satu kewenangan PPNS Keimigrasian adalah menerima laporan tentang adanya tindak pidana Keimigrasian.[\[9\]](#_ftn9) ### **Prosedur Beracara Pidana** Menjawab pertanyaan kedua Anda, bagaimana prosedur beracara pidana? Kami akan menjelaskannya secara singkat dari buku _Hukum Acara Pidana_ yang dibuat oleh **Didik Endro Purwoleksono** (hal. 19). 1. Dimulai dengan sangkaan adanya tindak pidana yang diproses di tingkat kepolisian yaitu dengan dilakukannya tindakan penyelidikan dan penyidikan; Baca juga: **[Soal Penyidik, Penyelidik, Penyidikan, dan Penyelidikan](https://www.hukumonline.com/klinik/a/soal-penyidik--penyelidik--penyidikan--dan-penyelidikan-lt51a4a954b6d2d?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=penyelidik_penyidik)** 2. Setelah itu, perkara pidana masuk dalam proses di kejaksaan, untuk kemudian dipelajari apakah perkaranya sudah lengkap, sempurna dan memenuhi syarat atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan negeri; 3. Apabila sudah sempurna, dalam arti memenuhi syarat, selanjutnya perkara dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk dilanjutkan ke tahapan persidangan. Aparat kejaksaan membuat surat dakwaan dan melimpahkan ke pengadilan negeri dengan disertai permintaan agar perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan negeri; 4. Berdasarkan pelimpahan perkara dari aparat kejaksaan, hakim pengadilan negeri akan memeriksa dan mengadili perkara serta akhirnya menjatuhkan putusan; 5. Apabila putusan hakim berupa penjatuhan pidana penjara atau kurungan, maka aparat kejaksaan selaku eksekutor akan melaksanakan putusan tersebut dengan jalan menyerahkan narapidana kepada aparat lembaga pemasyarakatan. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHAP) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17499/nprt/541/uu-no-26-tahun-2000-pengadilan-hak-asasi-manusia?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_26_2000) Undang-Undang 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4dd0e447183ec/undangundang-nomor-6-tahun-2011/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2011) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Cipta_Kerja) REFERENSI --------- 1. Didik Endro Purwoleksono. _Hukum Acara Pidana_. Surabaya: Airlangga University Press, 2015; 2. Eddy O.S. Hiariej. _Hukum Acara Pidana_. Tangerang: Penerbit Universitas Terbuka, 2017. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Eddy O.S. Hiariej. _Hukum Acara Pidana_. Tangerang: Penerbit Universitas Terbuka, 2017, hal. 125 [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 4 _jo._ Pasal 5 ayat (1) huruf a [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHAP) (“KUHAP”) [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 6 ayat (1) KUHAP [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 7 ayat (1) KUHAP [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 13 KUHAP [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 14 KUHAP [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 84 ayat (1) KUHAP [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 19 ayat (1) huruf b [Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17499/nprt/541/uu-no-26-tahun-2000-pengadilan-hak-asasi-manusia?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_26_2000) [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 106 huruf a [Undang-Undang 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4dd0e447183ec/undangundang-nomor-6-tahun-2011/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2011) Tags ---- [acara pidana](/tag/acara-pidana) [hukum acara pidana](/tag/hukum-acara-pidana) [kuhap](/tag/kuhap) [pengadilan](/tag/pengadilan) [penuntut umum](/tag/penuntut-umum) [polisi](/tag/polisi)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Apa Itu IDI?Ikatan Dokter Indonesia (IDI) adalah organisasi profesi kedokteran di Indonesia.[1] Adapun menurut Pasal 1 angka 4 Pedoman MKEK, IDI adalah organisasi profesi dokter yang diakui pemerintah sesuai perundang-undangan yang berlaku.KLINIK TERKAITDokter Malapraktik, Bisakah Asuransi yang 'Tanggung Jawab'?01 Mar 2022Bisakah Menuntut Dokter Jika Pasien Tidak Sembuh Total?23 Sep 2021Sanksi bagi Sopir Ambulans yang Tak Mau Angkut Korban Kecelakaan25 Mei 2021Tugas Majelis Kehormatan Etik Kedokteran dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia19 Nov 2014Anggota IDI terdiri dari dokter anggota biasa, anggota muda, anggota luar biasa dan anggota kehormatan IDI sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.[2]Kewenangan Ikatan Dokter IndonesiaTerkait kewenangan Ikatan Dokter Indonesia, secara hukum, IDI berwenang melakukan pembinaan terhadap dokter yang melakukan praktik kedokteran bersama-sama dengan Konsil Kedokteran Indonesia (“KKI”), dalam rangka terselenggaranya praktik kedokteran yang bermutu dan melindungi masyarakat sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam UU Praktik Kedokteran.[3]Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Kemudian, kewenangan Ikatan Dokter Indonesia selaku organisasi profesi adalah mengusulkan anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (“MKDKI”) yang akan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.[4]Apakah IDI Berwenang Memecat Dokter? Selain peran Ikatan Dokter Indonesia yang telah dijelaskan sebelumnya, apakah memecat dokter juga termasuk kewenangan Ikatan Dokter Indonesia?Untuk menjawab hal tersebut, perlu diketahui bahwasannya IDI memiliki salah satu badan otonom yang dibentuk secara khusus untuk menegakkan etika profesi kedokteran di tingkat pusat, wilayah, dan cabang untuk menjalankan tugas kemahkamahan profesi pembinaan etika profesi dan/atau tugas kelembagaan dan ad hoc lainnya dalam tingkatannya masing-masing, yang bernama Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (“MKEK”).[5]Pelanggaran etika kedokteran dibedakan menjadi pelanggaran etik ringan, sedang, dan berat. Penetapan kategori pelanggaran diputuskan menurut keyakinan Majelis Pemeriksa yang didasarkan atas pertimbangan:[6]Akibat yang ditimbulkan terhadap keselamatan dan kehormatan pasien.Akibat yang ditimbulkan terhadap keselamatan dan kehormatan teman sejawat dan tenaga kesehatan lainnya.Akibat yang ditimbulkan terhadap kesehatan masyarakat.Akibat yang ditimbulkan terhadap kehormatan profesi kedokteran.Rekam jejak dokter teradu.Akibat yang ditimbulkan terhadap kepentingan umum.Iktikad baik teradu dalam turut menyelesaikan kasus.Sikap teradu terhadap MKEK dan Majelis Pemeriksa.Motivasi yang menimbulkan kasus.Situasi lingkungan yang mempengaruhi kasus.Pendapat dan pandangan BHP2A/sejawat pembela.Baca juga: Bisakah Menuntut Dokter Jika Pasien Tidak Sembuh Total?Sanksi Pelanggaran Etika KedokteranDalam hal dokter dinyatakan melanggar butir sumpah dokter dan pasal-pasal Kode Etik Kedokteran Indonesia, yang bersangkutan diberikan sanksi sebagaimana dituangkan dalam putusan MKEK.[7]Sanksi MKEK terbagi dalam 4 kategori, yaitu:[8] Kategori 1, bersifat murni pembinaan, di antaranya meliputi: Membuat refleksi diri secara tertulis;Mengikuti workshop etika yang ditentukan MKEK;Mengikuti modul etik yang sedang berjalan di Fakultas Kedokteran (“FK”) yang ditunjuk oleh MKEK;Mengikuti program magang bersama panutan selama 3 bulan; danKerja sosial pengabdian profesi di institusi kesehatan yang ditunjuk MKEK tidak lebih dari 3 bulan.Kategori 2, bersifat penginsafan tanpa pemberhentian keanggotaan, di antaranya meliputi: Rekomendasi pemberhentian jabatan tertentu kepada pihak yang berwenang;Pemberhentian dari jabatan di IDI dan organisasi di bawah IDI serta pelarangan menjabat di IDI dan organisasi di bawah IDI untuk satu periode kepengurusan;Kerja sosial pengabdian profesi di institusi kesehatan yang ditunjuk MKEK dalam kurun waktu 6-12 bulan;Mengikuti program magang bersama panutan selama 6-12 bulan.Kategori 3, bersifat penginsafan dengan pemberhentian keanggotaan sementara, berupa berupa pemberhentian keanggotaan sementara beserta pencabutan sementara hak dan kewenangan profesi sebagai dokter di Indonesia sekurang-kurangnya 12 bulan. Hilangnya hak dan kewenangan tersebut dapat berimplikasi pada: Kehilangan hak dan kewenangan melakukan praktik kedokteran, termasuk dicabut sementara seluruh rekomendasi izin praktik yang kewenangan untuk itu akan ditindaklanjuti kemudian oleh otoritas penerbit izin praktik agar menonaktifkan sementara surat izin praktik yang bersangkutan.Kehilangan hak dan kewenangan menjadi pengurus dan anggota IDI dan seluruh organisasi di bawah IDI termasuk Perhimpunan Dokter Spesialis (PDSp) atau Perhimpunan Dokter Pelayanan Primer (PDPP) yang kewenangan untuk itu akan ditindaklanjuti kemudian oleh jajaran IDI, PDSp, PDPP, dan organisasi lain di bawah IDI.Kehilangan hak dan kewenangan menyandang suatu jabatan publik yang mensyaratkan dijabat seorang dokter aktif yang kewenangan untuk itu akan ditindaklanjuti kemudian oleh instansi/organisasi terkait.Surat Tanda Registrasi dan status di Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) menjadi non-aktif yang kewenangan untuk itu akan ditindaklanjuti kemudian oleh KKI.Kategori 4, bersifat pemberhentian keanggotaan tetap, yang juga bermakna hilangnya seluruh hak dan kewenangan secara tetap sebagaimana dijabarkan dalam poin nomor 3 di atas.Pemberhentian keanggotaan tetap tersebut dilakukan pada Muktamar IDI, sehingga terhitung sejak sanksi ditetapkan melalui putusan MKEK hingga Muktamar IDI dilaksanakan, dokter dijatuhi sanksi menjalankan sanksi pemberhentian keanggotaan sementara sampai dilaksanakannya Muktamar IDI.[9]Apabila Muktamar IDI memutuskan hal yang berbeda dengan rekomendasi pemberhentian keanggotaan tetap, maka MKEK menjalankan sesuai ketentuan yang diputuskan Muktamar IDI.[10]Selain itu, perlu diperhatikan, khusus pemberian sanksi berupa pemberhentian keanggotaan tetap, dilakukan surat menyurat Ketua MKEK kepada Ketua MKEK Pusat serta Ketua Pengurus Besar IDI (PB IDI). Ketua PB IDI wajib melaporkan sanksi pemberhentian keanggotaan tetap ke Muktamar IDI ke depan tanpa syarat.[11]Sebagai informasi tambahan, putusan Majelis Pemeriksa dan resume singkat putusan MKEK dapat terbuka ke publik/persjika sanksi yang ditetapkan MKEK berupa pemecatan tetap. Hal ini dilakukan agar publik tidak lagi menilai dokter yang bersangkutan sebagai bagian dari Dokter Indonesia.[12]Jadi, menjawab pertanyaan Anda, pemberhentian keanggotaan tetap terhadap dokter yang melanggar etika kedokteran merupakan kewenangan Ikatan Dokter Indonesia melalui MKEK. Nantinya, pelaksanaan pemberhentian keanggotaan tetap tersebut akan dilakukan pada Muktamar IDI, jika Muktamar IDI sepakat dengan sanksi yang dijatuhkan oleh MKEK dalam putusannya.Baca juga: Tugas Majelis Kehormatan Etik Kedokteran dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran IndonesiaSeluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Demikian jawaban dari kami terkait kewenangan Ikatan Dokter Indonesia, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik KedokteranPedoman Organisasi dan Tatalaksana Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Ikatan Dokter IndonesiaREFERENSI[1] Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (“UU Praktik Kedokteran”)[2] Pasal 1 angka 10 Pedoman Organisasi dan Tatalaksana Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia (“Pedoman MKEK”)[3] Pasal 54 UU Praktik Kedokteran[4] Pasal 60 UU Praktik Kedokteran[5] Pasal 1 angka 3 Pedoman MKEK dan Profil MKEK, diakses pada 04 April 2022, pukul 15.36 WIB[6] Pasal 28 angka 12 Pedoman MKEK[7] Pasal 28 angka 1 dan 2 Pedoman MKEK[8] Pasal 29 Pedoman MKEK[9] Pasal 29 angka 8 Pedoman MKEK[10] Pasal 29 angka 9 Pedoman MKEK[11] Pasal 29 angka 13 Pedoman MKEK[12] Pasal 28 angka 7 huruf e Pedoman MKEKTagsdokterkedokterankesehatankode etikprofesi

Apa saja kewenangan Ikatan Dokter Indonesia (IDI)? Apakah IDI berwenang memecat seorang dokter? Jika iya, di mana ketentuan tersebut diatur?

Ikatan Dokter Indonesia adalah organisasi profesi dokter yang diakui pemerintah sesuai perundang-undangan yang berlaku. Terkait pemecatan dokter sebagai Kewenangan Ikatan Dokter Indonesia (“IDI”), IDI melalui badan otonomnya yang bernama Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (“MKEK”) dapat menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian keanggotaan tetap terhadap dokter yang melanggar etika kedokteran. Nantinya, pelaksanaan pemberhentian keanggotaan tetap tersebut akan dilakukan pada Muktamar IDI jika Muktamar IDI sepakat dengan sanksi yang dijatuhkan oleh MKEK dalam putusannya. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Dokter Malapraktik, Bisakah Asuransi yang 'Tanggung Jawab'?01 Mar 2022Bisakah Menuntut Dokter Jika Pasien Tidak Sembuh Total?23 Sep 2021Sanksi bagi Sopir Ambulans yang Tak Mau Angkut Korban Kecelakaan25 Mei 2021Tugas Majelis Kehormatan Etik Kedokteran dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia19 Nov 2014Dokter Malapraktik, Bisakah Asuransi yang 'Tanggung Jawab'?01 Mar 2022Bisakah Menuntut Dokter Jika Pasien Tidak Sembuh Total?23 Sep 2021Sanksi bagi Sopir Ambulans yang Tak Mau Angkut Korban Kecelakaan25 Mei 2021Tugas Majelis Kehormatan Etik Kedokteran dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia19 Nov 2014Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024Cara Upload Terjemahan Novel Agar Tak Langgar Hak Cipta20 Okt 2022Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024Cara Upload Terjemahan Novel Agar Tak Langgar Hak Cipta20 Okt 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewenangan-ikatan-dokter-Indonesia-lt624ac38d3737b/

Apakah Memecat Dokter Termasuk Kewenangan Ikatan Dokter Indonesia?

pages/231/page-4.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### **Apa Itu IDI?** Ikatan Dokter Indonesia (IDI) adalah organisasi profesi kedokteran di Indonesia.[\[1\]](#_ftn1) Adapun menurut **Pasal 1 angka 4** [**Pedoman MKEK**](http://mkekidi.id/wp-content/uploads/2019/01/ORTALA-MKEK-2018-SALINAN.pdf), IDI adalah organisasi profesi dokter yang diakui pemerintah sesuai perundang-undangan yang berlaku. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Dokter Malapraktik, Bisakah Asuransi yang 'Tanggung Jawab'? ](/klinik/a/dokter-malapraktik--bisakah-asuransi-yang-tanggung-jawab-cl5120/)  01 Mar 2022 [ #### Bisakah Menuntut Dokter Jika Pasien Tidak Sembuh Total? ](/klinik/a/bisakah-menuntut-dokter-jika-pasien-tidak-sembuh-total-lt53e98774e994b/)  23 Sep 2021 [ #### Sanksi bagi Sopir Ambulans yang Tak Mau Angkut Korban Kecelakaan ](/klinik/a/sanksi-bagi-sopir-ambulans-yang-tak-mau-angkut-korban-kecelakaan-lt603b664e01a80/)  25 Mei 2021 [ #### Tugas Majelis Kehormatan Etik Kedokteran dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia ](/klinik/a/tugas-majelis-kehormatan-etik-kedokteran-dan-majelis-kehormatan-disiplin-kedokteran-indonesia-lt546814ab747dc/)  19 Nov 2014 [](#!) Anggota IDI terdiri dari dokter anggota biasa, anggota muda, anggota luar biasa dan anggota kehormatan IDI sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.[\[2\]](#_ftn2) ### **Kewenangan Ikatan Dokter Indonesia** Terkait kewenangan Ikatan Dokter Indonesia, secara hukum, **IDI berwenang melakukan pembinaan terhadap dokter yang melakukan praktik kedokteran** bersama-sama dengan Konsil Kedokteran Indonesia (“KKI”), dalam rangka terselenggaranya praktik kedokteran yang bermutu dan melindungi masyarakat sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam UU Praktik Kedokteran.[\[3\]](#_ftn3) Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Kemudian, kewenangan Ikatan Dokter Indonesia selaku organisasi profesi adalah mengusulkan anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (“MKDKI”) yang akan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.[\[4\]](#_ftn4) **Apakah IDI Berwenang Memecat Dokter?** Selain peran Ikatan Dokter Indonesia yang telah dijelaskan sebelumnya, apakah memecat dokter juga termasuk kewenangan Ikatan Dokter Indonesia? Untuk menjawab hal tersebut, perlu diketahui bahwasannya **IDI memiliki salah satu badan otonom yang dibentuk secara khusus untuk** **menegakkan etika profesi kedokteran** di tingkat pusat, wilayah, dan cabang untuk menjalankan tugas kemahkamahan profesi pembinaan etika profesi dan/atau tugas kelembagaan dan _ad hoc_ lainnya dalam tingkatannya masing-masing, yang bernama **Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (“MKEK”)**.[\[5\]](#_ftn5) Pelanggaran etika kedokteran dibedakan menjadi pelanggaran etik ringan, sedang, dan berat. Penetapan kategori pelanggaran diputuskan menurut keyakinan Majelis Pemeriksa yang didasarkan atas pertimbangan:[\[6\]](#_ftn6) 1. Akibat yang ditimbulkan terhadap keselamatan dan kehormatan pasien. 2. Akibat yang ditimbulkan terhadap keselamatan dan kehormatan teman sejawat dan tenaga kesehatan lainnya. 3. Akibat yang ditimbulkan terhadap kesehatan masyarakat. 4. Akibat yang ditimbulkan terhadap kehormatan profesi kedokteran. 5. Rekam jejak dokter teradu. 6. Akibat yang ditimbulkan terhadap kepentingan umum. 7. Iktikad baik teradu dalam turut menyelesaikan kasus. 8. Sikap teradu terhadap MKEK dan Majelis Pemeriksa. 9. Motivasi yang menimbulkan kasus. 10. Situasi lingkungan yang mempengaruhi kasus. 11. Pendapat dan pandangan BHP2A/sejawat pembela. **Baca juga:** [**Bisakah Menuntut Dokter Jika Pasien Tidak Sembuh Total?**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-menuntut-dokter-jika-pasien-tidak-sembuh-total-lt53e98774e994b?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=tuntut_dokter) ### **Sanksi Pelanggaran Etika Kedokteran** Dalam hal dokter dinyatakan melanggar butir sumpah dokter dan pasal-pasal Kode Etik Kedokteran Indonesia, yang bersangkutan diberikan sanksi sebagaimana dituangkan dalam putusan MKEK.[\[7\]](#_ftn7) Sanksi MKEK terbagi dalam 4 kategori, yaitu:[\[8\]](#_ftn8)  1. **Kategori 1, bersifat murni pembinaan**, di antaranya meliputi: 1. Membuat refleksi diri secara tertulis; 2. Mengikuti _workshop_ etika yang ditentukan MKEK; 3. Mengikuti modul etik yang sedang berjalan di Fakultas Kedokteran (“FK”) yang ditunjuk oleh MKEK; 4. Mengikuti program magang bersama panutan selama 3 bulan; dan 5. Kerja sosial pengabdian profesi di institusi kesehatan yang ditunjuk MKEK tidak lebih dari 3 bulan. 2. **Kategori 2, bersifat penginsafan tanpa pemberhentian keanggotaan**, di antaranya meliputi: 1. Rekomendasi pemberhentian jabatan tertentu kepada pihak yang berwenang; 2. Pemberhentian dari jabatan di IDI dan organisasi di bawah IDI serta pelarangan menjabat di IDI dan organisasi di bawah IDI untuk satu periode kepengurusan; 3. Kerja sosial pengabdian profesi di institusi kesehatan yang ditunjuk MKEK dalam kurun waktu 6-12 bulan; 4. Mengikuti program magang bersama panutan selama 6-12 bulan. 3. **Kategori 3, bersifat penginsafan dengan pemberhentian keanggotaan sementara**, berupa berupa pemberhentian keanggotaan sementara beserta pencabutan sementara hak dan kewenangan profesi sebagai dokter di Indonesia sekurang-kurangnya 12 bulan. Hilangnya hak dan kewenangan tersebut dapat berimplikasi pada: 1. Kehilangan hak dan kewenangan melakukan praktik kedokteran, termasuk dicabut sementara seluruh rekomendasi izin praktik yang kewenangan untuk itu akan ditindaklanjuti kemudian oleh otoritas penerbit izin praktik agar menonaktifkan sementara surat izin praktik yang bersangkutan. 2. Kehilangan hak dan kewenangan menjadi pengurus dan anggota IDI dan seluruh organisasi di bawah IDI termasuk Perhimpunan Dokter Spesialis (PDSp) atau Perhimpunan Dokter Pelayanan Primer (PDPP) yang kewenangan untuk itu akan ditindaklanjuti kemudian oleh jajaran IDI, PDSp, PDPP, dan organisasi lain di bawah IDI. 3. Kehilangan hak dan kewenangan menyandang suatu jabatan publik yang mensyaratkan dijabat seorang dokter aktif yang kewenangan untuk itu akan ditindaklanjuti kemudian oleh instansi/organisasi terkait. 4. Surat Tanda Registrasi dan status di Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) menjadi non-aktif yang kewenangan untuk itu akan ditindaklanjuti kemudian oleh KKI. 4. **Kategori 4, bersifat** **pemberhentian keanggotaan tetap**, yang juga bermakna hilangnya seluruh hak dan kewenangan secara tetap sebagaimana dijabarkan dalam poin nomor 3 di atas. **Pemberhentian keanggotaan tetap tersebut dilakukan pada Muktamar IDI**, sehingga terhitung sejak sanksi ditetapkan melalui putusan MKEK hingga Muktamar IDI dilaksanakan, dokter dijatuhi sanksi menjalankan sanksi pemberhentian keanggotaan sementara sampai dilaksanakannya Muktamar IDI.[\[9\]](#_ftn9) Apabila Muktamar IDI memutuskan hal yang berbeda dengan rekomendasi pemberhentian keanggotaan tetap, maka MKEK menjalankan sesuai ketentuan yang diputuskan Muktamar IDI.[\[10\]](#_ftn10) Selain itu, perlu diperhatikan, khusus pemberian sanksi berupa pemberhentian keanggotaan tetap, dilakukan surat menyurat Ketua MKEK kepada Ketua MKEK Pusat serta Ketua Pengurus Besar IDI (PB IDI). Ketua PB IDI wajib melaporkan sanksi pemberhentian keanggotaan tetap ke Muktamar IDI ke depan tanpa syarat.[\[11\]](#_ftn11) Sebagai informasi tambahan, **putusan Majelis Pemeriksa dan resume singkat putusan MKEK dapat terbuka ke publik/pers****jika sanksi yang ditetapkan MKEK berupa pemecatan tetap**. Hal ini dilakukan agar publik tidak lagi menilai dokter yang bersangkutan sebagai bagian dari Dokter Indonesia.[\[12\]](#_ftn12) Jadi, menjawab pertanyaan Anda, **pemberhentian keanggotaan tetap terhadap dokter yang melanggar etika kedokteran merupakan kewenangan Ikatan Dokter Indonesia melalui MKEK**. Nantinya, pelaksanaan pemberhentian keanggotaan tetap tersebut akan **dilakukan pada Muktamar IDI**, jika Muktamar IDI sepakat dengan sanksi yang dijatuhkan oleh MKEK dalam putusannya. **Baca juga:** [**Tugas Majelis Kehormatan Etik Kedokteran dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/tugas-majelis-kehormatan-etik-kedokteran-dan-majelis-kehormatan-disiplin-kedokteran-indonesia-lt546814ab747dc?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=mkek_dan_mkdki) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://m.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**.** Demikian jawaban dari kami terkait kewenangan Ikatan Dokter Indonesia, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19808/undangundang-nomor-29-tahun-2004?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_29_2004) Pedoman Organisasi dan Tatalaksana Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia [](http://mkekidi.id/wp-content/uploads/2019/01/ORTALA-MKEK-2018-SALINAN.pdf) REFERENSI --------- [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1 angka 12 [Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19808/undangundang-nomor-29-tahun-2004?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_29_2004) (“UU Praktik Kedokteran”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 1 angka 10 [Pedoman Organisasi dan Tatalaksana Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia](http://mkekidi.id/wp-content/uploads/2019/01/ORTALA-MKEK-2018-SALINAN.pdf) (“Pedoman MKEK”) [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 54 UU Praktik Kedokteran [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 60 UU Praktik Kedokteran [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 1 angka 3 Pedoman MKEK dan [Profil MKEK](https://mkekidi.id/profil/), diakses pada 04 April 2022, pukul 15.36 WIB [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 28 angka 12 Pedoman MKEK [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 28 angka 1 dan 2 Pedoman MKEK [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 29 Pedoman MKEK [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 29 angka 8 Pedoman MKEK [\[10\]](#_ftnref10) Pasal 29 angka 9 Pedoman MKEK [\[11\]](#_ftnref11) Pasal 29 angka 13 Pedoman MKEK [\[12\]](#_ftnref12) Pasal 28 angka 7 huruf e Pedoman MKEK Tags ---- [dokter](/tag/dokter) [kedokteran](/tag/kedokteran) [kesehatan](/tag/kesehatan) [kode etik](/tag/kode-etik) [profesi](/tag/profesi)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda mengenai arti hak substitusi, ada baiknya kita pahami terlebih dahulu pengertian pemberian kuasa.Apa Itu Pemberian Kuasa?KLINIK TERKAITCara Membuat Surat Kuasa yang Baik dan Benar Beserta Contohnya01 Mar 2022Penunjukan Kuasa Substitusi oleh Pimpinan Daerah Ormas09 Des 2019Siapa yang Tanda Tangan jika Penerima Kuasa Lebih dari Seorang?27 Mar 2019Aturan Pemberian dan Penerimaan Kuasa07 Jul 2011Pemberian kuasa secara khusus diatur dalam Pasal 1792 KUH Perdata yang berbunyi:Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu untuk dan atas nama orang yang memberikan kuasa.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Menurut R. Soebekti sebagaimana dikutip Nurun Ainuddin, pemberian kuasa adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu memberikan perintah kepada pihak yang lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum.[1]Dari definisi tersebut, dapat dilihat 3 unsur pemberian kuasa:Perjanjian;Memberikan kekuasaan kepada penerima kuasa;Menyelenggarakan urusan untuk dan atas nama pemberi kuasa.Adapun sifat dari pemberian kuasa adalah perwakilan, mengingat tindakan penerima kuasa adalah untuk melakukan tindakan untuk dan atas nama pemberi kuasa.[2]Baca juga: Cara Membuat Surat Kuasa yang Baik dan Benar Beserta ContohnyaArti Hak SubstitusiPada dasarnya, hak substitusi merupakan salah satu bentuk pemberian kuasa.Pemberian kuasa dengan hak substitusi terdapat dalam Pasal 1803 KUH Perdata, yang berbunyi:Penerima kuasa bertanggung jawab atas orang lain yang ditunjuknya sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasanya: Bila tidak diberikan kuasa untuk menunjuk orang lain sebagai penggantinya.Bila kuasa itu diberikan tanpa menyebutkan orang tertentu sedangkan orang yang dipilihnya ternyata orang yang tidak cakap atau tidak mampu. Pemberi kuasa senantiasa dianggap telah memberi kuasa kepada penerima kuasanya untuk menunjuk seorang lain sebagai penggantinya untuk mengurus barang-barang yang berada di luar wilayah Indonesia atau di luar pulau tempat tinggal pemberi kuasa. Pemberi kuasa dalam segala hal, dapat secara langsung mengajukan tuntutan kepada orang yang telah ditunjuk oleh penerima kuasa sebagai penggantinya.Sederhananya, hak substitusi adalah hak untuk menunjuk kuasa pengganti, dalam hal ini penerima kuasa memberikan haknya kepada orang lain agar orang lain tersebut dapat mewakilkan pemberi kuasa dalam melakukan suatu tindakan hukum.Hak substitusi kerap digunakan dalam dunia advokat, yaitu ketika seorang advokat mengalihkan kuasa yang diberikan kliennya kepada kuasa lain (advokat lain).Alasan penggunaan hak substitusi adalah agar advokat lain dapat membantu advokat penerima kuasa (dari klien) yang berhalangan dalam melaksanakan kuasanya, baik untuk melakukan pengurusan maupun menghadiri persidangan di pengadilan.Menurut M. Yahya Harahap, pemberi hak substitusi harus menuliskan hak dan kewenangan secara tegas dalam surat kuasa, yaitu berupa klausula dalam surat kuasa yang berisi pernyataan bahwa penerima kuasa dapat melimpahkan kuasa itu kepada seorang atau beberapa orang yang bertindak sebagai kuasa substitusi.[3]Hal ini untuk memastikan bahwa kuasa substitusi yang ditunjuk memiliki kredibilitas dan profesionalitas yang diperlukan.Baca juga: Penunjukan Kuasa Substitusi oleh Pimpinan Daerah OrmasSeluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum Perdata.REFERENSIYahya Harahap. Segi-Segi Hukum Perjanjian. Cet.ke-2. (Bandung: Alumni), 1986;Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. (Jakarta: Sinar Grafika), 2005;Nurun Ainuddin. Hak Substitusi pada Pemberian Kuasa Beserta Tanggung Jawab Hukumnya. Jurnal Hukum Jatiswara. Vol. 30 No. 1, April 2015.[1] Nurun Ainuddin, Hak Substitusi pada Pemberian Kuasa Beserta Tanggung Jawab Hukumnya, Jurnal Hukum Jatiswara, Vol. 30 No. 1, April 2015, hal. 167[2] M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, cet.ke-2 (Bandung: Alumni, 1986), hal. 306.[3] M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 23Tagsacara perdatahukum perdatahukum perjanjiansurat kuasa

Apa yang dimaksud dengan hak substitusi?

Hak substitusi merupakan salah satu bentuk pemberian kuasa. Diatur dalam Pasal 1803 KUH Perdata, pada dasarnya arti hak substitusi adalah hak untuk menunjuk kuasa pengganti, yaitu ketika penerima kuasa menunjuk orang lain untuk menggantikan dirinya dalam melaksanakan kuasa. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Cara Membuat Surat Kuasa yang Baik dan Benar Beserta Contohnya01 Mar 2022Penunjukan Kuasa Substitusi oleh Pimpinan Daerah Ormas09 Des 2019Siapa yang Tanda Tangan jika Penerima Kuasa Lebih dari Seorang?27 Mar 2019Aturan Pemberian dan Penerimaan Kuasa07 Jul 2011Cara Membuat Surat Kuasa yang Baik dan Benar Beserta Contohnya01 Mar 2022Penunjukan Kuasa Substitusi oleh Pimpinan Daerah Ormas09 Des 2019Siapa yang Tanda Tangan jika Penerima Kuasa Lebih dari Seorang?27 Mar 2019Aturan Pemberian dan Penerimaan Kuasa07 Jul 2011Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank6 Mei 2024Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank6 Mei 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-hak-substitusi-dalam-pemberian-kuasa-beserta-contohnya-lt624ac368e46a7/

Arti Hak Substitusi dalam Pemberian Kuasa Beserta Contohnya

pages/231/page-5.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. Sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda mengenai arti hak substitusi, ada baiknya kita pahami terlebih dahulu pengertian pemberian kuasa. ### **Apa Itu Pemberian Kuasa?** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Cara Membuat Surat Kuasa yang Baik dan Benar Beserta Contohnya ](/klinik/a/cara-membuat-surat-kuasa-yang-baik-dan-benar-beserta-contohnya-lt60c89de291ae9/)  01 Mar 2022 [ #### Penunjukan Kuasa Substitusi oleh Pimpinan Daerah Ormas ](/klinik/a/penunjukan-kuasa-substitusi-oleh-pimpinan-daerah-ormas-lt5dca2e1f94a25/)  09 Des 2019 [ #### Siapa yang Tanda Tangan jika Penerima Kuasa Lebih dari Seorang? ](/klinik/a/siapa-yang-tanda-tangan-jika-penerima-kuasa-lebih-dari-seorang-lt5c8c4cb98c637/)  27 Mar 2019 [ #### Aturan Pemberian dan Penerimaan Kuasa ](/klinik/a/aturan-pemberian-dan-penerimaan-kuasa-lt4dc2b46d1c0f5/)  07 Jul 2011 [](#!) Pemberian kuasa secara khusus diatur dalam **Pasal 1792** **[KUH Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata)** yang berbunyi: _Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu untuk dan atas nama orang yang memberikan kuasa._ Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Menurut **R. Soebekti** sebagaimana dikutip **Nurun Ainuddin**, pemberian kuasa adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu memberikan perintah kepada pihak yang lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum.[\[1\]](#_ftn1) Dari definisi tersebut, dapat dilihat 3 unsur pemberian kuasa: 1. Perjanjian; 2. Memberikan kekuasaan kepada penerima kuasa; 3. Menyelenggarakan urusan untuk dan atas nama pemberi kuasa. Adapun sifat dari pemberian kuasa adalah perwakilan, mengingat tindakan penerima kuasa adalah untuk melakukan tindakan untuk dan atas nama pemberi kuasa.[\[2\]](#_ftn2) **Baca juga: [Cara Membuat Surat Kuasa yang Baik dan Benar Beserta Contohnya](https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-membuat-surat-kuasa-yang-baik-dan-benar-beserta-contohnya-lt60c89de291ae9?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=buat_surat_kuasa?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=buat_surat_kuasa)** ### **Arti Hak Substitusi** Pada dasarnya, hak substitusi merupakan salah satu bentuk pemberian kuasa. Pemberian kuasa dengan hak substitusi terdapat dalam **Pasal 1803** **KUH Perdata**, yang berbunyi: _Penerima kuasa bertanggung jawab atas orang lain yang ditunjuknya sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasanya:_ 1. _Bila tidak diberikan kuasa untuk menunjuk orang lain sebagai penggantinya._ 2. _Bila kuasa itu diberikan tanpa menyebutkan orang tertentu sedangkan orang yang dipilihnya ternyata orang yang tidak cakap atau tidak mampu. Pemberi kuasa senantiasa dianggap telah memberi kuasa kepada penerima kuasanya untuk menunjuk seorang lain sebagai penggantinya untuk mengurus barang-barang yang berada di luar wilayah Indonesia atau di luar pulau tempat tinggal pemberi kuasa. Pemberi kuasa dalam segala hal, dapat secara langsung mengajukan tuntutan kepada orang yang telah ditunjuk oleh penerima kuasa sebagai penggantinya._ Sederhananya, hak substitusi adalah **hak untuk menunjuk** **kuasa pengganti**, dalam hal ini penerima kuasa memberikan haknya kepada orang lain agar orang lain tersebut dapat mewakilkan pemberi kuasa dalam melakukan suatu tindakan hukum. Hak substitusi kerap digunakan dalam dunia advokat, yaitu ketika seorang advokat mengalihkan kuasa yang diberikan kliennya kepada kuasa lain (advokat lain). Alasan penggunaan hak substitusi adalah agar advokat lain dapat membantu advokat penerima kuasa (dari klien) yang berhalangan dalam melaksanakan kuasanya, baik untuk melakukan pengurusan maupun menghadiri persidangan di pengadilan. Menurut **M. Yahya Harahap**, pemberi hak substitusi harus menuliskan hak dan kewenangan secara tegas dalam surat kuasa, yaitu berupa klausula dalam surat kuasa yang berisi pernyataan bahwa penerima kuasa dapat melimpahkan kuasa itu kepada seorang atau beberapa orang yang bertindak sebagai kuasa substitusi.[\[3\]](#_ftn3) Hal ini untuk memastikan bahwa kuasa substitusi yang ditunjuk memiliki kredibilitas dan profesionalitas yang diperlukan. **Baca juga: [Penunjukan Kuasa Substitusi oleh Pimpinan Daerah Ormas](https://www.hukumonline.com/klinik/a/penunjukan-kuasa-substitusi-oleh-pimpinan-daerah-ormas-lt5dca2e1f94a25?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=surat_kuasa)** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata). REFERENSI --------- 1. Yahya Harahap. _Segi-Segi Hukum Perjanjian_. _Cet.ke-2._ (Bandung: Alumni), 1986; 2. Yahya Harahap. _Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan_. (Jakarta: Sinar Grafika), 2005; 3. Nurun Ainuddin. _Hak Substitusi pada Pemberian Kuasa Beserta Tanggung Jawab Hukumnya_. Jurnal Hukum Jatiswara. Vol. 30 No. 1, April 2015. [\[1\]](#_ftnref1) Nurun Ainuddin, _Hak Substitusi pada Pemberian Kuasa Beserta Tanggung Jawab Hukumnya_, Jurnal Hukum Jatiswara, Vol. 30 No. 1, April 2015, hal. 167 [\[2\]](#_ftnref2) M. Yahya Harahap, _Segi-Segi Hukum Perjanjian_, _cet.ke-2_ (Bandung: Alumni, 1986), hal. 306. [\[3\]](#_ftnref3) M. Yahya Harahap, _Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan_. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 23 Tags ---- [acara perdata](/tag/acara-perdata) [hukum perdata](/tag/hukum-perdata) [hukum perjanjian](/tag/hukum-perjanjian) [surat kuasa](/tag/surat-kuasa)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. Kekuatan Hukum Surat EdaranFenomena terbitnya Surat Edaran (“SE”) dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terus menjadi perdebatan terkait apakah SE termasuk dalam kategori mengatur (regeling) atau bersifat penetapan (beschikking).KLINIK TERKAITAturan Penggunaan Pengeras Suara Masjid14 Mar 2024Bolehkah Polisi Menjadi Penagih Utang?25 Mar 2022Terlilit Utang Pinjol Ilegal, Ini Cara Melaporkannya18 Mar 2022Bolehkah Sebagian Tanah Wakaf Masjid Dialihkan untuk Jalan?03 Nov 2020Terkait ini, kami berpendapat kedudukan SE adalah sebagai berikut:[1]SE dalam hal ini yang dibuat oleh Menteri bukan peraturan perundang-undangan, sebab SE Menteri tidak memuat norma tingkah laku (larangan, perintah, ijin dan pembebasan), kewenangan, dan penetapan.SE adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.SE tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menganulir Peraturan Menteri, Peraturan Presiden, atau Peraturan Pemerintah, tetapi semata-mata hanya untuk memperjelas makna dari peraturan yang ingin diberitahukan.SE mempunyai derajat lebih tinggi dari surat biasa, karena SE memuat petunjuk atau penjelasan tentang hal-hal yang harus dilakukan berdasarkan peraturan. SE bersifat pemberitahuan, tidak mengatur sanksi karena bukan norma.SE merupakan suatu perintah pejabat tertentu kepada bawahan atau orang di bawah binaannya.SE tidak mempunyai kekuatan mengikat ke luar instansi dan hanya berlaku mengikat di instansi pejabat yang membuatnya.Pejabat penerbit tidak memerlukan dasar hukum karena SE merupakan suatu peraturan kebijakan yang diterbitkan semata-mata berdasarkan kewenangan bebas. Namun, patut diperhatikan faktor-faktor penerbitan SE:  Hanya diterbitkan karena keadaan mendesak.Ada peraturan terkait yang tidak jelas yang butuh ditafsirkan.Substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.Dapat dipertanggungjawabkan secara moral dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.SE adalah suatu perintah atau penjelasan yang tidak berkekuatan hukum, artinya tidak ada sanksi hukum bagi yang tidak mematuhinya.Baca juga: Kedudukan SEMA Terhadap Suatu Undang-UndangBelajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Apabila dihubungkan dengan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis, maka dapat disimpulkan penerbitan SE adalah sebagai berikut:Aspek yuridis, pembuatan SE tidak merujuk pada peraturan perundang-undangan tertentu, dan SE dibuat oleh pemerintah untuk menerangkan atau memperjelas sesuatu hal dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.Aspek filosofis, pembentukan SE adalah kebutuhan teknis untuk memperjelas norma-norma yang ada di atasnya yang belum jelas, sehingga diatur lebih lanjut melalui SE.Aspek sosiologis, SE dibutuhkan dalam kondisi penting dan mendesak untuk memenuhi kekosongan hukum.Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa SE tetap harus dianggap sah sepanjang mengatur tingkat internal pejabat di lingkungannya, dengan tetap mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis.Namun yang perlu digarisbawahi, kedudukan SE dalam sistem hukum di Indonesia bukan sebagai peraturan perundang-undangan, karena SE tidak memenuhi unsur-unsur sebagai norma hukum. Melainkan, SE adalah peraturan kebijakan (beleidsregel) atau peraturan perundang-undangan semu (pseudo wetgeving). Apakah Polisi Berwenang Menegakkan Pelaksanaan SE? Sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda, perlu dipahami dulu mengenai tugas dan wewenang Polri yaitu: Pasal 13 UU PolriTugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;Menegakkan hukum; danMemberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 75 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 15 ayat (1) UU PolriDalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:menerima laporan dan/atau pengaduan;membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;mencari keterangan dan barang bukti;menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.Dari ketentuan di atas, bisa dipahami tugas pokok Polri itu melakukan penegakan hukum adalah upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Polisi sebagai penegak hukum merupakan penyidik dan penyelidik dalam hukum acara pidana.Dari penjelasan ini, Polri sebagai penegak hukum hanya melaksanakan norma hukum. Sehingga, karena SE bukanlah norma hukum, melainkan peraturan kebijakan, maka Polri tidak berwenang untuk menertibkan pelaksanaan SE Menag 5/2022. Bisakah Menuntut Pidana bagi Pelanggar SE?Sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, SE bukanlah peraturan perundang-undangan karena tidak memenuhi unsur-unsur sebagai norma hukum. Dengan demikian, SE bukan norma hukum pidana.Padahal, dalam hukum pidana berlaku asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi:Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.Asas legalitas adalah asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, jika sebelumnya perbuatan tersebut belum diatur terlebih dahulu dalam undang-undang. Asas ini tidak boleh berlaku surut, artinya tidak boleh mempidanakan seseorang, apabila perbuatannya belum ada aturannya.Asas legalitas dalam hukum pidana itu sangat penting, digunakan untuk mengetahui apakah suatu peraturan hukum dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi atau tidak.Oleh karena itu, apabila terjadi tindak pidana, akan dilihat adakah ketentuan hukum yang mengaturnya dan juga bisakah diberlakukan terhadap tindak pidana itu.Setidaknya, ada 3 unsur dalam pengertian asas legalitas, yaitu:Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana apabila perbuatan itu belum diatur sama sekali dalam suatu aturan;Dalam menentukan adanya suatu perbuatan pidana, tidak boleh menggunakan suatu analogi;Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.Jadi, kami tegaskan kembali pelaksanaan penegakan SE bukan menjadi wewenang Polri dan terhadap pelanggar SE tidak dapat dituntut secara hukum. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PidanaUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik IndonesiaUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta KerjaSurat Edaran Menteri Agama Nomor SE.05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala[1] M. Solly Lubis. Pergeseran Garis Politik dan Perundang-undangan Mengenai Pemerintah Daerah. Bandung: Alumni, hal. 8Tagsanggota polrikepolisianmasjidpolisi

Terkait dengan Surat Edaran Menteri Agama RI No 5 Tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan mushola. Apakah Polisi memiliki wewenang dan tanggung jawab menertibkan peraturan dalam SE tersebut? Apabila tidak ada wewenang, apakah tetap dapat dilakukan pengajuan tuntutan hukum kepada pelanggarnya? Terima kasih.

Surat Edaran (“SE”) bukan merupakan peraturan perundang-undangan, melainkan SE adalah peraturan kebijakan (beleidsregel) atau peraturan perundang-undangan semu (pseudo wetgeving). Sedangkan Polri adalah penegak hukum atas norma-norma hukum yang berlaku. Dikarenakan SE bukanlah peraturan perundang-undangan dan tidak memenuhi unsur-unsur sebagai norma hukum, maka Polri tidak berwenang untuk menegakkan atau menertibkan pelaksanaan SE. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Aturan Penggunaan Pengeras Suara Masjid14 Mar 2024Bolehkah Polisi Menjadi Penagih Utang?25 Mar 2022Terlilit Utang Pinjol Ilegal, Ini Cara Melaporkannya18 Mar 2022Bolehkah Sebagian Tanah Wakaf Masjid Dialihkan untuk Jalan?03 Nov 2020Aturan Penggunaan Pengeras Suara Masjid14 Mar 2024Bolehkah Polisi Menjadi Penagih Utang?25 Mar 2022Terlilit Utang Pinjol Ilegal, Ini Cara Melaporkannya18 Mar 2022Bolehkah Sebagian Tanah Wakaf Masjid Dialihkan untuk Jalan?03 Nov 2020Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang19 Mei 2023Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 2022Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang19 Mei 2023Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 2022Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/pelanggar-surat-edaran--bisakah-diproses-hukum-oleh-polisi-lt62146dc9da7c2/

Pelanggar Surat Edaran, Bisakah Diproses Hukum oleh Polisi?

pages/231/page-6.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### **Kekuatan Hukum Surat Edaran** Fenomena terbitnya Surat Edaran (“SE”) dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terus menjadi perdebatan terkait apakah SE termasuk dalam kategori mengatur (_regeling_) atau bersifat penetapan (_beschikking_). ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Aturan Penggunaan Pengeras Suara Masjid ](/klinik/a/aturan-penggunaan-pengeras-suara-masjid-lt52fb1561b60c0/)  14 Mar 2024 [ #### Bolehkah Polisi Menjadi Penagih Utang? ](/klinik/a/polisi-menjadi-penagih-uang-cl5475/)  25 Mar 2022 [ #### Terlilit Utang Pinjol Ilegal, Ini Cara Melaporkannya ](/klinik/a/terlilit-utang-pinjol-ilegal--ini-cara-melaporkannya-lt5d82e273126a2/)  18 Mar 2022 [ #### Bolehkah Sebagian Tanah Wakaf Masjid Dialihkan untuk Jalan? ](/klinik/a/bolehkah-sebagian-tanah-wakaf-masjid-dialihkan-untuk-jalan--lt5fa14f81482d0/)  03 Nov 2020 [](#!) Terkait ini, kami berpendapat kedudukan SE adalah sebagai berikut:[\[1\]](#_ftn1) 1. SE dalam hal ini yang dibuat oleh Menteri **bukan peraturan perundang-undangan**, sebab SE Menteri tidak memuat norma tingkah laku (larangan, perintah, ijin dan pembebasan), kewenangan, dan penetapan. 2. SE adalah **naskah dinas** yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. 3. SE tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menganulir Peraturan Menteri, Peraturan Presiden, atau Peraturan Pemerintah, tetapi semata-mata hanya untuk memperjelas makna dari peraturan yang ingin diberitahukan. 4. SE mempunyai derajat lebih tinggi dari surat biasa, karena SE memuat petunjuk atau penjelasan tentang hal-hal yang harus dilakukan berdasarkan peraturan. SE bersifat pemberitahuan, tidak mengatur sanksi karena bukan norma. 5. SE merupakan suatu perintah pejabat tertentu kepada bawahan atau orang di bawah binaannya. 6. SE tidak mempunyai kekuatan mengikat ke luar instansi dan hanya berlaku mengikat di instansi pejabat yang membuatnya. 7. Pejabat penerbit tidak memerlukan dasar hukum karena SE merupakan suatu **peraturan kebijakan** yang diterbitkan semata-mata berdasarkan kewenangan bebas. Namun, patut diperhatikan faktor-faktor penerbitan SE: 1. Hanya diterbitkan karena keadaan mendesak. 2. Ada peraturan terkait yang tidak jelas yang butuh ditafsirkan. 3. Substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 4. Dapat dipertanggungjawabkan secara moral dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. 8. SE adalah suatu perintah atau penjelasan yang tidak berkekuatan hukum, artinya tidak ada sanksi hukum bagi yang tidak mematuhinya. Baca juga: **[Kedudukan SEMA Terhadap Suatu Undang-Undang](https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-sema-terhadap-suatu-undang-undang-lt5da3d5db300a9?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=kedudukan_SEMA)** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Apabila dihubungkan dengan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis, maka dapat disimpulkan penerbitan SE adalah sebagai berikut: 1. Aspek yuridis, pembuatan SE tidak merujuk pada peraturan perundang-undangan tertentu, dan SE dibuat oleh pemerintah untuk menerangkan atau memperjelas sesuatu hal dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 2. Aspek filosofis, pembentukan SE adalah kebutuhan teknis untuk memperjelas norma-norma yang ada di atasnya yang belum jelas, sehingga diatur lebih lanjut melalui SE. 3. Aspek sosiologis, SE dibutuhkan dalam kondisi penting dan mendesak untuk memenuhi kekosongan hukum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa SE tetap harus dianggap sah sepanjang mengatur tingkat internal pejabat di lingkungannya, dengan tetap mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. Namun yang perlu digarisbawahi, kedudukan SE dalam sistem hukum di Indonesia bukan sebagai peraturan perundang-undangan, karena SE tidak memenuhi unsur-unsur sebagai norma hukum. Melainkan, SE adalah peraturan kebijakan (_beleidsregel_) atau peraturan perundang-undangan semu (_pseudo wetgeving_). ### **Apakah Polisi Berwenang Menegakkan Pelaksanaan SE?** Sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda, perlu dipahami dulu mengenai tugas dan wewenang Polri yaitu: **Pasal 13 [UU Polri](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17437/undangundang-nomor-2-tahun-2002/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Polri)** _Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:_ 1. _Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;_ 2. _Menegakkan hukum; dan_ 3. _Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat._ **Pasal 75 [UU Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Cipta_Kerja) yang mengubah Pasal 15 ayat (1) UU Polri** _Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:_ 1. _menerima laporan dan/atau pengaduan;_ 2. _membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;_ 3. _mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;_ 4. _mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;_ 5. _mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;_ 6. _melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;_ 7. _melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;_ 8. _mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;_ 9. _mencari keterangan dan barang bukti;_ 10. _menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;_ 11. _mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;_ 12. _memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;_ 13. _menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu._ Dari ketentuan di atas, bisa dipahami tugas pokok Polri itu melakukan **penegakan hukum** adalah upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Polisi sebagai penegak hukum merupakan penyidik dan penyelidik dalam hukum acara pidana. Dari penjelasan ini, Polri sebagai penegak hukum hanya melaksanakan norma hukum. Sehingga, karena SE bukanlah norma hukum, melainkan peraturan kebijakan, maka **Polri** **tidak berwenang untuk menertibkan pelaksanaan [SE Menag 5/2022](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6213649bd8bfb/surat-edaran-menteri-agama-nomor-se.05-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=se_menag_5_2022)**. ### **Bisakah Menuntut Pidana bagi Pelanggar SE?** Sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, SE bukanlah peraturan perundang-undangan karena tidak memenuhi unsur-unsur sebagai norma hukum. Dengan demikian, SE bukan norma hukum pidana. Padahal, dalam hukum pidana berlaku asas legalitas yang diatur dalam **Pasal 1 ayat (1)** **[KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document/lt4c7b80e19969e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP)** yang berbunyi: _Suatu_ _p__erbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada._ Asas legalitas adalah asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, jika sebelumnya perbuatan tersebut belum diatur terlebih dahulu dalam undang-undang. Asas ini tidak boleh berlaku surut, artinya tidak boleh mempidanakan seseorang, apabila perbuatannya belum ada aturannya. Asas legalitas dalam hukum pidana itu sangat penting, digunakan untuk mengetahui apakah suatu peraturan hukum dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi atau tidak. Oleh karena itu, apabila terjadi tindak pidana, akan dilihat adakah ketentuan hukum yang mengaturnya dan juga bisakah diberlakukan terhadap tindak pidana itu. Setidaknya, ada 3 unsur dalam pengertian asas legalitas, yaitu: 1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana apabila perbuatan itu belum diatur sama sekali dalam suatu aturan; 2. Dalam menentukan adanya suatu perbuatan pidana, tidak boleh menggunakan suatu analogi; 3. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut. Jadi, kami tegaskan kembali pelaksanaan penegakan SE bukan menjadi wewenang Polri dan terhadap pelanggar SE tidak dapat dituntut secara hukum. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document/lt4c7b80e19969e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17437/undangundang-nomor-2-tahun-2002/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Polri) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Cipta_Kerja) Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6213649bd8bfb/surat-edaran-menteri-agama-nomor-se.05-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=se_menag_5_2022) * * * [\[1\]](#_ftnref1) M. Solly Lubis. _Pergeseran Garis Politik dan Perundang-undangan Mengenai Pemerintah Daerah_. Bandung: Alumni, hal. 8 Tags ---- [anggota polri](/tag/anggota-polri) [kepolisian](/tag/kepolisian) [masjid](/tag/masjid) [polisi](/tag/polisi)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. Kejahatan TerorismeKLINIK TERKAITKejahatan Genosida dalam Konteks Hukum Internasional26 Okt 2023Dapatkah ICC Melakukan Peninjauan Kembali Kasus Timor Timur?29 Mar 2022Bentuk Pelanggaran HAM 'Ringan' di Indonesia, Adakah?09 Mar 2022Apa Itu Extraordinary Crime dan Contohnya07 Jan 2022Istilah terorisme pada awalnya digunakan untuk menunjuk suatu musuh dari sengketa teritorial atau cultural melawan ideology atau agama yang melakukan aksi kekerasan terhadap publik. Sedangkan teroris adalah individu yang secara personal terlibat dalam aksi terorisme.Setidaknya dari definisi terorisme terdapat empat macam kriteria, antara lain target, tujuan, motivasi, dan legitimasi. Pada bulan November 2004, Panel PBB mendefinisikan terorisme adalah sebagai berikut:Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Any action intended to cause death or serious bodily harm to civilians, non combatans when the purpose of such act by is nature or context, is to intimidate a population or compel a government or international organization to do or to abstain from doing any act.Ketentuan internasional yang mendefinisikan terorisme adalah Artikel 1 ayat (2) The League of Nations by adoption of a Convention for The Prevention and Punishment of Terrorism yang menyatakan bahwa:[1]… acts of terrorism [as] criminal acts directed against a State and intended or calculated to create a state of terror in the minds of particular persons, or groups of persons or the general public.Banyak pendapat yang mencoba mendefinisikan terorisme, satu di antaranya adalah pengertian yang tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) The Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) act, 1984 sebagai berikut:[2]Terrorism means the use of violence for political ends and includes any use of violence for the purpose putting the public or any section of the public in fear.Kegiatan terorisme bertujuan untuk membuat orang lain merasa ketakutan sehingga dapat menarik perhatian orang, kelompok atau suatu bangsa. Biasanya terorisme digunakan apabila tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh untuk melaksanakan kehendaknya. Terorisme digunakan sebagai senjata psikologis untuk menciptakan suasana panik, tidak menentu serta menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dan memaksa masyarakat atau kelompok tertentu untuk menaati kehendak pelaku teror.[3]Dalam Pasal 1 ayat (2) UU 5/2018 menyebutkan bahwa:Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa karakteristik terorisme adalah sebagai berikut:[4] merupakan intimidasi yang memaksa;memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk suatu tujuan tertentu;korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, yakni bunuh satu orang untuk menakuti seribu orang;target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia, namun tujuannya adalah publisitas;pesan aksi itu cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal;para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras.Terorisme memiliki karakteristik yang spesifik yang tidak ada pada kejahatan-kejahatan konvensional yaitu dilaksanakan secara sistematik dan meluas serta terorganisasi secara tertib. Terorisme menggunakan senjata perusak dan pemusnah massal (weapons of massive destruction) menjadikan terorisme sebagai masalah transnasional yang berimplikasi pada terancamnya keamanan manusia secara luas.Selain itu yang paling penting dari kejahatan ini adalah adanya ideologi yang kuat yang mendasari dari teroris maupun kelompok teroris melakukan aksinya dengan tujuan membuat takut kelompok masyarakat maupun pemerintahan dan agar pemerintahan tersebut dapat mengikuti ideologi yang kelompok percaya dan yakini. Terorisme = Kejahatan Terhadap Kemanusiaan?Berdasarkan karakteristik terorisme tersebut, menyambung pertanyaan Anda, benar terdapat kesamaan kerakteristik dengan pelanggaran HAM yang berat khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan yang diatur melalui aturan internasional dan UU Pengadilan HAM.Dalam pengertian kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Statuta Roma 1998 terdapat beberapa karakteristik yang penting yaitu adanya serangan (attack), adanya serangan yang bersifat luas (widespread) atau sistematis, adanya tindakan- yang merupakan bagian (as a part of) dari serangan yang bersifat luas dan sistematik, dan apa yang dimaksud dengan with knowledge of the attack.Kata-kata serangan tidak selalu dikaitkan dengan konflik bersenjata. Dalam Artikel 7 ayat (2) huruf a Statuta Roma 1998 menyatakan:… the multiple commission of acts referred to in paragraph 1 … pursuant to or in furtherance of a State or organizational policy to commit such attack. Guna mempermudah pemahaman Anda, kami jelaskan satu per satu karakteristik kejahatan terhadap kemanusiaan:Serangan dilakukan secara berkali-kali, berkaitan dengan tindak lanjut dari kebijakan organisasi atau kebijakan negara.Meluas dan sistematik, yang berarti meluas merujuk pada banyaknya jumlah korban, sedangkan sistematik berarti pada rencana untuk melakukan serangan.Hubungan antara tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan serangan yang bersifat luas atau sistematik. Syarat ini akan terpenuhi begitu seseorang atau sekelompok orang melakukan salah satu atau lebih dari tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan berdasarkan arahan kebijakan organisasi atau negara.With knowledge of the attack mensyaratkan supaya dikatakan kejahatan terhadap kemanusiaan, pelaku harus mengetahui bahwa lingkungannya sedang terjadi serangan luas dan sistematik.Sementara itu, pengertian tentang kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:[5]pembunuhan;pemusnahan;perbudakan;pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;perampasan kemerdakaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;penyiksaan;perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;penghilangan orang secara paksa; ataukejahatan apartheid.Apabila dibandingkan dengan karakteristik kejahatan terorisme, ada beberapa karakteristik yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai salah satu bentuk dari pelanggaran HAM yang berat yaitu adanya penyerangan terhadap manusia yang mengakibatkan manusia terluka bahkan terbunuh.Akan tetapi, ada perbedaan mendasar tentang karakteristik kejahatan terorisme yaitu dilakukan bertujuan untuk membuat ketakutan di suatu wilayah atau negara dengan menggunakan ancaman kekerasan maupun kekerasan terhadap penduduk yang mengakibatkan jatuhnya korban luka dan meninggal dunia.Selain itu, korban terorisme bukan sebagai tujuan dari kejahatan terorisme melainkan sebagai cara agar membuat takut negara ataupun pemerintahan. Hal yang penting pula, kejahatan terorisme ini didasari oleh ideologi atau pandangan yang berbeda dari pemerintah yang nantinya bertujuan dapat mengubah ideologi pemerintahan atau negara menjadi pandangan yang sama dengan kelompok teroris.Menyambung pertanyaan terkait kasus bom Bali pada tahun 2002 dan 2005, kasus ini jelas termasuk dalam kategori kejahatan terorisme karena telah memenuhi unsur tindak pidana terorisme yaitu berupa intimidasi yang diwujudkan dengan adanya kekerasan dan pembunuhan yang dijadikan sarana untuk tujuan tertentu serta dalam tindakan tersebut didasari oleh idealisme yang cukup keras.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMRome Statute of The International Criminal CourtUndang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi ManusiaUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-UndangUndang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang REFERENSIIlias Bantekas dan Susan Nash. International Criminal Law. Australia: Cavendish Publishing, 2003;Koalisi untuk Keselamatan Masyarakat Sipil. Terorisme, Definisi, dan Regulasi. Jakarta: Imparsial, 2003;Loebby Loqman. Analisis Hukum dan Perundang-Undangan Kejahatan terhadap Keamanan Negara di Indonesia. Jakarta: Universitas Indonesia, 1990.[1] Ilias Bantekas dan Susan Nash. International Criminal Law. Australia: Cavendish Publishing, 2003, hal. 17[2] Loebby Loqman. Analisis Hukum dan Perundang-Undangan Kejahatan terhadap Keamanan Negara di Indonesia. Jakarta: Universitas Indonesia, 1990, hal. 98[3] Loebby Loqman. Analisis Hukum dan Perundang-Undangan Kejahatan terhadap Keamanan Negara di Indonesia. Jakarta: Universitas Indonesia, 1990, hal. 19[4] Koalisi untuk Keselamatan Masyarakat Sipil. Terorisme, Definisi, dan Regulasi. Jakarta: Imparsial, 2003, hal. 5[5] Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi ManusiaTagshamterorteroristerorismetindak pidana terorismeuu terorisme

Klasifikasi pelanggaran HAM yang berat bila dibandingkan dengan UU Anti Terotis hampir memiliki definisi yang sama. Di mana letak perbedaannya? Kasus bom di Bali digolongkan ke dalam pelanggaran HAM yang berat atau teroris? Terima kasih.

Benar. Terdapat kesamaan kerakteristik kejahatan terorisme dengan pelanggaran HAM yang berat khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan. Meski demikian, masing-masing tetap memiliki karakteristik tersendiri. Kasus bom Bali sebagaimana Anda sebutkan tidak dapat dikategorikan kejahatan terhadap kemanusiaan, melainkan jelas merupakan kejahatan terorisme. Mengapa? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Kejahatan Genosida dalam Konteks Hukum Internasional26 Okt 2023Dapatkah ICC Melakukan Peninjauan Kembali Kasus Timor Timur?29 Mar 2022Bentuk Pelanggaran HAM 'Ringan' di Indonesia, Adakah?09 Mar 2022Apa Itu Extraordinary Crime dan Contohnya07 Jan 2022Kejahatan Genosida dalam Konteks Hukum Internasional26 Okt 2023Dapatkah ICC Melakukan Peninjauan Kembali Kasus Timor Timur?29 Mar 2022Bentuk Pelanggaran HAM 'Ringan' di Indonesia, Adakah?09 Mar 2022Apa Itu Extraordinary Crime dan Contohnya07 Jan 2022Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 22 Mei 2023Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 22 Mei 2023Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-terorisme-kejahatan-terhadap-kemanusiaan-lt6093956e0d893/

Apakah Terorisme = Kejahatan Terhadap Kemanusiaan?

pages/231/page-7.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### **Kejahatan Terorisme** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Kejahatan Genosida dalam Konteks Hukum Internasional ](/klinik/a/kejahatan-genosida-dalam-konteks-hukum-internasional-lt50fc2162e60e3/)  26 Okt 2023 [ #### Dapatkah ICC Melakukan Peninjauan Kembali Kasus Timor Timur? ](/klinik/a/dapatkah-icc-melakukan-peninjauan-kembali-kasus-timor-timur-cl3348/)  29 Mar 2022 [ #### Bentuk Pelanggaran HAM 'Ringan' di Indonesia, Adakah? ](/klinik/a/pelanggaran-ham-ringan-lt622895820ea3c/)  09 Mar 2022 [ #### Apa Itu _Extraordinary Crime_ dan Contohnya ](/klinik/a/apa-itu-iextraordinary-crime-i-dan-contohnya-cl3012/)  07 Jan 2022 [](#!) Istilah terorisme pada awalnya digunakan untuk menunjuk suatu musuh dari sengketa teritorial atau _cultural_ melawan _ideology_ atau agama yang melakukan aksi kekerasan terhadap publik. Sedangkan teroris adalah individu yang secara personal terlibat dalam aksi terorisme. Setidaknya dari definisi terorisme terdapat empat macam kriteria, antara lain target, tujuan, motivasi, dan legitimasi. Pada bulan November 2004, Panel PBB mendefinisikan terorisme adalah sebagai berikut: Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) _Any action intended to cause death or serious bodily harm to civilians, non combatans when the purpose of such act by is nature or context, is to intimidate a population or compel a government or international organization to do or to abstain from doing any act._ Ketentuan internasional yang mendefinisikan terorisme adalah **Artikel 1 ayat (2) _The League of Nations by adoption of a Convention for The Prevention and Punishment of Terrorism_** yang menyatakan bahwa:[\[1\]](#_ftn1) … _acts of terrorism \[as\] criminal acts directed against a State and intended or calculated to create a state of terror in the minds of particular persons, or groups of persons or the general public._ Banyak pendapat yang mencoba mendefinisikan terorisme, satu di antaranya adalah pengertian yang tercantum dalam **Pasal 14 ayat (1)** **[_The Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) act_, 1984](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Prevention_of_Terrorism_\(Temporary_Provisions\)_act,_1984&action=edit&redlink=1)** sebagai berikut:[\[2\]](#_ftn2) _Terrorism means the use of violence for political ends and includes any use of violence for the purpose putting the public or any section of the public in fear_. Kegiatan terorisme bertujuan untuk membuat orang lain merasa ketakutan sehingga dapat menarik perhatian orang, kelompok atau suatu bangsa. Biasanya terorisme digunakan apabila tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh untuk melaksanakan kehendaknya. Terorisme digunakan sebagai senjata psikologis untuk menciptakan suasana panik, tidak menentu serta menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dan memaksa masyarakat atau kelompok tertentu untuk menaati kehendak pelaku teror.[\[3\]](#_ftn3) Dalam **Pasal 1 ayat (2) [UU 5/2018](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5b31feb350abd?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_5_2018)** menyebutkan bahwa: _Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan._ Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa **karakteristik terorisme** adalah sebagai berikut:[\[4\]](#_ftn4) 1. merupakan intimidasi yang memaksa; 2. memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk suatu tujuan tertentu; 3. korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, yakni bunuh satu orang untuk menakuti seribu orang; 4. target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia, namun tujuannya adalah publisitas; 5. pesan aksi itu cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal; 6. para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras. Terorisme memiliki karakteristik yang spesifik yang tidak ada pada kejahatan-kejahatan konvensional yaitu **dilaksanakan secara sistematik dan meluas serta terorganisasi secara tertib**. Terorisme menggunakan senjata perusak dan pemusnah massal (_weapons of massive destruction_) menjadikan terorisme sebagai masalah transnasional yang berimplikasi pada terancamnya keamanan manusia secara luas. Selain itu yang paling penting dari kejahatan ini adalah adanya ideologi yang kuat yang mendasari dari teroris maupun kelompok teroris melakukan aksinya dengan tujuan membuat takut kelompok masyarakat maupun pemerintahan dan agar pemerintahan tersebut dapat mengikuti ideologi yang kelompok percaya dan yakini. ### **Terorisme = Kejahatan Terhadap Kemanusiaan?** Berdasarkan karakteristik terorisme tersebut, menyambung pertanyaan Anda, benar terdapat kesamaan kerakteristik dengan pelanggaran HAM yang berat khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan yang diatur melalui aturan internasional dan **[UU Pengadilan HAM](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17499/nprt/541/uu-no-26-tahun-2000-pengadilan-hak-asasi-manusia?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_26_2000)**. Dalam pengertian kejahatan terhadap kemanusiaan dalam **[Statuta Roma 1998](https://legal.un.org/icc/statute/99_corr/cstatute.htm)** terdapat beberapa karakteristik yang penting yaitu adanya serangan (_attack_), adanya serangan yang bersifat luas (_widespread_) atau sistematis, adanya tindakan- yang merupakan bagian (_as a part of_) dari serangan yang bersifat luas dan sistematik, dan apa yang dimaksud dengan _with knowledge of the attack_. Kata-kata serangan tidak selalu dikaitkan dengan konflik bersenjata. Dalam **Artikel 7 ayat (2) huruf a Statuta Roma 1998** menyatakan: _… the multiple commission of acts referred to in paragraph 1 … pursuant to or in furtherance of a State or organizational policy to commit such attack._ Guna mempermudah pemahaman Anda, kami jelaskan satu per satu **karakteristik kejahatan terhadap kemanusiaan**: 1. **Serangan** dilakukan secara berkali-kali, berkaitan dengan tindak lanjut dari kebijakan organisasi atau kebijakan negara. 2. **Meluas dan sistematik**, yang berarti meluas merujuk pada banyaknya jumlah korban, sedangkan sistematik berarti pada rencana untuk melakukan serangan. 3. **Hubungan antara tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan serangan yang bersifat luas atau sistematik**. Syarat ini akan terpenuhi begitu seseorang atau sekelompok orang melakukan salah satu atau lebih dari tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan berdasarkan arahan kebijakan organisasi atau negara. 4. **_With knowledge of the attack_** mensyaratkan supaya dikatakan kejahatan terhadap kemanusiaan, pelaku harus mengetahui bahwa lingkungannya sedang terjadi serangan luas dan sistematik. Sementara itu, pengertian tentang kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:[\[5\]](#_ftn5) 1. pembunuhan; 2. pemusnahan; 3. perbudakan; 4. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; 5. perampasan kemerdakaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional; 6. penyiksaan; 7. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara; 8. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; 9. penghilangan orang secara paksa; atau 10. kejahatan apartheid. Apabila dibandingkan dengan karakteristik kejahatan terorisme, ada beberapa karakteristik yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai salah satu bentuk dari pelanggaran HAM yang berat yaitu **adanya penyerangan terhadap manusia yang mengakibatkan manusia terluka bahkan terbunuh**. Akan tetapi, ada perbedaan mendasar tentang karakteristik kejahatan terorisme yaitu dilakukan bertujuan untuk **membuat ketakutan** di suatu wilayah atau negara dengan menggunakan **ancaman kekerasan maupun kekerasan** terhadap penduduk yang mengakibatkan jatuhnya korban luka dan meninggal dunia. Selain itu, **korban terorisme bukan sebagai tujuan dari kejahatan terorisme** melainkan sebagai cara agar membuat takut negara ataupun pemerintahan. Hal yang penting pula, kejahatan terorisme ini didasari oleh **ideologi atau pandangan** **yang berbeda** dari pemerintah yang nantinya bertujuan dapat mengubah ideologi pemerintahan atau negara menjadi pandangan yang sama dengan kelompok teroris. Menyambung pertanyaan terkait kasus bom Bali pada tahun 2002 dan 2005, kasus ini jelas termasuk dalam kategori kejahatan terorisme karena telah memenuhi unsur tindak pidana terorisme yaitu berupa intimidasi yang diwujudkan dengan adanya kekerasan dan pembunuhan yang dijadikan sarana untuk tujuan tertentu serta dalam tindakan tersebut didasari oleh idealisme yang cukup keras. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Rome Statute of The International Criminal Court [](https://legal.un.org/icc/statute/99_corr/cstatute.htm) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17499/nprt/541/uu-no-26-tahun-2000-pengadilan-hak-asasi-manusia?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_26_2000) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13284?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_15_2003) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5b31feb350abd?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_5_2018) REFERENSI --------- 1. Ilias Bantekas dan Susan Nash. _International Criminal Law._ Australia_:_ Cavendish Publishing, 2003; 2. Koalisi untuk Keselamatan Masyarakat Sipil. _Terorisme, Definisi, dan Regulasi_. Jakarta: Imparsial, 2003; 3. Loebby Loqman. _Analisis Hukum dan Perundang-Undangan Kejahatan terhadap Keamanan Negara di Indonesia_. Jakarta: Universitas Indonesia, 1990. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Ilias Bantekas dan Susan Nash. _International Criminal Law._ Australia_:_ Cavendish Publishing, 2003, hal. 17 [\[2\]](#_ftnref2) Loebby Loqman. _Analisis Hukum dan Perundang-Undangan Kejahatan terhadap Keamanan Negara di Indonesia_. Jakarta: Universitas Indonesia, 1990, hal. 98 [\[3\]](#_ftnref3) Loebby Loqman. _Analisis Hukum dan Perundang-Undangan Kejahatan terhadap Keamanan Negara di Indonesia_. Jakarta: Universitas Indonesia, 1990, hal. 19 [\[4\]](#_ftnref4) Koalisi untuk Keselamatan Masyarakat Sipil. _Terorisme, Definisi, dan Regulasi_. Jakarta: Imparsial, 2003, hal. 5 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 9 [Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17499/nprt/541/uu-no-26-tahun-2000-pengadilan-hak-asasi-manusia?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_26_2000) Tags ---- [ham](/tag/ham) [teror](/tag/teror) [teroris](/tag/teroris) [terorisme](/tag/terorisme) [tindak pidana terorisme](/tag/tindak-pidana-terorisme) [uu terorisme](/tag/uu-terorisme)

ULASAN LENGKAPArtikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Perbedaan Homage dengan Plagiat yang dibuat oleh Hosiana D.A. Gultom, S.H., M.H. dari LKBH Fakultas Hukum UPH dan pertama kali dipublikasikan pada Kamis, 17 Oktober 2019 kemudian dimutakhirkan pertama kali oleh Erizka Permatasari, S.H. pada Rabu, 9 Maret 2022. KLINIK TERKAITMenempelkan Logo Lain di Kaus Bermerek, Melanggar Hukum?15 Sep 2021Dugaan Pelanggaran Hak Cipta dalam Adaptasi Newsletter Menjadi Podcast15 Jan 2020Izin Pemakaian Lagu Orang Lain sebagai Back Sound Video05 Sep 2019Langkah Hukum Gugatan Pembatalan Pencatatan Ciptaan06 Mei 2019Sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda mengenai perbedaan homage dan plagiat, ada baiknya kita pahami terlebih dahulu apa itu hak cipta. Hak CiptaBelajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Pada prinsipnya, karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase merupakan salah satu jenis ciptaan yang dilindungi hak cipta.[1] Oleh karenanya, kami berpendapat bahwa terhadap suatu karakter anime serta karakter dalam video game, dimana proses pembuatannya (penciptaannya) dengan cara digambar sampai dengan terciptanya karakter yang utuh juga diberikan pelindungan hukum atas hak cipta.Hak cipta didefiniskan dalam Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta yang berbunyi:Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Prinsip deklaratif berarti hak cipta secara otomatis memberikan perlindungan hukum terhadap suatu ciptaan akan otomatis berlaku tanpa perlu didaftarkan, tentunya dengan pembatasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.Terdapat 2 macam hak turunan hak cipta yang melekat terhadap suatu ciptaan, yaitu hak ekonomi dan hak moral.[2] Adanya hak moral serta hak ekonomi dalam suatu ciptaan menimbulkan manfaat bagi pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Di sinilah nilai penting pelindungan hukum hak cipta, yaitu supaya suatu ciptaan tidak digunakan oleh pihak yang tidak berhak. Jika terbukti suatu ciptaan telah digunakan tanpa hak, maka ada sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada pihak tersebut.Pelindungan hak cipta atas karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.[3]Jika ciptaan dimiliki oleh 2 orang/lebih, maka pelindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Adapun jika hak cipta dimiliki atau dipegang oleh badan hukum, maka pelindungan hak cipta berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.[4] Apa Arti Plagiat dan Homage?Arti Plagiat didefinisikan dalam Pasal 10 ayat (3) Permendikbudristek 39/2021 sebagai perbuatan:mengambil sebagian atau seluruh karya milik orang lain tanpa menyebut sumber secara tepat;menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri sebagian atau seluruh karya milik orang lain walaupun menyebut sumber; danmengambil sebagian atau seluruh karya atau gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan tanpa menyebut sumber secara tepat.Kemudian, merujuk pada Kamus Merriam-Webster Daring, homage adalah expression of high regard atau something that shows respect or attests to the worth or influence of another. Hal ini berarti homage adalah ekspresi penghormatan tertinggi, atau rasa hormat, yang dapat juga berupa sesuatu yang menunjukkan rasa hormat atau penghargaan. Perbedaan Plagiat dan HomageBerdasarkan pemaparan di atas, menurut hemat kami, homage tidak sama dengan plagiat. Hal ini karena homage merupakan suatu ekspresi rasa hormat atau penghargaan terhadap sesuatu. Penghargaan tersebut dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yang salah satunya adalah karya seni gambar karakter seperti yang Anda maksud. Sedangkan arti plagiat adalah perbuatan mengambil/menjiplak hasil karya orang lain, baik sebagian atau seluruhnya, tanpa menyebut sumber secara tepat. Ketentuan UU Hak Cipta atas HomageMeskipun demikian, ketentuan-ketentuan dalam UU Hak Cipta tetap perlu diperhatikan dalam pembuatan homage. Jika homage karya Anda memiliki persamaan atau kemiripan dengan karya yang dijadikan acuan, maka ada potensi pelanggaran hak cipta. Terlebih jika karya tersebut mendatangkan manfaat ekonomi untuk Anda maupun orang lain, walaupun dalam homage karya Anda sudah ada tulisan “tribute to”. Hal ini dapat berujung pada sanksi pidana, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 113 ayat (3) jo. Pasal 9 ayat (1) huruf b UU Hak Cipta. Pasal 9 ayat (1) huruf b UU Hak Cipta:Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; Pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta:Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).Saran kami, sebelum membuat karya homage, pencipta dan pemegang hak cipta perlu diberitahu atas karya yang akan dijadikan acuan guna mendapatkan izin tertulis darinya. Hal tersebut diperlukan untuk meminimalisasi terjadinya permasalahan hukum di kemudian hari.Sayangnya Anda tidak memberikan contoh homage karya Anda yang mengacu kepada karakter anime serta karakter video game. Jika ada contohnya, maka dapat dilihat kesamaan atau kemiripan karya homage Anda dengan gambar karakter yang dijadikan acuan. Singkat kata, suatu karya homage haruslah diperhatikan secara seksama dan dianalisis guna mengetahui ada atau tidaknya persamaan atau kemiripan dengan karya yang dijadikan acuan.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Demikian jawaban dari kami mengenai perbedaan homage dan plagiat, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak CiptaPeraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah REFERENSIKamus Merriam-Webster Daring, diakses pada 30 Maret 2022 pukul 11.30 WIB.[1] Pasal 40 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UU Hak Cipta”)[2] Pasal 4 UU Hak Cipta[3] Pasal 58 ayat (1) huruf f UU Hak Cipta[4] Pasal 58 ayat (2) dan (3) UU Hak CiptaTagshak ciptakekayaan intelektualplagiat

Saya seorang ilustrator yang sehari-hari membuat desain dengan mengacu kepada karakter anime atau karakter dalam video game tertentu. Saya tidak langsung meng-copy-paste gambar tersebut, tetapi saya gambar sendiri dalam bentuk digital. Apakah hal itu melanggar hukum di Indonesia? Bagaimana dengan pertentangan antara homage dan plagiat? Boleh dijelaskan?

Homage tidak sama dengan plagiat. Homage adalah suatu ekspresi rasa hormat atau penghargaan terhadap sesuatu yang diwujudkan dalam berbagai bentuk. Sedangkan plagiat merupakan perbuatan mengambil/menjiplak hasil karya orang lain yang kemudian diakui sebagai hasil karyanya. Sekalipun bertujuan menghormati pencipta suatu karya, namun ada baiknya pembuatan homage tetap diiringi dengan pemberitahuan kepada pencipta asli. Apalagi jika homage tersebut dibuat untuk tujuan komersial demi mendapatkan manfaat ekonomi. Hal ini dilakukan untuk menghindari masalah hukum di kemudian hari. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Menempelkan Logo Lain di Kaus Bermerek, Melanggar Hukum?15 Sep 2021Dugaan Pelanggaran Hak Cipta dalam Adaptasi Newsletter Menjadi Podcast15 Jan 2020Izin Pemakaian Lagu Orang Lain sebagai Back Sound Video05 Sep 2019Langkah Hukum Gugatan Pembatalan Pencatatan Ciptaan06 Mei 2019Menempelkan Logo Lain di Kaus Bermerek, Melanggar Hukum?15 Sep 2021Dugaan Pelanggaran Hak Cipta dalam Adaptasi Newsletter Menjadi Podcast15 Jan 2020Izin Pemakaian Lagu Orang Lain sebagai Back Sound Video05 Sep 2019Langkah Hukum Gugatan Pembatalan Pencatatan Ciptaan06 Mei 2019Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022Ini Cara Mengurus Akta Nikah yang Terlambat 30 Sep 20224 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022Ini Cara Mengurus Akta Nikah yang Terlambat 30 Sep 20224 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-plagiat-dan-ihomage-i-lt5d2c52f04da2e/

Perbedaan Plagiat dan Homage

pages/231/page-8.html

ULASAN LENGKAP -------------- **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul _Perbedaan Homage dengan Plagiat_ yang dibuat oleh [Hosiana D.A. Gultom, S.H., M.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/lkbh-fakultas-hukum-uph-lt5d8b3c2d8f7b9/hosiana-da-gultom--sh--mh-lt5d8b3e83f211d) dari [LKBH Fakultas Hukum UPH](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/lkbh-fakultas-hukum-uph-lt5d8b3c2d8f7b9/hosiana-da-gultom--sh--mh-lt5d8b3e83f211d) dan pertama kali dipublikasikan pada Kamis, 17 Oktober 2019 kemudian dimutakhirkan pertama kali oleh [Erizka Permatasari, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/erizka-permatasari--sh-lt5f8445b8eca72) pada Rabu, 9 Maret 2022.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Menempelkan Logo Lain di Kaus Bermerek, Melanggar Hukum? ](/klinik/a/menempelkan-logo-lain-di-kaus-bermerek-melanggar-hukum-lt614198cc7ade2/)  15 Sep 2021 [ #### Dugaan Pelanggaran Hak Cipta dalam Adaptasi _Newsletter_ Menjadi _Podcast_ ](/klinik/a/dugaan-pelanggaran-hak-cipta-dalam-adaptasi-i-newsletter-i-menjadi-i-podcast-i--lt5e1eb23a2ce92/)  15 Jan 2020 [ #### Izin Pemakaian Lagu Orang Lain sebagai _Back Sound_ Video ](/klinik/a/izin-pemakaian-lagu-orang-lain-sebagai-iback-sound-i-video-lt5b8f9dd98341b/)  05 Sep 2019 [ #### Langkah Hukum Gugatan Pembatalan Pencatatan Ciptaan ](/klinik/a/langkah-hukum-gugatan-pembatalan-pencatatan-ciptaan-cl5516/)  06 Mei 2019 [](#!) Sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda mengenai perbedaan _homage_ dan plagiat, ada baiknya kita pahami terlebih dahulu apa itu hak cipta. ### **Hak Cipta** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Pada prinsipnya, karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase merupakan salah satu jenis ciptaan yang dilindungi hak cipta.[\[1\]](#_ftn1) Oleh karenanya, kami berpendapat bahwa terhadap suatu karakter anime serta karakter dalam video game, dimana proses pembuatannya (penciptaannya) dengan cara digambar sampai dengan terciptanya karakter yang utuh juga diberikan pelindungan hukum atas hak cipta. Hak cipta didefiniskan dalam **Pasal 1 angka 1 [UU Hak Cipta](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5460681737444/undang-undang-nomor-28-tahun-2014/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_hak_cipta)** yang berbunyi: _Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan._ Prinsip deklaratif berarti hak cipta secara otomatis memberikan perlindungan hukum terhadap suatu ciptaan akan otomatis berlaku tanpa perlu didaftarkan, tentunya dengan pembatasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Terdapat 2 macam hak turunan hak cipta yang melekat terhadap suatu ciptaan, yaitu hak ekonomi dan hak moral.[\[2\]](#_ftn2) Adanya hak moral serta hak ekonomi dalam suatu ciptaan menimbulkan manfaat bagi pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Di sinilah nilai penting pelindungan hukum hak cipta, yaitu supaya suatu ciptaan tidak digunakan oleh pihak yang tidak berhak. Jika terbukti suatu ciptaan telah digunakan tanpa hak, maka ada sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada pihak tersebut. Pelindungan hak cipta atas karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.[\[3\]](#_ftn3) Jika ciptaan dimiliki oleh 2 orang/lebih, maka pelindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Adapun jika hak cipta dimiliki atau dipegang oleh badan hukum, maka pelindungan hak cipta berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.[\[4\]](#_ftn4) ### **Apa Arti Plagiat dan Homage?** Arti Plagiat didefinisikan dalam **Pasal 10 ayat (3)** **[Permendikbudristek 39/2021](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt61e14387e8fd4?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permendikbud_39_2021)** sebagai perbuatan: 1. _mengambil sebagian atau seluruh karya milik orang lain tanpa menyebut sumber secara tepat;_ 2. _menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri sebagian atau seluruh karya milik orang lain walaupun menyebut sumber; dan_ 3. _mengambil sebagian atau seluruh karya atau gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan tanpa menyebut sumber secara tepat._ Kemudian, merujuk pada **[Kamus Merriam-Webster Daring](https://www.merriam-webster.com/dictionary/homage?utm_campaign=sd&utm_medium=serp&utm_source=jsonld)**, _homage_ adalah _expression of high regard_ atau _something that shows respect or attests to the worth or influence of another._ Hal ini berarti _homage_ adalah ekspresi penghormatan tertinggi, atau rasa hormat, yang dapat juga berupa sesuatu yang menunjukkan rasa hormat atau penghargaan. ### **Perbedaan Plagiat dan _Homage_** Berdasarkan pemaparan di atas, menurut hemat kami, **homage tidak sama dengan plagiat.** Hal ini karena _homage_ merupakan suatu **ekspresi rasa hormat** atau penghargaan terhadap sesuatu. Penghargaan tersebut dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yang salah satunya adalah karya seni gambar karakter seperti yang Anda maksud. Sedangkan arti plagiat adalah **perbuatan mengambil/menjiplak hasil karya orang lain**, baik sebagian atau seluruhnya, tanpa menyebut sumber secara tepat. ### **Ketentuan UU Hak Cipta atas _Homage_** Meskipun demikian, ketentuan-ketentuan dalam UU Hak Cipta tetap perlu diperhatikan dalam pembuatan _homage_. Jika _homage_ karya Anda memiliki persamaan atau kemiripan dengan karya yang dijadikan acuan, maka ada potensi pelanggaran hak cipta. Terlebih jika karya tersebut mendatangkan manfaat ekonomi untuk Anda maupun orang lain, walaupun dalam _homage_ karya Anda sudah ada tulisan “tribute to”. Hal ini dapat berujung pada sanksi pidana, sebagaimana diuraikan dalam **Pasal 113 ayat (3) jo. Pasal 9 ayat (1) huruf b UU Hak Cipta**. **Pasal 9 ayat (1) huruf b UU Hak Cipta:** _Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:_ _b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;_ **Pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta:** _Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)._ Saran kami, sebelum membuat karya _homage_, pencipta dan pemegang hak cipta perlu diberitahu atas karya yang akan dijadikan acuan guna mendapatkan izin tertulis darinya. Hal tersebut diperlukan untuk meminimalisasi terjadinya permasalahan hukum di kemudian hari. Sayangnya Anda tidak memberikan contoh _homage_ karya Anda yang mengacu kepada karakter anime serta karakter video game. Jika ada contohnya, maka dapat dilihat kesamaan atau kemiripan karya _homage_ Anda dengan gambar karakter yang dijadikan acuan. Singkat kata, suatu karya _homage_ haruslah diperhatikan secara seksama dan dianalisis guna mengetahui ada atau tidaknya persamaan atau kemiripan dengan karya yang dijadikan acuan. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. Demikian jawaban dari kami mengenai perbedaan _homage_ dan plagiat, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5460681737444/undang-undang-nomor-28-tahun-2014/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_hak_cipta) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt61e14387e8fd4?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permendikbud_39_2021) REFERENSI --------- [Kamus Merriam-Webster Daring](https://www.merriam-webster.com/dictionary/homage?utm_campaign=sd&utm_medium=serp&utm_source=jsonld), diakses pada 30 Maret 2022 pukul 11.30 WIB. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 40 ayat (1) huruf f [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5460681737444/undang-undang-nomor-28-tahun-2014/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_hak_cipta) (“UU Hak Cipta”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 4 UU Hak Cipta [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 58 ayat (1) huruf f UU Hak Cipta [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 58 ayat (2) dan (3) UU Hak Cipta Tags ---- [hak cipta](/tag/hak-cipta) [kekayaan intelektual](/tag/kekayaan-intelektual) [plagiat](/tag/plagiat)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Persoalan Kawin Siri dan Perzinahan yang dibuat oleh Liza Elfitri, S.H., M.H.dari PAHAM Indonesiadan pertama kali dipublikasikan pada Sabtu, 30 Juni 2012.Syarat Nikah Siri di IndonesiaKLINIK TERKAITLangkah Hukum Jika Ayah Tidak Menafkahi Keluarganya10 Feb 2023Akta Kelahiran untuk Anak Hasil Kawin Siri01 Sep 2016Hubungan Perdata Anak Luar Kawin dengan Ayahnya Pasca-Putusan MK18 Apr 2012Bisakah Menceraikan Istri Karena Pindah Agama?06 Feb 2012Hukum positif di Indonesia tidak mengenal adanya istilah nikah siri (perkawinan siri). Istilah sirri sendiri berasal dari bahasa Arab yakni “sirra, israr” yang berarti rahasia.Nikah siri di dalam masyarakat sering diartikan dengan:Pernikahan tanpa wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (siri) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju; atau karena menganggap sah pernikahan tanpa wali; atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat;Pernikahan yang sah secara agama, dalam hal ini syarat nikah siri telah memenuhi ketentuan syarat dan rukun nikah, namun tidak dicatatkan pada kantor pegawai pencatat nikah, dalam hal ini Kantor Urusan Agama (“KUA”) bagi yang beragama Islam, Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam.Pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan siri, atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Ketentuan perkawinan sendiri diatur dalam UU Perkawinan di mana Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan bahwa:Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.Jadi, perkawinan adalah sah bila telah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan pasangan yang kawin. Artinya, pasal ini menempatkan hukum agama dan kepercayaan adalah syarat utamadalam perkawinan, dan secara implisit tidak melarang nikah siri selama tidak bertentangan dengan agama dan kepercayaan.Namun, lebih lanjut ada kewajiban untuk tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[1] Perkawinan dicatatkan guna mendapatkan akta perkawinan sebagai bukti telah terjadinya atau berlangsungnya perkawinan, dan bukan yang menentukan sah tidaknya perkawinan.Karena nikah siri tidak dicatatkan dan tidak memperoleh akta perkawinan, maka ketiadaan bukti akta perkawinan ini lah yang menyebabkan anak maupun istri dari nikah siri tidak memiliki status hukum (legalitas) di hadapan negara.Baca juga:Adakah Surat Bukti untuk Nikah Siri?Apakah Nikah Siri Itu Zina?Sebelumnya Anda menyatakan bahwa nikah siri dilakukan tanpa izin istri yang sah, ini berarti kami mengasumsikan, si suami telah melakukan poligami tanpa izin istri yang sah, dengan cara suami melangsungkan nikah siri secara diam-diam.Baca juga:Poligami Tanpa Izin Bisa Dipidana, Ini PenjelasannyaSementara itu, ketentuan mengenai perzinahan diatur di dalam Pasal 284 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan: a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya,b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya; a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga. Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.Adalah benar bahwa terdapat risiko pasangan yang menikah siri dapat dijerat Pasal 284 ayat (1) KUHP tentang zina, jika suami/istri yang menikah siri ini ternyata masih terikat perkawinan yang sah dengan orang lain. Lebih lanjut, mengenai apakah nikah siri itu zina dapat Anda baca ulasan dan contoh kasusnya dalam Apakah Nikah Siri Itu Zina?.Kemudian, meskipun UU Perkawinan menganut asas monogami yaitu seorang pria hanya boleh mempunya seorang istri, maupun sebaliknya, namun pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila memenuhi syarat salah satunya adalah persetujuan atau izin dari istri sahnya.[2]Menyambung pertanyaan Anda, selain tindak pidana perzinaan, perbuatan suami yang melangsungkan poligami tanpa izin pengadilan merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 279 KUHP:Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinanpihak lain menjadi penghalang untuk itu.Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.Pelaku poligami dengan cara nikah siri tanpa adanya izin dari istri yang sah berpotensi dijerat pasal pidana di atas. Di sisi lain, meskipun syarat nikah siri telah dipenuhi dalam artian sah secara agama, masih terdapat kemungkinan pelaku dijerat pasal zina sepanjang ada pengaduan dari istri sahnya.Dengan demikian, meski syarat nikah siri telah dipenuhi dan sah secara agama, namun perlu digarisbawahi bagi suami telah memiliki istri sah, seharusnya sebelum melangsungkan pernikahan yang kedua kalinya (poligami) tetap meminta persetujuan atau izin istri sahnya terlebih dahulu.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PidanaUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang PerkawinanUndang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan[1] Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan[2] Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (1) huruf a UU PerkawinanTagshukum perkawinankeluarga dan perkawinankuhpnikah siriperzinaanpoligami

Apakah nikah siri tanpa izin istri yang sah, dapat dikenakan pasal perzinahan?

Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak mengenal istilah nikah siri. Dalam masyarakat, nikah siri sering diartikan sebagai pernikahan tanpa wali, pernikahan yang dirahasiakan, atau pernikahan yang sah secara agama. Menjawab pada pertanyaan Anda, kami mengasumsikan bahwa pihak suami telah melakukan poligami tanpa izin istri sahnya dengan cara menikah siri. Perbuatan suami tersebut dapat berpotensi dijerat pidana berdasarkan KUHP. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Langkah Hukum Jika Ayah Tidak Menafkahi Keluarganya10 Feb 2023Akta Kelahiran untuk Anak Hasil Kawin Siri01 Sep 2016Hubungan Perdata Anak Luar Kawin dengan Ayahnya Pasca-Putusan MK18 Apr 2012Bisakah Menceraikan Istri Karena Pindah Agama?06 Feb 2012Langkah Hukum Jika Ayah Tidak Menafkahi Keluarganya10 Feb 2023Akta Kelahiran untuk Anak Hasil Kawin Siri01 Sep 2016Hubungan Perdata Anak Luar Kawin dengan Ayahnya Pasca-Putusan MK18 Apr 2012Bisakah Menceraikan Istri Karena Pindah Agama?06 Feb 2012Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank6 Mei 2024Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank6 Mei 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/potensi-jerat-pidana-walaupun-syarat-nikah-siri-sudah-terpenuhi-lt4fbda54730a68/

Potensi Jerat Pidana Walaupun Syarat Nikah Siri Sudah Terpenuhi

pages/232/page-0.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul** **_Persoalan Kawin Siri dan Perzinahan_** **yang dibuat oleh** [**Liza Elfitri, S.H., M.H.**](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/paham-indonesia-lt4f82a0fb58603/liza-elfitri--sh--mh-lt4fbf4d7fbf4ee)**dari [PAHAM Indonesia](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/paham-indonesia-lt4f82a0fb58603)****dan pertama kali dipublikasikan pada Sabtu, 30 Juni 2012****.** ### **Syarat Nikah Siri di Indonesia** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Langkah Hukum Jika Ayah Tidak Menafkahi Keluarganya ](/klinik/a/langkah-hukum-jika-ayah-tidak-menafkahi-keluarganya-lt4dff1ad6cc74e/)  10 Feb 2023 [ #### Akta Kelahiran untuk Anak Hasil Kawin Siri ](/klinik/a/mendapatkan-akta-kelahiran-tanpa-surat-kawin-cl4576/)  01 Sep 2016 [ #### Hubungan Perdata Anak Luar Kawin dengan Ayahnya Pasca-Putusan MK ](/klinik/a/hubungan-perdata-anak-luar-kawin-dengan-ayahnya-pasca-putusan-mk-lt4f7ae93da9a23/)  18 Apr 2012 [ #### Bisakah Menceraikan Istri Karena Pindah Agama? ](/klinik/a/bisakah-menceraikan-istri-yang-pindah-agama-cl5147/)  06 Feb 2012 [](#!) Hukum positif di Indonesia tidak mengenal adanya istilah nikah siri (perkawinan siri). Istilah _sirri_ sendiri berasal dari bahasa Arab yakni “_sirra, israr_” yang berarti rahasia. Nikah siri di dalam masyarakat sering diartikan dengan: 1. **Pernikahan tanpa wali**. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (siri) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju; atau karena menganggap sah pernikahan tanpa wali; atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat; 2. Pernikahan yang sah secara agama, dalam hal ini syarat nikah siri telah memenuhi ketentuan syarat dan rukun nikah, namun **tidak dicatatkan** pada kantor pegawai pencatat nikah, dalam hal ini Kantor Urusan Agama (“KUA”) bagi yang beragama Islam, Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam. 3. **Pernikahan yang dirahasiakan** karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan siri, atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Ketentuan perkawinan sendiri diatur dalam [**UU Perkawinan**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/node/18/uu-no-1-tahun-1974-perkawinan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Perkawinan) di mana **Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan** menyebutkan bahwa: _Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu._ Jadi, **perkawinan adalah sah** bila telah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan pasangan yang kawin. Artinya, pasal ini menempatkan **hukum agama dan kepercayaan adalah syarat utama****dalam perkawinan**, dan secara implisit tidak melarang nikah siri selama tidak bertentangan dengan agama dan kepercayaan. Namun, lebih lanjut **ada kewajiban untuk tiap-tiap perkawinan dicatat** menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[\[1\]](#_ftn1) Perkawinan dicatatkan guna mendapatkan akta perkawinan sebagai bukti telah terjadinya atau berlangsungnya perkawinan, dan bukan yang menentukan sah tidaknya perkawinan. Karena nikah siri tidak dicatatkan dan tidak memperoleh akta perkawinan, maka ketiadaan bukti akta perkawinan ini lah yang menyebabkan anak maupun istri dari nikah siri tidak memiliki status hukum (legalitas) di hadapan negara. **Baca juga:****[Adakah Surat Bukti untuk Nikah Siri?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/adakah-surat-bukti-untuk-nikah-siri-lt616825df8fa5e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=bukti_nikah_siri)** ### **Apakah Nikah Siri Itu Zina?** Sebelumnya Anda menyatakan bahwa nikah siri dilakukan tanpa izin istri yang sah, ini berarti kami mengasumsikan, si suami telah melakukan poligami tanpa izin istri yang sah, dengan cara suami melangsungkan nikah siri secara diam-diam. **Baca juga:****[Poligami Tanpa Izin Bisa Dipidana, Ini Penjelasannya](https://www.hukumonline.com/klinik/a/poligami-tanpa-izin-bisa-dipidana--ini-penjelasannya-lt6229f8fd34dd3?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pidana_poligami_tanpa_izin)** Sementara itu, ketentuan mengenai perzinahan diatur di dalam **Pasal 284** **[KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document/lt4c7b80e19969e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP)**, yang berbunyi sebagai berikut: 1. _Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:_ 1. _**a. seorang pria yang telah kawin** yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya,_ _**b. seorang wanita yang telah kawin** yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;_ 2. _a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;_ _b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya._ 2. _Tidak dilakukan penuntutan melainkan **atas pengaduan suami/istri yang tercemar**, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga._ 3. _Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75._ 4. _Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai._ 5. _Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap._ Adalah benar bahwa terdapat risiko **pasangan yang menikah siri dapat dijerat Pasal 284 ayat (1) KUHP tentang zina, jika suami/istri yang menikah siri ini ternyata masih terikat perkawinan yang sah dengan orang lain**. Lebih lanjut, mengenai apakah nikah siri itu zina dapat Anda baca ulasan dan contoh kasusnya dalam **[Apakah Nikah Siri Itu Zina?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-nikah-siri-itu-zina-lt5afd7b0bcf533?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=nikah_siri_zina)**. Kemudian, meskipun UU Perkawinan menganut asas monogami yaitu seorang pria hanya boleh mempunya seorang istri, maupun sebaliknya, namun **pengadilan dapat memberi izin** kepada suami untuk **beristri lebih dari seorang apabila** memenuhi syarat salah satunya adalah **persetujuan atau izin dari istri sahnya**.[\[2\]](#_ftn2) Menyambung pertanyaan Anda, selain tindak pidana perzinaan, perbuatan suami yang melangsungkan poligami tanpa izin pengadilan merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 279** [**KUHP**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document/lt4c7b80e3e064d): 1. _Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:_ 1. _**Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau**_ **_perkawinan atau perkawinan-perkawinannya_** _**yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu**__;_ 2. _Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa_ _perkawinan atau perkawinan-perkawinan__pihak lain menjadi penghalang untuk itu._ 2. _Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun._ Pelaku poligami dengan cara nikah siri tanpa adanya izin dari istri yang sah berpotensi dijerat pasal pidana di atas. Di sisi lain, meskipun syarat nikah siri telah dipenuhi dalam artian sah secara agama, masih terdapat kemungkinan pelaku dijerat pasal zina sepanjang **ada pengaduan dari istri sahnya**. Dengan demikian, meski syarat nikah siri telah dipenuhi dan sah secara agama, namun perlu digarisbawahi bagi suami telah memiliki istri sah, seharusnya sebelum melangsungkan pernikahan yang kedua kalinya (poligami) tetap meminta persetujuan atau izin istri sahnya terlebih dahulu. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.  DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document/lt4c7b80e19969e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/node/18/uu-no-1-tahun-1974-perkawinan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Perkawinan) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5dafedf4cd014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_16_2019) [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Perkawinan Tags ---- [hukum perkawinan](/tag/hukum-perkawinan) [keluarga dan perkawinan](/tag/keluarga-dan-perkawinan) [kuhp](/tag/kuhp) [nikah siri](/tag/nikah-siri) [perzinaan](/tag/perzinaan) [poligami](/tag/poligami)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. Bank Secrecy Law di IndonesiaKLINIK TERKAITCara Menghadapi ‘Bank Keliling’ yang Minta Jaminan Kartu ATM11 Jan 2022Blokir Rekening Tersangka TPPU, Bisakah Dikembalikan Lagi?05 Mei 2021Bolehkah Bank Memblokir Simpanan Nasabah karena Kredit ‘Macet’?22 Okt 2020Bentuk-bentuk Perlindungan Nasabah Bank Syariah07 Okt 2020Bank secrecy law dalam diskursus hukum perbankan di Indonesia lebih dikenal dengan istilah prinsip kerahasiaan bank.Hidayatullah M. A. Nasution dalam artikel Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perbankan mengharuskan Rahasia Bank Wajib Tidak Dirahasiakan yang dimuat pada laman PPATK menjelaskan bahwa prinsip kerahasiaan bank pada awalnya timbul dari tujuan untuk melindungi kepentingan nasabah bank agar terlindungi kerahasiaan yang menyangkut keadaan keuangannya dan data pribadinnya. Selain itu, kerahasiaan bank juga diperuntukan untuk kepentingan bank itu sendiri, sebagai institusi yang dipercaya oleh nasabah untuk mengelola uangnya. Oleh karenanya prinsip kerahasiaan bank merupakan jiwa dari sistem perbankan.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Di Indonesia, prinsip kerahasiaan bank ini ditegaskan dalam Pasal 40 UU 10/1998 yang berbunyi:Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A. Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Pihak Terafiliasi.Penegasan tersebut ditekankan kembali oleh Bank Indonesia dalam Pasal 2 ayat (1) PBI 2/2000 yang menyatakan:Bank wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanan Nasabah.Sehingga, menjawab pertanyaan Anda prinsip kerahasiaan bank atau bank secrecy law adalah salah satu prinsip dalam hukum perbankan di mana bank wajib untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanan nasabah. Pengecualian dalam Prinsip Kerahasiaan BankMasih dalam artikel yang sama, Hidayatullah M. A. Nasution menjelaskan terdapat 2 teori tentang rahasia bank yaitu:Teori rahasia bank bersifat mutlak, yaitu bank wajib menyimpan rahasia nasabah yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun. Semua keterangan mengenai nasabah dan keuangannya yang tercatat di bank wajib dirahasiakan tanpa pengecualian dan pembatasan dengan alasan apapun dan oleh siapapun.Teori rahasia bank bersifat nisbi/relatif, yaitu bank diperbolehkan membuka rahasia nasabahnya untuk suatu kepentingan mendesak, misalnya demi kepentingan negara atau kepentingan umum.Jika ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, Indonesia menerapkan teori rahasia bank yang bersifat nisbi/relatif. Hal ini bisa disimpulkan dari bunyi Pasal 2 ayat (4) PBI 2/2000 yang mengecualikan kewajiban bank merahasiakan data nasabah dan simpanannya untuk:kepentingan perpajakan;penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada badan urusan piutang dan lelang negara/panitia urusan piutang negara;kepentingan peradilan dalam perkara pidana;kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya;tukar menukar informasi antar bank;permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis;permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia.Selain yang disebutkan dalam pasal di atas, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 64/PUU-X/2012 menyatakan dalam amar putusannya bahwa ketentuan kerahasiaan bank dalam Pasal 40 ayat (1) UU 10/1998 yang kami kutip di awal tulisan ini dikecualikan juga untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian (hal. 32).Selaras dengan adanya prinsip kerahasiaan bank dan pengecualiannya, Pasal 9 PBI 7/2005 mewajibkan bank meminta persetujuan tertulis dari nasabah dalam hal bank akan memberikan dan atau menyebarluaskan data pribadi nasabah kepada pihak lain untuk tujuan komersial, dengan terlebih dahulu menjelaskan tujuan dan konsekuensi dari pemberian dan atau penyebarluasan data pribadi nasabah kepada pihak lain.Adapun tujuan komersial yang dimaksud di sini adalah penggunaan data pribadi nasabah oleh pihak lain untuk memperoleh keuntungan.[1]Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang PerbankanUndang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang PerbankanPeraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 Tahun 2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia BankPeraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tahun 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah PUTUSANPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012.[1] Penjelasan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tahun 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi NasabahTagsbankbank indonesiabank umumperbankanrahasia bankuu perbankan

Bank secrecy law adalah salah satu aspek hukum penting dalam hukum perbankan. Apakah maksud dari bank secrecy law ini?

Prinsip kerahasiaan bank atau bank secrecy law adalah salah satu prinsip dalam hukum perbankan di mana bank wajib untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanan nasabah. Di Indonesia prinsip kerahasiaan bank tidak bersifat mutlak, dalam artian terdapat sejumlah kondisi yang mengecualikan kerahasiaan data nasabah dan simpanannya. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Cara Menghadapi ‘Bank Keliling’ yang Minta Jaminan Kartu ATM11 Jan 2022Blokir Rekening Tersangka TPPU, Bisakah Dikembalikan Lagi?05 Mei 2021Bolehkah Bank Memblokir Simpanan Nasabah karena Kredit ‘Macet’?22 Okt 2020Bentuk-bentuk Perlindungan Nasabah Bank Syariah07 Okt 2020Cara Menghadapi ‘Bank Keliling’ yang Minta Jaminan Kartu ATM11 Jan 2022Blokir Rekening Tersangka TPPU, Bisakah Dikembalikan Lagi?05 Mei 2021Bolehkah Bank Memblokir Simpanan Nasabah karena Kredit ‘Macet’?22 Okt 2020Bentuk-bentuk Perlindungan Nasabah Bank Syariah07 Okt 2020Cara dan Biaya Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara25 Apr 2024Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 22 Mei 2023Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023Cara dan Biaya Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara25 Apr 2024Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 22 Mei 2023Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/prinsip-kerahasiaan-bank-ibank-secrecy-law-i-di-indonesia-lt624430db90b19/

Prinsip Kerahasiaan Bank (Bank Secrecy Law) di Indonesia

pages/232/page-1.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### **_Bank Secrecy Law_** **di Indonesia** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Cara Menghadapi ‘Bank Keliling’ yang Minta Jaminan Kartu ATM ](/klinik/a/cara-menghadapi-bank-keliling-yang-minta-jaminan-kartu-atm-lt60017bc555e86/)  11 Jan 2022 [ #### Blokir Rekening Tersangka TPPU, Bisakah Dikembalikan Lagi? ](/klinik/a/blokir-rekening-tersangka-tppu-bisakah-dikembalikan-lagi--lt6092129dd8956/)  05 Mei 2021 [ #### Bolehkah Bank Memblokir Simpanan Nasabah karena Kredit ‘Macet’? ](/klinik/a/bolehkah-bank-memblokir-simpanan-nasabah-karena-kredit-macet--lt5f91848934b7b/)  22 Okt 2020 [ #### Bentuk-bentuk Perlindungan Nasabah Bank Syariah ](/klinik/a/bentuk-bentuk-perlindungan-nasabah-bank-syariah-lt50bf40adc8622/)  07 Okt 2020 [](#!) _Bank secrecy law_ dalam diskursus hukum perbankan di Indonesia lebih dikenal dengan istilah prinsip kerahasiaan bank. **Hidayatullah M. A. Nasution** dalam artikel _Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perbankan mengharuskan Rahasia Bank Wajib Tidak Dirahasiakan_ yang dimuat pada laman **[PPATK](https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/958/tindak-pidana-pencucian-uang-dalam-perbankan-mengharuskan-rahasia-bank-wajib-tidak-dirahasiakan.html)** menjelaskan bahwa prinsip kerahasiaan bank pada awalnya timbul dari tujuan untuk melindungi kepentingan nasabah bank agar terlindungi kerahasiaan yang menyangkut keadaan keuangannya dan data pribadinnya. Selain itu, kerahasiaan bank juga diperuntukan untuk kepentingan bank itu sendiri, sebagai institusi yang dipercaya oleh nasabah untuk mengelola uangnya. Oleh karenanya **prinsip kerahasiaan bank merupakan jiwa dari sistem perbankan**. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Di Indonesia, prinsip kerahasiaan bank ini ditegaskan dalam **Pasal 40** [**UU 10/1998**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/334?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_10_1998) yang berbunyi: 1. _Bank **wajib merahasiakan** keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A. Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A._ 2. _Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Pihak Terafiliasi._ Penegasan tersebut ditekankan kembali oleh Bank Indonesia dalam **Pasal 2 ayat (1)** [**PBI 2/2000**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27184/peraturan-bank-indonesia-nomor-219pbi2000-tahun-2000?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PBI_2_2000) yang menyatakan: _Bank **wajib merahasiakan** segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanan Nasabah._ Sehingga, menjawab pertanyaan Anda prinsip kerahasiaan bank atau _bank secrecy law_ adalah salah satu prinsip dalam hukum perbankan di mana bank wajib untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanan nasabah. ### **Pengecualian dalam Prinsip Kerahasiaan Bank** Masih dalam artikel yang sama, Hidayatullah M. A. Nasution menjelaskan terdapat 2 teori tentang rahasia bank yaitu: 1. **Teori rahasia bank bersifat mutlak**, yaitu bank wajib menyimpan rahasia nasabah yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun. Semua keterangan mengenai nasabah dan keuangannya yang tercatat di bank wajib dirahasiakan tanpa pengecualian dan pembatasan dengan alasan apapun dan oleh siapapun. 2. **Teori rahasia bank bersifat nisbi/relatif**, yaitu bank diperbolehkan membuka rahasia nasabahnya untuk suatu kepentingan mendesak, misalnya demi kepentingan negara atau kepentingan umum. Jika ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, Indonesia menerapkan teori rahasia bank yang bersifat nisbi/relatif. Hal ini bisa disimpulkan dari bunyi **Pasal 2 ayat (4) PBI 2/2000** yang **mengecualikan kewajiban bank merahasiakan data nasabah dan simpanannya** untuk: 1. kepentingan perpajakan; 2. penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada badan urusan piutang dan lelang negara/panitia urusan piutang negara; 3. kepentingan peradilan dalam perkara pidana; 4. kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya; 5. tukar menukar informasi antar bank; 6. permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis; 7. permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia. Selain yang disebutkan dalam pasal di atas, Mahkamah Konstitusi melalui [**Putusan Nomor 64/PUU-X/2012**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5c10cd5dacc9c?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MK_64_2012) menyatakan dalam amar putusannya bahwa ketentuan kerahasiaan bank dalam Pasal 40 ayat (1) UU 10/1998 yang kami kutip di awal tulisan ini dikecualikan juga untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian (hal. 32). Selaras dengan adanya prinsip kerahasiaan bank dan pengecualiannya, **Pasal 9** [**PBI 7/2005**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20158/peraturan-bank-indonesia-nomor-76pbi2005-tahun-2005/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PBI_7_2005) mewajibkan bank meminta persetujuan tertulis dari nasabah dalam hal bank akan memberikan dan atau menyebarluaskan data pribadi nasabah kepada pihak lain untuk tujuan komersial, dengan terlebih dahulu menjelaskan tujuan dan konsekuensi dari pemberian dan atau penyebarluasan data pribadi nasabah kepada pihak lain. Adapun tujuan komersial yang dimaksud di sini adalah penggunaan data pribadi nasabah oleh pihak lain untuk memperoleh keuntungan.[\[1\]](#_ftn1) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/843/undangundang-nomor-7-tahun-1992/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_7_1992) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/334?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_10_1998) Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 Tahun 2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27184/peraturan-bank-indonesia-nomor-219pbi2000-tahun-2000?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PBI_2_2000) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tahun 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20158/peraturan-bank-indonesia-nomor-76pbi2005-tahun-2005/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PBI_7_2005) PUTUSAN ------- [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5c10cd5dacc9c?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MK_64_2012). * * * [\[1\]](#_ftnref1) Penjelasan Pasal 9 ayat (1) [Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tahun 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20158/peraturan-bank-indonesia-nomor-76pbi2005-tahun-2005/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PBI_7_2005) Tags ---- [bank](/tag/bank) [bank indonesia](/tag/bank-indonesia) [bank umum](/tag/bank-umum) [perbankan](/tag/perbankan) [rahasia bank](/tag/rahasia-bank) [uu perbankan](/tag/uu-perbankan)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITMangkir dari Program Management Trainee (MT), Ini Akibat Hukumnya01 Jul 2024Aturan One Month Notice dalam UU Cipta Kerja19 Jan 2024Karyawan Kontrak Resign, Berhak Dapat Uang Kompensasi?01 Agt 2023Apakah Ijazah Dikembalikan Jika Resign Pada Masa Percobaan?27 Agt 2021Ketentuan yang mengatur pengunduran diri (resign) bagi karyawan tetap dapat Anda temukan dalam Pasal 81 angka 42 UU Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 154A ayat (1) huruf i UU Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai alasan terjadinya pemutusan hubungan kerja karena resign. Pasal tersebut selengkapnya berbunyi:Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan:Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas i. pekerja/buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan harus memenuhi syarat:mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;tidak terikat dalam ikatan dinas; dantetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri;Lalu, Pasal 50 PP 35/2021 juga mengatur:Pekerja/Buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf i, berhak atas: uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4); dan uang pisah yang besarannya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.Maka, dapat disimpulkan bahwa mengundurkan diri atau resign itu adalah suatu hak pekerja.Sehingga, jika Anda adalah karyawan tetap yang telah menandatangani perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) di mana dalam salah satu pasalnya menyatakan bahwa Anda sebagai pekerja dilarang mengundurkan diri atau resign dalam masa waktu 5 tahun pertama, dan jika mengundurkan diri maka pekerja dikenakan denda sebesar 3 kali gaji, maka klausul tersebut menjadi batal demi hukum artinya dianggap tidak pernah ada.Mengapa ketentuan larangan resign dianggap batal demi hukum? Karena klausul tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang mengatur bahwa mengunduran diri atau resign adalah hak, sedangkan dalam kasus Anda, justru perjanjian kerja melarangnya dan bahkan diatur denda sebesar 3 kali gaji.Sepanjang undang-undang mengatur mengenai hak pekerja, maka ketentuan hak pekerja dalam undang-undang itu merupakan standar minimum. Jadi, pengusaha tidak boleh melarang pekerja untuk mengundurkan diri atau resign. Apabila ada ketentuan dilarang resign dalam perjanjian kerja, maka konsekuensi hukumnya adalah klausul larangan tersebut menjadi batal demi hukum.Seandainya dalam kasus ini, pengusaha menggugat Anda ke Pengadilan Hubungan Industrial (“PHI”), Majelis Hakim PHI akan memutuskan perkara ini batal demi hukum, dalam artian larangan untuk resign tidak pernah terjadi atau tidak pernah ada.Sementara itu, menjawab pertanyaan Anda yang lain, denda bagi karyawan kontrak yang resign telah kami ulas dalam artikel berjudul Karyawan Kontrak Resign, Berhak Dapat Uang Kompensasi?Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaanUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta KerjaPeraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan KerjaTagsketenagakerjaankontrak kerjapegawai kontrakpekerja tetapperjanjian kerja

Saya terikat kontrak pegawai tetap di sebuah perusahaan. Di perjanjian kerja, diatur bahwa saya tidak boleh resign dalam 5 tahun pertama, dan jika resign saya akan dikenakan denda sebesar 3 kali gaji saya. Bolehkah aturan seperti ini diatur di kontrak kerja? Bukankah yang bisa dikenakan denda hanya resign untuk karyawan kontrak saja bukan karyawan tetap seperti saya?

Ketentuan mengenai pengunduran diri bagi karyawan tetap termasuk juga hak-hak karyawan yang mengundurkan diri tersebut telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan jo. UU Cipta Kerja. Maka, mengundurkan diri atau resign itu adalah suatu hak pekerja. Jika dalam perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) diatur larangan bahwa karyawan tidak boleh mengundurkan diri atau resign dalam masa waktu 5 tahun pertama, dan jika mengundurkan diri maka pekerja dikenakan denda sebesar 3 kali gaji, maka klausul tersebut menjadi batal demi hukum. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Mangkir dari Program Management Trainee (MT), Ini Akibat Hukumnya01 Jul 2024Aturan One Month Notice dalam UU Cipta Kerja19 Jan 2024Karyawan Kontrak Resign, Berhak Dapat Uang Kompensasi?01 Agt 2023Apakah Ijazah Dikembalikan Jika Resign Pada Masa Percobaan?27 Agt 2021Mangkir dari Program Management Trainee (MT), Ini Akibat Hukumnya01 Jul 2024Aturan One Month Notice dalam UU Cipta Kerja19 Jan 2024Karyawan Kontrak Resign, Berhak Dapat Uang Kompensasi?01 Agt 2023Apakah Ijazah Dikembalikan Jika Resign Pada Masa Percobaan?27 Agt 2021Ini Cara Mengurus Akta Nikah yang Terlambat 30 Sep 2022Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024Ini Cara Mengurus Akta Nikah yang Terlambat 30 Sep 2022Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/karyawan-tetap-dilarang-iresign-i-di-5-tahun-pertama--bolehkah-lt6243c7012cbcb/

Karyawan Tetap Dilarang Resign di 5 Tahun Pertama, Bolehkah?

pages/232/page-2.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Mangkir dari Program _Management Trainee_ (MT), Ini Akibat Hukumnya ](/klinik/a/mangkir-dari-program-imanagement-trainee-i-mt--ini-akibat-hukumnya-lt619483cb4aa41/)  01 Jul 2024 [ #### Aturan _One Month Notice_ dalam UU Cipta Kerja ](/klinik/a/one-month-notice-uu-cipta-kerja-cl6189/)  19 Jan 2024 [ #### Karyawan Kontrak _Resign_, Berhak Dapat Uang Kompensasi? ](/klinik/a/karyawan-kontrak-iresign-i--berhak-dapat-uang-kompensasi-lt61e4f5b10be77/)  01 Agt 2023 [ #### Apakah Ijazah Dikembalikan Jika _Resign_ Pada Masa Percobaan? ](/klinik/a/apakah-ijazah-dikembalikan-jika-iresign-i-pada-masa-percobaan-lt5c9d70ae43318/)  27 Agt 2021 [](#!) Ketentuan yang mengatur pengunduran diri (_resign_) bagi karyawan tetap dapat Anda temukan dalam **Pasal 81 angka 42** [**UU Cipta Kerja**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Cipta_Kerja) **yang memuat baru Pasal 154A ayat (1) huruf i** [**UU Ketenagakerjaan**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan) yang mengatur mengenai alasan terjadinya pemutusan hubungan kerja karena _resign_. Pasal tersebut selengkapnya berbunyi: _Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan:_ Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) _i. pekerja/buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan harus memenuhi syarat:_ 1. _mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;_ 2. _tidak terikat dalam ikatan dinas; dan_ 3. _tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri;_ Lalu, **Pasal 50** [**PP 35/2021**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_35_2021) juga mengatur: _Pekerja/Buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf i, berhak atas:_ 1. _uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4); dan_ 2. _uang pisah yang besarannya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama._ Maka, dapat disimpulkan bahwa mengundurkan diri atau _resign_ itu adalah suatu hak pekerja. Sehingga, jika Anda adalah karyawan tetap yang telah menandatangani perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) di mana dalam salah satu pasalnya menyatakan bahwa Anda sebagai pekerja dilarang mengundurkan diri atau _resign_ dalam masa waktu 5 tahun pertama, dan jika mengundurkan diri maka pekerja dikenakan denda sebesar 3 kali gaji, maka **klausul tersebut menjadi batal demi hukum** artinya dianggap tidak pernah ada. Mengapa ketentuan larangan _resign_ dianggap batal demi hukum? Karena klausul tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang mengatur bahwa mengunduran diri atau _resign_ adalah hak, sedangkan dalam kasus Anda, justru perjanjian kerja melarangnya dan bahkan diatur denda sebesar 3 kali gaji. Sepanjang undang-undang mengatur mengenai hak pekerja, maka ketentuan hak pekerja dalam undang-undang itu merupakan standar minimum. Jadi, pengusaha tidak boleh melarang pekerja untuk mengundurkan diri atau _resign_. Apabila ada ketentuan dilarang _resign_ dalam perjanjian kerja, maka konsekuensi hukumnya adalah klausul larangan tersebut menjadi batal demi hukum. Seandainya dalam kasus ini, pengusaha menggugat Anda ke Pengadilan Hubungan Industrial (“PHI”), Majelis Hakim PHI akan memutuskan perkara ini batal demi hukum, dalam artian larangan untuk _resign_ tidak pernah terjadi atau tidak pernah ada. Sementara itu, menjawab pertanyaan Anda yang lain, denda bagi karyawan kontrak yang _resign_ telah kami ulas dalam artikel berjudul [**Karyawan Kontrak _Resign_, Berhak Dapat Uang Kompensasi?**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/karyawan-kontrak-iresign-i--berhak-dapat-uang-kompensasi-lt61e4f5b10be77?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=kontrak_resign) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Cipta_Kerja) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_35_2021) Tags ---- [ketenagakerjaan](/tag/ketenagakerjaan) [kontrak kerja](/tag/kontrak-kerja) [pegawai kontrak](/tag/pegawai-kontrak) [pekerja tetap](/tag/pekerja-tetap) [perjanjian kerja](/tag/perjanjian-kerja)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Definisi Keuangan Negara Menurut Konstitusi dan Undang-Undang yang ditulis oleh Alfin Sulaiman, S.H., M.H.dari DPC Peradi Jakarta Selatandan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 7 Oktober 2011.Ruang Lingkup Keuangan NegaraKLINIK TERKAITPengertian, Fungsi, dan Tujuan APBN29 Mei 2023Bentuk Koordinasi KPK dengan Lembaga Lain dalam Pemberantasan Korupsi27 Feb 2019Pihak yang Berwenang Menilai Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi27 Sep 2016Kerugian Keuangan Negara pada Tindak Pidana Korupsi26 Nov 2010Pengertian keuangan negara memang tidak dimuat secara tegas di dalam Pasal 23 UUD 1945, yang selengkapnya berbunyi:Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.Sehingga, untuk memahami ruang lingkup keuangan negara lebih lanjut, perlu kita ketahui penafsiran dari pendapat para ahli.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Pada intinya, ruang lingkup keuangan negara dalam ketentuan Pasal 23 UUD 1945 dapat dibagi ke dalam 2 periode yaitu periode Pra Amandemen III UUD 1945 dan periode Pasca Amandemen III UUD 1945. Apa beda kedua periode tersebut?Dalam periode Pra Amandemen III UUD 1945, pengertian keuangan negara hanya ditafsirkan secara sempit yaitu terbatas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (“APBN”). Hal ini dipertegas oleh pendapat Jimly Asshiddiqie dalam Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara yang menyatakan:Pengertian anggaran pendapatan dan belanja yang dimaksud dalam UUD 1945 hanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tingkat pusat, sehingga tidak tercakup Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sama sekali tidak berkaitan dengan tugas dan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan.Sedangkan, dalam periode Pasca Amandemen III UUD 1945, pengertian keuangan negara tidak hanya sebatas pada APBN, tetapi juga termasuk pada pengertian APBD.[1] Hal ini dikaitkan dengan terjadinya perubahan struktur organisasi dan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (“BPK”), di mana hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK selain diserahkan kepada DPR (APBN), juga kepada DPD dan DPRD (APBD) sesuai dengan kewenangannya.[2]Kemudian secara terang, Pasal 1 angka 1 UU Keuangan Negara menjelaskan:Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segalasesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung denganpelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.Selanjutnya, Pasal 2 UU Keuangan Negara menyebutkan tentang ruang lingkup keuangan negara yang meliputi:hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;penerimaan negara;pengeluaran negara;penerimaan daerah;pengeluaran daerah;kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.Adapun Pasal 3 ayat (1) UU 15/2004 mengatur pemeriksaan oleh BPK mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Keuangan Negara sebagaimana disebutkan di atas. Artinya, objek pemeriksaan keuangan negara tidak hanya sebatas APBN dan APBD saja, melainkan juga meliputi Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) dan Badan Usaha Milik Daerah (“BUMD”).Konsekuensinya, kami menyimpulkan, pengertian keuangan negara atau ruang lingkup keuangan negara juga mencakup APBN, APBD, BUMN dan BUMD.Dengan demikian, jika dikaitkan dengan bunyi Pasal 23 UUD 1945, maka pengertian keuangan negara yang tercantum dalam UU Keuangan Negara dan UU 15/2004 tidaklah tepat. Karena Pasal 23 UUD 1945 hanya mendefinisikan keuangan negara sebatas APBN dan APBD, sedangkan menurut UU Keuangan Negara dan UU 15/2004, pengertian keuangan negara alias ruang lingkup keuangan negara mencakup pula BUMN dan BUMD.Menjawab pertanyaan kedua Anda, sepanjang penelusuran kami, hingga saat artikel ini diterbitkan belum pernah dilakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi terkait dengan isu ruang lingkup keuangan negara sebagaimana Anda tanyakan.Sementara itu, terkait rekomendasi referensi literatur yang membahas mengenai teori keuangan negara, Anda dapat membaca beberapa buku berikut ini:Arifin P. Soeria Atmadja, 2005, Keuangan Negara dalam Perspektif Hukum; Teori, Praktik dan Kritik, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia;Jimly Asshiddiqie, 2005, Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara, Jakarta: Konstitusi Press;Alfin Sulaiman, 2011, Keuangan Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dalam Perspektif Hukum, Jakarta: Alumni.Skema Pengelolaan Keuangan NegaraSecara garis besar, skema pengelolaan keuangan negara adalah di mana Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.[3]Kekuasaan pengelolaan keuangan negara tersebut:[4]dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.tidak termasuk kewenangan di bidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang.Menyambung yang Anda sebutkan dalam pertanyaan, BPK sendiri bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, BUMN, Badan Layanan Umum, BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.[5]Baca juga: Begini Pengertian, Fungsi, dan Tujuan APBNSumber Keuangan NegaraSebagai informasi tambahan, mungkin Anda bertanya-tanya dari mana sumber keuangan negara? Disarikan dari Laporan Akhir Kompendium Bidang Hukum Keuangan Negara (Sumber-sumber Keuangan Negara), sumber keuangan negara adalah dari:Sumber dana dalam negeri yaitu pajak, karena pendapatan pajak untuk menyelenggarakan pembangunan nasional, termasuk melaksanakan pelayanan bagi mereka yang membutuhkannya. Kenyataan menunjukkan, penyusunan APBN masih menekankan penerimaan negara dari sektor pajak sebagai tulang punggung (hal. 37).Sumber dana luar negeri seperti bantuan asing, investasi asing, pinjaman Bank Dunia, dan lain-lain (hal. 47-54).Penerimaan negara bukan pajak, yaitu seluruh aktivitas, hal dan/atau benda yang menjadi sumber penerimaan negara di luar perpajakan dan hibah.[6]Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan NegaraUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan NegaraUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa KeuanganUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan PajakREFERENSIArifin P. Soeria Atmadja, Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum; Teori, Praktik, dan Kritik, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005;Jimly Asshiddiqie, Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara, Jakarta: Konstitusi Press, 2005;Laporan Akhir Kompendium Bidang Hukum Keuangan Negara (Sumber-sumber Keuangan Negara), yang diakses pada 28 Maret 2022, pukul 20.00 WIB.[1] Arifin P. Soeria Atmadja, Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum; Teori, Praktik, dan Kritik, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005[2] Pasal 23E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945[3] Pasal 6 ayat (1) UU Keuangan Negara[4] Pasal 6 ayat (2) UU Keuangan Negara[5] Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan[6] Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan PajakTagsapbdapbnauditbadan pemeriksa keuanganbpkkeuangan negara

Tepatkah definisi keuangan negara yang terdapat dalam Pasal 23 UUD 1945 (APBN sama dengan wujud keuangan negara) jika disandingkan dengan definisi keuangan negara Pasal 1 ayat (1) UU Keuangan Negara? Adakah yang pernah mengajukan judicial review kepada MK terkait hal tersebut? Adakah rekomendasi literatur/referensi yang menunjang tentang teori hukum keuangan negara? Bagaimana skema pengelolaan keuangan negara dan peran pihak yang terkait seperti BPK, Kementerian Keuangan, dan lain-lain? Terima kasih.

Secara singkat, bunyi Pasal 23 UUD 1945 sebagaimana Anda sebutkan tidak dapat disandingkan dengan pengertian keuangan negara yang tercantum dalam UU Keuangan Negara dan UU 15/2004. Hal ini dikarenakan Pasal 23 UUD 1945 hanya mendefinisikan keuangan negara sebatas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sedangkan menurut UU Keuangan Negara dan UU 15/2004, pengertian keuangan negara alias ruang lingkup keuangan negara mencakup pula Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) dan Badan Usaha Milik Daerah (“BUMD”). Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Pengertian, Fungsi, dan Tujuan APBN29 Mei 2023Bentuk Koordinasi KPK dengan Lembaga Lain dalam Pemberantasan Korupsi27 Feb 2019Pihak yang Berwenang Menilai Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi27 Sep 2016Kerugian Keuangan Negara pada Tindak Pidana Korupsi26 Nov 2010Pengertian, Fungsi, dan Tujuan APBN29 Mei 2023Bentuk Koordinasi KPK dengan Lembaga Lain dalam Pemberantasan Korupsi27 Feb 2019Pihak yang Berwenang Menilai Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi27 Sep 2016Kerugian Keuangan Negara pada Tindak Pidana Korupsi26 Nov 2010Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 22 Mei 2023Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 22 Mei 2023Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/ruang-lingkup-keuangan-negara-dan-pengelolaannya-lt4e666e195d202/

Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Pengelolaannya

pages/232/page-3.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul _Definisi Keuangan Negara Menurut Konstitusi dan Undang-Undang_** **yang ditulis** **oleh [Alfin Sulaiman, S.H., M.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/dpc-peradi-jakarta-selatan-lt4b04c610daad3/alfin-sulaiman-sh-mh-lt4c0e322d325fe)****dari [DPC Peradi Jakarta Selatan](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/dpc-peradi-jakarta-selatan-lt4b04c610daad3)****dan pertama kali dipublikasikan pada** **Jumat, 7 Oktober 2011.** ### **Ruang Lingkup Keuangan Negara** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Pengertian, Fungsi, dan Tujuan APBN ](/klinik/a/pengertian-fungsi-dan-tujuan-apbn-lt62359ad0f21e1/)  29 Mei 2023 [ #### Bentuk Koordinasi KPK dengan Lembaga Lain dalam Pemberantasan Korupsi ](/klinik/a/bentuk-koordinasi-kpk-dengan-lembaga-lain-dalam-pemberantasan-korupsi-lt5c720145341fc/)  27 Feb 2019 [ #### Pihak yang Berwenang Menilai Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi ](/klinik/a/pihak-yang-berwenang-menilai-kerugian-negara-dalam-kasus-korupsi-lt57d7ba0cd90bb/)  27 Sep 2016 [ #### Kerugian Keuangan Negara pada Tindak Pidana Korupsi ](/klinik/a/kerugian-keuangan-negara-pada-tindak-pidana-korupsi-cl3514/)  26 Nov 2010 [](#!) Pengertian keuangan negara memang tidak dimuat secara tegas di dalam **Pasal 23 [UUD 1945](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945)**, yang selengkapnya berbunyi: 1. _Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat._ 2. _Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah._ 3. _Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu._ Sehingga, untuk memahami ruang lingkup keuangan negara lebih lanjut, perlu kita ketahui penafsiran dari pendapat para ahli. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Pada intinya, ruang lingkup keuangan negara dalam ketentuan Pasal 23 UUD 1945 dapat dibagi ke dalam 2 periode yaitu periode Pra Amandemen III UUD 1945 dan periode Pasca Amandemen III UUD 1945. Apa beda kedua periode tersebut? Dalam periode Pra Amandemen III UUD 1945, pengertian keuangan negara hanya ditafsirkan secara sempit yaitu terbatas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (“APBN”). Hal ini dipertegas oleh pendapat **Jimly Asshiddiqie** dalam _Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara_ yang menyatakan: **_Pengertian anggaran pendapatan dan belanja yang dimaksud dalam UUD 1945 hanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tingkat pusat_**_, sehingga tidak tercakup Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sama sekali tidak berkaitan dengan tugas dan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan_. Sedangkan, dalam periode Pasca Amandemen III UUD 1945, pengertian keuangan negara tidak hanya sebatas pada APBN, tetapi juga termasuk pada pengertian APBD.[\[1\]](#_ftn1) Hal ini dikaitkan dengan terjadinya perubahan struktur organisasi dan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (“BPK”), di mana hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK selain diserahkan kepada DPR (APBN), juga kepada DPD dan DPRD (APBD) sesuai dengan kewenangannya.[\[2\]](#_ftn2) Kemudian secara terang, **Pasal 1 angka 1** **[UU Keuangan Negara](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17183/node/120?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_17_2003)** menjelaskan: _Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala__sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan__pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut._ Selanjutnya, **Pasal 2** **UU Keuangan Negara** menyebutkan tentang ruang lingkup keuangan negara yang meliputi: 1. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; 2. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; 3. penerimaan negara; 4. pengeluaran negara; 5. penerimaan daerah; 6. pengeluaran daerah; 7. **kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah**; 8. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; 9. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Adapun **Pasal 3 ayat (1) [UU 15/2004](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19746/node/537?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_15_2004)** mengatur pemeriksaan oleh BPK mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Keuangan Negara sebagaimana disebutkan di atas. Artinya, objek pemeriksaan keuangan negara tidak hanya sebatas APBN dan APBD saja, melainkan juga meliputi Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) dan Badan Usaha Milik Daerah (“BUMD”). Konsekuensinya, kami menyimpulkan, **pengertian keuangan negara atau ruang lingkup keuangan negara juga mencakup APBN, APBD, BUMN dan BUMD**. Dengan demikian, **jika dikaitkan dengan bunyi Pasal 23 UUD 1945, maka pengertian keuangan negara yang tercantum dalam UU Keuangan Negara dan UU 15/2004 tidaklah tepat**. Karena Pasal 23 UUD 1945 hanya mendefinisikan keuangan negara sebatas APBN dan APBD, sedangkan menurut UU Keuangan Negara dan UU 15/2004, pengertian keuangan negara alias ruang lingkup keuangan negara mencakup pula BUMN dan BUMD. Menjawab pertanyaan kedua Anda, sepanjang penelusuran kami, hingga saat artikel ini diterbitkan belum pernah dilakukan _judicial review_ di Mahkamah Konstitusi terkait dengan isu ruang lingkup keuangan negara sebagaimana Anda tanyakan. Sementara itu, terkait rekomendasi referensi literatur yang membahas mengenai teori keuangan negara, Anda dapat membaca beberapa buku berikut ini: 1. **Arifin P. Soeria Atmadja**, 2005, _Keuangan Negara dalam Perspektif Hukum; Teori, Praktik dan Kritik_, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia; 2. **Jimly Asshiddiqie**, 2005, _Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara_, Jakarta: Konstitusi Press; 3. **Alfin Sulaiman**, 2011, _Keuangan Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dalam Perspektif Hukum_, Jakarta: Alumni. ### **Skema Pengelolaan Keuangan Negara** Secara garis besar, skema pengelolaan keuangan negara adalah di mana **Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara** sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.[\[3\]](#_ftn3) Kekuasaan pengelolaan keuangan negara tersebut:[\[4\]](#_ftn4) 1. dikuasakan kepada **Menteri Keuangan**, selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan; 2. dikuasakan kepada **menteri/pimpinan lembaga** selaku pengguna anggaran/pengguna barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya; 3. diserahkan kepada **Gubernur/Bupati/Walikota** selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. 4. **tidak termasuk kewenangan di bidang moneter**, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang. Menyambung yang Anda sebutkan dalam pertanyaan, BPK sendiri bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, BUMN, [Badan Layanan Umum](https://www.hukumonline.com/klinik/a/badan-layanan-umum-blu-dan-ruang-lingkupnya-lt581196805bd82?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=ruang_lingkup_blu), BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.[\[5\]](#_ftn5) **Baca juga: [Begini Pengertian, Fungsi, dan Tujuan APBN](https://www.hukumonline.com/klinik/a/begini-pengertian--fungsi--dan-tujuan-apbn-lt62359ad0f21e1?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=tujuan_APBN)** ### **Sumber Keuangan Negara** Sebagai informasi tambahan, mungkin Anda bertanya-tanya dari mana sumber keuangan negara? Disarikan dari **[Laporan Akhir Kompendium Bidang Hukum Keuangan Negara (Sumber-sumber Keuangan Negara)](https://bphn.go.id/data/documents/sumber-sumber_keuangan_negara.pdf)**, sumber keuangan negara adalah dari: 1. Sumber dana dalam negeri yaitu pajak, karena pendapatan pajak untuk menyelenggarakan pembangunan nasional, termasuk melaksanakan pelayanan bagi mereka yang membutuhkannya. Kenyataan menunjukkan, penyusunan APBN masih menekankan penerimaan negara dari sektor pajak sebagai tulang punggung (hal. 37). 2. Sumber dana luar negeri seperti bantuan asing, investasi asing, pinjaman Bank Dunia, dan lain-lain (hal. 47-54). 3. Penerimaan negara bukan pajak, yaitu seluruh aktivitas, hal dan/atau benda yang menjadi sumber penerimaan negara di luar perpajakan dan hibah.[\[6\]](#_ftn6) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://m.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17183/node/120?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_17_2003) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19746/node/537?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_15_2004) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/25849/undangundang-nomor-15-tahun-2006?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_BPK) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5b9a08dc5629a/node/534/undang-undang-nomor-9-tahun-2018?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_PNBP) REFERENSI --------- 1. Arifin P. Soeria Atmadja, _Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum_; _Teori, Praktik, dan Kritik_, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005; 2. Jimly Asshiddiqie, _Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara_, Jakarta: Konstitusi Press, 2005; 3. [Laporan Akhir Kompendium Bidang Hukum Keuangan Negara (Sumber-sumber Keuangan Negara)](https://bphn.go.id/data/documents/sumber-sumber_keuangan_negara.pdf), yang diakses pada 28 Maret 2022, pukul 20.00 WIB. [\[1\]](#_ftnref1) Arifin P. Soeria Atmadja, _Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum_; _Teori, Praktik, dan Kritik_, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005 [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 23E ayat (2) [Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945) [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 6 ayat (1) UU Keuangan Negara [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 6 ayat (2) UU Keuangan Negara [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 _jo._ Pasal 6 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/25849/undangundang-nomor-15-tahun-2006?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_BPK) [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 3 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5b9a08dc5629a/node/534/undang-undang-nomor-9-tahun-2018?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_PNBP) Tags ---- [apbd](/tag/apbd) [apbn](/tag/apbn) [audit](/tag/audit) [badan pemeriksa keuangan](/tag/badan-pemeriksa-keuangan) [bpk](/tag/bpk) [keuangan negara](/tag/keuangan-negara)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. Yurisdiksi ICCInternational Criminal Court (“ICC”) pada dasarnya adalah suatu organisasi internasional yang sekaligus merupakan organ yudisial. Mengingat ICC merupakan organisasi internasional yang bersifat yudisial, ada dua aspek penting yang perlu diketahui.KLINIK TERKAITMakna Asas Equality Before The Law dan Contohnya17 Mar 2022Yang Harus Dilakukan Pemerintah untuk Tuntaskan KKB di Papua14 Mar 2022Bentuk Pelanggaran HAM 'Ringan' di Indonesia, Adakah?09 Mar 2022Karyawan Wajib Share Location saat Liburan, Langgar Privasi?24 Feb 2022Pertama, menyangkut status ICC sebagai organisasi internasional yang hingga batas-batas tertentu merupakan subjek hukum internasional. Kedua, terkait kewenangan yurisdiksional ICC sebagai suatu organ yudisial. Status ICC tercantum dalam Artikel 1 Statuta Roma 1998 yang menyebutkan bahwa:… shall be permanent institution and shall have the power to exercise its jurisdiction over person for the most serious crimes of international concern, … and shall be complementary to national criminal jurisdictions.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Berdasarkan ketentuan di atas, ICC merupakan institusi yang bersifat permanen dan dimaksudkan untuk berdiri dalam jangka panjang. ICC memiliki 4 yurisdiksi atau kewenangan hukum antara lain:Yurisdiksi Teritorial (Wilayah)Pembentukan lebih dari satu lembaga peradilan yang masing-masing memiliki kewenangan mengadili yang dibatasi oleh wilayah hukum bertujuan untuk mempermudah administrasi keadilan serta diharapkan agar suatu organ yudisial dapat mengefisiensikan sumber daya untuk menjalankan fungsinya.Statuta Roma 1998 menegaskan bahwa ICC bisa menjalankan fungsi dan kewenangannya di wilayah negara pihak, namun ICC juga dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya di wilayah negara bukan pihak, selama dibuat perjanjian khusus.[1]Yurisdiksi teritorial ICC tergantung dari inisiatif pengajuan kasus ke ICC seperti dalam Artikel 12 ayat (2) Statuta Roma 1998 yaitu:In the case of article 13, paragraph (a) or (c), the Court may exercise its jurisdiction if one or more of the following States are Parties to this Statute or have accepted the jurisdiction of the Court in accordance with paragraph 3: The State on the territory of which the conduct in question occurred or, if the crime was committed on board a vessel or aircraft, the State of registration of that vessel or aircraft; The State of which the person accused of the crime is a national. Sehingga, ICC dapat memiliki yurisdiksi di wilayah negara bukan pihak, sepanjang pelakunya adalah warga negara dari negara pihak dalam Statuta Roma 1998. Pengadilan juga mempunyai yurisdiksi terhadap kejahatan yang dilakukan di dalam wilayah negara-negara yang menerima yurisdiksinya atas dasar pernyataan ad hoc (ad hoc declaration) dan di atas wilayah yang ditentukan oleh Dewan Keamanan PBB.Teritorial diperluas tidak hanya mencakup daratan. Pengaturan konsep wilayah dalam Statuta Roma mencakup pula kapal (on board vessel) dan pesawat terbang (aircraft) yang didaftarkan di negara peserta.Agar dapat melaksanakan yurisdiksinya, negara yang meratifikasi Statuta Roma 1998 harus menerima yurisdiksi ICC. Artinya, meratifikasi belum berarti bahwa ICC dapat melaksanakan yurisdiksinya. Untuk itu, masih diperlukan suatu tindakan negara yang menyatakan bahwa negara tersebut menerima yurisdiksi. Hal ini diatur dalam Artikel 12 ayat (1) Statuta Roma 1988 yang isinya sebagai berikut:[2]A State which becomes a Party to this Statute thereby accepts the jurisdiction of the Court with respect to the crimes referred to in article 5. ICC sendiri memiliki yurisdiksi terhadap warga negara non-anggota dalam kondisi-kondisi sebagai berikut:Dalam kasus yang diserahkan oleh Dewan Keamanan PBB kepada ICC.Dalam kasus warga negara non-anggota melakukan kejahatan di wilayah atau teritorial negara anggota Statuta Roma 1988 atau negara yang sudah menerima yurisdiksi ICC.Dalam kasus negara non-anggota sudah menyetujui untuk melaksanakan yurisdiksi berkaitan dengan kejahatan-kejahatan tertentu. Yurisdiksi Ratione Temporis (Waktu)Menurut Artikel 11 Statuta Roma 1998, ICC hanya memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan yang dilakukan setelah berlakunya Statuta Roma, yaitu 1 Juli 2002.Sebagai contoh, Kolombia meratifikasi Statuta Roma 1998 pada tanggal 1 November 2000, sedangkan Statuta tersebut mulai berlaku semenjak 1 Juli 2002. Oleh karena itu, ICC tidak dapat menuntut kejahatan-kejahatan yang terjadi di Kolombia antara tanggal 1 November 2000-1 Juli 2002. Inilah yang dinamakan prinsip non-retroactivity ratione personal.ICC secara tegas menerapkan asas legalitas yang tidak memungkinkan penerapan peraturan berlaku surut (nullum crimen nulla poena sine lege praevia).Yurisdiksi Ratione Personae (Person)Ukuran lain yang melandasi yurisdiksi organisasi internasional adalah tentang siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Statuta Roma 1998 menegaskan dalam Artikel 25 ayat (2) Statuta Roma 1998:A person who commits a crime within the jurisdiction of the Court shall be individually responsible and liable for punishment in accordance with this Statute. Dengan demikian, orang yang melakukan pelanggaran yang termasuk dalam yurisdiksi ICC harus menanggung pertanggungjawaban pidana secara individual.Yurisdiksi Ratione Materiae (Materi Perkara) Yurisdiksi ICC berkaitan dengan pokok perkara (subject matter jurisdiction/ratione materiae) merujuk pada pelbagai kejahatan sangat berat menurut pandangan masyarakat internasional yang diatur dalam Artikel 5 ayat (1) Statuta Roma 1998.Berikut ini kami rincikan kategori kejahatan di bawah yurisdiksi ICC adalah:Genosida (Genocide)Kejahatan genosida adalah setiap tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk merusak seluruhnya atau sebagian, suatu bangsa, etnik, ras, atau kelompok agama tertentu.[3] Kejahatan terhadap Kemanusiaan (Crimes against Humanity)Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah beberapa perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari penyerangan langsung yang ditujukan terhadap penduduk sipil secara sistematis, dengan pengetahuan penyerangan.[4] Kejahatan Perang (War Crimes)Kejahatan perang merupakan salah satu kejahatan tertua di antara keempat jenis kejahatan dalam yurisdiksi ICC dan kejahatan perang akan menjadi kejahatan yang paling pertama dalam proses penghukumannya menurut hukum internasional.[5]Kejahatan perang hampir sama dengan kejahatan kemanusiaan yang pada dasarnya perbuatan membunuh dan menghilangkan nyawa orang lain dan melanggar konvensi hukum perang, yaitu Konvensi Jenewa 1949. Kejahatan Agresi (Crime of Aggression)Persoalan yurisdiksi ICC terhadap kejahatan agresi sebagai generic crimes ini sangat rumit, karena definisi tersebut merupakan hak prerogatif Dewan Keamanan PBB, melalui Review Conference 7 tahun setelah Statuta berlaku efektif.[6]Kesepakatan tentang perumusan ini baru dicapai dalam high level representatives of States Parties of the ICC dalam Review Conference tanggal 31 Mei-11 Juni 2010 di Kampala, Uganda (The Kampala Declaration).Baca juga: Mengenal Mahkamah Pidana Internasional dan Jurisdiksinya Peninjauan Kembali oleh ICCSebelumnya, merujuk pada pertanyaan Anda, perlu dipahami, arti ne bis in idem adalah seseorang tidak boleh diadili dan atau dihukum lebih dari satu kali terhadap satu kejahatan atau tindak pidana yang dilakukannya dan sudah diadili dan atau sudah dijatuhi hukuman yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.[7]Dalam ICC, ketentuan peninjauan kembali dikenal sebagai Request Civil atau Revisi yang dilakukan oleh Kamar Banding (Appeals Chamber) dan diatur melalui Artikel 84 Statuta Roma 1998.Request Civil merupakan upaya hukum luar biasa dalam lapangan hukum pidana yang merupakan satu kesatuan rangkaian proses hukum yang bersanding dengan pokok perkara sehingga tidak melanggar prinsip ne bis in idem, karena perkara tidak didakwakan kembali melainkan adanya suatu fakta hukum yang belum terungkap, sehingga perkara dibuka kembali melalui peninjauan kembali.Kamar Banding sebagai pihak yang memutuskan kasus pada tingkat banding yang kemudian dimintakan untuk melakukan revisi atau peninjauan kembali atas putusannya itu, setelah mempelajari dan mempertimbangkan alat-alat bukti baru yang diajukan oleh pemohon revisi atau pemohon peninjauan kembali, haruslah menolak permohonan itu apabila walaupun sudah didukung dengan alat bukti baru ternyata tidak cukup kuat untuk membenarkannya. Sehingga, peninjauan kembali oleh ICC tidak melanggar asas ne bis in idem karena merupakan upaya hukum dan bukan dianggap sebagai kasus yang sama dan diadili kembali.  Ketidakmampuan Pengadilan Nasional atas Kasus Timor TimurTetapi, Anda menyebutkan, jika dikaitkan dengan alasan pengadilan nasional tidak mampu, ini justru bukan sebagai legal reason untuk mengajukan peninjauan kembali. Sebab, peninjauan kembali kasus Timor-Timur ke ICC harus dipastikan juga ada alat bukti baru. Selain itu, perlu dipahami juga terkait dengan yurisdiksi waktu. Kasus Timor Timur terjadi pada tahun 1998, maka dalam ini tidak bisa diajukan ke ICC karena bukan merupakan kewenangan yurisdiksi ICC, maka pada saat itu diselesaikan menggunakan special court.Hal tersebut juga berkaitan dengan Artikel 17 ayat (1) Statuta Roma 1998 yang menegaskan suatu kasus tidak dapat diterima jika:Kasus tersebut sedang disidik dan dituntut oleh negara yang memiliki yurisdiksi atas kasus tersebut, kecuali negara tersebut sungguh-sungguh (genuinely) tidak mau (unwilling) atau tidak mampu (unable) dalam melakukan penyidikan dan penuntutan;Kasus tersebut telah disidik oleh negara yang memiliki yurisdiksi atas kasus tersebut dan telah memutuskan untuk tidak menuntut orang yang terlibat, kecuali keputusan tersebut sebagai akibat ketidakmauan (unwillingness) atau ketidakmampuan (inability) negara yang sungguh-sungguh (genuinely) untuk menuntut.Si pelaku telah diadili atas dasar perbuatan yang sama (ne bis in idem), kecuali terjadi peradilan pura-pura (sham proceeding) dalam arti proses peradilan dimaksudkan untuk tujuan melindungi (shielding) si pelaku dari pertanggungjawaban pidana atas kejahatan di bawah yurisdiksi ICC atau proses peradilan tidak dilaksanakan secara merdeka (independently) atau tidak bersifat memihak (impartially) sesuai dengan norma-norma yang diakui oleh hukum internasional dan tidak konsisten dengan tujuan untuk mengadili si pelaku.Kasus tersebut tidak cukup gawat (memadai) untuk memberikan pembenaran langkah-langkah lanjutan pengadilan.Sementara itu, ukuran untuk menentukan ketidakmauan (unwillingness) pada Artikel 17 ayat (2) Statuta Roma 1998 adalah:Proses peradilan yang telah atau sedang dilakukan atau diputuskan ditujukan untuk melindungi si pelaku dari pertanggungjawaban pidana;Terjadi keterlambatan proses peradilan yang tidak dapat dibenarkan (unjustified delay);Proses peradilan tidak dilaksanakan secara merdeka dan tidak memihak.Selanjutnya, ukuran untuk menentukan ketidakmampuan (inability), yakni apabila telah terjadi kegagalan secara menyeluruh atau substansial atau ketiadaan sistem pengadilan nasional untuk menemukan tersangka atau bukti-bukti dan kesaksian atau tidak mampu untuk menyelenggarakan proses peradilan.[8]Dengan demikian,  ICC tidak mutlak berwenang menentukan kasus mana yang akan diadili. Melainkan bergantung pada penyerahan dari negara kepada yurisdiksi ICC termasuk dalam kasus Timor Timur ini. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMRome Statute of The International Criminal CourtThe Geneva Conventions of 12 August 1949 REFERENSIArlina Permanasari dkk. Pengantar Hukum Humaniter.  Jakarta: ICRC, 1999;I Wayan Phartiana. Hukum Pidana Internasional. Bandung: Yramawidya, 2006;William A. Schabas. An Introduction to The International Criminal Court. Cambridge University Press, 2004.[1] Artikel 4 ayat (2) Statuta Roma 1998[2] Arlina Permanasari dkk. Pengantar Hukum Humaniter.  Jakarta: ICRC, 1999, hal. 192[3] Artikel 6 Statuta Roma 1998[4] Artikel 7 Statuta Roma 1998[5] William A. Schabas. An Introduction to The International Criminal Court. Cambridge University Press, 2004, hal. 51[6] Artikel 123 jo. Artikel 5 ayat (2) Statuta Roma 1998[7] I Wayan Phartiana. Hukum Pidana Internasional. Bandung: Yramawidya, 2006, hal. 420  [8] Artikel 17 ayat (3) Statuta Roma 1998Tagshak asasihak asasi manusiahukum internasional

Terkait dengan kasus pelanggaran HAM berat di Timor Timur, ICC sebagai lembaga peradilan internasional yang menginginkan untuk melakukan peninjauan kembali dengan mengadili kembali kasusnya Gubernur Timor Timur dengan alasan pengadilan nasional tidak mampu (unability). Apakah tindakan ICC untuk mengadili kembali kasus pelanggaran HAM berat di Timor Timur melanggar asas ne bis in idem?

Sebelum menjawab inti pertanyaan Anda terkait peninjauan kembali atas kasus Timor Timur oleh ICC apakah melanggar asas ne bis in idem atau tidak, perlu dipahami terlebih dahulu beberapa yurisdiksi ICC, salah satu di antaranya yaitu yurisdiksi waktu. Kasus Timor Timur terjadi pada tahun 1998, maka dalam ini tidak bisa diajukan ke ICC karena bukan merupakan kewenangan yurisdiksi ICC. Mengapa? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Makna Asas Equality Before The Law dan Contohnya17 Mar 2022Yang Harus Dilakukan Pemerintah untuk Tuntaskan KKB di Papua14 Mar 2022Bentuk Pelanggaran HAM 'Ringan' di Indonesia, Adakah?09 Mar 2022Karyawan Wajib Share Location saat Liburan, Langgar Privasi?24 Feb 2022Makna Asas Equality Before The Law dan Contohnya17 Mar 2022Yang Harus Dilakukan Pemerintah untuk Tuntaskan KKB di Papua14 Mar 2022Bentuk Pelanggaran HAM 'Ringan' di Indonesia, Adakah?09 Mar 2022Karyawan Wajib Share Location saat Liburan, Langgar Privasi?24 Feb 2022Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/dapatkah-icc-melakukan-peninjauan-kembali-kasus-timor-timur-cl3348/

Dapatkah ICC Melakukan Peninjauan Kembali Kasus Timor Timur?

pages/232/page-4.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### **Yurisdiksi ICC** _International Criminal Court_ (“ICC”) pada dasarnya adalah suatu organisasi internasional yang sekaligus merupakan organ yudisial. Mengingat ICC merupakan organisasi internasional yang bersifat yudisial, ada dua aspek penting yang perlu diketahui. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Makna Asas _Equality Before The Law_ dan Contohnya ](/klinik/a/makna-asas-iequality-before-the-law-i-dan-contohnya-lt6233304b6bfba/)  17 Mar 2022 [ #### Yang Harus Dilakukan Pemerintah untuk Tuntaskan KKB di Papua ](/klinik/a/yang-harus-dilakukan-pemerintah-untuk-tuntaskan-kkb-di-papua-lt600b813430323/)  14 Mar 2022 [ #### Bentuk Pelanggaran HAM 'Ringan' di Indonesia, Adakah? ](/klinik/a/pelanggaran-ham-ringan-lt622895820ea3c/)  09 Mar 2022 [ #### Karyawan Wajib _Share Location_ saat Liburan, Langgar Privasi? ](/klinik/a/karyawan-wajib-ishare-location-i-saat-liburan--langgar-privasi-lt5ec542d6a4543/)  24 Feb 2022 [](#!) _Pertama_, menyangkut status ICC sebagai organisasi internasional yang hingga batas-batas tertentu merupakan subjek hukum internasional. _Kedua_, terkait kewenangan yurisdiksional ICC sebagai suatu organ yudisial. Status ICC tercantum dalam **Artikel 1 [Statuta Roma 1998](https://legal.un.org/icc/statute/99_corr/cstatute.htm)** yang menyebutkan bahwa: … _shall be permanent institution and shall have the power to exercise its jurisdiction over person for the most serious crimes of international concern, … and shall be complementary to national criminal jurisdictions._ Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Berdasarkan ketentuan di atas, ICC merupakan institusi yang bersifat permanen dan dimaksudkan untuk berdiri dalam jangka panjang. ICC memiliki 4 yurisdiksi atau kewenangan hukum antara lain: 1. **Yurisdiksi Teritorial (Wilayah)** Pembentukan lebih dari satu lembaga peradilan yang masing-masing memiliki kewenangan mengadili yang dibatasi oleh wilayah hukum bertujuan untuk mempermudah administrasi keadilan serta diharapkan agar suatu organ yudisial dapat mengefisiensikan sumber daya untuk menjalankan fungsinya. Statuta Roma 1998 menegaskan bahwa ICC bisa menjalankan fungsi dan kewenangannya di wilayah negara pihak, namun ICC juga dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya di wilayah negara bukan pihak, selama dibuat perjanjian khusus.[\[1\]](#_ftn1) Yurisdiksi teritorial ICC tergantung dari inisiatif pengajuan kasus ke ICC seperti dalam **Artikel 12 ayat (2) Statuta Roma 1998** yaitu: _In the case of article 13, paragraph (a) or (c), the Court may exercise its jurisdiction if one or more of the following States are Parties to this Statute or have accepted the jurisdiction of the Court in accordance with paragraph 3:_ 1. _The State on the territory of which the conduct in question occurred or, if the crime was committed on board a vessel or aircraft, the State of registration of that vessel or aircraft;_ 2. _The State of which the person accused of the crime is a national._ Sehingga, ICC dapat memiliki yurisdiksi di wilayah negara bukan pihak, sepanjang pelakunya adalah warga negara dari negara pihak dalam Statuta Roma 1998. Pengadilan juga mempunyai yurisdiksi terhadap kejahatan yang dilakukan di dalam wilayah negara-negara yang menerima yurisdiksinya atas dasar pernyataan _ad hoc_ (_ad hoc declaration_) dan di atas wilayah yang ditentukan oleh Dewan Keamanan PBB. Teritorial diperluas tidak hanya mencakup daratan. Pengaturan konsep wilayah dalam Statuta Roma mencakup pula kapal (_on board vessel_) dan pesawat terbang (_aircraft_) yang didaftarkan di negara peserta. Agar dapat melaksanakan yurisdiksinya, negara yang meratifikasi Statuta Roma 1998 harus menerima yurisdiksi ICC. Artinya, meratifikasi belum berarti bahwa ICC dapat melaksanakan yurisdiksinya. Untuk itu, masih diperlukan suatu tindakan negara yang menyatakan bahwa negara tersebut menerima yurisdiksi. Hal ini diatur dalam **Artikel 12 ayat (1) Statuta Roma** **1988** yang isinya sebagai berikut:[\[2\]](#_ftn2) _A State which becomes a Party to this Statute thereby accepts the jurisdiction of the Court with respect to the crimes referred to in article 5._ ICC sendiri memiliki yurisdiksi terhadap warga negara non-anggota dalam kondisi-kondisi sebagai berikut: 1. Dalam kasus yang diserahkan oleh Dewan Keamanan PBB kepada ICC. 2. Dalam kasus warga negara non-anggota melakukan kejahatan di wilayah atau teritorial negara anggota Statuta Roma 1988 atau negara yang sudah menerima yurisdiksi ICC. 3. Dalam kasus negara non-anggota sudah menyetujui untuk melaksanakan yurisdiksi berkaitan dengan kejahatan-kejahatan tertentu. 2. **Yurisdiksi** **_Ratione_** **_Temporis_** **(Waktu)** Menurut **Artikel 11 Statuta Roma 1998**, ICC hanya memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan yang dilakukan setelah berlakunya Statuta Roma, yaitu 1 Juli 2002. Sebagai contoh, Kolombia meratifikasi Statuta Roma 1998 pada tanggal 1 November 2000, sedangkan Statuta tersebut mulai berlaku semenjak 1 Juli 2002. Oleh karena itu, ICC tidak dapat menuntut kejahatan-kejahatan yang terjadi di Kolombia antara tanggal 1 November 2000-1 Juli 2002. Inilah yang dinamakan prinsip _non-retroactivity ratione personal_. ICC secara tegas menerapkan asas legalitas yang tidak memungkinkan penerapan peraturan berlaku surut (_nullum crimen nulla poena sine lege praevia_). 3. **Yurisdiksi** **_Ratione Personae_** **(Person)** Ukuran lain yang melandasi yurisdiksi organisasi internasional adalah tentang siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Statuta Roma 1998 menegaskan dalam **Artikel 25 ayat (2) Statuta Roma 1998**: _A person who commits a crime within the jurisdiction of the Court shall be individually responsible and liable for punishment in accordance with this Statute._ Dengan demikian, orang yang melakukan pelanggaran yang termasuk dalam yurisdiksi ICC harus menanggung pertanggungjawaban pidana secara individual. 4. **Yurisdiksi** **_Ratione Materiae_** **(Materi Perkara)** Yurisdiksi ICC berkaitan dengan pokok perkara (_subject matter jurisdiction_/_ratione materiae_) merujuk pada pelbagai kejahatan sangat berat menurut pandangan masyarakat internasional yang diatur dalam **Artikel 5 ayat (1) Statuta Roma 1998**. Berikut ini kami rincikan kategori kejahatan di bawah yurisdiksi ICC adalah: 1. **Genosida (_Genocide_)** Kejahatan genosida adalah setiap tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk merusak seluruhnya atau sebagian, suatu bangsa, etnik, ras, atau kelompok agama tertentu.[\[3\]](#_ftn3) 2. **Kejahatan terhadap Kemanusiaan (_Crimes against Humanity_)** Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah beberapa perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari penyerangan langsung yang ditujukan terhadap penduduk sipil secara sistematis, dengan pengetahuan penyerangan.[\[4\]](#_ftn4) 3. **Kejahatan Perang (_War Crimes_)** Kejahatan perang merupakan salah satu kejahatan tertua di antara keempat jenis kejahatan dalam yurisdiksi ICC dan kejahatan perang akan menjadi kejahatan yang paling pertama dalam proses penghukumannya menurut hukum internasional.[\[5\]](#_ftn5) Kejahatan perang hampir sama dengan kejahatan kemanusiaan yang pada dasarnya perbuatan membunuh dan menghilangkan nyawa orang lain dan melanggar konvensi hukum perang, yaitu **[Konvensi Jenewa 1949](https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-002-0173.pdf)**. 4. **Kejahatan Agresi (_Crime of Aggression_)** Persoalan yurisdiksi ICC terhadap kejahatan agresi sebagai _generic crimes_ ini sangat rumit, karena definisi tersebut merupakan hak prerogatif Dewan Keamanan PBB, melalui _Review Conference_ 7 tahun setelah Statuta berlaku efektif.[\[6\]](#_ftn6) Kesepakatan tentang perumusan ini baru dicapai dalam _high level representatives of States_ _Parties of the_ ICC dalam _Review Conference_ tanggal 31 Mei-11 Juni 2010 di Kampala, Uganda (_The Kampala Declaration_). Baca juga: **[Mengenal Mahkamah Pidana Internasional dan Jurisdiksinya](https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-mahkamah-pidana-internasional-dan-jurisdiksinya-cl4380?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=jurisdiksi_ICC)** ### **Peninjauan Kembali oleh ICC** Sebelumnya, merujuk pada pertanyaan Anda, perlu dipahami, arti _ne bis in idem_ adalah seseorang tidak boleh diadili dan atau dihukum lebih dari satu kali terhadap satu kejahatan atau tindak pidana yang dilakukannya dan sudah diadili dan atau sudah dijatuhi hukuman yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.[\[7\]](#_ftn7) Dalam ICC, ketentuan peninjauan kembali dikenal sebagai _Request Civil_ atau Revisi yang dilakukan oleh Kamar Banding (_Appeals Chamber_) dan diatur melalui **Artikel 84 Statuta Roma 1998**. _Request Civil_ merupakan upaya hukum luar biasa dalam lapangan hukum pidana yang merupakan satu kesatuan rangkaian proses hukum yang bersanding dengan pokok perkara sehingga tidak melanggar prinsip _ne bis in idem_, karena perkara tidak didakwakan kembali melainkan adanya suatu fakta hukum yang belum terungkap, sehingga perkara dibuka kembali melalui peninjauan kembali. Kamar Banding sebagai pihak yang memutuskan kasus pada tingkat banding yang kemudian dimintakan untuk melakukan revisi atau peninjauan kembali atas putusannya itu, setelah mempelajari dan mempertimbangkan alat\-alat bukti baru yang diajukan oleh pemohon revisi atau pemohon peninjauan kembali, haruslah menolak permohonan itu apabila walaupun sudah didukung dengan alat bukti baru ternyata tidak cukup kuat untuk membenarkannya. Sehingga, **peninjauan kembali oleh ICC** **tidak melanggar asas _ne_** **_bis in idem_** karena merupakan upaya hukum dan bukan dianggap sebagai kasus yang sama dan diadili kembali. ### **Ketidakmampuan Pengadilan Nasional atas Kasus Timor Timur** Tetapi, Anda menyebutkan, jika dikaitkan dengan alasan pengadilan nasional tidak mampu, ini justru **bukan sebagai _legal reason_ untuk mengajukan** **peninjauan kembali**. Sebab, peninjauan kembali kasus Timor-Timur ke ICC harus dipastikan juga ada alat bukti baru. Selain itu, perlu dipahami juga terkait dengan **yurisdiksi waktu**. Kasus Timor Timur terjadi pada tahun 1998, maka dalam ini tidak bisa diajukan ke ICC karena **bukan merupakan kewenangan yurisdiksi ICC**, maka pada saat itu diselesaikan menggunakan _special court_. Hal tersebut juga berkaitan dengan **Artikel 17 ayat (1) Statuta Roma 1998** yang menegaskan suatu kasus tidak dapat diterima jika: 1. Kasus tersebut sedang disidik dan dituntut oleh negara yang memiliki yurisdiksi atas kasus tersebut, **kecuali** negara tersebut sungguh-sungguh (_genuinely_) tidak mau (_unwilling_) atau tidak mampu (_unable_) dalam melakukan penyidikan dan penuntutan; 2. Kasus tersebut telah disidik oleh negara yang memiliki yurisdiksi atas kasus tersebut dan telah memutuskan untuk tidak menuntut orang yang terlibat, **kecuali** keputusan tersebut sebagai akibat ketidakmauan (_unwillingness_) atau ketidakmampuan (_inability_) negara yang sungguh-sungguh (_genuinely_) untuk menuntut. 3. Si pelaku telah diadili atas dasar perbuatan yang sama (_ne bis in idem_), **kecuali** terjadi peradilan pura-pura (_sham proceeding_) dalam arti proses peradilan dimaksudkan untuk tujuan melindungi (_shielding_) si pelaku dari pertanggungjawaban pidana atas kejahatan di bawah yurisdiksi ICC atau proses peradilan tidak dilaksanakan secara merdeka (_independently_) atau tidak bersifat memihak (_impartially_) sesuai dengan norma-norma yang diakui oleh hukum internasional dan tidak konsisten dengan tujuan untuk mengadili si pelaku. 4. Kasus tersebut tidak cukup gawat (memadai) untuk memberikan pembenaran langkah-langkah lanjutan pengadilan. Sementara itu, ukuran untuk menentukan ketidakmauan (_unwillingness_) pada **Artikel 17 ayat (2) Statuta Roma 1998** adalah: 1. Proses peradilan yang telah atau sedang dilakukan atau diputuskan ditujukan untuk melindungi si pelaku dari pertanggungjawaban pidana; 2. Terjadi keterlambatan proses peradilan yang tidak dapat dibenarkan (_unjustified delay_); 3. Proses peradilan tidak dilaksanakan secara merdeka dan tidak memihak. Selanjutnya, ukuran untuk menentukan ketidakmampuan (_inability_), yakni apabila telah terjadi kegagalan secara menyeluruh atau substansial atau ketiadaan sistem pengadilan nasional untuk menemukan tersangka atau bukti-bukti dan kesaksian atau tidak mampu untuk menyelenggarakan proses peradilan.[\[8\]](#_ftn8) Dengan demikian,  ICC tidak mutlak berwenang menentukan kasus mana yang akan diadili. Melainkan bergantung pada penyerahan dari negara kepada yurisdiksi ICC termasuk dalam kasus Timor Timur ini. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Rome Statute of The International Criminal Court [](https://legal.un.org/icc/statute/99_corr/cstatute.htm) The Geneva Conventions of 12 August 1949 [](https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-002-0173.pdf) REFERENSI --------- 1. Arlina Permanasari dkk. _Pengantar Hukum Humaniter_.  Jakarta: ICRC, 1999; 2. I Wayan Phartiana. _Hukum Pidana Internasional_. Bandung: Yramawidya, 2006; 3. William A. Schabas. _An Introduction to The International Criminal Court_. Cambridge University Press, 2004. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Artikel 4 ayat (2) [Statuta Roma 1998](https://legal.un.org/icc/statute/99_corr/cstatute.htm) [\[2\]](#_ftnref2) Arlina Permanasari dkk. _Pengantar Hukum Humaniter_.  Jakarta: ICRC, 1999, hal. 192 [\[3\]](#_ftnref3) Artikel 6 Statuta Roma 1998 [\[4\]](#_ftnref4) Artikel 7 Statuta Roma 1998 [\[5\]](#_ftnref5) William A. Schabas. _An Introduction to The International Criminal Court_. Cambridge University Press, 2004, hal. 51 [\[6\]](#_ftnref6) Artikel 123 _jo._ Artikel 5 ayat (2) Statuta Roma 1998 [\[7\]](#_ftnref7) I Wayan Phartiana. _Hukum Pidana Internasional_. Bandung: Yramawidya, 2006, hal. 420   [\[8\]](#_ftnref8) Artikel 17 ayat (3) Statuta Roma 1998 Tags ---- [hak asasi](/tag/hak-asasi) [hak asasi manusia](/tag/hak-asasi-manusia) [hukum internasional](/tag/hukum-internasional)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Hubungan Hukum Nasabah dan Bank dalam Transaksi Lewat ATMDalam transaksi di Automated Teller Machine (ATM), nasabah dan bank terikat dalam kontrak pintar (smart contract). Kontrak ini menggunakan bahasa pemrograman dalam mesin ATM. Seluruh transaksi yang terjadi dalam kontrak pintar akan diproses melalui blockchain. International Business Machine (IBM) mendefinisikan blockchain sebagai  a shared, immutable ledger for recording transactions, tracking assets in a business network. Atau jika diterjemahkan secara bebas blockchain berarti buku besar bersama yang tidak dapat diubah, untuk mencatat transaksi, melacak aset dalam jaringan bisnis.KLINIK TERKAITSaldo Dipotong Karena Salah Memasukkan PIN, Bolehkah?09 Sep 2021Bolehkah Mengenakan Biaya Penarikan Uang kepada Nasabah?09 Jun 2021Karena Terima Uang Lebih dari ATM, Bolehkah Bank Mendebit Rekening Nasabahnya?30 Apr 2021Penyitaan Tabungan di Bank karena Tindak Pidana27 Okt 2020Sama halnya seperti buku besar dalam akuntansi, ATM akan mencatat pembukuan dari dua pihak yang bertransaksi, dan blockchain akan melacak aset secara cermat dengan menghitung secara rinci dari awal kas di bank. Hal ini dilakukan untuk membangun kepercayaan para pihak yang bertransaksi.Dalam sistem hukum common law, suatu transaksi menggunakan unsur penawaran (offer) dan penerimaan (acceptance) diikuti dengan sesuatu yang berharga (consideration). Artinya, penawaran jasa dibuat oleh bank dan nasabah dapat menerima atau menolak jasa tersebut. Apabila nasabah menerima dan melakukan transaksi di ATM bank tersebut, maka perikatan tersebut terjadi karena nasabah akan mendapatkan sesuatu yang bernilai sama dengan yang ditawarkan oleh bank. Karenanya, jika nasabah tidak menerima uang dari ATM dalam jumlah yang ditransaksikan, perikatan dianggap tidak pernah terjadi atau tidak sah.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Baca juga: Perbedaan Karakteristik Sistem Civil Law dengan Common LawSedangkan di Indonesia yang tidak menganut sistem hukum common law, dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 1233 dan 1313 KUH Perdata. Pasal 1233 KUH Perdata menyebutkan:Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Dalam hal ini, transaksi antara nasabah dan bank melalui ATM membuat nasabah dan bank memiliki perikatan. Perikatan ini berasal dari persetujuan antara nasabah dan pihak bank. Persetujuan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban yang tercakup dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang menjadi dasar hukum dari kontrak. Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan:Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Permasalahannya, dalam kontrak pintar tidak dapat dibuktikan iktikad baik dari bahasa pemrograman yang termasuk unsur dari kontrak berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata di atas.Bahasa program tidak dapat memiliki interpretasi yang berbeda yang dapat menciptakan konflik. Selain itu, bahasa program tidak selalu merepresentasikan peristiwa konkret yang terjadi. Lain halnya dengan transaksi tunai yang uang dan/atau barangnya langsung diberikan kepada para pihak yang bertransaksi.Jika Uang dari ATM Tak Sesuai dengan Bukti Tarik TunaiBerkaitan dengan kasus yang Anda tanyakan, tentunya nasabah harus memberikan informasi atas perbedaan transaksi langsung kepada operator dari bank tersebut agar segera pihak bank dapat mengecek pembukuan atas uang tunai yang tersedia dalam ATM tersebut. Perbedaan antara persediaan uang yang ada di ATM dan jumlah transaksinya dapat menjadi bukti bahwa bank tidak memiliki dana yang cukup di ATM. ATM akan menghitung kembali atas uang yang tidak terdeteksi dan mengembalikan kepada jumlah semula.Kemungkinan ATM membuat suatu kesalahan bisa saja terjadi, akan tetapi peristiwa tersebut sangat langka. Nasabah yang memang mengalami hal tersebut dapat melapor ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional, yang salah satu tugasnya adalah menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 34 ayat (1) huruf f UU Perlindungan Konsumen.Selain itu, bila nasabah mengalami kerugian dalam jumlah besar maka dapat melakukan gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri dengan dasar hukum yang kami jelaskan di atas atau menggugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.[1]Baca juga: Pelaku Usaha Tak Hadiri Panggilan BPSK, Ini Konsekuensi HukumnyaDemikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PerdataUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan KonsumenREFERENSIInternational Business Machine, diakses pada 29 Maret 2022, pukul 11.47 WIB.[1] Pasal 45 ayat (1) UU Perlindungan KonsumenTagsatmnasabah bankperbankanperlindungan konsumen

Beberapa nasabah bank pernah menemui masalah dalam transaksi Automated Teller Machine (ATM), tapi ternyata tidak semua terselesaikan dengan baik. Terutama dalam transaksi penarikan tunai, di mana uang yang keluar tidak sesuai dengan yang tercantum dalam slip penarikan, sementara pihak bank mengklaim tidak terjadi kesalahan. Sebenarnya bagaimana perlindungan terhadap nasabah (sebagai konsumen) oleh pihak bank? Sementara dalam hal ini nasabah jelas dirugikan tetapi tidak mendapat ganti rugi dari bank tersebut.

Nasabah harus memberikan informasi atas perbedaan transaksi langsung kepada operator dari bank tersebut agar pihak bank dapat segera mengecek pembukuan atas uang tunai yang tersedia dalam ATM tersebut. Perbedaan antara persediaan uang yang ada di ATM dan jumlah transaksinya dapat menjadi bukti bahwa bank tidak memiliki dana yang cukup di ATM. Nasabah yang mengalami hal tersebut dapat melapor ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional dan/atau menggugat pihak bank di Pengadilan Negeri atau melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Saldo Dipotong Karena Salah Memasukkan PIN, Bolehkah?09 Sep 2021Bolehkah Mengenakan Biaya Penarikan Uang kepada Nasabah?09 Jun 2021Karena Terima Uang Lebih dari ATM, Bolehkah Bank Mendebit Rekening Nasabahnya?30 Apr 2021Penyitaan Tabungan di Bank karena Tindak Pidana27 Okt 2020Saldo Dipotong Karena Salah Memasukkan PIN, Bolehkah?09 Sep 2021Bolehkah Mengenakan Biaya Penarikan Uang kepada Nasabah?09 Jun 2021Karena Terima Uang Lebih dari ATM, Bolehkah Bank Mendebit Rekening Nasabahnya?30 Apr 2021Penyitaan Tabungan di Bank karena Tindak Pidana27 Okt 2020Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 2022Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/uang-yang-keluar-dari-atm-tak-sesuai-dengan-bukti-penarikan-cl3389/

Uang yang Keluar dari ATM Tak Sesuai dengan Bukti Penarikan

pages/232/page-5.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### **Hubungan Hukum Nasabah dan Bank dalam Transaksi Lewat ATM** Dalam transaksi di Automated Teller Machine (ATM), nasabah dan bank terikat dalam kontrak pintar (_smart contract_). Kontrak ini menggunakan bahasa pemrograman dalam mesin ATM. Seluruh transaksi yang terjadi dalam kontrak pintar akan diproses melalui _blockchain_. [International Business Machine](https://www.ibm.com/topics/what-is-blockchain#:~:text=Blockchain%20defined%3A%20Blockchain%20is%20a,patents%2C%20copyrights%2C%20branding\).) (IBM) mendefinisikan _blockchain_ sebagai  _a shared, immutable ledger for recording transactions, tracking assets in a business network._ Atau jika diterjemahkan secara bebas _blockchain_ berarti buku besar bersama yang tidak dapat diubah, untuk mencatat transaksi, melacak aset dalam jaringan bisnis. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Saldo Dipotong Karena Salah Memasukkan PIN, Bolehkah? ](/klinik/a/saldo-dipotong-karena-salah-memasukkan-pin--bolehkah-lt52b03e8c6a8e6/)  09 Sep 2021 [ #### Bolehkah Mengenakan Biaya Penarikan Uang kepada Nasabah? ](/klinik/a/bolehkah-mengenakan-biaya-penarikan-uang-kepada-nasabah-lt574f9a3587baf/)  09 Jun 2021 [ #### Karena Terima Uang Lebih dari ATM, Bolehkah Bank Mendebit Rekening Nasabahnya? ](/klinik/a/karena-terima-uang-lebih-dari-atm-bolehkah-bank-mendebit-rekening-nasabahnya--lt608b8a7caa759/)  30 Apr 2021 [ #### Penyitaan Tabungan di Bank karena Tindak Pidana ](/klinik/a/penyitaan-tabungan-di-bank-karena-tindak-pidana-lt5f9820e186401/)  27 Okt 2020 [](#!) Sama halnya seperti buku besar dalam akuntansi, ATM akan mencatat pembukuan dari dua pihak yang bertransaksi, dan _blockchain_ akan melacak aset secara cermat dengan menghitung secara rinci dari awal kas di bank. Hal ini dilakukan untuk membangun kepercayaan para pihak yang bertransaksi. Dalam sistem hukum _common law_, suatu transaksi menggunakan unsur penawaran (_offer_) dan penerimaan (_acceptance_) diikuti dengan sesuatu yang berharga (_consideration_). Artinya, penawaran jasa dibuat oleh bank dan nasabah dapat menerima atau menolak jasa tersebut. Apabila nasabah menerima dan melakukan transaksi di ATM bank tersebut, maka perikatan tersebut terjadi karena nasabah akan mendapatkan sesuatu yang bernilai sama dengan yang ditawarkan oleh bank. Karenanya, jika nasabah tidak menerima uang dari ATM dalam jumlah yang ditransaksikan, perikatan dianggap tidak pernah terjadi atau tidak sah. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) **Baca juga:** [**Perbedaan Karakteristik Sistem _Civil Law_ dengan _Common Law_**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-karakteristik-sistem-icivil-law-i-dengan-icommon-law-i-lt58f8174750e97?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=common_civil_law) Sedangkan di Indonesia yang tidak menganut sistem hukum _common law_, dasar hukum yang digunakan adalah **Pasal 1233 dan 1313** [**KUH Perdata**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata). Pasal 1233 KUH Perdata menyebutkan: _Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang._ Dalam hal ini, transaksi antara nasabah dan bank melalui ATM membuat nasabah dan bank memiliki perikatan. Perikatan ini berasal dari persetujuan antara nasabah dan pihak bank. Persetujuan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban yang tercakup dalam **Pasal 1338 KUH Perdata**, yang menjadi dasar hukum dari kontrak. Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan: _Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang **berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya**. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. **Persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik**._ Permasalahannya, dalam kontrak pintar tidak dapat dibuktikan iktikad baik dari bahasa pemrograman yang termasuk unsur dari kontrak berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata di atas. Bahasa program tidak dapat memiliki interpretasi yang berbeda yang dapat menciptakan konflik. Selain itu, bahasa program tidak selalu merepresentasikan peristiwa konkret yang terjadi. Lain halnya dengan transaksi tunai yang uang dan/atau barangnya langsung diberikan kepada para pihak yang bertransaksi. ### **Jika Uang dari ATM Tak Sesuai dengan Bukti Tarik Tunai** Berkaitan dengan kasus yang Anda tanyakan, tentunya nasabah harus memberikan informasi atas perbedaan transaksi langsung kepada operator dari bank tersebut agar segera pihak bank dapat mengecek pembukuan atas uang tunai yang tersedia dalam ATM tersebut. Perbedaan antara persediaan uang yang ada di ATM dan jumlah transaksinya dapat menjadi bukti bahwa bank tidak memiliki dana yang cukup di ATM. ATM akan menghitung kembali atas uang yang tidak terdeteksi dan mengembalikan kepada jumlah semula. Kemungkinan ATM membuat suatu kesalahan bisa saja terjadi, akan tetapi peristiwa tersebut sangat langka. Nasabah yang memang mengalami hal tersebut dapat melapor ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional, yang salah satu tugasnya adalah menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam **Pasal 34 ayat (1) huruf f** [**UU Perlindungan Konsumen**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/undangundang-nomor-8-tahun-1999/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Perlindungan_Konsumen). Selain itu, bila nasabah mengalami kerugian dalam jumlah besar maka dapat melakukan gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri dengan dasar hukum yang kami jelaskan di atas atau menggugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.[\[1\]](#_ftn1) **Baca juga:** [**Pelaku Usaha Tak Hadiri Panggilan BPSK, Ini Konsekuensi Hukumnya**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pelaku-usaha-tak-hadiri-panggilan-bpsk--ini-konsekuensi-hukumnya-lt4cc7facb76176?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=mangkir_panggilan_bpsk) Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/undangundang-nomor-8-tahun-1999/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Perlindungan_Konsumen) REFERENSI --------- [International Business Machine](https://www.ibm.com/topics/what-is-blockchain#:~:text=Blockchain%20defined%3A%20Blockchain%20is%20a,patents%2C%20copyrights%2C%20branding\).), diakses pada 29 Maret 2022, pukul 11.47 WIB. [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 45 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen Tags ---- [atm](/tag/atm) [nasabah bank](/tag/nasabah-bank) [perbankan](/tag/perbankan) [perlindungan konsumen](/tag/perlindungan-konsumen)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Tugas Pokok KepolisianMerujuk pada pertanyaan Anda, kami berasumsi permasalahan yang disampaikan berkaitan dengan kewenangan kepolisian dalam memeriksa izin yang dimiliki perusahaan.KLINIK TERKAITApakah Polisi Berwenang Merazia Pencantuman Label Produk?11 Jul 2024Perlukah Surat Izin untuk Usaha Dagang (UD)?22 Feb 2022Polisi Menyamar Jadi Pembeli Minuman Beralkohol Ilegal, Bolehkah?02 Des 2021Bolehkah Merekam Penggeledahan yang Dilakukan Penyidik?23 Nov 2021Kami terlebih dahulu menjelaskan tugas pokok kepolisian sesuai dengan Pasal 13 UU 2/2002 yakni:Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok tersebut sesuai Pasal 75 angka 1 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 15 ayat (1) UU 2/2002 aparat kepolisian berwenang di antaranya menerima laporan dan/atau pengaduan, membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang mengganggu ketertiban umum, mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat, melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan, mencari keterangan dan barang bukti dan seterusnya.Kemudian dalam rangka penegakan hukum, berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf g UU 2/2002, kepolisian bertugas:melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.Lebih lanjut penyelidikan dan penyidikan diatur secara tegas dalam KUHAP, yakni :Penyelidikan, adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.[1]Penyidikan, adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu memuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.[2]Apakah Polisi Berwenang Periksa Izin Perusahaan?Sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya kepolisian berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua jenis tindak pidana.Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 32 KUHAP guna kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan. Lebih lanjut, penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan.[3] Frasa “tempat tertutup lainnya” memberikan makna bahwa penyidik berwenang melakukan penggeledahan di perusahaan.Namun, perlu diperhatikan kewenangan dalam hal penggeledahan hanya dimiliki oleh penyidik/penyidik pembantu sesuai dengan Pasal 20 Perkap 6/2019.Penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu harus disertai dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat serta disaksikan oleh 2 orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya.[4]Namun dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penggeledahan:[5]Pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya;Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada;Di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat berkasnya;Di tempat penginapan dan tempat umum lainnya.Perlu digarisbawahi, penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu di perusahaan hanya berkaitan dengan perizinan yang berhubungan dengan dugaan tindak pidana.Lebih lanjut Siti Yuniarti dalam artikel berjudul Penggeledahan menyatakan bahwa penyidik dilarang mengambil sesuatu apapun yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana maupun menyita dan memeriksa surat, buku, tulisan yang tidak merupakan benda yang ada hubungannya dengan kejahatan.[6]Jika mengacu terhadap dasar hukum yang telah kami uraikan diatas, kami berpendapat bahwa hanya polisi yang menjabat sebagai penyidik/penyidik pembantuyang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap izin di perusahaan sepanjang izin yang diperiksa tersebut merupakan berhubungan dengan tindak pidana yang atau diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana. Di luar daripada penyidik/penyidik pembantu, Anda berhak untuk menolak pemeriksaan izin yang dilakukan oleh aparat kepolisian lainnya.Baca juga: Haruskah Memperbarui Legalitas Usaha ke OSS RBA?Demikian Jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaUndang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik IndonesiaUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta KerjaPeraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak PidanaREFERENSIPenggeledahan, diakses pada 28 Maret 2022, pukul 15.37 WIB.[1] Pasal 1 angka 5 KUHAP[2] Pasal 1 angka 2 KUHAP[3] Pasal 1 angka 17 KUHAP[4] Pasal 33 ayat (1) dan (3) KUHAP[5] Pasal 34 ayat (1) KUHAP[6]Penggeledahan, diakses pada 28 Maret 2022, pukul 15.37 WIBTagsizinpenggeledahanpenyidikanperizinanperusahaanpolisi

Saya mau tanya apakah: Polisi/Diskrimsus/Polda/Intel, berhak untuk periksa izin di perusahaan? Setau saya ada Dinas Penanaman Modal & Perizinan Terpadu Satu Pintu & Dinas Terkait. Contohnya Dinas Lingkungan Hidup yang memiliki regulasi tersebut. Mohon Pencerahan & masukannya. Contoh: SIPA/Izin Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi, data karyawan, data BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), Izin Limbah B3, SLF Gedung IPLC/Izin Pembuangan Limbah Cair. Terima kasih.

