Datasets:

biznetgio

/

indonesia-law-qa-embeddings

like 1

Follow

Biznet Gio Nusantara 2

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Pengertian Penemuan HukumKLINIK TERKAITPersamaan dan Perbedaan PIH dan PHI24 Nov 2023Catat! Ini 21 Asas Hukum dan 7 Adagium Hukum yang Perlu Dipahami15 Jul 2022Logika, Penalaran Hukum, dan Argumentasi Hukum13 Jul 2022Teori Kedaulatan, Pemisahan Kekuasaan, dan Rule of Law11 Jul 2022Penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang memiliki tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum konkrit. Penemuan hukum dilakukan karena ada kalanya undang-undang tidak lengkap atau memiliki penafsiran yang tidak jelas. Dengan demikian hakim harus mencari hukum dan harus menemukan hukumnya. Hal ini dikenal dengan penemuan hukum atau rechtsvinding. Teori tentang penemuan hukum kemudian menjawab pertanyaan mengenai interpretasi atau penafsiran hukum terhadap undang-undang.[1]Menurut Scholten, penemuan hukum berbeda dengan penerapan hukum, karena pada penemuan hukum ditemukan sesuatu yang baru. Penemuan hukum dapat dilakukan melalui penafsiran, analogi, maupun penghalusan hukum. Jika hakim dalam memutus suatu perkara hanya didasari oleh hak dan kewajiban yang ada, maka hakim tidak lebih dan tidak kurang hanya sebagai robot. Karena hakim bukan robot, maka hakim dapat membuat peraturan baru.[2]Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, penemuan hukum adalah konkretisasi, kristalisasi, atau individualisasi peraturan hukum atau das sollen, yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkrit atau das sein. Peristiwa konkrit tersebut harus dihubungkan dengan peraturan hukum, agar dapat tercakup oleh peraturan hukum itu. Sebaliknya, peraturan hukum harus disesuaikan dengan peristiwa konkrit agar dapat diterapkan.[3]Pada dasarnya setiap orang dapat menemukan hukum. Penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim adalah hukum, dan penemuan hukum yang dilakukan oleh orang selain hakim adalah doktrin. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa dalam ilmu hukum, doktrin bukan merupakan hukum, melainkan sumber hukum.[4]Konstruksi Hukum dan Penemuan Hukum oleh HakimKonstruksi hukum pada dasarnya dilakukan apabila terjadi beberapa hal sebagai berikut:[5]tidak ditemukan ketentuan undang-undang yang dapat diterapkan terhadap kasus yang terjadi;dalam peraturannya tidak ada;terjadi kekosongan hukum atau recht vacuum;terjadi kekosongan undang-undang atau wet vacuum.Untuk mengisi kekosongan undang-undang, hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang. Artinya, hakim tidak lagi berpegang pada bunyi teks undang-undang, namun hakim juga tidak mengabaikan prinsip hukum sebagai suatu sistem.[6]Sesuai dengan salah satu prinsip hukum, hakim terikat dengan asas bahwa hakim dilarang menolak perkara yang diajukan kepadanya, dengan alasan hukum tidak ada, aturan kurang lengkap, peristiwa tidak diatur, melainkan hakim wajib mengadili perkara yang ada sepanjang perkara memenuhi syarat materiil dan sesuai dengan kompetensi absolut dan kompetensi relatif.[7]Pada keadaan ini, hakim harus menggali dan menemukan nilai hukum yang ada di masyarakat. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.Baca juga: Kapan dan Bagaimana Hakim Melakukan Penemuan Hukum?Metode Konstruksi Hukum oleh HakimMengenai metode konstruksi hukum yang digunakan hakim akan dijelaskan pada bagian ini, sebagai berikut:Metode Argumentum Per Analogium (Analogi)Metode analogi adalah metode penemuan hukum dengan cara mencari esensi yang lebih umum dari peristiwa hukum atau perbuatan hukum, baik yang telah diatur oleh undang-undang maupun yang belum ada peraturannya. Berdasarkan metode ini, peristiwa yang serupa atau sejenis yang diatur dalam undang-undang diperlakukan sama. Dengan demikian, analogi memberi penafsiran pada peraturan hukum dengan memberi kias pada kata-kata dalam peraturan tersebut, sesuai dengan asas hukumnya, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan dapat dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut.[8]Metode Argumentum a ContrarioMetode argumentum a contrario adalah metode penemuan hukum yang memberikan kesempatan kepada hakim untuk melakukan penemuan hukum dengan pertimbangan jika undang-undang menetapkan hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tersebut. Maka, bagi peristiwa yang terjadi di luar peraturan tersebut berlaku kebalikannya. Ada momen di mana suatu peristiwa tidak diatur dalam undang-undang, namun diatur kebalikannya. Jadi, inti dari argumentum a contrario adalah mengedepankan cara penafsiran yang berlawanan dengan pengertian kebalikannya.[9]Metode Penyempitan atau Pengkonkretan HukumDalam metode penyempitan hukum atau pengkonkretan hukum (rechtsvervijning), tidak jarang norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan terlalu luas dan terlalu umum ruang lingkupnya sehingga hakim perlu mempersempit makna tersebut. Metode ini bertujuan untuk menyempitkan suatu aturan hukum yang terlalu abstrak, pasif, dan umum, agar dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu.[10]Metode Fiksi HukumFiksi hukum adalah sebagai sebuah asas dimana semua orang dianggap tahu hukum (undang-undang), padahal dalam kenyataannya tidak semua orang mengetahui undang-undang, bahkan seorang pakar hukum pun tidak mungkin untuk mengetahui semua undang-undang yang ada. Pakar hukum hanya mengetahui hukum sesuai dengan keahliannya. Namun demikian, metode fiksi hukum ini sangat dibutuhkan oleh hakim dalam praktik peradilan, karena seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana tidak dapat berdalih untuk dibebaskan dengan alasan hakim tidak mengetahui hukum yang mengatur tentang kejahatan yang dilakukan pelaku.[11]Baca juga: Arti Penafsiran Hukum Argumentum A ContrarioAsas dalam Penemuan HukumAsas penemuan hukum yang dimaksud dikhususkan pada keperluan melakukan harmonisasi hukum. Berikut adalah beberapa asas yang perlu diperhatikan dalam melakukan penemuan hukum:[12]Lex superior derogate legi inferior, lex posterior derogate legi priori, dan lex specialis derogate legi generalis. Selengkapnya Anda dapat membaca artikel 3 Asas Hukum: Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior Beserta Contohnya;Res judicata pro veritate habetur, selengkapnya dapat Anda baca di Arti Res Judicata Pro Veritate Habetur;Lex dura, sed tamen scripta, yang artinya undang-undang memaksa.[13]Penemuan Hukum oleh Orang (Doktrin)Berdasarkan Black’s Law Dictionary, doktrin (doctrine) merupakan sebuah prinsip, misalnya prinsip hukum yang dianut secara luas.[14] Penemuan hukum pada dasarnya sama dengan kegiatan seorang sarjana hukum yang dihadapkan pada suatu konflik atau kasus, dan harus memecahkannya, yaitu meliputi:[15]Legal problem identificationLegal problem solvingDecision makingContoh doktrin misalnya pengertian hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja, yakni hukum yang memadai tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.[16]Kesimpulannya, hakim harus memiliki kemampuan untuk dapat menyelesaikan dan memutus perkara dengan mencari dan menemukan hukum, dalam hal kasus yang tidak ada peraturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Hakim pada dasarnya harus mampu melakukan penemuan hukum untuk dapat memutus perkara sehingga keadilan di masyarakat terwujud. Dalam hal ini, hakim lebih leluasa dalam menyelesaikan perkara, sebab hakim tidak hanya menyampaikan bunyi undang-undang, namun juga melakukan penemuan hukum.[17] Kemudian, penemuan hukum tidak hanya dilakukan oleh hakim, namun juga dapat dilakukan oleh seseorang, yang kemudian disebut sebagai doktrin.Baca juga: 3 Asas Hukum: Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior Beserta ContohnyaDemikian jawaban kami tentang penemuan hukum, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.REFERENSIArif Hidayat, Penemuan Hukum melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan, Jurnal Pandecta, Vol. 8, No. 2, 2013;Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary 9th Edition, USA: Thomson Reuters, 2009;Mochtar Kusumaatmadja, Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional, Bandung: Binacipta, 1986;Muwahid, Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif, Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 7, No. 1, 2017;Siti Malikhatun Badriyah, Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan, Jurnal MMH, Vol. 40, No. 3, 2011;Sitti Mawar, Metode Penemuan Hukum (Interpretasi dan Konstruksi) dalam Rangka Harmonisasi Hukum, Jurnal Justisia, Vol. 1, No. 1, 2016.[1] Muwahid, Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif, Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 7, No. 1, 2017, hal. 225.[2] Siti Malikhatun Badriyah, Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan, Jurnal MMH, Vol. 40, No. 3, 2011, hal. 388.[3] Siti Malikhatun Badriyah, Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan, Jurnal MMH, Vol. 40, No. 3, 2011, hal. 388.[4] Muwahid, Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif, Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 7, No. 1, 2017, hal. 225.[5] Muwahid, Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif, Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 7, No. 1, 2017, hal. 241.[6] Muwahid, Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif, Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 7, No. 1, 2017, hal. 231.[7] Muwahid, Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif, Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 7, No. 1, 2017, hal. 242.[8] Muwahid, Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif, Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 7, No. 1, 2017, hal. 242-243.[9] Muwahid, Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif, Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 7, No. 1, 2017, hal. 244.[10] Muwahid, Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif, Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 7, No. 1, 2017, hal. 245.[11] Muwahid, Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif, Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 7, No. 1, 2017, hal. 246.[12] Sitti Mawar, Metode Penemuan Hukum (Interpretasi dan Konstruksi) dalam Rangka Harmonisasi Hukum, Jurnal Justisia, Vol. 1, No. 1, 2016, hal. 7-9.[13] Arif Hidayat, Penemuan Hukum melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan, Jurnal Pandecta, Vol. 8, No. 2, 2013 hal, 166.[14] Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary 9th Edition, USA: Thomson Reuters, 2009, hal. 553.[15] Siti Malikhatun Badriyah, Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan, Jurnal MMH, Vol. 40, No. 3, 2011, hal. 388.[16] Mochtar Kusumaatmadja, Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional, Bandung: Binacipta, 1986, hal. 11.[17] Siti Malikhatun Badriyah, Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan, Jurnal MMH, Vol. 40, No. 3, 2011, hal. 391.Tagsanak hukumasasfakultas hukumilmu hukumjurusan hukumkampus hukumkuliah hukummaba hukummahasiswa hukum

Apa yang dimaksud dengan penemuan hukum?

Penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum yang dilakukan karena adanya kekosongan hukum atau kekosongan undang-undang. Namun, dalam penemuan hukum terdapat beberapa metode dan asas yang perlu Anda pahami. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Persamaan dan Perbedaan PIH dan PHI24 Nov 2023Catat! Ini 21 Asas Hukum dan 7 Adagium Hukum yang Perlu Dipahami15 Jul 2022Logika, Penalaran Hukum, dan Argumentasi Hukum13 Jul 2022Teori Kedaulatan, Pemisahan Kekuasaan, dan Rule of Law11 Jul 2022Persamaan dan Perbedaan PIH dan PHI24 Nov 2023Catat! Ini 21 Asas Hukum dan 7 Adagium Hukum yang Perlu Dipahami15 Jul 2022Logika, Penalaran Hukum, dan Argumentasi Hukum13 Jul 2022Teori Kedaulatan, Pemisahan Kekuasaan, dan Rule of Law11 Jul 2022Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Cara Upload Terjemahan Novel Agar Tak Langgar Hak Cipta20 Okt 2022Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Cara Upload Terjemahan Novel Agar Tak Langgar Hak Cipta20 Okt 2022Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/penemuan-hukum-dan-konstruksi-hukum-lt62d13817f197e/

Penemuan Hukum dan Konstruksi Hukum

pages/214/page-6.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Pengertian Penemuan Hukum** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Persamaan dan Perbedaan PIH dan PHI ](/klinik/a/perbedaan-pih-dan-phi-lt62cebc4fd958e/)  24 Nov 2023 [ #### Catat! Ini 21 Asas Hukum dan 7 Adagium Hukum yang Perlu Dipahami ](/klinik/a/catat-ini-21-asas-hukum-dan-7-adagium-hukum-yang-perlu-dipahami-lt62d0b0c23e38e/)  15 Jul 2022 [ #### Logika, Penalaran Hukum, dan Argumentasi Hukum ](/klinik/a/logika-penalaran-hukum-dan-argumentasi-hukum-lt62ce4939aaf00/)  13 Jul 2022 [ #### Teori Kedaulatan, Pemisahan Kekuasaan, dan _Rule of Law_ ](/klinik/a/teori-kedaulatan--pemisahan-kekuasaan--dan-irule-of-law-i-lt62cc01222dcf7/)  11 Jul 2022 [](#!) Penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang memiliki tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum konkrit. Penemuan hukum dilakukan karena ada kalanya undang-undang tidak lengkap atau memiliki penafsiran yang tidak jelas. Dengan demikian hakim harus mencari hukum dan harus menemukan hukumnya. Hal ini dikenal dengan penemuan hukum atau _rechtsvinding._ Teori tentang penemuan hukum kemudian menjawab pertanyaan mengenai interpretasi atau penafsiran hukum terhadap undang-undang.[\[1\]](#_ftn1) Menurut **Scholten**, penemuan hukum berbeda dengan penerapan hukum, karena pada penemuan hukum ditemukan sesuatu yang baru. Penemuan hukum dapat dilakukan melalui penafsiran, analogi, maupun penghalusan hukum. Jika hakim dalam memutus suatu perkara hanya didasari oleh hak dan kewajiban yang ada, maka hakim tidak lebih dan tidak kurang hanya sebagai robot. Karena hakim bukan robot, maka hakim dapat membuat peraturan baru.[\[2\]](#_ftn2) Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Sedangkan menurut **Sudikno Mertokusumo**, penemuan hukum adalah konkretisasi, kristalisasi, atau individualisasi peraturan hukum atau _das sollen_, yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkrit atau _das sein_. Peristiwa konkrit tersebut harus dihubungkan dengan peraturan hukum, agar dapat tercakup oleh peraturan hukum itu. Sebaliknya, peraturan hukum harus disesuaikan dengan peristiwa konkrit agar dapat diterapkan.[\[3\]](#_ftn3) Pada dasarnya setiap orang dapat menemukan hukum. Penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim adalah hukum, dan penemuan hukum yang dilakukan oleh orang selain hakim adalah doktrin. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa dalam ilmu hukum, doktrin bukan merupakan hukum, melainkan sumber hukum.[\[4\]](#_ftn4) ### **Konstruksi Hukum dan Penemuan Hukum oleh Hakim** Konstruksi hukum pada dasarnya dilakukan apabila terjadi beberapa hal sebagai berikut:[\[5\]](#_ftn5) 1. tidak ditemukan ketentuan undang-undang yang dapat diterapkan terhadap kasus yang terjadi; 2. dalam peraturannya tidak ada; 3. terjadi kekosongan hukum atau _recht vacuum;_ 4. terjadi kekosongan undang-undang atau _wet vacuum._ Untuk mengisi kekosongan undang-undang, hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang. Artinya, hakim tidak lagi berpegang pada bunyi teks undang-undang, namun hakim juga tidak mengabaikan prinsip hukum sebagai suatu sistem.[\[6\]](#_ftn6) Sesuai dengan salah satu prinsip hukum, hakim terikat dengan asas bahwa hakim dilarang menolak perkara yang diajukan kepadanya, dengan alasan hukum tidak ada, aturan kurang lengkap, peristiwa tidak diatur, melainkan hakim wajib mengadili perkara yang ada sepanjang perkara memenuhi syarat materiil dan sesuai dengan kompetensi absolut dan kompetensi relatif.[\[7\]](#_ftn7) Pada keadaan ini, hakim harus menggali dan menemukan nilai hukum yang ada di masyarakat. Hal ini sesuai dengan **Pasal 5 ayat (1)** [**UU Kekuasaan Kehakiman**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b01297e9d172/nprt/1060/uu-no-48-tahun-2009-kekuasaan-kehakiman?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_48_2009), yang berbunyi: _Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat._ **Baca juga:** [**Kapan dan Bagaimana Hakim Melakukan Penemuan Hukum?**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/kapan-dan-bagaimana-hakim-melakukan-penemuan-hukum--lt4f0aa8449485b?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=kapan_bagaimana_hakim_penemuan_hukum) ### **Metode Konstruksi Hukum oleh Hakim** Mengenai metode konstruksi hukum yang digunakan hakim akan dijelaskan pada bagian ini, sebagai berikut: 1. #### **Metode _Argumentum Per Analogium_ (Analogi)** Metode analogi adalah metode penemuan hukum dengan cara mencari esensi yang lebih umum dari peristiwa hukum atau perbuatan hukum, baik yang telah diatur oleh undang-undang maupun yang belum ada peraturannya. Berdasarkan metode ini, peristiwa yang serupa atau sejenis yang diatur dalam undang-undang diperlakukan sama. Dengan demikian, analogi memberi penafsiran pada peraturan hukum dengan memberi **kias** pada kata-kata dalam peraturan tersebut, sesuai dengan asas hukumnya, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan dapat dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut.[\[8\]](#_ftn8) 2. #### **Metode _Argumentum a Contrario_** Metode _argumentum a contrario_ adalah metode penemuan hukum yang memberikan kesempatan kepada hakim untuk melakukan penemuan hukum dengan pertimbangan jika undang-undang menetapkan hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tersebut. Maka, bagi peristiwa yang terjadi di luar peraturan tersebut berlaku kebalikannya. Ada momen di mana suatu peristiwa tidak diatur dalam undang-undang, namun diatur kebalikannya. Jadi, inti dari _argumentum a contrario_ adalah mengedepankan cara penafsiran yang berlawanan dengan pengertian kebalikannya.[\[9\]](#_ftn9) 3. #### **Metode Penyempitan atau Pengkonkretan Hukum** Dalam metode penyempitan hukum atau pengkonkretan hukum (_rechtsvervijning_), tidak jarang norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan terlalu luas dan terlalu umum ruang lingkupnya sehingga hakim perlu mempersempit makna tersebut. Metode ini bertujuan untuk menyempitkan suatu aturan hukum yang terlalu abstrak, pasif, dan umum, agar dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu.[\[10\]](#_ftn10) 4. #### **Metode Fiksi Hukum** Fiksi hukum adalah sebagai sebuah asas dimana semua orang dianggap tahu hukum (undang-undang), padahal dalam kenyataannya tidak semua orang mengetahui undang-undang, bahkan seorang pakar hukum pun tidak mungkin untuk mengetahui semua undang-undang yang ada. Pakar hukum hanya mengetahui hukum sesuai dengan keahliannya. Namun demikian, metode fiksi hukum ini sangat dibutuhkan oleh hakim dalam praktik peradilan, karena seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana tidak dapat berdalih untuk dibebaskan dengan alasan hakim tidak mengetahui hukum yang mengatur tentang kejahatan yang dilakukan pelaku.[\[11\]](#_ftn11) **Baca juga: [Arti Penafsiran Hukum _Argumentum A Contrario_](https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-penafsiran-hukum-iargumentum-a-contrario-i-lt58b4df16aec3d?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=argumentum_a_contrario)** ### **Asas dalam Penemuan Hukum** Asas penemuan hukum yang dimaksud dikhususkan pada keperluan melakukan harmonisasi hukum. Berikut adalah beberapa asas yang perlu diperhatikan dalam melakukan penemuan hukum:[\[12\]](#_ftn12) 1. _Lex superior derogate legi inferior, lex posterior derogate legi priori,_ dan _lex specialis derogate legi generalis_. Selengkapnya Anda dapat membaca artikel [**3 Asas Hukum: Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior Beserta Contohnya**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-asas-hukum--ilex-superior-i--ilex-specialis-i--dan-ilex-posterior-i-beserta-contohnya-cl6806?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=3_asas_hukum_lex)**;** 2. _Res judicata pro veritate habetur__,_ selengkapnya dapat Anda baca di [**Arti Res Judicata Pro Veritate Habetur**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-res-judicata-pro-veritate-habetur-lt5301326f2ef06?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=res_judicata)**;** 3. _Lex dura, sed tamen scripta,_ yang artinya undang-undang memaksa_.[**\[13\]**](#_ftn13)_ ### **Penemuan Hukum oleh Orang (Doktrin)** Berdasarkan **Black’s Law Dictionary**, doktrin (_doctrine_) merupakan sebuah prinsip, misalnya prinsip hukum yang dianut secara luas.[\[14\]](#_ftn14) Penemuan hukum pada dasarnya sama dengan kegiatan seorang sarjana hukum yang dihadapkan pada suatu konflik atau kasus, dan harus memecahkannya, yaitu meliputi:[\[15\]](#_ftn15) 1. _Legal problem identification_ 2. _Legal problem solving_ 3. _Decision making_ Contoh doktrin misalnya **pengertian hukum** menurut **Mochtar Kusumaatmadja**, yakni hukum yang memadai tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.[\[16\]](#_ftn16) Kesimpulannya, hakim harus memiliki kemampuan untuk dapat menyelesaikan dan memutus perkara dengan mencari dan menemukan hukum, dalam hal kasus yang tidak ada peraturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Hakim pada dasarnya harus mampu melakukan penemuan hukum untuk dapat memutus perkara sehingga keadilan di masyarakat terwujud. Dalam hal ini, hakim lebih leluasa dalam menyelesaikan perkara, sebab hakim tidak hanya menyampaikan bunyi undang-undang, namun juga melakukan penemuan hukum.[\[17\]](#_ftn17) Kemudian, penemuan hukum tidak hanya dilakukan oleh hakim, namun juga dapat dilakukan oleh seseorang, yang kemudian disebut sebagai doktrin. **Baca juga:** [**3 Asas Hukum: Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior Beserta Contohnya**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-asas-hukum--ilex-superior-i--ilex-specialis-i--dan-ilex-posterior-i-beserta-contohnya-cl6806?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=3_asas_hukum_lex) Demikian jawaban kami tentang penemuan hukum, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- [Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b01297e9d172/nprt/1060/uu-no-48-tahun-2009-kekuasaan-kehakiman?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_48_2009). REFERENSI --------- 1. Arif Hidayat, _Penemuan Hukum melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan,_ Jurnal Pandecta, Vol. 8, No. 2, 2013; 2. Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary 9th Edition, USA: Thomson Reuters, 2009; 3. Mochtar Kusumaatmadja, _Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional,_ Bandung: Binacipta, 1986; 4. Muwahid, _Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif,_ Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 7, No. 1, 2017; 5. Siti Malikhatun Badriyah, _Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan,_ Jurnal MMH, Vol. 40, No. 3, 2011; 6. Sitti Mawar, _Metode Penemuan Hukum (Interpretasi dan Konstruksi) dalam Rangka Harmonisasi Hukum,_ Jurnal Justisia, Vol. 1, No. 1, 2016. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Muwahid, _Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif,_ Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 7, No. 1, 2017, hal. 225. [\[2\]](#_ftnref2) Siti Malikhatun Badriyah, _Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan,_ Jurnal MMH, Vol. 40, No. 3, 2011, hal. 388. [\[3\]](#_ftnref3) Siti Malikhatun Badriyah, _Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan,_ Jurnal MMH, Vol. 40, No. 3, 2011, hal. 388. [\[4\]](#_ftnref4) Muwahid, _Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif,_ Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 7, No. 1, 2017, hal. 225. [\[5\]](#_ftnref5) Muwahid, _Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif,_ Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 7, No. 1, 2017, hal. 241. [\[6\]](#_ftnref6) Muwahid, _Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif,_ Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 7, No. 1, 2017, hal. 231. [\[7\]](#_ftnref7) Muwahid, _Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif,_ Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 7, No. 1, 2017, hal. 242. [\[8\]](#_ftnref8) Muwahid, _Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif,_ Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 7, No. 1, 2017, hal. 242-243. [\[9\]](#_ftnref9) Muwahid, _Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif,_ Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 7, No. 1, 2017, hal. 244. [\[10\]](#_ftnref10) Muwahid, _Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif,_ Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 7, No. 1, 2017, hal. 245. [\[11\]](#_ftnref11) Muwahid, _Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif,_ Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 7, No. 1, 2017, hal. 246. [\[12\]](#_ftnref12) Sitti Mawar, _Metode Penemuan Hukum (Interpretasi dan Konstruksi) dalam Rangka Harmonisasi Hukum,_ Jurnal Justisia, Vol. 1, No. 1, 2016, hal. 7-9. [\[13\]](#_ftnref13) Arif Hidayat, _Penemuan Hukum melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan,_ Jurnal Pandecta, Vol. 8, No. 2, 2013 hal, 166. [\[14\]](#_ftnref14) Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary 9th Edition, USA: Thomson Reuters, 2009, hal. 553. [\[15\]](#_ftnref15) Siti Malikhatun Badriyah, _Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan,_ Jurnal MMH, Vol. 40, No. 3, 2011, hal. 388. [\[16\]](#_ftnref16) Mochtar Kusumaatmadja, _Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional,_ Bandung: Binacipta, 1986, hal. 11. [\[17\]](#_ftnref17) Siti Malikhatun Badriyah, _Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan,_ Jurnal MMH, Vol. 40, No. 3, 2011, hal. 391. Tags ---- [anak hukum](/tag/anak-hukum) [asas](/tag/asas) [fakultas hukum](/tag/fakultas-hukum) [ilmu hukum](/tag/ilmu-hukum) [jurusan hukum](/tag/jurusan-hukum) [kampus hukum](/tag/kampus-hukum) [kuliah hukum](/tag/kuliah-hukum) [maba hukum](/tag/maba-hukum) [mahasiswa hukum](/tag/mahasiswa-hukum)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Arti Ultimum Remedium yang pertama kali dipublikasikan pada Senin, 11 Agustus 2014. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Asas Ultimum RemediumSepanjang penelusuran kami, sebenarnya ultimum remedium adalah istilah hukum yang biasa dipakai dan diartikan sebagai penerapan sanksi pidana yang merupakan sanksi pamungkas (terakhir) dalam penegakan hukum. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Penemuan Hukum Sebuah Pengantar (hal. 128) mengartikan ultimum remedium adalah sebagai alat terakhir.Selain itu, ada pendapat yang mengatakan bahwa ultimum remedium tidak hanya suatu istilah, tetapi juga merupakan suatu asas hukum. Mengenai asas hukum, Sudikno menyebutkan asas hukum sifatnya abstrak (hal. 7). Karena sifatnya itu, asas hukum pada umumnya tidak dituangkan dalam bentuk peraturan atau pasal yang konkret, antara lain seperti:Point d’interet point d’action adalah barangsiapa yang mempunyai kepentingan hukum dapat mengajukan gugatan ke pengadilan;Restitutio in integrum adalah pengembalian kepada keadaan semula;In Dubio Pro Reo adalah dalam hal ada keragu-raguan hakim apakah terdakwa salah atau tidak, maka hakim wajib memberikan putusan yang menguntungkan terdakwa;Res judicata pro veritate habetur adalah apa yang diputus hakim harus dianggap benar;Presumptio Iures de Iure adalah setiap orang dianggap tahu akan hukum atau undang-undang;Perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik.Baca juga: Catat! Ini 21 Asas Hukum dan 7 Adagium Hukum yang Perlu DipahamiNamun, sepanjang penelusuran kami dalam buku ini, Sudikno memang tidak menyebutkan secara terang-terangan asas ultimum remedium. Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoly dalam berita berjudul Perlu Penegasan Norma Ultimum Remedium Soal Pengenaan Sanksi di Aturan Turunan UU Cipta Kerja (hal. 1) menerangkan ultimum remedium merupakan asas hukum yang biasa dipakai dan diartikan sebagai penerapan sanksi pidana menjadi sanksi pamungkas (terakhir) dalam penegakan hukum.Dengan demikian, ultimum remedium adalah salah satu asas dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir penegakan hukum. Asas ultimum remedium bermakna apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain (kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata, atau hukum administrasi) hendaklah jalur lain tersebut terlebih dahulu dilakukan.Ultimum Remedium sebagai Sanksi PamungkasKemudian, istilah ultimum remedium juga kami temukan dalam buku yang ditulis oleh Wirjono Prodjodikoro berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 17) menyebutkan norma-norma atau kaidah-kaidah dalam bidang hukum tata negara dan hukum tata usaha negara harus pertama-tama ditanggapi dengan sanksi administrasi. Begitu pula norma-norma dalam bidang hukum perdata pertama-tama harus ditanggapi dengan sanksi perdata. Hanya, apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata ini belum mencukupi untuk mencapai tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan, maka baru diadakan juga sanksi pidana sebagai pamungkas (terakhir) atau ultimum remedium.Mengapa hukum pidana memiliki sifat ultimum remedium? Wirjono (hal. 50) menjelaskan karena sifat sanksi pidana sebagai senjata pamungkas atau ultimum remedium pidana jika dibandingkan dengan sanksi perdata atau sanksi administrasi. Sifat ini menimbulkan kecenderungan untuk menghemat mengadakan sanksi pidana. Jadi, ultimum remedium merupakan istilah yang menggambarkan suatu sifat sanksi pidana.Selain dikenal dalam hukum pidana, istilah ini juga dikenal dalam hukum penyelesaian sengketa. Sebagaimana pernah dijelaskan dalam artikel Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Frans Hendra Winarta dalam bukunya Hukum Penyelesaian Sengketa (hal. 1-2) menyebutkan secara konvensional, penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis, seperti dalam perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya biasanya dilakukan melalui proses litigasi. Dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (ultimum remedium) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil.Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya tidak ada teori khusus mengenai ultimum remedium pidana. Ultimum remedium adalah istilah lumrah yang kemudian biasa dipakai atau dikaitkan dengan hukum pidana. Istilah ini menggambarkan suatu sifat hukum pidana, yakni sebagai pilihan atau alat terakhir penyelesaian perkara.Contoh ultimum remedium dapat Anda lihat secara implisit dalam Pasal 95 ayat (4) UU Hak Cipta yang berbunyi:Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.Adapun penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa seperti melalui mediasi, negosiasi, atau konsiliasi, arbitrase, atau Pengadilan Niaga.[1]Demikian jawaban dari kami tentang asas ultimum remedium, semoga bermanfaat.Dasar Hukum:Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.Referensi:Sudikno Mertokusumo. Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2006;Wirjono Prodjodikoro. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2003.[1] Penjelasan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak CiptaTagsanak hukumasasfakultas hukumhukum pidanajurusan hukumkampus hukumkuliah hukummaba hukummahasiswa hukumultimum remedium

Saya mau bertanya adakah teori khusus yang membahas ultimum remedium atau hanya sekedar istilah saja? Terima kasih.

Ultimum remedium adalah istilah hukum yang biasa dipakai dan diartikan sebagai penerapan sanksi pidana yang merupakan sanksi pamungkas (terakhir) dalam penegakan hukum. Bahkan, ada pula yang menyebut asas ultimum remedium. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 2023Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 2023Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-ultimum-remedium-sebagai-sanksi-pamungkas-lt53b7be52bcf59/

Arti Ultimum Remedium sebagai Sanksi Pamungkas

pages/214/page-7.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul** **_Arti Ultimum Remedium_** **yang pertama kali dipublikasikan pada Senin, 11 Agustus 2014.** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Asas _Ultimum Remedium_** Sepanjang penelusuran kami, sebenarnya _ultimum remedium_ adalah istilah hukum yang biasa dipakai dan diartikan sebagai penerapan sanksi pidana yang merupakan sanksi pamungkas (terakhir) dalam penegakan hukum. **Sudikno Mertokusumo** dalam bukunya _Penemuan Hukum Sebuah Pengantar_ (hal. 128) mengartikan _ultimum remedium_ adalah sebagai alat terakhir. Selain itu, ada pendapat yang mengatakan bahwa _ultimum remedium_ tidak hanya suatu istilah, tetapi juga merupakan suatu asas hukum. Mengenai asas hukum, Sudikno menyebutkan asas hukum sifatnya abstrak (hal. 7). Karena sifatnya itu, asas hukum pada umumnya tidak dituangkan dalam bentuk peraturan atau pasal yang konkret, antara lain seperti: 1. _Point d’interet point d’action_ adalah barangsiapa yang mempunyai kepentingan hukum dapat mengajukan gugatan ke pengadilan; 2. _Restitutio in integrum_ adalah pengembalian kepada keadaan semula; 3. _In Dubio Pro Reo_ adalah dalam hal ada keragu-raguan hakim apakah terdakwa salah atau tidak, maka hakim wajib memberikan putusan yang menguntungkan terdakwa; 4. _Res judicata pro veritate habetur_ adalah apa yang diputus hakim harus dianggap benar; 5. _Presumptio Iures de Iure_ adalah setiap orang dianggap tahu akan hukum atau undang-undang; 6. Perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik. Baca juga: **[Catat! Ini 21 Asas Hukum dan 7 Adagium Hukum yang Perlu Dipahami](https://www.hukumonline.com/klinik/a/catat-ini-21-asas-hukum-dan-7-adagium-hukum-yang-perlu-dipahami-lt62d0b0c23e38e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=21_asas_hukum)** Namun, sepanjang penelusuran kami dalam buku ini, Sudikno memang tidak menyebutkan secara terang-terangan asas _ultimum remedium_. Menteri Hukum dan HAM, **Yasona Laoly** dalam berita berjudul **[Perlu Penegasan Norma _Ultimum Remedium_ Soal Pengenaan Sanksi di Aturan Turunan UU Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/berita/a/perlu-penegasan-norma-i-ultimum-remedium-i-soal-pengenaan-sanksi-di-aturan-turunan-uu-cipta-kerja-lt5fe9c7c822f4e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=ultimum_remedium_ciptaker)** (hal. 1) menerangkan _ultimum remedium_ merupakan asas hukum yang biasa dipakai dan diartikan sebagai penerapan sanksi pidana menjadi sanksi pamungkas (terakhir) dalam penegakan hukum. Dengan demikian, _ultimum remedium_ adalah salah satu asas dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir penegakan hukum. Asas _ultimum remedium_ bermakna apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain (kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata, atau hukum administrasi) hendaklah jalur lain tersebut terlebih dahulu dilakukan. ### **_Ultimum Remedium_** **sebagai Sanksi Pamungkas** Kemudian, istilah _ultimum remedium_ juga kami temukan dalam buku yang ditulis oleh **Wirjono Prodjodikoro** berjudul _Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia_ (hal. 17) menyebutkan norma-norma atau kaidah-kaidah dalam bidang hukum tata negara dan hukum tata usaha negara harus pertama-tama ditanggapi dengan sanksi administrasi. Begitu pula norma-norma dalam bidang hukum perdata pertama-tama harus ditanggapi dengan sanksi perdata. Hanya, apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata ini belum mencukupi untuk mencapai tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan, maka baru diadakan juga sanksi pidana sebagai pamungkas (terakhir) atau _ultimum remedium_. Mengapa hukum pidana memiliki sifat _ultimum remedium_? Wirjono (hal. 50) menjelaskan karena sifat sanksi pidana sebagai senjata pamungkas atau _ultimum remedium_ pidana jika dibandingkan dengan sanksi perdata atau sanksi administrasi. Sifat ini menimbulkan kecenderungan untuk menghemat mengadakan sanksi pidana. Jadi, _ultimum remedium_ merupakan istilah yang menggambarkan suatu sifat sanksi pidana. Selain dikenal dalam hukum pidana, istilah ini juga dikenal dalam hukum penyelesaian sengketa. Sebagaimana pernah dijelaskan dalam artikel [**Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/litigasi-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan-lt52897351a003f?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=litigasi_dan_alternatif_penyelesaian_sengketa), **Frans Hendra Winarta** dalam bukunya _Hukum Penyelesaian Sengketa_ (hal. 1-2) menyebutkan secara konvensional, penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis, seperti dalam perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya biasanya dilakukan melalui proses litigasi. Dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (_ultimum remedium_) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya tidak ada teori khusus mengenai _ultimum remedium_ pidana_. Ultimum remedium_ adalah istilah lumrah yang kemudian biasa dipakai atau dikaitkan dengan hukum pidana. Istilah ini menggambarkan suatu sifat hukum pidana, yakni sebagai pilihan atau alat terakhir penyelesaian perkara. Contoh _ultimum remedium_ dapat Anda lihat secara implisit dalam **Pasal 95 ayat (4) [UU Hak Cipta](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5460681737444/undang-undang-nomor-28-tahun-2014/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_hak_cipta)** yang berbunyi: **_Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan_**_, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia **harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana**_. Adapun penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa seperti melalui mediasi, negosiasi, atau konsiliasi, arbitrase, atau Pengadilan Niaga.[\[1\]](#_ftn1) Demikian jawaban dari kami tentang asas _ultimum remedium_, semoga bermanfaat. Dasar Hukum: [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5460681737444/undang-undang-nomor-28-tahun-2014/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_hak_cipta). Referensi: 1. Sudikno Mertokusumo. Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2006; 2. Wirjono Prodjodikoro. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2003. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Penjelasan Pasal 95 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5460681737444/undang-undang-nomor-28-tahun-2014/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_hak_cipta) Tags ---- [anak hukum](/tag/anak-hukum) [asas](/tag/asas) [fakultas hukum](/tag/fakultas-hukum) [hukum pidana](/tag/hukum-pidana) [jurusan hukum](/tag/jurusan-hukum) [kampus hukum](/tag/kampus-hukum) [kuliah hukum](/tag/kuliah-hukum) [maba hukum](/tag/maba-hukum) [mahasiswa hukum](/tag/mahasiswa-hukum) [ultimum remedium](/tag/ultimum-remedium)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITJerat Pidana Pasal Pelecehan Seksual dan Pembuktiannya22 Feb 2024Tentang Tindak Pidana Asusila: Pengertian dan Unsurnya14 Jun 2023Alasan Hukum yang Membenarkan Pemasangan Chip dan Kebiri Kimia 27 Des 2021Pengakuan Pelaku Cabul dan Visum et Repertum sebagai Alat Bukti20 Mei 2021Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Apa itu Ekshibisionisme?Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Sebelumnya, perlu Anda ketahui bahwa perilaku seseorang yang melakukan masturbasi di depan umum atau di transportasi umum seperti KRL atau busway sebagaimana Anda sebutkan dapat dikatakan yang bersangkutan mengidap kelainan seksual yaitu ekshibisionisme. Apa itu ekshibisionisme?Ekshibisionisme adalah kelainan atau ketidakwajaran yang ditandai dengan kecenderungan memperlihatkan hal-hal yang tidak senonoh, seperti alat kelamin kepada orang lain untuk pemuasan diri. Ekshibisionisme sendiri merupakan salah satu penyimpangan seksual yang termasuk dalam kategori gangguan preferensi seksual[1] atau parafilia.Di Indonesia, belum terdapat peraturan yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana ekshibisionisme. Namun terdapat beberapa pasal yang berpotensi menjerat pelaku.Baca juga: Alat Bukti untuk Melawan Teror Ekshibisionisme Online Jerat KUHP untuk Pelaku EkshibisionismeMenyambung pertanyaan Anda, pasal melanggar kesusilaan tercantum dalam Pasal 281 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.Kesusilaan yang dimaksud adalah perihal susila yang berkaitan dengan adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban. Perbuatan yang merusak kesusilaan adalah perbuatan yang dapat melanggar perasaan orang lain. Bahwa perbuatan merusakan kesopanan meliputi juga perbuatan-perbuatan yang tidak dilarang apabila dilakukan tidak di muka umum.[2]Pasal 281 KUHP diatur oleh pembentuk undang-undang untuk melindungi perbuatan dengan sengaja merusak kesusilaan di depan umum atau dengan sengaja merusak kesusilaan di depan orang lain yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri.[3]Terkait pasal ini, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, menjelaskan bahwa supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka orang itu harus:[4]Sengaja merusak kesopanan di muka umum, artinya perbuatan merusak kesopanan itu harus sengaja dilakukan di tempat yang dapat dilihat atau didatangi oleh orang banyak, misalnya di pinggir jalan, di gedung bioskop, di pasar, dan sebagainya; atauSengaja merusak kesopanan di muka orang lain (seseorang sudah cukup) yang hadir di situ tidak dengan kemauannya sendiri, maksudnya tidak perlu di muka umum, di muka seorang lain sudah cukup, asal orang ini tidak menghendaki perbuatan itu.Untuk lebih jelasnya, S.R. Sianturi mengemukakan beberapa contoh perbuatan yang termasuk dalam cakupan Pasal 281 KUHP, yaitu:[5]Seseorang tanpa busana memperlihatkan diri di muka umum atau secara terbuka (disebut juga sebagai ekshibisionisme);Sepasang suami istri melakukan perbuatan cabul di muka umum;Sepasang muda-mudi berpeluk-pelukan sedemikian rupa di muka umum sehingga merangsang nafsu birahi bagi yang melihatnya.Apabila dikaitkan dengan pertanyaan Anda, maka tindakan masturbasi di transportasi umum tergolong sebagai tindakan ekshibisionisme yang telah memenuhi setiap unsur dalam Pasal 281 KUHP. Apa saja unsur-unsur dalam Pasal 281 KUHP dapat Anda simak lebih lanjut melalui Tentang Tindak Pidana Asusila: Pengertian dan Unsurnya. Jerat UU Pornografi untuk Pelaku EkshibisionismeSelain KUHP, pelaku ekshibisonisme juga berpotensi dijerat Pasal 10 UU Pornografi yang selengkapnya mengatur:Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.Lebih lanjut, yang dimaksud dengan “pornografi lainnya” antara lain kekerasan seksual, masturbasi, atau onani.[6]Ancaman hukuman bagi pelaku pelanggar Pasal 10 UU Pornografi di atas diatur dalam Pasal 36 UU Pornografi, yaitu pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar. Pelaku Ekshibisionisme Termasuk Gangguan Jiwa?Setelah memahami beberapa pasal yang dapat menjerat pelaku ekshibisionisme, selanjutnya hal yang perlu dipahami adalah terkait apakah pelaku ekshibisionisme termasuk mengidap gangguan jiwa dan dapatkah ia dipidana?Terkait pembahasan ini, kami telah mengulasnya dalam Dapatkah Penderita Eksibisionisme (Suka Menunjukkan Alat Kelamin) Dipidana?, yang mana ekshibisionisme termasuk dalam gangguan kejiwaan yang cukup langka. Meski demikian, hakim yang berkuasa memutuskan tentang dapat tidaknya pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya. Langkah HukumTerlepas dari gangguan kejiwaan sebagaimana kami jelaskan sebelumnya, langkah tepat yang dapat dilakukan masyarakat yang melihat kejadian masturbasi atau pelecehan seksual di transportasi umum adalah segera melaporkan pada pihak yang berwenang seperti petugas kereta atau bus, polisi khusus kereta api untuk segera mengamankan pelaku.Baca juga: Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini ProsedurnyaAtau bahkan Anda dapat melaporkan kejadian ini ke polisi setempat atau Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagaimana disebut dalam Pasal 39 ayat (1) UU 12/2022. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PidanaUndang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual REFERENSIGabriela Pretty Wowiling, Olga A. Pangkerego, Christine S. Tooy, Merusak Kesusilaan di Depan Umum Sebagai Delik Susila Berdasarkan Pasal 281 KUHP, Lex Crimen, Vol. 10, No. 2, 2021;H.A.K. Moch Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus, Bandung: Alumni, 2011;R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, 1995;Rusdi Maslim, Diagnosis Gangguan Jiwa, Rujukan Ringkas dari PPDGJ-III dan DSM-5, Jakarta: Bagian Ilmu Kedokteran Jiwa FK Unika Jaya, 2013;S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983;Ekshibisionisme, yang diakses pada 15 Juli 2022, pukul 14.00 WIB;Kesusilaan, yang diakses pada 15 Juli 2022, pukul 14.05 WIB.[1] Rusdi Maslim, Diagnosis Gangguan Jiwa, Rujukan Ringkas dari PPDGJ-III dan DSM-5, Jakarta: Bagian Ilmu Kedokteran Jiwa FK Unika Jaya, 2013, hal. 100[2] H.A.K. Moch. Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus, Bandung: Alumni, 2001, hal. 212[3] Gabriela Pretty Wowiling, Olga A. Pangkerego, Christine S. Tooy, Merusak Kesusilaan di Depan Umum Sebagai Delik Susila Berdasarkan Pasal 281 KUHP, Lex Crimen, Vol. 10, No. 2, 2021, hal. 109[4] R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, 1995, hal. 205[5] S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983, hal. 258[6] Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang PornografiTagsgangguan jiwakuhppelecehanpencabulanpornografi

Baru-baru ini viral seseorang melakukan masturbasi secara diam-diam di KRL. Aksinya terekam kamera salah seorang pengguna KRL dan viral di sosial media. Akhirnya orang tersebut ditangkap dan diamankan petugas KRL. Namun kemudian, ia tetap berkeliaran lagi menggunakan transportasi lain, busway. Hal ini menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran tersendiri bagi pengguna transportasi umum. Bagaimana hukumnya jika seseorang sengaja masturbasi di transportasi umum? Dapatkah ia dikenakan pasal yang melanggar kesusilaan? Apa hendaknya yang segera dilakukan masyarakat jika melihat perilaku tersebut?

Tindakan masturbasi di transportasi umum seperti di KRL atau busway sebagaimana Anda sebutkan dapat dikatakan termasuk tindakan ekshibisionisme. Perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kesusilaan. Bagaimana jerat hukum bagi pelaku ekshibisionisme?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Jerat Pidana Pasal Pelecehan Seksual dan Pembuktiannya22 Feb 2024Tentang Tindak Pidana Asusila: Pengertian dan Unsurnya14 Jun 2023Alasan Hukum yang Membenarkan Pemasangan Chip dan Kebiri Kimia 27 Des 2021Pengakuan Pelaku Cabul dan Visum et Repertum sebagai Alat Bukti20 Mei 2021Jerat Pidana Pasal Pelecehan Seksual dan Pembuktiannya22 Feb 2024Tentang Tindak Pidana Asusila: Pengertian dan Unsurnya14 Jun 2023Alasan Hukum yang Membenarkan Pemasangan Chip dan Kebiri Kimia 27 Des 2021Pengakuan Pelaku Cabul dan Visum et Repertum sebagai Alat Bukti20 Mei 2021Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank6 Mei 2024Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank6 Mei 2024Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/ancaman-hukuman-pelaku-masturbasi-di-transportasi-umum-lt62d11bf8b3aa0/

Ancaman Hukuman Pelaku Masturbasi di Transportasi Umum

pages/214/page-8.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Jerat Pidana Pasal Pelecehan Seksual dan Pembuktiannya ](/klinik/a/pidana-pasal-pelecehan-seksual-cl3746/)  22 Feb 2024 [ #### Tentang Tindak Pidana Asusila: Pengertian dan Unsurnya ](/klinik/a/tentang-tindak-pidana-asusila-pengertian-dan-unsurnya-lt521b9029a4e48/)  14 Jun 2023 [ #### Alasan Hukum yang Membenarkan Pemasangan _Chip_ dan Kebiri Kimia ](/klinik/a/alasan-hukum-yang-membenarkan-pemasangan-ichip-i-dan-kebiri-kimia-lt5ee9fda7d210d/)  27 Des 2021 [ #### Pengakuan Pelaku Cabul dan _Visum et Repertum_ sebagai Alat Bukti ](/klinik/a/pengakuan-pelaku-cabul-dan-ivisum-et-repertum-i-sebagai-alat-bukti-lt6084fe7793f8e/)  20 Mei 2021 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Apa itu Ekshibisionisme?** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Sebelumnya, perlu Anda ketahui bahwa perilaku seseorang yang melakukan masturbasi di depan umum atau di transportasi umum seperti KRL atau busway sebagaimana Anda sebutkan dapat dikatakan yang bersangkutan mengidap kelainan seksual yaitu ekshibisionisme. Apa itu ekshibisionisme? **[Ekshibisionisme](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ekshibisionisme)** adalah kelainan atau ketidakwajaran yang ditandai dengan kecenderungan memperlihatkan hal-hal yang tidak senonoh, seperti alat kelamin kepada orang lain untuk pemuasan diri. Ekshibisionisme sendiri merupakan salah satu penyimpangan seksual yang termasuk dalam kategori gangguan preferensi seksual[\[1\]](#_ftn1) atau parafilia. Di Indonesia, belum terdapat peraturan yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana ekshibisionisme. Namun terdapat beberapa pasal yang berpotensi menjerat pelaku. Baca juga: **[Alat Bukti untuk Melawan Teror Ekshibisionisme _Online_](https://www.hukumonline.com/klinik/a/alat-bukti-untuk-melawan-teror-ekshibisionisme-ionline-i-lt5e0ce31ca9396?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=eksihibisionisme_online)** ### **Jerat KUHP untuk Pelaku Ekshibisionisme** Menyambung pertanyaan Anda, pasal melanggar kesusilaan tercantum dalam **Pasal 281 [KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document/lt4c7b80e19969e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP)** yang berbunyi sebagai berikut: _Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:_ 1. _barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;_ 2. _barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan._ **[Kesusilaan](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kesusilaan)** yang dimaksud adalah perihal susila yang berkaitan dengan adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban. Perbuatan yang merusak kesusilaan adalah perbuatan yang dapat melanggar perasaan orang lain. Bahwa perbuatan merusakan kesopanan meliputi juga perbuatan-perbuatan yang tidak dilarang apabila dilakukan tidak di muka umum.[\[2\]](#_ftn2) Pasal 281 KUHP diatur oleh pembentuk undang-undang untuk melindungi perbuatan dengan sengaja merusak kesusilaan di depan umum atau dengan sengaja merusak kesusilaan di depan orang lain yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri.[\[3\]](#_ftn3) Terkait pasal ini, **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul _Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal_, menjelaskan bahwa supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka orang itu harus:[\[4\]](#_ftn4) 1. Sengaja merusak kesopanan di muka umum, artinya perbuatan merusak kesopanan itu harus sengaja dilakukan di tempat yang dapat dilihat atau didatangi oleh orang banyak, misalnya di pinggir jalan, di gedung bioskop, di pasar, dan sebagainya; atau 2. Sengaja merusak kesopanan di muka orang lain (seseorang sudah cukup) yang hadir di situ tidak dengan kemauannya sendiri, maksudnya tidak perlu di muka umum, di muka seorang lain sudah cukup, asal orang ini tidak menghendaki perbuatan itu. Untuk lebih jelasnya, **S.R. Sianturi** mengemukakan beberapa contoh perbuatan yang termasuk dalam cakupan Pasal 281 KUHP, yaitu:[\[5\]](#_ftn5) 1. Seseorang tanpa busana memperlihatkan diri di muka umum atau secara terbuka (disebut juga sebagai ekshibisionisme); 2. Sepasang suami istri melakukan perbuatan cabul di muka umum; 3. Sepasang muda-mudi berpeluk-pelukan sedemikian rupa di muka umum sehingga merangsang nafsu birahi bagi yang melihatnya. Apabila dikaitkan dengan pertanyaan Anda, maka tindakan masturbasi di transportasi umum tergolong sebagai tindakan ekshibisionisme yang telah memenuhi setiap unsur dalam Pasal 281 KUHP. Apa saja unsur-unsur dalam Pasal 281 KUHP dapat Anda simak lebih lanjut melalui **[Tentang Tindak Pidana Asusila: Pengertian dan Unsurnya](https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-tindak-pidana-asusila-pengertian-dan-unsurnya-lt521b9029a4e48?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=unsur_asusila)**. ### **Jerat UU Pornografi untuk Pelaku Ekshibisionisme** Selain KUHP, pelaku ekshibisonisme juga berpotensi dijerat **Pasal 10 [UU Pornografi](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28607/undangundang-nomor-44-tahun-2008?r=0&p=1&q=uu%2044%202008&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_44_2008)** yang selengkapnya mengatur: _Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan **pornografi lainnya**_. Lebih lanjut, yang dimaksud dengan “pornografi lainnya” antara lain kekerasan seksual, masturbasi, atau onani.[\[6\]](#_ftn6) Ancaman hukuman bagi pelaku pelanggar Pasal 10 UU Pornografi di atas diatur dalam **Pasal 36 UU Pornografi**, yaitu pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar. ### **Pelaku Ekshibisionisme Termasuk Gangguan Jiwa?** Setelah memahami beberapa pasal yang dapat menjerat pelaku ekshibisionisme, selanjutnya hal yang perlu dipahami adalah terkait apakah pelaku ekshibisionisme termasuk mengidap gangguan jiwa dan dapatkah ia dipidana? Terkait pembahasan ini, kami telah mengulasnya dalam **[Dapatkah Penderita Eksibisionisme (Suka Menunjukkan Alat Kelamin) Dipidana?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/dapatkah-penderita-eksibisionisme-suka-menunjukkan-alat-kelamin-dipidana-lt58c9e573a6b7c?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=ekshibisionisme_pidana)**, yang mana ekshibisionisme termasuk dalam gangguan kejiwaan yang cukup langka. Meski demikian, hakim yang berkuasa memutuskan tentang dapat tidaknya pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya. ### **Langkah Hukum** Terlepas dari gangguan kejiwaan sebagaimana kami jelaskan sebelumnya, langkah tepat yang dapat dilakukan masyarakat yang melihat kejadian masturbasi atau pelecehan seksual di transportasi umum adalah segera melaporkan pada pihak yang berwenang seperti petugas kereta atau bus, polisi khusus kereta api untuk segera mengamankan pelaku. Baca juga: **[Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya](https://www.hukumonline.com/klinik/a/mau-melaporkan-tindak-pidana-ke-polisi-begini-prosedurnya-lt504d52481c208?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=lapor_polisi)** Atau bahkan Anda dapat melaporkan kejadian ini ke polisi setempat atau Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagaimana disebut dalam **Pasal 39 ayat (1) [UU 12/2022](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt627b23aa80fff/undang-undang-nomor-12-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_12_2022)**. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document/lt4c7b80e19969e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28607/undangundang-nomor-44-tahun-2008?r=0&p=1&q=uu%2044%202008&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_44_2008) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt627b23aa80fff/undang-undang-nomor-12-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_12_2022) REFERENSI --------- 1. Gabriela Pretty Wowiling, Olga A. Pangkerego, Christine S. Tooy, _Merusak Kesusilaan di Depan Umum Sebagai Delik Susila Berdasarkan Pasal 281 KUHP_, Lex Crimen, Vol. 10, No. 2, 2021; 2. H.A.K. Moch Anwar, _Hukum Pidana Bagian Khusus_, Bandung: Alumni, 2011; 3. R. Soesilo, _Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal_, Bogor: Politeia, 1995; 4. Rusdi Maslim, _Diagnosis Gangguan Jiwa, Rujukan Ringkas dari PPDGJ-III dan DSM-5_, Jakarta: Bagian Ilmu Kedokteran Jiwa FK Unika Jaya, 2013; 5. S.R. Sianturi, _Tindak Pidana di KUHP_, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983; 6. [Ekshibisionisme](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ekshibisionisme), yang diakses pada 15 Juli 2022, pukul 14.00 WIB; 7. [Kesusilaan](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kesusilaan), yang diakses pada 15 Juli 2022, pukul 14.05 WIB. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Rusdi Maslim, _Diagnosis Gangguan Jiwa, Rujukan Ringkas dari PPDGJ-III dan DSM-5_, Jakarta: Bagian Ilmu Kedokteran Jiwa FK Unika Jaya, 2013, hal. 100 [\[2\]](#_ftnref2) H.A.K. Moch. Anwar, _Hukum Pidana Bagian Khusus_, Bandung: Alumni, 2001, hal. 212 [\[3\]](#_ftnref3) Gabriela Pretty Wowiling, Olga A. Pangkerego, Christine S. Tooy, _Merusak Kesusilaan di Depan Umum Sebagai Delik Susila Berdasarkan Pasal 281 KUHP_, Lex Crimen, Vol. 10, No. 2, 2021, hal. 109 [\[4\]](#_ftnref4) R. Soesilo, _Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal_, Bogor: Politeia, 1995, hal. 205 [\[5\]](#_ftnref5) S.R. Sianturi, _Tindak Pidana di KUHP_, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983, hal. 258 [\[6\]](#_ftnref6) Penjelasan Pasal 10 [Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28607/undangundang-nomor-44-tahun-2008?r=0&p=1&q=uu%2044%202008&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_44_2008) Tags ---- [gangguan jiwa](/tag/gangguan-jiwa) [kuhp](/tag/kuhp) [pelecehan](/tag/pelecehan) [pencabulan](/tag/pencabulan) [pornografi](/tag/pornografi)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Pengertian Prinsip Hukum dan Adagium HukumKLINIK TERKAITPersamaan dan Perbedaan PIH dan PHI24 Nov 202310 Asas Hukum Acara Perdata, Anak Hukum Wajib Tahu!02 Mar 2023Logika, Penalaran Hukum, dan Argumentasi Hukum13 Jul 2022Teori Kedaulatan, Pemisahan Kekuasaan, dan Rule of Law11 Jul 2022Prinsip merupakan asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya); dasar.[1] Menurut Budiono Kusumohamidjojo, terdapat 2 (dua) golongan prinsip, yakni prinsip yang berasal dari Bahasa Latin “principium” yang artinya awal atau asal usul, serta prinsip yang berasal dari Bahasa Inggris “principal” yang jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia adalah prinsip atau asas.[2] Sedangkan menurut Guido Alpa, kata prinsip berasal dari Bahasa Itali, yakni principio atau in principio era il verbo yang berarti awal atau pendahuluan. Ahli hukum menggunakan arti kata prinsip dalam berbagai konteks, antara lain sebagai unsur disiplin, nilai kebenaran, instrumen, dan aturan yang berlaku.[3]Berikut adalah pengertian prinsip atau asas hukum menurut para ahli:G. W. Paton mendefinisikan asas adalah suatu pikiran yang dirumuskan secara luas yang menjadi dasar bagi aturan atau kaidah hukum. Dengan demikian, asas bersifat lebih abstrak, sedangkan aturan atau kaidah hukum sifatnya konkret mengenai perilaku atau tindakan hukum tertentu.[4]A. R. Lacey menjelaskan asas hukum memiliki cakupan yang luas, artinya dapat menjadi dasar ilmiah berbagai aturan atau kaidah hukum untuk mengatur perilaku manusia yang menimbulkan akibat hukum yang diharapkan.[5]Paul Scholten mengartikan asas hukum sebagai tendensi yang disyaratkan kepada hukum oleh paham kesusilaan, artinya, asas hukum sebagai pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum. Masing-masing pikiran dasar dirumuskan dalam aturan perundang-undangan dan putusan hakim.[6]Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Sedangkan pengertian adagium menurut KBBI, adagium adalah sebuah pepatah atau peribahasa.Baca juga: Asas-asas Hukum Kontrak Perdata yang Harus Kamu Tahu Asas-asas HukumApa saja asas-asas hukum? Berikut ini kami rangkum bunyi 21 asas hukum yang penting untuk dipahami, sebagai berikut:Undang-Undang Tidak Dapat Berlaku SurutArtinya peraturan perundang-undangan yang dibuat hanya berlaku pada peristiwa hukum yang terjadi setelah peraturan perundang-undangan hadir. Akan tetapi, untuk mengabaikan asas ini dimungkinkan, dalam rangka memenuhi keadilan masyarakat. Contoh, UU Pengadilan HAM tahun 2000 digunakan untuk mengadili peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia (“HAM”) di Timor Timur yang terjadi pada tahun 1999.[7] Undang-Undang Tidak Dapat Diganggu GugatMenurut asas ini, undang-undang tidak dapat diuji oleh badan peradilan, melainkan oleh pembentuk undang-undang itu sendiri. Asas ini berlaku jika tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sebagai hukum tertinggi di sebuah negara. Dengan kata lain, asas ini mengatur bahwa undang-undang dapat di-review jika bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi.[8] Lex Superiori Derogat Legi InferioriArti dari asas ini adalah peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.[9] Lex Specialis Derogat Legi GeneralisPengertian dari asas ini yaitu peraturan perundang-undangan yang bersifat lebih khusus menyampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih umum.[10] Lex Posteriori Derogat Legi PrioriMenurut asas ini, peraturan perundang-undangan yang berlaku belakangan membatalkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdahulu.[11] Baca juga:3 Asas Hukum: Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior Beserta Contohnya Kebebasan BerkontrakAsas ini juga dikenal dengan istilah freedom of contract, party autonomy liberty of contract. Asas ini merupakan wujud nyata dari penghormatan HAM.[12] Kebebasan berkontrak artinya kebebasan untuk memilih dan membuat kontrak atau perjanjian, menentukan isi kontrak atau perjanjian, dan memilih subjeknya.[13] KonsensualismeAsas ini menekankan bahwa pada dasarnya perjanjian dan perikatan sudah ada sejak detik tercapaikan kesepatakan para pihak. Artinya, perjanjian ada sejak tercapainya kata sepakat atau konsensus antara pihak mengenai pokok perjanjian.[14] Pacta Sunt ServandaBerdasarkan asas ini, masing-masing pihak perjanjian wajib melaksanakan isi perjanjian demi kepastian hukum. Asas ini tidak berdiri sendiri dan memiliki kaitan dengan asas iktikad baik atau good faith.[15] Asas ini merupakan fundamental, karena melandasi lahirnya perjanjian. Pada perjanjian, janji mengikat sebagaimana undang-undang bagi pihak yang membuatnya.[16] Iktikad BaikAsas iktikad baik menghendaki bahwa dalam setiap pembuatan perjanjian, para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan isi perjanjian, dengan siapa pihak membuat perjanjian, dan setiap perjanjin selalu didasari pada asas iktikad baik, tidak melanggar peraturan perundang-undangan, serta tidak melanggar kepentingan masyarakat.[17] Pacta tertiis nec nocent nec prosuntPerjanjian tidak dapat memberikan hak dan kewajiban kepada pihak ketiga.[18] AbsolutAsas ini disebut juga sebagai asas hukum memaksa atau dwingendrecht, yakni suatu benda hanya dapat diadakan hak kebendaan sebagaimana yang telah disebut dalam undang-undang. Hak-hak kebendaan tidak akan memberikan wewenang yang lain daripada apa yang sudah ditentukan dalam undang-undang.[19] Dapat DipindahtangankanMenurut asas ini, semua hak kebendaan dapat dipindahtangankan, kecuali hak pakai dan hak mendiami.[20] PercampuranBerdasarkan asas ini, hak kebendaan memiliki wewenang terbatas. Artinya, hanya mungkin atas benda orang lain, dan tidak mungkin atas hak miliknya sendiri. Tidak dapat orang tersebut untuk kepentingannya sendiri memperoleh hak gadai, hak memungut hasil atas barangnya sendiri. Jika hak yang membebani dan yang dibebani itu terkumpul dalam satu tangan, maka hak yang membebani itu menjadi lenyap. Hak ini juga dikenal dengan vermenging. Perlakuan yang Berlainan Terhadap Benda Bergerak dan Tidak BergerakAntara benda bergerak dengan benda tidak bergerak ada perbedaan pengaturan dalam hal terjadi peristiwa hukum yang berkaitan dengan penyerahan, pembebanan, kepemilikan, kedaluwarsa, dan jura in re aliena yang diadakan.[21] PubliciteitAsas ini dianut atas kebendaan tidak bergerak, yang diberikan hak kebendaan. Hak kebendaan atas benda tidak bergerak diumumkan dan didaftarkan dalam register umum. Sedangkan untuk benda bergerak cukup dengan penyerahan tanpa pendaftaran dalam register umum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.[22] Nullum delictum, nulla poena sine lege praevia poenaliHanya hukum yang tertulis saja yang dapat menentukan apakah norma hukum itu telah dikaitkan dengan suatu ancaman hukum menurut hukum pidana atau tidak. Asas ini juga dikenal dengan sebutan asas legalitas, yakni tidak ada tindak pidana tanpa ada undang-undang yang mendahului.[23] Penafsiran Secara AnalogisPenafsiran secara analogis pada dasarnya tidak boleh dipergunakan dalam menafsirkan undang-undang pidana. Misalnya, peraturan tentang nullum delictum dan seterusnya melarang penggunaan secara analogis, karena perbuatan semacam itu bukan hanya dapat memperluas banyaknya delik yang ditentukan undang-undang, melainkan juga dapat menjurus pada lebih diperberat atau diperingannya hukuman yang dijatuhkan bagi perbuatan yang dilakukan tidak berdasarkan undang-undang.[24] Tiada Pidana Tanpa KesahalahanBerdasarkan asas ini, meskipun seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam delik, namun tetap perlu dibuktikan apakah ia dapat dipertanggungjawabkan atau tidak atas perbuatannya tersebut, artinya apakah ia memiliki kesalahan atau tidak.[25] Good GovernancePrinsip ini merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public goods and services. Jika dilihat dari segi functional aspect, good governance dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan atau sebaliknya.[26] Asas Kesadaran HukumAsas ini dimaknai baik warga masyarakat maupun penguasa, penegak hukum harus dapat memahami, menghayati dan mematuhi hukum sesuai doktrin negara hukum yang demokratis. Dengan diterapkannya prinsip kesadaran hukum, maka hukum dapat bekerja sescara efektif mencapai tujuan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.[27] Rebus sic stantibusAsas ini artinya perjanjian yang telah berlaku akan terganggu berlakunya bila terjadi perubahan keadaan yang fundamental.[28] Asas ini merupakan salah satu alasan yang dapat digunakan untuk mengakhiri atau menunda berlakunya perjanjian.[29] Baca juga:Catat! Ini 10 Asas Hukum Acara Perdata Adagium HukumSelanjutnya, berikut kami rangkum bunyi beberapa adagium hukum:Ubi societas ibi ius: wherever there is society, there is law atau di mana ada masyarakat, di sana ada hukum.[30]Fiat Justicia Ruat Caelum: let justice be done, though the heavens falls, atau walaupun esok dunia musnah/walaupun langit runtuh, keadilan harus tetap ditegakkan.[31]Unus Testis Nullus Testis: satu saksi bukan merupakan saksi.[32]Ius Curia Novit: hakim dianggap mengetahui dan memahami segala hukum.[33]Ne Bis in Idem: sebuah perkara dengan objek yang sama, para pihak yang sama dan materi pokok perkara yang sama, yang diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya.[34]In Dubio Pro Reo: dalam hal hakim tidak memperoleh keyakinan, hakim wajib memberikan putusan yang menguntungkan terdakwa.[35]Audi et alteram partem atau audiatur et altera pars: para pihak harus diperlakukan secara adil dengan diberi kesempatan yang sama secara adil dan berimbang, artinya hakim harus mendengar keterangan masing-masing pihak di persidangan.[36]Baca juga:81 Adagium Hukum Terkenal yang Wajib Dipahami Anak HukumKesimpulannya, dalam mempelajari ilmu hukum, Anda akan bersinggungan dengan bermacam-macam asas dan juga adagium hukum. Pentingnya mempelajari asas atau prinsip hukum adalah Anda dapat mengetahui arti kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan dasar dari eksistensi hukum itu sendiri. Sedangkan adagium merupakan peribahasa dalam hukum yang biasanya ditemukan dalam teori hukum maupun ketika sedang beracara hukum.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.REFERENSIAryuni Yuliantiningsih, Penerapan Asas Pacta Tertiis Nec Nocent Nec Prosunt Berkaitan dengan Status Hukum Daerah Dasar Laut Samudera Dalam (Sea Bed), Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10, No. 1, 2010;Danel Aditia Situngkir, Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional, Soumatera Law Review, Vol. 1, No. 1, 2018;Dewa Gede Atmadja, Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum, Jurnal Kertha Wicaksana, Vol. 12, No. 2, 2018;Dwi Handayani, Kajian Filosofis Prinsip Audi Et Alteram Partem dalam Perkara Perdata, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 14, No. 2, 2020;Guido Alpa, General Principles of Law, Vol. 1, No. 1, 1994;Harry Purwanto, Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus dalam Perjanjian Internasional, Mimbar Hukum, Edisi Khusus November, 2011;I Ketut Markeling, Bahan Kuliah Hukum Perdata (Pokok Bahasan: Hukum Benda), Universitas Udayana, 2016;Kuswarini, Azas Ius Curia Novit dan Eksistensi Keterangan Ahli Hukum dalam Peradilan Pidana, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol. 16, No. 1, 2018;Luh Nila Winarni, Asas itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan, DIH Jurnal Hukum, Vol. 11, No. 21, 2015;Lukman Hakim, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020;Muhammad Ilham Arisaputra, Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria di Indonesia, Jurnal Yuridika, Vol. 28, No. 2, 2013;Muhammad Yusuf Ibrahim, Implementasi Asas Nebis In Idem dalam Perkara yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap yang Digugat Kembali dengan Sengketa Obyek yang Sama Tetapi dengan Subyek yang Berbeda, Jurnal Ilmiah Fenomena, Vol. 12, Vol. 1, 2014;Ni Made Yulia Chitta Dewi (et.al), Asas Unus Testis Nullus Testis dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Anak, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 2, No. 1, 2021;Tami Rusli, Pengantar Ilmu Hukum, Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, 2017;Tri Nugroho Akbar (et.al), Penerapan Asas In Dubio Pro Reo Pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara Pidana, Vol. 10, No. 1, 2021;Adagium, yang diakses pada 12 Juli 2022, pukul 11.21 WITA;Oxford Reference, yang diakses pada 12 Juli 2022, pukul. 15.30 WITA;Prinsip, yang diakses pada 12 Juli 2022, pukul 10.18 WITA;Merriam Webster, yang diakses pada 12 Juli 2022, pukul 15.41 WITA.[1] Prinsip,yang diakses pada 12 Juli 2022, pukul 10.18 WITA[2] Dewa Gede Atmadja, Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum, Jurnal Kertha Wicaksana, Vol. 12, No. 2, 2018, hal. 149[3] Guido Alpa, General Principles of Law, Vol. 1, No. 1, 1994, hal. 1[4] Dewa Gede Atmadja, Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum, Jurnal Kertha Wicaksana, Vol. 12, No. 2, 2018, hal. 147[5] Dewa Gede Atmadja, Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum, Jurnal Kertha Wicaksana, Vol. 12, No. 2, 2018, hal. 147[6] Dewa Gede Atmadja, Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum, Jurnal Kertha Wicaksana, Vol. 12, No. 2, 2018, hal. 146[7] Tami Rusli, Pengantar Ilmu Hukum, Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, 2017, hal. 173[8] Tami Rusli, Pengantar Ilmu Hukum, Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, 2017, hal. 173[9] Tami Rusli, Pengantar Ilmu Hukum, Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, 2017, hal. 174[10] Tami Rusli, Pengantar Ilmu Hukum, Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, 2017, hal. 174[11] Tami Rusli, Pengantar Ilmu Hukum, Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, 2017, hal. 174[12] Tami Rusli, Pengantar Ilmu Hukum, Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, 2017, hal. 176[13] Tami Rusli, Pengantar Ilmu Hukum, Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, 2017, hal. 179[14] Tami Rusli, Pengantar Ilmu Hukum, Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, 2017, hal. 186[15] Tami Rusli, Pengantar Ilmu Hukum, Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, 2017, hal. 193[16] Harry Purwanto, Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus dalam Perjanjian Internasional, Mimbar Hukum, Edisi Khusus November, 2011, hal. 104[17] Luh Nila Winarni, Asas itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan, DIH Jurnal Hukum, Vol. 11, No. 21, 2015, hal. 3-4[18] Aryuni Yuliantiningsih, Penerapan Asas Pacta Tertiis Nec Nocent Nec Prosunt Berkaitan dengan Status Hukum Daerah Dasar Laut Samudera Dalam (Sea Bed), Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10, No. 1, 2010, hal. 30[19] I Ketut Markeling, Bahan Kuliah Hukum Perdata (Pokok Bahasan: Hukum Benda), Universitas Udayana, 2016, hal. 9[20] I Ketut Markeling, Bahan Kuliah Hukum Perdata (Pokok Bahasan: Hukum Benda), Universitas Udayana, 2016, hal. 9[21] Tami Rusli, Pengantar Ilmu Hukum, Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, 2017, hal. 202[22] Tami Rusli, Pengantar Ilmu Hukum, Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, 2017, hal. 202[23] Danel Aditia Situngkir, Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional, Soumatera Law Review, Vol. 1, No. 1, 2018, hal. 25[24] Tami Rusli, Pengantar Ilmu Hukum, Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, 2017, hal. 206[25] Lukman Hakim, Asas-asas Hukum Pidana, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020, hal. 20[26] Muhammad Ilham Arisaputra, Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria di Indonesia, Jurnal Yuridika, Vol. 28, No. 2, 2013, hal. 192[27] Dewa Gede Atmadja, Asas-asas Hukum dalam Sistem Hukum, Jurnal Kertha Wicaksana, Vol. 12, No. 2, 2018, hal. 151[28] Harry Purwanto, Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus dalam Perjanjian Internasional, Mimbar Hukum, Edisi Khusus November, 2011, hal. 105[29] Harry Purwanto, Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus dalam Perjanjian Internasional, Mimbar Hukum, Edisi Khusus November, 2011, hal. 111[30] Oxford Reference, yang diakses pada 12 Juli 2022, pukul. 15.30 WITA[31] Merriam Webster, yang diakses pada 12 Juli 2022, pukul 15.41 WITA[32] Ni Made Yulia Chitta Dewi (et.al), Asas Unus Testis Nullus Testis dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Anak, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 2, No. 1, 2021, hal. 192[33] Kuswarini, Azas Ius Curia Novit dan Eksistensi Keterangan Ahli Hukum dalam Peradilan Pidana, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol. 16, No. 1, 2018, hal. 97[34] Muhammad Yusuf Ibrahim, Implementasi Asas Nebis In Idem dalam Perkara yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap yang Digugat Kembali dengan Sengketa Obyek yang Sama Tetapi dengan Subyek yang Berbeda, Jurnal Ilmiah Fenomena, Vol. 12, Vol. 1, 2014, hal. 1157[35] Tri Nugroho Akbar (et.al), Penerapan Asas In Dubio Pro Reo Pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara Pidana, Vol. 10, No. 1, 2021, hal. 86[36] Dwi Handayani, Kajian Filosofis Prinsip Audi Et Alteram Partem dalam Perkara Perdata, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 14, No. 2, 2020, hal. 390Tagsanak hukumasasfakultas hukumhakimilmu hukumjurusan hukumkampus hukumkuliah hukummaba hukummahasiswa hukumpengadilan

Apa saja asas-asas dan adagium yang dipelajari dalam Ilmu Hukum?

Prinsip atau asas hukum adalah pikiran dasar yang terdapat di balik sistem hukum. Dalam mempelajari ilmu hukum, kita tentu akan dihadapi dengan bermacam-macam prinsip atau asas hukum. Selain prinsip atau asas hukum, juga terdapat adagium hukum yang tidak kalah pentingnya.   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini Persamaan dan Perbedaan PIH dan PHI24 Nov 202310 Asas Hukum Acara Perdata, Anak Hukum Wajib Tahu!02 Mar 2023Logika, Penalaran Hukum, dan Argumentasi Hukum13 Jul 2022Teori Kedaulatan, Pemisahan Kekuasaan, dan Rule of Law11 Jul 2022Persamaan dan Perbedaan PIH dan PHI24 Nov 202310 Asas Hukum Acara Perdata, Anak Hukum Wajib Tahu!02 Mar 2023Logika, Penalaran Hukum, dan Argumentasi Hukum13 Jul 2022Teori Kedaulatan, Pemisahan Kekuasaan, dan Rule of Law11 Jul 2022Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank6 Mei 2024Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank6 Mei 2024Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/catat-ini-21-asas-hukum-dan-7-adagium-hukum-yang-perlu-dipahami-lt62d0b0c23e38e/

Catat! Ini 21 Asas Hukum dan 7 Adagium Hukum yang Perlu Dipahami

pages/215/page-0.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Pengertian Prinsip Hukum dan Adagium Hukum** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Persamaan dan Perbedaan PIH dan PHI ](/klinik/a/perbedaan-pih-dan-phi-lt62cebc4fd958e/)  24 Nov 2023 [ #### 10 Asas Hukum Acara Perdata, Anak Hukum Wajib Tahu! ](/klinik/a/asas-hukum-acara-perdata-lt62ac05c59f6cb/)  02 Mar 2023 [ #### Logika, Penalaran Hukum, dan Argumentasi Hukum ](/klinik/a/logika-penalaran-hukum-dan-argumentasi-hukum-lt62ce4939aaf00/)  13 Jul 2022 [ #### Teori Kedaulatan, Pemisahan Kekuasaan, dan _Rule of Law_ ](/klinik/a/teori-kedaulatan--pemisahan-kekuasaan--dan-irule-of-law-i-lt62cc01222dcf7/)  11 Jul 2022 [](#!) Prinsip merupakan asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya); dasar.[\[1\]](#_ftn1) Menurut **Budiono Kusumohamidjojo**, terdapat 2 (dua) golongan prinsip, yakni prinsip yang berasal dari Bahasa Latin “_principium_” yang artinya awal atau asal usul, serta prinsip yang berasal dari Bahasa Inggris “_principal_” yang jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia adalah prinsip atau asas.[\[2\]](#_ftn2) Sedangkan menurut **Guido Alpa**, kata prinsip berasal dari Bahasa Itali, yakni _principio_ atau _in principio era il verbo_ yang berarti awal atau pendahuluan. Ahli hukum menggunakan arti kata prinsip dalam berbagai konteks, antara lain sebagai unsur disiplin, nilai kebenaran, instrumen, dan aturan yang berlaku.[\[3\]](#_ftn3) Berikut adalah pengertian prinsip atau asas hukum menurut para ahli: 1. **G. W. Paton** mendefinisikan asas adalah suatu pikiran yang dirumuskan secara luas yang menjadi dasar bagi aturan atau kaidah hukum. Dengan demikian, asas bersifat lebih abstrak, sedangkan aturan atau kaidah hukum sifatnya konkret mengenai perilaku atau tindakan hukum tertentu.[\[4\]](#_ftn4) 2. **A. R. Lacey** menjelaskan asas hukum memiliki cakupan yang luas, artinya dapat menjadi dasar ilmiah berbagai aturan atau kaidah hukum untuk mengatur perilaku manusia yang menimbulkan akibat hukum yang diharapkan.[\[5\]](#_ftn5) 3. **Paul Scholten** mengartikan asas hukum sebagai tendensi yang disyaratkan kepada hukum oleh paham kesusilaan, artinya, asas hukum sebagai pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum. Masing-masing pikiran dasar dirumuskan dalam aturan perundang-undangan dan putusan hakim.[\[6\]](#_ftn6) Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Sedangkan pengertian adagium menurut KBBI, [**adagium**](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/adagium) adalah sebuah pepatah atau peribahasa. Baca juga: [**Asas-asas Hukum Kontrak Perdata yang Harus Kamu Tahu**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-hukum-perdata-lt617a88d958bb9?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=asas_hukum_kontrak_perdata) ### **Asas-asas Hukum** Apa saja asas-asas hukum? Berikut ini kami rangkum bunyi 21 asas hukum yang penting untuk dipahami, sebagai berikut: 1. #### **Undang-Undang Tidak Dapat Berlaku Surut** Artinya peraturan perundang-undangan yang dibuat hanya berlaku pada peristiwa hukum yang terjadi setelah peraturan perundang-undangan hadir. Akan tetapi, untuk mengabaikan asas ini dimungkinkan, dalam rangka memenuhi keadilan masyarakat. Contoh, UU Pengadilan HAM tahun 2000 digunakan untuk mengadili peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia (“HAM”) di Timor Timur yang terjadi pada tahun 1999.[\[7\]](#_ftn7) 2. #### **Undang-Undang Tidak Dapat Diganggu Gugat** Menurut asas ini, undang-undang tidak dapat diuji oleh badan peradilan, melainkan oleh pembentuk undang-undang itu sendiri. Asas ini berlaku jika tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sebagai hukum tertinggi di sebuah negara. Dengan kata lain, asas ini mengatur bahwa undang-undang dapat di-_review_ jika bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi.[\[8\]](#_ftn8) 3. #### **_Lex Superiori Derogat Legi Inferiori_** Arti dari asas ini adalah peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.[\[9\]](#_ftn9) 4. #### **_Lex Specialis Derogat Legi Generalis_** Pengertian dari asas ini yaitu peraturan perundang-undangan yang bersifat lebih khusus menyampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih umum.[\[10\]](#_ftn10) 5. #### **_Lex Posteriori Derogat Legi Priori_** Menurut asas ini, peraturan perundang-undangan yang berlaku belakangan membatalkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdahulu.[\[11\]](#_ftn11) Baca juga:[**3 Asas Hukum: _Lex Superior_, _Lex Specialis_, dan _Lex Posterior_ Beserta Contohnya**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-asas-hukum--ilex-superior-i--ilex-specialis-i--dan-ilex-posterior-i-beserta-contohnya-cl6806?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=3_asas_hukum_lex) 6. #### **Kebebasan Berkontrak** Asas ini juga dikenal dengan istilah _freedom of contract, party autonomy liberty of contract_. Asas ini merupakan wujud nyata dari penghormatan HAM.[\[12\]](#_ftn12) Kebebasan berkontrak artinya kebebasan untuk memilih dan membuat kontrak atau perjanjian, menentukan isi kontrak atau perjanjian, dan memilih subjeknya.[\[13\]](#_ftn13) 7. #### **Konsensualisme** Asas ini menekankan bahwa pada dasarnya perjanjian dan perikatan sudah ada sejak detik tercapaikan kesepatakan para pihak. Artinya, perjanjian ada sejak tercapainya kata sepakat atau konsensus antara pihak mengenai pokok perjanjian.[\[14\]](#_ftn14) 8. #### **_Pacta Sunt Servanda_** Berdasarkan asas ini, masing-masing pihak perjanjian wajib melaksanakan isi perjanjian demi kepastian hukum. Asas ini tidak berdiri sendiri dan memiliki kaitan dengan asas iktikad baik atau _good faith_.[\[15\]](#_ftn15) Asas ini merupakan fundamental, karena melandasi lahirnya perjanjian. Pada perjanjian, janji mengikat sebagaimana undang-undang bagi pihak yang membuatnya.[\[16\]](#_ftn16) 9. #### **Iktikad Baik** Asas iktikad baik menghendaki bahwa dalam setiap pembuatan perjanjian, para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan isi perjanjian, dengan siapa pihak membuat perjanjian, dan setiap perjanjin selalu didasari pada asas iktikad baik, tidak melanggar peraturan perundang-undangan, serta tidak melanggar kepentingan masyarakat.[\[17\]](#_ftn17) 10. #### **_Pacta tertiis nec nocent nec prosunt_** Perjanjian tidak dapat memberikan hak dan kewajiban kepada pihak ketiga.[\[18\]](#_ftn18) 11. #### **Absolut** Asas ini disebut juga sebagai asas hukum memaksa atau _dwingendrecht_, yakni suatu benda hanya dapat diadakan hak kebendaan sebagaimana yang telah disebut dalam undang-undang. Hak-hak kebendaan tidak akan memberikan wewenang yang lain daripada apa yang sudah ditentukan dalam undang-undang.[\[19\]](#_ftn19) 12. #### **Dapat Dipindahtangankan** Menurut asas ini, semua hak kebendaan dapat dipindahtangankan, kecuali hak pakai dan hak mendiami.[\[20\]](#_ftn20) 13. #### **Percampuran** Berdasarkan asas ini, hak kebendaan memiliki wewenang terbatas. Artinya, hanya mungkin atas benda orang lain, dan tidak mungkin atas hak miliknya sendiri. Tidak dapat orang tersebut untuk kepentingannya sendiri memperoleh hak gadai, hak memungut hasil atas barangnya sendiri. Jika hak yang membebani dan yang dibebani itu terkumpul dalam satu tangan, maka hak yang membebani itu menjadi lenyap. Hak ini juga dikenal dengan _vermenging_. 14. #### **Perlakuan yang Berlainan Terhadap Benda Bergerak dan Tidak Bergerak** Antara benda bergerak dengan benda tidak bergerak ada perbedaan pengaturan dalam hal terjadi peristiwa hukum yang berkaitan dengan penyerahan, pembebanan, kepemilikan, kedaluwarsa, dan jura in re aliena yang diadakan.[\[21\]](#_ftn21) 15. #### **_Publiciteit_** Asas ini dianut atas kebendaan tidak bergerak, yang diberikan hak kebendaan. Hak kebendaan atas benda tidak bergerak diumumkan dan didaftarkan dalam register umum. Sedangkan untuk benda bergerak cukup dengan penyerahan tanpa pendaftaran dalam register umum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.[\[22\]](#_ftn22) 16. #### **_Nullum delictum, nulla poena sine lege praevia poenali_** Hanya hukum yang tertulis saja yang dapat menentukan apakah norma hukum itu telah dikaitkan dengan suatu ancaman hukum menurut hukum pidana atau tidak. Asas ini juga dikenal dengan sebutan asas legalitas, yakni tidak ada tindak pidana tanpa ada undang-undang yang mendahului.[\[23\]](#_ftn23) 17. #### **Penafsiran Secara Analogis** Penafsiran secara analogis pada dasarnya tidak boleh dipergunakan dalam menafsirkan undang-undang pidana. Misalnya, peraturan tentang _nullum delictum_ dan seterusnya melarang penggunaan secara analogis, karena perbuatan semacam itu bukan hanya dapat memperluas banyaknya delik yang ditentukan undang-undang, melainkan juga dapat menjurus pada lebih diperberat atau diperingannya hukuman yang dijatuhkan bagi perbuatan yang dilakukan tidak berdasarkan undang-undang.[\[24\]](#_ftn24) 18. #### **Tiada Pidana Tanpa Kesahalahan** Berdasarkan asas ini, meskipun seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam delik, namun tetap perlu dibuktikan apakah ia dapat dipertanggungjawabkan atau tidak atas perbuatannya tersebut, artinya apakah ia memiliki kesalahan atau tidak.[\[25\]](#_ftn25) 19. #### **_Good Governance_** Prinsip ini merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan _public goods_ and _services_. Jika dilihat dari segi _functional aspect_, _good governance_ dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan atau sebaliknya.[\[26\]](#_ftn26) 20. #### **Asas Kesadaran Hukum** Asas ini dimaknai baik warga masyarakat maupun penguasa, penegak hukum harus dapat memahami, menghayati dan mematuhi hukum sesuai doktrin negara hukum yang demokratis. Dengan diterapkannya prinsip kesadaran hukum, maka hukum dapat bekerja sescara efektif mencapai tujuan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.[\[27\]](#_ftn27) 21. #### **_Rebus sic stantibus_** Asas ini artinya perjanjian yang telah berlaku akan terganggu berlakunya bila terjadi perubahan keadaan yang fundamental.[\[28\]](#_ftn28) Asas ini merupakan salah satu alasan yang dapat digunakan untuk mengakhiri atau menunda berlakunya perjanjian.[\[29\]](#_ftn29) Baca juga:[**Catat! Ini 10 Asas Hukum Acara Perdata**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/catat-ini-10-asas-hukum-acara-perdata-lt62ac05c59f6cb?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=10_asas_hukum_perdata) ### **Adagium Hukum** Selanjutnya, berikut kami rangkum bunyi beberapa adagium hukum: 1. _Ubi societas ibi ius: wherever there is society, there is law_ atau di mana ada masyarakat, di sana ada hukum.[\[30\]](#_ftn30) 2. _Fiat Justicia Ruat Caelum: let justice be done, though the heavens falls_, atau walaupun esok dunia musnah/walaupun langit runtuh, keadilan harus tetap ditegakkan.[\[31\]](#_ftn31) 3. _Unus Testis Nullus Testis_: satu saksi bukan merupakan saksi.[\[32\]](#_ftn32) 4. _Ius Curia Novit_: hakim dianggap mengetahui dan memahami segala hukum.[\[33\]](#_ftn33) 5. _Ne Bis in Idem_: sebuah perkara dengan objek yang sama, para pihak yang sama dan materi pokok perkara yang sama, yang diputus oleh pengadilan dan telah **berkekuatan hukum tetap** baik mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya.[\[34\]](#_ftn34) 6. _In Dubio Pro Reo_: dalam hal hakim tidak memperoleh keyakinan, hakim wajib memberikan putusan yang menguntungkan terdakwa.[\[35\]](#_ftn35) 7. _Audi et alteram partem_ atau _audiatur et altera pars_: para pihak harus diperlakukan secara adil dengan diberi kesempatan yang sama secara adil dan berimbang, artinya hakim harus mendengar keterangan masing-masing pihak di persidangan.[\[36\]](#_ftn36) Baca juga:[**81 Adagium Hukum Terkenal yang Wajib Dipahami Anak Hukum**](https://www.hukumonline.com/berita/a/adagium-hukum-lt619387d0b9e9c?utm_source=website&utm_medium=klinik_mnc&utm_campaign=adagium) Kesimpulannya, dalam mempelajari ilmu hukum, Anda akan bersinggungan dengan bermacam-macam asas dan juga adagium hukum. Pentingnya mempelajari asas atau prinsip hukum adalah Anda dapat mengetahui arti kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan dasar dari eksistensi hukum itu sendiri. Sedangkan adagium merupakan peribahasa dalam hukum yang biasanya ditemukan dalam teori hukum maupun ketika sedang beracara hukum. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. REFERENSI --------- 1. Aryuni Yuliantiningsih, _Penerapan Asas Pacta Tertiis Nec Nocent Nec Prosunt Berkaitan dengan Status Hukum Daerah Dasar Laut Samudera Dalam (Sea Bed),_ Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10, No. 1, 2010; 2. Danel Aditia Situngkir, _Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional_, Soumatera Law Review, Vol. 1, No. 1, 2018; 3. Dewa Gede Atmadja, _Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum_, Jurnal Kertha Wicaksana, Vol. 12, No. 2, 2018; 4. Dwi Handayani, _Kajian Filosofis Prinsip Audi Et Alteram Partem dalam Perkara Perdata,_ Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 14, No. 2, 2020; 5. Guido Alpa, _General Principles of Law,_ Vol. 1, No. 1, 1994; 6. Harry Purwanto, _Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus dalam Perjanjian Internasional,_ Mimbar Hukum, Edisi Khusus November, 2011; 7. I Ketut Markeling, _Bahan Kuliah Hukum Perdata (Pokok Bahasan: Hukum Benda),_ Universitas Udayana, 2016; 8. Kuswarini, _Azas Ius Curia Novit dan Eksistensi Keterangan Ahli Hukum dalam Peradilan Pidana,_ Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol. 16, No. 1, 2018; 9. Luh Nila Winarni, _Asas itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan,_ DIH Jurnal Hukum, Vol. 11, No. 21, 2015; 10. Lukman Hakim, _Asas-Asas Hukum Pidana,_ Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020; 11. Muhammad Ilham Arisaputra, _Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria di Indonesia,_ Jurnal Yuridika, Vol. 28, No. 2, 2013; 12. Muhammad Yusuf Ibrahim, _Implementasi Asas Nebis In Idem dalam Perkara yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap yang Digugat Kembali dengan Sengketa Obyek yang Sama Tetapi dengan Subyek yang Berbeda,_ Jurnal Ilmiah Fenomena, Vol. 12, Vol. 1, 2014; 13. Ni Made Yulia Chitta Dewi (et.al), _Asas Unus Testis Nullus Testis dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Anak,_ Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 2, No. 1, 2021; 14. Tami Rusli, _Pengantar Ilmu Hukum_, Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, 2017; 15. Tri Nugroho Akbar (et.al), _Penerapan Asas In Dubio Pro Reo Pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara Pidana,_ Vol. 10, No. 1, 2021; 16. [Adagium](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/adagium), yang diakses pada 12 Juli 2022, pukul 11.21 WITA; 17. [Oxford Reference](https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780195369380.001.0001/acref-9780195369380-e-2028#:~:text=%E2%80%9CWherever%20there%20is%20society%2C%20there,requires%20a%20subscription%20or%20purchase.), yang diakses pada 12 Juli 2022, pukul. 15.30 WITA; 18. [Prinsip](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/prinsip), yang diakses pada 12 Juli 2022, pukul 10.18 WITA; 19. [Merriam Webster](https://www.merriam-webster.com/dictionary/fiat%20justitia%2C%20ruat%20caelum), yang diakses pada 12 Juli 2022, pukul 15.41 WITA. [\[1\]](#_ftnref1) [Prinsip](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/prinsip),yang diakses pada 12 Juli 2022, pukul 10.18 WITA [\[2\]](#_ftnref2) Dewa Gede Atmadja, _Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum_, Jurnal Kertha Wicaksana, Vol. 12, No. 2, 2018, hal. 149 [\[3\]](#_ftnref3) Guido Alpa, _General Principles of Law,_ Vol. 1, No. 1, 1994, hal. 1 [\[4\]](#_ftnref4) Dewa Gede Atmadja, _Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum_, Jurnal Kertha Wicaksana, Vol. 12, No. 2, 2018, hal. 147 [\[5\]](#_ftnref5) Dewa Gede Atmadja, _Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum_, Jurnal Kertha Wicaksana, Vol. 12, No. 2, 2018, hal. 147 [\[6\]](#_ftnref6) Dewa Gede Atmadja, _Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum_, Jurnal Kertha Wicaksana, Vol. 12, No. 2, 2018, hal. 146 [\[7\]](#_ftnref7) Tami Rusli, _Pengantar Ilmu Hukum_, Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, 2017, hal. 173 [\[8\]](#_ftnref8) Tami Rusli, _Pengantar Ilmu Hukum_, Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, 2017, hal. 173 [\[9\]](#_ftnref9) Tami Rusli, _Pengantar Ilmu Hukum_, Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, 2017, hal. 174 [\[10\]](#_ftnref10) Tami Rusli, _Pengantar Ilmu Hukum_, Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, 2017, hal. 174 [\[11\]](#_ftnref11) Tami Rusli, _Pengantar Ilmu Hukum_, Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, 2017, hal. 174 [\[12\]](#_ftnref12) Tami Rusli, _Pengantar Ilmu Hukum_, Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, 2017, hal. 176 [\[13\]](#_ftnref13) Tami Rusli, _Pengantar Ilmu Hukum_, Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, 2017, hal. 179 [\[14\]](#_ftnref14) Tami Rusli, _Pengantar Ilmu Hukum_, Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, 2017, hal. 186 [\[15\]](#_ftnref15) Tami Rusli, _Pengantar Ilmu Hukum_, Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, 2017, hal. 193 [\[16\]](#_ftnref16) Harry Purwanto, _Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus dalam Perjanjian Internasional,_ Mimbar Hukum, Edisi Khusus November, 2011, hal. 104 [\[17\]](#_ftnref17) Luh Nila Winarni, _Asas itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan,_ DIH Jurnal Hukum, Vol. 11, No. 21, 2015, hal. 3-4 [\[18\]](#_ftnref18) Aryuni Yuliantiningsih, _Penerapan Asas Pacta Tertiis Nec Nocent Nec Prosunt Berkaitan dengan Status Hukum Daerah Dasar Laut Samudera Dalam (Sea Bed),_ Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10, No. 1, 2010, hal. 30 [\[19\]](#_ftnref19) I Ketut Markeling, _Bahan Kuliah Hukum Perdata (Pokok Bahasan: Hukum Benda),_ Universitas Udayana, 2016, hal. 9 [\[20\]](#_ftnref20) I Ketut Markeling, _Bahan Kuliah Hukum Perdata (Pokok Bahasan: Hukum Benda),_ Universitas Udayana, 2016, hal. 9 [\[21\]](#_ftnref21) Tami Rusli, _Pengantar Ilmu Hukum_, Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, 2017, hal. 202 [\[22\]](#_ftnref22) Tami Rusli, _Pengantar Ilmu Hukum_, Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, 2017, hal. 202 [\[23\]](#_ftnref23) Danel Aditia Situngkir, _Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional_, Soumatera Law Review, Vol. 1, No. 1, 2018, hal. 25 [\[24\]](#_ftnref24) Tami Rusli, _Pengantar Ilmu Hukum_, Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, 2017, hal. 206 [\[25\]](#_ftnref25) Lukman Hakim, _Asas-asas Hukum Pidana,_ Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020, hal. 20 [\[26\]](#_ftnref26) Muhammad Ilham Arisaputra, _Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria di Indonesia,_ Jurnal Yuridika, Vol. 28, No. 2, 2013, hal. 192 [\[27\]](#_ftnref27) Dewa Gede Atmadja, _Asas-asas Hukum dalam Sistem Hukum_, Jurnal Kertha Wicaksana, Vol. 12, No. 2, 2018, hal. 151 [\[28\]](#_ftnref28) Harry Purwanto, _Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus dalam Perjanjian Internasional,_ Mimbar Hukum, Edisi Khusus November, 2011, hal. 105 [\[29\]](#_ftnref29) Harry Purwanto, _Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus dalam Perjanjian Internasional,_ Mimbar Hukum, Edisi Khusus November, 2011, hal. 111 [\[30\]](#_ftnref30) [Oxford Reference](https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780195369380.001.0001/acref-9780195369380-e-2028#:~:text=%E2%80%9CWherever%20there%20is%20society%2C%20there,requires%20a%20subscription%20or%20purchase.), yang diakses pada 12 Juli 2022, pukul. 15.30 WITA [\[31\]](#_ftnref31) [Merriam Webster](https://www.merriam-webster.com/dictionary/fiat%20justitia%2C%20ruat%20caelum), yang diakses pada 12 Juli 2022, pukul 15.41 WITA [\[32\]](#_ftnref32) Ni Made Yulia Chitta Dewi (et.al), _Asas Unus Testis Nullus Testis dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Anak,_ Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 2, No. 1, 2021, hal. 192 [\[33\]](#_ftnref33) Kuswarini, _Azas Ius Curia Novit dan Eksistensi Keterangan Ahli Hukum dalam Peradilan Pidana,_ Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol. 16, No. 1, 2018, hal. 97 [\[34\]](#_ftnref34) Muhammad Yusuf Ibrahim, _Implementasi Asas Nebis In Idem dalam Perkara yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap yang Digugat Kembali dengan Sengketa Obyek yang Sama Tetapi dengan Subyek yang Berbeda,_ Jurnal Ilmiah Fenomena, Vol. 12, Vol. 1, 2014, hal. 1157 [\[35\]](#_ftnref35) Tri Nugroho Akbar (et.al), _Penerapan Asas In Dubio Pro Reo Pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara Pidana,_ Vol. 10, No. 1, 2021, hal. 86 [\[36\]](#_ftnref36) Dwi Handayani, _Kajian Filosofis Prinsip Audi Et Alteram Partem dalam Perkara Perdata,_ Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 14, No. 2, 2020, hal. 390 Tags ---- [anak hukum](/tag/anak-hukum) [asas](/tag/asas) [fakultas hukum](/tag/fakultas-hukum) [hakim](/tag/hakim) [ilmu hukum](/tag/ilmu-hukum) [jurusan hukum](/tag/jurusan-hukum) [kampus hukum](/tag/kampus-hukum) [kuliah hukum](/tag/kuliah-hukum) [maba hukum](/tag/maba-hukum) [mahasiswa hukum](/tag/mahasiswa-hukum) [pengadilan](/tag/pengadilan)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITProses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia 02 Mar 2023Arti Meaningful Participation dalam Penyusunan Peraturan13 Jul 2022Cara Memaknai Keberlakuan UU Cipta Kerja Pasca Putusan MK03 Feb 2022Hak Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Kepala Daerah18 Nov 2021Pertama-tama perlu diketahui bahwa pengusulan Rancangan Undang-Undang (“RUU”) atau revisi Undang-Undang (“UU”) terletak pada proses paling awal yang dikenal dengan tahap perencanaan.[1] Umumnya, baik di DPR, DPD, atau Pemerintah dalam tahap ini memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya untuk merevisi atau membentuk suatu RUU secara daring dan/atau luring.[2]Akan tetapi, perlu Anda ketahui pula bahwa prosedur mengajukan RUU oleh masyarakat di Pemerintah, DPD, maupun di DPR memiliki mekanisme yang berbeda-beda.[3] Untuk itu, kami akan menjelaskan satu per satu prosedur pengajuan RUU sebagai berikut. Mekanisme Pengajuan RUU melalui DPRBelajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Secara luring, terdapat dua cara yang dapat ditempuh oleh masyarakat yang ingin mengajukan suatu RUU atau memberi masukan. Pertama, menjumpai anggota DPR saat kunjungan kerja.[4] Kedua, melakukan pertemuan lisan kepada alat kelengkapan DPR. Tahapan ini sebelumnya harus didahului dengan permohonan secara elektronik untuk menentukan jadwal pertemuan melalui situs Rumah Aspirasi DPR.[5]Adapun secara daring terdapat berbagai cara yang dapat ditempuh oleh masyarakat seperti melalui TV Parlemen dan lewat daring kepada alat kelengkapan DPR terkait.[6] Akan tetapi, cara yang menurut penulis lebih konkret adalah menggunakan aplikasi Simas PUU.Bagaimana caranya? Berikut ini tahapan yang harus diikuti:Akses laman https://pusatpuu.dpr.go.id/ dan pilih menu “SIMAS PUU”.Pilih sub-menu “Naskah Akademik” atau “RUU” yang akan diberikan masukan.Pilih “Detail” pada judul Naskah Akademik atau RUU yang hendak diberikan masukan saran.Isi data diri masyarakat pada kolom “Kuisioner” dan sampaikan masukan dengan cara menjawab pertanyaan pada kolom jawaban yang tersedia.Masyarakat dapat mengunggah dokumen pendukung sebagai tambahan berupa pengembangan konsep Naskah Akademik usulan atau RUU usulan.Terakhir, apabila telah selesai menyampaikan masukan, dipersilakan untuk memilih “Submit” untuk mengirimkan masukan.Apabila masyarakat telah selesai menyampaikan masukan, masyarakat akan menerima e-mail pemberitahuan bahwa masukan telah diterima. Pemberitahuan tersebut secara otomatis dikirimkan ke alamat e-mail yang diisi pada saat mengisi “kuisioner”.Namun patut digarisbawahi, kelemahan dari sistem daring ini, masyarakat tidak dapat mengusulkan Naskah Akademik atau RUU yang benar-benar baru, hanya memberikan masukan terhadap yang sedang dibuat saja. Mekanisme Pengajuan RUU melalui Badan Legislasi DPR Masyarakat berhak mengajukan RUU kepada Badan Legislasi. Meskipun Prolegnas disusun bersama oleh DPR, DPD, dan pemerintah,[7] tetapi penetapan Prolegnas dituangkan dalam Keputusan DPR.[8] Penyusunan Prolegnas di DPR menjadi tugas Badan Legislasi sebagai alat kelengkapan DPR.[9] RUU yang dapat diajukan dapat berupa RUU yang belum menjadi RUU Prolegnas atau RUU alternatif terhadap RUU yang telah masuk ke dalam Prolegnas.[10] Prolegnas merupakan prolegnas jangka menegah dan prolegnas prioritas tahunan. Usulan RUU dapat diajukan secara langsung atau dikirim kepada pimpinan Badan Legislasi DPR.[11] Baca juga: Bisakah UU Dibentuk Tanpa Masuk Prolegnas? Mekanisme Pengajuan RUU melalui PemerintahMasyarakat diberikan hak untuk dapat memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam pembentukan UU melalui cara konsultasi publik.[12] Konsultasi publik ini bisa dilakukan melalui media non elektronik (luring) dan media elektronik (daring).[13]Konsultasi publik luring dilakukan bersama dengan pemangku kelompok masyarakat terkait dengan cara mengirimkan surat resmi yang berisi informasi konsep RUU beserta permintaan tanggapan dan/atau masukan.[14] Adapun konsultasi publik luring dilakukan melalui “Partisipasiku” yang dikelola oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam Form - PendapatKu dan Ayo Berpartisipasi dalam Penyusunan Naskah Akademik!Sebelum memberikan partisipasi terhadap suatu Naskah Akademik dan RUU yang ingin dibuat, masyarakat terlebih dahulu melakukan registrasi. Selain itu, masyarakat juga dapat melampirkan dokumen pendukung untuk memperjelas pendapat terhadap perlunya pembaruan hukum pada isu tertentu. Selain cara-cara di atas, juga terbuka cara-cara lain yang mudah diakses oleh masyarakat.[15]Masyarakat juga dapat mengajukan RUU kepada Menteri Hukum dan HAM sebagai pihak yang bertanggung jawab menyusun rancangan Prolegnas di lingkungan pemerintah.[16]Meskipun tidak secara tegas diatur tentang kemungkinan mengajukan RUU di luar rancangan Prolegnas, tetapi Prolegnas yang masih di tahap rancangan masih terbuka kemungkinan untuk mengubahnya dengan mengajukan RUU baru.[17] Artinya, masyarakat dapat mengajukan RUU apapun dan tidak hanya memberikan tanggapan terhadap rancangan Prolegnas yang telah disusun. Namun, penambahan usul tersebut harus disertai; (1) usulan judul; (2) konsepsi yang meliputi latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, jangkauan dan arah pengaturan; (3) dasar penyusunan; (4) keterkaitannya dengan peraturan perundang- undangan lainnya; dan (5) instansi yang diusulkan untuk jadi pemrakarsa.[18] Mekanisme Pengusulan RUU melalui DPDSama halnya dengan pemerintah dan DPR, DPD juga melakukan penjaringan aspirasi masyarakat sebelum mengajukan RUU dalam Prolegnas.[19] Penyampaian aspirasi dapat dilakukan oleh masyarakat, baik perseorangan maupun kelompok, dan oleh pemerintah daerah.[20]Penyampaian aspirasi dapat dilakukan melalui kegiatan seperti kunjungan kerja, audiensi secara tertulis, maupun disampaikan melalui media elektronik.[21] Akan tetapi, DPD hingga saat ini belum menyediakan aplikasi maupun website seperti Simas PUU milik DPR maupun aplikasi Partisipasiku milik pemerintah. Dengan demikian, penyampaian aspirasi di DPD baru dapat dilakukan dengan pertemuan langsung dengan DPD. Gagasan Citizen Initiative Dalam berbagai konstitusi di dunia, telah dikenal gagasan citizen initiative yakni terdapat pengaturan mengenai hak warga negara untuk mengajukan petisi (right to petition) kepada pemerintah apabila warga negara tidak menghendaki kebijakan atau keputusan pemerintah. Dalam konstitusi negara tersebut juga terdapat pengaturan mengenai hak warga negara untuk mengamandemen (mengubah, menambah, mengurangi) konstitusinya secara langsung (direct democration), atau dalam mengamandemen konstitusi negara tersebut perlu persetujuan langsung dari warga negara. Dalam konstitusi negara tersebut, warga negara secara langsung dapat mengajukan (baru atau perubahan) suatu undang-undang yang mana dimaksudkan sebagai popular initiatives.Sebagai contoh di negara bagian Arizona, Amerika Serikat, masyarakat dapat mengajukan draf RUU atau perubahan konstitusi negara bagian kepada Sekretariat Negara Bagian Arizona. Usulan tersebut harus memenuhi sejumlah persyaratan di antaranya dukungan tak kurang dari 10% dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Gubernur terakhir.[22] Jika memenuhi syarat-syarat yang ada, maka RUU tersebut akan dimintakan persetujuan kepada rakyat bersamaan dengan pemilihan umum. Oleh karenanya, di Arizona terdapat undang-undang negara bagian yang tertulis bahwa undang-undang tersebut dibentuk oleh rakyat dan bukan dibentuk oleh lembaga perwakilan rakyat.Warga Uni Eropa juga dapat mengajukan inisiatif kebijakan atau legislasi di tingkat Uni Eropa. Syaratnya suatu usulan inisatif tersebut harus mendapat dukungan tidak kurang dari satu juta orang dan dukungan itu harus berasal dari warga setidaknya tujuh negara anggota Uni Eropa. Dukungan tersebut harus terkumpul dalam kurun waktu 12 bulan. Jika berhasil maka pengusul akan mempresentasikan usulan di hadapan Parlemen Eropa dan mendapat tindak lanjut dari Komisi Eropa. Usulan dari masyarakat tidak akan selalu diwujudkan dalam bentuk produk legislasi, melainkan dapat juga ditindaklanjuti dengan pembuatan kebijakan.[23] Berdasarkan perbandingan praktik tersebut, sudah saatnya pembentuk undang-undang di Indonesia memberikan kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan RUU, perubahan UU dan konstitusi, atau mengusulkan kebijakan tertentu. Hal tersebut menunjukkan kuatnya partisipasi rakyat dan menegaskan prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan negara, yakni pemerintahan oleh rakyat (government by the people). DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undanganUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undanganUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undanganPeraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-UndanganPeraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-UndanganPeraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata TertibPeraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-UndangPeraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Konsultasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undanganPeraturan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib REFERENSIArizona Secretary of State’s Office, Initiative and Referendum Guide, yang diakses pada 14 Juli 2022 pukul 17.00 WIB;Ayo Berpartisipasi dalam Penyusunan Naskah Akademik!, , yang diakses pada 14 Juli 2022 pukul 16.08 WIB;European Union, European Citizen’s Initiative, yang diakses pada 14 Juli 2022, pukul 17.05 WIB;Form - PendapatKu, yang diakses pada 14 Juli 2022 pukul 16.07 WIB;Ledia Hanifa. Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi, yang diakses pada 14 Juli 2022, pukul 17.06 WIB;Rumah Aspirasi DPR, yang diakses pada 14 Juli 2022 pukul 14.31 WIB;Simas PUU, yang diakses pada 14 Juli 2022 pukul 15.06 WIB. [1] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU 15/2019”)[2] Pasal 96 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan[3] Pasal 113 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (“Peraturan DPR 1/2020”)[4] Pasal 12 ayat (1) huruf b Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang (“Peraturan DPR 2/2020”)[5] Pasal 245 dan 246 Peraturan DPR 1/2020[6] Ledia Hanifa. Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi, yang diakses pada 14 Juli 2022, pukul 17.06 WIB[7] Pasal 20 ayat (1) UU 15/2019[8] Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan[9] Pasal 21 ayat (2) UU 15/2019[10] Pasal 12 dan 17 Peraturan DPR 2/2020[11] Pasal 17 ayat (2) Peraturan DPR 2/2020[12] Pasal 188 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“Perpres 87/2014”)[13] Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Konsultasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“Permenkumham 11/2021”)[14] Pasal 5 ayat (2) huruf b Permenkumham 11/2021[15] Pasal 5 ayat (2) huruf c Permenkumham 11/2021[16] Lihat Pasal 17 Perpres 87/2014[17] Pasal 4 dan 5 Permenkumham 11/2021[18] Pasal 7 Permenkumham 11/2021[19] Pasal 170 Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (“Peraturan DPD 2/2019”)[20] Pasal 311 ayat (1) Peraturan DPD 2/2019[21] Pasal 311 ayat (2) Peraturan DPD 2/2019[22] Arizona Secretary of State’s Office, Initiative and Referendum Guide, yang diakses pada 14 Juli 2022 pukul 17.00 WIB[23] European Union, European Citizen’s Initiative, yang diakses pada 14 Juli 2022, pukul 17.05 WIBTagsanggota dprdpdpembentukan undang-undangperaturan perundang-undanganpresiden