Salah satu tugas kepolisian dalam menegakkan hukum adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Dalam rangka penyidikan, penyidik/penyidik pembantu dapat melakukan pemeriksaan berupa penggeledahan di tempat tertutup seperti perusahaan. Sehingga, menurut hemat kami, hanya polisi yang menjabat sebagai penyidik/penyidik pembantuyang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap izin di perusahaan sepanjang izin yang diperiksa tersebut merupakan berhubungan dengan tindak pidana yang atau diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Apakah Polisi Berwenang Merazia Pencantuman Label Produk?11 Jul 2024Perlukah Surat Izin untuk Usaha Dagang (UD)?22 Feb 2022Polisi Menyamar Jadi Pembeli Minuman Beralkohol Ilegal, Bolehkah?02 Des 2021Bolehkah Merekam Penggeledahan yang Dilakukan Penyidik?23 Nov 2021Apakah Polisi Berwenang Merazia Pencantuman Label Produk?11 Jul 2024Perlukah Surat Izin untuk Usaha Dagang (UD)?22 Feb 2022Polisi Menyamar Jadi Pembeli Minuman Beralkohol Ilegal, Bolehkah?02 Des 2021Bolehkah Merekam Penggeledahan yang Dilakukan Penyidik?23 Nov 2021Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank6 Mei 2024Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank6 Mei 2024Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/polisi-periksa-izin-perusahaan--bolehkah-lt61dc3ca6c81b8/

Polisi Periksa Izin Perusahaan, Bolehkah?

pages/232/page-7.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### **Tugas Pokok Kepolisian** Merujuk pada pertanyaan Anda, kami berasumsi permasalahan yang disampaikan berkaitan dengan kewenangan kepolisian dalam memeriksa izin yang dimiliki perusahaan. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Apakah Polisi Berwenang Merazia Pencantuman Label Produk? ](/klinik/a/apakah-polisi-berwenang-merazia-pencantuman-label-produk-lt5a9b79dfa6602/)  11 Jul 2024 [ #### Perlukah Surat Izin untuk Usaha Dagang (UD)? ](/klinik/a/perlukah-surat-izin-untuk-usaha-dagang-ud-cl3286/)  22 Feb 2022 [ #### Polisi Menyamar Jadi Pembeli Minuman Beralkohol Ilegal, Bolehkah? ](/klinik/a/polisi-menyamar-jadi-pembeli-minuman-beralkohol-ilegal-bolehkah-lt61a8acfa1a686/)  02 Des 2021 [ #### Bolehkah Merekam Penggeledahan yang Dilakukan Penyidik? ](/klinik/a/bolehkah-merekam-penggeledahan-yang-dilakukan-penyidik-lt615f5570e68ef/)  23 Nov 2021 [](#!) Kami terlebih dahulu menjelaskan tugas pokok kepolisian sesuai dengan **Pasal 13 [UU 2/2002](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17437/undangundang-nomor-2-tahun-2002/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_2_2002)** yakni: _Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:_ 1. _memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;_ 2. _menegakkan hukum; dan_ 3. _memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat._ Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok tersebut sesuai **Pasal 75 angka 1 [UU Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Cipta_Kerja) yang mengubah Pasal 15 ayat (1) UU 2/2002** aparat kepolisian berwenang di antaranya menerima laporan dan/atau pengaduan, membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang mengganggu ketertiban umum, mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat, **melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan**, mencari keterangan dan barang bukti dan seterusnya. Kemudian dalam rangka penegakan hukum, berdasarkan **Pasal 14 ayat (1) huruf g UU 2/2002**, kepolisian bertugas: _melakukan **penyelidikan dan penyidikan** terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lain_nya. Lebih lanjut penyelidikan dan penyidikan diatur secara tegas dalam **[KUHAP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHAP)**, yakni : 1. **Penyelidikan,** adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.[\[1\]](#_ftn1) 2. **Penyidikan,** adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu memuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.[\[2\]](#_ftn2) ### **Apakah Polisi Berwenang Periksa Izin Perusahaan?** Sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya kepolisian berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua jenis tindak pidana. Selanjutnya, sesuai dengan **Pasal 32 KUHAP** guna kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan **penggeledahan rumah** atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan. Lebih lanjut, penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan **tempat tertutup lainnya** untuk melakukan **tindakan pemeriksaan** dan atau penyitaan dan atau penangkapan.[\[3\]](#_ftn3) Frasa **_“_**tempat tertutup lainnya” memberikan makna bahwa penyidik berwenang melakukan penggeledahan di perusahaan. Namun, perlu diperhatikan kewenangan dalam hal penggeledahan hanya dimiliki oleh penyidik/penyidik pembantu sesuai dengan **Pasal 20 [Perkap 6/2019](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5da0317cf00d7/peraturan-kepala-kepolisian-negara-nomor-6-tahun-2019/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=Perkap_6_2019).** Penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu harus disertai dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat serta disaksikan oleh 2 orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya.[\[4\]](#_ftn4) Namun dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penggeledahan:[\[5\]](#_ftn5) 1. Pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya; 2. Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada; 3. **Di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat berkasnya;** 4. Di tempat penginapan dan tempat umum lainnya. Perlu digarisbawahi, penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu di perusahaan hanya berkaitan dengan perizinan yang berhubungan dengan dugaan tindak pidana. Lebih lanjut **Siti Yuniarti** dalam artikel berjudul _Penggeledahan_ menyatakan bahwa penyidik dilarang mengambil sesuatu apapun yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana maupun menyita dan memeriksa surat, buku, tulisan yang tidak merupakan benda yang ada hubungannya dengan kejahatan.[\[6\]](#_ftn6) Jika mengacu terhadap dasar hukum yang telah kami uraikan diatas, kami berpendapat bahwa hanya polisi yang menjabat sebagai penyidik/penyidik pembantuyang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap izin di perusahaan sepanjang izin yang diperiksa tersebut merupakan berhubungan dengan tindak pidana yang atau diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana. Di luar daripada penyidik/penyidik pembantu, Anda berhak untuk menolak pemeriksaan izin yang dilakukan oleh aparat kepolisian lainnya. **Baca juga: [Haruskah Memperbarui Legalitas Usaha ke OSS RBA?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/haruskah-memperbarui-legalitas-usaha-ke-oss-rba-lt618b8e251af5d?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=izin_usaha_oss_rba)** Demikian Jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHAP) Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17437/undangundang-nomor-2-tahun-2002/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_2_2002) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Cipta_Kerja) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5da0317cf00d7/peraturan-kepala-kepolisian-negara-nomor-6-tahun-2019/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=Perkap_6_2019) REFERENSI --------- [Penggeledahan](https://business-law.binus.ac.id/2016/06/29/penggeledahan/), diakses pada 28 Maret 2022, pukul 15.37 WIB. [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1 angka 5 KUHAP [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 1 angka 2 KUHAP [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 1 angka 17 KUHAP [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 33 ayat (1) dan (3) KUHAP [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 34 ayat (1) KUHAP [\[6\]](#_ftnref6)[Penggeledahan](https://business-law.binus.ac.id/2016/06/29/penggeledahan/), diakses pada 28 Maret 2022, pukul 15.37 WIB Tags ---- [izin](/tag/izin) [penggeledahan](/tag/penggeledahan) [penyidikan](/tag/penyidikan) [perizinan](/tag/perizinan) [perusahaan](/tag/perusahaan) [polisi](/tag/polisi)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. Kewenangan Perawat untuk MenyuntikKLINIK TERKAITMenolak Vaksinasi COVID-19, Bisakah Dipidana?18 Feb 2022Bisakah Vaksinasi Perusahaan Dibiayai Pemerintah?29 Okt 2021Data Aplikasi PeduliLindungi Diduga Bocor, Ini Langkah yang Bisa Dilakukan 19 Okt 2021Hak Masyarakat Jika Alami Efek Samping Vaksin COVID-1923 Agt 2021Secara umum, suntik vaksin (vaksinasi) merupakan upaya dalam meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan.[1]Menyuntik vaksin merujuk pada bagaimana cara memberikan vaksin tersebut untuk dapat masuk ke dalam tubuh manusia. Menyuntik merupakan salah satu dari tindakan kedokteran, yang mana merupakan bagian dari kewenangan seorang dokter.[2]Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Tentunya, tindakan kedokteran ini dilakukan didasarkan pada diagnosis yang ditegakkan oleh seorang dokter, yang mana sebelumnya dokter akan melakukan anamnesis (mewawancarai pasien), pemeriksaan fisik (memeriksa fisik dan mental pasien), dan pemeriksaan penunjang (konfirmatif terhadap temuan anamnesis dan pemeriksaan fisik). Secara umum, vaksinasi erat kaitannya dengan imunisasi, yang mana merupakan upaya agar terlindungi dari suatu penyakit.Dalam konteks COVID-19, vaksinasi bertujuan untuk mengurangi transmisi/penularan COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (herd immunity), dan melindungi masyarakat agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi.[3]Perawat dalam menyelenggarakan praktik keperawatan bertugas sebagai: [4]pemberi asuhan keperawatan;penyuluh dan konselor bagi klien;pengelola pelayanan keperawatan;peneliti keperawatan;pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang; dan/ataupelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu.Poin e di atas secara utuh dijabarkan dalam kewenangan perawat untuk:Melakukan tindakan medis yang sesuai dengan kompetensinya atas pelimpahan wewenang delegatif tenaga medis;Melakukan tindakan medis di bawah pengawasan atas pelimpahan wewenang mandat; danMemberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan program pemerintah.[5]Karena menyuntik merupakan salah satu tindakan medis yang dilakukan oleh dokter, tindakan menyuntik dapat dilakukan perawat atas adanya pelimpahan wewenang secara delegatif.[6] Pelimpahan ini diberikan dokter kepada perawat dengan disertai pelimpahan tanggung jawab.[7]Adapun vaksinasi COVID-19 harus dilakukan oleh dokter, bidan, atau perawat yang memiliki kompetensi dan kewenangan, yang jika dilakukan oleh bidan atau perawat, mutlak di bawah supervisi dokter.[8] Menurut pandangan penulis, supervisi ini seakan mengakibatkan ambiguitas tanggung jawab hukum, dikarenakan menyuntik bersifat delegatif. Tahapan Vaksinasi COVID-19Sebelumnya, kami akan menggambarkan secara singkat vaksinasi COVID-19 yang dilakukan oleh satu tim vaksinasi, terdiri dari satu petugas vaksinator dibantu oleh sekurang-kurangnya tiga petugas yaitu petugas ruang tunggu, petugas skrining, serta petugas pencatatan dan observasi.Oleh karena itu, tindakan menyuntik vaksin wajib didahului dengan proses skrining terhadap status kesehatan, untuk menentukan apakah calon penerima vaksin layak atau tidak memperoleh vaksinasi. Tanggung Jawab Perawat Jika Salah Suntik VaksinDalam kasus Anda, bisa saja terjadi beberapa kesalahan dengan asumsi berupa kesalahan tempat/lokasi penyuntikan, cara penyuntikan, dosis vaksin, penyimpanan vaksin (rusaknya vaksin), jenis vaksin, hingga interval atau selang waktu antar vaksinasi. Rupa-rupa salah suntik vaksin dapat berpengaruh pada kondisi kesehatan penerima vaksin, termasuk pula efek positif yang timbul.Dugaan perawat yang salah menyuntik vaksin dapat dimintakan pertanggungjawaban profesi secara etik, disiplin dan hukum. Masyarakat dapat mengadukan dugaan pelanggaran etik kepada Majelis Kehormatan Etik Keperawatan.Pola pendekatan umum untuk melakukan telaah dalam dugaan kelalaian medis terdiri dari:[9]Menetapkan prinsip kehati-hatian;Menetapkan standar perawatan yang diharapkan dan pelanggaran tugas perawatan yang ditetapkan;Menetapkan sebab akibat dan ruang lingkup pertanggungjawaban;Pertimbangan pembelaan dalam upaya hukum litigasi; danPertimbangan kerusakan/dampak dan ganti rugi.Pola pendekatan umum ini merupakan turunan dari doktrin 4D, yakni duty of care (kewajiban hukum untuk memberikan perawatan), dereliction of duty (pelanggaran kewajiban akibat kegagalan merawat sesuai dengan standar profesi), damages (cedera/kerusakan yang  diakibatkan), dan direct causation (penyebab secara langsung/hubungan kausalitas antara pelanggaran tugas dan cedera).[10]Dengan demikian, melihat kedudukan hukum perawat sebagai bagian dari tenaga kesehatan yang tunduk pada ketentuan etik, disiplin profesi dan hukum, maka terhadap kasus salah vaksin ini dapat dimintai pertanggungjawaban etik maupun disiplin profesi, dan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi.Baca juga: Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan itu BerbedaMediasi bertujuan untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan oleh mediator (bersifat netral) yang dipilih dan disepakati oleh para pihak (perawat dengan penerima vaksin).Sebab, dalam Pasal 29 UU 36/2009 menyebutkan dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi.Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik KedokteranUndang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang KesehatanUndang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang KeperawatanUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan KesehatanUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta KerjaPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang KeperawatanPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) REFERENSIG. J. Gittler dan E. J. C. Goldstein. The Elements of Medical Malpractice: An Overview. Clinical Infectious Diseases Vol. 23, No. 5, November 1996;Rajkumar Cheluvappa dan Selwyn Selvendran. Medical Negligence - Key Cases and Application of Legislation. Annals of Medicine and Surgery Vol. 57, September 2020;Sonny B. Bal. An Introduction to Medical Malpractice in the United States. Clinical Orthopaedics & Related Research Vol. 467, No. 2, Februari 2009.[1] Penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan[2] Pasal 35 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran[3] Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (“Permenkes 10/2021”)[4] Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan[5] Pasal 32 ayat (7) UU Keperawatan[6] Pasal 28 ayat (8) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (“Permenkes 26/2019”)[7] Pasal 28 ayat (4) Permenkes 26/2019[8] Pasal 29 Permenkes 10/2021[9] Rajkumar Cheluvappa dan Selwyn Selvendran. Medical Negligence - Key Cases and Application of Legislation. Annals of Medicine and Surgery Vol. 57, September 2020, hal. 205–211[10] G. J. Gittler dan E. J. C. Goldstein. The Elements of Medical Malpractice: An Overview. Clinical Infectious Diseases Vol. 23, No. 5, November 1996, hal. 1152 - 1155 dan Sonny B. Bal. An Introduction to Medical Malpractice in the United States. Clinical Orthopaedics & Related Research Vol. 467, No. 2, Februari 2009, hal. 339 - 347Tagskesehatanperawatvaksinvaksin covid-19vaksinasi

Upaya hukum apa yang bisa saya lakukan jika perawat melakukan suntik vaksin dan lalai tanpa membaca hasil screening dan memberi penjelasan kepada pasien langsung, sehingga memberikan suntikan vaksin yang salah?  

Menjawab kasus Anda, bisa saja terjadi beberapa kesalahan dengan asumsi berupa kesalahan tempat/lokasi penyuntikan, cara penyuntikan, dosis vaksin, penyimpanan vaksin (rusaknya vaksin), jenis vaksin, hingga interval atau selang waktu antar vaksinasi. Rupa-rupa kesalahan ini dapat berpengaruh pada kondisi kesehatan penerima vaksin, termasuk pula efek positif yang timbul. Dugaan perawat yang salah menyuntik vaksin dapat dimintakan pertanggungjawaban profesi secara etik, disiplin dan hukum. Apa langkah hukum yang dapat dilakukan? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Menolak Vaksinasi COVID-19, Bisakah Dipidana?18 Feb 2022Bisakah Vaksinasi Perusahaan Dibiayai Pemerintah?29 Okt 2021Data Aplikasi PeduliLindungi Diduga Bocor, Ini Langkah yang Bisa Dilakukan 19 Okt 2021Hak Masyarakat Jika Alami Efek Samping Vaksin COVID-1923 Agt 2021Menolak Vaksinasi COVID-19, Bisakah Dipidana?18 Feb 2022Bisakah Vaksinasi Perusahaan Dibiayai Pemerintah?29 Okt 2021Data Aplikasi PeduliLindungi Diduga Bocor, Ini Langkah yang Bisa Dilakukan 19 Okt 2021Hak Masyarakat Jika Alami Efek Samping Vaksin COVID-1923 Agt 2021Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 2022Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/jika-salah-suntik-vaksin--lakukan-langkah-hukum-ini-lt612d1ce43d25e/

Jika Salah Suntik Vaksin, Lakukan Langkah Hukum Ini

pages/232/page-8.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### **Kewenangan Perawat untuk Menyuntik** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Menolak Vaksinasi COVID-19, Bisakah Dipidana? ](/klinik/a/menolak-vaksinasi-covid-19-bisakah-dipidana--lt5fbb4dcb25bae/)  18 Feb 2022 [ #### Bisakah Vaksinasi Perusahaan Dibiayai Pemerintah? ](/klinik/a/bisakah-vaksinasi-perusahaan-dibiayai-pemerintah-lt617ba2e9a374a/)  29 Okt 2021 [ #### Data Aplikasi PeduliLindungi Diduga Bocor, Ini Langkah yang Bisa Dilakukan ](/klinik/a/data-aplikasi-pedulilindungi-diduga-bocor--ini-langkah-yang-bisa-dilakukan-lt616e85b3814ac/)  19 Okt 2021 [ #### Hak Masyarakat Jika Alami Efek Samping Vaksin COVID-19 ](/klinik/a/hak-masyarakat-jika-alami-efek-samping-vaksin-covid-19-lt6123906ba9860/)  23 Agt 2021 [](#!) Secara umum, suntik vaksin (vaksinasi) merupakan upaya dalam meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan.[\[1\]](#_ftn1) Menyuntik vaksin merujuk pada bagaimana cara memberikan vaksin tersebut untuk dapat masuk ke dalam tubuh manusia. Menyuntik merupakan salah satu dari tindakan kedokteran, yang mana merupakan bagian dari kewenangan seorang dokter.[\[2\]](#_ftn2) Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Tentunya, tindakan kedokteran ini dilakukan didasarkan pada diagnosis yang ditegakkan oleh seorang dokter, yang mana sebelumnya dokter akan melakukan anamnesis (mewawancarai pasien), pemeriksaan fisik (memeriksa fisik dan mental pasien), dan pemeriksaan penunjang (konfirmatif terhadap temuan anamnesis dan pemeriksaan fisik). Secara umum, vaksinasi erat kaitannya dengan imunisasi, yang mana merupakan upaya agar terlindungi dari suatu penyakit. Dalam konteks COVID-19, vaksinasi bertujuan untuk mengurangi transmisi/penularan COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat _(herd immunity),_ dan melindungi masyarakat agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi.[\[3\]](#_ftn3) Perawat dalam menyelenggarakan praktik keperawatan bertugas sebagai: [\[4\]](#_ftn4) 1. pemberi asuhan keperawatan; 2. penyuluh dan konselor bagi klien; 3. pengelola pelayanan keperawatan; 4. peneliti keperawatan; 5. **pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang**; dan/atau 6. pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu. Poin e di atas secara utuh dijabarkan dalam kewenangan perawat untuk: 1. Melakukan tindakan medis yang sesuai dengan kompetensinya atas pelimpahan wewenang delegatif tenaga medis; 2. Melakukan tindakan medis di bawah pengawasan atas pelimpahan wewenang mandat; dan 3. Memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan program pemerintah.[\[5\]](#_ftn5) Karena menyuntik merupakan salah satu tindakan medis yang dilakukan oleh dokter, tindakan menyuntik dapat dilakukan perawat atas adanya **pelimpahan wewenang secara delegatif**.[\[6\]](#_ftn6) Pelimpahan ini diberikan dokter kepada perawat dengan disertai pelimpahan tanggung jawab.[\[7\]](#_ftn7) Adapun vaksinasi COVID-19 harus dilakukan oleh dokter, bidan, atau perawat yang memiliki kompetensi dan kewenangan, yang jika dilakukan oleh bidan atau perawat, mutlak di bawah supervisi dokter.[\[8\]](#_ftn8) Menurut pandangan penulis, supervisi ini seakan mengakibatkan ambiguitas tanggung jawab hukum, dikarenakan menyuntik bersifat delegatif. ### **Tahapan Vaksinasi COVID-19** Sebelumnya, kami akan menggambarkan secara singkat vaksinasi COVID-19 yang dilakukan oleh satu tim vaksinasi, terdiri dari satu petugas vaksinator dibantu oleh sekurang-kurangnya tiga petugas yaitu petugas ruang tunggu, petugas skrining, serta petugas pencatatan dan observasi. Oleh karena itu, tindakan menyuntik vaksin wajib didahului dengan proses skrining terhadap status kesehatan, untuk menentukan apakah calon penerima vaksin layak atau tidak memperoleh vaksinasi. ### **Tanggung Jawab Perawat Jika Salah Suntik Vaksin** Dalam kasus Anda, bisa saja terjadi beberapa kesalahan dengan asumsi berupa kesalahan tempat/lokasi penyuntikan, cara penyuntikan, dosis vaksin, penyimpanan vaksin (rusaknya vaksin), jenis vaksin, hingga interval atau selang waktu antar vaksinasi. Rupa-rupa salah suntik vaksin dapat berpengaruh pada kondisi kesehatan penerima vaksin, termasuk pula efek positif yang timbul. Dugaan perawat yang salah menyuntik vaksin dapat dimintakan pertanggungjawaban profesi secara etik, disiplin dan hukum. Masyarakat dapat mengadukan dugaan pelanggaran etik kepada Majelis Kehormatan Etik Keperawatan. Pola pendekatan umum untuk melakukan telaah dalam dugaan kelalaian medis terdiri dari:[\[9\]](#_ftn9) 1. Menetapkan prinsip kehati-hatian; 2. Menetapkan standar perawatan yang diharapkan dan pelanggaran tugas perawatan yang ditetapkan; 3. Menetapkan sebab akibat dan ruang lingkup pertanggungjawaban; 4. Pertimbangan pembelaan dalam upaya hukum litigasi; dan 5. Pertimbangan kerusakan/dampak dan ganti rugi. Pola pendekatan umum ini merupakan turunan dari doktrin 4D, yakni _duty of care_ (kewajiban hukum untuk memberikan perawatan)_, dereliction of duty_ (pelanggaran kewajiban akibat kegagalan merawat sesuai dengan standar profesi), _damages_ (cedera/kerusakan yang  diakibatkan)_,_ dan _direct causation_ (penyebab secara langsung/hubungan kausalitas antara pelanggaran tugas dan cedera)_._[\[10\]](#_ftn10) Dengan demikian, melihat kedudukan hukum perawat sebagai bagian dari tenaga kesehatan yang tunduk pada ketentuan etik, disiplin profesi dan hukum, maka terhadap kasus salah vaksin ini dapat dimintai **pertanggungjawaban etik maupun disiplin profesi**, dan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui **mediasi**. Baca juga: **[Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan itu Berbeda](https://www.hukumonline.com/klinik/a/tenaga-medis-dan-tenaga-kesehatan-itu-berbeda-lt5eaa9a59e79a5?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=tenaga_kesehatan)** Mediasi bertujuan untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan oleh mediator (bersifat netral) yang dipilih dan disepakati oleh para pihak (perawat dengan penerima vaksin). Sebab, dalam **Pasal 29 [UU 36/2009](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4af3c27570c04/undangundang-nomor-36-tahun-2009?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_36_2009)** menyebutkan dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [**di sini.**](http://mini.hukumonline.com/holpro/?utm_source=Google&utm_medium=Banner&utm_campaign=KlinikHukum-LandingPage) Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19808/undangundang-nomor-29-tahun-2004?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_29_2004) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4af3c27570c04/undangundang-nomor-36-tahun-2009?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_36_2009) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5450baaec2c93/undang-undang-nomor-38-tahun-2014/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_38_2014) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5b83d8d899ab7/undang-undang-nomor-6-tahun-2018?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_6_2018) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Cipta_Kerja) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5d8c7c5872a9d/peraturan-menteri-kesehatan-nomor-26-tahun-2019?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=Permenkes_26_2019) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6038986ab7a8c/peraturan-menteri-kesehatan-nomor-10-tahun-2021/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=Permenkes_10_2021) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60caead33f53d?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=Permenkes_18_2021) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60ebec7483313?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=Permenkes_19_2021) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt61149c72505d3) REFERENSI --------- 1. G. J. Gittler dan E. J. C. Goldstein. _[The Elements of Medical Malpractice: An Overview](https://academic.oup.com/cid/article/23/5/1152/414807)_. Clinical Infectious Diseases Vol. 23, No. 5, November 1996; 2. Rajkumar Cheluvappa dan Selwyn Selvendran. [Medical Negligence - Key Cases and Application of Legislation](https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2049080120301989?via%3Dihub). Annals of Medicine and Surgery Vol. 57, September 2020; 3. Sonny B. Bal. [An Introduction to Medical Malpractice in the United States](https://journals.lww.com/clinorthop/Fulltext/2009/02000/An_Introduction_to_Medical_Malpractice_in_the.4.aspx). Clinical Orthopaedics & Related Research Vol. 467, No. 2, Februari 2009. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf a [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5b83d8d899ab7/undang-undang-nomor-6-tahun-2018?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_6_2018) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 35 ayat (1) huruf f [Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19808/undangundang-nomor-29-tahun-2004?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_29_2004) [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 4 [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi _Corona Virus Disease_ 2019 (COVID-19)](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6038986ab7a8c/peraturan-menteri-kesehatan-nomor-10-tahun-2021/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=Permenkes_10_2021) (“Permenkes 10/2021”) [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 29 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5450baaec2c93/undang-undang-nomor-38-tahun-2014/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_38_2014) [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 32 ayat (7) UU Keperawatan [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 28 ayat (8) [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5d8c7c5872a9d/peraturan-menteri-kesehatan-nomor-26-tahun-2019?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=Permenkes_26_2019) (“Permenkes 26/2019”) [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 28 ayat (4) Permenkes 26/2019 [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 29 Permenkes 10/2021 [\[9\]](#_ftnref9) Rajkumar Cheluvappa dan Selwyn Selvendran. _[Medical Negligence - Key Cases and Application of Legislation](https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2049080120301989?via%3Dihub)_. Annals of Medicine and Surgery Vol. 57, September 2020, hal. 205–211 [\[10\]](#_ftnref10) G. J. Gittler dan E. J. C. Goldstein. _[The Elements of Medical Malpractice: An Overview](https://academic.oup.com/cid/article/23/5/1152/414807)_. Clinical Infectious Diseases Vol. 23, No. 5, November 1996, hal. 1152 - 1155 dan _Sonny B. Bal. [An Introduction to Medical Malpractice in the United States](https://journals.lww.com/clinorthop/Fulltext/2009/02000/An_Introduction_to_Medical_Malpractice_in_the.4.aspx)_. Clinical Orthopaedics & Related Research Vol. 467, No. 2, Februari 2009, hal. 339 - 347 Tags ---- [kesehatan](/tag/kesehatan) [perawat](/tag/perawat) [vaksin](/tag/vaksin) [vaksin covid-19](/tag/vaksin-covid_19) [vaksinasi](/tag/vaksinasi)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITJadi Korban Tindak Pidana Penggelapan? Lakukan Langkah Ini21 Nov 2023Arti Diskresi, Ruang Lingkup, Syarat, dan Contohnya21 Sep 2023Yang Harus Dilakukan Pemerintah untuk Tuntaskan KKB di Papua14 Mar 2022Adakah Biaya Lapor ke Polisi? Cek Faktanya di Sini23 Feb 2022Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel berjudul Bolehkah Memakai Jasa Polisi untuk Penagihan Utang? yang dibuat oleh  Maddenleo T. Siagian, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 25 April 2012.  Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Bisakah polisi menjadi penagih utang merupakan hal yang paling sering ditanyakan. Pasalnya, dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali kreditur yang mengancam untuk memakai jasa polisi menjadi penagih utang. Namun, bisakah demikian? Sebelum menjawabnya, mari kenali lebih rinci soal perjanjian utang piutang. Perjanjian Utang Piutang Perjanjian utang piutang dalam KUH Perdata tidak diatur secara tegas dan terperinci. Namun, peraturan mengenai utang piutang tersirat dalam Pasal 1754 KUH Perdata yang menyatakan bahwa dalam perjanjian pinjaman, pihak yang meminjam harus mengembalikan dengan bentuk dan kualitas yang sama.Kesepakatan antara peminjam dan pemberi pinjaman dalam perjanjian utang piutang melahirkan hubungan keperdataan yang menjadi undang-undang bagi para pihak. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menerangkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.Sehubungan dengan itu, kesepakatan mengenai hak dan kewajiban para pihak yang tertuang dalam perjanjian utang piutang tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Kemudian, apabila tidak ada kesepakatan rinci dalam bentuk tertulis, KUH Perdata merupakan aturan dasar yang harus dipatuhi para pihak.[1] Wanprestasi Dengan berpatokan pada KUH Perdata, setiap penafsiran, tindakan, maupun penyelesaian sengketa yang muncul harus merujuk pada perjanjian utang piutang dan KUH Perdata. Tidak terkecuali dalam menentukan suatu pihak yang berada dalam keadaan wanprestasi.Ahli hukum perdata umumnya mengkategorikan wanprestasi ke dalam empat keadaan, yakni:Sama sekali tidak memenuhi.Tidak tunai memenuhi prestasi.Terlambat memenuhi prestasi.Keliru memenuhi prestasi.Peminjam atau pihak yang berutang dapat dikatakan berada dalam keadaan wanprestasi apabila telah menerima teguran atau somasi untuk memenuhi kewajibannya dalam melunasi utang.[2] Muara terakhir dari keadaan wanprestasi ini adalah pengajuan gugatan terhadap pihak yang berutang. Nantinya, pengadilan akan menggelar sidang yang didasarkan pada sejumlah bukti yang menyatakan bahwa pihak yang berutang benar-benar lalai memenuhi prestasinya.Saat dinyatakan lalai, pengadilan akan mewajibkan pihak yang lalai untuk segera memenuhi prestasinya. Kemudian, pengadilan juga dapat menyita sejumlah harta benda milik pihak yang berutang.Dalam konteks ini, kekuatan eksekutorial dimiliki oleh kreditur atau pihak pemberi utang. Secara hukum, kreditur berhak meminta bantuan pengadilan untuk mengeksekusi barang si pihak yang berutang. Fungsi KepolisianKemudian, mengarah ke pertanyaan polisi menjadi penagih utang, penting untuk diketahui bahwa kepolisian adalah alat negara. Lebih lanjut, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.[3]Jika ditinjau dari tujuan pembentukannya, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.[4]  Tugas KepolisianApabila dirincikan, tiga tugas pokok kepolisian, antara lain:[5]memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;menegakkan hukum; danmemberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.Lalu, dalam menjalankan tiga tugas pokok sebagaimana telah disebutkan, kepolisian bertugas untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut.[6]melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;turut serta dalam pembinaan hukum nasional;memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; sertamelaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Larangan Polisi menjadi Penagih Utang Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Kepolisian harus tunduk pada aturan disiplin anggota kepolisian sebagaimana tertuang dalam Peraturan Disiplin Kepolisian, di mana aparat kepolisian dilarang melakukan sejumlah hal berikut.[7]melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;melakukan kegiatan politik praktis;mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;bekerja sama dengan orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan negara;bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia demi kepentingan pribadi;memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya;bertindak sebagai pelindung di tempat perjudian, prostitusi, dan tempat hiburan;menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang; menjadi perantara/makelar perkara; danmenelantarkan keluarga.Berdasarkan rincian tersebut, kehadiran polisi menjadi penagih utang jelas dilarang. Apapun kondisinya, seseorang tidak dapat meminta polisi menjadi penagih utang pun untuk melindunginya dari tagihan utang.Apabila merasa kesulitan dalam menagih utang, seorang kreditur dapat menggunakan jasa penagih utang, misalnya debt collector. Namun, perlu diingat bahwa debt collector pun memiliki sejumlah etika menagih pembayaran dalam proses penagihan utang.Baca juga: Panduan Hukum Menghadapi Debt CollectorKemudian, jika ingin menempuh jalur hukum, seseorang dapat menggunakan jasa atau kuasa untuk menagih utang melalui advokat atau pengacara penagih utang, termasuk mengirimkan somasi dan melayangkan gugatan.Sekali lagi, kami tekankan bahwa siapapun tidak dapat meminta polisi menjadi penagih utang karena bertentangan dengan Peraturan Disiplin Kepolisian. Apabila dalam praktiknya ditemukan polisi yang bertindak demikian, pihak yang dirugikan dapat melaporkan anggota kepolisian tersebut kepada Divisi Profesi dan Pengamanan Polri.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Demikian jawaban kami terkait polisi menjadi penagih utang, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PerdataUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik IndonesiaUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta KerjaPeraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia[1] Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”)[2] Pasal 1238 KUH Perdata[3] Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (“UU Kepolisian”)[4] Pasal 4 UU Kepolisian[5] Pasal 13 UU Kepolisian[6] Pasal 14 UU Kepolisian[7] Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik IndonesiaTagskepolisianpiutangpolisiutangwanprestasi

Saya sebagai pengusaha yang bergerak di bidang aksesoris mobil. Yang ingin saya tanyakan, apakah sah menurut hukum jika penagihan utang melalui jasa seorang polisi? Mengingat pembayaran hutang saya kepada rekan bisnis dengan cara cicil setiap bulan dan sempat macet dalam beberapa bulan terakhir. Setiap pembayaran saya tulis di belakang bon faktur dan sisa utang saya hanya sebesar Rp7-8 juta saja. Terima kasih atas informasinya.  

Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Kepolisian harus tunduk pada aturan disiplin anggota kepolisian sebagaimana tertuang dalam Peraturan Disiplin Kepolisian, di mana aparat kepolisian salah satunya dilarang menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang. Sehingga, kehadiran polisi menjadi penagih utang jelas dilarang. Apapun kondisinya, seseorang tidak dapat meminta polisi menjadi penagih utang pun untuk melindunginya dari tagihan utang. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Jadi Korban Tindak Pidana Penggelapan? Lakukan Langkah Ini21 Nov 2023Arti Diskresi, Ruang Lingkup, Syarat, dan Contohnya21 Sep 2023Yang Harus Dilakukan Pemerintah untuk Tuntaskan KKB di Papua14 Mar 2022Adakah Biaya Lapor ke Polisi? Cek Faktanya di Sini23 Feb 2022Jadi Korban Tindak Pidana Penggelapan? Lakukan Langkah Ini21 Nov 2023Arti Diskresi, Ruang Lingkup, Syarat, dan Contohnya21 Sep 2023Yang Harus Dilakukan Pemerintah untuk Tuntaskan KKB di Papua14 Mar 2022Adakah Biaya Lapor ke Polisi? Cek Faktanya di Sini23 Feb 2022Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang19 Mei 2023Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang19 Mei 2023Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/polisi-menjadi-penagih-uang-cl5475/

Bolehkah Polisi Menjadi Penagih Utang?

pages/233/page-0.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Jadi Korban Tindak Pidana Penggelapan? Lakukan Langkah Ini ](/klinik/a/jadi-korban-tindak-pidana-penggelapan-lakukan-langkah-ini-lt5daa75e2a4d26/)  21 Nov 2023 [ #### Arti Diskresi, Ruang Lingkup, Syarat, dan Contohnya ](/klinik/a/arti-diskresi--ruang-lingkup--syarat--dan-contohnya-lt54b538f5f35f5/)  21 Sep 2023 [ #### Yang Harus Dilakukan Pemerintah untuk Tuntaskan KKB di Papua ](/klinik/a/yang-harus-dilakukan-pemerintah-untuk-tuntaskan-kkb-di-papua-lt600b813430323/)  14 Mar 2022 [ #### Adakah Biaya Lapor ke Polisi? Cek Faktanya di Sini ](/klinik/a/adakah-biaya-lapor-ke-polisi-cek-faktanya-di-sini-lt546bf6d051cd4/)  23 Feb 2022 [](#!) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel berjudul _Bolehkah Memakai Jasa Polisi untuk Penagihan Utang?_ yang dibuat oleh  [Maddenleo T. Siagian, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/dpc-aai-jakarta-pusat--lt4dec79d4f4231/maddenleo-t-siagian-sh-lt4eb91ebc6be77) dan pertama kali dipublikasikan pada 25 April 2012.** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Bisakah polisi menjadi penagih utang merupakan hal yang paling sering ditanyakan. Pasalnya, dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali kreditur yang mengancam untuk memakai jasa polisi menjadi penagih utang. Namun, bisakah demikian? Sebelum menjawabnya, mari kenali lebih rinci soal perjanjian utang piutang. ### **Perjanjian Utang Piutang** Perjanjian utang piutang dalam **[KUH Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata)** tidak diatur secara tegas dan terperinci. Namun, peraturan mengenai utang piutang tersirat dalam **Pasal 1754 KUH Perdata** yang menyatakan bahwa dalam perjanjian pinjaman, pihak yang meminjam harus mengembalikan dengan bentuk dan kualitas yang sama. Kesepakatan antara peminjam dan pemberi pinjaman dalam perjanjian utang piutang melahirkan hubungan keperdataan yang menjadi undang-undang bagi para pihak. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam **Pasal 1338 KUH Perdata** yang menerangkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sehubungan dengan itu, kesepakatan mengenai hak dan kewajiban para pihak yang tertuang dalam perjanjian utang piutang tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Kemudian, apabila tidak ada kesepakatan rinci dalam bentuk tertulis, KUH Perdata merupakan aturan dasar yang harus dipatuhi para pihak.[\[1\]](#_ftn1) ### **Wanprestasi** Dengan berpatokan pada KUH Perdata, setiap penafsiran, tindakan, maupun penyelesaian sengketa yang muncul harus merujuk pada perjanjian utang piutang dan KUH Perdata. Tidak terkecuali dalam menentukan suatu pihak yang berada dalam keadaan wanprestasi. Ahli hukum perdata umumnya mengkategorikan wanprestasi ke dalam empat keadaan, yakni: 1. Sama sekali tidak memenuhi. 2. Tidak tunai memenuhi prestasi. 3. Terlambat memenuhi prestasi. 4. Keliru memenuhi prestasi. Peminjam atau pihak yang berutang dapat dikatakan berada dalam keadaan wanprestasi apabila telah menerima teguran atau somasi untuk memenuhi kewajibannya dalam melunasi utang.[\[2\]](#_ftn2)  Muara terakhir dari keadaan wanprestasi ini adalah pengajuan gugatan terhadap pihak yang berutang. Nantinya, pengadilan akan menggelar sidang yang didasarkan pada sejumlah bukti yang menyatakan bahwa pihak yang berutang benar-benar lalai memenuhi prestasinya. Saat dinyatakan lalai, pengadilan akan mewajibkan pihak yang lalai untuk segera memenuhi prestasinya. Kemudian, pengadilan juga dapat menyita sejumlah harta benda milik pihak yang berutang. Dalam konteks ini, kekuatan eksekutorial dimiliki oleh kreditur atau pihak pemberi utang. Secara hukum, kreditur berhak meminta bantuan pengadilan untuk mengeksekusi barang si pihak yang berutang. ### **Fungsi Kepolisian** Kemudian, mengarah ke pertanyaan polisi menjadi penagih utang, penting untuk diketahui bahwa kepolisian adalah alat negara. Lebih lanjut, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.[\[3\]](#_ftn3) Jika ditinjau dari tujuan pembentukannya, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.[\[4\]](#_ftn4)  ### **Tugas Kepolisian** Apabila dirincikan, tiga tugas pokok kepolisian, antara lain:[\[5\]](#_ftn5) 1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 2. menegakkan hukum; dan 3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lalu, dalam menjalankan tiga tugas pokok sebagaimana telah disebutkan, kepolisian bertugas untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut.[\[6\]](#_ftn6) 1. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; 2. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan; 3. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; 4. turut serta dalam pembinaan hukum nasional; 5. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; 6. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; 7. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; 8. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian; 9. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; 10. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; 11. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta 12. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ### **Larangan Polisi menjadi Penagih Utang** Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Kepolisian harus tunduk pada aturan disiplin anggota kepolisian sebagaimana tertuang dalam [**Peraturan Disiplin Kepolisian**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/18386/nprt/544/pp-no-2-tahun-2003-peraturan-disiplin-anggota-kepolisian-negara-republik-indonesia?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_2_2003), di mana aparat kepolisian dilarang melakukan sejumlah hal berikut.[\[7\]](#_ftn7) 1. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. melakukan kegiatan politik praktis; 3. mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; 4. bekerja sama dengan orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan negara; 5. bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia demi kepentingan pribadi; 6. memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya; 7. bertindak sebagai pelindung di tempat perjudian, prostitusi, dan tempat hiburan; 8. **menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang;** 9.  menjadi perantara/makelar perkara; dan 10. menelantarkan keluarga. Berdasarkan rincian tersebut, kehadiran polisi menjadi penagih utang jelas dilarang. Apapun kondisinya, seseorang tidak dapat meminta polisi menjadi penagih utang pun untuk melindunginya dari tagihan utang. Apabila merasa kesulitan dalam menagih utang, seorang kreditur dapat menggunakan jasa penagih utang, misalnya _debt collector._ Namun, perlu diingat bahwa _debt collector_ pun memiliki sejumlah etika menagih pembayaran dalam proses penagihan utang. Baca juga: **[Panduan Hukum Menghadapi _Debt Collector_](https://www.hukumonline.com/klinik/a/panduan-hukum-menghadapi-idebt-collector-i-lt4d9d52b6c5d33?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=debt_collector)** Kemudian, jika ingin menempuh jalur hukum, seseorang dapat menggunakan jasa atau kuasa untuk menagih utang melalui advokat atau pengacara penagih utang, termasuk mengirimkan somasi dan melayangkan gugatan. Sekali lagi, kami tekankan bahwa siapapun tidak dapat meminta polisi menjadi penagih utang karena bertentangan dengan Peraturan Disiplin Kepolisian. Apabila dalam praktiknya ditemukan polisi yang bertindak demikian, pihak yang dirugikan dapat melaporkan anggota kepolisian tersebut kepada Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). Demikian jawaban kami terkait polisi menjadi penagih utang, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17437/undangundang-nomor-2-tahun-2002/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Polri) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_11_2020) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/18386/nprt/544/pp-no-2-tahun-2003-peraturan-disiplin-anggota-kepolisian-negara-republik-indonesia?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_2_2003) * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1319 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata) (“KUH Perdata”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 1238 KUH Perdata [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 2 [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17437/undangundang-nomor-2-tahun-2002/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Polri) (“UU Kepolisian”) [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 4 UU Kepolisian [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 13 UU Kepolisian [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 14 UU Kepolisian [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 5 [Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/18386/nprt/544/pp-no-2-tahun-2003-peraturan-disiplin-anggota-kepolisian-negara-republik-indonesia?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_2_2003) Tags ---- [kepolisian](/tag/kepolisian) [piutang](/tag/piutang) [polisi](/tag/polisi) [utang](/tag/utang) [wanprestasi](/tag/wanprestasi)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITBolehkah Membuka Lahan dengan Cara Membakar Hutan?21 Apr 2021Hukumnya Menebang Pohon di Atas Tanah Sengketa12 Okt 2020Jerat Pidana Perusahaan Pembabat Hutan Adat28 Agt 2020Jerat Pidana Pencurian Buah di Tanah Negara03 Mar 2020Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Mengenal Perlindungan Varietas Tanaman Hasil Penyilangan yang dibuat oleh Dr. Lily Evelina Sitorus, S.H., M.Si. dan pertama kali  dipublikasikan pada Selasa, 22 Juni 2021. Pengertian Perlindungan Varietas TanamanBelajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Pertama-tama, perlu Anda ketahui, dasar hukum yang mengatur varietas tanaman adalah di antaranya UU 29/2000.Dalam kasus ini, Anda menyilangkan bibit tanpa rujukan apapun sehingga tidak tahu jika bibit tersebut sudah menjadi kekayaan intelektual milik pihak lain. Dalam konteks penyilangan tanaman, hal ini berkaitan dengan varietas tanaman, yang artinya adalah sebagai berikut:[1]Varietas tanaman yang selanjutnya disebut varietas, adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.Adapun pengertian perlindungan varietas tanaman adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.[2] Dalam perkembangannya, perlindungan varietas tanaman sering disingkat menjadi PVT.Yang dimaksud dengan pemuliaan tanaman adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan.[3]Setelah mengetahui aturan hukum yang mengatur varietas tanaman adalah undang-undang sebagaimana kami jelaskan di atas, perlu Anda pahami pula bentuk perlindungan hukum yang diberikan undang-undang tersebut.Pemegang hak PVT memiliki hak untuk menggunakan dan memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan varietas berupa benih dan hasil panen yang digunakan untuk propagasi.[4] Hak tersebut berlaku juga untuk varietas yang tidak dapat dibedakan secara jelas dari varietas yang dilindungi.[5]Sehingga, menjawab pertanyaan Anda, jika benar perusahaan yang mendatangi Anda merupakan pemegang hak PVT, maka perlu dipastikan terlebih dahulu apakah varietas yang telah Anda hasilkan sendiri dari percobaan penyilangan bibit dapat dibedakan secara jelas dari varietas yang diklaim perusahaan atau tidak.Jika masih dapat dibedakan, perusahaan tidak berhak melarang Anda untuk menjual bibit tersebut. Sebaliknya, jika tidak dapat dibedakan secara jelas, maka diperlukan persetujuan perusahaan itu.Hal ini dikarenakan, salah satu tujuan dari perlindungan hukum varietas tanaman adalah menjamin varietas yang memiliki PVT memperoleh imbalan atas penggunaan varietas tersebut dalam pembuatan varietas turunan esensial dengan teknik rekayasa genetika.[6]Selain itu, perlindungan hukum ini adalah salah satu bentuk penghargaan bagi individu atau badan usaha yang bergerak di bidang pemuliaan tanaman, termasuk dalam menikmati manfaat ekonomi dan hak-hak pemulia lainnya.[7]Meski demikian, Pasal 10 ayat (1) UU 29/2000 kemudian  menjelaskan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak PVT, apabila:penggunaan sebagian hasil panen dari varietas yang dilindungi, sepanjang tidak untuk tujuan komersial;penggunaan varietas yang dilindungi untuk kegiatan penelitian, pemuliaan tanaman, dan perakitan varietas baru;penggunaan oleh pemerintah atas varietas yang dilindungi dalam rangka kebijakan pengadaan pangan dan obat-obatan dengan memperhatikan hak-hak ekonomi dari pemegang hak PVT.Oleh karena itu, jika benar bibit yang Anda gunakan merupakan varietas yang dilindungi, dan Anda berniat menghentikan penjualan, akan tetapi masih menggunakan untuk keperluan yang bukan bersifat komersial, hal ini masih dapat dilakukan.Sebagai informasi, hak PVT diberikan dalam bentuk sertifikat hak PVT dan dicatat dalam Daftar Umum PVT dan diumumkan di Berita Resmi PVT.[8] Langkah HukumMenurut hemat kami, ada sejumlah alternatif yang dapat Anda lakukan:Memastikan bahwa perusahaan yang mengklaim adalah pemegang hak PVT yang sah yang dibuktikan dengan menunjukkan sertifikat hak PVT.Jika benar perusahaan itu merupakan pemegang hak PVT, maka: Apabila Anda masih ingin menggunakannya untuk tujuan komersial, Anda dapat meminta izin menggunakan melalui lisensi yaitu izin yang diberikan oleh pemegang hak PVT kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan seluruh atau sebagian hak PVT;[9] atauApabila Anda tidak ingin menggunakannya untuk tujuan komersial, Anda dapat menjelaskan secara baik-baik kepada perusahaan bahwa akan menghentikan penjualan dan menggunakan untuk kepentingan sendiri yang sifatnya nonkomersial.Kemudian perlu dipahami terkait pernyataan Anda mengenai kekayaan intelektual, saat ini rezim PVT sudah tidak lagi termasuk di dalamnya, walaupun masih berkaitan langsung. Perizinan untuk PemuliaanAdapun ketentuan terkait penemuan varietas tersebut juga dapat ditemukan dalam Pasal 25 UU 22/2019 yang selengkapnya berbunyi:Pemerolehan Benih Tanaman atau Bibit Hewan bermutu dapat dilakukan melalui kegiatan penemuan dan/atau perakitan Varietas atau galur unggul dan/atau introduksi.Pemerolehan di atas dilakukan dengan pemuliaan, yaitu kegiatan dalam memelihara tumbuhan atau hewan untuk menjaga kemurnian galur, ras, atau varietas sekaligus memperbaiki produksi atau kualitasnya.[10]Namun untuk petani kecil yang melakukan pencarian dan pengumpulan sumber daya genetik untuk pemuliaan harus melapor ke pemerintah daerah untuk selanjutnya disampaikan ke pemerintah pusat.[11] Pelaporan ini merupakan penyederhanaan dan kemudahan dalam mekanisme perizinan.[12]Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas TanamanUndang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian BerkelanjutanUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja[1] Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (“UU 29/2000”)[2] Pasal 1 angka 1 UU 29/2000[3] Pasal 1 angka 4 UU 29/2000[4] Pasal 6 ayat (1) UU 29/2000[5] Pasal 6 ayat (2) huruf b UU 29/2000[6] Penjelasan Pasal 6 ayat (2) UU 29/2000[7] Penjelasan Umum UU 29/2000[8] Pasal 34 ayat (2) dan (3) UU 29/2000[9] Pasal 1 angka 13 UU 29/2000[10] Pasal 26 jo. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (“UU 22/2019”)[11] Pasal 27 ayat (3) UU 22/2019[12] Penjelasan Pasal 29 ayat (2) UU 22/2019Tagsagrobisniskekayaan intelektual

Saya seorang petani yang seringkali melakukan penyilangan tanaman dan menjual secara kecil-kecilan di desa kami. Suatu hari, ada suatu perusahaan yang mendatangi saya karena mengetahui saya menjual bibit jagung hasil penyilangan yang saya gunakan dan jual ke petani lain. Menurut mereka, jenis bibit demikian sudah menjadi kekayaan intelektual milik mereka dan tidak boleh saya usahakan tanpa izin mereka. Apa yang harus saya lakukan? Padahal saya menyilangkan bibit tersebut sendiri (coba-coba) tanpa rujukan apapun dan tidak tahu pula bibit tersebut sudah menjadi kekayaan intelektual milik pihak lain. Bolehkah saya menghentikan penjualan saya, namun masih menggunakan bibit jagung tersebut untuk usaha saya sendiri?

Dasar hukum yang mengatur varietas tanaman adalah di antaranya UU 29/2000. Dalam konteks penyilangan tanaman, terdapat Perlindungan Varietas Tanaman (“PVT”), yaitu secara singkatnya adalah perlindungan khusus yang diberikan terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan. Untuk itu, si perusahaan yang mendatangi Anda harus dapat memperlihatkan bukti kepemilikan PVT yang diakuinya dalam bentuk sertifikat hak PVT. Di sisi lain, perlu dipahami terkait kekayaan intelektual, saat ini rezim PVT sudah tidak lagi termasuk di dalamnya, walaupun masih berkaitan langsung. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Bolehkah Membuka Lahan dengan Cara Membakar Hutan?21 Apr 2021Hukumnya Menebang Pohon di Atas Tanah Sengketa12 Okt 2020Jerat Pidana Perusahaan Pembabat Hutan Adat28 Agt 2020Jerat Pidana Pencurian Buah di Tanah Negara03 Mar 2020Bolehkah Membuka Lahan dengan Cara Membakar Hutan?21 Apr 2021Hukumnya Menebang Pohon di Atas Tanah Sengketa12 Okt 2020Jerat Pidana Perusahaan Pembabat Hutan Adat28 Agt 2020Jerat Pidana Pencurian Buah di Tanah Negara03 Mar 2020Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 2023Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-hukum-perlindungan-varietas-tanaman-hasil-penyilangan-lt60cf68d1394f9/

Aturan Hukum Perlindungan Varietas Tanaman Hasil Penyilangan

pages/233/page-1.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Bolehkah Membuka Lahan dengan Cara Membakar Hutan? ](/klinik/a/bolehkah-membuka-lahan-dengan-cara-membakar-hutan-lt56a70dd6773cd/)  21 Apr 2021 [ #### Hukumnya Menebang Pohon di Atas Tanah Sengketa ](/klinik/a/hukumnya-menebang-pohon-di-atas-tanah-sengketa-lt5f4601fec4d95/)  12 Okt 2020 [ #### Jerat Pidana Perusahaan Pembabat Hutan Adat ](/klinik/a/jerat-pidana-perusahaan-pembabat-hutan-adat-lt5f48f57a576b0/)  28 Agt 2020 [ #### Jerat Pidana Pencurian Buah di Tanah Negara ](/klinik/a/jerat-pidana-pencurian-buah-di-tanah-negara-lt5e1005acf06d5/)  03 Mar 2020 [](#!) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul _Mengenal Perlindungan Varietas Tanaman Hasil Penyilangan_ yang dibuat oleh [Dr. Lily Evelina Sitorus, S.H., M.Si.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/international-business-law-program-universitas-prasetiya-mulya-lt5d6de7fcce564/dr-lily-evelina-sitorus--sh--msi-lt5d708028d692b) dan pertama kali  dipublikasikan pada Selasa, 22 Juni 2021.** ### **Pengertian Perlindungan Varietas Tanaman** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Pertama-tama, perlu Anda ketahui, dasar hukum yang mengatur varietas tanaman adalah di antaranya **[UU 29/2000](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/253/undangundang-nomor-29-tahun-2000/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_29_2000)**. Dalam kasus ini, Anda menyilangkan bibit tanpa rujukan apapun sehingga tidak tahu jika bibit tersebut sudah menjadi kekayaan intelektual milik pihak lain. Dalam konteks penyilangan tanaman, hal ini berkaitan dengan **varietas tanaman**, yang artinya adalah sebagai berikut:[\[1\]](#_ftn1) _Varietas tanaman yang selanjutnya disebut varietas, adalah s__ekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan_. Adapun pengertian perlindungan varietas tanaman adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.[\[2\]](#_ftn2) Dalam perkembangannya, perlindungan varietas tanaman sering disingkat menjadi PVT. Yang dimaksud dengan pemuliaan tanaman adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan.[\[3\]](#_ftn3) Setelah mengetahui aturan hukum yang mengatur varietas tanaman adalah undang-undang sebagaimana kami jelaskan di atas, perlu Anda pahami pula bentuk perlindungan hukum yang diberikan undang-undang tersebut. Pemegang hak PVT memiliki hak untuk **menggunakan dan memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan varietas berupa benih dan hasil panen** yang digunakan untuk propagasi.[\[4\]](#_ftn4) Hak tersebut berlaku juga untuk **varietas yang tidak dapat dibedakan secara jelas dari varietas yang dilindungi**.[\[5\]](#_ftn5) Sehingga, menjawab pertanyaan Anda, jika benar perusahaan yang mendatangi Anda merupakan pemegang hak PVT, maka perlu dipastikan terlebih dahulu apakah varietas yang telah Anda hasilkan sendiri dari percobaan penyilangan bibit dapat dibedakan secara jelas dari varietas yang diklaim perusahaan atau tidak. Jika masih dapat dibedakan, perusahaan tidak berhak melarang Anda untuk menjual bibit tersebut. Sebaliknya, jika tidak dapat dibedakan secara jelas, maka diperlukan persetujuan perusahaan itu. Hal ini dikarenakan, salah satu tujuan dari perlindungan hukum varietas tanaman adalah menjamin varietas yang memiliki PVT memperoleh imbalan atas penggunaan varietas tersebut dalam pembuatan varietas turunan esensial dengan teknik rekayasa genetika.[\[6\]](#_ftn6) Selain itu, perlindungan hukum ini adalah salah satu bentuk penghargaan bagi individu atau badan usaha yang bergerak di bidang pemuliaan tanaman, termasuk dalam menikmati manfaat ekonomi dan hak-hak pemulia lainnya.[\[7\]](#_ftn7) Meski demikian, **Pasal 10 ayat (1) UU 29/2000** kemudian  menjelaskan **tidak dianggap sebagai pelanggaran hak PVT**, apabila: 1. penggunaan sebagian hasil panen dari varietas yang dilindungi, **sepanjang tidak untuk tujuan komersial**; 2. penggunaan varietas yang dilindungi untuk kegiatan penelitian, pemuliaan tanaman, dan perakitan varietas baru; 3. penggunaan oleh pemerintah atas varietas yang dilindungi dalam rangka kebijakan pengadaan pangan dan obat-obatan dengan memperhatikan hak-hak ekonomi dari pemegang hak PVT. Oleh karena itu, jika benar bibit yang Anda gunakan merupakan varietas yang dilindungi, dan Anda berniat menghentikan penjualan, akan tetapi masih menggunakan untuk keperluan yang bukan bersifat komersial, hal ini masih dapat dilakukan. Sebagai informasi, hak PVT diberikan dalam bentuk **sertifikat hak PVT** dan dicatat dalam Daftar Umum PVT dan diumumkan di Berita Resmi PVT.[\[8\]](#_ftn8) ### **Langkah Hukum** Menurut hemat kami, ada sejumlah alternatif yang dapat Anda lakukan: 1. Memastikan bahwa perusahaan yang mengklaim adalah pemegang hak PVT yang sah yang dibuktikan dengan menunjukkan sertifikat hak PVT. 2. Jika benar perusahaan itu merupakan pemegang hak PVT, maka: 1. Apabila Anda masih ingin menggunakannya untuk tujuan komersial, Anda dapat meminta izin menggunakan melalui **lisensi** yaitu izin yang diberikan oleh pemegang hak PVT kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan seluruh atau sebagian hak PVT;[\[9\]](#_ftn9) atau 2. Apabila Anda tidak ingin menggunakannya untuk tujuan komersial, Anda dapat menjelaskan secara baik-baik kepada perusahaan bahwa akan menghentikan penjualan dan menggunakan untuk kepentingan sendiri yang sifatnya nonkomersial. Kemudian perlu dipahami terkait pernyataan Anda mengenai kekayaan intelektual, saat ini rezim PVT sudah tidak lagi termasuk di dalamnya, walaupun masih berkaitan langsung. ### **Perizinan untuk Pemuliaan** Adapun ketentuan terkait penemuan varietas tersebut juga dapat ditemukan dalam **Pasal 25** **[UU 22/2019](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5dcd070c68a5b/undang-undang-nomor-22-tahun-2019/consolidations?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_22_2019)** yang selengkapnya berbunyi: _Pemerolehan Benih Tanaman atau Bibit Hewan bermutu dapat dilakukan melalui kegiatan_ **_penemuan dan/atau perakitan Varietas atau galur unggul dan/atau introduksi_**_._ Pemerolehan di atas dilakukan dengan pemuliaan, yaitu kegiatan dalam memelihara tumbuhan atau hewan untuk menjaga kemurnian galur, ras, atau varietas sekaligus memperbaiki produksi atau kualitasnya.[\[10\]](#_ftn10) Namun untuk **petani kecil** yang melakukan pencarian dan pengumpulan sumber daya genetik untuk pemuliaan harus **melapor** ke pemerintah daerah untuk selanjutnya disampaikan ke pemerintah pusat.[\[11\]](#_ftn11) Pelaporan ini merupakan penyederhanaan dan **kemudahan dalam mekanisme perizinan**.[\[12\]](#_ftn12) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/253/undangundang-nomor-29-tahun-2000/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_29_2000) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5dcd070c68a5b/undang-undang-nomor-22-tahun-2019/consolidations?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_22_2019) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_11_2020) * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1 angka 3 [Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/253/undangundang-nomor-29-tahun-2000/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_29_2000) (“UU 29/2000”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 1 angka 1 UU 29/2000 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 1 angka 4 UU 29/2000 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 6 ayat (1) UU 29/2000 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 6 ayat (2) huruf b UU 29/2000 [\[6\]](#_ftnref6) Penjelasan Pasal 6 ayat (2) UU 29/2000 [\[7\]](#_ftnref7) Penjelasan Umum UU 29/2000 [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 34 ayat (2) dan (3) UU 29/2000 [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 1 angka 13 UU 29/2000 [\[10\]](#_ftnref10) Pasal 26 _jo_. Pasal 1 angka 6 [Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5dcd070c68a5b/undang-undang-nomor-22-tahun-2019/consolidations?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_22_2019) (“UU 22/2019”) [\[11\]](#_ftnref11) Pasal 27 ayat (3) UU 22/2019 [\[12\]](#_ftnref12) Penjelasan Pasal 29 ayat (2) UU 22/2019 Tags ---- [agrobisnis](/tag/agrobisnis) [kekayaan intelektual](/tag/kekayaan-intelektual)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel berjudul Bisakah Menteri Berusia Muda diangkat oleh Presiden? yang dipublikasikan pertama kali pada 10 Juli 2018.KLINIK TERKAITPengertian Konvensi Ketatanegaraan dan Contohnya di Indonesia16 Mar 2022Status Menteri yang Diangkat dari Partai Lawan Presiden dalam Pemilu23 Okt 2019Apakah Seorang Camat Harus Lulusan IPDN?28 Jun 2018Larangan PNS/CPNS Ikut Serta dalam Partai Politik03 Mei 2018Sebelum membahas syarat menjadi menteri, mari simak definisi menteri dalam undang-undang. Menteri negara atau menteri adalah pembantu presiden yang memimpin kementerian.[1]Terkait menteri sebagai pembantu presiden, ketentuan Pasal 17 UUD 1945 menerangkan sejumlah hal berikut:Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Setiap menteri membidangi usaha tertentu dalam pemerintahan. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Menteri dalam Urusan PemerintahanBelajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Penting untuk diketahui bahwa setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.[2] Urusan tertentu dalam pemerintahan tersebut terdiri atas:[3]urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945, meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan;[4]urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945, meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan;[5]urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.[6]Tugas dan Fungsi MenteriTugas menteri tentu wajib dibahas dalam pembahasan syarat menjadi menteri. Pasalnya, menteri memiliki tanggung jawab yang besar. Kementerian atau menteri memiliki tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.[7]Adapun fungsi dari menteri adalah sebagai berikut.[8]Dalam melaksanakan tugasnya, kementerian yang meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan menyelenggarakan fungsi: perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya; danpelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.Dalam melaksanakan tugasnya, kementerian yang meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan menyelenggarakan fungsi: perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya;pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian di daerah; danpelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.Dalam melaksanakan tugasnya, kementerian yang meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal menyelenggarakan fungsi: perumusan dan penetapan di bidangnya;koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya;pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; danpengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.Syarat Menjadi Menteri di IndonesiaSebagaimana yang telah dijelaskan, menteri itu diangkat oleh Presiden. Untuk dapat diangkat menjadi Menteri, seseorang harus memenuhi persyaratan:[9]warga negara Indonesia;bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, dan cita-cita proklamasi kemerdekaan;sehat jasmani dan rohani;memiliki integritas dan kepribadian yang baik; dantidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Orang yang dipidana penjara karena alasan politik dan telah mendapatkan rehabilitasi dikecualikan dari ketentuan ini.[10]Sejumlah syarat menjadi menteri tersebut tidak dimaksudkan untuk membatasi hak presiden dalam memilih seorang menteri, melainkan menekankan bahwa seorang menteri yang diangkat memiliki integritas dan kepribadian yang baik. Namun, presiden diharapkan juga memperhatikan kompetensi dalam bidang tugas kementerian dan pengalaman kepemimpinan yang harus dimiliki seorang menteri, serta sanggup bekerja sama sebagai pembantu Presiden.[11]Menjawab pertanyaan Anda, jika merujuk pada syarat menjadi menteri yang sudah disebutkan, tidak ada syarat umur menjadi menteri. Itu artinya bisa saja presiden mengangkat menteri yang masih muda sepanjang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan memiliki integritas serta kepribadian baik. Selain itu, Presiden diharapkan juga memperhatikan kompetensi dalam bidang tugas kementerian dan pengalaman kepemimpinan yang harus dimiliki seorang menteri serta sanggup bekerja sama sebagai pembantu Presiden.Demikian jawaban dari kami mengenai syarat menjadi menteri, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Dasar 1945Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara[1] Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Kementerian Negara (“UU 39/2008”)[2] Pasal 4 ayat (1) UU 39/2008[3] Pasal 4 ayat (2) UU 39/2008[4] Pasal 4 ayat (2) huruf a jo. Pasal 5 ayat (1) UU 39/2008[5] Pasal 4 ayat (2) huruf b jo. Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008[6] Pasal 4 ayat (2) huruf c jo. Pasal 5 ayat (3) UU 39/2008[7] Pasal 7 UU 39/2008[8] Pasal 8 UU 39/2008[9] Pasal 22 ayat (2) UU 39/2008[10] Penjelasan Pasal 22 ayat (2) huruf f UU 39/2008[11] Penjelasan umum UU 39/2008Tagskementeriankenegaraankonstitusimenteripolitikpresidentata negara

Siapa yang memilih menteri? Kemudian, apakah ada syarat usia untuk menjadi menteri? Tolong jelaskan syarat menjadi menteri atau cara menjadi menteri di Indonesia secara lengkap.

Menteri itu diangkat oleh Presiden. Syarat menjadi menteri yang harus dipenuhi seseorang telah diatur dalam UU 39/2008. Merujuk syarat menjadi menteri dalam undang-undang tersebut, tidak ada syarat mengenai batasan umur. Itu artinya, bisa saja presiden mengangkat menteri yang masih muda sepanjang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan memiliki integritas dan kepribadian baik. Penjelasan selengkapnya dapat dibaca pada ulasan di bawah ini. Pengertian Konvensi Ketatanegaraan dan Contohnya di Indonesia16 Mar 2022Status Menteri yang Diangkat dari Partai Lawan Presiden dalam Pemilu23 Okt 2019Apakah Seorang Camat Harus Lulusan IPDN?28 Jun 2018Larangan PNS/CPNS Ikut Serta dalam Partai Politik03 Mei 2018Pengertian Konvensi Ketatanegaraan dan Contohnya di Indonesia16 Mar 2022Status Menteri yang Diangkat dari Partai Lawan Presiden dalam Pemilu23 Okt 2019Apakah Seorang Camat Harus Lulusan IPDN?28 Jun 2018Larangan PNS/CPNS Ikut Serta dalam Partai Politik03 Mei 2018Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-menjadi-menteri-yang-wajib-dipenuhi-lt5b441e6b31404/

Syarat Menjadi Menteri yang Wajib Dipenuhi

pages/233/page-2.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel berjudul _Bisakah Menteri Berusia Muda diangkat oleh Presiden?_** **yang dipublikasikan pertama kali pada 10 Juli 2018.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Pengertian Konvensi Ketatanegaraan dan Contohnya di Indonesia ](/klinik/a/pengertian-konvensi-ketatanegaraan-dan-contohnya-di-indonesia-lt62318561ee3f8/)  16 Mar 2022 [ #### Status Menteri yang Diangkat dari Partai Lawan Presiden dalam Pemilu ](/klinik/a/status-menteri-yang-diangkat-dari-partai-lawan-presiden-dalam-pemilu-lt5dab0951933c5/)  23 Okt 2019 [ #### Apakah Seorang Camat Harus Lulusan IPDN? ](/klinik/a/apakah-seorang-camat-harus-lulusan-ipdn-lt57f471c9a5ef3/)  28 Jun 2018 [ #### Larangan PNS/CPNS Ikut Serta dalam Partai Politik ](/klinik/a/hak-politik-mantan-narapidana-lt59e824a21c81f/)  03 Mei 2018 [](#!) Sebelum membahas syarat menjadi menteri, mari simak definisi menteri dalam undang-undang. Menteri negara atau menteri adalah pembantu presiden yang memimpin kementerian.[\[1\]](#_ftn1) Terkait menteri sebagai pembantu presiden, ketentuan **Pasal 17 [UUD 1945](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945)** menerangkan sejumlah hal berikut: 1. _Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara._ 2. **_Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden_**_._ 3. _Setiap menteri membidangi usaha tertentu dalam pemerintahan._ 4. _Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang._ ### **Menteri dalam Urusan Pemerintahan** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Penting untuk diketahui bahwa setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.[\[2\]](#_ftn2) Urusan tertentu dalam pemerintahan tersebut terdiri atas:[\[3\]](#_ftn3) 1. urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945, meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan;[\[4\]](#_ftn4) 2. urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945, meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan;[\[5\]](#_ftn5) 3. urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.[\[6\]](#_ftn6) ### **Tugas dan Fungsi Menteri** Tugas menteri tentu wajib dibahas dalam pembahasan syarat menjadi menteri. Pasalnya, menteri memiliki tanggung jawab yang besar. Kementerian atau menteri memiliki tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.[\[7\]](#_ftn7) Adapun fungsi dari menteri adalah sebagai berikut.[\[8\]](#_ftn8) 1. Dalam melaksanakan tugasnya, kementerian yang meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan menyelenggarakan fungsi: 1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya; 2. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; 3. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya; dan 4. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. 2. Dalam melaksanakan tugasnya, kementerian yang meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan menyelenggarakan fungsi: 1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya; 2. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; 3. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya; 4. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian di daerah; dan 5. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional. 3. Dalam melaksanakan tugasnya, kementerian yang meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal menyelenggarakan fungsi: 1. perumusan dan penetapan di bidangnya; 2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya; 3. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; dan 4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. ### **Syarat Menjadi Menteri di Indonesia** Sebagaimana yang telah dijelaskan, menteri itu diangkat oleh Presiden. Untuk dapat diangkat menjadi Menteri, **seseorang harus memenuhi persyaratan**:[\[9\]](#_ftn9) 1. warga negara Indonesia; 2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 3. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, dan cita-cita proklamasi kemerdekaan; 4. sehat jasmani dan rohani; 5. memiliki integritas dan kepribadian yang baik; dan 6. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Orang yang dipidana penjara karena alasan politik dan telah mendapatkan rehabilitasi dikecualikan dari ketentuan ini.[\[10\]](#_ftn10) Sejumlah syarat menjadi menteri tersebut tidak dimaksudkan untuk membatasi hak presiden dalam memilih seorang menteri, melainkan menekankan bahwa seorang menteri yang diangkat **memiliki integritas dan kepribadian yang baik**. Namun, presiden diharapkan juga memperhatikan kompetensi dalam bidang tugas kementerian dan pengalaman kepemimpinan yang harus dimiliki seorang menteri, serta sanggup bekerja sama sebagai pembantu Presiden.[\[11\]](#_ftn11) Menjawab pertanyaan Anda, jika merujuk pada syarat menjadi menteri yang sudah disebutkan, **tidak ada syarat umur menjadi menteri**. **Itu artinya bisa saja presiden mengangkat menteri yang masih muda sepanjang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan memiliki integritas serta kepribadian baik**. Selain itu, Presiden diharapkan juga memperhatikan kompetensi dalam bidang tugas kementerian dan pengalaman kepemimpinan yang harus dimiliki seorang menteri serta sanggup bekerja sama sebagai pembantu Presiden. Demikian jawaban dari kami mengenai syarat menjadi menteri, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Dasar 1945 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28527/undangundang-nomor-39-tahun-2008/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_39_2008) [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1 angka 2 [Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Kementerian Negara](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28527/undangundang-nomor-39-tahun-2008/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_39_2008) (“UU 39/2008”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 4 ayat (1) UU 39/2008 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 4 ayat (2) UU 39/2008 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 4 ayat (2) huruf a _jo._ Pasal 5 ayat (1) UU 39/2008 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 4 ayat (2) huruf b _jo._ Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 4 ayat (2) huruf c _jo._ Pasal 5 ayat (3) UU 39/2008 [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 7 UU 39/2008 [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 8 UU 39/2008 [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 22 ayat (2) UU 39/2008 [\[10\]](#_ftnref10) Penjelasan Pasal 22 ayat (2) huruf f UU 39/2008 [\[11\]](#_ftnref11) Penjelasan umum UU 39/2008 Tags ---- [kementerian](/tag/kementerian) [kenegaraan](/tag/kenegaraan) [konstitusi](/tag/konstitusi) [menteri](/tag/menteri) [politik](/tag/politik) [presiden](/tag/presiden) [tata negara](/tag/tata-negara)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. Asuransi Kesehatan adalah PerjanjianKLINIK TERKAITPemerintah Ubah Aturan JHT Secara Sepihak, Bolehkah Menurut Hukum Asuransi? 14 Mar 2022Dokter Malapraktik, Bisakah Asuransi yang 'Tanggung Jawab'?01 Mar 2022Klaim Uang Pisah yang Diasuransikan Perusahaan13 Jan 2022Hukumnya Asuransi Anggota Tubuh di Indonesia12 Jan 2022Manusia dalam menjalani hidupnya selalu disertai dengan berbagai risiko yang bisa saja terjadi, tetapi tidak dapat diprediksikan kapan akan terjadi. Risiko adalah suatu peristiwa yang dapat terjadi, tetapi tidak dapat diprediksikan kapan peristiwa itu akan terjadi, dan apabila risiko itu terjadi, dapat menimbulkan kemalangan maupun kerugian materiil yang tidak sedikit. Demikian juga sakit atau musibah terkadang tidak dapat diprediksikan kapan akan terjadi.Guna mengatasi dan menghindari risiko dan biaya tinggi yang timbul di kemudian hari, seseorang dapat mengalihkan risiko kesehatannya kepada perusahaan asuransi kesehatan melalui perjanjian asuransi.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Adapun pengertian asuransi kesehatan adalah sebuah jenis produk asuransi yang secara khusus menjamin biaya kesehatan atau perawatan para anggota asuransi jika jatuh sakit atau mengalami kecelakaan. Dari pengertian ini, dapat dimaknai bahwa asuransi kesehatan akan menutup biaya perawatan peserta asuransi yang sakit atau mengalami kecelakaan.Biaya yang diberikan oleh perusahaan asuransi dapat berupa biaya rawat inap dan rawat jalan, termasuk obat-obatan. Namun, yang harus diperhatikan sebelum memutuskan untuk menjadi peserta asuransi kesehatan adalah poin-poin biaya asuransi mana saja yang di-cover, sebab beberapa jenis asuransi kesehatan hanya membayar biaya selama rawat inap di rumah sakit dengan nominal pertanggungan yang sudah ditentukan dalam polis asuransi sebelumnya.Baca juga: Wajibkah Polis Asuransi Bermeterai?Patut Anda catat, dari perspektif hukum, asuransi adalah perjanjian, hal ini sebagaimana dapat disimpulkan dari ketentuan yang berlaku:Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk penggantian kepadanya karena suatu kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.[1]Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:[2]memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; ataumemberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Syarat Sahnya Perjanjian AsuransiSetelah memahami asuransi kesehatan adalah perjanjian, adapun suatu perjanjian asuransi akan mengikat manakala memenuhi syarat sahnya perjanjian asuransi yang antara lain meliputi:Syarat umum, yang dapat disimpulkan dari ketentuan tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:[3]Kesepakatan (consensus), yaitu harus ada kesepakatan para pihak terkait objek asuransi, pengalihan risiko dan pembayaran premi, ganti kerugian, serta syarat-syarat khusus asuransi dalam polis asuransi.Kewenangan (authority), yaitu kedua belah pihak harus cakap dalam hukum dan mempunyai kewenangan objektif, di mana tertanggung mempunyai hubungan dengan benda yang menjadi objek asuransi, dan penanggung adalah pihak yang sah mewakili perusahaan asuransi.Objek tertentu (fixed objective), yaitu yang dapat menjadi objek asuransi adalah berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan, dan dapat berupa jiwa atau raga manusia dengan identitas yang jelas.Kausa yang halal (legal cause), yaitu benda yang menjadi objek asuransi tidak dilarang oleh undang-undang, ketertiban umum maupun kesusilaan. Syarat khusus pemberitahuan (notification) artinya semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung, meskipun dilakukan dengan iktikad baik, yang sifatnya sedemikian, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungan itu batal.[4]Baca juga: Kekuatan Perjanjian Asuransi Mengikat Para Pihak, Ini Dasarnya KesimpulanOleh karena itu, semua hal terkait dengan hak dan kewajiban para pihak harus tertulis dan dituangkan dalam polis asuransi sebagaimana diatur Pasal 255 KUHD, yang menyebutkan:Pertanggungan harus dilakukan secara tertulis dengan akta, yang diberi nama polis. Jadi, karena asuransi adalah perjanjian, maka apabila seseorang telah membuat polis asuransi kesehatan tidak berarti secara otomatis pada saat menderita sakit dan mengakses pelayanan kesehatan, semua biaya pengobatan akan di-cover oleh perusahaan asuransi (penanggung), tetapi bergantung pada isi kesepakatan yang dituangkan dalam polis asuransi yang berisi hak dan kewajiban para pihak, apakah biaya keseluruhan atau ada batasan tertentu yang ditanggung. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum DagangKitab Undang-Undang Hukum PerdataUndang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian[1] Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (“KUHD”)[2] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian[3] Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata[4] Pasal 251 KUHDTagsasuransikesehatanperusahaan asuransi

Bagaimana sih konsep pertanggungan dari asuransi kesehatan? Apakah asuransi kesehatan bisa menjamin biaya keseluruhan untuk ditanggung atau ada batasan tertentu?

Manusia dalam menjalani hidupnya selalu disertai dengan berbagai risiko atau peristiwa yang bisa saja terjadi, tetapi tidak dapat diprediksikan kapan akan terjadi. Termasuk pula risiko kesehatan, sulit diprediksikan kapan akan menderita sakit. Guna mengatasi dan menghindari risiko dan biaya tinggi yang timbul di kemudian hari, seseorang dapat mengalihkan risiko kesehatannya kepada perusahaan asuransi kesehatan melalui perjanjian asuransi. Apakah asuransi kesehatan menanggung keseluruhan biaya atau ada batasan tertentu? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Pemerintah Ubah Aturan JHT Secara Sepihak, Bolehkah Menurut Hukum Asuransi? 14 Mar 2022Dokter Malapraktik, Bisakah Asuransi yang 'Tanggung Jawab'?01 Mar 2022Klaim Uang Pisah yang Diasuransikan Perusahaan13 Jan 2022Hukumnya Asuransi Anggota Tubuh di Indonesia12 Jan 2022Pemerintah Ubah Aturan JHT Secara Sepihak, Bolehkah Menurut Hukum Asuransi? 14 Mar 2022Dokter Malapraktik, Bisakah Asuransi yang 'Tanggung Jawab'?01 Mar 2022Klaim Uang Pisah yang Diasuransikan Perusahaan13 Jan 2022Hukumnya Asuransi Anggota Tubuh di Indonesia12 Jan 2022Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/biaya-pertanggungan-dalam-perjanjian-asuransi-kesehatan-lt623c27d427ae0/

Biaya Pertanggungan dalam Perjanjian Asuransi Kesehatan

pages/233/page-3.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### **Asuransi** **Kesehatan adalah Perjanjian** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Pemerintah Ubah Aturan JHT Secara Sepihak, Bolehkah Menurut Hukum Asuransi? ](/klinik/a/pemerintah-ubah-aturan-jht-secara-sepihak--bolehkah-menurut-hukum-asuransi-lt622f40f1875e1/)  14 Mar 2022 [ #### Dokter Malapraktik, Bisakah Asuransi yang 'Tanggung Jawab'? ](/klinik/a/dokter-malapraktik--bisakah-asuransi-yang-tanggung-jawab-cl5120/)  01 Mar 2022 [ #### Klaim Uang Pisah yang Diasuransikan Perusahaan ](/klinik/a/klaim-uang-pisah-yang-diasuransikan-perusahaan-lt5d3027bba7b97/)  13 Jan 2022 [ #### Hukumnya Asuransi Anggota Tubuh di Indonesia ](/klinik/a/hukumnya-asuransi-anggota-tubuh-di-indonesia-lt560aa0c375534/)  12 Jan 2022 [](#!) Manusia dalam menjalani hidupnya selalu disertai dengan berbagai risiko yang bisa saja terjadi, tetapi tidak dapat diprediksikan kapan akan terjadi. Risiko adalah suatu peristiwa yang dapat terjadi, tetapi tidak dapat diprediksikan kapan peristiwa itu akan terjadi, dan apabila risiko itu terjadi, dapat menimbulkan kemalangan maupun kerugian materiil yang tidak sedikit. Demikian juga sakit atau musibah terkadang tidak dapat diprediksikan kapan akan terjadi. Guna mengatasi dan menghindari risiko dan biaya tinggi yang timbul di kemudian hari, seseorang dapat mengalihkan risiko kesehatannya kepada perusahaan asuransi kesehatan melalui perjanjian asuransi. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Adapun pengertian asuransi kesehatan adalah sebuah jenis produk asuransi yang secara khusus menjamin biaya kesehatan atau perawatan para anggota asuransi jika jatuh sakit atau mengalami kecelakaan. Dari pengertian ini, dapat dimaknai bahwa asuransi kesehatan akan menutup biaya perawatan peserta asuransi yang sakit atau mengalami kecelakaan. Biaya yang diberikan oleh perusahaan asuransi dapat berupa biaya rawat inap dan rawat jalan, termasuk obat-obatan. Namun, yang harus diperhatikan sebelum memutuskan untuk menjadi peserta asuransi kesehatan adalah poin-poin biaya asuransi mana saja yang di-_cover_, sebab beberapa jenis asuransi kesehatan hanya membayar biaya selama rawat inap di rumah sakit dengan nominal pertanggungan yang sudah ditentukan dalam polis asuransi sebelumnya. Baca juga: **[Wajibkah Polis Asuransi Bermeterai?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/wajibkah-polis-asuransi-bermeterai-lt61b9880a13b00?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=Polis_Asuransi)** Patut Anda catat, dari perspektif hukum, **asuransi adalah perjanjian**, hal ini sebagaimana dapat disimpulkan dari ketentuan yang berlaku: 1. Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk penggantian kepadanya karena suatu kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.[\[1\]](#_ftn1) 2. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:[\[2\]](#_ftn2) 1. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau 2. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. ### **Syarat Sahnya Perjanjian Asuransi** Setelah memahami asuransi kesehatan adalah perjanjian, adapun suatu perjanjian asuransi akan mengikat manakala memenuhi **syarat sahnya perjanjian asuransi** yang antara lain meliputi: 1. Syarat umum, yang dapat disimpulkan dari ketentuan tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:[\[3\]](#_ftn3) 1. Kesepakatan (_consensus_), yaitu harus ada kesepakatan para pihak terkait objek asuransi, pengalihan risiko dan pembayaran premi, ganti kerugian, serta syarat-syarat khusus asuransi dalam polis asuransi. 2. Kewenangan (_authority_), yaitu kedua belah pihak harus cakap dalam hukum dan mempunyai kewenangan objektif, di mana tertanggung mempunyai hubungan dengan benda yang menjadi objek asuransi, dan penanggung adalah pihak yang sah mewakili perusahaan asuransi. 3. Objek tertentu (_fixed obje__c__ti__ve_), yaitu yang dapat menjadi objek asuransi adalah berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan, dan dapat berupa jiwa atau raga manusia dengan identitas yang jelas. 4. Kausa yang halal (_legal cause_), yaitu benda yang menjadi objek asuransi tidak dilarang oleh undang-undang, ketertiban umum maupun kesusilaan. 2. Syarat khusus pemberitahuan (_notification_) artinya semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung, meskipun dilakukan dengan iktikad baik, yang sifatnya sedemikian, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungan itu batal.[\[4\]](#_ftn4) Baca juga: **[Kekuatan Perjanjian Asuransi Mengikat Para Pihak, Ini Dasarnya](https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuatan-perjanjian-asuransi-mengikat-para-pihak--ini-dasarnya-cl6032?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=Ikatan_Asuransi)** ### **Kesimpulan** Oleh karena itu, semua hal terkait dengan hak dan kewajiban para pihak harus tertulis dan dituangkan dalam polis asuransi sebagaimana diatur **Pasal 255 [KUHD](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/507/wetboek-van-koophandel-voor-indonesie/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHD)**, yang menyebutkan: _P__ertanggungan harus dilakukan **secara tertulis dengan akta**, yang diberi nama_ **_p_****_olis_**_._ Jadi, karena asuransi adalah perjanjian, maka apabila seseorang telah membuat polis asuransi kesehatan tidak berarti secara otomatis pada saat menderita sakit dan mengakses pelayanan kesehatan, semua biaya pengobatan akan di-_cover_ oleh perusahaan asuransi (penanggung), tetapi **b****ergantung** **pada** **isi kesepaka****ta****n** yang dituangkan dalam polis asuransi yang berisi hak dan kewajiban para pihak, apakah biaya keseluruhan atau ada batasan tertentu yang ditanggung. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/507/wetboek-van-koophandel-voor-indonesie/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHD) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt54606a95b1521/undang-undang-nomor-40-tahun-2014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Asuransi) * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 246 [Kitab Undang-Undang Hukum Dagang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/507/wetboek-van-koophandel-voor-indonesie/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHD) (“KUHD”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 1 angka 1 [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt54606a95b1521/undang-undang-nomor-40-tahun-2014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Asuransi) [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 1320 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata) [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 251 KUHD Tags ---- [asuransi](/tag/asuransi) [kesehatan](/tag/kesehatan) [perusahaan asuransi](/tag/perusahaan-asuransi)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITAda Persekongkolan Perdamaian PKPU? Lakukan Ini15 Feb 2022Haruskah Kreditur PKPU Pakai Jasa Pengacara?14 Feb 2022Kreditur Tak Masuk Daftar dalam Proses Kepailitan, Apakah Masih Bisa Menagih Utang? 03 Jan 2022Sita Umum Pailit vs Sita Pidana, Begini Hukumnya05 Nov 2021Sebelumnya kami turut prihatin atas permasalahan yang sedang Anda alami. Debitor memang selalu dalam posisi terjepit akibat ketidakmampuannya membayar utang-utangnya dan dihadapkan dengan penagihan dari kreditor.Bagi debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, debitor dapat memohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”), dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Hal ini tegas diatur dalam Pasal 222 ayat (2) UU 37/2004.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Baca juga: Proses PKPU Sementara dan PKPU Tetap Perlindungan Debitor dalam Proses PKPUMenyambung pertanyaan Anda, kami mengasumsikan tekanan yang diberikan kreditor kepada debitor adalah misalnya kreditor yang terus-menerus menagih utang kepada debitor, hingga debitor merasa tertekan.Perlu diketahui, apabila debitor menggunakan instrumen PKPU untuk melakukan restrukturisasi utang dengan para kreditornya, maka terdapat hal-hal yang ditangguhkan terhadap debitor dalam PKPU, yaitu:Debitor tidak dapat dipaksa membayar utang dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang, harus ditangguhkan, selama berlangsungnya PKPU.[1]Perkara mengenai gugatan pembayaran suatu piutang yang sudah diakui debitor, sedangkan penggugat tidak memiliki kepentingan untuk melaksanakan hak terhadap pihak ketiga, setelah dicatatnya pengakuan tersebut, hakim dapat menangguhkan putusan sampai berakhirnya PKPU.[2]Pembayaran semua utang, selain yang dimaksud Pasal 244 UU 37/2004 yang sudah ada sebelum PKPU, selama berlangsungnya PKPU, tidak boleh dilakukan, kecuali pembayaran utang tersebut dilakukan kepada semua kreditor, menurut perimbangan piutang masing-masing, tanpa mengurangi berlakunya ketentuan Pasal 185 ayat (3) UU 37/2004.[3]Hak eksekusi setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan atau hak agunan atas kebendaan lainnya ditangguhkan selama berlangsungnya PKPU.[4]Selama proses PKPU berlangsung, terhadap debitor tidak dapat diajukan permohonan pailit.[5]Jadi, menjawab pertanyaan Anda tentang perlindungan debitor PKPU, beberapa ketentuan di atas menggambarkan beberapa perlindungan bagi debitur dalam proses PKPU.Namun demikian, kami mengingatkan kembali, debitor juga harus serius dalam proses PKPU serta pengajuan rencana perdamaiannya. Karena jika rencana perdamaian ditolak oleh kreditor, pengadilan harus menyatakan debitor pailit[6] dengan segala akibat hukumnya.Baca juga: Tips Membuat Proposal Perdamaian dalam Kepailitan dan PKPU Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.[1] Pasal 242 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU 37/2004”)[2] Pasal 243 ayat (2) UU 37/2004[3] Pasal 245 UU 37/2004[4] Pasal 246 jo. Pasal 55 ayat (1) UU 37/2004[5] Pasal 260 UU 37/2004[6] Pasal 289 UU 37/2004Tagskepailitanpailitpkpu

Saya debitur PKPU selalu merasa ditekan jauh sebelum proses PKPU hingga saat ini, oleh para kreditur. Apakah saya bisa mendapatkan perlindungan dalam proses PKPU ini?

Apabila debitor menggunakan instrumen PKPU untuk melakukan restrukturisasi utang dengan para kreditornya, maka terdapat hal-hal yang ditangguhkan terhadap debitor dalam PKPU yang dapat menjadi perlindungan bagi debitor dalam proses PKPU. Namun demikian, debitor juga harus serius dalam proses PKPU serta pengajuan rencana perdamaian, karena jika rencana perdamaian ditolak oleh kreditor, maka pengadilan harus menyatakan debitor pailit  dengan segala akibat hukumnya. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Ada Persekongkolan Perdamaian PKPU? Lakukan Ini15 Feb 2022Haruskah Kreditur PKPU Pakai Jasa Pengacara?14 Feb 2022Kreditur Tak Masuk Daftar dalam Proses Kepailitan, Apakah Masih Bisa Menagih Utang? 03 Jan 2022Sita Umum Pailit vs Sita Pidana, Begini Hukumnya05 Nov 2021Ada Persekongkolan Perdamaian PKPU? Lakukan Ini15 Feb 2022Haruskah Kreditur PKPU Pakai Jasa Pengacara?14 Feb 2022Kreditur Tak Masuk Daftar dalam Proses Kepailitan, Apakah Masih Bisa Menagih Utang? 03 Jan 2022Sita Umum Pailit vs Sita Pidana, Begini Hukumnya05 Nov 2021Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/begini-perlindungan-debitor-dalam-proses-pkpu-lt623b0578d5926/

Begini Perlindungan Debitor dalam Proses PKPU

pages/233/page-4.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Ada Persekongkolan Perdamaian PKPU? Lakukan Ini ](/klinik/a/ada-persekongkolan-perdamaian-pkpu-lakukan-ini-cl1354/)  15 Feb 2022 [ #### Haruskah Kreditur PKPU Pakai Jasa Pengacara? ](/klinik/a/haruskah-kreditur-pkpu-pakai-jasa-pengacara-lt5fd20bad29180/)  14 Feb 2022 [ #### Kreditur Tak Masuk Daftar dalam Proses Kepailitan, Apakah Masih Bisa Menagih Utang? ](/klinik/a/kreditur-tak-masuk-daftar-dalam-proses-kepailitan--apakah-masih-bisa-menagih-utang-lt617761ac1bb84/)  03 Jan 2022 [ #### Sita Umum Pailit vs Sita Pidana, Begini Hukumnya ](/klinik/a/sita-umum-pailit-vs-sita-pidana-begini-hukumnya-lt6184aeeedc7bd/)  05 Nov 2021 [](#!) Sebelumnya kami turut prihatin atas permasalahan yang sedang Anda alami. Debitor memang selalu dalam posisi terjepit akibat ketidakmampuannya membayar utang-utangnya dan dihadapkan dengan penagihan dari kreditor. Bagi debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, debitor dapat memohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”), dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Hal ini tegas diatur dalam **Pasal 222 ayat (2) [UU 37/2004](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20144/undangundang-nomor-37-tahun-2004/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Kepailitan)**. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Baca juga: **[Proses PKPU Sementara dan PKPU Tetap](https://www.hukumonline.com/klinik/a/proses-pkpu-sementara-dan-pkpu-tetap-lt5ade9a469d120?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PKPU_Tetap)** ### **Perlindungan Debitor dalam Proses PKPU** Menyambung pertanyaan Anda, kami mengasumsikan tekanan yang diberikan kreditor kepada debitor adalah misalnya kreditor yang terus-menerus menagih utang kepada debitor, hingga debitor merasa tertekan. Perlu diketahui, apabila debitor menggunakan instrumen PKPU untuk melakukan restrukturisasi utang dengan para kreditornya, maka terdapat hal-hal yang ditangguhkan terhadap debitor dalam PKPU, yaitu: 1. Debitor tidak dapat dipaksa membayar utang dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang, harus ditangguhkan, selama berlangsungnya PKPU.[\[1\]](#_ftn1) 2. Perkara mengenai gugatan pembayaran suatu piutang yang sudah diakui debitor, sedangkan penggugat tidak memiliki kepentingan untuk melaksanakan hak terhadap pihak ketiga, setelah dicatatnya pengakuan tersebut, hakim dapat menangguhkan putusan sampai berakhirnya PKPU.[\[2\]](#_ftn2) 3. Pembayaran semua utang, selain yang dimaksud **Pasal 244 UU 37/2004** yang sudah ada sebelum PKPU, selama berlangsungnya PKPU, tidak boleh dilakukan, kecuali pembayaran utang tersebut dilakukan kepada semua kreditor, menurut perimbangan piutang masing-masing, tanpa mengurangi berlakunya ketentuan **Pasal 185 ayat (3) UU 37/2004**.[\[3\]](#_ftn3) 4. Hak eksekusi setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan atau hak agunan atas kebendaan lainnya ditangguhkan selama berlangsungnya PKPU.[\[4\]](#_ftn4) 5. Selama proses PKPU berlangsung, terhadap debitor tidak dapat diajukan permohonan pailit.[\[5\]](#_ftn5) Jadi, menjawab pertanyaan Anda tentang perlindungan debitor PKPU, beberapa ketentuan di atas menggambarkan beberapa perlindungan bagi debitur dalam proses PKPU. Namun demikian, kami mengingatkan kembali, debitor juga harus serius dalam proses PKPU serta pengajuan rencana perdamaiannya. Karena jika rencana perdamaian ditolak oleh kreditor, pengadilan harus menyatakan debitor pailit[\[6\]](#_ftn6) dengan segala akibat hukumnya. Baca juga: **[Tips Membuat Proposal Perdamaian dalam Kepailitan dan PKPU](https://www.hukumonline.com/klinik/a/tips-membuat-proposal-perdamaian-dalam-kepailitan-dan-pkpu-lt5e57a47ed0725?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=Proposal_Perdamaian)** Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- [Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20144/undangundang-nomor-37-tahun-2004/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Kepailitan). * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 242 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20144/undangundang-nomor-37-tahun-2004/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Kepailitan) (“UU 37/2004”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 243 ayat (2) UU 37/2004 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 245 UU 37/2004 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 246 _jo._ Pasal 55 ayat (1) UU 37/2004 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 260 UU 37/2004 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 289 UU 37/2004 Tags ---- [kepailitan](/tag/kepailitan) [pailit](/tag/pailit) [pkpu](/tag/pkpu)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. Apa Itu PROPER?KLINIK TERKAITJenis Limbah yang Boleh Diimpor25 Jan 2022Sudah Ada Amdal Kawasan, Perlukah Perusahaan Punya Amdal Sendiri?20 Des 2021Bangunan-bangunan Ini Wajib Dilengkapi Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)!24 Jun 2021Corporate Social Responsibility dalam Bentuk Pemberian Beasiswa01 Agt 2017PROPER adalah singkatan dari Public Disclosure Program for Environmental Compliance[1] yang diartikan sebagai Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.Program ini menjadi salah satu bentuk kebijakan pemerintah, secara spesifik dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (“KLHK”) dalam rangka upaya meningkatkan kualitas dan pengelolaan lingkungan hidup.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas PROPER bukanlah pengganti instrumen penaatan konvensional yang ada, seperti penegakan hukum lingkungan perdata maupun pidana, melainkan merupakan instrumen yang bersinergi dengan instrumen penaatan lainnya agar upaya peningkatan kualitas lingkungan dapat dilaksanakan dengan lebih efisien dan efektif.[2]Pelaksanaan PROPER didasarkan pada Permen LHK 1/2021, di mana Pasal 1 angka 1 Permen LHK 1/2021 menyebutkan:Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Proper adalah evaluasi kinerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.Baca juga: Cara Mengadukan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Proses Penilaian PROPERMenurut Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof. M. R. Andri Gunawan Wibisana dalam Webinar Hukumonline Compliance Talk #2 PROPER: Upaya Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia, penilaian kinerja peserta PROPER dievaluasi melalui pemeringkatan.Pemerintah akan menilai program lingkungan perusahaan kemudian menggolongkannya ke dalam warna-warna yang akan mempengaruhi reputasi atau citra perusahaan.Setidaknya, terdapat 5 warna yang menggambarkan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup, antara lain:Peringkat EmasUntuk usaha dan/atau kegiatan yang telah berhasil melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau melaksanakan produksi bersih dan telah mencapai hasil yang sangat memuaskan.[3]Peringkat HijauUntuk usaha dan/atau kegiatan yang telah memenuhi hasil penilaian tahap II sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (3) huruf b Permen LHK 1/2021.[4]Peringkat BiruUntuk usaha dan/atau kegiatan yang telah melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan telah mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.[5]Peringkat MerahUntuk usaha dan/atau kegiatan yang telah melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup tetapi belum mencapai persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.[6]Peringkat HitamUntuk usaha dan/atau kegiatan yang belum melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berarti.[7]Dari tingkatan warna di atas diketahui bahwa perusahaan yang mendapatkan peringkat emas, hijau, dan biru mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut taat dalam pengelolaan lingkungan hidup.Sedangkan bagi yang mendapatkan peringkat merah dan hitam menandakan bahwa perusahaan tersebut tidak taat mengelola lingkungan hidup.Namun, bagi perusahaan yang mendapat peringkat merah atau hitam dapat saja naik peringkat. Dasrul Chaniago, Direktur Pengendalian Pencemaran Udara Direktorat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK menjelaskan setiap perusahaan yang mendapat peringkat merah atau hitam diberikan waktu sanggah pada PROPER.Waktu sanggah berperan sebagai hak jawab dari setiap perusahaan bersangkutan untuk menjelaskan atau bahkan memperbaiki pengelolaan lingkungan hidup di wilayah perusahaannya. Apabila jawaban diterima, perusahaan tersebut bisa naik peringkat untuk mencapai peringkat biru dan dinyatakan taat.Baca juga: Sudah Ada Amdal Kawasan, Perlukah Perusahaan Punya Amdal Sendiri?Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Bingung menentukan keterkaitan pasal dan kewajiban bisnis Anda, serta keberlakuan peraturannya? Ketahui kewajiban dan sanksi hukum perusahaan Anda dalam satu platform integratif dengan Regulatory Compliance System dari Hukumonline, klik di sini untuk mempelajari lebih lanjut Demikian jawaban dari kami mengenai apa yang dimaksud dengan PROPER dan proses penilaian PROPER, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. REFERENSISejarah PROPER, yang diakses pada 22 Maret 2022, pukul 12.29 WIB. Catatan:Pendapat Direktur Pengendalian Pencemaran Udara Direktorat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK Drs. Dasrul Chaniago, M.M., M.E., M.H. dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof. M. R. Andri Gunawan Wibisana, S.H., LL.M., Ph.D, disampaikan dalam Webinar Hukumonline Compliance Talk #2 PROPER: Upaya Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia yang diselenggarakan pada Senin, 21 Maret 2022.[1] Sejarah PROPER, yang diakses pada 22 Maret 2022, pukul 12.29 WIB[2] Sejarah PROPER, diakses pada 22 Maret 2022, pukul 12.29 WIB[3] Pasal 39 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (“Permen LHK 1/2021”)[4] Pasal 39 ayat (2) huruf a Permen LHK 1/2021[5] Pasal 33 ayat (2) huruf a Permen LHK 1/2021[6] Pasal 33 ayat (2) huruf b Permen LHK 1/2021[7] Pasal 33 ayat (2) huruf c Permen LHK 1/2021Tagslingkunganlingkungan hiduppencemaran lingkungan

Apa itu PROPER? Bagaimana proses penilaian PROPER?