Para akademisi dan masyarakat sering melakukan diskusi terkait revisi sebuah undang-undang misalnya UU Kepailitan, UU Perlindungan Konsumen, dll. Bagaimana sih cara masyarakat bisa mengajukan usulan revisi atau rancangan UU itu ke DPR/Presiden? Bagaimana prosedurnya?

Pada umumnya, masyarakat dapat mengajukan RUU melalui berbagai cara baik secara daring maupun luring. Mulai dari menjumpai anggota DPR dan DPD pada saat kunjungan kerja, meminta audiensi, hingga memberikan masukan secara daring melalui website tertentu.   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia 02 Mar 2023Arti Meaningful Participation dalam Penyusunan Peraturan13 Jul 2022Cara Memaknai Keberlakuan UU Cipta Kerja Pasca Putusan MK03 Feb 2022Hak Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Kepala Daerah18 Nov 2021Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia 02 Mar 2023Arti Meaningful Participation dalam Penyusunan Peraturan13 Jul 2022Cara Memaknai Keberlakuan UU Cipta Kerja Pasca Putusan MK03 Feb 2022Hak Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Kepala Daerah18 Nov 2021Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 2022Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 2022Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/simak-begini-cara-masyarakat-usulkan-uu-lt62d006d218a9c/

Simak! Begini Cara Masyarakat Usulkan UU

pages/215/page-1.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia ](/klinik/a/proses-pembentukan-undang-undang-di-indonesia-lt506c3ff06682e/)  02 Mar 2023 [ #### Arti _Meaningful Participation_ dalam Penyusunan Peraturan ](/klinik/a/arti-imeaningful-participation-i-dalam-penyusunan-peraturan-lt62ceb46fa62c0/)  13 Jul 2022 [ #### Cara Memaknai Keberlakuan UU Cipta Kerja Pasca Putusan MK ](/klinik/a/cara-memaknai-keberlakuan-uu-cipta-kerja-pasca-putusan-mk-cl1703/)  03 Feb 2022 [ #### Hak Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Kepala Daerah ](/klinik/a/hak-partisipasi-masyarakat-dalam-pembentukan-peraturan-kepala-daerah-lt615434c2beca7/)  18 Nov 2021 [](#!) Pertama-tama perlu diketahui bahwa pengusulan Rancangan Undang-Undang (“RUU”) atau revisi Undang-Undang (“UU”) terletak pada proses paling awal yang dikenal dengan tahap perencanaan.[\[1\]](#_ftn1) Umumnya, baik di DPR, DPD, atau Pemerintah dalam tahap ini memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya untuk merevisi atau membentuk suatu RUU secara daring dan/atau luring.[\[2\]](#_ftn2) Akan tetapi, perlu Anda ketahui pula bahwa prosedur mengajukan RUU oleh masyarakat di Pemerintah, DPD, maupun di DPR memiliki mekanisme yang berbeda-beda.[\[3\]](#_ftn3) Untuk itu, kami akan menjelaskan satu per satu prosedur pengajuan RUU sebagai berikut. ### **Mekanisme** **Pengajuan RUU** **melalui DPR** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Secara luring, terdapat dua cara yang dapat ditempuh oleh masyarakat yang ingin mengajukan suatu RUU atau memberi masukan. Pertama, menjumpai anggota DPR saat kunjungan kerja.[\[4\]](#_ftn4) Kedua, melakukan pertemuan lisan kepada alat kelengkapan DPR. Tahapan ini sebelumnya harus didahului dengan permohonan secara elektronik untuk menentukan jadwal pertemuan melalui situs **[Rumah Aspirasi DPR](https://rumahaspirasi.dpr.go.id/layanan)**.[\[5\]](#_ftn5) Adapun secara daring terdapat berbagai cara yang dapat ditempuh oleh masyarakat seperti melalui TV Parlemen dan lewat daring kepada alat kelengkapan DPR terkait.[\[6\]](#_ftn6) Akan tetapi, cara yang menurut penulis lebih konkret adalah menggunakan aplikasi **[Simas PUU](https://pusatpuu.dpr.go.id/simas-puu/index-na)**. Bagaimana caranya? Berikut ini tahapan yang harus diikuti: 1. Akses laman [https://pusatpuu.dpr.go.id/](https://pusatpuu.dpr.go.id/) dan pilih menu “SIMAS PUU”. 2. Pilih sub-menu “Naskah Akademik” atau “RUU” yang akan diberikan masukan. 3. Pilih “Detail” pada judul Naskah Akademik atau RUU yang hendak diberikan masukan saran. 4. Isi data diri masyarakat pada kolom “Kuisioner” dan sampaikan masukan dengan cara menjawab pertanyaan pada kolom jawaban yang tersedia. 5. Masyarakat dapat mengunggah dokumen pendukung sebagai tambahan berupa pengembangan konsep Naskah Akademik usulan atau RUU usulan. 6. Terakhir, apabila telah selesai menyampaikan masukan, dipersilakan untuk memilih “Submit” untuk mengirimkan masukan. Apabila masyarakat telah selesai menyampaikan masukan, masyarakat akan menerima e-mail pemberitahuan bahwa masukan telah diterima. Pemberitahuan tersebut secara otomatis dikirimkan ke alamat e-mail yang diisi pada saat mengisi “kuisioner”. Namun patut digarisbawahi, kelemahan dari sistem daring ini, masyarakat tidak dapat mengusulkan Naskah Akademik atau RUU yang benar-benar baru, hanya memberikan masukan terhadap yang sedang dibuat saja. ### **Mekanisme Pengajuan RUU melalui** **Badan Legislasi DPR** Masyarakat berhak mengajukan RUU kepada Badan Legislasi. Meskipun Prolegnas disusun bersama oleh DPR, DPD, dan pemerintah,[\[7\]](#_ftn7) tetapi penetapan Prolegnas dituangkan dalam Keputusan DPR.[\[8\]](#_ftn8) Penyusunan Prolegnas di DPR menjadi tugas Badan Legislasi sebagai alat kelengkapan DPR.[\[9\]](#_ftn9) RUU yang dapat diajukan dapat berupa RUU yang belum menjadi RUU Prolegnas atau RUU alternatif terhadap RUU yang telah masuk ke dalam Prolegnas.[\[10\]](#_ftn10) Prolegnas merupakan prolegnas jangka menegah dan prolegnas prioritas tahunan. Usulan RUU dapat diajukan secara langsung atau dikirim kepada pimpinan Badan Legislasi DPR.[\[11\]](#_ftn11)  Baca juga: **[Bisakah UU Dibentuk Tanpa Masuk Prolegnas?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-uu-dibentuk-tanpa-masuk-prolegnas-lt62cbff3e74e0c?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_dibentuk_tanpa_prolegnas)** ### **Mekanisme** **Pengajuan RUU** **melalui Pemerintah** Masyarakat diberikan hak untuk dapat memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam pembentukan UU melalui cara konsultasi publik.[\[12\]](#_ftn12) Konsultasi publik ini bisa dilakukan melalui media non elektronik (luring) dan media elektronik (daring).[\[13\]](#_ftn13) Konsultasi publik luring dilakukan bersama dengan pemangku kelompok masyarakat terkait dengan cara mengirimkan surat resmi yang berisi informasi konsep RUU beserta permintaan tanggapan dan/atau masukan.[\[14\]](#_ftn14) Adapun konsultasi publik luring dilakukan melalui “Partisipasiku” yang dikelola oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam **[Form - PendapatKu](http://partisipasiku.bphn.go.id/pendapatku/form)** dan **[Ayo Berpartisipasi dalam Penyusunan Naskah Akademik!](http://partisipasiku.bphn.go.id/perencanaan-hukum)** Sebelum memberikan partisipasi terhadap suatu Naskah Akademik dan RUU yang ingin dibuat, masyarakat terlebih dahulu melakukan registrasi. Selain itu, masyarakat juga dapat melampirkan dokumen pendukung untuk memperjelas pendapat terhadap perlunya pembaruan hukum pada isu tertentu. Selain cara-cara di atas, juga terbuka cara-cara lain yang mudah diakses oleh masyarakat.[\[15\]](#_ftn15) Masyarakat juga dapat mengajukan RUU kepada Menteri Hukum dan HAM sebagai pihak yang bertanggung jawab menyusun rancangan Prolegnas di lingkungan pemerintah.[\[16\]](#_ftn16) Meskipun tidak secara tegas diatur tentang kemungkinan mengajukan RUU di luar rancangan Prolegnas, tetapi Prolegnas yang masih di tahap rancangan masih terbuka kemungkinan untuk mengubahnya dengan mengajukan RUU baru.[\[17\]](#_ftn17) Artinya, masyarakat dapat mengajukan RUU apapun dan tidak hanya memberikan tanggapan terhadap rancangan Prolegnas yang telah disusun. Namun, penambahan usul tersebut harus disertai; (1) usulan judul; (2) konsepsi yang meliputi latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, jangkauan dan arah pengaturan; (3) dasar penyusunan; (4) keterkaitannya dengan peraturan perundang- undangan lainnya; dan (5) instansi yang diusulkan untuk jadi pemrakarsa.[\[18\]](#_ftn18) ### **Mekanisme** **Pengusulan RUU** **melalui DPD** Sama halnya dengan pemerintah dan DPR, DPD juga melakukan penjaringan aspirasi masyarakat sebelum mengajukan RUU dalam Prolegnas.[\[19\]](#_ftn19) Penyampaian aspirasi dapat dilakukan oleh masyarakat, baik perseorangan maupun kelompok, dan oleh pemerintah daerah.[\[20\]](#_ftn20) Penyampaian aspirasi dapat dilakukan melalui kegiatan seperti kunjungan kerja, audiensi secara tertulis, maupun disampaikan melalui media elektronik.[\[21\]](#_ftn21) Akan tetapi, DPD hingga saat ini belum menyediakan aplikasi maupun _web__site_ seperti Simas PUU milik DPR maupun aplikasi Partisipasiku milik pemerintah. Dengan demikian, penyampaian aspirasi di DPD baru dapat dilakukan dengan pertemuan langsung dengan DPD. ### **Gagasan** **_Citizen Initiative_** Dalam berbagai konstitusi di dunia, telah dikenal gagasan _citizen initiative_ yakni terdapat pengaturan mengenai hak warga negara untuk mengajukan petisi (_right to petition_) kepada pemerintah apabila warga negara tidak menghendaki kebijakan atau keputusan pemerintah. Dalam konstitusi negara tersebut juga terdapat pengaturan mengenai hak warga negara untuk mengamandemen (mengubah, menambah, mengurangi) konstitusinya secara langsung (_direct democration_), atau dalam mengamandemen konstitusi negara tersebut perlu persetujuan langsung dari warga negara. Dalam konstitusi negara tersebut, warga negara secara langsung dapat mengajukan (baru atau perubahan) suatu undang-undang yang mana dimaksudkan sebagai _popular initiatives_. Sebagai contoh di negara bagian Arizona, Amerika Serikat, masyarakat dapat mengajukan draf RUU atau perubahan konstitusi negara bagian kepada Sekretariat Negara Bagian Arizona. Usulan tersebut harus memenuhi sejumlah persyaratan di antaranya dukungan tak kurang dari 10% dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Gubernur terakhir.[\[22\]](#_ftn22) Jika memenuhi syarat-syarat yang ada, maka RUU tersebut akan dimintakan persetujuan kepada rakyat bersamaan dengan pemilihan umum. Oleh karenanya, di Arizona terdapat undang-undang negara bagian yang tertulis bahwa undang-undang tersebut dibentuk oleh rakyat dan bukan dibentuk oleh lembaga perwakilan rakyat. Warga Uni Eropa juga dapat mengajukan inisiatif kebijakan atau legislasi di tingkat Uni Eropa. Syaratnya suatu usulan inisatif tersebut harus mendapat dukungan tidak kurang dari satu juta orang dan dukungan itu harus berasal dari warga setidaknya tujuh negara anggota Uni Eropa. Dukungan tersebut harus terkumpul dalam kurun waktu 12 bulan. Jika berhasil maka pengusul akan mempresentasikan usulan di hadapan Parlemen Eropa dan mendapat tindak lanjut dari Komisi Eropa. Usulan dari masyarakat tidak akan selalu diwujudkan dalam bentuk produk legislasi, melainkan dapat juga ditindaklanjuti dengan pembuatan kebijakan.[\[23\]](#_ftn23) Berdasarkan perbandingan praktik tersebut, sudah saatnya pembentuk undang-undang di Indonesia memberikan kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan RUU, perubahan UU dan konstitusi, atau mengusulkan kebijakan tertentu. Hal tersebut menunjukkan kuatnya partisipasi rakyat dan menegaskan prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan negara, yakni pemerintahan oleh rakyat (_government by the people_). DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-12-tahun-2011-pembentukan-peraturan-perundang-undangan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_12_2011) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5da039a94937f?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_15_2019) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt62b01b9e7e96e/undang-undang-nomor-13-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2022) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt541021fe6cc4b/peraturan-presiden-nomor-87-tahun-2014/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_87_2014) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt612c795e1b2cb?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_76_2021) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5f85474249cdf/peraturan-dewan-perwakilan-rakyat-nomor-1-tahun-2020?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=DPR_1_2020) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5f857e58a5d33?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=DPR_2_2020) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Konsultasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6024cc596ad1e/peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-11-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkumham_11_2021) Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib [](https://jdihn.go.id/files/489/TATIB%20Nomor%202%20Tahun%202019.pdf) REFERENSI --------- 1. Arizona Secretary of State’s Office, _[Initiative and Referendum Guide](https://azsos.gov/sites/default/files/Initiative%20and%20Referendum%20Guide%20INT.pdf)_, yang diakses pada 14 Juli 2022 pukul 17.00 WIB; 2. [Ayo Berpartisipasi dalam Penyusunan Naskah Akademik!](http://partisipasiku.bphn.go.id/perencanaan-hukum), , yang diakses pada 14 Juli 2022 pukul 16.08 WIB; 3. European Union, _[European Citizen’s Initiative](https://europa.eu/citizens-initiative/how-it-works_en)_, yang diakses pada 14 Juli 2022, pukul 17.05 WIB; 4. [Form - PendapatKu](http://partisipasiku.bphn.go.id/pendapatku/form), yang diakses pada 14 Juli 2022 pukul 16.07 WIB; 5. Ledia Hanifa. [Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi](https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/-Regulasi-dan-Dokumen-Paparan-OPI-Partisipasi-Publik-Dalam-Legislasi-oleh-Hj.-Ledia-Hanifa-S.Si.-M.PSi.T-1622102422.pdf), yang diakses pada 14 Juli 2022, pukul 17.06 WIB; 6. [Rumah Aspirasi DPR](https://rumahaspirasi.dpr.go.id/layanan), yang diakses pada 14 Juli 2022 pukul 14.31 WIB; 7. [Simas PUU](https://pusatpuu.dpr.go.id/simas-puu/index-na), yang diakses pada 14 Juli 2022 pukul 15.06 WIB. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1 angka 1 [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5da039a94937f?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_15_2019) (“UU 15/2019”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 96 ayat (1), (2) dan (3) [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt62b01b9e7e96e/undang-undang-nomor-13-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2022) [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 113 [Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5f85474249cdf/peraturan-dewan-perwakilan-rakyat-nomor-1-tahun-2020?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=DPR_1_2020) (“Peraturan DPR 1/2020”) [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 12 ayat (1) huruf b [Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5f857e58a5d33?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=DPR_2_2020) (“Peraturan DPR 2/2020”) [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 245 dan 246 Peraturan DPR 1/2020 [\[6\]](#_ftnref6) Ledia Hanifa. [Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi](https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/-Regulasi-dan-Dokumen-Paparan-OPI-Partisipasi-Publik-Dalam-Legislasi-oleh-Hj.-Ledia-Hanifa-S.Si.-M.PSi.T-1622102422.pdf), yang diakses pada 14 Juli 2022, pukul 17.06 WIB [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 20 ayat (1) UU 15/2019 [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 22 ayat (2) [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-12-tahun-2011-pembentukan-peraturan-perundang-undangan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_12_2011) [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 21 ayat (2) UU 15/2019 [\[10\]](#_ftnref10) Pasal 12 dan 17 Peraturan DPR 2/2020 [\[11\]](#_ftnref11) Pasal 17 ayat (2) Peraturan DPR 2/2020 [\[12\]](#_ftnref12) Pasal 188 [Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt541021fe6cc4b/peraturan-presiden-nomor-87-tahun-2014/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_87_2014) (“Perpres 87/2014”) [\[13\]](#_ftnref13) Pasal 3 [Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Konsultasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6024cc596ad1e/peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-11-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkumham_11_2021) (“Permenkumham 11/2021”) [\[14\]](#_ftnref14) Pasal 5 ayat (2) huruf b Permenkumham 11/2021 [\[15\]](#_ftnref15) Pasal 5 ayat (2) huruf c Permenkumham 11/2021 [\[16\]](#_ftnref16) Lihat Pasal 17 Perpres 87/2014 [\[17\]](#_ftnref17) Pasal 4 dan 5 Permenkumham 11/2021 [\[18\]](#_ftnref18) Pasal 7 Permenkumham 11/2021 [\[19\]](#_ftnref19) Pasal 170 [Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib](https://jdihn.go.id/files/489/TATIB%20Nomor%202%20Tahun%202019.pdf) (“Peraturan DPD 2/2019”) [\[20\]](#_ftnref20) Pasal 311 ayat (1) Peraturan DPD 2/2019 [\[21\]](#_ftnref21) Pasal 311 ayat (2) Peraturan DPD 2/2019 [\[22\]](#_ftnref22) Arizona Secretary of State’s Office, _[Initiative and Referendum Guide](https://azsos.gov/sites/default/files/Initiative%20and%20Referendum%20Guide%20INT.pdf)_, yang diakses pada 14 Juli 2022 pukul 17.00 WIB [\[23\]](#_ftnref23) European Union, _[European Citizen’s Initiative](https://europa.eu/citizens-initiative/how-it-works_en)_, yang diakses pada 14 Juli 2022, pukul 17.05 WIB Tags ---- [anggota dpr](/tag/anggota-dpr) [dpd](/tag/dpd) [pembentukan undang-undang](/tag/pembentukan-undang_undang) [peraturan perundang-undangan](/tag/peraturan-perundang_undangan) [presiden](/tag/presiden)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Waktu Kerja KaryawanKLINIK TERKAITHukumnya Jika Yayasan Telat Bayar Gaji Karyawan09 Mei 2024Di-PHK Sepihak atas Dugaan Pencurian? Lakukan Ini07 Jul 2022Perusahaan Ubah Waktu Bayar THR Sepihak, Ini Hukumnya05 Jul 2022Hak atas Uang Kompensasi bagi Pelaut yang di-PHK01 Jul 2022Perlu Anda pahami terlebih dahulu bahwa ketentuan mengenai waktu kerja diatur dalam Pasal 77 ayat (2) UU Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah oleh Pasal 81 angka 21 UU Cipta Kerja, sebagai berikut.Waktu kerja meliputi:7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu; atau8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Jika pengusaha mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja di atas, maka harus dilakukan atas persetujuan pekerja yang bersangkutan dan harus membayar upah kerja lembur.[1]Adapun waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang melebihi ketentuan waktu kerja di atas, atau waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan/atau pada hari libur resmi yang ditetapkan pemerintah.[2] Selain itu, perlu diperhatikan bahwa pelaksanaan jam kerja diatur dalam perjanjian kerja. Hal ini diatur dalam Pasal 81 angka 21 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 77 ayat (4) UU Ketenagakerjaan yang berbunyi:Pelaksanaan jam kerja bagi pekerja/buruh di perusahaan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.Dalam perjanjian kerja terdapat suatu dokumen yang memuat tentang kedudukan hak dan kewajiban sekaligus syarat kerja antara perusahaan dan karyawan termasuk mengenai jenis pekerjaan yang dijalankan.[3] Oleh karena itu, pengaturan mengenai jam kerja atau shift karyawan diperjanjikan bersama antara karyawan (penerima kerja) dan perusahaan (pemberi kerja) dalam perjanjian kerja.Jenis Pekerjaan yang Dijalankan Terus MenerusNamun demikian, perlu dipahami bahwa terdapat bidang usaha tertentu yang harus terus menerus beroperasi sesuai kebutuhan perusahaan, termasuk pada tanggal merah atau hari libur resmi mengakibatkan pekerjaan yang dijalankan akan dibagi jadwal shift kerja bagi karyawannya sesuai dengan perjanjian kerja.Adapun peraturan kerja di hari libur dapat dilihat Pasal 85 UU Ketenagakerjaan yang disebutkan bahwa:pekerja tidak wajib bekerja pada hari libur resmi;pengusaha dapat mempekerjakan pekerja pada hari libur resmi jika jenis dan sifat pekerjaan tersebut harus dilaksanakan atau dijalankan secara terus menerus atau pada keadaan lain berdasarkan kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha;pengusaha yang mempekerjakan pekerja pada hari libur resmi wajib membayar upah lembur;ketentuan tentang jenis dan sifat pekerjaan yang dilaksanakan terus menerus diatur dengan keputusan menteri.Pekerjaan yang dijalankan secara terus menerus adalah pekerjaan yang menurut jenis dan sifatnya harus dijalankan secara terus menerus atau dalam keadaan lain berdasarkan kesepakatan antara pekerja dan pengusaha.[4]Adapun jenis pekerjaan yang dijalankan secara terus menerus menurut Pasal 3 ayat (1) Kepmenaker Kep-233/Men/2003 tidak termasuk bidang usaha restoran sebagaimana Anda maksud.Dengan demikian, bekerja di hari libur resmi atau di hari libur yang menjadi jatah karyawan, tidak digolongkan sebagai bentuk kerja dalam kategori pekerjaan yang dijalankan secara terus menerus, yang perlu diupah.Baca juga: Sektor Usaha atau Pekerjaan Tertentu dalam UU KetenagakerjaanAturan Lembur KaryawanAdapun mengenai aturan lembur bagi karyawan, dengan persetujuan dari karyawan, perusahaan dapat mempekerjakan karyawan melebihi ketentuan batasan waktu. Ketentuan waktu lembur berdasarkan Pasal 78 UU Ketenagakerjaan yang diubah dengan Pasal 81 angka 22 UU Cipta Kerja, sebagai berikut:Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat: ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari dan 18 (delapan belas) jam dalam 1 (satu) minggu. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur. Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu. Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur diatur dalam Peraturan Pemerintah. Sedangkan penghitungan dari upah lembur berdasarkan Pasal 31 ayat (1) PP 35/2021, adalah sebagai berikut:Perusahaan yang mempekerjakan Pekerja/Buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) wajib membayar Upah Kerja Lembur dengan ketentuan: untuk jam kerja lembur pertama sebesar 1,5 (satu koma lima) kali Upah sejam; dan untuk setiap jam kerja lembur berikutnya, sebesar 2 (dua) kali Upah sejam.Upah Lembur bagi Karyawan yang Kerja di Hari Libur atas Keinginan SendiriPerlu diperhatikan bahwa perusahaan dapat mengatur waktu kerja berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang telah kami jelaskan di atas, yaitu:Waktu kerja setiap shift dalam sehari maksimal 7 jam untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu atau 8 jam untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.Jumlah jam kerja secara akumulatif masing-masing shift tidak boleh lebih dari 40 jam per minggu.Setiap pekerja yang bekerja melebihi ketentuan waktu kerja/lembur yakni 7 atau 8 jam per hari atau melebihi jumlah jam kerja akumulatif 40 jam per minggu, harus dengan surat perintah secara tertulis dari perusahaan dan persetujuan dari pekerja yang bersangkutan baik secara tertulis maupun digital, dan dihitung sebagai waktu kerja lembur.Oleh karena itu pekerjaan di luar jadwal atau waktu kerja yang telah ditentukan bersama antara perusahaan dan karyawan berdasarkan perjanjian kerja seharusnya dilaksanakan sesuai hak dan kewajiban masing-masing. Kecuali ada kesepakatan baru untuk melakukan suatu pekerjaan di luar dari perjanjian kerja tersebut, dengan mematuhi ketentuan waktu lembur seperti penjelasan di atas.Menjawab pertanyaan Anda, apabila dengan kemauan karyawan sendiri untuk bekerja di luar perjanjian kerja, tidak berhak menuntut secara hukum terkait penerimaan upah kerja di hari libur ataupun uang lembur. Lain halnya jika pihak perusahaan yang memaksa agar karyawan masuk kerja di luar jam kerja atau shift maka perusahaan berkewajiban untuk membayar upah sebagaimana ketentuan di atas.Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban dari kami hak karyawan yang bekerja di hari libur, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaanUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta KerjaPeraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan KerjaKeputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-233/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Jenis dan Sifat Pekerjaan yang Dijalankan Secara Terus Menerus.[1] Pasal 81 angka 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 78 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)[2] Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja[3] Pasal 1 angka 14 jo. Pasal 54 ayat (1) huruf c UU Ketenagakerjaan[4] Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-233/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Jenis dan Sifat Pekerjaan yang Dijalankan Secara Terus MenerusTagscipta kerjalemburpengupahanuu ketenagakerjaan

Bagaimana konsekuensinya jika ada salah satu karyawan sebuah restoran dimana karyawan tersebut diberikan libur sesuai dengan jatah libur bulanan, namun karyawan tersebut tidak mau mengambil libur dan memilih untuk masuk kerja padahal sudah ditetapkan hari tersebut ia libur. Pertanyaannya apakah pengusaha harus memberikan upah lembur/upah biasa kepada karyawan tersebut sedangkan ia sendiri yang menghendaki masuk kerja?

Pekerjaan di luar waktu kerja yang telah ditentukan bersama antara perusahaan dan karyawan berdasarkan perjanjian kerja seharusnya dilaksanakan sesuai hak dan kewajibannya, kecuali ada kesepakatan baru untuk melakukan suatu pekerjaan di luar dari perjanjian kerja tersebut. Untuk itu apabila karyawan melakukan suatu pekerjaan di luar dari perjanjian kerja termasuk tetap bekerja padahal seharusnya libur, maka ia tidak berhak menuntut secara hukum terkait penerimaan upah ataupun uang lembur sebagai pemasukan tambahan dari perusahaan/pemberi kerja. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Hukumnya Jika Yayasan Telat Bayar Gaji Karyawan09 Mei 2024Di-PHK Sepihak atas Dugaan Pencurian? Lakukan Ini07 Jul 2022Perusahaan Ubah Waktu Bayar THR Sepihak, Ini Hukumnya05 Jul 2022Hak atas Uang Kompensasi bagi Pelaut yang di-PHK01 Jul 2022Hukumnya Jika Yayasan Telat Bayar Gaji Karyawan09 Mei 2024Di-PHK Sepihak atas Dugaan Pencurian? Lakukan Ini07 Jul 2022Perusahaan Ubah Waktu Bayar THR Sepihak, Ini Hukumnya05 Jul 2022Hak atas Uang Kompensasi bagi Pelaut yang di-PHK01 Jul 2022Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku27 Des 2022Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku27 Des 2022Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/kerja-di-hari-libur-atas-keinginan-sendiri-lt62cfc636bb212/

Kerja di Hari Libur atas Keinginan Sendiri, Berhak Upah Lembur?

pages/215/page-2.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Waktu Kerja Karyawan** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Hukumnya Jika Yayasan Telat Bayar Gaji Karyawan ](/klinik/a/telat-bayar-gaji-karyawan-lt62b96dd39e107/)  09 Mei 2024 [ #### Di-PHK Sepihak atas Dugaan Pencurian? Lakukan Ini ](/klinik/a/di-phk-sepihak-atas-dugaan-pencurian-lakukan-ini-lt62b1a5507aeae/)  07 Jul 2022 [ #### Perusahaan Ubah Waktu Bayar THR Sepihak, Ini Hukumnya ](/klinik/a/perusahaan-ubah-waktu-bayar-thr-sepihak-ini-hukumnya-lt62c3d3562bdc4/)  05 Jul 2022 [ #### Hak atas Uang Kompensasi bagi Pelaut yang di-PHK ](/klinik/a/hak-atas-uang-kompensasi-bagi-pelaut-yang-di-phk-lt62beb298d6424/)  01 Jul 2022 [](#!) Perlu Anda pahami terlebih dahulu bahwa ketentuan mengenai waktu kerja diatur dalam **Pasal 77 ayat (2)** [**UU Ketenagakerjaan**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan) sebagaimana telah diubah oleh **Pasal 81 angka 21 [UU Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Cipta_Kerja)**, sebagai berikut. Waktu kerja meliputi: 1. 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu; atau 2. 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Jika pengusaha mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja di atas, maka harus dilakukan atas persetujuan pekerja yang bersangkutan dan harus membayar upah kerja lembur.[\[1\]](#_ftn1) Adapun waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang melebihi ketentuan waktu kerja di atas, atau waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan/atau pada hari libur resmi yang ditetapkan pemerintah.[\[2\]](#_ftn2)  Selain itu, perlu diperhatikan bahwa pelaksanaan jam kerja diatur dalam perjanjian kerja. Hal ini diatur dalam **Pasal 81 angka 21 UU Cipta Kerja** yang mengubah **Pasal 77 ayat (4) UU Ketenagakerjaan** yang berbunyi: _Pelaksanaan jam kerja bagi pekerja/buruh di perusahaan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama._ Dalam [perjanjian kerja](https://www.hukumonline.com/kamus/p/perjanjian-kerja) terdapat suatu dokumen yang memuat tentang kedudukan hak dan kewajiban sekaligus syarat kerja antara perusahaan dan karyawan termasuk mengenai jenis pekerjaan yang dijalankan.[\[3\]](#_ftn3) Oleh karena itu, pengaturan mengenai jam kerja atau _shift_ karyawan diperjanjikan bersama antara karyawan (penerima kerja) dan perusahaan (pemberi kerja) dalam perjanjian kerja. ### **Jenis Pekerjaan yang Dijalankan Terus Menerus** Namun demikian, perlu dipahami bahwa terdapat bidang usaha tertentu yang harus terus menerus beroperasi sesuai kebutuhan perusahaan, termasuk pada tanggal merah atau hari libur resmi mengakibatkan pekerjaan yang dijalankan akan dibagi jadwal _shift_ kerja bagi karyawannya sesuai dengan perjanjian kerja. Adapun peraturan kerja di hari libur dapat dilihat **Pasal 85 UU Ketenagakerjaan** yang disebutkan bahwa: 1. pekerja tidak wajib bekerja pada hari libur resmi; 2. pengusaha dapat mempekerjakan pekerja pada hari libur resmi jika jenis dan sifat pekerjaan tersebut harus dilaksanakan atau dijalankan secara terus menerus atau pada keadaan lain berdasarkan kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha; 3. pengusaha yang mempekerjakan pekerja pada hari libur resmi wajib membayar upah lembur; 4. ketentuan tentang jenis dan sifat pekerjaan yang dilaksanakan terus menerus diatur dengan keputusan menteri. Pekerjaan yang dijalankan secara terus menerus adalah pekerjaan yang menurut jenis dan sifatnya harus dijalankan secara terus menerus atau dalam keadaan lain berdasarkan kesepakatan antara pekerja dan pengusaha.[\[4\]](#_ftn4) Adapun jenis pekerjaan yang dijalankan secara terus menerus menurut **Pasal 3 ayat (1) [Kepmenaker Kep-233/Men/2003](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17828/keputusan-menteri-tenaga-kerja-dan-transmigrasi-nomor-kep233men2003-tahun-2003?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=kepmenaker_233_2003)** tidak termasuk bidang usaha restoran sebagaimana Anda maksud. Dengan demikian, bekerja di hari libur resmi atau di hari libur yang menjadi jatah karyawan, tidak digolongkan sebagai bentuk kerja dalam kategori pekerjaan yang dijalankan secara terus menerus, yang perlu diupah. Baca juga: **[Sektor Usaha atau Pekerjaan Tertentu dalam UU Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/klinik/a/sektor-usaha-atau-pekerjaan-tertentu-dalam-uu-ketenagakerjaan-lt5208f98195f1a?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=sektor_usaha_tertentu_uu_ketenagakerjaan)** ### **Aturan Lembur Karyawan** Adapun mengenai aturan lembur bagi karyawan, dengan persetujuan dari karyawan, perusahaan dapat mempekerjakan karyawan melebihi ketentuan batasan waktu. Ketentuan waktu lembur berdasarkan **Pasal 78 UU Ketenagakerjaan** yang diubah dengan **Pasal 81 angka 22 UU Cipta Kerja**, sebagai berikut: 1. _Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat:_ 1. _ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan_ 2. _waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari dan 18 (delapan belas) jam dalam 1 (satu) minggu._ 2. _Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur._ 3. _Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu._ 4. _Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur diatur dalam Peraturan Pemerintah._ Sedangkan penghitungan dari upah lembur berdasarkan **Pasal 31 ayat (1) [PP 35/2021](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_35_2021)**, adalah sebagai berikut: _Perusahaan yang mempekerjakan Pekerja/Buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) wajib membayar Upah Kerja Lembur dengan ketentuan:_ 1. _untuk jam kerja lembur pertama sebesar 1,5 (satu koma lima) kali Upah sejam; dan_ 2. _untuk setiap jam kerja lembur berikutnya, sebesar 2 (dua) kali Upah sejam._ ### **Upah Lembur bagi Karyawan yang Kerja di Hari Libur atas Keinginan Sendiri** Perlu diperhatikan bahwa perusahaan dapat mengatur waktu kerja berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang telah kami jelaskan di atas, yaitu: 1. Waktu kerja setiap _shift_ dalam sehari maksimal 7 jam untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu atau 8 jam untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. 2. Jumlah jam kerja secara akumulatif masing-masing _shift_ tidak boleh lebih dari 40 jam per minggu. 3. Setiap pekerja yang bekerja melebihi ketentuan waktu kerja/lembur yakni 7 atau 8 jam per hari atau melebihi jumlah jam kerja akumulatif 40 jam per minggu, harus dengan surat perintah secara tertulis dari perusahaan dan persetujuan dari pekerja yang bersangkutan baik secara tertulis maupun digital, dan dihitung sebagai waktu kerja lembur. Oleh karena itu pekerjaan di luar jadwal atau waktu kerja yang telah ditentukan bersama antara perusahaan dan karyawan berdasarkan perjanjian kerja seharusnya dilaksanakan sesuai hak dan kewajiban masing-masing. Kecuali ada kesepakatan baru untuk melakukan suatu pekerjaan di luar dari perjanjian kerja tersebut, dengan mematuhi ketentuan waktu lembur seperti penjelasan di atas. **Menjawab pertanyaan Anda, apabila dengan kemauan karyawan sendiri untuk bekerja di luar perjanjian kerja, tidak berhak menuntut secara hukum terkait penerimaan upah kerja di hari libur ataupun uang lembur.** Lain halnya jika pihak perusahaan yang memaksa agar karyawan masuk kerja di luar jam kerja atau _shift_ maka perusahaan berkewajiban untuk membayar upah sebagaimana ketentuan di atas. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [**di sini.**](http://mini.hukumonline.com/holpro/?utm_source=Google&utm_medium=Banner&utm_campaign=KlinikHukum-LandingPage) Demikian jawaban dari kami hak karyawan yang bekerja di hari libur, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Cipta_Kerja) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_35_2021) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-233/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Jenis dan Sifat Pekerjaan yang Dijalankan Secara Terus Menerus. [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17828/keputusan-menteri-tenaga-kerja-dan-transmigrasi-nomor-kep233men2003-tahun-2003?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=kepmenaker_233_2003) * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 81 angka 22 [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Cipta_Kerja) yang mengubah Pasal 78 [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan) (“UU Ketenagakerjaan”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 1 angka 7 [Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_35_2021) [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 1 angka 14 _jo._ Pasal 54 ayat (1) huruf c UU Ketenagakerjaan [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 1 angka 1 [Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-233/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Jenis dan Sifat Pekerjaan yang Dijalankan Secara Terus Menerus](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17828/keputusan-menteri-tenaga-kerja-dan-transmigrasi-nomor-kep233men2003-tahun-2003?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=kepmenaker_233_2003) Tags ---- [cipta kerja](/tag/cipta-kerja) [lembur](/tag/lembur) [pengupahan](/tag/pengupahan) [uu ketenagakerjaan](/tag/uu-ketenagakerjaan)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.KLINIK TERKAITBunyi Sumpah Saksi di Pengadilan sesuai Kepercayaannya14 Jun 2024Hukumnya bagi Polisi yang Minta Uang untuk Stop Proses Pidana12 Jul 2022Gugatan Kurang Pihak, Ini Akibat Hukumnya29 Jun 2022Dapatkah Kasus yang Sudah Diputus Pidana Digugat Perdata?28 Jun 2022Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Kewajiban Saksi Bersumpah Menurut Agamanya yang dibuat oleh Ilman Hadi, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada hari Jumat, 15 Februari 2013.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Sebelum menjawab pertanyaan Anda, perlu diperhatikan bahwa di dalam pengadilan yang melakukan sumpah adalah saksi dan ahli. Adapun, dalam artikel ini akan dibahas mengenai sumpah saksi di pengadilan. Namun, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai sumpah saksi di pengadilan, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu pengertian saksi di pengadilan.Pengertian Saksi dan Keterangan SaksiBerdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP jo. Putusan MK 65/PUU-VIII/2010, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, juga setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan perkara pidana. Maka, saksi pada dasarnya adalah orang yang mengetahui kejadian awal tindak pidana hingga akhir tindak pidana tersebut terjadi atau dilakukan. Dengan pengetahuan yang disampaikan saksi, maka harapannya saksi dapat membantu kelancaran proses peradilan yang berlangsung.[1]Kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana menempati posisi kunci dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.[2] Pasal tersebut mengatur bahwa keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti yang sah di pengadilan. Kemudian, Pasal 1 angka 27 KUHAP jo. Putusan MK 65/PUU-VIII/2010 menjelaskan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, juga keterangan setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.Menurut The Longman Dictionary of Law, saksi/witness merupakan orang yang:[3]to give evidence or proof to attest by signature one who gives formal or sworn evidence at a hearing; andin relation to criminal proceedings, any person called, or proposed to be called, to give evidence in the proceedingsDari pengertian tersebut, perlu diketahui bahwa attest atau ates menurut KBBI  merupakan pernyataan tertulis di bawah sumpah untuk menjadi saksi di pengadilan.Sumpah Saksi di PengadilanSumpah atau janji diatur dalam Pasal 76 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:Dalam hal yang berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini diharuskan adanya pengambilan sumpah atau janji, maka untuk keperluan tersebut dipakai peraturan perundang-undangan tentang sumpah atau janji yang berlaku, baik mengenai isinya maupun mengenai tatacaranya; Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dipenuhi, maka sumpah atau janji tersebut batal menurut hukum.Sumpah dalam pengadilan dilaksanakan untuk memenuhi syarat formil saksi.[4] Syarat ini ditegaskan dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP, yaitu sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.Keterangan saksi pada intinya hanya dianggap sah jika memenuhi ketentuan Pasal 160 KUHAP, yaitu keharusan pengucapan sumpah oleh saksi sebelum ia memberikan keterangannya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya, dan sumpah dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut saksi. Namun, jika keterangan yang diberikan di bawah sumpah oleh saksi bertentangan dengan yang sebenarnya, atau isi dari keterangan yang diberikannya tidak sesuai dengan yang sebenarnya, maka keterangan yang diberikan oleh saksi tidak murni dan tidak asli.[5]Pasal 160 ayat (4) KUHAP mengatur bahwa jika pengadilan menganggap perlu, seorang saksi atau ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli itu selesai memberi keterangan. Kemudian, dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (3) dan ayat (4), maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan negara paling lama empat belas hari.[6] Dalam hal tenggang waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan saksi atau ahli tetap tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, maka keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.[7]Penting untuk diketahui bahwa memberikan keterangan palsu adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 242 KUHP dengan ancaman penjara paling lama 7 tahun. Sedangkan jika keterangan palsunya merugikan terdakwa/tersangka diancam pidana penjara maksimal 9 tahun.Pentingnya sumpah yang dilafalkan oleh saksi di pengadilan diatur dalam Pasal 185 ayat (7) KUHAP, yaitu keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.Tata Cara Pelaksanaan Sumpah di PengadilanBerikut adalah tata cara pelaksanaan sumpah di pengadilan yang kami lansir dari laman Pengadilan Negeri Nganjuk mengenai proses persidangan:Saksi dipersilahkan untuk berdiri ke depan;Saksi yang beragama Islam berdiri tegak pada saat melafalkan sumpah. Petugas juru sumpah pengadilan berdiri di belakang saksi dan mengangkat Al-Quran di atas kepala saksi. Untuk saksi yang beragama Kristen/Katolik, petugas juru sumpah pengadilan membawakan Injil/Alkitab di sebelah kiri saksi. Pada saat saksi melafalkan sumpah, tangan kiri saksi diletakkan di atas Injil dan tangan kanan saksi diangkat dan jari tengah dan jari telunjuk membentuk huruf “V”. Untuk saksi yang menganut agama lainnya menyesuaikan dengan tata cara penyumpahan pada agama yang bersangkutan;Hakim meminta agar saksi mengikuti kata-kata (lafal sumpah) yang diucapkan oleh hakim atau saksi mengucapkan sendiri lafal sumpahnya atas persetujuan hakim;Bunyi sumpah saksi di pengadilan pada intinya adalah sebagai berikut: ”saya bersumpah (berjanji) bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya;”Setelah selesai, hakim ketua mempersilahkan duduk kembali dan mengingatkan saksi harus memberi keterangan yang sebenarnya sesuai dengan apa yang dialaminya, apa yang dilihatnya, atau apa yang didengarnya sendiri;,Jika perlu, hakim dapat mengingatkan bahwa apabila saksi tidak mengatakan yang sebenarnya ia dapat dituntut karena sumpah palsu.Baca juga: Catat! Begini Bunyi Sumpah Saksi di PengadilanKesimpulannya, saksi adalah salah satu unsur penting dalam pembuktian dan pengungkapan fakta yang akan dijadikan acuan dalam menemukan bukti lainnya guna menguatkan sebuah penyelidikan, penyidikan dan bahkan pembuktian di persidangan.[8]Saksi wajib untuk melafalkan sumpah sebelum ia memberikan keterangan. Sumpah saksi di pengadilan dilaksanakan untuk memenuhi syarat formil saksi, yang diatur dalam Pasal 160 KUHAP. Jika saksi tidak disumpah maka keterangan dari saksi tidak dapat dijadikan alat bukti. Namun, jika keterangan saksi tersebut sesuai dengan keterangan saksi lain yang disumpah, maka dapat digunakan sebagai tambahan alat bukti sah.Demikian jawaban kami tentang sumpah saksi di pengadilan, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PidanaUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara PidanaPUTUSANPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.REFERENSIAgus Suharsono, Analisis Asas Kejelasan Rumusan Saksi Ahli dalam Peraturan Perpajakan di Indonesia, Jurnal Inspirasi, Vol. 12, No. 1, 2021;Ardellia Luckyta Putri Armunanto (et.al), Kedudukan Sumpah Pada Alat Bukti Keterangan Saksi Palsu dalam Proses Perkara Pidana, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 1, No. 2, 2019;Prasetyo Margono, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Serta Hak Hak Saksi Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Jurnal Independent, Vol. 5, No. 1, 2017;Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada Rabu, 6 Juli 2022, pukul 09.18 WITA;Pengadilan Negeri Nganjuk, diakses pada Rabu, 6 Juli 2022, pukul 13.12 WITA.[1] Prasetyo Margono, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Serta Hak Hak Saksi Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Jurnal Independent, Vol. 5, No. 1, 2017, hal. 46.[2] Prasetyo Margono, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Serta Hak Hak Saksi Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Jurnal Independent, Vol. 5, No. 1, 2017, hal. 44.[3] Agus Suharsono, Analisis Asas Kejelasan Rumusan Saksi Ahli dalam Peraturan Perpajakan di Indonesia, Jurnal Inspirasi, Vol. 12, No. 1, 2021, hal. 45.[4] Prasetyo Margono, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Serta Hak Hak Saksi Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Jurnal Independent, Vol. 5, No. 1, 2017, hal. 49.[5] Ardellia Luckyta Putri Armunanto (et.al), Kedudukan Sumpah Pada Alat Bukti Keterangan Saksi Palsu dalam Proses Perkara Pidana, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 1,  No. 2, 2019, hal. 144.[6] Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”)[7] Pasal 161 ayat (2) KUHAP[8] Prasetyo Margono, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Serta Hak Hak Saksi Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Jurnal Independent, Vol. 5, No. 1, 2017, hal. 45. Tagsacara pidanakuhapsaksisumpah

Apakah sumpah saksi di pengadilan menjadi syarat sah atas keterangan yang dia berikan?

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan atas suatu perkara pidana yang ia dengar/lihat/alami sendiri juga setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Namun, untuk menjadi saksi terdapat syarat formil yang wajib dipenuhi ketika memberi keterangan di muka persidangan yaitu dengan sumpah. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Bunyi Sumpah Saksi di Pengadilan sesuai Kepercayaannya14 Jun 2024Hukumnya bagi Polisi yang Minta Uang untuk Stop Proses Pidana12 Jul 2022Gugatan Kurang Pihak, Ini Akibat Hukumnya29 Jun 2022Dapatkah Kasus yang Sudah Diputus Pidana Digugat Perdata?28 Jun 2022Bunyi Sumpah Saksi di Pengadilan sesuai Kepercayaannya14 Jun 2024Hukumnya bagi Polisi yang Minta Uang untuk Stop Proses Pidana12 Jul 2022Gugatan Kurang Pihak, Ini Akibat Hukumnya29 Jun 2022Dapatkah Kasus yang Sudah Diputus Pidana Digugat Perdata?28 Jun 2022Cara Mengurus Surat Cerai dan Langkah Mengajukan Gugatannya22 Jun 2023Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024Cara Mengurus Surat Cerai dan Langkah Mengajukan Gugatannya22 Jun 2023Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/sumpah-saksi-di-pengadilan-lt50f4cb9b4d327/

Sumpah Saksi di Pengadilan, Begini Aturannya

pages/215/page-3.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Bunyi Sumpah Saksi di Pengadilan sesuai Kepercayaannya ](/klinik/a/sumpah-saksi-di-pengadilan-lt5508ec800e4c5/)  14 Jun 2024 [ #### Hukumnya bagi Polisi yang Minta Uang untuk Stop Proses Pidana ](/klinik/a/hukumnya-bagi-polisi-yang-minta-uang-untuk-stop-proses-pidana-lt629eca72561ba/)  12 Jul 2022 [ #### Gugatan Kurang Pihak, Ini Akibat Hukumnya ](/klinik/a/gugatan-kurang-pihak-ini-akibat-hukumnya-lt62bc2e0cdfb26/)  29 Jun 2022 [ #### Dapatkah Kasus yang Sudah Diputus Pidana Digugat Perdata? ](/klinik/a/dapatkah-kasus-yang-sudah-diputus-pidana-digugat-perdata-lt629397e6dd166/)  28 Jun 2022 [](#!) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul** **_Kewajiban Saksi Bersumpah Menurut Agamanya_** **yang dibuat oleh [Ilman Hadi, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/ilman-hadi--sh-lt4fbded50bf741/) dan pertama kali dipublikasikan pada hari Jumat, 15 Februari 2013.** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Sebelum menjawab pertanyaan Anda, perlu diperhatikan bahwa di dalam pengadilan yang melakukan sumpah adalah saksi dan ahli. Adapun, dalam artikel ini akan dibahas mengenai sumpah saksi di pengadilan. Namun, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai sumpah saksi di pengadilan, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu pengertian saksi di pengadilan. ### **Pengertian Saksi dan Keterangan Saksi** Berdasarkan **Pasal 1 angka 26 [KUHAP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHAP) _jo._ [Putusan MK 65/PUU-VIII/2010](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5003e3de56409/npts/lt5237da23f2f9f/putusan-mk-no-65_puu-viii_2010-pengujian-undang-undang-nomor-8-tahun-1981-tentang-hukum-acara-pidana?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MK_65_2010)**, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, juga setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan perkara pidana. Maka, saksi pada dasarnya adalah orang yang mengetahui kejadian awal tindak pidana hingga akhir tindak pidana tersebut terjadi atau dilakukan. Dengan pengetahuan yang disampaikan saksi, maka harapannya saksi dapat membantu kelancaran proses peradilan yang berlangsung.[\[1\]](#_ftn1) Kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana menempati posisi kunci dalam **Pasal 184 ayat (1) KUHAP**.[\[2\]](#_ftn2) Pasal tersebut mengatur bahwa keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti yang sah di pengadilan. Kemudian, **Pasal 1 angka 27 KUHAP** **_jo._** **Putusan MK 65/PUU-VIII/2010** menjelaskan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, juga keterangan setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Menurut **The Longman Dictionary of Law**, saksi/_witness_ merupakan orang yang:[\[3\]](#_ftn3) 1. _to give evidence or proof_ 2. _to attest by signature_ 3. _one who gives formal or sworn evidence at a hearing; and_ 4. _in relation to criminal proceedings, any person called, or proposed to be called, to give evidence in the proceedings_ Dari pengertian tersebut, perlu diketahui bahwa _attest_ atau ates menurut **[KBBI](https://kbbi.lektur.id/ates)**  merupakan pernyataan tertulis di bawah sumpah untuk menjadi saksi di pengadilan. ### **Sumpah Saksi di Pengadilan** Sumpah atau janji diatur dalam **Pasal 76 KUHAP** yang berbunyi sebagai berikut: 1. _Dalam hal yang berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini diharuskan adanya pengambilan sumpah atau janji, maka untuk keperluan tersebut dipakai peraturan perundang-undangan tentang sumpah atau janji yang berlaku, baik mengenai isinya maupun mengenai tatacaranya;_ 2. _Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dipenuhi, maka sumpah atau janji tersebut batal menurut hukum._ Sumpah dalam pengadilan dilaksanakan untuk memenuhi syarat formil saksi.[\[4\]](#_ftn4) Syarat ini ditegaskan dalam **Pasal 160 ayat (3) KUHAP**, yaitu sebelum memberi keterangan, saksi **wajib** mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Keterangan saksi pada intinya hanya dianggap sah jika memenuhi ketentuan **Pasal 160 KUHAP**, yaitu keharusan pengucapan sumpah oleh saksi sebelum ia memberikan keterangannya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya, dan sumpah dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut saksi. Namun, jika keterangan yang diberikan di bawah sumpah oleh saksi bertentangan dengan yang sebenarnya, atau isi dari keterangan yang diberikannya tidak sesuai dengan yang sebenarnya, maka keterangan yang diberikan oleh saksi **tidak murni** dan **tidak asli**.[\[5\]](#_ftn5) **Pasal 160 ayat (4) KUHAP** mengatur bahwa jika pengadilan menganggap perlu, seorang saksi atau ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli itu selesai memberi keterangan. Kemudian, dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah **menolak untuk bersumpah atau berjanji** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 160 ayat (3)** dan **ayat (4)**, maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan negara paling lama empat belas hari.[\[6\]](#_ftn6) Dalam hal tenggang waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan saksi atau ahli **tetap tidak mau disumpah atau mengucapkan janji**, maka keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.[\[7\]](#_ftn7) Penting untuk diketahui bahwa memberikan keterangan palsu adalah tindak pidana yang diatur dalam **Pasal 242 [KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document/lt4c7b80e19969e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP)** dengan ancaman penjara paling lama 7 tahun. Sedangkan jika keterangan palsunya merugikan terdakwa/tersangka diancam pidana penjara maksimal 9 tahun. Pentingnya sumpah yang dilafalkan oleh saksi di pengadilan diatur dalam **Pasal 185 ayat (7) KUHAP**, yaitu **keterangan dari saksi yang tidak disumpah** meskipun sesuai satu dengan yang lain, **tidak merupakan alat bukti**, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain. ### **Tata Cara Pelaksanaan Sumpah di Pengadilan** Berikut adalah tata cara pelaksanaan sumpah di pengadilan yang kami lansir dari laman **[Pengadilan Negeri Nganjuk](https://www.pn-nganjuk.go.id/index.php/kepaniteraan/kepaniteraan-pidana/proses-persidangan)** mengenai proses persidangan: 1. Saksi dipersilahkan untuk berdiri ke depan; 2. Saksi yang beragama Islam berdiri tegak pada saat melafalkan sumpah. Petugas juru sumpah pengadilan berdiri di belakang saksi dan mengangkat Al-Quran di atas kepala saksi. Untuk saksi yang beragama Kristen/Katolik, petugas juru sumpah pengadilan membawakan Injil/Alkitab di sebelah kiri saksi. Pada saat saksi melafalkan sumpah, tangan kiri saksi diletakkan di atas Injil dan tangan kanan saksi diangkat dan jari tengah dan jari telunjuk membentuk huruf “V”. Untuk saksi yang menganut agama lainnya menyesuaikan dengan tata cara penyumpahan pada agama yang bersangkutan; 3. Hakim meminta agar saksi mengikuti kata-kata (lafal sumpah) yang diucapkan oleh hakim atau saksi mengucapkan sendiri lafal sumpahnya atas persetujuan hakim; 4. Bunyi sumpah saksi di pengadilan pada intinya adalah sebagai berikut: ”**saya bersumpah (berjanji) bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya**;” 5. Setelah selesai, hakim ketua mempersilahkan duduk kembali dan mengingatkan saksi harus memberi keterangan yang sebenarnya sesuai dengan apa yang dialaminya, apa yang dilihatnya, atau apa yang didengarnya sendiri;, 6. Jika perlu, hakim dapat mengingatkan bahwa apabila saksi tidak mengatakan yang sebenarnya ia dapat dituntut karena sumpah palsu. Baca juga: **[Catat! Begini Bunyi Sumpah Saksi di Pengadilan](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-sumpah-saksi-di-pengadilan-lt5508ec800e4c5?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=bunyi_sumpah_saksi)** Kesimpulannya, saksi adalah salah satu unsur penting dalam pembuktian dan pengungkapan fakta yang akan dijadikan acuan dalam menemukan bukti lainnya guna menguatkan sebuah penyelidikan, penyidikan dan bahkan pembuktian di persidangan.[\[8\]](#_ftn8) Saksi wajib untuk melafalkan sumpah sebelum ia memberikan keterangan. Sumpah saksi di pengadilan dilaksanakan untuk memenuhi syarat formil saksi, yang diatur dalam Pasal 160 KUHAP. Jika saksi tidak disumpah maka **keterangan dari saksi tidak dapat dijadikan alat bukti**. Namun, jika keterangan saksi tersebut sesuai dengan keterangan saksi lain yang disumpah, maka dapat digunakan sebagai tambahan alat bukti sah. Demikian jawaban kami tentang sumpah saksi di pengadilan, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document/lt4c7b80e19969e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHAP) PUTUSAN ------- [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5003e3de56409/npts/lt5237da23f2f9f/putusan-mk-no-65_puu-viii_2010-pengujian-undang-undang-nomor-8-tahun-1981-tentang-hukum-acara-pidana?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MK_65_2010). REFERENSI --------- 1. Agus Suharsono, _Analisis Asas Kejelasan Rumusan Saksi Ahli dalam Peraturan Perpajakan di Indonesia_, Jurnal Inspirasi, Vol. 12, No. 1, 2021; 2. Ardellia Luckyta Putri Armunanto (et.al), _Kedudukan Sumpah Pada Alat Bukti Keterangan Saksi Palsu dalam Proses Perkara Pidana,_ Jurnal Analogi Hukum, Vol. 1, No. 2, 2019; 3. Prasetyo Margono, _Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Serta Hak Hak Saksi Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,_ Jurnal Independent, Vol. 5, No. 1, 2017; 4. [Kamus Besar Bahasa Indonesia](https://kbbi.lektur.id/ates), diakses pada Rabu, 6 Juli 2022, pukul 09.18 WITA; 5. [Pengadilan Negeri Nganjuk](https://www.pn-nganjuk.go.id/index.php/kepaniteraan/kepaniteraan-pidana/proses-persidangan), diakses pada Rabu, 6 Juli 2022, pukul 13.12 WITA. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Prasetyo Margono, _Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Serta Hak Hak Saksi Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,_ Jurnal Independent, Vol. 5, No. 1, 2017, hal. 46. [\[2\]](#_ftnref2) Prasetyo Margono, _Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Serta Hak Hak Saksi Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,_ Jurnal Independent, Vol. 5, No. 1, 2017, hal. 44. [\[3\]](#_ftnref3) Agus Suharsono, _Analisis Asas Kejelasan Rumusan Saksi Ahli dalam Peraturan Perpajakan di Indonesia_, Jurnal Inspirasi, Vol. 12, No. 1, 2021, hal. 45. [\[4\]](#_ftnref4) Prasetyo Margono, _Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Serta Hak Hak Saksi Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,_ Jurnal Independent, Vol. 5, No. 1, 2017, hal. 49. [\[5\]](#_ftnref5) Ardellia Luckyta Putri Armunanto (et.al), _Kedudukan Sumpah Pada Alat Bukti Keterangan Saksi Palsu dalam Proses Perkara Pidana,_ Jurnal Analogi Hukum, Vol. 1,  No. 2, 2019, hal. 144. [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 161 ayat (1) **[Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHAP)** (“KUHAP”) [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 161 ayat (2) KUHAP [\[8\]](#_ftnref8) Prasetyo Margono, _Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Serta Hak Hak Saksi Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,_ Jurnal Independent, Vol. 5, No. 1, 2017, hal. 45. Tags ---- [acara pidana](/tag/acara-pidana) [kuhap](/tag/kuhap) [saksi](/tag/saksi) [sumpah](/tag/sumpah)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel berjudul Jika Pejalan Kaki Menyeberang Tidak Pada Tempatnyayang dibuat oleh Dimas Hutomo, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Rabu 24 Juli 2019. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Untuk menjawab pertanyaan Anda, akan kami paparkan sejumah ketentuan menyeberang jalan sebagaimana dimuat dalam UU LLAJ. Umumnya, orang yang menyeberang jalan adalah para pejalan kaki. Kemudian, jika didefinisikan, pejalan kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas.[1]Hak dan Kewajiban Pejalan Kaki Sebagai pengguna jalan atau orang orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas,[2] pejalan kaki memiliki sejumlah hak, di antaranya:berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain;[3]berhak untuk mendapatkan prioritas saat menyeberang jalan di tempat penyeberangan;[4] danberhak memilih tempat penyeberangan jika fasilitas penyeberangan belum tersedia.[5]Selain memiliki sejumlah hak, para pejalan kaki juga memiliki sejumlah kewajiban yang harus dipatuhi, di antaranya:menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi;[6]menyeberang di tempat yang telah ditentukan;[7]jika tidak terdapat penyeberangan, pejalan kaki wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas;[8] danbagi pejalan kaki penyandang cacat, harus mengenakan tanda khusus dan mudah dikenali pengguna jalan lainnya.[9]Hukum Menyeberang Jalan di IndonesiaBerdasarkan hak dan kewajiban pejalan kaki sebagaimana diterangkan, menyeberang jalan yang sesuai ketentuan hukum adalah melakukan penyeberangan di tempat penyeberangan atau tempat yang telah ditentukan.Namun, bagaimana jika pejalan kaki tidak menyeberang pada tempatnya? Dalam situasi tertentu, hal ini diperbolehkan sebagai pengecualian.Pengecualian itu disebutkan dalam Pasal 131 ayat (3) UU LLAJ, yang menyatakan bahwa dalam hal belum tersedia fasilitas, pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya.Kemudian, juga disebutkan di Pasal 132 ayat (2) UU LLAJ, yang menyatakan bahwa dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan, pejalan kaki wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.Sayangnya tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan “tempat yang dipilih”, namun yang terpenting ialah pejalan kaki wajib memperhatikan keselamatan (termasuk dirinya dan orang lain) dan kelancaran lalu lintas.Hukum Menyeberang Tidak Pada TempatnyaSecara eksplisit UU LLAJ tidak mengatur sanksi apabila pejalan kaki menyeberang tidak pada tempatnya atau jika pejalan kaki tidak memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas saat menyeberang di tempat yang telah dikecualikan.Namun menurut hemat kami, terhadap pejalan kaki yang menyeberang tidak pada tempatnya atau menyeberang di tempat yang dikecualikan dengan tidak memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas dapat dianggap mengakibatkan gangguan fungsi jalan atau dalam hal ini lalu lintas secara umum.[10]Adapun sanksi bagi yang menyebabkan gangguan fungsi jalan adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp24 juta.[11]Baca juga: Melihat Pertanggungjawaban Hukum bagi Pelanggar dan Kejahatan Lalu LintasDemikian jawaban dari kami terkait hukum menyeberang jalan, semoga bermanfaat.Dasar Hukum:Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.[1] Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”)[2] Pasal 1 angka 27 UU LLAJ[3] Pasal 131 ayat (1) UU LLAJ[4] Pasal 131 ayat (2) UU LLAJ[5] Pasal 131 ayat (3) UU LLAJ[6] Pasal 132 ayat (1) huruf a UU LLAJ[7] Pasal 132 ayat (1) huruf b UU LLAJ[8] Pasal 132 ayat (2) UU LLAJ[9] Pasal 132 ayat (3) UU LLAJ[10] Pasal 28 ayat (1) UU LLAJ[11] Pasal 274 ayat (1) UU LLAJTagshukumonlinejalankendaraanlalu lintasllajmobilpejalan kakipidana

Bolehkah menyeberang tidak pada tempatnya? Soalnya setiap kali mau menyeberang di area kantor, saya kesulitan menemukan jembatan penyeberangan atau zebra cross. Ada sih, tapi jaraknya jauh. Adakah sanksi atau hukum menyeberang jalan jika dilakukan tidak pada tempatnya?

Pejalan kaki diperbolehkan menyeberang jalan tidak pada tempatnya dengan memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas dalam situasi yang telah dikecualikan. Namun, sebagaimana diatur dalam UU LLAJ, jika menyeberang jalan sembarangan yang dilakukan mengakibatkan gangguan fungsi jalan, pelakunya dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp24 juta. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/sanksi-menyeberang-jalan-sembarangan-lt5d368aa95cacf/

Jika Pejalan Kaki Menyeberang Tidak Pada Tempatnya

pages/215/page-4.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel berjudul _Jika Pejalan Kaki Menyeberang Tidak Pada Tempatnya_****yang dibuat oleh [Dimas Hutomo, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/dimas-hutomo--sh-lt5b4dc1b842992/) dan pertama kali dipublikasikan pada Rabu 24 Juli 2019.** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). Untuk menjawab pertanyaan Anda, akan kami paparkan sejumah ketentuan menyeberang jalan sebagaimana dimuat dalam [**UU LLAJ**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a604fcfd406d/undangundang-nomor-22-tahun-2009?r=0&p=1&q=uu%2022%202009&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_22_2009). Umumnya, orang yang menyeberang jalan adalah para pejalan kaki. Kemudian, jika didefinisikan, pejalan kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas.[\[1\]](#_ftn1) ### **Hak dan Kewajiban Pejalan Kaki** Sebagai pengguna jalan atau orang orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas,[\[2\]](#_ftn2) pejalan kaki memiliki sejumlah hak, di antaranya: 1. berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain;[\[3\]](#_ftn3) 2. berhak untuk mendapatkan prioritas saat menyeberang jalan di tempat penyeberangan;[\[4\]](#_ftn4) dan 3. berhak memilih tempat penyeberangan jika fasilitas penyeberangan belum tersedia.[\[5\]](#_ftn5) Selain memiliki sejumlah hak, para pejalan kaki juga memiliki sejumlah kewajiban yang harus dipatuhi, di antaranya: 1. menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi;[\[6\]](#_ftn6) 2. menyeberang di tempat yang telah ditentukan;[\[7\]](#_ftn7) 3. jika tidak terdapat penyeberangan, pejalan kaki wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas;[\[8\]](#_ftn8) dan 4. bagi pejalan kaki penyandang cacat, harus mengenakan tanda khusus dan mudah dikenali pengguna jalan lainnya.[\[9\]](#_ftn9) ### **Hukum Menyeberang Jalan di Indonesia** Berdasarkan hak dan kewajiban pejalan kaki sebagaimana diterangkan, menyeberang jalan yang sesuai ketentuan hukum adalah melakukan penyeberangan di tempat penyeberangan atau tempat yang telah ditentukan. Namun, bagaimana jika pejalan kaki tidak menyeberang pada tempatnya? Dalam situasi tertentu, hal ini diperbolehkan sebagai pengecualian. Pengecualian itu disebutkan dalam **Pasal 131 ayat (3) UU LLAJ**, yang menyatakan bahwa dalam hal belum tersedia fasilitas, pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya. Kemudian, juga disebutkan di **Pasal 132 ayat (2) UU LLAJ**, yang menyatakan bahwa dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan, pejalan kaki wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Sayangnya tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan “tempat yang dipilih”, namun yang terpenting ialah pejalan kaki wajib memperhatikan keselamatan (termasuk dirinya dan orang lain) dan kelancaran lalu lintas. ### **Hukum Menyeberang Tidak Pada Tempatnya** Secara eksplisit UU LLAJ tidak mengatur sanksi apabila pejalan kaki menyeberang tidak pada tempatnya atau jika pejalan kaki tidak memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas saat menyeberang di tempat yang telah dikecualikan. Namun menurut hemat kami, terhadap pejalan kaki yang menyeberang tidak pada tempatnya atau menyeberang di tempat yang dikecualikan dengan tidak memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas dapat dianggap mengakibatkan gangguan fungsi jalan atau dalam hal ini lalu lintas secara umum.[\[10\]](#_ftn10) Adapun sanksi bagi yang menyebabkan gangguan fungsi jalan adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp24 juta.[\[11\]](#_ftn11) Baca juga: **[Melihat Pertanggungjawaban Hukum bagi Pelanggar dan Kejahatan Lalu Lintas](https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-pertanggungjawaban-hukum-bagi-pelanggar-dan-kejahatan-lalu-lintas-lt609901183f955?page=1?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=lalu_lintas)** Demikian jawaban dari kami terkait hukum menyeberang jalan, semoga bermanfaat. Dasar Hukum: 1. [Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a604fcfd406d/undangundang-nomor-22-tahun-2009?r=0&p=1&q=uu%2022%202009&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_22_2009); 2. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Cipta_Kerja) * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1 angka 26 [Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a604fcfd406d/undangundang-nomor-22-tahun-2009?r=0&p=1&q=uu%2022%202009&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_22_2009) (“UU LLAJ”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 1 angka 27 UU LLAJ [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 131 ayat (1) UU LLAJ [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 131 ayat (2) UU LLAJ [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 131 ayat (3) UU LLAJ [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 132 ayat (1) huruf a UU LLAJ [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 132 ayat (1) huruf b UU LLAJ [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 132 ayat (2) UU LLAJ [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 132 ayat (3) UU LLAJ [\[10\]](#_ftnref10) Pasal 28 ayat (1) UU LLAJ [\[11\]](#_ftnref11) Pasal 274 ayat (1) UU LLAJ Tags ---- [hukumonline](/tag/hukumonline) [jalan](/tag/jalan) [kendaraan](/tag/kendaraan) [lalu lintas](/tag/lalu-lintas) [llaj](/tag/llaj) [mobil](/tag/mobil) [pejalan kaki](/tag/pejalan-kaki) [pidana](/tag/pidana)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITHierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia11 Apr 2024Sumber Hukum Tata Negara di Indonesia07 Nov 2023Bisakah UU Dibentuk Tanpa Masuk Prolegnas?11 Jul 2022Aturan Pungutan Desa dalam Peraturan Desa08 Jun 2022Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Dalam Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 (hal. 393), MK mengartikan meaningful participation (partisipasi yang bermakna) sebagai: (1) hak masyarakat untuk didengarkan pendapatnya, (2) hak masyarakat untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan (3) hak masyarakat untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas   Pemenuhan meaningful participation menjadi tolok ukur suatu produk hukum telah tersusun dengan sempurna secara formil sehingga secara materiil juga memenuhi rasa keadilan yang dikehendaki masyarakat. Konsep partisipasi yang bermakna awalnya berasal dari konsep yang dikembangakan oleh Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan dalam perkara doctors for life di tahun 2006.[1] Sepanjang penelusuran penulis, konsep ini kemudian sering diutarakan oleh para ahli dalam perkara-perkara uji formil di MK, salah satu ahli dan akademisi yang sering mengutarakan hal ini adalah Prof. Susi Dwi Harijanti. Konsep ini kemudian dipakai oleh MK dalam pertimbangan perkara yang mendapatkan sorotan publik yakni uji formil UU Cipta Kerja. Dampak dari konsep meaningful participation dalam pertimbangan hakim di Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 adalah sedikit banyak diakomodir dalam UU 13/2022. Dalam UU tersebut terdapat beberapa perubahan salah satunya Pasal 96 yang mengatur mengenai partisipasi masyarakat/publik. Perubahan yang dimaksud cukup signifikan yaitu yang awalnya dalam Pasal 96 UU 12/2011 hanya memiliki 4 buah ayat, kemudian diubah dalam Pasal 96 UU 13/2022 menjadi 9 buah ayat. Garis besar perubahan Pasal 96 adalah merinci nomenklatur pada 4 ayat asli dan penambahan mekanisme lanjutan dalam 5 ayat baru.Beberapa perubahan Pasal 96 UU 13/2022 yang dapat diidentifikasi adalah:Penambahan nomenklatur setiap tahapan dalam ayat (1);Pengaturan baru mengenai partisipasi masyarakat secara daring dan/atau luring dalam ayat (2);Masyarakat yang berhak memberi masukan dipertegas sebagai yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan dalam ayat (3);Menegaskan bahwa masyarakat berhak atas akses yang mudah terhadap naskah akademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan dalam ayat (4);Kewajiban pembentuk peraturan perundang-undangan untuk menginformasikan pembentukan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat sebagai ganti ketentuan ayat (2) huruf c mengenai sosialisasi;Pengurangan ketentuan mekanisme sosialisasi dan penambahan terbukanya mekanisme kegiatan konsultasi publik lainnya dalam ayat (6);Akomodasi hasil konsultasi publik sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan dalam ayat (7);Pengaturan bahwa pembentuk peraturan dapat menjelaskan mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat kepada masyarakat dalam ayat (8);Ketentuan delegasi peraturan pelaksana mengenai partisipasi masyarakat ke dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden dalam ayat (9).Meski demikian, terdapat pro-kontra pengaturan baru mengenai partisipasi masyarakat dalam Pasal 96 UU 13/2022 dalam kaitannya dengan meaningful participation. Wacana menjanjikan adalah penegasan hak masyarakat bahwa partisipasi masyarakat terbuka di setiap tahap penyusunan, baik secara daring dan/atau luring, dan berhak memiliki akses yang mudah atas naskah akademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan. Baca juga: Alasan Serikat Buruh ‘Gugat’ Pengesahan UU Pembentukan PeraturanSelain itu, bagi pembentuk peraturan perundang-undangan kini wajib menginformasikan penyusunan dan dibukanya ruang untuk menjelaskan kepada masyarakat. Mengingat kembali Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 bahwa pemenuhan meaningful participation harus sekurang-kurang dipenuhi dalam tahap pengajuan RUU, pembahasan serta persetujuan bersama antara DPR dan presiden.[2] Penegasan partisipasi masyarakat terbuka dalam setiap tahap penyusunan menunjukkan pengakuan terhadap eksistensi meaningful participation.Di sisi lain, penulis berpandangan bahwa nomenklatur yang baru secara tafsir gramatikal memberi dua pilihan kondisi yang memungkinkan partisipasi masyarakat yaitu yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan. Nomenklatur “terdampak langsung” tidak menjelaskan konteks dampak apa yang timbul. Dampak dapat saja diartikan menguntungkan maupun merugikan, sehingga nomenklatur ini membuka ruang salah penafsiran. Demi memberikan kepastian hukum, ketentuan “terdampak langsung” harus diperjelas konteksnya agar masyarakat yang dirugikan dilindungi haknya.[3] Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-UndanganUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang  Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-UndanganUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-UndanganUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja PUTUSANPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.  REFERENSIIndonesian Center for Legislative Drafting (ICLD), Upaya Terburu-buru Mengakomodir Bentuk Undang-Undang yang Diperkenalkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Sistem Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Catatan Kritis ICLD atas RUU Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 2022;Susi Dwi Harijanti, Lailani Sungkar, dan Wicaksana Dramanda, Laporan Hasil Penelitian Pengujian Formil Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi: Urgensi dan Batu Uji, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2020.[1] Susi Dwi Harijanti, Lailani Sungkar, dan Wicaksana Dramanda, Laporan Hasil Penelitian Pengujian Formil Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi: Urgensi dan Batu Uji, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2020, hal. 77[2] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, hal. 393[3] Indonesian Center for Legislative Drafting (ICLD), Upaya Terburu-buru Mengakomodir Bentuk Undang-Undang yang Diperkenalkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Sistem Perancangan Peraturan Perundang-undangan. Catatan Kritis ICLD atas RUU Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 2022, hal. 12-13Tagsdprhierarki peraturanilmu hukumperaturan perundang-undanganpresiden

Saya baru dengar ada istilah meaningful participation yang dituliskan dalam putusan MK dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan. Apa itu artinya?

Meaningful participation atau partisipasi yang bermakna adalah suatu doktrin yang berkembang dan diadopsi oleh MK untuk menjadi tolak ukur partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Apa arti meaningful participation?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia11 Apr 2024Sumber Hukum Tata Negara di Indonesia07 Nov 2023Bisakah UU Dibentuk Tanpa Masuk Prolegnas?11 Jul 2022Aturan Pungutan Desa dalam Peraturan Desa08 Jun 2022Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia11 Apr 2024Sumber Hukum Tata Negara di Indonesia07 Nov 2023Bisakah UU Dibentuk Tanpa Masuk Prolegnas?11 Jul 2022Aturan Pungutan Desa dalam Peraturan Desa08 Jun 2022Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 20234 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 20234 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-imeaningful-participation-i-dalam-penyusunan-peraturan-lt62ceb46fa62c0/

Arti Meaningful Participation dalam Penyusunan Peraturan

pages/215/page-5.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ](/klinik/a/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-cl4012/)  11 Apr 2024 [ #### Sumber Hukum Tata Negara di Indonesia ](/klinik/a/sumber-hukum-tata-negara-di-indonesia-lt62b03c7c76ad8/)  07 Nov 2023 [ #### Bisakah UU Dibentuk Tanpa Masuk Prolegnas? ](/klinik/a/bisakah-uu-dibentuk-tanpa-masuk-prolegnas-lt62cbff3e74e0c/)  11 Jul 2022 [ #### Aturan Pungutan Desa dalam Peraturan Desa ](/klinik/a/aturan-pungutan-desa-dalam-peraturan-desa-lt62a03dc613b51/)  08 Jun 2022 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). Dalam **[Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt619f3ae225d1e/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-91puu-xviii2020?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MK_91_2020)** (hal. 393), MK mengartikan _meaningful participation_ (partisipasi yang bermakna) sebagai: (1) hak masyarakat untuk didengarkan pendapatnya, (2) hak masyarakat untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan (3) hak masyarakat untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Pemenuhan _meaningful participation_ menjadi tolok ukur suatu produk hukum telah tersusun dengan sempurna secara formil sehingga secara materiil juga memenuhi rasa keadilan yang dikehendaki masyarakat. Konsep partisipasi yang bermakna awalnya berasal dari konsep yang dikembangakan oleh Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan dalam perkara doctors for life di tahun 2006.[\[1\]](#_ftn1) Sepanjang penelusuran penulis, konsep ini kemudian sering diutarakan oleh para ahli dalam perkara-perkara uji formil di MK, salah satu ahli dan akademisi yang sering mengutarakan hal ini adalah Prof. Susi Dwi Harijanti. Konsep ini kemudian dipakai oleh MK dalam pertimbangan perkara yang mendapatkan sorotan publik yakni uji formil **[UU Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Cipta_Kerja)**. Dampak dari konsep _meaningful_ _participation_ dalam pertimbangan hakim di Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 adalah sedikit banyak diakomodir dalam **[UU 13/2022](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt62b01b9e7e96e/undang-undang-nomor-13-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2022)**. Dalam UU tersebut terdapat beberapa perubahan salah satunya **Pasal 96** yang mengatur mengenai partisipasi masyarakat/publik. Perubahan yang dimaksud cukup signifikan yaitu yang awalnya dalam Pasal 96 [UU 12/2011](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-12-tahun-2011-pembentukan-peraturan-perundang-undangan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_12_2011) hanya memiliki 4 buah ayat, kemudian diubah dalam Pasal 96 UU 13/2022 menjadi 9 buah ayat. Garis besar perubahan Pasal 96 adalah merinci nomenklatur pada 4 ayat asli dan penambahan mekanisme lanjutan dalam 5 ayat baru. Beberapa perubahan **Pasal 96 UU 13/2022** yang dapat diidentifikasi adalah: 1. Penambahan nomenklatur **setiap tahapan** dalam ayat (1); 2. Pengaturan baru mengenai partisipasi masyarakat secara **daring dan/atau luring** dalam ayat (2); 3. Masyarakat yang berhak memberi masukan dipertegas sebagai **yang** **terdampak langsung dan/atau mem****punyai** **kepentingan** dalam ayat (3); 4. Menegaskan bahwa masyarakat berhak atas akses yang mudah terhadap **naskah akademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan** dalam ayat (4); 5. Kewajiban pembentuk peraturan perundang-undangan untuk **menginformasikan pembentukan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat** sebagai ganti ketentuan ayat (2) huruf c mengenai sosialisasi; 6. **Pengurangan** ketentuan mekanisme **sosialisasi** dan **penambahan** terbukanya mekanisme **kegiatan konsultasi publik lainnya** dalam ayat (6); 7. Akomodasi **hasil** **konsultasi publik** sebagai **bahan pertimbangan** dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan dalam ayat (7); 8. Pengaturan bahwa **pembentuk peraturan dapat menjelaskan** mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat kepada masyarakat dalam ayat (8); 9. Ketentuan **delegasi peraturan pelaksana** mengenai partisipasi masyarakat ke dalam **Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden** dalam ayat (9). Meski demikian, terdapat pro-kontra pengaturan baru mengenai partisipasi masyarakat dalam Pasal 96 UU 13/2022 dalam kaitannya dengan _meaningful participation_. Wacana menjanjikan adalah penegasan hak masyarakat bahwa partisipasi masyarakat terbuka di setiap tahap penyusunan, baik secara daring dan/atau luring, dan berhak memiliki akses yang mudah atas naskah akademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan. Baca juga: **[Alasan Serikat Buruh ‘Gugat’ Pengesahan UU Pembentukan Peraturan](https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-serikat-buruh-gugat-pengesahan-uu-pembentukan-peraturan-lt62b1ac1ed4c5f?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=serikat_buruh_gugat)** Selain itu, bagi pembentuk peraturan perundang-undangan kini wajib menginformasikan penyusunan dan dibukanya ruang untuk menjelaskan kepada masyarakat. Mengingat kembali Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 bahwa pemenuhan meaningful participation harus sekurang-kurang dipenuhi dalam tahap pengajuan RUU, pembahasan serta persetujuan bersama antara DPR dan presiden.[\[2\]](#_ftn2) Penegasan partisipasi masyarakat terbuka dalam setiap tahap penyusunan menunjukkan pengakuan terhadap eksistensi _meaningful participation_. Di sisi lain, penulis berpandangan bahwa nomenklatur yang baru secara tafsir gramatikal memberi dua pilihan kondisi yang memungkinkan partisipasi masyarakat yaitu **yang** **terdampak langsung** **dan/atau** **mem****punyai** **kepentingan**. Nomenklatur “terdampak langsung” tidak menjelaskan konteks dampak apa yang timbul. Dampak dapat saja diartikan menguntungkan maupun merugikan, sehingga nomenklatur ini membuka ruang salah penafsiran. Demi memberikan kepastian hukum, ketentuan “terdampak langsung” harus diperjelas konteksnya agar masyarakat yang dirugikan dilindungi haknya.[\[3\]](#_ftn3) Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-12-tahun-2011-pembentukan-peraturan-perundang-undangan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_12_2011) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang  Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5da039a94937f?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_15_2019) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt62b01b9e7e96e/undang-undang-nomor-13-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2022) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Cipta_Kerja) PUTUSAN ------- [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt619f3ae225d1e/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-91puu-xviii2020?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MK_91_2020). REFERENSI --------- 1. Indonesian Center for Legislative Drafting (ICLD), _[Upaya Terburu-buru Mengakomodir Bentuk Undang-Undang yang Diperkenalkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Sistem Perancangan Peraturan Perundang-undangan](https://icldrafting.id/wp-content/uploads/2022/02/CATATAN-KRITIS-ICLD-ATAS-RUU-PERUBAHAN-KEDUA-ATAS-UU1211.pdf)_, Catatan Kritis ICLD atas RUU Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 2022; 2. Susi Dwi Harijanti, Lailani Sungkar, dan Wicaksana Dramanda, _[Laporan Hasil Penelitian Pengujian Formil Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi: Urgensi dan Batu Uji](https://www.mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/hasilpenelitian_edit_111_Laporan%20Hasil%20Penelitian%20UNPAD%20Web.pdf)_, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2020. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Susi Dwi Harijanti, Lailani Sungkar, dan Wicaksana Dramanda, [_Laporan Hasil Penelitian Pengujian Formil Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi: Urgensi dan Batu Uji_](https://www.mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/hasilpenelitian_edit_111_Laporan%20Hasil%20Penelitian%20UNPAD%20Web.pdf), Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2020, hal. 77 [\[2\]](#_ftnref2) [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt619f3ae225d1e/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-91puu-xviii2020?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MK_91_2020), hal. 393 [\[3\]](#_ftnref3) Indonesian Center for Legislative Drafting (ICLD), [_Upaya Terburu-buru Mengakomodir Bentuk Undang-Undang yang Diperkenalkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Sistem Perancangan Peraturan Perundang-undangan_](https://icldrafting.id/wp-content/uploads/2022/02/CATATAN-KRITIS-ICLD-ATAS-RUU-PERUBAHAN-KEDUA-ATAS-UU1211.pdf)_._ Catatan Kritis ICLD atas RUU Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 2022, hal. 12-13 Tags ---- [dpr](/tag/dpr) [hierarki peraturan](/tag/hierarki-peraturan) [ilmu hukum](/tag/ilmu-hukum) [peraturan perundang-undangan](/tag/peraturan-perundang_undangan) [presiden](/tag/presiden)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITPengertian Rule of Law dan Penerapannya di Indonesia29 Feb 2024Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia 02 Mar 2023Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Hukum08 Jul 2022Begini Proses Pembentukan Peraturan Pemerintah04 Jul 2022Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Arti Logika dan PenalaranBelajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Sebagai langkah awal mempelajari ilmu logika hukum, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu definisi dari logika. The Liang Gie dalam bukunya Dictionary of Logic (Kamus Logika) menjelaskan bahwa logika adalah bidang pengetahuan dalam lingkungan filsafat yang mempelajari secara teratur asas-asas dan aturan-aturan penalaran yang betul atau dikenal dengan correct reasoning. Sementara itu, menurut Mundiri, logika merupakan sebagai ilmu yang mempelajari metode dan hukum-hukum yang digunakan untuk membedakan penalaran yang betul dari penalaran yang salah.[1]Secara etimologis, logika adalah istilah yang dibentuk dari kata logikos yang berasal dari kata benda logos. Logos berarti: sesuatu yang diutarakan, suatu pertimbangan akal, pikiran, kata, atau ungkapan lewat bahasa. Sedangkan logikos adalah sesuatu yang diutarakan, mengenai suatu pertimbangan akal, mengenai kata, mengenai percakapan atau yang berkenaan dengan ungkapan lewat bahasa. Dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahwa logika adalah suatu pertimbangan akal atau pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Sebagai ilmu, logika disebut logike episteme atau dalam bahasa latin disebut logica scientia yang berarti ilmu logika, namun sekarang kita kenal dengan sebutan logika saja.[2]Berbeda dengan logika, penalaran adalah kegiatan akal budi dalam memahami makna setiap terminologi dalam suatu proposisi, menghubungkan suatu proposisi dengan proposisi lain dan menarik kesimpulan atas dasar proposisi-proposisi tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penalaran merupakan sebuah bentuk pemikiran. Pada dasarnya, pengertian, proposisi, dan penalaran memiliki hubungan yang tak terpisahkan, sebab penalaran mensyaratkan proposisi dan proposisi mengandaikan pengertian. Tidak ada proposisi tanpa pengertian dan tidak ada penalaran tanpa proposisi.[3]Pada hakikatnya proposisi adalah pendirian, pernyataan, atau pendapat tentang sesuatu hal, dan terhadap proposisi dapat dikenakan penilaian benar atau salah.[4] Penalaran HukumPenalaran hukum adalah penerapan prinsip berpikir lurus (logika) dalam memahami prinsip, aturan, data, fakta, dan proposisi hukum. Dalam mempelajari penalaran hukum, logika dipahami secara lebih sempit, yaitu sebagai ilmu tentang penarikan kesimpulan secara valid dari berbagai data, fakta, persoalan, dan proposisi hukum. Dengan demikian, arti penalaran hukum atau legal reasoning tidak menunjukkan bentuk penalaran lain di luar logika, melainkan penerapan asas berpikir dari logika dalam bidang hukum itu sendiri. Dalam pengertian lain, tidak ada penalaran hukum di luar logika, dan tidak ada penalaran hukum tanpa logika.[5]Pada dasarnya, penalaran hukum memperlihatkan eratnya hubungan antara logika dan hukum. Logika merupakan ilmu tentang bagaimana berpikir secara tepat dan dapat memikirkan hukum, atau sebaliknya ide, gagasan, dan opini hukum pada dasarnya bersifat logis juga. Dengan adanya penalaran hukum, hukum bukan dipahami sekedar hafalan pasal belaka saja, hukum juga bukan sekedar norma atau aturan yang ditetapkan otoritas tertinggi dan wajib diikuti. Akan tetapi, hukum harus didasari pada sifat logis, sebab logis adalah salah satu karakter atau sifat dasar hukum.[6]Baca juga: 5 Sesat Pikir yang Dianggap Sahih dalam Penalaran HukumPenalaran hukum juga dapat diartikan sebagai cara lawyer dan hakim dalam berbicara mengenai hukum di ruang publik. Istilah ini merupakan istilah yang dipakai untuk melabeli berbagai aktivitas dalam dunia hukum, antara lain proses mental yang bekerja dalam pengambilan keputusan hukum, identifikasi kasus, interpretasi, evaluasi fakta hukum, pilihan aturan hukum, penerapan hukum dalam kasus, penyusunan pertimbangan, penyusunan argumen, opini atau pendapat hukum. Perlu diketahui bahwa semua aktivitas tersebut didasarkan pada cara bernalar atau berlogika yang tepat, alias logika hukum.[7]Legal reasoning merupakan hal yang sangat penting untuk dikuasai peneliti hukum, sebab tanpa adanya pemahaman terhadap penalaran hukum, maka seorang peneliti akan kehilangan arah dan menemui kesulitan dalam mensistematisasikan bahan hukum, sehingga mempengaruhi kualitas ilmiah kesimpulan penelitiannya.[8]Selain menggunakan terminologi legal reasoning, penalaran hukum juga dikenal sebagai argumentasi hukum.[9] Menurut Golding, terminologi legal reasoning dapat digunakan dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, legal reasoning berkaitan dengan proses psikologis yang dilakukan hakim untuk sampai pada putusan atas kasus yang dihadapinya. Sedangkan, legal reasoning dalam arti sempit berkaitan dengan argumentasi hukum yang melandasi suatu keputusan. Artinya, legal reasoning dalam arti sempit menyangkut kajian logika dari suatu putusan, yakni hubungan antara reason berupa pertimbangan, alasan, putusan, serta ketepatan alasan atau pertimbangan lainnya yang mendukung putusan tersebut.[10] Jenis Argumentasi HukumArgumentasi hukum merupakan kegiatan untuk mencari dasar hukum yang terdapat di dalam suatu peristiwa hukum, baik yang merupakan perbuatan hukum seperti perjanjian, transaksi perdagangan, dan lainnya. Selain itu, pencarian dasar hukum juga bisa dilakukan pada kasus pelanggaran hukum pidana, perdata, maupun administrasi, dan memasukkannya ke dalam peraturan hukum yang ada.[11]Kemudian, para ahli teori hukum mengklasifikasikan 3 (tiga) pengertian dari argumentasi hukum, yaitu:[12]Mencari substansi hukum untuk diterapkan dalam masalah yang sedang terjadi.Argumentasi dari substansi hukum yang ada untuk diterapkan terhadap putusan yang harus diambil, atas perkara yang terjadi.Argumentasi mengenai putusan yang harus diambil oleh hakim dalam suatu perkara dengan mempertimbangkan semua aspek.Terdapat 2 (dua) macam model argumentasi hukum antara lain:[13]Systemic legal reasoning, yakni kegiatan yang bercorak normatif, yang dibangun di atas sistem penalaran hukum, dan mengandung unsur rasionalisme, positivisme hukum apriori, analisa, deduksi, koherensi, penelitian hukum normatif, dan berpikir sistemik.Critical legal reasoning, yakni kegiatan yang unsurnya terdiri dari empirisme, historikal, yurisprudensi, aposteriori, sintesa, induksi, korespondensi, penelitian hukum sosiologis dan berpikir kritis.Kesimpulannya, logika merupakan cabang ilmu yang penting dipahami oleh peneliti hukum. Sebab, logika adalah bagaimana cara berpikir secara tepat, memikirkan ide, gagasan, dan opini hukum yang pada dasarnya harus bersifat logis juga. Logika memiliki hubungan yang erat dengan penalaran hukum. Eksistensi penalaran hukum menunjukkan bahwa hukum bukan dipahami sekedar hafalan pasal belaka saja, melainkan hukum harus didasari pada sifat logis. Sebagai catatan, penalaran hukum juga kerap digunakan dengan menggunakan terminologi lain yakni legal reasoning dan argumentasi hukum. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. REFERENSIEnju Juanda, Penalaran Hukum (Legal Reasoning), Vol. 5, No. 1, 2017;Fransiska Novita Eleanora, Argumentasi Hukum (Legal Reasoning) dan Kaidah-Kaidah Hukum Masyarakat, Jurnal Hukum STIH IBLAM, 2018;Muhamad Rakhmat, Logika Hukum, Majalengka: Unit Penerbitan Universitas Majalengka, 2015;Musa Darwin Pane (et.al), Asas-Asas Berpikir Logika dalam Hukum, Bandung: Penerbit Cakra, 2018;Urbanus Ura Weruin, Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum, Jurnal Konstitusi, Vol. 14, No. 2, 2017.[1] Musa Darwin Pane (et.al), Asas-Asas Berpikir Logika dalam Hukum, Bandung: Penerbit Cakra, 2018, hal. 32[2] Musa Darwin Pane (et.al), Asas-Asas Berpikir Logika dalam Hukum, Bandung: Penerbit Cakra, 2018, hal. 33[3] Urbanus Ura Weruin, Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum, Jurnal Konstitusi, Vol. 14, No. 2, 2017, hal. 381[4] Musa Darwin Pane (et.al), Asas-Asas Berpikir Logika dalam Hukum, Bandung: Penerbit Cakra, 2018, hal. 44[5] Urbanus Ura Weruin, Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum, Jurnal Konstitusi, Vol. 14, No. 2, 2017, hal. 381-382[6] Urbanus Ura Weruin, Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum, Jurnal Konstitusi, Vol. 14, No. 2, 2017, hal. 386-387[7] Urbanus Ura Weruin, Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum, Jurnal Konstitusi, Vol. 14, No. 2, 2017, hal. 387[8] Muhamad Rakhmat, Logika Hukum, Majalengka: Unit Penerbitan Universitas Majalengka, 2015, hal. 37-38[9] Fransiska Novita Eleanora, Argumentasi Hukum (legal reasoning) dan Kaidah-Kaidah Hukum Masyarakat, Jurnal Hukum STIH IBLAM, 2018, hal. 74[10] Enju Juanda, Penalaran Hukum (Legal Reasoning), Vol. 5, No. 1, 2017, hal. 158[11] Fransiska Novita Eleanora, Argumentasi Hukum (Legal Reasoning) dan Kaidah-Kaidah Hukum Masyarakat, Jurnal Hukum STIH IBLAM, 2018, hal. 74[12] Fransiska Novita Eleanora, Argumentasi Hukum (Legal Reasoning) dan Kaidah-Kaidah Hukum Masyarakat, Jurnal Hukum STIH IBLAM, 2018, hal. 74[13] Fransiska Novita Eleanora, Argumentasi Hukum (Legal Reasoning) dan Kaidah-Kaidah Hukum Masyarakat, Jurnal Hukum STIH IBLAM, 2018, hal. 74Tagsanak hukumasasdasar hukumfakultas hukumilmu hukumjurusan hukumkampus hukumkuliah hukummaba hukummahasiswa hukum

Apa yang dimaksud dengan logika dan penalaran hukum? Bagaimana hubungan kedua hal tersebut?

Logika adalah ilmu yang mempelajari metode dan hukum yang digunakan untuk membedakan penalaran yang betul dari penalaran yang salah. Dalam mempelajari ilmu hukum, penting sekali untuk memahami logika dan penalaran hukum, serta hubungan erat antara keduanya.   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Pengertian Rule of Law dan Penerapannya di Indonesia29 Feb 2024Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia 02 Mar 2023Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Hukum08 Jul 2022Begini Proses Pembentukan Peraturan Pemerintah04 Jul 2022Pengertian Rule of Law dan Penerapannya di Indonesia29 Feb 2024Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia 02 Mar 2023Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Hukum08 Jul 2022Begini Proses Pembentukan Peraturan Pemerintah04 Jul 2022Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/logika-penalaran-hukum-dan-argumentasi-hukum-lt62ce4939aaf00/

Logika, Penalaran Hukum, dan Argumentasi Hukum

pages/215/page-6.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Pengertian _Rule of Law_ dan Penerapannya di Indonesia ](/klinik/a/rule-of-law-di-indonesia-lt624ebfa5a3b7e/)  29 Feb 2024 [ #### Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia ](/klinik/a/proses-pembentukan-undang-undang-di-indonesia-lt506c3ff06682e/)  02 Mar 2023 [ #### Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Hukum ](/klinik/a/hubungan-ilmu-negara-dengan-ilmu-hukum-lt62c7e256c17e9/)  08 Jul 2022 [ #### Begini Proses Pembentukan Peraturan Pemerintah ](/klinik/a/begini-proses-pembentukan-peraturan-pemerintah-lt62c2bb410faf1/)  04 Jul 2022 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Arti Logika dan Penalaran** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Sebagai langkah awal mempelajari ilmu logika hukum, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu definisi dari logika. **The Liang Gie** dalam bukunya _Dictionary of Logic_ (Kamus Logika) menjelaskan bahwa logika adalah bidang pengetahuan dalam lingkungan filsafat yang mempelajari secara teratur asas-asas dan aturan-aturan penalaran yang betul atau dikenal dengan _correct reasoning_. Sementara itu, menurut **Mundiri**, logika merupakan sebagai ilmu yang mempelajari metode dan hukum-hukum yang digunakan untuk membedakan penalaran yang betul dari penalaran yang salah.[\[1\]](#_ftn1) Secara etimologis, logika adalah istilah yang dibentuk dari kata _logikos_ yang berasal dari kata benda _logos_. _Logos_ berarti: sesuatu yang diutarakan, suatu pertimbangan akal, pikiran, kata, atau ungkapan lewat bahasa. Sedangkan _logikos_ adalah sesuatu yang diutarakan, mengenai suatu pertimbangan akal, mengenai kata, mengenai percakapan atau yang berkenaan dengan ungkapan lewat bahasa. Dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahwa logika adalah suatu pertimbangan akal atau pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Sebagai ilmu, logika disebut _logike episteme_ atau dalam bahasa latin disebut _logica scientia_ yang berarti ilmu logika, namun sekarang kita kenal dengan sebutan logika saja.[\[2\]](#_ftn2) Berbeda dengan logika, penalaran adalah kegiatan akal budi dalam memahami makna setiap terminologi dalam suatu proposisi, menghubungkan suatu proposisi dengan proposisi lain dan menarik kesimpulan atas dasar proposisi-proposisi tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penalaran merupakan sebuah bentuk pemikiran. Pada dasarnya, pengertian, proposisi, dan penalaran memiliki hubungan yang tak terpisahkan, sebab penalaran mensyaratkan proposisi dan proposisi mengandaikan pengertian. Tidak ada proposisi tanpa pengertian dan tidak ada penalaran tanpa proposisi.[\[3\]](#_ftn3) Pada hakikatnya proposisi adalah pendirian, pernyataan, atau pendapat tentang sesuatu hal, dan terhadap proposisi dapat dikenakan penilaian benar atau salah.[\[4\]](#_ftn4) ### **Penalaran Hukum** Penalaran hukum adalah penerapan prinsip berpikir lurus (logika) dalam memahami prinsip, aturan, data, fakta, dan proposisi hukum. Dalam mempelajari penalaran hukum, logika dipahami secara lebih sempit, yaitu sebagai ilmu tentang penarikan kesimpulan secara valid dari berbagai data, fakta, persoalan, dan proposisi hukum. Dengan demikian, arti penalaran hukum atau _legal reasoning_ tidak menunjukkan bentuk penalaran lain di luar logika, melainkan penerapan asas berpikir dari logika dalam bidang hukum itu sendiri. Dalam pengertian lain, tidak ada penalaran hukum di luar logika, dan tidak ada penalaran hukum tanpa logika.[\[5\]](#_ftn5) Pada dasarnya, penalaran hukum memperlihatkan eratnya hubungan antara logika dan hukum. Logika merupakan ilmu tentang bagaimana berpikir secara tepat dan dapat memikirkan hukum, atau sebaliknya ide, gagasan, dan opini hukum pada dasarnya bersifat logis juga. Dengan adanya penalaran hukum, hukum bukan dipahami sekedar hafalan pasal belaka saja, hukum juga bukan sekedar norma atau aturan yang ditetapkan otoritas tertinggi dan wajib diikuti. Akan tetapi, hukum harus didasari pada sifat logis, sebab logis adalah salah satu karakter atau sifat dasar hukum.[\[6\]](#_ftn6) Baca juga: **[5 Sesat Pikir yang Dianggap Sahih dalam Penalaran Hukum](https://www.hukumonline.com/berita/a/5-sesat-pikir-yang-dianggap-sahih-dalam-penalaran-hukum-lt62cbb5c5d3292?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=penalaran_hukum)** Penalaran hukum juga dapat diartikan sebagai cara _lawyer_ dan hakim dalam berbicara mengenai hukum di ruang publik. Istilah ini merupakan istilah yang dipakai untuk melabeli berbagai aktivitas dalam dunia hukum, antara lain proses mental yang bekerja dalam pengambilan keputusan hukum, identifikasi kasus, interpretasi, evaluasi fakta hukum, pilihan aturan hukum, penerapan hukum dalam kasus, penyusunan pertimbangan, penyusunan argumen, opini atau pendapat hukum. Perlu diketahui bahwa semua aktivitas tersebut didasarkan pada cara bernalar atau berlogika yang tepat, alias logika hukum.[\[7\]](#_ftn7) _Legal reasoning_ merupakan hal yang sangat penting untuk dikuasai peneliti hukum, sebab tanpa adanya pemahaman terhadap penalaran hukum, maka seorang peneliti akan kehilangan arah dan menemui kesulitan dalam mensistematisasikan bahan hukum, sehingga mempengaruhi kualitas ilmiah kesimpulan penelitiannya.[\[8\]](#_ftn8) Selain menggunakan terminologi _legal reasoning_, penalaran hukum juga dikenal sebagai argumentasi hukum.[\[9\]](#_ftn9) Menurut **Golding**, terminologi _legal reasoning_ dapat digunakan dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, _legal reasoning_ berkaitan dengan proses psikologis yang dilakukan hakim untuk sampai pada putusan atas kasus yang dihadapinya. Sedangkan, _legal reasoning_ dalam arti sempit berkaitan dengan argumentasi hukum yang melandasi suatu keputusan. Artinya, _legal reasoning_ dalam arti sempit menyangkut kajian logika dari suatu putusan, yakni hubungan antara _reason_ berupa pertimbangan, alasan, putusan, serta ketepatan alasan atau pertimbangan lainnya yang mendukung putusan tersebut.[\[10\]](#_ftn10) ### **Jenis Argumentasi Hukum** Argumentasi hukum merupakan kegiatan untuk mencari dasar hukum yang terdapat di dalam suatu peristiwa hukum, baik yang merupakan perbuatan hukum seperti perjanjian, transaksi perdagangan, dan lainnya. Selain itu, pencarian dasar hukum juga bisa dilakukan pada kasus pelanggaran hukum pidana, perdata, maupun administrasi, dan memasukkannya ke dalam peraturan hukum yang ada.[\[11\]](#_ftn11) Kemudian, para ahli teori hukum mengklasifikasikan 3 (tiga) pengertian dari argumentasi hukum, yaitu:[\[12\]](#_ftn12) 1. Mencari substansi hukum untuk diterapkan dalam masalah yang sedang terjadi. 2. Argumentasi dari substansi hukum yang ada untuk diterapkan terhadap putusan yang harus diambil, atas perkara yang terjadi. 3. Argumentasi mengenai putusan yang harus diambil oleh hakim dalam suatu perkara dengan mempertimbangkan semua aspek. Terdapat 2 (dua) macam model argumentasi hukum antara lain:[\[13\]](#_ftn13) 1. _Systemic legal reasoning_, yakni kegiatan yang bercorak normatif, yang dibangun di atas sistem penalaran hukum, dan mengandung unsur rasionalisme, positivisme hukum apriori, analisa, deduksi, koherensi, penelitian hukum normatif, dan berpikir sistemik. 2. _Critical legal reasoning_, yakni kegiatan yang unsurnya terdiri dari empirisme, historikal, yurisprudensi, aposteriori, sintesa, induksi, korespondensi, penelitian hukum sosiologis dan berpikir kritis. Kesimpulannya, logika merupakan cabang ilmu yang penting dipahami oleh peneliti hukum. Sebab, logika adalah bagaimana cara berpikir secara tepat, memikirkan ide, gagasan, dan opini hukum yang pada dasarnya harus bersifat logis juga. Logika memiliki hubungan yang erat dengan penalaran hukum. Eksistensi penalaran hukum menunjukkan bahwa hukum bukan dipahami sekedar hafalan pasal belaka saja, melainkan hukum harus didasari pada sifat logis. Sebagai catatan, penalaran hukum juga kerap digunakan dengan menggunakan terminologi lain yakni _legal reasoning_ dan argumentasi hukum. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. REFERENSI --------- 1. Enju Juanda, _Penalaran Hukum (Legal Reasoning),_ Vol. 5, No. 1, 2017; 2. Fransiska Novita Eleanora, _Argumentasi Hukum (Legal Reasoning) dan Kaidah-Kaidah Hukum Masyarakat,_ Jurnal Hukum STIH IBLAM, 2018; 3. Muhamad Rakhmat, _Logika Hukum,_ Majalengka: Unit Penerbitan Universitas Majalengka, 2015; 4. Musa Darwin Pane (et.al), _Asas-Asas Berpikir Logika dalam Hukum_, Bandung: Penerbit Cakra, 2018; 5. Urbanus Ura Weruin, _Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum_, Jurnal Konstitusi, Vol. 14, No. 2, 2017. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Musa Darwin Pane (et.al), _Asas-Asas Berpikir Logika dalam Hukum_, Bandung: Penerbit Cakra, 2018, hal. 32 [\[2\]](#_ftnref2) Musa Darwin Pane (et.al), _Asas-Asas Berpikir Logika dalam Hukum_, Bandung: Penerbit Cakra, 2018, hal. 33 [\[3\]](#_ftnref3) Urbanus Ura Weruin, _Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum_, Jurnal Konstitusi, Vol. 14, No. 2, 2017, hal. 381 [\[4\]](#_ftnref4) Musa Darwin Pane (et.al), _Asas-Asas Berpikir Logika dalam Hukum_, Bandung: Penerbit Cakra, 2018, hal. 44 [\[5\]](#_ftnref5) Urbanus Ura Weruin, _Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum_, Jurnal Konstitusi, Vol. 14, No. 2, 2017, hal. 381-382 [\[6\]](#_ftnref6) Urbanus Ura Weruin, _Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum_, Jurnal Konstitusi, Vol. 14, No. 2, 2017, hal. 386-387 [\[7\]](#_ftnref7) Urbanus Ura Weruin, _Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum_, Jurnal Konstitusi, Vol. 14, No. 2, 2017, hal. 387 [\[8\]](#_ftnref8) Muhamad Rakhmat, _Logika Hukum,_ Majalengka: Unit Penerbitan Universitas Majalengka, 2015, hal. 37-38 [\[9\]](#_ftnref9) Fransiska Novita Eleanora, _Argumentasi Hukum (legal reasoning) dan Kaidah-Kaidah Hukum Masyarakat,_ Jurnal Hukum STIH IBLAM, 2018, hal. 74 [\[10\]](#_ftnref10) Enju Juanda, _Penalaran Hukum (Legal Reasoning),_ Vol. 5, No. 1, 2017, hal. 158 [\[11\]](#_ftnref11) Fransiska Novita Eleanora, _Argumentasi Hukum (Legal Reasoning) dan Kaidah-Kaidah Hukum Masyarakat,_ Jurnal Hukum STIH IBLAM, 2018, hal. 74 [\[12\]](#_ftnref12) Fransiska Novita Eleanora, _Argumentasi Hukum (Legal Reasoning) dan Kaidah-Kaidah Hukum Masyarakat,_ Jurnal Hukum STIH IBLAM, 2018, hal. 74 [\[13\]](#_ftnref13) Fransiska Novita Eleanora, _Argumentasi Hukum (Legal Reasoning) dan Kaidah-Kaidah Hukum Masyarakat,_ Jurnal Hukum STIH IBLAM, 2018, hal. 74 Tags ---- [anak hukum](/tag/anak-hukum) [asas](/tag/asas) [dasar hukum](/tag/dasar-hukum) [fakultas hukum](/tag/fakultas-hukum) [ilmu hukum](/tag/ilmu-hukum) [jurusan hukum](/tag/jurusan-hukum) [kampus hukum](/tag/kampus-hukum) [kuliah hukum](/tag/kuliah-hukum) [maba hukum](/tag/maba-hukum) [mahasiswa hukum](/tag/mahasiswa-hukum)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITUrutan Pangkat Polisi dari Tertinggi hingga Terendah06 Jun 2024Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku27 Des 2022Sanksi Kabur Saat Ditilang, dari Pidana Penjara hingga Denda04 Jul 2022Polisi Menggeledah Pesta Privat, Ini Aturan Hukumnya13 Jun 2022Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Tindakan polisi yang meminta uang untuk menghilangkan barang bukti serta menghentikan proses pidana dapat dilaporkan atas dasar dugaan manipulasi atau rekayasa perkara.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Proses penangkapan merupakan salah satu bagian dari upaya paksa pada tahap penyelidikan yang menjadi wewenang penyelidik atas dasar perintah dari penyidik.[1] Penangkapan dilakukan untuk mencapai tujuan penyelidikan yakni agar dapat ditentukan apakah suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana benar-benar merupakan suatu tindak pidana dan dapat dilakukan proses penyidikan terhadapnya atau tidak.[2]Tindakan penyimpangan dengan cara memanipulasi perkara dalam proses penyelidikan akan mempengaruhi isi laporan hasil penyelidikan yang menjadi dasar pertimbangan dalam proses gelar perkara, yakni untuk menentukan apakah kasus dugaan tindak pidana tersebut dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan atau tidak.Terlebih lagi, sebagaimana Anda ceritakan, polisi tersebut meminta uang untuk menghilangkan barang bukti. Padahal, keberadaan barang bukti dalam laporan hasil penyelidikan akan sangat berpengaruh dan memperkuat keyakinan penyidik bahwa memang telah terjadi suatu tindak pidana narkotika.Tidak hanya itu, tindakan meminta uang untuk menghilangkan barang bukti dan menghentikan proses pidana adalah tidak sesuai dengan prosedur hukum dan bertentangan dengan beberapa ketentuan seperti KUHP, UU Narkotika, Peraturan Disiplin Polri, serta Kode Etik Profesi Polri (“KEPP”). Jerat Pidana bagi Polisi yang Meminta Uang Pertama, tindakan polisi yang meminta uang tersebut dapat diancam pidana pemerasan berdasarkan Pasal 368 ayat (1) KUHP yang berbunyi:Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.Unsur-unsur dalam pasal di atas telah terpenuhi dengan adanya tindakan polisi yang meminta uang secara “melawan hak” untuk keuntungan pribadinya dan keuntungan pelaku yakni tidak ditangkap dan diproses. Berkaitan dengan unsur “melawan hak”, R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal memaknai “melawan hak” berarti melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum (hal. 256).Lebih lanjut, KUHP juga memberikan ancaman pidana yang diperberat sepertiga terhadap oknum polisi yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum menggunakan jabatan dan kewenangannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 52 KUHP:Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.Sehingga perbuatan polisi tersebut dapat diancam pidana berdasarkan Pasal 368 jo. Pasal 52 KUHP.Jika diulas lebih mendalam, secara spesifik tindakan penghilangan barang bukti juga menyimpangi Pasal 140 ayat (2) UU Narkotika yang berisi tentang ancaman pidana bagi polisi yang tidak melakukan tindakan tertentu sesuai hukum terkait penyitaan kasus narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp1 miliar.[3] Pelanggaran KEPP dan Peraturan Disiplin PolriBentuk dugaan pelanggaran lain yang juga dapat dijadikan jerat bagi oknum polisi tersebut ialah pelanggaran KEPP yang pada dasarnya mengikat bagi seluruh anggota kepolisian tanpa terkecuali.[4]Tindakan polisi tersebut setidaknya dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran KEPP, khususnya Pasal 10 ayat (2) KEPP yaitu merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka penegakan hukum.Selain itu, dalam kronologis juga disebutkan atasan polisi yang juga mengetahui dan membiarkan tindakan tersebut terjadi. Dengan sikap diamnya, atasan telah melanggar Pasal 11 ayat (1) huruf c KEPP yaitu menghalangi dan/atau menghambat proses penegakan hukum terhadap bawahannya yang dilaksanakan oleh fungsi penegakan hukum.Ketentuan KEPP lainnya yang dapat menjerat kedua oknum atasan dan bawahan polisi tersebut ialah Pasal 10 ayat (1) huruf f KEPP tentang melakukan pemufakatan pelanggaran KEPP.Selain melanggar KEPP, tindakan polisi juga melanggar Pasal 6 PP Disiplin Polri yaitu larangan memanipulasi perkara dan/atau mempengaruhi proses penyidikan untuk kepentingan pribadi sehingga mengubah arah kebenaran materil perkara.[5]Atas perbuatan polisi yang meminta uang ini, kami menyarankan kepada Anda untuk melaporkan yang bersangkutan ke Divisi Propam Polri. Baca juga: Berita Terkini – Justice Collaborator Whistle Blower dan Justice CollaboratorDalam kasus dugaan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh polisi sebagaimana Anda tanyakan, penanya dapat berkedudukan sebagai whistle blower. Istilah whistle blower dalam hukum positif di Indonesia dimaknai sebagai pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya.Pihak penanya dapat melaporkan dugaan tindak pidana pemerasan dan ia sebagai pelapor telah dijamin perlindungannya berdasarkan hukum. Ketentuan kedudukan dan jaminan perlindungan hukum bagi whistle blower ini tercantum dalam Angka 6 SEMA 4/2011, yang merujuk pada Pasal 10 ayat (1) UU 31/2014 yaitu saksi korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau yang telah diberikannya.Kemudian terkait imbas atau dampak jika Anda melaporkan hal ini, proses pidana narkotika tersebut tentu akan diproses kembali sesuai ketentuan hukum yang berlaku.Namun apabila Anda ikut terlibat dalam tindakan polisi meminta uang ini, maka Anda selaku saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksian Anda dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana (justice collaborator).[6] Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PidanaUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara PidanaUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik IndonesiaUndang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang NarkotikaUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta KerjaPeraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik IndonesiaPeraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik IndonesiaSurat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborators) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu REFERENSIR. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal. Bogor: Politea, 1988.[1] Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”)[2] Pasal 1 angka 5 KUHAP jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (“UU 2/2002”)[3] Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika[4] Pasal 34 ayat (1) UU 2/2002[5] Pasal 6 huruf k dan n Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia[6] Angka 6 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborators) di dalam Perkara Tindak Pidana TertentuTagsjustice collaboratorkepolisianlaporan polisiwhistleblower

Polisi saat melakukan penangkapan masalah narkotika meminta sejumlah uang untuk menghilangkan barang bukti. Kemudiaan saat masuk kantor polisi diminta lagi sejumlah uang untuk tidak diproses, bisakah dilaporkan? Atasan polisi tersebut juga tahu akan hal ini dan membiarkan terjadi. Apa yang bisa saya lakukan? Mungkinkah saya dianggap sebagai whistle blower? Apa imbasnya bagi saya dan pelaku yang ditangkap? Kejadian sudah terjadi kurang lebih 2 bulan lalu, saya takut dan ragu melaporkan ini. Mohon pencerahannya, terima kasih.

Tindakan polisi yang meminta uang untuk menghilangkan barang bukti dan/atau menghentikan proses pidana dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan manipulasi atau rekayasa perkara. Perbuatan ini dapat diancam jerat hukuman pidana, pelanggaran Peraturan Disiplin Polri, serta pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP). Kemudian bagaimana status Anda yang melaporkan tindakan polisi meminta uang ini, apakah termasuk whistle blower?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Urutan Pangkat Polisi dari Tertinggi hingga Terendah06 Jun 2024Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku27 Des 2022Sanksi Kabur Saat Ditilang, dari Pidana Penjara hingga Denda04 Jul 2022Polisi Menggeledah Pesta Privat, Ini Aturan Hukumnya13 Jun 2022Urutan Pangkat Polisi dari Tertinggi hingga Terendah06 Jun 2024Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku27 Des 2022Sanksi Kabur Saat Ditilang, dari Pidana Penjara hingga Denda04 Jul 2022Polisi Menggeledah Pesta Privat, Ini Aturan Hukumnya13 Jun 2022Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-bagi-polisi-yang-minta-uang-untuk-stop-proses-pidana-lt629eca72561ba/

Hukumnya bagi Polisi yang Minta Uang untuk Stop Proses Pidana

pages/215/page-7.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Urutan Pangkat Polisi dari Tertinggi hingga Terendah ](/klinik/a/urutan-pangkat-polisi-lt4d75f773eddb9/)  06 Jun 2024 [ #### Pasal Penipuan _Online_ untuk Menjerat Pelaku ](/klinik/a/pasal-penipuan-online-lt4f0db1bf87ed3/)  27 Des 2022 [ #### Sanksi Kabur Saat Ditilang, dari Pidana Penjara hingga Denda ](/klinik/a/kabur-saat-ditilang-lt5d7b754f85f30/)  04 Jul 2022 [ #### Polisi Menggeledah Pesta Privat, Ini Aturan Hukumnya ](/klinik/a/polisi-menggeledah-pesta-privat--ini-aturan-hukumnya-lt62a6f07a3fcf7/)  13 Jun 2022 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). Tindakan polisi yang meminta uang untuk menghilangkan barang bukti serta menghentikan proses pidana dapat dilaporkan atas dasar dugaan manipulasi atau rekayasa perkara. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Proses penangkapan merupakan salah satu bagian dari upaya paksa pada tahap penyelidikan yang menjadi wewenang penyelidik atas dasar perintah dari penyidik.[\[1\]](#_ftn1) Penangkapan dilakukan untuk mencapai tujuan penyelidikan yakni agar dapat ditentukan apakah suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana benar-benar merupakan suatu tindak pidana dan dapat dilakukan proses penyidikan terhadapnya atau tidak.[\[2\]](#_ftn2) Tindakan penyimpangan dengan cara memanipulasi perkara dalam proses penyelidikan akan mempengaruhi isi laporan hasil penyelidikan yang menjadi dasar pertimbangan dalam proses gelar perkara, yakni untuk menentukan apakah kasus dugaan tindak pidana tersebut dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan atau tidak. Terlebih lagi, sebagaimana Anda ceritakan, polisi tersebut meminta uang untuk menghilangkan barang bukti. Padahal, keberadaan barang bukti dalam laporan hasil penyelidikan akan sangat berpengaruh dan memperkuat keyakinan penyidik bahwa memang telah terjadi suatu tindak pidana narkotika. Tidak hanya itu, tindakan meminta uang untuk menghilangkan barang bukti dan menghentikan proses pidana adalah tidak sesuai dengan prosedur hukum dan bertentangan dengan beberapa ketentuan seperti KUHP, UU Narkotika, Peraturan Disiplin Polri, serta Kode Etik Profesi Polri (“KEPP”). ### **Jerat Pidana bagi Polisi yang Meminta Uang** Pertama, tindakan polisi yang meminta uang tersebut dapat diancam pidana pemerasan berdasarkan **Pasal 368 ayat (1) [KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document/lt4c7b80e19969e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP)** yang berbunyi: _Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena **pemerasan**, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun._ Unsur-unsur dalam pasal di atas telah terpenuhi dengan adanya tindakan polisi yang meminta uang secara “**melawan hak**” untuk keuntungan pribadinya dan keuntungan pelaku yakni tidak ditangkap dan diproses. Berkaitan dengan unsur “melawan hak”, **R. Soesilo** dalam bukunya _Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal_ memaknai “melawan hak” berarti melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum (hal. 256). Lebih lanjut, KUHP juga memberikan ancaman pidana yang diperberat sepertiga terhadap oknum polisi yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum menggunakan jabatan dan kewenangannya. Hal tersebut diatur dalam **Pasal 52 KUHP**: _Bilamana seorang pejabat karena melakukan **perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya**, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, **pidananya dapat ditambah sepertiga**._ Sehingga perbuatan polisi tersebut dapat diancam pidana berdasarkan **Pasal 368 _jo._ Pasal 52 KUHP**. Jika diulas lebih mendalam, secara spesifik tindakan penghilangan barang bukti juga menyimpangi **Pasal 140 ayat (2) [UU Narkotika](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4af3b7f6cf607/undangundang-nomor-35-tahun-2009/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_35_2009)** yang berisi tentang ancaman pidana bagi polisi yang tidak melakukan tindakan tertentu sesuai hukum terkait penyitaan kasus narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp1 miliar.[\[3\]](#_ftn3) ### **Pelanggaran KEPP dan Peraturan Disiplin Polri** Bentuk dugaan pelanggaran lain yang juga dapat dijadikan jerat bagi oknum polisi tersebut ialah pelanggaran KEPP yang pada dasarnya mengikat bagi seluruh anggota kepolisian tanpa terkecuali.[\[4\]](#_ftn4) Tindakan polisi tersebut setidaknya dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran KEPP, khususnya **Pasal 10 ayat (2) [KEPP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt62c4054e6fb00?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpol_7_2022)** yaitu merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka penegakan hukum. Selain itu, dalam kronologis juga disebutkan atasan polisi yang juga mengetahui dan membiarkan tindakan tersebut terjadi. Dengan sikap diamnya, atasan telah melanggar **Pasal 11 ayat (1) huruf c KEPP** yaitu menghalangi dan/atau menghambat proses penegakan hukum terhadap bawahannya yang dilaksanakan oleh fungsi penegakan hukum. Ketentuan KEPP lainnya yang dapat menjerat kedua oknum atasan dan bawahan polisi tersebut ialah **Pasal 10 ayat (1) huruf f** **KEPP** tentang melakukan pemufakatan pelanggaran KEPP. Selain melanggar KEPP, tindakan polisi juga melanggar **Pasal 6 [PP Disiplin Polri](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/18386/nprt/544/pp-no-2-tahun-2003-peraturan-disiplin-anggota-kepolisian-negara-republik-indonesia?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_2_2003)** yaitu larangan memanipulasi perkara dan/atau mempengaruhi proses penyidikan untuk kepentingan pribadi sehingga mengubah arah kebenaran materil perkara.[\[5\]](#_ftn5) Atas perbuatan polisi yang meminta uang ini, kami menyarankan kepada Anda untuk melaporkan yang bersangkutan ke Divisi Propam Polri. Baca juga: **[Berita Terkini – _Justice Collaborator_](https://www.sindonews.com/topic/66788/justice-collaborator)** ### **_Whistle Blower_** **dan _Justice Collaborator_** Dalam kasus dugaan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh polisi sebagaimana Anda tanyakan, penanya dapat berkedudukan sebagai _whistle blower._ Istilah _whistle blower_ dalam hukum positif di Indonesia dimaknai sebagai pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Pihak penanya dapat melaporkan dugaan tindak pidana pemerasan dan ia sebagai pelapor telah dijamin perlindungannya berdasarkan hukum. Ketentuan kedudukan dan jaminan perlindungan hukum bagi _whistle blower_ ini tercantum dalam **Angka 6 [SEMA 4/2011](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ef2a8edd25e3/surat-edaran-mahkamah-agung-nomor-04-tahun-2011/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=SEMA_4_2011)**, yang merujuk pada **Pasal 10 ayat (1) [UU 31/2014](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt54535a1cedd5c?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_31_2014)** yaitu saksi korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau yang telah diberikannya. Kemudian terkait imbas atau dampak jika Anda melaporkan hal ini, proses pidana narkotika tersebut tentu akan diproses kembali sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun apabila Anda ikut terlibat dalam tindakan polisi meminta uang ini, maka Anda selaku saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksian Anda dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana (_justice collaborator_).[\[6\]](#_ftn6) Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document/lt4c7b80e19969e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHAP) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17437/undangundang-nomor-2-tahun-2002/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Polri) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4af3b7f6cf607/undangundang-nomor-35-tahun-2009/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_35_2009) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Cipta_Kerja) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/18386/nprt/544/pp-no-2-tahun-2003-peraturan-disiplin-anggota-kepolisian-negara-republik-indonesia?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_2_2003) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt62c4054e6fb00?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpol_7_2022) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborators) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ef2a8edd25e3/surat-edaran-mahkamah-agung-nomor-04-tahun-2011/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=SEMA_4_2011) REFERENSI --------- R. Soesilo. _Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal._ Bogor: Politea, 1988. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 16 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHAP) (“KUHAP”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 1 angka 5 KUHAP _jo._ Pasal 1 angka 9 [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17437/undangundang-nomor-2-tahun-2002/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_2_2002) (“UU 2/2002”) [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 140 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4af3b7f6cf607/undangundang-nomor-35-tahun-2009/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_35_2009) [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 34 ayat (1) UU 2/2002 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 6 huruf k dan n [Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/18386/nprt/544/pp-no-2-tahun-2003-peraturan-disiplin-anggota-kepolisian-negara-republik-indonesia?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_2_2003) [\[6\]](#_ftnref6) Angka 6 [Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (_Whistle Blower_) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (_Justice Collaborators_) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ef2a8edd25e3/surat-edaran-mahkamah-agung-nomor-04-tahun-2011/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=SEMA_4_2011) Tags ---- [justice collaborator](/tag/justice-collaborator) [kepolisian](/tag/kepolisian) [laporan polisi](/tag/laporan-polisi) [whistleblower](/tag/whistleblower)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITProses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia 02 Mar 2023Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Hukum08 Jul 2022Bedanya Judicial Review dengan Hak Uji Materiil20 Des 2021Langkah-langkah Memohon Judicial Review UU ke MK15 Jun 2021Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Apa yang Dimaksud dengan Peraturan Presiden?Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Peraturan presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.[1]Menurut Ni’matul Huda dan R. Nazriyah dalam Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan, peraturan presiden adalah peraturan yang dibuat presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sebagai atribusi dari Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 (hal. 107), bahwa presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar.Artinya, berbeda dengan peraturan pemerintah yang murni sebagai peraturan delegasi, peraturan presiden memiliki dua fungsi, yaitu untuk menjalankan fungsi pemerintahan sebagai kewenangan atribusi dari undang-undang dasar dan sebagai peraturan delegasi yang menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.Adapun lembaga yang terlibat dalam pembentukan peraturan presiden adalah lembaga eksekutif, yaitu presiden. Rincian lembaga apa saja selain presiden yang terlibat, akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian proses penyusunan peraturan presiden.Materi Muatan Peraturan PresidenMateri muatan peraturan presiden berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang, materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah yang secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.[2]Menurut Maria Farida Indrati S. dalam Ilmu Perundang-undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan fungsi peraturan presiden ada 3, yaitu menyelenggarakan (hal. 223 – 225):Pengaturan Umum Dalam Rangka Penyelenggaraan Kekuasaan PemerintahanFungsi ini merupakan kewenangan atribusi dari UUD 1945 kepada presiden, dan sesuai dengan pendapat G. Jellinek bahwa dalam kekuasaan pemerintahan termasuk juga fungsi mengatur dan memutus. Fungsi tersebut dapat dilaksanakan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan. Pengaturan Lebih Lanjut dalam Peraturan Pemerintah yang Tegas MenyebutnyaFungsi ini dirumuskan dalam pengaturan yang lebih konkret terhadap suatu masalah. Pengaturan Lebih Lanjut Ketentuan Lain dalam Peraturan Pemerintah, Meskipun Tidak Tegas MenyebutnyaFungsi peraturan presiden nomor 2 dan 3 ini merupakan fungsi delegasi dari peraturan pemerintah atau undang-undang, yang didasarkan pada stufentheorie bahwa peraturan yang di bawah selalu berlaku, bersumber dan berdasar pada peraturan yang lebih tinggi. Sehingga peraturan presiden hanya bersifat mengatur lebih lanjut saja, dan tidak membentuk suatu kebijakan baru. Baca juga: Hierarki Peraturan Perundang-undangan di IndonesiaAdapun, contoh peraturan presiden adalah Perpres 87/2014 yang dibentuk untuk menjalankan UU 12/2011. Sedangkan contoh peraturan presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan adalah Perpres 18/2020 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020 – 2024. Proses Penyusunan Peraturan PresidenUntuk menjawab pertanyaan Anda, berikut kami rangkum 4 tahap proses penyusunan peraturan presiden berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Perencanaan Program Penyusunan Peraturan Presiden Sebelum tahap penyusunan peraturan presiden, terlebih dahulu dilakukan perencanaan penyusunan dalam program penyusunan (“progsun”) peraturan presiden.[3] Untuk tata cara perencanaan progsun peraturan presiden sebagai pelaksana perintah undang-undang atau peraturan pemerintah, secara mutatis mutandis sama dengan perencanaan progsun peraturan pemerintah.[4]Sedangkan untuk peraturan presiden yang melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan, maka pemrakarsa mengajukan permohonan izin prakarsa kepada presiden terlebih dahulu.[5]Baca juga: Begini Proses Pembentukan Peraturan Pemerintah Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Adapun proses penyusunan peraturan presiden yaitu:[6]Pemrakarsa membentuk panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian;Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan presiden dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.Pertama-tama, pemrakarsa menyusun rancangan peraturan presiden yang berisi materi yang diperintahkan undang-undang, untuk melaksanakan peraturan pemerintah atau untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.[7]Tata cara mempersiapkan rancangan peraturan presiden secara mutatis mutandis sama dengan rancangan undang-undang sebagaimana diatur di dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 54 PP 87/2014 kecuali adanya dokumen naskah akademik.[8] Artinya, rancangan peraturan presiden tidak perlu ada naskah akademik.Secara garis besar, secara mutatis mutandis dengan penyusunan rancangan undang-undang, maka berikut tahapan penyusunan rancangan peraturan presiden:[9]Pembentukan panitia antarkementerian dan/atau antar nonkementerian;Rapat panitia antarkementerian dan/atau antar nonkementerian;Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi;Apabila terdapat rancangan peraturan presiden yang bersifat mendesak yang ditentukan oleh presiden untuk kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pemrakarsa dapat langsung melakukan pembahasan rancangan peraturan presiden dengan melibatkan Menteri Hukum dan HAM, menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian dan/atau lembaga lain yang terkait.[10] Hasil pembahasan rancangan peraturan presiden tersebut kemudian disampaikan pemrakarsa kepada presiden untuk ditetapkan.[11]Selengkapnya Anda dapat membaca SOP Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden. Penetapan/Pengesahan Rancangan Peraturan PresidenProses penetapan/pengesahan rancangan peraturan presiden sebagai berikut:[12]Presiden menetapkan rancangan peraturan presiden yang telah disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;Naskah rancangan peraturan presiden ditetapkan menjadi peraturan presiden dengan membubuhkan tanda tangan;Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara atau sekretaris kabinet membubuhkan nomor dan tahun pada naskah peraturan presiden yang telah ditetapkan oleh presiden;Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara atau sekretaris kabinet menyampaikan naskah peraturan presiden yang telah dibubuhi nomor dan tahun kepada Menteri Hukum dan HAM untuk diundangkan. Pengundangan Peraturan Presiden Setelah ditetapkan/disahkan oleh presiden, peraturan presiden kemudian diundangkan. Adapun proses pengundangan peraturan presiden adalah sebagai berikut:[13]Menteri Hukum dan HAM mengundangkan peraturan presiden dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, dan penjelasannya ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;Permohonan pengundangan peraturan presiden ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM secara tertulis yang ditandatangani pejabat yang berwenang dari instansi bersangkutan dan disampaikan langsung kepada petugas disertai dengan 2 naskah asli dan 1 softcopy naskah asli;Menteri Hukum dan HAM menandatangani pengundangan dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah peraturan presiden dalam waktu paling lama 1x24 jam terhitung sejak peraturan presiden ditetapkan/disahkan presiden;Menteri Hukum dan HAM menyampaikan naskah peraturan presiden yang telah diundangkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara atau sekretaris kabinet;Penerbitan Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dilakukan dalam jangka waktu 14 hari terhitung sejak tanggal peraturan presiden diundangkan.Demikian jawaban dari kami tentang proses pembentukan peraturan presiden, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undanganUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undanganUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undanganPeraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014  tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undanganPeraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undanganPeraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 REFERENSIMaria Farida Indrati S. Ilmu Perundang-undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Cetakan ke-22. Sleman: Penerbit PT Kanisius, 2020;Ni’matul Huda & R. Nazriyah. Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan. Bandung: Nusamedia, 2011;SOP Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, yang diakses pada 12 Juli 2022, pukul 15.00 WIB.[1] Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU 12/2011”)[2] Pasal 13 dan penjelasannya UU 12/2011[3] Pasal 30 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU 15/2019”)[4] Pasal 31 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014  tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“Perpres 87/2014”)[5] Pasal 32 ayat (1) Perpres 87/2014[6] Pasal 55 UU 15/2019[7] Pasal 64 PP 87/2014[8] Pasal 65 jo. Pasal 51 ayat (2) huruf a PP 87/2014[9] Pasal 45 sampai dengan Pasal 54 PP 87/2014[10] Pasal 66 ayat (1) PP 87/2014[11] Pasal 66 ayat (2) PP 87/2014[12] Pasal 114 PP 87/2014[13] Pasal 148, Pasal 150, Pasal 152, Pasal 154 Perpres 87/2014 jo Pasal 151 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undanganTagsanak hukumfakultas hukumhierarki peraturanjurusan hukumkampus hukumkuliah hukummaba hukummahasiswa hukumpembentukan undang-undangperaturan presiden

Apa isi peraturan presiden dan bagaimana proses penyusunannya?

Peraturan presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Untuk menyusun peraturan presiden, setidaknya ada 4 tahap yang harus dilakukan. Apa saja 4 tahap tersebut?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia 02 Mar 2023Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Hukum08 Jul 2022Bedanya Judicial Review dengan Hak Uji Materiil20 Des 2021Langkah-langkah Memohon Judicial Review UU ke MK15 Jun 2021Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia 02 Mar 2023Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Hukum08 Jul 2022Bedanya Judicial Review dengan Hak Uji Materiil20 Des 2021Langkah-langkah Memohon Judicial Review UU ke MK15 Jun 2021Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 2023Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 2022Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 2023Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 2022Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/begini-proses-penyusunan-peraturan-presiden-lt62cd5771568b4/

Begini Proses Penyusunan Peraturan Presiden

pages/215/page-8.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia ](/klinik/a/proses-pembentukan-undang-undang-di-indonesia-lt506c3ff06682e/)  02 Mar 2023 [ #### Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Hukum ](/klinik/a/hubungan-ilmu-negara-dengan-ilmu-hukum-lt62c7e256c17e9/)  08 Jul 2022 [ #### Bedanya _Judicial Review_ dengan Hak Uji Materiil ](/klinik/a/bedanya-ijudicial-review-i-dengan-hak-uji-materiil-cl4257/)  20 Des 2021 [ #### Langkah-langkah Memohon _Judicial Review_ UU ke MK ](/klinik/a/langkah-langkah-memohon-ijudicial-review-i-uu-ke-mk-lt5f8661093ee62/)  15 Jun 2021 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Apa yang Dimaksud dengan Peraturan Presiden?** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Peraturan presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.[\[1\]](#_ftn1) Menurut **Ni’matul Huda** dan **R. Nazriyah** dalam _Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan_, peraturan presiden adalah peraturan yang dibuat presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sebagai atribusi dari **Pasal 4 ayat (1)** [**UUD 1945**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945) (hal. 107), bahwa presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar. Artinya, berbeda dengan peraturan pemerintah yang murni sebagai peraturan delegasi, peraturan presiden memiliki dua fungsi, yaitu untuk menjalankan fungsi pemerintahan sebagai kewenangan atribusi dari undang-undang dasar dan sebagai peraturan delegasi yang menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Adapun lembaga yang terlibat dalam pembentukan peraturan presiden adalah lembaga eksekutif, yaitu presiden. Rincian lembaga apa saja selain presiden yang terlibat, akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian proses penyusunan peraturan presiden. ### **Materi Muatan Peraturan Presiden** Materi muatan peraturan presiden berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang, materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah yang secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.[\[2\]](#_ftn2) Menurut **Maria Farida Indrati S.** dalam _Ilmu Perundang-undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan_ fungsi peraturan presiden ada 3, yaitu menyelenggarakan (hal. 223 – 225): 1. **Pengaturan Umum Dalam Rangka Penyelenggaraan Kekuasaan Pemerintahan** Fungsi ini merupakan kewenangan atribusi dari UUD 1945 kepada presiden, dan sesuai dengan pendapat G. Jellinek bahwa dalam kekuasaan pemerintahan termasuk juga fungsi mengatur dan memutus. Fungsi tersebut dapat dilaksanakan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan. 2. **Pengaturan Lebih Lanjut dalam Peraturan Pemerintah yang Tegas Menyebutnya** Fungsi ini dirumuskan dalam pengaturan yang lebih konkret terhadap suatu masalah. 3. **Pengaturan Lebih Lanjut Ketentuan Lain dalam Peraturan Pemerintah, Meskipun Tidak Tegas Menyebutnya** Fungsi peraturan presiden nomor 2 dan 3 ini merupakan fungsi delegasi dari peraturan pemerintah atau undang-undang, yang didasarkan pada _stufentheorie_ bahwa peraturan yang di bawah selalu berlaku, bersumber dan berdasar pada peraturan yang lebih tinggi. Sehingga peraturan presiden hanya bersifat mengatur lebih lanjut saja, dan tidak membentuk suatu kebijakan baru. Baca juga: [**Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-cl4012?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=Hierarki) Adapun, contoh peraturan presiden adalah [**Perpres 87/2014**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt541021fe6cc4b/nprt/lt51ee13ce8e9ef/perpres-no-87-tahun-2014-peraturan-pelaksanaan-undang-undang-nomor-12-tahun-2011-tentang-pembentukan-peraturan-perundang-undangan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_87_2014) yang dibentuk untuk menjalankan [**UU 12/2011**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-12-tahun-2011-pembentukan-peraturan-perundang-undangan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_12_2011). Sedangkan contoh peraturan presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan adalah [**Perpres 18/2020**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5e33f108b4aca/peraturan-presiden-nomor-18-tahun-2020?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_18_2020) tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020 – 2024. ### **Proses Penyusunan Peraturan Presiden** Untuk menjawab pertanyaan Anda, berikut kami rangkum 4 tahap proses penyusunan peraturan presiden berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 1. #### **Perencanaan Program Penyusunan Peraturan Presiden** Sebelum tahap penyusunan peraturan presiden, terlebih dahulu dilakukan perencanaan penyusunan dalam program penyusunan (“progsun”) peraturan presiden.[\[3\]](#_ftn3) Untuk tata cara perencanaan progsun peraturan presiden sebagai pelaksana perintah undang-undang atau peraturan pemerintah, secara _mutatis mutandis_ sama dengan perencanaan progsun peraturan pemerintah.[\[4\]](#_ftn4) Sedangkan untuk peraturan presiden yang melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan, maka pemrakarsa mengajukan permohonan izin prakarsa kepada presiden terlebih dahulu.[\[5\]](#_ftn5) Baca juga: [**Begini Proses Pembentukan Peraturan Pemerintah**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/begini-proses-pembentukan-peraturan-pemerintah-lt62c2bb410faf1/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pembentukan_PP) 2. #### **Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden** Adapun proses penyusunan peraturan presiden yaitu:[\[6\]](#_ftn6) 1. Pemrakarsa membentuk panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian; 2. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan presiden dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pertama-tama, pemrakarsa menyusun rancangan peraturan presiden yang berisi materi yang diperintahkan undang-undang, untuk melaksanakan peraturan pemerintah atau untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.[\[7\]](#_ftn7) Tata cara mempersiapkan rancangan peraturan presiden secara _mutatis mutandis_ sama dengan rancangan undang-undang sebagaimana diatur di dalam **Pasal 45** sampai dengan **Pasal 54 PP 87/2014** kecuali adanya dokumen naskah akademik.[\[8\]](#_ftn8) Artinya, rancangan peraturan presiden tidak perlu ada naskah akademik. Secara garis besar, secara _mutatis mutandis_ dengan penyusunan rancangan undang-undang, maka berikut tahapan penyusunan rancangan peraturan presiden:[\[9\]](#_ftn9) 1. Pembentukan panitia antarkementerian dan/atau antar nonkementerian; 2. Rapat panitia antarkementerian dan/atau antar nonkementerian; 3. Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi; Apabila terdapat rancangan peraturan presiden yang bersifat mendesak yang ditentukan oleh presiden untuk kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pemrakarsa dapat langsung melakukan pembahasan rancangan peraturan presiden dengan melibatkan Menteri Hukum dan HAM, menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian dan/atau lembaga lain yang terkait.[\[10\]](#_ftn10) Hasil pembahasan rancangan peraturan presiden tersebut kemudian disampaikan pemrakarsa kepada presiden untuk ditetapkan.[\[11\]](#_ftn11) Selengkapnya Anda dapat membaca [**SOP Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden.**](https://e-sop.kemenkumham.go.id/direktorat-jenderal-peraturan-perundang-undangan/direktorat-perancangan-peraturan-perundang-undangan/send/62-direktorat-perancangan-peraturan-perundang-undangan/2107-sop-penyusunan-rancangan-peraturan-presiden) 3. #### **Penetapan/Pengesahan Rancangan Peraturan Presiden** Proses penetapan/pengesahan rancangan peraturan presiden sebagai berikut:[\[12\]](#_ftn12) 1. Presiden menetapkan rancangan peraturan presiden yang telah disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Naskah rancangan peraturan presiden ditetapkan menjadi peraturan presiden dengan membubuhkan tanda tangan; 3. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara atau sekretaris kabinet membubuhkan nomor dan tahun pada naskah peraturan presiden yang telah ditetapkan oleh presiden; 4. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara atau sekretaris kabinet menyampaikan naskah peraturan presiden yang telah dibubuhi nomor dan tahun kepada Menteri Hukum dan HAM untuk diundangkan. 4. #### **Pengundangan Peraturan Presiden** Setelah ditetapkan/disahkan oleh presiden, peraturan presiden kemudian diundangkan. Adapun proses pengundangan peraturan presiden adalah sebagai berikut:[\[13\]](#_ftn13) 1. Menteri Hukum dan HAM mengundangkan peraturan presiden dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, dan penjelasannya ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia; 2. Permohonan pengundangan peraturan presiden ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM secara tertulis yang ditandatangani pejabat yang berwenang dari instansi bersangkutan dan disampaikan langsung kepada petugas disertai dengan 2 naskah asli dan 1 _softcopy_ naskah asli; 3. Menteri Hukum dan HAM menandatangani pengundangan dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah peraturan presiden dalam waktu paling lama 1x24 jam terhitung sejak peraturan presiden ditetapkan/disahkan presiden; 4. Menteri Hukum dan HAM menyampaikan naskah peraturan presiden yang telah diundangkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara atau sekretaris kabinet; 5. Penerbitan Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dilakukan dalam jangka waktu 14 hari terhitung sejak tanggal peraturan presiden diundangkan. Demikian jawaban dari kami tentang proses pembentukan peraturan presiden, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-12-tahun-2011-pembentukan-peraturan-perundang-undangan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_12_2011) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5da039a94937f?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_15_2019) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt62b01b9e7e96e/undang-undang-nomor-13-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2022) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014  tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt541021fe6cc4b/nprt/lt51ee13ce8e9ef/perpres-no-87-tahun-2014-peraturan-pelaksanaan-undang-undang-nomor-12-tahun-2011-tentang-pembentukan-peraturan-perundang-undangan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_87_2014) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt612c795e1b2cb?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_76_2021) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5e33f108b4aca/peraturan-presiden-nomor-18-tahun-2020?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_18_2020) REFERENSI --------- 1. Maria Farida Indrati S. _Ilmu Perundang-undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan._ Cetakan ke-22. Sleman: Penerbit PT Kanisius, 2020; 2. Ni’matul Huda & R. Nazriyah. _Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan._ Bandung: Nusamedia, 2011; 3. [SOP Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden](https://e-sop.kemenkumham.go.id/direktorat-jenderal-peraturan-perundang-undangan/direktorat-perancangan-peraturan-perundang-undangan/send/62-direktorat-perancangan-peraturan-perundang-undangan/2107-sop-penyusunan-rancangan-peraturan-presiden), yang diakses pada 12 Juli 2022, pukul 15.00 WIB. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1 angka 6 [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-12-tahun-2011-pembentukan-peraturan-perundang-undangan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_12_2011) (“UU 12/2011”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 13 dan penjelasannya UU 12/2011 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 30 [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5da039a94937f?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_15_2019) (“UU 15/2019”) [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 31 [Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014  tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt541021fe6cc4b/nprt/lt51ee13ce8e9ef/perpres-no-87-tahun-2014-peraturan-pelaksanaan-undang-undang-nomor-12-tahun-2011-tentang-pembentukan-peraturan-perundang-undangan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_87_2014) (“Perpres 87/2014”) [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 32 ayat (1) Perpres 87/2014 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 55 UU 15/2019 [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 64 PP 87/2014 [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 65 _jo._ Pasal 51 ayat (2) huruf a PP 87/2014 [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 45 sampai dengan Pasal 54 PP 87/2014 [\[10\]](#_ftnref10) Pasal 66 ayat (1) PP 87/2014 [\[11\]](#_ftnref11) Pasal 66 ayat (2) PP 87/2014 [\[12\]](#_ftnref12) Pasal 114 PP 87/2014 [\[13\]](#_ftnref13) Pasal 148, Pasal 150, Pasal 152, Pasal 154 Perpres 87/2014 _jo_ Pasal 151 [Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt612c795e1b2cb?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_76_2021) Tags ---- [anak hukum](/tag/anak-hukum) [fakultas hukum](/tag/fakultas-hukum) [hierarki peraturan](/tag/hierarki-peraturan) [jurusan hukum](/tag/jurusan-hukum) [kampus hukum](/tag/kampus-hukum) [kuliah hukum](/tag/kuliah-hukum) [maba hukum](/tag/maba-hukum) [mahasiswa hukum](/tag/mahasiswa-hukum) [pembentukan undang-undang](/tag/pembentukan-undang_undang) [peraturan presiden](/tag/peraturan-presiden)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Legalitas Lelang Online di InstagramKLINIK TERKAITPasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku27 Des 2022Revolusi Industri 4.0: Pengaruh dan Tantangan bagi Hukum di Indonesia07 Jul 2022Hukum Menjual Barang Cacat Tersembunyi bagi Penjual 24 Jun 2022Hack Akun Instagram Orang Lain, Ini Jerat Hukumnya17 Jun 2022Untuk menjawab pertanyaan Anda tentang legalitas lelang, perlu Anda pahami dahulu apa itu lelang.Menurut Pasal 1 angka 1 Permenkeu 213/PMK.06/2020 yang berbunyi:Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.Adapun jenis-jenis lelang yaitu:[1]Lelang Eksekusi.Lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.Lelang Noneksekusi Wajib.Lelang non eksekusi wajib adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dengan lelang.Lelang Noneksekusi Sukarela.Lelang noneksekusi sukarela adalah lelang untuk menjual barang milik swasta, perorangan atau badan hukum/badan usaha yang dilelang secara sukarela.Berdasarkan jenis-jenis lelang tersebut, maka lelang baju milik perorangan sebagaimana Anda sebutkan termasuk dalam kategori lelang non eksekusi sukarela. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa platform yang digunakan akun Instagram apakah termasuk platform sesuai dengan Permenkeu 213/PMK.06/2020?Penawaran lelang pada dasarnya hanya dapat dilakukan secara:[2]Lisan, semakin meningkat atau semakin menurun;Tertulis; atauTertulis dilanjutkan dengan lisan, dalam hal penawaran tertunggu belum mencapai nilai limit.Adapun penawaran lelang secara tertulis dilakukan untuk:[3]Lelang dengan kehadiran peserta secara fisik di tempat pelaksanaan lelang; atauLelang tanpa kehadiran peserta.Terhadap lelang tanpa kehadiran peserta, hanya dapat dilakukan melalui:[4]Surat tromol pos;Surat elektronik (e-mail);Aplikasi lelang dengan penawaran terbuka (open bidding) atau penawaran tertutup (closed bidding); atauPlatform e-Marketplace Auction.Merujuk pada pertanyaan Anda, dapat kami jelaskan bahwa penyelenggara lelang adalah sebagai berikut:[5]Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (“PKNL”);Balai Lelang; danKantor Pejabat Lelang Kelas IIBalai lelang menurut Pasal 1 angka 1 Permenkeu 113/PMK.06/2019:Balai Lelang adalah Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang lelang.Balai lelang harus mendapatkan izin operasional dari menteri dan harus didirikan dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT).[6] Terhadap lelang non eksekusi sukarela, maka penyelenggara lelangnya dilakukan oleh balai lelang.[7]Lebih lanjut dapat dijelaskan, bahwa tempat pelaksanaan lelang wajib dilaksanakan dengan berdasarkan wilayah kerja KPKNL atau wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II tempat barang lelang berada. Dalam hal lelang secara online yang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang dapat dilakukan melalui aplikasi lelang atau platform e-marketplace auction.[8]Atas uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa lelang online yang dilaksanakan oleh aplikasi lelang yang bukan merupakan balai lelang tidaklah sah atau tidak memenuhi legalitas hukum lelang.Ganti Rugi atas Barang yang Tidak Dikirimkan Pihak Penyelenggara Lelang OnlineMenjawab pertanyaan Anda selanjutnya, tentang ganti rugi terhadap barang yang tidak dikirimkan oleh pihak penyelenggara lelang online dan pembayaran yang tidak Anda lakukan setelah bidding lelang kedua, akan diuraikan berikut.Pada dasarnya transaksi lelang melalui internet merupakan bentuk dari perjanjian dan perikatan jual beli. Dalam hal ini, terhadap peristiwa yang Anda alami, dapat kami asumsikan bahwa akun Instagram yang melaksanakan kegiatan lelang online yang Anda ikuti bukan merupakan aplikasi lelang yang sah sebagaimana yang telah diatur di dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum antara Anda dan pemilik akun Instagram tersebut merupakan hubungan jual beli sebagaimana dimuat di dalam ketentuan Pasal 1457 KUH Perdata yang berbunyi:Jual Beli adalah  suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.Dengan demikian, ketika telah terjadi pembayaran atas barang yang berhasil dilelang/dibeli, maka kewajiban dari pihak yang melakukan lelang adalah mengirimkan barang yang telah dibayar. Permasalahan terhadap tidak dibayarkannya barang yang telah di-bidding pada proses lelang kedua, hal tersebut merupakan peristiwa berbeda dengan proses lelang pertama. Selanjutnya, mengenai tidak dibayarkannya barang pada bidding lelang kedua, maka tergantung kesepakatan antara penjual dan pembeli. Apabila penjual sepakat agar hal tersebut tidak dipermasalahkan dan cukup dilakukan pembatalan pemesanan, maka pembayaran yang tidak dilakukan tersebut tidak menjadi masalah.Namun demikian, atas tindakan yang dilakukan baik oleh Anda maupun pihak penyelenggara lelang/penjual dapat dikategorikan sebagai tindakan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi:Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Baca juga: Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan HukumMenurut Riduan Syahrani dalam Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, untuk menuntut tidak terpenuhinya prestasi dari penjual maupun pembeli, berdasarkan Pasal 1267 KUH Perdata dapat dimintakan (hal.230):pemenuhan prestasi/perikatan,pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian,ganti kerugian,pembatalan perjanjian timbal balik,pembatalan dengan ganti kerugian.Adapun, penyelesaian permasalahan mengenai ganti kerugian tersebut dapat dilakukan baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak.Perlindungan Konsumen Lelang Online di InstagramTerhadap pelaku usaha yang tidak mengirimkan barang pesanan yang telah dibayar juga dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 62 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen yang berbunyi:Pasal 16Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan; tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.Pasal 62 ayat (2)Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).Dapatkah Konsumen yang Tidak Jadi Membayar Bidding Dituntut Pidana?Mengenai jeratan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Anda karena tidak membayarkan pesanan Anda pada lelang kedua, maka perlu ditinjau pada ketentuan Pasal 378 KUHP yang berbunyi:Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal (hal. 261), unsur penipuan ada tiga, yaitu:Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang;Maksud pembujukan itu adalah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan maksud melawan hak;Membujuknya itu dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, akal cerdik (tipu muslihat), atau karangan perkataan bohong.Dalam peristiwa yang Anda uraikan di atas, menurut hemat kami, perbuatan yang telah Anda lakukan belum memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 378 KUH Pidana. Hal tersebut dikarenakan, belum terkuasainya barang yang Anda pesan dari akun Instagram yang melakukan lelang tersebut.Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban kami tentang legalitas lelang online di Instagram, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PerdataKitab Undang-Undang Hukum PidanaUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan KonsumenPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.06/2019 Tahun 2019 tentang Balai LelangPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan LelangREFERENSIR. Soesilo., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal. Politeia: Bogor, 1991;Riduan Syahrani. Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata. Cetakan II. Alumni: Bandung, 1989.[1] Pasal 2 jo. Pasal 1 angka 5, jis. Pasal 1 angka 6 jis. Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (“Permenkeu 213/PMK.06/2020”)[2] Pasal 63 ayat (1) Permenkeu 213/PMK.06/2020[3] Pasal 63 ayat (2) Permenkeu 213/PMK.06/2020[4] Pasal 63 ayat (3) Permenkeu 213/PMK.06/2020[5] Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.06/2019 Tahun 2019 tentang Balai Lelang (“Permenkeu 113/PMK.06/2019”)[6] Pasal 3 jo Pasal 2 ayat (1) Permenkeu 113/PMK.06/2019[7] Pasal 7ayat (3) Permenkeu 113/PMK.06/2019[8] Pasal 12 ayat (1) dan (2) Permenkeu 213/PMK.06/2020Tagsinstagramlelangmedia sosial

Pada tanggal 3 November saya melakukan transaksi lelang online di Instagram untuk sebuah pakaian. Pada tanggal 3 November tersebut, saya langsung membayar barang sesuai dengan bidding saya. Keesokan harinya saya melakukan bidding kembali akun lelang Instagram yang sama. Namun, saya tidak jadi membayar bidding tersebut karena keterbatasan ekonomi. Karena saya dianggap bid and run/wanprestasi oleh pemilik akun lelang tersebut, barang yang sudah berhasil saya transfer/bayarkan, tidak mau dikirimkan kepada saya (di-hold di pihak JNE atas permintaan pelaku usaha). Saya terus diminta untuk membayarkan bid lainnya kalau barang yg sudah terbayar ingin dikirimkan. Pertanyaan saya ialah: Apakah lelang di Instagram tersebut resmi secara hukum sebagai lelang resmi walaupun milik perorangan atau bukan badan hukum? Apakah saya sebagai konsumen dapat menuntut ganti rugi kepada pihak lelang tersebut karena tidak dikirimkannya barang saya padahal sudah lunas transaksinya? Mohon kaitkan dengan UU Perlindungan Konsumen dan KUHPerdata Apakah saya dapat dianggap bid and run dan dapat dituntut ganti rugi dan dapat terjerat Pasal 378 KUHP? Padahal akun lelang Instagram tersebut belum tentu memiliki kewenangan secara hukum sebagai lelang resmi (karena lelang resmi ada di peraturan Kemenkeu). Apabila akun tersebut sama saja dengan transaksi jual beli lainnya, apakah tidak dilaksanakannya pembayaran bidding dapat mengancam saya kepada pasal KUHP atau kerugian lainnya? Apa upaya hukum yang dapat saya tempuh melalui perkara ini?

Pada dasarnya, ketentuan pelaksanaan lelang diatur dalam Permenkeu 213/PMK.06/2020 yang secara tegas menyatakan bahwa pihak yang dapat melakukan kegiatan lelang ialah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (“KPKNL”), Balai Lelang dan Kantor Pejabat Lelang Kelas II. Atas ketentuan tersebut, maka lelang online yang dilaksanakan oleh aplikasi lelang/akun media sosial yang bukan merupakan balai lelang tidaklah sah atau tidak memenuhi legalitas hukum lelang. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku27 Des 2022Revolusi Industri 4.0: Pengaruh dan Tantangan bagi Hukum di Indonesia07 Jul 2022Hukum Menjual Barang Cacat Tersembunyi bagi Penjual 24 Jun 2022Hack Akun Instagram Orang Lain, Ini Jerat Hukumnya17 Jun 2022Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku27 Des 2022Revolusi Industri 4.0: Pengaruh dan Tantangan bagi Hukum di Indonesia07 Jul 2022Hukum Menjual Barang Cacat Tersembunyi bagi Penjual 24 Jun 2022Hack Akun Instagram Orang Lain, Ini Jerat Hukumnya17 Jun 2022Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 20224 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 20224 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/lelang-online-di-instagram-lt62cd10a1006a2/

Lelang Online di Instagram, Legalkah?

pages/216/page-0.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/) disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Legalitas Lelang _Online_ di Instagram** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Pasal Penipuan _Online_ untuk Menjerat Pelaku ](/klinik/a/pasal-penipuan-online-lt4f0db1bf87ed3/)  27 Des 2022 [ #### Revolusi Industri 4.0: Pengaruh dan Tantangan bagi Hukum di Indonesia ](/klinik/a/revolusi-industri-40-pengaruh-dan-tantangan-bagi-hukum-di-indonesia-lt62c6a01693e9c/)  07 Jul 2022 [ #### Hukum Menjual Barang Cacat Tersembunyi bagi Penjual ](/klinik/a/hukum-menjual-barang-cacat-tersembunyi-bagi-penjual-lt5caa05ba559f5/)  24 Jun 2022 [ #### Hack Akun Instagram Orang Lain, Ini Jerat Hukumnya ](/klinik/a/hack-akun-instagram-orang-lain-ini-jerat-hukumnya-lt50c51cada600a/)  17 Jun 2022 [](#!) Untuk menjawab pertanyaan Anda tentang legalitas lelang, perlu Anda pahami dahulu apa itu lelang. Menurut **Pasal 1 angka 1** **[Permenkeu 213/PMK.06/2020](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5ff7f7b2ed7f7/peraturan-menteri-keuangan-nomor-213-pmk06-2020-tahun-2020?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkeu_213_2020)** yang berbunyi: Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) _Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang._ Adapun jenis-jenis lelang yaitu:[\[1\]](#_ftn1) 1. #### **Lelang Eksekusi.** Lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. #### **Lelang Noneksekusi Wajib.** Lelang non eksekusi wajib adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dengan lelang. 3. #### **Lelang Noneksekusi Sukarela.** Lelang noneksekusi sukarela adalah lelang untuk menjual barang milik swasta, perorangan atau badan hukum/badan usaha yang dilelang secara sukarela. Berdasarkan jenis-jenis lelang tersebut, maka lelang baju milik perorangan sebagaimana Anda sebutkan termasuk dalam kategori lelang non eksekusi sukarela. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa platform yang digunakan akun Instagram apakah termasuk platform sesuai dengan Permenkeu 213/PMK.06/2020? Penawaran lelang pada dasarnya hanya dapat dilakukan secara:[\[2\]](#_ftn2) 1. Lisan, semakin meningkat atau semakin menurun; 2. Tertulis; atau 3. Tertulis dilanjutkan dengan lisan, dalam hal penawaran tertunggu belum mencapai nilai limit. Adapun penawaran lelang secara tertulis dilakukan untuk:[\[3\]](#_ftn3) 1. Lelang dengan kehadiran peserta secara fisik di tempat pelaksanaan lelang; atau 2. Lelang tanpa kehadiran peserta. Terhadap lelang tanpa kehadiran peserta, hanya dapat dilakukan melalui:[\[4\]](#_ftn4) 1. Surat tromol pos; 2. Surat elektronik _(e-mail);_ 3. Aplikasi lelang dengan penawaran terbuka _(open bidding)_ atau penawaran tertutup _(closed bidding)_; atau 4. _Platform e-Marketplace Auction._ Merujuk pada pertanyaan Anda, dapat kami jelaskan bahwa penyelenggara lelang adalah sebagai berikut:[\[5\]](#_ftn5) 1. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (“PKNL”); 2. Balai Lelang; dan 3. Kantor Pejabat Lelang Kelas II Balai lelang menurut **Pasal 1 angka 1 [Permenkeu 113/PMK.06/2019](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5d4d3b188cc08/peraturan-menteri-keuangan-nomor-113-pmk06-2019-tahun-2019?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkeu_113_2019)**: _Balai Lelang adalah Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang lelang._ Balai lelang harus mendapatkan izin operasional dari menteri dan harus didirikan dalam bentuk [Perseroan Terbatas](https://www.hukumonline.com/kamus/p/perseroan-terbatas) (PT).[\[6\]](#_ftn6) Terhadap lelang non eksekusi sukarela, maka penyelenggara lelangnya dilakukan oleh balai lelang.[\[7\]](#_ftn7) Lebih lanjut dapat dijelaskan, bahwa tempat pelaksanaan lelang wajib dilaksanakan dengan berdasarkan wilayah kerja KPKNL atau wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II tempat barang lelang berada. Dalam hal lelang secara _online_ yang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang dapat dilakukan melalui aplikasi lelang atau platform _e-marketplace auction_.[\[8\]](#_ftn8) Atas uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa lelang _online_ yang dilaksanakan oleh aplikasi lelang yang bukan merupakan balai lelang **tidaklah sah atau tidak memenuhi legalitas hukum lelang.** ### **Ganti Rugi atas Barang yang Tidak Dikirimkan Pihak Penyelenggara Lelang _Online_** Menjawab pertanyaan Anda selanjutnya, tentang ganti rugi terhadap barang yang tidak dikirimkan oleh pihak penyelenggara lelang _online_ dan pembayaran yang tidak Anda lakukan setelah _bidding_ lelang kedua, akan diuraikan berikut. Pada dasarnya transaksi lelang melalui internet merupakan bentuk dari perjanjian dan perikatan jual beli. Dalam hal ini, terhadap peristiwa yang Anda alami, dapat kami asumsikan bahwa akun Instagram yang melaksanakan kegiatan lelang _online_ yang Anda ikuti bukan merupakan aplikasi lelang yang sah sebagaimana yang telah diatur di dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum antara Anda dan pemilik akun Instagram tersebut merupakan hubungan jual beli sebagaimana dimuat di dalam ketentuan **Pasal 1457 [KUH Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata)** yang berbunyi: _Jual Beli adalah  suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan._ Dengan demikian, ketika telah terjadi pembayaran atas barang yang berhasil dilelang/dibeli, maka kewajiban dari pihak yang melakukan lelang adalah mengirimkan barang yang telah dibayar. Permasalahan terhadap tidak dibayarkannya barang yang telah di-_bidding_ pada proses lelang kedua, hal tersebut merupakan peristiwa berbeda dengan proses lelang pertama. Selanjutnya, mengenai tidak dibayarkannya barang pada _bidding_ lelang kedua_,_ maka tergantung kesepakatan antara penjual dan pembeli. Apabila penjual sepakat agar hal tersebut tidak dipermasalahkan dan cukup dilakukan pembatalan pemesanan, maka pembayaran yang tidak dilakukan tersebut tidak menjadi masalah. Namun demikian, atas tindakan yang dilakukan baik oleh Anda maupun pihak penyelenggara lelang/penjual dapat dikategorikan sebagai tindakan wanprestasi sebagaimana diatur dalam **Pasal 1243 KUH Perdata** yang berbunyi: _Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan._ Baca juga: **[Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum](https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-wanprestasi-dan-perbuatan-melawan-hukum-cl2719/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perbedaan_wanprestasi_PMH)** Menurut **Riduan Syahrani** dalam _Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata,_ untuk menuntut tidak terpenuhinya prestasi dari penjual maupun pembeli, berdasarkan **Pasal 1267 KUH Perdata** dapat dimintakan (hal.230): 1. pemenuhan prestasi/perikatan, 2. pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian, 3. ganti kerugian, 4. pembatalan perjanjian timbal balik, 5. pembatalan dengan ganti kerugian. Adapun, penyelesaian permasalahan mengenai ganti kerugian tersebut dapat dilakukan baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak. ### **Perlindungan Konsumen Lelang _Online_ di Instagram** Terhadap pelaku usaha yang tidak mengirimkan barang pesanan yang telah dibayar juga dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan **Pasal 16** dan **Pasal 62 ayat (2) [UU Perlindungan Konsumen](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/undangundang-nomor-8-tahun-1999/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Perlindungan_Konsumen)** yang berbunyi: **Pasal 16** _Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:_ 1. _tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;_ 2. _tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi._ **Pasal 62 ayat (2)** _Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)._ ### **Dapatkah Konsumen yang Tidak Jadi Membayar _Bidding_ Dituntut Pidana?** Mengenai jeratan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Anda karena tidak membayarkan pesanan Anda pada lelang kedua, maka perlu ditinjau pada ketentuan **Pasal 378 [KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document/lt4c7b80e19969e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP)** yang berbunyi: _Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun._ **R. Soesilo** dalam buku _Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal_ (hal. 261), unsur penipuan ada tiga, yaitu: 1. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang; 2. Maksud pembujukan itu adalah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan maksud melawan hak; 3. Membujuknya itu dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, akal cerdik (tipu muslihat), atau karangan perkataan bohong. Dalam peristiwa yang Anda uraikan di atas, menurut hemat kami, perbuatan yang telah Anda lakukan belum memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 378 KUH Pidana**.** Hal tersebut dikarenakan, belum terkuasainya barang yang Anda pesan dari akun Instagram yang melakukan lelang tersebut. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [**di sini.**](http://mini.hukumonline.com/holpro/?utm_source=Google&utm_medium=Banner&utm_campaign=KlinikHukum-LandingPage) Demikian jawaban kami tentang legalitas lelang _online_ di Instagram, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document/lt4c7b80e19969e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/undangundang-nomor-8-tahun-1999/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Perlindungan_Konsumen) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.06/2019 Tahun 2019 tentang Balai Lelang [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5d4d3b188cc08/peraturan-menteri-keuangan-nomor-113-pmk06-2019-tahun-2019?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkeu_113_2019) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5ff7f7b2ed7f7/peraturan-menteri-keuangan-nomor-213-pmk06-2020-tahun-2020?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkeu_213_2020) REFERENSI --------- 1. R. Soesilo., _Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal._ Politeia: Bogor, 1991; 2. Riduan Syahrani. _Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata._ Cetakan II. Alumni: Bandung, 1989. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 2 _jo._ Pasal 1 angka 5, _jis._ Pasal 1 angka 6 _jis._ Pasal 1 angka 7 [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5ff7f7b2ed7f7/peraturan-menteri-keuangan-nomor-213-pmk06-2020-tahun-2020?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkeu_213_2020) (“Permenkeu 213/PMK.06/2020”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 63 ayat (1) Permenkeu 213/PMK.06/2020 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 63 ayat (2) Permenkeu 213/PMK.06/2020 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 63 ayat (3) Permenkeu 213/PMK.06/2020 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 7 [Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.06/2019 Tahun 2019 tentang Balai Lelang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5d4d3b188cc08/peraturan-menteri-keuangan-nomor-113-pmk06-2019-tahun-2019?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkeu_113_2019) (“Permenkeu 113/PMK.06/2019”) [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 3 _jo_ Pasal 2 ayat (1) Permenkeu 113/PMK.06/2019 [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 7ayat (3) Permenkeu 113/PMK.06/2019 [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 12 ayat (1) dan (2) Permenkeu 213/PMK.06/2020 Tags ---- [instagram](/tag/instagram) [lelang](/tag/lelang) [media sosial](/tag/media-sosial)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITBunyi Sumpah Saksi di Pengadilan sesuai Kepercayaannya14 Jun 2024Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Hukum08 Jul 2022Peran Hukum Internasional dalam Menanggulangi Isu Perubahan Iklim01 Jul 2022Perancang Peraturan (Legislative Drafter) Harus Punya Skill Ini23 Jun 2022Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Pengertian KedaulatanKedaulatan dalam Bahasa Inggris disebut sovereignty, dan dalam Bahasa Jerman disebut souveränität. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, kedaulatan berasal dari bahasa latin “superanus” yang artinya teratas. Negara dikatakan berdaulat karena kedaulatan merupakan ciri hakiki dari sebuah negara. Bila dikatakan negara itu berdaulat, artinya negara memiliki kekuasaan tertinggi.[1]Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Menurut Mochtar Kusumaatmadja, dapat jelaskan bahwa pengertian kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi memiliki batasan penting, yaitu:[2]Kekuasaan terbatas pada batas wilayah negara pemilik kekuasaan.Kekuasaan berakhir ketika kekuasaan negara lain dimulai.Maka, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi negara, yaitu kekuasaan yang tidak berada di bawah kekuasaan lain. Sebagai contoh, pemerintah yang berdaulat ke dalam artinya rakyat mentaati pemerintah sehingga dapat terlaksana ketertiban hukum di negara tersebut. Sedangkan pemerintah yang berdaulat ke luar artinya negara mampu mempertahankan kemerdekaannya terhadap serangan dari pihak lain.[3] Teori Kedaulatan dalam Ilmu NegaraBerikut ini kami jelaskan satu per satu teori-teori kedaulatan dalam ilmu negara.Teori Kedaulatan TuhanTeori Kedaulatan Tuhan dipelopori oleh Agustinus dan Thomas Aquinas.[4] Menurut teori ini, kekuasaan tertinggi ada di tangan Tuhan, dengan demikian seluruh perintah negara harus merupakan implementasi dari kedaulatan Tuhan. Seluruh gerak dan aktivitas pemerintahan dan rakyat harus sesuai dengan kehendak Tuhan.[5]Doktrin ini juga disebut sebagai doktrin teokratis, yang merupakan upaya paling awal dan paling tua yang dilakukan oleh manusia untuk menjawab masalah atau sesuatu yang berkaitan dengan hubungan kekuasaan.[6] Berdasarkan sejarah, disebutkan bahwa banyak penguasa zaman kuno yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, atau mengaku sebagai wakil Tuhan.[7]Namun, raja yang berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan sebagai wakil Tuhan ternyata dapat ditaklukkan oleh raja lain yang bukan wakil Tuhan. Bahkan, pemberontak juga dapat menaklukan raja. Akibatnya, kepercayaan orang terhadap doktrin teori kedaulatan Tuhan memudar.[8] Teori Kedaulatan RajaThomas Hobbes dapat dipandang sebagai pelopor teori kedaulatan Raja. Menurut Hobbes, teori ini berarti kekuasaan tertinggi berada pada raja dan dapat dihubungkan dengan teori pembenaran negara yang menimbulkan kekuasaan mutlak pada raja.[9]Raja pada umumnya bersandar pada kemampuan untuk menyakinkan rakyat bahwa ia dan keturunannya adalah orang-orang yang berhak diangkat dalam kedaulatan atau berhak mendapatkan kekuasaan yang tertinggi. Pada dasarnya, Tuhan lah yang memberikan hak untuk memerintah secara mutlak kepada para raja.Dengan demikian, kekuasaan politik yang dimiliki para raja tidak dapat dicabut oleh rakyat jelata. Kekuasaan mutlak tersebut membawa pada pemerintahan yang tirani, yakni raja melakukan penyelewenangan. Rakyat kemudian mulai memberontak dan menyadari kekuatan sendiri sebagai rakyat yang memiliki identitas dan hak.[10] Teori Kedaulatan RakyatTeori kedaulatan rakyat adalah reaksi atas teori kedaulatan raja yang menghasilkan monopoli dan penyimpangan kekuasaan, yang pada akhirnya menimbulkan tirani dan kesengsaraan rakyat. Jean Jacques Rousseau mengemukakan kedaulatan rakyat melalui buku Du Contract Social. Menurut doktrin Rousseau mengenai Du Contract Social atau perjanjian masyarakat, dalam suatu negara natural liberty telah berubah menjadi civil liberty, yakni di mana rakyat memiliki hak-haknya. Kekuasaan rakyat sebagai yang tertinggi dalam hal ini melampaui perwakilan yang didasari suara terbanyak dari kehendak bersama (general will, volonte generale). Kehendak bersama tersebut harus berdasarkan kepentingan dari golongan yang terbanyak. Jadi, apabila hanya kepentingan satu golongan minoritas yang diutamakan, maka hal tersebut bukan merupakan kepentingan umum.[11]Dalam teori ini, rakyat dilibatkan dalam segala aspek penyelenggaraan negara sehingga segala urusan negara tidak ada yang terlepas dari jangkauan kedaulatan rakyat. Rakyat juga harus dilibatkan dalam pembentukan undang-undang atau hukum baik secara langsung melalui referendum ataupun melalui sistem perwakilan melalui wakil rakyat.[12] Pada intinya, keterlibatan rakyat dalam segala aspek penyelenggaraan negara adalah konsekuensi dari negara demokrasi modern.[13] Teori Kedaulatan NegaraTeori kedaulatan negara dipelopori oleh Jean Bodin, Thomas Hobbes, John Austin, dan George Jellinek. Dalam teori ini, negara merupakan subjek hukum atau rechtspersoon. Sebagai subjek hukum, maka negara memiliki hak dan kewajiban seperti layaknya manusia yang dapat melakukan berbagai perbuatan atau tindakan hukum. Perbuatan atau tindakan hukum tersebut dijalankan oleh organ dan aparatur pemerintahan negara.[14]Dalam teori ini, negara dianggap sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, bukan raja, bukan rakyat, dan bukan Tuhan.[15] Kekuasaan tertinggi yang ada pada negara mudah disalahgunakan oleh penguasa (raja). Hal ini terbukti pada masa pemerintahan Louis XIV di Perancis, dengan kekuasannya yang mutlak dan menganggap dirinya sebagai negara (l’etat c’est moi/ I myself am the nation).[16] Teori Kedaulatan HukumTeori kedaulatan hukum adalah reaksi dari teori kedaulatan negara. Seperti yang dikemukakan oleh Krabbe, kekuasaan tertinggi tidak lagi berada pada raja dan negara, melainkan berada pada hukum. Sumber dari teori ini adalah kesadaran hukum setiap orang.[17]Dalam doktrin kedaulatan hukum, posisi hukum lebih tinggi daripada negara karena doktrin kedaulatan hukum dilandasi oleh prinsip hukum lebih tinggi daripada negara. Sebagai konsekuensinya, negara juga harus tunduk kepada hukum, atau dengan pengertian lain, hukum berdaulat atas negara.[18]Baca juga: Teori Kedaulatan Rakyat dan Penerapannya di Indonesia Pemisahan KekuasaanPrinsip pemisahan kekuasaan dalam konstruksi filososif telah dirumuskan sejak zaman Aristoteles, dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh John Locke dan Montesquieu.[19] John Locke membagi pemisahan kekuasaan menjadi:[20]Legislative;Executive;Federative power of the commonwealth.John Locke menjelaskan bahwa lembaga legislatif merupakan lembaga yang dipilih dan disetujui oleh warga negara (chosen and appointed), yang berwenang membuat undang-undang, dan merupakan kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara. Kekuasaan legislatif tidak perlu dilaksanakan dalam sebuah lembaga yang permanen. Alasannya, karena bukan merupakan pekerjaan rutin pemerintahan dan dikhawatirkan adanya penyimpangan kekuasaan jika lembaga dijabat oleh seseorang dalam waktu lama.[21]Kekuasaan eksekutif menurut John Locke memiliki tugas untuk melaksanakan undang-undang, dan termasuk kekuasaan untuk mengadili. Sedangkan kekuasaan federatif tugasnya meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain seperti membuat aliansi dan sebagainya. Pada zaman sekarang kita kenal dengan hubungan luar negeri.[22]Berbeda dengan John Locke, Montesquieu membagi jenis kekuasaan menjadi:[23]Legislatif;Eksekutif;Yudikatif.Pembagian tersebut dikenal dengan istilah Trias Politica.[24] Apa pengertian dari Trias Politica? Konsep Trias Politica merupakan suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan yang sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa.[25]Menurut Montesquieu, kekuasaan legislatif memiliki tugas untuk membuat undang-undang. Kekuasaan eksekutif memiliki tugas untuk menyelenggarakan undang-undang. Sedangkan kekuasaan yudikatif bertugas untuk mengadili atas pelanggaran undang-undang yang terjadi.[26]Baca juga: Makna Trias Politica dan Penerapannya di Indonesia Rule of LawKonsep rule of law merupakan istilah doktrinal yang berkembang pada abad ke-19. Konsep ini dikemukakan oleh A.V. Dicey dan memiliki beberapa karakteristik.[27] Pertama, tidak ada satu orang pun dapat diberikan hukuman kecuali oleh badan pengadilan yang berlaku umum. Kedua, tidak ada satu orang pun yang berada di atas hukum. Dalam pengertian lain, apa pun derajat dan kondisinya, orang tersebut tunduk kepada hukum yang berlaku umum yang dapat diajukan tuntutan ke pengadilan yang bersifat umum juga. Dalam situasi seperti ini terdapat kesetaraan hukum yang juga berlaku bagi para pejabat resmi yang memerintah warga negara. Ketiga, prinsip-prinsip umum konstitusi merupakan hasil dari putusan pengadilan yang menentukan hak-hak pribadi dari seseorang khususnya yang diputus oleh pengadilan.[28]Rule by law adalah pemerintahan yang dilaksanakan menurut hukum dibandingkan pengaturan dalam kedikatatoran adalah hal yang penting untuk menuju modernisasi. Dalam konsep ini, aturan-aturan yang ditentukan hukum lebih baik dibandingkan aturan-aturan yang bersifat personal. Dengan demikian, hukum menjadi rasional untuk mengatur atau menentukan arah perkembangan masyarakat.[29]Baca juga: Konsep Rule of Law dan Penerapannya di IndonesiaKesimpulannya, dalam mempelajari ilmu negara kita pasti perlu memahami juga berbagai teori kedaulatan, yakni teori kedaulatan tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan rakyat, teori kedaulatan negara, dan teori kedaulatan hukum. Selain itu, konsep pembagian kekuasaan terutama trias politica merupakan sebuah konsep yang penting dalam ilmu negara, yakni terdiri dari kekuasaan legistatif, eksekutif, dan yudikatif. Tak hanya itu, konsep penting untuk menuju modernisasi, yakni rule of law juga perlu dipahami.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. REFERENSIEfi Yulistyowati, Penerapan Konsep Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Vol. 18, No. 2, 2016;Dody Nur Andriyan, Ilmu Negara: Sejarah, Teori, dan Filosofi Tujuan Negara, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2021;Hotma P. Sibuea, Ilmu Negara, Jakarta: Erlangga, 2014;Isharyanto, Ilmu Negara, Karanganyar: Oase Pustaka, 2016;Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005;M. Iman Santoso, Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara dalam Sudut Pandang Keimigrasian, Jurnal Binamulia Hukum, Vol. 07, No. 1, 2018;Mochtar Kusumaatmadja (et.al), Pengantar Hukum Internasional, Bandung: Alumni, 2003;Suparto, Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi Menurut Negara Barat dan Islam, Jurnal Hukum Islam, Vol. 19, No. 1, 2019;Merriam Webster Dictionary, yang diakses pada 8 Juli 2022, pukul 16.12 WITA.[1] M. Iman Santoso, Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara dalam Sudut Pandang Keimigrasian, Jurnal Binamulia Hukum, Vol. 07, No. 1, 2018, hal. 1[2] Mochtar Kusumaatmadja (et.al), Pengantar Hukum Internasional, Bandung: Alumni, 2003, hal. 16-18[3] Dody Nur Andriyan, Ilmu Negara: Sejarah, Teori, dan Filosofi Tujuan Negara, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2021, hal. 62[4] Hotma P. Sibuea, Ilmu Negara, Jakarta: Erlangga, 2014, hal. 288[5] Isharyanto, Ilmu Negara, Karanganyar: Oase Pustaka, 2016, hal. 90[6] Hotma P. Sibuea, Ilmu Negara, Jakarta: Erlangga, 2014, hal. 286[7] Isharyanto, Ilmu Negara, Karanganyar: Oase Pustaka, 2016, hal. 90[8] Hotma P. Sibuea, Ilmu Negara, Jakarta: Erlangga, 2014, hal. 288[9] Hotma P. Sibuea, Ilmu Negara, Jakarta: Erlangga, 2014, hal. 291[10] Isharyanto, Ilmu Negara, Karanganyar: Oase Pustaka, 2016, hal. 91[11] Isharyanto, Ilmu Negara, Karanganyar: Oase Pustaka, 2016, hal. 91-92[12] Hotma P. Sibuea, Ilmu Negara, Jakarta: Erlangga, 2014, hal. 293[13] Hotma P. Sibuea, Ilmu Negara, Jakarta: Erlangga, 2014, hal. 294[14] Hotma P. Sibuea, Ilmu Negara, Jakarta: Erlangga, 2014, hal. 295-296[15] Hotma P. Sibuea, Ilmu Negara, Jakarta: Erlangga, 2014, hal. 296[16] Hotma P. Sibuea, Ilmu Negara, Jakarta: Erlangga, 2014, hal. 298[17] Isharyanto, Ilmu Negara, Karanganyar: Oase Pustaka, 2016, hal. 93[18] Hotma P. Sibuea, Ilmu Negara, Jakarta: Erlangga, 2014, hal. 302[19] Isharyanto, Ilmu Negara, Karanganyar: Oase Pustaka, 2016, hal. 125[20] Isharyanto, Ilmu Negara, Karanganyar: Oase Pustaka, 2016, hal. 120[21] Isharyanto, Ilmu Negara, Karanganyar: Oase Pustaka, 2016, hal. 120[22] Suparto, Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi Menurut Negara Barat dan Islam, Jurnal Hukum Islam, Vol. 19, No. 1, 2019, hal. 135[23] Isharyanto, Ilmu Negara, Karanganyar: Oase Pustaka, 2016, hal. 120[24] Efi Yulistyowati, Penerapan Konsep Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Vol. 18, No. 2, 2016, hal. 330[25] Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, hal. 152[26] Suparto, Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi Menurut Negara Barat dan Islam, Jurnal Hukum Islam, Vol. 19, No. 1, 2019, hal. 135[27] Isharyanto, Ilmu Negara, Karanganyar: Oase Pustaka, 2016, hal. 136[28] Isharyanto, Ilmu Negara, Karanganyar: Oase Pustaka, 2016, hal. 136-137[29] Isharyanto, Ilmu Negara, Karanganyar: Oase Pustaka, 2016, hal. 140Tagsanak hukumfakultas hukumilmu hukumjurusan hukumkampus hukumkenegaraankuliah hukummaba hukummahasiswa hukum

Apa saja jenis-jenis teori kedaulatan dalam ilmu negara? Kemudian, apa yang dimaksud dengan pemisahan kekuasaan dan rule of law?