PROPER adalah singkatan dari Public Disclosure Program for Environmental Compliance. PROPER merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan pengelolaan lingkungan hidup. Bagaimana kinerja atau proses penilaian PROPER? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Jenis Limbah yang Boleh Diimpor25 Jan 2022Sudah Ada Amdal Kawasan, Perlukah Perusahaan Punya Amdal Sendiri?20 Des 2021Bangunan-bangunan Ini Wajib Dilengkapi Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)!24 Jun 2021Corporate Social Responsibility dalam Bentuk Pemberian Beasiswa01 Agt 2017Jenis Limbah yang Boleh Diimpor25 Jan 2022Sudah Ada Amdal Kawasan, Perlukah Perusahaan Punya Amdal Sendiri?20 Des 2021Bangunan-bangunan Ini Wajib Dilengkapi Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)!24 Jun 2021Corporate Social Responsibility dalam Bentuk Pemberian Beasiswa01 Agt 2017Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 2022Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 2022Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/yuk-kenali-proper-dan-bagaimana-proses-penilaian-proper-lt623ae572a9d76/

Yuk Kenali PROPER dan Bagaimana Proses Penilaian PROPER

pages/233/page-5.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### **Apa Itu PROPER?** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Jenis Limbah yang Boleh Diimpor ](/klinik/a/jenis-limbah-yang-boleh-diimpor-lt5e54e95fe8552/)  25 Jan 2022 [ #### Sudah Ada Amdal Kawasan, Perlukah Perusahaan Punya Amdal Sendiri? ](/klinik/a/sudah-ada-amdal-kawasan-perlukah-perusahaan-punya-amdal-sendiri-lt61c03b03c52ca/)  20 Des 2021 [ #### Bangunan-bangunan Ini Wajib Dilengkapi Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)! ](/klinik/a/bangunan-bangunan-ini-wajib-dilengkapi-analisis-dampak-lalu-lintas-andalalin-lt60d473a176780/)  24 Jun 2021 [ #### _Corporate Social Responsibility_ dalam Bentuk Pemberian Beasiswa ](/klinik/a/icorporate-social-responsibility-i-dalam-bentuk-pemberian-beasiswa-lt5977f7325b570/)  01 Agt 2017 [](#!) PROPER adalah singkatan dari _Public Disclosure Program for Environmental Compliance_[\[1\]](#_ftn1) yang diartikan sebagai Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Program ini menjadi salah satu bentuk kebijakan pemerintah, secara spesifik dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (“KLHK”) dalam rangka upaya meningkatkan kualitas dan pengelolaan lingkungan hidup. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) PROPER bukanlah pengganti instrumen penaatan konvensional yang ada, seperti penegakan hukum lingkungan perdata maupun pidana, melainkan merupakan **instrumen yang bersinergi dengan instrumen penaatan lainnya** agar upaya peningkatan kualitas lingkungan dapat dilaksanakan dengan lebih efisien dan efektif.[\[2\]](#_ftn2) Pelaksanaan PROPER didasarkan pada **[Permen LHK 1/2021](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6029fee643e87/peraturan-menteri-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-nomor-1-tahun-2021?PHPSESSID=fg6lh4nmpn2osde1s5nkl1va46?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PermenLHK_1_2021)**, di mana **Pasal 1 angka 1 Permen LHK 1/2021** menyebutkan: _Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam_ _Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut_ **_Proper adalah evaluasi kinerja penanggung jawab usaha_** **_dan/atau kegiatan di bidang pengelolaan lingkungan_** **_hidup_**_._ Baca juga: **[Cara Mengadukan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan](https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-mengadukan-pencemaran-dan-atau-perusakan-lingkungan-hidup-lt5cc028bec2b82?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=Aduan_Pencemaran)** ### **Proses Penilaian PROPER** Menurut Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, **Prof. M. R. Andri Gunawan Wibisana** dalam _[Webinar Hukumonline Compliance Talk #2 PROPER: Upaya Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia](https://www.hukumonline.com/berita/a/program-proper-besutan-klhk-layak-diapresiasi-lt62347a7bb80a5/?page=1?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=Proper_LHK)_, penilaian kinerja peserta PROPER dievaluasi melalui pemeringkatan. Pemerintah akan menilai program lingkungan perusahaan kemudian menggolongkannya ke dalam warna-warna yang akan mempengaruhi reputasi atau citra perusahaan. Setidaknya, terdapat 5 warna yang menggambarkan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup, antara lain: 1. **Peringkat Emas** Untuk usaha dan/atau kegiatan yang telah berhasil melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau melaksanakan produksi bersih dan telah mencapai hasil yang sangat memuaskan.[\[3\]](#_ftn3) 2. **Peringkat Hijau** Untuk usaha dan/atau kegiatan yang telah memenuhi hasil penilaian tahap II sebagaimana dimaksud **Pasal 27 ayat (3) huruf b Permen LHK 1/2021**.[\[4\]](#_ftn4) 3. **Peringkat Biru** Untuk usaha dan/atau kegiatan yang telah melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan telah mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.[\[5\]](#_ftn5) 4. **Peringkat Merah** Untuk usaha dan/atau kegiatan yang telah melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup tetapi belum mencapai persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.[\[6\]](#_ftn6) 5. **Peringkat Hitam** Untuk usaha dan/atau kegiatan yang belum melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berarti.[\[7\]](#_ftn7) Dari tingkatan warna di atas diketahui bahwa perusahaan yang mendapatkan peringkat emas, hijau, dan biru mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut taat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Sedangkan bagi yang mendapatkan peringkat merah dan hitam menandakan bahwa perusahaan tersebut tidak taat mengelola lingkungan hidup. Namun, bagi perusahaan yang mendapat peringkat merah atau hitam dapat saja naik peringkat. **Dasrul Chaniago**, Direktur Pengendalian Pencemaran Udara Direktorat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK menjelaskan setiap perusahaan yang mendapat peringkat merah atau hitam diberikan waktu sanggah pada PROPER. Waktu sanggah berperan sebagai hak jawab dari setiap perusahaan bersangkutan untuk menjelaskan atau bahkan memperbaiki pengelolaan lingkungan hidup di wilayah perusahaannya. Apabila jawaban diterima, perusahaan tersebut bisa naik peringkat untuk mencapai peringkat biru dan dinyatakan taat. Baca juga: **[Sudah Ada Amdal Kawasan, Perlukah Perusahaan Punya Amdal Sendiri?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/sudah-ada-amdal-kawasan-perlukah-perusahaan-punya-amdal-sendiri-lt61c03b03c52ca?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=Amdal_Kawasan)** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). Bingung menentukan keterkaitan pasal dan kewajiban bisnis Anda, serta keberlakuan peraturannya? Ketahui kewajiban dan sanksi hukum perusahaan Anda dalam satu platform integratif dengan _Regulatory Compliance System_ dari Hukumonline, klik [**di sini**](https://rcs.hukumonline.com/?utm_source=Google&utm_medium=Banner&utm_campaign=RCSKlinikHukum-LandingPage) untuk mempelajari lebih lanjut Demikian jawaban dari kami mengenai apa yang dimaksud dengan PROPER dan proses penilaian PROPER, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- [Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6029fee643e87/peraturan-menteri-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-nomor-1-tahun-2021?PHPSESSID=fg6lh4nmpn2osde1s5nkl1va46?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PermenLHK_1_2021). REFERENSI --------- [Sejarah PROPER](https://proper.menlhk.go.id/proper/sejarah), yang diakses pada 22 Maret 2022, pukul 12.29 WIB. Catatan: _Pendapat Direktur Pengendalian Pencemaran Udara Direktorat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK_ _Drs. Dasrul Chaniago, M.M., M.E., M.H. dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof. M. R. Andri Gunawan Wibisana, S.H., LL.M., Ph.D, disampaikan dalam Webinar Hukumonline Compliance Talk #2 PROPER: Upaya Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia yang diselenggarakan pada Senin, 21 Maret 2022._ * * * [\[1\]](#_ftnref1) [Sejarah PROPER](https://proper.menlhk.go.id/proper/sejarah), yang diakses pada 22 Maret 2022, pukul 12.29 WIB [\[2\]](#_ftnref2) [Sejarah PROPER](https://proper.menlhk.go.id/proper/sejarah), diakses pada 22 Maret 2022, pukul 12.29 WIB [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 39 ayat (2) huruf b [Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6029fee643e87/peraturan-menteri-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-nomor-1-tahun-2021?PHPSESSID=fg6lh4nmpn2osde1s5nkl1va46?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PermenLHK_1_2021) (“Permen LHK 1/2021”) [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 39 ayat (2) huruf a Permen LHK 1/2021 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 33 ayat (2) huruf a Permen LHK 1/2021 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 33 ayat (2) huruf b Permen LHK 1/2021 [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 33 ayat (2) huruf c Permen LHK 1/2021 Tags ---- [lingkungan](/tag/lingkungan) [lingkungan hidup](/tag/lingkungan-hidup) [pencemaran lingkungan](/tag/pencemaran-lingkungan)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITKebebasan Memeluk Agama dan Kepercayaan sebagai Hak Asasi Manusia13 Jul 2023Pengertian Konvensi Ketatanegaraan dan Contohnya di Indonesia16 Mar 2022Ke Mana Bisa Melakukan Pengujian Peraturan Kebijakan?08 Mar 2022Langkah-langkah Memohon Judicial Review UU ke MK15 Jun 2021Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Dimas Hutomo, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 5 Juli 2019. Apa Itu Wantimpres?Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Wantimpres adalah singkatan dari Dewan Pertimbangan Presiden. Pembentukan wantimpres sebagai lembaga pemerintah merupakan amanat dari UUD 1945, tepatnya Pasal 16 UUD 1945 yang berbunyi:Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.Wantimpres berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.[1] Ketentuan mengenai Wantimpres lebih lanjut diatur terperinci di dalam UU 19/2006.  Tugas dan Fungsi WantimpresTugas dan fungsi dari Wantimpres adalah memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara. Pemberian nasihat dan pertimbangan wajib dilakukan oleh Wantimpres baik diminta maupun tidak diminta oleh Presiden. Nasihat dan pertimbangan disampaikan baik secara perorangan maupun sebagai satu kesatuan nasihat dan pertimbangan seluruh anggota dewan.[2]Selain itu, Wantimpres juga melaksanakan fungsi nasihat dan pertimbangan terkait pelaksanaan kekuasaan pemerintah negara.[3]Ketika menjalankan tugas dan fungsinya, anggota Wantimpres tidak dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan, dan/atau menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak mana pun.[4] Keanggotaan WantimpresDalam menjalankan tugas dan fungsi Wantimpres, anggota atas permintaan Presiden dapat:[5]mengikuti sidang kabinet;mengikuti kunjungan kerja dan kunjungan kenegaraan.Wantimpres terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan 8 orang anggota. Jabatan Ketua dapat dijabat secara bergantian di antara anggota yang ditetapkan oleh Presiden.[6]Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat diangkat menjadi anggota Wantimpres, antara lain:[7]bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;warga negara Indonesia;setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;mempunyai sifat kenegarawanan;sehat jasmani dan rohani;jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih; danmempunyai keahlian tertentu di bidang pemerintahan negara.Anggota Wantimpres diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Adapun pengangkatan Wantimpres oleh Presiden paling lambat 3 bulan terhitung sejak tanggal Presiden terpilih dilantik.[8]Masa jabatan keanggotaan Wantimpres berakhir bersamaan dengan masa berakhirnya jabatan Presiden atau berakhir karena diberhentikan oleh Presiden.[9]Anggota Wantimpres diberhentikan dari jabatannya karena:[10]meninggal dunia;mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;tidak dapat melaksanakan tugas selama 6 bulan secara berturut-turut;tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;alasan lain yang ditentukan oleh Presiden.Presiden memberhentikan sementara anggota Wantimpres yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.[11]Sebagai tambahan informasi, segala pemberitaan dan informasi terbaru tentang Wantimpres dapat Anda kunjungi laman Dewan Pertimbangan Presiden.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Demikian jawaban dari kami mengenai tugas dan fungsi Wantimpres, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden REFERENSIDewan Pertimbangan Presiden, diakses pada 22 Maret 2022 pukul 16.00 WIB.[1] Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (“UU 19/2006”)[2] Pasal 4 UU 19/2006[3] Pasal 5 UU 19/2006[4] Pasal 6 ayat (1) UU 19/2006[5] Pasal 6 ayat (2) UU 19/2006[6] Pasal 7 UU 19/2006[7] Pasal 8 UU 19/2006[8] Pasal 9 UU 19/2006[9] Pasal 10 UU 19/2006[10] Pasal 11 ayat (1) UU 19/2006[11] Pasal 11 ayat (2) UU 19/2006Tagshukumhukumonlineklinik hukumonlineonlinepresidentata negarauud 1945

Apa itu wantimpres? Sebutkan tugasnya juga?

Wantimpres adalah singkatan dari Dewan Pertimbangan Presiden. Anggota Wantimpres diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Sesuai dengan namanya, yakni sebagai Dewan Pertimbangan Presiden, maka tugasnya adalah memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara. Pemberian nasihat dan pertimbangan wajib dilakukan oleh Wantimpres baik diminta maupun tidak diminta oleh Presiden. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Kebebasan Memeluk Agama dan Kepercayaan sebagai Hak Asasi Manusia13 Jul 2023Pengertian Konvensi Ketatanegaraan dan Contohnya di Indonesia16 Mar 2022Ke Mana Bisa Melakukan Pengujian Peraturan Kebijakan?08 Mar 2022Langkah-langkah Memohon Judicial Review UU ke MK15 Jun 2021Kebebasan Memeluk Agama dan Kepercayaan sebagai Hak Asasi Manusia13 Jul 2023Pengertian Konvensi Ketatanegaraan dan Contohnya di Indonesia16 Mar 2022Ke Mana Bisa Melakukan Pengujian Peraturan Kebijakan?08 Mar 2022Langkah-langkah Memohon Judicial Review UU ke MK15 Jun 2021Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024Ini Cara Mengurus Akta Nikah yang Terlambat 30 Sep 2022Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024Ini Cara Mengurus Akta Nikah yang Terlambat 30 Sep 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/tugas-dan-fungsi-dewan-pertimbangan-presiden-wantimpres-lt5d1dcc3fc4022/

Tugas dan Fungsi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)

pages/233/page-6.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Kebebasan Memeluk Agama dan Kepercayaan sebagai Hak Asasi Manusia ](/klinik/a/kebebasan-memeluk-agama-dan-kepercayaan-sebagai-hak-asasi-manusia-cl6556/)  13 Jul 2023 [ #### Pengertian Konvensi Ketatanegaraan dan Contohnya di Indonesia ](/klinik/a/pengertian-konvensi-ketatanegaraan-dan-contohnya-di-indonesia-lt62318561ee3f8/)  16 Mar 2022 [ #### Ke Mana Bisa Melakukan Pengujian Peraturan Kebijakan? ](/klinik/a/ke-mana-bisa-melakukan-pengujian-peraturan-kebijakan-lt5f4b669c17662/)  08 Mar 2022 [ #### Langkah-langkah Memohon _Judicial Review_ UU ke MK ](/klinik/a/langkah-langkah-memohon-ijudicial-review-i-uu-ke-mk-lt5f8661093ee62/)  15 Jun 2021 [](#!) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh [Dimas Hutomo, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/dimas-hutomo--sh-lt5b4dc1b842992) dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 5 Juli 2019.** ### **Apa Itu Wantimpres?** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Wantimpres adalah singkatan dari Dewan Pertimbangan Presiden. Pembentukan wantimpres sebagai lembaga pemerintah merupakan amanat dari **[UUD 1945](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945)**, tepatnya **Pasal 16 UUD 1945** yang berbunyi: Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang. Wantimpres berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.[\[1\]](#_ftn1) Ketentuan mengenai Wantimpres lebih lanjut diatur terperinci di dalam **[UU 19/2006](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26194/node/825/undangundang-nomor-19-tahun-2006/)**.  ### **Tugas dan Fungsi Wantimpres** Tugas dan fungsi dari Wantimpres adalah memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara. Pemberian nasihat dan pertimbangan wajib dilakukan oleh Wantimpres baik diminta maupun tidak diminta oleh Presiden. Nasihat dan pertimbangan disampaikan baik secara perorangan maupun sebagai satu kesatuan nasihat dan pertimbangan seluruh anggota dewan.[\[2\]](#_ftn2) Selain itu, Wantimpres juga melaksanakan fungsi nasihat dan pertimbangan terkait pelaksanaan kekuasaan pemerintah negara.[\[3\]](#_ftn3) Ketika menjalankan tugas dan fungsinya, anggota Wantimpres tidak dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan, dan/atau menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak mana pun.[\[4\]](#_ftn4) ### **Keanggotaan Wantimpres** Dalam menjalankan tugas dan fungsi Wantimpres, anggota atas permintaan Presiden dapat:[\[5\]](#_ftn5) 1. mengikuti sidang kabinet; 2. mengikuti kunjungan kerja dan kunjungan kenegaraan. Wantimpres terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan 8 orang anggota. Jabatan Ketua dapat dijabat secara bergantian di antara anggota yang ditetapkan oleh Presiden.[\[6\]](#_ftn6) Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat diangkat menjadi anggota Wantimpres, antara lain:[\[7\]](#_ftn7) 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2. warga negara Indonesia; 3. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; 4. mempunyai sifat kenegarawanan; 5. sehat jasmani dan rohani; 6. jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; 7. tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih; dan 8. mempunyai keahlian tertentu di bidang pemerintahan negara. Anggota Wantimpres diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Adapun pengangkatan Wantimpres oleh Presiden paling lambat 3 bulan terhitung sejak tanggal Presiden terpilih dilantik.[\[8\]](#_ftn8) Masa jabatan keanggotaan Wantimpres berakhir bersamaan dengan masa berakhirnya jabatan Presiden atau berakhir karena diberhentikan oleh Presiden.[\[9\]](#_ftn9) Anggota Wantimpres diberhentikan dari jabatannya karena:[\[10\]](#_ftn10) 1. meninggal dunia; 2. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; 3. tidak dapat melaksanakan tugas selama 6 bulan secara berturut-turut; 4. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; 5. alasan lain yang ditentukan oleh Presiden. Presiden memberhentikan sementara anggota Wantimpres yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.[\[11\]](#_ftn11) Sebagai tambahan informasi, segala pemberitaan dan informasi terbaru tentang Wantimpres dapat Anda kunjungi laman [**Dewan Pertimbangan Presiden**](https://wantimpres.go.id/en/home/). Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. Demikian jawaban dari kami mengenai tugas dan fungsi Wantimpres, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5c7372b2ec872) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26194/node/825/undangundang-nomor-19-tahun-2006/) REFERENSI --------- [Dewan Pertimbangan Presiden](https://wantimpres.go.id/en/home/), diakses pada 22 Maret 2022 pukul 16.00 WIB. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 2 [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26194/node/825/undangundang-nomor-19-tahun-2006/) (“UU 19/2006”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 4 UU 19/2006 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 5 UU 19/2006 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 6 ayat (1) UU 19/2006 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 6 ayat (2) UU 19/2006 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 7 UU 19/2006 [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 8 UU 19/2006 [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 9 UU 19/2006 [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 10 UU 19/2006 [\[10\]](#_ftnref10) Pasal 11 ayat (1) UU 19/2006 [\[11\]](#_ftnref11) Pasal 11 ayat (2) UU 19/2006 Tags ---- [hukum](/tag/hukum) [hukumonline](/tag/hukumonline) [klinik hukumonline](/tag/klinik-hukumonline) [online](/tag/online) [presiden](/tag/presiden) [tata negara](/tag/tata-negara) [uud 1945](/tag/uud-1945)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Syarat Materiil dan Formil Surat WasiatBerdasarkan Burgerlijk Wetboek (BW) atau yang dikenal sebagai KUH Perdata, semasa hidupnya seorang pewaris dapat menyatakan apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal dalam suatu surat wasiat atau testamen. Surat wasiat ini merupakan kehendak terakhir dari pewaris.KLINIK TERKAITApakah Hukum Waris yang Berlaku Jika Beda Agama?07 Mar 2024Pembagian Harta Gono-Gini setelah Perceraian14 Jul 2023Cara Mengurus Surat Keterangan Ahli Waris Beserta Contohnya14 Feb 2022Ortu Bagikan Harta ke Anaknya Sebelum Meninggal, Bagaimana Hukumnya?01 Okt 2021Pasal 874 KUH Perdata menyebutkan:Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Lebih lanjut, Pasal 875 KUH Perdata mendefinisikan surat wasiat atau testamen sebagai suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi.Dengan demikian pembuatan surat wasiat atau testamen merupakan perbuatan sepihak yang dapat dicabut kembali. Wasiat tersebut dibuat dalam bentuk tertulis baik di bawah tangan ataupun dengan akta otentik.[1]Apabila wasiat dibuat dengan di bawah tangan, berdasarkan Pasal 932 KUH Perdata, surat wasiat tersebut harus ditulis sendiri dan ditandatangani oleh pewaris sendiri (olografis ataupun wasiat rahasia). Surat wasiat yang demikian harus diserahkan kepada notaris yang kemudian berakibat memiliki kekuatan yang sama dengan surat wasiat yang dibuat dengan akta umum.[2]Syarat formil lain yang harus diperhatikan dalam pembuatan wasiat antara lain yang tertuang dalam Pasal 895 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa pembuat wasiat haruslah mempunyai budi akal, artinya tidak terganggu ingatannya. Kemudian berdasarkan Pasal 897 KUH Perdata, diatur bahwa mereka yang belum dewasa dan belum genap 18 tahun, tidak diperbolehkan membuat surat wasiat. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa usia minimal pembuat wasiat adalah 18 tahun atau telah dewasa.Selain itu, pada Pasal 893 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu wasiat yang dibuat sebagai akibat paksa, tipu atau muslihat adalah batal.Selanjutnya, mengenai syarat materiil suatu wasiat, dapat dijumpai beberapa ketentuan dalam KUH Perdata yaitu:Pasal 888 KUH Perdata, berdasarkan pasal ini, jika dalam wasiat terdapat syarat yang tidak mungkin dilaksanakan, atau bertentangan dengan kesusilaan yang baik, maka harus dianggap tidak tertulis;Pasal 879 KUH Perdata tentang larangan fidei-commis atau lompat tangan, yaitu wasiat yang menetapkan seseorang yang diangkat sebagai waris atau menerima hibah wasiat untuk menyimpan barang warisan untuk diserahkan seluruh atau sebagian kepada pihak lain.Pasal 901 KUH Perdata, yaitu larangan untuk memberikan wasiat bagi istri atau suami yang perkawinannya tanpa izin yang sah, sehingga keabsahan perkawinannya masih dapat dipertengkarkan di muka hakim.Pasal 902 jo. 852a KUH Perdata tentang tidak bolehnya memberikan wasiat kepada suami atau istri apabila pewaris memiliki anak atau keturunannya dari perkawinannya yang terdahulu melebihi bagian yang sudah ditentukan dalam Pasal 852a KUH Perdata. Bagian yang dimaksud adalah tidak boleh lebih besar dari bagian terkecil anak sah dan bagaimanapun juga tidak boleh lebih dari 1/4 bagian.Pasal 903 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa suami dan istri hanya diperbolehkan menghibahwasiatkan barang-barang dari harta perkawinan mereka, sebatas barang tersebut menjadi bagian mereka masing-masing. Berdasarkan pasal ini, bila suatu barang dan harta bersama itu dihibahwasiatkan, penerima hibah wasiat tidak dapat menuntut barang itu dalam wujudnya, bila barang itu tidak diserahkan oleh pewaris kepada ahli waris sebagai bagian mereka. Dalam hal itu, penerima hibah wasiat harus diberi ganti rugi, yang diambil dan bagian harta bersama yang dibagikan kepada para ahli waris si pewaris, dan bila tidak mencukupi, diambil dan barang-barang pribadi para ahli waris..Pasal 904-907 KUH Perdata, mengenai larangan untuk menghibahwasiatkan untuk keuntungan wali, guru, imam, dokter, ahli penyembuhan, ahli obat-obatan, dan orang-orang lain yang menjalankan ilmu penyembuhan, yang merawat pewaris selama menderita penyakit yang akhirnya menyebabkan ia meninggal, notaris dan saksi-saksi dalam pembuatan wasiat.Pasal 908 KUH Perdata, larangan untuk memberikan wasiat kepada anak luar kawin melebihi apa yang telah diatur dalam Pasal 863 KUH Perdata mengenai bagian anak luar kawin yang telah diakui.Pasal 909 KUH Perdata, larangan untuk memberikan wasiat kepada kawan zinanya yang telah dibuktikan dengan suatu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.Pasal 912 KUH Perdata, tentang larangan untuk memberikan wasiat kepada mereka yang telah dipidana karena membunuh pewaris, orang yang menggelapkan, memusnahkan, atau memalsukan surat wasiat pewaris, atau yang dengan paksaan atau kekerasan menghalangi pewaris untuk mencabut atau mengubah surat wasiat serta istri atau suami dan anak-anaknya. Hal ini juga berkaitan dengan mereka yang dinyatakan tak pantas mewaris berdasarkan Pasal 838 KUH Perdata.Selain itu dalam memberikan wasiat juga harus memperhatikan mengenai adanya Bagian mutlak (legitieme portie) yang dimiliki oleh ahli waris dalam garis lurus ke bawah maupun ke atas. Ketentuan besar bagian mutlak ini (Pasal 914-916 KUH Perdata) tidak boleh dikurangi meskipun dengan wasiat selama ahli waris mutlak tersebut menuntut bagian mutlaknya.Jika Harta yang Diwasiatkan Bukan Milik Pewaris Dari berbagai ketentuan sebagai syarat surat wasiat tersebut, yang perlu diperhatikan untuk menjawab pertanyaan Anda adalah pada ketentuan Pasal 903 KUH Perdata, bahwa wasiat hanya dapat diberikan atas barang atau benda yang merupakan bagian dari harta warisan yang menjadi hak dari pewaris. Harta warisan merupakan salah satu unsur terjadinya pewarisan, yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta yang menjadi bagian milik dari pewaris.Dalam hal terjadi wasiat yang dibuat atas harta yang bukan milik pewaris, wasiat tersebut tidak dapat dilaksanakan karena pembuat wasiat bukanlah orang yang mempunyai beschikkingsbevoegd atau bukan orang yang berhak atas benda tersebut. Dengan demikian, ahli waris tidak akan memperoleh bagian dari harta yang bukan merupakan bagian dari harta warisan. Ahli waris hanya akan mendapatkan bagian sebatas apa yang merupakan harta warisan dari pewaris. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum Perdata.[1] Pasal 931 KUH Perdata[2] Pasal 933 KUH PerdataTagshukum keluargahukum warissurat wasiatwariswasiat

Apa upaya hukum yang dilakukan jika dalam sebuah surat wasiat disebutkan objek milik orang lain yang bukan milik si pewasiat? Atau apa upaya hukum yang dilakukan jika pewaris memberikan warisan kepada ahli warisnya tapi bukan miliknya yang dituangkan dalam sebuah surat wasiat di hadapan notaris? Terima kasih.

KUH Perdata telah mengatur syarat-syarat serta larangan dalam pembuatan wasiat, salah satunya adalah bahwa wasiat hanya dapat diberikan atas barang atau benda yang merupakan bagian dari harta warisan yang menjadi hak dari pewaris. Dalam hal terjadi wasiat yang dibuat atas harta yang bukan milik pewaris, wasiat tersebut tidak dapat dilaksanakan. Mengapa demikian? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Apakah Hukum Waris yang Berlaku Jika Beda Agama?07 Mar 2024Pembagian Harta Gono-Gini setelah Perceraian14 Jul 2023Cara Mengurus Surat Keterangan Ahli Waris Beserta Contohnya14 Feb 2022Ortu Bagikan Harta ke Anaknya Sebelum Meninggal, Bagaimana Hukumnya?01 Okt 2021Apakah Hukum Waris yang Berlaku Jika Beda Agama?07 Mar 2024Pembagian Harta Gono-Gini setelah Perceraian14 Jul 2023Cara Mengurus Surat Keterangan Ahli Waris Beserta Contohnya14 Feb 2022Ortu Bagikan Harta ke Anaknya Sebelum Meninggal, Bagaimana Hukumnya?01 Okt 2021Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-formil-dan-materiil-wasiat-menurut-kuh-perdata-lt6216dd5a3f160/

Syarat Formil dan Materiil Wasiat Menurut KUH Perdata

pages/233/page-7.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### **Syarat Materiil dan Formil Surat Wasiat** Berdasarkan _Burgerlijk Wetboek (BW)_ atau yang dikenal sebagai **[KUH Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek/document)**, semasa hidupnya seorang pewaris dapat menyatakan apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal dalam suatu surat wasiat atau testamen. Surat wasiat ini merupakan kehendak terakhir dari pewaris. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Apakah Hukum Waris yang Berlaku Jika Beda Agama? ](/klinik/a/hukum-waris-beda-agama-lt61e98ff54d8a7/)  07 Mar 2024 [ #### Pembagian Harta Gono-Gini setelah Perceraian ](/klinik/a/harta-gono-gini-setelah-perceraian-cl6045/)  14 Jul 2023 [ #### Cara Mengurus Surat Keterangan Ahli Waris Beserta Contohnya ](/klinik/a/cara-mengurus-surat-keterangan-ahli-waris-beserta-contohnya-lt620a162c10619/)  14 Feb 2022 [ #### Ortu Bagikan Harta ke Anaknya Sebelum Meninggal, Bagaimana Hukumnya? ](/klinik/a/ortu-bagikan-harta-ke-anaknya-sebelum-meninggal-bagaimana-hukumnya-lt615705683b942/)  01 Okt 2021 [](#!) **Pasal 874 KUH Perdata** menyebutkan: _Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah._ Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Lebih lanjut, **Pasal 875 KUH Perdata** mendefinisikan surat wasiat atau testamen sebagai suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi. Dengan demikian pembuatan surat wasiat atau testamen merupakan perbuatan sepihak yang dapat dicabut kembali. Wasiat tersebut dibuat dalam bentuk tertulis baik di bawah tangan ataupun dengan akta otentik.[\[1\]](#_ftn1) Apabila wasiat dibuat dengan di bawah tangan, berdasarkan **Pasal 932 KUH Perdata**, surat wasiat tersebut harus ditulis sendiri dan ditandatangani oleh pewaris sendiri (olografis ataupun wasiat rahasia). Surat wasiat yang demikian harus diserahkan kepada notaris yang kemudian berakibat memiliki kekuatan yang sama dengan surat wasiat yang dibuat dengan akta umum.[\[2\]](#_ftn2) Syarat formil lain yang harus diperhatikan dalam pembuatan wasiat antara lain yang tertuang dalam **Pasal 895 KUH Perdata** yang menyebutkan bahwa pembuat wasiat haruslah mempunyai budi akal, artinya tidak terganggu ingatannya. Kemudian berdasarkan **Pasal 897 KUH Perdata**, diatur bahwa mereka yang belum dewasa dan belum genap 18 tahun, tidak diperbolehkan membuat surat wasiat. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa usia minimal pembuat wasiat adalah 18 tahun atau telah dewasa. Selain itu, pada **Pasal 893 KUH Perdata** menyatakan bahwa suatu wasiat yang dibuat sebagai akibat paksa, tipu atau muslihat adalah batal. Selanjutnya, mengenai syarat materiil suatu wasiat, dapat dijumpai beberapa ketentuan dalam KUH Perdata yaitu: 1. **Pasal 888 KUH Perdata**, berdasarkan pasal ini, jika dalam wasiat terdapat syarat yang tidak mungkin dilaksanakan, atau bertentangan dengan kesusilaan yang baik, maka harus dianggap tidak tertulis; 2. **Pasal 879 KUH Perdata** tentang larangan _fidei-commis_ atau lompat tangan, yaitu wasiat yang menetapkan seseorang yang diangkat sebagai waris atau menerima hibah wasiat untuk menyimpan barang warisan untuk diserahkan seluruh atau sebagian kepada pihak lain. 3. **Pasal 901 KUH Perdata**, yaitu larangan untuk memberikan wasiat bagi istri atau suami yang perkawinannya tanpa izin yang sah, sehingga keabsahan perkawinannya masih dapat dipertengkarkan di muka hakim. 4. **Pasal 902 _jo_. 852a KUH Perdata** tentang tidak bolehnya memberikan wasiat kepada suami atau istri apabila pewaris memiliki anak atau keturunannya dari perkawinannya yang terdahulu melebihi bagian yang sudah ditentukan dalam **Pasal 852a KUH Perdata**. Bagian yang dimaksud adalah tidak boleh lebih besar dari bagian terkecil anak sah dan bagaimanapun juga tidak boleh lebih dari 1/4 bagian. 5. **Pasal 903 KUH Perdata**, yang menyebutkan bahwa suami dan istri hanya diperbolehkan menghibahwasiatkan barang-barang dari harta perkawinan mereka, sebatas barang tersebut menjadi bagian mereka masing-masing. Berdasarkan pasal ini, bila suatu barang dan harta bersama itu dihibahwasiatkan, penerima hibah wasiat tidak dapat menuntut barang itu dalam wujudnya, bila barang itu tidak diserahkan oleh pewaris kepada ahli waris sebagai bagian mereka. Dalam hal itu, penerima hibah wasiat harus diberi ganti rugi, yang diambil dan bagian harta bersama yang dibagikan kepada para ahli waris si pewaris, dan bila tidak mencukupi, diambil dan barang-barang pribadi para ahli waris.. 6. **Pasal 904-907 KUH Perdata**, mengenai larangan untuk menghibahwasiatkan untuk keuntungan wali, guru, imam, dokter, ahli penyembuhan, ahli obat-obatan, dan orang-orang lain yang menjalankan ilmu penyembuhan, yang merawat pewaris selama menderita penyakit yang akhirnya menyebabkan ia meninggal, notaris dan saksi-saksi dalam pembuatan wasiat. 7. **Pasal 908 KUH Perdata**, larangan untuk memberikan wasiat kepada anak luar kawin melebihi apa yang telah diatur dalam **Pasal 863 KUH Perdata** mengenai bagian anak luar kawin yang telah diakui. 8. **Pasal 909 KUH Perdata**, larangan untuk memberikan wasiat kepada kawan zinanya yang telah dibuktikan dengan suatu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. 9. **Pasal 912 KUH Perdata**, tentang larangan untuk memberikan wasiat kepada mereka yang telah dipidana karena membunuh pewaris, orang yang menggelapkan, memusnahkan, atau memalsukan surat wasiat pewaris, atau yang dengan paksaan atau kekerasan menghalangi pewaris untuk mencabut atau mengubah surat wasiat serta istri atau suami dan anak-anaknya. Hal ini juga berkaitan dengan mereka yang dinyatakan tak pantas mewaris berdasarkan **Pasal 838 KUH Perdata**. 10. Selain itu dalam memberikan wasiat juga harus memperhatikan mengenai adanya Bagian mutlak (_legitieme portie)_ yang dimiliki oleh ahli waris dalam garis lurus ke bawah maupun ke atas. Ketentuan besar bagian mutlak ini (**Pasal 914-916 KUH Perdata**) tidak boleh dikurangi meskipun dengan wasiat selama ahli waris mutlak tersebut menuntut bagian mutlaknya. ### **Jika Harta yang Diwasiatkan Bukan Milik Pewaris** Dari berbagai ketentuan sebagai syarat surat wasiat tersebut, yang perlu diperhatikan untuk menjawab pertanyaan Anda adalah pada ketentuan Pasal 903 KUH Perdata, bahwa **wasiat hanya dapat diberikan atas barang atau benda yang merupakan bagian dari harta warisan yang menjadi hak dari pewaris**. Harta warisan merupakan salah satu unsur terjadinya pewarisan, yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta yang menjadi bagian milik dari pewaris. Dalam hal terjadi wasiat yang dibuat atas harta yang bukan milik pewaris, **wasiat tersebut tidak dapat dilaksanakan** karena pembuat wasiat bukanlah orang yang mempunyai _beschikkingsbevoegd_ atau bukan orang yang berhak atas benda tersebut. Dengan demikian, ahli waris tidak akan memperoleh bagian dari harta yang bukan merupakan bagian dari harta warisan. Ahli waris hanya akan mendapatkan bagian sebatas apa yang merupakan harta warisan dari pewaris.  Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek/document). [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 931 KUH Perdata [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 933 KUH Perdata Tags ---- [hukum keluarga](/tag/hukum-keluarga) [hukum waris](/tag/hukum-waris) [surat wasiat](/tag/surat-wasiat) [waris](/tag/waris) [wasiat](/tag/wasiat)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda mengenai apa yang dimaksud dengan UUD 1945 sebagai supreme law, ada baiknya kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan supreme law.Apa Itu Supreme Law?KLINIK TERKAITPancasila sebagai Sumber Hukum Tertinggi di Indonesia09 Mar 2023Mengapa PKI Dilarang di Indonesia?07 Mar 2022Bentuk Negara Kesatuan dan Gagasan Negara Federal14 Des 2021Pengertian Grundnorm dan Staatsfundamentalnorm18 Mei 2020Supreme law terdiri atas 2 suku kata, yaitu supreme yang berarti highest in rank or position yang berarti menempati urutan atau kedudukan tertinggi dan law yang berarti hukum atau norma. Sederhananya, supreme law dapat diartikan sebagai hukum tertinggi atau norma tertinggi.Menurut Hans Nawiasky, supreme law adalah norma tertinggi, yang berarti norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar dari suatu negara, termasuk norma pengubahannya.[1]Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Supreme law juga didefinisikan oleh Hans Kelsen dan Jimly Asshiddiqie sebagai aturan fundamental di suatu negara, kaidah dasar dari suatu tata hukum nasional, serta aturan yang yang merupakan norma tertinggi dalam suatu negara, di mana norma ini tidak dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi, melainkan bersifat pre-supposed atau ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dalam suatu negara dan menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum dibawahnya, dan berisi asas-asas hukum, baik yang bersifat abstrak dan umum.[2]Berangkat dari hal tersebut, supreme law adalah hukum atau aturan tertinggi di suatu negara.Baca juga: Kedudukan Pancasila Sebagai Sumber HukumUUD 1945 sebagai Supreme LawApabila membahas kedudukan UUD 1945 sebagai supreme law di Indonesia, maka tidak akan terlepas dari pendapat Hans Nawiasky mengenai teori hierarki norma hukum negara (dieTheorie vom Stufenordnung der Rechtsnormen).Menurut Hans Nawiasky sebagaimana dikutip Jazim Hamidi dalam buku Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI, 4 tingkatan norma hukum antara lain:Norma fundamental negara (staatsfundamentalnorm);Aturan dasar negara (staatsgrundgesetz);Undang-undang formal (Formell Gesetz);Aturan pelaksana dan aturan otonom (verordnung dan autonome satzung).Lebih lanjut, Hans Nawiasky menyatakan terdapat 2 bentuk supreme law di suatu negara, yaitu:StaatsfundamentalnormDikatakan demikian karena norma fundamental negara (staatsfundamentalnorm) menjadi syarat berlakunya suatu konstitusi atau UUD 1945. Sehingga, merujuk pada rumusan penjelasan UUD 1945, staatsfundamentalnorm terdapat pada Pembukaan UUD 1945 yang dikenal juga sebagai Pancasila.[3]StaatsgrundgesetzAturan yang memenuhi ciri-ciri staatsgrundgesetz di Indonesia, yakni yang bersifat pokok dan garis besar, merupakan norma hukum tunggal, suatu aturan dasar negara, serta dapat dituangkan dalam dokumen negara adalah konstitusi atau batang tubuh UUD 1945.[4]Kemudian, UUD 1945 sebagai supreme law (hukum tertinggi) juga dapat dilihat dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011, yang terdiri atas:UUD 1945;Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;Peraturan Pemerintah;Peraturan Presiden;Peraturan Daerah Provinsi; danPeraturan Daerah Kabupaten/Kota.Sehingga, jelas bahwa UUD 1945 merupakan supreme law karena sifat-sifatnya yang merupakan aturan hukum tertinggi di suatu negara yang menjadi dasar kehidupan bernegara di Indonesia.Baca juga: Pengertian Grundnorm dan StaatsfundamentalnormSeluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Demikian jawaban dari kami mengenai apa yang dimaksud dengan UUD 1945 sebagai supreme law. Semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Dasar 1945Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-UndanganUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-UndanganREFERENSIJazim Hamidi. Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI. (Jakarta: Konstitusi Press), 2006;Maria Farida Indrati. Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. (Yogyakarta: Kanisius), 2007.Maria Farida Indrati. Ilmu Perundang-Undangan 2: Proses dan Teknik Pembentukannya. (Yogyakarta: Kanisius), 2007.Oxford Learners Dictionary, diakses pada 16 Maret 2022, pukul 12.00 WIB.[1] Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan, (Kanisius: Yogyakarta), 2007, Hal. 46.[2] Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan, (Kanisius: Yogyakarta), 2007, Hal. 46-47[3] Maria Farida Indrati. Ilmu Perundang-Undangan 2: Proses dan Teknik Pembentukannya. (Kanisius:Yogyakarta), 2007, hal. 236[4] Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan, (Kanisius: Yogyakarta), 2007, Hal. 48Tagskonstitusipancasilaperaturan perundang-undanganuud 1945

Apa yang dimaksud dengan UUD 1945 sebagai supreme law?

Supreme law memiliki arti aturan tertinggi yang terdapat di suatu negara. Untuk mengetahui apakah UUD 1945 merupakan aturan tertinggi di suatu negara atau tidak, harus kita telusuri bagaimana hierarki norma hukum negara dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan UU 12/2011, jelas bahwa UUD 1945 merupakan supreme law karena sifat-sifatnya yang merupakan aturan hukum tertinggi di suatu negara yang menjadi dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Pancasila sebagai Sumber Hukum Tertinggi di Indonesia09 Mar 2023Mengapa PKI Dilarang di Indonesia?07 Mar 2022Bentuk Negara Kesatuan dan Gagasan Negara Federal14 Des 2021Pengertian Grundnorm dan Staatsfundamentalnorm18 Mei 2020Pancasila sebagai Sumber Hukum Tertinggi di Indonesia09 Mar 2023Mengapa PKI Dilarang di Indonesia?07 Mar 2022Bentuk Negara Kesatuan dan Gagasan Negara Federal14 Des 2021Pengertian Grundnorm dan Staatsfundamentalnorm18 Mei 2020Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024Cara Mengurus Surat Cerai dan Langkah Mengajukan Gugatannya22 Jun 2023Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024Cara Mengurus Surat Cerai dan Langkah Mengajukan Gugatannya22 Jun 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/makna-uud-1945-sebagai-isupreme-law-i-lt62386d81340e8/

Makna UUD 1945 sebagai Supreme Law

pages/233/page-8.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. Sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda mengenai apa yang dimaksud dengan **[UUD 1945](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945)** sebagai _supreme law_, ada baiknya kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan _supreme law_. ### **Apa Itu _Supreme Law_?** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Pancasila sebagai Sumber Hukum Tertinggi di Indonesia ](/klinik/a/pancasila-sebagai-sumber-hukum-lt5cdbb96764783/)  09 Mar 2023 [ #### Mengapa PKI Dilarang di Indonesia? ](/klinik/a/mengapa-pki-dilarang-di-indonesia-lt6225e90831517/)  07 Mar 2022 [ #### Bentuk Negara Kesatuan dan Gagasan Negara Federal ](/klinik/a/bentuk-negara-kesatuan-dan-gagasan-negara-federal-lt61b8988ed3369/)  14 Des 2021 [ #### Pengertian _Grundnorm_ dan _Staatsfundamentalnorm_ ](/klinik/a/pengertian-igrundnorm-i-dan-istaatsfundamentalnorm-i-lt5ec227e60ca47/)  18 Mei 2020 [](#!) _Supreme law_ terdiri atas 2 suku kata, yaitu _[supreme](https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/supreme?q=supreme)_ yang berarti _highest in rank or position_ yang berarti menempati urutan atau kedudukan tertinggi dan _law_ yang berarti hukum atau norma. Sederhananya, _supreme law_ dapat diartikan sebagai hukum tertinggi atau norma tertinggi. Menurut **Hans Nawiasky**, _supreme law_ adalah norma tertinggi, yang berarti norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar dari suatu negara, termasuk norma pengubahannya.[\[1\]](#_ftn1) Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) _Supreme law_ juga didefinisikan oleh **Hans Kelsen** **dan** **Jimly Asshiddiqie** sebagai aturan fundamental di suatu negara, kaidah dasar dari suatu tata hukum nasional, serta aturan yang yang merupakan norma tertinggi dalam suatu negara, di mana norma ini tidak dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi, melainkan bersifat _pre-supposed_ atau ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dalam suatu negara dan menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum dibawahnya, dan berisi asas-asas hukum, baik yang bersifat abstrak dan umum.[\[2\]](#_ftn2) Berangkat dari hal tersebut, _supreme law_ adalah hukum atau aturan tertinggi di suatu negara. **Baca juga: [Kedudukan Pancasila Sebagai Sumber Hukum](https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-pancasila-sebagai-sumber-hukum-negara-lt5cdbb96764783)** ### **UUD 1945 sebagai _Supreme Law_** Apabila membahas kedudukan UUD 1945 sebagai _supreme law_ di Indonesia, maka tidak akan terlepas dari pendapat **Hans Nawiasky** mengenai teori hierarki norma hukum negara (_die__Theorie vom Stufenordnung der Rechtsnormen_). Menurut **Hans Nawiasky** sebagaimana dikutip **Jazim Hamidi** dalam buku _Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI_, 4 tingkatan norma hukum antara lain: 1. Norma fundamental negara (_staatsfundamentalnorm_); 2. Aturan dasar negara (_staatsgrundgesetz_); 3. Undang-undang formal (_Formell Gesetz_); 4. Aturan pelaksana dan aturan otonom (_verordnung_ dan _autonome satzung_). Lebih lanjut, **Hans Nawiasky** menyatakan **terdapat 2 bentuk _supreme law_** di suatu negara, yaitu: 1. **_Staatsfundamentalnorm_** Dikatakan demikian karena norma fundamental negara (_staatsfundamentalnorm_) menjadi syarat berlakunya suatu konstitusi atau UUD 1945. Sehingga, merujuk pada rumusan penjelasan UUD 1945, **_staatsfundamentalnorm_ terdapat pada Pembukaan UUD 1945 yang dikenal juga sebagai Pancasila**.[\[3\]](#_ftn3) 2. **_Staatsgrundgesetz_** Aturan yang memenuhi ciri-ciri _staatsgrundgesetz_ di Indonesia, yakni yang bersifat pokok dan garis besar, merupakan norma hukum tunggal, suatu aturan dasar negara, serta dapat dituangkan dalam dokumen negara adalah **konstitusi atau batang tubuh UUD 1945**.[\[4\]](#_ftn4) Kemudian, UUD 1945 sebagai _supreme law_ (hukum tertinggi) juga dapat dilihat dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang diatur dalam **Pasal 7 ayat (1)** **[UU 12/2011](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-12-tahun-2011-pembentukan-peraturan-perundang-undangan)**, yang terdiri atas: 1. **UUD 1945;** 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 4. Peraturan Pemerintah; 5. Peraturan Presiden; 6. Peraturan Daerah Provinsi; dan 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Sehingga, jelas bahwa UUD 1945 merupakan _supreme law_ karena sifat-sifatnya yang merupakan aturan hukum tertinggi di suatu negara yang menjadi dasar kehidupan bernegara di Indonesia. **Baca juga: [Pengertian _Grundnorm_ dan _Staatsfundamentalnorm_](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-igrundnorm-i-dan-istaatsfundamentalnorm-i-lt5ec227e60ca47)** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). Demikian jawaban dari kami mengenai apa yang dimaksud dengan UUD 1945 sebagai _supreme law_. Semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Dasar 1945 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-12-tahun-2011-pembentukan-peraturan-perundang-undangan) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5da039a94937f) REFERENSI --------- 1. Jazim Hamidi. _Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI_. (Jakarta: Konstitusi Press), 2006; 2. Maria Farida Indrati. _Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan_. (Yogyakarta: Kanisius), 2007. 3. Maria Farida Indrati. _Ilmu Perundang-Undangan 2: Proses dan Teknik Pembentukannya_. (Yogyakarta: Kanisius), 2007. 4. [Oxford Learners Dictionary](https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/supreme?q=supreme), diakses pada 16 Maret 2022, pukul 12.00 WIB. [\[1\]](#_ftnref1) Maria Farida Indrati, _Ilmu Perundang-Undangan_, (Kanisius: Yogyakarta), 2007, Hal. 46. [\[2\]](#_ftnref2) Maria Farida Indrati, _Ilmu Perundang-Undangan_, (Kanisius: Yogyakarta), 2007, Hal. 46-47 [\[3\]](#_ftnref3) Maria Farida Indrati. _Ilmu Perundang-Undangan 2: Proses dan Teknik Pembentukannya_. (Kanisius:Yogyakarta), 2007, hal. 236 [\[4\]](#_ftnref4) Maria Farida Indrati, _Ilmu Perundang-Undangan_, (Kanisius: Yogyakarta), 2007, Hal. 48 Tags ---- [konstitusi](/tag/konstitusi) [pancasila](/tag/pancasila) [peraturan perundang-undangan](/tag/peraturan-perundang_undangan) [uud 1945](/tag/uud-1945)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Status Hukum Syarat dan Ketentuan Aplikasi Sebelum membahas lebih jauh terkait hal tersebut, perlu dipahami bahwa jika berbicara mengenai perjanjian, maka yang harus terlebih dahulu dipahami adalah mengenai syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yakni :Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;Suatu hal tertentu;Suatu sebab yang halal (diperbolehkan).KLINIK TERKAITTanda Tangan Elektronik Tanpa Sertifikasi, Sahkah Dokumennya?02 Feb 2022Hukumnya Melakukan Prank Ojol Saat Memesan Makanan26 Nov 2021Sahkah Pakai Surat Dokter Konsultasi Online untuk Izin Sakit?08 Nov 2021Apakah ‘Term of Service’ Bisa Membebaskan Penyedia Layanan dari Hukum?19 Okt 2017Di samping itu suatu perjanjian harus memenuhi asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Penjelasan selengkapnya mengenai asas ini dan asas-asas kontrak perdata yang lain dapat Anda simak dalam Asas-asas Hukum Kontrak Perdata yang Harus Kamu Tahu.Namun demikian dalam perkembangannya, muncul klausula-klausula baku yang sering kali dipakai oleh para pelaku usaha untuk melakukan perikatan dengan konsumen, dengan mengedepankan sisi pragmatis dalam praktik bisnis, yakni dengan hanya mencantumkan syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi, sehingga dalam perjalanannya syarat dan ketentuan ini kemudian menjadi semacam perjanjian baku (standar kontrak).Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Sebagaimana problematika perjanjian baku pada umumnya, seringkali terdapat klausul-klausul yang dirasa berat sebelah, karena pada umumnya pelaku usahalah yang menentukan syarat dan ketentuan tersebut secara sepihak, sedangkan konsumen hanya dihadapkan pada pilihan apakah bersedia menerima atau menolak, tanpa diberikan hak untuk bernegosiasi mengenai klausul yang telah ditentukan oleh pelaku usaha tersebut. Kondisi ini pula yang terjadi antara penyedia layanan aplikasi dengan calon mitranya.Namun demikian, menurut hemat kami, perikatan yang lahir dari konsep semacam ini (syarat dan ketentuan) dianggap tetap sah dan mengikat kedua belah pihak, dengan anggapan jika konsumen/mitra menerima dan bersedia tunduk serta mematuhi syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh pelaku usaha/penyedia layanan aplikasi, berarti ia secara sukarela dianggap telah menyetujui serta mengikatkan diri, sekalipun dalam konteks dunia maya, tanda tangan dari konsumen/mitra tidak perlu dibubuhkan, melainkan cukup dengan meng-klik/menekan tombol “setuju” atau “submit”.Dalam perkembangan bisnis di masyarakat ada beberapa cara atau metode dalam memberlakukan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh penyedia layanan aplikasi, di antaranya :Mitra diminta untuk mengisi serta menandatangani formulir permohonan yang di dalamnya juga memuat syarat dan ketentuan yang telah ditentukan secara sepihak oleh penyedia layanan aplikasi, sehingga secara otomatis dengan menandatangani formulir tersebut mitra juga sekaligus terikat pada syarat dan ketentuan yang tercantum/dilampirkan di dalamnya;Pemberitahuan melalui dokumen perjanjian berdasarkan kebiasaan yang berlaku meski tanpa diperlukan tanda tangan dari mitra, seperti misalnya syarat dan ketentuan baku yang dicetak di atas surat pemesanan (purchase order) atau nota pembelian;Pemberitahuan melalui pengumuman di papan pengumuman, website, atau media lainnya.Bentuk Perjanjian Pengelola Aplikasi dengan Mitra Berkenaan dengan pertanyaan apakah perlu dibuat suatu perjanjian resmi sebagaimana perjanjian pada umumnya yang memerlukan tanda tangan sebagai wujud kesediaan tunduk pada isi sayar dan ketentuan yang dicantumkan dalam perjanjian, atau kah cukup hanya mencantumkan syarat dan ketentuan pada website/aplikasi ?Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu dikaji dari dua sisi yang berbeda.Dalam dunia bisnis yang segalanya dituntut serba cepat dan efisien, para pelaku usaha/ penyedia layanan aplikasi, sekali lagi tentu lebih memilih dan mengedepankan aspek pragmatis dan yang dirasa lebih menguntungkan dirinya, sehingga jika dengan hanya mencantumkan syarat dan ketentuan pada website/aplikasi cukup mengakomodir apa yang menjadi harapan dan keinginannya dalam membuat suatu perikatan dengan mitra, maka akan condong untuk memilih cara ini.Namun akan berbeda halnya dari sudut pandang konsumen/mitra. Untuk melindungi hak dan kepentingannya, konsumen/mitra akan lebih condong untuk memilih membuat dan menandatangani perjanjian konvensional pada umumnya, di mana ia diberikan hak untuk menegosiasikan syarat dan ketentuan yang dirasa cukup memberatkannya. Sehingga, asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata dapat diterapkan sebagaimana wajarnya, karena dimungkinkan bagi masing-masing pihak memiliki kehendak yang bebas untuk ikut menentukan isi perjanjian, dan bukannya secara sepihak saja sebagaimana syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh sepihak seperti yang dilakukan oleh penyedia layanan aplikasi dewasa ini.Hal ini juga dimaksudkan untuk meminimalisir timbulnya sengketa (dispute) di kemudian hari, mengingat apa yang dikehendaki oleh masing-masing pihak telah terakomodir dengan dicantumkannya syarat dan ketentuan berdasarkan masukan dari pihak-pihak tersebut.Dua hal lain yang penting dari kedua cara tersebut, terlepas dari apakah dengan membuat perjanjian resmi atau cukup hanya cantumkan syarat dan ketentuan pada website/aplikasi, yakni:Harus ditegaskan kondisi yang dipahami oleh kedua belah sebagai potensi timbulnya dugaan wanprestasi; danMasing-masing pihak, terutama mitra, diberikan peluang atau kesempatan untuk dapat menyampaikan somasi atau bahkan mengajukan tuntutan/gugatan hukum, manakala terdapat dugaan pelanggaran yang telah dilakukan oleh pihak lawan perikatannya.Sehingga diharapkan dua hal ini dapat mempertegas posisi/kedudukan (legal standing) serta hak maupun kewajiban dari masing-masing pihak yang melakukan perikatan atau terikat dalam suatu perjanjian.Baca juga: Apakah ‘Term of Service’ Bisa Membebaskan Penyedia Layanan dari Hukum?DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum Perdata.Tagsaplikasihukum perdatahukum perjanjianstart-upteknologi

Apakah start-up penyedia layanan aplikasi jika kerja sama dengan mitra perlu membuat perjanjian resmi atau cukup hanya mencantumkan syarat dan ketentuan pada website/aplikasi?

Pada dasarnya, perikatan yang lahir dari syarat dan ketentuan pada website/aplikasi dianggap tetap sah dan mengikat kedua belah pihak, dengan anggapan jika konsumen/mitra menerima dan bersedia tunduk serta mematuhi syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh pelaku usaha/penyedia layanan aplikasi, berarti ia secara sukarela dianggap telah menyetujui serta mengikatkan diri. Meski demikian, terlepas dari apakah dengan membuat perjanjian resmi atau cukup hanya cantumkan syarat dan ketentuan pada website/aplikasi, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan guna mempertegas posisi/kedudukan (legal standing) serta hak maupun kewajiban dari masing-masing pihak yang melakukan perikatan. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Tanda Tangan Elektronik Tanpa Sertifikasi, Sahkah Dokumennya?02 Feb 2022Hukumnya Melakukan Prank Ojol Saat Memesan Makanan26 Nov 2021Sahkah Pakai Surat Dokter Konsultasi Online untuk Izin Sakit?08 Nov 2021Apakah ‘Term of Service’ Bisa Membebaskan Penyedia Layanan dari Hukum?19 Okt 2017Tanda Tangan Elektronik Tanpa Sertifikasi, Sahkah Dokumennya?02 Feb 2022Hukumnya Melakukan Prank Ojol Saat Memesan Makanan26 Nov 2021Sahkah Pakai Surat Dokter Konsultasi Online untuk Izin Sakit?08 Nov 2021Apakah ‘Term of Service’ Bisa Membebaskan Penyedia Layanan dari Hukum?19 Okt 2017Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 2023Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 2023Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-syarat-dan-ketentuan-aplikasi-disebut-perjanjian-lt61ef908249fc2/

Bisakah Syarat dan Ketentuan Aplikasi Disebut Perjanjian?

pages/234/page-0.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### **Status Hukum Syarat dan Ketentuan Aplikasi** Sebelum membahas lebih jauh terkait hal tersebut, perlu dipahami bahwa jika berbicara mengenai perjanjian, maka yang harus terlebih dahulu dipahami adalah mengenai syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam **P****asal 1320 [KUH Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek/document)**, yakni : 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu hal tertentu; 4. Suatu sebab yang halal (diperbolehkan). ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Tanda Tangan Elektronik Tanpa Sertifikasi, Sahkah Dokumennya? ](/klinik/a/tanda-tangan-elektronik-tanpa-sertifikasi-sahkah-dokumennya-lt61fa456141a89/)  02 Feb 2022 [ #### Hukumnya Melakukan _Prank_ Ojol Saat Memesan Makanan ](/klinik/a/hukumnya-melakukan-iprank-i-ojol-saat-memesan-makanan-lt5ddb8422b6357/)  26 Nov 2021 [ #### Sahkah Pakai Surat Dokter Konsultasi _Online_ untuk Izin Sakit? ](/klinik/a/sahkah-pakai-surat-dokter-konsultasi-ionline-i-untuk-izin-sakit-lt615c0c2eae294/)  08 Nov 2021 [ #### Apakah ‘Term of Service’ Bisa Membebaskan Penyedia Layanan dari Hukum? ](/klinik/a/apakah-term-of-service-bisa-membebaskan-penyedia-layanan-dari-hukum-lt4f26da047affd/)  19 Okt 2017 [](#!) Di samping itu suatu perjanjian harus memenuhi asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam **Pasal 1338 KUH Perdata**. Penjelasan selengkapnya mengenai asas ini dan asas-asas kontrak perdata yang lain dapat Anda simak dalam **[Asas-asas Hukum Kontrak Perdata yang Harus Kamu Tahu](https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-hukum-perdata-lt617a88d958bb9)**. Namun demikian dalam perkembangannya, muncul klausula-klausula baku yang sering kali dipakai oleh para pelaku usaha untuk melakukan perikatan dengan konsumen, dengan mengedepankan sisi pragmatis dalam praktik bisnis, yakni dengan hanya mencantumkan syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi, sehingga dalam perjalanannya syarat dan ketentuan ini kemudian menjadi semacam perjanjian baku (standar kontrak). Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Sebagaimana problematika perjanjian baku pada umumnya, seringkali terdapat klausul-klausul yang dirasa berat sebelah, karena pada umumnya pelaku usahalah yang menentukan syarat dan ketentuan tersebut secara sepihak, sedangkan konsumen hanya dihadapkan pada pilihan apakah bersedia menerima atau menolak, tanpa diberikan hak untuk bernegosiasi mengenai klausul yang telah ditentukan oleh pelaku usaha tersebut. Kondisi ini pula yang terjadi antara penyedia layanan aplikasi dengan calon mitranya. Namun demikian, menurut hemat kami, perikatan yang lahir dari konsep semacam ini (syarat dan ketentuan) **dianggap tetap sah dan mengikat kedua belah pihak**, dengan anggapan jika konsumen/mitra menerima dan bersedia tunduk serta mematuhi syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh pelaku usaha/penyedia layanan aplikasi, berarti ia secara sukarela dianggap telah menyetujui serta mengikatkan diri, sekalipun dalam konteks dunia maya, tanda tangan dari konsumen/mitra tidak perlu dibubuhkan, melainkan cukup dengan meng-klik/menekan tombol “setuju” atau “submit”. Dalam perkembangan bisnis di masyarakat ada beberapa cara atau metode dalam memberlakukan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh penyedia layanan aplikasi, di antaranya : 1. Mitra diminta untuk mengisi serta menandatangani formulir permohonan yang di dalamnya juga memuat syarat dan ketentuan yang telah ditentukan secara sepihak oleh penyedia layanan aplikasi, sehingga secara otomatis dengan menandatangani formulir tersebut mitra juga sekaligus terikat pada syarat dan ketentuan yang tercantum/dilampirkan di dalamnya; 2. Pemberitahuan melalui dokumen perjanjian berdasarkan kebiasaan yang berlaku meski tanpa diperlukan tanda tangan dari mitra, seperti misalnya syarat dan ketentuan baku yang dicetak di atas surat pemesanan (_purchase order_) atau nota pembelian; 3. Pemberitahuan melalui pengumuman di papan pengumuman, _website_, atau media lainnya. ### **Bentuk Perjanjian Pengelola Aplikasi dengan Mitra** Berkenaan dengan pertanyaan apakah perlu dibuat suatu perjanjian resmi sebagaimana perjanjian pada umumnya yang memerlukan tanda tangan sebagai wujud kesediaan tunduk pada isi sayar dan ketentuan yang dicantumkan dalam perjanjian, atau kah cukup hanya mencantumkan syarat dan ketentuan pada _website_/aplikasi ? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu dikaji dari dua sisi yang berbeda. Dalam dunia bisnis yang segalanya dituntut serba cepat dan efisien, para pelaku usaha/ penyedia layanan aplikasi, sekali lagi tentu lebih memilih dan mengedepankan aspek pragmatis dan yang dirasa lebih menguntungkan dirinya, sehingga jika dengan hanya mencantumkan syarat dan ketentuan pada _website_/aplikasi cukup mengakomodir apa yang menjadi harapan dan keinginannya dalam membuat suatu perikatan dengan mitra, maka akan condong untuk memilih cara ini. Namun akan berbeda halnya dari sudut pandang konsumen/mitra. Untuk melindungi hak dan kepentingannya, konsumen/mitra akan lebih condong untuk memilih membuat dan menandatangani perjanjian konvensional pada umumnya, di mana ia diberikan hak untuk menegosiasikan syarat dan ketentuan yang dirasa cukup memberatkannya. Sehingga, asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata dapat diterapkan sebagaimana wajarnya, karena dimungkinkan bagi masing-masing pihak memiliki kehendak yang bebas untuk ikut menentukan isi perjanjian, dan bukannya secara sepihak saja sebagaimana syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh sepihak seperti yang dilakukan oleh penyedia layanan aplikasi dewasa ini. Hal ini juga dimaksudkan untuk meminimalisir timbulnya sengketa (_dispute_) di kemudian hari, mengingat apa yang dikehendaki oleh masing-masing pihak telah terakomodir dengan dicantumkannya syarat dan ketentuan berdasarkan masukan dari pihak-pihak tersebut. Dua hal lain yang penting dari kedua cara tersebut, terlepas dari apakah dengan membuat perjanjian resmi atau cukup hanya cantumkan syarat dan ketentuan pada _website_/aplikasi, yakni: 1. Harus ditegaskan kondisi yang dipahami oleh kedua belah sebagai potensi timbulnya dugaan wanprestasi; dan 2. Masing-masing pihak, terutama mitra, diberikan peluang atau kesempatan untuk dapat menyampaikan somasi atau bahkan mengajukan tuntutan/gugatan hukum, manakala terdapat dugaan pelanggaran yang telah dilakukan oleh pihak lawan perikatannya. Sehingga diharapkan dua hal ini dapat mempertegas posisi/kedudukan (_legal standing_) serta hak maupun kewajiban dari masing-masing pihak yang melakukan perikatan atau terikat dalam suatu perjanjian. **Baca juga:** **[Apakah ‘Term of Service’ Bisa Membebaskan Penyedia Layanan dari Hukum?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-term-of-service-bisa-membebaskan-penyedia-layanan-dari-hukum-lt4f26da047affd)** DASAR HUKUM ----------- [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek/document). Tags ---- [aplikasi](/tag/aplikasi) [hukum perdata](/tag/hukum-perdata) [hukum perjanjian](/tag/hukum-perjanjian) [start-up](/tag/start_up) [teknologi](/tag/teknologi)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Hukumnya Jika Terlilit Utang Pinjol Ilegal yang dibuat oleh Sigar Aji Poerana, S.H. dan pertama kali dipublikasikan 15 Desember 2019.  Perjanjian Pinjam MeminjamKLINIK TERKAITBisakah Mencicil Utang di Aplikasi Pinjaman Online?22 Apr 2024Perlukah Adendum Perjanjian dalam Penarikan Kredit Revolving? 22 Nov 2019Kewajiban Pengembalian Kelebihan Transfer 20 Agt 2019Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat14 Mei 2019Pada dasarnya, pinjam meminjam telah diatur dalam Bab XIII Buku III KUH Perdata, terutama Pasal 1754 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Karena merupakan suatu perjanjian, maka pinjam meminjam juga tunduk pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa:Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;kecakapan untuk membuat suatu perikatan;suatu pokok persoalan tertentu;suatu sebab yang tidak terlarang.R. Subekti dalam buku Hukum Perjanjian (hal. 17), menerangkan bahwa dua syarat pertama dinamakan syarat subjektif, karena mengenai orang atau subjek yang mengadakan perjanjian. Sedangkan, dua syarat terakhir dinamakan syarat objektif, karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.Jika syarat objektif tidak terpenuhi, perjanjian batal demi hukum. Sedangkan jika syarat subjektif tidak terpenuhi, salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dapat dibatalkan (hal. 20). Dasar Hukum Pinjaman OnlineLayanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sendiri diatur dalam POJK 77/2016. Adapun Pasal 1 angka 3 POJK 77/2016 menerangkan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.Adapun penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (“penyelenggara”) adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.[1]Selain itu, pemberi pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.[2] Sementara, penerima pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.[3]Secara khusus, Pasal 18 POJK 77/2016 menerangkan bahwa:Perjanjian pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi meliputi:perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman; danperjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman.Selain itu, penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”).[4] Terhadap pelanggaran atas kewajiban tersebut, maka berlaku Pasal 47 ayat (1) POJK 77/2016 yang berbunyi:Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara berupa:peringatan tertulis;denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;pembatasan kegiatan usaha; danpencabutan izin.Sanksi administratif berupa denda, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis. Sanksi administratif berupa denda dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif lainnya.[5] Permasalahan Penyelenggara “Ilegal”Berdasarkan keterangan yang Anda berikan, kami asumsikan istilah “ilegal” yang Anda maksud merujuk pada penyelenggara yang tidak melakukan kewajibannya untuk mendaftarkan diri dan mengajukan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 POJK 77/2016.Patut diperhatikan bahwa perjanjian hanya berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya sebagaimana bunyi Pasal 1338 KUH Perdata:Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.Sebagaimana diterangkan dalam POJK 77/2016, penyelenggara dan pemberi serta penerima pinjaman merupakan tiga entitas yang berbeda. Penyelenggara terbatas pada penyedia platform yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.Sementara itu, menurut hemat kami, merujuk pula pada Pasal 18 huruf b POJK 77/2016, perjanjian pinjam meminjam yang Anda buat pada dasarnya adalah antara pemberi dan penerima pinjaman, bukan dengan penyelenggara. Di dalam praktik, sepanjang penelusuran kami, penyelenggara kemudian bertindak sebagai kuasa dari pemberi pinjaman dalam memberikan pinjamannya kepada penerima pinjaman.Pemberian kuasa diatur dalam Pasal 1792 KUH Perdata yang menerangkan bahwa:Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.Berdasarkan ketentuan tersebut, pemberian kuasa memberikan kuasa kepada penyelenggara untuk membuat perjanjian dengan penerima pinjaman atas nama pemberi pinjaman. Maka dari itu, penerima kuasa tersebut haruslah juga memenuhi unsur subjektif dalam Pasal 1320 KUH Perdata.Dalam artikel Keabsahan Perjanjian yang Dibuat oleh Eks Pengurus CV, I Ketut Oka Setiawan dalam buku Hukum Perikatan, sebagaimana dikutip Rusti Margareth Sibuea, membedakan ketidakcakapan menjadi:Ketidakcakapan untuk bertindak (handeling onbekwaamheid), yaitu orang-orang yang sama sekali tidak dapat membuat suatu perbuatan hukum yang sah. Orang-orang ini disebutkan dalam Pasal 1330 KUH Perdata.Ketidakberwenangan untuk bertindak (handeling onbevoegheid), yaitu orang yang tidak dapat membuat suatu perbuatan hukum tertentu dengan sah.Akibat dari ketidakberwenangan tersebut adalah tidak terpenuhinya unsur subjektif dalam perjanjian. Maka dari itu, menurut hemat kami, perjanjian yang dilakukan antara pemberi dan penerima pinjaman di saat penyelenggara pinjam meminjam uang secara elektronik berstatus tidak berizin, menjadi dapat dibatalkan. Dalam hal ini, penyelenggara tidak memenuhi unsur kecakapan akibat tidak terdaftar dan berizinnya penyelenggara tersebut. Akibat Perjanjian Pinjam Meminjam DibatalkanApabila perjanjian tersebut dibatalkan, para pihak tunduk pada ketentuan Pasal 1451 KUH Perdata, yang berbunyi:Pernyataan batalnya perikatan-perikatan berdasarkan ketidakcakapan orang-orang tersebut dalam Pasal 1330, mengakibatkan pulihnya barang-barang dan orang-orang yang bersangkutan dalam keadaan seperti sebelum perikatan dibuat, dengan pengertian bahwa segala sesuatu yang telah diberikan atau dibayar kepada orang tak berwenang, akibat perikatan itu, hanya dapat dituntut kembali bila barang yang bersangkutan masih berada di tangan orang tak berwenang tadi, atau bila ternyata bahwa orang ini telah mendapatkan keuntungan dan apa yang telah diberikan atau dibayar itu atau bila yang dinikmati telah dipakai bagi kepentingannya.Menurut hemat kami, karena keadaan kembali seperti semula sebelum perjanjian pinjam meminjam dibuat, Anda pada dasarnya berkewajiban mengembalikan semua uang yang telah dipinjam.Adapun tercatat tidaknya pinjaman Anda dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (“SLIK”) OJK, menurut hemat kami, tidak menentukan keabsahan perjanjian pinjam meminjam yang telah Anda sepakati. Lembaga pinjam meminjam berbasis elektronik sejak semula tidak diwajibkan menjadi pelapor SLIK. Pasal 3 ayat (1) POJK 64/2020 hanya mengatur bahwa:LJK yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana selain pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), kecuali LJK lainnya yang menyediakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, dapat menjadi Pelapor dengan mengajukan permohonan dan memperoleh persetujuan OJK dengan memenuhi persyaratan. Cara Melaporkan Pinjaman Online IlegalApabila Anda terlanjur terjerat pinjaman online (“pinjol”) ilegal terdapat beberapa cara untuk melaporkan pinjol tersebut, berikut cara pengaduan yang dapat Anda lakukan. Pengaduan kepada OJKBerkaitan dengan gangguan yang Anda hadapi, Anda dapat melakukan pengaduan kepada OJK berdasarkan Pasal 29 UU OJK, yang berbunyi:OJK melakukan pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi:menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; danmemfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.Berdasarkan pengaduan tersebut, OJK bahkan dapat melakukan pemblokiran dan pemberhentian usaha bagi penyelenggara yang tidak terdaftar dan tanpa izin. Seperti yang diterangkan dalam artikel Tak Semua Aduan Fintech Ilegal Dapat Ditindaklanjuti Satgas, kegiatan 231 penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dihentikan karena tidak terdaftar dan mendapat izin OJK. Masyarakat juga dapat berkonsultasi kepada OJK sebelum memanfaatkan layanan fintech peer to peer lending melalui kontak OJK 157 atau [email protected] kepada KominfoUntuk melakukan pengaduan terhadap penyelenggara pinjol ilegal, dapat melakukan pengaduan ke Kominfo melalui email: [email protected], mengunjungi situs Aduan Konten, atau melalui nomor Whatsapp resmi (08119224545). Pengaduan ke KepolisianJika pihak penyelenggara pinjol diduga telah melakukan tindak pidana, Anda dapat mengadukannya ke kepolisian setempat untuk diproses secara hukum. Dalam pelaporan, sertakan juga bukti-bukti bahwa pinjol tersebut telah bertindak menyalahi peraturan perundang-undangan. Pengaduan pada Satgas Waspada Investasi Guna PemblokiranDengan menggunakan alamat email [email protected], Anda selaku korban pinjol ilegal dapat melaporkan pada satgas khusus. Tujuan pelaporan tersebut adalah untuk pemblokiran pinjol terduga ilegal agar tidak semakin banyak korban yang terjerat. Cara Cek Pinjol Legal Atau IlegalSebagai langkah pencegahan, sebelum Anda memutuskan untuk berutang di pinjol, ada baiknya Anda mengecek dan memeriksa legalitas penyedia pinjol. Terdapat 3 cara untuk mengecek apakah pinjol tersebut legal atau ilegal yang dapat Anda praktikan:Menggunakan Website OJK Dikutip dari website OJK, Anda dapat menggunakan nomor resmi OJK di 081-157-157-157, Anda dapat menghubungi melalui aplikasi WhatsApp dan menanyakan mengenai legalitas pinjol yang Anda akan gunakan. Telepon 157 atau melalui emailAnda juga bisa menghubungi nomor resmi OJK di nomor telepon 157 atau mengirim email ke [email protected] untuk memeriksa kembali pinjol yang akan Anda gunakan nantinya.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PerdataUndang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa KeuanganPeraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi InformasiPeraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 Tahun 2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi KeuanganPeraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan REFERENSIR. Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, 2014.[1] Pasal 1 angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (“POJK 77/2016”)[2] Pasal 1 angka 8 POJK 77/2016[3] Pasal 1 angka 7 POJK 77/2016[4] Pasal 7 POJK 77/2016[5] Pasal 47 ayat (2) dan (3) POJK 77/2016Tagsilegalojkpinjaman onlinepinjolpinjol ilegalutang

Saya sedang terjerat pinjaman online. Menurut informasi dari OJK, ada beberapa layanan pinjaman yang ilegal. Pertanyaannya: Apakah saya harus tetap membayar untuk layanan pinjam meminjam uang yang ilegal? Kalau catatan pinjaman tidak tercatat pada SLIK, apakah pinjaman tersebut resmi dan sah terjadi? Apakah perjanjian di aplikasi ilegal dapat dinyatakan menjadi perjanjian legal? Mereka sudah menghubungi saya (melalui telepon, SMS, WhatsApp), apa yang harus saya lakukan?

Penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis teknologi berdasarkan POJK 77/2016 harus mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pemberi dan penerima pinjaman tunduk pada perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam KUH Perdata. Patut dipahami bahwa penyelenggara bertindak sebagai penyedia platform, bukan sebagai pemberi pinjaman. Dalam perannya sebagai kuasa pemberi pinjaman dalam membuat perjanjian dengan penerima pinjaman, penyelenggara tetap harus memenuhi syarat subjektif keabsahan perjanjian. Jika penyelenggara tidak terdaftar dan berizin, maka perjanjian pinjam meminjam tersebut dapat dibatalkan. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Bisakah Mencicil Utang di Aplikasi Pinjaman Online?22 Apr 2024Perlukah Adendum Perjanjian dalam Penarikan Kredit Revolving? 22 Nov 2019Kewajiban Pengembalian Kelebihan Transfer 20 Agt 2019Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat14 Mei 2019Bisakah Mencicil Utang di Aplikasi Pinjaman Online?22 Apr 2024Perlukah Adendum Perjanjian dalam Penarikan Kredit Revolving? 22 Nov 2019Kewajiban Pengembalian Kelebihan Transfer 20 Agt 2019Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat14 Mei 2019Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 22 Mei 2023Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024Cara Mengurus Surat Cerai dan Langkah Mengajukan Gugatannya22 Jun 2023Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 22 Mei 2023Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024Cara Mengurus Surat Cerai dan Langkah Mengajukan Gugatannya22 Jun 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/terlilit-utang-pinjol-ilegal--ini-cara-melaporkannya-lt5d82e273126a2/

Terlilit Utang Pinjol Ilegal, Ini Cara Melaporkannya

pages/234/page-1.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul _Hukumnya Jika Terlilit Utang Pinjol Ilegal_ yang dibuat oleh [Sigar Aji Poerana, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/sigar-aji-poerana--sh-lt5d8093edb7dc1) dan pertama kali dipublikasikan 15 Desember 2019.** ### **Perjanjian Pinjam Meminjam** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Bisakah Mencicil Utang di Aplikasi Pinjaman Online? ](/klinik/a/bisakah-mencicil-utang-di-aplikasi-pinjaman-online-lt5c0deb46424f1/)  22 Apr 2024 [ #### Perlukah Adendum Perjanjian dalam Penarikan Kredit _Revolving_? ](/klinik/a/perlukah-adendum-perjanjian-dalam-penarikan-kredit-irevolving-i-lt5db71ad8787e8/)  22 Nov 2019 [ #### Kewajiban Pengembalian Kelebihan Transfer ](/klinik/a/kewajiban-pengembalian-kelebihan-transfer-lt5d5833d5e4bde/)  20 Agt 2019 [ #### Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat ](/klinik/a/kegiatan-usaha-bank-perkreditan-rakyat-lt5cd91f0c212a1/)  14 Mei 2019 [](#!) Pada dasarnya, pinjam meminjam telah diatur dalam **Bab XIII Buku III** [**KUH Perdata**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek), terutama **Pasal 1754 KUH Perdata** yang menyatakan bahwa: _Pinjam pakai habis adalah **suatu perjanjian**, yang menentukan **pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai** kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama._ Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Karena merupakan suatu perjanjian, maka pinjam meminjam juga tunduk pada ketentuan **Pasal 1320 KUH Perdata** yang menjelaskan bahwa: _Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;_ 1. _kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;_ 2. _kecakapan untuk membuat suatu perikatan;_ 3. _suatu pokok persoalan tertentu;_ 4. _suatu sebab yang tidak terlarang._ **R. Subekti** dalam buku _Hukum Perjanjian_ (hal. 17), menerangkan bahwa dua syarat pertama dinamakan syarat subjektif, karena mengenai orang atau subjek yang mengadakan perjanjian. Sedangkan, dua syarat terakhir dinamakan syarat objektif, karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Jika syarat objektif tidak terpenuhi, perjanjian **batal demi hukum**. Sedangkan jika syarat subjektif tidak terpenuhi, **salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dapat dibatalkan** (hal. 20). ### **Dasar Hukum Pinjaman _Online_** Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sendiri diatur dalam [**POJK 77/2016**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt586f8d5689994/nprt/lt534f83d114f41/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-no-77_pojk.01_2016-tahun-2016-layanan-pinjam-meminjam-uang-berbasis-teknologi-informasi). Adapun **Pasal 1 angka 3 POJK 77/2016** menerangkan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk **mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman** dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Adapun penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (“penyelenggara”) adalah badan hukum Indonesia yang **menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi**.[\[1\]](#_ftn1) Selain itu, **pemberi pinjaman** adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.[\[2\]](#_ftn2) Sementara, **penerima pinjaman** adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.[\[3\]](#_ftn3) Secara khusus, **Pasal 18 POJK 77/2016** menerangkan bahwa: _Perjanjian pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi meliputi:_ 1. _perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman; dan_ 2. **_perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman_**_._ Selain itu, penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”).[\[4\]](#_ftn4) Terhadap pelanggaran atas kewajiban tersebut, maka berlaku **Pasal 47 ayat (1) POJK 77/2016** yang berbunyi: _Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara berupa:_ 1. _peringatan tertulis;_ 2. _denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;_ 3. _pembatasan kegiatan usaha; dan_ 4. _pencabutan izin._ Sanksi administratif berupa denda, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis. Sanksi administratif berupa denda dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif lainnya.[\[5\]](#_ftn5) ### **Permasalahan Penyelenggara “Ilegal”** Berdasarkan keterangan yang Anda berikan, kami asumsikan istilah “ilegal” yang Anda maksud merujuk pada penyelenggara yang tidak melakukan kewajibannya untuk mendaftarkan diri dan mengajukan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 POJK 77/2016. Patut diperhatikan bahwa perjanjian hanya berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya sebagaimana bunyi **Pasal 1338 KUH Perdata**: _Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang **berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya**. Persetujuan itu **tidak dapat ditarik kembali** selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik_. Sebagaimana diterangkan dalam POJK 77/2016, penyelenggara dan pemberi serta penerima pinjaman merupakan tiga entitas yang berbeda. Penyelenggara terbatas pada penyedia _platform_ yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Sementara itu, menurut hemat kami, merujuk pula pada Pasal 18 huruf b POJK 77/2016, perjanjian pinjam meminjam yang Anda buat pada dasarnya adalah **antara pemberi dan penerima pinjaman, bukan dengan penyelenggara**. Di dalam praktik, sepanjang penelusuran kami, **penyelenggara kemudian bertindak sebagai kuasa** dari pemberi pinjaman dalam memberikan pinjamannya kepada penerima pinjaman. Pemberian kuasa diatur dalam **Pasal 1792 KUH Perdata** yang menerangkan bahwa: _Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa._ Berdasarkan ketentuan tersebut, pemberian kuasa memberikan kuasa kepada penyelenggara untuk membuat perjanjian dengan penerima pinjaman atas nama pemberi pinjaman. Maka dari itu, penerima kuasa tersebut haruslah juga memenuhi unsur subjektif dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dalam artikel [**Keabsahan Perjanjian yang Dibuat oleh Eks Pengurus CV**](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5d8a28533965c/keabsahan-perjanjian-yang-dibuat-oleh-eks-pengurus-cv/), **I Ketut Oka Setiawan** dalam buku _Hukum Perikatan,_ sebagaimana dikutip **Rusti Margareth Sibuea**, membedakan ketidakcakapan menjadi: 1. Ketidakcakapan untuk bertindak _(handeling onbekwaamheid),_ yaitu orang-orang yang sama sekali tidak dapat membuat suatu perbuatan hukum yang sah. Orang-orang ini disebutkan dalam **Pasal 1330 KUH Perdata**. 2. Ketidakberwenangan untuk bertindak _(handeling onbevoegheid),_ yaitu orang yang tidak dapat membuat suatu perbuatan hukum tertentu dengan sah. Akibat dari ketidakberwenangan tersebut adalah tidak terpenuhinya unsur subjektif dalam perjanjian. Maka dari itu, menurut hemat kami, **perjanjian yang dilakukan antara pemberi dan penerima pinjaman** di saat penyelenggara pinjam meminjam uang secara elektronik berstatus tidak berizin, menjadi **dapat dibatalkan**. Dalam hal ini, penyelenggara tidak memenuhi unsur kecakapan akibat tidak terdaftar dan berizinnya penyelenggara tersebut. ### **Akibat Perjanjian Pinjam Meminjam Dibatalkan** Apabila perjanjian tersebut dibatalkan, para pihak tunduk pada ketentuan **Pasal 1451 KUH Perdata**, yang berbunyi: _Pernyataan batalnya perikatan-perikatan **berdasarkan ketidakcakapan** orang-orang tersebut dalam Pasal 1330, **mengakibatkan pulihnya barang-barang dan orang-orang yang bersangkutan dalam keadaan seperti sebelum perikatan dibuat**, dengan pengertian bahwa segala sesuatu yang telah diberikan atau dibayar kepada orang tak berwenang, akibat perikatan itu, hanya dapat dituntut kembali bila barang yang bersangkutan masih berada di tangan orang tak berwenang tadi, atau bila ternyata bahwa orang ini telah mendapatkan keuntungan dan apa yang telah diberikan atau dibayar itu atau bila yang dinikmati telah dipakai bagi kepentingannya._ Menurut hemat kami, karena keadaan kembali seperti semula sebelum perjanjian pinjam meminjam dibuat, **Anda pada dasarnya berkewajiban mengembalikan semua uang yang telah dipinjam**. Adapun tercatat tidaknya pinjaman Anda dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (“SLIK”) OJK, menurut hemat kami, tidak menentukan keabsahan perjanjian pinjam meminjam yang telah Anda sepakati. Lembaga pinjam meminjam berbasis elektronik sejak semula tidak diwajibkan menjadi pelapor SLIK. **Pasal 3 ayat (1)** **[POJK 64/2020](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5ff3dfec7a015)** hanya mengatur bahwa: _LJK yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana selain pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), **kecuali** LJK lainnya yang menyediakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, **dapat** menjadi Pelapor dengan mengajukan permohonan dan memperoleh persetujuan OJK dengan memenuhi persyaratan._ ### **Cara Melaporkan Pinjaman _Online_ Ilegal** Apabila Anda terlanjur terjerat pinjaman _online_ (“pinjol”) ilegal terdapat beberapa cara untuk melaporkan pinjol tersebut, berikut cara pengaduan yang dapat Anda lakukan. 1. #### **Pengaduan kepada OJK** Berkaitan dengan gangguan yang Anda hadapi, Anda dapat melakukan pengaduan kepada OJK berdasarkan **Pasal 29** [**UU OJK**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4eddf04dc6fba/undangundang-nomor-21-tahun-2011), yang berbunyi: _OJK melakukan pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi:_ 1. _menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;_ 2. _membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; dan_ 3. **_memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan_**_._ Berdasarkan pengaduan tersebut, OJK bahkan dapat melakukan **pemblokiran dan pemberhentian** usaha bagi penyelenggara yang tidak terdaftar dan tanpa izin. Seperti yang diterangkan dalam artikel [**Tak Semua Aduan**](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c6569e5912b7/tak-semua-aduan-fintech-ilegal-dapat-ditindaklanjuti-satgas/) [**_Fintech_**](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c6569e5912b7/tak-semua-aduan-fintech-ilegal-dapat-ditindaklanjuti-satgas/) [**Ilegal Dapat Ditindaklanjuti Satgas**](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c6569e5912b7/tak-semua-aduan-fintech-ilegal-dapat-ditindaklanjuti-satgas/), kegiatan 231 penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dihentikan karena tidak terdaftar dan mendapat izin OJK. Masyarakat juga dapat berkonsultasi kepada OJK sebelum memanfaatkan layanan _fintech peer to peer lending_ melalui kontak OJK 157 atau [**[email protected]**](mailto:[email protected]). 2. #### **Pengaduan kepada Kominfo** Untuk melakukan pengaduan terhadap penyelenggara pinjol ilegal, dapat melakukan pengaduan ke Kominfo melalui _email:_ **[[email protected]](mailto:[email protected])**, mengunjungi situs **[Aduan Konten](https://www.aduankonten.id/)**, atau melalui nomor _Whatsapp_ resmi (08119224545). 3. #### **Pengaduan ke Kepolisian** Jika pihak penyelenggara pinjol diduga telah melakukan tindak pidana, Anda dapat mengadukannya ke kepolisian setempat untuk diproses secara hukum. Dalam pelaporan, sertakan juga bukti-bukti bahwa pinjol tersebut telah bertindak menyalahi peraturan perundang-undangan. 4. #### **Pengaduan pada Satgas Waspada Investasi Guna Pemblokiran** Dengan menggunakan alamat _email_ **[[email protected]](mailto:[email protected])**, Anda selaku korban pinjol ilegal dapat melaporkan pada satgas khusus. Tujuan pelaporan tersebut adalah untuk pemblokiran pinjol terduga ilegal agar tidak semakin banyak korban yang terjerat. ### **Cara Cek Pinjol Legal Atau Ilegal** Sebagai langkah pencegahan, sebelum Anda memutuskan untuk berutang di pinjol, ada baiknya Anda mengecek dan memeriksa legalitas penyedia pinjol. Terdapat 3 cara untuk mengecek apakah pinjol tersebut legal atau ilegal yang dapat Anda praktikan: 1. #### **Menggunakan _Website_ OJK** Dikutip dari _website_ OJK, Anda dapat menggunakan nomor resmi OJK di 081-157-157-157, Anda dapat menghubungi melalui aplikasi WhatsApp dan menanyakan mengenai legalitas pinjol yang Anda akan gunakan. 2. #### **Telepon 157 atau melalui _email_** Anda juga bisa menghubungi nomor resmi OJK di nomor telepon 157 atau mengirim _email_ ke **[[email protected]](mailto:[email protected])** untuk memeriksa kembali pinjol yang akan Anda gunakan nantinya. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://m.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4eddf04dc6fba/undangundang-nomor-21-tahun-2011) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt586f8d5689994/nprt/lt534f83d114f41/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-no-77_pojk.01_2016-tahun-2016-layanan-pinjam-meminjam-uang-berbasis-teknologi-informasi) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 Tahun 2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt59228850d6e51/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-18-pojk03-2017-tahun-2017) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5ff3dfec7a015) REFERENSI --------- R. Subekti. _Hukum Perjanjian._ Jakarta: Intermasa, 2014. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1 angka 6 [Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt586f8d5689994/nprt/lt534f83d114f41/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-no-77_pojk.01_2016-tahun-2016-layanan-pinjam-meminjam-uang-berbasis-teknologi-informasi) (“POJK 77/2016”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 1 angka 8 POJK 77/2016 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 1 angka 7 POJK 77/2016 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 7 POJK 77/2016 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 47 ayat (2) dan (3) POJK 77/2016 Tags ---- [ilegal](/tag/ilegal) [ojk](/tag/ojk) [pinjaman online](/tag/pinjaman-online) [pinjol](/tag/pinjol) [pinjol ilegal](/tag/pinjol-ilegal) [utang](/tag/utang)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITPerbedaan Plagiat dan Homage31 Mar 2022Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional di Indonesia25 Feb 2022Ketentuan Berpakaian Bagi Terdakwa di Persidangan10 Feb 2020Standardisasi Industri Hijau untuk Industri Batik04 Des 2019Kebudayaan adalah elemen penting bagi sebuah bangsa, karena kebudayaan ikut mendefinisikan identitas bangsa. Begitu pun bagi bangsa Indonesia yang dikenal dengan keanekaragaman budaya.Hal ini juga disadari oleh para perumus konstitusi, terlihat dari sejumlah pasal dalam UUD 1945 yang menegaskan pentingnya perkembangan budaya dan turut menjadi landasan hukum bagi perkembangan kebudayaan masyarakat Indonesia.  Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Adapun pasal-pasal dalam konstitusi yang menjadi landasan hukum bagi perkembangan kebudayaan masyarakat Indonesia adalah:Pasal 28I ayat (3) UUD 1945Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.Pasal 32 UUD 1945Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.Tak berhenti sampai di situ, perkembangan kebudayaan di Indonesia juga turut didukung dengan adanya UU Pemajuan Kebudayaan. Pembentukan undang-undang ini didasari salah satunya atas kesadaran bahwa untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia, diperlukan langkah strategis berupa upaya pemajuan kebudayaan melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan guna mewujudkan masyarakat indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.[1]Adapun agar kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional, tujuan pemajuan kebudayaan menurut Pasal 4 UU Pemajuan Kebudayaan adalah untuk:mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa;memperkaya keberagaman budaya;memperteguh jati diri bangsa;memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa;mencerdaskan kehidupan bangsa;meningkatkan citra bangsa;mewujudkan masyarakat madani;meningkatkan kesejahteraan rakyat;melestarikan warisan budaya bangsa; danmempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia.Kebudayaan nasional tentunya berkaitan erat dengan masyarakat Indonesia, oleh karena itu peran aktif masyarakat sebagai penggerak kebudayaan turut ditekankan dalam UU Pemajuan Kebudayaan. Bahkan, pemerintah pusat dan daerah ditugaskan untuk mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam pemajuan kebudayaan dan membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam pemajuan kebudayaan.[2]Di sisi lain, pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa dalam pemajuan kebudayaan dapat diberikan penghargaan oleh pemerintah.[3] Dalam praktiknya, hal tersebut diimplementasikan salah satunya dalam bentuk pemberian Anugerah Kebudayaan Indonesia.Selain itu, menurut hemat kami, di luar UUD 1945 dan UU Pemjuan Kebudayaan, ada banyak instrumen dan aspek hukum lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung turut berkontribusi dalam perkembangan kebudayaan di Indonesia, seperti pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat, perlindungan hukum pengetahuan tradisional, hingga pelestarian budaya di daerah tertentu seperti Daerah Istimewa Yogyakarta melalui UU 13/2012, yang kemudian dilaksanakan lebih lanjut dalam Perda DIY 3/2017.Di akhir, untuk menggambarkan pentingnya pelestarian kebudayaan dalam kehidupan bangsa, kami mengutip kalimat dari Sri Soeprapto dan Jirzanah dalam artikel berjudul Pengembangan Kebudayaan Sebagai Identitas Bangsa berikut ini (hal. 14):Usaha menghadapi hidup masa kini serta membangun masyarakat di masa depan memerlukan kesinambungan dengan kehidupan kultural masa lampau. Kesadaran kontinyuitas historis memperkuat kesadaran kultur suatu bangsa, sehingga terbentuklah rasa nasionalisme atau identitas diri bangsa. Pemupukan identitas nasional tidak dapat dijalankan tanpa menghidupkan kesadaran kultural.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan KebudayaanUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang tentang Keistimewaan Daerah Istimewa YogyakartaPeraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan REFERENSISri Soeprapto dan Jirzanah. Pengembangan Kebudayaan Sebagai Identitas Bangsa. Jurnal Filsafat, Februari 1996;Anugerah Kebudayaan Indonesia, yang diakses pada 18 Maret 2022, pukul 16.00 WIB.[1] Konsiderans huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (“UU Pemajuan Kebudayaan”)[2] Pasal 43 huruf h jo. Pasal 44 huruf h dan i UU Pemajuan Kebudayaan[3] Pasal 50 ayat (1) UU Pemajuan KebudayaanTagsbudayakebudayaan

Mohon penjelasannya, landasan hukum bagi perkembangan kebudayaan masyarakat Indonesia adalah diatur di mana saja ya?

Landasan hukum bagi perkembangan kebudayaan masyarakat Indonesia adalah tercantum pada sejumlah pasal di antaranya dalam UUD 1945, UU Pemajuan Kebudayaan, dan instrumen hukum terkait lainnya yang mengatur pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat, perlindungan hukum pengetahuan tradisional, hingga pelestarian budaya di daerah tertentu seperti misalnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Perbedaan Plagiat dan Homage31 Mar 2022Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional di Indonesia25 Feb 2022Ketentuan Berpakaian Bagi Terdakwa di Persidangan10 Feb 2020Standardisasi Industri Hijau untuk Industri Batik04 Des 2019Perbedaan Plagiat dan Homage31 Mar 2022Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional di Indonesia25 Feb 2022Ketentuan Berpakaian Bagi Terdakwa di Persidangan10 Feb 2020Standardisasi Industri Hijau untuk Industri Batik04 Des 2019Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 22 Mei 2023Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 22 Mei 2023Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/landasan-hukum-perkembangan-kebudayaan-masyarakat-indonesia-lt62346e71a6d2e/

Landasan Hukum Perkembangan Kebudayaan Masyarakat Indonesia

pages/234/page-2.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Perbedaan Plagiat dan _Homage_ ](/klinik/a/perbedaan-plagiat-dan-ihomage-i-lt5d2c52f04da2e/)  31 Mar 2022 [ #### Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional di Indonesia ](/klinik/a/pengetahuan-tradisional-cl2922/)  25 Feb 2022 [ #### Ketentuan Berpakaian Bagi Terdakwa di Persidangan ](/klinik/a/ketentuan-berpakaian-bagi-terdakwa-di-persidangan-lt5e40d4aa13c36/)  10 Feb 2020 [ #### Standardisasi Industri Hijau untuk Industri Batik ](/klinik/a/standardisasi-industri-hijau-untuk-industri-batik-lt5de7818e8465c/)  04 Des 2019 [](#!) Kebudayaan adalah elemen penting bagi sebuah bangsa, karena kebudayaan ikut mendefinisikan identitas bangsa. Begitu pun bagi bangsa Indonesia yang dikenal dengan keanekaragaman budaya. Hal ini juga disadari oleh para perumus konstitusi, terlihat dari sejumlah pasal dalam [**UUD 1945**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/nprt/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945) yang menegaskan pentingnya perkembangan budaya dan turut menjadi landasan hukum bagi perkembangan kebudayaan masyarakat Indonesia.  Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Adapun pasal-pasal dalam konstitusi yang menjadi landasan hukum bagi perkembangan kebudayaan masyarakat Indonesia adalah: **Pasal 28I ayat (3) UUD 1945** _Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban._ **Pasal 32 UUD 1945** 1. _Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya._ 2. _Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional._ Tak berhenti sampai di situ, perkembangan kebudayaan di Indonesia juga turut didukung dengan adanya [**UU Pemajuan Kebudayaan**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt59424bd20c01f/undang-undang-nomor-5-tahun-2017/document). Pembentukan undang-undang ini didasari salah satunya atas kesadaran bahwa untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia, diperlukan langkah strategis berupa upaya pemajuan kebudayaan melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan guna mewujudkan masyarakat indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.[\[1\]](#_ftn1) Adapun agar kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional, tujuan pemajuan kebudayaan menurut **Pasal 4 UU Pemajuan Kebudayaan** adalah untuk: 1. mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa; 2. memperkaya keberagaman budaya; 3. memperteguh jati diri bangsa; 4. memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa; 5. mencerdaskan kehidupan bangsa; 6. meningkatkan citra bangsa; 7. mewujudkan masyarakat madani; 8. meningkatkan kesejahteraan rakyat; 9. melestarikan warisan budaya bangsa; dan 10. mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia. Kebudayaan nasional tentunya berkaitan erat dengan masyarakat Indonesia, oleh karena itu peran aktif masyarakat sebagai penggerak kebudayaan turut ditekankan dalam UU Pemajuan Kebudayaan. Bahkan, pemerintah pusat dan daerah ditugaskan untuk mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam pemajuan kebudayaan dan membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam pemajuan kebudayaan.[\[2\]](#_ftn2) Di sisi lain, pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa dalam pemajuan kebudayaan dapat diberikan penghargaan oleh pemerintah.[\[3\]](#_ftn3) Dalam praktiknya, hal tersebut diimplementasikan salah satunya dalam bentuk pemberian **[Anugerah Kebudayaan Indonesia](https://anugerahkebudayaan.kemdikbud.go.id/)**. Selain itu, menurut hemat kami, di luar UUD 1945 dan UU Pemjuan Kebudayaan, ada banyak instrumen dan aspek hukum lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung turut berkontribusi dalam perkembangan kebudayaan di Indonesia, seperti pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat, [perlindungan hukum pengetahuan tradisional](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengetahuan-tradisional-cl2922), hingga pelestarian budaya di daerah tertentu seperti Daerah Istimewa Yogyakarta melalui [**UU 13/2012**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5045b3f15c3ec/undang-undang-nomor-13-tahun-2012/), yang kemudian dilaksanakan lebih lanjut dalam [**Perda DIY 3/2017**](https://kebudayaan.jogjakota.go.id/download/index/regulasi). Di akhir, untuk menggambarkan pentingnya pelestarian kebudayaan dalam kehidupan bangsa, kami mengutip kalimat dari **Sri Soeprapto dan Jirzanah** dalam artikel berjudul _Pengembangan Kebudayaan Sebagai Identitas Bangsa_ berikut ini (hal. 14): _Usaha menghadapi hidup masa kini serta membangun masyarakat di masa depan memerlukan kesinambungan dengan kehidupan kultural masa lampau. Kesadaran kontinyuitas historis memperkuat kesadaran kultur suatu bangsa, sehingga terbentuklah rasa nasionalisme atau identitas diri bangsa. Pemupukan identitas nasional tidak dapat dijalankan tanpa menghidupkan kesadaran kultural._ Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/nprt/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt59424bd20c01f/undang-undang-nomor-5-tahun-2017/document) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5045b3f15c3ec/undang-undang-nomor-13-tahun-2012/) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan [](https://kebudayaan.jogjakota.go.id/download/index/regulasi) REFERENSI --------- 1. Sri Soeprapto dan Jirzanah. [_Pengembangan Kebudayaan Sebagai Identitas Bangsa_](https://media.neliti.com/media/publications/223230-pengembangan-kebudayaan-sebagai-identita.pdf). Jurnal Filsafat, Februari 1996; 2. [Anugerah Kebudayaan Indonesia](https://anugerahkebudayaan.kemdikbud.go.id/), yang diakses pada 18 Maret 2022, pukul 16.00 WIB. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Konsiderans huruf c [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt59424bd20c01f/undang-undang-nomor-5-tahun-2017/document) (“UU Pemajuan Kebudayaan”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 43 huruf h _jo._ Pasal 44 huruf h dan i UU Pemajuan Kebudayaan [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 50 ayat (1) UU Pemajuan Kebudayaan Tags ---- [budaya](/tag/budaya) [kebudayaan](/tag/kebudayaan)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Makna Asas Equality Before The LawMengenai asas equality before the law, hal ini berkaitan dengan bunyi dari Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan:KLINIK TERKAITTujuan Hukum dan Fungsi Hukum Menurut Ahli14 Apr 2023Asas-Asas yang Berlaku dalam Hukum Kontrak 09 Mar 2023Penjelasan Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori dan Bedanya dengan Lex Specialis11 Feb 2022Hak Tergugat/Turut Tergugat untuk Mengajukan Jawaban14 Jun 2017Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.Selanjutnya, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga mengatur:Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.Sederhananya, makna asas equality before the law adalah semua manusia sama dan setara di hadapan hukum.Disarikan dari Prof. Ramly dan Equality Before the Law, makna asas equality before the law ditemukan di hampir semua konstitusi negara. Inilah norma yang melindungi hak asasi warga negara. Prof Ramly Hutabarat dalam bukunya Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia menuliskan, jika dalam konstitusi hal ini dicantumkan, maka konsekuensi logisnya penguasa dan penegak hukum haruslah melaksanakan dan merealisasikan asas ini dalam kehidupan bernegara.Menurut Ramly, teori equality before the law dalam UUD 1945 adalah suatu mata rantai antara hak dan kewajiban yang harus berfungsi menurut kedudukannya masing-masing. Kesamaan di hadapan hukum atau asas equality before the law mengandung makna setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah.Lebih lanjut, ia menjelaskan, ditinjau dari hukum tata negara, maka setiap instansi pemerintah, terutama aparat penegak hukum, terikat secara konstitusional dengan nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktik.Selain dicantumkan dalam konstitusi, asas equality before the law juga dapat Anda temukan dalam peraturan perundang-undangan berikut ini:Konsiderans Menimbang huruf a KUHAP:bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segalawarga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajibmenjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;Pasal 4 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman:Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.Selain itu, dalam KUHAP dan UU Kekuasaan Kehakiman, asas equality before the law juga terdapat dalam UU HAM dengan ketentuan sebagai berikut:Pasal 3 ayat (2) UU HAM:Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil sertamendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.Pasal 5 ayat (1) UU HAM:Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.Baca juga:Asas Equality Before the Law dan Perumusannya dalam Undang-UndangKemudian dalam International Covenant on Civil and Political Rights (“ICCPR”) yang telah diratifikasi melalui UU 12/2005 juga dinyatakan:Pasal 16 ICCPR:Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum di mana pun. ia berada.Pasal 26 ICCPR:Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpadiskriminasi apapun.Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektifbagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama,politik atau pendapat lain, asal-usul Kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status.Contoh Penerapan Asas Equality Before The LawSetelah mengetahui beberapa dasar hukum rujukan tentang asas equality before the law, berikutnya contoh asas equality before the law adalah pemberian bantuan hukum (legal aid) yang menjamin keadilan bagi semua orang (justice for all).[1]Baca juga: Ini Bantuan Hukum untuk Pencari Keadilan yang Tidak MampuPemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas ditujukan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memberikan acces to justice merupakan refleksi asas equality before the law. Dalam praktiknya, pendampingan bagi masyarakat miskin menjadi sebuah tugas yang diharuskan dalam mencari keadilan bukan berdasarkan atas hati nurani.[2]Saat ini, asas equality before the law belum dijadikan patokan utama dalam pemberian bantuan hukum. Padahal, jika secara benar dan patut asas ini direfleksikan ke dalam penegakan hukum di Indonesia, seyogyanya tidak ada lagi masyarakat miskin yang mengalami diskriminasi dan ketidakadilan hukum.[3]Baca juga:Perbedaan Pro Bono dengan Bantuan Hukum (Legal Aid)Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara PidanaUndang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi ManusiaUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KehakimanREFERENSINi Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari. Problematika Pemberian Bantuan Hukum Struktural dan NonStruktural Kaitannya dengan Asas Equality Before The Law (Problematic Provision of Legal Assistance Structural and Non-StructuralRelation to The Basis of Equality Before The Law). Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol. 14, No. 3, November 2020.[1] Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari. Problematika Pemberian Bantuan Hukum Struktural dan Non Struktural Kaitannya dengan Asas Equality Before The Law (Problematic Provision of Legal Assistance Structural and Non-StructuralRelation to The Basis of Equality Before The Law). Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol. 14, No. 3, November 2020, hal. 540[2] Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari. Problematika Pemberian Bantuan Hukum Struktural dan Non Struktural Kaitannya dengan Asas Equality Before The Law (Problematic Provision of Legal Assistance Structural and Non-StructuralRelation to The Basis of Equality Before The Law). Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol. 14, No. 3, November 2020, hal. 550[3] Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari. Problematika Pemberian Bantuan Hukum Struktural dan Non Struktural Kaitannya dengan Asas Equality Before The Law (Problematic Provision of Legal Assistance Structural and Non-StructuralRelation to The Basis of Equality Before The Law). Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol. 14, No. 3, November 2020, hal. 550Tagsasashak asasi manusiahamilmu hukumperadilan umum

Apa itu asas equality before the law?