Ilmu negara tidak akan dapat dipisahkan dari unsur negara, kedaulatan, kekuasaan, dan hukum. Sebab, hal-hal tersebut adalah ruang lingkup pembahasan dari ilmu negara itu sendiri. Melalui artikel ini, kami menerangkan beberapa teori kedaulatan, pemisahan kekuasaan menurut para filsuf, dan juga sebuah konsep penting bernama rule of law.   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Bunyi Sumpah Saksi di Pengadilan sesuai Kepercayaannya14 Jun 2024Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Hukum08 Jul 2022Peran Hukum Internasional dalam Menanggulangi Isu Perubahan Iklim01 Jul 2022Perancang Peraturan (Legislative Drafter) Harus Punya Skill Ini23 Jun 2022Bunyi Sumpah Saksi di Pengadilan sesuai Kepercayaannya14 Jun 2024Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Hukum08 Jul 2022Peran Hukum Internasional dalam Menanggulangi Isu Perubahan Iklim01 Jul 2022Perancang Peraturan (Legislative Drafter) Harus Punya Skill Ini23 Jun 2022Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 2022Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 2022Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang19 Mei 2023Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 2022Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 2022Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang19 Mei 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-kedaulatan--pemisahan-kekuasaan--dan-irule-of-law-i-lt62cc01222dcf7/

Teori Kedaulatan, Pemisahan Kekuasaan, dan Rule of Law

pages/216/page-1.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Bunyi Sumpah Saksi di Pengadilan sesuai Kepercayaannya ](/klinik/a/sumpah-saksi-di-pengadilan-lt5508ec800e4c5/)  14 Jun 2024 [ #### Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Hukum ](/klinik/a/hubungan-ilmu-negara-dengan-ilmu-hukum-lt62c7e256c17e9/)  08 Jul 2022 [ #### Peran Hukum Internasional dalam Menanggulangi Isu Perubahan Iklim ](/klinik/a/peran-hukum-internasional-dalam-menanggulangi-isu-perubahan-iklim-lt62bed65504727/)  01 Jul 2022 [ #### Perancang Peraturan (_Legislative Drafter_) Harus Punya _Skill_ Ini ](/klinik/a/perancang-peraturan-ilegislative-drafter-i-harus-punya-iskill-i-ini-lt62b44138cb938/)  23 Jun 2022 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Pengertian Kedaulatan** Kedaulatan dalam Bahasa Inggris disebut _sovereignty_, dan dalam Bahasa Jerman disebut _souveränität_. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, kedaulatan berasal dari bahasa latin “_superanus_” yang artinya teratas. Negara dikatakan berdaulat karena kedaulatan merupakan ciri hakiki dari sebuah negara. Bila dikatakan negara itu berdaulat, artinya negara memiliki kekuasaan tertinggi.[\[1\]](#_ftn1) Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Menurut **Mochtar Kusumaatmadja**, dapat jelaskan bahwa pengertian kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi memiliki batasan penting, yaitu:[\[2\]](#_ftn2) 1. Kekuasaan terbatas pada batas wilayah negara pemilik kekuasaan. 2. Kekuasaan berakhir ketika kekuasaan negara lain dimulai. Maka, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi negara, yaitu kekuasaan yang tidak berada di bawah kekuasaan lain. Sebagai contoh, pemerintah yang berdaulat ke dalam artinya rakyat mentaati pemerintah sehingga dapat terlaksana ketertiban hukum di negara tersebut. Sedangkan pemerintah yang berdaulat ke luar artinya negara mampu mempertahankan kemerdekaannya terhadap serangan dari pihak lain.[\[3\]](#_ftn3) ### **Teori Kedaulatan dalam Ilmu Negara** Berikut ini kami jelaskan satu per satu teori-teori kedaulatan dalam ilmu negara. 1. #### **Teori Kedaulatan Tuhan** Teori Kedaulatan Tuhan dipelopori oleh **Agustinus** **dan** **Thomas Aquinas**.[\[4\]](#_ftn4) Menurut teori ini, kekuasaan tertinggi ada di tangan Tuhan, dengan demikian seluruh perintah negara harus merupakan implementasi dari kedaulatan Tuhan. Seluruh gerak dan aktivitas pemerintahan dan rakyat harus sesuai dengan kehendak Tuhan.[\[5\]](#_ftn5) Doktrin ini juga disebut sebagai doktrin teokratis, yang merupakan upaya paling awal dan paling tua yang dilakukan oleh manusia untuk menjawab masalah atau sesuatu yang berkaitan dengan hubungan kekuasaan.[\[6\]](#_ftn6) Berdasarkan sejarah, disebutkan bahwa banyak penguasa zaman kuno yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, atau mengaku sebagai wakil Tuhan.[\[7\]](#_ftn7) Namun, raja yang berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan sebagai wakil Tuhan ternyata dapat ditaklukkan oleh raja lain yang bukan wakil Tuhan. Bahkan, pemberontak juga dapat menaklukan raja. Akibatnya, kepercayaan orang terhadap doktrin teori kedaulatan Tuhan memudar.[\[8\]](#_ftn8) 2. #### **Teori Kedaulatan Raja** **Thomas Hobbes** dapat dipandang sebagai pelopor teori kedaulatan Raja. Menurut Hobbes, teori ini berarti kekuasaan tertinggi berada pada raja dan dapat dihubungkan dengan teori pembenaran negara yang menimbulkan kekuasaan mutlak pada raja.[\[9\]](#_ftn9) Raja pada umumnya bersandar pada kemampuan untuk menyakinkan rakyat bahwa ia dan keturunannya adalah orang-orang yang berhak diangkat dalam kedaulatan atau berhak mendapatkan kekuasaan yang tertinggi. Pada dasarnya, Tuhan lah yang memberikan hak untuk memerintah secara mutlak kepada para raja. Dengan demikian, kekuasaan politik yang dimiliki para raja tidak dapat dicabut oleh rakyat jelata. Kekuasaan mutlak tersebut membawa pada pemerintahan yang tirani, yakni raja melakukan penyelewenangan. Rakyat kemudian mulai memberontak dan menyadari kekuatan sendiri sebagai rakyat yang memiliki identitas dan hak.[\[10\]](#_ftn10) 3. #### **Teori Kedaulatan Rakyat** Teori kedaulatan rakyat adalah reaksi atas teori kedaulatan raja yang menghasilkan monopoli dan penyimpangan kekuasaan, yang pada akhirnya menimbulkan tirani dan kesengsaraan rakyat. **Jean Jacques Rousseau** mengemukakan kedaulatan rakyat melalui buku _Du Contract Social._ Menurut doktrin Rousseau mengenai _Du Contract Social_ atau perjanjian masyarakat, dalam suatu negara _natural liberty_ telah berubah menjadi _civil liberty,_ yakni di mana rakyat memiliki hak-haknya. Kekuasaan rakyat sebagai yang tertinggi dalam hal ini melampaui perwakilan yang didasari suara terbanyak dari kehendak bersama (_general will_, _volonte generale_). Kehendak bersama tersebut harus berdasarkan kepentingan dari golongan yang terbanyak. Jadi, apabila hanya kepentingan satu golongan minoritas yang diutamakan, maka hal tersebut bukan merupakan kepentingan umum.[\[11\]](#_ftn11) Dalam teori ini, rakyat dilibatkan dalam segala aspek penyelenggaraan negara sehingga segala urusan negara tidak ada yang terlepas dari jangkauan kedaulatan rakyat. Rakyat juga harus dilibatkan dalam pembentukan undang-undang atau hukum baik secara langsung melalui referendum ataupun melalui sistem perwakilan melalui wakil rakyat.[\[12\]](#_ftn12) Pada intinya, keterlibatan rakyat dalam segala aspek penyelenggaraan negara adalah konsekuensi dari negara demokrasi modern.[\[13\]](#_ftn13) 4. #### **Teori Kedaulatan Negara** Teori kedaulatan negara dipelopori oleh **Jean Bodin, Thomas Hobbes, John Austin, dan George Jellinek**. Dalam teori ini, negara merupakan subjek hukum atau _rechtspersoon_. Sebagai subjek hukum, maka negara memiliki hak dan kewajiban seperti layaknya manusia yang dapat melakukan berbagai perbuatan atau tindakan hukum. Perbuatan atau tindakan hukum tersebut dijalankan oleh organ dan aparatur pemerintahan negara.[\[14\]](#_ftn14) Dalam teori ini, negara dianggap sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, bukan raja, bukan rakyat, dan bukan Tuhan.[\[15\]](#_ftn15) Kekuasaan tertinggi yang ada pada negara mudah disalahgunakan oleh penguasa (raja). Hal ini terbukti pada masa pemerintahan Louis XIV di Perancis, dengan kekuasannya yang mutlak dan menganggap dirinya sebagai negara [(**_l’etat c’est moi/ I myself am the nation_**)](https://www.merriam-webster.com/dictionary/l%27%C3%A9tat%2C%20c%27est%20moi).[\[16\]](#_ftn16) 5. #### **Teori Kedaulatan Hukum** Teori kedaulatan hukum adalah reaksi dari teori kedaulatan negara. Seperti yang dikemukakan oleh **Krabbe**, kekuasaan tertinggi tidak lagi berada pada raja dan negara, melainkan berada pada hukum. Sumber dari teori ini adalah kesadaran hukum setiap orang.[\[17\]](#_ftn17) Dalam doktrin kedaulatan hukum, posisi hukum lebih tinggi daripada negara karena doktrin kedaulatan hukum dilandasi oleh prinsip hukum lebih tinggi daripada negara. Sebagai konsekuensinya, negara juga harus tunduk kepada hukum, atau dengan pengertian lain, hukum berdaulat atas negara.[\[18\]](#_ftn18) Baca juga: [**Teori Kedaulatan Rakyat dan Penerapannya di Indonesia**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-kedaulatan-rakyat-dan-penerapannya-di-indonesia-lt6253d44134e73?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=teori_kedaulatan_rakyat_di_indonesia) ### **Pemisahan Kekuasaan** Prinsip pemisahan kekuasaan dalam konstruksi filososif telah dirumuskan sejak zaman Aristoteles, dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh John Locke dan Montesquieu.[\[19\]](#_ftn19) **John Locke** membagi pemisahan kekuasaan menjadi:[\[20\]](#_ftn20) 1. _Legislative;_ 2. _Executive;_ 3. _Federative power of the commonwealth._ John Locke menjelaskan bahwa lembaga legislatif merupakan lembaga yang dipilih dan disetujui oleh warga negara (_chosen and appointed_), yang berwenang membuat undang-undang, dan merupakan kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara. Kekuasaan legislatif tidak perlu dilaksanakan dalam sebuah lembaga yang permanen. Alasannya, karena bukan merupakan pekerjaan rutin pemerintahan dan dikhawatirkan adanya penyimpangan kekuasaan jika lembaga dijabat oleh seseorang dalam waktu lama.[\[21\]](#_ftn21) Kekuasaan eksekutif menurut John Locke memiliki tugas untuk melaksanakan undang-undang, dan termasuk kekuasaan untuk mengadili. Sedangkan kekuasaan federatif tugasnya meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain seperti membuat aliansi dan sebagainya. Pada zaman sekarang kita kenal dengan hubungan luar negeri.[\[22\]](#_ftn22) Berbeda dengan John Locke, **Montesquieu** membagi jenis kekuasaan menjadi:[\[23\]](#_ftn23) 1. Legislatif; 2. Eksekutif; 3. Yudikatif. Pembagian tersebut dikenal dengan istilah _Trias Politica_.[\[24\]](#_ftn24) Apa pengertian dari _Trias Politica_? Konsep _Trias Politica_ merupakan suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan yang sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa.[\[25\]](#_ftn25) Menurut Montesquieu, kekuasaan legislatif memiliki tugas untuk membuat undang-undang. Kekuasaan eksekutif memiliki tugas untuk menyelenggarakan undang-undang. Sedangkan kekuasaan yudikatif bertugas untuk mengadili atas pelanggaran undang-undang yang terjadi.[\[26\]](#_ftn26) Baca juga: [**Makna _Trias Politica_ dan Penerapannya di Indonesia**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/trias-politica-lt623c3bc471c1e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=makna_trias_politica) ### **_Rule of Law_** Konsep _rule of law_ merupakan istilah doktrinal yang berkembang pada abad ke-19. Konsep ini dikemukakan oleh **A.V. Dicey** dan memiliki beberapa karakteristik.[\[27\]](#_ftn27) Pertama, tidak ada satu orang pun dapat diberikan hukuman kecuali oleh badan pengadilan yang berlaku umum. Kedua, tidak ada satu orang pun yang berada di atas hukum. Dalam pengertian lain, apa pun derajat dan kondisinya, orang tersebut tunduk kepada hukum yang berlaku umum yang dapat diajukan tuntutan ke pengadilan yang bersifat umum juga. Dalam situasi seperti ini terdapat kesetaraan hukum yang juga berlaku bagi para pejabat resmi yang memerintah warga negara. Ketiga, prinsip-prinsip umum konstitusi merupakan hasil dari putusan pengadilan yang menentukan hak-hak pribadi dari seseorang khususnya yang diputus oleh pengadilan.[\[28\]](#_ftn28) _Rule by law_ adalah pemerintahan yang dilaksanakan menurut hukum dibandingkan pengaturan dalam kedikatatoran adalah hal yang penting untuk menuju modernisasi. Dalam konsep ini, aturan-aturan yang ditentukan hukum lebih baik dibandingkan aturan-aturan yang bersifat personal. Dengan demikian, hukum menjadi rasional untuk mengatur atau menentukan arah perkembangan masyarakat.[\[29\]](#_ftn29) Baca juga: [**Konsep _Rule of Law_ dan Penerapannya di Indonesia**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsep-irule-of-law-i-dan-penerapannya-di-indonesia-lt624ebfa5a3b7e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=makna_rule_of_law_di_indo) Kesimpulannya, dalam mempelajari ilmu negara kita pasti perlu memahami juga berbagai teori kedaulatan, yakni teori kedaulatan tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan rakyat, teori kedaulatan negara, dan teori kedaulatan hukum. Selain itu, konsep pembagian kekuasaan terutama _trias politica_ merupakan sebuah konsep yang penting dalam ilmu negara, yakni terdiri dari kekuasaan legistatif, eksekutif, dan yudikatif. Tak hanya itu, konsep penting untuk menuju modernisasi, yakni _rule of law_ juga perlu dipahami. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. REFERENSI --------- 1. Efi Yulistyowati, _Penerapan Konsep Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen,_ Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Vol. 18, No. 2, 2016; 2. Dody Nur Andriyan, _Ilmu Negara: Sejarah, Teori, dan Filosofi Tujuan Negara,_ Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2021; 3. Hotma P. Sibuea, _Ilmu Negara_, Jakarta: Erlangga, 2014; 4. Isharyanto, _Ilmu Negara,_ Karanganyar: Oase Pustaka, 2016; 5. Miriam Budiardjo, _Dasar-Dasar Ilmu Politik,_ Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005; 6. M. Iman Santoso, _Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara dalam Sudut Pandang Keimigrasian_, Jurnal Binamulia Hukum, Vol. 07, No. 1, 2018; 7. Mochtar Kusumaatmadja _(et.al)_, _Pengantar Hukum Internasional,_ Bandung: Alumni, 2003; 8. Suparto, _Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi Menurut Negara Barat dan Islam,_ Jurnal Hukum Islam, Vol. 19, No. 1, 2019; 9. [Merriam Webster Dictionary](https://www.merriam-webster.com/dictionary/l%27%C3%A9tat%2C%20c%27est%20moi), yang diakses pada 8 Juli 2022, pukul 16.12 WITA. * * * [\[1\]](#_ftnref1) M. Iman Santoso, _Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara dalam Sudut Pandang Keimigrasian_, Jurnal Binamulia Hukum, Vol. 07, No. 1, 2018, hal. 1 [\[2\]](#_ftnref2) Mochtar Kusumaatmadja _(et.al)_, _Pengantar Hukum Internasional,_ Bandung: Alumni, 2003, hal. 16-18 [\[3\]](#_ftnref3) Dody Nur Andriyan, _Ilmu Negara: Sejarah, Teori, dan Filosofi Tujuan Negara,_ Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2021, hal. 62 [\[4\]](#_ftnref4) Hotma P. Sibuea, _Ilmu Negara_, Jakarta: Erlangga, 2014, hal. 288 [\[5\]](#_ftnref5) Isharyanto, _Ilmu Negara,_ Karanganyar: Oase Pustaka, 2016, hal. 90 [\[6\]](#_ftnref6) Hotma P. Sibuea, _Ilmu Negara_, Jakarta: Erlangga, 2014, hal. 286 [\[7\]](#_ftnref7) Isharyanto, _Ilmu Negara,_ Karanganyar: Oase Pustaka, 2016, hal. 90 [\[8\]](#_ftnref8) Hotma P. Sibuea, _Ilmu Negara_, Jakarta: Erlangga, 2014, hal. 288 [\[9\]](#_ftnref9) Hotma P. Sibuea, _Ilmu Negara_, Jakarta: Erlangga, 2014, hal. 291 [\[10\]](#_ftnref10) Isharyanto, _Ilmu Negara,_ Karanganyar: Oase Pustaka, 2016, hal. 91 [\[11\]](#_ftnref11) Isharyanto, _Ilmu Negara,_ Karanganyar: Oase Pustaka, 2016, hal. 91-92 [\[12\]](#_ftnref12) Hotma P. Sibuea, _Ilmu Negara_, Jakarta: Erlangga, 2014, hal. 293 [\[13\]](#_ftnref13) Hotma P. Sibuea, _Ilmu Negara_, Jakarta: Erlangga, 2014, hal. 294 [\[14\]](#_ftnref14) Hotma P. Sibuea, _Ilmu Negara_, Jakarta: Erlangga, 2014, hal. 295-296 [\[15\]](#_ftnref15) Hotma P. Sibuea, _Ilmu Negara_, Jakarta: Erlangga, 2014, hal. 296 [\[16\]](#_ftnref16) Hotma P. Sibuea, _Ilmu Negara_, Jakarta: Erlangga, 2014, hal. 298 [\[17\]](#_ftnref17) Isharyanto, _Ilmu Negara,_ Karanganyar: Oase Pustaka, 2016, hal. 93 [\[18\]](#_ftnref18) Hotma P. Sibuea, _Ilmu Negara_, Jakarta: Erlangga, 2014, hal. 302 [\[19\]](#_ftnref19) Isharyanto, _Ilmu Negara,_ Karanganyar: Oase Pustaka, 2016, hal. 125 [\[20\]](#_ftnref20) Isharyanto, _Ilmu Negara,_ Karanganyar: Oase Pustaka, 2016, hal. 120 [\[21\]](#_ftnref21) Isharyanto, _Ilmu Negara,_ Karanganyar: Oase Pustaka, 2016, hal. 120 [\[22\]](#_ftnref22) Suparto, _Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi Menurut Negara Barat dan Islam,_ Jurnal Hukum Islam, Vol. 19, No. 1, 2019, hal. 135 [\[23\]](#_ftnref23) Isharyanto, _Ilmu Negara,_ Karanganyar: Oase Pustaka, 2016, hal. 120 [\[24\]](#_ftnref24) Efi Yulistyowati, _Penerapan Konsep Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen,_ Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Vol. 18, No. 2, 2016, hal. 330 [\[25\]](#_ftnref25) Miriam Budiardjo, _Dasar-Dasar Ilmu Politik,_ Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, hal. 152 [\[26\]](#_ftnref26) Suparto, _Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi Menurut Negara Barat dan Islam,_ Jurnal Hukum Islam, Vol. 19, No. 1, 2019, hal. 135 [\[27\]](#_ftnref27) Isharyanto, _Ilmu Negara,_ Karanganyar: Oase Pustaka, 2016, hal. 136 [\[28\]](#_ftnref28) Isharyanto, _Ilmu Negara,_ Karanganyar: Oase Pustaka, 2016, hal. 136-137 [\[29\]](#_ftnref29) Isharyanto, _Ilmu Negara,_ Karanganyar: Oase Pustaka, 2016, hal. 140 Tags ---- [anak hukum](/tag/anak-hukum) [fakultas hukum](/tag/fakultas-hukum) [ilmu hukum](/tag/ilmu-hukum) [jurusan hukum](/tag/jurusan-hukum) [kampus hukum](/tag/kampus-hukum) [kenegaraan](/tag/kenegaraan) [kuliah hukum](/tag/kuliah-hukum) [maba hukum](/tag/maba-hukum) [mahasiswa hukum](/tag/mahasiswa-hukum)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITProses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia 02 Mar 2023Adakah Batas Waktu RUU Disahkan Jadi UU?07 Jun 2022Yang Harus Diperhatikan Saat Penyusunan Prolegnas10 Des 2020Di Tahap Mana Publik Bisa Berpartisipasi dalam Pembentukan UU?03 Nov 2020Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Penyusunan ProlegnasProgram Legislasi Nasional (“Prolegnas”) adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.[1] Perencanaan program ini berisi skala prioritas program pembentukan undang-undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional.[2]Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Prolegnas adalah suatu perencanaan untuk rancangan undang-undang (“RUU”) yang hendak dibahas dalam satu periode DPR dan lebih rinci diatur dalam jangka waktu tahunan. Meski telah disusun sedemikian rupa dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR, namun DPR dan Presiden masih dapat mengajukan RUU di luar Prolegnas dalam keadaan tertentu, yakni keadaan luar biasa dan adanya urgensi nasional.[3]Prolegnas disusun dalam jangka menengah dan prioritas tahunan. Prolegnas jangka menengah (5 tahun) memuat gambaran hukum nasional secara umum, arah dan kebijakan pembangunan hukum nasional, dan judul serta konsepsi RUU.[4] Sedangkan prolegnas prioritas tahunan merupakan pelaksanaan dari Prolegnas jangka menengah yang dilakukan setiap satu tahun.[5] Bisakah UU Dibentuk Tanpa Masuk Prolegnas?Adapun menurut Pasal 111 ayat (3) Peraturan DPR 1/2014 menyebutkan RUU dapat diajukan di luar Prolegnas yang meliputi:meratifikasi konvensi atau perjanjian internasional;mengisi kekosongan hukum akibat putusan Mahkamah Konstitusi;mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; ataumengatasi keadaan tertentu lain yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu RUU yang dapat disepakati oleh Badan Legislasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.Penyusunan RUU di luar Prolegnas dimungkinkan dengan diawali pemrakarsa mengajukan permohonan izin prakarsa kepada Presiden disertai penjelasan konsepsi pengaturan RUU mencakup urgensi dan tujuan penyusunan, sasaran, pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur dan jangkauan serta arah pengaturan. Setelah Presiden memberi izin prakarsa, pemrakarsa menyusun RUU dan menyampaikannya ke Menteri di bidang hukum. Kemudian Menteri mengajukan usul RUU di luar Prolegnas ke pimpinan DPR melalui Badan Legislasi untuk dimuat dalam Prolegnas prioritas tahunan.[6]Usulan RUU di luar Prolegnas dari DPR diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi dan Badan Legislasi yang kemudian dibahas oleh Badan Legislasi. Apabila Badan Legislasi menyetujui urgensi RUU di luar Prolegnas, maka Badan Legislasi akan mengundang Menteri untuk membahas urgensi usulan RUU dalam rapat kerja.[7]Apabila Badan Legislasi dan Menteri menyetujui usulan RUU di luar Prolegnas, maka Badan Legislasi akan melaporkan usulan RUU di luar Prolegnas dalam rapat paripurna. Sedangkan jika Menteri menolak usulan RUU di luar Prolegnas, maka RUU tersebut tidak dapat diajukan sebagai untuk proses lebih lanjut sesuai dengan mekanisme pengajuan RUU.[8]Sepanjang penelusuran penulis, praktik pengajuan RUU di luar Prolegnas pernah dilakukan DPR pada periode 2014-2019. Misalnya, UU 17/2014 yang direvisi sebanyak dua kali yang sebelumnya dan tidak masuk atau di luar daftar Prolegnas. Selain itu, praktik pembentukan suatu UU tanpa masuk dalam Prolegnas terlebih dahulu juga terjadi apabila ada amanat dari suatu Putusan Mahkamah Konstitusi atau kebutuhan mendesak akibat suatu perjanjian internasional yang mengharuskan diratifikasi. Dalam hal mendesak seperti ini, pembentukan UU tidak perlu melalui Prolegnas.Dengan demikian, sebuah UU dimungkinkan dibentuk tanpa melalui Prolegnas dengan cara sebagaimana disebutkan di atas.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-UndanganUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang  Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-UndanganUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-UndanganPeraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undanganPeraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-UndanganPeraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata TertibPeraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata TertibPeraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang[1] Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang  Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU 15/2019”)[2] Pasal 17 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan[3] Pasal 23 ayat (2) UU 15/2019[4] Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang (“Peraturan DPR 2/2020”)[5] Pasal 9 ayat (1) Peraturan DPR 2/2020[6] Pasal 25 dan 26 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan[7] Pasal 44, Pasal 45 ayat (3) dan Pasal 46 ayat (1) Peraturan DPR 2/2020[8] Pasal 46 ayat (6) Peraturan DPR 2/2020Tagsdprpembentukan undang-undangpresidenprolegnasruu

Mungkinkah pembentukan suatu UU tanpa dimasukkan dalam prolegnas jangka menengah atau prioritas?

Prolegnas adalah suatu perencanaan untuk rancangan undang-undang (“RUU”) yang hendak dibahas dalam satu periode DPR dan lebih rinci diatur dalam jangka waktu tahunan. Pembentukan suatu UU dimungkinkan tanpa masuk prolegnas atau dengan kata lain penyusunan RUU di luar prolegnas. Bagaimana caranya?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia 02 Mar 2023Adakah Batas Waktu RUU Disahkan Jadi UU?07 Jun 2022Yang Harus Diperhatikan Saat Penyusunan Prolegnas10 Des 2020Di Tahap Mana Publik Bisa Berpartisipasi dalam Pembentukan UU?03 Nov 2020Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia 02 Mar 2023Adakah Batas Waktu RUU Disahkan Jadi UU?07 Jun 2022Yang Harus Diperhatikan Saat Penyusunan Prolegnas10 Des 2020Di Tahap Mana Publik Bisa Berpartisipasi dalam Pembentukan UU?03 Nov 2020Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 2022Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 2022Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-uu-dibentuk-tanpa-masuk-prolegnas-lt62cbff3e74e0c/

Bisakah UU Dibentuk Tanpa Masuk Prolegnas?

pages/216/page-2.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia ](/klinik/a/proses-pembentukan-undang-undang-di-indonesia-lt506c3ff06682e/)  02 Mar 2023 [ #### Adakah Batas Waktu RUU Disahkan Jadi UU? ](/klinik/a/adakah-batas-waktu-ruu-disahkan-jadi-uu-lt628cb689d72d4/)  07 Jun 2022 [ #### Yang Harus Diperhatikan Saat Penyusunan Prolegnas ](/klinik/a/yang-harus-diperhatikan-saat-penyusunan-prolegnas-lt5fd1ab972f700/)  10 Des 2020 [ #### Di Tahap Mana Publik Bisa Berpartisipasi dalam Pembentukan UU? ](/klinik/a/di-tahap-mana-publik-bisa-berpartisipasi-dalam-pembentukan-uu--lt5fa11a34d604b/)  03 Nov 2020 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Penyusunan Prolegnas** Program Legislasi Nasional (“Prolegnas”) adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.[\[1\]](#_ftn1) Perencanaan program ini berisi skala prioritas program pembentukan undang-undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional.[\[2\]](#_ftn2) Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Prolegnas adalah suatu perencanaan untuk rancangan undang-undang (“RUU”) yang hendak dibahas dalam satu periode DPR dan lebih rinci diatur dalam jangka waktu tahunan. Meski telah disusun sedemikian rupa dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR, namun DPR dan Presiden masih dapat mengajukan RUU di luar Prolegnas dalam keadaan tertentu, yakni keadaan luar biasa dan adanya urgensi nasional.[\[3\]](#_ftn3) Prolegnas disusun dalam jangka menengah dan prioritas tahunan. Prolegnas jangka menengah (5 tahun) memuat gambaran hukum nasional secara umum, arah dan kebijakan pembangunan hukum nasional, dan judul serta konsepsi RUU.[\[4\]](#_ftn4) Sedangkan prolegnas prioritas tahunan merupakan pelaksanaan dari Prolegnas jangka menengah yang dilakukan setiap satu tahun.[\[5\]](#_ftn5) ### **Bisakah UU Dibentuk Tanpa Masuk Prolegnas?** Adapun menurut **Pasal 111 ayat (3) [Peraturan DPR 1/2014](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5d68ef74e3c20/peraturan-dewan-perwakilan-rakyat-nomor-1-tahun-2014/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=DPR_1_2014)** menyebutkan RUU dapat diajukan di luar Prolegnas yang meliputi: 1. meratifikasi konvensi atau perjanjian internasional; 2. mengisi kekosongan hukum akibat putusan Mahkamah Konstitusi; 3. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; atau 4. mengatasi keadaan tertentu lain yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu RUU yang dapat disepakati oleh Badan Legislasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Penyusunan RUU di luar Prolegnas dimungkinkan dengan diawali pemrakarsa mengajukan permohonan izin prakarsa kepada Presiden disertai penjelasan konsepsi pengaturan RUU mencakup urgensi dan tujuan penyusunan, sasaran, pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur dan jangkauan serta arah pengaturan. Setelah Presiden memberi izin prakarsa, pemrakarsa menyusun RUU dan menyampaikannya ke Menteri di bidang hukum. Kemudian Menteri mengajukan usul RUU di luar Prolegnas ke pimpinan DPR melalui Badan Legislasi untuk dimuat dalam Prolegnas prioritas tahunan.[\[6\]](#_ftn6) Usulan RUU di luar Prolegnas dari DPR diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi dan Badan Legislasi yang kemudian dibahas oleh Badan Legislasi. Apabila Badan Legislasi menyetujui urgensi RUU di luar Prolegnas, maka Badan Legislasi akan mengundang Menteri untuk membahas urgensi usulan RUU dalam rapat kerja.[\[7\]](#_ftn7) Apabila Badan Legislasi dan Menteri menyetujui usulan RUU di luar Prolegnas, maka Badan Legislasi akan melaporkan usulan RUU di luar Prolegnas dalam rapat paripurna. Sedangkan jika Menteri menolak usulan RUU di luar Prolegnas, maka RUU tersebut tidak dapat diajukan sebagai untuk proses lebih lanjut sesuai dengan mekanisme pengajuan RUU.[\[8\]](#_ftn8) Sepanjang penelusuran penulis, praktik pengajuan RUU di luar Prolegnas pernah dilakukan DPR pada periode 2014-2019. Misalnya, **[UU 17/2014](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt53fefb3850a2a/undang-undang-nomor-17-tahun-2014/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_17_2014)** yang direvisi sebanyak dua kali yang sebelumnya dan tidak masuk atau di luar daftar Prolegnas. Selain itu, praktik pembentukan suatu UU tanpa masuk dalam Prolegnas terlebih dahulu juga terjadi apabila ada amanat dari suatu Putusan Mahkamah Konstitusi atau kebutuhan mendesak akibat suatu perjanjian internasional yang mengharuskan diratifikasi. Dalam hal mendesak seperti ini, pembentukan UU tidak perlu melalui Prolegnas. Dengan demikian, sebuah UU dimungkinkan dibentuk tanpa melalui Prolegnas dengan cara sebagaimana disebutkan di atas. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-12-tahun-2011-pembentukan-peraturan-perundang-undangan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_12_2011) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang  Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5da039a94937f?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_15_2019) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt62b01b9e7e96e/undang-undang-nomor-13-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2022) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt541021fe6cc4b/peraturan-presiden-nomor-87-tahun-2014/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_87_2014) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt612c795e1b2cb?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_76_2021) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5d68ef74e3c20/peraturan-dewan-perwakilan-rakyat-nomor-1-tahun-2014/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=DPR_1_2014) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5c6be166b6e55?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=DPR_2_2018) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5f857e58a5d33?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=DPR_2_2020) * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1 angka 9 [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang  Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5da039a94937f?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_15_2019) (“UU 15/2019”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 17 [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-12-tahun-2011-pembentukan-peraturan-perundang-undangan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_12_2011) [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 23 ayat (2) UU 15/2019 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 8 ayat (1) dan (2) [Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5f857e58a5d33?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=DPR_2_2020) (“Peraturan DPR 2/2020”) [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 9 ayat (1) Peraturan DPR 2/2020 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 25 dan 26 [Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt541021fe6cc4b/peraturan-presiden-nomor-87-tahun-2014/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_87_2014) [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 44, Pasal 45 ayat (3) dan Pasal 46 ayat (1) Peraturan DPR 2/2020 [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 46 ayat (6) Peraturan DPR 2/2020 Tags ---- [dpr](/tag/dpr) [pembentukan undang-undang](/tag/pembentukan-undang_undang) [presiden](/tag/presiden) [prolegnas](/tag/prolegnas) [ruu](/tag/ruu)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Ini Aturan Membangun ‘Polisi Tidur’ dan Standar Ukurannya yang dibuat oleh Dimas Hutomo, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Senin, 21 Januari 2019.KLINIK TERKAITJerat Pasal Pelaku Tabrak Lari dan Seret Motor 23 Okt 2023Sanksi STNK Mati: Dari Denda Hingga Motor Disita Polisi05 Sep 2023Sanksi Kabur Saat Ditilang, dari Pidana Penjara hingga Denda04 Jul 2022Peminjam Kendaraan Langgar Lalin, Bisakah Pemiliknya yang Ditilang?25 Jun 2021Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Apa itu ‘Polisi Tidur’?Perlu kami luruskan bahwa istilah ‘polisi tidur’ tidak ditemukan secara khusus dalamUU LLAJ. Namun, dalam beberapa peraturan daerah, polisi tidur ini dikenal dengan nama tanggul jalan atau tanggul pengaman jalan. Sedangkan dalam UU LLAJ, dikenal dengan istilah alat pengendali dan pengaman pengguna jalan atau alat pembatas kecepatan dalam PP 79/2013.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Sedangkan, polisi tidur menurut KBBI adalah:Bagian permukaan jalan yang ditinggikan secara melintang untuk menghambat laju kendaraan.Lalu Lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.[1]Prasarana lalu lintas dan angkutan didefinisikan dalam Pasal 1 angka 6 UU LLAJ sebagai berikut:Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa: [2]rambu lalu lintas;marka jalan;alat pemberi isyarat lalu lintas;alat penerangan jalan;alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;alat pengawasan dan pengamanan jalan;fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat; danfasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan. ‘Polisi Tidur’ Sebagai Alat Pengendali Pengguna JalanAlat pengendali pengguna jalan digunakan untuk pengendalian atau pembatasan terhadap kecepatan dan ukuran kendaraan pada ruas-ruas jalan.[3]Alat pengendali pengguna jalan terdiri atas:[4]alat pembatas kecepatan, digunakan untuk memperlambat kecepatan kendaraanberupa peninggian sebagian badan jalan dengan lebar dan kelandaian tertentu yang posisinya melintang terhadap badan jalan;[5] danalat pembatas tinggi dan lebar, merupakan kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi untuk membatasi tinggi dan lebar kendaraan memasuki suatu ruas jalan tertentu, berupa portal jalan atau sepasang tiang yang ditempatkan di sisi kiri dan sisi kanan jalur lalu lintas.[6]Jika melihat penjelasan di atas, maka polisi tidur yang Anda maksud adalah alat pembatas kecepatan.Alat pembatas kecepatan meliputi: [7]Speed bumb;Speed hump; danSpeed table.Menjawab pertanyaan Anda mengenai standar polisi tidur di jalanan kampung, jalanan umum, dan jalanan perumahan, berikut kami sarikan penjelasannya.Ketentuan Speed BumpSpeed bump berbentuk penampang melintang dengan spesifikasi sebagai berikut: [8]terbuat dari bahan badan jalan, karet, atau bahan lainnya yang memiliki kinerja serupa;ukuran tinggi antara 5 cm sampai dengan 9 cm, lebar total antara 35 cm sampai dengan 39 cm dengan kelandaian paling tinggi 50%; dankombinasi warna kuning atau putih dan warna hitam berukuran antara 25 cm sampai dengan 50 cm.Alat pembatas kecepatan berupa speed bump, dipasang pada area parkir, jalan khusus, atau jalan lingkungan terbatas sesuai dengan status jalan yang memiliki kecepatan operasional kurang dari 10 km/jam.[9]Ketentuan Speed HumpSpeed hump berbentuk penampang melintang dengan spesifikasi sebagai berikut: [10]terbuat dari bahan badan jalan atau bahan lainnya yang memiliki kinerja serupa;ukuran tinggi antara 8 cm sampai dengan 15 cm dan lebar bagian atas antara 30 cm sampai dengan 90 cm dengan kelandaian paling tinggi 15%; dankombinasi warna kuning atau putih berukuran 20 cm dan warna hitam berukuran 30 cm.Alat pembatas kecepatan berupa speed hump dipasang pada jalan lokal dan jalan lingkungan sesuai dengan status jalan yang memiliki kecepatan operasional kurang dari 20 km/jam.[11]Ketentuan Speed TableSpeed table berbentuk penampang melintang dengan spesifikasi: [12]terbuat dari bahan badan jalan atau blok terkunci dengan mutu setara K-300 untuk material permukaan speed table;memiliki ukuran tinggi antara 8 cm sampai dengan 9 cm, lebar bagian atas 660 cm dengan kelandaian paling tinggi 15%; danmemiliki kombinasi warna kuning atau warna putih berukuran 20 cm dan warna hitam berukuran 30 cm.Alat pembatas kecepatan berupa speed table dipasang pada jalan kolektor sekunder, jalan lokal, dan jalan lingkungan sesuai dengan status jalan serta tempat penyeberangan jalan (raised crossing/raised intersection) yang memiliki kecepatan operasional kurang dari 40 km/jam.[13]Izin Membuat ‘Polisi Tidur’Penyelenggaran alat pembatas kecepatan dalam sebagai penyelenggaraan alat pengendali dan pengaman pengguna jalan meliputi kegiatan: [14]Penempatan dan pemasangan;Pemeliharaan; danPada dasarnya tidak ada perizinan untuk masyarakat umum terkait alat pembatas kecepatan karena kewenangan itu diselenggarakan oleh pemerintah (khusus untuk jalan tol diselenggarakan oleh badan usaha jalan tol).[15] Penyelenggaraan tersebut dilakukan oleh:[16]Direktur Jenderal, untuk jalan nasional di luar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;Kepala Badan, untuk jalan nasional yang berada di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;Gubernur, untuk jalan provinsi;Bupati, untuk jalan kabupaten dan jalan desa;Walikota, untuk jalan kota.Badan usaha untuk jalan tol, setelah mendapatkan penetapan Dirjen Perhubungan Darat.[17]Penempatan dan pemasangan alat pembatas kecepatan harus pada ruang manfaat jalan, kecuali untuk alat pengaman pengguna jalan berupa jalur penghentian darurat.[18] Hal itu dilakukan dengan memperhatikan: [19]desain geometrik jalan;karakteristik lalu lintas;kelengkapan bagian konstruksi jalan;kondisi struktur tanah;perlengkapan jalan yang sudah terpasang; danfungsi dan arti perlengkapan jalan lainnya.Untuk penempatan dan pemasangan alat pembatas kecepatan pada jalur lalu lintas dapat didahului dengan pemberian tanda dan pemasangan rambu lalu lintas.[20]Bolehkah Masyarakat Membuat ‘Polisi Tidur’?Setiap orang pada dasarnya dilarang memasang alat pembatas kecepatan, apalagi perbuatan itu dapat mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan, serta kerusakan fungsi perlengkapan jalan.[21] Sanksinya dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp24 juta.[22]Dalam UU LLAJ, PP 79/2013, dan Permenhub 82/2018 sebagaimana diubah dengan Permenhub 14/2021 tidak ada pengaturan tentang izin pemasangan alat pembatas kecepatan oleh masyarakat. Sehingga kami simpulkan masyarakat tidak memiliki kewenangan untuk itu sesuai peraturan di atas.Namun, merujuk ke artikel Bikin 'Polisi Tidur' Sembarangan? Ini Hukumannya, secara spesifik sebagai contoh di DKI Jakarta, pengaturan alat pembatas kecepatan diatur di dalam Perda DKI Jakarta 8/2007.Di DKI Jakarta diperbolehkan membuat atau memasang tanggul jalan dengan izin dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.[23] Jika tidak memiliki izin dapat dikenakan sanksi.Maka menurut hemat kami, dalam penempatan dan pembuatan alat pembatas kecepatan atau polisi tidur, tidak boleh dilakukan sembarangan karena harus diselenggarakan oleh pihak yang mempunyai wewenang untuk itu. Apabila masyarakat ingin memasang alat pembatas kecepatan, hal itu hanya dimungkinkan apabila peraturan daerah masing-masing telah mengaturnya.Adapun terkait dengan standar polisi tidur, untuk speed bump tinggi antara 5 cm sampai dengan 9 cm, lebar total antara 35 cm sampai dengan 39 cm dan kelandaian kurang dari 50%. Sedangkan speed hump, tinggi antara 8 cm sampai dengan 15 cm dan lebar bagian atas antara 30 cm sampai dengan 90 cm dengan kelandaian paling tinggi 15%.Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban dari kami tentang aturan polisi tidur, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan JalanUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta KerjaPeraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan JalanPeraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna JalanPeraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna JalanPeraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban UmumREFERENSIKamus Besar Bahasa Indonesia diakses pada 11 Juli 2022 pukul 11.58 WIB.[1] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”)[2] Pasal 25 ayat (1) UU LLAJ[3] Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“PP 79/2013”)[4] Pasal 45 ayat (2) PP 79/2013 jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (“Permenhub 82/2018”)[5] Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (“Permenhub 14/2021”)[6] Pasal 4 Permenhub 82/2018[7] Pasal 3 ayat (2) Permenhub 14/2021[8] Pasal 3 ayat (3) Permenhub 14/2021[9] Pasal 40 ayat (1) Permenhub 14/2021[10] Pasal 3 ayat (4) Permenhub 14/2021[11] Pasal 40 ayat (2) Permenhub 14/2021[12] Pasal 3 ayat (5) Permenhub 14/2021[13] Pasal 40 ayat (3) Permenhub 14/2021[14] Pasal 37 Permenhub 82/2018[15] Pasal 26 ayat (1) UU LLAJ[16] Pasal 38 ayat (1) Permenhub 14/2021[17] Pasal 26 ayat (1) huruf d UU LLAJ jo. Pasal 38 ayat (2) Permenhub 14/2021[18] Pasal 39 ayat (2) Permenhub 82/2018[19] Pasal 39 ayat (1) Permenhub 82/2018[20] Pasal 40 ayat (4) Permenhub 14/2021[21] Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU LLAJ[22] Pasal 274 ayat (1) dan ayat (2) UU LLAJ[23] Pasal 3 huruf c Perda DKI Jakarta 8/2007Tagshukumhukumonlinelalu lintasonlinepidanapolisi

Adakah aturan polisi tidur di perumahan dan bagaimana standar ukurannya? Karena terkadang merasa terganggu terkait polisi tidur di jalanan kampung/jalan umum/jalan perumahan yang saya rasa terlalu tajam, dan/atau terlalu tinggi, dan itu terlalu mengganggu.

Dalam penempatan dan pembuatan alat pembatas kecepatan atau dengan nama lain polisi tidur, tidak boleh dilakukan sembarangan karena harus diselenggarakan oleh pihak yang mempunyai wewenang untuk itu. Apabila masyarakat ingin memasang alat pembatas kecepatan, hal itu hanya dimungkinkan apabila mengacu pada ketentuan peraturan daerah masing-masing. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca dalam ulasan di bawah ini. Jerat Pasal Pelaku Tabrak Lari dan Seret Motor 23 Okt 2023Sanksi STNK Mati: Dari Denda Hingga Motor Disita Polisi05 Sep 2023Sanksi Kabur Saat Ditilang, dari Pidana Penjara hingga Denda04 Jul 2022Peminjam Kendaraan Langgar Lalin, Bisakah Pemiliknya yang Ditilang?25 Jun 2021Jerat Pasal Pelaku Tabrak Lari dan Seret Motor 23 Okt 2023Sanksi STNK Mati: Dari Denda Hingga Motor Disita Polisi05 Sep 2023Sanksi Kabur Saat Ditilang, dari Pidana Penjara hingga Denda04 Jul 2022Peminjam Kendaraan Langgar Lalin, Bisakah Pemiliknya yang Ditilang?25 Jun 2021Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Cara Mengurus Surat Cerai dan Langkah Mengajukan Gugatannya22 Jun 2023Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Cara Mengurus Surat Cerai dan Langkah Mengajukan Gugatannya22 Jun 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-membuat-polisi-tidur-dan-standarnya-lt5c2376754e79d/

Ini Aturan Membuat 'Polisi Tidur’ dan Standarnya

pages/216/page-3.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul** **_Ini Aturan Membangun ‘Polisi Tidur’ dan Standar Ukurannya_** **yang dibuat oleh [Dimas Hutomo, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/dimas-hutomo--sh-lt5b4dc1b842992/) dan pertama kali dipublikasikan pada Senin, 21 Januari 2019.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Jerat Pasal Pelaku Tabrak Lari dan Seret Motor ](/klinik/a/pelaku-tabrak-lari-lt513572222e0f5/)  23 Okt 2023 [ #### Sanksi STNK Mati: Dari Denda Hingga Motor Disita Polisi ](/klinik/a/stnk-mati-lt4f9cdef36680d/)  05 Sep 2023 [ #### Sanksi Kabur Saat Ditilang, dari Pidana Penjara hingga Denda ](/klinik/a/kabur-saat-ditilang-lt5d7b754f85f30/)  04 Jul 2022 [ #### Peminjam Kendaraan Langgar Lalin, Bisakah Pemiliknya yang Ditilang? ](/klinik/a/peminjam-kendaraan-langgar-lalin-bisakah-pemiliknya-yang-ditilang-lt60d58fb235b4d/)  25 Jun 2021 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/) disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Apa itu ‘Polisi Tidur’?** Perlu kami luruskan bahwa istilah ‘polisi tidur’ tidak ditemukan secara khusus dalam**[UU LLAJ](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a604fcfd406d/undangundang-nomor-22-tahun-2009?r=0&p=1&q=uu%2022%202009&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_22_2009)**. Namun, dalam beberapa peraturan daerah, polisi tidur ini dikenal dengan nama tanggul jalan atau tanggul pengaman jalan. Sedangkan dalam UU LLAJ, dikenal dengan istilah alat pengendali dan pengaman pengguna jalan atau alat pembatas kecepatan dalam **[PP 79/2013](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52d15de73e683/peraturan-pemerintah-nomor-79-tahun-2013?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_79_2013).** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Sedangkan, polisi tidur menurut **[KBBI](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/polisi%20tidur)** adalah: _Bagian permukaan jalan yang ditinggikan secara melintang untuk menghambat laju kendaraan._ Lalu Lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, **prasarana lalu lintas dan angkutan jalan**, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.[\[1\]](#_ftn1) Prasarana lalu lintas dan angkutan didefinisikan dalam **Pasal 1 angka 6 UU LLAJ** sebagai berikut: _Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan adalah ruang lalu lintas, terminal, dan **perlengkapan jalan** yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, **alat pengendali dan pengaman pengguna jalan**, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung._ Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum **wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan** berupa: [\[2\]](#_ftn2) 1. rambu lalu lintas; 2. marka jalan; 3. alat pemberi isyarat lalu lintas; 4. alat penerangan jalan; 5. **alat pengendali dan pengaman pengguna jalan**; 6. alat pengawasan dan pengamanan jalan; 7. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat; dan 8. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.  ### **‘Polisi Tidur’ Sebagai Alat Pengendali Pengguna Jalan** Alat pengendali pengguna jalan digunakan untuk pengendalian atau **pembatasan terhadap** **kecepatan** dan ukuran kendaraan pada ruas-ruas jalan.[\[3\]](#_ftn3) Alat pengendali pengguna jalan terdiri atas:[\[4\]](#_ftn4) 1. alat pembatas kecepatan, digunakan untuk memperlambat kecepatan kendaraanberupa peninggian sebagian badan jalan dengan lebar dan kelandaian tertentu yang posisinya melintang terhadap badan jalan;[\[5\]](#_ftn5) dan 2. alat pembatas tinggi dan lebar, merupakan kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi untuk membatasi tinggi dan lebar kendaraan memasuki suatu ruas jalan tertentu, berupa portal jalan atau sepasang tiang yang ditempatkan di sisi kiri dan sisi kanan jalur lalu lintas.[\[6\]](#_ftn6) Jika melihat penjelasan di atas, maka **polisi tidur yang Anda maksud adalah alat pembatas kecepatan**. Alat pembatas kecepatan meliputi: [\[7\]](#_ftn7) 1. _Speed bumb_; 2. _Speed hump_; dan 3. _Speed table_. Menjawab pertanyaan Anda mengenai standar polisi tidur di jalanan kampung, jalanan umum, dan jalanan perumahan, berikut kami sarikan penjelasannya. ### **Ketentuan _Speed Bump_** _Speed bump_ berbentuk penampang melintang dengan spesifikasi sebagai berikut: [\[8\]](#_ftn8) 1. terbuat dari bahan badan jalan, karet, atau bahan lainnya yang memiliki kinerja serupa; 2. ukuran tinggi antara 5 cm sampai dengan 9 cm, lebar total antara 35 cm sampai dengan 39 cm dengan kelandaian paling tinggi 50%; dan 3. kombinasi warna kuning atau putih dan warna hitam berukuran antara 25 cm sampai dengan 50 cm. Alat pembatas kecepatan berupa _speed bump_, dipasang pada area parkir, jalan khusus, atau jalan lingkungan terbatas sesuai dengan status jalan yang memiliki kecepatan operasional kurang dari 10 km/jam.[\[9\]](#_ftn9) ### **Ketentuan _Speed Hump_** _Speed hump_ berbentuk penampang melintang dengan spesifikasi sebagai berikut: [\[10\]](#_ftn10) 1. terbuat dari bahan badan jalan atau bahan lainnya yang memiliki kinerja serupa; 2. ukuran tinggi antara 8 cm sampai dengan 15 cm dan lebar bagian atas antara 30 cm sampai dengan 90 cm dengan kelandaian paling tinggi 15%; dan 3. kombinasi warna kuning atau putih berukuran 20 cm dan warna hitam berukuran 30 cm. Alat pembatas kecepatan berupa _speed hump_ dipasang pada jalan lokal dan jalan lingkungan sesuai dengan status jalan yang memiliki kecepatan operasional kurang dari 20 km/jam.[\[11\]](#_ftn11) ### **Ketentuan _Speed Table_** _Speed table_ berbentuk penampang melintang dengan spesifikasi: [\[12\]](#_ftn12) 1. terbuat dari bahan badan jalan atau blok terkunci dengan mutu setara K-300 untuk material permukaan _speed table_; 2. memiliki ukuran tinggi antara 8 cm sampai dengan 9 cm, lebar bagian atas 660 cm dengan kelandaian paling tinggi 15%; dan 3. memiliki kombinasi warna kuning atau warna putih berukuran 20 cm dan warna hitam berukuran 30 cm. Alat pembatas kecepatan berupa _speed table_ dipasang pada jalan kolektor sekunder, jalan lokal, dan jalan lingkungan sesuai dengan status jalan serta tempat penyeberangan jalan (_raised crossing/raised intersection_) yang memiliki kecepatan operasional kurang dari 40 km/jam.[\[13\]](#_ftn13) ### **Izin Membuat ‘Polisi Tidur’** Penyelenggaran alat pembatas kecepatan dalam sebagai penyelenggaraan alat pengendali dan pengaman pengguna jalan meliputi kegiatan: [\[14\]](#_ftn14) 1. Penempatan dan pemasangan; 2. Pemeliharaan; dan Pada dasarnya tidak ada perizinan untuk masyarakat umum terkait alat pembatas kecepatan karena **kewenangan itu diselenggarakan oleh pemerintah** (khusus untuk jalan tol diselenggarakan oleh badan usaha jalan tol).[\[15\]](#_ftn15) Penyelenggaraan tersebut dilakukan oleh:[\[16\]](#_ftn16) 1. Direktur Jenderal, untuk jalan nasional di luar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; 2. Kepala Badan, untuk jalan nasional yang berada di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; 3. Gubernur, untuk jalan provinsi; 4. Bupati, untuk jalan kabupaten dan jalan desa; 5. Walikota, untuk jalan kota. 6. Badan usaha untuk jalan tol, setelah mendapatkan penetapan Dirjen Perhubungan Darat.[\[17\]](#_ftn17) Penempatan dan pemasangan alat pembatas kecepatan harus pada ruang manfaat jalan, kecuali untuk alat pengaman pengguna jalan berupa jalur penghentian darurat.[\[18\]](#_ftn18) Hal itu dilakukan dengan memperhatikan: [\[19\]](#_ftn19) 1. desain geometrik jalan; 2. karakteristik lalu lintas; 3. kelengkapan bagian konstruksi jalan; 4. kondisi struktur tanah; 5. perlengkapan jalan yang sudah terpasang; dan 6. fungsi dan arti perlengkapan jalan lainnya. Untuk penempatan dan pemasangan alat pembatas kecepatan pada jalur lalu lintas dapat didahului dengan pemberian tanda dan pemasangan rambu lalu lintas.[\[20\]](#_ftn20) ### **Bolehkah Masyarakat Membuat ‘Polisi Tidur’?** Setiap orang pada dasarnya dilarang memasang alat pembatas kecepatan, apalagi perbuatan itu dapat mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan, serta kerusakan fungsi perlengkapan jalan.[\[21\]](#_ftn21) Sanksinya dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp24 juta.[\[22\]](#_ftn22) Dalam UU LLAJ, PP 79/2013, dan **[Permenhub 82/2018](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5bb6e58e86a82/peraturan-menteri-perhubungan-nomor-pm-82-tahun-2018?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenhub_82_2018)** sebagaimana diubah dengan **[Permenhub 14/2021](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60a1e771e89a0?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenhub_14_2021)** tidak ada pengaturan tentang izin pemasangan alat pembatas kecepatan oleh masyarakat. Sehingga kami simpulkan masyarakat tidak memiliki kewenangan untuk itu sesuai peraturan di atas. Namun, merujuk ke artikel **[Bikin 'Polisi Tidur' Sembarangan? Ini Hukumannya](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bikin-polisi-tidur-sembarangan-ini-hukumannya-lt521b2a079f666?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=bikin_polisi_tidur_sembarangan)**, secara spesifik sebagai contoh di DKI Jakarta, pengaturan alat pembatas kecepatan diatur di dalam **[Perda DKI Jakarta 8/2007](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27283/node/629/perda-propinsi-dki-jakarta-no-8-tahun-2007-ketertiban-umum?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perda_DKI_8_2007)**.Di DKI Jakarta diperbolehkan membuat atau memasang tanggul jalan dengan izin dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.[\[23\]](#_ftn23) Jika tidak memiliki izin dapat dikenakan sanksi. Maka menurut hemat kami, dalam penempatan dan pembuatan alat pembatas kecepatan atau polisi tidur, tidak boleh dilakukan sembarangan karena harus diselenggarakan oleh pihak yang mempunyai wewenang untuk itu. Apabila masyarakat ingin memasang alat pembatas kecepatan, hal itu hanya dimungkinkan apabila peraturan daerah masing-masing telah mengaturnya. Adapun terkait dengan standar polisi tidur, untuk _speed bump_ tinggi antara 5 cm sampai dengan 9 cm, lebar total antara 35 cm sampai dengan 39 cm dan kelandaian kurang dari 50%. Sedangkan _speed hump,_ tinggi antara 8 cm sampai dengan 15 cm dan lebar bagian atas antara 30 cm sampai dengan 90 cm dengan kelandaian paling tinggi 15%. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [**di sini.**](http://mini.hukumonline.com/holpro/?utm_source=Google&utm_medium=Banner&utm_campaign=KlinikHukum-LandingPage) Demikian jawaban dari kami tentang aturan polisi tidur, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a604fcfd406d/undangundang-nomor-22-tahun-2009?r=0&p=1&q=uu%2022%202009&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_22_2009) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Cipta_Kerja) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52d15de73e683/peraturan-pemerintah-nomor-79-tahun-2013?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_79_2013) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5bb6e58e86a82/peraturan-menteri-perhubungan-nomor-pm-82-tahun-2018?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenhub_82_2018) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60a1e771e89a0?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenhub_14_2021) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27283/node/629/perda-propinsi-dki-jakarta-no-8-tahun-2007-ketertiban-umum?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perda_DKI_8_2007) REFERENSI --------- [Kamus Besar Bahasa I](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/polisi%20tidur)ndonesia diakses pada 11 Juli 2022 pukul 11.58 WIB. [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1 angka 1 [Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a604fcfd406d/undangundang-nomor-22-tahun-2009?r=0&p=1&q=uu%2022%202009&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_22_2009) (“UU LLAJ”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 25 ayat (1) UU LLAJ [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 45 ayat (1) [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52d15de73e683/peraturan-pemerintah-nomor-79-tahun-2013?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_79_2013) (“PP 79/2013”) [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 45 ayat (2) PP 79/2013 _jo._ Pasal 2 [Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5bb6e58e86a82/peraturan-menteri-perhubungan-nomor-pm-82-tahun-2018?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenhub_82_2018) (“Permenhub 82/2018”) [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 3 ayat (1) [Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60a1e771e89a0?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenhub_14_2021) (“Permenhub 14/2021”) [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 4 Permenhub 82/2018 [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 3 ayat (2) Permenhub 14/2021 [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 3 ayat (3) Permenhub 14/2021 [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 40 ayat (1) Permenhub 14/2021 [\[10\]](#_ftnref10) Pasal 3 ayat (4) Permenhub 14/2021 [\[11\]](#_ftnref11) Pasal 40 ayat (2) Permenhub 14/2021 [\[12\]](#_ftnref12) Pasal 3 ayat (5) Permenhub 14/2021 [\[13\]](#_ftnref13) Pasal 40 ayat (3) Permenhub 14/2021 [\[14\]](#_ftnref14) Pasal 37 Permenhub 82/2018 [\[15\]](#_ftnref15) Pasal 26 ayat (1) UU LLAJ [\[16\]](#_ftnref16) Pasal 38 ayat (1) Permenhub 14/2021 [\[17\]](#_ftnref17) Pasal 26 ayat (1) huruf d UU LLAJ _jo._ Pasal 38 ayat (2) Permenhub 14/2021 [\[18\]](#_ftnref18) Pasal 39 ayat (2) Permenhub 82/2018 [\[19\]](#_ftnref19) Pasal 39 ayat (1) Permenhub 82/2018 [\[20\]](#_ftnref20) Pasal 40 ayat (4) Permenhub 14/2021 [\[21\]](#_ftnref21) Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU LLAJ [\[22\]](#_ftnref22) Pasal 274 ayat (1) dan ayat (2) UU LLAJ [\[23\]](#_ftnref23) Pasal 3 huruf c Perda DKI Jakarta 8/2007 Tags ---- [hukum](/tag/hukum) [hukumonline](/tag/hukumonline) [lalu lintas](/tag/lalu-lintas) [online](/tag/online) [pidana](/tag/pidana) [polisi](/tag/polisi)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.KLINIK TERKAITBunyi Sumpah Saksi di Pengadilan sesuai Kepercayaannya14 Jun 2024Minuta Akta Tak Ditandatangani Notaris, Ini Akibat Hukumnya30 Jun 2022Gugatan Kurang Pihak, Ini Akibat Hukumnya29 Jun 2022Sengketa yang Tak Dapat Diselesaikan Melalui Penyelesaian Sengketa Alternatif28 Jun 2022Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Pembatalan Perjanjian yang Batal demi Hukum yang dibuat Diana Kusumasari, S.H., M.H. yang pertama kali dipublikasikan pada Senin, 8 Agustus 2011.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Syarat Sah PerjanjianBelajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Menjawab pertanyaan Anda mengenai apa yang menjadi syarat-syarat sah perjanjian? Anda harus ketahui terlebih dahulu isi Pasal 1320 KUH Perdata. Apa sajakah 4 syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUH Perdata?Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;kecakapan untuk membuat suatu perikatan;suatu pokok persoalan tertentu;suatu sebab yang tidak terlarang. Berikut ini kami jelaskan satu per satu syarat perjanjian dapat dikatakan sah: Kesepakatan Para PihakSyarat perjanjian dinyatakan sah yang pertama adalah adanya kesepakatan para pihak. Artinya harus ada persetujuan atau kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian. Tidak boleh ada paksaan atau tekanan, melainkan perjanjian harus atas dasar kehendak sendiri.Hal ini juga telah ditegaskan kembali dalam Pasal 1321 KUH Perdata:Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.Kecakapan Para PihakMengenai cakap tidaknya seseorang, perlu diketahui siapa saja yang menurut hukum tidak cakap atau tidak punya kedudukan hukum untuk membuat perjanjian, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1330 KUH Perdata yaitu:Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah;anak yang belum dewasa;orang yang ditaruh di bawah pengampuan;perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.Akan tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 1963 jo. Pasal 31 UU Perkawinan.Baca juga: Tak Setiap Lansia Diletakkan dalam PengampuanSuatu Hal TertentuYang dimaksud suatu hal tertentu dalam syarat perjanjian agar dinyatakan sah adalah objek perjanjian yaitu prestasi misalnya memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu seperti yang disebutkan dalam Pasal 1234 KUH Perdata.Singkatnya, prestasi adalah apa yang jadi kewajiban debitur dan apa yang jadi hak kreditur dalam suatu perjanjian.Sebab yang HalalKUH Perdata tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai sebab yang halal. Adapun yang diatur adalah suatu sebab terlarang jika dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Demikian yang disebutkan dalam Pasal 1337 KUH Perdata.Akibat Hukum Tak Penuhi Syarat Sah PerjanjianDari keempat syarat sah perjanjian tersebut di atas, masing-masing terbagi menjadi 2 jenis syarat perjanjian. Untuk lebih jelasnya, kami rangkum ke dalam tabel sebagai berikut:No.Syarat Sah PerjanjianJenis 1. Kesepakatan para pihakSyarat SubjektifKecakapan para pihak2. Suatu hal tertentu Syarat ObjektifSebab yang halal Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sementara syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena menyangkut objek perjanjian.Jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif (kesepakatan dan/atau kecakapan), akibatnya perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan, jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif (suatu hal tertentu dan/atau sebab yang halal), akibatnya perjanjian batal demi hukum. Guna mempermudah pemahaman Anda, berikut perbedaan keduanya:Perjanjian Dapat DibatalkanPerjanjian dapat dibatalkan atau voidable artinya salah satu pihak dapat meminta pembatalan. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang tidak memberikan sepakatnya secara bebas atas kehendak sendiri).Jadi secara singkat, perjanjian tidak serta merta batal demi hukum, melainkan harus dimintakan pembatalan ke pengadilan.Perjanjian dapat dibatalkan adalah akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat subjektif (kesepakatan dan/atau kecakapan) sebagai syarat sah perjanjian.Perjanjian Batal Demi HukumPerjanjian batal demi hukum artinya adalah perjanjian batal, dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Batal demi hukum juga dikenal dengan sebutan null and void.Perjanjian batal demi hukum adalah akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat objektif (suatu hal tertentu dan/atau sebab yang halal) sebagai syarat sah perjanjian.Demikian jawaban dari kami tentang 4 syarat sah perjanjian, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PerdataUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang PerkawinanUndang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang PerkawinanSurat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 tentang Gagasan Menganggap Burgelijk Wetboek Tidak Sebagai Undang-undang Tagsanak hukumfakultas hukumhukum perdatahukum perikatanhukum perjanjianjurusan hukumkampus hukumkuh perdatakuliah hukummaba hukummahasiswa hukumperikatanperjanjian

Apa yang menjadi syarat-syarat sah perjanjian? Kemudian apa yang menyebabkan perjanjian batal demi hukum atau perjanjian dapat dibatalkan? Terima kasih.

Syarat perjanjian dikatakan sah telah tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu terdapat 4 syarat sah perjanjian mencakup kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Jika syarat perjanjian tersebut tidak dipenuhi, akibat hukumnya adalah perjanjian batal demi hukum atau perjanjian dapat dibatalkan. Apa maksudnya? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Bunyi Sumpah Saksi di Pengadilan sesuai Kepercayaannya14 Jun 2024Minuta Akta Tak Ditandatangani Notaris, Ini Akibat Hukumnya30 Jun 2022Gugatan Kurang Pihak, Ini Akibat Hukumnya29 Jun 2022Sengketa yang Tak Dapat Diselesaikan Melalui Penyelesaian Sengketa Alternatif28 Jun 2022Bunyi Sumpah Saksi di Pengadilan sesuai Kepercayaannya14 Jun 2024Minuta Akta Tak Ditandatangani Notaris, Ini Akibat Hukumnya30 Jun 2022Gugatan Kurang Pihak, Ini Akibat Hukumnya29 Jun 2022Sengketa yang Tak Dapat Diselesaikan Melalui Penyelesaian Sengketa Alternatif28 Jun 2022Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku27 Des 2022Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku27 Des 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/4-syarat-sah-perjanjian-dan-akibatnya-jika-tak-dipenuhi-cl4141/

Ini 4 Syarat Sah Perjanjian dan Akibatnya Jika Tak Dipenuhi

pages/216/page-4.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Bunyi Sumpah Saksi di Pengadilan sesuai Kepercayaannya ](/klinik/a/sumpah-saksi-di-pengadilan-lt5508ec800e4c5/)  14 Jun 2024 [ #### Minuta Akta Tak Ditandatangani Notaris, Ini Akibat Hukumnya ](/klinik/a/minuta-akta-tak-ditandatangani-notaris--ini-akibat-hukumnya-lt62a7553bd9dc2/)  30 Jun 2022 [ #### Gugatan Kurang Pihak, Ini Akibat Hukumnya ](/klinik/a/gugatan-kurang-pihak-ini-akibat-hukumnya-lt62bc2e0cdfb26/)  29 Jun 2022 [ #### Sengketa yang Tak Dapat Diselesaikan Melalui Penyelesaian Sengketa Alternatif ](/klinik/a/sengketa-yang-tak-dapat-diselesaikan-melalui-penyelesaian-sengketa-alternatif-lt62badb9c53622/)  28 Jun 2022 [](#!) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul** **_Pembatalan Perjanjian yang Batal demi Hukum_** **yang dibuat** [**Diana Kusumasari, S.H., M.H.**](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/diana-kusumasari--sh--mh-lt4d37c414e08df) **yang pertama kali dipublikasikan pada Senin, 8 Agustus 2011.** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://m.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Syarat Sah Perjanjian** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Menjawab pertanyaan Anda mengenai apa yang menjadi syarat-syarat sah perjanjian? Anda harus ketahui terlebih dahulu isi **Pasal 1320 [KUH Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata)**. Apa sajakah 4 syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUH Perdata? _Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;_ 1. _kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;_ 2. _kecakapan untuk membuat suatu perikatan;_ 3. _suatu pokok persoalan tertentu;_ 4. _suatu sebab yang tidak terlarang._ Berikut ini kami jelaskan satu per satu syarat perjanjian dapat dikatakan sah:  1. #### **Kesepakatan Para Pihak** Syarat perjanjian dinyatakan sah yang pertama adalah adanya kesepakatan para pihak. Artinya harus ada persetujuan atau kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian. Tidak boleh ada paksaan atau tekanan, melainkan perjanjian harus atas dasar kehendak sendiri. Hal ini juga telah ditegaskan kembali dalam **Pasal 1321 KUH Perdata**: _Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan._ 2. #### **Kecakapan Para Pihak** Mengenai cakap tidaknya seseorang, perlu diketahui siapa saja yang menurut hukum tidak cakap atau tidak punya kedudukan hukum untuk membuat perjanjian, sebagaimana disebutkan dalam **Pasal 1330 KUH Perdata** yaitu: _Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah;_ 1. _anak yang belum dewasa;_ 2. _orang yang ditaruh di bawah pengampuan;_ 3. _perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu._ Akan tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diatur dalam **[SEMA No. 3 Tahun 1963](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19494/node/630/surat-edaran-mahkamah-agung-nomor-3-tahun-1963/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=sema_3_1963)** **_jo._** **Pasal 31** **[UU Perkawinan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/node/18/uu-no-1-tahun-1974-perkawinan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Perkawinan)**. Baca juga: **[Tak Setiap Lansia Diletakkan dalam Pengampuan](https://www.hukumonline.com/klinik/a/tak-setiap-lansia-diletakkan-dalam-pengampuan-lt5eb677417f9ed?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=lansia_pengampuan)** 3. #### **Suatu Hal Tertentu** Yang dimaksud suatu hal tertentu dalam syarat perjanjian agar dinyatakan sah adalah objek perjanjian yaitu prestasi misalnya memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu seperti yang disebutkan dalam **Pasal 1234 KUH Perdata**. Singkatnya, prestasi adalah apa yang jadi kewajiban debitur dan apa yang jadi hak kreditur dalam suatu perjanjian. 4. #### **Sebab yang Halal** KUH Perdata tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai sebab yang halal. Adapun yang diatur adalah suatu sebab terlarang jika dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Demikian yang disebutkan dalam **Pasal 1337 KUH Perdata**. ### **Akibat Hukum Tak Penuhi Syarat Sah Perjanjian** Dari keempat syarat sah perjanjian tersebut di atas, masing-masing terbagi menjadi 2 jenis syarat perjanjian. Untuk lebih jelasnya, kami rangkum ke dalam tabel sebagai berikut: **No.** **Syarat Sah Perjanjian** **Jenis** 1. Kesepakatan para pihak Syarat Subjektif Kecakapan para pihak 2. Suatu hal tertentu  Syarat Objektif Sebab yang halal Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sementara syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena menyangkut objek perjanjian. Jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif (kesepakatan dan/atau kecakapan), akibatnya **perjanjian** **dapat dibatalkan**. Sedangkan, jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif (suatu hal tertentu dan/atau sebab yang halal), akibatnya **perjanjian** **batal demi hukum**. Guna mempermudah pemahaman Anda, berikut perbedaan keduanya: ### **Perjanjian Dapat Dibatalkan** Perjanjian dapat dibatalkan atau _voidable_ artinya salah satu pihak dapat meminta pembatalan. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang tidak memberikan sepakatnya secara bebas atas kehendak sendiri). Jadi secara singkat, perjanjian tidak serta merta batal demi hukum, melainkan harus dimintakan pembatalan ke pengadilan. Perjanjian dapat dibatalkan adalah akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat subjektif (kesepakatan dan/atau kecakapan) sebagai syarat sah perjanjian. ### **Perjanjian Batal Demi Hukum** Perjanjian batal demi hukum artinya adalah perjanjian batal, dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Batal demi hukum juga dikenal dengan sebutan _null and void_. Perjanjian batal demi hukum adalah akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat objektif (suatu hal tertentu dan/atau sebab yang halal) sebagai syarat sah perjanjian. Demikian jawaban dari kami tentang 4 syarat sah perjanjian, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/node/18/uu-no-1-tahun-1974-perkawinan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Perkawinan) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5dafedf4cd014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_16_2019) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 tentang Gagasan Menganggap Burgelijk Wetboek Tidak Sebagai Undang-undang [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19494/node/630/surat-edaran-mahkamah-agung-nomor-3-tahun-1963/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=sema_3_1963) Tags ---- [anak hukum](/tag/anak-hukum) [fakultas hukum](/tag/fakultas-hukum) [hukum perdata](/tag/hukum-perdata) [hukum perikatan](/tag/hukum-perikatan) [hukum perjanjian](/tag/hukum-perjanjian) [jurusan hukum](/tag/jurusan-hukum) [kampus hukum](/tag/kampus-hukum) [kuh perdata](/tag/kuh-perdata) [kuliah hukum](/tag/kuliah-hukum) [maba hukum](/tag/maba-hukum) [mahasiswa hukum](/tag/mahasiswa-hukum) [perikatan](/tag/perikatan) [perjanjian](/tag/perjanjian)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Pengertian Panitera dan Fungsinya di PengadilanKLINIK TERKAITUrutan Pangkat Polisi dari Tertinggi hingga Terendah06 Jun 2024Gaji Pengacara dan Acuan Hukum dalam Menentukan Nominalnya20 Jul 2023Tertarik Jadi Hakim Konstitusi? Begini Syaratnya15 Jun 2022Hakim Tak Tepat Waktu Hadiri Sidang, Bagaimana Hukumnya?06 Jun 2022Pengertian panitera terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Keputusan Ketua MA 122/2013, yaitu:Yang dimaksud dengan Panitera ialah Panitera, Kepala Panitera Militer, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung RI dan Pengadilan tingkat banding dan Pengadilan tingkat pertama dari 4 (empat) lingkungan peradilan dibawah MahkamahBelajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Panitera memiliki kedudukan sebagai unsur pembantu pimpinan terkait manajerial kantor, dan unsur pembantu hakim dalam proses penyelesaian perkara. Berkaitan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan pengadilan, panitera menjadi unsur yang sangat menentukan jalannya proses perkara sejak perkara diterima, diperiksa, diadili sampai tahap eksekusi.[1]Sebagai unsur pembantu pimpinan, panitera memiliki peran penting, antara lain:[2]mewujudkan asas-asas peradilan;tugas bidang administrasi;tugas bidang persidangan;tugas bidang eksekusi.Adapun tugas panitera adalah:[3]panitera pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas wakil panitera, panitera muda dan panitera pengganti;panitera, wakil panitera, panitera muda dan panitera pengganti bertugas membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan;dalam perkara perdata, panitera Pengadilan Negeri bertugas melaksanakan putusan pengadilan;wajib membuat daftar semua perkara perdata dan pidana yang diterima di kepaniteraan dan diberi nomor urut serta dibubuhi catatan singkat tentang isinya;membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku;bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.Anda juga dapat membaca secara lengkap mengenai kode etik dan pedoman perilaku panitera dalam Keputusan Ketua MA 122/2013.Syarat Menjadi PaniteraPada setiap pengadilan ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang panitera.[4] Dalam melaksanakan tugasnya, panitera Pengadilan Negeri dibantu oleh seorang wakil panitera, beberapa orang panitera muda, beberapa orang panitera pengganti, dan beberapa orang jurusita.[5] Sedangkan, dalam melaksanakan tugasnya, panitera Pengadilan Tinggi dibantu oleh seorang wakil panitera, beberapa orang panitera muda, dan beberapa orang panitera pengganti.[6]Untuk dapat diangkat menjadi panitera Pengadilan Negeri, seorang calon harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UU 8/2004:warga negara Indonesia;bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;berijazah serendah-rendahnya sarjana muda hukum;berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Wakil Panitera, 5 (lima) tahun sebagai Panitera Muda Pengadilan Negeri, atau menjabat sebagai Wakil Panitera Pengadilan Tinggi; dansehat jasmani dan rohani.Sedangkan untuk dapat diangkat menjadi panitera Pengadilan Tinggi, seorang calon harus memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 29 UU 8/2004 sebagai berikut:syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f;berijazah sarjana hukum; danberpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Wakil Panitera, 5 (lima) tahun sebagai Panitera Muda Pengadilan Tinggi, atau 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Pengadilan Negeri.”Ketentuan selengkapnya mengenai syarat menjadi wakil panitera, panitera muda, panitera pengganti dapat Anda baca dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 38 UU 8/2004.Syarat Menjadi Panitera Pengadilan AgamaBerdasarkan informasi yang kami lansir dari laman Pengadilan Tinggi Agama Jambi, terdapat syarat tambahan yang wajib dipenuhi oleh calon Panitera Pengganti Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah, yaitu:Surat Pengantar dari Ketua Pengadilan Agama;Surat Keterangan berbadan sehat dari dokter Rumah Sakit Pemerintah;SK pangkat terakhir;Ijazah serendah-rendahnya Sarjana Syari’ah, Sarjana Hukum Islam, atau Sarjana Hukum yang menguasai Hukum Islam;Form pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia;Form Surat Keterangan mampu mengoperasionalkan komputer;Form persetujuan dari suami (bagi peserta seleksi perempuan yang sudah menikah);Surat Keterangan dari pimpinan bahwa peserta seleksi tidak menduduki jabatan struktural nonteknis dan/atau bendahara.Selain itu, berdasarkan Surat Dirjen Badan Peradilan Agama 2328/DJA/KP.04.6/4/2022, terdapat syarat tambahan menghafal Al Quran sebagai berikut:Menambahkan syarat kemampuan menghafal Al Quran sebagai materi Seleksi Calon Panitera Pengganti (CPP) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Secara Daring, berupa hafalan minimal 1 maqra’ (tanda ‘ain) bersambung.Hafalan dikecualikan pada ayat yang terdapat dalam juz 1, juz 30, Surat Al-Baqoroh Ayat 284-286, Surat Yasin, Surat Ar-Rahman, Surat Al Waqiah, Surat Al-Mulk, dan Surat As-Sajadah.Baca juga: Yuk Intip! Berikut Besaran Gaji PaniteraCara Mendaftar Menjadi PaniteraSetelah Anda memenuhi syarat-syarat menjadi panitera yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang tersebut di atas, maka selanjutnya Anda perlu memahami cara mendaftar menjadi panitera.Pada penjelasan ini, kami mengambil contoh cara mendaftar menjadi panitera di Pengadilan Tinggi Agama Pontianak tahun 2019:pendaftaran calon peserta panitera dilaksanakan melalui Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dengan alamat email [email protected];peserta wajib melampirkan dokumen persyaratan dalam format excel dan pdf sesuai dengan waktu yang ditentukan, yakni paling lambat 3 Mei 2019, pukul 09.00 WIB.Berdasarkan contoh tersebut, dapat kami sarikan bahwa Anda perlu mencari informasi pendaftaran panitera pada Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi setempat. Setelah itu, Anda wajib mengisi dokumen yang kemudian dikirim melalui email pengadilan yang akan Anda tuju, mengikuti tahapan dan aturan yang berlaku.Anda juga wajib memenuhi syarat menjadi panitera yang terdapat pada Pasal 28 sampai dengan Pasal 38 UU 8/2004. Namun, jika Anda hendak mendaftar menjadi panitera di Pengadilan Agama, maka ada persyaratan lain yang wajib Anda penuhi, contohnya memiliki ijazah serendah-rendahnya Sarjana Syari’ah, Sarjana hukum Islam, atau Sarjana Hukum yang menguasai Hukum Islam, dan kemampuan menghafal Al Quran.Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan UmumUndang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan UmumKeputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 Tahun 2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juru SitaREFERENSISurat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Nomor 2328/DJA/KP.04.6/4/2022Abdul Muchlis Hasan, Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Panitera Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Jurnal Al Hikam, Vol. 1, No. 3, 2017.Pengadilan Tinggi Agama Jambi, diakses pada Rabu, 6 Juli 2022, pukul 19.17 WITA.Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, diakses pada Rabu, 6 Juli 2022, pukul 20.15 WITA.[1] Abdul Muchlis Hasan, Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Panitera Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Jurnal Al Hikam, Vol. 1, No. 3, 2017, hal. 80.[2] Abdul Muchlis Hasan, Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Panitera Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Jurnal Al Hikam, Vol. 1, No. 3, 2017, hal. 80.[3] Pasal 58 – Pasal 63 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (“UU 2/1986”)[4] Pasal 27 ayat (1) UU 2/1986[5] Pasal 27 ayat (2) UU 2/1986[6] Pasal 27 ayat (3) UU 2/1986Tagsbadan peradilanpaniterapanitera penggantipengadilan agamapengadilan negeripengadilan tinggiperadilan umum

Bagaimana cara menjadi panitera dan syarat apa yang wajib dipenuhi calon panitera?

Panitera adalah salah satu aparatur dalam sistem penyelenggaraan tugas peradilan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang memiliki peran dalam penanganan dan penyelesaian perkara. Lantas, bagaimana cara menjadi panitera? Apakah ada perbedaan syarat menjadi panitera di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Agama? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Urutan Pangkat Polisi dari Tertinggi hingga Terendah06 Jun 2024Gaji Pengacara dan Acuan Hukum dalam Menentukan Nominalnya20 Jul 2023Tertarik Jadi Hakim Konstitusi? Begini Syaratnya15 Jun 2022Hakim Tak Tepat Waktu Hadiri Sidang, Bagaimana Hukumnya?06 Jun 2022Urutan Pangkat Polisi dari Tertinggi hingga Terendah06 Jun 2024Gaji Pengacara dan Acuan Hukum dalam Menentukan Nominalnya20 Jul 2023Tertarik Jadi Hakim Konstitusi? Begini Syaratnya15 Jun 2022Hakim Tak Tepat Waktu Hadiri Sidang, Bagaimana Hukumnya?06 Jun 2022Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-menjadi-panitera-lt62c8272dd8f6f/

Simak! Ini Cara Menjadi Panitera

pages/216/page-5.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Pengertian Panitera dan Fungsinya di Pengadilan** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Urutan Pangkat Polisi dari Tertinggi hingga Terendah ](/klinik/a/urutan-pangkat-polisi-lt4d75f773eddb9/)  06 Jun 2024 [ #### Gaji Pengacara dan Acuan Hukum dalam Menentukan Nominalnya ](/klinik/a/gaji-pengacara-dan-acuan-hukum-dalam-menentukan-nominalnya-lt5ce66718518de/)  20 Jul 2023 [ #### Tertarik Jadi Hakim Konstitusi? Begini Syaratnya ](/klinik/a/tertarik-jadi-hakim-konstitusi-begini-syaratnya-lt62a9b4650f192/)  15 Jun 2022 [ #### Hakim Tak Tepat Waktu Hadiri Sidang, Bagaimana Hukumnya? ](/klinik/a/hakim-tak-tepat-waktu-hadiri-sidang-bagaimana-hukumnya-lt629daf7499aef/)  06 Jun 2022 [](#!) Pengertian panitera terdapat dalam **Pasal 1 ayat (2)** [**Keputusan Ketua MA 122/2013**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt53294d0eece91/keputusan-ketua-mahkamah-agung-nomor-122-kma-sk-vii-2013-tahun-2013?r=0&p=1&q=KEPUTUSAN%20KETUA%20MAHKAMAH%20AGUNG%20REPUBLIK%20INDONESIA%20NO%20%3A%20122%2FKMA%2FSK%2FVII%2F2013&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=kep_ketua_ma_122_2013), yaitu: _Yang dimaksud dengan Panitera ialah Panitera, Kepala Panitera Militer, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung RI dan Pengadilan tingkat banding dan Pengadilan tingkat pertama dari 4 (empat) lingkungan peradilan dibawah Mahkamah_ Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Panitera memiliki kedudukan sebagai unsur pembantu pimpinan terkait manajerial kantor, dan unsur pembantu hakim dalam proses penyelesaian perkara. Berkaitan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan pengadilan, panitera menjadi unsur yang sangat menentukan jalannya proses perkara sejak perkara diterima, diperiksa, diadili sampai tahap eksekusi.[\[1\]](#_ftn1) Sebagai unsur pembantu pimpinan, panitera memiliki peran penting, antara lain:[\[2\]](#_ftn2) 1. mewujudkan asas-asas peradilan; 2. tugas bidang administrasi; 3. tugas bidang persidangan; 4. tugas bidang eksekusi. Adapun tugas panitera adalah:[\[3\]](#_ftn3) 1. panitera pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas wakil panitera, panitera muda dan panitera pengganti; 2. panitera, wakil panitera, panitera muda dan panitera pengganti bertugas membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan; 3. dalam perkara perdata, panitera Pengadilan Negeri bertugas melaksanakan putusan pengadilan; 4. wajib membuat daftar semua perkara perdata dan pidana yang diterima di kepaniteraan dan diberi nomor urut serta dibubuhi catatan singkat tentang isinya; 5. membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku; 6. bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan. Anda juga dapat membaca secara lengkap mengenai kode etik dan pedoman perilaku panitera dalam **Keputusan Ketua MA 122/2013.** ### **Syarat Menjadi Panitera** Pada setiap pengadilan ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang panitera.[\[4\]](#_ftn4) Dalam melaksanakan tugasnya, panitera Pengadilan Negeri dibantu oleh seorang wakil panitera, beberapa orang panitera muda, beberapa orang panitera pengganti, dan beberapa orang jurusita.[\[5\]](#_ftn5) Sedangkan, dalam melaksanakan tugasnya, panitera Pengadilan Tinggi dibantu oleh seorang wakil panitera, beberapa orang panitera muda, dan beberapa orang panitera pengganti.[\[6\]](#_ftn6) Untuk dapat diangkat menjadi panitera Pengadilan Negeri, seorang calon harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam **Pasal 28** [**UU 8/2004**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt546455c9b16cb/undang-undang-nomor-8-tahun-2004/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_8_2004): 1. warga negara Indonesia; 2. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 3. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. berijazah serendah-rendahnya sarjana muda hukum; 5. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Wakil Panitera, 5 (lima) tahun sebagai Panitera Muda Pengadilan Negeri, atau menjabat sebagai Wakil Panitera Pengadilan Tinggi; dan 6. sehat jasmani dan rohani. Sedangkan untuk dapat diangkat menjadi panitera Pengadilan Tinggi, seorang calon harus memenuhi syarat yang diatur dalam **Pasal 29 UU 8/2004** sebagai berikut: 1. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f; 2. berijazah sarjana hukum; dan 3. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Wakil Panitera, 5 (lima) tahun sebagai Panitera Muda Pengadilan Tinggi, atau 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Pengadilan Negeri.” Ketentuan selengkapnya mengenai syarat menjadi wakil panitera, panitera muda, panitera pengganti dapat Anda baca dalam **Pasal 28** **sampai dengan** **Pasal 38 UU 8/2004**. ### **Syarat Menjadi Panitera Pengadilan Agama** Berdasarkan informasi yang kami lansir dari laman [**Pengadilan Tinggi Agama Jambi**](http://pta-jambi.go.id/agenda/arsip-surat-pta-jambi/6708-pendaftaran-seleksi-calon-panitera-pengganti-pengadilan-agama-2022), terdapat **syarat tambahan** yang wajib dipenuhi oleh calon Panitera Pengganti Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah, yaitu: 1. Surat Pengantar dari Ketua Pengadilan Agama; 2. Surat Keterangan berbadan sehat dari dokter Rumah Sakit Pemerintah; 3. SK pangkat terakhir; 4. Ijazah serendah-rendahnya Sarjana Syari’ah, Sarjana Hukum Islam, atau Sarjana Hukum yang menguasai Hukum Islam; 5. Form pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia; 6. Form Surat Keterangan mampu mengoperasionalkan komputer; 7. Form persetujuan dari suami (bagi peserta seleksi perempuan yang sudah menikah); 8. Surat Keterangan dari pimpinan bahwa peserta seleksi tidak menduduki jabatan struktural nonteknis dan/atau bendahara. Selain itu, berdasarkan [**Surat Dirjen Badan Peradilan Agama 2328/DJA/KP.04.6/4/2022**](https://badilag.mahkamahagung.go.id/pengumuman-elektronik/pengumuman-elektronik/syarat-tambahan-menghafal-al-quran-seleksi-calon-panitera-pengganti-cpp-tahun-2022-13-4), terdapat syarat tambahan menghafal Al Quran sebagai berikut: 1. Menambahkan syarat kemampuan menghafal Al Quran sebagai materi Seleksi Calon Panitera Pengganti (CPP) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Secara Daring, berupa hafalan minimal 1 _maqra’_ (tanda _‘ain_) bersambung. 2. Hafalan dikecualikan pada ayat yang terdapat dalam juz 1, juz 30, Surat Al-Baqoroh Ayat 284-286, Surat Yasin, Surat Ar-Rahman, Surat Al Waqiah, Surat Al-Mulk, dan Surat As-Sajadah. Baca juga: **[Yuk Intip! Berikut Besaran Gaji Panitera](https://www.hukumonline.com/klinik/a/yuk-intip-berikut-besaran-gaji-panitera-lt6285e8dabb75f/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=gaji_panitera)** ### **Cara Mendaftar Menjadi Panitera** Setelah Anda memenuhi syarat-syarat menjadi panitera yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang tersebut di atas, maka selanjutnya Anda perlu memahami cara mendaftar menjadi panitera. Pada penjelasan ini, kami mengambil contoh cara mendaftar menjadi panitera di [**Pengadilan Tinggi Agama Pontianak**](https://www.pta-pontianak.go.id/e_dokumen/2019/Pendaftaran%20Calon%20Panitera%20Pengganti%20Tahun%202019.pdf) tahun 2019: 1. pendaftaran calon peserta panitera dilaksanakan melalui Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dengan alamat email [[email protected]](mailto:[email protected]); 2. peserta wajib melampirkan dokumen persyaratan dalam format excel dan pdf sesuai dengan waktu yang ditentukan, yakni paling lambat 3 Mei 2019, pukul 09.00 WIB. Berdasarkan contoh tersebut, dapat kami sarikan bahwa Anda perlu mencari informasi pendaftaran panitera pada Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi setempat. Setelah itu, Anda wajib mengisi dokumen yang kemudian dikirim melalui email pengadilan yang akan Anda tuju, mengikuti tahapan dan aturan yang berlaku. Anda juga wajib memenuhi syarat menjadi panitera yang terdapat pada **Pasal 28** **sampai dengan** **Pasal 38 UU 8/2004**. Namun, jika Anda hendak mendaftar menjadi panitera di Pengadilan Agama, maka ada persyaratan lain yang wajib Anda penuhi, contohnya memiliki ijazah serendah-rendahnya Sarjana Syari’ah, Sarjana hukum Islam, atau Sarjana Hukum yang menguasai Hukum Islam, dan kemampuan menghafal Al Quran. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [**di sini**.](http://mini.hukumonline.com/holpro/?utm_source=Google&utm_medium=Banner&utm_campaign=KlinikHukum-LandingPage) Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2593?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_2_1986) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt546455c9b16cb/undang-undang-nomor-8-tahun-2004/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_8_2004) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 Tahun 2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juru Sita [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt53294d0eece91/keputusan-ketua-mahkamah-agung-nomor-122-kma-sk-vii-2013-tahun-2013?r=0&p=1&q=KEPUTUSAN%20KETUA%20MAHKAMAH%20AGUNG%20REPUBLIK%20INDONESIA%20NO%20%3A%20122%2FKMA%2FSK%2FVII%2F2013&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=kep_ketua_ma_122_2013) REFERENSI --------- 1. [Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Nomor 2328/DJA/KP.04.6/4/2022](https://badilag.mahkamahagung.go.id/pengumuman-elektronik/pengumuman-elektronik/syarat-tambahan-menghafal-al-quran-seleksi-calon-panitera-pengganti-cpp-tahun-2022-13-4) 2. Abdul Muchlis Hasan, _Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Panitera Dalam Penyelesaian Perkara Pidana,_ Jurnal Al Hikam, Vol. 1, No. 3, 2017. 3. [Pengadilan Tinggi Agama Jambi](http://pta-jambi.go.id/agenda/arsip-surat-pta-jambi/6708-pendaftaran-seleksi-calon-panitera-pengganti-pengadilan-agama-2022), diakses pada Rabu, 6 Juli 2022, pukul 19.17 WITA. 4. [Pengadilan Tinggi Agama Pontianak](https://www.pta-pontianak.go.id/e_dokumen/2019/Pendaftaran%20Calon%20Panitera%20Pengganti%20Tahun%202019.pdf), diakses pada Rabu, 6 Juli 2022, pukul 20.15 WITA. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Abdul Muchlis Hasan, _Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Panitera Dalam Penyelesaian Perkara Pidana,_ Jurnal Al Hikam, Vol. 1, No. 3, 2017, hal. 80. [\[2\]](#_ftnref2) Abdul Muchlis Hasan, _Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Panitera Dalam Penyelesaian Perkara Pidana,_ Jurnal Al Hikam, Vol. 1, No. 3, 2017, hal. 80. [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 58 – Pasal 63 [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2593?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_2_1986) (“UU 2/1986”) [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 27 ayat (1) UU 2/1986 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 27 ayat (2) UU 2/1986 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 27 ayat (3) UU 2/1986 Tags ---- [badan peradilan](/tag/badan-peradilan) [panitera](/tag/panitera) [panitera pengganti](/tag/panitera-pengganti) [pengadilan agama](/tag/pengadilan-agama) [pengadilan negeri](/tag/pengadilan-negeri) [pengadilan tinggi](/tag/pengadilan-tinggi) [peradilan umum](/tag/peradilan-umum)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Syarat Luas Bangunan Rumah KPR Bersubsidi KLINIK TERKAITBatal Beli Rumah karena Force Majeure, Dapatkah Uang Kembali?14 Jun 2022Pembangunan Properti Tak Sesuai Jadwal, DP Boleh Diminta Kembali?22 Feb 2022Perumahan Kena Banjir, Bisakah Gugat Developer?19 Jan 2022Sanksi bagi Developer yang Mengalihfungsikan Jalan Perumahan20 Des 2021Sebelum menjawab pertanyaan Anda, kami asumsikan bahwa objek sengketa yaitu rumah KPR bersubsidi ini sudah dibangun sebelum berlakunya Permen PUPR 35/2021 yang menghapus KPR bersubsidi. Dengan demikian, berdasarkan atas asas non retroaktif, peraturan yang akan kami bahas untuk menjawab pertanyaan Anda adalah Permen PUPR 20/PRT/M/2019.KPR bersubsidi menurut Pasal 1 angka 2 Permen PUPR 20/PRT/M/2019 berbunyi:Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Kredit/Pembiayaan pemilikan rumah bersubsidi yang selanjutnya disebut KPR bersubsidi adalah kredit/pembiayaan pemilikan rumah yang mendapat bantuan dan/atau kemudahan pemilikan rumah dari pemerintah berupa dana murah jangka panjang dan/atau subsidi pemilikan rumah yang diterbitkan oleh bank pelaksana baik secara konvensional maupun dengan prinsip syariah.Adapun syarat-syarat KPR bersubsidi tentang luas tanah maupun bangunan diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 19 Permen PUPR 20/PRT/M/2019 yang berbunyi :Pasal 18 (1) Kepemilikan Rumah Umum Tapak dan Sarusun Umum yang diperoleh melalui KPR Bersubsidi harus memenuhi persyaratan pengaturan mengenai luas tanah, luas lantai, harga jual Rumah Umum Tapak atau Sarusun Umum, lokasi Rumah Umum Tapak atau Sarusun Umum, bangunan rumah, prasarana, sarana, dan utilitas umum. (2) Dalam hal terdapat kelebihan luas tanah dan peningkatan mutu bangunan, harga jual tidak melebihi batasan harga yang telah ditetapkan. (3) Harga jual rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harga jual rumah sesuai dengan akta jual beli atau perjanjian pendahuluan/pengikatan jual beli. (4) Harga jual Rumah Umum Tapak atau Sarusun Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pajak pertambahan nilai. (5) Ketentuan harga jual Rumah Umum Tapak dan Sarusun Umum yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai sesuai dengan ketentuan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.Pasal 19Batasan luas tanah, luas lantai, dan harga jual Rumah Umum Tapak dan Sarusun Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.Sedangkan untuk aturan tentang luas tanah dan bangunan diatur lebih rinci pada Lampiran huruf C Kepmen PUPR 995/Kpts/M/2021:NOJenis RumahLuas Tanah (M2)Luas Lantai Rumah (M2)Paling RendahPaling TinggiPaling RendahPaling Tinggi1Rumah Umum Tapak6020021362Satuan Rumah Susun Umum--2136Berdasarkan pertanyaan yang Anda sampaikan, kami asumsikan bahwa Izin Mendirikan Bangunan (“IMB”) rumah KPR tersebut sudah terbit.Namun demikian, perlu Anda ketahui bahwa sejak UU Cipta Kerja diundangkan pada, ketentuan IMB telah dihapus dan diganti dengan Persetujuan Bangunan Gedung (“PBG”). Namun, berdasarkan Pasal 346 PP 16/2021 sebagai aturan pelaksana dari UU Cipta Kerja, jika IMB sudah terbit maka IMB tersebut tetap berlaku. Sehingga, apabila dalam kasus ini kita asumsikan IMB sudah terbit, maka IMB tersebut tetap berlaku sebagaimana mestinya yang diatur dalam UU Bangunan Gedung. Adapun, berdasarkan definisi bangunan gedung dalam Pasal 24 angka 1 UU Cipta Kerja yang dimaksud adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.Berdasarkan pertanyaan Anda, rumah KPR bersubsidi termasuk kategori bangunan gedung yakni dalam bentuk hunian atau tempat tinggal sehingga wajib memenuhi syarat pembangunan bangunan gedung yaitu harus memenuhi standar teknis bangunan gedung.[1]Konsekuensi Jika Luas Rumah KPR Bersubsidi Berbeda dengan IMBPerlu Anda ketahui, konsekuensi yang timbul jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akan dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Ketentuan mengenai sanksi administratif dalam UU Bangunan Gedung telah diperbaharui oleh UU Cipta Kerja.Sanksi AdministratifSetiap penyedia jasa konstruksi yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung akan dikenai sanksi administratif.[2]Sanksi yang dikenakan dalam Pasal 24 angka 42 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 45 ayat (1) UU Bangunan Gedung adalah sebagai berikut:Peringatan tertulis;Pembatasan kegiatan pembangunan;Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;Penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;Pembekuan persetujuan bangunan gedung;Pencabutan persetujuan bangunan gedung;Pembekuan SLF bangunan gedung;Pencabutan SLF fungsi bangunan gedung; atauPerintah pembongkaran bangunan gedung.Kemudian berdasarkan Lampiran E Permen PUPR 20/PRT/M/2019 memuat mengenai lampiran Surat Pernyataan Pemohon KPR Bersubsidi. Salah satu klausanya menyatakan bahwa semua dokumen persyaratan untuk memperoleh subsidi (dalam kasus ini kita asumsikan termasuk IMB) harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, jika nantinya ditemukan ketidaksesuaian maka pemohon KPR bersubsidi harus bersedia mengembalikan seluruh subsidi dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Sanksi PidanaDengan demikian dalam hal kasus ini baik developer dan/atau pembeli berpotensi dapat dikenai sanksi, bahkan sanksi pidana. Pihak developer berpotensi dapat dikenakan ketentuan pidana dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuai kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.Dalam hal ini, apabila developer memiliki niat dengan rangkaian kebohongan, memanipulasi data terkait luasan rumah yang diperjualbelikannya, baik dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri (agar unit rumah cepat laku) atau orang lain, dalam hal ini pembeli, agar memperoleh kredit KPR bersubsidi segera cair yang mana jika berdasarkan ketentuan yang ada, kredit itu berpotensi tidak dapat diberikan karena tidak memenuhi persyaratan  yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal demikian, maka developer dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan dalam Pasal 378 KUHP.Lebih jauh lagi dalam hal apabila pengajuan kredit berupa KPR bersubsidi itu nantinya secara administrasi dituangkan dalam suatu akta otentik, antara lain akta perjanjian kredit secara notariil, maka terhadap pihak developer berpotensi dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP, sedangkan dalam hal pembeli mengetahuinya dan menyetujui tindakan developer, dapat dikenai ketentuan mengenai penyertaan dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP. Satu hal yang perlu dipahami oleh pembeli, pada saat pengajuan KPR bersubsidi, sebelum pengajuan disetujui oleh pihak bank pemberi kredit, tentunya akan diawali dengan proses administrasi dan survei lapangan, dimana dalam hal apabila ditemukan adanya perbedaan luasan hasil pengukuran dari tim survei/ tim teknis yang ditunjuk oleh pihak bank pemberi kredit dengan luasan yang tercantum dalam IMB, maka ada kemungkinan pengajuan KPR bersubsidi akan ditolak, sehingga pembeli berpotensi dirugikan akibat hal ini. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum Pidana;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan GedungUndang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta KerjaPeraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 20/PRT/M/2019 Tentang Kemudahan Dan Bantuan Pemilikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan RendahPeraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 35 Tahun 2021 tentang Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan RendahKeputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 995 /Kpts/M/2021 Tentang Batasan Penghasilan Tertentu, Suku Bunga/Marjin Pembiayaan Bersubsidi, Masa Subsidi, Jangka Waktu Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah, Batasan Luas Tanah, Batasan Luas Lantai, Batasan Harga Jual Rumah Umum Tapak Dan Satuan Rumah Susun Umum, Dan Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka[1] Pasal 24 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”)[2] Pasal 24 angka 41 UU Cipta KerjaTagsbangunanbangunan gedungimbkprsubsidiuu cipta kerjauu ciptaker

Saya akan membeli rumah KPR subsidi. Menurut info developer, ukuran rumah adalah 42 m2, sedangkan yang tertera di IMB adalah 36 m2. Alasan mereka memanipulasi agar bisa disertakan ke dalam KPR subsidi. Sampai di sini menurut saya sudah terjadi ketidaksesuaian antar bangunan asli dengan IMB. Bagaimanakah aturan hukumnya? Dan apakah hal ini akan menjadi masalah di kemudian hari apabila saya tetap membeli rumah tersebut?

Perlu kami luruskan bahwa izin mendirikan bangunan (“IMB”) dalam UU Cipta Kerja sudah tidak berlaku dan diganti dengan perizinan bangunan gedung (“PBG”). Akan tetapi jika memang IMB sudah terbit, maka IMB tetap berlaku. Adapun, jika terdapat ketidaksesuaian luas bangunan rumah antara fakta di lapangan dengan data yang termuat di IMB, pihak developer dan juga pembeli dapat dikenai sanksi baik sanksi administratif maupun sanksi pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Batal Beli Rumah karena Force Majeure, Dapatkah Uang Kembali?14 Jun 2022Pembangunan Properti Tak Sesuai Jadwal, DP Boleh Diminta Kembali?22 Feb 2022Perumahan Kena Banjir, Bisakah Gugat Developer?19 Jan 2022Sanksi bagi Developer yang Mengalihfungsikan Jalan Perumahan20 Des 2021Batal Beli Rumah karena Force Majeure, Dapatkah Uang Kembali?14 Jun 2022Pembangunan Properti Tak Sesuai Jadwal, DP Boleh Diminta Kembali?22 Feb 2022Perumahan Kena Banjir, Bisakah Gugat Developer?19 Jan 2022Sanksi bagi Developer yang Mengalihfungsikan Jalan Perumahan20 Des 2021Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 2022Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 2022Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/luas-rumah-kpr-berbeda-dengan-di-imb-lt629ca62f2727e/

Luas Rumah KPR Berbeda dengan di IMB, Ini Konsekuensinya

pages/216/page-6.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/) disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Syarat Luas Bangunan Rumah KPR Bersubsidi** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Batal Beli Rumah karena _Force Majeure_, Dapatkah Uang Kembali? ](/klinik/a/batal-beli-rumah-karena-force-majeure-dapatkah-uang-kembali-lt61b04cc1c2b00/)  14 Jun 2022 [ #### Pembangunan Properti Tak Sesuai Jadwal, DP Boleh Diminta Kembali? ](/klinik/a/pembangunan-properti-tak-sesuai-jadwal-dp-boleh-diminta-kembali-lt6214ebfcbdae7/)  22 Feb 2022 [ #### Perumahan Kena Banjir, Bisakah Gugat Developer? ](/klinik/a/perumahan-kena-banjir--bisakah-gugat-developer-lt509215a238a82/)  19 Jan 2022 [ #### Sanksi bagi _Developer_ yang Mengalihfungsikan Jalan Perumahan ](/klinik/a/sanksi-bagi-ideveloper-i-yang-mengalihfungsikan-jalan-perumahan-lt618fc4516d4ca/)  20 Des 2021 [](#!) Sebelum menjawab pertanyaan Anda, kami asumsikan bahwa objek sengketa yaitu rumah KPR bersubsidi ini sudah dibangun sebelum berlakunya **[Permen PUPR 35/2021](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt61dd2584bc741?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permen_pupr_35_2021)** yang menghapus KPR bersubsidi. Dengan demikian, berdasarkan atas asas non retroaktif, peraturan yang akan kami bahas untuk menjawab pertanyaan Anda adalah **[Permen PUPR 20/PRT/M/2019](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5e313391df847/peraturan-menteri-pekerjaan-umum-dan-perumahan-rakyat-nomor-20-prt-m-2019-tahun-2019?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permen_pupr_20_2019)**. KPR bersubsidi menurut **Pasal 1 angka 2** **Permen PUPR 20/PRT/M/2019** berbunyi: Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) _Kredit/Pembiayaan pemilikan rumah bersubsidi yang selanjutnya disebut KPR bersubsidi adalah kredit/pembiayaan pemilikan rumah yang mendapat bantuan dan/atau kemudahan pemilikan rumah dari pemerintah berupa dana murah jangka panjang dan/atau subsidi pemilikan rumah yang diterbitkan oleh bank pelaksana baik secara konvensional maupun dengan prinsip syariah._ Adapun syarat-syarat KPR bersubsidi tentang luas tanah maupun bangunan diatur dalam **Pasal 18 dan Pasal 19 Permen PUPR 20/PRT/M/2019 yang berbunyi** : **Pasal 18** _(1) Kepemilikan Rumah Umum Tapak dan Sarusun Umum yang diperoleh melalui KPR Bersubsidi harus memenuhi persyaratan pengaturan mengenai luas tanah, luas lantai, harga jual Rumah Umum Tapak atau Sarusun Umum, lokasi Rumah Umum Tapak atau Sarusun Umum, bangunan rumah, prasarana, sarana, dan utilitas umum._ _(2) Dalam hal terdapat kelebihan luas tanah dan peningkatan mutu bangunan, harga jual tidak melebihi batasan harga yang telah ditetapkan._ _(3) Harga jual rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harga jual rumah sesuai dengan akta jual beli atau perjanjian pendahuluan/pengikatan jual beli._ _(4) Harga jual Rumah Umum Tapak atau Sarusun Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pajak pertambahan nilai._ _(5) Ketentuan harga jual Rumah Umum Tapak dan Sarusun Umum yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai sesuai dengan ketentuan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan._ **Pasal 19** _Batasan luas tanah, luas lantai, dan harga jual Rumah Umum Tapak dan Sarusun Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri._ Sedangkan untuk aturan tentang luas tanah dan bangunan diatur lebih rinci pada **Lampiran huruf C [Kepmen PUPR 995/Kpts/M/2021](https://jdih.pu.go.id/detail-dokumen/2918/1#div_cari_detail):** NO Jenis Rumah Luas Tanah (M2) Luas Lantai Rumah (M2) Paling Rendah Paling Tinggi Paling Rendah Paling Tinggi 1 Rumah Umum Tapak 60 200 **21** **36** 2 Satuan Rumah Susun Umum \- \- 21 36 Berdasarkan pertanyaan yang Anda sampaikan, kami asumsikan bahwa Izin Mendirikan Bangunan (“IMB”) rumah KPR tersebut sudah terbit. Namun demikian, perlu Anda ketahui bahwa sejak UU Cipta Kerja diundangkan pada, ketentuan IMB telah dihapus dan diganti dengan Persetujuan Bangunan Gedung (“PBG”). Namun, berdasarkan **Pasal 346 [PP 16/2021](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt603228e75f11a/peraturan-pemerintah-nomor-16-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_16_2021)** sebagai aturan pelaksana dari UU Cipta Kerja, jika IMB sudah terbit maka IMB tersebut tetap berlaku. Sehingga, apabila dalam kasus ini kita asumsikan IMB sudah terbit, maka IMB tersebut tetap berlaku sebagaimana mestinya yang diatur dalam **[UU Bangunan Gedung](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/12622/undangundang-nomor-28-tahun-2002/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_28_2002).** Adapun, berdasarkan definisi bangunan gedung dalam **Pasal 24 angka 1 [UU Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Cipta_Kerja)** yang dimaksud adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Berdasarkan pertanyaan Anda, rumah KPR bersubsidi termasuk kategori bangunan gedung yakni dalam bentuk **hunian atau tempat tinggal** sehingga wajib memenuhi syarat pembangunan bangunan gedung yaitu harus memenuhi standar teknis bangunan gedung.[\[1\]](#_ftn1) ### **Konsekuensi Jika Luas Rumah KPR Bersubsidi Berbeda dengan IMB** Perlu Anda ketahui, konsekuensi yang timbul jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akan dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Ketentuan mengenai sanksi administratif dalam UU Bangunan Gedung telah diperbaharui oleh UU Cipta Kerja. #### **Sanksi Administratif** Setiap penyedia jasa konstruksi yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung akan dikenai sanksi administratif.[\[2\]](#_ftn2) Sanksi yang dikenakan dalam **Pasal 24 angka 42 UU Cipta Kerja** yang mengubah **Pasal 45 ayat (1) UU Bangunan Gedung** adalah sebagai berikut: 1. Peringatan tertulis; 2. Pembatasan kegiatan pembangunan; 3. Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan; 4. Penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung; 5. Pembekuan persetujuan bangunan gedung; 6. Pencabutan persetujuan bangunan gedung; 7. Pembekuan SLF bangunan gedung; 8. Pencabutan SLF fungsi bangunan gedung; atau 9. Perintah pembongkaran bangunan gedung. Kemudian berdasarkan **Lampiran E Permen PUPR 20/PRT/M/2019** memuat mengenai lampiran Surat Pernyataan Pemohon KPR Bersubsidi. Salah satu klausanya menyatakan bahwa semua dokumen persyaratan untuk memperoleh subsidi (dalam kasus ini kita asumsikan termasuk IMB) **harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan**. Selanjutnya, jika nantinya ditemukan ketidaksesuaian maka **pemohon KPR bersubsidi harus bersedia mengembalikan seluruh subsidi dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**. #### **Sanksi Pidana** Dengan demikian dalam hal kasus ini baik developer dan/atau pembeli berpotensi dapat dikenai sanksi, bahkan sanksi pidana. Pihak developer berpotensi dapat dikenakan ketentuan pidana dalam **Pasal 378 [KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document/lt4c7b80e19969e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP)** yang berbunyi sebagai berikut: _Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuai kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun_. Dalam hal ini, apabila developer memiliki niat dengan rangkaian kebohongan, memanipulasi data terkait luasan rumah yang diperjualbelikannya, baik dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri (agar unit rumah cepat laku) atau orang lain, dalam hal ini pembeli, agar memperoleh kredit KPR bersubsidi segera cair yang mana jika berdasarkan ketentuan yang ada, kredit itu berpotensi tidak dapat diberikan karena tidak memenuhi persyaratan  yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal demikian, maka developer dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan dalam Pasal 378 KUHP. Lebih jauh lagi dalam hal apabila pengajuan kredit berupa KPR bersubsidi itu nantinya secara administrasi dituangkan dalam suatu akta otentik, antara lain akta perjanjian kredit secara notariil, maka terhadap pihak developer berpotensi dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam **Pasal 264 ayat (1) KUHP**, sedangkan dalam hal pembeli mengetahuinya dan menyetujui tindakan developer, dapat dikenai ketentuan mengenai penyertaan dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 55 KUHP**. Satu hal yang perlu dipahami oleh pembeli, pada saat pengajuan KPR bersubsidi, sebelum pengajuan disetujui oleh pihak bank pemberi kredit, tentunya akan diawali dengan proses administrasi dan survei lapangan, dimana dalam hal apabila ditemukan adanya perbedaan luasan hasil pengukuran dari tim survei/ tim teknis yang ditunjuk oleh pihak bank pemberi kredit dengan luasan yang tercantum dalam IMB, maka ada kemungkinan pengajuan KPR bersubsidi akan ditolak, sehingga pembeli berpotensi dirugikan akibat hal ini. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [**di sini.**](http://mini.hukumonline.com/holpro/?utm_source=Google&utm_medium=Banner&utm_campaign=KlinikHukum-LandingPage) Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document/lt4c7b80e19969e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/12622/undangundang-nomor-28-tahun-2002/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_28_2002) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Cipta_Kerja) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt603228e75f11a/peraturan-pemerintah-nomor-16-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_16_2021) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 20/PRT/M/2019 Tentang Kemudahan Dan Bantuan Pemilikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5e313391df847/peraturan-menteri-pekerjaan-umum-dan-perumahan-rakyat-nomor-20-prt-m-2019-tahun-2019?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permen_pupr_20_2019) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 35 Tahun 2021 tentang Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt61dd2584bc741?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permen_pupr_35_2021) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 995 /Kpts/M/2021 Tentang Batasan Penghasilan Tertentu, Suku Bunga/Marjin Pembiayaan Bersubsidi, Masa Subsidi, Jangka Waktu Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah, Batasan Luas Tanah, Batasan Luas Lantai, Batasan Harga Jual Rumah Umum Tapak Dan Satuan Rumah Susun Umum, Dan Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka [](https://jdih.pu.go.id/detail-dokumen/2918/1#div_cari_detail) * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 24 angka 4 [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Cipta_Kerja) (“UU Cipta Kerja”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 24 angka 41 UU Cipta Kerja Tags ---- [bangunan](/tag/bangunan) [bangunan gedung](/tag/bangunan-gedung) [imb](/tag/imb) [kpr](/tag/kpr) [subsidi](/tag/subsidi) [uu cipta kerja](/tag/uu-cipta-kerja) [uu ciptaker](/tag/uu-ciptaker)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAIT5 Sumber Hukum Internasional07 Mar 2024Sumber Hukum Tata Negara di Indonesia07 Nov 20238 Penggolongan Hukum di Indonesia16 Jun 202310 Asas Hukum Acara Perdata, Anak Hukum Wajib Tahu!02 Mar 2023Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Pengertian Ilmu NegaraJean Bodin adalah ahli pikir besar berkebangsaan Prancis mengenai negara dan hukum. Jean Bodin dikenal sebagai pelopor teori kedaulatan yang bersifat ilmiah. Berdasarkan doktrin Jean Bodin, dalam suatu negara perlu ada summa potestas atau kedaulatan dengan ciri-ciri tunggal, asli, abadi, dan tidak dapat dibagi-bagi. Paham kedaulatan tersebut kemudian berkembang dan melahirkan aliran baru di Jerman, yaitu Ilmu Pengetahuan Hukum Kenegaraan Positif, yakni aliran yang memisahkan diri dari metode hukum perdata dan mencari metode sendiri dengan karakteristik hukum publik. Aliran ini dipelopori oleh Gerber dan Paul Laband.[1]Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Kemudian, terjadi perkembangan aliran yang dipelopori oleh George Jellinek, yakni sosok yang pertama kali merumuskan ilmu negara sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri.[2] Berdasarkan definisi dari George Jellinek, ilmu negara memiliki pembagian sistematika sebagai berikut:Ilmu negara sebagai ilmu pengetahuan dalam arti sempit/Staatswissenschaft, yaitu menyelidiki negara dalam keadaan abstrak dan umum.Ilmu negara sebagai ilmu pengetahuan dalam arti luas/Rechtswissenschaft, yang terbagi ke dalam 2 kategori yakni: Ilmu pengetahuan yang menyelidiki negara tertentu, misalnya mempelajari lembaga negara, peradilan, dan sebagainya (Individuelle Staaslehre); danIlmu pengetahuan yang penyelidikannya ditujukan kepada negara dalam pengertian umum serta lembaga-lembaga perwakilan yang dipelajari secara khusus (Pezielle Staaslehre). Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu HukumIlmu negara memiliki hubungan dengan ilmu hukum, khususnya Hukum Tata Negara (“HTN”) dan Hukum Administrasi Negara (HAN”). Berikut akan kami jelaskan hubungan ilmu negara dengan ilmu-ilmu hukum tersebut.Pada dasarnya, ilmu negara memiliki objek mengenai pertumbuhan, wujud, formasi, lenyapnya negara ataupun mengenai negara tertentu. Hal ini merupakan persamaan dengan objek HTN, yang sama-sama menyelidiki negara. Namun, dalam HTN objek penyelidikan lebih konkrit, karena terikat dengan waktu, tempat, keadaan, dan tata pengaturan tertentu, misalnya Hukum Tata Negara Indonesia, Hukum Tata Negara Amerika Serikat, dan lainnya. Keterikatan ilmu negara dan HTN adalah kesamaan objek, namun persoalan yang dibahas berlainan. Ketika kita hendak mempelajari HTN, maka diperlukan pengantar yang cukup mengenai pokok hal yang berkaitan dengan sendi-sendi negara yang semuanya terdapat dalam ilmu negara itu sendiri.[3]Ilmu negara dapat memberikan dasar-dasar teoritis untuk HTN yang positif. HTN adalah penerapan atau pelarasan di dalam kenyataan-kenyataan konkret dari bahan-bahan teoritis yang dihasilkan dan didapatkan dari ilmu negara. Oleh karena itu, ilmu HTN memiliki sifat praktis applied science yang bahan-bahannya diselidiki, dikumpulkan, dan disediakan oleh pure science yang merupakan ilmu negara.[4]Selanjutnya, hubungan antara ilmu negara dengan HAN terletak dalam persoalan atau fokus yang dibahas. Pada dasarnya, HAN merupakan hukum yang mengatur hubungan antara organ administrasi dengan warga masyarakat. Hal yang menjadi fokus pembahasan HAN adalah perizinan, pegawai negeri, pajak, pendaftaran yang menciptakan hak, dan lain-lain. Maka, hak yang dipelajari HAN sama dengan ilmu negara. Namun, perbedaannya, ilmu negara menyelidiki sendi-sendi pokok negara dari perspektif yang umum dan abstrak. Sedangkan HAN mengkaji negara dalam keadaan bergerak, atau hubungan antara organ negara dengan masyarakat. Dengan demikian, ilmu negara menjadi pondasi untuk mempelajari HAN. Selain itu, diperlukan juga pengertian-pengertian pokok yang berkaitan dengan negara.[5] Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu PolitikIlmu negara tidak hanya memiliki hubungan dengan HTN dan HAN saja, melainkan juga memiliki hubungan dengan ilmu politik. Ilmu politik adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari persoalan yang berhubungan dengan negara. Objek kajiannya adalah syarat berdirinya negara, hakikat negara, formasi negara, dan perkembangan negara. Akan tetapi, tidak semua hal yang bersinggungan dengan negara dapat dikategorikan sebagai ilmu politik, namun bagi ilmu politik hal ini merupakan unsur penunjang dalam kajian tersebut. Sebagai contoh, sejarah tentang manusia atau negara bukan merupakan ilmu politik, kecuali menyangkut sejarah ketatanegaraan atau konstitusi.[6]Jika ilmu negara menyelidiki kerangka yuridis, maka ilmu politik menyelidiki bagian yang ada di luar kerangka tersebut. Berikut adalah perbedaan ilmu negara dan ilmu politik:[7]Ilmu negara menggunakan pendekatan yuridis, sedangkan ilmu politik menggunakan metode sosiologis, yakni dengan memperhatikan faktor-faktor sosial atau sosiologis dan kemasyarakatan. Dilihat dari metodologi yang digunakan, ilmu negara lebih fokus pada konsep-konsepnya, sedangkan ilmu politik dianggap lebih konkret dan mendekati realitas.Ilmu negara merupakan ilmu yang bersifat teoritis dan sangat mementingkan segi normatif karena itu dinilai kurang dinamis, sedangkan ilmu politik adalah ilmu pengetahuan praktis yang membahas keadaan dalam kenyataan yang menekankan pada faktor konkret seperti kekuasaan, organisasi negara, maupun yang mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas negara. Oleh karena itu, ilmu politik lebih bersifat dinamis dan hidup.Pada intinya, menurut konsepsi ilmu politik modern, ilmu politik tidak dapat dipisahkan dari aspek yuridis yang wajib memperhatikan lembaga negara secara yuridis formal yang merupakan fokus kajian ilmu negara. Masalah yang menjadi pembahasan ilmu politik berkaitan dengan organisasi negara ataupun yang mempengaruhi pelaksanaan tugas negara. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara ilmu negara dan ilmu politik terjalin hubungan yang saling melengkapi atau komplementer.[8] Unsur-Unsur NegaraDalam mempelajari ilmu negara, sangat penting untuk memahami arti negara dan unsur-unsur yang menentukan formasi sebuah negara. Berikut definisi negara menurut para ahli:[9]Prof. SumantriNegara adalah suatu organisasi kekuasaan oleh karenanya dalam setiap organisasi yang bernama negara selalu kita jumpai adanya organ atau alat perlengkapan yang mempunyai kemampuan untuk memaksakan kehendaknya kepada siapapun juga yang bertempat tinggal di dalam wilayah kekuasaannya. Prof. KranenburgNegara adalah suatu sistem dan tugas-tugas umum dan organisasi-organisasi yang diatur, dalam usaha negara untuk mencapai tujuannya, yang juga menjadi tujuan rakyat masyarakat yang diliputi, maka harus ada pemerintah yang berdaulat. Miriam BudiardjoNegara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah (governed) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dan warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan (kontrol) monopolistis dan kekuasaan yang sah.Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa negara dapat dikatakan sebagai sebuah negara jika memiliki wilayah, penduduk, dan pemerintahan. Unsur-unsur negara diatur lebih rinci pada Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933, yaitu:A permanent population (penduduk permanen);A defined territory (wilayah);Government (pemerintahan);Capacity to enter into relations with the other states (kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara lain).Berikut adalah masing-masing penjelasan dari unsur-unsur negara:Penduduk PermanenSyarat tetap atau permanen dalam unsur ini diartikan sebagai penduduk yang menjadikan wilayah tersebut sebagai tempat tinggalnya. Pada dasarnya, tidak ada ketetapan yang pasti mengenai jumlah penduduk minimum untuk memformasi sebuah negara. Penentu status penduduk adalah ikatan hukum dalam satu kebangsaan.[10] WilayahSama halnya dengan unsur penduduk, dalam unsur wilayah tidak ada ketentuan yang pasti, yang menentukan luas minimum wilayah untuk ditetapkan sebagai salah satu unsur yang memformasi negara. Pada intinya, merupakan hak suatu negara yang independen untuk menyusun pemerintahan yang berada dalam suatu batasan wilayah tertentu.[11] Wilayah sebagai salah satu unsur konstitutif pembentuk negara meliputi 3 bagian, yaitu wilayah darat, udara, dan laut.[12] PemerintahanMakna pemerintahan dapat dikaitkan dengan 2 hal, pertama, meliputi lembaga-lembaga politik, administratif, dan eksekutif yang bertujuan untuk melakukan pengaturan dan komunitas yang bersangkutan dan melaksanakan tugas yang ditetapkan hukum. Kedua, menggunakan prinsip efektivitas, yakni pemerintah yang dimaknai dengan pemerintahan yang efektif. Artinya, lembaga politik, administratif, dan eksekutif sungguh- sungguh melaksanakan tugasnya dalam wilayah yang bersangkutan dan diakui penduduk setempat.[13]Pemerintahan dalam unsur ini tentu harus merupakan pemerintahan yang berdaulat, artinya pemerintah yang memerintah berdasarkan hukum, mampu mempertahankan eksistensi negara dari serangan dan dominasi asing, dan mampu menjamin ketertiban serta keamanan dalam negeri.[14] Kemampuan untuk Menjalin Hubungan dengan Negara LainUnsur ini dapat dibuktikan dengan adanya pengakuan dari negara lain. Pengakuan terhadap negara baru adalah suatu pernyataan atau sikap suatu negara untuk mengakui eksistensi entitas politik baru sebagai sebuah negara. Kesimpulannya, pengakuan merupakan tindakan satu atau lebih negara untuk mengakui suatu kesatuan masyarakat yang terorganisir yang mendiami wilayah tertentu bebas dari negara lain serta mampu menaati kewajiban-kewajiban hukum internasional dan menganggapnya sebagai anggota masyarakat internasional.[15]Kesimpulannya, ilmu negara merupakan ilmu tentang negara secara abstrak, umum, dan memiliki nilai universal yang berlaku diseluruh dunia.[16] Ilmu negara sebagai ilmu pengetahuan memiliki hubungan dengan ilmu pengetahuan lainnya, yakni hubungannya dengan HTN dan HAN. Namun, selain memiliki hubungan dengan ilmu hukum, ilmu negara juga memiliki hubungan dengan ilmu politik. Persamaan dari ketiga cabang ilmu pengetahuan adalah negara sebagai hal yang dipelajari dan diselidiki.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMKonvensi Montevideo 1933. REFERENSIDody Nur Andriyan, Ilmu Negara: Sejarah, Teori, dan Filosofi Tujuan Negara, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2021;Hotma P. Sibuea, Ilmu Negara, Jakarta: Erlangga, 2014;Isharyanto, Ilmu Negara, Karanganyar: Oase Pustaka, 2016;Muhammad Junaidi, Ilmu Negara, Malang: Setara Press, 2016.[1] Hotma P. Sibuea, Ilmu Negara, Jakarta: Erlangga, 2014, hal. 6[2] Isharyanto, Ilmu Negara, Karanganyar: Oase Pustaka, 2016, hal. 3[3] Isharyanto, Ilmu Negara, Karanganyar: Oase Pustaka, 2016, hal. 5-6[4] Dody Nur Andriyan, Ilmu Negara: Sejarah, Teori, dan Filosofi Tujuan Negara, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2021, hal. 37[5] Isharyanto, Ilmu Negara, Karanganyar: Oase Pustaka, 2016, hal. 6-7[6] Isharyanto, Ilmu Negara, Karanganyar: Oase Pustaka, 2016, hal. 7[7] Dody Nur Andriyan, Ilmu Negara: Sejarah, Teori, dan Filosofi Tujuan Negara, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2021, hal. 39-40[8] Dody Nur Andriyan, Ilmu Negara: Sejarah, Teori, dan Filosofi Tujuan Negara, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2021, hal. 41[9] Muhammad Junaidi, Ilmu Negara, Malang: Setara Press, 2016, hal. 3-4[10] Isharyanto, Ilmu Negara, Karanganyar: Oase Pustaka, 2016, hal. 37[11] Isharyanto, Ilmu Negara, Karanganyar: Oase Pustaka, 2016, hal. 36[12] Hotma P. Sibuea, Ilmu Negara, Jakarta: Erlangga, 2014, hal. 311[13] Isharyanto, Ilmu Negara, Karanganyar: Oase Pustaka, 2016, hal. 38[14] Hotma P. Sibuea, Ilmu Negara, Jakarta: Erlangga, 2014, hal. 330-331[15] Hotma P. Sibuea, Ilmu Negara, Jakarta: Erlangga, 2014, hal.  332-333[16] Isharyanto, Ilmu Negara, Karanganyar: Oase Pustaka, 2016, hal. 1-2Tagsanak hukumfakultas hukumhukum administrasi negarahukum tata negarailmu hukumjurusan hukumkampus hukumkuliah hukummaba hukummahasiswa hukum

Apakah hubungan ilmu negara dengan ilmu hukum?

Ilmu negara adalah ilmu yang mempelajari negara secara abstrak, umum, dan universal. Objek yang dipelajari dalam cabang ilmu ini merupakan negara. Lantas, apakah terdapat hubungan antara ilmu negara dengan cabang ilmu lainnya? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini 5 Sumber Hukum Internasional07 Mar 2024Sumber Hukum Tata Negara di Indonesia07 Nov 20238 Penggolongan Hukum di Indonesia16 Jun 202310 Asas Hukum Acara Perdata, Anak Hukum Wajib Tahu!02 Mar 20235 Sumber Hukum Internasional07 Mar 2024Sumber Hukum Tata Negara di Indonesia07 Nov 20238 Penggolongan Hukum di Indonesia16 Jun 202310 Asas Hukum Acara Perdata, Anak Hukum Wajib Tahu!02 Mar 2023Cara Upload Terjemahan Novel Agar Tak Langgar Hak Cipta20 Okt 2022Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Cara Upload Terjemahan Novel Agar Tak Langgar Hak Cipta20 Okt 2022Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/hubungan-ilmu-negara-dengan-ilmu-hukum-lt62c7e256c17e9/

Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Hukum

pages/216/page-7.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### 5 Sumber Hukum Internasional ](/klinik/a/sumber-hukum-internasional-lt62b02e4990cb4/)  07 Mar 2024 [ #### Sumber Hukum Tata Negara di Indonesia ](/klinik/a/sumber-hukum-tata-negara-di-indonesia-lt62b03c7c76ad8/)  07 Nov 2023 [ #### 8 Penggolongan Hukum di Indonesia ](/klinik/a/penggolongan-hukum-di-indonesia-lt629ef9cb463c2/)  16 Jun 2023 [ #### 10 Asas Hukum Acara Perdata, Anak Hukum Wajib Tahu! ](/klinik/a/asas-hukum-acara-perdata-lt62ac05c59f6cb/)  02 Mar 2023 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Pengertian Ilmu Negara** **Jean Bodin** adalah ahli pikir besar berkebangsaan Prancis mengenai negara dan hukum. Jean Bodin dikenal sebagai pelopor teori kedaulatan yang bersifat ilmiah. Berdasarkan doktrin Jean Bodin, dalam suatu negara perlu ada _summa potestas_ atau kedaulatan dengan ciri-ciri tunggal, asli, abadi, dan tidak dapat dibagi-bagi. Paham kedaulatan tersebut kemudian berkembang dan melahirkan aliran baru di Jerman, yaitu Ilmu Pengetahuan Hukum Kenegaraan Positif, yakni aliran yang memisahkan diri dari metode hukum perdata dan mencari metode sendiri dengan karakteristik hukum publik. Aliran ini dipelopori oleh **Gerber** dan **Paul Laband**.[\[1\]](#_ftn1) Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Kemudian, terjadi perkembangan aliran yang dipelopori oleh **George Jellinek**, yakni sosok yang pertama kali merumuskan ilmu negara sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri.[\[2\]](#_ftn2) Berdasarkan definisi dari George Jellinek, ilmu negara memiliki pembagian sistematika sebagai berikut: 1. Ilmu negara sebagai ilmu pengetahuan dalam arti sempit/_Staatswissenschaft_, yaitu menyelidiki negara dalam keadaan abstrak dan umum. 2. Ilmu negara sebagai ilmu pengetahuan dalam arti luas/_Rechtswissenschaft_, yang terbagi ke dalam 2 kategori yakni: 1. Ilmu pengetahuan yang menyelidiki negara tertentu, misalnya mempelajari lembaga negara, peradilan, dan sebagainya (_Individuelle Staaslehre_); dan 2. Ilmu pengetahuan yang penyelidikannya ditujukan kepada negara dalam pengertian umum serta lembaga-lembaga perwakilan yang dipelajari secara khusus (_Pezielle Staaslehre_). ### **Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Hukum** Ilmu negara memiliki hubungan dengan ilmu hukum, khususnya Hukum Tata Negara (“HTN”) dan Hukum Administrasi Negara (HAN”). Berikut akan kami jelaskan hubungan ilmu negara dengan ilmu-ilmu hukum tersebut. Pada dasarnya, ilmu negara memiliki objek mengenai pertumbuhan, wujud, formasi, lenyapnya negara ataupun mengenai negara tertentu. Hal ini merupakan persamaan dengan objek HTN, yang sama-sama menyelidiki negara. Namun, dalam HTN objek penyelidikan lebih konkrit, karena terikat dengan waktu, tempat, keadaan, dan tata pengaturan tertentu, misalnya Hukum Tata Negara Indonesia, Hukum Tata Negara Amerika Serikat, dan lainnya. Keterikatan ilmu negara dan HTN adalah kesamaan objek, namun persoalan yang dibahas berlainan. Ketika kita hendak mempelajari HTN, maka diperlukan pengantar yang cukup mengenai pokok hal yang berkaitan dengan sendi-sendi negara yang semuanya terdapat dalam ilmu negara itu sendiri.[\[3\]](#_ftn3) Ilmu negara dapat memberikan dasar-dasar teoritis untuk HTN yang positif. HTN adalah penerapan atau pelarasan di dalam kenyataan-kenyataan konkret dari bahan-bahan teoritis yang dihasilkan dan didapatkan dari ilmu negara. Oleh karena itu, ilmu HTN memiliki sifat praktis _applied science_ yang bahan-bahannya diselidiki, dikumpulkan, dan disediakan oleh _pure science_ yang merupakan ilmu negara.[\[4\]](#_ftn4) Selanjutnya, hubungan antara ilmu negara dengan HAN terletak dalam persoalan atau fokus yang dibahas. Pada dasarnya, HAN merupakan hukum yang mengatur hubungan antara organ administrasi dengan warga masyarakat. Hal yang menjadi fokus pembahasan HAN adalah perizinan, pegawai negeri, pajak, pendaftaran yang menciptakan hak, dan lain-lain. Maka, hak yang dipelajari HAN sama dengan ilmu negara. Namun, perbedaannya, ilmu negara menyelidiki sendi-sendi pokok negara dari perspektif yang umum dan abstrak. Sedangkan HAN mengkaji negara dalam keadaan bergerak, atau hubungan antara organ negara dengan masyarakat. Dengan demikian, ilmu negara menjadi pondasi untuk mempelajari HAN. Selain itu, diperlukan juga pengertian-pengertian pokok yang berkaitan dengan negara.[\[5\]](#_ftn5) ### **Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik** Ilmu negara tidak hanya memiliki hubungan dengan HTN dan HAN saja, melainkan juga memiliki hubungan dengan ilmu politik. Ilmu politik adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari persoalan yang berhubungan dengan negara. Objek kajiannya adalah syarat berdirinya negara, hakikat negara, formasi negara, dan perkembangan negara. Akan tetapi, tidak semua hal yang bersinggungan dengan negara dapat dikategorikan sebagai ilmu politik, namun bagi ilmu politik hal ini merupakan unsur penunjang dalam kajian tersebut. Sebagai contoh, sejarah tentang manusia atau negara bukan merupakan ilmu politik, kecuali menyangkut sejarah ketatanegaraan atau konstitusi.[\[6\]](#_ftn6) Jika ilmu negara menyelidiki kerangka yuridis, maka ilmu politik menyelidiki bagian yang ada di luar kerangka tersebut. Berikut adalah perbedaan ilmu negara dan ilmu politik:[\[7\]](#_ftn7) 1. Ilmu negara menggunakan pendekatan yuridis, sedangkan ilmu politik menggunakan metode sosiologis, yakni dengan memperhatikan faktor-faktor sosial atau sosiologis dan kemasyarakatan. Dilihat dari metodologi yang digunakan, ilmu negara lebih fokus pada konsep-konsepnya, sedangkan ilmu politik dianggap lebih konkret dan mendekati realitas. 2. Ilmu negara merupakan ilmu yang bersifat teoritis dan sangat mementingkan segi normatif karena itu dinilai kurang dinamis, sedangkan ilmu politik adalah ilmu pengetahuan praktis yang membahas keadaan dalam kenyataan yang menekankan pada faktor konkret seperti kekuasaan, organisasi negara, maupun yang mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas negara. Oleh karena itu, ilmu politik lebih bersifat dinamis dan hidup. Pada intinya, menurut konsepsi ilmu politik modern, ilmu politik tidak dapat dipisahkan dari aspek yuridis yang wajib memperhatikan lembaga negara secara yuridis formal yang merupakan fokus kajian ilmu negara. Masalah yang menjadi pembahasan ilmu politik berkaitan dengan organisasi negara ataupun yang mempengaruhi pelaksanaan tugas negara. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara ilmu negara dan ilmu politik terjalin hubungan yang saling melengkapi atau komplementer.[\[8\]](#_ftn8) ### **Unsur-Unsur Negara** Dalam mempelajari ilmu negara, sangat penting untuk memahami arti negara dan unsur-unsur yang menentukan formasi sebuah negara. Berikut definisi negara menurut para ahli:[\[9\]](#_ftn9) 1. **Prof. Sumantri** Negara adalah suatu **organisasi** kekuasaan oleh karenanya dalam setiap organisasi yang bernama negara selalu kita jumpai adanya **organ** atau alat perlengkapan yang mempunyai kemampuan untuk memaksakan kehendaknya kepada siapapun juga yang bertempat tinggal di dalam **wilayah** kekuasaannya. 2. **Prof. Kranenburg** Negara adalah suatu **sistem** dan tugas-tugas umum dan **organisasi**\-organisasi yang diatur, dalam usaha negara untuk mencapai tujuannya, yang juga menjadi tujuan **rakyat** masyarakat yang diliputi, maka harus ada **pemerintah** yang **berdaulat**. 3. **Miriam Budiardjo** Negara adalah suatu daerah **teritorial** yang rakyatnya diperintah (_governed_) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dan **warga** negaranya ketaatan pada **peraturan** perundang-undangannya melalui penguasaan (kontrol) monopolistis dan kekuasaan yang sah. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa negara dapat dikatakan sebagai sebuah negara jika memiliki wilayah, penduduk, dan pemerintahan. Unsur-unsur negara diatur lebih rinci pada **Pasal 1** [**Konvensi Montevideo 1933**](https://www.ilsa.org/Jessup/Jessup15/Montevideo%20Convention.pdf), yaitu: 1. _A permanent population_ (penduduk permanen); 2. _A defined territory_ (wilayah); 3. _Government_ (pemerintahan); 4. _Capacity to enter into relations with the other states_ (kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara lain). Berikut adalah masing-masing penjelasan dari unsur-unsur negara: 1. #### **Penduduk Permanen** Syarat tetap atau permanen dalam unsur ini diartikan sebagai penduduk yang menjadikan wilayah tersebut sebagai tempat tinggalnya. Pada dasarnya, tidak ada ketetapan yang pasti mengenai jumlah penduduk minimum untuk memformasi sebuah negara. Penentu status penduduk adalah ikatan hukum dalam satu kebangsaan.[\[10\]](#_ftn10) 2. #### **Wilayah** Sama halnya dengan unsur penduduk, dalam unsur wilayah tidak ada ketentuan yang pasti, yang menentukan luas minimum wilayah untuk ditetapkan sebagai salah satu unsur yang memformasi negara. Pada intinya, merupakan hak suatu negara yang independen untuk menyusun pemerintahan yang berada dalam suatu batasan wilayah tertentu.[\[11\]](#_ftn11) Wilayah sebagai salah satu unsur konstitutif pembentuk negara meliputi 3 bagian, yaitu wilayah darat, udara, dan laut.[\[12\]](#_ftn12) 3. #### **Pemerintahan** Makna pemerintahan dapat dikaitkan dengan 2 hal, pertama, meliputi lembaga-lembaga politik, administratif, dan eksekutif yang bertujuan untuk melakukan pengaturan dan komunitas yang bersangkutan dan melaksanakan tugas yang ditetapkan hukum. Kedua, menggunakan prinsip efektivitas, yakni pemerintah yang dimaknai dengan pemerintahan yang efektif. Artinya, lembaga politik, administratif, dan eksekutif sungguh- sungguh melaksanakan tugasnya dalam wilayah yang bersangkutan dan diakui penduduk setempat.[\[13\]](#_ftn13) Pemerintahan dalam unsur ini tentu harus merupakan pemerintahan yang berdaulat, artinya pemerintah yang memerintah berdasarkan hukum, mampu mempertahankan eksistensi negara dari serangan dan dominasi asing, dan mampu menjamin ketertiban serta keamanan dalam negeri.[\[14\]](#_ftn14) 4. #### **Kemampuan untuk Menjalin Hubungan dengan Negara Lain** Unsur ini dapat dibuktikan dengan adanya pengakuan dari negara lain. Pengakuan terhadap negara baru adalah suatu pernyataan atau sikap suatu negara untuk mengakui eksistensi entitas politik baru sebagai sebuah negara. Kesimpulannya, pengakuan merupakan tindakan satu atau lebih negara untuk mengakui suatu kesatuan masyarakat yang terorganisir yang mendiami wilayah tertentu bebas dari negara lain serta mampu menaati kewajiban-kewajiban hukum internasional dan menganggapnya sebagai anggota masyarakat internasional.[\[15\]](#_ftn15) Kesimpulannya, ilmu negara merupakan ilmu tentang negara secara abstrak, umum, dan memiliki nilai universal yang berlaku diseluruh dunia.[\[16\]](#_ftn16) Ilmu negara sebagai ilmu pengetahuan memiliki hubungan dengan ilmu pengetahuan lainnya, yakni hubungannya dengan HTN dan HAN. Namun, selain memiliki hubungan dengan ilmu hukum, ilmu negara juga memiliki hubungan dengan ilmu politik. Persamaan dari ketiga cabang ilmu pengetahuan adalah negara sebagai hal yang dipelajari dan diselidiki. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- [Konvensi Montevideo 1933](https://www.ilsa.org/Jessup/Jessup15/Montevideo%20Convention.pdf). REFERENSI --------- 1. Dody Nur Andriyan, _Ilmu Negara: Sejarah, Teori, dan Filosofi Tujuan Negara,_ Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2021; 2. Hotma P. Sibuea, _Ilmu Negara_, Jakarta: Erlangga, 2014; 3. Isharyanto, _Ilmu Negara,_ Karanganyar: Oase Pustaka, 2016; 4. Muhammad Junaidi, _Ilmu Negara,_ Malang: Setara Press, 2016. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Hotma P. Sibuea, _Ilmu Negara_, Jakarta: Erlangga, 2014, hal. 6 [\[2\]](#_ftnref2) Isharyanto, _Ilmu Negara,_ Karanganyar: Oase Pustaka, 2016, hal. 3 [\[3\]](#_ftnref3) Isharyanto, _Ilmu Negara,_ Karanganyar: Oase Pustaka, 2016, hal. 5-6 [\[4\]](#_ftnref4) Dody Nur Andriyan, _Ilmu Negara: Sejarah, Teori, dan Filosofi Tujuan Negara,_ Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2021, hal. 37 [\[5\]](#_ftnref5) Isharyanto, _Ilmu Negara,_ Karanganyar: Oase Pustaka, 2016, hal. 6-7 [\[6\]](#_ftnref6) Isharyanto, _Ilmu Negara,_ Karanganyar: Oase Pustaka, 2016, hal. 7 [\[7\]](#_ftnref7) Dody Nur Andriyan, _Ilmu Negara: Sejarah, Teori, dan Filosofi Tujuan Negara,_ Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2021, hal. 39-40 [\[8\]](#_ftnref8) Dody Nur Andriyan, _Ilmu Negara: Sejarah, Teori, dan Filosofi Tujuan Negara,_ Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2021, hal. 41 [\[9\]](#_ftnref9) Muhammad Junaidi, _Ilmu Negara,_ Malang: Setara Press, 2016, hal. 3-4 [\[10\]](#_ftnref10) Isharyanto, _Ilmu Negara,_ Karanganyar: Oase Pustaka, 2016, hal. 37 [\[11\]](#_ftnref11) Isharyanto, _Ilmu Negara,_ Karanganyar: Oase Pustaka, 2016, hal. 36 [\[12\]](#_ftnref12) Hotma P. Sibuea, _Ilmu Negara_, Jakarta: Erlangga, 2014, hal. 311 [\[13\]](#_ftnref13) Isharyanto, _Ilmu Negara,_ Karanganyar: Oase Pustaka, 2016, hal. 38 [\[14\]](#_ftnref14) Hotma P. Sibuea, _Ilmu Negara_, Jakarta: Erlangga, 2014, hal. 330-331 [\[15\]](#_ftnref15) Hotma P. Sibuea, _Ilmu Negara_, Jakarta: Erlangga, 2014, hal.  332-333 [\[16\]](#_ftnref16) Isharyanto, _Ilmu Negara,_ Karanganyar: Oase Pustaka, 2016, hal. 1-2 Tags ---- [anak hukum](/tag/anak-hukum) [fakultas hukum](/tag/fakultas-hukum) [hukum administrasi negara](/tag/hukum-administrasi-negara) [hukum tata negara](/tag/hukum-tata-negara) [ilmu hukum](/tag/ilmu-hukum) [jurusan hukum](/tag/jurusan-hukum) [kampus hukum](/tag/kampus-hukum) [kuliah hukum](/tag/kuliah-hukum) [maba hukum](/tag/maba-hukum) [mahasiswa hukum](/tag/mahasiswa-hukum)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITPerbedaan Hak Asasi Manusia dan Hak Warga Negara08 Jun 202311 Hak Warga Negara dalam Bidang Hukum26 Mei 2023Dilema Hak untuk Hidup dan Hukuman Mati di Indonesia16 Jun 20223 Kewajiban Pokok Negara dalam Hukum HAM Internasional21 Apr 2022Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultdan Mitra Justika. Hak Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan sebagai HAMHak kebebasan beragama atau berkeyakinan adalah hak fundamental dan merupakan komponen penting dari kerangka hak asasi manusia (“HAM”). Sebagai bagian dari HAM, hak ini bersifat universal, tidak dapat dicabut, tidak dapat dibagi-bagi, saling terhubung dan saling terkait.[1]Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Ada dua aspek hak kebebasan beragama atau berkeyakinan yaitu forum internum dan forum externum. Forum internum merupakan kebebasan berfikir, beragama atau berkeyakinan berdasarkan pilihannya sendiri. Forum ini bersifat absolut atau mutlak, artinya tidak bisa dicampuri oleh siapapun, termasuk negara dalam keadaan apapun.Sementara forum externum adalah hak untuk menjalankan, memanifestasikan agama atau keyakinan, baik secara sendiri atau di depan umum bersama sebuah kelompok atau komunitas, melalui pengajaran, peribadatan, pengamalan dan/atau bentuk ketaatan lainnya. Ini termasuk hak untuk berbagi dan menyebarkan ajaran agama atau keyakinan dengan orang lain, dan untuk mendorong orang lain untuk mengadopsi pandangan dan dogma yang sama. Forum externum ini hanya dapat dibatasi dalam keadaan yang sangat terbatas yang ditentukan dalam klausul pembatasan yang berlaku.[2] Dari hal tersebut, hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan di wilayah internal harus dibedakan dengan di wilayah eksternal.Sebagai HAM, hak kebebasan beragama atau berkeyakinan dapat dipandang sebagai hak yang negatif dan positif. Hak negatif artinya seseorang tidak boleh dipaksa oleh pihak mana pun (termasuk negara) untuk menjalankan praktik keyakinan, bergabung dalam komunitas agama, berpindah agama, atau dipaksa menganut keyakinan dengan cara melawan kehendak bebasnya. Sedangkan hak positif artinya setiap orang berhak memilih agama atau keyakinan, menjadi anggota komunitas keyakinan dan mempraktekan ajaran dalam bentuk ibadat di ruang publik maupun privat. Dasar Hukum Kebebasan Beragama atau BerkeyakinanKebebasan beragama atau berkeyakinan pada dasarnya dilindungi oleh Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.Lebih lanjut, Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menegaskan kembali sebagai berikut:Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.Kemudian dalam UU HAM diatur pula hak setiap orang untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat, tanpa adanya paksaan dari siapapun, termasuk negara menjaminnya kebebasan itu.[3]Sejumlah instrumen HAM internasional seperti Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (KIHSP) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU 12/2005 memberikan kepada setiap orang hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau keyakinan atas pilihannya sendiri, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama orang lain, di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan keyakinannya. Sifat mendasar kebebasan beragama atau berkeyakinan adalah tidak dapat dikurangi (non-derogable) dalam keadaan apapun bahkan pada saat darurat publik.[4] Syarat Pendirian Rumah IbadatSalah satu aspek dari hak kebebasan beragama atau berkeyakinan adalah hak untuk menjalankan ibadat di tempat atau rumah ibadat. Ketentuan pendirian rumah ibadat tercantum dalam  Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Bersama 2 Menteri No. 9,8/2006 sebagai berikut:Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.Persyaratan khusus pendirian rumah ibadat:daftar nama dan KTP pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah;dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; danrekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.Dalam hal persyaratan huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.[5] Aturan Pemakaman di TPUKemudian menjawab pertanyaan Anda selanjutnya, terkait pemakamkan jenazah tidak ada peraturan yang melarang pemakaman jenazah kaum minoritas di TPU pada suatu lingkungan agama mayoritas.Setiap orang mendapat perlakuan yang sama untuk dimakamkan di TPU. Kemudian untuk ketertiban dan keteraturan TPU dan tempat pemakaman bukan umum diadakan pengelompokan tempat, bagi masing-masing pemeluk agama.[6]Sehingga, jika lahan pemakaman di suatu wilayah berstatus TPU, semua jenazah apapun agama atau keyakinannya dapat dimakamkan di tempat tersebut. Pemerintah Daerah Wajib Menghormati Hak Kebebasan Beragama atau BerkeyakinanPemerintah daerah sendiri wajib membuat peraturan daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya misalnya terkait ketentuan yang mengakibatkan terganggunya kerukunan antara warga atau diskriminasi suku, agama atau kepercayaan, ras, antar-golongan dan gender. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan.Pemerintah daerah wajib melindungi setiap orang untuk dapat secara bebas beribadat sepanjang tidak menyalahgunakan atau menodai agama lain, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum. Pemerintah daerah juga tidak dapat menghalangi pembangunan rumah ibadat.Pemeliharaan kerukunan umat beragama, selain menjadi tanggung jawab bersama umat beragama dan pemerintah, juga merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.Terkait pemakaman jenazah, pemerintah daerah juga tidak dapat menghalangi pemakaman jenazah di TPU atas dasar perbedaan agama tertentu. TPU sendiri adalah tanah pemakaman yang dikelola oleh pemerintah daerah tingkat II atau pemerintah desa. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memberikan perlakuan yang sama setiap orang (jenazah) untuk dapat dimakamkan di TPU, terlepas dari agama atau keyakinan yang dianut.[7]Jadi, pemerintah daerah, termasuk setingkat kelurahan atau desa tidak memiliki kewenangan untuk melarang kegiatan ibadat, pembangunan rumah ibadat dan melarang pemakaman jenazah kaum minoritas di TPU. Langkah Hukum Masyarakat yang merasa dirugikan akibat diskrimasi atas kebebasan beragama atau berkeyakinan hendaknya menempuh penyelesaian secara musyawarah dengan masyarakat setempat terlebih dahulu.Terkait perselisihan rumah ibadat, jika musyawarah tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh bupati/walikota dibantu kepala kantor departemen agama kabupaten/kota melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kabupaten atau kota. Jika penyelesaian tersebut juga tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan setempat.[8]Demikian halnya dengan perselisihan pemakaman jenazah, jika musyawarah tidak tercapai, pengaduan dilakukan kepada pemerintah daerah atau pemerintah desa. Jika pengaduan dilakukan kepada polisi, umumnya akan diadakan pertemuan yang dihadiri oleh polisi, perangkat desa, tokoh agama dan sejumlah perwakilan masyarakat untuk menginisiasi dialog dengan mengedepankan prinsip-prinsip toleransi.Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik;Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat PemakamanPeraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat REFERENSIStandar Norma dan Pengaturan Nomor 2 tentang Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, KOMNAS HAM, 2020.[1] Standar Norma dan Pengaturan Nomor 2 tentang Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, KOMNAS HAM, 2020, hal. 6[2] Pasal 18 ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (“KIHSP”)[3] Pasal 22 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia[4] Pasal 4 ayat (2) KIHSP[5] Pasal 14 ayat (3) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9, 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat (“Peraturan Bersama 2 Menteri No. 9,8/2006”)[6] Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (“PP 9/1987”)[7] Pasal 1 huruf a jo. Pasal 4 ayat (1) PP 9/1987[8] Pasal 21 Peraturan Bersama 2 Menteri No. 9,8/2006Tagsagamahak asasihak asasi manusiakebebasan beragama

Adakah UU tentang kebebasan beragama dan membangun tempat ibadat? Adakah UU yang melarang penganut agama minoritas untuk memakamkan jenazah kaum minoritas di TPU? Apakah pemerintah daerah setingkat kelurahan atau desa berwenang melarang kegiatan ibadat, pembangunan tempat ibadat dan pelarangan memakamkan jenazah kaum minoritas di wilayah hukumnya? Ke mana saya harus mengadukan diskriminasi ini? Terima kasih.

UUD 1945 pada dasarnya telah menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan keyakinannya itu. Termasuk pula tidak ada larangan untuk memakamkan jenazah kaum minoritas di TPU. Pemeliharaan kerukunan umat beragama, selain menjadi tanggung jawab bersama umat beragama dan pemerintah, juga merupakan tanggung jawab pemerintahan daerah. Lantas, langkah hukum apa yang dapat Anda lakukan jika terjadi diskriminasi? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Perbedaan Hak Asasi Manusia dan Hak Warga Negara08 Jun 202311 Hak Warga Negara dalam Bidang Hukum26 Mei 2023Dilema Hak untuk Hidup dan Hukuman Mati di Indonesia16 Jun 20223 Kewajiban Pokok Negara dalam Hukum HAM Internasional21 Apr 2022Perbedaan Hak Asasi Manusia dan Hak Warga Negara08 Jun 202311 Hak Warga Negara dalam Bidang Hukum26 Mei 2023Dilema Hak untuk Hidup dan Hukuman Mati di Indonesia16 Jun 20223 Kewajiban Pokok Negara dalam Hukum HAM Internasional21 Apr 2022Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/dilarang-bangun-rumah-ibadat-tempuh-langkah-ini-lt62c7df19860ab/

Dilarang Bangun Rumah Ibadat? Tempuh Langkah Ini

pages/216/page-8.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Perbedaan Hak Asasi Manusia dan Hak Warga Negara ](/klinik/a/perbedaan-hak-asasi-manusia-dan-hak-warga-negara-lt6290a66705bc0/)  08 Jun 2023 [ #### 11 Hak Warga Negara dalam Bidang Hukum ](/klinik/a/11-hak-warga-negara-dalam-bidang-hukum-lt62a087be6e0ff/)  26 Mei 2023 [ #### Dilema Hak untuk Hidup dan Hukuman Mati di Indonesia ](/klinik/a/dilema-hak-untuk-hidup-dan-hukuman-mati-di-indonesia-lt4ef039a2d0c28/)  16 Jun 2022 [ #### 3 Kewajiban Pokok Negara dalam Hukum HAM Internasional ](/klinik/a/3-kewajiban-pokok-negara-dalam-hukum-ham-internasional-lt62611e31941a4/)  21 Apr 2022 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultdan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Hak Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan sebagai HAM** Hak kebebasan beragama atau berkeyakinan adalah hak fundamental dan merupakan komponen penting dari kerangka hak asasi manusia (“HAM”). Sebagai bagian dari HAM, hak ini bersifat universal, tidak dapat dicabut, tidak dapat dibagi-bagi, saling terhubung dan saling terkait.[\[1\]](#_ftn1) Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Ada dua aspek hak kebebasan beragama atau berkeyakinan yaitu _forum internum_ dan _forum externum._ _Forum internum_ merupakan kebebasan berfikir, beragama atau berkeyakinan berdasarkan pilihannya sendiri. Forum ini bersifat absolut atau mutlak, artinya tidak bisa dicampuri oleh siapapun, termasuk negara dalam keadaan apapun. Sementara _forum externum_ adalah hak untuk menjalankan, memanifestasikan agama atau keyakinan, baik secara sendiri atau di depan umum bersama sebuah kelompok atau komunitas, melalui pengajaran, peribadatan, pengamalan dan/atau bentuk ketaatan lainnya. Ini termasuk hak untuk berbagi dan menyebarkan ajaran agama atau keyakinan dengan orang lain, dan untuk mendorong orang lain untuk mengadopsi pandangan dan dogma yang sama. _Forum externum_ ini hanya dapat dibatasi dalam keadaan yang sangat terbatas yang ditentukan dalam klausul pembatasan yang berlaku.[\[2\]](#_ftn2) Dari hal tersebut, hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan di wilayah internal harus dibedakan dengan di wilayah eksternal. Sebagai HAM, hak kebebasan beragama atau berkeyakinan dapat dipandang sebagai hak yang negatif dan positif. Hak negatif artinya seseorang tidak boleh dipaksa oleh pihak mana pun (termasuk negara) untuk menjalankan praktik keyakinan, bergabung dalam komunitas agama, berpindah agama, atau dipaksa menganut keyakinan dengan cara melawan kehendak bebasnya. Sedangkan hak positif artinya setiap orang berhak memilih agama atau keyakinan, menjadi anggota komunitas keyakinan dan mempraktekan ajaran dalam bentuk ibadat di ruang publik maupun privat. ### **Dasar Hukum Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan** Kebebasan beragama atau berkeyakinan pada dasarnya dilindungi oleh **Pasal 28E ayat (2)** [**UUD 1945**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945) yang berbunyi: _Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya_. Lebih lanjut, **Pasal 29 ayat (2) UUD 1945** menegaskan kembali sebagai berikut: _Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu_. Kemudian dalam UU HAM diatur pula hak setiap orang untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat, tanpa adanya paksaan dari siapapun, termasuk negara menjaminnya kebebasan itu.[\[3\]](#_ftn3) Sejumlah instrumen HAM internasional seperti [**Deklarasi Universal Hak****\-hak Asasi Manusia**](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf#:~:text=DEKLARASI%20UNIVERSAL%20HAK-HAK%20ASASI%20MANUSIA%20%20Diterima%20dan,adalah%20dasar%20kemerdekaan%2C%20keadilan%20dan%20perdamaian%20di%20dunia%2C) (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (KIHSP) yang telah diratifikasi Indonesia melalui [**UU 12/2005**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/24213/undangundang-nomor-12-tahun-2005/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_12_2005) memberikan kepada setiap orang hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau keyakinan atas pilihannya sendiri, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama orang lain, di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan keyakinannya. Sifat mendasar kebebasan beragama atau berkeyakinan adalah tidak dapat dikurangi (_non-derogable_) dalam keadaan apapun bahkan pada saat darurat publik.[\[4\]](#_ftn4) ### **Syarat Pendirian Rumah Ibadat** Salah satu aspek dari hak kebebasan beragama atau berkeyakinan adalah hak untuk menjalankan ibadat di tempat atau rumah ibadat. Ketentuan pendirian rumah ibadat tercantum dalam  **Pasal 14** **ayat (1) dan (2)** [**Peraturan Bersama 2 Menteri No. 9,8/2006**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/24645/peraturan-bersama-menteri-agama-dan-menteri-dalam-negeri-nomor-9--8-tahun-2006?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PB_9_8_2006) sebagai berikut: 1. Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung. 2. Persyaratan khusus pendirian rumah ibadat: 1. daftar nama dan KTP pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah; 2. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa; 3. rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan 4. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota. Dalam hal persyaratan huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.[\[5\]](#_ftn5) ### **Aturan Pemakaman di TPU** Kemudian menjawab pertanyaan Anda selanjutnya, terkait pemakamkan jenazah tidak ada peraturan yang melarang pemakaman jenazah kaum minoritas di TPU pada suatu lingkungan agama mayoritas. Setiap orang mendapat perlakuan yang sama untuk dimakamkan di TPU. Kemudian untuk ketertiban dan keteraturan TPU dan tempat pemakaman bukan umum diadakan pengelompokan tempat, bagi masing-masing pemeluk agama.[\[6\]](#_ftn6) Sehingga, jika lahan pemakaman di suatu wilayah berstatus TPU, semua jenazah apapun agama atau keyakinannya dapat dimakamkan di tempat tersebut. ### **Pemerintah Daerah Wajib Menghormati Hak Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan** Pemerintah daerah sendiri wajib membuat peraturan daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya misalnya terkait ketentuan yang mengakibatkan terganggunya kerukunan antara warga atau diskriminasi suku, agama atau kepercayaan, ras, antar-golongan dan gender. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan. Pemerintah daerah wajib melindungi setiap orang untuk dapat secara bebas beribadat sepanjang tidak menyalahgunakan atau menodai agama lain, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum. Pemerintah daerah juga tidak dapat menghalangi pembangunan rumah ibadat. Pemeliharaan kerukunan umat beragama, selain menjadi tanggung jawab bersama umat beragama dan pemerintah, juga merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Terkait pemakaman jenazah, pemerintah daerah juga tidak dapat menghalangi pemakaman jenazah di TPU atas dasar perbedaan agama tertentu. TPU sendiri adalah tanah pemakaman yang dikelola oleh pemerintah daerah tingkat II atau pemerintah desa. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memberikan perlakuan yang sama setiap orang (jenazah) untuk dapat dimakamkan di TPU, terlepas dari agama atau keyakinan yang dianut.[\[7\]](#_ftn7) Jadi, pemerintah daerah, termasuk setingkat kelurahan atau desa tidak memiliki kewenangan untuk melarang kegiatan ibadat, pembangunan rumah ibadat dan melarang pemakaman jenazah kaum minoritas di TPU. ### **Langkah Hukum** Masyarakat yang merasa dirugikan akibat diskrimasi atas kebebasan beragama atau berkeyakinan hendaknya menempuh penyelesaian secara musyawarah dengan masyarakat setempat terlebih dahulu. Terkait perselisihan rumah ibadat, jika musyawarah tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh bupati/walikota dibantu kepala kantor departemen agama kabupaten/kota melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kabupaten atau kota. Jika penyelesaian tersebut juga tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan setempat.[\[8\]](#_ftn8) Demikian halnya dengan perselisihan pemakaman jenazah, jika musyawarah tidak tercapai, pengaduan dilakukan kepada pemerintah daerah atau pemerintah desa. Jika pengaduan dilakukan kepada polisi, umumnya akan diadakan pertemuan yang dihadiri oleh polisi, perangkat desa, tokoh agama dan sejumlah perwakilan masyarakat untuk menginisiasi dialog dengan mengedepankan prinsip-prinsip toleransi. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [**di sini**.](http://mini.hukumonline.com/holpro/?utm_source=Google&utm_medium=Banner&utm_campaign=KlinikHukum-LandingPage) Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4d5b5fc6abcb2/undangundang-nomor-39-tahun-1999?r=1&p=1&q=UU%20HAM%20&rs=1847&re=2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_39_1999) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik; [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/24213/undangundang-nomor-12-tahun-2005/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_12_2005) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/21186/peraturan-pemerintah-nomor-9-tahun-1987/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_9_1987) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/24645/peraturan-bersama-menteri-agama-dan-menteri-dalam-negeri-nomor-9--8-tahun-2006?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PB_9_8_2006) REFERENSI --------- [Standar Norma dan Pengaturan Nomor 2 tentang Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan](https://www.komnasham.go.id/files/1607515548-standar-norma-dan-pengaturan-nomor-$5MW70.pdf), KOMNAS HAM, 2020. * * * [\[1\]](#_ftnref1) [Standar Norma dan Pengaturan Nomor 2 tentang Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan](https://www.komnasham.go.id/files/1607515548-standar-norma-dan-pengaturan-nomor-$5MW70.pdf), KOMNAS HAM, 2020, hal. 6 [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 18 ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (“KIHSP”) [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 22 dan penjelasannya [Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4d5b5fc6abcb2/undangundang-nomor-39-tahun-1999?r=1&p=1&q=UU%20HAM%20&rs=1847&re=2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_39_1999) [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 4 ayat (2) KIHSP [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 14 ayat (3) [Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9, 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/24645/peraturan-bersama-menteri-agama-dan-menteri-dalam-negeri-nomor-9--8-tahun-2006?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PB_9_8_2006) (“Peraturan Bersama 2 Menteri No. 9,8/2006”) [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 4 ayat (1) dan (2) [Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/21186/peraturan-pemerintah-nomor-9-tahun-1987/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_9_1987) (“PP 9/1987”) [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 1 huruf a _jo._ Pasal 4 ayat (1) PP 9/1987 [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 21 Peraturan Bersama 2 Menteri No. 9,8/2006 Tags ---- [agama](/tag/agama) [hak asasi](/tag/hak-asasi) [hak asasi manusia](/tag/hak-asasi-manusia) [kebebasan beragama](/tag/kebebasan-beragama)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITUrutan Pangkat Polisi dari Tertinggi hingga Terendah06 Jun 2024Perancang Peraturan (Legislative Drafter) Harus Punya Skill Ini23 Jun 2022Apa Itu Arbiter dan Biaya Arbitrase12 Mei 2022Peran Jaksa dalam Proses Hukum Perdata dan Pidana07 Apr 2022Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Revolusi industri 4.0 membawa dampak yang signifikan terhadap dunia industri, termasuk salah satunya dunia hukum.[1] Namun sebelum membahas lebih jauh, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu pengertian revolusi industri 4.0.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas  Makna Revolusi Industri 4.0Revolusi industri 4.0 menurut Astrid Savitri adalah era industri keempat sejak revolusi industri pertama pada abad ke-18. Era revolusi ditandai dengan perpaduan teknologi yang menggabungkan batas antara bidang fisik, digital dan biologis, atau secara kolektif disebut sebagai cyber physical system.[2]Dalam revolusi industri 4.0, manusia sangat tergantung dengan teknologi komunikasi, yakni komunikasi dalam bentuk artificial intelligent (“AI”) maupun internet of things (“IoT”).[3] Selain itu, revolusi industri 4.0 menimbulkan era di mana teknologi membawa manusia ke dalam dunia virtualitas berwujud, yakni secara fundamental akan mengubah pola hidup dan cara bekerja dalam lingkup nasional maupun internasional. Selain itu, revolusi industri 4.0 ini menekankan pada beberapa pola seperti digital economy, artificial intelligence, big data, dan robotic.[4]Ciri khas revolusi industri 4.0 adalah sebagai berikut:[5]Robot digunakan sebagai dasar yang tersambung dengan internet dalam sebuah jaringan bersama, dan hal ini disebut bagian awal dari revolusi industri 4.0 dengan sebutan internet of things;Kemajuan teknologi menciptakan segala sensor baru dan segala cara untuk memanfaatkan informasi yang direkam selama 24 jam;Fenomena baru berupa hilangnya privasi atau kehidupan pribadi, karena segala gerakan dan aktivitas manusia dapat dimonitor di pusat kendali;Sistem cloud computing, yakni sistem dalam komputer yang dapat melakukan perhitungan rumit;Machine learning, yaitu mesin yang mampu untuk belajar, sadar telah membuat kesalahan dan melakukan koreksi secara tepat untuk memperbaiki hasil.Baca juga: Artificial Intelligent dalam Industri Hukum, Menyongsong Masa Depan Dunia Hukum Tanpa Hakim dan Lawyer? Dasar Hukum Revolusi Industri 4.0 di IndonesiaPada dasarnya hukum bergerak dinamis seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Maka, hukum harus mampu memberi ruang gerak bagi perubahan. Hal tersebut dikenal dengan adagium tempora mutantur, nos et mutamur en illis.[6]Sasaran pembangunan atau revolusi industri 4.0 adalah pemberdayaan sumber daya teknologi informasi. Tanpa adanya sistem informasi dan komunikasi hukum yang baik, maka substansi hukum akan sulit diakses publik dan dikritisi kebenarannya, sehingga struktur hukum dan kebudayaan hukum yang baik tidak akan terbentuk.[7]Pemerintah Indonesia memiliki program Making Indonesia 4.0, yakni sebuah program pemerintah dalam menyiapkan Indonesia untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Dasar hukum pelaksanaan program Making Indonesia 4.0 adalah:[8]Peraturan Presiden 18/2020Dalam aturan ini, implementasi revolusi industri 4.0 ditetapkan sebagai major project Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (“RPJMN”) tahun 2020-2024. Peraturan Presiden ini diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (“RKP”) Tahunan untuk mendapat dukungan program Kementerian/Lembaga dan penganggaran.Peraturan Presiden 74/2022Dalam aturan ini, 10 strategi prioritas dalam Making Indonesia 4.0 menjadi landasan Arah Rencana Pembangunan Industri Tahun 2020-2024. Pembangunan 7 (tujuh) sektor industri prioritas dalam Making Indonesia 4.0 dimasukkan ke dalam bab IV Tahapan Capaian Pembangunan Industri Prioritas.Permenperin 21/2020Peraturan ini mengatur tentang pengukuran kesiapan industri dalam bertransformasi menuju industri 4.0.Draft Revisi PP 14/2015Dalam draft revisi ini terdapat penambahan substansi Making Indonesia 4.0 ke dalam substansi Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (“RIPIN”).Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan beberapa regulasi dan kebijakan dalam rangka mendukung dan mendorong program revolusi industri 4.0, antara lain:[9]Peraturan Pemerintah 5/2021Peraturan Presiden 33/2012Peraturan Presiden 39/2019Instruksi Presiden 3/2003 Perkembangan Revolusi Industri 4.0 di IndonesiaIndonesia merupakan negara dengan jumlah tenaga kerja terbanyak nomor 4 (empat) di dunia, yaitu 104 juta jiwa tenaga kerja. Peningkatan kualitas tenaga kerja tentunya akan berdampak pada peningkatan produktivitas yang juga akan memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi. Tenaga kerja di Indonesia memiliki peran yang besar dalam capaian kegiatan Making Indonesia 4.0. Berdasarkan Data Kementerian Perindustrian, sampai dengan tahun 2021 terdapat beberapa capaian Making Indonesia 4.0, yakni:[10]838 industri telah melakukan penilaian self-assessment INDI4.0;45 industri telah mendapatkan penghargaan INDI4.0;Terdapat 5 Lighthouse Industries (2 industri Global Lighthouse Network dan 3 industri National Lighthouse);108 industri telah mengikuti pendampingan industri 4.0;Terdapat 8 capability center (1 digital capability center for industry 4.0, 4 satelite capability centers, dan 3 learning factories);Sebanyak 2.171 orang mengikuti pengembangan Sumber Daya Manusia industri 4.0 berupa pelatihan, bimbingan teknis, dan sertifikasi;Terdapat 13.183 Industri Kecil Menengah (“IKM”) telah dilakukan pelatihan dengan e-commerce, dan 4.600 IKM mengikuti webinar e-smart IKM;Sejak tahun 2018, program Startup4industry telah diikuti 723 startup dan menghasilkan 73 finalis dan 35 proyek implementasi;Disahkannya Permenperin 21/2020 tentang pengukuran tingkat kesiapan industri dalam bertransformasi menuju industri 4.0. Tantangan Hukum dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0Revolusi industri 4.0 juga menimbulkan tantangan baru di dunia hukum, salah satunya kepastian hukum terhadap kemudahan berusaha dalam era ini, sebagai contoh:Akta autentik notarisAkta autentik notaris memiliki kekuatan pembuktian yang bersifat lahiriah, kekuatan bukti formil dan materil yang merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh. Kekuatan pembuktian akta notaris tersebut akan berhadapan dengan tantangan digitalisasi berkaitan dengan penggunaan komputer di era revolusi industri 4.0.Isu ini memerlukan kajian lebih lanjut, yakni sejauh mana kewenangan notaris dan proses pembuatan akta notaris dapat menggunakan jaringan internet agar tetap memenuhi sifatnya yang autentik, dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.CybernotaryCybernotary adalah konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi dalam menjalankan tugas-tugas dan kewenangan notaris. Digitalisasi dokumen merupakan tantangan bagi notaris, terutama berkaitan dengan otentikasi dan legalisasi dokumen.Transaksi dan tanda tangan elektronikTransaksi elektronik dalam revolusi industri 4.0 menerapkan bisnis modern, misalnya perjanjian dilakukan dengan metode non-face atau tanpa menghadirkan pelaku secara fisik, non-sign yakni tidak menggunakan tanda tangan asli/basah, serta paperless atau tanpa menggunakan kertas.[11] Selain itu, khususnya pada masa COVID-19, hampir segala bertransformasi menjadi digital. Salah satunya adalah sistem tanda tangan. Ini merupakan tantangan hukum dalam menentukan validasi tanda tangan elektronik. Selain itu, jika diterapkan dalam teknis pengadilan, perlu diatur apakah sistem tanda tangan elektronik sah menurut hukum atau tidak.[12]Baca juga: Pemerintah dan INI Bahas Konsep Cyber Notary Nasihat Hukum dalam menghadapi Tantangan Revolusi Industri 4.0Selanjutnya, kami akan menjelaskan beberapa nasihat hukum dalam menghadapi revolusi industri 4.0 yang telah membawa perkembangan dan perubahan di berbagai bidang, salah satunya hukum. Dengan demikian, perkembangan ini perlu diatur oleh hukum sebagai law making, dan perlu penegakkan hukum sebagai law enforcement.[13]Pembangunan materi hukum dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0 juga penting, salah satunya melakukan pembaharuan dan pembentukan produk hukum baru yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian, pemerintah Indonesia harus secara terus menerus melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan, contohnya yang berkaitan dengan industri modern yaitu aturan perdagangan.[14]Menurut Liona Nanang Supriatna, Dosen sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, tantangan bagi dunia hukum di era industri 4.0 adalah sistem informasi hukum dan komunikasi hukum yang terkonektivitas dengan internet secara cepat serta penggunaan kecerdasan buatan atau AI.Lebih lanjut, Liona menerangkan dengan adanya konektivitas internet dan AI, hukum akan mudah diakses masyarakat bahkan dinilai kebenarannya, yang pada akhirnya akan membentuk budaya hukum, sehingga hukum tidak ketinggalan dengan perkembangan teknologi yang mutakhir. Seluruh regulasi harus dibuat berdasarkan pada pemahaman internet of things yang menjadi ciri utama revolusi industri 4.0. Dengan demikian, sangat penting bagi pemerintah Indonesia agar aspek hukum kecerdasan buatan atau AI terus dikaji agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.Baca juga: Relevankah FH dan Profesi Hukum di Indonesia dalam Pusaran Revolusi Industri 4.0?Kesimpulannya, perkembangan revolusi industri 4.0 tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi dan industri saja, melainkan juga berdampak pada dunia hukum.[15] Terdapat beberapa tantangan hukum dalam menghadapi revolusi industri 4.0 antara lain berkaitan dengan data, akta, transaksi, dan tanda tangan elektronik.Untuk menghadapi tantangan tersebut terdapat beberapa nasihat hukum antara lain pembangunan materi hukum, pembentukan produk hukum, dan evaluasi peraturan perundang-undangan, serta pengkajian hukum kecerdasan buatan yang selaras dengan nilai-nilai dalam Pancasila dan UUD 1945.Baca juga: Paten dan Revolusi Industri 4.0Bingung menentukan keterkaitan pasal dan kewajiban bisnis Anda, serta keberlakuan peraturannya? Ketahui kewajiban dan sanksi hukum perusahaan Anda dalam satu platform integratif dengan Regulatory Compliance System dari Hukumonline, klik di sini untuk mempelajari lebih lanjut Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan NotarisUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan NotarisPeraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis RisikoPeraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum NasionalPeraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data IndonesiaPeraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2020-2024Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pengukuran Tingkat Kesiapan Industri dalam Bertransformasi Menuju Industri 4.0Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government REFERENSIBenny Riyanto, Pembangunan Hukum Nasional di Era 4.0, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 9, No. 2, 2020;Choirul Fajri (et.al), Public Relations dan Periklanan: Menghadapi Revolusi Industri 4.0, Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta, 2019;Irena Relani (et.al), Pengaruh Revolusi Industri 4.0 terhadap Online Service Terminal Petikemas Koja Jakarta, Majalah Ilmiah Gema Maritim, Vol. 21, No. 2, 2019;Muhammad Akbar, Kepastian Hukum dalam Kemudahan Berusaha di Era Revolusi Industri 4.0 Terkait dengan Profesi Notaris, Jurnal Ilmiah Penelitian/Law Jurnal, Vol. 1, No. 2, 2021;Soesi Idayanti, Pembangunan Hukum Bisnis dalam Perspektif Pancasila Pada Era Revolusi Industri 4.0, Jurnal Jurisprudence, Vol. 9, No. 1, 2019;Andi Rizaldi selaku Staf Ahli Menteri Bidang Iklim Usaha dan Investasi Kementerian Perindustrian yang disampaikan Webinar Hukumonline Compliance Talks #5: Industri 4.0, Tolak Ukur Industri Masa Depan Indonesia, diselenggarakan pada Jumat, 1 Juli 2022, pukul 14.30 WIB. Catatan:Kami telah melakukan wawancara dengan Dosen sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum. via WhatsApp pada Jumat, 1 Juli 2022 pukul 22.44 WITA.[1] Muhammad Akbar, Kepastian Hukum dalam Kemudahan Berusaha di Era Revolusi Industri 4.0 Terkait dengan Profesi Notaris, Jurnal Ilmiah Penelitian/Law Jurnal, Vol. 1, No. 2, 2021, hal 117[2] Irena Relani (et.al), Pengaruh Revolusi Industri 4.0 terhadap Online Service Terminal Petikemas Koja Jakarta, Majalah Ilmiah Gema Maritim, Vol. 21, No. 2, 2019, hal. 121[3] Choirul Fajri (et.al), Public Relations dan Periklanan: Menghadapi Revolusi Industri 4.0, Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta, 2019, hal. 38-39[4] Soesi Idayanti, Pembangunan Hukum Bisnis dalam Perspektif Pancasila Pada Era Revolusi Industri 4.0, Jurnal Jurisprudence, Vol. 9, No. 1, 2019, hal. 94[5] Muhammad Akbar, Kepastian Hukum dalam Kemudahan Berusaha di Era Revolusi Industri 4.0 Terkait dengan Profesi Notaris, Jurnal Ilmiah Penelitian/Law Jurnal, Vol. 1, No. 2, 2021, hal 118[6] Benny Riyanto, Pembangunan Hukum Nasional di Era 4.0, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 9, No. 2, 2020, hal. 162[7] Benny Riyanto, Pembangunan Hukum Nasional di Era 4.0, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 9, No. 2, 2020, hal. 163[8] Andi Rizaldi selaku Staf Ahli Menteri Bidang Iklim Usaha dan Investasi Kementerian Perindustrian yang disampaikan pada sesi pemaparan materi di Webinar Hukumonline Compliance Talks #5: Industri 4.0, Tolak Ukur Industri Masa Depan Indonesia, diselenggarakan pada Jumat, 1 Juli 2022, pukul 14.30 WIB[9] Benny Riyanto, Pembangunan Hukum Nasional di Era 4.0, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 9, No. 2, 2020, hal. 163 -164[10] Andi Rizaldi selaku Staf Ahli Menteri Bidang Iklim Usaha dan Investasi Kementerian Perindustrian yang disampaikan pada sesi pemaparan materi di Webinar Hukumonline Compliance Talks #5: Industri 4.0, Tolak Ukur Industri Masa Depan Indonesia, diselenggarakan pada Jumat, 1 Juli 2022, pukul 14.30 WIB[11] Soesi Idayanti, Pembangunan Hukum Bisnis dalam Perspektif Pancasila Pada Era Revolusi Industri 4.0, Jurnal Jurisprudence, Vol. 9, No. 1, 2019, hal. 95[12] Andi Rizaldi selaku Staf Ahli Menteri Bidang Iklim Usaha dan Investasi Kementerian Perindustrian yang disampaikan pada sesi diskusi di Webinar Hukumonline Compliance Talks #5: Industri 4.0, Tolak Ukur Industri Masa Depan Indonesia, diselenggarakan pada Jumat, 1 Juli 2022, pukul 14.30 WIB[13] Soesi Idayanti, Pembangunan Hukum Bisnis dalam Perspektif Pancasila Pada Era Revolusi Industri 4.0, Jurnal Jurisprudence, Vol. 9, No. 1, 2019, hal. 97-98[14] Soesi Idayanti, Pembangunan Hukum Bisnis dalam Perspektif Pancasila Pada Era Revolusi Industri 4.0, Jurnal Jurisprudence, Vol. 9, No. 1, 2019, hal. 98-100[15] Andi Rizaldi selaku Staf Ahli Menteri Bidang Iklim Usaha dan Investasi Kementerian Perindustrian yang disampaikan pada sesi diskusi di Webinar Hukumonline Compliance Talks #5: Industri 4.0, Tolak Ukur Industri Masa Depan Indonesia, diselenggarakan pada Jumat, 1 Juli 2022, pukul 14.30 WIBTagsteknologiteknologi informasi

Apa pengaruh revolusi industri 4.0 terhadap dunia hukum di Indonesia?