Secara singkat, asas equality before the law mengandung makna semua manusia sama dan setara di hadapan hukum. Di Indonesia, ada beberapa dasar hukum yang menegaskan asas equality before the law di antaranya dalam UUD 1945, KUHAP, UU HAM, UU Kekuasaan Kehakiman, dan International Covenant on Civil and Political Rights (“ICCPR”) yang telah diratifikasi melalui UU 12/2005. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Tujuan Hukum dan Fungsi Hukum Menurut Ahli14 Apr 2023Asas-Asas yang Berlaku dalam Hukum Kontrak 09 Mar 2023Penjelasan Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori dan Bedanya dengan Lex Specialis11 Feb 2022Hak Tergugat/Turut Tergugat untuk Mengajukan Jawaban14 Jun 2017Tujuan Hukum dan Fungsi Hukum Menurut Ahli14 Apr 2023Asas-Asas yang Berlaku dalam Hukum Kontrak 09 Mar 2023Penjelasan Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori dan Bedanya dengan Lex Specialis11 Feb 2022Hak Tergugat/Turut Tergugat untuk Mengajukan Jawaban14 Jun 2017Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/makna-asas-iequality-before-the-law-i-dan-contohnya-lt6233304b6bfba/

Makna Asas Equality Before The Law dan Contohnya

pages/234/page-3.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### **Makna Asas _Equality Before The Law_** Mengenai asas _equality before the law_, hal ini berkaitan dengan bunyi dari **Pasal 27 ayat (1)** [**UUD 1945**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945) yang menyebutkan: ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Tujuan Hukum dan Fungsi Hukum Menurut Ahli ](/klinik/a/tujuan-hukum-lt623030c1270b7/)  14 Apr 2023 [ #### Asas-Asas yang Berlaku dalam Hukum Kontrak ](/klinik/a/asas-asas-hukum-kontrak-lt617a88d958bb9/)  09 Mar 2023 [ #### Penjelasan Asas _Lex Superior Derogat Legi Inferiori_ dan Bedanya dengan _Lex Specialis_ ](/klinik/a/penjelasan-asas-ilex-superior-derogat-legi-inferiori-i-dan-bedanya-dengan-ilex-specialis-i-lt51375eaee3c7d/)  11 Feb 2022 [ #### Hak Tergugat/Turut Tergugat untuk Mengajukan Jawaban ](/klinik/a/hak-tergugat-turut-tergugat-untuk-mengajukan-jawaban-lt590af0c32fd0a/)  14 Jun 2017 [](#!) _Segala warga negara **bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan** dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya._ Selanjutnya, **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945** juga mengatur: Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) _Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di__hadapan hukum._ Sederhananya, makna asas _equality before the law_ adalah semua manusia sama dan setara di hadapan hukum. Disarikan dari [**Prof. Ramly dan _Equality Before the Law_**](https://www.hukumonline.com/berita/a/prof-ramly-dan-iequality-before-the-law-i-lt4fd56cf069398), makna asas _equality before the law_ ditemukan di hampir semua konstitusi negara. Inilah norma yang melindungi hak asasi warga negara. **Prof Ramly Hutabarat** dalam bukunya _Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia_ menuliskan, jika dalam konstitusi hal ini dicantumkan, maka konsekuensi logisnya penguasa dan penegak hukum haruslah melaksanakan dan merealisasikan asas ini dalam kehidupan bernegara. Menurut Ramly, teori _equality before the law_ dalam UUD 1945 adalah suatu mata rantai antara hak dan kewajiban yang harus berfungsi menurut kedudukannya masing-masing. Kesamaan di hadapan hukum atau asas _equality before the law_ mengandung makna **setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah**. Lebih lanjut, ia menjelaskan, ditinjau dari hukum tata negara, maka setiap instansi pemerintah, terutama aparat penegak hukum, terikat secara konstitusional dengan nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktik. Selain dicantumkan dalam konstitusi, asas _equality before the law_ juga dapat Anda temukan dalam peraturan perundang-undangan berikut ini: **Konsiderans Menimbang huruf a** [**KUHAP**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/undangundang-nomor-8-tahun-1981/document)**:** _bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang **menjamin segala**_**_warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan_** _dan wajib__menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;_ **Pasal 4 ayat (1)** [**UU Kekuasaan Kehakiman**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b01297e9d172/undangundang-nomor-48-tahun-2009?r=1&p=1&q=uu%20kekuasaan%20kehakiman&rs=1847&re=2021): _Pengadilan mengadili menurut hukum dengan **tidak membeda-bedakan orang**._ Selain itu, dalam KUHAP dan UU Kekuasaan Kehakiman, asas _equality before the law_ juga terdapat dalam [**UU HAM**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4d5b5fc6abcb2/undangundang-nomor-39-tahun-1999?r=1&p=1&q=UU%20HAM%20&rs=1847&re=2021) dengan ketentuan sebagai berikut: **Pasal 3 ayat (2) UU HAM:** _Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta__mendapat kepastian hukum dan **perlakuan yang sama di depan hukum**._ **Pasal 5 ayat (1) UU HAM**: _Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh **perlakuan serta**_ **_perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum_**_._ **Baca juga:**[**Asas _Equality Before the Law_ dan Perumusannya dalam Undang-Undang**](https://www.hukumonline.com/berita/a/equality-before-the-law-lt61a6d5afef049?page=1) Kemudian dalam _International Covenant on Civil and Political Rights_ (“ICCPR”) yang telah diratifikasi melalui [**UU 12/2005**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/24213/undangundang-nomor-12-tahun-2005/document) juga dinyatakan: **Pasal 16 ICCPR**: _Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi **di hadapan hukum di mana pun**. ia berada._ **Pasal 26 ICCPR**: _Semua orang **berkedudukan sama di hadapan hukum** dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa__diskriminasi apapun._ _Dalam hal ini **hukum harus melarang diskriminasi** apapun, dan **menjamin perlindungan yang sama dan efektif**_**_bagi semua orang_** _terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama,__politik atau pendapat lain, asal-usul Kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status__._ ### **Contoh Penerapan Asas _Equality Before The Law_** Setelah mengetahui beberapa dasar hukum rujukan tentang asas _equality before the law_, berikutnya contoh asas _equality before the law_ adalah pemberian bantuan hukum (_legal aid_) yang menjamin keadilan bagi semua orang (_justice for all_).[\[1\]](#_ftn1) **Baca juga:** [**Ini Bantuan Hukum untuk Pencari Keadilan yang Tidak Mampu**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-bantuan-hukum-untuk-pencari-keadilan-yang-tidak-mampu-lt54df0e26773b8) Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas ditujukan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memberikan _acces to justice_ merupakan refleksi asas _equality before the law_. Dalam praktiknya, pendampingan bagi masyarakat miskin menjadi sebuah tugas yang diharuskan dalam mencari keadilan bukan berdasarkan atas hati nurani.[\[2\]](#_ftn2) Saat ini, asas _equality before the law_ belum dijadikan patokan utama dalam pemberian bantuan hukum. Padahal, jika secara benar dan patut asas ini direfleksikan ke dalam penegakan hukum di Indonesia, seyogyanya tidak ada lagi masyarakat miskin yang mengalami diskriminasi dan ketidakadilan hukum.[\[3\]](#_ftn3) **Baca juga:**[**Perbedaan Pro Bono dengan Bantuan Hukum (_Legal Aid_)**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-pro-bono-dengan-bantuan-hukum-ilegal-aid-i-lt5cb826745c95d) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/undangundang-nomor-8-tahun-1981/document) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4d5b5fc6abcb2/undangundang-nomor-39-tahun-1999?r=1&p=1&q=UU%20HAM%20&rs=1847&re=2021) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/24213/undangundang-nomor-12-tahun-2005/document) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b01297e9d172/undangundang-nomor-48-tahun-2009?r=1&p=1&q=uu%20kekuasaan%20kehakiman&rs=1847&re=2021) REFERENSI --------- Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari. _Problematika Pemberian Bantuan Hukum Struktural_ _d__an Non__Struktural Kaitannya_ _d__engan Asas Equality Before The Law_ (_Problematic Provision of Legal Assistance Structural and Non-Structural__Relation to The Basis of Equality Before The Law_). Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol. 14, No. 3, November 2020. [\[1\]](#_ftnref1) Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari. _Problematika Pemberian Bantuan Hukum Struktural_ _dan Non_ _Struktural Kaitannya_ _dengan Asas Equality Before The Law_ (_Problematic Provision of Legal Assistance Structural and Non-Structural__Relation to The Basis of Equality Before The Law_). Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol. 14, No. 3, November 2020, hal. 540 [\[2\]](#_ftnref2) Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari. _Problematika Pemberian Bantuan Hukum Struktural_ _dan Non_ _Struktural Kaitannya_ _dengan Asas Equality Before The Law_ (_Problematic Provision of Legal Assistance Structural and Non-Structural__Relation to The Basis of Equality Before The Law_). Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol. 14, No. 3, November 2020, hal. 550 [\[3\]](#_ftnref3) Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari. _Problematika Pemberian Bantuan Hukum Struktural_ _dan Non_ _Struktural Kaitannya_ _dengan Asas Equality Before The Law_ (_Problematic Provision of Legal Assistance Structural and Non-Structural__Relation to The Basis of Equality Before The Law_). Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol. 14, No. 3, November 2020, hal. 550 Tags ---- [asas](/tag/asas) [hak asasi manusia](/tag/hak-asasi-manusia) [ham](/tag/ham) [ilmu hukum](/tag/ilmu-hukum) [peradilan umum](/tag/peradilan-umum)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Kesan kami arah pertanyaan Anda lebih pada upaya pencegahan jika menjadi masalah hukum. Seandainya pun hal tersebut telah terjadi, pandangan hukum positif berikut ini dapat menjadi panduan minimal bagi Anda untuk menempuh langkah terbaik.Hak Konsumen atas Informasi Barang/JasaKLINIK TERKAITLarangan Terkait Perjanjian Baku Menurut UU Perlindungan Konsumen25 Feb 2022Pembangunan Properti Tak Sesuai Jadwal, DP Boleh Diminta Kembali?22 Feb 2022Hukumnya Jika Jangka Waktu Pengembalian Barang Dibatasi oleh Penjual15 Feb 2022Pelaku Usaha Tak Hadiri Panggilan BPSK, Ini Konsekuensi Hukumnya30 Sep 2021Desain UU Perlindungan Konsumen memang sederhana dan mudah dipahami setiap orang. Kata kuncinya pada nomenklatur ”perlindungan konsumen” di dalamnya.[1]Kata ”tera ulang” pada pertanyaan Anda didalami dengan menelusuri struktur UU Perlindungan Konsumen di bawah Bab Ketentuan Umum. Tidak dijumpai Kata ”tera ulang” di dalamnya. Dalam hal ini, kekhasan ilmu hukum terlihat dengan tidak melihat suatu undang-undang berdiri sendiri, tidak ada hubungannya dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya. Selanjutnya, dicermati pola transaksi konsumen pada tataran empiris. Setiap transaksi membawa konsekuensi.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Pertama, pada setiap transaksi konsumen hak dan kewajiban para pihak dijamin UU Perlindungan Konsumen. Sehingga, pertanyaan Anda tersebut dapat ditelusuri dalam konteks hak-hak dalam transaksi air minum, bagaimana UU Perlindungan Konsumen memberikan jawabannya.Kedua, dalam hal ini dapat kami diasumsikan telah terjadi permasalahan dalam praktik (empiris), misalnya menyangkut besaran tagihan air minum sesuai konteks pertanyaan Anda, di aman tagihan terlampau besar bagi konsumen. Seharusnya tagihan dibayar, tetapi Anda selaku konsumen ingin meminta tera ulang, dan ingin mengetahui lebih lanjut apakah masih wajar atau tidak.Dalam Pasal 4 huruf c UU Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa hak konsumen di antaranya adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Barang dan/atau jasa merupakan objek transaksi konsumen sesuai Pasal 1320 jo. Pasal 1338 KUH Perdata. Hukum Kebendaan, cabang dari Hukum Perdata membantu menjelaskan objek transaksi tersebut. Dari sudut bidang hukum ini ”air minum” termasuk barang atau benda berwujud. Dari sudut pembedaan barang publik dan barang non publik, ”air minum” termasuk barang publik. Hak atas informasi merupakan hak konsumen yang paling mendasar, terutama menyangkut keputusan konsumen untuk melakukan-tidaknya, akan dan/atau terikat tidaknya ia di dalam suatu transaksi konsumen.Terkait informasi barang/jasa tersebut, dalam pengalaman praktik hukum penulis, makna ”benar” lebih menyangkut dipatuhinya hukum positif yang mengatur objek transaksi oleh pelaku usaha. Makna ”jelas” merujuk pada faktor empiris, kenyataan yang sebenarnya menyangkut objek transaksi konsumen. Jika dikatakan ”air minum”, maka maknanya seharusnya air yang dapat diminum. Sedangkan makna ”jujur” lebih pada ada tidaknya iktikad baik para pihak untuk melaksanakan transaksi konsumen tersebut.Ketentuan Tera UlangSelanjutnya, dapat kita telusuri lebih lanjut ada tidaknya kaidah hukum menyangkut tera ulang. Dalam hal ini, kami menggunakan strategi pendekatan sistemis yang dikedepankan UU Perlindungan Konsumen dengan merujuk pada kaidah hukum, di mana unsur-unsur pasalnya maknanya berdekatan dengan nomenklatur ”tera” serta memperhatikan Penjelasan Umum UU Perlindungan Konsumen serta asas asas lex specialis derogat legi generalis (undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum) sebagaimana dimaksud Pasal 64 UU Perlindungan Konsumen.Dengan cara tersebut, diketahuilah 2 undang-undang yang mengatur nomenklatur “tera” sebagai berikut:Kaidah hukum Pasal 8 ayat (1) huruf b dan c jo. Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen yang berbunyi:Pasal 8Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;Pasal 62Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). UU 2/1981 berikut aturan pelaksananya yaitu Permendag 68/2018. Dalam Konsiderans mengingat angka 1 dan angka 2 Permendag 68/2018 disebutkan UU 2/1981 dan UU Perlindungan Konsumen. Juga pada Konsiderans mengingatangka 5 Permendag 68/2018 disebutkan pula UU Pemerintahan Daerah. Hal ini semakin menunjukkan bahwa UU Perlindungan Konsumen memang didesain dengan pendekatan sistemis, tidak menegasikan perundang-undangan lainnya. Pun menyangkut nomenklatur “tera ulang” air minum, Permendag 68/2018 tersebut tidak dapat dilaksanakan tanpa UU Pemerintahan Daerah.Pasal 3 ayat (3) Permendag 68/2018 tersebut mewajibkan tera ulang terhadap Alat-alat Ukur, Takar, timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) yang:habis masa berlaku tanda sahnya;tanda tera rusak dan/atau kawat segelnya putus;dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi penunjukan; danpenunjukannya menyimpang dari syarat teknis alat ukur, alat takar, atau alat timbang.Bila telah dipenuhi alasannya, tera ulang barulah dapat dilaksanakan, sehingga persyaratan hukum tersebut penting diperhatikan.Berdasarkan ketentuan di atas, konsumen berdasarkan hak-haknya dalam UU Perlindungan Konsumen tidak dapat serta merta mengajukan permintaan tera ulang kepada instansi yang berwenang. Pada Pasal 7 Permendag68/2018 ditentukan tera ulang dilaksanakan atas dasar permintaan pemilik UTTP atau pihak ketiga. Konsumen tidak termasuk dalam pihak ketiga yang ditentukan di dalam Permendag 68/2018. Pihak ketiga yang dimaksud adalah adalah perorangan atau badan usaha termasuk institusi lain yang bertindak untuk dan atas nama pemilik UTTP mengajukan permintaan tera dan/atau tera ulang UTTP berdasarkan surat penunjukan atau perjanjian kerja sama.[2]Upaya yang Dapat DilakukanBerdasarkan rumusan peraturan perundang-undangan tersebut, konsumen hanya dapat mengajukan permintaan secara tertulis kepada pelaku usaha, dalam hal ini Perusahaan Daerah Air Minum setempat untuk dilakukan tera ulang oleh Satuan Kerja (Satker) yang berwenang pada Provinsi DKI Jakarta untuk DKI Jakarta atau pada Pemerintah Kota atau Pemerintah Kabupaten tempat konsumen dilayani kebutuhan air minumnya. Tembusan disampaikan pada Satker tersebut.Adapun dari sisi perlindungan konsumen, kemungkinan yang dapat dilakukan konsumen menyangkut tera ulang sebagaimana Anda tanyakan yaitu dengan menyampaikan pengaduan konsumen dan atau gugatan sengketa konsumen sesuai UU Perlindungan Konsumen dengan berbagai model penyelesaian sengketa konsumen,[3] jika permintaan konsumen tersebut tidak dijawab dan hak-hak konsumen sesuai UU Perlindungan Konsumen tidak dipenuhi.Jawaban klinik hukum ini terbatas pada sosialisasi membantu masyarakat luas untuk percaya pada dirinya sendiri untuk mencegah masalah hukum melalui rekomendasi hukum sederhana dan konkret yang ditempuhnya. Jika sudah menjadi peristiwa hukum, rezim hukum perlindungan konsumen tidak melarang konsumen menangani sendiri peristiwa hukum yang dialaminya. Jika pembaca tidak yakin pada langkah yang akan dilakukannya, sangat dianjurkan untuk menghubungi penasehat hukum (advokat).Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PerdataUndang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi LegalUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan KonsumenUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta KerjaPeraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan PerlengkapannyaREFERENSIAz.Nasution, Perlindungan Konsumen: Tinjauan Singkat UU No.8/1999 – L.N.1999.42, Hukum dan Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Nomor 2, Tahun XXXII, April – Juni 2002.[1] Az.Nasution, Perlindungan Konsumen: Tinjauan Singkat UU No.8/1999 – L.N.1999.42, Hukum dan Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Nomor 2, Tahun XXXII, April – Juni 2002, hal. 111-131[2] Pasal 1 angka 15 Permendag 68/2018[3] Pasal 45 UU Perlindungan KonsumenTagsair minumpdamperlindungan konsumen

Apakah boleh Perusahaan Daerah Air Minum mengeluarkan kebijakan untuk tidak melayani permintaan pelanggan/konsumen untuk dilakukannya tera ulang jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen? Dalam hal ini meter air karena pemakaian pelanggan meningkat. Bagaimana pelanggan harus menyikapinya? Upaya apa yang dapat dilakukan pelanggan. Mohon penjelasannya.

Meskipun konsumen berhak atas informasi jelas, benar dan jujur mengenai kondisi barang/jasa, permintaan tera ulang meter air minum tidak dapat serta merta dipenuhi. Harus dipenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Permendag 68/2018. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Larangan Terkait Perjanjian Baku Menurut UU Perlindungan Konsumen25 Feb 2022Pembangunan Properti Tak Sesuai Jadwal, DP Boleh Diminta Kembali?22 Feb 2022Hukumnya Jika Jangka Waktu Pengembalian Barang Dibatasi oleh Penjual15 Feb 2022Pelaku Usaha Tak Hadiri Panggilan BPSK, Ini Konsekuensi Hukumnya30 Sep 2021Larangan Terkait Perjanjian Baku Menurut UU Perlindungan Konsumen25 Feb 2022Pembangunan Properti Tak Sesuai Jadwal, DP Boleh Diminta Kembali?22 Feb 2022Hukumnya Jika Jangka Waktu Pengembalian Barang Dibatasi oleh Penjual15 Feb 2022Pelaku Usaha Tak Hadiri Panggilan BPSK, Ini Konsekuensi Hukumnya30 Sep 2021Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku27 Des 2022Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku27 Des 2022Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-konsumen-minta-tera-ulang-ke-pdam-lt6233301eaa80b/

Bolehkah Konsumen Minta Tera Ulang ke PDAM?

pages/234/page-4.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. Kesan kami arah pertanyaan Anda lebih pada upaya pencegahan jika menjadi masalah hukum. Seandainya pun hal tersebut telah terjadi, pandangan hukum positif berikut ini dapat menjadi panduan minimal bagi Anda untuk menempuh langkah terbaik. ### **Hak Konsumen atas Informasi Barang/Jasa** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Larangan Terkait Perjanjian Baku Menurut UU Perlindungan Konsumen ](/klinik/a/larangan-terkait-perjanjian-baku-menurut-uu-perlindungan-konsumen-lt605e3b2a6d4c2/)  25 Feb 2022 [ #### Pembangunan Properti Tak Sesuai Jadwal, DP Boleh Diminta Kembali? ](/klinik/a/pembangunan-properti-tak-sesuai-jadwal-dp-boleh-diminta-kembali-lt6214ebfcbdae7/)  22 Feb 2022 [ #### Hukumnya Jika Jangka Waktu Pengembalian Barang Dibatasi oleh Penjual ](/klinik/a/hukumnya-jika-jangka-waktu-pengembalian-barang-dibatasi-oleh-penjual-lt620bb0a047294/)  15 Feb 2022 [ #### Pelaku Usaha Tak Hadiri Panggilan BPSK, Ini Konsekuensi Hukumnya ](/klinik/a/pelaku-usaha-tak-hadiri-panggilan-bpsk--ini-konsekuensi-hukumnya-lt4cc7facb76176/)  30 Sep 2021 [](#!) Desain **[UU Perlindungan Konsumen](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/undangundang-nomor-8-tahun-1999/document)** memang sederhana dan mudah dipahami setiap orang. Kata kuncinya pada nomenklatur ”perlindungan konsumen” di dalamnya.[\[1\]](#_ftn1) Kata ”tera ulang” pada pertanyaan Anda didalami dengan menelusuri struktur UU Perlindungan Konsumen di bawah Bab Ketentuan Umum. Tidak dijumpai Kata ”tera ulang” di dalamnya. Dalam hal ini, kekhasan ilmu hukum terlihat dengan tidak melihat suatu undang-undang berdiri sendiri, tidak ada hubungannya dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya. Selanjutnya, dicermati pola transaksi konsumen pada tataran empiris. Setiap transaksi membawa konsekuensi. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) _Pertama_, pada setiap transaksi konsumen hak dan kewajiban para pihak dijamin UU Perlindungan Konsumen. Sehingga, pertanyaan Anda tersebut dapat ditelusuri dalam konteks hak-hak dalam transaksi air minum, bagaimana UU Perlindungan Konsumen memberikan jawabannya. _Kedua_, dalam hal ini dapat kami diasumsikan telah terjadi permasalahan dalam praktik (empiris), misalnya menyangkut besaran tagihan air minum sesuai konteks pertanyaan Anda, di aman tagihan terlampau besar bagi konsumen. Seharusnya tagihan dibayar, tetapi Anda selaku konsumen ingin meminta tera ulang, dan ingin mengetahui lebih lanjut apakah masih wajar atau tidak. Dalam **Pasal 4 huruf c UU Perlindungan Konsumen** disebutkan bahwa hak konsumen di antaranya adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Barang dan/atau jasa merupakan objek transaksi konsumen sesuai **Pasal 1320 _jo_. Pasal 1338 [KUH Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek/document)**. Hukum Kebendaan, cabang dari Hukum Perdata membantu menjelaskan objek transaksi tersebut. Dari sudut bidang hukum ini ”air minum” termasuk barang atau benda berwujud. Dari sudut pembedaan barang publik dan barang non publik, ”air minum” termasuk barang publik. Hak atas informasi merupakan hak konsumen yang paling mendasar, terutama menyangkut keputusan konsumen untuk melakukan-tidaknya, akan dan/atau terikat tidaknya ia di dalam suatu transaksi konsumen. Terkait informasi barang/jasa tersebut, dalam pengalaman praktik hukum penulis, makna ”benar” lebih menyangkut dipatuhinya hukum positif yang mengatur objek transaksi oleh pelaku usaha. Makna ”jelas” merujuk pada faktor empiris, kenyataan yang sebenarnya menyangkut objek transaksi konsumen. Jika dikatakan ”air minum”, maka maknanya seharusnya air yang dapat diminum. Sedangkan makna ”jujur” lebih pada ada tidaknya iktikad baik para pihak untuk melaksanakan transaksi konsumen tersebut. ### **Ketentuan Tera Ulang** Selanjutnya, dapat kita telusuri lebih lanjut ada tidaknya kaidah hukum menyangkut tera ulang. Dalam hal ini, kami menggunakan strategi pendekatan sistemis yang dikedepankan UU Perlindungan Konsumen dengan merujuk pada kaidah hukum, di mana unsur-unsur pasalnya maknanya berdekatan dengan nomenklatur ”tera” serta memperhatikan **Penjelasan Umum UU Perlindungan Konsumen** serta asas asas _lex specialis derogat legi generalis_ (undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum) sebagaimana dimaksud **Pasal 64 UU Perlindungan Konsumen**. Dengan cara tersebut, diketahuilah 2 undang-undang yang mengatur nomenklatur “tera” sebagai berikut: 1. Kaidah hukum **Pasal 8 ayat (1) huruf b dan c _jo_. Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen** yang berbunyi: **Pasal 8** _Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:_ 2. _tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;_ 3. _tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;_ **Pasal 62** _Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)._ 2. **[UU 2/1981](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/813/undangundang-nomor-2-tahun-1981/document)** berikut aturan pelaksananya yaitu **[Permendag 68/2018](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5b7a2c833dbf0/peraturan-menteri-perdagangan-nomor-68-tahun-2018/document)**. Dalam **Konsiderans mengingat angka 1 dan angka 2 Permendag 68/2018** disebutkan UU 2/1981 dan UU Perlindungan Konsumen. Juga pada **Konsiderans mengingat****angka 5 Permendag 68/2018** disebutkan pula **[UU Pemerintahan Daerah](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt543df13291bf4/undang-undang-nomor-23-tahun-2014/)**. Hal ini semakin menunjukkan bahwa UU Perlindungan Konsumen memang didesain dengan pendekatan sistemis, tidak menegasikan perundang-undangan lainnya. Pun menyangkut nomenklatur “tera ulang” air minum, Permendag 68/2018 tersebut tidak dapat dilaksanakan tanpa UU Pemerintahan Daerah. **Pasal 3 ayat (3) Permendag 68/2018** tersebut **mewajibkan tera ulang** terhadap Alat-alat Ukur, Takar, timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) yang: 1. habis masa berlaku tanda sahnya; 2. tanda tera rusak dan/atau kawat segelnya putus; 3. dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi penunjukan; dan 4. penunjukannya menyimpang dari syarat teknis alat ukur, alat takar, atau alat timbang. Bila telah dipenuhi alasannya, tera ulang barulah dapat dilaksanakan, sehingga persyaratan hukum tersebut penting diperhatikan. Berdasarkan ketentuan di atas, konsumen berdasarkan hak-haknya dalam UU Perlindungan **Konsumen tidak dapat serta merta mengajukan permintaan tera ulang kepada instansi yang berwenang**. Pada **Pasal 7 Permendag****68/2018** ditentukan tera ulang dilaksanakan atas dasar permintaan pemilik UTTP atau pihak ketiga. Konsumen tidak termasuk dalam pihak ketiga yang ditentukan di dalam Permendag 68/2018. Pihak ketiga yang dimaksud adalah adalah perorangan atau badan usaha termasuk institusi lain yang bertindak untuk dan atas nama pemilik UTTP mengajukan permintaan tera dan/atau tera ulang UTTP berdasarkan surat penunjukan atau perjanjian kerja sama.[\[2\]](#_ftn2) ### **Upaya yang Dapat Dilakukan** Berdasarkan rumusan peraturan perundang-undangan tersebut, konsumen hanya dapat mengajukan permintaan secara tertulis kepada pelaku usaha, dalam hal ini Perusahaan Daerah Air Minum setempat untuk dilakukan tera ulang oleh Satuan Kerja (Satker) yang berwenang pada Provinsi DKI Jakarta untuk DKI Jakarta atau pada Pemerintah Kota atau Pemerintah Kabupaten tempat konsumen dilayani kebutuhan air minumnya. Tembusan disampaikan pada Satker tersebut. Adapun dari sisi perlindungan konsumen, kemungkinan yang dapat dilakukan konsumen menyangkut tera ulang sebagaimana Anda tanyakan yaitu dengan menyampaikan pengaduan konsumen dan atau gugatan sengketa konsumen sesuai UU Perlindungan Konsumen dengan berbagai model penyelesaian sengketa konsumen,[\[3\]](#_ftn3) jika permintaan konsumen tersebut tidak dijawab dan hak-hak konsumen sesuai UU Perlindungan Konsumen tidak dipenuhi. Jawaban klinik hukum ini terbatas pada sosialisasi membantu masyarakat luas untuk percaya pada dirinya sendiri untuk mencegah masalah hukum melalui rekomendasi hukum sederhana dan konkret yang ditempuhnya. Jika sudah menjadi peristiwa hukum, rezim hukum perlindungan konsumen tidak melarang konsumen menangani sendiri peristiwa hukum yang dialaminya. Jika pembaca tidak yakin pada langkah yang akan dilakukannya, sangat dianjurkan untuk menghubungi penasehat hukum (advokat). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek/document) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/813/undangundang-nomor-2-tahun-1981/document) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/undangundang-nomor-8-tahun-1999/document) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e/undang-undang-nomor-11-tahun-2020/) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya [](file:///C:/Users/acer/OneDrive/Documents/Klinik%20Hukumonline/Editan/Maret%202022/17/hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5b7a2c833dbf0/peraturan-menteri-perdagangan-nomor-68-tahun-2018/document) REFERENSI --------- Az.Nasution, _Perlindungan Konsumen: Tinjauan Singkat UU No.8/1999 – L.N.1999.42_, Hukum dan Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Nomor 2, Tahun XXXII, April – Juni 2002. [\[1\]](#_ftnref1) Az.Nasution, _Perlindungan Konsumen: Tinjauan Singkat UU No.8/1999 – L.N.1999.42_, Hukum dan Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Nomor 2, Tahun XXXII, April – Juni 2002, hal. 111-131 [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 1 angka 15 Permendag 68/2018 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 45 UU Perlindungan Konsumen Tags ---- [air minum](/tag/air-minum) [pdam](/tag/pdam) [perlindungan konsumen](/tag/perlindungan-konsumen)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITSomasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 07 Jun 2023Cara Menafsirkan Perjanjian Menurut KUH Perdata20 Des 2022Developer Tak Tepati Janji Promo, Ini yang Bisa Dilakukan Pembeli28 Jun 2021Cara Eksekusi Jaminan Fidusia Jika Debitur Wanprestasi17 Jun 2021Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul PMH dan wanprestasi yang pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 1 Agustus 2003. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Dalam konteks hukum acara perdata, terdapat 2 bentuk pengajuan gugatan, yaitu gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda mengenai perbedaan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan wanprestasi. WanprestasiKetentuan wanprestasi dapat Anda temukan dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.Melalui isi pasal tersebut, setidaknya ada 3 unsur wanprestasi, antara lain:Ada perjanjian;Ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian; danTelah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian.Sehingga, hal yang menyebabkan timbulnya wanprestasi adalah karena adanya cidera janji dalam perjanjian yang menyebabkan salah satu pihak ingkar akan janjinya atau melanggar janji. Maka, pihak yang cidera janji harus bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan. Perbuatan Melawan HukumKetentuan terkait perbuatan melawan hukum tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi:Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.Mariam Darus Badrulzaman dalam bukunya KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan, seperti dikutip Rosa Agustina menyatakan yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah:[1]Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;Bertentangan dengan kesusilaan;Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.Disarikan dari Merasa Dirugikan Tetangga yang Menyetel Musik Keras-keras, menjabarkan 4 unsur perbuatan melawan hukum, antara lain:[2]Harus ada perbuatan (positif maupun negatif);Perbuatan itu harus melawan hukum;Ada kerugian;Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;Ada kesalahan.Sebagai informasi tambahan, dalam perbuatan melawan hukum si penggugat harus dapat membuktikan semua unsur-unsur kesalahan pada si tergugat. Sedangkan, dalam wanprestasi si penggugat cukup menunjukkan adanya wanprestasi, sementara pembuktian, dalil bahwa tidak adanya wanprestasi dibebankan pada si tergugat.Tuntutan pengembalian pada keadaan semula (reestitutio in integrum) hanyalah dapat dilakukan jika terjadi gugatan perbuatan melawan hukum, sedangkan dalam gugatan wanprestasi tidak dapat dituntut pengembalian pada keadaan semula.Bilamana terdapat beberapa orang debitur yang bertanggung gugat, maka dalam hal terjadi tuntutan ganti kerugian pada gugatan perbuatan melawan hukum, masing-masing debitur dapat bertanggung gugat untuk keseluruhan ganti kerugian tersebut, sekalipun tidak berarti bahwa tanggung gugat tersebut sama dengan tanggung renteng.Kalau dalam gugatan wanprestasi, maka tuntutan pada masing-masing orang untuk keseluruhannya hanya mungkin diajukan apabila sifat tanggung rentengnya dicantumkan dalam kontraknya atau apabila prestasinya tidak dapat dibagi-bagi.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Demikian jawaban dari kami mengenai perbedaan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum Perdata. REFERENSIRosa Agustina. Perbuatan Melawan Hukum. Depok: Penerbit Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, 2003.[1] Rosa Agustina. Perbuatan Melawan Hukum. Depok: Penerbit Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, 2003, hal. 117[2] Rosa Agustina. Perbuatan Melawan Hukum. Depok: Penerbit Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, 2003, hal. 36Tagsperbuatan melawan hukumwanprestasi

Tolong jelaskan mengenai perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, dan perbedaannya. Terima kasih sebelumnya.

Hukum acara perdata mengenal 2 bentuk pengajuan gugatan, yakni gugatan perbuatan melawan hukum dan gugatan wanprestasi. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata, sedangkan perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Apa perbedaan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 07 Jun 2023Cara Menafsirkan Perjanjian Menurut KUH Perdata20 Des 2022Developer Tak Tepati Janji Promo, Ini yang Bisa Dilakukan Pembeli28 Jun 2021Cara Eksekusi Jaminan Fidusia Jika Debitur Wanprestasi17 Jun 2021Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 07 Jun 2023Cara Menafsirkan Perjanjian Menurut KUH Perdata20 Des 2022Developer Tak Tepati Janji Promo, Ini yang Bisa Dilakukan Pembeli28 Jun 2021Cara Eksekusi Jaminan Fidusia Jika Debitur Wanprestasi17 Jun 2021Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-wanprestasi-dan-perbuatan-melawan-hukum-cl2719/

Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum

pages/234/page-5.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya ](/klinik/a/cara-membuat-somasi-lt616807e4d69a1/)  07 Jun 2023 [ #### Cara Menafsirkan Perjanjian Menurut KUH Perdata ](/klinik/a/cara-menafsirkan-perjanjian-menurut-kuh-perdata-lt6168fe0631766/)  20 Des 2022 [ #### _Developer_ Tak Tepati Janji Promo, Ini yang Bisa Dilakukan Pembeli ](/klinik/a/ideveloper-i-tak-tepati-janji-promo--ini-yang-bisa-dilakukan-pembeli-lt5fac306273059/)  28 Jun 2021 [ #### Cara Eksekusi Jaminan Fidusia Jika Debitur Wanprestasi ](/klinik/a/cara-eksekusi-jaminan-fidusia-jika-debitur-wanprestasi-lt60caf55f5a02e/)  17 Jun 2021 [](#!) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul _PMH dan wanprestasi_** **yang pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 1 Agustus** **2003.** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Dalam konteks hukum acara perdata, terdapat 2 bentuk pengajuan gugatan, yaitu gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda mengenai perbedaan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan wanprestasi. ### **Wanprestasi** Ketentuan wanprestasi dapat Anda temukan dalam **Pasal 1243** **[KUH Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686/burgerlijk-wetboek-kitab-undang-undang-hukum-perdata)** yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: _Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena **tak dipenuhinya suatu perikatan** mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap **lalai untuk memenuhi perikatan** itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan._ Melalui isi pasal tersebut, setidaknya ada 3 unsur wanprestasi, antara lain: 1. Ada perjanjian; 2. Ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian; dan 3. Telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian. Sehingga, hal yang menyebabkan timbulnya wanprestasi adalah karena adanya cidera janji dalam perjanjian yang menyebabkan salah satu pihak ingkar akan janjinya atau melanggar janji. Maka, pihak yang cidera janji harus bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan. ### **Perbuatan Melawan Hukum** Ketentuan terkait perbuatan melawan hukum tercantum dalam **Pasal 1365** **KUH Perdata**, yang berbunyi: _Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut._ **Mariam Darus Badrulzaman** dalam bukunya _KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan_, seperti dikutip **Rosa Agustina** menyatakan yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah:[\[1\]](#_ftn1) 1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; 2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain; 3. Bertentangan dengan kesusilaan; 4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. Disarikan dari **[Merasa Dirugikan Tetangga yang Menyetel Musik Keras-keras](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f1b05617e94d/merasa-dirugikan-tetangga-yang-menyetel-musik-keras-keras)**, menjabarkan 4 unsur perbuatan melawan hukum, antara lain:[\[2\]](#_ftn2) 1. Harus ada perbuatan (positif maupun negatif); 2. Perbuatan itu harus melawan hukum; 3. Ada kerugian; 4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian; 5. Ada kesalahan. Sebagai informasi tambahan, dalam perbuatan melawan hukum si penggugat harus dapat membuktikan semua unsur-unsur kesalahan pada si tergugat. Sedangkan, dalam wanprestasi si penggugat cukup menunjukkan adanya wanprestasi, sementara pembuktian, dalil bahwa tidak adanya wanprestasi dibebankan pada si tergugat. Tuntutan pengembalian pada keadaan semula (_reestitutio in integrum_) hanyalah dapat dilakukan jika terjadi gugatan perbuatan melawan hukum, sedangkan dalam gugatan wanprestasi tidak dapat dituntut pengembalian pada keadaan semula. Bilamana terdapat beberapa orang debitur yang bertanggung gugat, maka dalam hal terjadi tuntutan ganti kerugian pada gugatan perbuatan melawan hukum, masing-masing debitur dapat bertanggung gugat untuk keseluruhan ganti kerugian tersebut, sekalipun tidak berarti bahwa tanggung gugat tersebut sama dengan tanggung renteng. Kalau dalam gugatan wanprestasi, maka tuntutan pada masing-masing orang untuk keseluruhannya hanya mungkin diajukan apabila sifat tanggung rentengnya dicantumkan dalam kontraknya atau apabila prestasinya tidak dapat dibagi-bagi. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). Demikian jawaban dari kami mengenai perbedaan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686/burgerlijk-wetboek-kitab-undang-undang-hukum-perdata). REFERENSI --------- Rosa Agustina. _Perbuatan Melawan Hukum_. Depok: Penerbit Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, 2003. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Rosa Agustina. _Perbuatan Melawan Hukum_. Depok: Penerbit Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, 2003, hal. 117 [\[2\]](#_ftnref2) Rosa Agustina. _Perbuatan Melawan Hukum_. Depok: Penerbit Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, 2003, hal. 36 Tags ---- [perbuatan melawan hukum](/tag/perbuatan-melawan-hukum) [wanprestasi](/tag/wanprestasi)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. Hak Ingkar dalam ArbitraseKLINIK TERKAITMengenal Hubungan serta Perbedaan LBH dan Advokat25 Des 2023Cara Membuat Surat Kuasa yang Baik dan Benar Beserta Contohnya01 Mar 2022Haruskah Kreditur PKPU Pakai Jasa Pengacara?14 Feb 2022Cara Melaporkan Advokat yang Melanggar Kode Etik17 Nov 2021Jika yang Anda maksud adalah hubungan keluarga yang dikhawatirkan adanya benturan kepentingan dalam suatu kasus, maka hal ini dalam praktik dikenal dengan nama hak ingkar. Sebelumnya, Anda perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan hak ingkar. Disarikan dari Mengenal Hak Ingkar dalam Hukum Indonesia, dalam beracara di lembaga arbitrase, advokat dapat menggunakan hak ingkar karena meragukan independensi satu orang atau seluruh anggota majelis arbiter. Rangin Prabowo dalam bukunya Pengantar Hukum Arbitrase Indonesia, mendefinisikan hak ingkar adalah hak yang melekat pada para pihak untuk mengajukan tuntutan ingkar atau pengingkaran untuk mengganti arbiter yang dipandang tak dapat menjalankan tugasnya dengan baik akibat adanya benturan kepentingan. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Hak ingkar dalam konteks arbitrase dimuat dalam Pasal 22 sampai dengan 26 UU 30/1999. Hak ingkar dapat diajukan jika memang terdapat cukup bukti otentik terkait keraguan bahwa arbiter akan melakukan tugasnya tidak secara bebas dan akan berpihak dalam mengambil keputusan.[1] Indikasi yang bisa dijadikan alasan keberpihakan dalam penggunaan hak ingkar ini bisa saja karena arbiter tersebut ternyata diketahui memiliki hubungan kekeluargaan, keuangan atau pekerjaan dengan salah satu pihak atau kuasanya.[2]Bahkan untuk hubungan keluarga, Pasal 12 ayat (1) huruf c UU 30/1999 telah jelas mengatur syarat yang dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter adalah tidak boleh memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa. Jika Advokat Punya Hubungan Keluarga dengan Advokat Pihak LawanNamun demikian, menjawab pertanyaan Anda, mengenai boleh atau tidaknya antara kuasa hukum (advokat) penggugat dan kuasa hukum tergugat memiliki hubungan keluarga, sepanjang penelusuran kami, tidak ada satu pasal pun yang melarangnya, baik dalam UU Advokat maupun Kode Etik Advokat Indonesia.Akan tetapi, jika penggugat atau tergugat menemukan suatu indikasi pemufakatan dan/atau kesepakatan antara kedua advokat untuk membocorkan rahasia klien yang tentunya membawa kerugian pada si klien, dalam hal ini misalnya pelanggaran atas Pasal 4 huruf h Kode Etik Advokat Indonesia:Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara Advokat dan klien itu.Atau mengenai menjaga rahasia klien juga dapat Anda temukan dalam Pasal 19 ayat (1) UU Advokat:Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.Maka, klien yang dirugikan dapat mengadukannya ke Dewan Kehormatan Cabang/Daerah, Dewan Pimpinan Cabang/Daerah atau Dewan Pimpinan Pusat di mana advokat menjadi anggota.[3]Selengkapnya, mengenai cara melaporkan advokat yang bersangkutan dapat Anda simak dalam Cara Melaporkan Advokat yang Melanggar Kode Etik. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian SengketaUndang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat REFERENSIRangin Prabowo. Pengantar Hukum Arbitrase Indonesia. Bandung: CV Svatantra, 2019;Kode Etik Advokat Indonesia, yang diakses pada 17 Maret 2022, pukul 14.00 WIB.[1] Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU 30/1999”)[2] Pasal 22 ayat (2) UU 30/1999[3] Pasal 12 ayat (1) Kode Etik Advokat IndonesiaTagsadvokatkeluargakode etik advokat

Apakah boleh kuasa penggugat dan kuasa tergugat dalam satu kasus masih satu keluarga? Mohon pencerahannya dan dasar hukumnya. Terima kasih.

Sepanjang penelusuran kami, sebenarnya tidak ada ketentuan hukum yang melarang adanya hubungan keluarga antara kuasa hukum (advokat) penggugat dan kuasa hukum tergugat. Namun demikian, jika penggugat atau tergugat menemukan suatu indikasi pemufakatan dan/atau kesepakatan antara kedua advokat yang berpotensi merugikan salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengadukannya ke Dewan Kehormatan Cabang/Daerah, Dewan Pimpinan Cabang/Daerah atau Dewan Pimpinan Pusat di mana advokat menjadi anggota. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Mengenal Hubungan serta Perbedaan LBH dan Advokat25 Des 2023Cara Membuat Surat Kuasa yang Baik dan Benar Beserta Contohnya01 Mar 2022Haruskah Kreditur PKPU Pakai Jasa Pengacara?14 Feb 2022Cara Melaporkan Advokat yang Melanggar Kode Etik17 Nov 2021Mengenal Hubungan serta Perbedaan LBH dan Advokat25 Des 2023Cara Membuat Surat Kuasa yang Baik dan Benar Beserta Contohnya01 Mar 2022Haruskah Kreditur PKPU Pakai Jasa Pengacara?14 Feb 2022Cara Melaporkan Advokat yang Melanggar Kode Etik17 Nov 2021Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023Cara dan Biaya Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara25 Apr 2024Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023Cara dan Biaya Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara25 Apr 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/advokat-punya-hubungan-keluarga-dengan-advokat-lawan--bolehkah-lt61e76e6ce4bbd/

Advokat Punya Hubungan Keluarga dengan Advokat Lawan, Bolehkah?

pages/234/page-6.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### **Hak Ingkar dalam Arbitrase** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Mengenal Hubungan serta Perbedaan LBH dan Advokat ](/klinik/a/lbh-dan-advokat-lt5dd288eab690c/)  25 Des 2023 [ #### Cara Membuat Surat Kuasa yang Baik dan Benar Beserta Contohnya ](/klinik/a/cara-membuat-surat-kuasa-yang-baik-dan-benar-beserta-contohnya-lt60c89de291ae9/)  01 Mar 2022 [ #### Haruskah Kreditur PKPU Pakai Jasa Pengacara? ](/klinik/a/haruskah-kreditur-pkpu-pakai-jasa-pengacara-lt5fd20bad29180/)  14 Feb 2022 [ #### Cara Melaporkan Advokat yang Melanggar Kode Etik ](/klinik/a/cara-melaporkan-advokat-yang-melanggar-kode-etik-lt6191aaed2952e/)  17 Nov 2021 [](#!) Jika yang Anda maksud adalah hubungan keluarga yang dikhawatirkan adanya benturan kepentingan dalam suatu kasus, maka hal ini dalam praktik dikenal dengan nama hak ingkar. Sebelumnya, Anda perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan hak ingkar. Disarikan dari **[Mengenal Hak Ingkar dalam Hukum Indonesia](https://www.hukumonline.com/stories/article/lt60364934aa012/mengenal-hak-ingkar-dalam-hukum-indonesia)**, dalam beracara di lembaga arbitrase, advokat dapat menggunakan hak ingkar karena meragukan independensi satu orang atau seluruh anggota majelis arbiter. **Rangin Prabowo** dalam bukunya _Pengantar Hukum Arbitrase Indonesia_, mendefinisikan hak ingkar adalah hak yang melekat pada para pihak untuk mengajukan tuntutan ingkar atau pengingkaran untuk mengganti arbiter yang dipandang tak dapat menjalankan tugasnya dengan baik akibat adanya benturan kepentingan. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Hak ingkar dalam konteks arbitrase dimuat dalam **Pasal 22 sampai dengan 26** **[UU 30/1999](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/815/undangundang-nomor-30-tahun-1999-?r=1&q=undang-undang%20nomor%2030%20tahun%201999&rs=1847&re=2021)**. Hak ingkar dapat diajukan jika memang terdapat cukup bukti otentik terkait keraguan bahwa arbiter akan melakukan tugasnya tidak secara bebas dan akan berpihak dalam mengambil keputusan.[\[1\]](#_ftn1) Indikasi yang bisa dijadikan alasan keberpihakan dalam penggunaan hak ingkar ini bisa saja karena arbiter tersebut ternyata diketahui memiliki **hubungan kekeluargaan, keuangan atau pekerjaan** dengan salah satu pihak atau kuasanya.[\[2\]](#_ftn2) Bahkan untuk hubungan keluarga, **Pasal 12 ayat (1) huruf c UU 30/1999** telah jelas mengatur syarat yang dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter adalah **tidak boleh memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa**. ### **Jika Advokat Punya Hubungan Keluarga dengan Advokat Pihak Lawan** Namun demikian, menjawab pertanyaan Anda, mengenai boleh atau tidaknya antara kuasa hukum (advokat) penggugat dan kuasa hukum tergugat memiliki hubungan keluarga, sepanjang penelusuran kami, tidak ada satu pasal pun yang melarangnya, baik dalam **[UU Advokat](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13147/node/303/uu-no-18-tahun-2003-advokat)** maupun **[Kode Etik Advokat Indonesia](https://www.hukumonline.com/berita/a/kode-etik-advokat-indonesia-hol5755)**. Akan tetapi, jika penggugat atau tergugat menemukan suatu indikasi pemufakatan dan/atau kesepakatan antara kedua advokat untuk membocorkan rahasia klien yang tentunya membawa kerugian pada si klien, dalam hal ini misalnya pelanggaran atas **Pasal 4 huruf h** **Kode Etik Advokat Indonesia**: _Advokat **wajib memegang rahasia jabatan** tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan **dan wajib tetap menjaga rahasia** itu setelah berakhirnya hubungan antara Advokat dan klien itu._ Atau mengenai menjaga rahasia klien juga dapat Anda temukan dalam **Pasal 19 ayat (1) UU Advokat**: _Advokat **wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya**_ _karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang._ Maka, klien yang dirugikan dapat mengadukannya ke Dewan Kehormatan Cabang/Daerah, Dewan Pimpinan Cabang/Daerah atau Dewan Pimpinan Pusat di mana advokat menjadi anggota.[\[3\]](#_ftn3) Selengkapnya, mengenai cara melaporkan advokat yang bersangkutan dapat Anda simak dalam **[Cara Melaporkan Advokat yang Melanggar Kode Etik](https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-melaporkan-advokat-yang-melanggar-kode-etik-lt6191aaed2952e)**. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/815/undangundang-nomor-30-tahun-1999-?r=1&q=undang-undang%20nomor%2030%20tahun%201999&rs=1847&re=2021) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13147/node/303/uu-no-18-tahun-2003-advokat) REFERENSI --------- 1. Rangin Prabowo. _Pengantar Hukum Arbitrase Indonesia__._ Bandung: CV Svatantra, 2019; 2. [Kode Etik Advokat Indonesia](https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol5755/kode-etik-advokat-indonesia?page=all), yang diakses pada 17 Maret 2022, pukul 14.00 WIB. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 22 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/815/undangundang-nomor-30-tahun-1999-?r=1&q=undang-undang%20nomor%2030%20tahun%201999&rs=1847&re=2021) (“UU 30/1999”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 22 ayat (2) UU 30/1999 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 12 ayat (1) [Kode Etik Advokat Indonesia](https://www.hukumonline.com/berita/a/kode-etik-advokat-indonesia-hol5755) Tags ---- [advokat](/tag/advokat) [keluarga](/tag/keluarga) [kode etik advokat](/tag/kode-etik-advokat)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Apa itu Freight Forwarding?Pasal 1 angka 1 UU Pelayaran menyatakan bahwa pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.KLINIK TERKAITIzin Usaha untuk Lembaga Kursus Bahasa Asing11 Mar 2022Perlukah Surat Izin untuk Usaha Dagang (UD)?22 Feb 2022Pelaku UMK Gratis Urus Sertifikasi Halal, Ini Ketentuannya!19 Nov 2021Haruskah Memperbarui Legalitas Usaha ke OSS RBA?10 Nov 2021Selanjutnya, angkutan di perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.[1] Sedangkan usaha jasa terkait adalah kegiatan usaha yang bersifat memperlancar proses kegiatan di bidang pelayaran.[2]Usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan dapat berupa:[3]bongkar muat barang;jasa pengurusan transportasi;angkutan perairan pelabuhan;penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut;tally mandiri;depo peti kemas;pengelolaan kapal (ship management);perantara jual beli dan/atau sewa kapal;keagenan awak kapal (ship manning agency);keagenan kapal; danperawatan dan perbaikan kapal (ship repairing and maintenance).Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Permenhub 59/2021, Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (freight forwardinq) adalah kegiatan usaha yang ditujukan untuk semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui angkutan darat, kereta api, laut, dan/atau udara.Sebagai perusahaan freight forwarding, ruang lingkup kegiatan yang dapat dilakukan cukup luas, di antaranya mencakup:[4]penerimaan;pengelolaan penyimpanan barang yang dilakukan di gudang tertutup maupun gudang terbuka (lapangan penumpukan);pemisahan atau sortasi;pengepakan;penandaan;pengukuran;penimbangan;pengelolaan transportasi;penerbitan dokumen angkutan barang melalui moda transportasi darat, laut, dan/atau udara;pengurusan penyelesaian dokumen;pemesanan ruangan pengangkut;pengiriman;pengelolaan pendistribusian;perhitungan biaya angkutan dan logistik;klaim;asuransi atas pengiriman barang;penyelesaian tagihan dan biaya lainnya yang diperlukan;penyediaan sistem informasi dan komunikasi;penyediaan layanan logistik di pasar nasional dan internasional secara konvensional dan/atau elektronik;penyediaan e-commerce, teknologi internet yang menggunakan sistem satelit yang memungkinkan pelacakan real-time barang;pengangkut kontraktual atau Non Vessel Operator Common Carrier (NVOCC); danpengiriman dan/atau penerimaan barang khusus bawaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Namun perlu Anda perhatikan, aktivitas freight forwarding tersebut hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang didirikan khusus untuk usaha jasa pengurusan transportasi.[5] Ini artinya perusahaan tersebut hanya dapat mencantumkan kegiatan usaha freight forwarding saja di dalam akta pendiriannya, sehingga tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha lainnya (single purpose).Baca juga: Bedanya Jasa Ekspedisi, Angkutan Umum, dan Freight ForwardingIzin Usaha Freight ForwardingSebelum mengajukan izin usaha freight forwarding, Anda perlu memahami sekilas mengenai konsep perizinan berusaha berbasis risiko yang diterapkan saat ini di Indonesia. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU Cipta Kerja, perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha. Sedangkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha diperoleh berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya.[6]Dari penilaian tersebut maka kegiatan usaha ditetapkan menjadi kegiatan usaha:[7]Berisiko rendahPerizinan berusaha untuk kegiatan usaha berisiko rendah berupa pemberian Nomor Induk Berusaha (“NIB”) yang merupakan legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha.[8] NIB merupakan bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.[9]Kegiatan usaha berisiko menengahKegiatan usaha berisiko menengah terdiri dari kegiatan usaha berisiko menengah rendah dan kegiatan usaha berisiko menengah tinggi.[10] Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah rendah berupa pemberian NIB dan Sertifikat Standar berupa pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha.[11]Sedangkan perizinan berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah tinggi berupa pemberian NIB dan Sertifikat Standar yang diterbitkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh pelaku usaha.[12]Apabila kegiatan usaha berisiko menengah tersebut memerlukan standardisasi produk, Pemerintah Pusat menerbitkan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melakukan kegiatan komersialisasi produk.[13]Kegiatan usaha berisiko tinggiSedangkan perizinan berusaha untuk kegiatan usaha berisiko tinggi adalah berupa pemberian NIB dan Izin dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.[14]Namun jika kegiatan usaha berisiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan standar produk, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah akan menerbitkan sertifikat standar usaha dan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.[15]Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 1 angka 21 PP 5/2021, Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) atau Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Dengan begitu Sistem OSS mengalami perubahan dari yang sebelumnya berupa sistem OSS 1.1 menjadi sistem OSS Risk Based Approach (RBA).Dalam pelaksanaannya, sektor-sektor usaha yang termasuk dalam sistem OSS RBA terdiri dari:[16]kelautan dan perikanan;pertanian;lingkungan hidup dan kehutanan;energi dan sumber daya mineral;ketenaganukliran;perindustrian;perdagangan;pekerjaan umum dan perumahan rakyat;transportasi; kesehatan, obat, dan makanan;pendidikan dan kebudayaan;pariwisata;keagamaan;pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik;pertahanan dan keamanan;Sesuai dengan Lampiran II PP 5/2021 pada sektor transportasi, usaha Jasa Pengurusan Transportasi atau freight forwarding masuk ke dalam kegiatan yang memiliki risiko menengah tinggi. Dengan begitu perizinan berusaha yang dibutuhkan adalah NIB dan Sertifikat Standar yang telah terverifikasi.Baca Juga: 7 Poin Penting dalam Menjalankan Bisnis Freight ForwardingSyarat Izin Usaha Freight ForwardingSedangkan syarat yang harus dipenuhi agar mendapatkan perizinan berusaha freight forwarding melalui sistem OSS RBA sesuai Lampiran II PP 5/2021 pada sektor transportasi adalah sebagai berikut:Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minimal selama 2 (dua) tahun, peralatan kantor, sarana dan prasarana internet, serta peralatan keselamatan;Memiliki tenaga kerja ahli WNI berijazah minimum D-III Pelayaran/ Maritim/Penerbangan /Transportasi/IATA Diploma/FIATA Diploma, S-1 Logistik atau sertifikat kompetensi profesi di bidang forwarder atau manajemen supply chain atau sertifikat ahli kepabeanan atau kepelabuhanan (alternatif atau kumulatif) dengan pengalaman 5 (lima) tahun dibidang jasa pengurusan transportasi;Memiliki atau menguasai kendaraan operasional minimal roda 4 (empat) yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau sewa yang sah;Memiliki sistem peralatan perangkat lunak dan keras serta sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi darat, laut, udara, atau perkeretaapian sesuai dengan perkembangan teknologi;Memiliki dan/atau menguasai gudang sesuai dengan kebutuhannya;Surat rekomendasi dari otoritas transportasi wilayah setempat terhadap keseimbangan penyediaan dan permintaan usaha jasa pengurusan transportasi berdasarkan jumlah perusahaan jasa pengurusan transportasi yang berkegiatan di wilayah setempat.Jika mengalami kesulitan untuk mendirikan perusahaan dan mengurus perizinannya, silakan kontak Easybiz di [email protected] untuk solusi terbaik pendirian perusahaan dan perizinan berusaha yang legal dan tepat.Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang PelayaranUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta KerjaPeraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis RisikoPeraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan[1] Pasal 1 angka 3 UU Pelayaran[2] Pasal 1 angka 9 UU pelayaran[3] Pasal 57 angka 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 31 ayat (2) UU Pelayaran[4] Pasal 15 ayat (1) Permenhub 59/2021[5] Pasal 15 ayat (2) Permenhub 59/2021[6] Pasal 7 ayat (2) UU Cipta Kerja[7] Pasal 7 ayat (7) UU Cipta Kerja[8] Pasal 8 ayat (1) UU Cipta Kerja[9] Pasal 8 ayat (2) UU Cipta Kerja[10] Pasal 9 ayat (1) UU Cipta Kerja[11] Pasal 9 ayat (2) dan ayat (4) UU Cipta Kerja[12] Pasal 9 ayat (3) dan ayat (5) UU Cipta Kerja[13] Pasal 9 ayat (6) UU Cipta Kerja[14] Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU Cipta Kerja[15] Pasal 10 ayat (3) UU Cipta Kerja[16] Pasal 6 ayat (2) PP 5/2021Tagsangkutan barangizin usahaoss rbapelabuhanpengiriman

Apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan izin freight forwarding?

Freight forwardinq adalah kegiatan usaha yang ditujukan untuk semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui angkutan darat, kereta api, laut, dan/atau udara. Usaha Jasa Pengurusan Transportasi atau freight forwarding masuk ke dalam kegiatan yang memiliki risiko menengah tinggi. Dengan begitu perizinan berusaha yang dibutuhkan adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar yang telah terverifikasi. Selain itu, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar bisa mendapatkan perizinan berusaha tersebut. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Izin Usaha untuk Lembaga Kursus Bahasa Asing11 Mar 2022Perlukah Surat Izin untuk Usaha Dagang (UD)?22 Feb 2022Pelaku UMK Gratis Urus Sertifikasi Halal, Ini Ketentuannya!19 Nov 2021Haruskah Memperbarui Legalitas Usaha ke OSS RBA?10 Nov 2021Izin Usaha untuk Lembaga Kursus Bahasa Asing11 Mar 2022Perlukah Surat Izin untuk Usaha Dagang (UD)?22 Feb 2022Pelaku UMK Gratis Urus Sertifikasi Halal, Ini Ketentuannya!19 Nov 2021Haruskah Memperbarui Legalitas Usaha ke OSS RBA?10 Nov 2021Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/perizinan-berusaha-ifreight-forwarding-i-dan-syaratnya-lt6231e12d77d08/

Perizinan Berusaha Freight Forwarding dan Syaratnya

pages/234/page-7.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### **Apa itu _Freight Forwarding_?** **Pasal 1 angka 1 [UU Pelayaran](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27983/undangundang-nomor-17-tahun-2008/)** menyatakan bahwa pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Izin Usaha untuk Lembaga Kursus Bahasa Asing ](/klinik/a/izin-usaha-untuk-lembaga-kursus-bahasa-asing-lt622b4ac4e3235/)  11 Mar 2022 [ #### Perlukah Surat Izin untuk Usaha Dagang (UD)? ](/klinik/a/perlukah-surat-izin-untuk-usaha-dagang-ud-cl3286/)  22 Feb 2022 [ #### Pelaku UMK Gratis Urus Sertifikasi Halal, Ini Ketentuannya! ](/klinik/a/pelaku-umk-gratis-urus-sertifikasi-halal--ini-ketentuannya-lt6197949b69bba/)  19 Nov 2021 [ #### Haruskah Memperbarui Legalitas Usaha ke OSS RBA? ](/klinik/a/haruskah-memperbarui-legalitas-usaha-ke-oss-rba-lt618b8e251af5d/)  10 Nov 2021 [](#!) Selanjutnya, angkutan di perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.[\[1\]](#_ftn1) Sedangkan usaha jasa terkait adalah kegiatan usaha yang bersifat memperlancar proses kegiatan di bidang pelayaran.[\[2\]](#_ftn2) Usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan dapat berupa:[\[3\]](#_ftn3) 1. bongkar muat barang; 2. jasa pengurusan transportasi; 3. angkutan perairan pelabuhan; 4. penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut; 5. tally mandiri; 6. depo peti kemas; 7. pengelolaan kapal (_ship management_); 8. perantara jual beli dan/atau sewa kapal; 9. keagenan awak kapal (_ship manning agency_); 10. keagenan kapal; dan 11. perawatan dan perbaikan kapal (_ship repairing and maintenance_). Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Berdasarkan **Pasal 1 angka 6 [Permenhub 59/2021](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt611f55e722d3f/peraturan-menteri-perhubungan-nomor-pm59-tahun-2021?r=0&p=1&q=Peraturan%20Menteri%20Perhubungan%20Nomor%20PM%2059%20Tahun%202021&rs=1847&re=2022),** Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (_freight forwardinq_) adalah kegiatan usaha yang ditujukan untuk semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui angkutan darat, kereta api, laut, dan/atau udara. Sebagai perusahaan _freight forwarding_, ruang lingkup kegiatan yang dapat dilakukan cukup luas, di antaranya mencakup:[\[4\]](#_ftn4) 1. penerimaan; 2. pengelolaan penyimpanan barang yang dilakukan di gudang tertutup maupun gudang terbuka (lapangan penumpukan); 3. pemisahan atau sortasi; 4. pengepakan; 5. penandaan; 6. pengukuran; 7. penimbangan; 8. pengelolaan transportasi; 9. penerbitan dokumen angkutan barang melalui moda transportasi darat, laut, dan/atau udara; 10. pengurusan penyelesaian dokumen; 11. pemesanan ruangan pengangkut; 12. pengiriman; 13. pengelolaan pendistribusian; 14. perhitungan biaya angkutan dan logistik; 15. klaim; 16. asuransi atas pengiriman barang; 17. penyelesaian tagihan dan biaya lainnya yang diperlukan; 18. penyediaan sistem informasi dan komunikasi; 19. penyediaan layanan logistik di pasar nasional dan internasional secara konvensional dan/atau elektronik; 20. penyediaan _e-commerce_, teknologi internet yang menggunakan sistem satelit yang memungkinkan pelacakan real-time barang; 21. pengangkut kontraktual atau _Non Vessel Operator Common Carrier_ (NVOCC); dan 22. pengiriman dan/atau penerimaan barang khusus bawaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun perlu Anda perhatikan, aktivitas _freight forwarding_ tersebut hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang **didirikan khusus untuk usaha jasa pengurusan transportasi**.[\[5\]](#_ftn5) Ini artinya perusahaan tersebut hanya dapat mencantumkan kegiatan usaha frei_ght forwarding_ saja di dalam akta pendiriannya, sehingga tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha lainnya (_single purpose_). **Baca juga: [Bedanya Jasa Ekspedisi, Angkutan Umum, dan _Freight Forwarding_](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bedanya-jasa-ekspedisi--angkutan-umum--dan-ifreight-forwarding-i-lt6194d3437e3de)** ### **Izin Usaha _Freight Forwarding_** Sebelum mengajukan izin usaha _freight forwarding_, Anda perlu memahami sekilas mengenai konsep perizinan berusaha berbasis risiko yang diterapkan saat ini di Indonesia.  Berdasarkan **Pasal 7 ayat (1) UU Cipta Kerja**, perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan **penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha**. Sedangkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha diperoleh berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya.[\[6\]](#_ftn6) Dari penilaian tersebut maka kegiatan usaha ditetapkan menjadi kegiatan usaha:[\[7\]](#_ftn7) 1. **Berisiko rendah** Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha berisiko rendah berupa pemberian Nomor Induk Berusaha (“NIB”) yang merupakan legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha.[\[8\]](#_ftn8) NIB merupakan bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.[\[9\]](#_ftn9) 2. **Kegiatan usaha berisiko menengah** Kegiatan usaha berisiko menengah terdiri dari kegiatan usaha berisiko menengah rendah dan kegiatan usaha berisiko menengah tinggi.[\[10\]](#_ftn10) Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah rendah berupa pemberian NIB dan Sertifikat Standar berupa pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha.[\[11\]](#_ftn11) Sedangkan perizinan berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah tinggi berupa pemberian NIB dan Sertifikat Standar yang diterbitkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh pelaku usaha.[\[12\]](#_ftn12) Apabila kegiatan usaha berisiko menengah tersebut memerlukan standardisasi produk, Pemerintah Pusat menerbitkan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melakukan kegiatan komersialisasi produk.[\[13\]](#_ftn13) 3. **Kegiatan usaha berisiko tinggi** Sedangkan perizinan berusaha untuk kegiatan usaha berisiko tinggi adalah berupa pemberian NIB dan Izin dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.[\[14\]](#_ftn14) Namun jika kegiatan usaha berisiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan standar produk, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah akan menerbitkan sertifikat standar usaha dan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.[\[15\]](#_ftn15) Selanjutnya, sesuai dengan **Pasal 1 angka 21 [PP 5/2021](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6032548acffe0/peraturan-pemerintah-nomor-5-tahun-2021),** Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (_Online Single Submission_) atau Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Dengan begitu Sistem OSS mengalami perubahan dari yang sebelumnya berupa sistem OSS 1.1 menjadi sistem OSS _Risk Based Approach_ (RBA). Dalam pelaksanaannya, sektor-sektor usaha yang termasuk dalam sistem OSS RBA terdiri dari:[\[16\]](#_ftn16) 1. kelautan dan perikanan; 2. pertanian; 3. lingkungan hidup dan kehutanan; 4. energi dan sumber daya mineral; 5. ketenaganukliran; 6. perindustrian; 7. perdagangan; 8. pekerjaan umum dan perumahan rakyat; 9. **transportasi;** 10. kesehatan, obat, dan makanan; 11. pendidikan dan kebudayaan; 12. pariwisata; 13. keagamaan; 14. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik; 15. pertahanan dan keamanan; Sesuai dengan **Lampiran II PP 5/2021** pada sektor transportasi, usaha Jasa Pengurusan Transportasi atau _freight forwarding_ masuk ke dalam kegiatan yang memiliki **risiko menengah tinggi**. Dengan begitu perizinan berusaha yang dibutuhkan adalah NIB dan Sertifikat Standar yang telah terverifikasi. **Baca Juga:** [**7 Poin Penting dalam Menjalankan Bisnis Freight Forwarding**](https://www.easybiz.id/7-poin-penting-dalam-menjalankan-bisnis-freight-forwarding) ### **Syarat Izin Usaha _Freight Forwarding_** Sedangkan syarat yang harus dipenuhi agar mendapatkan perizinan berusaha _freight forwarding_ melalui sistem OSS RBA sesuai **Lampiran II PP 5/2021** pada sektor transportasi adalah sebagai berikut: 1. Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minimal selama 2 (dua) tahun, peralatan kantor, sarana dan prasarana internet, serta peralatan keselamatan; 2. Memiliki tenaga kerja ahli WNI berijazah minimum D-III Pelayaran/ Maritim/Penerbangan /Transportasi/IATA Diploma/FIATA Diploma, S-1 Logistik atau sertifikat kompetensi profesi di bidang _forwarder_ atau manajemen _supply chain_ atau sertifikat ahli kepabeanan atau kepelabuhanan (alternatif atau kumulatif) dengan pengalaman 5 (lima) tahun dibidang jasa pengurusan transportasi; 3. Memiliki atau menguasai kendaraan operasional minimal roda 4 (empat) yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau sewa yang sah; 4. Memiliki sistem peralatan perangkat lunak dan keras serta sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi darat, laut, udara, atau perkeretaapian sesuai dengan perkembangan teknologi; 5. Memiliki dan/atau menguasai gudang sesuai dengan kebutuhannya; 6. Surat rekomendasi dari otoritas transportasi wilayah setempat terhadap keseimbangan penyediaan dan permintaan usaha jasa pengurusan transportasi berdasarkan jumlah perusahaan jasa pengurusan transportasi yang berkegiatan di wilayah setempat. Jika mengalami kesulitan untuk mendirikan perusahaan dan mengurus perizinannya, silakan kontak [**Easybiz**](mailto:Easybiz) di [**[email protected]**](mailto:[email protected]) untuk solusi terbaik pendirian perusahaan dan perizinan berusaha yang legal dan tepat. Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27983/undangundang-nomor-17-tahun-2008/) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e/undang-undang-nomor-11-tahun-2020/) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6032548acffe0/peraturan-pemerintah-nomor-5-tahun-2021) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt611f55e722d3f/peraturan-menteri-perhubungan-nomor-pm59-tahun-2021?r=0&p=1&q=Peraturan%20Menteri%20Perhubungan%20Nomor%20PM%2059%20Tahun%202021&rs=1847&re=2022) [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1 angka 3 UU Pelayaran [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 1 angka 9 UU pelayaran [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 57 angka 8 [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e/undang-undang-nomor-11-tahun-2020/) (“UU Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 31 ayat (2) UU Pelayaran [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 15 ayat (1) Permenhub 59/2021 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 15 ayat (2) Permenhub 59/2021 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 7 ayat (2) UU Cipta Kerja [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 7 ayat (7) UU Cipta Kerja [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 8 ayat (1) UU Cipta Kerja [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 8 ayat (2) UU Cipta Kerja [\[10\]](#_ftnref10) Pasal 9 ayat (1) UU Cipta Kerja [\[11\]](#_ftnref11) Pasal 9 ayat (2) dan ayat (4) UU Cipta Kerja [\[12\]](#_ftnref12) Pasal 9 ayat (3) dan ayat (5) UU Cipta Kerja [\[13\]](#_ftnref13) Pasal 9 ayat (6) UU Cipta Kerja [\[14\]](#_ftnref14) Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU Cipta Kerja [\[15\]](#_ftnref15) Pasal 10 ayat (3) UU Cipta Kerja [\[16\]](#_ftnref16) Pasal 6 ayat (2) PP 5/2021 Tags ---- [angkutan barang](/tag/angkutan-barang) [izin usaha](/tag/izin-usaha) [oss rba](/tag/oss-rba) [pelabuhan](/tag/pelabuhan) [pengiriman](/tag/pengiriman)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. Balai Harta PeninggalanKLINIK TERKAITBisakah Rencana Perdamaian Diajukan Kedua Kalinya?10 Mar 2022Transparansi Daftar Piutang bagi Kreditur Kepailitan & PKPU16 Feb 2022Status Perjanjian Sewa Jika Objeknya Disita Pengadilan10 Feb 2022Cara Bagi Harta Pailit Menurut Asas Pari Passu Prorata Parte21 Okt 2021Pengaturan terbaru terkait Balai Harta Peninggalan diatur dalam Permenkumham 7/2021. Balai Harta Peninggalan mempunyai tugas mewakili dan melaksanakan pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan dan/atau penetapan pengadilan atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.[1]Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Harta Peninggalan menyelenggarakan fungsi:[2]pengurusan dan penyelesaian masalah perwalian, pengampuan, harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir (afwezigheid), dan harta peninggalan yang tidak terurus (onbeheerde nalatenschap);pendaftaran wasiat terdaftar, pembukaan dan pembacaan surat wasiat rahasia/tertutup;pembuatan surat keterangan hak waris;bertindak selaku kurator dalam pengurusan, pemberesan dan pelaksanaan likuidasi perseroan terbatas dalam masalah kepailitan;penyelesaian penatausahaan uang pihak ketiga;penyusunan rencana program, anggaran, fasilitasi reformasi birokrasi, pengelolaan teknologi informasi dan hubungan masyarakat, urusan tata usaha dan kepegawaian, pengelolaan urusan keuangan, barang milik negara dan rumah tangga serta evaluasi dan pelaporan Balai Harta Peninggalan; dantugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas  Balai Harta Peninggalan Adalah KuratorSebagaimana telah disebutkan sebelumnya pada Pasal 3 huruf d Permenkumham 7/2021 yang menyatakan Balai Harta Peninggalan menjalankan fungsi bertindak selaku kurator dalam pengurusan, pemberesan dan pelaksanaan likuidasi perseroan terbatas dalam masalah kepailitan adalah sejalan dengan UU 37/2004.Adapun Pasal 1 angka 5 UU 37/2004 yang selengkapnya berbunyi:Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.Dikarenakan Balai Harta Peninggalan adalah kurator, maka seluruh kewenangan kurator yang diatur dalam UU 37/2004 juga merupakan kewenangan dari Balai Harta Peninggalan. Siapa Berwenang Menarik Kembali Harta Pailit yang Dipindahtangankan Debitur Pailit?Dalam UU 37/2004 dikenal upaya menarik kembali harta pailit yang sudah dipindahtangankan oleh debitur pailit, dengan dasar perbuatan tersebut merugikan kepentingan para kreditur, upaya tersebut dinamakan “actio pauliana”.Bagaimana pengaturan actio pauliana dalam UU 37/2004?Pembatalan segala perbuatan hukum debitur apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, debitur dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.[3]Apabila perbuatan hukum yang merugikan kreditur dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan, yaitu berupa:[4]perjanjian di mana kewajiban debitur jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perjanjian tersebut dibuat;pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan/atau belum atau tidak dapat ditagih;dilakukan oleh debitur perorangan, dengan atau untuk kepentingan: suami atau istrinya, atau keluarganya sampai derajat ketiga;suatu badan hukum di mana debitur atau suami atau istrinya, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga adalah anggota direksi atau pengurus atau apabila pihak tersebut baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum tersebut lebih dari 50% dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum, dengan atau untuk kepentingan: anggota direksi atau pengurus dari debitur, suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota direksi atau pengurus tersebut;perorangan, baik sendiri atau bersama-sama dengan suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada debitur lebih dari 50% dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut;perorangan yang suami atau istri, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada debitur lebih dari 50% dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.Dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum dengan atau untuk kepentingan badan hukum lainnya, apabila: perorangan anggota direksi atau pengurus pada kedua badan usaha tersebut adalah orang yang sama;suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari perorangan anggota direksi atau pengurus debitur yang juga merupakan anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya;perorangan anggota direksi atau pengurus, atau anggota badan pengawas pada debitur, atau suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, baik sendiri atau bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum lainnya lebih dari 50% dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut, atau sebaliknya;debitur adalah anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya;badan hukum yang sama, atau perorangan yang sama baik bersama, atau tidak dengan suami atau istrinya, dan atau para anak angkatnya dan keluarganya sampai derajat ketiga ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kedua badan hukum tersebut paling kurang sebesar 50% dari modal yang disetor;dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lain dalam satu grup dimana debitur adalah anggotanya.ketentuan dalam huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f berlaku mutatis mutandis dalam hal dilakukan oleh debitur dengan atau untuk kepentingan: anggota pengurus dari suatu badan hukum, suami atau istri, anak angkat atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota pengurus tersebut;perorangan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam pengendalian badan hukum tersebut.Apabila kurator dapat membuktikan bahwa pada saat pemberian hibah dilakukan debitur mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur.[5]Kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, debitur dianggap mengetahui atau patut mengetahui bahwa hibah tersebut merugikan kreditur, apabila hibah tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.[6]Pembayaran suatu utang yang sudah dapat ditagih hanya dapat dibatalkan apabila dibuktikan bahwa penerima pembayaran mengetahui bahwa permohonan pernyataan pailit debitur sudah didaftarkan, atau dalam hal pembayaran tersebut merupakan akibat dari persekongkolan antara debitur dan kreditur dengan maksud menguntungkan kreditur tersebut melebihi kreditur lainnya.[7]Apabila dapat dibuktikan bahwa penerbitan surat atas tunjuk yang karena hubungan hukum dengan pemegang terdahulu wajib menerima pembayaran mengetahui bahwa permohonan pernyataan pailit debitur sudah didaftarkan atau penerbitan surat tersebut merupakan akibat dari persekongkolan antara debitur dan pemegang pertama, maka orang yang mendapat keuntungan sebagai akibat diterbitkannya surat atas unjuk wajib mengembalikan kepada harta pailit jumlah uang yang telah dibayar oleh debitur.[8] Actio Pauliana dalam Gugatan Lain-LainTuntutan hak berdasarkan Pasal 41 sampai dengan pasal 46 UU 37/2004 sebagaimana telah kami sebutkan satu per satu sebelumnya, diajukan oleh kurator ke pengadilan.[9] Patut Anda ketahui, actio pauliana masuk dalam katagori “hal lain-lain”, yang berkaitan dengan UU 37/2004 dan diputuskan oleh Pengadilan Niaga dengan hukum acara perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit.[10]Baca juga: Mengenal Gugatan Lain-lain dalam KepailitanDengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas, maka Balai Harta Peninggalan sebagai Kurator memiliki hak untuk menarik kembali harta pailit yang sudah dipindahtangankan oleh debitur pailit (actio pauliana) sesuai dengan ketentuan dalam UU 37/2004.Sebagai contoh, Yurisprudensi MA Nomor 018 PK/PDT.Sus/2007 menyebutkan Balai Harta Peninggalan Semarang menjadi Penggugat selaku Kurator dalam gugatan actio pauliana atas pengajuan pembatalan terhadap perjanjian jual beli antara debitur pailit dengan Tergugat I. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran UtangPeraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan PUTUSANYurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 018 PK/PDT.Sus/2007. [1] Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan (“Permenkumham No. 7/2021”)[2] Pasal 3 Permenkumham 7/2021[3] Pasal 41 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU 37/2004”)[4] Pasal 42 UU 37/2004[5] Pasal 43 UU 37/2004[6] Pasal 44 UU 37/2004[7] Pasal 45 UU 37/2004[8] Pasal 46 UU 37/2004[9] Pasal 47 UU 37/2004[10] Pasal 3 ayat (1) dan penjelasannya UU 37/2004Tagskepailitankuratorpailit

Apakah BHP berwenang untuk menarik kembali harta pailit yang sudah dipindahtangankan oleh debitur pailit? Jika iya, bagaimana cara penarikan tersebut apakah seperti cara eksekusi dalam acara perdata? Jika bukan wewenang BHP, lantas apa kewenangan BHP dalam kepailitan?

Dalam UU 37/2004 dikenal upaya menarik kembali harta pailit yang sudah dipindahtangankan oleh debitur pailit, dengan dasar perbuatan tersebut merugikan kepentingan para kreditur, upaya tersebut dinamakan “actio pauliana”. Dalam hal kepailitan, Balai Harta Peninggalan bertindak sebagai kurator, dan dikarenakan actio pauliana diajukan oleh kurator ke pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan sebagai Kurator memiliki hak untuk menarik kembali harta pailit yang sudah dipindahtangankan oleh debitur pailit (actio pauliana). Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Bisakah Rencana Perdamaian Diajukan Kedua Kalinya?10 Mar 2022Transparansi Daftar Piutang bagi Kreditur Kepailitan & PKPU16 Feb 2022Status Perjanjian Sewa Jika Objeknya Disita Pengadilan10 Feb 2022Cara Bagi Harta Pailit Menurut Asas Pari Passu Prorata Parte21 Okt 2021Bisakah Rencana Perdamaian Diajukan Kedua Kalinya?10 Mar 2022Transparansi Daftar Piutang bagi Kreditur Kepailitan & PKPU16 Feb 2022Status Perjanjian Sewa Jika Objeknya Disita Pengadilan10 Feb 2022Cara Bagi Harta Pailit Menurut Asas Pari Passu Prorata Parte21 Okt 2021Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank6 Mei 2024Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank6 Mei 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/balai-harta-peninggalan-cl3329/

Fungsi Balai Harta Peninggalan sebagai Kurator Kepailitan

pages/234/page-8.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### **Balai Harta Peninggalan** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Bisakah Rencana Perdamaian Diajukan Kedua Kalinya? ](/klinik/a/bisakah-rencana-perdamaian-diajukan-kedua-kalinya-cl4551/)  10 Mar 2022 [ #### Transparansi Daftar Piutang bagi Kreditur Kepailitan & PKPU ](/klinik/a/transparansi-daftar-piutang-bagi-kreditur-kepailitan-pkpu-cl1383/)  16 Feb 2022 [ #### Status Perjanjian Sewa Jika Objeknya Disita Pengadilan ](/klinik/a/status-perjanjian-sewa-jika-objeknya-disita-pengadilan-lt61b9ef4886fda/)  10 Feb 2022 [ #### Cara Bagi Harta Pailit Menurut Asas _Pari Passu Prorata Parte_ ](/klinik/a/cara-bagi-harta-pailit-menurut-asas-ipari-passu-prorata-parte-i-lt6170bf63c34bc/)  21 Okt 2021 [](#!) Pengaturan terbaru terkait Balai Harta Peninggalan diatur dalam **[Permenkumham 7/2021](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6025153046f9b/peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-7-tahun-2021?r=0&p=1&q=balai%20harta%20peninggalan&rs=1847&re=2022)**. Balai Harta Peninggalan mempunyai tugas mewakili dan melaksanakan pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan dan/atau penetapan pengadilan atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.[\[1\]](#_ftn1) Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Harta Peninggalan menyelenggarakan fungsi:[\[2\]](#_ftn2) 1. pengurusan dan penyelesaian masalah perwalian, pengampuan, harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir (_afwezigheid_), dan harta peninggalan yang tidak terurus (_onbeheerde nalatenschap_); 2. pendaftaran wasiat terdaftar, pembukaan dan pembacaan surat wasiat rahasia/tertutup; 3. pembuatan surat keterangan hak waris; 4. **bertindak selaku kurator dalam pengurusan, pemberesan dan pelaksanaan likuidasi perseroan terbatas dalam masalah kepailitan**; 5. penyelesaian penatausahaan uang pihak ketiga; 6. penyusunan rencana program, anggaran, fasilitasi reformasi birokrasi, pengelolaan teknologi informasi dan hubungan masyarakat, urusan tata usaha dan kepegawaian, pengelolaan urusan keuangan, barang milik negara dan rumah tangga serta evaluasi dan pelaporan Balai Harta Peninggalan; dan 7. tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) ### **Balai Harta Peninggalan Adalah Kurator** Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya pada **Pasal 3 huruf d Permenkumham 7/2021** yang menyatakan Balai Harta Peninggalan menjalankan fungsi bertindak selaku **kurator** dalam pengurusan, pemberesan dan pelaksanaan likuidasi perseroan terbatas dalam masalah kepailitan adalah sejalan dengan **[UU 37/2004](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20144/undangundang-nomor-37-tahun-2004/document)**. Adapun **Pasal 1 angka 5 UU 37/2004** yang selengkapnya berbunyi: **_Kurator adalah Balai Harta Peninggalan_** _atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini._ Dikarenakan Balai Harta Peninggalan adalah kurator, maka seluruh kewenangan kurator yang diatur dalam UU 37/2004 juga merupakan kewenangan dari Balai Harta Peninggalan. ### **Siapa Berwenang Menarik Kembali Harta Pailit yang Dipindahtangankan Debitur Pailit?** Dalam UU 37/2004 dikenal upaya menarik kembali harta pailit yang sudah dipindahtangankan oleh debitur pailit, dengan dasar perbuatan tersebut merugikan kepentingan para kreditur, upaya tersebut dinamakan “_actio pauliana_”. Bagaimana pengaturan _actio pauliana_ dalam UU 37/2004? 1. Pembatalan segala perbuatan hukum debitur apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, debitur dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan **mengetahui atau sepatutnya mengetahui** bahwa perbuatan hukum tersebut akan **mengakibatkan kerugian bagi kreditur** yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.[\[3\]](#_ftn3) 2. Apabila perbuatan hukum yang merugikan kreditur dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan, yaitu berupa:[\[4\]](#_ftn4) 1. perjanjian di mana kewajiban debitur jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perjanjian tersebut dibuat; 2. pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan/atau belum atau tidak dapat ditagih; 3. dilakukan oleh debitur perorangan, dengan atau untuk kepentingan: 1. suami atau istrinya, atau keluarganya sampai derajat ketiga; 2. suatu badan hukum di mana debitur atau suami atau istrinya, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga adalah anggota direksi atau pengurus atau apabila pihak tersebut baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum tersebut lebih dari 50% dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut. 4. dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum, dengan atau untuk kepentingan: 1. anggota direksi atau pengurus dari debitur, suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota direksi atau pengurus tersebut; 2. perorangan, baik sendiri atau bersama-sama dengan suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada debitur lebih dari 50% dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut; 3. perorangan yang suami atau istri, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada debitur lebih dari 50% dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut. 5. Dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum dengan atau untuk kepentingan badan hukum lainnya, apabila: 1. perorangan anggota direksi atau pengurus pada kedua badan usaha tersebut adalah orang yang sama; 2. suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari perorangan anggota direksi atau pengurus debitur yang juga merupakan anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya; 3. perorangan anggota direksi atau pengurus, atau anggota badan pengawas pada debitur, atau suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, baik sendiri atau bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum lainnya lebih dari 50% dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut, atau sebaliknya; 4. debitur adalah anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya; 5. badan hukum yang sama, atau perorangan yang sama baik bersama, atau tidak dengan suami atau istrinya, dan atau para anak angkatnya dan keluarganya sampai derajat ketiga ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kedua badan hukum tersebut paling kurang sebesar 50% dari modal yang disetor; 6. dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lain dalam satu grup dimana debitur adalah anggotanya. 7. ketentuan dalam huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f berlaku mutatis mutandis dalam hal dilakukan oleh debitur dengan atau untuk kepentingan: 1. anggota pengurus dari suatu badan hukum, suami atau istri, anak angkat atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota pengurus tersebut; 2. perorangan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam pengendalian badan hukum tersebut. 3. Apabila kurator dapat membuktikan bahwa pada saat pemberian hibah dilakukan debitur mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur.[\[5\]](#_ftn5) 4. Kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, debitur dianggap mengetahui atau patut mengetahui bahwa hibah tersebut merugikan kreditur, apabila hibah tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.[\[6\]](#_ftn6) 5. Pembayaran suatu utang yang sudah dapat ditagih hanya dapat dibatalkan apabila dibuktikan bahwa penerima pembayaran mengetahui bahwa permohonan pernyataan pailit debitur sudah didaftarkan, atau dalam hal pembayaran tersebut merupakan akibat dari persekongkolan antara debitur dan kreditur dengan maksud menguntungkan kreditur tersebut melebihi kreditur lainnya.[\[7\]](#_ftn7) 6. Apabila dapat dibuktikan bahwa penerbitan surat atas tunjuk yang karena hubungan hukum dengan pemegang terdahulu wajib menerima pembayaran mengetahui bahwa permohonan pernyataan pailit debitur sudah didaftarkan atau penerbitan surat tersebut merupakan akibat dari persekongkolan antara debitur dan pemegang pertama, maka orang yang mendapat keuntungan sebagai akibat diterbitkannya surat atas unjuk wajib mengembalikan kepada harta pailit jumlah uang yang telah dibayar oleh debitur.[\[8\]](#_ftn8) ### **_Actio Pauliana_** **dalam Gugatan Lain-Lain** Tuntutan hak berdasarkan **Pasal 41 sampai dengan pasal 46** **UU 37/2004** sebagaimana telah kami sebutkan satu per satu sebelumnya, **diajukan oleh kurator ke pengadilan**.[\[9\]](#_ftn9) Patut Anda ketahui, _actio pauliana_ masuk dalam katagori “**hal lain-lain**”, yang berkaitan dengan UU 37/2004 dan diputuskan oleh Pengadilan Niaga dengan **hukum acara perdata** yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit.[\[10\]](#_ftn10) Baca juga: **[Mengenal Gugatan Lain-lain dalam Kepailitan](https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-gugatan-lain-lain-dalam-kepailitan-lt606db6c175b4e)** Dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas, maka Balai Harta Peninggalan sebagai Kurator memiliki hak untuk menarik kembali harta pailit yang sudah dipindahtangankan oleh debitur pailit (_actio pauliana_) sesuai dengan ketentuan dalam UU 37/2004. Sebagai contoh, **[Yurisprudensi MA Nomor 018 PK/PDT.Sus/2007](https://jdihn.go.id/files/1276/Yurisprudensi-Mahkamah-Agung-RI-No-018PK-PDT.SUS-2007-Tahun-2007.pdf)** menyebutkan Balai Harta Peninggalan Semarang menjadi Penggugat selaku Kurator dalam gugatan _actio pauliana_ atas pengajuan pembatalan terhadap perjanjian jual beli antara debitur pailit dengan Tergugat I. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20144/undangundang-nomor-37-tahun-2004/document) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6025153046f9b/peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-7-tahun-2021?r=0&p=1&q=balai%20harta%20peninggalan&rs=1847&re=2022#!) PUTUSAN ------- [Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 018 PK/PDT.Sus/2007](https://jdihn.go.id/files/1276/Yurisprudensi-Mahkamah-Agung-RI-No-018PK-PDT.SUS-2007-Tahun-2007.pdf). * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 2 [Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6025153046f9b/peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-7-tahun-2021?r=0&p=1&q=balai%20harta%20peninggalan&rs=1847&re=2022#!) (“Permenkumham No. 7/2021”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 3 Permenkumham 7/2021 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 41 ayat (1) dan (2) [Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20144/undangundang-nomor-37-tahun-2004/document) (“UU 37/2004”) [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 42 UU 37/2004 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 43 UU 37/2004 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 44 UU 37/2004 [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 45 UU 37/2004 [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 46 UU 37/2004 [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 47 UU 37/2004 [\[10\]](#_ftnref10) Pasal 3 ayat (1) dan penjelasannya UU 37/2004 Tags ---- [kepailitan](/tag/kepailitan) [kurator](/tag/kurator) [pailit](/tag/pailit)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Pengertian Konvensi KetatanegaraanUntuk menjawab pertanyaan Anda, pertama-tama, perlu Anda pahami terlebih dahulu pengertian konvensi ketatanegaraan.KLINIK TERKAITTugas dan Wewenang MPR20 Jun 2023Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlementer09 Mar 2022Beda Wewenang KY dan MA dalam Pengawasan Hakim01 Mar 2022Perbedaan Pemilu Presiden Indonesia dengan Amerika Serikat15 Mei 2019Menurut Jimly Asshiddiqie, konvensi sering diartikan sebagai unwritten laws, tetapi kadang-kadang dibedakan dan bahkan tidak dianggap sebagai hukum sama sekali.[1]Kemudian, Bagir Manan menyatakan dalam bukunya Konvensi Ketatanegaraan sebagaimana dikutip Ahmad Gelora Mahardika, konvensi atau (hukum) kebiasaan ketatanegaraan adalah (hukum) yang tumbuh dalam praktik penyelenggaraan negara, melengkapi, menyempurnakan, menghidupkan (mendinamisasi), kaidah-kaidah hukum perundang-undangan atau hukum adat ketatanegaraan.[2]Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Berangkat dari hal tersebut, maka konvensi juga dikenal dengan istilah konvensi ketatanegaraan.Dahlan Thaib dkk dalam buku Teori dan Hukum Konstitusi sebagaimana dikutip Weldy Agiwinata menyatakan suatu konvensi ketatanegaraan harus memenuhi ciri-ciri sebagai berikut:[3]Berkenaan dengan hal-hal dalam bidang ketatanegaraan;Konvensi ketatanegaraan tumbuh, berlaku, diikuti dan dihormati dalam praktik penyelenggaraan negara;Konvensi sebagai bagian dari konstitusi, apabila ada pelanggaran terhadapnya tak dapat diadili oleh badan pengadilan.Suatu norma tidak tertulis harus memenuhi persyaratan-persyaratan agar dapat dianggap sebagai suatu konvensi, antara lain:[4]Harus ada preseden yang timbul berkali-kali;Preseden yang timbul karena adanya sebab secara umum dapat dimengerti atau dapat diterima; danPreseden itu karena adanya kondisi politik yang ada.Sehingga secara sederhana, konvensi atau konvensi ketatanegaraan adalah hukum dasar yang tidak tertulis yang diakui juga dalam praktik kenegaraan.Contoh Konvensi Ketatanegaraan di IndonesiaDalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, konvensi merupakan hal yang lumrah terjadi, terutama sejak era kemerdekaan Indonesia hingga Orde Baru. Hal itu karena di masa itu masih belum ada tradisi untuk mencantumkan segala sesuatu ke dalam peraturan perundang- undangan.[5]Di Indonesia, sejumlah contoh konvensi ketatanegaraan adalah sebagai berikut:[6]Upacara Bendera setiap tanggal 17 Agustus;Pidato Presiden tanggal 16 Agustus; Pemilihan Menteri dan Jabatan tertentu oleh Presiden; Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor Pemerintahan; Pemberian Grasi, Amnesti, Abolisi, atau Rehabilitasi; Program 100 Hari Kerja; Menteri Non Departemen; Presiden RI Menjelaskan tentang RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara) Kepada DPR; Pengambilan Keputusan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Seluruh praktik ketatanegaraan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga jika merujuk pada asas legalitas, maka tidak ada konsekuensi hukum yang terjadi[7] apabila tindakan tersebut dilanggar.Lebih lanjut mengenai asas legalitas, Anda dapat menyimak dalam artikel Apakah Asas Legalitas Hanya Berlaku di Hukum Pidana?Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Demikian jawaban dari kami mengenai apa sebutan untuk hukum dasar yang tidak tertulis yang diakui juga dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Semoga bermanfaat.REFERENSIJimly Asshiddiqie. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI), 2006;Ahmad Gelora Mahardika. Konvensi Ketatanegaraan Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia Pasca Era Reformasi. Jurnal Rechtsvinding, Vol. 8 No.1, April 2019;Weldy Agiwinata. Konvensi Ketatanegaraan Sebagai Batu Uji Dalam Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. Yuridika, Volume 29 No 2, Mei-Agustus 2014.[1] Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hal.239[2] Ahmad Gelora Mahardika, Konvensi Ketatanegaraan Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia Pasca Era Reformasi, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 8 No.1, April 2019, hal. 58[3] Weldy Agiwinata, Konvensi Ketatanegaraan Sebagai Batu Uji Dalam Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, Yuridika, Volume 29 No 2, Mei-Agustus 2014, hal. 153[4] Weldy Agiwinata, Konvensi Ketatanegaraan Sebagai Batu Uji Dalam Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, Yuridika, Volume 29 No 2, Mei-Agustus 2014, hal. 154[5] Ahmad Gelora Mahardika, Konvensi Ketatanegaraan Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia Pasca Era Reformasi, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 8 No.1, April 2019, hal. 56[6] Ahmad Gelora Mahardika, Konvensi Ketatanegaraan Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia Pasca Era Reformasi, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 8 No.1, April 2019, hal. 58[7] Ahmad Gelora Mahardika, Konvensi Ketatanegaraan Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia Pasca Era Reformasi, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 8 No.1, April 2019, hal. 58-59Tagshukum tata negarakonstitusikonvensi

Apa sebutan untuk hukum dasar yang tidak tertulis yang diakui juga dalam praktik ketatanegaraan Indonesia?