Revolusi industri 4.0 diyakini mampu meningkatkan kualitas hidup manusia. Era tersebut tidak hanya memberikan dampak terhadap dunia industri dan ekonomi saja, melainkan juga memberikan dampak terhadap dunia hukum. Indonesia sendiri telah memiliki program untuk mencapai revolusi industri 4.0, namun dibalik keberhasilan Indonesia terdapat tantangan hukum dalam menghadapi era ini.   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini Urutan Pangkat Polisi dari Tertinggi hingga Terendah06 Jun 2024Perancang Peraturan (Legislative Drafter) Harus Punya Skill Ini23 Jun 2022Apa Itu Arbiter dan Biaya Arbitrase12 Mei 2022Peran Jaksa dalam Proses Hukum Perdata dan Pidana07 Apr 2022Urutan Pangkat Polisi dari Tertinggi hingga Terendah06 Jun 2024Perancang Peraturan (Legislative Drafter) Harus Punya Skill Ini23 Jun 2022Apa Itu Arbiter dan Biaya Arbitrase12 Mei 2022Peran Jaksa dalam Proses Hukum Perdata dan Pidana07 Apr 2022Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/revolusi-industri-40-pengaruh-dan-tantangan-bagi-hukum-di-indonesia-lt62c6a01693e9c/

Revolusi Industri 4.0: Pengaruh dan Tantangan bagi Hukum di Indonesia

pages/217/page-0.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Urutan Pangkat Polisi dari Tertinggi hingga Terendah ](/klinik/a/urutan-pangkat-polisi-lt4d75f773eddb9/)  06 Jun 2024 [ #### Perancang Peraturan (_Legislative Drafter_) Harus Punya _Skill_ Ini ](/klinik/a/perancang-peraturan-ilegislative-drafter-i-harus-punya-iskill-i-ini-lt62b44138cb938/)  23 Jun 2022 [ #### Apa Itu Arbiter dan Biaya Arbitrase ](/klinik/a/apa-itu-arbiter-dan-biaya-arbitrase-lt627cb6069ad0c/)  12 Mei 2022 [ #### Peran Jaksa dalam Proses Hukum Perdata dan Pidana ](/klinik/a/perbedaan-peran-jaksa-dalam-proses-hukum-perdata-dan-pidan-lt50c170b99b364/)  07 Apr 2022 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). Revolusi industri 4.0 membawa dampak yang signifikan terhadap dunia industri, termasuk salah satunya dunia hukum.[\[1\]](#_ftn1) Namun sebelum membahas lebih jauh, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu pengertian revolusi industri 4.0. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) ### **Makna Revolusi Industri 4.0** Revolusi industri 4.0 menurut **Astrid Savitri** adalah era industri keempat sejak revolusi industri pertama pada abad ke-18. Era revolusi ditandai dengan perpaduan teknologi yang menggabungkan batas antara bidang fisik, digital dan biologis, atau secara kolektif disebut sebagai _cyber physical system_.[\[2\]](#_ftn2) Dalam revolusi industri 4.0, manusia sangat tergantung dengan teknologi komunikasi, yakni komunikasi dalam bentuk _artificial intelligent_ (“AI”) maupun _internet of things_ (“IoT”).[\[3\]](#_ftn3) Selain itu, revolusi industri 4.0 menimbulkan era di mana teknologi membawa manusia ke dalam dunia virtualitas berwujud, yakni secara fundamental akan mengubah pola hidup dan cara bekerja dalam lingkup nasional maupun internasional. Selain itu, revolusi industri 4.0 ini menekankan pada beberapa pola seperti _digital economy_, _artificial intelligence_, _big data_, dan _robotic_.[\[4\]](#_ftn4) Ciri khas revolusi industri 4.0 adalah sebagai berikut:[\[5\]](#_ftn5) 1. Robot digunakan sebagai dasar yang tersambung dengan internet dalam sebuah jaringan bersama, dan hal ini disebut bagian awal dari revolusi industri 4.0 dengan sebutan _internet of things;_ 2. Kemajuan teknologi menciptakan segala sensor baru dan segala cara untuk memanfaatkan informasi yang direkam selama 24 jam; 3. Fenomena baru berupa hilangnya privasi atau kehidupan pribadi, karena segala gerakan dan aktivitas manusia dapat dimonitor di pusat kendali; 4. Sistem _cloud computing_, yakni sistem dalam komputer yang dapat melakukan perhitungan rumit; 5. _Machine learning_, yaitu mesin yang mampu untuk belajar, sadar telah membuat kesalahan dan melakukan koreksi secara tepat untuk memperbaiki hasil. Baca juga: [**_Artificial Intelligent_ dalam Industri Hukum, Menyongsong Masa Depan Dunia Hukum Tanpa Hakim dan _Lawyer_?**](https://www.hukumonline.com/berita/a/artificial-intelligence-dalam-industri-hukum--menyongsong-masa-depan-dunia-hukum-tanpa-hakim-dan-lawyer-lt5ac7289c0b372?r=0&p=1&q=artificial%20intelligent&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=ai_industri_hukum_masa_depan_tanpa_hakim_lawyer) ### **Dasar Hukum Revolusi Industri 4.0 di Indonesia** Pada dasarnya hukum bergerak dinamis seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Maka, hukum harus mampu memberi ruang gerak bagi perubahan. Hal tersebut dikenal dengan adagium _tempora mutantur, nos et mutamur en illis_.[\[6\]](#_ftn6) Sasaran pembangunan atau revolusi industri 4.0 adalah pemberdayaan sumber daya teknologi informasi. Tanpa adanya sistem informasi dan komunikasi hukum yang baik, maka substansi hukum akan sulit diakses publik dan dikritisi kebenarannya, sehingga struktur hukum dan kebudayaan hukum yang baik tidak akan terbentuk.[\[7\]](#_ftn7) Pemerintah Indonesia memiliki program **_Making Indonesia_ 4.0**, yakni sebuah program pemerintah dalam menyiapkan Indonesia untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Dasar hukum pelaksanaan program _Making Indonesia_ 4.0 adalah:[\[8\]](#_ftn8) 1. [**Peraturan Presiden 18/2020**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5e33f108b4aca/peraturan-presiden-nomor-18-tahun-2020?r=0&p=1&q=Peraturan%20Presiden%20Nomor%2018%20Tahun%202020%20&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_18_2020) Dalam aturan ini, implementasi revolusi industri 4.0 ditetapkan sebagai _major project_ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (“RPJMN”) tahun 2020-2024. Peraturan Presiden ini diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (“RKP”) Tahunan untuk mendapat dukungan program Kementerian/Lembaga dan penganggaran. 2. [**Peraturan Presiden 74/2022**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt627b65176dd7e/peraturan-presiden-nomor-74-tahun-2022?r=0&p=1&q=5.Peraturan%20Presiden%20Nomor%2074%20Tahun%202022%20tentang&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_74_2022) Dalam aturan ini, 10 strategi prioritas dalam _Making Indonesia_ 4.0 menjadi landasan Arah Rencana Pembangunan Industri Tahun 2020-2024. Pembangunan 7 (tujuh) sektor industri prioritas dalam _Making Indonesia_ 4.0 dimasukkan ke dalam bab IV Tahapan Capaian Pembangunan Industri Prioritas. 3. [**Permenperin 21/2020**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5f603cdd61a72/peraturan-menteri-perindustrian-nomor-21-tahun-2020?r=0&p=1&q=peraturan%20menteri%20perindustrian%2021%2F2020&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenperin_21_2020) Peraturan ini mengatur tentang pengukuran kesiapan industri dalam bertransformasi menuju industri 4.0. 4. **Draft Revisi** [**PP 14/2015**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt550a5a49cede1/peraturan-pemerintah-nomor-14-tahun-2015?r=0&p=1&q=Peraturan%20Pemerintah%20Nomor%2014%20Tahun%202015%20&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_14_2015) Dalam draft revisi ini terdapat penambahan substansi _Making Indonesia_ 4.0 ke dalam substansi Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (“RIPIN”). Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan beberapa regulasi dan kebijakan dalam rangka mendukung dan mendorong program revolusi industri 4.0, antara lain:[\[9\]](#_ftn9) 1. [**Peraturan Pemerintah 5/2021**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6032548acffe0/peraturan-pemerintah-nomor-5-tahun-2021?r=0&p=1&q=Peraturan%20Pemerintah%20Nomor%205%20Tahun%202021%20&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_5_2021) 2. [**Peraturan Presiden 33/2012**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4f743491c1106/peraturan-presiden-nomor-33-tahun-2012?r=0&p=1&q=2.Peraturan%20Presiden%2033%2F2012&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_33_2012) 3. [**Peraturan Presiden 39/2019**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5d1355339d2aa/peraturan-presiden-nomor-39-tahun-2019?r=0&p=1&q=Peraturan%20Presiden%20Nomor%2039%20Tahun%202019%20&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_39_2019) 4. [**Instruksi Presiden 3/2003**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17187/instruksi-presiden-nomor-3-tahun-2003?r=0&p=1&q=Instruksi%20Presiden%20Nomor%203%20Tahun%202003%20&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=instruksi_presiden_3_2003) ### **Perkembangan Revolusi Industri 4.0 di Indonesia** Indonesia merupakan negara dengan jumlah tenaga kerja terbanyak nomor 4 (empat) di dunia, yaitu 104 juta jiwa tenaga kerja. Peningkatan kualitas tenaga kerja tentunya akan berdampak pada peningkatan produktivitas yang juga akan memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi. Tenaga kerja di Indonesia memiliki peran yang besar dalam capaian kegiatan _Making Indonesia_ 4.0. Berdasarkan Data Kementerian Perindustrian, sampai dengan tahun 2021 terdapat beberapa capaian _Making Indonesia_ 4.0, yakni:[\[10\]](#_ftn10) 1. 838 industri telah melakukan penilaian _self-assessment_ INDI4.0; 2. 45 industri telah mendapatkan penghargaan INDI4.0; 3. Terdapat 5 _Lighthouse Industries_ (2 industri _Global Lighthouse Network_ dan 3 industri _National Lighthouse_); 4. 108 industri telah mengikuti pendampingan industri 4.0; 5. Terdapat 8 _capability center_ (1 _digital capability center for industry_ 4.0, 4 _satelite capability centers_, dan 3 _learning factories_); 6. Sebanyak 2.171 orang mengikuti pengembangan Sumber Daya Manusia industri 4.0 berupa pelatihan, bimbingan teknis, dan sertifikasi; 7. Terdapat 13.183 Industri Kecil Menengah (“IKM”) telah dilakukan pelatihan dengan _e-commerce_, dan 4.600 IKM mengikuti webinar _e-smart_ IKM; 8. Sejak tahun 2018, program Startup4industry telah diikuti 723 _startup_ dan menghasilkan 73 finalis dan 35 proyek implementasi; 9. Disahkannya Permenperin 21/2020 tentang pengukuran tingkat kesiapan industri dalam bertransformasi menuju industri 4.0. ### **Tantangan Hukum dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0** Revolusi industri 4.0 juga menimbulkan tantangan baru di dunia hukum, salah satunya kepastian hukum terhadap kemudahan berusaha dalam era ini, sebagai contoh: 1. Akta autentik notaris Akta autentik notaris memiliki kekuatan pembuktian yang bersifat lahiriah, kekuatan bukti formil dan materil yang merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh. Kekuatan pembuktian akta notaris tersebut akan berhadapan dengan tantangan digitalisasi berkaitan dengan penggunaan komputer di era revolusi industri 4.0. Isu ini memerlukan kajian lebih lanjut, yakni sejauh mana kewenangan notaris dan proses pembuatan akta notaris dapat menggunakan jaringan internet agar tetap memenuhi sifatnya yang autentik, dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. 2. _Cybernotary_ _Cybernotary_ adalah konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi dalam menjalankan tugas-tugas dan kewenangan notaris. Digitalisasi dokumen merupakan tantangan bagi notaris, terutama berkaitan dengan otentikasi dan legalisasi dokumen. 3. Transaksi dan tanda tangan elektronik Transaksi elektronik dalam revolusi industri 4.0 menerapkan bisnis modern, misalnya perjanjian dilakukan dengan metode _non-face_ atau tanpa menghadirkan pelaku secara fisik, _non-sign_ yakni tidak menggunakan tanda tangan asli/basah, serta _paperless_ atau tanpa menggunakan kertas.[\[11\]](#_ftn11) Selain itu, khususnya pada masa COVID-19, hampir segala bertransformasi menjadi digital. Salah satunya adalah sistem tanda tangan. Ini merupakan tantangan hukum dalam menentukan validasi tanda tangan elektronik. Selain itu, jika diterapkan dalam teknis pengadilan, perlu diatur apakah sistem tanda tangan elektronik sah menurut hukum atau tidak.[\[12\]](#_ftn12) Baca juga: [**Pemerintah dan INI Bahas Konsep _Cyber Notary_**](https://www.hukumonline.com/berita/a/pemerintah-dan-ini-bahas-konsep-icyber-notaryi-lt4cf78b15c9e15?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=cybernotary) ### **Nasihat Hukum dalam menghadapi Tantangan Revolusi Industri 4.0** Selanjutnya, kami akan menjelaskan beberapa nasihat hukum dalam menghadapi revolusi industri 4.0 yang telah membawa perkembangan dan perubahan di berbagai bidang, salah satunya hukum. Dengan demikian, perkembangan ini perlu diatur oleh hukum sebagai _law making_, dan perlu penegakkan hukum sebagai _law_ _enforcement_.[\[13\]](#_ftn13) Pembangunan materi hukum dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0 juga penting, salah satunya melakukan pembaharuan dan pembentukan produk hukum baru yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan [**UUD 1945**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945). Dengan demikian, pemerintah Indonesia harus secara terus menerus melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan, contohnya yang berkaitan dengan industri modern yaitu aturan perdagangan.[\[14\]](#_ftn14) Menurut **Liona Nanang Supriatna**, Dosen sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, tantangan bagi dunia hukum di era industri 4.0 adalah sistem informasi hukum dan komunikasi hukum yang terkonektivitas dengan internet secara cepat serta penggunaan kecerdasan buatan atau AI. Lebih lanjut, Liona menerangkan dengan adanya konektivitas internet dan AI, hukum akan mudah diakses masyarakat bahkan dinilai kebenarannya, yang pada akhirnya akan membentuk budaya hukum, sehingga hukum tidak ketinggalan dengan perkembangan teknologi yang mutakhir. Seluruh regulasi harus dibuat berdasarkan pada pemahaman _internet of things_ yang menjadi ciri utama revolusi industri 4.0. Dengan demikian, sangat penting bagi pemerintah Indonesia agar aspek hukum kecerdasan buatan atau AI terus dikaji agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Baca juga: [**Relevankah FH dan Profesi Hukum di Indonesia dalam Pusaran Revolusi Industri 4.0?**](https://www.hukumonline.com/berita/a/relevankah-fh-dan-profesi-hukum-di-indonesia-dalam-pusaran-revolusi-industri-40-lt629069994d4c1/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=fh_profesi_hukum_revolusi_industri_40) Kesimpulannya, perkembangan revolusi industri 4.0 tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi dan industri saja, melainkan juga berdampak pada dunia hukum.[\[15\]](#_ftn15) Terdapat beberapa tantangan hukum dalam menghadapi revolusi industri 4.0 antara lain berkaitan dengan data, akta, transaksi, dan tanda tangan elektronik. Untuk menghadapi tantangan tersebut terdapat beberapa nasihat hukum antara lain pembangunan materi hukum, pembentukan produk hukum, dan evaluasi peraturan perundang-undangan, serta pengkajian hukum kecerdasan buatan yang selaras dengan nilai-nilai dalam Pancasila dan UUD 1945. Baca juga: [**Paten dan Revolusi Industri 4.0**](https://www.hukumonline.com/berita/a/paten-dan-revolusi-industri-40-lt619d3c945baf7?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=paten_revolusi_industri_40) Bingung menentukan keterkaitan pasal dan kewajiban bisnis Anda, serta keberlakuan peraturannya? Ketahui kewajiban dan sanksi hukum perusahaan Anda dalam satu platform integratif dengan _Regulatory Compliance System_ dari Hukumonline, klik [**di sini**](https://rcs.hukumonline.com/?utm_source=Google&utm_medium=Banner&utm_campaign=RCSKlinikHukum-LandingPage) untuk mempelajari lebih lanjut Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19754/undangundang-nomor-30-tahun-2004?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_30_2004) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52e61d0707fe3/undang-undang-nomor-2-tahun-2014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_2_2014) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt550a5a49cede1/peraturan-pemerintah-nomor-14-tahun-2015?r=0&p=1&q=Peraturan%20Pemerintah%20Nomor%2014%20Tahun%202015%20&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_14_2015) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6032548acffe0/peraturan-pemerintah-nomor-5-tahun-2021?r=0&p=1&q=Peraturan%20Pemerintah%20Nomor%205%20Tahun%202021%20&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_5_2021) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4f743491c1106/peraturan-presiden-nomor-33-tahun-2012?r=0&p=1&q=2.Peraturan%20Presiden%2033%2F2012&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_33_2012) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5d1355339d2aa/peraturan-presiden-nomor-39-tahun-2019?r=0&p=1&q=Peraturan%20Presiden%20Nomor%2039%20Tahun%202019%20&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_39_2019) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5e33f108b4aca/peraturan-presiden-nomor-18-tahun-2020?r=0&p=1&q=Peraturan%20Presiden%20Nomor%2018%20Tahun%202020%20&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_18_2020) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2020-2024 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt627b65176dd7e/peraturan-presiden-nomor-74-tahun-2022?r=0&p=1&q=5.Peraturan%20Presiden%20Nomor%2074%20Tahun%202022%20tentang&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_74_2022) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pengukuran Tingkat Kesiapan Industri dalam Bertransformasi Menuju Industri 4.0 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5f603cdd61a72/peraturan-menteri-perindustrian-nomor-21-tahun-2020?r=0&p=1&q=peraturan%20menteri%20perindustrian%2021%2F2020&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenperin_21_2020) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17187/instruksi-presiden-nomor-3-tahun-2003?r=0&p=1&q=Instruksi%20Presiden%20Nomor%203%20Tahun%202003%20&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=instruksi_presiden_3_2003) REFERENSI --------- 1. Benny Riyanto, _Pembangunan Hukum Nasional di Era 4.0,_ Jurnal Rechtsvinding, Vol. 9, No. 2, 2020; 2. Choirul Fajri (et.al), _Public Relations dan Periklanan: Menghadapi Revolusi Industri 4.0,_ Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta, 2019; 3. Irena Relani (et.al), _Pengaruh Revolusi Industri 4.0 terhadap Online Service Terminal Petikemas Koja Jakarta,_ Majalah Ilmiah Gema Maritim, Vol. 21, No. 2, 2019; 4. Muhammad Akbar, _Kepastian Hukum dalam Kemudahan Berusaha di Era Revolusi Industri 4.0 Terkait dengan Profesi Notaris,_ Jurnal Ilmiah Penelitian/Law Jurnal, Vol. 1, No. 2, 2021; 5. Soesi Idayanti, _Pembangunan Hukum Bisnis dalam Perspektif Pancasila Pada Era Revolusi Industri 4.0,_ Jurnal Jurisprudence, Vol. 9, No. 1, 2019; 6. Andi Rizaldi selaku Staf Ahli Menteri Bidang Iklim Usaha dan Investasi Kementerian Perindustrian yang disampaikan _Webinar Hukumonline Compliance Talks #5: Industri 4.0, Tolak Ukur Industri Masa Depan Indonesia_, diselenggarakan pada Jumat, 1 Juli 2022, pukul 14.30 WIB. Catatan: _Kami telah melakukan wawancara dengan Dosen sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum. via WhatsApp pada Jumat, 1 Juli 2022 pukul 22.44 WITA._ * * * [\[1\]](#_ftnref1) Muhammad Akbar, _Kepastian Hukum dalam Kemudahan Berusaha di Era Revolusi Industri 4.0 Terkait dengan Profesi Notaris,_ Jurnal Ilmiah Penelitian/Law Jurnal, Vol. 1, No. 2, 2021, hal 117 [\[2\]](#_ftnref2) Irena Relani (et.al), _Pengaruh Revolusi Industri 4.0 terhadap Online Service Terminal Petikemas Koja Jakarta,_ Majalah Ilmiah Gema Maritim, Vol. 21, No. 2, 2019, hal. 121 [\[3\]](#_ftnref3) Choirul Fajri (et.al), _Public Relations dan Periklanan: Menghadapi Revolusi Industri 4.0,_ Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta, 2019, hal. 38-39 [\[4\]](#_ftnref4) Soesi Idayanti, _Pembangunan Hukum Bisnis dalam Perspektif Pancasila Pada Era Revolusi Industri 4.0,_ Jurnal Jurisprudence, Vol. 9, No. 1, 2019, hal. 94 [\[5\]](#_ftnref5) Muhammad Akbar, _Kepastian Hukum dalam Kemudahan Berusaha di Era Revolusi Industri 4.0 Terkait dengan Profesi Notaris,_ Jurnal Ilmiah Penelitian/Law Jurnal, Vol. 1, No. 2, 2021, hal 118 [\[6\]](#_ftnref6) Benny Riyanto, _Pembangunan Hukum Nasional di Era 4.0,_ Jurnal Rechtsvinding, Vol. 9, No. 2, 2020, hal. 162 [\[7\]](#_ftnref7) Benny Riyanto, _Pembangunan Hukum Nasional di Era 4.0,_ Jurnal Rechtsvinding, Vol. 9, No. 2, 2020, hal. 163 [\[8\]](#_ftnref8) Andi Rizaldi selaku Staf Ahli Menteri Bidang Iklim Usaha dan Investasi Kementerian Perindustrian yang disampaikan pada sesi pemaparan materi di _Webinar Hukumonline Compliance Talks #5: Industri 4.0, Tolak Ukur Industri Masa Depan Indonesia_, diselenggarakan pada Jumat, 1 Juli 2022, pukul 14.30 WIB [\[9\]](#_ftnref9) Benny Riyanto, _Pembangunan Hukum Nasional di Era 4.0,_ Jurnal Rechtsvinding, Vol. 9, No. 2, 2020, hal. 163 -164 [\[10\]](#_ftnref10) Andi Rizaldi selaku Staf Ahli Menteri Bidang Iklim Usaha dan Investasi Kementerian Perindustrian yang disampaikan pada sesi pemaparan materi di _Webinar Hukumonline Compliance Talks #5: Industri 4.0, Tolak Ukur Industri Masa Depan Indonesia_, diselenggarakan pada Jumat, 1 Juli 2022, pukul 14.30 WIB [\[11\]](#_ftnref11) Soesi Idayanti, _Pembangunan Hukum Bisnis dalam Perspektif Pancasila Pada Era Revolusi Industri 4.0,_ Jurnal Jurisprudence, Vol. 9, No. 1, 2019, hal. 95 [\[12\]](#_ftnref12) Andi Rizaldi selaku Staf Ahli Menteri Bidang Iklim Usaha dan Investasi Kementerian Perindustrian yang disampaikan pada sesi diskusi di _Webinar Hukumonline Compliance Talks #5: Industri 4.0, Tolak Ukur Industri Masa Depan Indonesia_, diselenggarakan pada Jumat, 1 Juli 2022, pukul 14.30 WIB [\[13\]](#_ftnref13) Soesi Idayanti, _Pembangunan Hukum Bisnis dalam Perspektif Pancasila Pada Era Revolusi Industri 4.0,_ Jurnal Jurisprudence, Vol. 9, No. 1, 2019, hal. 97-98 [\[14\]](#_ftnref14) Soesi Idayanti, _Pembangunan Hukum Bisnis dalam Perspektif Pancasila Pada Era Revolusi Industri 4.0,_ Jurnal Jurisprudence, Vol. 9, No. 1, 2019, hal. 98-100 [\[15\]](#_ftnref15) Andi Rizaldi selaku Staf Ahli Menteri Bidang Iklim Usaha dan Investasi Kementerian Perindustrian yang disampaikan pada sesi diskusi di _Webinar Hukumonline Compliance Talks #5: Industri 4.0, Tolak Ukur Industri Masa Depan Indonesia_, diselenggarakan pada Jumat, 1 Juli 2022, pukul 14.30 WIB Tags ---- [teknologi](/tag/teknologi) [teknologi informasi](/tag/teknologi-informasi)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Siapa yang Berhak dan Tidak Berhak Mendapat Remisi? yang dipublikasikan pertama kali pada Senin, 30 April 2018. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Apa itu Remisi? Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.[1] Jadi kami luruskan bahwa dalam remisi yang dikurangi bukanlah masa tahanan, melainkan masa menjalani pidana oleh narapidana dan anak yang diputuskan sebelumnya oleh pengadilan.Narapidana yang dimaksud adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Sedangkan anak yang dimaksud adalah anak yang telah berumur 14 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak.[2]Jenis-Jenis RemisiRemisi terdiri atas: [3]Remisi umumDiberikan pada saat hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus.Remisi khususDiberikan pada saat hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana atau anak yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.Selain remisi di atas, narapidana dan anak juga dapat diberikan:[4]Remisi kemanusiaanRemisi atas dasar kepentingan kemanusiaan diberikan kepada narapidana: [5]yang dipidana dengan masa pidana paling lama 1 tahun;berusia di atas 70 tahun; ataumenderita sakit berkepanjanganRemisi tambahanRemisi tambahan kepada narapidana dan anak apabila yang bersangkutan: [6]berbuat jasa pada negara;melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; ataumelakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lapas/LPKA.Dengan demikian, dalam konteks pertanyaan Anda, remisi yang diberikan pada saat hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus adalah remisi umum.Besaran Remisi bagi Narapidana dan AnakLantas berapa remisi 17 Agustus atau remisi umum itu? Besarnya remisi umum yaitu: [7]1 bulan bagi narapidana dan anak yang telah menjalani pidana selama 6 sampai 12 bulan; dan2 bulan bagi narapidana dan anak yang telah menjalani pidana selama 12 bulan atau lebih.Untuk remisi khusus, besarannya adalah:[8]15 hari bagi narapidana dan anak yang telah menjalani pidana selama 6 – 12 bulan; dan1 bulan bagi narapidana dan anak yang telah menjalani pidana selama 12 bulan atau lebih.Adapun besarnya remisi tambahan adalah:1/2 dari remisi umum yang diperoleh pada tahun berjalan, bagi narapidana yang berbuat jasa pada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara dan mendonorkan darah dan/atau organ tubuh bagi orang lain yang membutuhkan.[9]1/3 dari remisi umum yang diperoleh pada tahun berjalan bagi narapidana yang membantu kegiatan pembinaan di lapas atau LPKA yang terdiri atas menjadi pemuka di lapas atau koordinator kegiatan di lapas/LPKA dan/atau ikut menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh kerusuhan, huru hara, bencana alam terhadap lapas/LPKA atau wilayah di sekitarnya.[10]Sedangkan besaran remisi kemanusiaan bagi narapidana dan anak adalah sebesar usulan remisi umum pada tahun berjalan.[11]Menjawab pertanyaan Anda, pihak-pihak yang berhak mendapatkan remisi adalah setiap narapidana dan anak yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.Syarat Remisi bagi NarapidanaSecara umum, remisi dapat diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat sebagai berikut:[12]Narapidana berkelakuan baikPersyaratan berkelakuan baik ini dibuktikan dengan:tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi; dantelah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan (“Lapas”) dengan predikat baik.Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan.Jika Narapidana tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain syarat di atas, ada syarat tambahan, yaitu: [13]bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dantelah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:  kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana warga negara Indonesia, atautidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana warga negara asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.Dilihat dari ketentuan persyaratan, maka narapidana yang tidak berhak diberikan remisi adalah narapidana yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Selain itu, yang tidak berhak mendapatkan remisi adalah narapidana yang: [14]sedang menjalani cuti menjelang bebas; dansedang menjalani pidana kurungan/penjara sebagai pengganti pidana denda/uang pengganti/restitusi.Syarat Remisi bagi AnakRemisi dapat diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM kepada Anak yang telah memenuhi syarat: [15]berkelakuan baik;yang dibuktikan dengan:tidak sedang menjalani tindakan disiplin dalam kurun waktu 3 bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi; dantelah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LPKA dengan predikat baik.telah menjalani masa pidana lebih dari 3 bulan; danbelum berumur 18 tahun.Dilihat dari ketentuan persyaratan, maka anak yang tidak berhak diberikan remisi adalah anak yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Selain itu, yang tidak berhak mendapatkan remisi adalah anak yang: [16]sedang menjalani cuti menjelang bebas; dansedang menjalani latihan kerja sebagai pengganti pidana denda.Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban dari kami tentang syarat remisi dan besarannya bagi narapidana, semoga bermanfaat.Dasar hukum:Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.[1] Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (“PP 32/1999”) dan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (“Permenkumham 7/2022”)[2] Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Permenkumham 7/2022[3] Pasal 3 Permenkumham 3/2018[4] Pasal 4 Permenkumham 7/2022[5] Pasal 29 ayat (1) Permenkumham 7/2022[6] Pasal 32 Permenkumham 7/2022 (“Keppres 174/1999”)[7] Pasal 4 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi  (“Keppres 174/1999”)[8] Pasal 5 ayat (1) Keppres 174/1999[9] Pasal 36 ayat (1) jo. Pasal 33 jis. Pasal 32 Permenkumham 7/2022[10] Pasal 36 ayat (2) jo Pasal 35 ayat (1) Permenkumham 7/2022[11] Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (3) Permenkumham 7/2022[12] Pasal 34 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (“PP 99/2012”) dan Pasal 5 Permenkumham 3/2018[13] Pasal 34A ayat (1) PP 99/2012[14] Pasal 6 Permenkumham 7/2022[15] Pasal 13 Permenkumham 3/2018[16] Pasal 14 Permenkumham 3/2018Tagshak narapidanaklinikklinik hukumonlinenarapidanapidanaremisi

Pada perayaan Hari Kemerdekaan RI, biasanya Presiden RI memberikan remisi/pengurangan masa tahanan. Apakah semua tahanan memperoleh remisi tersebut (baik tahanan baru atau tahanan lama) ataukah hanya kasus-kasus tertentu saja yang memperoleh remisi? Terima kasih.

Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak yang berkonflik dengan hukum yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Adapun, pihak-pihak yang berhak mendapatkan remisi adalah setiap narapidana dan anak yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Apa saja syaratnya? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca dalam ulasan di bawah ini. Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-remisi-dan-besarannya-bagi-narapidana-cl4387/

Syarat Remisi dan Besarannya bagi Narapidana

pages/217/page-1.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul _Siapa yang Berhak dan Tidak Berhak Mendapat Remisi?_ yang dipublikasikan pertama kali pada Senin, 30 April 2018.** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/) disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Apa itu Remisi?** Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.[\[1\]](#_ftn1) Jadi kami luruskan bahwa dalam remisi yang dikurangi bukanlah masa tahanan, melainkan masa menjalani pidana oleh narapidana dan anak yang diputuskan sebelumnya oleh pengadilan. Narapidana yang dimaksud adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Sedangkan anak yang dimaksud adalah anak yang telah berumur 14 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak.[\[2\]](#_ftn2) ### **Jenis-Jenis Remisi** Remisi terdiri atas: [\[3\]](#_ftn3) 1. #### **Remisi umum** Diberikan pada saat hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. 2. #### **Remisi khusus** Diberikan pada saat hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana atau anak yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan. Selain remisi di atas, narapidana dan anak juga dapat diberikan:[\[4\]](#_ftn4) 1. #### **Remisi kemanusiaan** Remisi atas dasar kepentingan kemanusiaan diberikan kepada narapidana: [\[5\]](#_ftn5) 1. yang dipidana dengan masa pidana paling lama 1 tahun; 2. berusia di atas 70 tahun; atau 3. menderita sakit berkepanjangan 2. #### **Remisi tambahan** Remisi tambahan kepada narapidana dan anak apabila yang bersangkutan: [\[6\]](#_ftn6) 1. 1. berbuat jasa pada negara; 2. melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; atau 3. melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lapas/LPKA. Dengan demikian, dalam konteks pertanyaan Anda, remisi yang diberikan pada saat hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus adalah **remisi umum**. ### **Besaran Remisi bagi Narapidana dan Anak** Lantas berapa remisi 17 Agustus atau remisi umum itu? Besarnya remisi umum yaitu: [\[7\]](#_ftn7) 1. 1 bulan bagi narapidana dan anak yang telah menjalani pidana selama 6 sampai 12 bulan; dan 2. 2 bulan bagi narapidana dan anak yang telah menjalani pidana selama 12 bulan atau lebih. Untuk remisi khusus, besarannya adalah:[\[8\]](#_ftn8) 1. 15 hari bagi narapidana dan anak yang telah menjalani pidana selama 6 – 12 bulan; dan 2. 1 bulan bagi narapidana dan anak yang telah menjalani pidana selama 12 bulan atau lebih. Adapun besarnya remisi tambahan adalah: 1. 1/2 dari remisi umum yang diperoleh pada tahun berjalan, bagi narapidana yang berbuat jasa pada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara dan mendonorkan darah dan/atau organ tubuh bagi orang lain yang membutuhkan.[\[9\]](#_ftn9) 2. 1/3 dari remisi umum yang diperoleh pada tahun berjalan bagi narapidana yang membantu kegiatan pembinaan di lapas atau LPKA yang terdiri atas menjadi pemuka di lapas atau koordinator kegiatan di lapas/LPKA dan/atau ikut menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh kerusuhan, huru hara, bencana alam terhadap lapas/LPKA atau wilayah di sekitarnya.[\[10\]](#_ftn10) Sedangkan besaran remisi kemanusiaan bagi narapidana dan anak adalah sebesar usulan remisi umum pada tahun berjalan.[\[11\]](#_ftn11) Menjawab pertanyaan Anda, **pihak-pihak yang berhak mendapatkan remisi adalah setiap narapidana dan anak yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan**. ### **Syarat Remisi bagi Narapidana** Secara umum, remisi dapat diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat sebagai berikut:[\[12\]](#_ftn12) 1. Narapidana berkelakuan baik Persyaratan berkelakuan baik ini dibuktikan dengan: 1. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi; dan 2. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan (“Lapas”) dengan predikat baik. 2. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan. Jika Narapidana tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain syarat di atas, ada syarat tambahan, yaitu: [\[13\]](#_ftn13) 1. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya; 2. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan 3. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar: 2. kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana warga negara Indonesia, atau 3. tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana warga negara asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme. Dilihat dari ketentuan persyaratan, maka narapidana yang tidak berhak diberikan remisi adalah narapidana yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Selain itu, **yang tidak berhak mendapatkan remisi** adalah narapidana yang**:** [\[14\]](#_ftn14) 1. sedang menjalani cuti menjelang bebas; dan 2. sedang menjalani pidana kurungan/penjara sebagai pengganti pidana denda/uang pengganti/restitusi. ### **Syarat Remisi bagi Anak** Remisi dapat diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM kepada Anak yang telah memenuhi syarat: [\[15\]](#_ftn15) 1. berkelakuan baik; yang dibuktikan dengan: 1. tidak sedang menjalani tindakan disiplin dalam kurun waktu 3 bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi; dan 2. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LPKA dengan predikat baik. 2. telah menjalani masa pidana lebih dari 3 bulan; dan 3. belum berumur 18 tahun. Dilihat dari ketentuan persyaratan, maka anak yang tidak berhak diberikan remisi adalah anak yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Selain itu, **yang tidak berhak mendapatkan remisi** adalah anak yang: [\[16\]](#_ftn16) 1. sedang menjalani cuti menjelang bebas; dan 2. sedang menjalani latihan kerja sebagai pengganti pidana denda. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [**di sini.**](http://mini.hukumonline.com/holpro/?utm_source=Google&utm_medium=Banner&utm_campaign=KlinikHukum-LandingPage) Demikian jawaban dari kami tentang syarat remisi dan besarannya bagi narapidana, semoga bermanfaat. Dasar hukum: 1. [Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13297/peraturan-pemerintah-nomor-32-tahun-1999?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_32_1999) sebagaimana diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/25706?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_28_2006) sebagaimana diubah kedua kalinya dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50fe3a8d5121f/node/2/pp-no-99-tahun-2012-perubahan-kedua-atas-peraturan-pemerintah-nomor-32-tahun-1999-tentang-syarat-dan-tata-cara-pelaksanaan-hak-warga-binaan-pemasyarakatan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_99_2012); 2. [Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5ab0bd6525bb9/peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-3-tahun-2018?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkumham_3_2018) sebagaimana diubah dengan [Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt61f78170c47fb/peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-7-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkumham_7_2022); 3. [Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt53edce3c7d6b9/keputusan-presiden-nomor-174-tahun-1999?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=keppres_174_1999). * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1 angka 6 [Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13297/peraturan-pemerintah-nomor-32-tahun-1999?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_32_1999) (“PP 32/1999”) dan Pasal 1 angka [3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt61f78170c47fb/peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-7-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkumham_7_2022) (“Permenkumham 7/2022”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Permenkumham 7/2022 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 3 Permenkumham 3/2018 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 4 Permenkumham 7/2022 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 29 ayat (1) Permenkumham 7/2022 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 32 Permenkumham 7/2022 (“Keppres 174/1999”) [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 4 ayat (1) [Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt53edce3c7d6b9/keputusan-presiden-nomor-174-tahun-1999?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=keppres_174_1999)  (“Keppres 174/1999”) [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 5 ayat (1) Keppres 174/1999 [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 36 ayat (1) _jo._ Pasal 33 _jis._ Pasal 32 Permenkumham 7/2022 [\[10\]](#_ftnref10) Pasal 36 ayat (2) _jo_ Pasal 35 ayat (1) Permenkumham 7/2022 [\[11\]](#_ftnref11) Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (3) Permenkumham 7/2022 [\[12\]](#_ftnref12) Pasal 34 ayat (2) dan (3) [Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50fe3a8d5121f/node/2/pp-no-99-tahun-2012-perubahan-kedua-atas-peraturan-pemerintah-nomor-32-tahun-1999-tentang-syarat-dan-tata-cara-pelaksanaan-hak-warga-binaan-pemasyarakatan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_99_2012) (“PP 99/2012”) dan Pasal 5 Permenkumham 3/2018 [\[13\]](#_ftnref13) Pasal 34A ayat (1) PP 99/2012 [\[14\]](#_ftnref14) Pasal 6 Permenkumham 7/2022 [\[15\]](#_ftnref15) Pasal 13 Permenkumham 3/2018 [\[16\]](#_ftnref16) Pasal 14 Permenkumham 3/2018 Tags ---- [hak narapidana](/tag/hak-narapidana) [klinik](/tag/klinik) [klinik hukumonline](/tag/klinik-hukumonline) [narapidana](/tag/narapidana) [pidana](/tag/pidana) [remisi](/tag/remisi)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITRemix Lagu di Aplikasi Streaming Musik, Langgar Hak Cipta?02 Jun 2022Tips Ambil Gambar dari Internet Agar Tak Langgar Hak Cipta14 Feb 2022Sebar Spoiler Cuplikan Film di TikTok, Langgar Hak Cipta?24 Sep 2021Meski Streaming Berbayar, Putar Musik di Kafe Tetap Bayar Royalti22 Sep 2021Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Pelanggaran Hak Cipta SinematografiPada zaman sekarang, terdapat berbagai film, acara TV, serial TV yang dapat dinikmati melalui berbagai platform. Bahkan, saat ini terdapat banyak serial web yang bisa dinikmati secara gratis di platform resmi seperti YouTube. Walaupun demikian, masih ada oknum yang melakukan pembajakan karya film atau hasil karya sinematografi. Para oknum tersebut mengunggah film, acara TV, serial TV ke dalam situs tidak resmi yang dapat diakses secara gratis oleh publik. Walaupun akses tersebut gratis namun para oknum tersebut tetap mendapatkan pemasukan dengan banyaknya iklan yang dipasang dalam setiap halaman pada situs tersebut.[1]Baca juga: Hukumnya ‘Comot’ Konten TikTok untuk Medsos atau Program TVBerikut adalah contoh tindakan pelanggaran hak cipta dalam sinematografi beserta hak yang dilanggar:[2]Mengunggah karya sinematografi hasil pembajakan ke situs tidak resmiHak yang dilanggar adalah hak ekonomi berupa penggandaan dan pendistribusian. Mengunggah karya sinematografi hasil pembajakan ke situs yang dipasangi iklanHak yang dilanggar adalah hak ekonomi berupa penggandaan, pendistribusian, dan komersialisasi ciptaan. Mengunggah cuplikan adegan dari suatu karya sinematografiHak yang dilanggar adalah hak moral berupa distorsi atau mutilasi ciptaan. Selain itu, terdapat hak ekonomi yang juga dilanggar yaitu pendistribusian dan penggandaan. Mengunggah parodi dari suatu adegan karya sinematografiHak yang dilanggar adalah hak moral berupa distorsi atau mutilasi ciptaan, dan pengubahan ciptaan. Selain itu, terdapat juga hak ekonomi yang dilanggar berupa pendistribusian dan pentransformasian.Baca juga: Hak Cipta Sinematografi, Begini Ketentuan Nasional dan Internasional Upaya Perlindungan Ciptaan oleh Pemegang Hak Cipta Pada dasarnya pelindungan hak cipta diberikan secara otomatis sejak karya cipta tersebut dihasilkan, akan tetapi agar hak cipta memiliki bukti otentik dalam hal pembuktian di pengadilan, maka sebaiknya hak cipta didaftarkan oleh penciptanya. Jika pencipta tidak melakukan pendaftaran, pencipta dapat memberikan tanda “©” yang artinya copyright, diikuti tahun dan nama pemegang hak cipta.[3] (Contoh: © 2022 Justicia)Berikut kami jelaskan beberapa tindakan yang dapat dilakukan pemegang hak cipta dalam melindungi karya ciptaannya, antara lain:PencatatanPada dasarnya hak cipta mendapatkan perlindungan secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif atau perlindungan tersebut timbul setelah karya tersebut ada, setelah dilakukan pengumuman, tanpa perlu didaftarkan seperti hak kekayaan intelektual lainnya. Walaupun tidak menjadi syarat perlindungan, namun pencatatan hak cipta dapat menjadi suatu bukti permulaan bahwa ciptaan adalah milik seseorang ketika terjadi sengketa.[4]Baca juga: Begini Cara Pencatatan Hak Cipta Lagu Secara Online Lembaga Manajemen KolektifPencipta, pemegang hak cipta, dan hak terkait dapat bergabung dengan Lembaga Manajemen Kolektif (“LMK”), untuk mempermudah pengelolaan atas hak ekonomi dari karya atau ciptaannya. Setelah pencipta atau pemegang hak cipta memberikan kuasa kepada LMK, maka LMK akan menarik, menghimpun, mendistribusikan royalti atas ciptaannya. LMK dapat membuat perjanjian dengan berbagai pihak seperti hotel, restoran, saluran TV, radio, dan sebagainya, dengan mengatasnamakan pencipta atau pemegang hak cipta, untuk memperoleh kewajiban pembayaran royalti atas karya yang digunakan secara komersial.[5]Baca juga: Yang Berwenang Menarik Royalti Lagu, LMKN atau LMK? Platform E-CommercePlatform e-commerce memiliki kebijakan masing-masing dalam melindungi hak kekayaan intelektual. Pada umumnya, platform e-commerce hanya mengatur tindakan yang dilarang atas suatu hak kekayaan intelektual dan memberikan cara pelaporan sebagai upaya atas pelanggaran seperti notice dan takedown. Sebagai contoh, platform e-commerce seperti BukaLapak dan Tokopedia merupakan e-commerce yang menawarkan tindakan penanggulangan berupa notice dan takedown ketika terdapat pelanggaran. Sedangkan Lazada merupakan platform e-commerce yang memiliki platform khusus bernama Intellectual Property Protection Platform (IIP Platform). Pemegang hak cipta atau kekayaan intelektual lainnya dapat membuat akun (registrasi) Alibaba Group IP Protection Platform dan mengunggah bukti identitas dan bukti kepemilikan hak cipta. Setelah bukti berhasil diverifikasi, maka dokumen akan disimpan untuk digunakan jika terjadi pelanggaran hak cipta. Akun tersebut dapat digunakan untuk mengirimkan keluhan untuk semua platform e-commerce utama Alibaba Group, misalnya Taobao.com, Tmall.com, Tmall.hk, 1688.com, Aliexpress.com, dan Alibaba.com.[6] Platform Media SosialBeberapa platform media sosial menyediakan sarana bagi pemagang hak cipta atau hak terkait untuk melindungi karyanya, salah satunya adalah YouTube. YouTube adalah platform yang memberikan sarana pelindungan hak cipta dalam bentuk content ID. Agar karya dapat dilindungi oleh content ID, pencipta, pemegang hak cipta atau hak terkait maupun kuasa harus memberikan contoh ciptaan sebagai referensi YouTube, bukti kepemilikan hak ekslusif, dan lokasi geografis kepemilikan eksklusif.[7] Upaya Penyelesaian Sengketa Hak CiptaPencipta karya berhak untuk memperjuangkan haknya, khususnya apabila terjadi pelanggaran ciptaan. Berdasarkan Penjelasan Pasal 95 ayat (1) UU Hak Cipta terdapat 3 (tiga) bentuk sengketa terkait hak cipta yaitu perbuatan melawan hukum, perjanjian lisensi, dan sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau royalti.Setelah mengetahui bentuk sengketa, pencipta atau pemegang hak cipta dapat menentukan cara menyelesaikan sengketa. Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) UU Hak Cipta, penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau Pengadilan Niaga.[8] Alternatif penyelesaian sengketa di sini adalah melalui mediasi, negosiasi, atau konsiliasi.[9]Pencipta atau pemegang hak cipta juga dapat menyelesaikan sengketa melalui Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (“BAM HKI”). Badan arbitrase dan mediasi ini secara khusus menangani sengketa hak kekayaan intelektual yang diluncurkan sejak tahun 2012. Kemudian sejak tahun 2019, BAM HKI telah bekerja sama dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Pusat Mediasi Nasional dalam menangani perkara hak kekayaan intelektual. Sengketa hak cipta yang secara umum ditangani BAM HKI adalah terkait perjanjian lisensi dan pengalihan hak.[10]Selain itu, terdapat juga penyelesaian sengketa hak cipta yang dapat diselesaikan melalui mediasi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Adapun beberapa berkas yang diperlukan untuk mengajukan permohonan mediasi adalah:[11]Kartu identitas para pihak;Surat permohonan mediasi;Surat tanda terima pengaduan (bagi pelapor);Uraian singkat sengketa;Surat kuasa (apabila menggunakan kuasa).Setelah berkas lengkap, akan dilakukan pencatatan pada buku register. Setelah itu dilakukan penunjukkan mediator sebelum pramediasi, yang terdiri dari pemanggilan para pihak secara terpisah, surat persetujuan dilakukan mediasi, surat persetujuan penunjukkan mediator, penyampaian harapan dan keinginan para pihak, dan jika diperlukan mediator akan mengundang ahli. Setelah pramediasi selesai, maka akan dilakukan penjadwalan pelaksanaan mediasi.[12]Para pihak kemudian akan diundang secara patut dan sah untuk melaksanakan mediasi, akan tetapi jika para pihak tidak hadir setelah 2 (dua) kali dipanggil secara patut dan sah, maka mediasi dianggap tidak berhasil. Undangan pelaksanaan mediasi yang kedua akan disampaikan 5 (lima) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan mediasi pertama. Pelaksanaan mediasi adalah 22 (dua puluh dua) hari kerja sejak pelaksanaan mediasi pertama dan dapat ditambah selama maksimal 22 (dua puluh dua) hari kerja dengan kesepakatan para pihak. Apabila mediasi berhasil, maka kesepakatan perdamaian akan dibuat secara tertulis dengan akta notaris atau dapat juga dikuatkan di Pengadilan Negeri dengan Akta Perdamaian.[13]Jika penyelesaian sengketa yang dipilih adalah melalui pengadilan, pencipta memiliki pilihan untuk mengajukan gugatan ganti rugi (perdata) atau tuntutan pidana. Akan tetapi, penyelesaian sengketa melalui ranah pidana adalah upaya terakhir atau ultimum remedium dalam penyelesaian sengketa hak cipta.[14] Penetapan Sementara oleh Pengadilan NiagaBerdasarkan Pasal 1 angka 1 PERMA 5/2012, penetapan sementara adalah penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan berupa perintah yang harus ditaati semua pihak terkait berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon terhadap pelanggaran hak atas Desain Industri, Paten, Merek dan Hak Cipta, untuk:mencegah masuknya barang yang diduga melanggar hak atas kekayaan intelektual dalam jalur perdagangan.mengamankan dan mencegah penghilangan barang bukti oleh pelanggar.menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.Penetapan sementara bersifat final dan mengikat, sehingga pada penetapan sementara tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kasasi.[15]Berdasarkan Pasal 107 ayat (1) UU Hak Cipta, permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis oleh pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, atau kuasanya kepada Pengadilan Niaga dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:melampirkan bukti kepemilikan hak cipta atau hak terkait;melampirkan petunjuk awal terjadinya pelanggaran hak cipta atau hak terkait;melampirkan keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, atau diamankan untuk keperluan pembuktian;melampirkan pernyataan adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran hak cipta atau hak terkait akan menghilangkan barang bukti; danmembayar jaminan yang besaran jumlahnya sebanding dengan nilai barang yang akan dikenai penetapan sementara.Selengkapnya mengenai penetapan sementara dapat Anda simak dalam PERMA 5/2012 serta Pasal 106 sampai dengan Pasal 109 UU Hak Cipta. Gugatan Perdata dalam Pelanggaran Hak CiptaPencipta atau pemegang hak cipta atau hak terkait berhak untuk memperoleh ganti rugi atas pelanggaran hak cipta. Berdasarkan Pasal 100 UU Hak Cipta, berikut tata cara gugatan perdata atas pelanggaran hak cipta:Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh panitera Pengadilan Niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan. Panitera Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan. Dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan Hari sidang.Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan. Lebih lanjut, ketentuan gugatan perdata atas pelanggaran hak cipta dapat Anda temukan dalam Pasal 96 sampai dengan Pasal 104 UU Hak Cipta. Tuntutan Pidana dalam Pelanggaran Hak CiptaPasal 105 UU Hak Cipta mengatur bahwa hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait tidak mengurangi hak pencipta dan/atau pemegang hak terkait untuk menuntut secara pidana.Pencipta atau pemegang hak cipta atau hak terkait tetap dapat mengajukan tuntutan pidana meskipun telah mengajukan gugatan perdata. Akan tetapi, jika gugatan perdata dan tuntutan pidana terjadi bersamaan, maka gugatan perdata akan didahulukan.[16]Sebagai informasi, berdasarkan Pasal 120 UU Hak Cipta, tindak pidana dalam UU Hak Cipta merupakan delik aduan, sehingga pelaku hanya dapat dituntut apabila pihak yang dirugikan mengajukan pengaduan.[17]Baca juga: Jenis-Jenis Ciptaan yang Terdapat dalam Suatu Karya Film dan Penyelesaian Pelanggaran Hak Cipta dalam Platform Digital Lintas NegaraKesimpulannya, beberapa tindakan seperti mengunggah karya sinematografi hasil pembajakan ke situs tidak resmi, atau mengunggah cuplikan adegan dari karya sinematografi merupakan pelanggaran hak cipta.Dari pelanggaran tersebut, terdapat beberapa hak yang dilanggar seperti hak moral dan ekonomi pencipta. Atas pelanggaran itu, pencipta atau pemegang hak cipta untuk melindungi ciptaannya dapat melakukan upaya hukum arbitrase, mediasi, negosiasi, konsiliasi, atau jalur litigasi dengan mengupayakan gugatan perdata bahkan tuntutan pidana.Hal lain yang perlu digarisbawahi adalah selain pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait dalam bentuk pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.[18]Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak CiptaPeraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penetapan Sementara REFERENSIModul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020;Yusran Isnaini, Mengenal Hak Cipta: Melalui Tanya Jawab dan Contoh Kasus, Cilacap: Pradipta Pustaka Media, 2019;Alibaba Group IP Protection Platform, yang diakses pada 5 Juli 2022, pukul 19.23 WITA;Lembaga Manajemen Kolektif, yang diakses pada 5 Juli 2022, pukul 09.21 WITA.[1] Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020, hal. 55[2] Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020, hal. 55[3] Yusran Isnaini, Mengenal Hak Cipta: Melalui Tanya Jawab dan Contoh Kasus, Cilacap: Pradipta Pustaka Media, 2019, hal. 17[4] Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020, hal. 57[5] Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020, hal. 57[6] Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020, hal. 58[7] Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020, hal. 58[8] Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UU Hak Cipta”)[9] Penjelasan Pasal 95 ayat (1) UU Hak Cipta[10] Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020, hal. 74[11] Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020, hal. 75[12] Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020, hal. 75[13] Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020, hal. 75[14] Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020, hal. 69[15] Yusran Isnaini, Mengenal Hak Cipta: Melalui Tanya Jawab dan Contoh Kasus, Cilacap: Pradipta Pustaka Media, 2019, hal. 23-24[16] Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020, hal. 71[17] Yusran Isnaini, Mengenal Hak Cipta: Melalui Tanya Jawab dan Contoh Kasus, Cilacap: Pradipta Pustaka Media, 2019, hal. 25[18] Pasal 95 ayat (4) UU Hak CiptaTagshak ciptapenciptauu hak cipta

Apa saja contoh hak yang dilanggar dalam pelanggaran hak cipta sinematografi, serta langkah hukum apa yang dapat dilakukan pencipta/pemegang hak cipta jika terjadi pelanggaran atas ciptaannya?

Pada dasarnya, pencipta atau pemegang hak cipta berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi dan mengajukan tuntutan pidana atas pelanggaran hak cipta. Namun, selain jalur litigasi, terdapat beberapa upaya hukum lain yang dapat ditempuh oleh pencipta melalui jalur non litigasi. Apa sajakah itu? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini Remix Lagu di Aplikasi Streaming Musik, Langgar Hak Cipta?02 Jun 2022Tips Ambil Gambar dari Internet Agar Tak Langgar Hak Cipta14 Feb 2022Sebar Spoiler Cuplikan Film di TikTok, Langgar Hak Cipta?24 Sep 2021Meski Streaming Berbayar, Putar Musik di Kafe Tetap Bayar Royalti22 Sep 2021Remix Lagu di Aplikasi Streaming Musik, Langgar Hak Cipta?02 Jun 2022Tips Ambil Gambar dari Internet Agar Tak Langgar Hak Cipta14 Feb 2022Sebar Spoiler Cuplikan Film di TikTok, Langgar Hak Cipta?24 Sep 2021Meski Streaming Berbayar, Putar Musik di Kafe Tetap Bayar Royalti22 Sep 20214 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024Cara Mengurus Surat Cerai dan Langkah Mengajukan Gugatannya22 Jun 20234 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024Cara Mengurus Surat Cerai dan Langkah Mengajukan Gugatannya22 Jun 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/upaya-hukum-pencipta-atas-pelanggaran-hak-cipta-lt62c560e057480/

Upaya Hukum Pencipta atas Pelanggaran Hak Cipta

pages/217/page-2.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### _Remix_ Lagu di Aplikasi _Streaming_ Musik, Langgar Hak Cipta? ](/klinik/a/iremix-i-lagu-di-aplikasi-istreaming-i-musik--langgar-hak-cipta-lt6298a74242297/)  02 Jun 2022 [ #### Tips Ambil Gambar dari Internet Agar Tak Langgar Hak Cipta ](/klinik/a/tips-ambil-gambar-dari-internet-agar-tak-langgar-hak-cipta-lt6209e234df5a1/)  14 Feb 2022 [ #### Sebar _Spoiler_ Cuplikan Film di TikTok, Langgar Hak Cipta? ](/klinik/a/sebar-ispoiler-i-cuplikan-film-di-tiktok--langgar-hak-cipta-lt614dc86b31980/)  24 Sep 2021 [ #### Meski _Streaming_ Berbayar, Putar Musik di Kafe Tetap Bayar Royalti ](/klinik/a/meski-istreaming-i-berbayar--putar-musik-di-kafe-tetap-bayar-royalti-lt614acd9479171/)  22 Sep 2021 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) **Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi** Pada zaman sekarang, terdapat berbagai film, acara TV, serial TV yang dapat dinikmati melalui berbagai _platform_. Bahkan, saat ini terdapat banyak serial web yang bisa dinikmati secara gratis di _platform_ resmi seperti YouTube. Walaupun demikian, masih ada oknum yang melakukan pembajakan karya film atau hasil karya sinematografi. Para oknum tersebut mengunggah film, acara TV, serial TV ke dalam situs tidak resmi yang dapat diakses secara gratis oleh publik. Walaupun akses tersebut gratis namun para oknum tersebut tetap mendapatkan pemasukan dengan banyaknya iklan yang dipasang dalam setiap halaman pada situs tersebut.[\[1\]](#_ftn1) Baca juga: **[Hukumnya ‘Comot’ Konten TikTok untuk Medsos atau Program TV](https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-comot-konten-tiktok-untuk-medsos-atau-program-tv-lt5ece5f360135a?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=comot_tiktok)** Berikut adalah contoh tindakan pelanggaran hak cipta dalam sinematografi beserta hak yang dilanggar:[\[2\]](#_ftn2) 1. Mengunggah karya sinematografi hasil pembajakan ke situs tidak resmi Hak yang dilanggar adalah hak ekonomi berupa penggandaan dan pendistribusian. 2. Mengunggah karya sinematografi hasil pembajakan ke situs yang dipasangi iklan Hak yang dilanggar adalah hak ekonomi berupa penggandaan, pendistribusian, dan komersialisasi ciptaan. 3. Mengunggah cuplikan adegan dari suatu karya sinematografi Hak yang dilanggar adalah hak moral berupa distorsi atau mutilasi ciptaan. Selain itu, terdapat hak ekonomi yang juga dilanggar yaitu pendistribusian dan penggandaan. 4. Mengunggah parodi dari suatu adegan karya sinematografi Hak yang dilanggar adalah hak moral berupa distorsi atau mutilasi ciptaan, dan pengubahan ciptaan. Selain itu, terdapat juga hak ekonomi yang dilanggar berupa pendistribusian dan pentransformasian. Baca juga: [**Hak Cipta Sinematografi, Begini Ketentuan Nasional dan Internasional**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-cipta-sinematografi-begini-ketentuan-nasional-dan-internasional-lt62c3f762c19c3?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=hak_cipta_sinematografi_hukum_nasional_internasional) ### **Upaya Perlindungan Ciptaan oleh Pemegang Hak Cipta** Pada dasarnya pelindungan hak cipta diberikan secara otomatis sejak karya cipta tersebut dihasilkan, akan tetapi agar hak cipta memiliki bukti otentik dalam hal pembuktian di pengadilan, maka sebaiknya hak cipta didaftarkan oleh penciptanya. Jika pencipta tidak melakukan pendaftaran, pencipta dapat memberikan tanda “©” yang artinya _copyright_, diikuti tahun dan nama pemegang hak cipta.[\[3\]](#_ftn3) (Contoh: © 2022 Justicia) Berikut kami jelaskan beberapa tindakan yang dapat dilakukan pemegang hak cipta dalam melindungi karya ciptaannya, antara lain: 1. #### **Pencatatan** Pada dasarnya hak cipta mendapatkan perlindungan secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif atau perlindungan tersebut timbul setelah karya tersebut ada, setelah dilakukan pengumuman, tanpa perlu didaftarkan seperti hak kekayaan intelektual lainnya. Walaupun tidak menjadi syarat perlindungan, namun pencatatan hak cipta dapat menjadi suatu bukti permulaan bahwa ciptaan adalah milik seseorang ketika terjadi sengketa.[\[4\]](#_ftn4) Baca juga: **[Begini Cara Pencatatan Hak Cipta Lagu Secara _Online_](https://www.hukumonline.com/klinik/a/begini-cara-pencatatan-hak-cipta-lagu-secara-ionline-i-cl4454?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pencatatan_hak_cipta)** 2. #### **Lembaga Manajemen Kolektif** Pencipta, pemegang hak cipta, dan hak terkait dapat bergabung dengan [**Lembaga Manajemen Kolektif**](https://www.lmkn.id/) **(“LMK”)**, untuk mempermudah pengelolaan atas hak ekonomi dari karya atau ciptaannya. Setelah pencipta atau pemegang hak cipta memberikan kuasa kepada LMK, maka LMK akan menarik, menghimpun, mendistribusikan royalti atas ciptaannya. LMK dapat membuat perjanjian dengan berbagai pihak seperti hotel, restoran, saluran TV, radio, dan sebagainya, dengan mengatasnamakan pencipta atau pemegang hak cipta, untuk memperoleh kewajiban pembayaran royalti atas karya yang digunakan secara komersial.[\[5\]](#_ftn5) Baca juga: **[Yang Berwenang Menarik Royalti Lagu, LMKN atau LMK?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/yang-berwenang-menarik-royalti-lagu--lmkn-atau-lmk-cl755?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=lmk_lmkn)** 3. #### **Platform _E-Commerce_** Platform _e-commerce_ memiliki kebijakan masing-masing dalam melindungi hak kekayaan intelektual. Pada umumnya, platform _e-commerce_ hanya mengatur tindakan yang dilarang atas suatu hak kekayaan intelektual dan memberikan cara pelaporan sebagai upaya atas pelanggaran seperti _notice_ dan _takedown_. Sebagai contoh, platform _e-commerce_ seperti BukaLapak dan Tokopedia merupakan _e-commerce_ yang menawarkan tindakan penanggulangan berupa _notice_ dan _takedown_ ketika terdapat pelanggaran. Sedangkan Lazada merupakan platform _e-commerce_ yang memiliki platform khusus bernama _Intellectual Property Protection Platform (IIP Platform)._ Pemegang hak cipta atau kekayaan intelektual lainnya dapat membuat akun (registrasi) [**Alibaba Group IP Protection Platform**](https://ipp.alibabagroup.com/register.htm?_localeChangeRedirectToken=1) dan mengunggah bukti identitas dan bukti kepemilikan hak cipta. Setelah bukti berhasil diverifikasi, maka dokumen akan disimpan untuk digunakan jika terjadi pelanggaran hak cipta. Akun tersebut dapat digunakan untuk mengirimkan keluhan untuk semua platform _e-commerce_ utama Alibaba Group, misalnya Taobao.com, Tmall.com, Tmall.hk, 1688.com, Aliexpress.com, dan Alibaba.com.[\[6\]](#_ftn6) 4. #### **Platform Media Sosial** Beberapa platform media sosial menyediakan sarana bagi pemagang hak cipta atau hak terkait untuk melindungi karyanya, salah satunya adalah YouTube. YouTube adalah platform yang memberikan sarana pelindungan hak cipta dalam bentuk _content ID_. Agar karya dapat dilindungi oleh _content ID_, pencipta, pemegang hak cipta atau hak terkait maupun kuasa harus memberikan contoh ciptaan sebagai referensi YouTube, bukti kepemilikan hak ekslusif, dan lokasi geografis kepemilikan eksklusif.[\[7\]](#_ftn7) ### **Upaya Penyelesaian Sengketa Hak Cipta** Pencipta karya berhak untuk memperjuangkan haknya, khususnya apabila terjadi pelanggaran ciptaan. Berdasarkan **Penjelasan Pasal 95 ayat (1)** [**UU Hak Cipta**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5460681737444/undang-undang-nomor-28-tahun-2014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_28_2014) terdapat 3 (tiga) bentuk sengketa terkait hak cipta yaitu perbuatan melawan hukum, perjanjian lisensi, dan sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau royalti. Setelah mengetahui bentuk sengketa, pencipta atau pemegang hak cipta dapat menentukan cara menyelesaikan sengketa. Berdasarkan **Pasal 95 ayat (1) UU Hak Cipta**, penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau Pengadilan Niaga.[\[8\]](#_ftn8) Alternatif penyelesaian sengketa di sini adalah melalui mediasi, negosiasi, atau konsiliasi.[\[9\]](#_ftn9) Pencipta atau pemegang hak cipta juga dapat menyelesaikan sengketa melalui Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (“BAM HKI”). Badan arbitrase dan mediasi ini secara khusus menangani sengketa hak kekayaan intelektual yang diluncurkan sejak tahun 2012. Kemudian sejak tahun 2019, BAM HKI telah bekerja sama dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Pusat Mediasi Nasional dalam menangani perkara hak kekayaan intelektual. Sengketa hak cipta yang secara umum ditangani BAM HKI adalah terkait perjanjian lisensi dan pengalihan hak.[\[10\]](#_ftn10) Selain itu, terdapat juga penyelesaian sengketa hak cipta yang dapat diselesaikan melalui mediasi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Adapun beberapa berkas yang diperlukan untuk mengajukan permohonan mediasi adalah:[\[11\]](#_ftn11) 1. Kartu identitas para pihak; 2. Surat permohonan mediasi; 3. Surat tanda terima pengaduan (bagi pelapor); 4. Uraian singkat sengketa; 5. Surat kuasa (apabila menggunakan kuasa). Setelah berkas lengkap, akan dilakukan pencatatan pada buku register. Setelah itu dilakukan penunjukkan mediator sebelum pramediasi, yang terdiri dari pemanggilan para pihak secara terpisah, surat persetujuan dilakukan mediasi, surat persetujuan penunjukkan mediator, penyampaian harapan dan keinginan para pihak, dan jika diperlukan mediator akan mengundang ahli. Setelah pramediasi selesai, maka akan dilakukan penjadwalan pelaksanaan mediasi.[\[12\]](#_ftn12) Para pihak kemudian akan diundang secara patut dan sah untuk melaksanakan mediasi, akan tetapi jika para pihak tidak hadir setelah 2 (dua) kali dipanggil secara patut dan sah, maka mediasi dianggap tidak berhasil. Undangan pelaksanaan mediasi yang kedua akan disampaikan 5 (lima) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan mediasi pertama. Pelaksanaan mediasi adalah 22 (dua puluh dua) hari kerja sejak pelaksanaan mediasi pertama dan dapat ditambah selama maksimal 22 (dua puluh dua) hari kerja dengan kesepakatan para pihak. Apabila mediasi berhasil, maka kesepakatan perdamaian akan dibuat secara tertulis dengan akta notaris atau dapat juga dikuatkan di Pengadilan Negeri dengan Akta Perdamaian.[\[13\]](#_ftn13) Jika penyelesaian sengketa yang dipilih adalah melalui pengadilan, pencipta memiliki pilihan untuk mengajukan gugatan ganti rugi (perdata) atau tuntutan pidana. Akan tetapi, penyelesaian sengketa melalui ranah pidana adalah upaya terakhir atau ultimum remedium dalam penyelesaian sengketa hak cipta.[\[14\]](#_ftn14) ### **Penetapan Sementara oleh Pengadilan Niaga** Berdasarkan **Pasal 1 angka 1** [**PERMA 5/2012**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5017959214502/peraturan-mahkamah-agung-nomor-5-tahun-2012?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perma_5_2012), penetapan sementara adalah penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan berupa perintah yang harus ditaati semua pihak terkait berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon terhadap pelanggaran hak atas Desain Industri, Paten, Merek dan Hak Cipta, untuk: 1. mencegah masuknya barang yang diduga melanggar hak atas kekayaan intelektual dalam jalur perdagangan. 2. mengamankan dan mencegah penghilangan barang bukti oleh pelanggar. 3. menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar. Penetapan sementara bersifat final dan mengikat, sehingga pada penetapan sementara tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kasasi.[\[15\]](#_ftn15) Berdasarkan **Pasal 107 ayat (1) UU Hak Cipta**, permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis oleh pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, atau kuasanya kepada Pengadilan Niaga dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: 1. melampirkan bukti kepemilikan hak cipta atau hak terkait; 2. melampirkan petunjuk awal terjadinya pelanggaran hak cipta atau hak terkait; 3. melampirkan keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, atau diamankan untuk keperluan pembuktian; 4. melampirkan pernyataan adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran hak cipta atau hak terkait akan menghilangkan barang bukti; dan 5. membayar jaminan yang besaran jumlahnya sebanding dengan nilai barang yang akan dikenai penetapan sementara. Selengkapnya mengenai penetapan sementara dapat Anda simak dalam **PERMA 5/2012** serta **Pasal 106 sampai dengan Pasal 109 UU Hak Cipta**. ### **Gugatan Perdata dalam Pelanggaran Hak Cipta** Pencipta atau pemegang hak cipta atau hak terkait berhak untuk memperoleh ganti rugi atas pelanggaran hak cipta. Berdasarkan **Pasal 100 UU Hak Cipta**, berikut tata cara gugatan perdata atas pelanggaran hak cipta: 1. _Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga._ 2. _Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh panitera Pengadilan Niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan._ 3. _Panitera Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran._ 4. _Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan._ 5. _Dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan Hari sidang._ 6. _Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan._ Lebih lanjut, ketentuan gugatan perdata atas pelanggaran hak cipta dapat Anda temukan dalam **Pasal 96 sampai dengan Pasal 104 UU Hak Cipta**. ### **Tuntutan Pidana dalam Pelanggaran Hak Cipta** **Pasal 105 UU Hak Cipta** mengatur bahwa hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait tidak mengurangi hak pencipta dan/atau pemegang hak terkait untuk menuntut secara pidana. Pencipta atau pemegang hak cipta atau hak terkait tetap dapat mengajukan tuntutan pidana meskipun telah mengajukan gugatan perdata. Akan tetapi, jika gugatan perdata dan tuntutan pidana terjadi bersamaan, maka gugatan perdata akan didahulukan.[\[16\]](#_ftn16) Sebagai informasi, berdasarkan **Pasal 120 UU** **Hak Cipta**, tindak pidana dalam UU Hak Cipta merupakan delik aduan, sehingga pelaku hanya dapat dituntut apabila pihak yang dirugikan mengajukan pengaduan.[\[17\]](#_ftn17) Baca juga: [**Jenis-Jenis Ciptaan yang Terdapat dalam Suatu Karya Film**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-ciptaan-yang-terdapat-dalam-suatu-karya-film-lt5c75fc3500d76?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=hak_cipta_karya_film) dan [**Penyelesaian Pelanggaran Hak Cipta dalam Platform Digital Lintas Negara**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/penyelesaian-pelanggaran-hak-cipta-dalam-platform-digital-lintas-negara-lt5c32dc6def6d2?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=penyelesaian_platform_digital_lintas_negara) Kesimpulannya, beberapa tindakan seperti mengunggah karya sinematografi hasil pembajakan ke situs tidak resmi, atau mengunggah cuplikan adegan dari karya sinematografi merupakan pelanggaran hak cipta. Dari pelanggaran tersebut, terdapat beberapa hak yang dilanggar seperti hak moral dan ekonomi pencipta. Atas pelanggaran itu, pencipta atau pemegang hak cipta untuk melindungi ciptaannya dapat melakukan upaya hukum arbitrase, mediasi, negosiasi, konsiliasi, atau jalur litigasi dengan mengupayakan gugatan perdata bahkan tuntutan pidana. Hal lain yang perlu digarisbawahi adalah selain pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait dalam bentuk pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.[\[18\]](#_ftn18) Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [**di sini**.](http://mini.hukumonline.com/holpro/?utm_source=Google&utm_medium=Banner&utm_campaign=KlinikHukum-LandingPage) Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5460681737444/undang-undang-nomor-28-tahun-2014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_28_2014) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penetapan Sementara [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5017959214502/peraturan-mahkamah-agung-nomor-5-tahun-2012?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perma_5_2012) REFERENSI --------- 1. Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020; 2. Yusran Isnaini, _Mengenal Hak Cipta: Melalui Tanya Jawab dan Contoh Kasus_, Cilacap: Pradipta Pustaka Media, 2019; 3. [Alibaba Group IP Protection Platform](https://ipp.alibabagroup.com/register.htm?_localeChangeRedirectToken=1), yang diakses pada 5 Juli 2022, pukul 19.23 WITA; 4. [Lembaga Manajemen Kolektif](https://www.lmkn.id/), yang diakses pada 5 Juli 2022, pukul 09.21 WITA. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020, hal. 55 [\[2\]](#_ftnref2) Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020, hal. 55 [\[3\]](#_ftnref3) Yusran Isnaini, _Mengenal Hak Cipta: Melalui Tanya Jawab dan Contoh Kasus_, Cilacap: Pradipta Pustaka Media, 2019, hal. 17 [\[4\]](#_ftnref4) Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020, hal. 57 [\[5\]](#_ftnref5) Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020, hal. 57 [\[6\]](#_ftnref6) Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020, hal. 58 [\[7\]](#_ftnref7) Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020, hal. 58 [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 95 ayat (2) [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5460681737444/undang-undang-nomor-28-tahun-2014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_28_2014) (“UU Hak Cipta”) [\[9\]](#_ftnref9) Penjelasan Pasal 95 ayat (1) UU Hak Cipta [\[10\]](#_ftnref10) Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020, hal. 74 [\[11\]](#_ftnref11) Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020, hal. 75 [\[12\]](#_ftnref12) Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020, hal. 75 [\[13\]](#_ftnref13) Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020, hal. 75 [\[14\]](#_ftnref14) Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020, hal. 69 [\[15\]](#_ftnref15) Yusran Isnaini, _Mengenal Hak Cipta: Melalui Tanya Jawab dan Contoh Kasus_, Cilacap: Pradipta Pustaka Media, 2019, hal. 23-24 [\[16\]](#_ftnref16) Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020, hal. 71 [\[17\]](#_ftnref17) Yusran Isnaini, _Mengenal Hak Cipta: Melalui Tanya Jawab dan Contoh Kasus_, Cilacap: Pradipta Pustaka Media, 2019, hal. 25 [\[18\]](#_ftnref18) Pasal 95 ayat (4) UU Hak Cipta Tags ---- [hak cipta](/tag/hak-cipta) [pencipta](/tag/pencipta) [uu hak cipta](/tag/uu-hak-cipta)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITHukum Pencemaran Nama Baik di Media Sosial27 Mei 2024Perbuatan yang Termasuk dalam Pasal Pencemaran Nama Baik21 Des 2022Hack Akun Instagram Orang Lain, Ini Jerat Hukumnya17 Jun 2022Hukumnya Jika Advokat Hilangkan Bukti Milik Klien13 Jun 2022Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Dapatkah WNA Memberikan Kuasa ke WNI?Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Pertama, kami akan membahas mengenai surat kuasa. Dasar hukum surat kuasa diatur dalam Pasal 1792 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.Pasal tersebut menyebutkan bahwa pemberian kuasa adalah bentuk persetujuan dari seseorang dalam memberikan kekuasaan pada orang lain guna menjalankan sesuatu hal atas nama seseorang yang memberi kuasa. Pemberian surat kuasa merupakan suatu bentuk perikatan hukum yang lahir karena kesepakatan kedua belah pihak.Penerima kuasa dapat bertindak atas nama pemberi kuasa, artinya penerima kuasa dapat mewakili tugas atau kewajiban pemberi kuasa sesuai dengan isi dari surat kuasa tersebut, dan tidak menjadi persoalan apabila pemberi kuasa tersebut Warga Negara Asing (WNA) seperti dalam kasus Anda.Karena berdasarkan asas teritorialitas yang diatur dalam Pasal 2 KUHP, hukum Indonesia berlaku bagi setiap orang (baik WNI maupun WNA) selama tindak pidana itu terjadi di wilayah teritorial Indonesia.Sehingga, tidak menjadi masalah jika WNA memberikan kuasa ke WNI terkait pelaporan tindak pidana yang terjadi di Indonesia, namun perlu diperhatikan juga apakah tindak pidana tersebut termasuk delik aduan atau delik biasa.Baca juga: Cara Membuat Surat Kuasa yang Baik dan Benar Beserta Contohnya Penipuan Masuk Delik Aduan atau Biasa?Hal selanjutnya yang perlu dipahami adalah perbedaan antara laporan dan pengaduan. Pasal 1 angka 24 KUHAP mendefinisikan laporan sebagai berikut:Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Sedangkan definisi pengaduan menurut Pasal 1 angka 25 KUHAP adalah:Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum kepada seseorang yang telah melakukan tindakan pidana aduan yang merugikan.Pada laporan, semua orang bisa membuat laporan untuk seluruh jenis tindak pidana. Sedangkan pada pengaduan, hanya orang-orang yang berkaitan langsung dengan delik yang dapat membuat pengaduan.Tindak pidana aduan atau delik aduan dalam KUHP terbatas, seperti perzinaan (Pasal 284 KUHP), pencemaran nama baik (Pasal 310 KUHP), pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP) dan penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal dunia (Pasal 320 KUHP).Perbedaan lainnya terletak pada bisa tidaknya pencabutan, dalam laporan tidak bisa dicabut kembali meski adanya pengembalian kerugian kepada korban atau telah ada perdamaian dengan korban. Namun dalam perkembangan praktik, dimungkinkan dihentikan penyidikannya karena dicabutnya laporan, karena terdapat prinsip restorastive justice khusus untuk tindak pidana ringan.[1]Sedangan pengaduan dapat dicabut sebagaimana tertuang dalam Pasal 75 KUHP yang menyatakan:Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan.Dengan adanya batas waktu 3 bulan tersebut, maka bila pengaduan ditarik atau dicabut setelah 3 bulan, pengaduan tersebut tidak dapat dicabut kembali.Namun demikian, dalam perkembangannya, Putusan MA No. 1600 K/PID/2009 Tahun 2009 melahirkan kaidah hukum bahwa dalam menyelesaikan suatu perkara pidana apabila hakim menemukan suatu penyelesaian yang efektif berdasarkan azas keseimbangan, rasa keadilan, pemaafan, dan manfaatnya jauh lebih besar apabila perkara pidana a quo dihentikan karena adanya pencabutan perkara oleh pelapor ketimbang pemeriksaan perkara diteruskan hanya dengan memenuhi formalitas hukum, maka hakim dapat saja menyimpangi aspek hukum formal (hukum acara pidana).Masih dalam putusan yang sama, disebutkan bahwa walaupun pencabutan pengaduan telah melewati 3 bulan, yang menurut Pasal 75 KUHP telah lewat waktu, namun dengan pencabutan itu keseimbangan yang terganggu dengan adanya tindak pidana tersebut telah pulih. Sehingga, MA dalam amarnya mengabulkan permohonan pencabutan pengaduan (hal. 13).Guna mempermudah pemahaman, berikut ini kami rangkum perbedaan laporan dan pengaduan dalam bentuk tabel: AspekLaporanPengaduanDefinisiPemberitahuan tentang telah, sedang, atau diduga akan terjadi peristiwa pidana.Pemberitahuan yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan.Jenis Tindak PidanaSemua jenis tindak pidana.Hanya untuk tindak pidana dengan delik aduan. Contoh: perzinaan (Pasal 284 KUHP) dan pencemaran nama baik (Pasal 310 KUHP).Batas WaktuSetiap saat dapat melaporkan.Pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu 6 bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu 9 bulan jika bertempat tinggal di luar negeri.Pasal 74 ayat (1) KUHPYang Berhak Melapor/MengaduSetiap orang yang melihat, mendengar dan mengalami.Hanya korban tindak pidana dengan delik aduan.PencabutanLaporan tidak dapat dicabut kembali.Dapat dicabut kembali dalam waktu 3 bulan setelah pengaduan diajukan.Pasal 75 KUHPBaca juga: Pengaduan dan Pelaporan, Apa Bedanya?Menjawab pertanyaan Anda, kasus yang dialami oleh WNA adalah tindak pidana penipuan, yang mana kami asumsikan dijerat menggunakan Pasal 378 KUHP dan termasuk dalam delik biasa, sehingga ketika laporan sudah diberi nomor registrasi administrasi penyidikan sebagai pencatatan proses penyidikan, maka kasus tersebut akan terus berjalan dan tidak dapat dicabut kembali. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PerdataKitab Undang-Undang Hukum PidanaUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara PidanaPeraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif PUTUSANPutusan Mahkamah Agung Nomor 1600 K/PID/2009 Tahun 2009.[1] Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan RestoratifTagshukum acara pidanahukum pidanalaporanlaporan polisipengaduan

Saya sebagai kuasa korban dari WNA yang menjadi korban penipuan di Indonesia. Saya membantu korban untuk melaporkan kasusnya ke Kepolisian, hanya saja setelah sekian lama tidak ada keinginan dari korban untuk memberikan pernyataan secara langsung di kantor polisi dan sudah 3 bulan tidak ada kabar dari korban, apakah dengan seperti ini saya boleh mencabut laporan pengaduan tersebut tanpa persetujuan korban?

Perlu dipahami dulu bahwa tindak pidana penipuan apakah termasuk delik aduan atau delik biasa. Sebab, jika delik biasa atau laporan pada prinsipnya tidak dapat dicabut kembali. Sedangkan delik aduan dapat dicabut kembali dengan batas waktu tertentu. Jika dihubungkan dengan kasus Anda di mana WNA adalah korban yang memberikan kuasa kepada WNI untuk melaporkan tindak pidana penipuan, dapatkah WNI mencabut laporan tersebut?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Hukum Pencemaran Nama Baik di Media Sosial27 Mei 2024Perbuatan yang Termasuk dalam Pasal Pencemaran Nama Baik21 Des 2022Hack Akun Instagram Orang Lain, Ini Jerat Hukumnya17 Jun 2022Hukumnya Jika Advokat Hilangkan Bukti Milik Klien13 Jun 2022Hukum Pencemaran Nama Baik di Media Sosial27 Mei 2024Perbuatan yang Termasuk dalam Pasal Pencemaran Nama Baik21 Des 2022Hack Akun Instagram Orang Lain, Ini Jerat Hukumnya17 Jun 2022Hukumnya Jika Advokat Hilangkan Bukti Milik Klien13 Jun 2022Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-kuasa-mencabut-laporan-di-polisi-tanpa-izin-korban-lt62c4eb55b1430/

Bisakah Kuasa Mencabut Laporan di Polisi Tanpa Izin Korban?

pages/217/page-3.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Hukum Pencemaran Nama Baik di Media Sosial ](/klinik/a/pencemaran-nama-baik-di-media-sosial-lt520aa5d4cedab/)  27 Mei 2024 [ #### Perbuatan yang Termasuk dalam Pasal Pencemaran Nama Baik ](/klinik/a/perbuatan-yang-termasuk-dalam-pasal-pencemaran-nama-baik-lt517f3d9f2544a/)  21 Des 2022 [ #### Hack Akun Instagram Orang Lain, Ini Jerat Hukumnya ](/klinik/a/hack-akun-instagram-orang-lain-ini-jerat-hukumnya-lt50c51cada600a/)  17 Jun 2022 [ #### Hukumnya Jika Advokat Hilangkan Bukti Milik Klien ](/klinik/a/hukumnya-jika-advokat-hilangkan-bukti-milik-klien-lt62a2006633596/)  13 Jun 2022 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Dapatkah WNA Memberikan Kuasa ke WNI?** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Pertama, kami akan membahas mengenai surat kuasa. Dasar hukum surat kuasa diatur dalam **Pasal 1792** **[KUH Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata)** yang berbunyi sebagai berikut: _Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain_ _yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa._ Pasal tersebut menyebutkan bahwa pemberian kuasa adalah bentuk persetujuan dari seseorang dalam memberikan kekuasaan pada orang lain guna menjalankan sesuatu hal atas nama seseorang yang memberi kuasa. Pemberian surat kuasa merupakan suatu bentuk perikatan hukum yang lahir karena kesepakatan kedua belah pihak. Penerima kuasa dapat bertindak atas nama pemberi kuasa, artinya penerima kuasa dapat mewakili tugas atau kewajiban pemberi kuasa sesuai dengan isi dari surat kuasa tersebut, dan tidak menjadi persoalan apabila pemberi kuasa tersebut Warga Negara Asing (WNA) seperti dalam kasus Anda. Karena berdasarkan asas teritorialitas yang diatur dalam **Pasal 2 [KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document/lt4c7b80e19969e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP),** hukum Indonesia berlaku bagi setiap orang (baik WNI maupun WNA) selama tindak pidana itu terjadi di wilayah teritorial Indonesia. Sehingga, tidak menjadi masalah jika WNA memberikan kuasa ke WNI terkait pelaporan tindak pidana yang terjadi di Indonesia, namun perlu diperhatikan juga apakah tindak pidana tersebut termasuk delik aduan atau delik biasa. Baca juga: **[Cara Membuat Surat Kuasa yang Baik dan Benar Beserta Contohnya](https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-membuat-surat-kuasa-yang-baik-dan-benar-beserta-contohnya-lt60c89de291ae9?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=buat_surat_kuasa)** ### **Penipuan Masuk Delik Aduan atau Biasa?** Hal selanjutnya yang perlu dipahami adalah perbedaan antara laporan dan pengaduan. **Pasal 1 angka 24 [KUHAP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHAP)** mendefinisikan laporan sebagai berikut: **_Laporan_** _adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana._ Sedangkan definisi pengaduan menurut **Pasal 1 angka 25 KUHAP** adalah: **_Pengaduan_** _adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum kepada seseorang yang telah melakukan tindakan pidana aduan yang merugikan_. Pada laporan, semua orang bisa membuat laporan untuk seluruh jenis tindak pidana. Sedangkan pada pengaduan, hanya orang-orang yang berkaitan langsung dengan delik yang dapat membuat pengaduan. Tindak pidana aduan atau delik aduan dalam KUHP terbatas, seperti perzinaan (Pasal 284 KUHP), pencemaran nama baik (Pasal 310 KUHP), pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP) dan penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal dunia (Pasal 320 KUHP). Perbedaan lainnya terletak pada bisa tidaknya pencabutan, dalam laporan tidak bisa dicabut kembali meski adanya pengembalian kerugian kepada korban atau telah ada perdamaian dengan korban. Namun dalam perkembangan praktik, dimungkinkan dihentikan penyidikannya karena dicabutnya laporan, karena terdapat prinsip _restorastive justice_ khusus untuk tindak pidana ringan.[\[1\]](#_ftn1) Sedangan pengaduan dapat dicabut sebagaimana tertuang dalam **Pasal 75 KUHP** yang menyatakan: _Orang yang mengajukan pengaduan, **berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan**_. Dengan adanya batas waktu 3 bulan tersebut, maka bila pengaduan ditarik atau dicabut setelah 3 bulan, pengaduan tersebut tidak dapat dicabut kembali. Namun demikian, dalam perkembangannya, **[Putusan MA No. 1600 K/PID/2009 Tahun 2009](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7df8cd6a34e/putusan-mahkamah-agung-nomor-1600-k-pid-2009-tahun-2009/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MA_1600_2009)** melahirkan kaidah hukum bahwa dalam menyelesaikan suatu perkara pidana apabila hakim menemukan suatu penyelesaian yang efektif berdasarkan **azas keseimbangan, rasa keadilan, pemaafan, dan manfaatnya jauh lebih besar apabila perkara pidana _a quo_ dihentikan karena adanya pencabutan perkara** oleh pelapor ketimbang pemeriksaan perkara diteruskan hanya dengan memenuhi formalitas hukum, maka **hakim dapat saja menyimpangi aspek hukum formal (hukum acara pidana)**. Masih dalam putusan yang sama, disebutkan bahwa walaupun pencabutan pengaduan telah melewati 3 bulan, yang menurut Pasal 75 KUHP telah lewat waktu, namun dengan pencabutan itu keseimbangan yang terganggu dengan adanya tindak pidana tersebut telah pulih. Sehingga, MA dalam amarnya mengabulkan permohonan pencabutan pengaduan (hal. 13). Guna mempermudah pemahaman, berikut ini kami rangkum perbedaan laporan dan pengaduan dalam bentuk tabel: **Aspek** **Laporan** **Pengaduan** Definisi Pemberitahuan tentang telah, sedang, atau diduga akan terjadi peristiwa pidana. Pemberitahuan yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan. Jenis Tindak Pidana Semua jenis tindak pidana. Hanya untuk tindak pidana dengan delik aduan. Contoh: perzinaan (Pasal 284 KUHP) dan pencemaran nama baik (Pasal 310 KUHP). Batas Waktu Setiap saat dapat melaporkan. Pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu 6 bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu 9 bulan jika bertempat tinggal di luar negeri. * Pasal 74 ayat (1) KUHP Yang Berhak Melapor/Mengadu Setiap orang yang melihat, mendengar dan mengalami. Hanya korban tindak pidana dengan delik aduan. Pencabutan Laporan tidak dapat dicabut kembali. Dapat dicabut kembali dalam waktu 3 bulan setelah pengaduan diajukan. * Pasal 75 KUHP Baca juga: **[Pengaduan dan Pelaporan, Apa Bedanya?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengaduan-dan-pelaporan--apa-bedanya-lt4f8ead4dd8558?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=laporan_pengaduan)** Menjawab pertanyaan Anda, kasus yang dialami oleh WNA adalah tindak pidana penipuan, yang mana kami asumsikan dijerat menggunakan Pasal 378 KUHP dan termasuk dalam delik biasa, sehingga ketika laporan sudah diberi nomor registrasi administrasi penyidikan sebagai pencatatan proses penyidikan, maka kasus tersebut akan terus berjalan dan tidak dapat dicabut kembali. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document/lt4c7b80e19969e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHAP) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6131becfa9183/peraturan-kapolri-nomor-8-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpol_8_2021) PUTUSAN ------- [Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600 K/PID/2009 Tahun 2009](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7df8cd6a34e/putusan-mahkamah-agung-nomor-1600-k-pid-2009-tahun-2009/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MA_1600_2009). * * * [\[1\]](#_ftnref1) [Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6131becfa9183/peraturan-kapolri-nomor-8-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpol_8_2021) Tags ---- [hukum acara pidana](/tag/hukum-acara-pidana) [hukum pidana](/tag/hukum-pidana) [laporan](/tag/laporan) [laporan polisi](/tag/laporan-polisi) [pengaduan](/tag/pengaduan)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Pengertian Hak CiptaKLINIK TERKAITPelanggaran Merek atau Bukan, Cek Dulu Fakta Ini27 Jun 2022Remix Lagu di Aplikasi Streaming Musik, Langgar Hak Cipta?02 Jun 2022Perbedaan Plagiat dan Homage31 Mar 2022Pakai Windows Bajakan? Hati-hati Ini Jerat Hukumnya02 Mar 2022Hak cipta menurut Pasal 1 ayat (1) UU Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Hak cipta juga dijelaskan dalam Konsideran huruf (a) UU Hak Cipta, yang merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Hal tersebut selaras dengan pengertian hak cipta menurut OK Saidin, hak cipta lahir dan timbul dari hasil olah pikir manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan sastra. Hak cipta timbul secara otomatis ketika suatu ciptaan lahir. Hak cipta adalah hak perdata dan hak privat yang melekat pada diri pencipta. Kreasi yang muncul berasal dari olah pikiran dan kreativitas pencipta, sehingga suatu hak cipta harus lahir dari kreativitas manusia, bukan yang telah ada di luar aktivitas atau di luar hasil kreativitas manusia.[1]Hak cipta juga dikenal dengan sebutan copyright, yakni sebuah istilah yang digunakan di Inggris untuk pertama kalinya, guna melindungi penerbit dari tindakan penggandaan buku.[2]Pengertian Sinematografi dan FilmSinematografi secara etimologis berasal dari Bahasa Latin yakni kinema yang artinya gerak, photos yang artinya cahaya, dan graphos yang artinya lukisan atau tulisan. Dengan demikian, sinematografi diartikan sebagai aktivitas melukis gerak dengan bantuan cahaya.[3] Selain itu, menurut KBBI, sinematografi adalah teknik perfilman atau teknik pembuatan film.Film merupakan produk atau buah karya dari kegiatan sinematografi. Film yang berasal dari karya sinematografi adalah hasil perpaduan antara kemampuan seseorang atau kelompok orang dalam penguasaan teknologi, olah seni, komunikasi, dan manajemen berorganisasi.[4]Kemudian, Penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf (m) UU Hak Cipta juga mendefinisikan karya sinematografi sebagai ciptaan yang berupa gambar bergerak (moving images) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.Jenis Hak Cipta yang Dilindungi dalam FilmPada dasarnya, terdapat beberapa ciptaan yang dilindungi dalam UU Hak Cipta, khususnya diatur di Pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta sebagai berikut:Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas: buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya; ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya; alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks; drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; karya seni terapan; karya arsitektur; peta; karya seni batik atau seni motif lain; karya fotografi; Potret; karya sinematografi; terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya; kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli; permainan video; dan Program Komputer. Berdasarkan Pasal 3 UU Hak Cipta  terdapat 2 jenis hak yang diatur, yakni hak cipta dan hak terkait.Hak CiptaHak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.[5]Hak Moral Hak moral sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Hak Cipta merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum. Hal tersebut juga termasuk untuk menggunakan nama samaran (alias), mengubah ciptaan sesuai dengan kepatutan masyarakat, mengubah judul dan mempertahankan haknya jika terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasi pencipta karya.[6]Berikut adalah definisi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, dan modifikasi ciptaan menurut Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf (e) UU Hak Cipta:Distorsi ciptaan adalah tindakan pemutarbalikan suatu fakta atau identitas ciptaan;Mutilasi ciptaan adalah proses atau tindakan menghilangkan sebagian ciptaan;Modifikasi ciptaan adalah pengubahan atas ciptaan.Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, namun pelaksanaan hak moral dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral, penerima hak moral dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan hak dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak secara tertulis.[7]Anda dapat membaca aturan selengkapnya mengenai hak moral dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 UU Hak Cipta.Hak EkonomiBerbeda dengan hak moral, berdasarkan Pasal 8 UU Hak Cipta hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas karya ciptanya. Manfaat ekonomi diwujudkan dalam bentuk royalti, yakni sebuah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.[8]Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta kemudian mengatur bahwa pencipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:Penerbitan ciptaanPenerbitan ciptaan merupakan hak untuk melakukan kegiatan memproduksi karya cipta dalam bentuk cetakan.[9]Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknyaPenggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.[10]Penerjemahan ciptaanPenerjemahan ciptaan adalah kegiatan menafsirkan teks atau kata literasi dalam suatu bahasa ke dalam bahasa lain. Sedangkan karya terjemahan merupakan ciptaan yang dilindungi dalam UU Hak Cipta karena merupakan karya turunan atas suatu ciptaan.[11]Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pertransformasian ciptaanHak untuk melakukan pengadaptasian merupakan tindakan pengalihwujudan suatu ciptaan menjadi ciptaan lainnya, misalnya sebuah novel yang kemudian diangkat menjadi sebuah film. Sedangkan hak pengaransemenan merupakan hak untuk menyesuaikan komposisi musik dengan nomor suara penyanyi atau instrumen lain yang didasarkan pada komposisi yang sudah ada, sehingga esensi musiknya tidak berubah. Terakhir, pentranformasian adalah hak yang dihasilkan dengan menambahkan sesuatu elemen yang baru, dengan tujuan menampilkan karakter baru/berbeda, tapi tidak mengubah karya tersebut.[12]Pendistribusian ciptaan atau salinannyaPendistribusian adalah penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran ciptaan dan/atau produk hak terkait.[13]Pertunjukan ciptaanPertunjukan ciptaan menjadi bagian istilah dari definisi pelaku, yakni seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu ciptaan.[14]Pengumuman ciptaanPengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau nonelektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.[15]Komunikasi ciptaanKomunikasi kepada publik yang selanjutnya disebut komunikasi adalah pentransmisian suatu ciptaan, pertunjukan, atau fonogram melalui kabel atau media lainnya selain Penyiaran sehingga dapat diterima oleh publik, termasuk penyediaan suatu ciptaan, pertunjukan, atau Fonogram agar dapat diakses publik dari tempat dan waktu yang dipilihnya.[16]Penyewaan ciptaanBerkenaan dengan penyewaan ciptaan terdapat pengecualian, yakni tidak berlaku terhadap program komputer dalam hal program komputer tersebut bukan merupakan objek esensial dari penyewaan.[17]Hak ekonomi selengkapnya dapat Anda baca Pasal 8 sampai dengan pasal 19 UU Hak Cipta.Hak Terkait Hak terkait merupakan hak eksklusif yang meliputi:[18]hak moral pelaku pertunjukan;hak ekonomi pelaku pertunjukan;hak ekonomi produser fonogram; danhak ekonomi lembaga penyiaran.Pemegang Hak CiptaPerlu Anda ketahui bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (1) UU Hak Cipta, perlindungan hak cipta atas sinematografi berlaku 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Perlindungan hak cipta tersebut dimiliki oleh pemilik, yakni orang yang menguasai secara sah sebuah ciptaan antara lain kolektor atau pemegang hak cipta.[19]Perlindungan Hak Cipta Secara InternasionalMenurut Hukum Internasional, hak cipta diatur dalam Konvensi Bern 1886 dan UUC 1952. Berdasarkan Preambul Konvensi Bern 1886, hak cipta merupakan hak yang melindungi pencipta secara efektif atas hasil karyanya yang berupa karya sastra dan seni. Konvensi ini memiliki 3 asas yaitu:[20]Asas national treatment/ assimilationAsas ini memiliki arti bahwa terdapat perlindungan yang sama atas ciptaan yang berasal dari negara peserta konvensi, seperti memberikan perlindungan atas ciptaan warga negara sendiri.Asas automatic protectionPerlindungan tidak diberikan atas sesuatu formalitas, misalnya adanya pendaftaran hak cipta dan pemberitahuan resmi mengenai pengumumannya atau adanya pembayaran pendaftaran.Asas independence of protectionAsas ini disebut sebagai asas kebebasan perlindungan, yakni perlindungan tidak digantungkan pada adanya perlindungan di negara asal ciptaan tersebut.Konvensi Bern 1886 mengatur bahwa pada dasarnya sebuah karya sinematografi harus dilindungi sebagai karya asli, dan pemilik hak cipta atas karya sinematografi memiliki hak yang sama dengan karya asli, termasuk hak-hak lainnya yang diatur dalam pasal-pasal di konvensi.Aturan tersebut terdapat dalam Pasal 14bis ayat (1) Konvensi Bern 1886 yang berbunyi:Without prejudice to the copyright in any work which may have been adapted or reproduced, a cinematographic work shall be protected as an original work. The owner of copyright in a cinematographic work shall enjoy the same rights as the author of an original work, including the rights referred to in the preceding Article.Adapun perbedaan Konvensi Bern 1886 dan UUC 1952 yaitu pertama, Konvensi Bern 1886 memberikan perlindungan terhadap ciptaan pencipta tanpa adanya syarat formal, seperti pendaftaran ciptaan atau pemberitahuan resmi mengenai pengumuman atau pembayaran pendaftaran. Sedangkan, dalam UUC 1952 terdapat syarat persyaratan formal.[21]Kedua, menurut Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Konvensi Bern 1886, jangka waktu perlindungan yang diberikan adalah selama masa hidup pencipta dan ditambah 50 tahun setelah meninggal. Sementara dalam Pasal 4 ayat (2) UUC 1952, jangka waktu perlindungan adalah seumur hidup pencipta dan ditambah 25 tahun setelah meninggal.[22]Sebagai informasi, Indonesia adalah negara ke-126 yang meratifikasi Konvensi Bern 1886, yang disahkan melalui Kepres 18/1997. Namun, Indonesia hingga saat ini belum meratifikasi UCC 1952.[23]Kesimpulannya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan, terdapat beberapa jenis-jenis ciptaan yang terdapat dalam suatu karya film atau sinematografi, antara lain teks, kata, literasi, instrumen, musik, gambar, video, dan lain-lain. Selain itu, dalam sinematografi juga terdapat beberapa hak yang melekat pada pencipta, antara lain hak moral, hak ekonomi, dan hak terkait. Hak cipta selain diatur dalam UU Hak Cipta juga diatur dalam Konvensi Bern 1886, yang telah diratifikasi Indonesia melalui Kepres 18/1997. Selain itu, secara internasional hak cipta juga telah diatur dalam UCC 1952.Baca juga: Jenis-Jenis Ciptaan yang Terdapat dalam Suatu Karya FilmDemikian jawaban kami tentang hak cipta sinematografi, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak CiptaKeputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Berne Convention For The Protection of Literacy and Artistic WorksBerne Convention For The Protection of Literacy and Artistic Works 1886Universal Copyright Convention 1952REFERENSIEstu Miyarso, Peran Penting Sinematografi dalam Pendidikan pada Era Teknologi Informasi & Komunikasi, Jurnal Dinamika Pendidikan, Vol. 18, No. 2, 2011;Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada Senin, 4 Juli 2022, pukul 18.02 WITA;Khwarizmi Maulana Simatupang, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 15, No. 1, 2021;Konvensi dan Protokol UNESCO yang Diratifikasi oleh Indonesia, diakses pada Senin, 4 Juli 2022, pukul 09.50 WITA;Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020;Yusran Isnaini, Mengenal Hak Cipta: Melalui Tanya Jawab dan Contoh Kasus, Cilacap: Pradipta Pustaka Media, 2019.[1] Khwarizmi Maulana Simatupang, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 15, No. 1, 2021, hal. 70.[2] Yusran Isnaini, Mengenal Hak Cipta: Melalui Tanya Jawab dan Contoh Kasus, Cilacap: Pradipta Pustaka Media, 2019, hal. 11.[3] Estu Miyarso, Peran Penting Sinematografi dalam Pendidikan pada Era Teknologi Informasi & Komunikasi, Jurnal Dinamika Pendidikan, Vol. 18, No. 2, 2011, hal. 103.[4] Estu Miyarso, Peran Penting Sinematografi dalam Pendidikan pada Era Teknologi Informasi & Komunikasi, Jurnal Dinamika Pendidikan, Vol. 18, No. 2, 2011, hal. 103.[5] Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UU Hak Cipta”).[6] Yusran Isnaini, Mengenal Hak Cipta: Melalui Tanya Jawab dan Contoh Kasus, Cilacap: Pradipta Pustaka Media, 2019, hal. 32.[7] Yusran Isnaini, Mengenal Hak Cipta: Melalui Tanya Jawab dan Contoh Kasus, Cilacap: Pradipta Pustaka Media, 2019, hal. 33.[8] Pasal 1 ayat (21) UU Hak Cipta.[9] Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020, hal. 21.[10] Pasal 1 ayat (12) UU Hak Cipta.[11] Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020, hal. 21.[12] Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020, hal. 21.[13] Pasal 1 ayat (17) UU Hak Cipta.[14] Pasal 1 ayat (6) UU Hak Cipta.[15] Pasal 1 ayat (11) UU Hak Cipta.[16] Pasal 1 ayat (16) UU Hak Cipta.[17] Pasal 11 ayat (2) UU Hak Cipta.[18] Pasal 20 UU Hak Cipta .[19] Penjelasan Pasal 15 ayat (1) UU Hak Cipta .[20] Yusran Isnaini, Mengenal Hak Cipta: Melalui Tanya Jawab dan Contoh Kasus, Cilacap: Pradipta Pustaka Media, 2019, hal. 15.[21] Yusran Isnaini, Mengenal Hak Cipta: Melalui Tanya Jawab dan Contoh Kasus, Cilacap: Pradipta Pustaka Media, 2019, hal. 17.[22] Yusran Isnaini, Mengenal Hak Cipta: Melalui Tanya Jawab dan Contoh Kasus, Cilacap: Pradipta Pustaka Media, 2019, hal. 17.[23] Konvensi dan Protokol UNESCO yang Diratifikasi oleh Indonesia, diakses pada Senin, 4 Juli 2022, pukul 09.50 WITA.Tagsfilmhak ciptauu hak cipta

Apa yang dimaksud dengan hak cipta, dan apakah terdapat ketentuan nasional dan internasional yang mengatur hak cipta dalam sinematografi?