Konvensi atau konvensi ketatanegaraan merupakan hukum dasar yang tidak tertulis yang diakui juga dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Keberadaan konvensi ketatanegaraan telah lumrah terjadi di Indonesia, terutama sejak era kemerdekaan di Indonesia. Lalu, apa saja ciri-ciri, syarat, dan contoh konvensi ketatanegaraan di Indonesia? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Tugas dan Wewenang MPR20 Jun 2023Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlementer09 Mar 2022Beda Wewenang KY dan MA dalam Pengawasan Hakim01 Mar 2022Perbedaan Pemilu Presiden Indonesia dengan Amerika Serikat15 Mei 2019Tugas dan Wewenang MPR20 Jun 2023Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlementer09 Mar 2022Beda Wewenang KY dan MA dalam Pengawasan Hakim01 Mar 2022Perbedaan Pemilu Presiden Indonesia dengan Amerika Serikat15 Mei 2019Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023Ini Cara Mengurus Akta Nikah yang Terlambat 30 Sep 2022Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023Ini Cara Mengurus Akta Nikah yang Terlambat 30 Sep 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-konvensi-ketatanegaraan-dan-contohnya-di-indonesia-lt62318561ee3f8/

Pengertian Konvensi Ketatanegaraan dan Contohnya di Indonesia

pages/235/page-0.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### **Pengertian Konvensi Ketatanegaraan** Untuk menjawab pertanyaan Anda, pertama-tama, perlu Anda pahami terlebih dahulu pengertian konvensi ketatanegaraan. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Tugas dan Wewenang MPR ](/klinik/a/tugas-dan-wewenang-mpr-lt4cc6a009be454/)  20 Jun 2023 [ #### Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlementer ](/klinik/a/ciri-ciri-sistem-pemerintahan-presidensial-dan-parlementer-lt62284dbbd611a/)  09 Mar 2022 [ #### Beda Wewenang KY dan MA dalam Pengawasan Hakim ](/klinik/a/beda-wewenang-ky-dan-ma-dalam-pengawasan-hakim-lt580fd463233f4/)  01 Mar 2022 [ #### Perbedaan Pemilu Presiden Indonesia dengan Amerika Serikat ](/klinik/a/perbedaan-pemilu-presiden-indonesia-dengan-amerika-serikat-lt5c5d387c3f30e/)  15 Mei 2019 [](#!) Menurut **Jimly Asshiddiqie**, konvensi sering diartikan sebagai **_unwritten laws_**, tetapi kadang-kadang dibedakan dan bahkan tidak dianggap sebagai hukum sama sekali.[\[1\]](#_ftn1) Kemudian, **Bagir Manan** menyatakan dalam bukunya _Konvensi Ketatanegaraan_ sebagaimana dikutip **Ahmad Gelora Mahardika**, konvensi atau (hukum) kebiasaan ketatanegaraan adalah (hukum) yang tumbuh dalam praktik penyelenggaraan negara, melengkapi, menyempurnakan, menghidupkan (mendinamisasi), kaidah-kaidah hukum perundang-undangan atau hukum adat ketatanegaraan.[\[2\]](#_ftn2) Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Berangkat dari hal tersebut, maka konvensi juga dikenal dengan istilah konvensi ketatanegaraan. **Dahlan Thaib** **dkk** dalam buku _Teori dan Hukum Konstitusi_ sebagaimana dikutip **Weldy Agiwinata** menyatakan suatu konvensi ketatanegaraan harus memenuhi ciri-ciri sebagai berikut:[\[3\]](#_ftn3) 1. Berkenaan dengan hal-hal dalam bidang ketatanegaraan; 2. Konvensi ketatanegaraan tumbuh, berlaku, diikuti dan dihormati dalam praktik penyelenggaraan negara; 3. Konvensi sebagai bagian dari konstitusi, apabila ada pelanggaran terhadapnya tak dapat diadili oleh badan pengadilan. Suatu norma tidak tertulis harus memenuhi persyaratan-persyaratan agar dapat dianggap sebagai suatu konvensi, antara lain:[\[4\]](#_ftn4) 1. Harus ada preseden yang timbul berkali-kali; 2. Preseden yang timbul karena adanya sebab secara umum dapat dimengerti atau dapat diterima; dan 3. Preseden itu karena adanya kondisi politik yang ada. Sehingga secara sederhana, konvensi atau konvensi ketatanegaraan adalah hukum dasar yang tidak tertulis yang diakui juga dalam praktik kenegaraan. ### **Contoh Konvensi Ketatanegaraan di Indonesia** Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, konvensi merupakan hal yang lumrah terjadi, terutama sejak era kemerdekaan Indonesia hingga Orde Baru. Hal itu karena di masa itu masih belum ada tradisi untuk mencantumkan segala sesuatu ke dalam peraturan perundang- undangan.[\[5\]](#_ftn5) Di Indonesia, sejumlah contoh konvensi ketatanegaraan adalah sebagai berikut:[\[6\]](#_ftn6) 1. Upacara Bendera setiap tanggal 17 Agustus; 2. Pidato Presiden tanggal 16 Agustus;  3. Pemilihan Menteri dan Jabatan tertentu oleh Presiden;  4. Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor Pemerintahan;  5. Pemberian Grasi, Amnesti, Abolisi, atau Rehabilitasi;  6. Program 100 Hari Kerja;  7. Menteri Non Departemen;  8. Presiden RI Menjelaskan tentang RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara) Kepada DPR;  9. Pengambilan Keputusan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.  Seluruh praktik ketatanegaraan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga jika merujuk pada asas legalitas, maka tidak ada konsekuensi hukum yang terjadi[\[7\]](#_ftn7) apabila tindakan tersebut dilanggar. Lebih lanjut mengenai asas legalitas, Anda dapat menyimak dalam artikel **[Apakah Asas Legalitas Hanya Berlaku di Hukum Pidana?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-asas-legalitas-hanya-berlaku-di-hukum-pidana-cl6993)** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). Demikian jawaban dari kami mengenai apa sebutan untuk hukum dasar yang tidak tertulis yang diakui juga dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Semoga bermanfaat. REFERENSI --------- 1. Jimly Asshiddiqie. _Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara_. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI), 2006; 2. Ahmad Gelora Mahardika. _Konvensi Ketatanegaraan Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia Pasca Era Reformasi_. Jurnal Rechtsvinding, Vol. 8 No.1, April 2019; 3. Weldy Agiwinata. _Konvensi Ketatanegaraan Sebagai Batu Uji Dalam Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi_. Yuridika, Volume 29 No 2, Mei-Agustus 2014. [\[1\]](#_ftnref1) Jimly Asshiddiqie, _Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara_, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hal.239 [\[2\]](#_ftnref2) Ahmad Gelora Mahardika, _Konvensi Ketatanegaraan Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia Pasca Era Reformasi_, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 8 No.1, April 2019, hal. 58 [\[3\]](#_ftnref3) Weldy Agiwinata, _Konvensi Ketatanegaraan Sebagai Batu Uji Dalam Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi_, Yuridika, Volume 29 No 2, Mei-Agustus 2014, hal. 153 [\[4\]](#_ftnref4) Weldy Agiwinata, _Konvensi Ketatanegaraan Sebagai Batu Uji Dalam Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi_, Yuridika, Volume 29 No 2, Mei-Agustus 2014, hal. 154 [\[5\]](#_ftnref5) Ahmad Gelora Mahardika, _Konvensi Ketatanegaraan Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia Pasca Era Reformasi_, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 8 No.1, April 2019, hal. 56 [\[6\]](#_ftnref6) Ahmad Gelora Mahardika, _Konvensi Ketatanegaraan Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia Pasca Era Reformasi_, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 8 No.1, April 2019, hal. 58 [\[7\]](#_ftnref7) Ahmad Gelora Mahardika, _Konvensi Ketatanegaraan Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia Pasca Era Reformasi_, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 8 No.1, April 2019, hal. 58-59 Tags ---- [hukum tata negara](/tag/hukum-tata-negara) [konstitusi](/tag/konstitusi) [konvensi](/tag/konvensi)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. Bahaya Gempa Bumi dan Kebakaran Pada Bangunan GedungKLINIK TERKAITYang Bisa Dilakukan Jika Bangunan Berpotensi Roboh09 Feb 2022Perumahan Kena Banjir, Bisakah Gugat Developer?19 Jan 2022Kewajiban Developer Apartemen dalam Masa Transisi06 Jan 2022Dinding Apartemen Retak, Tanggung Jawab Siapa?31 Des 2021Terletak pada pertemuan tiga lempeng yaitu lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Pasifik, Indonesia rawan terjadi bencana gempa bumi. Ditambah lagi, dengan kemungkinan potensi bahaya kebakaran. Oleh karena itu, bangunan gedung berpotensi menghadapi bahaya bencana alam maupun bencana non alam.Berdasarkan data BPS Provinsi DKI Jakarta, pada laman berjudul Jumlah Peristiwa Kebakaran Menurut Benda yang Terbakar dan Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta 2018-2020, di DKI Jakarta jumlah kebakaran pada tahun 2018 hingga tahun 2020 naik cukup tinggi, yaitu untuk perumahan pada tahun 2018 sejumlah 552 kasus dan tahun 2020 mencapai 1898 kasus. Kemudian untuk bangunan umum tahun 2018 sejumlah 262 kasus dan tahun 2020 meningkat menjadi 429 kasus.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Maka dari itu, bangunan gedung harus memenuhi standar teknis bangunan gedung sebagaimana diatur PP 16/2021.Baca juga: Rincian Standar Teknis Bangunan Gedung Menurut UU Cipta Kerja Jalur Evakuasi Bangunan GedungSalah satu pemeriksaan keandalan bangunan gedung adalah pemenuhan persyaratan keselamatan bangunan gedung[1] untuk mengetahui kondisi nyata mengenai: [2]sistem struktur bangunan gedung;sistem proteksi kebakaran;sistem proteksi petir;sistem instalasi listrik; danjalur evakuasi (mean of egress).Salah satu pemeriksaan sistem proteksi kebakaran adalah sarana penyelamatan yang merupakan akses eksit, eksit, keandalan sarana jalan keluar, pintu, ruang terlindung dan proteksi tangga, jalur terusan eksit, kapasitas sarana jalan keluar, jarak tempuh eksit, jumlah sarana jalan keluar, susunan sarana jalan keluar, eksit pelepasan, iluminasi sarana jalan keluar, pencahayaan darurat, penandaan sarana jalan keluar, sarana penyelamatan sekunder, rencana evakuasi, sistem peringatan bahaya bagi pengguna, area tempat berlindung (refuge area), titik berkumpul, dan lift kebakaran.[3] Pemeriksaan sistem proteksi kebakaran, keselamatan dan kesehatan kerja, instalasi listrik, dan pengendalian dampak lingkungan dilakukan dengan melibatkan instansi terkait.[4] Instansi terkait yang dimaksud dalam pemeriksaan sistem proteksi kebakaran adalah Dinas Pemadam Kebakaran.Selanjutnya, pengaturan sistem proteksi kebakaran diatur secara lebih rinci dalam:Permen PU 25/PRT/M/2008 yang mengatur Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran disusun oleh Bupati/Walikota dan khusus untuk DKI Jakarta disusun oleh Gubernur untuk menindaklanjuti RTRW pada bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lain.[5]Permen PU 26/PRT/M/2008 yang mengatur pedoman dalam mewujudkan penyelenggara bangunan gedung yang aman terhadap bahaya kebakaran.[6]Permen PU 20/PRT/M/2009 yang mengatur manajemen proteksi kebakaran di perkotaan yang diatur meliputi:[7] proteksi kebakaran di kota;proteksi kebakaran di lingkungan termasuk ketentuan mengenai Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL); danproteksi kebakaran di bangunan gedung termasuk panduan penyusunan model Rencana Tindakan Darurat Kebakaran (RTDK/Fire Emergency Plan) pada bangunan gedung, serta pembinaan dan pengendaliannya.  Ruang lingkup persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan meliputi:[8]ketentuan umum;akses dan pasokan air untuk pemadaman kebakaran;sarana penyelamatan;sistem proteksi kebakaran pasif;sistem proteksi kebakaran aktif;utilitas bangunan gedung;pencegahan kebakaran pada bangunan gedung;pengelolaan sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung; danpengawasan dan pengendalian.Setiap bangunan gedung harus dilengkapi dengan sarana jalan ke luar yang dapat digunakan oleh penghuni bangunan gedung, sehingga memiliki waktu yang cukup untuk menyelamatkan diri dengan aman tanpa terhambat hal-hal yang diakibatkan oleh keadaan darurat.[9]Sarana jalan ke luar dari bangunan gedung harus disediakan agar penghuni bangunan gedung dapat menggunakannya untuk penyelamatan diri dengan jumlah, lokasi dan dimensi sesuai dengan: [10]jarak tempuh;jumlah, mobilitas dan karakter lain dari penghuni bangunan gedung; fungsi atau penggunaan bangunan gedung; tinggi bangunan gedung; danarah sarana jalan ke luar apakah dari atas bangunan gedung atau dari bawah level permukaan tanah.Jalan ke luar harus ditempatkan terpisah dengan memperhitungkan: [11]  jumlah lantai bangunan gedung yang dihubungkan oleh jalan ke luar tersebut; sistem proteksi kebakaran yang terpasang pada bangunan gedung; fungsi atau penggunaan bangunan gedung; jumlah lantai yang dilalui; dantindakan petugas pemadam kebakaran. Sebagai contoh, ketika berada di gedung-gedung seperti hotel, perkantoran, mal, tak jarang kita melihat ada tanda informasi berupa denah atau rambu jalur evakuasi serta pedoman evakuasi, misalnya gambar seperti di bawah ini:  Gambar: Simbol untuk arah eksit daruratPentingnya persyaratan teknis setiap bangunan gedung merupakan bagian dari mitigasi bencana sehingga mencegah atau meminimalkan akibat bencana termasuk bahaya kebakaran. Namun demikian, kewajiban penyelenggara bangunan gedung juga perlu didukung partisipasi masyarakat untuk mentaati setiap petunjuk yang telah disediakan. Sebagai tips, jika berada pada bangunan terutama bangunan bertingkat tinggi selalu perhatikan informasi setiap arah evakuasi sebagai antisipasi jika terjadi keadaan darurat. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMPeraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan GedungPeraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi KebakaranPeraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan LingkunganPeraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di PerkotaanREFERENSIBPS Provinsi DKI Jakarta. Jumlah Peristiwa Kebakaran Menurut Benda yang Terbakar dan Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta 2018-2020, yang diakses pada 15 Maret 2022, pukul 17.00 WIB.[1] Pasal 215 ayat (5) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (“PP 16/2021”)[2] Pasal 220 ayat (1) PP 16/2021[3] Pasal 220 ayat (5) huruf b PP 16/2021[4] Pasal 228 ayat (1) PP 16/2021[5] Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran[6] Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan (“Permen PU 26/PRT/M/2008”)[7] Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan[8] Pasal 3 ayat (1) Permen PU 26/PRT/M/2008[9] Bab III Lampiran Permen PU 26/PRT/M/2008, hal. 33[10] Bab III Lampiran Permen PU 26/PRT/M/2008, hal. 33[11] Bab III Lampiran Permen PU 26/PRT/M/2008, hal. 33Tagsbangunan gedunggedung

Apakah setiap gedung di Indonesia harus memiliki jalur evakuasi jika terjadi bencana seperti kebakaran atau gempa bumi?

Mengenai tempat evakuasi atau jalur evakuasi, sebenarnya salah satu pemeriksaan keandalan bangunan gedung adalah pemenuhan persyaratan keselamatan bangunan gedung untuk mengetahui kondisi nyata mengenai jalur evakuasi (mean of egress). Ini penting karena jalur evakuasi merupakan bagian dari mitigasi bencana untuk mencegah atau meminimalkan akibat bencana gempa bumi maupun bahaya kebakaran. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Yang Bisa Dilakukan Jika Bangunan Berpotensi Roboh09 Feb 2022Perumahan Kena Banjir, Bisakah Gugat Developer?19 Jan 2022Kewajiban Developer Apartemen dalam Masa Transisi06 Jan 2022Dinding Apartemen Retak, Tanggung Jawab Siapa?31 Des 2021Yang Bisa Dilakukan Jika Bangunan Berpotensi Roboh09 Feb 2022Perumahan Kena Banjir, Bisakah Gugat Developer?19 Jan 2022Kewajiban Developer Apartemen dalam Masa Transisi06 Jan 2022Dinding Apartemen Retak, Tanggung Jawab Siapa?31 Des 2021Cara Mengurus Surat Cerai dan Langkah Mengajukan Gugatannya22 Jun 2023Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 22 Mei 2023Cara Mengurus Surat Cerai dan Langkah Mengajukan Gugatannya22 Jun 2023Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 22 Mei 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/begini-ketentuan-jalur-evakuasi-gedung-jika-terjadi-bencana-lt622d0177ca011/

Begini Ketentuan Jalur Evakuasi Gedung Jika Terjadi Bencana

pages/235/page-1.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### **Bahaya Gempa Bumi dan Kebakaran Pada Bangunan Gedung** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Yang Bisa Dilakukan Jika Bangunan Berpotensi Roboh ](/klinik/a/yang-bisa-dilakukan-jika-bangunan-berpotensi-roboh-lt607b830951012/)  09 Feb 2022 [ #### Perumahan Kena Banjir, Bisakah Gugat Developer? ](/klinik/a/perumahan-kena-banjir--bisakah-gugat-developer-lt509215a238a82/)  19 Jan 2022 [ #### Kewajiban Developer Apartemen dalam Masa Transisi ](/klinik/a/kewajiban-developer-apartemen-dalam-masa-transisi-lt611f06e06cf3b/)  06 Jan 2022 [ #### Dinding Apartemen Retak, Tanggung Jawab Siapa? ](/klinik/a/dinding-apartemen-retak--tanggung-jawab-siapa-lt61939b528ef6a/)  31 Des 2021 [](#!) Terletak pada pertemuan tiga lempeng yaitu lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Pasifik, Indonesia rawan terjadi bencana gempa bumi. Ditambah lagi, dengan kemungkinan potensi bahaya kebakaran. Oleh karena itu, bangunan gedung berpotensi menghadapi bahaya bencana alam maupun bencana non alam. Berdasarkan data **BPS Provinsi DKI Jakarta**, pada laman berjudul **[Jumlah Peristiwa Kebakaran Menurut Benda yang Terbakar dan Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta 2018-2020](https://jakarta.bps.go.id/indicator/27/627/1/jumlah-peristiwa-kebakaran-menurut-benda-yang-terbakar-dan-kota-administrasi-di-provinsi-dki-jakarta.html)**, di DKI Jakarta jumlah kebakaran pada tahun 2018 hingga tahun 2020 naik cukup tinggi, yaitu untuk perumahan pada tahun 2018 sejumlah 552 kasus dan tahun 2020 mencapai 1898 kasus. Kemudian untuk bangunan umum tahun 2018 sejumlah 262 kasus dan tahun 2020 meningkat menjadi 429 kasus. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Maka dari itu, bangunan gedung harus memenuhi standar teknis bangunan gedung sebagaimana diatur **[PP 16/2021](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt603228e75f11a/nprt/lt511b483380c29/peraturan-pemerintah-nomor-16-tahun-2021)**. Baca juga: **[Rincian Standar Teknis Bangunan Gedung Menurut UU Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/klinik/a/rincian-standar-teknis-bangunan-gedung-menurut-uu-cipta-kerja-lt6051db3e67033)** ### **Jalur Evakuasi Bangunan** **Gedung** Salah satu pemeriksaan keandalan bangunan gedung adalah pemenuhan persyaratan keselamatan bangunan gedung[\[1\]](#_ftn1) untuk mengetahui kondisi nyata mengenai: [\[2\]](#_ftn2) 1. sistem struktur bangunan gedung; 2. **sistem proteksi kebakaran**; 3. sistem proteksi petir; 4. sistem instalasi listrik; dan 5. **jalur evakuasi (_mean of egress_)**. Salah satu pemeriksaan sistem proteksi kebakaran adalah sarana penyelamatan yang merupakan akses eksit, eksit, keandalan sarana jalan keluar, pintu, ruang terlindung dan proteksi tangga, jalur terusan eksit, kapasitas sarana jalan keluar, jarak tempuh eksit, jumlah sarana jalan keluar, susunan sarana jalan keluar, eksit pelepasan, iluminasi sarana jalan keluar, pencahayaan darurat, penandaan sarana jalan keluar, sarana penyelamatan sekunder, rencana evakuasi, sistem peringatan bahaya bagi pengguna, area tempat berlindung (refuge area), titik berkumpul, dan lift kebakaran.[\[3\]](#_ftn3) Pemeriksaan sistem proteksi kebakaran, keselamatan dan kesehatan kerja, instalasi listrik, dan pengendalian dampak lingkungan dilakukan dengan melibatkan instansi terkait.[\[4\]](#_ftn4) Instansi terkait yang dimaksud dalam pemeriksaan sistem proteksi kebakaran adalah Dinas Pemadam Kebakaran. Selanjutnya, pengaturan sistem proteksi kebakaran diatur secara lebih rinci dalam: 1. **[Permen PU 25/PRT/M/2008](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b0a34b491728/peraturan-menteri-pekerjaan-umum-nomor-25prtm2008-tahun-2008/document)** yang mengatur Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran disusun oleh Bupati/Walikota dan khusus untuk DKI Jakarta disusun oleh Gubernur untuk menindaklanjuti RTRW pada bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lain.[\[5\]](#_ftn5) 2. **[Permen PU 26/PRT/M/2008](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt500e43a0914a9/peraturan-menteri-pekerjaan-umum-nomor-26-prt-m-2008-tahun-2008)** yang mengatur pedoman dalam mewujudkan penyelenggara bangunan gedung yang aman terhadap bahaya kebakaran.[\[6\]](#_ftn6) 3. **[Permen PU 20/PRT/M/2009](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt529445149626c/peraturan-menteri-pekerjaan-umum-nomor-20-prt-m-2009-tahun-2009)** yang mengatur manajemen proteksi kebakaran di perkotaan yang diatur meliputi:[\[7\]](#_ftn7)  1. proteksi kebakaran di kota; 2. proteksi kebakaran di lingkungan termasuk ketentuan mengenai Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL); dan 3. proteksi kebakaran di bangunan gedung termasuk panduan penyusunan model Rencana Tindakan Darurat Kebakaran (RTDK/_Fire Emergency Plan_) pada bangunan gedung, serta pembinaan dan pengendaliannya.  Ruang lingkup persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan meliputi:[\[8\]](#_ftn8) 1. ketentuan umum; 2. akses dan pasokan air untuk pemadaman kebakaran; 3. **sarana penyelamatan**; 4. sistem proteksi kebakaran pasif; 5. sistem proteksi kebakaran aktif; 6. utilitas bangunan gedung; 7. pencegahan kebakaran pada bangunan gedung; 8. pengelolaan sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung; dan 9. pengawasan dan pengendalian. **Setiap bangunan gedung harus dilengkapi dengan sarana jalan ke luar** yang dapat digunakan oleh penghuni bangunan gedung, sehingga memiliki waktu yang cukup untuk menyelamatkan diri dengan aman tanpa terhambat hal-hal yang diakibatkan oleh keadaan darurat.[\[9\]](#_ftn9) Sarana jalan ke luar dari bangunan gedung harus disediakan agar penghuni bangunan gedung dapat menggunakannya untuk penyelamatan diri dengan jumlah, lokasi dan dimensi sesuai dengan: [\[10\]](#_ftn10) 1. jarak tempuh; 2. jumlah, mobilitas dan karakter lain dari penghuni bangunan gedung; 3. fungsi atau penggunaan bangunan gedung; 4. tinggi bangunan gedung; dan 5. arah sarana jalan ke luar apakah dari atas bangunan gedung atau dari bawah level permukaan tanah. **Jalan ke luar harus ditempatkan terpisah** dengan memperhitungkan: [\[11\]](#_ftn11)   1. jumlah lantai bangunan gedung yang dihubungkan oleh jalan ke luar tersebut; 2. sistem proteksi kebakaran yang terpasang pada bangunan gedung; 3. fungsi atau penggunaan bangunan gedung; 4. jumlah lantai yang dilalui; dan 5. tindakan petugas pemadam kebakaran. Sebagai contoh, ketika berada di gedung-gedung seperti hotel, perkantoran, mal, tak jarang kita melihat ada tanda informasi berupa denah atau rambu jalur evakuasi serta pedoman evakuasi, misalnya gambar seperti di bawah ini:  Gambar: Simbol untuk arah eksit darurat Pentingnya persyaratan teknis setiap bangunan gedung merupakan bagian dari mitigasi bencana sehingga mencegah atau meminimalkan akibat bencana termasuk bahaya kebakaran. Namun demikian, kewajiban penyelenggara bangunan gedung juga perlu didukung partisipasi masyarakat untuk mentaati setiap petunjuk yang telah disediakan. Sebagai tips, jika berada pada bangunan terutama bangunan bertingkat tinggi selalu perhatikan informasi setiap arah evakuasi sebagai antisipasi jika terjadi keadaan darurat. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt603228e75f11a/nprt/lt511b483380c29/peraturan-pemerintah-nomor-16-tahun-2021) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b0a34b491728/peraturan-menteri-pekerjaan-umum-nomor-25prtm2008-tahun-2008/document) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt500e43a0914a9/peraturan-menteri-pekerjaan-umum-nomor-26-prt-m-2008-tahun-2008) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt529445149626c/peraturan-menteri-pekerjaan-umum-nomor-20-prt-m-2009-tahun-2009) REFERENSI --------- BPS Provinsi DKI Jakarta. [Jumlah Peristiwa Kebakaran Menurut Benda yang Terbakar dan Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta 2018-2020](https://jakarta.bps.go.id/indicator/27/627/1/jumlah-peristiwa-kebakaran-menurut-benda-yang-terbakar-dan-kota-administrasi-di-provinsi-dki-jakarta.html), yang diakses pada 15 Maret 2022, pukul 17.00 WIB. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 215 ayat (5) huruf a [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt603228e75f11a/nprt/lt511b483380c29/peraturan-pemerintah-nomor-16-tahun-2021) (“PP 16/2021”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 220 ayat (1) PP 16/2021 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 220 ayat (5) huruf b PP 16/2021 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 228 ayat (1) PP 16/2021 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 3 ayat (1) dan (2) [Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b0a34b491728/peraturan-menteri-pekerjaan-umum-nomor-25prtm2008-tahun-2008/document) [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 2 ayat (1) [Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt500e43a0914a9/peraturan-menteri-pekerjaan-umum-nomor-26-prt-m-2008-tahun-2008) (“Permen PU 26/PRT/M/2008”) [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 3 ayat (1) [Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt529445149626c/peraturan-menteri-pekerjaan-umum-nomor-20-prt-m-2009-tahun-2009) [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 3 ayat (1) Permen PU 26/PRT/M/2008 [\[9\]](#_ftnref9) Bab III Lampiran Permen PU 26/PRT/M/2008, hal. 33 [\[10\]](#_ftnref10) Bab III Lampiran Permen PU 26/PRT/M/2008, hal. 33 [\[11\]](#_ftnref11) Bab III Lampiran Permen PU 26/PRT/M/2008, hal. 33 Tags ---- [bangunan gedung](/tag/bangunan-gedung) [gedung](/tag/gedung)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Jenis-Jenis AsuransiSebenarnya konsep dari asuransi adalah perjanjian antara para pihak, sehingga dengan adanya perjanjian tersebut akan muncul hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu dalam hal ini pekerja dan perusahaan selaku tertanggung dan BPJS Ketenagakerjaan selaku badan hukum yang ditunjuk oleh undang-undang sebagai penyelenggara asuransi ketenagakerjaan.[1]KLINIK TERKAITDokter Malapraktik, Bisakah Asuransi yang 'Tanggung Jawab'?01 Mar 2022Hukumnya Asuransi Anggota Tubuh di Indonesia12 Jan 2022Wajibkah Polis Asuransi Bermeterai?15 Des 2021Dana Tabarru’ Asuransi Syariah Bisa Diminta Kembali, Benarkah?27 Sep 2021Dalam asuransi, dikenal 3 penggolongan asuransi, yaitu :Asuransi sejumlah uang, contohnya adalah asuransi jiwa;Asuransi kerugian, contohnya adalah asuransi pengangkutan, asuransi kendaraan bermotor, dan asuransi kebakaran;Asuransi sosial/asuransi wajib, contohnya asuransi jasa raharja, asuransi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 angka 3 UU 40/2004 , yang dimaksud dengan asuransi sosial adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib dan berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Asuransi sosial ini sifatnya wajib dan diamanatkan melalui undang-undang, di mana regulatornya adalah pemerintah. Asuransi sosial sebenarnya hampir sama dengan asuransi komersial, perbedaannya hanya pada lingkup perlindungan yang diberikan, yang mana dalam asuransi sosial perlindungannya bersifat dasar, wajib dan diatur oleh undang-undang. Hal ini berbeda dengan asuransi lainnya yang bersifat sukarela, di mana masyarakat boleh ikut dan boleh tidak ikut asuransi komersial yang diselenggarakan oleh swasta.Dalam asuransi sosial para pihaknya selain tertanggung, dalam hal ini masyarakat, ada pemerintah dan BPJS selaku penyelenggara yang ditunjuk oleh pemerintah.JHT Sebagai Asuransi SosialJaminan Hari Tua (JHT) termasuk dalam asuransi sosial yang merupakan program yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.[2] Salah satu program yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang saat ini dirasa paling besar manfaatnya oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah JHT.Karena JHT termasuk dalam asuransi sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan, maka pemerintah berwenang menentukan regulasi terkait dengan JHT. Penyelenggaraan JHT diatur dalam PP 46/2015, yang menjelaskan bahwa program JHT adalah manfaat uang tunai yang diberikan ketika peserta memasuki usia tertentu, tidak ingin bekerja lagi, cacat total tetap sehingga tidak mampu bekerja kembali atau meninggal dunia dan akan diberikan sampai batas waktu tertentu setelah kepesertaan mencapai minimal 10 (sepuluh) tahun.[3]JHT merupakan asuransi sosial yang pembayarannya bukan hanya dibayar oleh pekerja sendiri saja namun juga dibayar oleh pemberi kerja.[4]Jadi kontrak polisnya bukan langsung antara BPJS Ketenagakerjaan langsung dengan pekerja, namun secara kolektif dari perusahaan pemberi kerja yang mendaftarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.Sehingga, menjawab pertanyaan Anda, perubahan ketentuan JHT secara sepihak oleh pemerintah tidaklah menyalahi ketentuan hukum, karena JHT merupakan asuransi sosial yang bersifat wajib, dan pemerintah berwenang menentukan regulasi terkait dengan JHT.Ketentuan Pencairan JHT Saat Ini dan JKP Sebagai AlternatifKetentuan JHT yang diubah sepihak oleh pemerintah belum lama ini sebenarnya dianggap bahwa ketentuan JHT yang sebenarnya diberikan guna untuk jaminan hari tua dari pekerja itu sendiri disaat sudah tidak produktif atau tidak bekerja agar mendapat dana untuk hari tuanya, karenanya dalam aturan baru yang tertuang dalam Permenaker 2/2022, disyaratkan bahwa pencairan JHT baru bisa dilakukan setelah peserta BPJS Ketenagakerjaan berusia 56 tahun.[5]Namun dalam ketentuan yang baru terkait dengan JHT yang pencairannya baru bisa dilakukan di usia 56 tahun, harus mengedepankan fungsi dan tujuan dari asuransi itu sendiri, yaitu salah satunya adalah mengembalikan seseorang pada posisi semula (secara ekonomi) sehingga, apabila ada pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) seperti saat ini akibat dari pandemi yang berkepanjangan sebaiknya pemerintah kembali lagi kepada fungsi dan tujuan dari asuransi sosial itu sendiri, yaitu salah satunya membantu pekerja yang di-PHK tadi supaya tidak terlalu jatuh ekonominya karena di-PHK.Selain itu, ketentuan JHT yang diubah sepihak oleh pemerintah belum lama ini sebenarnya diberikan sebagai jaminan di hari tua dari pekerja itu sendiri di saat sudah tidak produktif atau tidak bekerja agar mendapat dana untuk hari tuanya, karenanya dalam Permenaker 2/2022, pencairan JHT baru bisa dilakukan setelah peserta BPJS Ketenagakerjaan berusia 56 tahun seperti yang kami jelaskan sebelumnya.Padahal, dalam aturan sebelumnya yaitu Permenaker 19/2015, dana pekerja yang ada di dalam program JHT dapat langsung dicairkan 1 bulan setelah tidak bekerja atau mengundurkan diri.[6]Sebenarnya, informasi bahwa pencairan JHT hanya bisa dilakukan di usia pensiun 56 tahun tidak sepenuhnya benar, karena bagi mereka yang ingin menarik uang untuk kebutuhan rumah contohnya, juga bisa mencairkan hingga 30%.[7]Baca juga: Manfaat JHT Cair Usia 56 Tahun, Ini Penjelasan Lengkap dan Syarat KlaimnyaSelain itu, pemerintah seharusnya mensosialisasikan kepada masyarakat adanya Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) jika terjadi PHK atau Kehilangan Pekerjaan, apalagi di masa pandemi COVID-19 saat ini. Dalam praktik, klaim JHT saat ini kebanyakan dilakukan akibat kehilangan pekerjaan yang nilainya antara Rp2 juta - Rp3 juta.JKP disiapkan pemerintah bagi pekerja yang mengalami PHK untuk peningkatan kompetensi para pekerja atau buruh. Melalui program JKP, korban PHK selain dapat manfaat uang tunai juga mendapat pelatihan gratis dan akses lowongan kerja. Sementara sebelum ada JKP, pekerja yang kena PHK sangat tergantung pada pencairan JHT. Program JKP sebagai backup bagi para pekerja yang mengalami PHK dan kehilangan pekerjaan menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberi perlindungan dan jaminan kesejahteraan bagi para pekerja dan buruh. Penjelasan selengkapnya mengenai JKP dapat Anda baca dalam Cara Pendaftaran, Iuran, dan Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial NasionalUndang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan SosialUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta KerjaPeraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari TuaPeraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari TuaPeraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari TuaPeraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua[1] Pasal 83 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“UU 24/2011”)[2] Pasal 83 angka 1 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 6 ayat (2) huruf b UU 24/2011[3] Penjelasan Umum PP 46/2015[4] Pasal 19 ayat (1) PP 46/2015[5] Pasal 3 Permenaker 2/2022[6] Pasal 5 ayat (1) dan 6 ayat (1) Permenaker 19/2015[7] Pasal 22 ayat (5) PP 46/2015Tagsasuransibpjs ketenagakerjaanjhtjkp

Setau saya JHT termasuk jenis asuransi. Pertanyaan saya, kan asuransi itu harus didasarkan kontrak/polis antara perusahaan dan konsumen pengguna. Nah apakah ketentuan JHT yang diubah sepihak oleh pemerintah belum lama ini sah hukumnya menurut hukum asuransi?

Jaminan Hari Tua (JHT) termasuk dalam asuransi sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan, sehingga pemerintah berwenang menentukan regulasi terkait dengan JHT.  Selain itu, perlu diketahui juga bahwa JHT merupakan asuransi sosial yang pembayarannya bukan hanya dibayar oleh pekerja sendiri saja namun juga oleh pemberi kerja. Jadi kontrak polisnya bukan langsung antara BPJS Ketenagakerjaan dengan pekerja, namun secara kolektif dari perusahaan pemberi kerja yang mendaftarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Dokter Malapraktik, Bisakah Asuransi yang 'Tanggung Jawab'?01 Mar 2022Hukumnya Asuransi Anggota Tubuh di Indonesia12 Jan 2022Wajibkah Polis Asuransi Bermeterai?15 Des 2021Dana Tabarru’ Asuransi Syariah Bisa Diminta Kembali, Benarkah?27 Sep 2021Dokter Malapraktik, Bisakah Asuransi yang 'Tanggung Jawab'?01 Mar 2022Hukumnya Asuransi Anggota Tubuh di Indonesia12 Jan 2022Wajibkah Polis Asuransi Bermeterai?15 Des 2021Dana Tabarru’ Asuransi Syariah Bisa Diminta Kembali, Benarkah?27 Sep 2021Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Cara Upload Terjemahan Novel Agar Tak Langgar Hak Cipta20 Okt 2022Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Cara Upload Terjemahan Novel Agar Tak Langgar Hak Cipta20 Okt 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemerintah-ubah-aturan-jht-secara-sepihak--bolehkah-menurut-hukum-asuransi-lt622f40f1875e1/

Pemerintah Ubah Aturan JHT Secara Sepihak, Bolehkah Menurut Hukum Asuransi?

pages/235/page-2.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### **Jenis-Jenis Asuransi** Sebenarnya konsep dari asuransi adalah perjanjian antara para pihak, sehingga dengan adanya perjanjian tersebut akan muncul hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu dalam hal ini pekerja dan perusahaan selaku tertanggung dan BPJS Ketenagakerjaan selaku badan hukum yang ditunjuk oleh undang-undang sebagai penyelenggara asuransi ketenagakerjaan.[\[1\]](#_ftn1) ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Dokter Malapraktik, Bisakah Asuransi yang 'Tanggung Jawab'? ](/klinik/a/dokter-malapraktik--bisakah-asuransi-yang-tanggung-jawab-cl5120/)  01 Mar 2022 [ #### Hukumnya Asuransi Anggota Tubuh di Indonesia ](/klinik/a/hukumnya-asuransi-anggota-tubuh-di-indonesia-lt560aa0c375534/)  12 Jan 2022 [ #### Wajibkah Polis Asuransi Bermeterai? ](/klinik/a/wajibkah-polis-asuransi-bermeterai-lt61b9880a13b00/)  15 Des 2021 [ #### Dana Tabarru’ Asuransi Syariah Bisa Diminta Kembali, Benarkah? ](/klinik/a/dana-tabarru-asuransi-syariah-bisa-diminta-kembali--benarkah-lt6151bb1c12e36/)  27 Sep 2021 [](#!) Dalam asuransi, dikenal 3 penggolongan asuransi, yaitu : 1. Asuransi sejumlah uang, contohnya adalah asuransi jiwa; 2. Asuransi kerugian, contohnya adalah asuransi pengangkutan, asuransi kendaraan bermotor, dan asuransi kebakaran; 3. Asuransi sosial/asuransi wajib, contohnya asuransi jasa raharja, asuransi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Sebagaimana ditetapkan dalam **Pasal 1 angka 3 [UU 40/2004](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19788/undangundang-nomor-40-tahun-2004/)** , yang dimaksud dengan asuransi sosial adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang **bersifat wajib** dan berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Asuransi sosial ini sifatnya wajib dan diamanatkan melalui undang-undang, di mana regulatornya adalah pemerintah. Asuransi sosial sebenarnya hampir sama dengan asuransi komersial, perbedaannya hanya pada lingkup perlindungan yang diberikan, yang mana dalam asuransi sosial perlindungannya bersifat dasar, wajib dan diatur oleh undang-undang. Hal ini berbeda dengan asuransi lainnya yang bersifat sukarela, di mana masyarakat boleh ikut dan boleh tidak ikut asuransi komersial yang diselenggarakan oleh swasta. Dalam asuransi sosial para pihaknya selain tertanggung, dalam hal ini masyarakat, ada pemerintah dan BPJS selaku penyelenggara yang ditunjuk oleh pemerintah. ### **JHT Sebagai Asuransi Sosial** Jaminan Hari Tua (JHT) termasuk dalam asuransi sosial yang merupakan program yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.[\[2\]](#_ftn2) Salah satu program yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang saat ini dirasa paling besar manfaatnya oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah JHT. Karena JHT termasuk dalam asuransi sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan, maka **pemerintah berwenang menentukan regulasi terkait dengan JHT**. Penyelenggaraan JHT diatur dalam **[PP 46/2015](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt559b653d0d770/peraturan-pemerintah-nomor-46-tahun-2015/)**, yang menjelaskan bahwa program JHT adalah manfaat uang tunai yang diberikan ketika peserta memasuki usia tertentu, tidak ingin bekerja lagi, cacat total tetap sehingga tidak mampu bekerja kembali atau meninggal dunia dan akan diberikan sampai batas waktu tertentu setelah kepesertaan mencapai minimal 10 (sepuluh) tahun.[\[3\]](#_ftn3) JHT merupakan asuransi sosial yang pembayarannya bukan hanya dibayar oleh pekerja sendiri saja namun juga dibayar oleh pemberi kerja.[\[4\]](#_ftn4)Jadi kontrak polisnya bukan langsung antara BPJS Ketenagakerjaan langsung dengan pekerja, namun secara kolektif dari perusahaan pemberi kerja yang mendaftarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga, menjawab pertanyaan Anda, perubahan ketentuan JHT secara sepihak oleh pemerintah **tidaklah menyalahi ketentuan hukum**, karena JHT merupakan asuransi sosial yang bersifat wajib, dan pemerintah berwenang menentukan regulasi terkait dengan JHT. ### **Ketentuan Pencairan JHT Saat Ini dan JKP Sebagai Alternatif** Ketentuan JHT yang diubah sepihak oleh pemerintah belum lama ini sebenarnya dianggap bahwa ketentuan JHT yang sebenarnya diberikan guna untuk jaminan hari tua dari pekerja itu sendiri disaat sudah tidak produktif atau tidak bekerja agar mendapat dana untuk hari tuanya, karenanya dalam aturan baru yang tertuang dalam **[Permenaker 2/2022](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6205e2504d97b/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-nomor-2-tahun-2022/document)**, disyaratkan bahwa pencairan JHT baru bisa dilakukan setelah peserta BPJS Ketenagakerjaan berusia 56 tahun.[\[5\]](#_ftn5) Namun dalam ketentuan yang baru terkait dengan JHT yang pencairannya baru bisa dilakukan di usia 56 tahun, harus mengedepankan fungsi dan tujuan dari asuransi itu sendiri, yaitu salah satunya adalah mengembalikan seseorang pada posisi semula (secara ekonomi) sehingga, apabila ada pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) seperti saat ini akibat dari pandemi yang berkepanjangan sebaiknya pemerintah kembali lagi kepada fungsi dan tujuan dari asuransi sosial itu sendiri, yaitu salah satunya membantu pekerja yang di-PHK tadi supaya tidak terlalu jatuh ekonominya karena di-PHK. Selain itu, ketentuan JHT yang diubah sepihak oleh pemerintah belum lama ini sebenarnya diberikan sebagai jaminan di hari tua dari pekerja itu sendiri di saat sudah tidak produktif atau tidak bekerja agar mendapat dana untuk hari tuanya, karenanya dalam Permenaker 2/2022, pencairan JHT baru bisa dilakukan setelah peserta BPJS Ketenagakerjaan berusia 56 tahun seperti yang kami jelaskan sebelumnya. Padahal, dalam aturan sebelumnya yaitu **[Permenaker 19/2015](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt55d69fd736060/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-nomor-19-tahun-2015/document)**, dana pekerja yang ada di dalam program JHT dapat langsung dicairkan 1 bulan setelah tidak bekerja atau mengundurkan diri.[\[6\]](#_ftn6) Sebenarnya, informasi bahwa pencairan JHT hanya bisa dilakukan di usia pensiun 56 tahun tidak sepenuhnya benar, karena bagi mereka yang ingin menarik uang untuk kebutuhan rumah contohnya, juga bisa mencairkan hingga 30%.[\[7\]](#_ftn7) **Baca juga: [Manfaat JHT Cair Usia 56 Tahun, Ini Penjelasan Lengkap dan Syarat Klaimnya](https://www.hukumonline.com/klinik/a/manfaat-jht-cair-usia-56-tahun-ini-penjelasan-lengkap-dan-syarat-klaimnya-lt620b5c59cadba)** Selain itu, pemerintah seharusnya mensosialisasikan kepada masyarakat adanya Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) jika terjadi PHK atau Kehilangan Pekerjaan, apalagi di masa pandemi COVID-19 saat ini. Dalam praktik, klaim JHT saat ini kebanyakan dilakukan akibat kehilangan pekerjaan yang nilainya antara Rp2 juta - Rp3 juta. JKP disiapkan pemerintah bagi pekerja yang mengalami PHK untuk peningkatan kompetensi para pekerja atau buruh. Melalui program JKP, korban PHK selain dapat manfaat uang tunai juga mendapat pelatihan gratis dan akses lowongan kerja. Sementara sebelum ada JKP, pekerja yang kena PHK sangat tergantung pada pencairan JHT. Program JKP sebagai _backup_ bagi para pekerja yang mengalami PHK dan kehilangan pekerjaan menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberi perlindungan dan jaminan kesejahteraan bagi para pekerja dan buruh. Penjelasan selengkapnya mengenai JKP dapat Anda baca dalam **[Cara Pendaftaran, Iuran, dan Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan](https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-pendaftaran--iuran--dan-manfaat-jaminan-kehilangan-pekerjaan-lt6045f53017477)**. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19788/undangundang-nomor-40-tahun-2004/) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ee0b09735304/undangundang-nomor-24-tahun-2011/) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e/undang-undang-nomor-11-tahun-2020/) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt559b653d0d770/peraturan-pemerintah-nomor-46-tahun-2015/) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt55d55325449f7) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt55d69fd736060/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-nomor-19-tahun-2015/document) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6205e2504d97b/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-nomor-2-tahun-2022/document) [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 83 angka 2 [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e/undang-undang-nomor-11-tahun-2020/) (“UU Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 9 ayat (2) [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ee0b09735304/undangundang-nomor-24-tahun-2011/) (“UU 24/2011”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 83 angka 1 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 6 ayat (2) huruf b UU 24/2011 [\[3\]](#_ftnref3) Penjelasan Umum PP 46/2015 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 19 ayat (1) PP 46/2015 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 3 Permenaker 2/2022 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 5 ayat (1) dan 6 ayat (1) Permenaker 19/2015 [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 22 ayat (5) PP 46/2015 Tags ---- [asuransi](/tag/asuransi) [bpjs ketenagakerjaan](/tag/bpjs-ketenagakerjaan) [jht](/tag/jht) [jkp](/tag/jkp)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITCara Membuat Surat Kuasa yang Baik dan Benar Beserta Contohnya01 Mar 2022Jerat Hukum Merusak Tembok Rumah Orang Lain 03 Des 2021Sudah Terima Ganti Rugi, Masihkah Korban Gusur Berhak atas Sisa Material Bangunan? 11 Nov 2021Jerat Hukum Membuang Hewan Peliharaan Orang Lain22 Okt 2021Sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda mengenai langkah hukum atas rumah banjir karena tetangga yang membenton saluran air selokan, perlu kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum.Perbuatan Melawan HukumPengertian perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi:Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.Dikutip dari Merasa Dirugikan Tetangga yang Menyetel Musik Keras-keras, terdapat 4 unsur yang harus dipenuhi agar gugatan perbuatan melawan hukum dapat diajukan terhadap seseorang, antara lain:[1]Harus ada perbuatan (positif maupun negatif);Perbuatan itu harus melawan hukum;Ada kerugian;Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;Ada kesalahan.Mariam Darus Badrulzaman dalam bukunya KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan, seperti dikutip Rosa Agustina menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah:[2]Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;Bertentangan dengan kesusilaan;Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.Lebih lanjut, KUH Perdata juga mengatur ketentuan spesifik mengenai parit atau selokan sebagaimana tercantum dalam Pasal 656 dan Pasal 683 KUH Perdata, yaitu:Pasal 656 KUH PerdataTempat air hujan, sumur, kakus, selokan dan sebagainya, yang merupakan milik bersama antara mereka yang bertetangga, harus dipelihara dan dibersihkan atas biaya semua pemilik.Pasal 683 KUH PerdataHak pengabdian selokan adalah untuk mengalirkan air dan kotoran.Namun, sebagaimana dikutip dari Dirugikan Akibat Tetangga Memasang Jaring di Selokan, kami tidak dapat memastikan apakah tindakan tetangga memasang beton selokan merupakan pelanggaran hukum serta apa sanksi yang dapat menjeratnya.Sebab, pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum perlu dibuktikan, misalnya apakah Anda dirugikan karena tetangga memasang beton selokan, misalnya seperti pernyataan Anda, yaitu mengakibatkan rumah Anda kebanjiran setiap hujan.Sehingga, jika Anda merasa bahwa semua unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi,  barulah Anda dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Langkah HukumDalam kehidupan bertetangga, kami menyarankan agar setiap permasalahan diupayakan penyelesaian dengan cara kekeluargaan terlebih dahulu, menyampaikan secara baik-baik kepada tetangga yang bersangkutan. Namun jika dirasa sulit karena hubungan yang tidak baik sebagaimana Anda sebutkan, Anda dapat meminta bantuan kepada Ketua RT/RW setempat untuk membantu menengahi persoalan ini.Jika upaya tersebut tidak berhasil, Anda dapat menempuh langkah hukum dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum sepanjang unsur-unsurnya terpenuhi.Perlu diingat, bahwa hal yang diterima dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum bukanlah sanksi, melainkan kewajiban mengganti kerugian apabila gugatan Anda dikabulkan.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum Perdata. REFERENSIRosa Agustina. Perbuatan Melawan Hukum. Penerbit Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, 2003.[1] Rosa Agustina. Perbuatan Melawan Hukum. Depok: Penerbit Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, 2003, hal. 36[2] Rosa Agustina. Perbuatan Melawan Hukum. Depok: Penerbit Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, 2003, hal. 117Tagsperbuatan melawan hukumpmh

Tetangga saya membeton saluran air selokan karena tidak ingin air selokan kami melewati depan rumahnya karena hubungan kami tidak baik. Apakah kasus ini bisa kena pasal hukum? Dan jika iya, apa langkah-langkah yang harus kami tempuh untuk bisa membuatnya membongkar beton tersebut? Setiap hujan rumah saya kebanjiran karena semua air selokan tetangga stuck di rumah saya. Terima kasih.

Tindakan tetangga Anda yang membeton saluran air selokan dari pernyataan Anda menimbulkan kerugian sebab mengakibatkan rumah Anda kebanjiran setiap hujan. KUH Perdata memiliki aturan mengenai perbuatan yang mendatangkan kerugian, yaitu perbuatan melawan hukum. Meski demikian, ada unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang harus dipenuhi. Apa saja? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Cara Membuat Surat Kuasa yang Baik dan Benar Beserta Contohnya01 Mar 2022Jerat Hukum Merusak Tembok Rumah Orang Lain 03 Des 2021Sudah Terima Ganti Rugi, Masihkah Korban Gusur Berhak atas Sisa Material Bangunan? 11 Nov 2021Jerat Hukum Membuang Hewan Peliharaan Orang Lain22 Okt 2021Cara Membuat Surat Kuasa yang Baik dan Benar Beserta Contohnya01 Mar 2022Jerat Hukum Merusak Tembok Rumah Orang Lain 03 Des 2021Sudah Terima Ganti Rugi, Masihkah Korban Gusur Berhak atas Sisa Material Bangunan? 11 Nov 2021Jerat Hukum Membuang Hewan Peliharaan Orang Lain22 Okt 2021Ini Cara Mengurus Akta Nikah yang Terlambat 30 Sep 2022Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 2022Ini Cara Mengurus Akta Nikah yang Terlambat 30 Sep 2022Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/rumah-banjir-karena-tetangga-membeton-selokan--ini-langkah-hukumnya-lt622438a98f506/

Rumah Banjir karena Tetangga Membeton Selokan, Ini Langkah Hukumnya

pages/235/page-3.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Cara Membuat Surat Kuasa yang Baik dan Benar Beserta Contohnya ](/klinik/a/cara-membuat-surat-kuasa-yang-baik-dan-benar-beserta-contohnya-lt60c89de291ae9/)  01 Mar 2022 [ #### Jerat Hukum Merusak Tembok Rumah Orang Lain ](/klinik/a/jerat-hukum-merusak-tembok-rumah-orang-lain-lt5275d2bb9ff99/)  03 Des 2021 [ #### Sudah Terima Ganti Rugi, Masihkah Korban Gusur Berhak atas Sisa Material Bangunan? ](/klinik/a/sudah-terima-ganti-rugi--masihkah-korban-gusur-berhak-atas-sisa-material-bangunan-lt60fd87219aa11/)  11 Nov 2021 [ #### Jerat Hukum Membuang Hewan Peliharaan Orang Lain ](/klinik/a/jerat-hukum-membuang-hewan-peliharaan-orang-lain-lt60f63293beea3/)  22 Okt 2021 [](#!) Sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda mengenai langkah hukum atas rumah banjir karena tetangga yang membenton saluran air selokan, perlu kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum. ### **Perbuatan Melawan Hukum** Pengertian perbuatan melawan hukum diatur dalam **Pasal 1365** **[KUH Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686/burgerlijk-wetboek-kitab-undang-undang-hukum-perdata)**, yang berbunyi: Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) _Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut._ Dikutip dari **[Merasa Dirugikan Tetangga yang Menyetel Musik Keras-keras](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f1b05617e94d/merasa-dirugikan-tetangga-yang-menyetel-musik-keras-keras)**, terdapat 4 unsur yang harus dipenuhi agar gugatan perbuatan melawan hukum dapat diajukan terhadap seseorang, antara lain:[\[1\]](#_ftn1) 1. Harus ada perbuatan (positif maupun negatif); 2. Perbuatan itu harus melawan hukum; 3. Ada kerugian; 4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian; 5. Ada kesalahan. **Mariam Darus Badrulzaman** dalam bukunya _KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan_, seperti dikutip Rosa Agustina menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah:[\[2\]](#_ftn2) 1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; 2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain; 3. Bertentangan dengan kesusilaan; 4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. Lebih lanjut, KUH Perdata juga mengatur ketentuan spesifik mengenai parit atau selokan sebagaimana tercantum dalam **Pasal 656** **dan Pasal 683 KUH Perdata**, yaitu: **Pasal 656 KUH Perdata** _Tempat air hujan, sumur, kakus, **selokan** dan sebagainya, yang merupakan milik bersama antara mereka yang bertetangga, **harus dipelihara** dan dibersihkan atas biaya semua pemilik._ **Pasal 683 KUH Perdata** _Hak pengabdian selokan adalah untuk **mengalirkan air dan kotoran**._ Namun, sebagaimana dikutip dari **[Dirugikan Akibat Tetangga Memasang Jaring di Selokan](https://www.hukumonline.com/klinik/a/dirugikan-akibat-tetangga-memasang-jaring-di-selokan-lt538400c080772)**, kami tidak dapat memastikan apakah tindakan tetangga memasang beton selokan merupakan pelanggaran hukum serta apa sanksi yang dapat menjeratnya. Sebab, pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum **perlu dibuktikan**, misalnya apakah Anda dirugikan karena tetangga memasang beton selokan, misalnya seperti pernyataan Anda, yaitu mengakibatkan rumah Anda kebanjiran setiap hujan. Sehingga, jika Anda merasa bahwa semua unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi,  barulah Anda dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. ### **Langkah Hukum** Dalam kehidupan bertetangga, kami menyarankan agar setiap permasalahan diupayakan penyelesaian dengan cara kekeluargaan terlebih dahulu, menyampaikan secara baik-baik kepada tetangga yang bersangkutan. Namun jika dirasa sulit karena hubungan yang tidak baik sebagaimana Anda sebutkan, Anda dapat meminta bantuan kepada Ketua RT/RW setempat untuk membantu menengahi persoalan ini. Jika upaya tersebut tidak berhasil, Anda dapat menempuh langkah hukum dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum sepanjang unsur-unsurnya terpenuhi. Perlu diingat, bahwa hal yang diterima dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum bukanlah sanksi, melainkan kewajiban mengganti kerugian apabila gugatan Anda dikabulkan. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686/burgerlijk-wetboek-kitab-undang-undang-hukum-perdata). REFERENSI --------- Rosa Agustina. _Perbuatan Melawan Hukum_. Penerbit Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, 2003. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Rosa Agustina. _Perbuatan Melawan Hukum_. Depok: Penerbit Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, 2003, hal. 36 [\[2\]](#_ftnref2) Rosa Agustina. _Perbuatan Melawan Hukum_. Depok: Penerbit Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, 2003, hal. 117 Tags ---- [perbuatan melawan hukum](/tag/perbuatan-melawan-hukum) [pmh](/tag/pmh)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. Status KKB di PapuaKLINIK TERKAITKejahatan Genosida dalam Konteks Hukum Internasional26 Okt 2023Bentuk Pelanggaran HAM 'Ringan' di Indonesia, Adakah?09 Mar 2022Karyawan Wajib Share Location saat Liburan, Langgar Privasi?24 Feb 2022Penjelasan Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori dan Bedanya dengan Lex Specialis11 Feb 2022Secara historis, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang di Papua memiliki sebutan yang berbeda-beda. Mulai dari Polri menyebutnya sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), TNI menggunakan istilah Kelompok Separatis Bersenjata (KSB) atau Organisasi Papua Merdeka (OPM), di mana pada intinya sama yakni merupakan kelompok pejuang yang ingin memisahkan diri dari Indonesia.[1]Untuk menyederhanakan jawaban, kami akan menggunakan istilah KKB. Berbagai penyerangan oleh KKB terhadap aparat penegak hukum yang bertugas di Papua, memaksa pemerintah untuk secara tegas menetapkan aksi tindakan kelompok yang melakukan kekerasan di Papua sebagai tindak pidana teroris.[2]Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Moh. Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan melalui Siaran Pers No: 72/SP/HM.01.02/POLHUKAM/4/2021 pada tanggal 29 April 2021, menegaskan organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif dikategorikan sebagai teroris.[3]Tindakan kekerasan dan mengakibatkan ketakutan yang dilakukan oleh KKB di Papua dianggap dapat dikategorikan sebagai bentuk terorisme dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana teroris sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 UU 5/2018 yang berbunyi:Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.Khususnya sejak terjadinya peristiwa di Nduga pada tahun 2018, angka kekerasan di Papua terus meningkat. Mulai dari peristiwa penyiksaan, salah satunya terhadap tenaga kesehatan (“nakes”), pembunuhan, hingga pembakaran, yang tentu mereduksi nilai-nilai kemanusiaan yang berimplikasi terjadinya pelanggaran HAM. Korban dari aksi KKB di Papua tidak hanya nakes dan masyarakat sipil, namun juga tentara dan polisi.Penetapan status KKB di Papua yang awalnya dianggap sebagai kejahatan terhadap keamanan negara dalam Bab I Buku Kedua KUHP, kemudian diubah menjadi teroris. Sehingga, instrumen yang akan diterapkan bukan lagi KUHP, melainkan UU 15/2003 dan perubahannya.Penanggulangan KKB di Papua melibatkan Polri, TNI, serta Badan Nasional Penanggulangan Teroris (“BNPT”). Berdasarkan Perpres 46/2010, BNPT adalah lembaga yang berwenang dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme di Indonesia.Kemudian dalam beracara, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme dilakukan berdasarkan hukum acara pidana.[4] Apa Itu HAM dan Pelanggaran HAM?Sebelum menjawab pertanyaan Anda mengenai apakah “menghabisi” atau “melenyapkan” KKB di Papua termasuk pelanggaran HAM, perlu dipahami terlebih dahulu apa itu HAM. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU HAM menyebutkan bahwa:Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.The United Nations Centre for Human Rights berpendapat bahwa HAM adalah human rights as those rights which are in our nature and without which we can’t live as human beings.[5] Sedangkan menurut Soedjono Dirdjosisworo, HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, tidak dapat dibatasi, dikurangi atau diingkari oleh siapa pun juga, karena merupakan nilai-nilai dan martabat kemanusiaan setiap individu.[6] Kemudian mengenai pelanggaran HAM, Pasal 1 angka 6 UU HAM berbunyi:Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.Baca juga: Ini 2 Pelanggaran HAM Berat yang Diatur di IndonesiaMenurut C. de Rover, pelanggaran HAM adalah tindakan atau kelalaian oleh negara terhadap norma yang belum dipidana dalam hukum pidana nasional, tetapi merupakan norma HAM yang telah diakui secara internasional.[7] Apabila terjadi pelanggaran HAM, maka negara/pemerintah adalah pihak yang paling dan wajib bertanggung jawab. Menghabisi KKB di Papua, Apakah Pelanggaran HAM? Menyambung pertanyaan Anda, apakah “melenyapkan” atau “menghabisi” KKB di Papua merupakan pelanggaran HAM? Menurut hemat kami, tindakan ini merupakan pelanggaran HAM. Padahal, pemerintah memiliki amanat konstitusi untuk menjamin HAM setiap warga negaranya.[8]Adapun Pasal 8, Pasal 71, dan Pasal 72 UU HAM masing-masing berbunyi:Pasal 8 UU HAMPerlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.Pasal 71 UU HAMPemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.Pasal 72 UU HAMKewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.Sebagai aktor utama, sudah sepatutnya negara bukan menjadi pelaku pelanggaran HAM dengan “menghabisi” atau “melenyapkan” KKB di Papua, negara justru harus berupaya menghentikan pelanggaran HAM dengan upaya penegakan hukum melalui lembaga pengadilan.Lembaga pengadilan merupakan suatu lembaga yang mempunyai peran untuk mengadili dan menegakkan norma-norma hukum yang berlaku di yurisdiksi hukum nasional dan juga sebagai alat yang menegakkan keadilan.[9]Tindakan “menghabisi” atau “melenyapkan” KKB di Papua tentu saja akan mencederai HAM. Negara seharusnya bertanggung jawab, menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM atas pelanggaran HAM, dan bukan menjadi pelaku pelanggaran HAM.Apabila benar dilakukan “pelenyapan” KKB di Papua, pemerintah dapat dikatakan telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:[10]pembunuhan;pemusnahan;perbudakan;pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;penyiksaan;perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;penghilangan orang secara paksa; ataukejahatan apartheid.Dengan kondisi KKB di Papua, sudah seharusnya pemerintah mengedepankan upaya pendekatan lunak melalui upaya dialog baik jangka menengah maupun jangka panjang, membangun kesejahteraan, dan pencerahan ideologi serta berbagai upaya damai lainnya, atau juga dapat melakukan pendekatan keras yang dilakukan dengan opsi penegakan hukum.Penegakan hukum dilakukan oleh Polri ketika KKB di Papua melakukan kekerasan/pelanggaran hukum lainnya. Sebab Polri sebagai pihak yang berwenang melaksanakan due process of law sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 UU 2/2002 bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.Kendati demikian, tindakan Polri dilindungi oleh undang-undang, akan tetapi kewenangan ini tidak boleh membatasi, mengurangi, atau bahkan mengesampingkan hak asasi yang melekat pada diri seseorang, dalam hal ini anggota KKB di Papua sebagai manusia.Justru apabila Polri mengambil tindakan “brutal excessive force” atau “extra judicial killing”, perbuatan ini tidak mengindahkan asas praduga tak bersalah dan merupakan bentuk pelanggaran HAM.Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki landasan yuridis dalam menangani dan mengadili suatu perkara yakni harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Oleh karenanya, negara harus menunjukkan pendekatan humanis, dan menjauhi tindakan represif yakni “menghabisi” atau “melenyapkan” KKB di Papua. Kedamaian hanya dapat dicapai melalui pembangunan dan bukan kekerasan. Sehingga strategi untuk mencapai keamanan harus menekankan pada pembangunan berkelanjutan yang komprehensif dan menjunjung nilai-nilai HAM.Tindakan KKB di Papua memang bertujuan membuat masyarakat setempat hidup di bawah rasa takut. Akan tetapi, kondisi serupa juga terjadi ketika aparat keamanan pemerintah yang dilindungi oleh hukum, dapat menyakiti siapa pun tanpa mendapatkan hukuman. Pemerintah tidak seharusnya menginjak hak-hak dasar manusia dalam upaya melawan KKB di Papua. Membatasi hak dasar manusia untuk melawan KKB di Papua tidak hanya salah secara hukum dan moral namun juga tidak strategis dan kontraproduktif.Alih-alih sebagai bentuk melindungi keamanan nasional dan menjamin keamanan publik justru menjadi kesempatan dalam penyalahgunaan kekuasaan untuk melawan warga negara yang tidak bersalah baik sengaja maupun tidak disengaja atau karena alasan politik yang kemudian jadi ancaman bagi rakyatnya sendiri.[11] Dari pada fokus mengutamakan pendekatan represif, pemerintah seharusnya dapat mencari formulasi ideal menyelesaikan permasalahan KKB di Papua dengan menyentuh akar masalah.Menghormati HAM bukan berarti menjadi lunak terhadap KKB di Papua. Setiap individu berhak mendapatkan pengadilan yang adil dengan memperhatikan asas praduga tak bersalah. “Menghabisi” atau “melenyapkan” KKB di Papua sama saja dengan sedang menjajah anak kandung bangsa sendiri.Baca juga: Tentang Asas Praduga Tak BersalahPasal 9 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)[12] telah menjamin bahwa tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang dan tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.Oleh sebab itu, pemerintah harus melakukan pendekatan yang lebih humanis, bukan dengan cara-cara militeristik dan kental akan kekerasan. Pendekatan penyelesaian konflik harus dilakukan secara komprehensif dan menyentuh akar persoalan. Pemerintah harus mencari titik temu dan membangun serta memilih jalan-jalan dialogis terhadap seluruh pemangku kepentingan di Papua guna mencari jalan keluar agar konflik di Papua segera berakhir, serta agar korban tak terus menerus berjatuhan. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi ManusiaUndang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi ManusiaUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik IndonesiaUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-UndangUndang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-UndangUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta KerjaPeraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan TerorismePeraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme REFERENSIEuromed Rights. Tunisia: No to Terrorism, Yes to Human Rights, yang diakses pada 14 Maret 2022, pukul 15.00 WIB;Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Menko Polhukam: Organisasi dan Orang-Orang di Papua yang Lakukan Kekerasan Masif Dikategorikan Teroris, yang diakses pada 14 Maret 2022, pukul 16.00 WIB;Sabita Firgoria Luisa Edon dan Nur Azizah Hidayat. Kewajiban Pemerintah Indonesia terhadap Pelanggaran HAM yang Dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol. 9 No. 3, 2021;Soedjono Dirdjosisworo. HAM, Demokrasi dan Tegaknya Hukum dalam Konteks Ketahanan Nasional Indonesia. Makalah pada Penataran dan Lokakarya Dosen Kewarganegaraan Se-Jawa Barat Angkatan XVI Tahun Akademik 2003/200 Kerjasama KODAM III Siliwangi-STHB. Bandung 5-6 Mei 2004;Tolib Effendi dan Ananda Chrisna Dewi Panjaitan. Konsekuensi Penetapan Status Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dalam Konflik Papua sebagai Gerakan Teroris Menurut Hukum Pidana. RechtIdee, Vol. 16 No. 2, 2021;Widiada Gunakaya. Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2017.[1] Tolib Effendi dan Ananda Chrisna Dewi Panjaitan. Konsekuensi Penetapan Status Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dalam Konflik Papua sebagai Gerakan Teroris Menurut Hukum Pidana. RechtIdee, Vol. 16 No. 2, 2021, hal. 223[2] Tolib Effendi dan Ananda Chrisna Dewi Panjaitan. Konsekuensi Penetapan Status Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dalam Konflik Papua sebagai Gerakan Teroris Menurut Hukum Pidana. RechtIdee, Vol. 16 No. 2, 2021, hal. 223[3] Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Menko Polhukam: Organisasi dan Orang-Orang di Papua yang Lakukan Kekerasan Masif Dikategorikan Teroris, yang diakses pada 14 Maret 2022, pukul 16.00 WIB[4] Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang[5] Widiada Gunakaya. Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2017, hal. 56[6] Soedjono Dirdjosisworo. HAM, Demokrasi dan Tegaknya Hukum dalam Konteks Ketahanan Nasional Indonesia. Makalah pada Penataran dan Lokakarya Dosen Kewarganegaraan Se-Jawa Barat Angkatan XVI Tahun Akademik 2003/2004. Kerjasama KODAM III Siliwangi-STHB. Bandung 5-6 Mei 2004, hal. 2[7] Widiada Gunakaya. Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2017, hal. 163[8] Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945[9] Sabita Firgoria Luisa Edon dan Nur Azizah Hidayat. Kewajiban Pemerintah Indonesia terhadap Pelanggaran HAM yang Dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol. 9 No. 3, 2021, hal. 864[10] Pasal 7 huruf b dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia[11] Euromed Rights. Tunisia: No to Terrorism, Yes to Human Rights, yang diakses pada 14 Maret 2022, pukul 15.00 WIB[12] Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)Tagshak asasihak asasi manusiahampelanggaran ham

Kenapa KKB di Papua tidak langsung dihabisi atau dilenyapkan, melihat di mana sudah banyak korban dari TNI maupun Polri yang telah gugur. Apakah itu termasuk pelanggaran HAM kalau KKB dihabisi dalam waktu yang singkat?

Apakah tindakan “melenyapkan” atau “menghabisi” KKB di Papua merupakan pelanggaran HAM? Ya benar, perbuatan ini merupakan pelanggaran HAM. Padahal, pemerintah memiliki amanat untuk menjamin HAM setiap warga negaranya. Justru, tindakan “menghabisi” atau “melenyapkan” KKB di Papua tentu akan mencederai HAM. Negara seharusnya bertanggungjawab, menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM atas pelanggaran HAM. Dengan kondisi KKB di Papua, sudah seharusnya pemerintah mengedepankan upaya pendekatan lunak melalui upaya dialog baik jangka menengah maupun jangka panjang, membangun kesejahteraan, dan pencerahan ideologi serta berbagai upaya damai lainnya, atau juga dapat melakukan pendekatan keras dengan penegakan hukum, bukan dengan cara “menghabisi” atau “melenyapkan” KKB di Papua. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Kejahatan Genosida dalam Konteks Hukum Internasional26 Okt 2023Bentuk Pelanggaran HAM 'Ringan' di Indonesia, Adakah?09 Mar 2022Karyawan Wajib Share Location saat Liburan, Langgar Privasi?24 Feb 2022Penjelasan Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori dan Bedanya dengan Lex Specialis11 Feb 2022Kejahatan Genosida dalam Konteks Hukum Internasional26 Okt 2023Bentuk Pelanggaran HAM 'Ringan' di Indonesia, Adakah?09 Mar 2022Karyawan Wajib Share Location saat Liburan, Langgar Privasi?24 Feb 2022Penjelasan Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori dan Bedanya dengan Lex Specialis11 Feb 2022Cara Mengurus Surat Cerai dan Langkah Mengajukan Gugatannya22 Jun 2023Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 2022Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Cara Mengurus Surat Cerai dan Langkah Mengajukan Gugatannya22 Jun 2023Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 2022Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/yang-harus-dilakukan-pemerintah-untuk-tuntaskan-kkb-di-papua-lt600b813430323/

Yang Harus Dilakukan Pemerintah untuk Tuntaskan KKB di Papua

pages/235/page-4.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### **Status KKB di Papua** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Kejahatan Genosida dalam Konteks Hukum Internasional ](/klinik/a/kejahatan-genosida-dalam-konteks-hukum-internasional-lt50fc2162e60e3/)  26 Okt 2023 [ #### Bentuk Pelanggaran HAM 'Ringan' di Indonesia, Adakah? ](/klinik/a/pelanggaran-ham-ringan-lt622895820ea3c/)  09 Mar 2022 [ #### Karyawan Wajib _Share Location_ saat Liburan, Langgar Privasi? ](/klinik/a/karyawan-wajib-ishare-location-i-saat-liburan--langgar-privasi-lt5ec542d6a4543/)  24 Feb 2022 [ #### Penjelasan Asas _Lex Superior Derogat Legi Inferiori_ dan Bedanya dengan _Lex Specialis_ ](/klinik/a/penjelasan-asas-ilex-superior-derogat-legi-inferiori-i-dan-bedanya-dengan-ilex-specialis-i-lt51375eaee3c7d/)  11 Feb 2022 [](#!) Secara historis, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang di Papua memiliki sebutan yang berbeda-beda. Mulai dari Polri menyebutnya sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), TNI menggunakan istilah Kelompok Separatis Bersenjata (KSB) atau Organisasi Papua Merdeka (OPM), di mana pada intinya sama yakni merupakan kelompok pejuang yang ingin memisahkan diri dari Indonesia.[\[1\]](#_ftn1) Untuk menyederhanakan jawaban, kami akan menggunakan istilah KKB. Berbagai penyerangan oleh KKB terhadap aparat penegak hukum yang bertugas di Papua, memaksa pemerintah untuk secara tegas menetapkan aksi tindakan kelompok yang melakukan kekerasan di Papua sebagai **tindak pidana teroris**.[\[2\]](#_ftn2) Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Moh. Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan melalui Siaran Pers No: 72/SP/HM.01.02/POLHUKAM/4/2021 pada tanggal 29 April 2021, menegaskan organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif dikategorikan sebagai teroris.[\[3\]](#_ftn3) Tindakan kekerasan dan mengakibatkan ketakutan yang dilakukan oleh KKB di Papua dianggap dapat dikategorikan sebagai bentuk terorisme dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana teroris sebagaimana dimaksud **Pasal 1 angka 2 [UU 5/2018](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5b31feb350abd/undang-undang-nomor-5-tahun-2018/document)** yang berbunyi: _Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan_. Khususnya sejak terjadinya peristiwa di Nduga pada tahun 2018, angka kekerasan di Papua terus meningkat. Mulai dari peristiwa penyiksaan, salah satunya terhadap tenaga kesehatan (“nakes”), pembunuhan, hingga pembakaran, yang tentu mereduksi nilai-nilai kemanusiaan yang berimplikasi terjadinya pelanggaran HAM. Korban dari aksi KKB di Papua tidak hanya nakes dan masyarakat sipil, namun juga tentara dan polisi. Penetapan status KKB di Papua yang awalnya dianggap sebagai kejahatan terhadap keamanan negara dalam **Bab I Buku Kedua** **[KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document/lt4c7b80e19969e)**, kemudian diubah menjadi teroris. Sehingga, instrumen yang akan diterapkan bukan lagi KUHP, melainkan **[UU 15/2003](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13284)** dan perubahannya. Penanggulangan KKB di Papua melibatkan Polri, TNI, serta Badan Nasional Penanggulangan Teroris (“BNPT”). Berdasarkan **[Perpres 46/2010](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4cc6784edb387/peraturan-presiden-nomor-46-tahun-2010)**, BNPT adalah lembaga yang berwenang dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme di Indonesia. Kemudian dalam beracara, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme dilakukan berdasarkan hukum acara pidana.[\[4\]](#_ftn4) ### **Apa Itu HAM dan Pelanggaran HAM?** Sebelum menjawab pertanyaan Anda mengenai apakah “menghabisi” atau “melenyapkan” KKB di Papua termasuk pelanggaran HAM, perlu dipahami terlebih dahulu apa itu HAM. Berdasarkan **Pasal 1 angka 1 [UU HAM](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4d5b5fc6abcb2/undangundang-nomor-39-tahun-1999/document)** menyebutkan bahwa: _Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia._ _The United Nations Centre for Human Rights_ berpendapat bahwa HAM adalah _human rights as those rights which are in our nature and without which we can’t live as human beings_.[\[5\]](#_ftn5) Sedangkan menurut **Soedjono Dirdjosisworo**, HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, tidak dapat dibatasi, dikurangi atau diingkari oleh siapa pun juga, karena merupakan nilai-nilai dan martabat kemanusiaan setiap individu.[\[6\]](#_ftn6)  Kemudian mengenai pelanggaran HAM, **Pasal 1 angka 6 [UU HAM](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4d5b5fc6abcb2/undangundang-nomor-39-tahun-1999/document)** berbunyi: _Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku_. Baca juga: **[Ini 2 Pelanggaran HAM Berat yang Diatur di Indonesia](https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-2-pelanggaran-ham-berat-yang-diatur-di-indonesia-cl3377)** Menurut **C. de Rover**, pelanggaran HAM adalah tindakan atau kelalaian oleh negara terhadap norma yang belum dipidana dalam hukum pidana nasional, tetapi merupakan norma HAM yang telah diakui secara internasional.[\[7\]](#_ftn7) Apabila terjadi pelanggaran HAM, maka negara/pemerintah adalah pihak yang paling dan wajib bertanggung jawab. ### **Menghabisi KKB di Papua, Apakah Pelanggaran HAM?** Menyambung pertanyaan Anda, apakah “melenyapkan” atau “menghabisi” KKB di Papua merupakan pelanggaran HAM? Menurut hemat kami, tindakan ini merupakan **pelanggaran HAM**. Padahal, pemerintah memiliki amanat konstitusi untuk menjamin HAM setiap warga negaranya.[\[8\]](#_ftn8) Adapun **Pasal 8, Pasal 71, dan Pasal 72 UU HAM** masing-masing berbunyi: **Pasal 8 UU HAM** _Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah_. **Pasal 71 UU HAM** _Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia_. **Pasal 72 UU HAM** _Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain_. Sebagai aktor utama, sudah sepatutnya negara bukan menjadi pelaku pelanggaran HAM dengan “menghabisi” atau “melenyapkan” KKB di Papua, **negara justru harus berupaya menghentikan pelanggaran HAM dengan upaya penegakan hukum melalui lembaga pengadilan**. Lembaga pengadilan merupakan suatu lembaga yang mempunyai peran untuk mengadili dan menegakkan norma-norma hukum yang berlaku di yurisdiksi hukum nasional dan juga sebagai alat yang menegakkan keadilan.[\[9\]](#_ftn9) Tindakan “menghabisi” atau “melenyapkan” KKB di Papua tentu saja akan mencederai HAM. Negara seharusnya bertanggung jawab, menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM atas pelanggaran HAM, dan bukan menjadi pelaku pelanggaran HAM. Apabila benar dilakukan “pelenyapan” KKB di Papua, pemerintah dapat dikatakan telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:[\[10\]](#_ftn10) 1. **pembunuhan**; 2. **pemusnahan**; 3. perbudakan; 4. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; 5. **perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional**; 6. **penyiksaan**; 7. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara; 8. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; 9. penghilangan orang secara paksa; atau 10. kejahatan apartheid. Dengan kondisi KKB di Papua, sudah seharusnya pemerintah mengedepankan upaya pendekatan lunak melalui upaya dialog baik jangka menengah maupun jangka panjang, membangun kesejahteraan, dan pencerahan ideologi serta berbagai upaya damai lainnya, atau juga dapat melakukan pendekatan keras yang dilakukan dengan opsi penegakan hukum. Penegakan hukum dilakukan oleh Polri ketika KKB di Papua melakukan kekerasan/pelanggaran hukum lainnya. Sebab Polri sebagai pihak yang berwenang melaksanakan _due process of law_ sebagaimana tercantum dalam **Pasal 2 [UU 2/2002](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17437/undangundang-nomor-2-tahun-2002/)** bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kendati demikian, tindakan Polri dilindungi oleh undang-undang, akan tetapi kewenangan ini tidak boleh membatasi, mengurangi, atau bahkan mengesampingkan hak asasi yang melekat pada diri seseorang, dalam hal ini anggota KKB di Papua sebagai manusia. Justru apabila Polri mengambil tindakan “_brutal excessive force_” atau “_extra judicial killing_”, perbuatan ini tidak mengindahkan asas praduga tak bersalah dan merupakan bentuk pelanggaran HAM. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki landasan yuridis dalam menangani dan mengadili suatu perkara yakni harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, negara harus menunjukkan **pendekatan humanis**, dan menjauhi tindakan represif yakni “menghabisi” atau “melenyapkan” KKB di Papua. Kedamaian hanya dapat dicapai melalui pembangunan dan bukan kekerasan. Sehingga strategi untuk mencapai keamanan harus menekankan pada pembangunan berkelanjutan yang komprehensif dan menjunjung nilai-nilai HAM. Tindakan KKB di Papua memang bertujuan membuat masyarakat setempat hidup di bawah rasa takut. Akan tetapi, kondisi serupa juga terjadi ketika aparat keamanan pemerintah yang dilindungi oleh hukum, dapat menyakiti siapa pun tanpa mendapatkan hukuman. Pemerintah tidak seharusnya menginjak hak-hak dasar manusia dalam upaya melawan KKB di Papua. Membatasi hak dasar manusia untuk melawan KKB di Papua tidak hanya salah secara hukum dan moral namun juga tidak strategis dan kontraproduktif. Alih-alih sebagai bentuk melindungi keamanan nasional dan menjamin keamanan publik justru menjadi kesempatan dalam penyalahgunaan kekuasaan untuk melawan warga negara yang tidak bersalah baik sengaja maupun tidak disengaja atau karena alasan politik yang kemudian jadi ancaman bagi rakyatnya sendiri.[\[11\]](#_ftn11) Dari pada fokus mengutamakan pendekatan represif, pemerintah seharusnya dapat mencari formulasi ideal menyelesaikan permasalahan KKB di Papua dengan **menyentuh akar masalah**. Menghormati HAM bukan berarti menjadi lunak terhadap KKB di Papua. Setiap individu berhak mendapatkan pengadilan yang adil dengan memperhatikan asas praduga tak bersalah. “Menghabisi” atau “melenyapkan” KKB di Papua sama saja dengan sedang menjajah anak kandung bangsa sendiri. Baca juga: **[Tentang Asas Praduga Tak Bersalah](https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-asas-praduga-tak-bersalah-cl2663)** **Pasal 9** **_[International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/24213/undangundang-nomor-12-tahun-2005/document)_**[\[12\]](#_ftn12) telah menjamin bahwa tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang dan tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum. Oleh sebab itu, pemerintah harus melakukan pendekatan yang lebih humanis, bukan dengan cara-cara militeristik dan kental akan kekerasan. Pendekatan penyelesaian konflik harus dilakukan secara komprehensif dan menyentuh akar persoalan. Pemerintah harus mencari titik temu dan membangun serta memilih jalan-jalan dialogis terhadap seluruh pemangku kepentingan di Papua guna mencari jalan keluar agar konflik di Papua segera berakhir, serta agar korban tak terus menerus berjatuhan. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/nprt/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4d5b5fc6abcb2/undangundang-nomor-39-tahun-1999/document) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17499/nprt/541/uu-no-26-tahun-2000-pengadilan-hak-asasi-manusia) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17437/undangundang-nomor-2-tahun-2002/document) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/24213/undangundang-nomor-12-tahun-2005/document) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13284) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5b31feb350abd/undang-undang-nomor-5-tahun-2018/document) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e/undang-undang-nomor-11-tahun-2020?r=6&q=uu%20cipTA%20KERJA&rs=1847&re=2020) Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4cc6784edb387/peraturan-presiden-nomor-46-tahun-2010/document) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4fa8a174e34b7) REFERENSI --------- 1. Euromed Rights. [_Tunisia: No to Terrorism, Yes to Human Rights_](https://euromedrights.org/publication/tunisia-no-to-terrorism-yes-to-human-rights/), yang diakses pada 14 Maret 2022, pukul 15.00 WIB; 2. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. _[Menko Polhukam: Organisasi dan Orang-Orang di Papua yang Lakukan Kekerasan Masif Dikategorikan Teroris](https://polkam.go.id/menko-polhukam-organisasi-orang-orang-papua-lakukan-kekerasan-masif/), yang d_iakses pada 14 Maret 2022, pukul 16.00 WIB; 3. Sabita Firgoria Luisa Edon dan Nur Azizah Hidayat. _Kewajiban Pemerintah Indonesia terhadap Pelanggaran HAM yang Dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua_. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol. 9 No. 3, 2021; 4. Soedjono Dirdjosisworo. _HAM, Demokrasi dan Tegaknya Hukum dalam Konteks Ketahanan Nasional Indonesia_. Makalah pada Penataran dan Lokakarya Dosen Kewarganegaraan Se-Jawa Barat Angkatan XVI Tahun Akademik 2003/200 Kerjasama KODAM III Siliwangi-STHB. Bandung 5-6 Mei 2004; 5. Tolib Effendi dan Ananda Chrisna Dewi Panjaitan. _[Konsekuensi Penetapan Status Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dalam Konflik Papua sebagai Gerakan Teroris Menurut Hukum Pidana](https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/11823)_. RechtIdee, Vol. 16 No. 2, 2021; 6. Widiada Gunakaya. _Hukum Hak Asasi Manusia_. Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2017. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Tolib Effendi dan Ananda Chrisna Dewi Panjaitan. _[Konsekuensi Penetapan Status Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dalam Konflik Papua sebagai Gerakan Teroris Menurut Hukum Pidana](https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/11823)_. RechtIdee, Vol. 16 No. 2, 2021, hal. 223 [\[2\]](#_ftnref2) Tolib Effendi dan Ananda Chrisna Dewi Panjaitan. _[Konsekuensi Penetapan Status Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dalam Konflik Papua sebagai Gerakan Teroris Menurut Hukum Pidana](https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/11823)_. RechtIdee, Vol. 16 No. 2, 2021, hal. 223 [\[3\]](#_ftnref3) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. _[Menko Polhukam: Organisasi dan Orang-Orang di Papua yang Lakukan Kekerasan Masif Dikategorikan Teroris](https://polkam.go.id/menko-polhukam-organisasi-orang-orang-papua-lakukan-kekerasan-masif/), yang d_iakses pada 14 Maret 2022, pukul 16.00 WIB [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 25 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5b31feb350abd/undang-undang-nomor-5-tahun-2018/document) [\[5\]](#_ftnref5) Widiada Gunakaya. _Hukum Hak Asasi Manusia_. Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2017, hal. 56 [\[6\]](#_ftnref6) Soedjono Dirdjosisworo. _HAM, Demokrasi dan Tegaknya Hukum dalam Konteks Ketahanan Nasional Indonesia_. Makalah pada Penataran dan Lokakarya Dosen Kewarganegaraan Se-Jawa Barat Angkatan XVI Tahun Akademik 2003/2004. Kerjasama KODAM III Siliwangi-STHB. Bandung 5-6 Mei 2004, hal. 2 [\[7\]](#_ftnref7) Widiada Gunakaya. _Hukum Hak Asasi Manusia_. Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2017, hal. 163 [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J [Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/nprt/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945) [\[9\]](#_ftnref9) Sabita Firgoria Luisa Edon dan Nur Azizah Hidayat. _Kewajiban Pemerintah Indonesia terhadap Pelanggaran HAM yang Dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua_. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol. 9 No. 3, 2021, hal. 864 [\[10\]](#_ftnref10) Pasal 7 huruf b dan Pasal 9 [Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17499/nprt/541/uu-no-26-tahun-2000-pengadilan-hak-asasi-manusia) [\[11\]](#_ftnref11) Euromed Rights. [Tunisia: No to Terrorism, Yes to Human Rights](https://euromedrights.org/publication/tunisia-no-to-terrorism-yes-to-human-rights/), yang diakses pada 14 Maret 2022, pukul 15.00 WIB [\[12\]](#_ftnref12) Pasal 9 [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan _International Covenant on Civil and Political Rights_ (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/24213/undangundang-nomor-12-tahun-2005/document) Tags ---- [hak asasi](/tag/hak-asasi) [hak asasi manusia](/tag/hak-asasi-manusia) [ham](/tag/ham) [pelanggaran ham](/tag/pelanggaran-ham)

ULASAN LENGKAPLembaga Kursus sebagai Satuan Pendidikan NonformalBerdasarkan Pasal 1 angka 10 UU 20/2003, satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.Selanjutnya, pendidikan nonformal merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.[1] Sesuai dengan Pasal 102 ayat (1) PP 17/2010, pendidikan nonformal berfungsi:sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal atau sebagai alternatif pendidikan; danmengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.KLINIK TERKAITIni Aturan Izin Usaha Restoran Terbaru21 Nov 2023Ini Aturan Pendirian PT PMA di Indonesia19 Okt 2023Izin Usaha untuk Kafe03 Apr 2023Haruskah Memperbarui Legalitas Usaha ke OSS RBA?10 Nov 2021Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan nonformal meliputi:[2]Lembaga kursus dan lembaga pelatihan;Kelompok belajar;Pusat kegiatan belajar masyarakat;Majelis taklim; danPendidikan anak usia dini jalur nonformal.Selanjutnya, Pasal 1 angka 4 Permendikbud 81/2013 menyatakan bahwa Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) adalah satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.Izin Pendirian Lembaga Kursus Bahasa AsingBelajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas LKP yang dalam kesehariannya menyelenggarakan pendidikan bahasa asing merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan nonformal yang dapat didirikan oleh orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.[3]Apabila Anda tertarik mewadahi LKP pendidikan bahasa asing tersebut dengan badan hukum, maka pilihan yang tersedia di antaranya yaitu Yayasan, Koperasi, atau Perseroan Terbatas (“PT”). Bagi LKP yang didirikan murni untuk mencari keuntungan, tidak ada salahnya untuk mempertimbangkan PT sebagai kendaraan yang akan digunakan.Salah satu keunggulan PT adalah tanggung jawab yang dimiliki para pemegang saham sebatas modal yang disetornya. Sehingga apabila PT mengalami kerugian, harta pribadi para pemegang saham tetap aman.Baca juga: Jenis-jenis Badan Usaha dan KarakteristiknyaSetelah memilih bentuk usaha, Anda dapat melanjutkannya ke tahapan pengajuan izin pendirian satuan pendidikan nonformal dengan mengajukan surat permohonan pendirian serta melampirkan persyaratan teknis dan administratif kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.[4]Persyaratan administratif yang dimaksud terdiri atas:[5]fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pendiri;susunan pengurus dan rincian tugas;jika pendiri adalah badan hukum, maka melampirkan Surat Penetapan Badan Hukum dari Kementerian di bidang Hukum;Surat keterangan domisili Kepala Desa/Lurah;Keterangan kepemilikan atau kuasa penggunaan tempat pembelajaran selama 3 (tiga) tahun.Sedangkan persyaratan teknis adalah berupa dokumen Rencana Pengembangan Satuan Pendidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.[6] Nantinya, kepala dinas yang akan melakukan verifikasi berkas administrasi dan teknis tersebut.[7]Berdasarkan pengalaman Easybiz, verifikasi mengenai kebenaran semua berkas administrasi dan teknis dilakukan dengan mengadakan survei setelah dokumen persyaratan tersebut dinyatakan lengkap. Lalu, pihak yang melakukan survei terhadap satuan pendidikan nonformal yang Anda operasikan adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Suku Dinas Pendidikan setempat.Setelah survei selesai dan tidak ada dokumen persyaratan yang harus diperbaiki, maka izin pendirian satuan pendidikan nonformal yang Anda ajukan akan diterbitkan. Izin ini berlaku selama kursus bahasa asing yang Anda jalani masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.Selanjutnya, satuan pendidikan nonformal yang telah mendapatkan izin pendirian diberi Nomor Induk Satuan Pendidikan Nonformal dengan berpedoman pada tata cara pemberian nomor induk yang diatur oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.[8]Baca Juga: Begini Prosedur dan Syarat Mendapatkan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)Lembaga Kursus Wajib Memiliki NIBTidak hanya itu, Anda perlu juga mencermati SE Sekjend Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 26/2021. Poin 6 dari surat edaran tersebut menyebutkan bahwa penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui sistem OSS berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum mengajukan izin.Sesuai Pasal 1 angka 12 PP 5/2021, NIB merupakan bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.Lalu, sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.[9]Baca juga: Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Begini PenjelasannyaSedangkan Lembaga OSS merupakan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.[10]Ini artinya Anda wajib memastikan data yang ada pada KTP, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan Kartu Keluarga (KK) pengurus dan pendiri LKP telah sinkron. Karena sejak munculnya OSS, sistem perizinan usaha di Indonesia telah saling mengintegrasikan data yang ada di Kementerian/Lembaga terkait.Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan diperiksa validitasnya melalui sistem, begitu juga Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP). Jika NIK atau KSWP dari pendiri dan pengurus LKP dinyatakan tidak valid, maka proses registrasi untuk memperoleh NIB tidak dapat dilanjutkan, sehingga Anda tidak dapat memenuhi salah satu syarat untuk mengajukan izin pendirian satuan pendidikan nonformal.Jika mengalami kesulitan untuk mendirikan perusahaan dan mengurus perizinannya, silakan kontak Easybiz di [email protected] untuk solusi terbaik pendirian perusahaan dan perizinan berusaha yang legal dan tepat.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan NasionalPeraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan PendidikanPeraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan PendidikanPeraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis RisikoPeraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan NonformalSurat Edaran Sekretaris Jenderal Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan[1] Pasal 1 angka 12 UU 20/2003[2] Pasal 100 ayat (2) PP 17/2010[3] Pasal 2 Permendikbud 81/2013[4] Pasal 6 ayat (1) Permendikbud 81/2013l[5] Pasal 5 ayat (2) Permendikbud 81/2013[6] Pasal 5 ayat (3) Permendikbud 81/2013[7] Pasal 6 ayat (2) Permendikbud 81/2013[8] Pasal 7 Permendikbud 81/2013[9] Pasal 1 angka 21 PP 5/2021[10] Pasal 1 angka 22 PP 5/2021Tagsizin usahaoss berbasis risikooss rbaperizinan berusaha

Saya memiliki usaha kursus bahasa asing yang sudah berjalan hampir 2 tahun. Namun usaha saya ini belum memiliki legalitas yang memadai. Bagaimana cara agar saya memilikinya?

Lembaga kursus bahasa asing termasuk dalam salah satu jenis satuan pendidikan yang diakui dalam undang-undang, yaitu satuan pendidikan nonformal. Agar legalitasnya terpenuhi, Anda perlu mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diperoleh melalui sistem OSS, dan juga mengajukan izin pendirian Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Ini Aturan Izin Usaha Restoran Terbaru21 Nov 2023Ini Aturan Pendirian PT PMA di Indonesia19 Okt 2023Izin Usaha untuk Kafe03 Apr 2023Haruskah Memperbarui Legalitas Usaha ke OSS RBA?10 Nov 2021Ini Aturan Izin Usaha Restoran Terbaru21 Nov 2023Ini Aturan Pendirian PT PMA di Indonesia19 Okt 2023Izin Usaha untuk Kafe03 Apr 2023Haruskah Memperbarui Legalitas Usaha ke OSS RBA?10 Nov 2021Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 20244 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 20244 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/izin-usaha-untuk-lembaga-kursus-bahasa-asing-lt622b4ac4e3235/

Izin Usaha untuk Lembaga Kursus Bahasa Asing

pages/235/page-5.html

ULASAN LENGKAP -------------- ### **Lembaga Kursus sebagai Satuan Pendidikan Nonformal** Berdasarkan **Pasal 1 angka 10** [**UU 20/2003**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13662/undangundang-nomor-20-tahun-2003/document)**,** satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Selanjutnya, pendidikan nonformal merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.[\[1\]](#_ftn1) Sesuai dengan **Pasal 102 ayat (1)** [**PP 17/2010**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4bcff12e7c4d5/peraturan-pemerintah-nomor-17-tahun-2010/document), pendidikan nonformal berfungsi: 1. _sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal atau sebagai alternatif pendidikan; dan_ 2. _mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat._ ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Ini Aturan Izin Usaha Restoran Terbaru ](/klinik/a/izin-usaha-restoran-lt5ad5c7285485d/)  21 Nov 2023 [ #### Ini Aturan Pendirian PT PMA di Indonesia ](/klinik/a/ini-aturan-pendirian-pt-pma-di-indonesia-lt61d56ad143be5/)  19 Okt 2023 [ #### Izin Usaha untuk Kafe ](/klinik/a/izin-usaha-untuk-kafe-lt618ca69caa623/)  03 Apr 2023 [ #### Haruskah Memperbarui Legalitas Usaha ke OSS RBA? ](/klinik/a/haruskah-memperbarui-legalitas-usaha-ke-oss-rba-lt618b8e251af5d/)  10 Nov 2021 [](#!) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan nonformal meliputi:[\[2\]](#_ftn2) 1. **Lembaga kursus dan lembaga pelatihan**; 2. Kelompok belajar; 3. Pusat kegiatan belajar masyarakat; 4. Majelis taklim; dan 5. Pendidikan anak usia dini jalur nonformal. Selanjutnya, **Pasal 1 angka 4 [Permendikbud 81/2013](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52b2ac339b453/peraturan-menteri-pendidikan-dan-kebudayaan-nomor-81-tahun-2013/document)** menyatakan bahwa Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) adalah satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. ### **Izin Pendirian Lembaga Kursus Bahasa Asing** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) LKP yang dalam kesehariannya menyelenggarakan pendidikan bahasa asing merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan nonformal yang dapat didirikan oleh orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.[\[3\]](#_ftn3) Apabila Anda tertarik mewadahi LKP pendidikan bahasa asing tersebut dengan badan hukum, maka pilihan yang tersedia di antaranya yaitu Yayasan, Koperasi, atau Perseroan Terbatas (“PT”). Bagi LKP yang didirikan murni untuk mencari keuntungan, tidak ada salahnya untuk mempertimbangkan PT sebagai kendaraan yang akan digunakan. Salah satu keunggulan PT adalah tanggung jawab yang dimiliki para pemegang saham sebatas modal yang disetornya. Sehingga apabila PT mengalami kerugian, harta pribadi para pemegang saham tetap aman. **Baca juga:** [**Jenis-jenis Badan Usaha dan Karakteristiknya**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-badan-usaha-dan-karakteristiknya-lt4f51947253585) Setelah memilih bentuk usaha, Anda dapat melanjutkannya ke tahapan pengajuan izin pendirian satuan pendidikan nonformal dengan mengajukan surat permohonan pendirian serta melampirkan persyaratan teknis dan administratif kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.[\[4\]](#_ftn4) Persyaratan administratif yang dimaksud terdiri atas:[\[5\]](#_ftn5) 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pendiri; 2. susunan pengurus dan rincian tugas; 3. jika pendiri adalah badan hukum, maka melampirkan Surat Penetapan Badan Hukum dari Kementerian di bidang Hukum; 4. Surat keterangan domisili Kepala Desa/Lurah; 5. Keterangan kepemilikan atau kuasa penggunaan tempat pembelajaran selama 3 (tiga) tahun. Sedangkan persyaratan teknis adalah berupa dokumen Rencana Pengembangan Satuan Pendidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.[\[6\]](#_ftn6) Nantinya, kepala dinas yang akan melakukan verifikasi berkas administrasi dan teknis tersebut.[\[7\]](#_ftn7) Berdasarkan pengalaman [**Easybiz**](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/easybiz-lt55e6ba0b40629), verifikasi mengenai kebenaran semua berkas administrasi dan teknis dilakukan dengan mengadakan survei setelah dokumen persyaratan tersebut dinyatakan lengkap. Lalu, pihak yang melakukan survei terhadap satuan pendidikan nonformal yang Anda operasikan adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Suku Dinas Pendidikan setempat. Setelah survei selesai dan tidak ada dokumen persyaratan yang harus diperbaiki, maka izin pendirian satuan pendidikan nonformal yang Anda ajukan akan diterbitkan. Izin ini berlaku selama kursus bahasa asing yang Anda jalani masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan. Selanjutnya, satuan pendidikan nonformal yang telah mendapatkan izin pendirian diberi Nomor Induk Satuan Pendidikan Nonformal dengan berpedoman pada tata cara pemberian nomor induk yang diatur oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.[\[8\]](#_ftn8) **Baca Juga:** [**Begini Prosedur dan Syarat Mendapatkan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)**](https://www.easybiz.id/begini-prosedur-dan-syarat-mendapatkan-izin-operasional-lembaga-kursus-dan-pelatihan-lkp) ### **Lembaga Kursus Wajib Memiliki NIB** Tidak hanya itu, Anda perlu juga mencermati [**SE Sekjend Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 26/2021**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt617fd156c83f4/surat-edaran-sekretaris-jenderal-pendidikan--kebudayaan--riset--dan-teknologi-nomor-26-tahun-2021?r=2&p=1&q=Surat%20Edaran%20Menteri%20Pendidikan%2C%20Kebudayaan%2C%20Riset%2C%20dan%20Teknologi%20Nomor%2026%20Tahun%202021%20tentang%20Pemberian%20Izin%20Satuan%20Pendidikan&rs=1847&re=2022). Poin 6 dari surat edaran tersebut menyebutkan bahwa penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat **harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)** yang diterbitkan melalui sistem OSS berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum mengajukan izin. Sesuai **Pasal 1 angka 12** [**PP 5/2021**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6032548acffe0/peraturan-pemerintah-nomor-5-tahun-2021), NIB merupakan bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Lalu, sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.[\[9\]](#_ftn9) **Baca juga:** [**Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Begini Penjelasannya**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/perizinan-berusaha-berbasis-risiko-begini-penjelasannya-lt60741b4e30518) Sedangkan Lembaga OSS merupakan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.[\[10\]](#_ftn10) Ini artinya Anda wajib memastikan data yang ada pada KTP, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan Kartu Keluarga (KK) pengurus dan pendiri LKP telah sinkron. Karena sejak munculnya OSS, sistem perizinan usaha di Indonesia telah saling mengintegrasikan data yang ada di Kementerian/Lembaga terkait. Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan diperiksa validitasnya melalui sistem, begitu juga Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP). Jika NIK atau KSWP dari pendiri dan pengurus LKP dinyatakan tidak valid, maka proses registrasi untuk memperoleh NIB tidak dapat dilanjutkan, sehingga Anda tidak dapat memenuhi salah satu syarat untuk mengajukan izin pendirian satuan pendidikan nonformal. Jika mengalami kesulitan untuk mendirikan perusahaan dan mengurus perizinannya, silakan kontak [**Easybiz**](mailto:Easybiz) di [**[email protected]**](mailto:[email protected]) untuk solusi terbaik pendirian perusahaan dan perizinan berusaha yang legal dan tepat. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13662/undangundang-nomor-20-tahun-2003/) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4bcff12e7c4d5/peraturan-pemerintah-nomor-17-tahun-2010/document) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4cb2becd53181) Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4cb2becd53181) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6032548acffe0/peraturan-pemerintah-nomor-5-tahun-2021) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52b2ac339b453/peraturan-menteri-pendidikan-dan-kebudayaan-nomor-81-tahun-2013/document) Surat Edaran Sekretaris Jenderal Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt617fd156c83f4/surat-edaran-sekretaris-jenderal-pendidikan--kebudayaan--riset--dan-teknologi-nomor-26-tahun-2021?r=2&p=1&q=Surat%20Edaran%20Menteri%20Pendidikan%2C%20Kebudayaan%2C%20Riset%2C%20dan%20Teknologi%20Nomor%2026%20Tahun%202021%20tentang%20Pemberian%20Izin%20Satuan%20Pendidikan&rs=1847&re=2022) [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1 angka 12 UU 20/2003 [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 100 ayat (2) PP 17/2010 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 2 Permendikbud 81/2013 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 6 ayat (1) Permendikbud 81/2013l [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 5 ayat (2) Permendikbud 81/2013 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 5 ayat (3) Permendikbud 81/2013 [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 6 ayat (2) Permendikbud 81/2013 [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 7 Permendikbud 81/2013 [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 1 angka 21 PP 5/2021 [\[10\]](#_ftnref10) Pasal 1 angka 22 PP 5/2021 Tags ---- [izin usaha](/tag/izin-usaha) [oss berbasis risiko](/tag/oss-berbasis-risiko) [oss rba](/tag/oss-rba) [perizinan berusaha](/tag/perizinan-berusaha)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITSesama Rekan Kerja Kepergok Selingkuh, Bolehkah Dipecat?04 Jan 2024Langkah Hukum Jika Karyawan Pindah Kerja ke Kompetitor12 Sep 2022Bolehkah Memberikan SP Bagi Karyawan yang Sakit COVID-19?04 Agt 2021Bolehkah Pengusaha Merotasi Karyawan Secara Sepihak?03 Agt 2021Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Bagaimana Jika Perusahaan Tidak Memberikan Surat Keterangan Kerja? yang dibuat oleh Umar Kasim dan dipublikasikan pertama kali pada 4 Agustus 2014 yang dimutakhirkan pertama kali oleh Erizka Permatasari, S.H. pada Kamis, 19 Agustus 2021. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Sebelum membahas lebih jauh mengenai surat keterangan kerja, ada baiknya kita pahami ketentuan hukum mengenai pengunduran diri terlebih dahulu. Alasan PHK karena Mengundurkan DiriIman Soepomo dalam buku Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja (hal. 162 dan 171), menerangkan bahwa dalam teori Pemutusan Hubungan Kerja (“PHK”), ada 4 golongan alasan PHK, yakni:hubungan kerja yang putus demi hukum;hubungan kerja yang diputuskan oleh pihak buruh;hubungan kerja yang diputuskan oleh pihak majikan;hubungan kerja yang diputuskan oleh pengadilan, terutama berdasarkan alasan penting (gewichtige-reden, Pasal 1603v KUH Perdata).Masih dari sumber yang sama, Iman Soepomo menegaskan bahwa buruh berhak atas kehendak sendiri melakukan PHK secara sepihak tanpa persetujuan majikan. Dalam Pasal 81 angka 42 UU Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 154A ayat (1) huruf i UU Ketenagakerjaan, alasan ini dikenal dengan istilah mengundurkan diri atas kemauan sendiri (resign).Terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh pekerja yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, yaitu:[1]mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis minimal 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;tidak terikat dalam ikatan dinas; dantetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri.Atas permohonan pengunduran diri tersebut, telah dijelaskan dalam Aturan One Month Notice Saat Pengunduran Diri, pengusaha harus memberikan jawaban maksimal 14 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri. Jika pengusaha tidak kunjung memberi jawaban dalam waktu yang ditentukan, maka pengusaha dianggap telah menyetujui pengunduran diri secara baik tersebut.Sehingga, jika Anda telah mengajukan permohonan pengunduran diri 30 hari sebelum tanggal pengunduran diri dan memenuhi persyaratan di atas, serta pengusaha tidak kunjung memberikan tanggapan selama jangka waktu yang ditentukan, maka pengunduran diri tersebut tetap sah secara hukum, dan pengusaha dianggap menyetujui.Tapi, bagaimana jika dalam Peraturan Perusahaan (“PP”), Perjanjian Kerja Bersama (“PKB”), dan/atau perjanjian kerja diatur bahwa pekerja yang hendak mengundurkan diri harus mengajukan permohonan pengunduran diri tertulis minimal 60 hari sebelum tanggal pengunduran diri (two months notice)?Disarikan dari Konsekuensi Hukum Jika Aturan Two Months Notice Dilanggar, dalam hal pengusaha mengatur two months notice dalam PP, PKB, dan/atau perjanjian kerja, ada baiknya karyawan yang hendak mengundurkan diri meninjau kembali isi PP, PKB, dan/atau perjanjian kerja yang bersangkutan untuk mengetahui konsekuensi hukum jika melanggar two months notice.Masih dari sumber yang sama, meskipun karyawan yang bersangkutan melanggar two months notice, ia tetap berhak atas uang pisah dan uang penggantian hak (“UPH”) yang seharusnya diterima.Dengan demikian, Anda tetap berhak mengundurkan diri dan berhak atas hak-hak yang seharusnya Anda terima, yakni uang pisah dan UPH. Di sisi lain, Anda juga tetap harus bertanggung jawab menerima konsekuensi atas pelanggaran two months notice yang diatur dalam PP, PKB, dan/atau perjanjian kerja. Apa Itu Surat Keterangan Kerja?Surat keterangan kerja adalah surat pernyataan bekerja di perusahaan sekaligus surat yang mengkonfirmasi apa status karyawan pada saat itu atau pekerjaan di perusahaan sebelumnya.Selain itu, isi surat juga mengenai informasi lainnya seperti tanggal karyawan mulai bekerja, informasi gaji, kinerja karyawan dan beberapa informasi lainnya sesuai dengan permohonan karyawan (pemohon). Meski begitu, semua informasi yang diberikan merupakan informasi yang tidak melanggar asas kerahasiaan. Fungsi Surat Keterangan KerjaKetika karyawan sudah memutuskan untuk resign, biasanya akan dibuatkan surat keterangan kerja perusahaan, jika dimohonkan. Berikut beberapa fungsinya:Syarat pinjaman ke bankPinjaman yang dilakukan kepada bank biasanya akan membutuhkan surat keterangan kerja. Adanya surat ini akan membantu bank untuk meyakinkan bahwa Anda benar bekerja di perusahaan dengan posisi tertentu.Sehingga, pihak bank akan merasa aman dan yakin dengan adanya bukti bahwa ke depannya Anda bisa melunasi pinjaman yang diajukan.Mencari pekerjaan baruContoh surat keterangan kerja juga dibutuhkan ketika Anda ingin mencari pekerjaan baru. Surat keterangan ini akan menjadi gambaran pekerjaan di perusahaan yang lama, sehingga secara langsung akan memudahkan perekrut dalam memilih calon karyawan yang sesuai. Surat ini biasa disebut dengan paklaring.Mengajukan beasiswaBiasanya surat ini juga diperlukan untuk Anda yang ingin melanjutkan pendidikan melalui jalur profesional, sebagai syarat ketika ingin mengambil beasiswa profesional yang diselenggarakan pemerintah atau swasta.Surat keterangan kinerjaSurat ini sekaligus berisi pernyataan pekerjaan, data diri, dan penilaian umum kinerja karyawan. Sebab, persyaratan untuk mendapatkan surat ini adalah dengan berkelakuan baik dan mengundurkan diri dengan cara yang baik. Yang Dimuat di Surat Keterangan KerjaNama dan alamat perusahaan atau kop kantor;Nama karyawan;Informasi lainnya seperti nomor karyawan atau NIK, tanggal lahir yang bertujuan untuk identifikasi;Tanggung jawab atau jabatan saat ini atau sebelumnya jika sudah keluar dari perusahaan;Tanggal dimulainya bekerja;Tujuan keperluan dari pembuatan surat keterangan kerja.Tanda tangan dan nama terang yang menerbitkan. Jika Perusahaan Menolak Memberikan Surat Keterangan KerjaUntuk memperoleh surat keterangan kerja sebagai surat pernyataan pekerjaan telah selesai, ada baiknya Anda membicarakan hal tersebut kepada pihak perusahaan secara baik-baik.Tapi, jika perusahaan tetap tidak mau memberikan surat keterangan kerja, menurut hemat kami berpotensi timbul perselisihan hak, yakni perselisihan karena tidak dipenuhinya hak karena perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan, perjanjian kerja, PP, atau PKB. Berikut upaya hukum yang dapat Anda lakukan:Mengupayakan perundingan bipartit dengan pihak perusahaan. Jika salah satu pihak menolak, atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, perundingan bipartit dianggap gagal.[2]Mencatatkan perselisihan ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat, dengan melampirkan bukti bahwa upaya perundingan bipartit telah dilakukan.[3]Perselisihan hak itu kemudian diselesaikan melalui mediasi terlebih dahulu sebelum diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial.[4]Jika upaya mediasi tidak mencapai kesepakatan, salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial.[5] Contoh Surat Keterangan KerjaKOP SuratSURAT KETERANGAN KERJACertificate of EmploymentNo      : …Hal      : Surat Keterangan Kerja Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:Nama           : …NIK              : …Alamat          : …Jabatan         : …adalah benar merupakan karyawan yang bekerja di perusahaan kami PT … terhitung mulai tanggal … sampai dengan ...Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.Jakarta, …(tanda tangan)(Nama)HR Manager Atau jika dibuat untuk keperluan pendaftaran KPR, di dalamnya dapat dituliskan:Surat keterangan kerja ini diterbitkan sebagai persyaratan pengurusan KPR. Semua hal yang berkaitan dengan pembayaran atas tagihan KPR menjadi tanggung jawab karyawan tersebut di atas. Demikian surat ini kamu buat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.Contoh lainnya, apabila dibuat untuk keperluan pembuatan paspor, di dalamnya dapat dituliskan:Surat keterangan kerja ini dibuat untuk pengajuan pembuatan paspor karena yang bersangkutan akan melakukan perjalanan dinas ke …Sebagai informasi tambahan, jika Anda kemudian berpindah kerja di perusahaan lain, Anda dapat meneruskan kepesertaan JHT dengan memberitahukan kepada perusahaan tempat Anda bekerja yang baru, dengan menunjukkan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang Anda miliki.[6]Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaanUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan IndustrialUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta KerjaPeraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari TuaPeraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua REFERENSIIman Soepomo. Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja. Jakarta: Penerbit Djambatan, 2001.[1] Pasal 81 angka 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) yang memuat baru Pasal 154A ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)[2] Pasal 3 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU PPHI”)[3] Pasal 4 ayat (1) UU PPHI[4] Angka 6 Penjelasan Umum UU PPHI[5] Angka 7 Penjelasan Umum UU PPHI[6] Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari TuaTagsketenagakerjaanperaturan perusahaanperjanjian kerjaperjanjian kerja bersamaresign

Saya bekerja selama 10 tahun 9 bulan dengan jabatan terakhir senior supervisor. Saya mengajukan surat resign 30 hari sebelum dari tanggal resign dan tidak diberi tanggapan atas surat saya. Ketika sudah 30 hari, saya sudah tidak aktif lagi di perusahaan tersebut. Lalu saya menuntut surat keterangan kerja karena perusahaan tidak membuatkan surat tersebut dengan alasan untuk posisi saya surat resign harus diterima 60 hari sebelum tanggal resign saya. Apa saya bisa menuntut perusahaan? Langkah apa yang ditempuh bila perusahaan tetap menolak membuatnya?

Surat keterangan kerja yang dibuat oleh perusahaan dan diberikan kepada karyawan memang diperlukan sebagai persyaratan mendaftar beasiswa, mengajukan KPR, dan lain-lain. Lantas, bagaimana jika perusahaan menolak memberikan surat keterangan kerja karena karyawan yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan pengunduran diri minimal 60 hari sebelum tanggal pengunduran diri (two months notice)? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Sesama Rekan Kerja Kepergok Selingkuh, Bolehkah Dipecat?04 Jan 2024Langkah Hukum Jika Karyawan Pindah Kerja ke Kompetitor12 Sep 2022Bolehkah Memberikan SP Bagi Karyawan yang Sakit COVID-19?04 Agt 2021Bolehkah Pengusaha Merotasi Karyawan Secara Sepihak?03 Agt 2021Sesama Rekan Kerja Kepergok Selingkuh, Bolehkah Dipecat?04 Jan 2024Langkah Hukum Jika Karyawan Pindah Kerja ke Kompetitor12 Sep 2022Bolehkah Memberikan SP Bagi Karyawan yang Sakit COVID-19?04 Agt 2021Bolehkah Pengusaha Merotasi Karyawan Secara Sepihak?03 Agt 2021Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank6 Mei 2024Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank6 Mei 2024Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-jika-surat-keterangan-kerja-tak-kunjung-diberikan-lt52fb8db364d06/

Langkah Jika Surat Keterangan Kerja Tak Kunjung Diberikan

pages/235/page-6.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Sesama Rekan Kerja Kepergok Selingkuh, Bolehkah Dipecat? ](/klinik/a/sesama-rekan-kerja-kepergok-selingkuh--bolehkah-dipecat-lt60fe63b9aea16/)  04 Jan 2024 [ #### Langkah Hukum Jika Karyawan Pindah Kerja ke Kompetitor ](/klinik/a/langkah-hukum-jika-karyawan-pindah-kerja-ke-kompetitor-cl265/)  12 Sep 2022 [ #### Bolehkah Memberikan SP Bagi Karyawan yang Sakit COVID-19? ](/klinik/a/bolehkah-memberikan-sp-bagi-karyawan-yang-sakit-covid-19-lt60097a9cd6946/)  04 Agt 2021 [ #### Bolehkah Pengusaha Merotasi Karyawan Secara Sepihak? ](/klinik/a/bolehkah-pengusaha-merotasi-karyawan-secara-sepihak-lt52f41ea295eb0/)  03 Agt 2021 [](#!) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul _Bagaimana Jika Perusahaan Tidak Memberikan Surat Keterangan Kerja?_ yang dibuat oleh [Umar Kasim](https://www.hukumonline.com/klinik/penjawab/lt4b78d72b89322/mitra/lt4b79f9cad28fa/umar-kasim/) dan dipublikasikan pertama kali pada 4 Agustus 2014 yang dimutakhirkan pertama kali oleh [Erizka Permatasari, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/erizka-permatasari--sh-lt5f8445b8eca72) pada Kamis, 19 Agustus 2021**. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Sebelum membahas lebih jauh mengenai surat keterangan kerja, ada baiknya kita pahami ketentuan hukum mengenai pengunduran diri terlebih dahulu. ### **Alasan PHK karena Mengundurkan Diri** **Iman Soepomo** dalam buku _Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja_ (hal. 162 dan 171), menerangkan bahwa dalam teori Pemutusan Hubungan Kerja (“PHK”), ada 4 golongan alasan PHK, yakni: 1. hubungan kerja yang putus demi hukum; 2. hubungan kerja yang diputuskan oleh pihak buruh; 3. hubungan kerja yang diputuskan oleh pihak majikan; 4. hubungan kerja yang diputuskan oleh pengadilan, terutama berdasarkan alasan penting (_gewichtige-reden_, Pasal 1603v KUH Perdata). Masih dari sumber yang sama, Iman Soepomo menegaskan bahwa buruh berhak atas kehendak sendiri melakukan PHK secara sepihak tanpa persetujuan majikan. Dalam **Pasal 81 angka 42 [UU Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e/node/534/undang-undang-nomor-11-tahun-2020) yang memuat baru Pasal 154A ayat (1) huruf i [UU Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/node/10/uu-no-13-tahun-2003-ketenagakerjaan)**, alasan ini dikenal dengan istilah mengundurkan diri atas kemauan sendiri (_resign_). Terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh pekerja yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, yaitu:[\[1\]](#_ftn1) 1. mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis minimal 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri; 2. tidak terikat dalam ikatan dinas; dan 3. tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri. Atas permohonan pengunduran diri tersebut, telah dijelaskan dalam **[Aturan _One Month Notice_ Saat Pengunduran Diri](https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-ione-month-notice-i-saat-pengunduran-diri-cl6189)**, pengusaha harus memberikan jawaban maksimal 14 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri. Jika pengusaha tidak kunjung memberi jawaban dalam waktu yang ditentukan, maka pengusaha dianggap telah menyetujui pengunduran diri secara baik tersebut. Sehingga, jika Anda telah mengajukan permohonan pengunduran diri 30 hari sebelum tanggal pengunduran diri dan memenuhi persyaratan di atas, serta pengusaha tidak kunjung memberikan tanggapan selama jangka waktu yang ditentukan, maka pengunduran diri tersebut tetap sah secara hukum, dan pengusaha dianggap menyetujui. Tapi, bagaimana jika dalam Peraturan Perusahaan (“PP”), Perjanjian Kerja Bersama (“PKB”), dan/atau perjanjian kerja diatur bahwa pekerja yang hendak mengundurkan diri harus mengajukan permohonan pengunduran diri tertulis minimal 60 hari sebelum tanggal pengunduran diri (_two months notice_)? Disarikan dari **[Konsekuensi Hukum Jika Aturan _Two Months Notice_ Dilanggar](https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsekuensi-hukum-jika-aturan-itwo-months-noticei-dilanggar-lt60a48eba9b76d)**, dalam hal pengusaha mengatur _two months notice_ dalam PP, PKB, dan/atau perjanjian kerja, ada baiknya karyawan yang hendak mengundurkan diri meninjau kembali isi PP, PKB, dan/atau perjanjian kerja yang bersangkutan untuk mengetahui konsekuensi hukum jika melanggar _two months notice_. Masih dari sumber yang sama, meskipun karyawan yang bersangkutan melanggar _two months notice_, ia tetap berhak atas uang pisah dan uang penggantian hak (“UPH”) yang seharusnya diterima. Dengan demikian, Anda tetap berhak mengundurkan diri dan berhak atas hak-hak yang seharusnya Anda terima, yakni uang pisah dan UPH. Di sisi lain, Anda juga tetap harus bertanggung jawab menerima konsekuensi atas pelanggaran _two months notice_ yang diatur dalam PP, PKB, dan/atau perjanjian kerja. ### **Apa Itu Surat Keterangan Kerja?** Surat keterangan kerja adalah surat pernyataan bekerja di perusahaan sekaligus surat yang mengkonfirmasi apa status karyawan pada saat itu atau pekerjaan di perusahaan sebelumnya. Selain itu, isi surat juga mengenai informasi lainnya seperti tanggal karyawan mulai bekerja, informasi gaji, kinerja karyawan dan beberapa informasi lainnya sesuai dengan permohonan karyawan (pemohon). Meski begitu, semua informasi yang diberikan merupakan informasi yang tidak melanggar asas kerahasiaan. ### **Fungsi Surat Keterangan Kerja** Ketika karyawan sudah memutuskan untuk _resign_, biasanya akan dibuatkan surat keterangan kerja perusahaan, jika dimohonkan. Berikut beberapa fungsinya: 1. **Syarat pinjaman ke bank** Pinjaman yang dilakukan kepada bank biasanya akan membutuhkan surat keterangan kerja. Adanya surat ini akan membantu bank untuk meyakinkan bahwa Anda benar bekerja di perusahaan dengan posisi tertentu. Sehingga, pihak bank akan merasa aman dan yakin dengan adanya bukti bahwa ke depannya Anda bisa melunasi pinjaman yang diajukan. 2. **Mencari pekerjaan baru** Contoh surat keterangan kerja juga dibutuhkan ketika Anda ingin mencari pekerjaan baru. Surat keterangan ini akan menjadi gambaran pekerjaan di perusahaan yang lama, sehingga secara langsung akan memudahkan perekrut dalam memilih calon karyawan yang sesuai. Surat ini biasa disebut dengan paklaring. 3. **Mengajukan beasiswa** Biasanya surat ini juga diperlukan untuk Anda yang ingin melanjutkan pendidikan melalui jalur profesional, sebagai syarat ketika ingin mengambil beasiswa profesional yang diselenggarakan pemerintah atau swasta. 4. **Surat keterangan kinerja** Surat ini sekaligus berisi pernyataan pekerjaan, data diri, dan penilaian umum kinerja karyawan. Sebab, persyaratan untuk mendapatkan surat ini adalah dengan berkelakuan baik dan mengundurkan diri dengan cara yang baik. ### **Yang Dimuat di Surat Keterangan Kerja** 1. Nama dan alamat perusahaan atau kop kantor; 2. Nama karyawan; 3. Informasi lainnya seperti nomor karyawan atau NIK, tanggal lahir yang bertujuan untuk identifikasi; 4. Tanggung jawab atau jabatan saat ini atau sebelumnya jika sudah keluar dari perusahaan; 5. Tanggal dimulainya bekerja; 6. Tujuan keperluan dari pembuatan surat keterangan kerja. 7. Tanda tangan dan nama terang yang menerbitkan. ### **Jika Perusahaan Menolak Memberikan Surat Keterangan Kerja** Untuk memperoleh surat keterangan kerja sebagai surat pernyataan pekerjaan telah selesai, ada baiknya Anda membicarakan hal tersebut kepada pihak perusahaan secara baik-baik. Tapi, jika perusahaan tetap tidak mau memberikan surat keterangan kerja, menurut hemat kami berpotensi timbul **perselisihan hak**, yakni perselisihan karena **tidak dipenuhinya hak** karena **perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan**, perjanjian kerja, PP, atau PKB. Berikut upaya hukum yang dapat Anda lakukan: 1. Mengupayakan perundingan bipartit dengan pihak perusahaan. Jika salah satu pihak menolak, atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, perundingan bipartit dianggap gagal.[\[2\]](#_ftn2) 2. Mencatatkan perselisihan ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat, dengan melampirkan bukti bahwa upaya perundingan bipartit telah dilakukan.[\[3\]](#_ftn3) 3. Perselisihan hak itu kemudian diselesaikan melalui mediasi terlebih dahulu sebelum diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial.[\[4\]](#_ftn4) 4. Jika upaya mediasi tidak mencapai kesepakatan, salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial.[\[5\]](#_ftn5) ### **Contoh Surat Keterangan Kerja** **KOP Surat** **SURAT KETERANGAN KERJA** **_Certificate of Employment_** No      : … Hal      : Surat Keterangan Kerja Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa: Nama           : … NIK              : … Alamat          : … Jabatan         : … adalah benar merupakan karyawan yang bekerja di perusahaan kami PT … terhitung mulai tanggal … sampai dengan ... Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, … (tanda tangan) (Nama) HR Manager Atau jika dibuat untuk keperluan pendaftaran KPR, di dalamnya dapat dituliskan: _Surat keterangan kerja ini diterbitkan sebagai persyaratan pengurusan KPR. Semua hal yang berkaitan dengan pembayaran atas tagihan KPR menjadi tanggung jawab karyawan tersebut di atas. Demikian surat ini kamu buat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya._ Contoh lainnya, apabila dibuat untuk keperluan pembuatan paspor, di dalamnya dapat dituliskan: _Surat keterangan kerja ini dibuat untuk pengajuan pembuatan paspor karena yang bersangkutan akan melakukan perjalanan dinas ke …_ Sebagai informasi tambahan, jika Anda kemudian berpindah kerja di perusahaan lain, Anda dapat meneruskan kepesertaan JHT dengan memberitahukan kepada perusahaan tempat Anda bekerja yang baru, dengan menunjukkan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang Anda miliki.[\[6\]](#_ftn6) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://m.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17858/undangundang-nomor-2-tahun-2004/document) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e/node/534/undang-undang-nomor-11-tahun-2020) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt559b653d0d770/peraturan-pemerintah-nomor-46-tahun-2015/document) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt55d55325449f7) REFERENSI --------- Iman Soepomo. _Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja_. Jakarta: Penerbit Djambatan, 2001. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 81 angka 42 [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e/node/534/undang-undang-nomor-11-tahun-2020) (“UU Cipta Kerja”) yang memuat baru Pasal 154A ayat (1) huruf i [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/node/10/uu-no-13-tahun-2003-ketenagakerjaan) (“UU Ketenagakerjaan”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 3 ayat (1) dan (3) [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17858/undangundang-nomor-2-tahun-2004/document) (“UU PPHI”) [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 4 ayat (1) UU PPHI [\[4\]](#_ftnref4) Angka 6 Penjelasan Umum UU PPHI [\[5\]](#_ftnref5) Angka 7 Penjelasan Umum UU PPHI [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 9 ayat (1) [Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt559b653d0d770/peraturan-pemerintah-nomor-46-tahun-2015/document) Tags ---- [ketenagakerjaan](/tag/ketenagakerjaan) [peraturan perusahaan](/tag/peraturan-perusahaan) [perjanjian kerja](/tag/perjanjian-kerja) [perjanjian kerja bersama](/tag/perjanjian-kerja-bersama) [resign](/tag/resign)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITOrang Dinyatakan Pailit, Ini Akibat Hukum Hingga ke Hartanya17 Feb 2022Sita Umum Pailit vs Sita Pidana, Begini Hukumnya05 Nov 2021BUMN Pailit, Ini Akibat Hukumnya25 Okt 2021Akibat Hukum Jika Debitur Lalai Memenuhi Isi Perdamaian PKPU01 Sep 2021Kami turut prihatin dengan kejadian yang menimpa Anda tertipu berkali-kali dengan investasi bodong. Sehubungan dengan pertanyaan Anda mengenai sikap cuek dari Hakim Pengawas yang tidak berpihak kepada kreditor, maka kami akan menjelaskan apa saja kewenangan Hakim Pengawas. Kewenangan Hakim Pengawas dalam KepailitanBelajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Hakim Pengawas[1] adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga dalam putusan pailit[2] atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang (“PKPU”).[3] Secara khusus, ketentuan mengenai Hakim Pengawas dapat Anda temukan Bab II Kepailitan, Bagian Ketiga Pengurusan Harta Pailit, yakni Pasal 65 sampai dengan Pasal 68 UU 37/2004.Pada dasarnya, Hakim Pengawas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit.[4] Selain itu, Pengadilan Niaga wajib mendengar pendapat Hakim Pengawas, sebelum mengambil suatu putusan mengenai pengurusan atau pemberesan harta pailit.[5] Hakim Pengawas berwenang juga untuk mendengar keterangan saksi atau memerintahkan penyelidikan oleh para ahli untuk memperoleh kejelasan tentang segala hal mengenai kepailitan.[6] Kewenangan Hakim Pengawas dalam PKPUKemudian, secara khusus ketentuan mengenai PKPU diatur dalam Bab III Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada Pasal 222 sampai dengan Pasal 294 UU 37/2004, di mana kewenangan Hakim Pengawas adalah diatur sebagai berikut antara lain:Hakim Pengawas menunjuk 2 surat kabar harian untuk selanjutnya Pengurus wajib segera mengumumkan putusan PKPU dalam Berita Negara Republik Indonesia yang juga harus memuat nama Hakim Pengawas, nama dan alamat pengurus, nama debitor, undangan pada para kreditor dan debitor untuk hadir, tanggal, tempat dan waktu sidang, serta rencana perdamaian apabila telah diajukan.[7]Apabila diminta oleh Pengurus, Hakim Pengawas dapat mendengar saksi atau memerintahkan pemeriksaan oleh ahli untuk menjelaskan keadaan yang menyangkut PKPU.[8]Hakim Pengawas berdasarkan prakarsanya sendiri dapat setiap waktu dalam proses PKPU Tetap, memasukkan ketentuan yang dianggap penting untuk kepentingan kreditor.[9]Hakim Pengawas dapat mengangkat satu atau lebih ahli untuk melakukan pemeriksaan dan menyusun laporan tentang keadaan harta debitor dalam jangka waktu tertentu berikut perpanjangannya yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas.[10]Hakim Pengawas menentukan imbalan jasa bagi ahli dan harus dibayar lebih dahulu dari harta debitor.[11]Hakim Pengawas dapat memperpanjang jangka waktu laporan pengurus mengenai keadaan harta debitor yang dilaksanakan setiap 3 bulan sejak putusan PKPU diucapkan.[12]Hakim Pengawas dapat memberikan persetujuan kepada debitor jika hendak melakukan pinjaman dari pihak ketiga dengan memberikan agunan dari harta debitor.[13]Hakim Pengawas dapat meminta kepada Pengadilan untuk mengangkat sita yang telah diletakkan atas benda yang termasuk harta Debitor.[14]Hakim Pengawas harus menentukan jumlah tagihan yang sudah ada dan belum dibayar sebelum PKPU yang bukan merupakan tagihan dengan hak untuk diistimewakan.[15]Hakim Pengawas dapat meminta PKPU diakhiri dengan alasan tertentu.[16]Apabila rencana perdamaian telah diajukan kepada Panitera, Hakim Pengawas harus menentukan:hari terakhir tagihan harus disampaikan kepada pengurus;tanggal dan waktu rencana perdamaian yang diusulkan itu akan dibicarakan dan diputuskan dalam rapat kreditor yang dipimpin oleh Hakim Pengawas.[17]Hakim Pengawas memutuskan perselisihan yang timbul antara Pengurus dan kreditor konkuren tentang hak suara kreditor.[18]Hakim Pengawas menentukan kreditor yang tagihannya dibantah, untuk dapat ikut serta dalam pemungutan suara dan menentukan batasan jumlah suara yang dapat dikeluarkan oleh kreditor tersebut.[19]Hakim Pengawas dan Panitera Pengganti harus menandatangani Daftar Kreditor yang dibuat Pengurus dan harus melampirkannya pada berita acara rapat yang bersangkutan.[20]Apabila rencana perdamaian diterima, Hakim Pengawas wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Pengadilan pada tanggal yang telah ditentukan untuk keperluan pengesahan perdamaian.[21]Apabila rencana perdamaian ditolak, Hakim Pengawas wajib segera memberitahukan penolakan itu kepada Pengadilan dengan cara menyerahkan salinan rencana perdamaian serta berita acara rapat.[22]Selain kewenangan di atas, yang sudah pasti berlaku baik dalam PKPU maupun kepailitan adalah Hakim Pengawas menjadi ketua dan membuka setiap rapat kreditor.[23]Selain dalam UU 37/2004, Anda juga dapat melihat peran dan kewenangan Hakim Pengawas dalam Keputusan Ketua MA Nomor 109/KMA/SK/IV/2020.Jadi, menjawab pernyataan Anda mengenai Hakim Pengawas yang cuek, perlu kami luruskan, Hakim Pengawas tidak bersikap cuek dalam proses PKPU, melainkan Hakim Pengawas menempatkan diri sebagai instrumen pengadilan yang memang memiliki kewenangan untuk mengawasi.Adapun yang seharusnya berperan aktif dalam proses PKPU adalah para kreditor yang memiliki kepentingan pengembalian piutang, dan juga debitor yang juga memiliki kepentingan pembayaran utang dan menjaga kelangsungan bisnisnya.Dengan demikian, menurut kami, sudah sewajarnya para kreditor harus bersikap lebih aktif untuk memperoleh hak-haknya dalam proses PKPU yang sedang berlangsung. Baca juga: Langkah Melawan Investasi Bodong Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran UtangKeputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakukan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang[1] Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU 37/2004”)[2] Pasal 15 ayat (1) UU 37/2004[3] Pasal 225 ayat (2) dan (3) UU 37/2004[4] Pasal 65 UU 37/2004[5] Pasal 66 UU 37/2004[6] Pasal 67 ayat (1) UU 37/2004[7] Pasal 226 ayat (1) UU 37/2004[8] Pasal 233 ayat (1) UU 37/2004[9] Pasal 237 ayat (2) huruf b UU 37/2004[10] Pasal 238 ayat (1) UU 37/2004[11] Pasal 263 UU 37/2004[12] Pasal 239 ayat (2) UU 37/2004[13] Pasal 240 ayat (3) UU 37/2004[14] Pasal 242 ayat (2) UU 37/2004[15] Pasal 244 huruf (b) UU 37/2004[16] Pasal 255 ayat (1) UU 37/2004[17] Pasal 268 UU 37/2004[18] Pasal 229 ayat (2) UU 37/2004[19] Pasal 280 UU 37/2004[20] Pasal 282 ayat (2) UU 37/2004[21] Pasal 284 ayat (1) UU 37/2004[22] Pasal 289 UU 37/2004[23] Pasal 85 UU 37/2004Tagshakim pengawasharta pailitkepailitanpengadilan niagapkpupkpu tetap

Saya berkali-kali tertipu investasi bodong yang mana PT diajukan PKPU. Saya menilai Hakim Pengawas cuek dan tidak berpihak pada kreditor. Sebenarnya sebatas apa kewenangan Hakim Pengawas dalam proses PKPU ini?

Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang (“PKPU”). Selain itu, baik dalam PKPU maupun kepailitan, Hakim Pengawas menjadi ketua dan membuka setiap rapat kreditor. Menyambung pertanyaan Anda terkait Hakim Pengawas yang terkesan cuek dan tidak berpihak pada kreditor, perlu Anda pahami terlebih dahulu apa saja kewenangan Hakim Pengawas menurut UU 37/2004. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Orang Dinyatakan Pailit, Ini Akibat Hukum Hingga ke Hartanya17 Feb 2022Sita Umum Pailit vs Sita Pidana, Begini Hukumnya05 Nov 2021BUMN Pailit, Ini Akibat Hukumnya25 Okt 2021Akibat Hukum Jika Debitur Lalai Memenuhi Isi Perdamaian PKPU01 Sep 2021Orang Dinyatakan Pailit, Ini Akibat Hukum Hingga ke Hartanya17 Feb 2022Sita Umum Pailit vs Sita Pidana, Begini Hukumnya05 Nov 2021BUMN Pailit, Ini Akibat Hukumnya25 Okt 2021Akibat Hukum Jika Debitur Lalai Memenuhi Isi Perdamaian PKPU01 Sep 2021Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewenangan-hakim-pengawas-dalam-pkpu-dan-kepailitan-lt621f1b4a461f1/

Kewenangan Hakim Pengawas dalam PKPU dan Kepailitan

pages/235/page-7.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Orang Dinyatakan Pailit, Ini Akibat Hukum Hingga ke Hartanya ](/klinik/a/orang-dinyatakan-pailit--ini-akibat-hukum-hingga-ke-hartanya-lt6087be4f1d5d3/)  17 Feb 2022 [ #### Sita Umum Pailit vs Sita Pidana, Begini Hukumnya ](/klinik/a/sita-umum-pailit-vs-sita-pidana-begini-hukumnya-lt6184aeeedc7bd/)  05 Nov 2021 [ #### BUMN Pailit, Ini Akibat Hukumnya ](/klinik/a/bumn-pailit--ini-akibat-hukumnya-cl6664/)  25 Okt 2021 [ #### Akibat Hukum Jika Debitur Lalai Memenuhi Isi Perdamaian PKPU ](/klinik/a/akibat-hukum-jika-debitur-lalai-memenuhi-isi-perdamaian-pkpu-lt612f7edd2b2c8/)  01 Sep 2021 [](#!) Kami turut prihatin dengan kejadian yang menimpa Anda tertipu berkali-kali dengan investasi bodong. Sehubungan dengan pertanyaan Anda mengenai sikap cuek dari Hakim Pengawas yang tidak berpihak kepada kreditor, maka kami akan menjelaskan apa saja kewenangan Hakim Pengawas. ### **Kewenangan Hakim Pengawas dalam Kepailitan** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Hakim Pengawas[\[1\]](#_ftn1) adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga dalam putusan pailit[\[2\]](#_ftn2) atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang (“PKPU”).[\[3\]](#_ftn3) Secara khusus, ketentuan mengenai Hakim Pengawas dapat Anda temukan Bab II Kepailitan, Bagian Ketiga Pengurusan Harta Pailit, yakni **Pasal 65 sampai dengan Pasal 68 [UU 37/2004](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20144/undangundang-nomor-37-tahun-2004/document)**. Pada dasarnya, Hakim Pengawas **mengawasi** pengurusan dan pemberesan harta pailit.[\[4\]](#_ftn4) Selain itu, Pengadilan Niaga wajib mendengar pendapat Hakim Pengawas, sebelum mengambil suatu putusan mengenai pengurusan atau pemberesan harta pailit.[\[5\]](#_ftn5) Hakim Pengawas berwenang juga untuk mendengar keterangan saksi atau memerintahkan penyelidikan oleh para ahli untuk memperoleh kejelasan tentang segala hal mengenai kepailitan.[\[6\]](#_ftn6) ### **Kewenangan Hakim Pengawas dalam PKPU** Kemudian, secara khusus ketentuan mengenai PKPU diatur dalam Bab III Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada **Pasal 222 sampai dengan Pasal 294 UU 37/2004**, di mana kewenangan Hakim Pengawas adalah diatur sebagai berikut antara lain: 1. Hakim Pengawas menunjuk 2 surat kabar harian untuk selanjutnya Pengurus wajib segera mengumumkan putusan PKPU dalam Berita Negara Republik Indonesia yang juga harus memuat nama Hakim Pengawas, nama dan alamat pengurus, nama debitor, undangan pada para kreditor dan debitor untuk hadir, tanggal, tempat dan waktu sidang, serta rencana perdamaian apabila telah diajukan.[\[7\]](#_ftn7) 2. Apabila diminta oleh Pengurus, Hakim Pengawas dapat mendengar saksi atau memerintahkan pemeriksaan oleh ahli untuk menjelaskan keadaan yang menyangkut PKPU.[\[8\]](#_ftn8) 3. Hakim Pengawas berdasarkan prakarsanya sendiri dapat setiap waktu dalam proses PKPU Tetap, memasukkan ketentuan yang dianggap penting untuk kepentingan kreditor.[\[9\]](#_ftn9) 4. Hakim Pengawas dapat mengangkat satu atau lebih ahli untuk melakukan pemeriksaan dan menyusun laporan tentang keadaan harta debitor dalam jangka waktu tertentu berikut perpanjangannya yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas.[\[10\]](#_ftn10) 5. Hakim Pengawas menentukan imbalan jasa bagi ahli dan harus dibayar lebih dahulu dari harta debitor.[\[11\]](#_ftn11) 6. Hakim Pengawas dapat memperpanjang jangka waktu laporan pengurus mengenai keadaan harta debitor yang dilaksanakan setiap 3 bulan sejak putusan PKPU diucapkan.[\[12\]](#_ftn12) 7. Hakim Pengawas dapat memberikan persetujuan kepada debitor jika hendak melakukan pinjaman dari pihak ketiga dengan memberikan agunan dari harta debitor.[\[13\]](#_ftn13) 8. Hakim Pengawas dapat meminta kepada Pengadilan untuk mengangkat sita yang telah diletakkan atas benda yang termasuk harta Debitor.[\[14\]](#_ftn14) 9. Hakim Pengawas harus menentukan jumlah tagihan yang sudah ada dan belum dibayar sebelum PKPU yang bukan merupakan tagihan dengan hak untuk diistimewakan.[\[15\]](#_ftn15) 10. Hakim Pengawas dapat meminta PKPU diakhiri dengan alasan tertentu.[\[16\]](#_ftn16) 11. Apabila rencana perdamaian telah diajukan kepada Panitera, Hakim Pengawas harus menentukan: 1. hari terakhir tagihan harus disampaikan kepada pengurus; 2. tanggal dan waktu rencana perdamaian yang diusulkan itu akan dibicarakan dan diputuskan dalam rapat kreditor yang dipimpin oleh Hakim Pengawas.[\[17\]](#_ftn17) 12. Hakim Pengawas memutuskan perselisihan yang timbul antara Pengurus dan kreditor konkuren tentang hak suara kreditor.[\[18\]](#_ftn18) 13. Hakim Pengawas menentukan kreditor yang tagihannya dibantah, untuk dapat ikut serta dalam pemungutan suara dan menentukan batasan jumlah suara yang dapat dikeluarkan oleh kreditor tersebut.[\[19\]](#_ftn19) 14. Hakim Pengawas dan Panitera Pengganti harus menandatangani Daftar Kreditor yang dibuat Pengurus dan harus melampirkannya pada berita acara rapat yang bersangkutan.[\[20\]](#_ftn20) 15. Apabila rencana perdamaian diterima, Hakim Pengawas wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Pengadilan pada tanggal yang telah ditentukan untuk keperluan pengesahan perdamaian.[\[21\]](#_ftn21) 16. Apabila rencana perdamaian ditolak, Hakim Pengawas wajib segera memberitahukan penolakan itu kepada Pengadilan dengan cara menyerahkan salinan rencana perdamaian serta berita acara rapat.[\[22\]](#_ftn22) Selain kewenangan di atas, yang sudah pasti berlaku baik dalam PKPU maupun kepailitan adalah Hakim Pengawas menjadi ketua dan membuka setiap rapat kreditor.[\[23\]](#_ftn23) Selain dalam UU 37/2004, Anda juga dapat melihat peran dan kewenangan Hakim Pengawas dalam **[Keputusan Ketua MA Nomor 109/KMA/SK/IV/2020](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5eaffe0f8909b/keputusan-ketua-mahkamah-agung-nomor-109-kma-sk-iv-2020-tahun-2020?r=4&p=1&q=uu%20kepailitan&rs=1847&re=2022)**. Jadi, menjawab pernyataan Anda mengenai Hakim Pengawas yang cuek, perlu kami luruskan, Hakim Pengawas tidak bersikap cuek dalam proses PKPU, melainkan Hakim Pengawas menempatkan diri sebagai instrumen pengadilan yang memang memiliki kewenangan untuk mengawasi. Adapun yang seharusnya berperan aktif dalam proses PKPU adalah para kreditor yang memiliki kepentingan pengembalian piutang, dan juga debitor yang juga memiliki kepentingan pembayaran utang dan menjaga kelangsungan bisnisnya. Dengan demikian, menurut kami, sudah sewajarnya para kreditor harus bersikap lebih aktif untuk memperoleh hak-haknya dalam proses PKPU yang sedang berlangsung. Baca juga: **[Langkah Melawan Investasi Bodong](https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-melawan-investasi-bodong-lt5de0c11642030)** Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20144/undangundang-nomor-37-tahun-2004/document) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakukan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5eaffe0f8909b/keputusan-ketua-mahkamah-agung-nomor-109-kma-sk-iv-2020-tahun-2020?r=4&p=1&q=uu%20kepailitan&rs=1847&re=2022) * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1 angka 8 [Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20144/undangundang-nomor-37-tahun-2004/document) (“UU 37/2004”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 15 ayat (1) UU 37/2004 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 225 ayat (2) dan (3) UU 37/2004 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 65 UU 37/2004 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 66 UU 37/2004 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 67 ayat (1) UU 37/2004 [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 226 ayat (1) UU 37/2004 [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 233 ayat (1) UU 37/2004 [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 237 ayat (2) huruf b UU 37/2004 [\[10\]](#_ftnref10) Pasal 238 ayat (1) UU 37/2004 [\[11\]](#_ftnref11) Pasal 263 UU 37/2004 [\[12\]](#_ftnref12) Pasal 239 ayat (2) UU 37/2004 [\[13\]](#_ftnref13) Pasal 240 ayat (3) UU 37/2004 [\[14\]](#_ftnref14) Pasal 242 ayat (2) UU 37/2004 [\[15\]](#_ftnref15) Pasal 244 huruf (b) UU 37/2004 [\[16\]](#_ftnref16) Pasal 255 ayat (1) UU 37/2004 [\[17\]](#_ftnref17) Pasal 268 UU 37/2004 [\[18\]](#_ftnref18) Pasal 229 ayat (2) UU 37/2004 [\[19\]](#_ftnref19) Pasal 280 UU 37/2004 [\[20\]](#_ftnref20) Pasal 282 ayat (2) UU 37/2004 [\[21\]](#_ftnref21) Pasal 284 ayat (1) UU 37/2004 [\[22\]](#_ftnref22) Pasal 289 UU 37/2004 [\[23\]](#_ftnref23) Pasal 85 UU 37/2004 Tags ---- [hakim pengawas](/tag/hakim-pengawas) [harta pailit](/tag/harta-pailit) [kepailitan](/tag/kepailitan) [pengadilan niaga](/tag/pengadilan-niaga) [pkpu](/tag/pkpu) [pkpu tetap](/tag/pkpu-tetap)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. Akibat Hukum Debitor Jika Rencana Perdamaian DitolakKLINIK TERKAITOrang Dinyatakan Pailit, Ini Akibat Hukum Hingga ke Hartanya17 Feb 2022Ada Persekongkolan Perdamaian PKPU? Lakukan Ini15 Feb 2022Upaya Hukum atas Putusan PKPU dan Persoalan Kreditur Fiktif07 Feb 2022Kreditur Tak Masuk Daftar dalam Proses Kepailitan, Apakah Masih Bisa Menagih Utang? 03 Jan 2022Menelaah pertanyaan Anda, kami memperoleh fakta di mana terdapat debitor yang sedang dalam status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”) dan kemudian dinyatakan sebagai debitor pailit akibat rencana perdamaian ditolak oleh kreditor.Dalam kondisi tersebut, berlakulah Pasal 289 dan 290 UU 37/2004 yang menyatakan:Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas  Pasal 289 UU 37/2004Apabila rencana perdamaian ditolak maka Hakim Pengawas wajib segera memberitahukan penolakan itu kepada Pengadilan dengan cara menyerahkan kepada Pengadilan tersebut salinan rencana perdamaian serta berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, dan dalam hal demikian Pengadilan harus menyatakan Debitor Pailit setelah Pengadilan menerima pemberitahuan penolakan dari Hakim Pengawas, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (1). Pasal 290 UU 37/2004Apabila Pengadilan telah menyatakan Debitor Pailit maka terhadap putusan pernyataan pailit tersebut berlaku ketentuan tentang kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Bab II, kecuali Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14.Oleh karena itu, telah secara tegas diatur bahwa pengadilan harus menyatakan debitor pailit apabila rencana perdamaian ditolak. Setelah dinyatakan pailit, baru berlakulah ketentuan kepailitan sebagaimana Bab II kecuali Pasal 11 sampai dengan Pasal 14 UU 37/2004. Bisakah Rencana Perdamaian Diajukan Kedua Kalinya?Bahwa pada poin ini, beberapa ahli kepailitan berbeda pandangan, di mana satu pihak menyatakan setelah dinyatakan pailit akibat rencana perdamaian ditolak, maka sudah tidak bisa mengajukan rencana perdamaian lagi (rencana perdamaian kedua).Namun pihak yang lain berpandangan sebaliknya, justru karena Pasal 290 UU 37/2004 menyatakan ketentuan kepailitan Bab II berlaku kecuali Pasal 11 sampai dengan Pasal 14 UU 37/2004, maka debitor pailit masih berhak mengajukan rencana perdamaian lagi (rencana perdamaian kedua). Sebab, rencana perdamaian yang diatur dalam Bab II Bagian Keenam UU 37/2004 tidak dikecualikan oleh Pasal 290 UU 37/2004.Silang pendapat terus terjadi dalam praktik di lapangan, namun sejak adanya SEMA  5/2021 yang diterbitkan pada tanggal 28 Desember 2021, diatur kaidah yang mengatur sebagai berikut:[1]Debitor yang dinyatakan pailit akibat rencana perdamaian ditolak oleh Kreditor sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 289 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak dibenarkan mengajukan lagi rencana perdamaian.Dengan demikian, pasca dikeluarkannya rumusan hasil rapat pleno kamar MA ini diharapkan kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan tetap terjaga, dan dijadikan pedoman dalam penanganan perkara dan kesekretariatan di MA, pengadilan tingkat pertama, dan pengadilan tingkat banding sepanjang substansinya berkenaan dengan kewenangan pengadilan yang bersangkutan.[2]Baca juga: Dapatkah PKPU Diajukan Kedua Kalinya setelah Homologasi? Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran UtangSurat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan[1] Huruf B angka 2 Lampiran Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (“SEMA 5/2021”)[2] Angka 1 SEMA 5/2021Tagskepailitanpailitpkpu

Apabila debitor dinyatakan pailit akibat rencana perdamaian ditolak oleh kreditor, bagaimana akibat hukum bagi debitor? Apa yang bisa dilakukan debitor dan apakah ia bisa ajukan rencana perdamaian lagi?

Mengenai bisa atau tidaknya rencana perdamaian diajukan kedua kalinya setelah rencana perdamaian yang pertama ditolak oleh kreditor, Anda dapat merujuk pada bunyi Lampiran SEMA  5/2021 yang pada intinya mengatur kaidah bagi debitor yang dinyatakan pailit akibat rencana perdamaian ditolak oleh kreditor sebagaimana dimaksud Pasal 289 UU 37/2004 tidak dibenarkan mengajukan lagi rencana perdamaian. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Orang Dinyatakan Pailit, Ini Akibat Hukum Hingga ke Hartanya17 Feb 2022Ada Persekongkolan Perdamaian PKPU? Lakukan Ini15 Feb 2022Upaya Hukum atas Putusan PKPU dan Persoalan Kreditur Fiktif07 Feb 2022Kreditur Tak Masuk Daftar dalam Proses Kepailitan, Apakah Masih Bisa Menagih Utang? 03 Jan 2022Orang Dinyatakan Pailit, Ini Akibat Hukum Hingga ke Hartanya17 Feb 2022Ada Persekongkolan Perdamaian PKPU? Lakukan Ini15 Feb 2022Upaya Hukum atas Putusan PKPU dan Persoalan Kreditur Fiktif07 Feb 2022Kreditur Tak Masuk Daftar dalam Proses Kepailitan, Apakah Masih Bisa Menagih Utang? 03 Jan 2022Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 22 Mei 20234 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 22 Mei 20234 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-rencana-perdamaian-diajukan-kedua-kalinya-cl4551/

Bisakah Rencana Perdamaian Diajukan Kedua Kalinya?

pages/235/page-8.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### **Akibat Hukum Debitor Jika Rencana Perdamaian Ditolak** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Orang Dinyatakan Pailit, Ini Akibat Hukum Hingga ke Hartanya ](/klinik/a/orang-dinyatakan-pailit--ini-akibat-hukum-hingga-ke-hartanya-lt6087be4f1d5d3/)  17 Feb 2022 [ #### Ada Persekongkolan Perdamaian PKPU? Lakukan Ini ](/klinik/a/ada-persekongkolan-perdamaian-pkpu-lakukan-ini-cl1354/)  15 Feb 2022 [ #### Upaya Hukum atas Putusan PKPU dan Persoalan Kreditur Fiktif ](/klinik/a/upaya-hukum-atas-putusan-pkpu-dan-persoalan-kreditur-fiktif-cl4988/)  07 Feb 2022 [ #### Kreditur Tak Masuk Daftar dalam Proses Kepailitan, Apakah Masih Bisa Menagih Utang? ](/klinik/a/kreditur-tak-masuk-daftar-dalam-proses-kepailitan--apakah-masih-bisa-menagih-utang-lt617761ac1bb84/)  03 Jan 2022 [](#!) Menelaah pertanyaan Anda, kami memperoleh fakta di mana terdapat debitor yang sedang dalam status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”) dan kemudian **dinyatakan sebagai debitor pailit akibat rencana perdamaian ditolak oleh kreditor**. Dalam kondisi tersebut, berlakulah **Pasal 289 dan 290** **[UU 37/2004](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20144/undangundang-nomor-37-tahun-2004/document)** yang menyatakan: Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) **Pasal 289 UU 37/2004** **_Apabila rencana perdamaian ditolak_** _maka Hakim Pengawas wajib segera memberitahukan penolakan itu kepada Pengadilan dengan cara menyerahkan kepada Pengadilan tersebut salinan rencana perdamaian serta berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, dan **dalam hal demikian Pengadilan harus menyatakan Debitor Pailit** setelah Pengadilan menerima pemberitahuan penolakan dari Hakim Pengawas, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (1)._ **Pasal 290 UU 37/2004** _Apabila Pengadilan telah menyatakan Debitor Pailit maka terhadap putusan pernyataan pailit tersebut berlaku ketentuan tentang kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Bab II, kecuali Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14._ Oleh karena itu, telah secara tegas diatur bahwa **pengadilan harus menyatakan debitor pailit apabila rencana perdamaian ditolak**. Setelah dinyatakan pailit, baru berlakulah ketentuan kepailitan sebagaimana Bab II kecuali Pasal 11 sampai dengan Pasal 14 UU 37/2004. ### **Bisakah Rencana Perdamaian Diajukan Kedua Kalinya?** Bahwa pada poin ini, beberapa ahli kepailitan berbeda pandangan, di mana satu pihak menyatakan setelah dinyatakan pailit akibat rencana perdamaian ditolak, maka **sudah tidak bisa mengajukan rencana perdamaian lagi** (rencana perdamaian kedua). Namun pihak yang lain berpandangan sebaliknya, justru karena Pasal 290 UU 37/2004 menyatakan **ketentuan kepailitan Bab II berlaku** kecuali Pasal 11 sampai dengan Pasal 14 UU 37/2004, maka **debitor pailit masih berhak mengajukan rencana perdamaian lagi** (rencana perdamaian kedua). Sebab, rencana perdamaian yang diatur dalam **Bab II Bagian Keenam UU 37/2004** tidak dikecualikan oleh Pasal 290 UU 37/2004. Silang pendapat terus terjadi dalam praktik di lapangan, namun sejak adanya **[SEMA  5/2021](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt61d29d5663fdb/surat-edaran-ketua-mahkamah-agung-nomor-5-tahun-2021/document)** yang diterbitkan pada tanggal 28 Desember 2021, diatur kaidah yang mengatur sebagai berikut:[\[1\]](#_ftn1) _Debitor yang dinyatakan pailit akibat rencana perdamaian ditolak oleh Kreditor sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 289 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang **tidak dibenarkan mengajukan lagi rencana perdamaian**._ Dengan demikian, pasca dikeluarkannya rumusan hasil rapat pleno kamar MA ini diharapkan **kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan** tetap terjaga, dan dijadikan pedoman dalam penanganan perkara dan kesekretariatan di MA, pengadilan tingkat pertama, dan pengadilan tingkat banding sepanjang substansinya berkenaan dengan kewenangan pengadilan yang bersangkutan.[\[2\]](#_ftn2) Baca juga: **[Dapatkah PKPU Diajukan Kedua Kalinya setelah Homologasi?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/dapatkah-pkpu-diajukan-kedua-kalinya-setelah-homologasi-lt5dc360a45801b)** Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20144/undangundang-nomor-37-tahun-2004/document) Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt61d29d5663fdb/surat-edaran-ketua-mahkamah-agung-nomor-5-tahun-2021/appendices) * * * [\[1\]](#_ftnref1) Huruf B angka 2 Lampiran [Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt61d29d5663fdb/surat-edaran-ketua-mahkamah-agung-nomor-5-tahun-2021/appendices) (“SEMA 5/2021”) [\[2\]](#_ftnref2) Angka 1 SEMA 5/2021 Tags ---- [kepailitan](/tag/kepailitan) [pailit](/tag/pailit) [pkpu](/tag/pkpu)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. Bentuk Pelanggaran HAM Ringan di Indonesia, Adakah?Sebelum menjawab pertanyaan Anda mengenai salah satu bentuk pelanggaran HAM ringan di Indonesia, perlu diketahui hukum di Indonesia hanya mengenal 2 istilah pelanggaran HAM, yaitu:Pelanggaran HAM, yakni setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh UU HAM, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.[1]Pelanggaran HAM yang berat, yakni pelanggaran HAM sebagaimana dimaksud dalam UU Pengadilan HAM, yang meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.[2]KLINIK TERKAITKetentuan Terbaru Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil 14 Des 2023Karyawan Wajib Share Location saat Liburan, Langgar Privasi?24 Feb 2022Penjelasan Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori dan Bedanya dengan Lex Specialis11 Feb 2022Arti Privasi, Derogable Rights, dan Non-derogable Rights09 Feb 2022Merujuk pada ketentuan tersebut, dapat disimpulkan istilah pelanggaran HAM ringan tidak dikenal dalam hukum Indonesia.Oleh karena itu, kami mengasumsikan yang Anda maksud dalam pertanyaan, salah satu bentuk pelanggaran HAM ringan adalah mencakup apa saja bentuk pelanggaran HAM di luar kategori pelanggaran HAM berat.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Baca juga: Ini 2 Pelanggaran HAM Berat yang Diatur di Indonesia Bentuk Pelanggaran HAM di IndonesiaPelanggaran HAM apa saja bentuknya? Pada prinsipnya, setiap perbuatan yang melanggar UU HAM dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. Beberapa bentuk pelanggaran HAM di Indonesia di antaranya:Penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;[3]Penghilangan paksa dan penghilangan nyawa;[4]Perbudakan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa;[5]Perampasan hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani;[6]Perampasan hak untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;[7]Perampasan hak untuk memperoleh pendidikan;[8]Perampasan hak memperoleh keadilan dengan menghalangi hak manusia untuk mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar;[9]Perampasan hak menyampaikan pendapat di muka umum.[10]Dengan demikian, jika ditanya salah satu bentuk pelanggaran HAM ringan adalah jawabannya bisa jadi perbuatan-perbuatan di atas. Namun perlu dicatat, istilah “pelanggaran HAM ringan” memang tidak dikenal, melainkan peraturan perundang-undangan di Indonesia hanya mengenal pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berat. Cara Lapor Pelanggaran HAM ke Komnas HAMSebagai informasi tambahan, hak dan kebebasan yang diatur dalam UU HAM hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap HAM serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.[11]Oleh karenanya, pemerintah, partai, golongan atau pihak manapun tidak dibenarkan mengurangi, merusak, atau menghapuskan HAM atau kebebasan dasar.[12] Kemudian apa yang dilakukan jika melihat pelanggaran HAM? Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran HAM ke Komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang dalam rangka perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM.[13]Untuk mengetahui cara lapor pelanggaran HAM ke Komnas HAM, Anda dapat mengikuti petunjuk dalam laman Cara Lapor Pelanggaran HAM.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi ManusiaUndang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia REFERENSICara Lapor Pelanggaran HAM, yang diakses pada 9 Maret 2022, pukul 17.00 WIB.[1] Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”)[2] Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia[3] Pasal 4 jo. Pasal 33 ayat (1) UU HAM[4] Pasal 33 ayat (2) UU HAM[5] Pasal 4 jo. Pasal 20 ayat (2) UU HAM[6] Pasal 4 UU HAM[7] Pasal 4 jo. Pasal 22 UU HAM[8] Pasal 12 UU HAM[9] Pasal 17 UU HAM[10] Pasal 25 UU HAM[11] Pasal 73 UU HAM[12] Pasal 74 UU HAM[13] Pasal 101 UU HAMTagshak asasihak asasi manusiahamkomnas ham

Apa saja bentuk pelanggaran HAM ringan di Indonesia?

Menjawab pertanyaan Anda mengenai salah satu bentuk pelanggaran HAM ringan di Indonesia, patut Anda pahami bahwa istilah pelanggaran HAM ringan tidak dikenal di Indonesia, melainkan istilah yang dikenal hanya pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berat.   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Ketentuan Terbaru Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil 14 Des 2023Karyawan Wajib Share Location saat Liburan, Langgar Privasi?24 Feb 2022Penjelasan Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori dan Bedanya dengan Lex Specialis11 Feb 2022Arti Privasi, Derogable Rights, dan Non-derogable Rights09 Feb 2022Ketentuan Terbaru Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil 14 Des 2023Karyawan Wajib Share Location saat Liburan, Langgar Privasi?24 Feb 2022Penjelasan Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori dan Bedanya dengan Lex Specialis11 Feb 2022Arti Privasi, Derogable Rights, dan Non-derogable Rights09 Feb 2022Ini Cara Mengurus Akta Nikah yang Terlambat 30 Sep 2022Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024Ini Cara Mengurus Akta Nikah yang Terlambat 30 Sep 2022Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/pelanggaran-ham-ringan-lt622895820ea3c/

Bentuk Pelanggaran HAM 'Ringan' di Indonesia, Adakah?

pages/236/page-0.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### **Bentuk Pelanggaran HAM Ringan di Indonesia, Adakah?** Sebelum menjawab pertanyaan Anda mengenai salah satu bentuk pelanggaran HAM ringan di Indonesia, perlu diketahui hukum di Indonesia hanya mengenal 2 istilah pelanggaran HAM, yaitu: 1. **Pelanggaran HAM**, yakni setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh [**UU HAM**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4d5b5fc6abcb2/undangundang-nomor-39-tahun-1999), dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.[\[1\]](#_ftn1) 2. **Pelanggaran HAM yang berat**, yakni pelanggaran HAM sebagaimana dimaksud dalam [**UU Pengadilan HAM**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17499/nprt/541/uu-no-26-tahun-2000-pengadilan-hak-asasi-manusia), yang meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.[\[2\]](#_ftn2) ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Ketentuan Terbaru Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil ](/klinik/a/anak-pidana-negara-dan-sipil-lt5b5e86f3e466d/)  14 Des 2023 [ #### Karyawan Wajib _Share Location_ saat Liburan, Langgar Privasi? ](/klinik/a/karyawan-wajib-ishare-location-i-saat-liburan--langgar-privasi-lt5ec542d6a4543/)  24 Feb 2022 [ #### Penjelasan Asas _Lex Superior Derogat Legi Inferiori_ dan Bedanya dengan _Lex Specialis_ ](/klinik/a/penjelasan-asas-ilex-superior-derogat-legi-inferiori-i-dan-bedanya-dengan-ilex-specialis-i-lt51375eaee3c7d/)  11 Feb 2022 [ #### Arti Privasi, _Derogable Rights_, dan _Non-derogable Rights_ ](/klinik/a/arti-privasi--iderogable-rights-i--dan-inon-derogable-rights-i-lt4d5605606b42e/)  09 Feb 2022 [](#!) Merujuk pada ketentuan tersebut, dapat disimpulkan istilah pelanggaran HAM ringan tidak dikenal dalam hukum Indonesia. Oleh karena itu, kami mengasumsikan yang Anda maksud dalam pertanyaan, salah satu bentuk pelanggaran HAM ringan adalah mencakup apa saja bentuk pelanggaran HAM di luar kategori pelanggaran HAM berat. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Baca juga: **[Ini 2 Pelanggaran HAM Berat yang Diatur di Indonesia](https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-2-pelanggaran-ham-berat-yang-diatur-di-indonesia-cl3377)** ### **Bentuk Pelanggaran HAM di Indonesia** Pelanggaran HAM apa saja bentuknya? Pada prinsipnya, setiap perbuatan yang melanggar **UU HAM** dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. Beberapa bentuk pelanggaran HAM di Indonesia di antaranya: 1. Penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;[\[3\]](#_ftn3) 2. Penghilangan paksa dan penghilangan nyawa;[\[4\]](#_ftn4) 3. Perbudakan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa;[\[5\]](#_ftn5) 4. Perampasan hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani;[\[6\]](#_ftn6) 5. Perampasan hak untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;[\[7\]](#_ftn7) 6. Perampasan hak untuk memperoleh pendidikan;[\[8\]](#_ftn8) 7. Perampasan hak memperoleh keadilan dengan menghalangi hak manusia untuk mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar;[\[9\]](#_ftn9) 8. Perampasan hak menyampaikan pendapat di muka umum.[\[10\]](#_ftn10) Dengan demikian, jika ditanya salah satu bentuk pelanggaran HAM ringan adalah jawabannya bisa jadi perbuatan-perbuatan di atas. Namun perlu dicatat, istilah “pelanggaran HAM ringan” memang tidak dikenal, melainkan peraturan perundang-undangan di Indonesia hanya mengenal pelanggaran HAM dan [pelanggaran HAM berat](https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-2-pelanggaran-ham-berat-yang-diatur-di-indonesia-cl3377). ### **Cara Lapor Pelanggaran HAM ke Komnas HAM** Sebagai informasi tambahan, hak dan kebebasan yang diatur dalam UU HAM hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap HAM serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.[\[11\]](#_ftn11) Oleh karenanya, pemerintah, partai, golongan atau pihak manapun tidak dibenarkan mengurangi, merusak, atau menghapuskan HAM atau kebebasan dasar.[\[12\]](#_ftn12) Kemudian apa yang dilakukan jika melihat pelanggaran HAM? Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, **berhak menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran HAM** **ke** **Komnas HAM** atau lembaga lain yang berwenang dalam rangka perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM.[\[13\]](#_ftn13) Untuk mengetahui cara lapor pelanggaran HAM ke Komnas HAM, Anda dapat mengikuti petunjuk dalam laman **[Cara Lapor Pelanggaran HAM](https://www.komnasham.go.id/index.php/pengaduan-mekanisme/)**. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://m.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4d5b5fc6abcb2/undangundang-nomor-39-tahun-1999) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17499/nprt/541/uu-no-26-tahun-2000-pengadilan-hak-asasi-manusia) REFERENSI --------- [Cara Lapor Pelanggaran HAM](https://www.komnasham.go.id/index.php/pengaduan-mekanisme/), yang diakses pada 9 Maret 2022, pukul 17.00 WIB. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1 angka 6 [Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4d5b5fc6abcb2/undangundang-nomor-39-tahun-1999) (“UU HAM”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 1 angka 2 _jo._ Pasal 7 [Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17499/nprt/541/uu-no-26-tahun-2000-pengadilan-hak-asasi-manusia) [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 4 _jo._ Pasal 33 ayat (1) UU HAM [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 33 ayat (2) UU HAM [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 4 _jo._ Pasal 20 ayat (2) UU HAM [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 4 UU HAM [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 4 _jo._ Pasal 22 UU HAM [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 12 UU HAM [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 17 UU HAM [\[10\]](#_ftnref10) Pasal 25 UU HAM [\[11\]](#_ftnref11) Pasal 73 UU HAM [\[12\]](#_ftnref12) Pasal 74 UU HAM [\[13\]](#_ftnref13) Pasal 101 UU HAM Tags ---- [hak asasi](/tag/hak-asasi) [hak asasi manusia](/tag/hak-asasi-manusia) [ham](/tag/ham) [komnas ham](/tag/komnas-ham)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. Jenis-jenis Sistem PemerintahanKLINIK TERKAITWarga Beri Presiden Hadiah, Termasuk Gratifikasi?22 Des 2021Syarat-syarat Jadi Komisaris BUMN dan Larangan Rangkap Jabatan05 Agt 2021Hukumnya Beriklan di Situs Pemerintah02 Jun 2021Bisakah Judicial Review atas Tatib DPRD?24 Feb 2021Sebelum menjawab pokok pertanyaan tentang ciri sistem pemerintahan presidensial, pertama-tama, perlu Anda ketahui bahwa sistem presidensial adalah salah satu jenis sistem pemerintahan. Adapun menurut Ismail Sunny sebagaimana dikutip oleh Dody Nur Andriyan yang dimaksud dengan sistem pemerintahan adalah suatu sistem tertentu yang menjelaskan bagaimana hubungannya antara alat-alat kelengkapan negara yang tertinggi di suatu negara.[1]Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie yang pendapatnya dikutip dalam artikel Refleksi Sistem Pemerintahan Indonesia dalam Legislasi oleh Kartika Saraswati, sistem pemerintahan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan oleh eksekutif dalam hubungan dengan legislatif (hal. 1).Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Dalam artikel yang sama Kartika menjelaskan bahwa sistem pemerintahan yang ada di dunia yang dikemukakan oleh para ahli hukum tata negara secara garis besar dibedakan ke dalam tiga kelompok yaitu parlementer, presidensial dan variasi antara kedua sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial dengan penamaan yang beragam (hal. 1). Ciri Sistem Pemerintahan Parlementer Menurut Bagir Manan, sistem pemerintahan parlementer ditandai dengan kekuasaan eksekutif yang bertanggung jawab secara langsung kepada badan legislatif. Artinya, kelangsungan kekuasaan eksekutif sangat bergantung kepada kepercayaan dan dukungan mayoritas suara di badan legislatif. Setiap kali pemegang kekuasaan eksekutif kehilangan kepercayaan dan dukungan dari badan legislatif, seperti karena mosi tidak percaya, eksekutif akan jatuh dengan cara mengembalikan mandat kepada kepala negara (raja, ratu, presiden, sultan, dll).[2]Adapun 6 ciri umum sistem pemerintahan parlementer menurut Jimly Asshiddiqie adalah:[3]Kabinet dibentuk dan bertanggung jawab kepada parlemen;Kabinet dibentuk sebagai satu kesatuan dengan tanggung jawab kolektif di bawah Perdana Menteri;Kabinet mempunyai hak konstitusional untuk membubarkan parlemen sebelum periode kerjanya berakhir;Setiap anggota kabinet adalah anggota parlemen yang terpilih;Kepala pemerintahan (Perdana Menteri) tidak dipilih secara langsung oleh rakyat, melainkan hanya dipilih untuk menjadi salah seorang anggota parlemen;Adanya pemisahan yang tegas antara kepala negara dan kepala pemerintahan.Contoh negara yang menerapkan sistem parlementer ini adalah Inggris, yang kekuasaan kepala pemerintahannya berada di tangan Perdana Menteri, namun kekuasaan kepala negara tetap berada di tangan Ratu. Ciri Sistem Pemerintahan Presidensial Disarikan artikel yang sama oleh Kartika Saraswati, ciri sistem pemerintahan presidensial lebih mencirikan pemisahaan kekuasaan menurut teori Montesquieu, yaitu memisahkan kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif yang tidak ditemukan dalam sistem pemerintahan parlementer setidaknya dalam fungsi legislasi antara kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif.Salah satu konsep utama dalam sistem presidensial adalah bahwa kedudukan antara lembaga eksekutif dan legislatif sama kuat. Berikut ini ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial menurut Scott Mainwaring sebagaimana dikutip oleh Retno Saraswati:[4]Posisi Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan;Presiden dan legislatif dipilih oleh rakyat;Lembaga eksekutif bukan bagian dari lembaga legislatif, sehingga tidak dapat diberhentikan oleh lembaga legislatif kecuali melalui mekanisme pemakzulan;Presiden tidak dapat membubarkan lembaga parlemen.Sebagai catatan, penerapan sistem pemerintahan presidensial di negara-negara dunia dapat berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ada yang menerapkan sistem presidensial yang dikombinasikan dengan sistem dwi partai, dan ada juga sebagian lainnya yang menerapkan sistem presidensial dengan sistem multipartai.Sehingga, jika dilihat dari ciri-ciri dan teori yang dijelaskan di atas, Indonesia termasuk negara yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial multipartai, di mana kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan berada di tangan Presiden, yang dipilih langsung oleh rakyat.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Demikian jawaban dari kami tentang ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial, semoga bermanfaat. REFERENSIDody Nur Andriyan.  Hukum Tata Negara dan Sistem Politik, Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia. Yogyakarta: Deepublish, 2016;Retno Saraswati. Desain Sistem Pemerintahan Presidensial yang Efektif. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Issue No.1 Vol.41, Januari 2012.[1] Dody Nur Andriyan. Hukum Tata Negara dan Sistem Politik, Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia. Yogyakarta: Deepublish, 2016, hal. 67[2] Dody Nur Andriyan. Hukum Tata Negara dan Sistem Politik, Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia. Yogyakarta: Deepublish, 2016, hal. 69[3] Dody Nur Andriyan. Hukum Tata Negara dan Sistem Politik, Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia. Yogyakarta: Deepublish, 2016, hal. 73-74[4] Retno Saraswati. Desain Sistem Pemerintahan Presidensial yang Efektif. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Issue No.1 Vol.41, Januari 2012, hal. 138Tagslembaga pemerintahpemerintahan

Apa yang dimaksud dengan sistem presidensial, dan apa ciri sistem pemerintahan presidensial?

Sistem presidensial adalah salah satu jenis sistem pemerintahan di suatu negara. Adapun menjawab pertanyaan Anda, berikut ini ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial adalah: Posisi Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan; Presiden dan legislatif dipilih oleh rakyat; Lembaga eksekutif bukan bagian dari lembaga legislatif, sehingga tidak dapat diberhentikan oleh lembaga legislatif kecuali melalui mekanisme pemakzulan; Presiden tidak dapat membubarkan lembaga parlemen. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Warga Beri Presiden Hadiah, Termasuk Gratifikasi?22 Des 2021Syarat-syarat Jadi Komisaris BUMN dan Larangan Rangkap Jabatan05 Agt 2021Hukumnya Beriklan di Situs Pemerintah02 Jun 2021Bisakah Judicial Review atas Tatib DPRD?24 Feb 2021Warga Beri Presiden Hadiah, Termasuk Gratifikasi?22 Des 2021Syarat-syarat Jadi Komisaris BUMN dan Larangan Rangkap Jabatan05 Agt 2021Hukumnya Beriklan di Situs Pemerintah02 Jun 2021Bisakah Judicial Review atas Tatib DPRD?24 Feb 2021Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 2022Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 2022Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/ciri-ciri-sistem-pemerintahan-presidensial-dan-parlementer-lt62284dbbd611a/

Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlementer

pages/236/page-1.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### **Jenis-jenis Sistem Pemerintahan** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Warga Beri Presiden Hadiah, Termasuk Gratifikasi? ](/klinik/a/warga-beri-presiden-hadiah-termasuk-gratifikasi-lt61c2ff4a042a7/)  22 Des 2021 [ #### Syarat-syarat Jadi Komisaris BUMN dan Larangan Rangkap Jabatan ](/klinik/a/syarat-syarat-jadi-komisaris-bumn-dan-larangan-rangkap-jabatan-lt610bca59de81a/)  05 Agt 2021 [ #### Hukumnya Beriklan di Situs Pemerintah ](/klinik/a/hukumnya-beriklan-di-situs-pemerintah-lt5df4f5a86e05b/)  02 Jun 2021 [ #### Bisakah _Judicial Review_ atas Tatib DPRD? ](/klinik/a/bisakah-ijudicial-review-i-atas-tatib-dprd-cl534/)  24 Feb 2021 [](#!) Sebelum menjawab pokok pertanyaan tentang ciri sistem pemerintahan presidensial, pertama-tama, perlu Anda ketahui bahwa sistem presidensial adalah salah satu jenis sistem pemerintahan. Adapun menurut **Ismail Sunny** sebagaimana dikutip oleh **Dody Nur Andriyan** yang dimaksud dengan sistem pemerintahan adalah suatu sistem tertentu yang menjelaskan bagaimana hubungannya antara alat-alat kelengkapan negara yang tertinggi di suatu negara.[\[1\]](#_ftn1) Sedangkan menurut **[Jimly Asshiddiqie](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/seleb-jurist-lt5e40bfcbe1d53/prof-dr-jimly-asshiddiqie--sh--mh-lt5e40c04245da6)** yang pendapatnya dikutip dalam artikel [**Refleksi Sistem Pemerintahan Indonesia dalam Legislasi**](https://m.hukumonline.com/berita/a/refleksi-sistem-pemerintahan-indonesia-dalam-legislasi-lt5f9f9449d727d) oleh **Kartika Saraswati**, sistem pemerintahan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan oleh eksekutif dalam hubungan dengan legislatif (hal. 1). Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Dalam artikel yang sama Kartika menjelaskan bahwa sistem pemerintahan yang ada di dunia yang dikemukakan oleh para ahli hukum tata negara secara garis besar dibedakan ke dalam tiga kelompok yaitu parlementer, presidensial dan variasi antara kedua sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial dengan penamaan yang beragam (hal. 1). ### **Ciri Sistem Pemerintahan Parlementer** Menurut **Bagir Manan**, sistem pemerintahan parlementer ditandai dengan kekuasaan eksekutif yang bertanggung jawab secara langsung kepada badan legislatif. Artinya, kelangsungan kekuasaan eksekutif sangat bergantung kepada kepercayaan dan dukungan mayoritas suara di badan legislatif. Setiap kali pemegang kekuasaan eksekutif kehilangan kepercayaan dan dukungan dari badan legislatif, seperti karena mosi tidak percaya, eksekutif akan jatuh dengan cara mengembalikan mandat kepada kepala negara (raja, ratu, presiden, sultan, dll).[\[2\]](#_ftn2) Adapun 6 ciri umum sistem pemerintahan parlementer menurut Jimly Asshiddiqie adalah:[\[3\]](#_ftn3) 1. Kabinet dibentuk dan bertanggung jawab kepada parlemen; 2. Kabinet dibentuk sebagai satu kesatuan dengan tanggung jawab kolektif di bawah Perdana Menteri; 3. Kabinet mempunyai hak konstitusional untuk membubarkan parlemen sebelum periode kerjanya berakhir; 4. Setiap anggota kabinet adalah anggota parlemen yang terpilih; 5. Kepala pemerintahan (Perdana Menteri) tidak dipilih secara langsung oleh rakyat, melainkan hanya dipilih untuk menjadi salah seorang anggota parlemen; 6. Adanya pemisahan yang tegas antara kepala negara dan kepala pemerintahan. Contoh negara yang menerapkan sistem parlementer ini adalah Inggris, yang kekuasaan kepala pemerintahannya berada di tangan Perdana Menteri, namun kekuasaan kepala negara tetap berada di tangan Ratu. ### **Ciri Sistem Pemerintahan Presidensial** Disarikan artikel yang sama oleh Kartika Saraswati, ciri sistem pemerintahan presidensial lebih mencirikan pemisahaan kekuasaan menurut teori Montesquieu, yaitu memisahkan kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif yang tidak ditemukan dalam sistem pemerintahan parlementer setidaknya dalam fungsi legislasi antara kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif. Salah satu konsep utama dalam sistem presidensial adalah bahwa kedudukan antara lembaga eksekutif dan legislatif sama kuat. Berikut ini ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial menurut **Scott Mainwaring** sebagaimana dikutip oleh **Retno Saraswati**:[\[4\]](#_ftn4) 1. Posisi Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan; 2. Presiden dan legislatif dipilih oleh rakyat; 3. Lembaga eksekutif bukan bagian dari lembaga legislatif, sehingga tidak dapat diberhentikan oleh lembaga legislatif kecuali melalui mekanisme pemakzulan; 4. Presiden tidak dapat membubarkan lembaga parlemen. Sebagai catatan, penerapan sistem pemerintahan presidensial di negara-negara dunia dapat berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ada yang menerapkan sistem presidensial yang dikombinasikan dengan sistem dwi partai, dan ada juga sebagian lainnya yang menerapkan sistem presidensial dengan sistem multipartai. Sehingga, jika dilihat dari ciri-ciri dan teori yang dijelaskan di atas, Indonesia termasuk negara yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial multipartai, di mana kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan berada di tangan Presiden, yang dipilih langsung oleh rakyat. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). Demikian jawaban dari kami tentang ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial, semoga bermanfaat. REFERENSI --------- 1. Dody Nur Andriyan.  _Hukum Tata Negara dan Sistem Politik, Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia_. Yogyakarta: Deepublish, 2016; 2. Retno Saraswati. [_Desain Sistem Pemerintahan Presidensial yang Efektif_](https://jurnal.hukumonline.com/a/6054712950006c2a0027b367/desain-sistem-pemerintahan-presidensial-yang-efektif). Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Issue No.1 Vol.41, Januari 2012. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Dody Nur Andriyan. _Hukum Tata Negara dan Sistem Politik, Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia_. Yogyakarta: Deepublish, 2016, hal. 67 [\[2\]](#_ftnref2) Dody Nur Andriyan. _Hukum Tata Negara dan Sistem Politik, Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia_. Yogyakarta: Deepublish, 2016, hal. 69 [\[3\]](#_ftnref3) Dody Nur Andriyan. _Hukum Tata Negara dan Sistem Politik, Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia_. Yogyakarta: Deepublish, 2016, hal. 73-74 [\[4\]](#_ftnref4) Retno Saraswati. [_Desain Sistem Pemerintahan Presidensial yang Efektif_](https://jurnal.hukumonline.com/a/6054712950006c2a0027b367/desain-sistem-pemerintahan-presidensial-yang-efektif). Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Issue No.1 Vol.41, Januari 2012, hal. 138 Tags ---- [lembaga pemerintah](/tag/lembaga-pemerintah) [pemerintahan](/tag/pemerintahan)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITKewenangan Atribusi dan Delegasi dalam Pembuatan Perda11 Feb 2022Hak Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Kepala Daerah18 Nov 2021Laporkan ke Sini Jika Lurah Minta Komisi Lebih untuk AJB12 Agt 2021Sanksi untuk Satpol PP yang Gunakan Kekerasan Pada Pelanggar PPKM30 Jul 2021Patut Anda pahami sebelumnya, pertanyaan Anda terkait peraturan sekolah atau peraturan kampus yang tidak sesuai dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan maupun peraturan koperasi yang tidak sesuai dengan UU Koperasi memiliki pembahasan yang luas. Luasnya pembahasan tersebut karena tidak ada spesifikasi siapa yang mengeluarkan peraturan, apakah instansi pemerintah (negeri) atau swasta. Maka, kami akan membatasi jawaban dalam lingkup pengujian peraturan non peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah atau peraturan yang dikeluarkan instansi negeri. Apa Itu Peraturan Kebijakan?Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Guna menjawab pertanyaan Anda, terlebih dulu kami akan menjelaskan sumber dan jenis peraturan. Pemerintah memiliki 3 arti dalam hukum administrasi negara, yakni sebagai aparatur, pelaksana pemerintahan, dan pelaksana Undang-Undang (“UU”).[1]Sebagai eksekutif atau pelaksana UU, pemerintah berwenang mengeluarkan peraturan perundang-undangan di bawah UU yang didasarkan pada atribusi dan delegasi. Sedangkan sebagai administrator atau pelaksana pemerintahan, pemerintah berwenang membentuk peraturan kebijakan guna menjalankan pemerintahan yang kewenangannya didasarkan pada diskresi.Peraturan non peraturan perundang-undangan atau peraturan yang tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan mengatur internal organisasi bersangkutan, ini disebut sebagai peraturan kebijakan atau beleidsregel. Menurut Prajudi Atmosudirdjo, peraturan kebijakan adalah aturan hukum yang dibentuk oleh pejabat administrasi yang berwenang untuk memberikan arahan atau garis pedoman.[2] Ridwan HR menjelaskan peraturan kebijakan berfungsi sebagai operasional dari penyelenggaraan tugas pemerintahan dan peraturan tersebut tidak dapat menyimpang dari peraturan perundang-undangan.[3]Menurut Hamid S. Attamimi, peraturan kebijakan memiliki kemiripan berdasarkan sifatnya dengan peraturan perundang-undangan yakni berlaku umum.[4] Namun, Purnadi Purbacaraka memberikan batasan bahwa pengaturan tersebut hanya berlaku di internal atau di lingkungan lembaga yang dinaungi.[5] Sumber kewenangan untuk membentuk peraturan kebijakan ini bukan berasal dari atribusi dan delegasi namun berasal dari diskresi.Dari penjelasan di atas, dapat diketahui sebagai tindakan pemerintah, peraturan kebijakan adalah peraturan yang bersifat umum dan abtrak (mengatur banyak orang dengan norma yang luas), bersumber dari diskresi, bukan merupakan peraturan perundang-undangan, namun dilaksanakan untuk menjalankan perundang-undangan, dan mengatur internal dari organisasi.   Ke Mana Pengujian Peraturan Kebijakan?Sampai saat ini, masih ada perdebatan di kalangan ahli hukum di Indonesia mengenai pemaknaan beleidsregel sebagai kebijakan atau peraturan perundang-undangan dan peradilan mana yang berwenang melakukan pengujian terhadap peraturan tersebut.Dikarenakan sumber literasi minim dan tidak ada pengaturan jelas mengenai pengujian peraturan kebijakan. Namun, ada beberapa kasus tertentu yang dapat dijadikan rujukan bahwa peradilan telah menerima kasus pengujian peraturan kebijakan dalam yurisdiksinya, yaitu PTUN atau Pengadilan Negeri, dengan penjelasan sebagai berikut:PTUNCara menguji peraturan kebijakan yang pertama adalah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (“PTUN”). Sengketa yang dibawa ke PTUN harus diperhatikan subjek yang digugat dan objek yang dipersengketakan.Sebagai subjek, instansi dalam naungan pemerintah seperti sekolah negeri, kampus negeri dapat dikategorikan sebagai badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan.[6] Sehingga, subjek yang bisa digugat di PTUN adalah penyelenggara negara yakni setiap unit yang melaksanakan urusan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.Sedangkan objek yang diujikan adalah Keputusan Tata Usaha Negara (“KTUN”) yang dikeluarkan oleh pejabat yang bersangkutan dan dirasa merugikan. Meskipun dalam UU PTUN, keputusan merupakan tindakan yang bersifat konkret, individual, dan final.[7] Namun, pengertian ini telah diperluas oleh UU 30/2014.Perluasan makna dalam pembahasan yang dimaksud adalah KTUN harus dimaknai berasal dari badan/pejabat di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya serta bersifat final dalam arti luas.[8]Berdasarkan sifat norma yang umum dan abstrak serta dikeluarkan oleh penyelenggara negara, maka peraturan kebijakan (peraturan kepala sekolah, peraturan rektor) dapat diujikan ke PTUN. Karena peraturan kebijakan diartikan sebagai “keputusan yang bersifat final dalam arti luas” berdasarkan perluasan makna KTUN.Peraturan kebijakan yang tidak berdasarkan atribusi dan delegasi dari peraturan perundang-undangan memiliki dasar pengujian tersendiri. Dasar atau ‘batu uji’ yang dapat digunakan adalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) karena dasar mengeluarkan peraturan kebijakan adalah diskresi[9] dan peraturan perundang-undangan.Meskipun tidak berdasarkan atribusi dan delegasi, namun hal yang diatur oleh peraturan kebijakan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada. Contoh kasus misalnya dalam Putusan PTUN Nomor 217/G/2018/PTUN.JKT. Pada kasus ini Wadah Pegawai KPK mengujikan Surat Keputusan Pimpinan KPK tentang Mutasi Pegawai. Surat Keputusan tersebut adalah peraturan yang dikeluarkan pimpinan KPK dan mengandung norma hukum yang bersifat umum dan abstrak. Pengadilan NegeriCara lain untuk menguji peraturan kebijakan adalah dengan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (“PMH”). Perbuatan yang dilakukan suatu organisasi atau melalui kepala organisasi yang mengeluarkan peraturan non peraturan perundang-undangan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian dapat dikategorikan sebagai PMH.Menurut Rosa Agustina, PMH memiliki beberapa persyaratan yakni bertentangan dengan kewajiban yang berlaku, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, atau bertentangan dengan kepatutan dan ketelitian.[10]Akan tetapi, ada pula pendapat yang menyatakan pembatasan melalui Perma 2/2019 yang mengatur PMH yang dilakukan badan/pejabat pemerintahan merupakan kewenangan absolut PTUN.[11] Namun, perlu diperhatikan secara jeli bahwa pembatasan MA adalah PMH yang dilakukan pemerintah hanya ketika tindakan pemerintah untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan bersifat konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.[12]Dari pembatasan ini, kami berpendapat, peraturan kebijakan yang memiliki norma umum dan abstrak tidak termasuk dalam pembatasan perkara yang diujikan ke PTUN. Sehingga, peraturan kebijakan dapat diujikan ke Pengadilan Negeri.Contoh kasus misalnya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 374/PDT.G/LH/2019/JKT.Pst dengan amar putusan memenangkan Penggugat atas Tergugat yakni Presiden, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, dan Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, serta Gubernur Jawa Barat.Hakim memutus untuk memenangkan gugatan PMH karena pemerintah tidak melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jika dinormakan, perbuatan pemerintah dengan tidak bertindak termasuk dalam melanggar peraturan. Sikap diam pemerintah yang berdampak luas ke masyarakat dapat diartikan sebagai tindakan pemerintah yang memiliki norma yang umum dan abstrak.Sehingga, perbuatan penyelenggara negara dengan mengeluarkan peraturan kebijakan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan merugikan dapat pula diajukan melalui gugatan PMH.   Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi PemerintahanUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha NegaraUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha NegaraUndang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha NegaraUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta KerjaPeraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) PUTUSANPutusan PTUN Nomor 217/G/2018/PTUN.JKT;Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 374/PDT.G/LH/2019/JKT.Pst. REFERENSIHamid S. Attamimi. Hukum tentang Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kebijakan. Makalah disampaikan pada pidato Purna Bakti Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta. 20 September 1993;Prajudi Admosudirdjo. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994;Purnadi Purbacaraka. Administrasi Negara dan Hukumnya. Palembang: Lembaga Penelitian Hukum Fakultas Hukum UNSRI, 1978;Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018;Rosa Agustina. Perbuatan Melawan Hukum. Jakarta: Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2003.[1] Prajudi Admosudirdjo. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, hal. 50[2] Prajudi Admosudirdjo. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, hal. 103[3] Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018, hal. 169[4] Hamid S. Attamimi. Hukum tentang Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kebijakan. Makalah disampaikan pada pidato Purna Bakti Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta. 20 September 1993, hal. 12[5] Purnadi Purbacaraka. Administrasi Negara dan Hukumnya. Palembang: Lembaga Penelitian Hukum Fakultas Hukum UNSRI, 1978, hal. 4[6] Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU 51/2009”)[7] Pasal 1 angka 9 UU 51/2009[8] Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU 30/2014”)[9] Pasal 24 UU 30/2014[10] Rosa Agustina. Perbuatan Melawan Hukum. Jakarta: Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2003, hal. 17[11] Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) (“Perma 2/2019”)[12] Pasal 1 angka 1 Perma 2/2019Tagshierarki peraturankebijakankenegaraanperaturanperbuatan melawan hukumptunuu ptun

Bagaimana menguji peraturan non peraturan perundang-undangan yang menyimpang (bertentangan) dengan peraturan perundang-undangan yang ada? Semisal peraturan sekolah atau kampus yang tidak sesuai dengan Permendikbud, peraturan koperasi yang tidak sesuai dengan UU Koperasi, dll.

Anda perlu memahami terlebih dahulu peraturan non peraturan perundang-undangan atau yang disebut sebagai peraturan kebijakan (beleidsregel) adalah tindakan pemerintah untuk memberikan arah dan garis pedoman. Secara ringkas, peraturan kebijakan memiliki persamaan dengan peraturan perundang-undangan yakni: norma yang umum dan abstrak (berlaku ke subjek dan objek yang luas); tidak dapat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; terbatas di lingkungan organisasi (internal); sumber kewenangan tindakan pemerintah berasal dari diskresi. Di Indonesia masih ada perbebatan mengenai siapa peradilan yang berwenang melakukan pengujian peraturan kebijakan. Sepanjang penelusuran kami, pengujian bisa melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) melalui Pengadilan Negeri. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Kewenangan Atribusi dan Delegasi dalam Pembuatan Perda11 Feb 2022Hak Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Kepala Daerah18 Nov 2021Laporkan ke Sini Jika Lurah Minta Komisi Lebih untuk AJB12 Agt 2021Sanksi untuk Satpol PP yang Gunakan Kekerasan Pada Pelanggar PPKM30 Jul 2021Kewenangan Atribusi dan Delegasi dalam Pembuatan Perda11 Feb 2022Hak Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Kepala Daerah18 Nov 2021Laporkan ke Sini Jika Lurah Minta Komisi Lebih untuk AJB12 Agt 2021Sanksi untuk Satpol PP yang Gunakan Kekerasan Pada Pelanggar PPKM30 Jul 20214 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 20244 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/ke-mana-bisa-melakukan-pengujian-peraturan-kebijakan-lt5f4b669c17662/

Ke Mana Bisa Melakukan Pengujian Peraturan Kebijakan?

pages/236/page-2.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Kewenangan Atribusi dan Delegasi dalam Pembuatan Perda ](/klinik/a/kewenangan-atribusi-dan-delegasi-dalam-pembuatan-perda-lt62063458e774b/)  11 Feb 2022 [ #### Hak Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Kepala Daerah ](/klinik/a/hak-partisipasi-masyarakat-dalam-pembentukan-peraturan-kepala-daerah-lt615434c2beca7/)  18 Nov 2021 [ #### Laporkan ke Sini Jika Lurah Minta Komisi Lebih untuk AJB ](/klinik/a/laporkan-ke-sini-jika-lurah-minta-komisi-lebih-untuk-ajb-lt610fee86e2c55/)  12 Agt 2021 [ #### Sanksi untuk Satpol PP yang Gunakan Kekerasan Pada Pelanggar PPKM ](/klinik/a/sanksi-untuk-satpol-pp-yang-gunakan-kekerasan-pada-pelanggar-ppkm-lt61039cd9d2435/)  30 Jul 2021 [](#!) Patut Anda pahami sebelumnya, pertanyaan Anda terkait peraturan sekolah atau peraturan kampus yang tidak sesuai dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan maupun peraturan koperasi yang tidak sesuai dengan **[UU Koperasi](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/38/undangundang-nomor-25-tahun-1992/document)** memiliki pembahasan yang luas. Luasnya pembahasan tersebut karena tidak ada spesifikasi siapa yang mengeluarkan peraturan, apakah instansi pemerintah (negeri) atau swasta. Maka, kami akan membatasi jawaban dalam lingkup pengujian peraturan non peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah atau peraturan yang dikeluarkan instansi negeri. ### **Apa Itu Peraturan Kebijakan?** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Guna menjawab pertanyaan Anda, terlebih dulu kami akan menjelaskan sumber dan jenis peraturan. Pemerintah memiliki 3 arti dalam hukum administrasi negara, yakni sebagai aparatur, pelaksana pemerintahan, dan pelaksana Undang-Undang (“UU”).[\[1\]](#_ftn1) Sebagai eksekutif atau pelaksana UU, pemerintah berwenang mengeluarkan peraturan perundang-undangan di bawah UU yang didasarkan pada atribusi dan delegasi. Sedangkan sebagai administrator atau pelaksana pemerintahan, pemerintah berwenang membentuk peraturan kebijakan guna menjalankan pemerintahan yang kewenangannya didasarkan pada diskresi. Peraturan non peraturan perundang-undangan atau peraturan yang tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan mengatur internal organisasi bersangkutan, ini disebut sebagai peraturan kebijakan atau _beleidsregel._ Menurut **Prajudi Atmosudirdjo**, peraturan kebijakan adalah aturan hukum yang dibentuk oleh pejabat administrasi yang berwenang untuk memberikan arahan atau garis pedoman.[\[2\]](#_ftn2) **Ridwan HR** menjelaskan peraturan kebijakan berfungsi sebagai operasional dari penyelenggaraan tugas pemerintahan dan peraturan tersebut tidak dapat menyimpang dari peraturan perundang-undangan.[\[3\]](#_ftn3) Menurut **Hamid S. Attamimi**, peraturan kebijakan memiliki kemiripan berdasarkan sifatnya dengan peraturan perundang-undangan yakni berlaku umum.[\[4\]](#_ftn4) Namun, **Purnadi Purbacaraka** memberikan batasan bahwa pengaturan tersebut hanya berlaku di internal atau di lingkungan lembaga yang dinaungi.[\[5\]](#_ftn5) Sumber kewenangan untuk membentuk peraturan kebijakan ini bukan berasal dari atribusi dan delegasi namun berasal dari diskresi. Dari penjelasan di atas, dapat diketahui **sebagai tindakan pemerintah**, peraturan kebijakan adalah peraturan yang **bersifat umum dan abtrak** (mengatur banyak orang dengan norma yang luas), **bersumber dari diskresi**, **bukan merupakan peraturan perundang-undangan**, namun dilaksanakan untuk menjalankan perundang-undangan, dan **mengatur internal** dari organisasi.   ### **Ke Mana Pengujian Peraturan Kebijakan?** Sampai saat ini, masih ada perdebatan di kalangan ahli hukum di Indonesia mengenai pemaknaan _beleidsregel_ sebagai kebijakan atau peraturan perundang-undangan dan peradilan mana yang berwenang melakukan pengujian terhadap peraturan tersebut. Dikarenakan sumber literasi minim dan tidak ada pengaturan jelas mengenai pengujian peraturan kebijakan. Namun, ada beberapa kasus tertentu yang dapat dijadikan rujukan bahwa peradilan telah menerima kasus pengujian peraturan kebijakan dalam yurisdiksinya, yaitu PTUN atau Pengadilan Negeri, dengan penjelasan sebagai berikut: 1. #### **PTUN** Cara menguji peraturan kebijakan yang pertama adalah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (“PTUN”). Sengketa yang dibawa ke PTUN harus diperhatikan subjek yang digugat dan objek yang dipersengketakan. Sebagai subjek, instansi dalam naungan pemerintah seperti sekolah negeri, kampus negeri dapat dikategorikan sebagai badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan.[\[6\]](#_ftn6) Sehingga, subjek yang bisa digugat di PTUN adalah penyelenggara negara yakni setiap unit yang melaksanakan urusan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan objek yang diujikan adalah Keputusan Tata Usaha Negara (“KTUN”) yang dikeluarkan oleh pejabat yang bersangkutan dan dirasa merugikan. Meskipun dalam UU PTUN, keputusan merupakan tindakan yang bersifat konkret, individual, dan final.[\[7\]](#_ftn7) Namun, pengertian ini telah diperluas oleh **[UU 30/2014](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5462bc42d6073/undang-undang-nomor-30-tahun-2014)**. Perluasan makna dalam pembahasan yang dimaksud adalah KTUN harus dimaknai berasal dari badan/pejabat di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan **penyelenggara negara lainnya serta bersifat final dalam arti luas**.[\[8\]](#_ftn8) Berdasarkan sifat norma yang umum dan abstrak serta dikeluarkan oleh penyelenggara negara, maka peraturan kebijakan (peraturan kepala sekolah, peraturan rektor) dapat diujikan ke PTUN. Karena peraturan kebijakan diartikan sebagai “keputusan yang bersifat final dalam arti luas” berdasarkan perluasan makna KTUN. Peraturan kebijakan yang tidak berdasarkan atribusi dan delegasi dari peraturan perundang-undangan memiliki dasar pengujian tersendiri. Dasar atau ‘batu uji’ yang dapat digunakan adalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) karena dasar mengeluarkan peraturan kebijakan adalah diskresi[\[9\]](#_ftn9) dan peraturan perundang-undangan. Meskipun tidak berdasarkan atribusi dan delegasi, namun hal yang diatur oleh peraturan kebijakan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada. Contoh kasus misalnya dalam **[Putusan PTUN Nomor 217/G/2018/PTUN.JKT](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/b7c28c80a50c344de647d013745ec741.html)**. Pada kasus ini Wadah Pegawai KPK mengujikan Surat Keputusan Pimpinan KPK tentang Mutasi Pegawai. Surat Keputusan tersebut adalah peraturan yang dikeluarkan pimpinan KPK dan mengandung norma hukum yang bersifat umum dan abstrak. 2. #### **Pengadilan Negeri** Cara lain untuk menguji peraturan kebijakan adalah dengan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (“PMH”). Perbuatan yang dilakukan suatu organisasi atau melalui kepala organisasi yang mengeluarkan peraturan non peraturan perundang-undangan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian dapat dikategorikan sebagai PMH. Menurut **Rosa Agustina**, PMH memiliki beberapa persyaratan yakni bertentangan dengan kewajiban yang berlaku, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, atau bertentangan dengan kepatutan dan ketelitian.[\[10\]](#_ftn10) Akan tetapi, ada pula pendapat yang menyatakan pembatasan melalui **Perma 2/2019** yang mengatur PMH yang dilakukan badan/pejabat pemerintahan merupakan kewenangan absolut PTUN.[\[11\]](#_ftn11) Namun, perlu diperhatikan secara jeli bahwa pembatasan MA adalah PMH yang dilakukan pemerintah hanya ketika tindakan pemerintah untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan **bersifat** **konkret** dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.[\[12\]](#_ftn12) Dari pembatasan ini, kami berpendapat, peraturan kebijakan yang memiliki norma umum dan abstrak tidak termasuk dalam pembatasan perkara yang diujikan ke PTUN. Sehingga, peraturan kebijakan dapat diujikan ke Pengadilan Negeri. Contoh kasus misalnya **[Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 374/PDT.G/LH/2019/JKT.Pst](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt620a2c63abae6?r=0&p=1&q=374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst&rs=1951&re=2022)** dengan amar putusan memenangkan Penggugat atas Tergugat yakni Presiden, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, dan Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, serta Gubernur Jawa Barat. Hakim memutus untuk memenangkan gugatan PMH karena pemerintah tidak melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jika dinormakan, perbuatan pemerintah dengan tidak bertindak termasuk dalam melanggar peraturan. Sikap diam pemerintah yang berdampak luas ke masyarakat dapat diartikan sebagai tindakan pemerintah yang memiliki norma yang umum dan abstrak. Sehingga, perbuatan penyelenggara negara dengan mengeluarkan peraturan kebijakan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan merugikan dapat pula diajukan melalui gugatan PMH.   Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5462bc42d6073/undang-undang-nomor-30-tahun-2014) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2625/undangundang-nomor-5-tahun-1986/document) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/18360) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b012b9eee9fb/nprt/1060/undangundang-nomor-51-tahun-2009) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5d634e1e7f970/peraturan-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2019) PUTUSAN ------- 1. [Putusan PTUN Nomor 217/G/2018/PTUN.JKT](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/b7c28c80a50c344de647d013745ec741.html); 2. [Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 374/PDT.G/LH/2019/JKT.Pst](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt620a2c63abae6?r=0&p=1&q=374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst&rs=1951&re=2022). REFERENSI --------- 1. Hamid S. Attamimi. _Hukum tentang Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kebijakan_. Makalah disampaikan pada pidato Purna Bakti Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta. 20 September 1993; 2. Prajudi Admosudirdjo. _Hukum Administrasi Negara._ Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994; 3. Purnadi Purbacaraka. _Administrasi Negara dan Hukumnya._ Palembang: Lembaga Penelitian Hukum Fakultas Hukum UNSRI, 1978; 4. Ridwan HR. _Hukum Administrasi Negara._ Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018; 5. Rosa Agustina. _Perbuatan Melawan Hukum._ Jakarta: Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2003. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Prajudi Admosudirdjo. _Hukum Administrasi Negara._ Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, hal. 50 [\[2\]](#_ftnref2) Prajudi Admosudirdjo. _Hukum Administrasi Negara._ Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, hal. 103 [\[3\]](#_ftnref3) Ridwan HR. _Hukum Administrasi Negara._ Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018, hal. 169 [\[4\]](#_ftnref4) Hamid S. Attamimi. _Hukum tentang Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kebijakan_. Makalah disampaikan pada pidato Purna Bakti Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta. 20 September 1993, hal. 12 [\[5\]](#_ftnref5) Purnadi Purbacaraka. _Administrasi Negara dan Hukumnya._ Palembang: Lembaga Penelitian Hukum Fakultas Hukum UNSRI, 1978, hal. 4 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 1 angka 8 [Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b012b9eee9fb/nprt/1060/undangundang-nomor-51-tahun-2009) (“UU 51/2009”) [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 1 angka 9 UU 51/2009 [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 87 [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5462bc42d6073/undang-undang-nomor-30-tahun-2014) (“UU 30/2014”) [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 24 UU 30/2014 [\[10\]](#_ftnref10) Rosa Agustina. _Perbuatan Melawan Hukum._ Jakarta: Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2003, hal. 17 [\[11\]](#_ftnref11) Pasal 2 ayat (1) [Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (_Onrechtmatige Overheidsdaad_)](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5d634e1e7f970/peraturan-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2019) (“Perma 2/2019”) [\[12\]](#_ftnref12) Pasal 1 angka 1 Perma 2/2019 Tags ---- [hierarki peraturan](/tag/hierarki-peraturan) [kebijakan](/tag/kebijakan) [kenegaraan](/tag/kenegaraan) [peraturan](/tag/peraturan) [perbuatan melawan hukum](/tag/perbuatan-melawan-hukum) [ptun](/tag/ptun) [uu ptun](/tag/uu-ptun)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITAturan Drop Out Mahasiswa yang Melebihi Masa Studi02 Jul 2024Dosen Cabuli Mahasiswi, Ini Jerat Hukumnya31 Okt 2023Jika Mahasiswa Diberhentikan Studi Tanpa SK Rektor22 Jul 2019Corporate Social Responsibility dalam Bentuk Pemberian Beasiswa01 Agt 2017Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 24 Januari 2020. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda mengenai bolehkah kampus skorsing mahasiswa tanpa surat peringatan, ada baiknya kita pahami terlebih dahulu bagaimana mekanisme perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan. Perguruan Tinggi dalam Penyelenggaraan PendidikanDalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Demikian yang diatur menurut Pasal 8 ayat (1) UU 12/2012.Hal ini dilakukan oleh sivitas akademika yang terdiri dari dosen dan mahasiswa melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.[1]Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di perguruan tinggi merupakan tanggung jawab pribadi sivitas akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan perguruan tinggi[2].Kebebasan akademik tersebut merupakan kebebasan sivitas akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma.[3]Mahasiswa sebagai bagian dari sivitas akademika berkewajiban menjaga etika dan mentaati norma pendidikan tinggi untuk menjamin terlaksananya tridharma dan pengembangan budaya akademik.[4]Adanya kode etik, menurut hemat kami, termasuk dalam penerapan kewajiban mahasiswa untuk menjaga etika dalam penyelenggaraan pendidikan melalui norma yang diatur oleh perguruan tinggi. Kode Etik Mahasiswa Lebih lanjut, menurut Pasal 22 ayat (1) PP 4/2014, perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.Otonomi tersebut terdiri atas:[5]otonomi di bidang akademik, yang meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:pendidikan;penelitian; danpengabdian kepada masyarakatsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.otonomi di bidang nonakademik yang meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:organisasi;keuangan;kemahasiswaan;ketenagaan; dansarana prasarana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Atas otonomi tersebut, menurut hemat kami, masing-masing perguruan tinggi tentu memiliki peraturan tersendiri, seperti yang mengatur secara khusus mengenai kode etik mahasiswa.Namun sebelumnya, Anda kurang memberikan keterangan jelas tentang perbuatan apa yang dilakukan mahasiswa tersebut saat ujian sehingga kampus memutuskan untuk memberikan sanksi skorsing kepada mahasiswanya. Hal ini berpengaruh pada penjatuhan sanksi apa yang tepat dan apakah perlu diawali dengan surat peringatan/teguran terlebih dahulu atau tidak.Sebagai contoh, mahasiswa kampus UB dalam Pasal 7  Kode Etik Mahasiswa UB mengatur tentang etika dalam mengikuti ujian sebagai berikut:Mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan universitas/ fakultas;Jujur dan beritikad baik, tidak melihat buku atau sumber lain yang tidak dibenarkan, kecuali untuk ujian yang secara tegas membenarkan hal demikian;Tidak mengganggu mahasiswa lain yang sedang mengikuti ujian;Tidak mencoret inventaris universitas, seperti meja, kursi, dinding dengan iktikad yang tidak baik untuk keperluan memudahkan menjawab soal ujian;Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses dan hasil ujian; danPercaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi proses dan hasil ujian.Pasal 20 huruf a Kode Etik Mahasiswa UB menyebutkan bahwa setiap pelanggaran terhadap kode etik akan mendapat sanksi dari pimpinan fakultas masing-masing. Rektor dapat mempertimbangkan pemberian sanksi yang lebih berat terhadap pelanggaran kode etik setelah memperoleh masukan dari para pihak yang mengetahui terjadinya pelanggaran kode etik.[6]Sanksi tersebut dapat berupa teguran, peringatan keras, skorsing dalam jangka waktu tertentu, dan dikeluarkan dari universitas. Setiap pelanggar diberi hak untuk pembelaan diri, paling lambat satu minggu setelah pemberitahuan tertulis pelanggaran disampaikan oleh pimpinan fakultas masing-masing.[7]Contoh lainnya, mahasiswa kampus UNPAD dalam Pasal 22 Kode Etik Mahasiswa UNPAD, disebutkan bahwa mahasiswa wajib mengindahkan dan melaksanakan kode etik mahasiswa dan pelanggaran terhadapnya dapat dikenakan sanksi moral atau sanksi etik atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, atau gabungan di antaranya.Sanksi yang dikenakan terdiri atas sanksi ringan, sanksi sedang, sanksi berat, dan sanksi khusus.[8] Jenis sanksi yang dijatuhkan bergantung pada jenis pelanggaran, berat ringannya pelanggaran, dan fakta-fakta lain.[9]Berdasarkan Pasal 27 Kode Etik Mahasiswa UNPAD, dijelaskan beberapa sanksi berikut:Sanksi ringan dikeluarkan oleh kepala program studi berupa teguran lisan atau peringatan tertulis. Sanksi sedang dikeluarkan oleh dekan berupa peringatan keras secara tertulis dan/atau tidak boleh mengikuti kuliah dan ujian untuk beberapa mata kuliah atau seluruhnya.Sanksi berat dikeluarkan oleh rektor berupa dianjurkan untuk pindah studi ke perguruan tinggi lain atau diputus-studikan (drop out).  Sanksi khusus dijatuhkan untuk pelanggaran plagiat yang tercantum dalam Permendikbudristek 39/2021.Jika perbuatan pelanggaran kode etik yang dilakukan mahasiswa di pertanyaan Anda misalnya berupa melanggar norma kejujuran ilmiah saat sedang mengikuti ujian, maka menurut Kode Etik Mahasiswa UNPAD, sanksi yang dijatuhkan atas perbuatan tersebut adalah sanksi sedang yang bisa diawali dengan surat peringatan keras atau langsung diskors tidak boleh mengikuti kuliah dan ujian untuk beberapa mata kuliah atau seluruhnya.[10]Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberian skorsing tanpa adanya surat peringatan kepada mahasiswa yang melanggar kode etik dapat saja terjadi, bergantung pada kode etik mahasiswa yang berlaku di masing-masing perguruan tinggi.Oleh karenanya, kami menyarankan kepada Anda untuk menilik kembali kode etik mahasiswa yang berlaku di perguruan tinggi Anda yang berkenaan dengan jenis pelanggaran dan sanksi atas pelanggaran kode etik.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Demikian jawaban kami mengenai bolehkah kampus skorsing mahasiswa tanpa surat peringatan. Semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan TinggiPeraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan TinggiPeraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah REFERENSIPeraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor: 328/PER/2011 tentang Kode Etik Mahasiswa, diakses pada 7 Maret 2022, pukul 17.00 WIB;Peraturan Senat Akademik Universitas Padjadjaran Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Padjadjaran, diakses pada 7 Maret 2022, pukul 17.00 WIB.[1] Pasal 8 ayat (2) jo. Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (“UU 12/2012”)[2] Pasal 8 ayat (3) UU 12/201[3] Pasal 9 ayat (1) UU 12/2012[4] Pasal 13 ayat (6) UU 12/2012[5] Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi[6] Pasal 20 huruf a Kode Etik Mahasiswa UB[7] Pasal 20 huruf c, d, dan e Kode Etik Mahasiswa UB[8] Pasal 26 ayat (1)  Kode Etik Mahasiswa UNPAD[9] Pasal 25 ayat (2) Kode Etik Mahasiswa UNPAD[10] Pasal 26 ayat (3) jo. Pasal 23 ayat (1) huruf e dan Pasal 27 ayat (2) Kode Etik Mahasiswa UNPADTagshukumonlinekampuskode etikmahasiswapendidikanpendidikan dan kebudayaanperguruan tinggisanksi

Saya ingin bertanya, apakah pihak kampus berhak memberikan skorsing kepada mahasiswanya yang melakukan pelanggaran kode etik, misalnya saat sedang ujian, tanpa memberi surat peringatan terlebih dahulu? Terima kasih.

Penyusunan kode etik mahasiswa merupakan otonomi yang diberikan kepada masing-masing perguruan tinggi. Dalam kode etik tersebut biasanya juga terdapat jenis-jenis pelanggaran dan sanksi yang diberikan terhadap pelanggar.   Pemberian skorsing kepada mahasiswa karena pelanggaran kode etik saat ujian tanpa adanya surat peringatan terlebih dahulu dapat saja terjadi, bergantung pada kode etik yang berlaku, sehingga kami menyarankan kepada Anda untuk menilik kembali kode etik mahasiswa yang berlaku di perguruan tinggi Anda.   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini. Aturan Drop Out Mahasiswa yang Melebihi Masa Studi02 Jul 2024Dosen Cabuli Mahasiswi, Ini Jerat Hukumnya31 Okt 2023Jika Mahasiswa Diberhentikan Studi Tanpa SK Rektor22 Jul 2019Corporate Social Responsibility dalam Bentuk Pemberian Beasiswa01 Agt 2017Aturan Drop Out Mahasiswa yang Melebihi Masa Studi02 Jul 2024Dosen Cabuli Mahasiswi, Ini Jerat Hukumnya31 Okt 2023Jika Mahasiswa Diberhentikan Studi Tanpa SK Rektor22 Jul 2019Corporate Social Responsibility dalam Bentuk Pemberian Beasiswa01 Agt 2017Ini Cara Mengurus Akta Nikah yang Terlambat 30 Sep 2022Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 2022Ini Cara Mengurus Akta Nikah yang Terlambat 30 Sep 2022Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-kampus-skorsing-mahasiswa-tanpa-surat-peringatan-lt5e2550682709c/

Bolehkah Kampus Skorsing Mahasiswa Tanpa Surat Peringatan?

pages/236/page-3.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Aturan _Drop Out_ Mahasiswa yang Melebihi Masa Studi ](/klinik/a/aturan-idrop-out-i-mahasiswa-yang-melebihi-masa-studi-lt580ebfdbe4538/)  02 Jul 2024 [ #### Dosen Cabuli Mahasiswi, Ini Jerat Hukumnya ](/klinik/a/dosen-cabuli-mahasiswi--ini-jerat-hukumnya-lt5852311678437/)  31 Okt 2023 [ #### Jika Mahasiswa Diberhentikan Studi Tanpa SK Rektor ](/klinik/a/jika-mahasiswa-diberhentikan-studi-tanpa-sk-rektor-lt5c32d731f34a3/)  22 Jul 2019 [ #### _Corporate Social Responsibility_ dalam Bentuk Pemberian Beasiswa ](/klinik/a/icorporate-social-responsibility-i-dalam-bentuk-pemberian-beasiswa-lt5977f7325b570/)  01 Agt 2017 [](#!) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 24 Januari 2020.** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda mengenai bolehkah kampus skorsing mahasiswa tanpa surat peringatan, ada baiknya kita pahami terlebih dahulu bagaimana mekanisme perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan. ### **Perguruan Tinggi dalam Penyelenggaraan Pendidikan** Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Demikian yang diatur menurut **Pasal 8 ayat (1)** **[UU 12/2012](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt504716e4cc717/undang-undang-nomor-12-tahun-2012)**. Hal ini dilakukan oleh sivitas akademika yang terdiri dari dosen dan mahasiswa melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.[\[1\]](#_ftn1) Pelaksanaan **kebebasan akademik**, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di perguruan tinggi merupakan tanggung jawab pribadi sivitas akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan perguruan tinggi[\[2\]](#_ftn2). Kebebasan akademik tersebut merupakan kebebasan sivitas akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma.[\[3\]](#_ftn3) Mahasiswa sebagai bagian dari sivitas akademika berkewajiban **menjaga etika** dan mentaati **norma pendidikan tinggi** untuk menjamin terlaksananya tridharma dan pengembangan budaya akademik.[\[4\]](#_ftn4) Adanya kode etik, menurut hemat kami, termasuk dalam penerapan kewajiban mahasiswa untuk menjaga etika dalam penyelenggaraan pendidikan melalui norma yang diatur oleh perguruan tinggi. ### **Kode Etik Mahasiswa**  Lebih lanjut, menurut **Pasal 22 ayat (1)** **[PP 4/2014](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt531d524acbfcb/peraturan-pemerintah-nomor-4-tahun-2014)**, perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. Otonomi tersebut terdiri atas:[\[5\]](#_ftn5) 1. otonomi di **bidang akademik**, yang meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan: 1. **pendidikan**; 2. penelitian; dan 3. pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. otonomi di **bidang nonakademik** yang meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan: 1. organisasi; 2. keuangan; 3. **kemahasiswaan**; 4. ketenagaan; dan 5. sarana prasarana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atas otonomi tersebut, menurut hemat kami, masing-masing perguruan tinggi tentu memiliki peraturan tersendiri, seperti yang mengatur secara khusus mengenai kode etik mahasiswa. Namun sebelumnya, Anda kurang memberikan keterangan jelas tentang perbuatan apa yang dilakukan mahasiswa tersebut saat ujian sehingga kampus memutuskan untuk memberikan sanksi skorsing kepada mahasiswanya. Hal ini berpengaruh pada penjatuhan sanksi apa yang tepat dan apakah perlu diawali dengan surat peringatan/teguran terlebih dahulu atau tidak. Sebagai contoh, mahasiswa kampus UB dalam **Pasal 7**  **[Kode Etik Mahasiswa UB](http://kemahasiswaan.ub.ac.id/wp-content/uploads/2014/09/SK-Kode-Etik-Mahasiswa.pdf)** mengatur tentang etika dalam mengikuti ujian sebagai berikut: 1. Mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan universitas/ fakultas; 2. Jujur dan beritikad baik, tidak melihat buku atau sumber lain yang tidak dibenarkan, kecuali untuk ujian yang secara tegas membenarkan hal demikian; 3. Tidak mengganggu mahasiswa lain yang sedang mengikuti ujian; 4. Tidak mencoret inventaris universitas, seperti meja, kursi, dinding dengan iktikad yang tidak baik untuk keperluan memudahkan menjawab soal ujian; 5. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses dan hasil ujian; dan 6. Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi proses dan hasil ujian. **Pasal 20 huruf a Kode Etik Mahasiswa UB** menyebutkan bahwa setiap pelanggaran terhadap kode etik akan mendapat sanksi dari pimpinan fakultas masing-masing. Rektor dapat mempertimbangkan pemberian sanksi yang lebih berat terhadap pelanggaran kode etik setelah memperoleh masukan dari para pihak yang mengetahui terjadinya pelanggaran kode etik.[\[6\]](#_ftn6) Sanksi tersebut dapat berupa teguran, peringatan keras, skorsing dalam jangka waktu tertentu, dan dikeluarkan dari universitas. Setiap pelanggar diberi hak untuk pembelaan diri, paling lambat satu minggu setelah pemberitahuan tertulis pelanggaran disampaikan oleh pimpinan fakultas masing-masing.[\[7\]](#_ftn7) Contoh lainnya, mahasiswa kampus UNPAD dalam **Pasal 22** **[Kode Etik Mahasiswa UNPAD](http://senatakademik.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2017/04/Nomor-6-Per-SA-Kode-Etik-Mahasiswa-Unpad-cap.pdf)**, disebutkan bahwa mahasiswa wajib mengindahkan dan melaksanakan kode etik mahasiswa dan pelanggaran terhadapnya dapat dikenakan sanksi moral atau sanksi etik atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, atau gabungan di antaranya. Sanksi yang dikenakan terdiri atas sanksi ringan, sanksi sedang, sanksi berat, dan sanksi khusus.[\[8\]](#_ftn8) Jenis sanksi yang dijatuhkan bergantung pada jenis pelanggaran, berat ringannya pelanggaran, dan fakta-fakta lain.[\[9\]](#_ftn9) Berdasarkan **Pasal 27 Kode Etik Mahasiswa UNPAD**, dijelaskan beberapa sanksi berikut: 1. **Sanksi ringan** dikeluarkan oleh kepala program studi berupa teguran lisan atau peringatan tertulis.  2. **Sanksi sedang** dikeluarkan oleh dekan berupa peringatan keras secara tertulis dan/atau tidak boleh mengikuti kuliah dan ujian untuk beberapa mata kuliah atau seluruhnya. 3. **Sanksi berat** dikeluarkan oleh rektor berupa dianjurkan untuk pindah studi ke perguruan tinggi lain atau diputus-studikan (_drop out_).   4. **Sanksi khusus** dijatuhkan untuk pelanggaran plagiat yang tercantum dalam **[Permendikbudristek 39/2021](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt61e14387e8fd4)**. Jika perbuatan pelanggaran kode etik yang dilakukan mahasiswa di pertanyaan Anda misalnya berupa melanggar norma kejujuran ilmiah saat sedang mengikuti ujian, maka menurut Kode Etik Mahasiswa UNPAD, sanksi yang dijatuhkan atas perbuatan tersebut adalah sanksi sedang yang bisa diawali dengan surat peringatan keras atau langsung diskors tidak boleh mengikuti kuliah dan ujian untuk beberapa mata kuliah atau seluruhnya.[\[10\]](#_ftn10) Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa **pemberian skorsing tanpa adanya surat peringatan kepada mahasiswa yang melanggar kode etik dapat saja terjadi**, bergantung pada kode etik mahasiswa yang berlaku di masing-masing perguruan tinggi. Oleh karenanya, kami menyarankan kepada Anda untuk menilik kembali kode etik mahasiswa yang berlaku di perguruan tinggi Anda yang berkenaan dengan jenis pelanggaran dan sanksi atas pelanggaran kode etik. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). Demikian jawaban kami mengenai bolehkah kampus skorsing mahasiswa tanpa surat peringatan. Semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt504716e4cc717/undang-undang-nomor-12-tahun-2012) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt531d524acbfcb/peraturan-pemerintah-nomor-4-tahun-2014) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt61e14387e8fd4) REFERENSI --------- 1. [Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor: 328/PER/2011 tentang Kode Etik Mahasiswa](http://kemahasiswaan.ub.ac.id/wp-content/uploads/2014/09/SK-Kode-Etik-Mahasiswa.pdf), diakses pada 7 Maret 2022, pukul 17.00 WIB; 2. [Peraturan Senat Akademik Universitas Padjadjaran Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Padjadjaran](http://senatakademik.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2017/04/Nomor-6-Per-SA-Kode-Etik-Mahasiswa-Unpad-cap.pdf), diakses pada 7 Maret 2022, pukul 17.00 WIB. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 8 ayat (2) _jo._ Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (“UU 12/2012”) [\[2\]](#_ftnref1) Pasal 8 ayat (3) UU 12/201 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 9 ayat (1) UU 12/2012 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 13 ayat (6) UU 12/2012 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 20 huruf a [Kode Etik Mahasiswa UB](http://kemahasiswaan.ub.ac.id/wp-content/uploads/2014/09/SK-Kode-Etik-Mahasiswa.pdf) [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 20 huruf c, d, dan e Kode Etik Mahasiswa UB [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 26 ayat (1)  [Kode Etik Mahasiswa UNPAD](http://senatakademik.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2017/04/Nomor-6-Per-SA-Kode-Etik-Mahasiswa-Unpad-cap.pdf) [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 25 ayat (2) Kode Etik Mahasiswa UNPAD [\[10\]](#_ftnref10) Pasal 26 ayat (3) jo. Pasal 23 ayat (1) huruf e dan Pasal 27 ayat (2) Kode Etik Mahasiswa UNPAD Tags ---- [hukumonline](/tag/hukumonline) [kampus](/tag/kampus) [kode etik](/tag/kode-etik) [mahasiswa](/tag/mahasiswa) [pendidikan](/tag/pendidikan) [pendidikan dan kebudayaan](/tag/pendidikan-dan-kebudayaan) [perguruan tinggi](/tag/perguruan-tinggi) [sanksi](/tag/sanksi)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Untuk menjawab pertanyaan Anda mengenai mengapa PKI dilarang di Indonesia, kami akan merujuk pada TAP MPRS XXV/MPRS/1966.KLINIK TERKAITOrmas Tidak Terdaftar = Ormas Terlarang, Benarkah? 18 Feb 2021Konsep Hak Asasi Manusia yang Digunakan di Indonesia04 Feb 2019Apakah TAP MPR Dapat Dipersamakan dengan UUD 1945 atau UU? 14 Des 2015Apakah Keturunan PKI Boleh Menjadi PNS?17 Sep 2015Merujuk pada konsiderans TAP MPRS XXV/MPRS/1966, alasan mengapa PKI dilarang di Indonesia adalah:Paham atau ajaran komunisme/marxisme-leninisme pada hakikatnya bertentangan dengan Pancasila; danOrang-orang dan golongan-golongan di Indonesia yang menganut paham komunisme/marxisme-leninisme, khususnya Partai Komunis Indonesia (“PKI”) dalam sejarah kemerdekaan Indonesia telah terbukti beberapa kali berusaha merobohkan kekuasaan pemerintah Indonesia yang sah dengan jalan kekerasan.Berangkat dari hal tersebut, dalam TAP MPRS XXV/MPRS/1966 ditetapkan hal-hal berikut ini:Menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah kekuasaan Indonesia.[1]Setiap kegiatan di Indonesia untuk menyebarkan atau mengembangkan paham komunisme/marxisme-leninisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, dan penggunaan segala macam aparatur serta media penyebaran atau pengembangan paham/ajaran tersebut dilarang.[2]Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Jadi, alasan mengapa PKI dilarang di Indonesia adalah karena paham atau ajaran komunisme/marxisme-leninisme, yang merupakan paham yang dianut PKI, bertentangan dengan Pancasila dan dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, PKI telah terbukti beberapa kali berusaha merobohkan kekuasaan pemerintah Indonesia yang sah dengan jalan kekerasan.Meski demikian, kegiatan mempelajari secara ilmiah, seperti pada universitas-universitas, paham komunisme/marxisme-leninisme dalam rangka mengamankan Pancasila, dapat dilakukan, dengan tetap tunduk terhadap sejumlah ketentuan.[3]Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMKetetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang Diseluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme.[1] Pasal 1 TAP MPRS XXV/MPRS/1966[2] Pasal 2 TAP MPRS XXV/MPRS/1966[3] Pasal 3 TAP MPRS XXV/MPRS/1966Tagsideologipancasilapkitap mpr

Mengapa PKI dilarang di Indonesia? Apakah alasan dan dasar hukumnya?

Merujuk pada konsiderans TAP MPRS XXV/MPRS/1966, alasan mengapa PKI dilarang di Indonesia adalah: Paham atau ajaran komunisme/marxisme-leninisme pada hakikatnya bertentangan dengan Pancasila; dan Orang-orang dan golongan-golongan di Indonesia yang menganut paham komunisme/marxisme-leninisme, khususnya Partai Komunis Indonesia (“PKI”) dalam sejarah kemerdekaan Indonesia telah terbukti beberapa kali berusaha merobohkan kekuasaan pemerintah Indonesia yang sah dengan jalan kekerasan. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Ormas Tidak Terdaftar = Ormas Terlarang, Benarkah? 18 Feb 2021Konsep Hak Asasi Manusia yang Digunakan di Indonesia04 Feb 2019Apakah TAP MPR Dapat Dipersamakan dengan UUD 1945 atau UU? 14 Des 2015Apakah Keturunan PKI Boleh Menjadi PNS?17 Sep 2015Ormas Tidak Terdaftar = Ormas Terlarang, Benarkah? 18 Feb 2021Konsep Hak Asasi Manusia yang Digunakan di Indonesia04 Feb 2019Apakah TAP MPR Dapat Dipersamakan dengan UUD 1945 atau UU? 14 Des 2015Apakah Keturunan PKI Boleh Menjadi PNS?17 Sep 2015Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 2022Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 2022Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengapa-pki-dilarang-di-indonesia-lt6225e90831517/

Mengapa PKI Dilarang di Indonesia?

pages/236/page-4.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. Untuk menjawab pertanyaan Anda mengenai mengapa PKI dilarang di Indonesia, kami akan merujuk pada [**TAP MPRS XXV/MPRS/1966**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50768a41ad5ab/ketetapan-mprs-nomor-xxv-mprs-1966-tahun-1966/document). ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Ormas Tidak Terdaftar = Ormas Terlarang, Benarkah? ](/klinik/a/ormas-tidak-terdaftar-ormas-terlarang--benarkah-lt602e31eb1593d/)  18 Feb 2021 [ #### Konsep Hak Asasi Manusia yang Digunakan di Indonesia ](/klinik/a/konsep-hak-asasi-manusia-yang-digunakan-di-indonesia-lt58e0c8234493e/)  04 Feb 2019 [ #### Apakah TAP MPR Dapat Dipersamakan dengan UUD 1945 atau UU? ](/klinik/a/apakah-tap-mpr-dapat-dipersamakan-dengan-uud-1945-atau-uu-lt56668c1d168a3/)  14 Des 2015 [ #### Apakah Keturunan PKI Boleh Menjadi PNS? ](/klinik/a/apakah-keturunan-pki-boleh-menjadi-pns-lt50ad9d1d5a683/)  17 Sep 2015 [](#!) Merujuk pada **konsiderans TAP MPRS XXV/MPRS/1966**, alasan mengapa PKI dilarang di Indonesia adalah: 1. Paham atau ajaran komunisme/marxisme-leninisme pada hakikatnya bertentangan dengan Pancasila; dan 2. Orang-orang dan golongan-golongan di Indonesia yang menganut paham komunisme/marxisme-leninisme, khususnya Partai Komunis Indonesia (“PKI”) dalam sejarah kemerdekaan Indonesia telah terbukti beberapa kali berusaha merobohkan kekuasaan pemerintah Indonesia yang sah dengan jalan kekerasan. Berangkat dari hal tersebut, dalam TAP MPRS XXV/MPRS/1966 ditetapkan hal-hal berikut ini: 1. Menyatakan **PKI sebagai organisasi terlarang** di seluruh wilayah kekuasaan Indonesia.[\[1\]](#_ftn1) 2. Setiap kegiatan di Indonesia untuk menyebarkan atau mengembangkan paham komunisme/marxisme-leninisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, dan penggunaan segala macam aparatur serta media penyebaran atau pengembangan paham/ajaran tersebut dilarang.[\[2\]](#_ftn2) Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Jadi, alasan mengapa PKI dilarang di Indonesia adalah karena paham atau ajaran komunisme/marxisme-leninisme, yang merupakan paham yang dianut PKI, bertentangan dengan Pancasila dan dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, PKI telah terbukti beberapa kali berusaha merobohkan kekuasaan pemerintah Indonesia yang sah dengan jalan kekerasan. Meski demikian, kegiatan mempelajari secara ilmiah, seperti pada universitas-universitas, paham komunisme/marxisme-leninisme dalam rangka mengamankan Pancasila, dapat dilakukan, dengan tetap tunduk terhadap sejumlah ketentuan.[\[3\]](#_ftn3) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://m.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**.** Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- [Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang Diseluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50768a41ad5ab/ketetapan-mprs-nomor-xxv-mprs-1966-tahun-1966/document). [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1 TAP MPRS XXV/MPRS/1966 [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 2 TAP MPRS XXV/MPRS/1966 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 3 TAP MPRS XXV/MPRS/1966 Tags ---- [ideologi](/tag/ideologi) [pancasila](/tag/pancasila) [pki](/tag/pki) [tap mpr](/tag/tap-mpr)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Larangan Praktek Monopoli Satu-satunya perusahaan yang menyediakan jasa kereta api di Indonesia adalah PT. Kereta Api Indonesia (Persero) (“PT. KAI”). Sebelum menyebut bahwa PT. KAI adalah perusahaan monopolis di pasar yang bersangkutan, mari kita perhatikan terlebih dahulu karakteristik pasar monopoli.KLINIK TERKAITIsu Persaingan Usaha Tidak Sehat Notaris di Bank21 Feb 2022Yang Harus Diperhatikan dalam Menentukan Harga untuk Reseller04 Feb 2022Hukumnya Jika Terjadi Pembatalan Keberangkatan Kereta Api08 Sep 2021Dasar Hukum, Tugas, Fungsi, dan Peran Polisi Khusus Kereta Api (Polsuska)30 Okt 2015Pasar monopoli mempunyai mempunyai beberapa karakteristik khusus, yaitu hanya terdapat satu penjual saja dalam pasar yang bersangkutan, tidak memiliki barang substitusi (barang pengganti yang mirip), dan tidak terdapat kemungkinan untuk masuk kedalam pasar. Sampai di sini, PT. KAI memang berada pada struktur pasar monopoli berdasarkan karakteristik tersebut.UU 5/1999 mengatur secara khusus tentang monopoli dalam Pasal 17. Adapun bunyi Pasal 17 UU 5/1999 adalah sebagai berikut:Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; ataumengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atausatu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Harus dipahami bahwa Pasal 17 UU 5/1999 tersebut tidak melarang adanya struktur pasar monopoli, yang dilarang adalah praktek-praktek monopoli. Artinya adalah, jika di sebuah struktur pasar memang hanya ada satu penjual saja di situ, tidak serta merta satu-satunya penjual dalam struktur pasar monopoli tersebut bersalah.Struktur pasar monopoli memang bisa saja terbentuk dari alasan-alasan yang alamiah, misalnya saja satu pelaku usaha tersebut adalah merupakan satu-satunya pemilik sumber utama (resources), adanya efisiensi perusahaan, tidak ada pelaku usaha lain yang memproduksi barang/jasa yang sama dengan si monopolis.Selain itu, struktur pasar monopoli dapat terbentuk karena amanah undang-undang, misalnya saja adanya pemberian hak dari pemerintah kepada satu pelaku usaha untuk menyediakan suatu produk barang/jasa, atau bisa juga apabila berhubungan dengan hak monopoli yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual.Merujuk pada Pasal 51 UU 5/1999 yang menyebutkan bahwa:Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan Undang-undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah. PT. KAI adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sehingga monopoli yang dilakukan PT. KAI telah dikecualikan sesuai ketentuan dalam Pasal 51 UU 5/1999 di atas.Apakah Monopoli PT KAI Melanggar Hukum?Ketiadaan pelaku usaha lain yang masuk ke pasar yang sama dengan PT. KAI bisa jadi karena secara alamiah belum ada pelaku usaha lain yang mampu menyediakan produk barang/jasa seperti PT. KAI. Dengan kata lain, PT. KAI tidak melanggar UU 5/1999 hanya karena menjadi satu-satunya pelaku usaha sebagai penyedia layanan kereta api di Indonesia.Baru dapat dikatakan seorang pelaku usaha monopolis melanggar pasal 17 UU 5/1999 apabila pelaku usaha tersebut terbukti melakukan praktek monopoli, misalnya saja menghambat pelaku usaha lain untuk dapat masuk ke pasar yang bersangkutan (vide Pasal 17 ayat (2) huruf b UU 5/ 1999).Sebagai contoh bentuk hambatan yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha pemegang posisi monopoli di sebuah pasar yang bersangkutan adalah dengan cara menguasai fasilitas penting yang diperlukan oleh pelaku usaha lain untuk melakukan kegiatan usahanya. Beberapa BUMN pernah mendapatkan sanksi dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait dengan perilaku anti persaingan yang demikian ini. Misalnya saja, PT. Telekomunikasi Indonesia yang menguasai jaringan wartel dan tidak bersedia memberikan akses kepada penyedia layanan sambungan telepon ke luar negeri[1] dan PT. Pelindo yang melakukan penguasaan atas kegiatan bongkar muat di dermaga.[2]Jika PT. KAI terbukti melakukan praktek monopoli dengan membuat adanya hambatan masuk bagi pelaku usaha lain, misalnya saja dengan melakukan diskriminasi pemberian akses bagi pelaku usaha tertentu untuk menggunakan fasilitas penting yang hanya dimiliki oleh PT. KAI, tentunya PT. KAI tetap dapat diberikan sanksi atas pelanggaran Pasal 17 UU 5/ 1999 (dapat juga di juncto-kan dengan Pasal 19 UU 5/1999).Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak SehatUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta KerjaREFERENSIBuku Penjelasan Katalog Putusan KPPU Periode 2000 -2009, diakses pada 07 Maret 2022, pukul 17.00 WIB;Terkait Jasa Bongkar Muat, KPPU hukum Pelindo II, diakses pada 07 Maret 2022, pukul 16.56 WIB.[1]Buku Penjelasan Katalog Putusan KPPU Periode 2000 -2009, hal. 19, diakses pada 07 Maret 2022, pukul 17.00 WIB[2]Terkait Jasa Bongkar Muat, KPPU hukum Pelindo II, diakses pada 07 Maret 2022, pukul 16.56 WIBTagshukum persaingan usahakereta apikppumonopoli

Sebagaimana kita ketahui, satu-satunya penyedia jasa kereta api adalah PT. KAI. Hampir tidak mungkin ada perusahaan lain yang bisa masuk ke bisnis ini karena adanya monopoli ini. Apakah hal ini menyalahi ketentuan persaingan usaha di Indonesia? 

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) (“PT. KAI”) memang berada dalam struktur pasar monopoli. Namun demikian, bukan berarti PT. KAI melakukan pelanggaran Pasal 17 UU 5/1999 yang mengatur tentang monopoli. Pasal tersebut tidak serta merta melarang sebuah struktur pasar monopoli, namun yang dilarang adalah praktek monopoli atau perilaku anti persaingan yang dilakukan oleh pelaku usaha pemegang posisi monopoli di sebuah pasar yang bersangkutan. Dalam hal ini, tidak bisa dikatakan adanya pelanggaran UU 5/1999 oleh PT. KAI tanpa adanya pembuktian adanya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, walaupun PT. KAI adalah pemegang posisi monopoli dalam sebuah struktur pasar monopoli. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Isu Persaingan Usaha Tidak Sehat Notaris di Bank21 Feb 2022Yang Harus Diperhatikan dalam Menentukan Harga untuk Reseller04 Feb 2022Hukumnya Jika Terjadi Pembatalan Keberangkatan Kereta Api08 Sep 2021Dasar Hukum, Tugas, Fungsi, dan Peran Polisi Khusus Kereta Api (Polsuska)30 Okt 2015Isu Persaingan Usaha Tidak Sehat Notaris di Bank21 Feb 2022Yang Harus Diperhatikan dalam Menentukan Harga untuk Reseller04 Feb 2022Hukumnya Jika Terjadi Pembatalan Keberangkatan Kereta Api08 Sep 2021Dasar Hukum, Tugas, Fungsi, dan Peran Polisi Khusus Kereta Api (Polsuska)30 Okt 2015Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 20224 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 20224 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-monopoli-pasar-oleh-pt-kai-melanggar-hukum-lt6225e8cccb200/

Apakah Monopoli Pasar oleh PT KAI Melanggar Hukum?

pages/236/page-5.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### **Larangan Praktek Monopoli**  Satu-satunya perusahaan yang menyediakan jasa kereta api di Indonesia adalah PT. Kereta Api Indonesia (Persero) (“PT. KAI”). Sebelum menyebut bahwa PT. KAI adalah perusahaan monopolis di pasar yang bersangkutan, mari kita perhatikan terlebih dahulu karakteristik pasar monopoli. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Isu Persaingan Usaha Tidak Sehat Notaris di Bank ](/klinik/a/isu-persaingan-usaha-tidak-sehat-notaris-di-bank-lt605e73bfe0896/)  21 Feb 2022 [ #### Yang Harus Diperhatikan dalam Menentukan Harga untuk _Reseller_ ](/klinik/a/yang-harus-diperhatikan-dalam-menentukan-harga-untuk-ireseller-i-lt61eb8588aec58/)  04 Feb 2022 [ #### Hukumnya Jika Terjadi Pembatalan Keberangkatan Kereta Api ](/klinik/a/hukumnya-jika-terjadi-pembatalan-keberangkatan-kereta-api-lt5b67cec795403/)  08 Sep 2021 [ #### Dasar Hukum, Tugas, Fungsi, dan Peran Polisi Khusus Kereta Api (Polsuska) ](/klinik/a/dasar-hukum--tugas--fungsi--dan-peran-polisi-khusus-kereta-api-polsuska-lt55fb77dd06a10/)  30 Okt 2015 [](#!) Pasar monopoli mempunyai mempunyai beberapa karakteristik khusus, yaitu hanya terdapat satu penjual saja dalam pasar yang bersangkutan, tidak memiliki barang substitusi (barang pengganti yang mirip), dan tidak terdapat kemungkinan untuk masuk kedalam pasar. Sampai di sini, PT. KAI memang berada pada struktur pasar monopoli berdasarkan karakteristik tersebut. **[UU 5/1999](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/104/undangundang-nomor-5-tahun-1999)** mengatur secara khusus tentang monopoli dalam Pasal 17. Adapun bunyi **Pasal 17 UU 5/1999** adalah sebagai berikut: 1. _Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya_ **_praktek monopoli_** _dan atau persaingan usaha tidak sehat._ 2. _Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:_ 1. _barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau_ 2. _mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau_ 3. _satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu._ Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Harus dipahami bahwa Pasal 17 UU 5/1999 tersebut tidak melarang adanya struktur pasar monopoli, yang dilarang adalah praktek-praktek monopoli. Artinya adalah, jika di sebuah struktur pasar memang hanya ada satu penjual saja di situ, tidak serta merta satu-satunya penjual dalam struktur pasar monopoli tersebut bersalah. Struktur pasar monopoli memang bisa saja terbentuk dari alasan-alasan yang alamiah, misalnya saja satu pelaku usaha tersebut adalah merupakan satu-satunya pemilik sumber utama (_resources_), adanya efisiensi perusahaan, tidak ada pelaku usaha lain yang memproduksi barang/jasa yang sama dengan si monopolis. Selain itu, struktur pasar monopoli dapat terbentuk karena amanah undang-undang, misalnya saja adanya pemberian hak dari pemerintah kepada satu pelaku usaha untuk menyediakan suatu produk barang/jasa, atau bisa juga apabila berhubungan dengan hak monopoli yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual. Merujuk pada **Pasal 51 UU 5/1999** yang menyebutkan bahwa: _Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan Undang-undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah._ PT. KAI adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sehingga monopoli yang dilakukan PT. KAI telah dikecualikan sesuai ketentuan dalam Pasal 51 UU 5/1999 di atas. ### **Apakah Monopoli PT KAI Melanggar Hukum?** Ketiadaan pelaku usaha lain yang masuk ke pasar yang sama dengan PT. KAI bisa jadi karena secara alamiah belum ada pelaku usaha lain yang mampu menyediakan produk barang/jasa seperti PT. KAI. Dengan kata lain, **PT. KAI tidak melanggar UU 5/1999 hanya karena menjadi satu-satunya pelaku usaha sebagai penyedia layanan kereta api di Indonesia**. Baru dapat dikatakan seorang pelaku usaha monopolis melanggar pasal 17 UU 5/1999 apabila pelaku usaha tersebut terbukti melakukan praktek monopoli, misalnya saja menghambat pelaku usaha lain untuk dapat masuk ke pasar yang bersangkutan (_vide_ **Pasal 17 ayat (2) huruf b UU 5/ 1999**). Sebagai contoh bentuk hambatan yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha pemegang posisi monopoli di sebuah pasar yang bersangkutan adalah dengan cara menguasai fasilitas penting yang diperlukan oleh pelaku usaha lain untuk melakukan kegiatan usahanya. Beberapa BUMN pernah mendapatkan sanksi dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait dengan perilaku anti persaingan yang demikian ini. Misalnya saja, PT. Telekomunikasi Indonesia yang menguasai jaringan wartel dan tidak bersedia memberikan akses kepada penyedia layanan sambungan telepon ke luar negeri[\[1\]](#_ftn1) dan PT. Pelindo yang melakukan penguasaan atas kegiatan bongkar muat di dermaga.[\[2\]](#_ftn2) Jika PT. KAI terbukti melakukan praktek monopoli dengan membuat adanya hambatan masuk bagi pelaku usaha lain, misalnya saja dengan melakukan diskriminasi pemberian akses bagi pelaku usaha tertentu untuk menggunakan fasilitas penting yang hanya dimiliki oleh PT. KAI, tentunya PT. KAI tetap dapat diberikan sanksi atas pelanggaran Pasal 17 UU 5/ 1999 (dapat juga di _juncto_\-kan dengan **Pasal 19 UU 5/1999**). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/104/undangundang-nomor-5-tahun-1999/) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e/undang-undang-nomor-11-tahun-2020/) REFERENSI --------- 1. [Buku Penjelasan Katalog Putusan KPPU Periode 2000 -2009](https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2019/09/katalog_putusan2009.pdf), diakses pada 07 Maret 2022, pukul 17.00 WIB; 2. [Terkait Jasa Bongkar Muat, KPPU hukum Pelindo II](https://www.kppu.go.id/id/blog/2013/11/terkait-jasa-bongkar-muat-kppu-hukum-pt-pelindo-ii/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter), diakses pada 07 Maret 2022, pukul 16.56 WIB. [\[1\]](#_ftnref1)[Buku Penjelasan Katalog Putusan KPPU Periode 2000 -2009](https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2019/09/katalog_putusan2009.pdf), hal. 19, diakses pada 07 Maret 2022, pukul 17.00 WIB [\[2\]](#_ftnref2)[Terkait Jasa Bongkar Muat, KPPU hukum Pelindo II](https://www.kppu.go.id/id/blog/2013/11/terkait-jasa-bongkar-muat-kppu-hukum-pt-pelindo-ii/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter), diakses pada 07 Maret 2022, pukul 16.56 WIB Tags ---- [hukum persaingan usaha](/tag/hukum-persaingan-usaha) [kereta api](/tag/kereta-api) [kppu](/tag/kppu) [monopoli](/tag/monopoli)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. Bahasa Indonesia dalam Pembentukan PeraturanKLINIK TERKAITArti Diskresi, Ruang Lingkup, Syarat, dan Contohnya21 Sep 2023Markup Biaya Parkir di Yogyakarta, Ini Jerat Hukumnya02 Feb 2022Hak Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Kepala Daerah18 Nov 2021Peran Masyarakat Jika Terjadi Kekosongan Hukum Atas Peraturan Pelaksana UU 02 Jun 2021Bahasa hukum sebagaimana Anda tanyakan dan kaidah tata bahasa yang digunakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia sebenarnya tunduk pada kaidah Bahasa Indonesia. Hal ini sesuai dengan bunyi Angka 242 Lampiran II UU 12/2011 yang menyatakan bahwa:Bahasa Peraturan Perundang–undangan pada dasarnya tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya. Namun bahasa Peraturan Perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum baik dalam perumusan maupun cara penulisan.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Lebih lanjut, Angka 243 Lampiran II UU 12/2011 memberikan petunjuk bagi penyusun peraturan perundang-undangan terkait ciri-ciri bahasa peraturan perundang-undangan yakni:Ciri-ciri bahasa Peraturan Perundang-undangan antara lain:lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan arti atau kerancuan;bercorak hemat hanya kata yang diperlukan yang dipakai; objektif dan menekan rasa subjektif (tidak emosi dalam mengungkapkan tujuan atau maksud);membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten; memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat; penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu dirumuskan dalam bentuk tunggal; danpenulisan huruf awal dari kata, frasa atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberikan batasan pengertian, nama jabatan, nama profesi, nama institusi/lembaga pemerintah/ketatanegaraan, dan jenis Peraturan Perundang-undangan dan rancangan Peraturan Perundang-undangan dalam rumusan norma ditulis dengan huruf kapital.Adapun secara keseluruhan Bab III Lampiran II UU 12/2011 memberikan berbagai arahan untuk menyusun kalimat, penggunaan kata dan frasa, pemilihan istilah, serta teknik pengacuan untuk merumuskan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Adakah Aturan Penggunaan 'Bahasa Hukum'?Kemudian jika dilihat secara teori, baik ahli bahasa dan ahli perancangan peraturan perundang-undangan sebenarnya telah mempertanyakan penggunaan bahasa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.Hal ini misalnya diungkapkan oleh Prof. A. Hamid S. Attamimi sebagaimana dikutip oleh Prof. Maria Farida Indrati S dalam bukunya Ilmu Perundang-undangan II: Proses dan Teknik Penyusunan mengungkapkan bahwa ahli bahasa mungkin saja mempertanyakan apakah bahasa dalam perundang-undangan tidak sama dengan bahasa pada umumnya (hal. 253).Bahkan, mungkin juga pernah terdengar bagi kita suatu ungkapan bahwa istilah yang digunakan adalah 'bahasa hukum'. Padahal menurut ahli bahasa, bahasa yang digunakan untuk pembentukan peraturan perundang-undangan tidak berbeda sama sekali dengan bahasa pada umumnya, sehingga tidak tepat jika menggunakan istilah 'bahasa hukum'.Yang membedakan 'bahasa hukum' lebih tepatnya adalah model bahasa atau laras bahasa. Junaiyah H. Matanggui dalam bukunya Bahasa Indonesia untuk Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan menyatakan hal yang membedakan bahasa yang dipakai di bidang hukum peraturan perundang-undangan menggunakan istilah, kosakata tertentu, dan gaya penyampaian yang sesuai dengan keperluan dan kelaziman yang berlaku di bidang hukum, di tiap bidang terdapat kekhasan masing-masing, misalnya di bidang kedokteran, pendidikan, pertanian, teknik, atau penerbangan, semua memiliki kekhasan laras namun tetap tunduk pada kaidah bahasa pada umumnya (hal. 1). Menurut Junaiyah, Bahasa Indonesia di bidang hukum harus memenuhi syarat-syarat berikut (hal. 8-26):Bentuk kata harus benar;Makna kata harus tepat;Kalimat harus jelas, benar, dan tepat;Kalimat tidak bermakna ganda;Terdapat pemakaian istilah yang khas;Penulisan mengikuti Ejaan Bahasa Indonesia.Ann Seidman dan Robert B. Seidman dalam buku Legislative Drafting for Democratic Social Change: A Manual for Drafter menyatakan keberhasilan seorang perancang peraturan perundang-undangan (drafter) untuk menyusun kalimat perundang-undangan dilihat dari seberapa mudahnya kalimat itu dipahami oleh pihak yang dituju atau lembaga yang ditunjuk untuk melaksanakan ketentuan tersebut. Kalimat yang mudah dipahami tersebut pada akhirnya akan mudah juga untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, dalam kalimat-kalimat yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan harus memuat setidaknya “who does what” yaitu “siapa melakukan apa” (hal. 233-234).Elemen “siapa” merujuk pada subjek atau adresat pihak yang dituju untuk melakukan sesuatu, sedangkan elemen “apa” adalah perilaku yang diperintahkan kepada pihak tersebut (hal. 233-234).Suatu kalimat yang dirancang untuk mengatur perilaku harus mengandung subjek dan predikat. Subjek adalah mengenai siapa, yaitu setiap orang atau sekelompok orang yang diwajibkan, dilarang atau dibolehkan oleh ketentuan-ketentuan dalam rancangan peraturan perundang-undangan. Sedangkan predikat merupakan kata kerja, yaitu apa yang diwajibkan, dilarang, atau dibolehkan untuk dilakukan oleh subyek.[1]Untuk membedakannya dengan kalimat informatif, kalimat yang dirancang untuk mengatur perilaku harus memasukkan suatu kata bantu yang dilekatkan pada kata kerja, dengan demikian kalimat tersebut menjadi kalimat yang normatif. Kata bantu itu meliputi: wajib atau harus, dapat, dan dilarang.[2] Demikian jawaban dari kami tentang penggunaan 'bahasa hukum' dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. REFERENSIAnn Seidman dan Robert B. Seidman. Legislative Drafting for Democratic Social Change: A Manual for Drafter. Kluwer Law: London, 2001;Junaiyah H. Matanggui. Bahasa Indonesia untuk Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan. Jakarta: Grasindo, 2015;Maria Farida Indrati S. Ilmu Perundang-undangan II: Proses dan Teknik Penyusunan. Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2020;Sony Maulana Sikumbang. Bahan Ajar Mata Kuliah Perancangan Peraturan Negara (PPN) yang disampaikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021.[1] Sony Maulana Sikumbang. Bahan Ajar Mata Kuliah Perancangan Peraturan Negara (PPN) yang disampaikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021[2] Sony Maulana Sikumbang. Bahan Ajar Mata Kuliah Perancangan Peraturan Negara (PPN) yang disampaikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021Tagsbahasa indonesiahierarki peraturanperaturanperaturan perundang-undangan

Bagaimana kriteria penyusunan dan pemilihan bahasa hukum yang digunakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan? Adakah koridor hukumnya (hal yang perlu diperhatikan)?

Bahasa yang digunakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tunduk pada kaidah Bahasa Indonesia. Bab III Lampiran II UU 12/2011 pada dasarnya telah memberikan berbagai arahan untuk menyusun kalimat, penggunaan kata dan frasa, pemilihan istilah, serta teknik pengacuan untuk merumuskan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.  Kaidah Bahasa Indonesia yang digunakan tidak berbeda dengan bahasa hukum atau bahasa dalam peraturan perundang-undangan, namun terdapat laras bahasa yang khas yang ada dalam bahasa yang digunakan untuk pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebab, kalimat peraturan perundang-undangan harus mudah dipahami untuk dapat dilaksanakan oleh pihak yang dituju. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Arti Diskresi, Ruang Lingkup, Syarat, dan Contohnya21 Sep 2023Markup Biaya Parkir di Yogyakarta, Ini Jerat Hukumnya02 Feb 2022Hak Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Kepala Daerah18 Nov 2021Peran Masyarakat Jika Terjadi Kekosongan Hukum Atas Peraturan Pelaksana UU 02 Jun 2021Arti Diskresi, Ruang Lingkup, Syarat, dan Contohnya21 Sep 2023Markup Biaya Parkir di Yogyakarta, Ini Jerat Hukumnya02 Feb 2022Hak Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Kepala Daerah18 Nov 2021Peran Masyarakat Jika Terjadi Kekosongan Hukum Atas Peraturan Pelaksana UU 02 Jun 2021Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Cara Upload Terjemahan Novel Agar Tak Langgar Hak Cipta20 Okt 20224 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Cara Upload Terjemahan Novel Agar Tak Langgar Hak Cipta20 Okt 20224 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/bahasa-hukum-lt6225ac187027e/

Penggunaan 'Bahasa Hukum' dalam Pembentukan Peraturan

pages/236/page-6.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### **Bahasa Indonesia dalam Pembentukan Peraturan** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Arti Diskresi, Ruang Lingkup, Syarat, dan Contohnya ](/klinik/a/arti-diskresi--ruang-lingkup--syarat--dan-contohnya-lt54b538f5f35f5/)  21 Sep 2023 [ #### _Markup_ Biaya Parkir di Yogyakarta, Ini Jerat Hukumnya ](/klinik/a/imarkup-i-biaya-parkir-di-yogyakarta--ini-jerat-hukumnya-lt61fa455ad94c8/)  02 Feb 2022 [ #### Hak Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Kepala Daerah ](/klinik/a/hak-partisipasi-masyarakat-dalam-pembentukan-peraturan-kepala-daerah-lt615434c2beca7/)  18 Nov 2021 [ #### Peran Masyarakat Jika Terjadi Kekosongan Hukum Atas Peraturan Pelaksana UU ](/klinik/a/peran-masyarakat-jika-terjadi-kekosongan-hukum-atas-peraturan-pelaksana-uu--lt60b70e99289e0/)  02 Jun 2021 [](#!) Bahasa hukum sebagaimana Anda tanyakan dan kaidah tata bahasa yang digunakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia sebenarnya tunduk pada kaidah Bahasa Indonesia. Hal ini sesuai dengan bunyi **Angka 242 Lampiran II [UU 12/2011](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/undangundang-nomor-12-tahun-2011/document)** yang menyatakan bahwa: _Bahasa Peraturan Perundang–undangan pada dasarnya tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya. Namun bahasa Peraturan Perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum baik dalam perumusan maupun cara penulisan._ Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Lebih lanjut, **Angka 243 Lampiran II UU 12/2011** memberikan petunjuk bagi penyusun peraturan perundang-undangan terkait ciri-ciri bahasa peraturan perundang-undangan yakni: _Ciri-ciri bahasa Peraturan Perundang-undangan antara lain:_ 1. _lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan arti atau kerancuan;_ 2. _bercorak hemat hanya kata yang diperlukan yang dipakai;_ 3. _objektif dan menekan rasa subjektif (tidak emosi dalam mengungkapkan tujuan atau maksud);_ 4. _membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten;_ 5. _memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat;_ 6. _penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu dirumuskan dalam bentuk tunggal; dan_ 7. _penulisan huruf awal dari kata, frasa atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberikan batasan pengertian, nama jabatan, nama profesi, nama institusi/lembaga pemerintah/ketatanegaraan, dan jenis Peraturan Perundang-undangan dan rancangan Peraturan Perundang-undangan dalam rumusan norma ditulis dengan huruf kapital._ Adapun secara keseluruhan **Bab III Lampiran II UU 12/2011** memberikan berbagai arahan untuk menyusun kalimat, penggunaan kata dan frasa, pemilihan istilah, serta teknik pengacuan untuk merumuskan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. ### **Adakah Aturan Penggunaan 'Bahasa Hukum'?** Kemudian jika dilihat secara teori, baik ahli bahasa dan ahli perancangan peraturan perundang-undangan sebenarnya telah mempertanyakan penggunaan bahasa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini misalnya diungkapkan oleh **Prof. A. Hamid S. Attamimi** sebagaimana dikutip oleh Prof. Maria Farida Indrati S dalam bukunya _Ilmu Perundang-undangan II: Proses dan Teknik Penyusunan_ mengungkapkan bahwa ahli bahasa mungkin saja mempertanyakan apakah bahasa dalam perundang-undangan tidak sama dengan bahasa pada umumnya (hal. 253). Bahkan, mungkin juga pernah terdengar bagi kita suatu ungkapan bahwa istilah yang digunakan adalah 'bahasa hukum'. Padahal menurut ahli bahasa, bahasa yang digunakan untuk pembentukan peraturan perundang-undangan **tidak berbeda sama sekali** dengan bahasa pada umumnya, sehingga tidak tepat jika menggunakan istilah 'bahasa hukum'. Yang membedakan 'bahasa hukum' lebih tepatnya adalah model bahasa atau laras bahasa. **Junaiyah H. Matanggui** dalam bukunya _Bahasa Indonesia untuk Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan_ menyatakan hal yang membedakan bahasa yang dipakai di bidang hukum peraturan perundang-undangan menggunakan istilah, kosakata tertentu, dan gaya penyampaian yang sesuai dengan keperluan dan kelaziman yang berlaku di bidang hukum, di tiap bidang terdapat kekhasan masing-masing, misalnya di bidang kedokteran, pendidikan, pertanian, teknik, atau penerbangan, semua memiliki kekhasan laras namun tetap tunduk pada kaidah bahasa pada umumnya (hal. 1).  Menurut Junaiyah, Bahasa Indonesia di bidang hukum harus memenuhi syarat-syarat berikut (hal. 8-26): 1. Bentuk kata harus benar; 2. Makna kata harus tepat; 3. Kalimat harus jelas, benar, dan tepat; 4. Kalimat tidak bermakna ganda; 5. Terdapat pemakaian istilah yang khas; 6. Penulisan mengikuti Ejaan Bahasa Indonesia. **Ann Seidman dan Robert B. Seidman** dalam buku _Legislative Drafting for Democratic Social Change: A Manual for Drafter_ menyatakan keberhasilan seorang perancang peraturan perundang-undangan (_drafter_) untuk menyusun kalimat perundang-undangan dilihat dari seberapa mudahnya kalimat itu dipahami oleh pihak yang dituju atau lembaga yang ditunjuk untuk melaksanakan ketentuan tersebut. Kalimat yang mudah dipahami tersebut pada akhirnya akan mudah juga untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, dalam kalimat-kalimat yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan harus memuat setidaknya “_who does what_” yaitu “siapa melakukan apa” (hal. 233-234). Elemen “siapa” merujuk pada subjek atau _adresat_ pihak yang dituju untuk melakukan sesuatu, sedangkan elemen “apa” adalah perilaku yang diperintahkan kepada pihak tersebut (hal. 233-234). Suatu kalimat yang dirancang untuk mengatur perilaku harus mengandung subjek dan predikat. Subjek adalah mengenai siapa, yaitu setiap orang atau sekelompok orang yang diwajibkan, dilarang atau dibolehkan oleh ketentuan-ketentuan dalam rancangan peraturan perundang-undangan. Sedangkan predikat merupakan kata kerja, yaitu apa yang diwajibkan, dilarang, atau dibolehkan untuk dilakukan oleh subyek.[\[1\]](#_ftn1) Untuk membedakannya dengan kalimat informatif, kalimat yang dirancang untuk mengatur perilaku harus memasukkan suatu kata bantu yang dilekatkan pada kata kerja, dengan demikian kalimat tersebut menjadi kalimat yang normatif. Kata bantu itu meliputi: wajib atau harus, dapat, dan dilarang.[\[2\]](#_ftn2)  Demikian jawaban dari kami tentang penggunaan 'bahasa hukum' dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/undangundang-nomor-12-tahun-2011/document) sebagaimana diubah dengan [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5da039a94937f). REFERENSI --------- 1. Ann Seidman dan Robert B. Seidman. _Legislative Drafting for Democratic Social Change: A Manual for Drafter_. Kluwer Law: London, 2001; 2. Junaiyah H. Matanggui. _Bahasa Indonesia untuk Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan_. Jakarta: Grasindo, 2015; 3. Maria Farida Indrati S. _Ilmu Perundang-undangan II: Proses dan Teknik Penyusunan_. Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2020; 4. Sony Maulana Sikumbang. _Bahan Ajar Mata Kuliah Perancangan Peraturan Negara (PPN)_ yang disampaikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Sony Maulana Sikumbang. _Bahan Ajar Mata Kuliah Perancangan Peraturan Negara (PPN)_ yang disampaikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021 [\[2\]](#_ftnref2) Sony Maulana Sikumbang. _Bahan Ajar Mata Kuliah Perancangan Peraturan Negara (PPN)_ yang disampaikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021 Tags ---- [bahasa indonesia](/tag/bahasa-indonesia) [hierarki peraturan](/tag/hierarki-peraturan) [peraturan](/tag/peraturan) [peraturan perundang-undangan](/tag/peraturan-perundang_undangan)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Penerbitan Kartu Keluarga untuk Perkawinan Siri yang pertama kali dipublikasikan pada Senin, 9 Maret 2015, kemudian dimutakhirkan pertama kalinya pada Rabu, 28 Oktober 2020. KLINIK TERKAITApakah Nikah Siri Itu Zina?17 Mei 2023Adakah Harta Bersama Nikah Siri dalam Hukum?19 Agt 2022Isbat Nikah: Prosedur, Syarat, dan Implikasi Hukumnya03 Agt 2020Akta Kelahiran Anak yang Lahir Sebelum Perkawinan Tercatat di KUA14 Jun 2019Sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda mengenai bagaimana cara membuat kartu keluarga tanpa surat nikah, ada baiknya kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Kartu Keluarga dan penerbitannya.Kartu Keluarga dan PenerbitannyaKartu Keluarga (“KK”) adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.[1]Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Guna menyederhanakan jawaban, kami asumsikan penerbitan KK di sini adalah penerbitan KK yang baru, bukan penerbitan KK karena adanya perubahan seperti misalnya penambahan anggota keluarga yang baru.KK merupakan salah satu dokumen kependudukan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.[2]Adapun yang dimaksud Instansi Pelaksana yaitu perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.[3]Kemudian, penerbitan KK baru diatur lebih lanjut dalam PP 96/2018. Persyaratan untuk penerbitan KK baru bagi Warga Negara Indonesia (“WNI”) adalah:[4]buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian;surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Indonesia;surat keterangan pindah luar negeri yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota bagi WNI yang datang dari luar wilayah Indonesia karena pindah;surat keterangan pengganti tanda identitas bagi penduduk rentan administrasi kependudukan; danPetikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia bagi penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan.Cara Membuat KK Tanpa Buku Nikah Sehubungan dengan pertanyaan perihal bisa atau tidaknya pembuatan kartu keluarga tanpa surat nikah, dapat kami sampaikan bahwa hal tersebut dapat dilakukan.Hal ini merujuk pada Pasal 5 ayat (2) huruf b Permendagri 109/2019 yang berbunyi:Formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat sebagai salah satu persyaratan pencantuman status perkawinan/perceraian dalam KK bagi Penduduk yang tidak mempunyai dokumen perkawinan berupa buku nikah, akta perkawinan atau kutipan akta perceraian.Lebih lanjut, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh menyatakan dalam akun Instagram miliknya bahwa semua penduduk Indonesia, termasuk pasangan yang menikah siri wajib terdata di dalam 1 KK. Namun, ia menegaskan bahwa peran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil bukan untuk menikahkan, melainkan untuk mencatatkan terjadinya perkawinan.Dikutip dari Pasangan Nikah Siri Punya KK, Bisakah?, pasangan nikah siri harus melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (“SPTJM”) ketika ingin mengajukan permohonan pembuatan KK. SPTJM tersebut dibuat oleh pasangan suami istri dengan dua orang saksi. Terhadap pasangan nikah siri tersebut, nantinya di dalam KK akan dituliskan keterangan “kawin belum tercatat”Sama halnya jika pertanyaan yang Anda ajukan adalah perihal bisa tidaknya urus KK nikah siri, maka jawabanya adalah sama, yaitu bisa, sebagaimana kami jelaskan di atas. Syarat KK nikah siri adalah adanya SPTJM tersebut.Meski demikian, apabila ketiadaan buku nikah yang Anda tanyakan disebabkan karena Anda melakukan perkawinan siri, maka kami sarankan agar Anda melakukan itsbat nikah terlebih dahulu.Itsbat nikah, yaitu pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.[5]Namun, penting untuk Anda ketahui bahwa itsbat nikah diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:[6]Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;Hilangnya akta nikah;Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU perkawinan; danPerkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Perkawinan.Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai itsbat nikah dapat Anda simak dalam artikel Isbat Nikah: Prosedur, Syarat, dan Implikasi Hukumnya.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Demikian jawaban kami mengenai bagaimana cara membuat kartu keluarga tanpa surat nikah. Semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang PerkawinanUndang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang PerkawinanUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi KependudukanUndang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi KependudukanPeraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan SipilInstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum IslamPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi KependudukanREFERENSIPedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama: Buku II, diakses pada 2 Maret 2022, pukul 16.24 WIB.Instagram zudanarifofficial, diakses pada 4 Maret 2022 pukul 17.41 WIB.[1] Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU 24/2013”)[2] Pasal 59 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU 23/2006”)[3] Pasal 1 angka 7 UU 24/2013[4] Pasal 11 ayat (1) PP 96/2018[5]Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama: Buku II, hal. 153[6] Pasal 7 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum IslamTagsbuku nikahdirjen dukcapilkartu keluargakawin sirikklegalitasnikah siriperkawinan

Bisa tidak membuat kartu keluarga tanpa surat nikah? Bagaimana dan syarat apa saja yang mesti saya sediakan? Mohon bantuannya. Terima kasih.

Salah satu syarat penerbitan kartu keluarga (KK) baru adalah adanya buku nikah/kutipan akta perkawinan. Akta perkawinan diperoleh dengan melakukan pencatatan perkawinan. Namun berdasarkan Permendagri 109/2019 yang diperkuat dengan pernyataan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, saat ini permohonan pembuatan KK dapat dilakukan tanpa surat nikah. Apa syaratnya? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Apakah Nikah Siri Itu Zina?17 Mei 2023Adakah Harta Bersama Nikah Siri dalam Hukum?19 Agt 2022Isbat Nikah: Prosedur, Syarat, dan Implikasi Hukumnya03 Agt 2020Akta Kelahiran Anak yang Lahir Sebelum Perkawinan Tercatat di KUA14 Jun 2019Apakah Nikah Siri Itu Zina?17 Mei 2023Adakah Harta Bersama Nikah Siri dalam Hukum?19 Agt 2022Isbat Nikah: Prosedur, Syarat, dan Implikasi Hukumnya03 Agt 2020Akta Kelahiran Anak yang Lahir Sebelum Perkawinan Tercatat di KUA14 Jun 2019Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku27 Des 2022Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku27 Des 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-membuat-kk-tanpa-surat-nikah-lt54f6951e9d3c7/

Bisakah Membuat KK Tanpa Surat Nikah?

pages/236/page-7.html

ULASAN LENGKAP -------------- **Terima kasih atas pertanyaan Anda.** **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul** _**Penerbitan Kartu Keluarga untuk Perkawinan Siri**_ **yang pertama kali dipublikasikan pada Senin, 9 Maret 2015, kemudian dimutakhirkan pertama kalinya pada Rabu, 28 Oktober 2020**.  ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Apakah Nikah Siri Itu Zina? ](/klinik/a/apakah-nikah-siri-itu-zina-lt5afd7b0bcf533/)  17 Mei 2023 [ #### Adakah Harta Bersama Nikah Siri dalam Hukum? ](/klinik/a/harta-bersama-nikah-siri-lt5ee2aabb23b43/)  19 Agt 2022 [ #### Isbat Nikah: Prosedur, Syarat, dan Implikasi Hukumnya ](/klinik/a/isbat-nikah--prosedur--syarat--dan-implikasi-hukumnya-lt56ce748d48ca5/)  03 Agt 2020 [ #### Akta Kelahiran Anak yang Lahir Sebelum Perkawinan Tercatat di KUA ](/klinik/a/akta-kelahiran-anak-yang-lahir-sebelum-perkawinan-tercatat-di-kua-lt5456ed6899199/)  14 Jun 2019 [](#!) Sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda mengenai bagaimana cara membuat kartu keluarga tanpa surat nikah, ada baiknya kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Kartu Keluarga dan penerbitannya. ### **Kartu Keluarga dan Penerbitannya** **Kartu Keluarga** **(“KK”)** adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.[\[1\]](#_ftn1) Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Guna menyederhanakan jawaban, kami asumsikan penerbitan KK di sini adalah penerbitan KK yang baru, bukan penerbitan KK karena adanya perubahan seperti misalnya penambahan anggota keluarga yang baru. KK merupakan salah satu dokumen kependudukan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.[\[2\]](#_ftn2) Adapun yang dimaksud **Instansi Pelaksana** yaitu perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.[\[3\]](#_ftn3) Kemudian, penerbitan KK baru diatur lebih lanjut dalam **[PP 96/2018](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5bd96b5e9e94d)**. Persyaratan untuk penerbitan KK baru bagi Warga Negara Indonesia (“WNI”) adalah:[\[4\]](#_ftn4) 1. **buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian****;** 2. surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Indonesia; 3. surat keterangan pindah luar negeri yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota bagi WNI yang datang dari luar wilayah Indonesia karena pindah; 4. surat keterangan pengganti tanda identitas bagi penduduk rentan administrasi kependudukan; dan 5. Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia bagi penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan. ### **Cara Membuat KK Tanpa Buku Nikah** Sehubungan dengan pertanyaan perihal bisa atau tidaknya pembuatan kartu keluarga tanpa surat nikah, dapat kami sampaikan bahwa **hal tersebut dapat dilakukan**. Hal ini merujuk pada **Pasal 5 ayat (2) huruf b** **[Permendagri 109/2019](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5e5734abeecd8)** yang berbunyi: _Formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat sebagai salah satu persyaratan pencantuman status perkawinan/perceraian dalam KK **bagi Penduduk yang tidak mempunyai dokumen perkawinan berupa buku nikah**, akta perkawinan atau kutipan akta perceraian._ Lebih lanjut, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri **Zudan Arif Fakrulloh** menyatakan dalam akun [Instagram](https://www.instagram.com/tv/CU7A2wSFidT/?utm_medium=copy_link) miliknya bahwa semua penduduk Indonesia, termasuk pasangan yang menikah siri wajib terdata di dalam 1 KK. Namun, ia menegaskan bahwa peran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil bukan untuk menikahkan, melainkan untuk mencatatkan terjadinya perkawinan. Dikutip dari **[Pasangan Nikah Siri Punya KK, Bisakah?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasangan-nikah-siri-punya-kk--bisakah-lt615c8a8801e03)**, pasangan nikah siri harus melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (**“SPTJM”**) ketika ingin mengajukan permohonan pembuatan KK. SPTJM tersebut dibuat oleh pasangan suami istri dengan dua orang saksi. Terhadap pasangan nikah siri tersebut, nantinya di dalam KK akan dituliskan keterangan “kawin belum tercatat” Sama halnya jika pertanyaan yang Anda ajukan adalah perihal bisa tidaknya urus KK nikah siri, maka jawabanya adalah sama, yaitu bisa, sebagaimana kami jelaskan di atas. Syarat KK nikah siri adalah adanya SPTJM tersebut. Meski demikian, apabila ketiadaan buku nikah yang Anda tanyakan disebabkan karena Anda melakukan perkawinan siri, maka kami sarankan agar Anda melakukan itsbat nikah terlebih dahulu. **Itsbat nikah**, yaitu pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.[\[5\]](#_ftn5) Namun, penting untuk Anda ketahui bahwa itsbat nikah diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:[\[6\]](#_ftn6) 1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; 2. Hilangnya akta nikah; 3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; 4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya [UU perkawinan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974); dan 5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Perkawinan. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai itsbat nikah dapat Anda simak dalam artikel [**Isbat Nikah: Prosedur, Syarat, dan Implikasi Hukumnya**](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt56ce748d48ca5/isbat-nikah--prosedur--syarat--dan-implikasi-hukumnya). Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). Demikian jawaban kami mengenai bagaimana cara membuat kartu keluarga tanpa surat nikah. Semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/node/18/uu-no-1-tahun-1974-perkawinan) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5dafedf4cd014) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26195/node/758/uu-no-23-tahun-2006-administrasi-kependudukan) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52e8dd4cb6d80/node/758/uu-no-24-tahun-2013-perubahan-atas-undang-undang-nomor-23-tahun-2006-tentang-administrasikependudukan) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5bd96b5e9e94d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5e5734abeecd8) REFERENSI --------- 1. [Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama: Buku II](http://www.pa-jakartabarat.go.id/images/hak/Pedoman_Pengelolaan_Administrasi/1%20Buku%20II%20edisi%20Rev_2013_Pedoman%20Tugas%20dan%20Adm.pdf), diakses pada 2 Maret 2022, pukul 16.24 WIB. 2. [Instagram zudanarifofficial](https://www.instagram.com/tv/CU7A2wSFidT/?utm_medium=copy_link), diakses pada 4 Maret 2022 pukul 17.41 WIB. [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1 angka 13 [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52e8dd4cb6d80/undang-undang-nomor-24-tahun-2013) (“UU 24/2013”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 59 ayat (1) huruf b dan ayat (3) [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26195/undangundang-nomor-23-tahun-2006/) (“UU 23/2006”) [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 1 angka 7 UU 24/2013 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 11 ayat (1) PP 96/2018 [\[5\]](#_ftnref5)[Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama: Buku II](http://www.pa-jakartabarat.go.id/images/hak/Pedoman_Pengelolaan_Administrasi/1%20Buku%20II%20edisi%20Rev_2013_Pedoman%20Tugas%20dan%20Adm.pdf), hal. 153 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 7 ayat (3) [Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991) Tags ---- [buku nikah](/tag/buku-nikah) [dirjen dukcapil](/tag/dirjen-dukcapil) [kartu keluarga](/tag/kartu-keluarga) [kawin siri](/tag/kawin-siri) [kk](/tag/kk) [legalitas](/tag/legalitas) [nikah siri](/tag/nikah-siri) [perkawinan](/tag/perkawinan)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITCatat! Ini 6 Perbedaan CV dan PT15 Nov 2023Perlukah Surat Izin untuk Usaha Dagang (UD)?22 Feb 20224 Langkah Mendirikan CV dan Dampaknya Jika Tak Didaftarkan29 Des 2021CV Wajib Taat Aturan Perpajakan Ini!03 Jun 2021CV Wajib Taat Aturan Perpajakan Ini!03 Jun 2021Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Syarat-syarat Pengalihan CV Menjadi PT yang ditulis oleh Diana Kusumasari, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 8 April 2011. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Mengenai prosedur mengubah bentuk badan usaha dari CV menjadi PT secara berurutan, perlu diketahui bahwa untuk mengubah status Commanditaire Venootschap (“CV”) menjadi Perseroan Terbatas (“PT”) persekutuan modal yang merupakan badan usaha yang berbadan hukum, maka CV tersebut harus memenuhi persyaratan pendirian PT persekutuan modal sebagaimana diatur dalam UU Perseroan Terbatas. Prosedur Mengubah Bentuk Badan Usaha dari CV Menjadi PT Secara BerurutanBerikut ini kami ringkas prosedur mengubah bentuk badan usaha dari CV menjadi PT secara berurutan:     Menyelesaikan perikatan CV sebelumnyaPertama-tama yang perlu dilakukan adalah menyelesaikan perikatan CV yang telah terjadi antara para pengurus CV dengan pihak ketiga. Menyesuaikan Anggaran Dasar Meskipun sebelumnya CV telah memiliki Anggaran Dasar tersendiri, tetapi dalam Anggaran Dasar CV tidak ada ketentuan mengenai modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Oleh karenanya, prosedur mengubah bentuk badan usaha dari CV menjadi PT secara berurutan selanjutnya adalah menyesuaikan anggaran dasar terlebih dahulu.Sebab, Anggaran Dasar PT minimal memuat:[1]Nama dan tempat kedudukan PT;Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT;Jangka waktu berdirinya PT;Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.Besaran modal dasar PT ditentukan berdasarkan keputusan pendiri PT dan minimal 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh.[2] Selain itu, setiap pesero CV yang akan menjadi pendiri PT harus mengambil bagian saham pada saat PT didirikan.[3] Membuat Akta Pendirian PTSetelah menyesuaikan anggaran dasar, selanjutnya prosedur mengubah bentuk badan usaha dari CV menjadi PT secara berurutan adalah para pendiri PT membuat Akta Pendirian PT yang memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian PT.[4] Mengajukan Permohonan Pendirian PT Para pendiri melalui notaris mengajukan permohonan pendirian PT persekutuan modal dengan mengisi format isian pendirian secara elektronik melalui SABH, dilengkapi dengan dokumen pendukung. Menteri menerbitkan sertifikat pendaftaran Tahap selanjutnya, Menteri Hukum dan HAM lalu menerbitkan sertifikat pendaftaran badan hukum PT secara elektronik dan pemohon dapat mencetaknya secara mandiri menggunakan kertas berwarna putih ukuran F4/folio.[5] Menteri mengumumkan akta pendirian PT Kemudian Menteri Hukum dan HAM mengumumkan akta pendirian PT ke dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu maksimal 14 hari terhitung sejak diterbitkannya keputusan menteri.[6] Mengadakan RUPS pertamaDalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) pertama harus tegas dinyatakan RUPS menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri atau kuasanya, jika hendak mengikutsertakan segala perbuatan hukum yang terjadi saat badan usaha masih berbentuk CV ke dalam PT yang akan didirikan sehingga perbuatan hukum itu mengikat PT yang baru didirikan.[7]Kemudian menjawab pertanyaan kedua Anda, sebenarnya UU PT tidak mengharuskan dilakukannya audit oleh akuntan publik untuk menentukan aktiva dan pasiva dalam perubahan status CV menjadi PT. Tapi, memang sebaiknya perhitungan aktiva dan pasiva CV dilakukan oleh akuntan publik yang berkompeten, sehingga dapat diperoleh jumlah pasti dari total aktiva untuk kemudian diambil bagian saham oleh para pendiri.Terakhir, menjawab pertanyaan mengenai sertifikat saham, bagi PT biasa atau PT Tertutup, pendiri hanya perlu mengambil bagian saham yang kemudian dicantumkan dalam Akta Pendirian PT dan daftar pemegang saham yang disimpan oleh Direktur PT.[8]Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Demikian jawaban dari kami mengenai prosedur mengubah bentuk badan usaha dari CV menjadi PT secara berurutan, audit oleh akuntan publik, serta penerbitan sertifikat saham, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan TerbatasUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta KerjaPeraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas[1] Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”)[2] Pasal 109 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 32 ayat (2) UU PT jo. Pasal 33 ayat (1) UU PT[3] Pasal 109 angka 2 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 7 ayat (2) UU PT[4] Pasal 109 angka 2 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 7 ayat (1) UU PT jo. Pasal 8 ayat (1) UU PT[5] Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas[6] Pasal 30 ayat (1) dan (2) UU PT[7] Pasal 13 ayat (1) dan penjelasannya UU PT[8] Pasal 50 UU PTTagscvhukum perusahaanperseroanperseroan terbatasuu perseroan terbatas

Bagaimana prosedur mengubah bentuk badan usaha dari CV menjadi PT secara berurutan? Apakah betul harus diaudit oleh akuntan publik untuk penentuan aktiva dan pasivanya? Lalu bagaimana penerbitan sertifikat sahamnya? Terima kasih.

Setidaknya, ada 7 tahapan prosedur mengubah bentuk badan usaha dari CV menjadi PT secara berurutan, yaitu dimulai dari menyelesaikan perikatan yang telah terjadi antara pengurus CV dengan pihak ketiga, membuat akta pendirian PT dan mendaftarkan pendirian PT ke Menteri Hukum dan HAM, hingga mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) pertama. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Catat! Ini 6 Perbedaan CV dan PT15 Nov 2023Perlukah Surat Izin untuk Usaha Dagang (UD)?22 Feb 20224 Langkah Mendirikan CV dan Dampaknya Jika Tak Didaftarkan29 Des 2021CV Wajib Taat Aturan Perpajakan Ini!03 Jun 2021CV Wajib Taat Aturan Perpajakan Ini!03 Jun 2021Catat! Ini 6 Perbedaan CV dan PT15 Nov 2023Perlukah Surat Izin untuk Usaha Dagang (UD)?22 Feb 20224 Langkah Mendirikan CV dan Dampaknya Jika Tak Didaftarkan29 Des 2021CV Wajib Taat Aturan Perpajakan Ini!03 Jun 2021CV Wajib Taat Aturan Perpajakan Ini!03 Jun 2021Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 2022Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku27 Des 2022Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 2022Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku27 Des 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/prosedur-mengubah-badan-usaha-cv-menjadi-pt-secara-berurutan-lt4d67669245357/

Prosedur Mengubah Badan Usaha CV Menjadi PT Secara Berurutan

pages/236/page-8.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Catat! Ini 6 Perbedaan CV dan PT ](/klinik/a/catat-ini-6-perbedaan-cv-dan-pt-cl1480/)  15 Nov 2023 [ #### Perlukah Surat Izin untuk Usaha Dagang (UD)? ](/klinik/a/perlukah-surat-izin-untuk-usaha-dagang-ud-cl3286/)  22 Feb 2022 [ #### 4 Langkah Mendirikan CV dan Dampaknya Jika Tak Didaftarkan ](/klinik/a/4-langkah-mendirikan-cv-dan-dampaknya-jika-tak-didaftarkan-cl3530/)  29 Des 2021 [ #### CV Wajib Taat Aturan Perpajakan Ini! ](/klinik/a/cv-wajib-taat-aturan-perpajakan-ini-lt5e6859d0dc873/)  03 Jun 2021 [ #### CV Wajib Taat Aturan Perpajakan Ini! ](/klinik/a/cv-wajib-taat-aturan-perpajakan-ini-lt5e6859d0dc873/)  03 Jun 2021 [](#!) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul** **_Syarat-syarat Pengalihan CV Menjadi PT_** **yang ditulis** **oleh [Diana Kusumasari, S.H., M.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/diana-kusumasari--sh--mh-lt4d37c414e08df) dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 8 April 2011.** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Mengenai prosedur mengubah bentuk badan usaha dari CV menjadi PT secara berurutan, perlu diketahui bahwa untuk mengubah status _Commanditaire Venootschap_ (“CV”) menjadi Perseroan Terbatas (“PT”) persekutuan modal yang merupakan badan usaha yang berbadan hukum, maka CV tersebut harus memenuhi persyaratan pendirian PT persekutuan modal sebagaimana diatur dalam **[UU Perseroan Terbatas](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007/document)**. ### **Prosedur Mengubah Bentuk Badan Usaha dari CV Menjadi PT Secara Berurutan** Berikut ini kami ringkas prosedur mengubah bentuk badan usaha dari CV menjadi PT secara berurutan:      1. **Menyelesaikan perikatan CV sebelumnya** Pertama-tama yang perlu dilakukan adalah menyelesaikan perikatan CV yang telah terjadi antara para pengurus CV dengan pihak ketiga. 2. **Menyesuaikan Anggaran Dasar** Meskipun sebelumnya CV telah memiliki Anggaran Dasar tersendiri, tetapi dalam Anggaran Dasar CV tidak ada ketentuan mengenai modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Oleh karenanya, prosedur mengubah bentuk badan usaha dari CV menjadi PT secara berurutan selanjutnya adalah menyesuaikan anggaran dasar terlebih dahulu. Sebab, Anggaran Dasar PT minimal memuat:[\[1\]](#_ftn1) 1. Nama dan tempat kedudukan PT; 2. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT; 3. Jangka waktu berdirinya PT; 4. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; 5. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham; 6. Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris; 7. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS; 8. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris; 9. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen. Besaran modal dasar PT ditentukan berdasarkan keputusan pendiri PT dan minimal 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh.[\[2\]](#_ftn2) Selain itu, setiap pesero CV yang akan menjadi pendiri PT harus mengambil bagian saham pada saat PT didirikan.[\[3\]](#_ftn3) 3. **Membuat Akta Pendirian PT** Setelah menyesuaikan anggaran dasar, selanjutnya prosedur mengubah bentuk badan usaha dari CV menjadi PT secara berurutan adalah para pendiri PT membuat Akta Pendirian PT yang memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian PT.[\[4\]](#_ftn4) 4. **Mengajukan Permohonan Pendirian PT** Para pendiri melalui notaris mengajukan permohonan pendirian PT persekutuan modal dengan mengisi format isian pendirian secara elektronik melalui SABH, dilengkapi dengan dokumen pendukung. 5. **Menteri menerbitkan sertifikat pendaftaran** Tahap selanjutnya, Menteri Hukum dan HAM lalu menerbitkan sertifikat pendaftaran badan hukum PT secara elektronik dan pemohon dapat mencetaknya secara mandiri menggunakan kertas berwarna putih ukuran F4/folio.[\[5\]](#_ftn5) 6. **Menteri mengumumkan akta pendirian PT** Kemudian Menteri Hukum dan HAM mengumumkan akta pendirian PT ke dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu maksimal 14 hari terhitung sejak diterbitkannya keputusan menteri.[\[6\]](#_ftn6) 7. **Mengadakan RUPS pertama** Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) pertama harus tegas dinyatakan RUPS menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri atau kuasanya, jika hendak mengikutsertakan segala perbuatan hukum yang terjadi saat badan usaha masih berbentuk CV ke dalam PT yang akan didirikan sehingga perbuatan hukum itu mengikat PT yang baru didirikan.[\[7\]](#_ftn7) Kemudian menjawab pertanyaan kedua Anda, sebenarnya UU PT tidak mengharuskan dilakukannya audit oleh akuntan publik untuk menentukan aktiva dan pasiva dalam perubahan status CV menjadi PT. Tapi, memang sebaiknya perhitungan aktiva dan pasiva CV dilakukan oleh akuntan publik yang berkompeten, sehingga dapat diperoleh jumlah pasti dari total aktiva untuk kemudian diambil bagian saham oleh para pendiri. Terakhir, menjawab pertanyaan mengenai sertifikat saham, bagi PT biasa atau PT Tertutup, pendiri hanya perlu mengambil bagian saham yang kemudian dicantumkan dalam Akta Pendirian PT dan daftar pemegang saham yang disimpan oleh Direktur PT.[\[8\]](#_ftn8) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://m.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). Demikian jawaban dari kami mengenai prosedur mengubah bentuk badan usaha dari CV menjadi PT secara berurutan, audit oleh akuntan publik, serta penerbitan sertifikat saham, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007/document) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60a60d9e60b72/nprt/lt5dd3b8b07214a/peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-21-tahun-2021) * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 15 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007/document) (“UU PT”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 109 angka 3 [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e) (“UU Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 32 ayat (2) UU PT _jo._ Pasal 33 ayat (1) UU PT [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 109 angka 2 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 7 ayat (2) UU PT [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 109 angka 2 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 7 ayat (1) UU PT _jo._ Pasal 8 ayat (1) UU PT [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 7 [Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60a60d9e60b72/nprt/lt5dd3b8b07214a/peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-21-tahun-2021) [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 30 ayat (1) dan (2) UU PT [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 13 ayat (1) dan penjelasannya UU PT [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 50 UU PT Tags ---- [cv](/tag/cv) [hukum perusahaan](/tag/hukum-perusahaan) [perseroan](/tag/perseroan) [perseroan terbatas](/tag/perseroan-terbatas) [uu perseroan terbatas](/tag/uu-perseroan-terbatas)