Hak cipta lahir dan timbul dari hasil olah pikir manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan sastra. Salah satu karya yang dilindungi hak cipta adalah film yang berasal dari karya sinematografi. Indonesia telah memiliki ketentuan yang mengatur hak cipta dalam UU Hak Cipta. Selain itu, terdapat juga hukum internasional yang mengatur mengenai hak cipta. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Pelanggaran Merek atau Bukan, Cek Dulu Fakta Ini27 Jun 2022Remix Lagu di Aplikasi Streaming Musik, Langgar Hak Cipta?02 Jun 2022Perbedaan Plagiat dan Homage31 Mar 2022Pakai Windows Bajakan? Hati-hati Ini Jerat Hukumnya02 Mar 2022Pelanggaran Merek atau Bukan, Cek Dulu Fakta Ini27 Jun 2022Remix Lagu di Aplikasi Streaming Musik, Langgar Hak Cipta?02 Jun 2022Perbedaan Plagiat dan Homage31 Mar 2022Pakai Windows Bajakan? Hati-hati Ini Jerat Hukumnya02 Mar 2022Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-cipta-sinematografi-begini-ketentuan-nasional-dan-internasional-lt62c3f762c19c3/

Hak Cipta Sinematografi, Begini Ketentuan Nasional dan Internasional

pages/217/page-4.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Pengertian Hak Cipta** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Pelanggaran Merek atau Bukan, Cek Dulu Fakta Ini ](/klinik/a/pelanggaran-merek-atau-bukan-cek-dulu-fakta-ini-lt62b9656c00886/)  27 Jun 2022 [ #### _Remix_ Lagu di Aplikasi _Streaming_ Musik, Langgar Hak Cipta? ](/klinik/a/iremix-i-lagu-di-aplikasi-istreaming-i-musik--langgar-hak-cipta-lt6298a74242297/)  02 Jun 2022 [ #### Perbedaan Plagiat dan _Homage_ ](/klinik/a/perbedaan-plagiat-dan-ihomage-i-lt5d2c52f04da2e/)  31 Mar 2022 [ #### Pakai Windows Bajakan? Hati-hati Ini Jerat Hukumnya ](/klinik/a/pakai-windows-bajakan-hati-hati-ini-jerat-hukumnya-lt61c7b5803c5e3/)  02 Mar 2022 [](#!) Hak cipta menurut **Pasal 1 ayat (1) [UU Hak Cipta](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5460681737444/undang-undang-nomor-28-tahun-2014?r=1&p=1&q=uu%2028%202014&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_28_2014)** adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta juga dijelaskan dalam **Konsideran huruf (a)** **UU Hak Cipta**, yang merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh **[UUD 1945](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945)**. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Hal tersebut selaras dengan pengertian hak cipta menurut **OK Saidin**, hak cipta lahir dan timbul dari hasil olah pikir manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan sastra. Hak cipta timbul secara otomatis ketika suatu ciptaan lahir. Hak cipta adalah hak perdata dan hak privat yang melekat pada diri pencipta. Kreasi yang muncul berasal dari olah pikiran dan kreativitas pencipta, sehingga suatu hak cipta harus lahir dari kreativitas manusia, bukan yang telah ada di luar aktivitas atau di luar hasil kreativitas manusia.[\[1\]](#_ftn1) Hak cipta juga dikenal dengan sebutan _copyright_, yakni sebuah istilah yang digunakan di Inggris untuk pertama kalinya, guna melindungi penerbit dari tindakan penggandaan buku.[\[2\]](#_ftn2) ### **Pengertian Sinematografi dan Film** Sinematografi secara etimologis berasal dari Bahasa Latin yakni _kinema_ yang artinya gerak, _photos_ yang artinya cahaya, dan _graphos_ yang artinya lukisan atau tulisan. Dengan demikian, sinematografi diartikan sebagai aktivitas melukis gerak dengan bantuan cahaya.[\[3\]](#_ftn3) Selain itu, menurut [**KBBI**](https://kbbi.web.id/sinematografi), sinematografi adalah teknik perfilman atau teknik pembuatan film. Film merupakan produk atau buah karya dari kegiatan sinematografi. Film yang berasal dari karya sinematografi adalah hasil perpaduan antara kemampuan seseorang atau kelompok orang dalam penguasaan teknologi, olah seni, komunikasi, dan manajemen berorganisasi.[\[4\]](#_ftn4) Kemudian, **Penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf (m) UU Hak Cipta** juga mendefinisikan karya sinematografi sebagai ciptaan yang berupa gambar bergerak (_moving images_) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual. ### **Jenis Hak Cipta yang Dilindungi dalam Film** Pada dasarnya, terdapat beberapa ciptaan yang dilindungi dalam UU Hak Cipta, khususnya diatur di **Pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta** sebagai berikut: _Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra,_ _terdiri atas:_ 1. _buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;_ 2. _ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;_ 3. _alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;_ 4. _lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;_ 5. _drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;_ 6. _karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;_ 7. _karya seni terapan;_ 8. _karya arsitektur;_ 9. _peta;_ 10. _karya seni batik atau seni motif lain;_ 11. _karya fotografi;_ 12. _Potret;_ 13. _karya **sinematografi**;_ 14. _terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;_ 15. _terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;_ 16. _kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;_ 17. _kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;_ 18. _permainan video; dan_ 19. _Program Komputer._ Berdasarkan **Pasal 3** **UU Hak Cipta**  terdapat 2 jenis hak yang diatur, yakni **hak cipta** dan **hak terkait**. 1. #### **Hak Cipta** Hak cipta sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 3** **UU Hak Cipta** merupakan hak eksklusif yang terdiri atas **hak moral** dan **hak ekonomi**.[\[5\]](#_ftn5) 1. #### **Hak Moral** Hak moral sebagaimana dijelaskan dalam **Pasal 5 ayat (1)** **UU Hak Cipta** merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum. Hal tersebut juga termasuk untuk menggunakan nama samaran (alias), mengubah ciptaan sesuai dengan kepatutan masyarakat, mengubah judul dan mempertahankan haknya jika terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasi pencipta karya.[\[6\]](#_ftn6) Berikut adalah definisi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, dan modifikasi ciptaan menurut Penjelasan **Pasal 5 ayat (1) huruf (e)** **UU Hak Cipta**: 1. Distorsi ciptaan adalah tindakan pemutarbalikan suatu fakta atau identitas ciptaan; 2. Mutilasi ciptaan adalah proses atau tindakan menghilangkan sebagian ciptaan; 3. Modifikasi ciptaan adalah pengubahan atas ciptaan. Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, namun pelaksanaan hak moral dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral, penerima hak moral dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan hak dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak secara tertulis.[\[7\]](#_ftn7) Anda dapat membaca aturan selengkapnya mengenai hak moral dalam **Pasal 5 sampai dengan Pasal 7** **UU Hak Cipta****.** 2. #### **Hak Ekonomi** Berbeda dengan hak moral, berdasarkan **Pasal 8** **UU Hak Cipta** hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas karya ciptanya. Manfaat ekonomi diwujudkan dalam bentuk royalti, yakni sebuah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.[\[8\]](#_ftn8) **Pasal 9 ayat (1)** **UU Hak Cipta** kemudian mengatur bahwa pencipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan: 1. Penerbitan ciptaan Penerbitan ciptaan merupakan hak untuk melakukan kegiatan memproduksi karya cipta dalam bentuk cetakan.[\[9\]](#_ftn9) 2. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.[\[10\]](#_ftn10) 3. Penerjemahan ciptaan Penerjemahan ciptaan adalah kegiatan menafsirkan teks atau kata literasi dalam suatu bahasa ke dalam bahasa lain. Sedangkan karya terjemahan merupakan ciptaan yang dilindungi dalam UU Hak Cipta karena merupakan karya turunan atas suatu ciptaan.[\[11\]](#_ftn11) 4. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pertransformasian ciptaan Hak untuk melakukan pengadaptasian merupakan tindakan pengalihwujudan suatu ciptaan menjadi ciptaan lainnya, misalnya sebuah novel yang kemudian diangkat menjadi sebuah film. Sedangkan hak pengaransemenan merupakan hak untuk menyesuaikan komposisi musik dengan nomor suara penyanyi atau instrumen lain yang didasarkan pada komposisi yang sudah ada, sehingga esensi musiknya tidak berubah. Terakhir, pentranformasian adalah hak yang dihasilkan dengan menambahkan sesuatu elemen yang baru, dengan tujuan menampilkan karakter baru/berbeda, tapi tidak mengubah karya tersebut.[\[12\]](#_ftn12) 5. Pendistribusian ciptaan atau salinannya Pendistribusian adalah penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran ciptaan dan/atau produk hak terkait.[\[13\]](#_ftn13) 6. Pertunjukan ciptaan Pertunjukan ciptaan menjadi bagian istilah dari definisi pelaku, yakni seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu ciptaan.[\[14\]](#_ftn14) 7. Pengumuman ciptaan Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau nonelektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.[\[15\]](#_ftn15) 8. Komunikasi ciptaan Komunikasi kepada publik yang selanjutnya disebut komunikasi adalah pentransmisian suatu ciptaan, pertunjukan, atau fonogram melalui kabel atau media lainnya selain Penyiaran sehingga dapat diterima oleh publik, termasuk penyediaan suatu ciptaan, pertunjukan, atau Fonogram agar dapat diakses publik dari tempat dan waktu yang dipilihnya.[\[16\]](#_ftn16) 1. Penyewaan ciptaan Berkenaan dengan penyewaan ciptaan terdapat pengecualian, yakni tidak berlaku terhadap program komputer dalam hal program komputer tersebut bukan merupakan objek esensial dari penyewaan.[\[17\]](#_ftn17) Hak ekonomi selengkapnya dapat Anda baca **Pasal 8 sampai dengan pasal 19 UU Hak Cipta**. 2. #### **Hak Terkait** Hak terkait merupakan hak eksklusif yang meliputi:[\[18\]](#_ftn18) 1. hak moral pelaku pertunjukan; 2. hak ekonomi pelaku pertunjukan; 3. hak ekonomi produser fonogram; dan 4. hak ekonomi lembaga penyiaran. ### **Pemegang Hak Cipta** Perlu Anda ketahui bahwa berdasarkan **Pasal 59 ayat (1) UU Hak Cipta**, perlindungan hak cipta atas sinematografi berlaku 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Perlindungan hak cipta tersebut dimiliki oleh pemilik, yakni orang yang menguasai secara sah sebuah ciptaan antara lain kolektor atau pemegang hak cipta.[\[19\]](#_ftn19) ### **Perlindungan Hak Cipta Secara Internasional** Menurut Hukum Internasional, hak cipta diatur dalam [**Konvensi Bern 1886**](https://wipolex.wipo.int/en/text/283698) dan [**UUC 1952**](https://en.unesco.org/about-us/legal-affairs/universal-copyright-convention-appendix-declaration-relating-article-xvii-and). Berdasarkan **Preambul Konvensi Bern 1886**, hak cipta merupakan hak yang melindungi pencipta secara efektif atas hasil karyanya yang berupa karya sastra dan seni. Konvensi ini memiliki 3 asas yaitu:[\[20\]](#_ftn20) 1. Asas _national treatment/ assimilation_ Asas ini memiliki arti bahwa terdapat perlindungan yang sama atas ciptaan yang berasal dari negara peserta konvensi, seperti memberikan perlindungan atas ciptaan warga negara sendiri. 2. Asas _automatic_ _protection_ Perlindungan tidak diberikan atas sesuatu formalitas, misalnya adanya pendaftaran hak cipta dan pemberitahuan resmi mengenai pengumumannya atau adanya pembayaran pendaftaran. 3. Asas _independence_ _of protection_ Asas ini disebut sebagai asas kebebasan perlindungan, yakni perlindungan tidak digantungkan pada adanya perlindungan di negara asal ciptaan tersebut. Konvensi Bern 1886 mengatur bahwa pada dasarnya sebuah karya sinematografi harus dilindungi sebagai karya asli, dan pemilik hak cipta atas karya sinematografi memiliki hak yang sama dengan karya asli, termasuk hak-hak lainnya yang diatur dalam pasal-pasal di konvensi. Aturan tersebut terdapat dalam **Pasal 14bis ayat (1)** Konvensi Bern 1886 yang berbunyi: _Without prejudice to the copyright in any work which may have been adapted or reproduced, a cinematographic work shall be protected as an original work. The owner of copyright in a cinematographic work shall enjoy the same rights as the author of an original work, including the rights referred to in the preceding Article._ Adapun perbedaan Konvensi Bern 1886 dan UUC 1952 yaitu _pertama,_ Konvensi Bern 1886 memberikan perlindungan terhadap ciptaan pencipta tanpa adanya syarat formal, seperti pendaftaran ciptaan atau pemberitahuan resmi mengenai pengumuman atau pembayaran pendaftaran. Sedangkan, dalam UUC 1952 terdapat syarat persyaratan formal.[\[21\]](#_ftn21) _Kedua,_ menurut **Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Konvensi Bern 1886**, jangka waktu perlindungan yang diberikan adalah selama masa hidup pencipta dan ditambah 50 tahun setelah meninggal. Sementara dalam **Pasal 4 ayat (2) UUC 1952**, jangka waktu perlindungan adalah seumur hidup pencipta dan ditambah 25 tahun setelah meninggal.[\[22\]](#_ftn22) Sebagai informasi, Indonesia adalah negara ke-126 yang meratifikasi Konvensi Bern 1886, yang disahkan melalui [**Kepres 18/1997**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/11646/keputusan-presiden-nomor-18-tahun-1997?r=0&p=1&q=konvensi%20bern&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=kepres_18_1997). Namun, Indonesia hingga saat ini belum meratifikasi UCC 1952.[\[23\]](#_ftn23) Kesimpulannya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan, terdapat beberapa jenis-jenis ciptaan yang terdapat dalam suatu karya film atau sinematografi, antara lain teks, kata, literasi, instrumen, musik, gambar, video, dan lain-lain. Selain itu, dalam sinematografi juga terdapat beberapa hak yang melekat pada pencipta, antara lain hak moral, hak ekonomi, dan hak terkait. Hak cipta selain diatur dalam UU Hak Cipta juga diatur dalam Konvensi Bern 1886, yang telah diratifikasi Indonesia melalui Kepres 18/1997. Selain itu, secara internasional hak cipta juga telah diatur dalam UCC 1952. **Baca juga:** [**Jenis-Jenis Ciptaan yang Terdapat dalam Suatu Karya Film**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-ciptaan-yang-terdapat-dalam-suatu-karya-film-lt5c75fc3500d76#_ftnref7?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=hak_cipta_karya_film) Demikian jawaban kami tentang hak cipta sinematografi, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5460681737444/undang-undang-nomor-28-tahun-2014?r=1&p=1&q=uu%2028%202014&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_28_2014) Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Berne Convention For The Protection of Literacy and Artistic Works [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/11646/keputusan-presiden-nomor-18-tahun-1997?r=0&p=1&q=konvensi%20bern&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=kepres_18_1997) Berne Convention For The Protection of Literacy and Artistic Works 1886 [](https://wipolex.wipo.int/en/text/283698) Universal Copyright Convention 1952 [](https://en.unesco.org/about-us/legal-affairs/universal-copyright-convention-appendix-declaration-relating-article-xvii-and) REFERENSI --------- 1. Estu Miyarso, _Peran Penting Sinematografi dalam Pendidikan pada Era Teknologi Informasi & Komunikasi_, Jurnal Dinamika Pendidikan, Vol. 18, No. 2, 2011; 2. [Kamus Besar Bahasa Indonesia](https://kbbi.web.id/sinematografi), diakses pada Senin, 4 Juli 2022, pukul 18.02 WITA; 3. Khwarizmi Maulana Simatupang, _Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital_, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 15, No. 1, 2021; 4. [Konvensi dan Protokol UNESCO yang Diratifikasi oleh Indonesia](https://kwriu.kemdikbud.go.id/rekam-jejak/umum/konvensi-dan-protokol-unesco-yang-diratifikasi-oleh-indonesia/), diakses pada Senin, 4 Juli 2022, pukul 09.50 WITA; 5. Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020; 6. Yusran Isnaini, _Mengenal Hak Cipta: Melalui Tanya Jawab dan Contoh Kasus_, Cilacap: Pradipta Pustaka Media, 2019. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Khwarizmi Maulana Simatupang, _Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital_, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 15, No. 1, 2021, hal. 70. [\[2\]](#_ftnref2) Yusran Isnaini, _Mengenal Hak Cipta: Melalui Tanya Jawab dan Contoh Kasus_, Cilacap: Pradipta Pustaka Media, 2019, hal. 11. [\[3\]](#_ftnref3) Estu Miyarso, _Peran Penting Sinematografi dalam Pendidikan pada Era Teknologi Informasi & Komunikasi_, Jurnal Dinamika Pendidikan, Vol. 18, No. 2, 2011, hal. 103. [\[4\]](#_ftnref4) Estu Miyarso, _Peran Penting Sinematografi dalam Pendidikan pada Era Teknologi Informasi & Komunikasi_, Jurnal Dinamika Pendidikan, Vol. 18, No. 2, 2011, hal. 103. [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 4 [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5460681737444/undang-undang-nomor-28-tahun-2014?r=1&p=1&q=uu%2028%202014&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_28_2014) (“UU Hak Cipta”). [\[6\]](#_ftnref6) Yusran Isnaini, _Mengenal Hak Cipta: Melalui Tanya Jawab dan Contoh Kasus_, Cilacap: Pradipta Pustaka Media, 2019, hal. 32. [\[7\]](#_ftnref7) Yusran Isnaini, _Mengenal Hak Cipta: Melalui Tanya Jawab dan Contoh Kasus_, Cilacap: Pradipta Pustaka Media, 2019, hal. 33. [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 1 ayat (21) UU Hak Cipta. [\[9\]](#_ftnref9) Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020, hal. 21. [\[10\]](#_ftnref10) Pasal 1 ayat (12) UU Hak Cipta. [\[11\]](#_ftnref11) Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020, hal. 21. [\[12\]](#_ftnref12) Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020, hal. 21. [\[13\]](#_ftnref13) Pasal 1 ayat (17) UU Hak Cipta. [\[14\]](#_ftnref14) Pasal 1 ayat (6) UU Hak Cipta. [\[15\]](#_ftnref15) Pasal 1 ayat (11) UU Hak Cipta. [\[16\]](#_ftnref16) Pasal 1 ayat (16) UU Hak Cipta. [\[17\]](#_ftnref17) Pasal 11 ayat (2) UU Hak Cipta. [\[18\]](#_ftnref18) Pasal 20 UU Hak Cipta . [\[19\]](#_ftnref19) Penjelasan Pasal 15 ayat (1) UU Hak Cipta . [\[20\]](#_ftnref20) Yusran Isnaini, _Mengenal Hak Cipta: Melalui Tanya Jawab dan Contoh Kasus_, Cilacap: Pradipta Pustaka Media, 2019, hal. 15. [\[21\]](#_ftnref21) Yusran Isnaini, _Mengenal Hak Cipta: Melalui Tanya Jawab dan Contoh Kasus_, Cilacap: Pradipta Pustaka Media, 2019, hal. 17. [\[22\]](#_ftnref22) Yusran Isnaini, _Mengenal Hak Cipta: Melalui Tanya Jawab dan Contoh Kasus_, Cilacap: Pradipta Pustaka Media, 2019, hal. 17. [\[23\]](#_ftnref23) [**Konvensi dan Protokol UNESCO yang Diratifikasi oleh Indonesia**](https://kwriu.kemdikbud.go.id/rekam-jejak/umum/konvensi-dan-protokol-unesco-yang-diratifikasi-oleh-indonesia/), diakses pada Senin, 4 Juli 2022, pukul 09.50 WITA. Tags ---- [film](/tag/film) [hak cipta](/tag/hak-cipta) [uu hak cipta](/tag/uu-hak-cipta)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAIT2 Syarat Putusan PKPU Bisa Diajukan Kasasi03 Jun 2022Langkah Memperoleh Homologasi dalam Kepailitan dan PKPU18 Mei 2022Bisakah Rencana Perdamaian Diajukan Kedua Kalinya?10 Mar 2022Ada Persekongkolan Perdamaian PKPU? Lakukan Ini15 Feb 2022Sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda, sebaiknya terlebih dahulu dipahami apa itu homologasi dan apa itu novasi?Secara singkat, homologasi adalah pengesahan rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur dan telah disetujui kreditur oleh Pengadilan Niga dalam kasus kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (“PKPU”). Sedangkan novasi adalah suatu pembaruan utang.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Guna menjawab pertanyaan Anda, berikut ini kami rangkum satu per satu penjelasan mengenai homologasi dan novasi. HomologasiMengenai rencana perdamaian atau proposal perdamaian, berdasarkan Pasal 144 UU 37/2004 dinyatakan sebagai berikut:Debitor Pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua Kreditor. Dari uraian pasal di atas telah mengambarkan atau menunjukkan bahwa seseungguhnya secara hukum pengajuan suatu rencana perdamaian merupakan kesempatan yang diberikan oleh UU 37/2004 kepada debitur untuk menunjukkan iktikad baiknya dengan cara mengajukan penjadwalan kembali pembayaran utang-utangnya baik sebagian atau seluruh kepada semua krediturnya.Sehingga nantinya dengan adanya suatu rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur, diharapkan dapat menciptakan suatu keadaan yang benar-benar baru termasuk namun tidak terbatas keadaan angsuran atau cicilan pembayaran lebih ringan dari sebelumnya, jangka waktu pembayaran, cara-cara pembayaran, penurunan bunga, dan lain-lain.Setelah rencana perdamaian diajukan oleh debitur dan disetujui oleh krediturnya, secara hukum Pengadilan Niaga akan mengesahkan rencana perdamaian melalui putusan.Dalam praktiknya, putusan terhadap suatu pengesahan rencana perdamaian atau proposal perdamaian sering disebut sebagai perjanjian homologasi, kesepakatan perdamaian, perjanjian perdamaian ataupun homologasi.Baca juga: Waktu ‘Tepat’ Mengajukan Rencana Perdamaian dalam Kepailitan dan PKPUAdapun putusan pengesahan perdamaian (homologasi) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap merupakan alas hak yang dapat dijalankan debitur dan semua orang yang telah mengikatkan diri sebagai penanggung untuk perdamaian tersebut.[1] NovasiBerpedoman pada Pasal 1413 KUH Perdata, ada 3 cara pembaruan utang, yakni:bila seorang debitur membuat suatu perikatan utang baru untuk kepentingan kreditur yang menggantikan utang lama, yang dihapuskan karenanya;bila seorang debitur baru ditunjuk untuk menggantikan debitur lama, yang oleh kreditur dibebaskan dari perikatannya;bila sebagai akibat persetujuan baru seorang kreditur baru ditunjuk untuk menggantikan kreditur lama, yang terhadapnya debitur dibebaskan dari perikatannya.Selengkapnya mengenai cara pelaksanaan novasi dapat Anda simak dalam Apa Itu Novasi dan Bagaimana Cara Pelaksanaannya? Dapatkah Menyimpangi Isi Homologasi dengan Novasi?Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, secara hukum dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila dilihat dari segi tujuan, baik homologasi maupun novasi memiliki kesamaan hendak menciptakan suatu keadaan hukum yang baru termasuk namun tidak terbatas pada keadaan angsuran/cicilan pembayaran yang lebih ringan dari sebelumnya, jangka waktu pembayaran, cara-cara pembayaran, penurunan bunga, dan lain-lain. Namun dalam penerapannya, homologasi maupun novasi memiliki perbedaan.Dikarenakan homologasi diawali dari proposal perdamaian atau rencana perdamaian yang diajukan debitur pada proses kepailitan atau PKPU, sejak awal debitur harus menunjukkan bahwa pelaksanaan perdamaian benar-benar cukup terjamin serta menunjukkan perdamaian itu tidak dicapai dari adanya suatu dugaan penipuan, persekongkolan dengan satu atau lebih kreditur, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur, sebab bila dilakukan dengan cara tersebut, pengadilan wajib menolak untuk mengesahkan perdamaian.Hal ini juga telah secara tegas dan jelas diatur di dalam Pasal 285 ayat (2) UU 37/2004, yang berbunyi sebagai berikut:Pengadilan wajib menolak untuk mengesahkan perdamaian, apabila:…pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih Kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah Debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini; dan/atau…Sehingga, suatu perdamaian tidak akan disahkan oleh pengadilan apabila pelaksanaan perdamaian tersebut tidak cukup terjamin. Dengan demikian, suatu proposal perdamaian yang telah sah dihomologasi memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi debitur maupun kreditur.Baca juga: Skema Pembayaran Utang Debitur Tak Boleh di Luar HomologasiTerhitung sejak adanya putusan homologasi, hubungan hukum antara kreditur dengan debitur termasuk namun tidak terbatas ketentuan hak dan kewajiban, angsuran/cicilan pembayaran, jangka waktu pembayaran, cara-cara pembayaran, bunga, dan lain-lain sudah tidak lagi diatur dengan perjanjian pokok sebelumnya, melainkan telah diatur dan disepakati bersama dalam homologasi.Jika isi homologasi disimpangi dengan tiba-tiba debitur mengalihkan kewajiban utang (pembaruan utang) ke debitur lain yang tidak jelas dan tidak pernah diinformasikan ke kreditur, maka berlakulah Pasal 170 ayat (1) UU 37/2004 sebagai berikut:Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut.Debitur kemudian wajib membuktikan bahwa perdamaian telah dipenuhi dan pengadilan berwenang memberikan kelonggaran kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya paling lama 30 hari setelah putusan pemberian kelonggaran diucapkan.[2]Dengan demikian oleh karena homologasi adalah produk dari kepailitan dan PKPU, apabila debitur menyimpangi homologasi dengan mengalihkan kewajiban utang (pembaruan utang) ke debitur lain yang tidak jelas dan tidak pernah diinformasikan ke kreditur, ini menimbulkan hak kreditur untuk mengajukan pembatalan perdamaian.Baca juga: Akibat Hukum Jika Debitur Lalai Memenuhi Isi Perdamaian PKPU Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PerdataUndang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang[1] Pasal 287 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU 37/2004”)[2] Pasal 170 ayat (2) dan (3) UU 37/2004Tagsharta pailithomologasikepailitanpengadilan niagapkpu

Pasca homologasi di Pengadilan Niaga, tiba-tiba debitur menyimpangi homologasi tersebut dengan mengalihkan kewajiban utang (pembaruan utang) ke debitur lain yang tidak jelas dan tidak pernah diinformasikan ke kreditur. Bolehkah menyimpangi isi perjanjian homologasi dengan pembaruan utang/novasi ke debitur lain tanpa informasi ke kreditur? Mohon pencerahannya.

Tindakan debitur yang menyimpangi homologasi dengan cara mengalihkan kewajiban utang dengan pembaruan utang ke debitur lain yang tidak jelas dan tidak pernah diinformasikan ke kreditur dapat dikategorikan sebagai tindakan penyimpangan homologasi, dan menimbulkan hak kreditur untuk menuntut pembatalan perdamaian.   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. 2 Syarat Putusan PKPU Bisa Diajukan Kasasi03 Jun 2022Langkah Memperoleh Homologasi dalam Kepailitan dan PKPU18 Mei 2022Bisakah Rencana Perdamaian Diajukan Kedua Kalinya?10 Mar 2022Ada Persekongkolan Perdamaian PKPU? Lakukan Ini15 Feb 20222 Syarat Putusan PKPU Bisa Diajukan Kasasi03 Jun 2022Langkah Memperoleh Homologasi dalam Kepailitan dan PKPU18 Mei 2022Bisakah Rencana Perdamaian Diajukan Kedua Kalinya?10 Mar 2022Ada Persekongkolan Perdamaian PKPU? Lakukan Ini15 Feb 2022Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Ini Cara Mengurus Akta Nikah yang Terlambat 30 Sep 2022Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Ini Cara Mengurus Akta Nikah yang Terlambat 30 Sep 2022Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/dapatkah-menyimpangi-isi-homologasi-dengan-novasi-lt62c3f8ad20dfd/

Dapatkah Menyimpangi Isi Homologasi dengan Novasi?

pages/217/page-5.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### 2 Syarat Putusan PKPU Bisa Diajukan Kasasi ](/klinik/a/2-syarat-putusan-pkpu-bisa-diajukan-kasasi-lt6299dee06942a/)  03 Jun 2022 [ #### Langkah Memperoleh Homologasi dalam Kepailitan dan PKPU ](/klinik/a/langkah-memperoleh-homologasi-dalam-kepailitan-dan-pkpu-lt6284db73c2800/)  18 Mei 2022 [ #### Bisakah Rencana Perdamaian Diajukan Kedua Kalinya? ](/klinik/a/bisakah-rencana-perdamaian-diajukan-kedua-kalinya-cl4551/)  10 Mar 2022 [ #### Ada Persekongkolan Perdamaian PKPU? Lakukan Ini ](/klinik/a/ada-persekongkolan-perdamaian-pkpu-lakukan-ini-cl1354/)  15 Feb 2022 [](#!) Sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda, sebaiknya terlebih dahulu dipahami apa itu homologasi dan apa itu novasi? Secara singkat, [homologasi](https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-memperoleh-homologasi-dalam-kepailitan-dan-pkpu-lt6284db73c2800?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=langkah_homologasi) adalah **pengesahan** **rencana perdamaian** yang diajukan oleh debitur dan telah disetujui kreditur oleh Pengadilan Niga dalam kasus kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (“PKPU”). Sedangkan [novasi](https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-novasi-dan-bagaimana-cara-pelaksanaannya-lt5113002d58b0a?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=cara_novasi) adalah suatu **pembaruan utang**. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Guna menjawab pertanyaan Anda, berikut ini kami rangkum satu per satu penjelasan mengenai homologasi dan novasi. ### **Homologasi** Mengenai rencana perdamaian atau proposal perdamaian, berdasarkan **Pasal **144**** **[UU 37/2004](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20144/node/19/uu-no-37-tahun-2004-kepailitan-dan-penundaan-kewajiban-pembayaran-utang?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_37_2004)** dinyatakan sebagai berikut: _Debitor Pailit berhak untuk_ **_menawarkan suatu perdamaian_** _kepada semua Kreditor._ Dari uraian pasal di atas telah mengambarkan atau menunjukkan bahwa seseungguhnya secara hukum pengajuan suatu rencana perdamaian merupakan kesempatan yang diberikan oleh UU 37/2004 kepada debitur untuk menunjukkan iktikad baiknya dengan cara mengajukan penjadwalan kembali pembayaran utang-utangnya baik sebagian atau seluruh kepada semua krediturnya. Sehingga nantinya dengan adanya suatu rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur, diharapkan dapat menciptakan suatu keadaan yang benar-benar baru termasuk namun tidak terbatas keadaan angsuran atau cicilan pembayaran lebih ringan dari sebelumnya, jangka waktu pembayaran, cara-cara pembayaran, penurunan bunga, dan lain-lain. Setelah rencana perdamaian diajukan oleh debitur dan disetujui oleh krediturnya, secara hukum Pengadilan Niaga akan mengesahkan rencana perdamaian melalui putusan. Dalam praktiknya, putusan terhadap suatu pengesahan rencana perdamaian atau proposal perdamaian sering disebut sebagai perjanjian homologasi, kesepakatan perdamaian, perjanjian perdamaian ataupun homologasi. Baca juga: **[Waktu ‘Tepat’ Mengajukan Rencana Perdamaian dalam Kepailitan dan PKPU](https://www.hukumonline.com/klinik/a/waktu-tepat-mengajukan-rencana-perdamaian-dalam-kepailitan-dan-pkpu-lt5dcbca5b1defb?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=waktu_rencana_perdamaian)** Adapun putusan pengesahan perdamaian (homologasi) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap merupakan alas hak yang dapat dijalankan debitur dan semua orang yang telah mengikatkan diri sebagai penanggung untuk perdamaian tersebut.[\[1\]](#_ftn1) ### **Novasi** Berpedoman pada **P****asal 1413** **[KUH Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata)**, ada 3 cara pembaruan utang, yakni: 1. bila seorang debitur membuat suatu perikatan utang baru untuk kepentingan kreditur yang menggantikan utang lama, yang dihapuskan karenanya; 2. bila seorang debitur baru ditunjuk untuk menggantikan debitur lama, yang oleh kreditur dibebaskan dari perikatannya; 3. bila sebagai akibat persetujuan baru seorang kreditur baru ditunjuk untuk menggantikan kreditur lama, yang terhadapnya debitur dibebaskan dari perikatannya. Selengkapnya mengenai cara pelaksanaan novasi dapat Anda simak dalam **[Apa Itu Novasi dan Bagaimana Cara Pelaksanaannya?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-novasi-dan-bagaimana-cara-pelaksanaannya-lt5113002d58b0a?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=cara_novasi)** ### **Dapatkah Menyimpangi Isi Homologasi dengan Novasi?** Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, secara hukum dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila dilihat dari segi tujuan, baik homologasi maupun novasi memiliki kesamaan hendak menciptakan suatu keadaan hukum yang baru termasuk namun tidak terbatas pada keadaan angsuran/cicilan pembayaran yang lebih ringan dari sebelumnya, jangka waktu pembayaran, cara-cara pembayaran, penurunan bunga, dan lain-lain. Namun dalam penerapannya, homologasi maupun novasi memiliki perbedaan. Dikarenakan homologasi diawali dari proposal perdamaian atau rencana perdamaian yang diajukan debitur pada proses kepailitan atau PKPU, sejak awal debitur harus menunjukkan bahwa pelaksanaan perdamaian benar-benar cukup terjamin serta menunjukkan perdamaian itu tidak dicapai dari adanya suatu dugaan penipuan, persekongkolan dengan satu atau lebih kreditur, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur, sebab bila dilakukan dengan cara tersebut, pengadilan wajib menolak untuk mengesahkan perdamaian. Hal ini juga telah secara tegas dan jelas diatur di dalam **Pasal 285** **ayat (2) UU 37/2004**, yang berbunyi sebagai berikut: _Pengadilan wajib menolak untuk mengesahkan perdamaian, apabila:_ 1. … 2. **_pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;_** 3. **_perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau_** **_persekongkolan dengan satu atau lebih Kreditor, atau_** **_karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa_** **_menghiraukan apakah Debitor atau pihak lain bekerja_** **_sama untuk mencapai hal ini; dan/atau_** 4. … Sehingga, suatu perdamaian tidak akan disahkan oleh pengadilan apabila pelaksanaan perdamaian tersebut tidak cukup terjamin. Dengan demikian, suatu proposal perdamaian yang telah sah dihomologasi memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi debitur maupun kreditur. Baca juga: **[Skema Pembayaran Utang Debitur Tak Boleh di Luar Homologasi](https://www.hukumonline.com/klinik/a/skema-pembayaran-utang-debitur-tak-boleh-di-luar-homologasi-lt62aaf89d11310?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=skema_utang_debitur_homologasi)** Terhitung sejak adanya putusan homologasi, hubungan hukum antara kreditur dengan debitur termasuk namun tidak terbatas ketentuan hak dan kewajiban, angsuran/cicilan pembayaran, jangka waktu pembayaran, cara-cara pembayaran, bunga, dan lain-lain sudah tidak lagi diatur dengan perjanjian pokok sebelumnya, melainkan telah diatur dan disepakati bersama dalam homologasi. Jika isi homologasi disimpangi dengan tiba-tiba debitur mengalihkan kewajiban utang (pembaruan utang) ke debitur lain yang tidak jelas dan tidak pernah diinformasikan ke kreditur, maka berlakulah **Pasal 170 ayat (1) UU 37/2004** sebagai berikut: _Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan **apabila Debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut**._ Debitur kemudian wajib membuktikan bahwa perdamaian telah dipenuhi dan pengadilan berwenang memberikan kelonggaran kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya paling lama 30 hari setelah putusan pemberian kelonggaran diucapkan.[\[2\]](#_ftn2) Dengan demikian oleh karena homologasi adalah produk dari kepailitan dan PKPU, apabila debitur menyimpangi homologasi dengan mengalihkan kewajiban utang (pembaruan utang) ke debitur lain yang tidak jelas dan tidak pernah diinformasikan ke kreditur, ini menimbulkan hak kreditur untuk mengajukan **pembata****lan** **perdamaian**. Baca juga: **[Akibat Hukum Jika Debitur Lalai Memenuhi Isi Perdamaian PKPU](https://www.hukumonline.com/klinik/a/akibat-hukum-jika-debitur-lalai-memenuhi-isi-perdamaian-pkpu-lt612f7edd2b2c8?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=lalai_perdamaian)** Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20144/node/19/uu-no-37-tahun-2004-kepailitan-dan-penundaan-kewajiban-pembayaran-utang?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_37_2004) * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 287 [Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20144/node/19/uu-no-37-tahun-2004-kepailitan-dan-penundaan-kewajiban-pembayaran-utang?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_37_2004) (“UU 37/2004”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 170 ayat (2) dan (3) UU 37/2004 Tags ---- [harta pailit](/tag/harta-pailit) [homologasi](/tag/homologasi) [kepailitan](/tag/kepailitan) [pengadilan niaga](/tag/pengadilan-niaga) [pkpu](/tag/pkpu)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Apa itu Akuisisi? KLINIK TERKAITPemindahan Kepemilikan Perusahaan (Akuisisi) oleh Pemegang Saham23 Jun 2022Status Perusahaan Joint Venture antara BUMN dan PT Swasta 13 Jun 2022Status Perjanjian Kerjasama Jika Terjadi Merger Perusahaan03 Agt 2021Apakah Merger dan Akuisisi Wajib Dilaporkan ke KPPU?19 Apr 2021Akuisisi di dalam UU Perseroan Terbatas dikenal dengan istilah pengambilalihan. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.[1]Pengambilalihan dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh perseroan melalui direksi perseroan atau langsung dari pemegang saham.[2]Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Baca juga: Pemindahan Kepemilikan Perusahaan (Akuisisi) oleh Pemegang SahamJika mengacu pada pertanyaan Anda, tidak dijelaskan apakah pengambilalihan melalui direksi atau melalui pemegang saham. Oleh karena itu, guna menyederhanakan jawaban, kami berasumsi bahwa pengambilalihan terjadi antara 2 badan hukum perseroan melalui direksi perseroan.Prosedur yang harus dilakukan direksi sebelum melakukan perbuatan hukum pengambilalihan harus berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) yang memenuhi kuorum kehadiran. Ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 UU Perseroan Terbatas yaitu paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.[3]Direksi perseroan yang akan diambil alih dan pihak yang akan mengambil alih masing-masing menyusun usulan rencana pengambilalihan.[4] Usulan sebagaimana dimaksud masing-masing wajib mendapat persetujuan komisaris perseroan yang akan diambil alih.[5] Rancangan pengambilalihan yang telah disetujui di dalam RUPS dituangkan dalam Akta Pengambilalihan yang dibuat di hadapan notaris dalam Bahasa Indonesia.[6]Baca juga: Yang Perlu Diperhatikan saat Akuisisi Perusahaan TerbukaAkuisisi atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham?Dengan demikian, perjanjian akuisisi sebagaimana Anda sampaikan, pada dasarnya belum sampai pada tahapan akuisisi atau pengambilalihan sebagaimana diatur dalam UU Perseroan Terbatas. Kami berasumsi bahwa perusahaan A dan perusahaan B hanya terikat pada suatu perjanjian pengikatan jual beli saham dengan jumlah tertentu yang dapat berakibat beralihnya pengendalian.Seperti halnya perjanjian pengikatan jual beli pada umumnya, maka jual beli saham belumlah terjadi karena harga yang disepakati belum lunas/dalam angsuran. Setiap pemindahan hak atas saham harus dilakukan dengan akta pemindahan hak.[7]Mengenai kewajiban pembayaran yang tidak terpenuhi sesuai dengan jangka waktu yang disepakati, maka pihak tersebut dapat dikatakan telah cidera janji (wanprestasi). Di dalam perjanjian pengikatan jual beli pada umumnya diatur mengenai pembayaran yang telah dilakukan, apakah menjadi hak dari pihak penjual atau dikembalikan kepada pihak pembeli jika terjadi wanprestasi. Jika tidak disepakati, maka pihak penjual dapat mengajukan gugatan pembatalan perjanjian disertai dengan tuntutan agar uang yang telah dibayarkan menjadi hak pihak penjual.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan TerbatasUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta KerjaPeraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas[1] Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU Perseroan Terbatas”).[2] Pasal 125 ayat 1 UU Perseroan Terbatas .[3] Pasal 125 ayat 4 UU Perseroan Terbatas .[4] Pasal 26 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas (“PP 27/1998”)[5] Pasal 26 ayat 3 PP 27/1998[6] Pasal 31 PP 27/1998[7] Pasal 56 ayat 1 UU Perseroan TerbatasTagsakuisisiperseroanperseroan terbatassahamuu perseroan terbatasuu pt

Perusahaan A dan B terikat dalam perjanjian akuisisi. Selama perjanjian berlangsung, A dapat memenuhi ketentuan pembayaran hingga tahap angsuran ke-2. Namun, A tidak membayar sisa angsuran selanjutnya hingga berakhir batas waktu pembayaran terakhir. Bagaimana status hukum atas uang yang telah dibayar perusahaan A kepada B, apakah dapat dikembalikan?

Akuisisi atau dikenal dengan istilah pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Perusahaan A dan B kami asumsikan terikat perjanjian pengikatan jual beli saham dengan jumlah tertentu yang dapat berakibat beralihnya pengendalian dan belum sampai pada tahap akuisisi. Jika salah satu pihak tidak membayar sisa angsuran terhadap pembelian saham, maka terhadap status uang yang telah dibayarkan tersebut, tergantung pada klausul perjanjian yang disepakati Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Pemindahan Kepemilikan Perusahaan (Akuisisi) oleh Pemegang Saham23 Jun 2022Status Perusahaan Joint Venture antara BUMN dan PT Swasta 13 Jun 2022Status Perjanjian Kerjasama Jika Terjadi Merger Perusahaan03 Agt 2021Apakah Merger dan Akuisisi Wajib Dilaporkan ke KPPU?19 Apr 2021Pemindahan Kepemilikan Perusahaan (Akuisisi) oleh Pemegang Saham23 Jun 2022Status Perusahaan Joint Venture antara BUMN dan PT Swasta 13 Jun 2022Status Perjanjian Kerjasama Jika Terjadi Merger Perusahaan03 Agt 2021Apakah Merger dan Akuisisi Wajib Dilaporkan ke KPPU?19 Apr 2021Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 2022Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/pembayaran-mandek-bagaimana-status-uang-dalam-perjanjian-akuisisi-lt628db105e4f26/

Pembayaran Mandek, Bagaimana Status Uang dalam Perjanjian Akuisisi?

pages/217/page-6.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Apa itu Akuisisi?** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Pemindahan Kepemilikan Perusahaan (Akuisisi) oleh Pemegang Saham ](/klinik/a/pemindahan-kepemilikan-perusahaan-akuisisi-oleh-pemegang-saham-cl6885/)  23 Jun 2022 [ #### Status Perusahaan _Joint Venture_ antara BUMN dan PT Swasta ](/klinik/a/status-perusahaan-joint-venture-antara-bumn-dan-pt-swasta-lt628f3f116a36b/)  13 Jun 2022 [ #### Status Perjanjian Kerjasama Jika Terjadi Merger Perusahaan ](/klinik/a/status-perjanjian-kerjasama-jika-terjadi-merger-perusahaan-lt6094d1ac4363f/)  03 Agt 2021 [ #### Apakah Merger dan Akuisisi Wajib Dilaporkan ke KPPU? ](/klinik/a/apakah-merger-dan-akuisisi-wajib-dilaporkan-ke-kppu--lt607d2956c5656/)  19 Apr 2021 [](#!) Akuisisi di dalam UU Perseroan Terbatas dikenal dengan istilah pengambilalihan. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.[\[1\]](#_ftn1) Pengambilalihan dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh perseroan melalui direksi perseroan atau langsung dari pemegang saham.[\[2\]](#_ftn2) Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Baca juga: **[Pemindahan Kepemilikan Perusahaan (Akuisisi) oleh Pemegang Saham](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemindahan-kepemilikan-perusahaan-akuisisi-oleh-pemegang-saham-cl6885?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=akuisisi_pemegang_saham)** Jika mengacu pada pertanyaan Anda, tidak dijelaskan apakah pengambilalihan melalui direksi atau melalui pemegang saham. Oleh karena itu, guna menyederhanakan jawaban, kami berasumsi bahwa pengambilalihan terjadi antara 2 badan hukum perseroan melalui direksi perseroan. Prosedur yang harus dilakukan direksi sebelum melakukan perbuatan hukum pengambilalihan harus berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) yang memenuhi kuorum kehadiran. Ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 89 UU Perseroan Terbatas** yaitu paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.[\[3\]](#_ftn3) Direksi perseroan yang akan diambil alih dan pihak yang akan mengambil alih masing-masing menyusun usulan rencana pengambilalihan.[\[4\]](#_ftn4) Usulan sebagaimana dimaksud masing-masing wajib mendapat persetujuan komisaris perseroan yang akan diambil alih.[\[5\]](#_ftn5) Rancangan pengambilalihan yang telah disetujui di dalam RUPS dituangkan dalam Akta Pengambilalihan yang dibuat di hadapan notaris dalam Bahasa Indonesia.[\[6\]](#_ftn6) Baca juga: **[Yang Perlu Diperhatikan saat Akuisisi Perusahaan Terbuka](https://www.hukumonline.com/klinik/a/yang-perlu-diperhatikan-saat-akuisisi-perusahaan-terbuka-cl6433?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=akuisisi_perusahaan_terbuka)** ### **Akuisisi atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham?** Dengan demikian, perjanjian akuisisi sebagaimana Anda sampaikan, pada dasarnya belum sampai pada tahapan akuisisi atau pengambilalihan sebagaimana diatur dalam UU Perseroan Terbatas. Kami berasumsi bahwa perusahaan A dan perusahaan B hanya terikat pada suatu **perjanjian pengikatan jual beli saham** dengan jumlah tertentu yang dapat berakibat beralihnya pengendalian. Seperti halnya perjanjian pengikatan jual beli pada umumnya, maka jual beli saham belumlah terjadi karena harga yang disepakati belum lunas/dalam angsuran. Setiap pemindahan hak atas saham harus dilakukan dengan akta pemindahan hak.[\[7\]](#_ftn7) Mengenai kewajiban pembayaran yang tidak terpenuhi sesuai dengan jangka waktu yang disepakati, maka pihak tersebut dapat dikatakan telah cidera janji (wanprestasi). Di dalam perjanjian pengikatan jual beli pada umumnya diatur mengenai pembayaran yang telah dilakukan, apakah menjadi hak dari pihak penjual atau dikembalikan kepada pihak pembeli jika terjadi wanprestasi. Jika tidak disepakati, maka pihak penjual dapat mengajukan gugatan pembatalan perjanjian disertai dengan tuntutan agar uang yang telah dibayarkan menjadi hak pihak penjual. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Cipta_Kerja) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/49/peraturan-pemerintah-nomor-27-tahun-1998?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_27_1998) [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1 angka 11 [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007) (“UU Perseroan Terbatas”). [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 125 ayat 1 UU Perseroan Terbatas . [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 125 ayat 4 UU Perseroan Terbatas . [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 26 ayat 2 [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/49/peraturan-pemerintah-nomor-27-tahun-1998?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_27_1998) (“PP 27/1998”) [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 26 ayat 3 PP 27/1998 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 31 PP 27/1998 [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 56 ayat 1 UU Perseroan Terbatas Tags ---- [akuisisi](/tag/akuisisi) [perseroan](/tag/perseroan) [perseroan terbatas](/tag/perseroan-terbatas) [saham](/tag/saham) [uu perseroan terbatas](/tag/uu-perseroan-terbatas) [uu pt](/tag/uu-pt)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. Waktu Pembayaran THRKLINIK TERKAITAturan Gaji Ke-14 untuk Karyawan Swasta20 Jun 2024Langkah Hukum Jika THR Dipotong Sepihak oleh Perusahaan26 Mar 2024Apakah Karyawan Non-Muslim Berhak atas THR Lebaran?25 Mar 2024Pembayaran THR Tak Boleh Dicicil, Ini Dasar Hukumnya20 Mar 2024Tunjangan Hari Raya (“THR”) diberikan sebagai pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha ke pekerja atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan, yang ketentuannya dapat Anda lihat dalam Permenaker 6/2016.[1]Hari raya keagamaan yang dimaksud adalah hari raya Idul Fitri bagi yang beragama Islam, hari raya Natal bagi yang beragama Katolik dan Protestan, hari raya Nyepi untuk yang beragama Hindu dan hari raya Waisak untuk yang beragama Budha serta hari raya Imlek untuk yang beragama Konghucu.[2] Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Menyambung pernyataan Anda, kebiasaan perusahaan adalah melakukan pembayaran THR pada saat hari raya Idul Fitri. Namun, sayangnya menurut keterangan Anda, perusahaan tidak mencantumkan secara eksplisit dalam employee agreement.Padahal, Pasal 5 ayat (3) Permenaker 6/2016 menyebutkan:THR Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan Hari Raya Keagamaan masing-masing Pekerja/Buruh, kecuali ditentukan lain sesuai dengan kesepakatan Pengusaha dan Pekerja/Buruh yang dituangkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.Berangkat dari bunyi pasal tersebut, karena dalam employee agreement tidak disebutkan secara spesifik kapan pembayaran THR, seharusnya perusahaan sedari awal membayar THR kepada karyawan sesuai dengan hari raya keagamaan masing-masing. Namun, perusahaan pada praktiknya selama ini membayar THR pada waktu hari raya Lebaran. Perubahan Waktu Pembayaran THRBerkaitan dengan perubahan pembayaran THR sebagaimana tertuang dalam employee agreement, dalam hal ini kami asumsikan sebagai Perjanjian Kerja Bersama (“PKB”). Adanya perubahan pembayaran THR yang mana kami asumsikan perubahan itu dilakukan melalui perubahan PKB, maka seharusnya perubahan PKB yang sedang berlaku harus berdasarkan kesepakatan serikat pekerja/serikat buruh.[3]Perubahan PKB ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKB yang sedang berlaku dan baik pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pekerja/buruh wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam PKB. Pengusaha dan serikat pekerja/buruh wajib memberitahukan isi PKB atau perubahannya kepada seluruh pekerja/buruh.[4]Sehingga, prinsipnya perubahan PKB harus mendapat kesepakatan dengan serikat pekerja/buruh, disampaikan kepada seluruh pekerja/buruh, dan juga didaftarkan pada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan,[5] agar perubahan PKB tersebut menjadi sah. Namun apabila perubahan PKB dilakukan secara sepihak oleh pengusaha tanpa persetujuan dari serikat pekerja/buruh, maka perubahan PKB mencakup perubahan pembayaran THR menjadi tidak sah, dan dapat dibatalkan.Sebaliknya, jika proses perubahan PKB sah dilakukan, maka perubahan ketentuan pembayaran THR pun menjadi sah dan berlaku mengikat bagi seluruh pekerja/buruh.Baca juga: Bolehkah Perusahaan Mencicil THR Karyawan? Denda Terlambat Bayar THRMenjawab pertanyaan Anda, kami mengasumsikan bahwa perubahan PKB mencakup perubahan ketentuan pembayaran THR adalah tidak sah, dan oleh karena terjadi pergeseran atau perubahan waktu pembayaran THR dari hari raya lebaran menjadi hari raya keagamaan masing-masing karyawan, menurut hemat kami telah terjadi keterlambatan pembayaran THR.Di sisi lain, Anda sebagai karyawan tentu merasa dirugikan. Kerugian yang dimaksud terjadi karena seharusnya THR diberikan pada bulan April 2022 menjadi bulan Desember 2022.Dengan demikian, pengusaha yang terlambat membayar THR dikenai denda sebesar 5% dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar.[6]Pengenaan denda ini tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR dan denda tersebut kemudian dikelola dan dipergunakan untuk kesejahteraan pekerja/buruh yang diatur dalam peraturan perusahaan atau PKB.[7]Sebagai informasi tambahan, sesuai bunyi SEMA 1/2017 menyatakan bahwa perselisihan pembatalan PKB yang dibuat oleh serikat pekerja/buruh dengan pengusaha termasuk pengertian perselisihan hak yang merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial (hal. 14).Jadi, kami menyarankan pekerja/buruh dapat mengajukan pembatalan PKB dengan menggunakan upaya hukum perselisihan hak, serta pengusaha dikenakan denda keterlambatan pembayaran THR sebesar 5% dari total THR yang harus dibayar. Adapun penyebutan kompensasi 5% yang Anda sebutkan tidak tepat, melainkan seharusnya menggunakan sebutan denda.Mengenai tahapan penyelesaian perselisihan hak selanjutnya dapat Anda baca dalam Langkah Hukum Jika Gaji Tak Dibayar Pengusaha.Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMPeraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja BersamaPeraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di PerusahaanSurat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan[1] Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan (“Permenaker 6/2016”)[2] Pasal 1 angka 2 Permenaker 6/2016[3] Pasal 27 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (“Permenaker 28/2014”)[4] Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 32 Permenaker 28/2014[5] Pasal 30 ayat (1) Permenaker 28/2014[6] Pasal 10 ayat (1) Permenaker 6/2016[7] Pasal 10 ayat (2) dan (3) Permenaker 6/2016Tagshukum ketenagakerjaanthrtunjangan hari raya

Kantor saya selama ini membayar THR di hari raya Lebaran untuk semua karyawan. Ketentuan pembayaran THR tertuang di employee agreement, tetapi tidak disebutkan waktu pembayaran adalah hari raya Lebaran. Pada tahun 2022, ada peraturan baru bahwa penerimaan THR akan berubah sesuai dengan hari raya agama masing-masing karyawan. Ini baru diinfokan kepada employee 10 hari sebelum hari raya Lebaran. Saya seorang Nasrani dan THR berubah ke hari raya agama saya di bulan Desember 2022. Padahal seharusnya dengan peraturan yang lama, saya mendapat THR di hari raya Lebaran 2022, bulan April 2022.   Pertanyaan: Untuk perubahan waktu dari bulan April 2022 ke bulan Desember 2022, kompensasi apa yang seharusnya dilakukan perusahaan? Karena perusahaan hanya memberikan kompensasi sebesar 5 % dari total THR. Adakah peraturan tentang perubahan peraturan atas perubahan waktu pembayaran THR diberikan kompensasi?

Pergeseran atau perubahan waktu pembayaran Tunjangan Hari Raya (“THR”) dari bulan April 2022 menjadi bulan Desember 2022, mengikuti hari raya keagamaan masing-masing pekerja/buruh tentu menimbulkan kerugian tersendiri. Di samping itu, perubahan pembayaran THR tidak dapat dilakukan secara sepihak. Bagaimana prosedur seharusnya dan apa konsekuensi hukum dari perubahan waktu pembayaran THR ini?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Aturan Gaji Ke-14 untuk Karyawan Swasta20 Jun 2024Langkah Hukum Jika THR Dipotong Sepihak oleh Perusahaan26 Mar 2024Apakah Karyawan Non-Muslim Berhak atas THR Lebaran?25 Mar 2024Pembayaran THR Tak Boleh Dicicil, Ini Dasar Hukumnya20 Mar 2024Aturan Gaji Ke-14 untuk Karyawan Swasta20 Jun 2024Langkah Hukum Jika THR Dipotong Sepihak oleh Perusahaan26 Mar 2024Apakah Karyawan Non-Muslim Berhak atas THR Lebaran?25 Mar 2024Pembayaran THR Tak Boleh Dicicil, Ini Dasar Hukumnya20 Mar 2024Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/perusahaan-ubah-waktu-bayar-thr-sepihak-ini-hukumnya-lt62c3d3562bdc4/

Perusahaan Ubah Waktu Bayar THR Sepihak, Ini Hukumnya

pages/217/page-7.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### **Waktu Pembayaran THR** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Aturan Gaji Ke-14 untuk Karyawan Swasta ](/klinik/a/gaji-ke-14-karyawan-swasta-lt50ddf353dbccd/)  20 Jun 2024 [ #### Langkah Hukum Jika THR Dipotong Sepihak oleh Perusahaan ](/klinik/a/thr-dipotong-sepihak-lt5a34e81e96868/)  26 Mar 2024 [ #### Apakah Karyawan Non-Muslim Berhak atas THR Lebaran? ](/klinik/a/thr-lebaran-non-muslim-lt53c8d5adaa6e1/)  25 Mar 2024 [ #### Pembayaran THR Tak Boleh Dicicil, Ini Dasar Hukumnya ](/klinik/a/pembayaran-thr-tak-boleh-dicicil-lt5eaa9da1601f8/)  20 Mar 2024 [](#!) Tunjangan Hari Raya (“THR”) diberikan sebagai pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha ke pekerja atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan, yang ketentuannya dapat Anda lihat dalam **[Permenaker 6/2016](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56ebc838dd535/node/157/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-no-6-tahun-2016-tunjangan-hari-raya-keagamaan-bagi-pekerja_buruh-di-perusahaan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenaker_6_2016)**.[\[1\]](#_ftn1) Hari raya keagamaan yang dimaksud adalah hari raya Idul Fitri bagi yang beragama Islam, hari raya Natal bagi yang beragama Katolik dan Protestan, hari raya Nyepi untuk yang beragama Hindu dan hari raya Waisak untuk yang beragama Budha serta hari raya Imlek untuk yang beragama Konghucu.[\[2\]](#_ftn2) Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Menyambung pernyataan Anda, kebiasaan perusahaan adalah melakukan pembayaran THR pada saat hari raya Idul Fitri. Namun, sayangnya menurut keterangan Anda, perusahaan tidak mencantumkan secara eksplisit dalam _employee agreement_. Padahal, **Pasal 5 ayat (3) Permenaker 6/2016** menyebutkan: _THR Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dibayarkan sesuai dengan Hari Raya**_ **_Keagamaan masing-masing Pekerja/Buruh, kecuali ditentukan lain sesuai dengan kesepakatan_** **_Pengusaha dan Pekerja/Buruh_** _yang dituangkan dalam **perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau**_ **_perjanjian kerja bersama_**_._ Berangkat dari bunyi pasal tersebut, karena dalam _employee agreement_ tidak disebutkan secara spesifik kapan pembayaran THR, seharusnya perusahaan sedari awal membayar THR kepada karyawan sesuai dengan hari raya keagamaan masing-masing. Namun, perusahaan pada praktiknya selama ini membayar THR pada waktu hari raya Lebaran. ### **Perubahan Waktu Pembayaran THR** Berkaitan dengan perubahan pembayaran THR sebagaimana tertuang dalam _employee agreement,_ dalam hal ini kami asumsikan sebagai Perjanjian Kerja Bersama (“PKB”). Adanya perubahan pembayaran THR yang mana kami asumsikan perubahan itu dilakukan melalui perubahan PKB, maka seharusnya perubahan PKB yang sedang berlaku harus berdasarkan kesepakatan serikat pekerja/serikat buruh.[\[3\]](#_ftn3) Perubahan PKB ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKB yang sedang berlaku dan baik pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pekerja/buruh wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam PKB. Pengusaha dan serikat pekerja/buruh wajib memberitahukan isi PKB atau perubahannya kepada seluruh pekerja/buruh.[\[4\]](#_ftn4) Sehingga, prinsipnya perubahan PKB harus mendapat kesepakatan dengan serikat pekerja/buruh, disampaikan kepada seluruh pekerja/buruh, dan juga didaftarkan pada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan,[\[5\]](#_ftn5) agar perubahan PKB tersebut menjadi sah. Namun apabila perubahan PKB dilakukan secara sepihak oleh pengusaha tanpa persetujuan dari serikat pekerja/buruh, maka perubahan PKB mencakup perubahan pembayaran THR menjadi tidak sah, dan dapat dibatalkan. Sebaliknya, jika proses perubahan PKB sah dilakukan, maka perubahan ketentuan pembayaran THR pun menjadi sah dan berlaku mengikat bagi seluruh pekerja/buruh. Baca juga: **[Bolehkah Perusahaan Mencicil THR Karyawan?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-perusahaan-mencicil-thr-karyawan-lt5eaa9da1601f8/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=cicil_thr)** ### **Denda Terlambat Bayar THR** Menjawab pertanyaan Anda, kami mengasumsikan bahwa perubahan PKB mencakup perubahan ketentuan pembayaran THR adalah tidak sah, dan oleh karena terjadi pergeseran atau perubahan waktu pembayaran THR dari hari raya lebaran menjadi hari raya keagamaan masing-masing karyawan, menurut hemat kami telah terjadi **keterlambatan pembayaran THR**. Di sisi lain, Anda sebagai karyawan tentu merasa dirugikan. Kerugian yang dimaksud terjadi karena seharusnya THR diberikan pada bulan April 2022 menjadi bulan Desember 2022. Dengan demikian, pengusaha yang terlambat membayar THR dikenai denda sebesar 5% dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar.[\[6\]](#_ftn6) Pengenaan denda ini tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR dan denda tersebut kemudian dikelola dan dipergunakan untuk kesejahteraan pekerja/buruh yang diatur dalam peraturan perusahaan atau PKB.[\[7\]](#_ftn7) Sebagai informasi tambahan, sesuai bunyi **[SEMA 1/2017](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5a93b3f624d48/surat-edaran-mahkamah-agung-nomor-1-tahun-2017?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=sema_1_2017)** menyatakan bahwa perselisihan pembatalan PKB yang dibuat oleh serikat pekerja/buruh dengan pengusaha termasuk pengertian **perselisihan hak** yang merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial (hal. 14). Jadi, kami menyarankan pekerja/buruh dapat mengajukan pembatalan PKB dengan menggunakan upaya hukum perselisihan hak, serta pengusaha dikenakan denda keterlambatan pembayaran THR sebesar 5% dari total THR yang harus dibayar. Adapun penyebutan kompensasi 5% yang Anda sebutkan tidak tepat, melainkan seharusnya menggunakan sebutan denda. Mengenai tahapan penyelesaian perselisihan hak selanjutnya dapat Anda baca dalam **[Langkah Hukum Jika Gaji Tak Dibayar Pengusaha](https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-hukum-jika-gaji-tak-dibayar-pengusaha-lt5117d01a27d8d?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=tak_gaji)**. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [**di sini.**](http://mini.hukumonline.com/holpro/?utm_source=Google&utm_medium=Banner&utm_campaign=KlinikHukum-LandingPage) Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt54bcc3c46f069/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-nomor-28-tahun-2014/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenaker_28_2014) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56ebc838dd535/node/157/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-no-6-tahun-2016-tunjangan-hari-raya-keagamaan-bagi-pekerja_buruh-di-perusahaan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenaker_6_2016) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5a93b3f624d48/surat-edaran-mahkamah-agung-nomor-1-tahun-2017?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=sema_1_2017) * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1 angka 1 [Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56ebc838dd535/node/157/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-no-6-tahun-2016-tunjangan-hari-raya-keagamaan-bagi-pekerja_buruh-di-perusahaan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenaker_6_2016) (“Permenaker 6/2016”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 1 angka 2 Permenaker 6/2016 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 27 ayat (1) [Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt54bcc3c46f069/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-nomor-28-tahun-2014/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenaker_28_2014) (“Permenaker 28/2014”) [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 27 ayat (2) _jo._ Pasal 32 Permenaker 28/2014 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 30 ayat (1) Permenaker 28/2014 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 10 ayat (1) Permenaker 6/2016 [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 10 ayat (2) dan (3) Permenaker 6/2016 Tags ---- [hukum ketenagakerjaan](/tag/hukum-ketenagakerjaan) [thr](/tag/thr) [tunjangan hari raya](/tag/tunjangan-hari-raya)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITHierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia11 Apr 2024Sumber Hukum Tata Negara di Indonesia07 Nov 20233 Asas Hukum: Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior Beserta Contohnya26 Apr 2022Lembaga Negara yang Punya Kekuasaan Yudikatif Menguji Perda22 Apr 2022Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Apa itu Peraturan Pemerintah?Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.[1]Peraturan yang dibuat untuk melaksanakan peraturan yang lebih tinggi, seperti halnya peraturan pemerintah secara teoritik disebut peraturan delegasi. Menurut Ridwan dalam Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi, pemerintah atau administrasi diberikan kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan secara mandiri. Peraturan perundang-undangan yang dibuat secara mandiri ini lebih tepat disebut sebagai regulasi sebagai wujud delegated legislation atau gedelegeerde wetgeving. Contoh delegated legislation adalah peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan kepala daerah, peraturan kepala desa (hal. 67-68).Adapun peraturan yang didelegasikan menurut Maria Farida Indrati S. dalam Ilmu Perundang-undangan 2: Proses dan Teknik Penyusunan adalah pelimpahan kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah (hal. 215-216).Dengan demikian, peraturan pemerintah adalah peraturan yang dibentuk secara mandiri oleh pemerintah dalam bentuk peraturan yang didelegasikan untuk menjalankan undang-undang. Adapun lembaga negara yang berhak menetapkan peraturan pemerintah adalah lembaga eksekutif, secara lebih spesifik ditetapkan oleh presiden. Materi Muatan Peraturan Pemerintah Peraturan pemerintah dibuat untuk melaksanakan atau menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.[2] Maksud dari frasa ‘sebagaimana mestinya’ yaitu dalam menetapkan peraturan pemerintah untuk melaksanakan perintah undang-undang atau menjalankan undang-undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan.[3]Menurut Maria Farida, peraturan pemerintah ditetapkan oleh presiden ini berfungsi untuk menyelenggarakan ketentuan undang-undang baik yang secara tegas maupun secara tidak tegas menyebutnya. Sehingga materi muatan peraturan pemerintah adalah keseluruhan materi muatan undang-undang yang dilimpahkan kepadanya atau sama dengan materi undang-undang sebatas yang dilimpahkan kepadanya.[4]Sedangkan menurut Bagir Manan sebagaimana dikutip Ni’matul Huda dan R. Nazriyah dalam Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan, peraturan pemerintah hanya berisi ketentuan lebih lanjut atau rincian dari ketentuan dalam undang-undang. Setiap ketentuan peraturan pemerintah harus berkaitan dengan satu atau beberapa ketentuan undang-undang (hal. 103).  Baca juga : Apa itu Peraturan Pemerintah dan Bisakah Berlaku Jika Belum Ada Peraturan Pelaksananya?Contoh peraturan pemerintah adalah PP 42/2021 yang memuat tentang kemudahan proyek strategis nasional sebagai peraturan pelaksana dari UU Cipta Kerja. Proses Pembentukan Peraturan PemerintahPerlu Anda ketahui, perencanaan penyusunan peraturan pemerintah (“PP”) dilaksanakan melalui program penyusunan PP yang memuat daftar judul dan pokok materi muatan rancangan PP yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 tahun.[5]Perencanaan penyusunan PP ini dikoordinasikan oleh Menteri Hukum dan HAM atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang kemudian ditetapkan melalui keputusan presiden.[6]Adapun tahapan proses pembentukan peraturan pemerintah sebagai berikut:Perencanaan Program Penyusunan Peraturan Pemerintah[7]Menteri Hukum dan HAM menyiapkan perencanaan program penyusunan (“progsun”) PP;Pogsun PP memuat daftar judul dan pokok materi muatan rancangan PP yang disusun berdasarkan hasil inventarisasi pendelegasian undang-undang;Menteri menyampaikan daftar progsun PP kepada kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian;Menteri menyelenggarakan rapat koordinasi antar kementerian dan/atau antar nonkementerian dalam jangka waktu maksimal 14 hari terhitung sejak tanggal daftar perencanaan progsun PP disampaikan;Rapat koordinasi diselenggarakan untuk finalisasi daftar perencanaan progsun PP;Daftar perencanaan progsun PP ditetapkan dengan keputusan presiden;Dalam hal rancangan PP diajukan di luar progsun PP, maka pemrakarsa mengajukan rancangan kepada menteri berdasarkan kebutuhan undang-undang atau putusan Mahkamah Agung, dengan terlebih dahulu mendapatkan izin prakarsa dari presiden. Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah[8]Rancangan PP disiapkan oleh menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian dan/atau pimpinan lembaga lain terkait, sesuai dengan tugas dan fungsinya;Pemrakarsa membentuk panitia antar kementerian dan/atau antar nonkementerian;Tata cara penyusunan PP secara mutatis mutandis sama dengan penyusunan undang-undang, sesuai Pasal 45 sampai dengan Pasal 54, kecuali Pasal 51 ayat (2) huruf a Perpres 87/2014. Baca juga: Arti Mutatis Mutandis dan Contohnya Penetapan Rancangan Peraturan Pemerintah[9]Presiden menetapkan rancangan PP yang telah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;Naskah rancangan PP ditetapkan oleh presiden menjadi PP dengan membubuhkan tanda tangan;Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara atau sekretaris kabinet membubuhkan nomor dan tahun pada naskah PP yang telah ditetapkan oleh presiden;PP yang telah dibubuhi nomor dan tahun disampaikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara atau sekretaris kabinet kepada Menteri Hukum dan HAM untuk diundangkan; Pengundangan Peraturan Pemerintah[10]Menteri Hukum dan HAM mengundangkan PP dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, dan penjelasannya ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;Permohonan pengundangan PP ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM secara tertulis yang ditandatangani pejabat yang berwenang dari instansi bersangkutan dan disampaikan langsung kepada petugas disertai dengan 2 naskah asli dan 1 softcopy naskah asli;Menteri Hukum dan HAM menandatangani pengundangan PP dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah PP dalam waktu paling lama 1x24 jam terhitung sejak PP ditetapkan/disahkan presiden;Menteri Hukum dan HAM menyampaikan naskah PP yang telah diundangkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara atau sekretaris kabinet;Penerbitan Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dilakukan dalam jangka waktu 14 hari terhitung sejak tanggal PP diundangkan.Dengan demikian, untuk menjawab pertanyaan Anda, dapat kami sampaikan bahwa peraturan pemerintah berisi aturan untuk melaksanakan perintah undang-undang atau menjalankan undang-undang. Adapun proses pembentukan peraturan pemerintah yaitu dimulai dari perencanaan progsun PP, penyusunan rancangan PP, penetapan rancangan PP hingga pengundangan PP. Demikian jawaban dari kami tentang proses pembentukan peraturan pemerintah, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undanganUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undanganUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undanganUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta KerjaPeraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis NasionalPeraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014  tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undanganPeraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. REFERENSIMaria Farida Indrati S. Ilmu Perundang-undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Cetakan ke-22. Sleman: Penerbit PT Kanisius, 2020;Maria Farida Indrati S. Ilmu Perundang-Undangan 2: Proses dan Teknik Penyusunan. Edisi Revisi. Sleman: Penerbit PT Kanisius, 2020;Ni’matul Huda & R. Nazriyah. Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan. Bandung: Nusamedia, 2011;Ridwan. Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi. Yogyakarta: FH UII Press, 2009.[1] Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 jo. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“Pasal 12/2011”)[2] Pasal 12 UU 12/2011[3] Penjelasan Pasal 12 UU 12/2011[4] Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan 1: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, Cetakan ke-22, Sleman: Penerbit PT Kanisius, 2020, hal. 243[5] Pasal 24 dan Pasal 25 UU 12/2011[6] Pasal 26 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan[7] Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014  tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“Perpres 87/2014”)[8] Pasal 62, Pasal 63 Perpres 87/2014[9] Pasal 114 Perpres 87/2014[10] Pasal 148, Pasal 150, Pasal 152, Pasal 154 Perpres 87/2014 jo. Pasal 151 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undanganTagshierarki peraturanperaturan pelaksanaperaturan pemerintahpresiden

Mohon dijelaskan apa isi peraturan pemerintah dan bagaimanakah proses pembentukan peraturan pemerintah di Indonesia?

Peraturan pemerintah (“PP”) berisi aturan untuk melaksanakan perintah undang-undang atau menjalankan undang-undang. Adapun proses pembentukan peraturan pemerintah yaitu dimulai dari penyusunan program penyusunan PP, penyusunan rancangan PP, penetapan rancangan PP hingga pengundangan PP.   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia11 Apr 2024Sumber Hukum Tata Negara di Indonesia07 Nov 20233 Asas Hukum: Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior Beserta Contohnya26 Apr 2022Lembaga Negara yang Punya Kekuasaan Yudikatif Menguji Perda22 Apr 2022Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia11 Apr 2024Sumber Hukum Tata Negara di Indonesia07 Nov 20233 Asas Hukum: Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior Beserta Contohnya26 Apr 2022Lembaga Negara yang Punya Kekuasaan Yudikatif Menguji Perda22 Apr 2022Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/begini-proses-pembentukan-peraturan-pemerintah-lt62c2bb410faf1/

Begini Proses Pembentukan Peraturan Pemerintah

pages/217/page-8.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ](/klinik/a/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-cl4012/)  11 Apr 2024 [ #### Sumber Hukum Tata Negara di Indonesia ](/klinik/a/sumber-hukum-tata-negara-di-indonesia-lt62b03c7c76ad8/)  07 Nov 2023 [ #### 3 Asas Hukum: _Lex Superior_, _Lex Specialis_, dan _Lex Posterior_ Beserta Contohnya ](/klinik/a/3-asas-hukum--ilex-superior-i--ilex-specialis-i--dan-ilex-posterior-i-beserta-contohnya-cl6806/)  26 Apr 2022 [ #### Lembaga Negara yang Punya Kekuasaan Yudikatif Menguji Perda ](/klinik/a/lembaga-negara-yang-punya-kekuasaan-yudikatif-menguji-perda-lt5c8dca1840120/)  22 Apr 2022 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**.** ### **Apa itu Peraturan Pemerintah?** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.[\[1\]](#_ftn1) Peraturan yang dibuat untuk melaksanakan peraturan yang lebih tinggi, seperti halnya peraturan pemerintah secara teoritik disebut peraturan delegasi. Menurut **Ridwan** dalam _Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi,_ pemerintah atau administrasi diberikan kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan secara mandiri. Peraturan perundang-undangan yang dibuat secara mandiri ini lebih tepat disebut sebagai regulasi sebagai wujud _delegated legislation_ atau _gedelegeerde wetgeving_. Contoh _delegated legislation_ adalah peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan kepala daerah, peraturan kepala desa (hal. 67-68). Adapun peraturan yang didelegasikan menurut **Maria Farida Indrati S.** dalam _Ilmu Perundang-undangan 2: Proses dan Teknik Penyusunan_ adalah pelimpahan kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah (hal. 215-216). Dengan demikian, peraturan pemerintah adalah peraturan yang dibentuk secara mandiri oleh pemerintah dalam bentuk peraturan yang didelegasikan untuk menjalankan undang-undang. Adapun lembaga negara yang berhak menetapkan peraturan pemerintah adalah lembaga eksekutif, secara lebih spesifik ditetapkan oleh presiden. ### **Materi Muatan Peraturan Pemerintah** Peraturan pemerintah dibuat untuk melaksanakan atau menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.[\[2\]](#_ftn2) Maksud dari frasa ‘sebagaimana mestinya’ yaitu dalam menetapkan peraturan pemerintah untuk melaksanakan perintah undang-undang atau menjalankan undang-undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan.[\[3\]](#_ftn3) Menurut Maria Farida, peraturan pemerintah ditetapkan oleh presiden ini berfungsi untuk menyelenggarakan ketentuan undang-undang baik yang secara tegas maupun secara tidak tegas menyebutnya. Sehingga materi muatan peraturan pemerintah adalah keseluruhan materi muatan undang-undang yang dilimpahkan kepadanya atau sama dengan materi undang-undang sebatas yang dilimpahkan kepadanya.[\[4\]](#_ftn4) Sedangkan menurut **Bagir Manan** sebagaimana dikutip **Ni’matul Huda dan R. Nazriyah** dalam _Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan,_ peraturan pemerintah hanya berisi ketentuan lebih lanjut atau rincian dari ketentuan dalam undang-undang. Setiap ketentuan peraturan pemerintah harus berkaitan dengan satu atau beberapa ketentuan undang-undang (hal. 103).   Baca juga : [**Apa itu Peraturan Pemerintah dan Bisakah Berlaku Jika Belum Ada Peraturan Pelaksananya?**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-peraturan-pemerintah-dan-bisakah-berlaku-jika-belum-ada-peraturan-pelaksananya-lt5943825cc413c?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=apa_pp) Contoh peraturan pemerintah adalah **[PP 42/2021](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt603241031575e/peraturan-pemerintah-nomor-42-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_42_2021)** yang memuat tentang kemudahan proyek strategis nasional sebagai peraturan pelaksana dari **[UU Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Cipta_Kerja)**. ### **Proses Pembentukan Peraturan Pemerintah** Perlu Anda ketahui, perencanaan penyusunan peraturan pemerintah (“PP”) dilaksanakan melalui program penyusunan PP yang memuat daftar judul dan pokok materi muatan rancangan PP yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 tahun.[\[5\]](#_ftn5) Perencanaan penyusunan PP ini dikoordinasikan oleh Menteri Hukum dan HAM atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang kemudian ditetapkan melalui keputusan presiden.[\[6\]](#_ftn6) Adapun tahapan proses pembentukan peraturan pemerintah sebagai berikut: 1. **Perencanaan Program Penyusunan Peraturan Pemerintah**[\[7\]](#_ftn7) 1. Menteri Hukum dan HAM menyiapkan perencanaan program penyusunan (“progsun”) PP; 2. Pogsun PP memuat daftar judul dan pokok materi muatan rancangan PP yang disusun berdasarkan hasil inventarisasi pendelegasian undang-undang; 3. Menteri menyampaikan daftar progsun PP kepada kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian; 4. Menteri menyelenggarakan rapat koordinasi antar kementerian dan/atau antar nonkementerian dalam jangka waktu maksimal 14 hari terhitung sejak tanggal daftar perencanaan progsun PP disampaikan; 5. Rapat koordinasi diselenggarakan untuk finalisasi daftar perencanaan progsun PP; 6. Daftar perencanaan progsun PP ditetapkan dengan keputusan presiden; 7. Dalam hal rancangan PP diajukan di luar progsun PP, maka pemrakarsa mengajukan rancangan kepada menteri berdasarkan kebutuhan undang-undang atau putusan Mahkamah Agung, dengan terlebih dahulu mendapatkan izin prakarsa dari presiden. 2. **Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah**[\[8\]](#_ftn8) 1. Rancangan PP disiapkan oleh menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian dan/atau pimpinan lembaga lain terkait, sesuai dengan tugas dan fungsinya; 2. Pemrakarsa membentuk panitia antar kementerian dan/atau antar nonkementerian; 3. Tata cara penyusunan PP secara _mutatis mutandis_ sama dengan penyusunan undang-undang, sesuai **Pasal 45** sampai dengan **Pasal 54**, kecuali **Pasal 51 ayat (2) huruf a** [**Perpres 87/2014**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt541021fe6cc4b/nprt/lt51ee13ce8e9ef/perpres-no-87-tahun-2014-peraturan-pelaksanaan-undang-undang-nomor-12-tahun-2011-tentang-pembentukan-peraturan-perundang-undangan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_87_2014). Baca juga: [**Arti Mutatis Mutandis dan Contohnya**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-mutatis-mutandis-dan-contohnya-lt4bdfcd4e7c122?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=arti_mutatis_mutandis) 3. **Penetapan Rancangan Peraturan Pemerintah**[\[9\]](#_ftn9) 1. Presiden menetapkan rancangan PP yang telah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Naskah rancangan PP ditetapkan oleh presiden menjadi PP dengan membubuhkan tanda tangan; 3. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara atau sekretaris kabinet membubuhkan nomor dan tahun pada naskah PP yang telah ditetapkan oleh presiden; 4. PP yang telah dibubuhi nomor dan tahun disampaikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara atau sekretaris kabinet kepada Menteri Hukum dan HAM untuk diundangkan; 4. **Pengundangan Peraturan Pemerintah**[\[10\]](#_ftn10) 1. Menteri Hukum dan HAM mengundangkan PP dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, dan penjelasannya ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia; 2. Permohonan pengundangan PP ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM secara tertulis yang ditandatangani pejabat yang berwenang dari instansi bersangkutan dan disampaikan langsung kepada petugas disertai dengan 2 naskah asli dan 1 _softcopy_ naskah asli; 3. Menteri Hukum dan HAM menandatangani pengundangan PP dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah PP dalam waktu paling lama 1x24 jam terhitung sejak PP ditetapkan/disahkan presiden; 4. Menteri Hukum dan HAM menyampaikan naskah PP yang telah diundangkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara atau sekretaris kabinet; 5. Penerbitan Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dilakukan dalam jangka waktu 14 hari terhitung sejak tanggal PP diundangkan. Dengan demikian, untuk menjawab pertanyaan Anda, dapat kami sampaikan bahwa peraturan pemerintah berisi aturan untuk melaksanakan perintah undang-undang atau menjalankan undang-undang. Adapun proses pembentukan peraturan pemerintah yaitu dimulai dari perencanaan progsun PP, penyusunan rancangan PP, penetapan rancangan PP hingga pengundangan PP. Demikian jawaban dari kami tentang proses pembentukan peraturan pemerintah, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-12-tahun-2011-pembentukan-peraturan-perundang-undangan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_12_2011) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5da039a94937f?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_15_2019) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt62b01b9e7e96e/undang-undang-nomor-13-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2022) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Cipta_Kerja) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt603241031575e/peraturan-pemerintah-nomor-42-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_42_2021) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014  tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt541021fe6cc4b/nprt/lt51ee13ce8e9ef/perpres-no-87-tahun-2014-peraturan-pelaksanaan-undang-undang-nomor-12-tahun-2011-tentang-pembentukan-peraturan-perundang-undangan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_87_2014) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt612c795e1b2cb?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_76_2021) REFERENSI --------- 1. Maria Farida Indrati S. _Ilmu Perundang-undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan._ Cetakan ke-22. Sleman: Penerbit PT Kanisius, 2020; 2. Maria Farida Indrati S. _Ilmu Perundang-Undangan 2: Proses dan Teknik Penyusunan._ Edisi Revisi. Sleman: Penerbit PT Kanisius, 2020; 3. Ni’matul Huda & R. Nazriyah. _Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan._ Bandung: Nusamedia, 2011; 4. Ridwan. _Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi._ Yogyakarta: FH UII Press, 2009. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 5 ayat (2) [Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945) _jo._ Pasal 1 angka 5 [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-12-tahun-2011-pembentukan-peraturan-perundang-undangan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_12_2011) (“Pasal 12/2011”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 12 UU 12/2011 [\[3\]](#_ftnref3) Penjelasan Pasal 12 UU 12/2011 [\[4\]](#_ftnref4) Maria Farida Indrati Soeprapto, _Ilmu Perundang-undangan 1: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan,_ Cetakan ke-22, Sleman: Penerbit PT Kanisius, 2020, hal. 243 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 24 dan Pasal 25 UU 12/2011 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 26 [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5da039a94937f?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_15_2019) [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 [Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014  tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt541021fe6cc4b/nprt/lt51ee13ce8e9ef/perpres-no-87-tahun-2014-peraturan-pelaksanaan-undang-undang-nomor-12-tahun-2011-tentang-pembentukan-peraturan-perundang-undangan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_87_2014) (“Perpres 87/2014”) [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 62, Pasal 63 Perpres 87/2014 [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 114 Perpres 87/2014 [\[10\]](#_ftnref10) Pasal 148, Pasal 150, Pasal 152, Pasal 154 Perpres 87/2014 _jo._ Pasal 151 [Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt612c795e1b2cb?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_76_2021) Tags ---- [hierarki peraturan](/tag/hierarki-peraturan) [peraturan pelaksana](/tag/peraturan-pelaksana) [peraturan pemerintah](/tag/peraturan-pemerintah) [presiden](/tag/presiden)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Pengertian KonstitusiKLINIK TERKAITSumber Hukum Tata Negara di Indonesia07 Nov 2023Pengertian, Tujuan, dan Ciri Penegakan Supremasi Hukum 08 Sep 202311 Hak Warga Negara dalam Bidang Hukum26 Mei 2023Tertarik Jadi Hakim Konstitusi? Begini Syaratnya15 Jun 2022Konstitusi secara harfiah berasal dari Bahasa Prancis yaitu constituer yang artinya membentuk. Maksud dari kata ‘membentuk’ di sini adalah membentuk suatu negara. Dalam pengertian constituer tersebut juga mengandung makna awal segala peraturan perundang-undangan negara.[1]Konstitusi menurut Mahfud MD merupakan pedoman dasar bagi penyelenggara negara dalam melaksanakan suatu bangsa, yang kemudian memiliki aturan main dalam negara demokrasi seperti di Indonesia.[2]Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Sedangkan, konstitusi menurut Jimly Asshiddiqie adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut undang-undang dasar dan dapat pula tidak tertulis.[3]Adapun menurut pendapat Sri Soemantri Martosoewignjo, konstitusi sama dengan undang-undang dasar.[4]Baca juga: Perbedaan Konstitusi Tertulis dan Konstitusi Tidak TertulisSejarah dan Proses Pembentukan Undang-Undang Dasar 1945Sejarah konstitusi di Indonesia disusun dan ditetapkan dalam sebuah revolusi yang diawali dengan kekalahan tentara Jepang di Asia pada tahun 1945. Ketika Jepang menyadari kondisi kekalahan yang merugikan, Jepang mulai mencari simpati dan dukungan bangsa Indonesia untuk melawan tentara sekutu. Salah satu strategi Jepang adalah dengan menerapkan langkah politik dan membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (“BPUPKI”). Pendirian BPUPKI memiliki tujuan untuk menyelidiki hal penting terkait kemerdekaan Indonesia.[5]Pembentukan BPUPKI oleh Jepang disertai dengan penunjukkan ketua yaitu Radjiman Wedyodiningrat dan dibantu dua wakil ketua yakni RP Soeroso dan Ichibangase.[6]Berikut adalah sejarah konstitusi Indonesia yang akan dijelaskan per periode sidang BPUPKI.Persidangan Periode Pertama 29 Mei- 1 Juni 1945Dalam sidang periode pertama, BPUPKI membicarakan masalah penting, yakni dasar negara. Sidang pertama ini menghasilkan beberapa pandangan mengenai dasar negara yang disampaikan oleh:[7]Mohammad YaminPikiran dan pandangan tentang 5 asas dan dasar negara kebangsaan Republik Indonesia yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat.SoepomoTerdapat 3 aliran tentang pendirian negara yaitu teori individualisme, teori golongan, dan teori integralistik.SoekarnoDasar negara menyangkut philosofische grondslag, yakni fundamental, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Soekarno mengajukan 5 dasar negara Indonesia yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan.Untuk mengakhiri sidang BPUPKI periode pertama, para anggota mengadakan pertemuan dan membentuk dua Panitia Kecil. Panitia Kecil 8 Orang Anggota memiliki tugas untuk menginventarisir dan menyusun usulan yang masuk, sedangkan Panitia Kecil 9 Orang Anggota menyusun pembukaan hukum dasar. Antara kedua Panitia Kecil tersebut terdapat perbedaan dalam melihat masalah agama dan negara, namun akhirnya berhasil mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam rancangan pembukaan, yang ditandatangani 9 anggota yang dikenal dengan Piagam Jakarta.[8]Persidangan Periode Kedua 10 Juli- 17 Juli 1945Dalam persidangan kedua terdapat beberapa agenda persidangan sebagai berikut:[9]Rapat Besar BPUPKI 10 Juli 1945Dalam sidang ini disepakati bentuk negara republik melalui pemungutan suara. Artinya, kepala negara akan dipilih berdasarkan asas persamaan dan masa jabatannya dibatasi untuk waktu tertentu.Rapat Besar BPUPKI 11 Juli 1945Rapat ini membahas pembatasan lanjutan batas negara, pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar, dan pembentukan panitia-panitia.Rapat Panitia Perancang Undang-Undang Dasar 11 Juli 1945Rapat ini membahas materi Undang-Undang Dasar, yakni masalah unitarisme, federalisme, dan bondstaat. Kemudian dipersoalkan juga rumusan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, jumlah pimpinan negara, dan sifat undang-undang dasar. Pada rapat ini dibentuk juga Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Soepomo.b. 13 Juli 1945Wachid Hasjim mengusulkan bahwa presiden harus beragama Islam dan Islam dijadikan agama negara.Rapat Besar BPUPKI 14 Juli 1945Rapat ini membahas Pernyataan Indonesia Merdeka yang merupakan bagian dari persiapan membentuk Indonesia merdeka.Rapat Besar BPUPKI 15 Juli 1945Sejarah konstitusi kemudian ditandai dengan rapat yang membahas pidato pengantar rancangan undang-undang dasar yang disampaikan Soekarno selaku Ketua Panitia Perancang Undang-Undang Dasar.Terdapat beberapa pembahasan lainnya seperti perbedaan istilah hukum dasar dan undang-undang dasar, pemerintah daerah, bahasa negara, masalah ibukota negara, masalah agama dan syarat presiden, dan lainnya.Rapat Besar BPUPKI 16 Juli 1945Persidangan ini merupakan sidang terakhir BPUPKI dengan agenda penyempurnaan rumusan materi perancangan undang-undang dasar yang diterima secara bulat oleh seluruh anggota BPUPKI menjadi undang-undang dasar. Dalam rapat ini, terdapat kesepakatan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing.Penetapan Undang-Undang Dasar Oleh PPKIBPUPKI dibubarkan Jepang pada 7 Agustus 1945 setelah menetapkan Rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar dan Rancangan Undang-Undang Dasar. Kemudian melalui Penguasa Tertinggi Balatentara Dai Nippon di Asia Selatan, Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (“PPKI”).[10]PPKI beranggotakan 21 orang termasuk Soekarno dan Moh. Hatta yang masing-masing adalah selaku ketua dan wakil ketua. Setelah mendengar kekalahan Jepang pada tanggal 15 Agustus 1945, dua hari setelahnya tepatnya tanggal 17 Agustus 1945 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dikumandangkan oleh Soekarno dan Mohammad Hatta atas nama bangsa Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta.[11]Kemudian, tanggal 18 Agustus 1945 PPKI menggelar rapat kembali dengan agenda pengesahan pembukaan undang-undang dasar, pembahasan undang-undang dasar dan pengesahan undang-undang dasar setelah melalui penambahan dan perbaikan.[12]Sejarah Perubahan Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sejarah perubahan konstitusi UUD NRI Tahun 1945 menurut Miriam Budiardjo dibagi menjadi 4 tahap, yaitu:[13]Masa 1945-1959 sebagai Republik Indonesia ke-I (Demokrasi Parlementer) yang didasari 3 UUD berturut-turut, yaitu UUD 1945, 1949 dan 1950;Masa 1959-1965 sebagai Republik ke-II (Demokrasi Terpimpin) yang didasari UUD 1945;Masa 1965 sampai sekarang sebagai Republik Indonesia ke-III (Demokrasi Pancasila yang didasari oleh UUD 1945). Pemikiran ini disampaikan juga pada sekitar tahun 1970, sehingga jika kita tinjau saat ini dapat ditambahkan masa Republik ke-III periode antara tahun 1965-1998;Tahun 1998 sampai saat ini dapat ditambahkan masa Republik ke-IV dengan menggunakan UUD 1945 pasca amandemen (demokrasi masa transisi).Sementara itu, Jimly Asshiddiqie membagi sejarah perubahan konstitusi UUD NRI 1945 menjadi 6 tahap, yaitu:[14]Periode tanggal 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949;Periode tanggal 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950;Periode tanggal 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959;Periode tanggal 5 Juli 1959 – 19 Oktober 1999;Periode tanggal 19 Oktober 1999 – 10 Agustus 2002;Periode tanggal 10 Agustus 2002 sampai dengan sekarang.Prinsip Demokrasi Deliberatif dalam Konsitusi IndonesiaPerlu diketahui bahwa konstitusi yang pernah berlaku dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia menganut prinsip demokrasi deliberatif, yakni adanya ruang publik untuk terlibat. Prinsip ini memungkinkan adanya pertemuan dua komunikasi penting yakni dari masyarakat dan para perumus amandemen konstitusi.[15]Dengan dipraktekkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, maka setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Artinya, hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan pemerintah secara bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.[16]Kesimpulannya, sebagai dasar hukum tertinggi dan fundamental, maka konstitusi harus menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara dan dilaksanakan sesuai dengan isi dan jiwa konstitusi tersebut. Di Indonesia, sejarah konstitusi dibagi menjadi beberapa periode yang melibatkan founding fathers dalam merumuskan UUD NRI Tahun 1945. Kemudian, seiring dengan berkembangnya zaman, konstitusi UUD NRI 1945 juga mengalami beberapa tahap perubahan. Namun, ada sebuah prinsip yang tetap tertanam dalam setiap sejarah perubahan konstitusi UUD NRI 1945, yakni prinsip demokrasi deliberatif.Demikian jawaban kami tentang sejarah konstitusi Indonesia, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945REFERENSIAhmad (et.al). Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip the Guardian of The Constitution. Jurnal Konstitusi, Vol. 14, No. 4, 2019;Bayu Aryanto. Demokrasi Deliberatif dalam Konsep Amandemen Konstitusi Indonesia. Mulawarman Law Review, Vol. 5, No. 2, 2020;Jimly Asshiddiqie. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Cetakan Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika, 2014;Johannes Suhardjana. Supremasi Konstitusi Adalah Tujuan Negara. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10, No. 3, 2010;Mahfud MD: Konstitusi Adalah Pedoman Dasar Penyelenggaraan Negara, diakses pada 29 Juni 2022, pukul 13.29 WITA;Lahirnya UUD 1945: Suatu Tinjauan Historis Penyusunan dan Penetapan UUD 1945. UNISIA, Vol. 49, No. 26, 2003;Hubungan Konstitusi dan Negara dalam Paham Konstitusionalisme. UIR Law Review, Vol. 3, No. 2, 2019.[1] Syafriadi, Hubungan Konstitusi dan Negara dalam Paham Konstitusionalisme, UIR Law Review, Vol. 3, No. 2, 2019, hal. 22.[2]Mahfud MD: Konstitusi Adalah Pedoman Dasar Penyelenggaraan Negara, diakses pada 29 Juni 2022, pukul 13.29 WITA.[3] Johannes Suhardjana, Supremasi Konstitusi Adalah Tujuan Negara, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10, No. 3, 2010, hal. 266.[4] Johannes Suhardjana, Supremasi Konstitusi Adalah Tujuan Negara, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10, No. 3, 2010, hal. 265.[5] Saifudin, Lahirnya UUD 1945: Suatu Tinjauan Historis Penyusunan dan Penetapan UUD 1945, UNISIA, Vol. 49, No. 26, 2003, hal. 296.[6] Saifudin, Lahirnya UUD 1945: Suatu Tinjauan Historis Penyusunan dan Penetapan UUD 1945, UNISIA, Vol. 49, No. 26, 2003, hal. 297.[7] Saifudin, Lahirnya UUD 1945: Suatu Tinjauan Historis Penyusunan dan Penetapan UUD 1945, UNISIA, Vol. 49, No. 26, 2003, hal. 298-299.[8] Saifudin, Lahirnya UUD 1945: Suatu Tinjauan Historis Penyusunan dan Penetapan UUD 1945, UNISIA, Vol. 49, No. 26, 2003, hal. 300.[9] Saifudin, Lahirnya UUD 1945: Suatu Tinjauan Historis Penyusunan dan Penetapan UUD 1945, UNISIA, Vol. 49, No. 26, 2003, hal. 301-311.[10] Saifudin, Lahirnya UUD 1945: Suatu Tinjauan Historis Penyusunan dan Penetapan UUD 1945, UNISIA, Vol. 49, No. 26, 2003, hal. 311-312[11] Saifudin, Lahirnya UUD 1945: Suatu Tinjauan Historis Penyusunan dan Penetapan UUD 1945, UNISIA, Vol. 49, No. 26, 2003, hal. 311-312[12] Saifudin, Lahirnya UUD 1945: Suatu Tinjauan Historis Penyusunan dan Penetapan UUD 1945, UNISIA, Vol. 49, No. 26, 2003, hal. 314-315[13] Ahmad (et.al), Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip the Guardian of The Constitution, Jurnal Konstitusi, Vol. 14, No. 4, 2019, hal. 791.[14] Ahmad (et.al), Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip the Guardian of The Constitution, Jurnal Konstitusi, Vol. 14, No. 4, 2019, hal. 791.[15] Bayu Aryanto, Demokrasi Deliberatif dalam Konsep Amandemen Konstitusi Indonesia, Mulawarman Law Review, Vol. 5, No. 2, 2020, hal. 109-110.[16] Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Cetakan Ketiga, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hal. 160.Tagshukum tata negarakonstitusisejarahtata negarauud 1945

Bagaimana sejarah konstitusi di Indonesia?

Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut undang-undang dasar. Lantas, bagaimana sejarah pembentukan dan perubahan konstitusi di Indonesia? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Sumber Hukum Tata Negara di Indonesia07 Nov 2023Pengertian, Tujuan, dan Ciri Penegakan Supremasi Hukum 08 Sep 202311 Hak Warga Negara dalam Bidang Hukum26 Mei 2023Tertarik Jadi Hakim Konstitusi? Begini Syaratnya15 Jun 2022Sumber Hukum Tata Negara di Indonesia07 Nov 2023Pengertian, Tujuan, dan Ciri Penegakan Supremasi Hukum 08 Sep 202311 Hak Warga Negara dalam Bidang Hukum26 Mei 2023Tertarik Jadi Hakim Konstitusi? Begini Syaratnya15 Jun 2022Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 2022Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 20234 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 2022Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 20234 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/sejarah-konstitusi-indonesia-lt62c2863334b95/

Sejarah Konstitusi Indonesia: Periode Pembentukan Hingga Perubahan

pages/218/page-0.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Pengertian Konstitusi** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Sumber Hukum Tata Negara di Indonesia ](/klinik/a/sumber-hukum-tata-negara-di-indonesia-lt62b03c7c76ad8/)  07 Nov 2023 [ #### Pengertian, Tujuan, dan Ciri Penegakan Supremasi Hukum ](/klinik/a/supremasi-hukum-lt62b18957b41e1/)  08 Sep 2023 [ #### 11 Hak Warga Negara dalam Bidang Hukum ](/klinik/a/11-hak-warga-negara-dalam-bidang-hukum-lt62a087be6e0ff/)  26 Mei 2023 [ #### Tertarik Jadi Hakim Konstitusi? Begini Syaratnya ](/klinik/a/tertarik-jadi-hakim-konstitusi-begini-syaratnya-lt62a9b4650f192/)  15 Jun 2022 [](#!) Konstitusi secara harfiah berasal dari Bahasa Prancis yaitu _constituer_ yang artinya membentuk. Maksud dari kata ‘membentuk’ di sini adalah membentuk suatu negara. Dalam pengertian _constituer_ tersebut juga mengandung makna awal segala peraturan perundang-undangan negara.[\[1\]](#_ftn1) Konstitusi menurut **Mahfud MD** merupakan pedoman dasar bagi penyelenggara negara dalam melaksanakan suatu bangsa, yang kemudian memiliki aturan main dalam negara demokrasi seperti di Indonesia.[\[2\]](#_ftn2) Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Sedangkan, konstitusi menurut **Jimly Asshiddiqie** adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut undang-undang dasar dan dapat pula tidak tertulis.[\[3\]](#_ftn3) Adapun menurut pendapat **Sri Soemantri Martosoewignjo**, konstitusi sama dengan undang-undang dasar.[\[4\]](#_ftn4) Baca juga: **[Perbedaan Konstitusi Tertulis dan Konstitusi Tidak Tertulis](https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-konstitusi-tertulis-dan-konstitusi-tidak-tertulis-lt6294ad68adf6d?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perbedaan_konstitusi_tertulis_tidak_tertulis)** ### **Sejarah dan Proses Pembentukan Undang-Undang Dasar 1945** Sejarah konstitusi di Indonesia disusun dan ditetapkan dalam sebuah revolusi yang diawali dengan kekalahan tentara Jepang di Asia pada tahun 1945. Ketika Jepang menyadari kondisi kekalahan yang merugikan, Jepang mulai mencari simpati dan dukungan bangsa Indonesia untuk melawan tentara sekutu. Salah satu strategi Jepang adalah dengan menerapkan langkah politik dan membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (“BPUPKI”). Pendirian BPUPKI memiliki tujuan untuk menyelidiki hal penting terkait kemerdekaan Indonesia.[\[5\]](#_ftn5) Pembentukan BPUPKI oleh Jepang disertai dengan penunjukkan ketua yaitu Radjiman Wedyodiningrat dan dibantu dua wakil ketua yakni RP Soeroso dan Ichibangase.[\[6\]](#_ftn6) Berikut adalah sejarah konstitusi Indonesia yang akan dijelaskan per periode sidang BPUPKI. ### **Persidangan Periode Pertama 29 Mei- 1 Juni 1945** Dalam sidang periode pertama, BPUPKI membicarakan masalah penting, yakni dasar negara. Sidang pertama ini menghasilkan beberapa pandangan mengenai dasar negara yang disampaikan oleh:[\[7\]](#_ftn7) 1. Mohammad Yamin Pikiran dan pandangan tentang 5 asas dan dasar negara kebangsaan Republik Indonesia yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. 2. Soepomo Terdapat 3 aliran tentang pendirian negara yaitu teori individualisme, teori golongan, dan teori integralistik. 3. Soekarno Dasar negara menyangkut _philosofische grondslag_, yakni fundamental, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Soekarno mengajukan 5 dasar negara Indonesia yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Untuk mengakhiri sidang BPUPKI periode pertama, para anggota mengadakan pertemuan dan membentuk dua Panitia Kecil. Panitia Kecil 8 Orang Anggota memiliki tugas untuk menginventarisir dan menyusun usulan yang masuk, sedangkan Panitia Kecil 9 Orang Anggota menyusun pembukaan hukum dasar. Antara kedua Panitia Kecil tersebut terdapat perbedaan dalam melihat masalah agama dan negara, namun akhirnya berhasil mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam rancangan pembukaan, yang ditandatangani 9 anggota yang dikenal dengan **Piagam Jakarta**.[\[8\]](#_ftn8) ### **Persidangan Periode Kedua 10 Juli- 17 Juli 1945** Dalam persidangan kedua terdapat beberapa agenda persidangan sebagai berikut:[\[9\]](#_ftn9) 1. Rapat Besar BPUPKI 10 Juli 1945 Dalam sidang ini disepakati bentuk negara republik melalui pemungutan suara. Artinya, kepala negara akan dipilih berdasarkan asas persamaan dan masa jabatannya dibatasi untuk waktu tertentu. 2. Rapat Besar BPUPKI 11 Juli 1945 Rapat ini membahas pembatasan lanjutan batas negara, pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar, dan pembentukan panitia-panitia. 3. Rapat Panitia Perancang Undang-Undang Dasar 1. 11 Juli 1945 Rapat ini membahas materi Undang-Undang Dasar, yakni masalah unitarisme, federalisme, dan _bondstaat._ Kemudian dipersoalkan juga rumusan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, jumlah pimpinan negara, dan sifat undang-undang dasar. Pada rapat ini dibentuk juga Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Soepomo. b. 13 Juli 1945 Wachid Hasjim mengusulkan bahwa presiden harus beragama Islam dan Islam dijadikan agama negara. 4. Rapat Besar BPUPKI 14 Juli 1945 Rapat ini membahas Pernyataan Indonesia Merdeka yang merupakan bagian dari persiapan membentuk Indonesia merdeka. 5. Rapat Besar BPUPKI 15 Juli 1945 Sejarah konstitusi kemudian ditandai dengan rapat yang membahas pidato pengantar rancangan undang-undang dasar yang disampaikan Soekarno selaku Ketua Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Terdapat beberapa pembahasan lainnya seperti perbedaan istilah hukum dasar dan undang-undang dasar, pemerintah daerah, bahasa negara, masalah ibukota negara, masalah agama dan syarat presiden, dan lainnya. 6. Rapat Besar BPUPKI 16 Juli 1945 Persidangan ini merupakan sidang terakhir BPUPKI dengan agenda penyempurnaan rumusan materi perancangan undang-undang dasar yang diterima secara bulat oleh seluruh anggota BPUPKI menjadi undang-undang dasar. Dalam rapat ini, terdapat kesepakatan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. ### **Penetapan Undang-Undang Dasar Oleh PPKI** BPUPKI dibubarkan Jepang pada 7 Agustus 1945 setelah menetapkan Rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar dan Rancangan Undang-Undang Dasar. Kemudian melalui Penguasa Tertinggi Balatentara Dai Nippon di Asia Selatan, Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (“PPKI”).[\[10\]](#_ftn10) PPKI beranggotakan 21 orang termasuk Soekarno dan Moh. Hatta yang masing-masing adalah selaku ketua dan wakil ketua. Setelah mendengar kekalahan Jepang pada tanggal 15 Agustus 1945, dua hari setelahnya tepatnya tanggal 17 Agustus 1945 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dikumandangkan oleh Soekarno dan Mohammad Hatta atas nama bangsa Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta.[\[11\]](#_ftn11) Kemudian, tanggal 18 Agustus 1945 PPKI menggelar rapat kembali dengan agenda pengesahan pembukaan undang-undang dasar, pembahasan undang-undang dasar dan pengesahan undang-undang dasar setelah melalui penambahan dan perbaikan.[\[12\]](#_ftn12) ### **Sejarah Perubahan Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** Sejarah perubahan konstitusi [**UUD NRI Tahun 1945**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945) menurut **Miriam Budiardjo** dibagi menjadi 4 tahap, yaitu:[\[13\]](#_ftn13) 1. Masa 1945-1959 sebagai Republik Indonesia ke-I (Demokrasi Parlementer) yang didasari 3 UUD berturut-turut, yaitu UUD 1945, 1949 dan 1950; 2. Masa 1959-1965 sebagai Republik ke-II (Demokrasi Terpimpin) yang didasari UUD 1945; 3. Masa 1965 sampai sekarang sebagai Republik Indonesia ke-III (Demokrasi Pancasila yang didasari oleh UUD 1945). Pemikiran ini disampaikan juga pada sekitar tahun 1970, sehingga jika kita tinjau saat ini dapat ditambahkan masa Republik ke-III periode antara tahun 1965-1998; 4. Tahun 1998 sampai saat ini dapat ditambahkan masa Republik ke-IV dengan menggunakan UUD 1945 pasca amandemen (demokrasi masa transisi). Sementara itu, **Jimly Asshiddiqie** membagi sejarah perubahan konstitusi UUD NRI 1945 menjadi 6 tahap, yaitu:[\[14\]](#_ftn14) 1. Periode tanggal 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949; 2. Periode tanggal 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950; 3. Periode tanggal 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959; 4. Periode tanggal 5 Juli 1959 – 19 Oktober 1999; 5. Periode tanggal 19 Oktober 1999 – 10 Agustus 2002; 6. Periode tanggal 10 Agustus 2002 sampai dengan sekarang. ### **Prinsip Demokrasi Deliberatif dalam Konsitusi Indonesia** Perlu diketahui bahwa konstitusi yang pernah berlaku dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia menganut prinsip demokrasi deliberatif, yakni adanya ruang publik untuk terlibat. Prinsip ini memungkinkan adanya pertemuan dua komunikasi penting yakni dari masyarakat dan para perumus amandemen konstitusi.[\[15\]](#_ftn15) Dengan dipraktekkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, maka setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Artinya, hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan pemerintah secara bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.[\[16\]](#_ftn16) Kesimpulannya, sebagai dasar hukum tertinggi dan fundamental, maka konstitusi harus menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara dan dilaksanakan sesuai dengan isi dan jiwa konstitusi tersebut. Di Indonesia, sejarah konstitusi dibagi menjadi beberapa periode yang melibatkan _founding fathers_ dalam merumuskan UUD NRI Tahun 1945. Kemudian, seiring dengan berkembangnya zaman, konstitusi UUD NRI 1945 juga mengalami beberapa tahap perubahan. Namun, ada sebuah prinsip yang tetap tertanam dalam setiap sejarah perubahan konstitusi UUD NRI 1945, yakni prinsip demokrasi deliberatif. Demikian jawaban kami tentang sejarah konstitusi Indonesia, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- [Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945) REFERENSI --------- 1. Ahmad (et.al). _Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip the Guardian of The Constitution._ Jurnal Konstitusi, Vol. 14, No. 4, 2019; 2. Bayu Aryanto. _Demokrasi Deliberatif dalam Konsep Amandemen Konstitusi Indonesia._ Mulawarman Law Review, Vol. 5, No. 2, 2020; 3. Jimly Asshiddiqie. _Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia_. Cetakan Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika, 2014; 4. Johannes Suhardjana. _Supremasi Konstitusi Adalah Tujuan Negara._ Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10, No. 3, 2010; 5. [Mahfud MD: Konstitusi Adalah Pedoman Dasar Penyelenggaraan Negara](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=8262#:~:text=%E2%80%9CApa%20sebenarnya%20konstitusi%20itu%2C%20konstitusi,di%20Indonesia%2C%E2%80%9D%20jelas%20Mahfud), diakses pada 29 Juni 2022, pukul 13.29 WITA; 6. _Lahirnya UUD 1945: Suatu Tinjauan Historis Penyusunan dan Penetapan UUD 1945._ UNISIA, Vol. 49, No. 26, 2003; 7. _Hubungan Konstitusi dan Negara dalam Paham Konstitusionalisme._ UIR Law Review, Vol. 3, No. 2, 2019. [\[1\]](#_ftnref1) Syafriadi, _Hubungan Konstitusi dan Negara dalam Paham Konstitusionalisme,_ UIR Law Review, Vol. 3, No. 2, 2019, hal. 22. [\[2\]](#_ftnref2)[Mahfud MD: Konstitusi Adalah Pedoman Dasar Penyelenggaraan Negara](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=8262#:~:text=%E2%80%9CApa%20sebenarnya%20konstitusi%20itu%2C%20konstitusi,di%20Indonesia%2C%E2%80%9D%20jelas%20Mahfud), diakses pada 29 Juni 2022, pukul 13.29 WITA. [\[3\]](#_ftnref3) Johannes Suhardjana, _Supremasi Konstitusi Adalah Tujuan Negara,_ Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10, No. 3, 2010, hal. 266. [\[4\]](#_ftnref4) Johannes Suhardjana, _Supremasi Konstitusi Adalah Tujuan Negara,_ Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10, No. 3, 2010, hal. 265. [\[5\]](#_ftnref5) Saifudin, _Lahirnya UUD 1945: Suatu Tinjauan Historis Penyusunan dan Penetapan UUD 1945,_ UNISIA, Vol. 49, No. 26, 2003, hal. 296. [\[6\]](#_ftnref6) Saifudin, _Lahirnya UUD 1945: Suatu Tinjauan Historis Penyusunan dan Penetapan UUD 1945,_ UNISIA, Vol. 49, No. 26, 2003, hal. 297. [\[7\]](#_ftnref7) Saifudin, _Lahirnya UUD 1945: Suatu Tinjauan Historis Penyusunan dan Penetapan UUD 1945,_ UNISIA, Vol. 49, No. 26, 2003, hal. 298-299. [\[8\]](#_ftnref8) Saifudin, _Lahirnya UUD 1945: Suatu Tinjauan Historis Penyusunan dan Penetapan UUD 1945,_ UNISIA, Vol. 49, No. 26, 2003, hal. 300. [\[9\]](#_ftnref9) Saifudin, _Lahirnya UUD 1945: Suatu Tinjauan Historis Penyusunan dan Penetapan UUD 1945,_ UNISIA, Vol. 49, No. 26, 2003, hal. 301-311. [\[10\]](#_ftnref10) Saifudin, _Lahirnya UUD 1945: Suatu Tinjauan Historis Penyusunan dan Penetapan UUD 1945,_ UNISIA, Vol. 49, No. 26, 2003, hal. 311-312 [\[11\]](#_ftnref11) Saifudin, _Lahirnya UUD 1945: Suatu Tinjauan Historis Penyusunan dan Penetapan UUD 1945,_ UNISIA, Vol. 49, No. 26, 2003, hal. 311-312 [\[12\]](#_ftnref12) Saifudin, _Lahirnya UUD 1945: Suatu Tinjauan Historis Penyusunan dan Penetapan UUD 1945,_ UNISIA, Vol. 49, No. 26, 2003, hal. 314-315 [\[13\]](#_ftnref13) Ahmad (et.al), _Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip the Guardian of The Constitution,_ Jurnal Konstitusi, Vol. 14, No. 4, 2019, hal. 791. [\[14\]](#_ftnref14) Ahmad (et.al), _Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip the Guardian of The Constitution,_ Jurnal Konstitusi, Vol. 14, No. 4, 2019, hal. 791. [\[15\]](#_ftnref15) Bayu Aryanto, _Demokrasi Deliberatif dalam Konsep Amandemen Konstitusi Indonesia,_ Mulawarman Law Review, Vol. 5, No. 2, 2020, hal. 109-110. [\[16\]](#_ftnref16) Jimly Asshiddiqie, _Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia_, Cetakan Ketiga, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hal. 160. Tags ---- [hukum tata negara](/tag/hukum-tata-negara) [konstitusi](/tag/konstitusi) [sejarah](/tag/sejarah) [tata negara](/tag/tata-negara) [uud 1945](/tag/uud-1945)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel berjudul Tahapan Mengurus Perubahan Agama Pada KTP yang dibuat oleh Dimas Hutomo, S.H. dan dipublikasikan pertama kali pada Selasa, 18 Juni 2019. KLINIK TERKAITPersyaratan Nikah di KUA (Kantor Urusan Agama)01 Sep 202311 Hak Warga Negara dalam Bidang Hukum26 Mei 2023WNA Bisa Punya KTP Elektronik, Ini Bedanya dengan Milik WNI23 Mei 2023Haruskah Mengubah Kewarganegaraan karena Alasan Agama?14 Okt 2019Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Hak untuk Memeluk Agama bagi Warga NegaraSebelum menjawab pertanyaan Anda tentang cara mengubah agama di Kartu Tanda Penduduk (“KTP”), penting untuk kami informasikan bahwa pada dasarnya negara Indonesia menyerahkan pilihan beragama kepada masing-masing warga negara dan tidak ada hukum yang mengatur tata cara untuk memeluk suatu agama tertentu.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Hak untuk beragama merupakan hak dasar warga negara yang diatur dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD 1945. Ketentuan pasal tersebut menerangkan bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.[1]Kemudian, setiap orang berhak atas kebebasan untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.[2] Atas dasar tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk memilih agama apa yang ingin diyakini. Pun, mengubah agama di KTP juga dapat dikatakan sebagai hak setiap orang.Mengubah Agama di KTPMengenai pembuatan surat pernyataan pindah agama bermeterai yang ditujukan untuk memperjuangkan hak atas agama, kami asumsikan adalah legalitas identitas kependudukan Anda.Menurut hemat kami, surat pernyataan bermeterai tersebut belum cukup kuat untuk mengganti identitas agama pada dokumen kependudukan Anda. Anda sebaiknya mengubah agama di KTP Anda, tepatnya pada kolom agama.Mengubah Agama di KTP sebagai Peristiwa KependudukanPerlu kami informasikan bahwa pindah agama tidak dikenal sebagai peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting yang diatur dalam UU 23/2006 dan perubahannya dalamUU 24/2013.Namun, keterangan mengenai agama atau kepercayaan termasuk data kependudukan yang dicantumkan dalam dokumen kependudukan.[3] Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa perubahan agama juga termasuk bagian dari peristiwa kependudukan.Adapun, peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (“KK”), Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.[4]Berkaitan dengan peristiwa kependudukan ini, Pasal 3 UU 23/2006 menerangkan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.Tahapan Mengurus Perubahan Agama Pada KTPTerkait tahapan mengubah agama di KTP, Anda perlu datang ke UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat Anda berdomisili untuk melakukan pendaftaran pendudukan.[5]Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.[6]Untuk mengubah agama di KTP, cara yang dapat Anda tempuh yaitu:[7]melampirkan fotokopi salinan surat keterangan dari pemuka agama dan menunjukkan salinannya;pencatatan perubahan agama melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK); danperubahan elemen data agama pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru.Menikah Tanpa Persetujuan Orang TuaMengenai rencana pernikahan Anda, perlu diketahui bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.[8]Selain itu perlu diketahui bahwa dalam melangsungkan perkawinan harus dengan persetujuan kedua calon mempelai, tetapi apabila kedua calon belum 21 tahun, maka harus mendapat izin dari kedua orang tuanya.[9]Poin penting yang harus dipahami pada bagian ini adalah apakah Anda sudah dewasa atau belum. Jika Anda belum cukup umur, tentunya Anda wajib meminta izin orang tua Anda. Namun jika sudah dewasa, maka Anda bisa menentukan pilihan dengan siapa akan menikah.Tuntutan atas Dasar PerzinahanMengenai ancaman orang tua yang akan melaporkan Anda dan pasangan jika menikah atas perbuatan perzinahan, perlu dipahami bahwa perzinahan diatur dalam Pasal 284 KUHP.Definisi zina menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 209) adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. Untuk dapat dikenakan pasal ini, maka persetubuhan itu harus dilakukan atas dasar suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak.Berdasarkan hal tersebut, maka orang tua Anda tidak bisa melaporkan kasus ini atas dasar perzinahan sebagaimana diatur Pasal 284 KUHP jika Anda dan pasangan masih sama-sama lajang (belum menikah).Namun, jika Anda belum berumur 18 tahun, orang tua Anda mungkin saja melaporkan pacar Anda. Laporan tersebut dapat dibuat atas dasar Pasal 76D UU 35/2014 yang berbunyi:Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 76D 35/2014 diancam pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling banyak Rp5 miliar.[10]Ketentuan pidana tersebut juga berlaku juga bagi orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.[11]Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban dari kami terkait cara ganti agama di KTP dan pertanyaan terkait lainnya, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Kitab Undang-Undang Hukum PidanaUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan AnakUndang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan AnakPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan AnakUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-UndangUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang PerkawinanUndang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang PerkawinanUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi KependudukanUndang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi KependudukanPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk ElektronikPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/KotaREFERENSIR. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia: Bogor, 1988.[1] Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”)[2] Pasal 28E ayat (2) UUD 1945[3] Pasal 58 ayat (1) dan (2) huruf h Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (“UU 24/2013”)[4] Pasal 1 angka 11 UU 24/2013[5] Pasal 5 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (“Permendagri 120/2017”)[6] Pasal 1 angka 4 Permendagri 120/2017[7] Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik[8] Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan[9] Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan[10] Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“Perppu 1/2016”)[11] Pasal 81 ayat (2) Perppu 1/2016Tagsdata kependudukanhak asasi manusiahukumhukumonlinekependudukankkklinikklinik hukumonlinektponline

Saya ingin mengubah agama di KTP menjadi Kristen. Saat ini saya berusia 22 tahun, tengah hamil, dan berencana menikah dengan calon suami saya seorang Kristen. Namun, karena tidak setujui, orang tua saya mengancam mau menuntut atas dasar perzinahan. Bagaimana cara ganti agama di KTP? Apakah dengan surat pernyataan pindah agama bermeterai sudah cukup? Kemudian, apakah saya mungkin dituntut dengan dasar zina?  

UUD 1945 menjamin kebebasan warga negara untuk untuk memilih agama apa yang ingin diyakini. Surat pernyataan bermeterai belum cukup kuat untuk mengganti identitas agama pada dokumen kependudukan. Anda dapat mengubah agama di KTP, tepatnya di bagian kolom agama dengan cara datang ke UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat Anda berdomisili dengan membawa syarat-syarat yang diperlukan. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Persyaratan Nikah di KUA (Kantor Urusan Agama)01 Sep 202311 Hak Warga Negara dalam Bidang Hukum26 Mei 2023WNA Bisa Punya KTP Elektronik, Ini Bedanya dengan Milik WNI23 Mei 2023Haruskah Mengubah Kewarganegaraan karena Alasan Agama?14 Okt 2019Persyaratan Nikah di KUA (Kantor Urusan Agama)01 Sep 202311 Hak Warga Negara dalam Bidang Hukum26 Mei 2023WNA Bisa Punya KTP Elektronik, Ini Bedanya dengan Milik WNI23 Mei 2023Haruskah Mengubah Kewarganegaraan karena Alasan Agama?14 Okt 2019Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/tahapan-dan-cara-mengubah-agama-di-ktp-lt5cefb94ea46fa/

Tahapan dan Cara Mengubah Agama di KTP

pages/218/page-1.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel berjudul _Tahapan Mengurus Perubahan Agama Pada KTP_** **yang dibuat oleh [Dimas Hutomo, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/dimas-hutomo--sh-lt5b4dc1b842992/) dan dipublikasikan pertama kali pada Selasa, 18 Juni 2019.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Persyaratan Nikah di KUA (Kantor Urusan Agama) ](/klinik/a/persyaratan-nikah-lt603081a32570e/)  01 Sep 2023 [ #### 11 Hak Warga Negara dalam Bidang Hukum ](/klinik/a/11-hak-warga-negara-dalam-bidang-hukum-lt62a087be6e0ff/)  26 Mei 2023 [ #### WNA Bisa Punya KTP Elektronik, Ini Bedanya dengan Milik WNI ](/klinik/a/wna-bisa-punya-ktp-elektronik-ini-bedanya-dengan-milik-wni-lt60d2f169d90fc/)  23 Mei 2023 [ #### Haruskah Mengubah Kewarganegaraan karena Alasan Agama? ](/klinik/a/haruskah-mengubah-kewarganegaraan-karena-alasan-agama-lt5d7c62801702a/)  14 Okt 2019 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/) disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Hak untuk Memeluk Agama bagi Warga Negara** Sebelum menjawab pertanyaan Anda tentang cara mengubah agama di Kartu Tanda Penduduk (“KTP”), penting untuk kami informasikan bahwa pada dasarnya negara Indonesia menyerahkan pilihan beragama kepada masing-masing warga negara dan tidak ada hukum yang mengatur tata cara untuk memeluk suatu agama tertentu. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Hak untuk beragama merupakan hak dasar warga negara yang diatur dalam **Pasal 28E ayat (1) dan (2) [UUD 1945](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945)**. Ketentuan pasal tersebut menerangkan bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.[\[1\]](#_ftn1) Kemudian, setiap orang berhak atas kebebasan untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.[\[2\]](#_ftn2) Atas dasar tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk memilih agama apa yang ingin diyakini. Pun, mengubah agama di KTP juga dapat dikatakan sebagai hak setiap orang. ### **Mengubah Agama di KTP** Mengenai pembuatan surat pernyataan pindah agama bermeterai yang ditujukan untuk memperjuangkan hak atas agama, kami asumsikan adalah legalitas identitas kependudukan Anda. Menurut hemat kami, surat pernyataan bermeterai tersebut belum cukup kuat untuk mengganti identitas agama pada dokumen kependudukan Anda. Anda sebaiknya mengubah agama di KTP Anda, tepatnya pada kolom agama. ### **Mengubah Agama di KTP sebagai Peristiwa Kependudukan** Perlu kami informasikan bahwa pindah agama tidak dikenal sebagai peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting yang diatur dalam **[UU 23/2006](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26195/node/758/undangundang-nomor-23-tahun-2006?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_23_2006)** dan perubahannya dalam**[UU 24/2013](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52e8dd4cb6d80/node/758/uu-no-24-tahun-2013-perubahan-atas-undang-undang-nomor-23-tahun-2006-tentang-administrasikependudukan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_24_2013)**. Namun, keterangan mengenai agama atau kepercayaan termasuk data kependudukan yang dicantumkan dalam dokumen kependudukan.[\[3\]](#_ftn3) Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa perubahan agama juga termasuk bagian dari peristiwa kependudukan. Adapun, peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (“KK”), Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.[\[4\]](#_ftn4) Berkaitan dengan peristiwa kependudukan ini, **Pasal 3 UU 23/2006** menerangkan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. ### **Tahapan Mengurus Perubahan Agama Pada KTP** Terkait tahapan mengubah agama di KTP, Anda perlu datang ke UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat Anda berdomisili untuk melakukan pendaftaran pendudukan.[\[5\]](#_ftn5) Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.[\[6\]](#_ftn6) Untuk mengubah agama di KTP, cara yang dapat Anda tempuh yaitu:[\[7\]](#_ftn7) 1. melampirkan fotokopi salinan surat keterangan dari pemuka agama dan menunjukkan salinannya; 2. pencatatan perubahan agama melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK); dan 3. perubahan elemen data agama pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru. ### **Menikah Tanpa Persetujuan Orang Tua** Mengenai rencana pernikahan Anda, perlu diketahui bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.[\[8\]](#_ftn8) Selain itu perlu diketahui bahwa dalam melangsungkan perkawinan harus dengan persetujuan kedua calon mempelai, tetapi apabila kedua calon belum 21 tahun, maka harus mendapat izin dari kedua orang tuanya.[\[9\]](#_ftn9) Poin penting yang harus dipahami pada bagian ini adalah apakah Anda sudah dewasa atau belum. Jika Anda belum cukup umur, tentunya Anda wajib meminta izin orang tua Anda. Namun jika sudah dewasa, maka Anda bisa menentukan pilihan dengan siapa akan menikah. ### **Tuntutan atas Dasar Perzinahan** Mengenai ancaman orang tua yang akan melaporkan Anda dan pasangan jika menikah atas perbuatan perzinahan, perlu dipahami bahwa perzinahan diatur dalam **Pasal 284** [**KUHP**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document/lt4c7b80e19969e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP). Definisi zina menurut **R. Soesilo** dalam _Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal_ (hal. 209) adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. Untuk dapat dikenakan pasal ini, maka persetubuhan itu harus dilakukan atas dasar suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak. Berdasarkan hal tersebut, maka orang tua Anda tidak bisa melaporkan kasus ini atas dasar perzinahan sebagaimana diatur Pasal 284 KUHP jika Anda dan pasangan masih sama-sama lajang (belum menikah). Namun, jika Anda belum berumur 18 tahun, orang tua Anda mungkin saja melaporkan pacar Anda. Laporan tersebut dapat dibuat atas dasar **Pasal 76D [UU 35/2014](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt548fdfd3a87d2/undang-undang-nomor-35-tahun-2014/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_35_2014)** yang berbunyi: _Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain._ Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 76D 35/2014 diancam pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling banyak Rp5 miliar.[\[10\]](#_ftn10) Ketentuan pidana tersebut juga berlaku juga bagi orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.[\[11\]](#_ftn11) Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [**di sini.**](http://mini.hukumonline.com/holpro/?utm_source=Google&utm_medium=Banner&utm_campaign=KlinikHukum-LandingPage) Demikian jawaban dari kami terkait cara ganti agama di KTP dan pertanyaan terkait lainnya, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document/lt4c7b80e19969e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17453/undangundang-nomor-23-tahun-2002?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_23_2002) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt548fdfd3a87d2/undang-undang-nomor-35-tahun-2014/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_35_2014) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5746a3e8d6d80?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpu_1_2016) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt584786efd1075?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_17_2016) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_1974) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5dafedf4cd014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_16_2019) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26195/node/758/undangundang-nomor-23-tahun-2006?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_23_2006) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52e8dd4cb6d80/node/758/uu-no-24-tahun-2013-perubahan-atas-undang-undang-nomor-23-tahun-2006-tentang-administrasikependudukan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_24_2013) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt568de651b88f1/peraturan-menteri-dalam-negeri-nomor-74-tahun-2015/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permendagri_74_2015) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5abcb656577ee/peraturan-menteri-dalam-negeri-nomor-120-tahun-2017?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permendagri_120_2017) REFERENSI --------- R. Soesilo. _Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasa_l. Politeia: Bogor, 1988. [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 28E ayat (1) [Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945) (“UUD 1945”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 58 ayat (1) dan (2) huruf h [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52e8dd4cb6d80/node/758/uu-no-24-tahun-2013-perubahan-atas-undang-undang-nomor-23-tahun-2006-tentang-administrasikependudukan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_24_2013) (“UU 24/2013”) [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 1 angka 11 UU 24/2013 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 5 huruf a [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5abcb656577ee/peraturan-menteri-dalam-negeri-nomor-120-tahun-2017?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permendagri_120_2017) (“Permendagri 120/2017”) [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 1 angka 4 Permendagri 120/2017 [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 8 [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt568de651b88f1/peraturan-menteri-dalam-negeri-nomor-74-tahun-2015/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permendagri_74_2015) [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 7 [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5dafedf4cd014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_16_2019) [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 6 ayat (1) dan (2) [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_1974) [\[10\]](#_ftnref10) Pasal 81 ayat (1) [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5746a3e8d6d80?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpu_1_2016) (“Perppu 1/2016”) [\[11\]](#_ftnref11) Pasal 81 ayat (2) Perppu 1/2016 Tags ---- [data kependudukan](/tag/data-kependudukan) [hak asasi manusia](/tag/hak-asasi-manusia) [hukum](/tag/hukum) [hukumonline](/tag/hukumonline) [kependudukan](/tag/kependudukan) [kk](/tag/kk) [klinik](/tag/klinik) [klinik hukumonline](/tag/klinik-hukumonline) [ktp](/tag/ktp) [online](/tag/online)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAIT5 Sumber Hukum Internasional07 Mar 2024Perbedaan Hak Asasi Manusia dan Hak Warga Negara08 Jun 2023Climate Change: Begini Peran Hukum Nasional Indonesia30 Jun 2022Upaya Perlindungan Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda 27 Jun 2022Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Perubahan iklim telah menjadi perbincangan dalam kehidupan masyarakat internasional sejak tahun 1979. Negara-negara berkumpul pada Konferensi Iklim di Jenewa untuk membahas upaya penanggulangan pemanasan global. Konferensi tersebut diikuti dengan pembentukan Badan Internasional Penilaian Perubahan Iklim, atau yang dikenal sebagai Intergovernmental Panel on Climate Change (“IPCC”).[1]Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Salah satu isu lingkungan hidup yang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan makhluk di bumi adalah fenomena perubahan iklim atau climate change.[2] Perubahan iklim bersifat global dan berjangka panjang. Perubahan iklim akan berdampak besar pada sistem sosial, ekonomi, lingkungan, juga terhadap aspek keamanan kehidupan manusia yang meliputi air, makanan, dan kesehatan. Dari dampak tersebut dapat dinilai bahwa iklim adalah milik bersama, bersifat global, dan mempengaruhi kepentingan manusia secara keseluruhan.[3]Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perubahan iklim yang merupakan masalah lingkungan hidup memberikan pengaruh besar pada konsep dalam hukum internasional.[4] Berikut adalah penjelasan peran hukum internasional dalam menghadapi perubahan iklim. Baca juga: Climate Change: Begini Peran Hukum Nasional Indonesia  Konvensi Perubahan IklimKonvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim atau yang dikenal dengan United Nations Framework Convention on Climate Change (“UNFCCC”). Konvensi perubahan iklim bertujuan untuk menstabilisasi konsentrasi gas-gas rumah kaca di atmosfer pada tingkat yang tidak membahayakan sistem iklim.[5] Konvensi ini menjadi bentuk keseriusan masyarakat internasional untuk menentukan tujuan bersama dan rencana strategis penanggulangan perubahan iklim. State parties atau negara pihak konvensi sepakat untuk menstabilkan konsentrasi Gas Rumah Kaca (“GRK”) anthrophogenic sebagai sumber utama dari perubahan iklim dan untuk menghindari gangguan dari sistem iklim dengan mengendalikan penyebab utama berupa metan, asam nitrat, khususnya emisi karbon dioksida.[6] Aturan terkait komitmen negara peserta konvensi untuk mengurangi dan mengindari GRK anthrophogenic dapat Anda baca selengkapnya dalam Pasal 4 UNFCCC.UNFCCC berkekuatan hukum sejak tanggal 21 Maret 1994. Berdasarkan konvensi tersebut, negara yang meratifikasi  konvensi dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu:[7]Negara Annex I;Negara Non-Annex I. Negara Annex I adalah negara-negara yang menyumbang emisi GRK dalam jumlah yang banyak. Sedangkan Negara Non-Annex I adalah negara-negara yang tidak termasuk dalam Annex I atau kontribusinya terhadap emisi GRK jauh lebih sedikit dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih rendah. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi UNFCCC melalui UU 6/1994 dan termasuk dalam negara Non-Annex I. Dengan demikian Indonesia secara resmi terikat dengan kewajiban yang tertuang di UNFCCC dalam upaya mencapai tujuan konvensi tersebut.[8] Di Indonesia, efek rumah kaca mungkin tidak terlalu umum. Rumah kaca biasanya dipakai di negara-negara 4 (empat) musim yang tidak sepanjang tahun memiliki cahaya matahari dan tidak sepanjang tahun memiliki cuaca yang cocok dengan pertanian. Maka, penduduk negara-negara tersebut membangun rumah-rumah kaca untuk menangkap panas matahari. Rumah itu kemudian menyimpan panas sehingga penduduk dapat bercocok tanam didalamnya. Efek menangkap panas ini lah yang kemudian disebut dengan efek rumah kaca. Bumi memiliki beberapa macam unsur kimia seperti CO2, metana dan lainnya yang berfungsi sebagai selimut bumi. Jika tidak ada gas tersebut, maka temperatur bumi akan sangat dingin dan tidak layak untuk didiami manusia. Gas-gas inilah yang memerangkap sinar matahari yang turun ke bumi atau kerap disebut GRK. Namun, jika terjadi revolusi industri yang secara besar-besaran menghasilkan GRK yang terus meningkat di atmosfer bumi, GRK menjadi sangat besar dan panas yang terperangkap di bumi semakin banyak.[9]Untuk menjalankan tujuan konvensi, UNFCCC membentuk Conference of the Parties (“COP”) yang diatur dalam Pasal 7 UNFCCC. Fungsi dari COP adalah mengkaji pelaksanaan konvensi, memantau pelaksanaan kewajiban state parties sesuai tujuan konvensi, mempromosikan dan memfasilitasi pertukaran informasi, membuat rekomendasi kepada state parties, dan mendirikan badan-badan pendukung jika dipandang perlu.[10] Protokol Kyoto 1997Protokol Kyoto 1997 atau Kyoto Protocol, merupakan hukum internasional yang memiliki kaitan dengan UNFCCC. Protokol ini merupakan dasar bagi negara industri untuk mengurangi emisi GRK.[11] Dalam rangka mengimplementasikan tujuan UNFCCC, COP pada pertemuan di tahun 1997, di Kyoto, Jepang, menghasilkan konsensus berupa keputusan untuk mengadopsi Protokol Kyoto 1997. Protokol Kyoto 1997 mulai berlaku sejak tahun 2005. Periode komitmen pertama dari pelaksanaan Protokol Kyoto 1997 telah dimulai tahun 2008 dan berakhir tahun 2012.[12] Sementara periode komitmen kedua dari pelaksanaan Protokol Kyoto 1997 dimulai tahun 2013 hingga tahun 2020.[13]Protokol Kyoto mengatur beberapa hal seperti mekanisme penurunan emisi GRK yang dilaksanakan negara-negara maju, yakni:[14]Implementasi Bersama (Joint Implementation);Perdagangan Emisi (Emission Trading);Mekanisme Pembangunan Bersih (Clean Development Mechanism, CDM). Indonesia sendiri telah melakukan ratifikasi Protokol Kyoto 1997 melalui UU 17/2004. Perjanjian CancunKonferensi COP yang dilaksanakan di Cancun, Meksiko, 2010 menghasilkan Cancun Agreement atau Perjanjian Cancun yang berisi aturan untuk mengatasi perubahan iklim melalui pendekatan internasional dan domestik. Perjanjian ini bertujuan untuk membantu negara berkembang dalam melindungi diri dari dampak perubahan iklim sekaligus mengejar pembangunan berkelanjutan.[15]Dalam Cancun Agreement terdapat aturan formal tentang perlunya perlindungan terhadap masyarakat hukum adat, yang dimuat pada Pasal 72 Cancun Agreement, yaitu:Also requests developing country Parties, when developing and implementing their national strategies or action plans, to address, inter alia, drivers of deforestation and forest degradation, land tenure issues, forest governance issues, gender considerations and the safeguards identified in paragraph 2 of annex I to this decision, ensuring the full and effective participation of relevant stakeholders, inter alia, indigenous peoples and local communities;Berdasarkan pasal tersebut, terdapat referensi penting dalam hal perlindungan masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal dalam pelaksanaan program Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (“REDD+”), yaitu ketika negara berkembang mengembangkan dan menerapkan strategi nasional atau rencana aksi untuk mengatasi penyebab deforestasi dan degradasi hutan, harus memastikan keterlibatan masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal secara penuh dan efektif.[16] Amandemen DohaPada tahun 2012, setelah periode komitmen pertama Protokol Kyoto 1997 (2008-2012) berakhir, negara anggota bertemu di Doha, Qatar untuk mengadopsi amandemen dari Protokol Kyoto 1997. Amandemen Doha menghasilkan aturan baru mengenai pengurangan emisi untuk periode komitmen kedua bagi state parties. Namun, Amandemen Doha tidak bertahan lama karena pada tahun 2015 diadakan “summit” atau Konferensi Tingkat Tinggi mengenai Sustainable Development di Paris. Seluruh state parties UNFCCC menandatangani pakta Paris Climate Agreement, yang pada akhirnya secara efektif menggantikan Protokol Kyoto 1997.[17]  Perjanjian ParisParis Agreement atau Perjanjian Paris merupakan pengganti Kyoto Protocol 1997.[18] Pada tahun 2015, negara pihak UNFCCC mengadopsi perjanjian tersebut dalam rangka upaya terkoordinasi secara internasional untuk mengatasi perubahan iklim. Berbeda dengan Protokol Kyoto 1997, Paris Agreement tidak menetapkan pengurangan emisi, melainkan merumuskan tujuan perubahan iklim secara keseluruhan dan mengatur kebebasan negara pihak untuk bagaimana dan seberapa banyak negara dapat berkontribusi guna mencapai tujuan tersebut. Hal ini tentu dengan memperhatikan perbedaan situasi nasional setiap negara (principle of common but differentiated responsibility and respective capabilities, in the light of different national circumstances), yang diatur dalam Pasal 2.2 Paris Agreement.[19]Tanggal 22 April 2016, Indonesia telah menandatangani Perjanjian Paris di New York. Sebagai negara peratifikasi, Indonesia berkomitmen untuk melakukan upaya menurunkan emisi GRK dan bergerak aktif mencegah terjadinya perubahan iklim. Pemerintah Indonesia kemudian menerbitkan UU 16/2016. Pemerintah Indonesia dengan 9 (sembilan) aksi prioritas pembangunan nasional yang dituangkan melalui Nawa Cita, adalah komitmen nasional menuju arah pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim. Dalam agenda Pembangunan Nasional, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim adalah prioritas.[20] Hingga hari ini terdapat 193 (192 negara dan European Union) pihak yang telah menjadi pihak dari perjanjian.[21]Kesimpulannya, perubahan iklim menjadi salah satu masalah utama dalam hukum internasional dan memberikan dampak yang besar yang dirasakan oleh seluruh dunia. Perubahan iklim sudah menjadi perbincangan dunia bahkan sejak taun 1979. Namun, masyarakat internasional tidak hanya melakukan perbincangan saja, melainkan melakukan konferensi dan berhasil mencapai keputusan serta kesepakatan untuk bekerja sama secara internasional dalam rangka menghadapi perubahan iklim. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan UNFCCCUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Protokol Kyoto 1997Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Ratifikasi Perjanjian ParisAmandemen DohaCancun AgreementPerjanjian ParisProtokol Kyoto 1997United Nations Framework Convention on Climate Change REFERENSIAndreas Pramudianto, Dari Kyoto Protocol 1997 Hingga Paris Agreement 2015: Dinamika Diplomasi Perubahan Iklim Global dan ASEAN Menuju 2020, Jurnal Global, Vol. 18, No. 1, 2016;Ardina Purbo (et.al), Perubahan Iklim, Perjanjian Paris, dan Nationality Determined Contribution, Jakarta: Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016;Asian Development Bank, Climate Change, Coming Soon to a Court Near You, Philippines: Asian Development Bank, 2020;Bernadinus Steni (et.al), Hukum, Perubahan Iklim dan REDD, Jakarta: HuMa, 2010;Charlotte Streck, The Paris Agreement: A New Beginning, Journal for European Environmental & Planning Law, Vol. 13, 2016;Christoph Böhringer, The Kyoto Protocol: A Review and Perspectives, Oxford Review of Economic Policy, Vol. 19, No. 3, 2003;Deni Bram, Perspektif Keadilan Iklim dalam Instrumen Hukum Lingkungan Internasional Tentang Perubahan Iklim, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11, No. 2, 2011;Leony Marcha Rotua Cahaya Pardede, Peran Hukum Internasional dalam Menekan Pengaruh Emisi Sektor Penerbangan Terhadap Laju Perubahan Iklim, Jurnal Belli Ac Pacis, Vol. 7, No. 2, 2021;Philip Aerni (et.al), Climate Change and International Law: Exploring the Linkages Between Human Rights, Environment, Trade, and Investment, Berlin: Duncker & Humblot, 2011;Muazzin, Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Kegiatan REDD+,  Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 66 No. 17, 2015;Yoomi Kim (et.al), Environmental and Economic Effectiveness of the Kyoto Protocol, PLOS ONE Journal, Vol. 21, 2020;DITJEN PPI, Kesepakatan Dunia dalam Menghadapi Perubahan Iklim, yang diakses pada 27 Juni 2022, pukul 20.08 WITA;DITJEN PPI, Komitmen Indonesia dalam Pengendalian Perubahan Iklim, yang diakses pada 27 Juni 2022, pukul 23.21 WITA;United Nations, The Paris Agreement, yang diakses pada 27 Juni 2022, pukul 23.15 WITA.[1] DITJEN PPI, Kesepakatan Dunia dalam Menghadapi Perubahan Iklim, yang diakses pada 27 Juni 2022, pukul 20.08 WITA[2] Deni Bram, Perspektif Keadilan Iklim dalam Instrumen Hukum Lingkungan Internasional Tentang Perubahan Iklim, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11, No. 2, 2011, hal. 285[3] Philip Aerni (et.al), Climate Change and International Law: Exploring the Linkages Between Human Rights, Environment, Trade, and Investment, Berlin: Duncker & Humblot, 2011, hal. 140[4] Bernadinus Steni (et.al), Hukum, Perubahan Iklim dan REDD, Jakarta: HuMa, 2010, hal. 44[5] Ardina Purbo (et.al), Perubahan Iklim, Perjanjian Paris, dan Nationality Determined Contribution, Jakarta: Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016, hal. 9[6] Deni Bram, Perspektif Keadilan Iklim dalam Instrumen Hukum Lingkungan Internasional Tentang Perubahan Iklim,Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11, No. 2, 2011, hal. 287[7] Ardina Purbo (et.al), Perubahan Iklim, Perjanjian Paris, dan Nationality Determined Contribution, Jakarta: Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016, hal. 9[8] Ardina Purbo (et.al), Perubahan Iklim, Perjanjian Paris, dan Nationality Determined Contribution, Jakarta: Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016, hal. 9[9] Bernadinus Steni (et.al), Hukum, Perubahan Iklim dan REDD, Jakarta: HuMa, 2010, hal. 6-7[10] Ardina Purbo (et.al), Perubahan Iklim, Perjanjian Paris, dan Nationality Determined Contribution, Jakarta: Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016, hal. 9[11] Yoomi Kim (et.al), Environmental and Economic Effectiveness of the Kyoto Protocol, PLOS ONE Journal, Vol. 21, 2020, hal. 2[12] Christoph Böhringer, The Kyoto Protocol: A Review and Perspectives, Oxford Review of Economic Policy, Vol. 19, No. 3, 2003, hal. 451[13] Andreas Pramudianto, Dari Kyoto Protocol 1997 Hingga Paris Agreement 2015: Dinamika Diplomasi Perubahan Iklim Global dan ASEAN Menuju 2020, Jurnal Global, Vol. 18, No. 1, 2016, hal. 78[14] Ardina Purbo (et.al), Perubahan Iklim, Perjanjian Paris, dan Nationality Determined Contribution, Jakarta: Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016, hal. 11[15] Asian Development Bank, Climate Change, Coming Soon to a Court Near You, Philippines: Asian Development Bank, 2020, hal. 23[16] Muazzin, Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Kegiatan REDD+, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 66 No. 17, 2015, hal. 278[17] Leony Marcha Rotua Cahaya Pardede, Peran Hukum Internasional dalam Menekan Pengaruh Emisi Sektor Penerbangan Terhadap Laju Perubahan Iklim, Jurnal Belli Ac Pacis, Vol. 7, No. 2, 2021, hal. 87[18] Andreas Pramudianto, Dari Kyoto Protocol 1997 Hingga Paris Agreement 2015: Dinamika Diplomasi Perubahan Iklim Global dan ASEAN Menuju 2020, Jurnal Global, Vol. 18, No. 1, 2016, hal. 78[19] Charlotte Streck, The Paris Agreement: A New Beginning, Journal for European Environmental & Planning Law, Vol. 13, 2016, hal. 4-5[20] DITJEN PPI, Komitmen Indonesia dalam Pengendalian Perubahan Iklim, yang diakses pada 27 Juni 2022, pukul 23.21 WITA[21] United Nations, The Paris Agreement, yang diakses pada 27 Juni 2022, pukul 23.15 WITATagshukum internasionalhukum lingkunganinternasional

Apakah terdapat ketentuan dalam hukum internasional mengenai perubahan iklim?

Perubahan iklim merupakan salah satu masalah utama dan memberikan dampak besar yang dirasakan oleh seluruh dunia. Dengan demikian, bagaimana hukum internasional menanggapi isu ini? Adakah ketentuan hukum internasional terkait penanggulangan perubahan iklim? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. 5 Sumber Hukum Internasional07 Mar 2024Perbedaan Hak Asasi Manusia dan Hak Warga Negara08 Jun 2023Climate Change: Begini Peran Hukum Nasional Indonesia30 Jun 2022Upaya Perlindungan Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda 27 Jun 20225 Sumber Hukum Internasional07 Mar 2024Perbedaan Hak Asasi Manusia dan Hak Warga Negara08 Jun 2023Climate Change: Begini Peran Hukum Nasional Indonesia30 Jun 2022Upaya Perlindungan Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda 27 Jun 2022Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/peran-hukum-internasional-dalam-menanggulangi-isu-perubahan-iklim-lt62bed65504727/

Peran Hukum Internasional dalam Menanggulangi Isu Perubahan Iklim

pages/218/page-2.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### 5 Sumber Hukum Internasional ](/klinik/a/sumber-hukum-internasional-lt62b02e4990cb4/)  07 Mar 2024 [ #### Perbedaan Hak Asasi Manusia dan Hak Warga Negara ](/klinik/a/perbedaan-hak-asasi-manusia-dan-hak-warga-negara-lt6290a66705bc0/)  08 Jun 2023 [ #### _Climate Change_: Begini Peran Hukum Nasional Indonesia ](/klinik/a/iclimate-change-i--begini-peran-hukum-nasional-indonesia-lt62bd38c01d37f/)  30 Jun 2022 [ #### Upaya Perlindungan Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda ](/klinik/a/upaya-perlindungan-masyarakat-adat-karuhun-urang-sunda-lt62b9844f70d51/)  27 Jun 2022 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). Perubahan iklim telah menjadi perbincangan dalam kehidupan masyarakat internasional sejak tahun 1979. Negara-negara berkumpul pada Konferensi Iklim di Jenewa untuk membahas upaya penanggulangan pemanasan global. Konferensi tersebut diikuti dengan pembentukan Badan Internasional Penilaian Perubahan Iklim, atau yang dikenal sebagai _Intergovernmental Panel on Climate Change_ (“IPCC”).[\[1\]](#_ftn1) Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Salah satu isu lingkungan hidup yang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan makhluk di bumi adalah fenomena **perubahan iklim** atau _climate change_.[\[2\]](#_ftn2) Perubahan iklim bersifat global dan berjangka panjang. Perubahan iklim akan berdampak besar pada sistem sosial, ekonomi, lingkungan, juga terhadap aspek keamanan kehidupan manusia yang meliputi air, makanan, dan kesehatan. Dari dampak tersebut dapat dinilai bahwa iklim adalah milik bersama, bersifat global, dan mempengaruhi kepentingan manusia secara keseluruhan.[\[3\]](#_ftn3) Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perubahan iklim yang merupakan masalah lingkungan hidup memberikan pengaruh besar pada konsep dalam hukum internasional.[\[4\]](#_ftn4) Berikut adalah penjelasan peran hukum internasional dalam menghadapi perubahan iklim. Baca juga: **_[Climate Change](https://www.hukumonline.com/klinik/a/iclimate-change-i--begini-peran-hukum-nasional-indonesia-lt62bd38c01d37f?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=climate_nasional)_[: Begini Peran Hukum Nasional Indonesia](https://www.hukumonline.com/klinik/a/iclimate-change-i--begini-peran-hukum-nasional-indonesia-lt62bd38c01d37f?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=climate_nasional)** ### **Konvensi Perubahan Iklim** Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim atau yang dikenal dengan [**_United Nations Framework Convention on Climate Change_**](https://unfccc.int/files/essential_background/background_publications_htmlpdf/application/pdf/conveng.pdf) **(“UNFCCC”)**. Konvensi perubahan iklim bertujuan untuk menstabilisasi konsentrasi gas-gas rumah kaca di atmosfer pada tingkat yang tidak membahayakan sistem iklim.[\[5\]](#_ftn5) Konvensi ini menjadi bentuk keseriusan masyarakat internasional untuk menentukan tujuan bersama dan rencana strategis penanggulangan perubahan iklim. _State parties_ atau negara pihak konvensi sepakat untuk menstabilkan konsentrasi Gas Rumah Kaca (“GRK”) _anthrophogenic_ sebagai sumber utama dari perubahan iklim dan untuk menghindari gangguan dari sistem iklim dengan mengendalikan penyebab utama berupa metan, asam nitrat, khususnya emisi karbon dioksida.[\[6](#_ftn6)[\]](#_ftn6) Aturan terkait komitmen negara peserta konvensi untuk mengurangi dan mengindari GRK _anthrophogenic_ dapat Anda baca selengkapnya dalam **Pasal 4** [**UNFCCC**](https://unfccc.int/files/essential_background/background_publications_htmlpdf/application/pdf/conveng.pdf). UNFCCC berkekuatan hukum sejak tanggal 21 Maret 1994. Berdasarkan konvensi tersebut, negara yang meratifikasi  konvensi dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu:[\[7\]](#_ftn7) 1. Negara Annex I; 2. Negara Non-Annex I. Negara Annex I adalah negara-negara yang menyumbang emisi GRK dalam jumlah yang banyak. Sedangkan Negara Non-Annex I adalah negara-negara yang tidak termasuk dalam Annex I atau kontribusinya terhadap emisi GRK jauh lebih sedikit dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih rendah. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi UNFCCC melalui [**UU 6/1994**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/373/undangundang-nomor-6-tahun-1994?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_1994) dan termasuk dalam negara Non\-Annex I. Dengan demikian Indonesia secara resmi terikat dengan kewajiban yang tertuang di UNFCCC dalam upaya mencapai tujuan konvensi tersebut.[\[8\]](#_ftn8) Di Indonesia, efek rumah kaca mungkin tidak terlalu umum. Rumah kaca biasanya dipakai di negara-negara 4 (empat) musim yang tidak sepanjang tahun memiliki cahaya matahari dan tidak sepanjang tahun memiliki cuaca yang cocok dengan pertanian. Maka, penduduk negara-negara tersebut membangun rumah-rumah kaca untuk menangkap panas matahari. Rumah itu kemudian menyimpan panas sehingga penduduk dapat bercocok tanam didalamnya. Efek menangkap panas ini lah yang kemudian disebut dengan efek rumah kaca. Bumi memiliki beberapa macam unsur kimia seperti CO2, metana dan lainnya yang berfungsi sebagai selimut bumi. Jika tidak ada gas tersebut, maka temperatur bumi akan sangat dingin dan tidak layak untuk didiami manusia. Gas-gas inilah yang memerangkap sinar matahari yang turun ke bumi atau kerap disebut GRK. Namun, jika terjadi revolusi industri yang secara besar-besaran menghasilkan GRK yang terus meningkat di atmosfer bumi, GRK menjadi sangat besar dan panas yang terperangkap di bumi semakin banyak.[\[9\]](#_ftn9) Untuk menjalankan tujuan konvensi, UNFCCC membentuk _Conference of the Parties_ (“COP”) yang diatur dalam **Pasal 7 UNFCCC**. Fungsi dari COP adalah mengkaji pelaksanaan konvensi, memantau pelaksanaan kewajiban _state parties_ sesuai tujuan konvensi, mempromosikan dan memfasilitasi pertukaran informasi, membuat rekomendasi kepada _state parties_, dan mendirikan badan-badan pendukung jika dipandang perlu.[\[10\]](#_ftn10) ### **Protokol Kyoto 1997** [**Protokol Kyoto 1997**](https://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf) atau _Kyoto Protocol_, merupakan hukum internasional yang memiliki kaitan dengan UNFCCC. Protokol ini merupakan dasar bagi negara industri untuk mengurangi emisi GRK.[\[11\]](#_ftn11) Dalam rangka mengimplementasikan tujuan UNFCCC, COP pada pertemuan di tahun 1997, di Kyoto, Jepang, menghasilkan konsensus berupa keputusan untuk mengadopsi Protokol Kyoto 1997. Protokol Kyoto 1997 mulai berlaku sejak tahun 2005. Periode komitmen pertama dari pelaksanaan Protokol Kyoto 1997 telah dimulai tahun 2008 dan berakhir tahun 2012.[\[12\]](#_ftn12) Sementara periode komitmen kedua dari pelaksanaan Protokol Kyoto 1997 dimulai tahun 2013 hingga tahun 2020.[\[13\]](#_ftn13) Protokol Kyoto mengatur beberapa hal seperti mekanisme penurunan emisi GRK yang dilaksanakan negara-negara maju, yakni:[\[14\]](#_ftn14) 1. Implementasi Bersama (_Joint Implementation_); 2. Perdagangan Emisi (_Emission Trading_); 3. Mekanisme Pembangunan Bersih (_Clean Development Mechanism_, CDM). Indonesia sendiri telah melakukan ratifikasi Protokol Kyoto 1997 melalui [**UU 17/2004**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20757/undangundang-nomor-17-tahun-2004/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_17_2004). ### **Perjanjian Cancun** Konferensi COP yang dilaksanakan di Cancun, Meksiko, 2010 menghasilkan **_[Cancun Agreement](https://unfccc.int/files/meetings/cop_16/application/pdf/cop16_lca.pdf)_** atau Perjanjian Cancun yang berisi aturan untuk mengatasi perubahan iklim melalui pendekatan internasional dan domestik. Perjanjian ini bertujuan untuk membantu negara berkembang dalam melindungi diri dari dampak perubahan iklim sekaligus mengejar pembangunan berkelanjutan.[\[15\]](#_ftn15) Dalam _Cancun Agreement_ terdapat aturan formal tentang perlunya perlindungan terhadap masyarakat hukum adat, yang dimuat pada **Pasal 72** _Cancun Agreement_, yaitu: _Also requests developing country Parties, when developing and implementing their national strategies or action plans, to address, inter alia, drivers of deforestation and forest degradation, land tenure issues, forest governance issues, gender considerations and the safeguards identified in paragraph 2 of annex I to this decision, ensuring the full and effective participation of relevant stakeholders, inter alia, **indigenous peoples and local communities**;_ Berdasarkan pasal tersebut, terdapat referensi penting dalam hal perlindungan masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal dalam pelaksanaan program _Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation_ (“REDD+”), yaitu ketika negara berkembang mengembangkan dan menerapkan strategi nasional atau rencana aksi untuk mengatasi penyebab deforestasi dan degradasi hutan, harus memastikan keterlibatan masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal secara penuh dan efektif.[\[16\]](#_ftn16) ### **Amandemen Doha** Pada tahun 2012, setelah periode komitmen pertama Protokol Kyoto 1997 (2008-2012) berakhir, negara anggota bertemu di Doha, Qatar untuk mengadopsi amandemen dari Protokol Kyoto 1997. **[Amandemen Doha](https://unfccc.int/files/kyoto_protocol/application/pdf/kp_doha_amendment_english.pdf)** menghasilkan aturan baru mengenai pengurangan emisi untuk periode komitmen kedua bagi _state parties_. Namun, Amandemen Doha tidak bertahan lama karena pada tahun 2015 diadakan “_summit_” atau Konferensi Tingkat Tinggi mengenai _Sustainable Development_ di Paris. Seluruh _state parties_ UNFCCC menandatangani pakta _Paris Climate Agreement_, yang pada akhirnya secara efektif menggantikan Protokol Kyoto 1997.[\[17\]](#_ftn17) ### **Perjanjian Paris** _[**Paris Agreement**](https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf)_ atau Perjanjian Paris merupakan pengganti _Kyoto Protocol_ 1997.[\[18\]](#_ftn18) Pada tahun 2015, negara pihak UNFCCC mengadopsi perjanjian tersebut dalam rangka upaya terkoordinasi secara internasional untuk mengatasi perubahan iklim. Berbeda dengan Protokol Kyoto 1997, _Paris Agreement_ tidak menetapkan pengurangan emisi, melainkan merumuskan tujuan perubahan iklim secara keseluruhan dan mengatur kebebasan negara pihak untuk bagaimana dan seberapa banyak negara dapat berkontribusi guna mencapai tujuan tersebut. Hal ini tentu dengan memperhatikan perbedaan situasi nasional setiap negara (_principle of common but differentiated responsibility and respective capabilities, in the light of different national circumstances_), yang diatur dalam **Pasal 2.2** _[**Paris Agreement**](https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf)_.[\[19\]](#_ftn19) Tanggal 22 April 2016, Indonesia telah menandatangani Perjanjian Paris di New York. Sebagai negara peratifikasi, Indonesia berkomitmen untuk melakukan upaya menurunkan emisi GRK dan bergerak aktif mencegah terjadinya perubahan iklim. Pemerintah Indonesia kemudian menerbitkan **[UU 16/2016](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5821a73ed821b/undang-undang-nomor-16-tahun-2016?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_16_2016)**. Pemerintah Indonesia dengan 9 (sembilan) aksi prioritas pembangunan nasional yang dituangkan melalui Nawa Cita, adalah komitmen nasional menuju arah pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim. Dalam agenda Pembangunan Nasional, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim adalah prioritas.[\[20\]](#_ftn20) Hingga hari ini terdapat 193 (192 negara dan _European Union_) pihak yang telah menjadi pihak dari perjanjian.[\[21\]](#_ftn21) Kesimpulannya, perubahan iklim menjadi salah satu masalah utama dalam hukum internasional dan memberikan dampak yang besar yang dirasakan oleh seluruh dunia. Perubahan iklim sudah menjadi perbincangan dunia bahkan sejak taun 1979. Namun, masyarakat internasional tidak hanya melakukan perbincangan saja, melainkan melakukan konferensi dan berhasil mencapai keputusan serta kesepakatan untuk bekerja sama secara internasional dalam rangka menghadapi perubahan iklim. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [**di sini**.](http://mini.hukumonline.com/holpro/?utm_source=Google&utm_medium=Banner&utm_campaign=KlinikHukum-LandingPage) Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan UNFCCC [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/373/undangundang-nomor-6-tahun-1994?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_1994) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Protokol Kyoto 1997 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20757/undangundang-nomor-17-tahun-2004/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_17_2004) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Ratifikasi Perjanjian Paris [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5821a73ed821b/undang-undang-nomor-16-tahun-2016?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_16_2016) Amandemen Doha [](https://unfccc.int/files/kyoto_protocol/application/pdf/kp_doha_amendment_english.pdf) Cancun Agreement [](https://unfccc.int/files/meetings/cop_16/application/pdf/cop16_lca.pdf) Perjanjian Paris [](https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf) Protokol Kyoto 1997 [](https://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf) United Nations Framework Convention on Climate Change [](https://unfccc.int/files/essential_background/background_publications_htmlpdf/application/pdf/conveng.pdf) REFERENSI --------- 1. Andreas Pramudianto, _Dari Kyoto Protocol 1997 Hingga Paris Agreement 2015: Dinamika Diplomasi Perubahan Iklim Global dan ASEAN Menuju 2020,_ Jurnal Global, Vol. 18, No. 1, 2016; 2. Ardina Purbo (et.al), _Perubahan Iklim, Perjanjian Paris, dan Nationality Determined Contribution,_ Jakarta: Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016; 3. Asian Development Bank, _Climate Change, Coming Soon to a Court Near You_, Philippines: Asian Development Bank, 2020; 4. Bernadinus Steni (_et.al_), _Hukum, Perubahan Iklim dan REDD_, Jakarta: HuMa, 2010; 5. Charlotte Streck, _The Paris Agreement: A New Beginning,_ Journal for European Environmental & Planning Law, Vol. 13, 2016; 6. Christoph Böhringer, _The Kyoto Protocol: A Review and Perspectives,_ Oxford Review of Economic Policy, Vol. 19, No. 3, 2003; 7. Deni Bram, _Perspektif Keadilan Iklim dalam Instrumen Hukum Lingkungan Internasional Tentang Perubahan Iklim,_ Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11, No. 2, 2011; 8. Leony Marcha Rotua Cahaya Pardede, _Peran Hukum Internasional dalam Menekan Pengaruh Emisi Sektor Penerbangan Terhadap Laju Perubahan Iklim,_ Jurnal Belli Ac Pacis, Vol. 7, No. 2, 2021; 9. Philip Aerni _(et.al),_ _Climate Change and International Law: Exploring the Linkages Between Human Rights, Environment, Trade, and Investment,_ Berlin: Duncker & Humblot, 2011; 10. Muazzin, _Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Kegiatan REDD+,_  Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 66 No. 17, 2015; 11. Yoomi Kim (et.al), _Environmental and Economic Effectiveness of the Kyoto Protocol,_ PLOS ONE Journal, Vol. 21, 2020; 12. [DITJEN PPI, Kesepakatan Dunia dalam Menghadapi Perubahan Iklim](http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/index.php/aksi/mitigasi/implementasi/10-tentang/21-upaya-ditingkat-internasional), yang diakses pada 27 Juni 2022, pukul 20.08 WITA; 13. [DITJEN PPI, Komitmen Indonesia dalam Pengendalian Perubahan Iklim](http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/index.php/tentang/amanat-perubahan-iklim/komitmen-indonesia), yang diakses pada 27 Juni 2022, pukul 23.21 WITA; 14. [United Nations, The Paris Agreement](https://www.un.org/en/climatechange/paris-agreement), yang diakses pada 27 Juni 2022, pukul 23.15 WITA. * * * [\[1\]](#_ftnref1) [DITJEN PPI, Kesepakatan Dunia dalam Menghadapi Perubahan Iklim](http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/index.php/aksi/mitigasi/implementasi/10-tentang/21-upaya-ditingkat-internasional), yang diakses pada 27 Juni 2022, pukul 20.08 WITA [\[2\]](#_ftnref2) Deni Bram, _Perspektif Keadilan Iklim dalam Instrumen Hukum Lingkungan Internasional Tentang Perubahan Iklim,_ Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11, No. 2, 2011, hal. 285 [\[3\]](#_ftnref3) Philip Aerni _(et.al),_ _Climate Change and International Law: Exploring the Linkages Between Human Rights, Environment, Trade, and Investment,_ Berlin: Duncker & Humblot, 2011, hal. 140 [\[4\]](#_ftnref4) Bernadinus Steni (_et.al_), _Hukum, Perubahan Iklim dan REDD_, Jakarta: HuMa, 2010, hal. 44 [\[5\]](#_ftnref5) Ardina Purbo (_et.al_), _Perubahan Iklim, Perjanjian Paris, dan Nationality Determined Contribution,_ Jakarta: Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016, hal. 9 [\[6\]](#_ftnref6) Deni Bram, _Perspektif Keadilan Iklim dalam Instrumen Hukum Lingkungan Internasional Tentang Perubahan Iklim,_Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11, No. 2, 2011, hal. 287 [\[7\]](#_ftnref7) Ardina Purbo (et.al), _Perubahan Iklim, Perjanjian Paris, dan Nationality Determined Contribution,_ Jakarta: Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016, hal. 9 [\[8\]](#_ftnref8) Ardina Purbo (et.al), _Perubahan Iklim, Perjanjian Paris, dan Nationality Determined Contribution,_ Jakarta: Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016, hal. 9 [\[9\]](#_ftnref9) Bernadinus Steni (et.al), _Hukum, Perubahan Iklim dan REDD_, Jakarta: HuMa, 2010, hal. 6-7 [\[10\]](#_ftnref10) Ardina Purbo (et.al), _Perubahan Iklim, Perjanjian Paris, dan Nationality Determined Contribution,_ Jakarta: Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016, hal. 9 [\[11\]](#_ftnref11) Yoomi Kim (et.al), _Environmental and Economic Effectiveness of the Kyoto Protocol,_ PLOS ONE Journal, Vol. 21, 2020, hal. 2 [\[12\]](#_ftnref12) Christoph Böhringer, _The Kyoto Protocol: A Review and Perspectives,_ Oxford Review of Economic Policy, Vol. 19, No. 3, 2003, hal. 451 [\[13\]](#_ftnref13) Andreas Pramudianto, _Dari Kyoto Protocol 1997 Hingga Paris Agreement 2015: Dinamika Diplomasi Perubahan Iklim Global dan ASEAN Menuju 2020,_ Jurnal Global, Vol. 18, No. 1, 2016, hal. 78 [\[14\]](#_ftnref14) Ardina Purbo (et.al), _Perubahan Iklim, Perjanjian Paris, dan Nationality Determined Contribution,_ Jakarta: Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016, hal. 11 [\[15\]](#_ftnref15) Asian Development Bank, _Climate Change, Coming Soon to a Court Near You_, Philippines: Asian Development Bank, 2020, hal. 23 [\[16\]](#_ftnref16) Muazzin, _Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Kegiatan REDD+,_ Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 66 No. 17, 2015, hal. 278 [\[17\]](#_ftnref17) Leony Marcha Rotua Cahaya Pardede, _Peran Hukum Internasional dalam Menekan Pengaruh Emisi Sektor Penerbangan Terhadap Laju Perubahan Iklim,_ Jurnal Belli Ac Pacis, Vol. 7, No. 2, 2021, hal. 87 [\[18\]](#_ftnref18) Andreas Pramudianto, _Dari Kyoto Protocol 1997 Hingga Paris Agreement 2015: Dinamika Diplomasi Perubahan Iklim Global dan ASEAN Menuju 2020,_ Jurnal Global, Vol. 18, No. 1, 2016, hal. 78 [\[19\]](#_ftnref19) Charlotte Streck, _The Paris Agreement: A New Beginning,_ Journal for European Environmental & Planning Law, Vol. 13, 2016, hal. 4-5 [\[20\]](#_ftnref20) [DITJEN PPI, Komitmen Indonesia dalam Pengendalian Perubahan Iklim](http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/index.php/tentang/amanat-perubahan-iklim/komitmen-indonesia), yang diakses pada 27 Juni 2022, pukul 23.21 WITA [\[21\]](#_ftnref21) [United Nations, The Paris Agreement](https://www.un.org/en/climatechange/paris-agreement), yang diakses pada 27 Juni 2022, pukul 23.15 WITA Tags ---- [hukum internasional](/tag/hukum-internasional) [hukum lingkungan](/tag/hukum-lingkungan) [internasional](/tag/internasional)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Hak Pelaut yang di-PHKKLINIK TERKAITHukumnya Jika Yayasan Telat Bayar Gaji Karyawan09 Mei 2024Hukumnya Larang Mantan Pegawai Outsourcing Bekerja untuk Klien 23 Mei 2022Mandor Pimpin Buruh Lepas, Termasuk Outsourcing?13 Mei 2022Bolehkah Menahan Gaji Karyawan karena Tidak Disiplin Bekerja?16 Sep 2015Berdasarkan kronologis kasus yang Anda sampaikan, kami berasumsi bahwa perusahaan kapal tempat Anda bekerja telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak kepada kru kapal dengan status Anda sebagai pekerja kontrak atau pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (“PKWT”).PKWT menurut Pasal 1 angka 10 PP 35/2021 adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Adapun, khusus terkait kepelautan awak kapal yang di-PHK karena kapal dijual maka pengusaha wajib membayar pesangon. Hal ini berdasarkan Pasal 27 PP 7/2000 yang berbunyi:Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha angkutan di perairan karena kapal musnah atau tenggelam, pengusaha angkutan di perairan wajib membayar pesangon kepada awak kapal yang bersangkutan sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir dan hak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha angkutan di perairan karena kapal dianggurkan, atau dijual, pengusaha angkutan di perairan wajib membayar pesangon kepada awak kapal sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.Dalam hal pembayaran pesangon berdasarkan Pasal 27 PP 7/2000 tersebut, maka penghitungan dan pengaturannya sesuai dengan ketentuan UU Ketenagakerjaan, UU Cipta Kerjadan peraturan turunannya.Hak atas Ganti Rugi dan Uang Kompensasi Pekerja PKWTPerlu Anda perhatikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 angka 16 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 61 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, perjanjian kerja berakhir apabila:Pekerja meninggal dunia;Jangka waktu perjanjian kerja berakhir;Selesainya suatu pekerjaan tertentu;Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atauAdanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.Jika salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam PKWT bukan karena salah satu ketentuan di atas, maka pihak yang mengakhiri hubungan kerja wajib membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.[1]Selain itu, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi yang besarannya dihitung berdasarkan jangka waktu PKWT yang telah dilaksanakan oleh pekerja.[2]Mengenai ketentuan uang pesangon, dalam hal PKWT berakhir, tidak ada pesangon untuk pekerja kontrak, melainkan pemberian uang kompensasi.[3] Terkait besaran uang kompensasi tersebut adalah tergantung pada upah dan masa kerjanya.Baca juga: Tentang Uang Kompensasi, ‘Pesangon’-nya Karyawan KontrakPenghitungan Uang Kompensasi Pekerja PKWT yang di-PHKAdapun penghitungan uang kompensasi PKWT merujuk pada ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 ayat (1) PP 35/2021 yaitu:Ganti rugi sebesar upah pekerja sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;Uang kompensasi yang besarnya diatur sebagai berikut : PKWT selama 12 bulan secara terus menerus diberikan sebesar 1 bulan upah;PKWT selama 1 bulan atau lebih tetapi kurang dari 12 bulan, dihitung secara proporsional dengan perhitungan: masa kerja/12 x 1 bulan upah;PKWT selama lebih dari 12 bulan, dihitung secara proporsional dengan perhitungan: masa kerja/12 x 1 bulan upah.Dengan demikian dapat disimpulkan dalam hal terjadinya PHK seperti yang Anda alami sebagai karyawan kontrak atau PKWT sebelum masa kontrak habis, maka Anda berhak atas uang ganti rugi sampai waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja dan uang kompensasi yang dihitung berdasarkan jangka waktu masa kerja. Demikian jawaban dari kami tentang hak atas uang kompensasi bagi pelaut yang di-PHK, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaanUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta KerjaPeraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan KerjaPeraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan[1] Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  [2] Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (“PP 35/2021”)[3] Pasal 15 PP 35/2021Tagsganti rugipkwtuang kompensasi

Saya kru kapal dan saya sudah bekerja kurang lebih 2 bulan dan saya memiliki kontrak 6 bulan. Namun, kapal akan dijual dan kru akan diberhentikan dari pekerjaan. Apa saja hak kru kapal yang dapat saya terima dan apa dasar hukumnya? Terima kasih.

Jika pekerja kontrak atau pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (“PKWT”) diakhiri hubungan kerjanya, maka ia berhak atas uang ganti rugi sebesar upah pekerja sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Selain itu pengusaha juga wajib memberikan uang kompensasi yang besarannya dihitung berdasarkan jangka waktu PKWT yang telah dilaksanakan oleh pekerja. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Hukumnya Jika Yayasan Telat Bayar Gaji Karyawan09 Mei 2024Hukumnya Larang Mantan Pegawai Outsourcing Bekerja untuk Klien 23 Mei 2022Mandor Pimpin Buruh Lepas, Termasuk Outsourcing?13 Mei 2022Bolehkah Menahan Gaji Karyawan karena Tidak Disiplin Bekerja?16 Sep 2015Hukumnya Jika Yayasan Telat Bayar Gaji Karyawan09 Mei 2024Hukumnya Larang Mantan Pegawai Outsourcing Bekerja untuk Klien 23 Mei 2022Mandor Pimpin Buruh Lepas, Termasuk Outsourcing?13 Mei 2022Bolehkah Menahan Gaji Karyawan karena Tidak Disiplin Bekerja?16 Sep 2015Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank6 Mei 2024Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank6 Mei 2024Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-atas-uang-kompensasi-bagi-pelaut-yang-di-phk-lt62beb298d6424/

Hak atas Uang Kompensasi bagi Pelaut yang di-PHK

pages/218/page-3.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/) disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Hak Pelaut yang di-PHK** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Hukumnya Jika Yayasan Telat Bayar Gaji Karyawan ](/klinik/a/telat-bayar-gaji-karyawan-lt62b96dd39e107/)  09 Mei 2024 [ #### Hukumnya Larang Mantan Pegawai _Outsourcing_ Bekerja untuk Klien ](/klinik/a/hukumnya-larang-mantan-pegawai-ioutsourcing-i-bekerja-untuk-klien-lt5f09f9cd3c224/)  23 Mei 2022 [ #### Mandor Pimpin Buruh Lepas, Termasuk _Outsourcing_? ](/klinik/a/mandor-pimpin-buruh-lepas--termasuk-ioutsourcing-i-lt52d3814d440aa/)  13 Mei 2022 [ #### Bolehkah Menahan Gaji Karyawan karena Tidak Disiplin Bekerja? ](/klinik/a/bolehkah-menahan-gaji-karyawan-karena-tidak-disiplin-bekerja-lt55f63cb58e7e2/)  16 Sep 2015 [](#!) Berdasarkan kronologis kasus yang Anda sampaikan, kami berasumsi bahwa perusahaan kapal tempat Anda bekerja telah melakukan [pemutusan hubungan kerja](https://www.hukumonline.com/kamus/p/pemutusan-hubungan-kerja) (PHK) secara sepihak kepada kru kapal dengan status Anda sebagai pekerja kontrak atau pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (“PKWT”). PKWT menurut **Pasal 1 angka 10 [PP 35/2021](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_35_2021)** adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Adapun, khusus terkait kepelautan awak kapal yang di-PHK karena kapal dijual maka pengusaha wajib membayar pesangon. Hal ini berdasarkan **Pasal 27 [PP 7/2000](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/356/peraturan-pemerintah-nomor-7-tahun-2000/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_7_2000)** yang berbunyi: 1. _Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha angkutan di perairan karena kapal musnah atau tenggelam, pengusaha angkutan di perairan wajib membayar pesangon kepada awak kapal yang bersangkutan sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir dan hak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku._ 2. _Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha angkutan di perairan karena kapal dianggurkan, atau **dijual**, pengusaha angkutan di perairan **wajib membayar pesangon kepada awak kapal sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.**_ Dalam hal pembayaran pesangon berdasarkan Pasal 27 PP 7/2000 tersebut, maka penghitungan dan pengaturannya sesuai dengan ketentuan **[UU Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan), [UU Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Cipta_Kerja)**dan peraturan turunannya. ### **Hak atas Ganti Rugi dan Uang Kompensasi Pekerja PKWT** Perlu Anda perhatikan bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 81 angka 16 UU Cipta Kerja** yang mengubah **Pasal 61 ayat (1) UU Ketenagakerjaan**, perjanjian kerja berakhir apabila: 1. Pekerja meninggal dunia; 2. Jangka waktu perjanjian kerja berakhir; 3. Selesainya suatu pekerjaan tertentu; 4. Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau 5. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Jika salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam PKWT bukan karena salah satu ketentuan di atas, maka pihak yang mengakhiri hubungan kerja **wajib membayar ganti rugi** kepada pihak lainnya **sebesar upah pekerja sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja**.[\[1\]](#_ftn1) Selain itu, pengusaha wajib memberikan **uang kompensasi** yang besarannya dihitung berdasarkan jangka waktu PKWT yang telah dilaksanakan oleh pekerja.[\[2\]](#_ftn2) Mengenai ketentuan uang pesangon, dalam hal PKWT berakhir, tidak ada pesangon untuk pekerja kontrak, melainkan pemberian uang kompensasi.[\[3\]](#_ftn3) Terkait besaran uang kompensasi tersebut adalah tergantung pada upah dan masa kerjanya. Baca juga: [**Tentang Uang Kompensasi, ‘Pesangon’-nya Karyawan Kontrak**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-uang-kompensasi--pesangon-nya-karyawan-kontrak-lt560b6b4ee463f?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uang_kompensasi) ### **Penghitungan Uang Kompensasi Pekerja PKWT yang di-PHK** Adapun penghitungan uang kompensasi PKWT merujuk pada ketentuan **Pasal 15** dan **Pasal 16 ayat (1) PP 35/2021** yaitu: 1. Ganti rugi sebesar upah pekerja sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja; 2. Uang kompensasi yang besarnya diatur sebagai berikut : 1. PKWT selama 12 bulan secara terus menerus diberikan sebesar 1 bulan upah; 2. PKWT selama 1 bulan atau lebih tetapi kurang dari 12 bulan, dihitung secara proporsional dengan perhitungan: **masa kerja/12 x 1 bulan upah**; 3. PKWT selama lebih dari 12 bulan, dihitung secara proporsional dengan perhitungan: **masa kerja/12 x 1 bulan upah**. Dengan demikian dapat disimpulkan dalam hal terjadinya PHK seperti yang Anda alami sebagai karyawan kontrak atau PKWT sebelum masa kontrak habis, maka Anda berhak atas uang ganti rugi sampai waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja dan uang kompensasi yang dihitung berdasarkan jangka waktu masa kerja.  Demikian jawaban dari kami tentang hak atas uang kompensasi bagi pelaut yang di-PHK, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Cipta_Kerja) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_35_2021) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/356/peraturan-pemerintah-nomor-7-tahun-2000/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_7_2000) [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 62 [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan)   [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 17 [Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_35_2021) (“PP 35/2021”) [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 15 PP 35/2021 Tags ---- [ganti rugi](/tag/ganti-rugi) [pkwt](/tag/pkwt) [uang kompensasi](/tag/uang-kompensasi)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Legalitas Usaha Pertambangan KLINIK TERKAITUsaha Konstruksi untuk Pertambangan, Ini Nomor KBLI-nya19 Mei 2022Tata Cara Permohonan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)11 Mei 2022Keabsahan Jual Beli Emas Hasil Penambangan Ilegal24 Feb 2022Kekhususan Pengelolaan Bersama Minyak dan Gas Bumi di Aceh06 Jan 2021Menurut Pasal 1 ayat (6) PP 96/2021 usaha pertambangan adalah sebuah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.Wajib diketahui bahwa dalam menjalankan usaha pertambangan penting sekali untuk memiliki perizinan berusaha, yaitu legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.[1]Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Baca juga: Tata Cara Permohonan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)IUP untuk Penjualan bagi Trader Batu Bara Untuk menjawab pertanyaan Anda, perusahaan yang bergerak pada produksi kertas kemasan yang akan menjual batu bara maka berdasarkan Pasal 105 ayat (1) UU 3/2020, badan usaha yang tidak bergerak pada Usaha Pertambangan yang akan menjual mineral dan/atau batu bara yang tergali wajib memiliki IUP untuk Penjualan.IUP untuk Penjualan adalah izin yang diberikan oleh menteri untuk 1 kali berjualan.[2] Kemudian, badan usaha wajib menyampaikan laporan hasil penjualan mineral dan/atau batubara yang tergali kepada menteri.[3]Selanjutnya, menurut Pasal 6 ayat (2)PP 96/2021, perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan melalui pemberian:nomor induk usaha;sertifikat standar, dan/atauizin.Sedangkan, izin yang dimaksud di atas menurut Pasal 6 ayat (4) PP 96/2021 adalah:IUP;IUPK;IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;IPR;SIPB;Izin penugasan;izin Pengangkutan dan Penjualan;IUJP;IUP untuk Penjualan.Syarat Perjanjian Kerja Sama dengan Pemegang IUPDalam hal perusahaan Anda akan menjadi trader batu bara maka menggunakan nomor KBLI 46610. KBLI 46610 merupakan kelompok bidang usaha perdagangan besar salah satunya adalah perdagangan batu bara.Persyaratan izin berusaha yang harus perusahaan Anda penuhi adalah dengan mengajukan permohonan izin pengangkutan dan penjualan yang sumber pasokan batu baranya dibuktikan dengan salinan nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama pengangkutan dan penjualan mineral atau batu bara yang masih berlaku dengan pemegang:IUP;IUPK;IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;IPR;SIPB;KK;PKP2B; dan/atauIzin Pengangkutan dan Penjualan lain.Perdagangan batubara dibagi menjadi beberapa skala usaha, yakni skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah, dan skala usaha besar. Semua penjual batubara dalam setiap skala pada intinya wajib memenuhi ketentuan di atas.Selain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, berdasarkan KBLI 46610 terdapat kewajiban perizinan berusaha lainnya yang harus dipenuhi perusahaan sebagai berikut:Menyampaikan salinan perjanjian/kontrak dengan pemegang izin sumber setiap kali akan melakukan penambah­an kerjasama;Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatannya kepada menteri melalui direktur jenderal mineral dan batubara setiap 3 bulan;Menyampaikan laporan hasil verifikasi (LHV) setiap bulan kepada menteri melalui direktur jenderal mineral dan batubara;Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan yang meliputi: penggunaan mata uang rupiah, perpajakan dan kepabeanan;Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan apabila menggunakan fasilitas jalan umum, antara lain: menaati tingkat kapasitas muatan disesuaikan dengan kelas jalan, kepadatan jalan, dan resiko kecelakaan lalu lintas;Bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan yang ditentukan oleh kegiatan usaha pengangkutan dan penjualan;Menyediakan data dan informasi terkait dengan kegiatan pengangkutan dan penjualan yang diperlukan oleh direktur jenderal mineral dan batu bara setiap saat; danMelaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Sebagai catatan, menteri menetapkan sebuah standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor energi dan sumber daya mineral. Standar untuk mineral dan batu bara dapat Anda baca selengkapnya pada Lampiran III Permen ESDM 5/2021.Dengan demikian, untuk mendapatkan izin menjadi penjual batu bara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka PT Tbk yang Anda maksud wajib memiliki IUP untuk Penjualan terlebih dahulu dan berdasarkan pada nomor KBLI 46610.Dalam hal perusahaan Anda mengambil sumber pasokan mineral atau batu bara dari perusahaan lain, maka perlu dibuktikan dengan salinan nota kesepahaman atau perjanjian kerjasama pengangkutan dan penjualan mineral atau batubara yang masih berlaku dengan pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, KK, PKP2B, dan/atau izin Pengangkutan dan Penjualan lain.Bingung menentukan keterkaitan pasal dan kewajiban bisnis Anda, serta keberlakuan peraturannya? Ketahui kewajiban dan sanksi hukum perusahaan Anda dalam satu platform integratif dengan Regulatory Compliance System dari Hukumonline, klik di sini untuk mempelajari lebih lanjut.Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan BatubaraUndang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan BatubaraUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan BatubaraPeraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya MineralREFERENSIKBLI 46610, diakses pada Rabu, 29 Juni 2022, pukul 12.28 WITA.[1] Pasal 1 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 96/2021”).[2] Pasal 105 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU 3/2020”).[3] Pasal 105 ayat (4) UU 3/2020.Tagsbatu baraizinkementerian esdmmenteri esdmpermen esdm

Perusahaan kami merupakan PT Tbk yang bergerak dalam bidang manufaktur kertas kemasan, berencana untuk menjadi trader atau penjual batu bara untuk perusahaan di luar negeri dan dalam negeri, dimana perusahaan-perusahaan ini masih terafiliasi dengan kami. Yang kami ketahui, persyaratan kegiatan usaha trader ini memerlukan pejanjian kerja sama dengan pihak pemegang IUP. Apakah ada klausula khusus yang masuk dalam persyaratan ini?

Dalam menjalankan usaha pertambangan penting sekali untuk memiliki perizinan berusaha, yaitu legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Lantas, apa saja syarat bagi perusahaan yang tidak bergerak di bidang usaha pertambangan jika ingin menjadi trader batu bara? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Usaha Konstruksi untuk Pertambangan, Ini Nomor KBLI-nya19 Mei 2022Tata Cara Permohonan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)11 Mei 2022Keabsahan Jual Beli Emas Hasil Penambangan Ilegal24 Feb 2022Kekhususan Pengelolaan Bersama Minyak dan Gas Bumi di Aceh06 Jan 2021Usaha Konstruksi untuk Pertambangan, Ini Nomor KBLI-nya19 Mei 2022Tata Cara Permohonan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)11 Mei 2022Keabsahan Jual Beli Emas Hasil Penambangan Ilegal24 Feb 2022Kekhususan Pengelolaan Bersama Minyak dan Gas Bumi di Aceh06 Jan 2021Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-perusahaan-menjadi-trader-batubara-lt62bd7ba525583/

Syarat Perusahaan Menjadi Trader Batubara

pages/218/page-4.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/) disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Legalitas Usaha Pertambangan** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Usaha Konstruksi untuk Pertambangan, Ini Nomor KBLI-nya ](/klinik/a/usaha-konstruksi-untuk-pertambangan-ini-nomor-kbli-nya-lt6285faead2e47/)  19 Mei 2022 [ #### Tata Cara Permohonan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) ](/klinik/a/tata-cara-permohonan-surat-izin-penambangan-batuan-sipb-lt627b7bf00b3fd/)  11 Mei 2022 [ #### Keabsahan Jual Beli Emas Hasil Penambangan Ilegal ](/klinik/a/keabsahan-jual-beli-emas-hasil-penambangan-ilegal-lt62178512938b7/)  24 Feb 2022 [ #### Kekhususan Pengelolaan Bersama Minyak dan Gas Bumi di Aceh ](/klinik/a/kekhususan-pengelolaan-bersama-minyak-dan-gas-bumi-di-aceh-lt5ff4476282014/)  06 Jan 2021 [](#!) Menurut **Pasal 1 ayat (6)** [**PP 96/2021**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt614815d4f1925/peraturan-pemerintah-nomor-96-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_96_2021) usaha pertambangan adalah sebuah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau **batu bara** yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan **penjualan**, serta pasca tambang. Wajib diketahui bahwa dalam menjalankan usaha pertambangan penting sekali untuk memiliki perizinan berusaha, yaitu legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.[\[1\]](#_ftn1) Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Baca juga: **[Tata Cara Permohonan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)](https://www.hukumonline.com/klinik/a/tata-cara-permohonan-surat-izin-penambangan-batuan-sipb-lt627b7bf00b3fd/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permohonan_izin_SIPB)** ### **IUP untuk Penjualan bagi _Trader_ Batu Bara** Untuk menjawab pertanyaan Anda, perusahaan yang bergerak pada produksi kertas kemasan yang akan menjual batu bara maka berdasarkan **Pasal 105 ayat (1)** [**UU 3/2020**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5ee99c014ba3a?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_3_2020), badan usaha yang tidak bergerak pada Usaha Pertambangan yang akan menjual mineral dan/atau batu bara yang tergali **wajib** memiliki **IUP untuk Penjualan**. IUP untuk Penjualan adalah izin yang diberikan oleh menteri untuk 1 kali berjualan.[\[2\]](#_ftn2) Kemudian, badan usaha wajib menyampaikan laporan hasil penjualan mineral dan/atau batubara yang tergali kepada menteri.[\[3\]](#_ftn3) Selanjutnya, menurut **Pasal 6 ayat (2)****PP 96/2021**, perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan melalui pemberian: 1. nomor induk usaha; 2. sertifikat standar, dan/atau 3. izin. Sedangkan, izin yang dimaksud di atas menurut **Pasal 6 ayat (4) PP 96/2021** adalah: 1. _IUP;_ 2. _IUPK;_ 3. _IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;_ 4. _IPR;_ 5. _SIPB;_ 6. _Izin penugasan;_ 7. _izin Pengangkutan dan Penjualan;_ 8. _IUJP;_ 9. _**IUP untuk Penjualan.**_ ### **Syarat Perjanjian Kerja Sama dengan Pemegang IUP** Dalam hal perusahaan Anda akan menjadi _trader_ batu bara maka menggunakan nomor **[KBLI 46610](https://oss.go.id/informasi/kbli-kode?kode=G&kbli=46610)**. KBLI 46610 merupakan kelompok bidang usaha perdagangan besar salah satunya adalah perdagangan batu bara. Persyaratan izin berusaha yang harus perusahaan Anda penuhi adalah dengan mengajukan permohonan izin pengangkutan dan penjualan yang sumber pasokan batu baranya dibuktikan dengan **salinan nota kesepahaman** atau **perjanjian kerja sama** pengangkutan dan penjualan mineral atau batu bara yang masih berlaku dengan pemegang: 1. IUP; 2. IUPK; 3. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian; 4. IPR; 5. SIPB; 6. KK; 7. PKP2B; dan/atau 8. Izin Pengangkutan dan Penjualan lain. Perdagangan batubara dibagi menjadi beberapa skala usaha, yakni skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah, dan skala usaha besar. Semua penjual batubara dalam setiap skala pada intinya wajib memenuhi ketentuan di atas. Selain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, berdasarkan **[KBLI 46610](https://oss.go.id/informasi/kbli-kode?kode=G&kbli=46610)** terdapat kewajiban perizinan berusaha lainnya yang harus dipenuhi perusahaan sebagai berikut: 1. Menyampaikan salinan perjanjian/kontrak dengan pemegang izin sumber setiap kali akan melakukan penambah­an kerjasama; 2. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatannya kepada menteri melalui direktur jenderal mineral dan batubara setiap 3 bulan; 3. Menyampaikan laporan hasil verifikasi (LHV) setiap bulan kepada menteri melalui direktur jenderal mineral dan batubara; 4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan yang meliputi: penggunaan mata uang rupiah, perpajakan dan kepabeanan; 5. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan apabila menggunakan fasilitas jalan umum, antara lain: menaati tingkat kapasitas muatan disesuaikan dengan kelas jalan, kepadatan jalan, dan resiko kecelakaan lalu lintas; 6. Bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan yang ditentukan oleh kegiatan usaha pengangkutan dan penjualan; 7. Menyediakan data dan informasi terkait dengan kegiatan pengangkutan dan penjualan yang diperlukan oleh direktur jenderal mineral dan batu bara setiap saat; dan 8. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai catatan, menteri menetapkan sebuah standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor energi dan sumber daya mineral. Standar untuk mineral dan batu bara dapat Anda baca selengkapnya pada **Lampiran III** [**Permen ESDM 5/2021**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60c040c8e9b53/peraturan-menteri-energi-dan-sumber-daya-mineral-nomor-5-tahun-2021/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permen_esdm_5_2021). Dengan demikian, untuk mendapatkan izin menjadi penjual batu bara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka PT Tbk yang Anda maksud wajib memiliki IUP untuk Penjualan terlebih dahulu dan berdasarkan pada nomor KBLI 46610. Dalam hal perusahaan Anda mengambil sumber pasokan mineral atau batu bara dari perusahaan lain, maka perlu dibuktikan dengan **salinan nota kesepahaman** atau **perjanjian kerjasama** pengangkutan dan penjualan mineral atau batubara yang masih berlaku dengan pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, KK, PKP2B, dan/atau izin Pengangkutan dan Penjualan lain. Bingung menentukan keterkaitan pasal dan kewajiban bisnis Anda, serta keberlakuan peraturannya? Ketahui kewajiban dan sanksi hukum perusahaan Anda dalam satu platform integratif dengan Regulatory Compliance System dari Hukumonline, klik [**di sini**](https://rcs.hukumonline.com/?utm_source=Google&utm_medium=Banner&utm_campaign=RCSKlinikHukum-LandingPage) untuk mempelajari lebih lanjut. Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28851/undangundang-nomor-4-tahun-2009?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_4_2009) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5ee99c014ba3a?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_3_2020) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Cipta_Kerja) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt614815d4f1925/peraturan-pemerintah-nomor-96-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_96_2021) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60c040c8e9b53/peraturan-menteri-energi-dan-sumber-daya-mineral-nomor-5-tahun-2021/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permen_esdm_5_2021) REFERENSI --------- [KBLI](https://oss.go.id/informasi/kbli-kode?kode=G&kbli=46610) 46610, diakses pada Rabu, 29 Juni 2022, pukul 12.28 WITA. [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1 ayat (9) [Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt614815d4f1925/peraturan-pemerintah-nomor-96-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_96_2021) (“PP 96/2021”). [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 105 ayat (2) [Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5ee99c014ba3a?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_3_2020) (“UU 3/2020”). [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 105 ayat (4) UU 3/2020. Tags ---- [batu bara](/tag/batu-bara) [izin](/tag/izin) [kementerian esdm](/tag/kementerian-esdm) [menteri esdm](/tag/menteri-esdm) [permen esdm](/tag/permen-esdm)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Perbedaan Akta Notaris dan Akta di Bawah TanganUntuk menjawab pertanyaan tersebut, maka perlu diuraikan terlebih dahulu mengenai akta notaris sebagai akta otentik dan perbandingannya dengan akta di bawah tangan.KLINIK TERKAITGugatan Kurang Pihak, Ini Akibat Hukumnya29 Jun 2022Sengketa yang Tak Dapat Diselesaikan Melalui Penyelesaian Sengketa Alternatif28 Jun 2022Dapatkah Kasus yang Sudah Diputus Pidana Digugat Perdata?28 Jun 2022Hukum Menjual Barang Cacat Tersembunyi bagi Penjual 24 Jun 2022Akta notaris merupakan akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris. Para pihak (penghadap) datang kepada notaris agar kehendak, pernyataan atau perbuatan hukum mereka dituangkan atau diformulasikan ke dalam akta notaris. Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 7 UU Jabatan Notaris menentukan:Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Dari ketentuan tersebut, bersesuaian juga dengan ketentuan Pasal 1868 jo. 1870 KUHPerdata yang menentukan bahwa akta otentik merupakan:akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang;dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang; danmemiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.Alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna itu bermakna alat bukti “terpenuh” atau “berdiri sendiri”, tidak memerlukan alat bukti lain untuk menunjang nilai pembuktiannya, harus dianggap benar sampai dibuktikan sebaliknya melalui putusan hakim. Sehingga, dari segi pembuktian akta notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan nilai pembuktian lahiriah (uitwendige bewijskracht), formal (formele bewijscracht), materil (materiele bewijskracht).Sedangkan akta di bawah tangan, menurut Pasal 1874 KUHPerdata, adalah akta yang dibuat oleh para pihak sendiri tanpa diperantarai seorang pejabat umum (notaris). Akta di bawah tangan menurut ketentuan Pasal 1875 KUHPerdata, apabila diakui kebenarannya oleh para pihak yang membuatnya memiliki kekuataan pembuktian yang sempurna, layaknya suatu akta otentik.Dengan demikian apabila terdapat penyangkalan oleh para pihak mengenai tempat, tanggal waktu pembuatan, isi maupun tanda tangan dalam akta di bawah tangan, akta tersebut bernilai alat bukti yang bebas atau tergantung penilaian hakim. Oleh karena itu, akta tersebut harus didukung oleh alat bukti lain seperti saksi, pengakuan atau persangkaan untuk menunjang nilai pembuktiannya.Hal ini juga dapat ditelusuri dari ketentuan Pasal 1877 KUHPerdata yang berbunyi:Jika seseorang memungkiri tulisan atau tanda tangannya, ataupun jika para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak daripadanya tidak mengakuinya, maka hakim harus memerintahkan supaya kebenaran tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka persidangan.Selanjutnya, menurut ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m jis. Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40  UU Jabatan Notaris, notaris wajib untuk membacakan isi akta di hadapan penghadap, saksi, dan juga wajib untuk membuat akta sesuai dalam bentuk yang ditentukan oleh UU Jabatan Notaris. Terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan tersebut, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.[1]Akibat Hukum Jika Minuta Akta Tidak Ditandatangani NotarisPerlu dipahami terlebih dahulu, minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan notaris yang disimpan sebagai bagian dari protokol notaris.[2]Untuk menjawab pertanyaan Anda tentang penandatangan minuta akta, Pasal 44 UU Jabatan Notaris menentukan:Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi dan notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas pada akhir akta.Akta sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (3) ditandatangani oleh penghadap, notaris, saksi, dan penerjemah resmi.Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) serta dalam Pasal 43 ayat (3) dinyatakan secara tegas pada akhir akta.Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris.Berdasarkan ketentuan tersebut, maka sebelum notaris mengeluarkan salinan akta, maka minuta akta tersebut wajib ditandatangani oleh penghadap, saksi termasuk penerjemah resmi bila ada[3] dan notaris. Adapun salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.”[4]Sehingga apabila minuta akta belum ditandatangani oleh notaris yang bersangkutan, maka nilai pembuktian akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Adapun, bagi pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti kerugian kepada notaris.Apabila benar notaris belum menandatangani minuta akta tersebut dan para pihak mengetahuinya, maka dapat menyampaikan atau memberitahukan secara lisan atau tertulis kepada notaris yang bersangkutan agar segera menandantanganinya.Demikian jawaban dari kami tentang minuta akta yang tidak ditandatangani notaris, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PerdataUndang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan NotarisUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris [1] Pasal 16 ayat (9) dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UU Jabatan Notaris”)[2] Pasal 1 angka 8 UU Jabatan Notaris[3] Pasal 44 ayat (3) UU Jabatan Notaris[4] Pasal 1 angka 9 UU Jabatan NotarisTagsaktaakta autentikakta notarisakta otentikuu jabatan notaris

Jika saya sebagai para pihak mengetahui bahwa notaris tempat saya membuat akta tidak menandatangani minuta aktanya, langkah apa yang harus saya lakukan demi kepastian hukum bagi kami para pihak?

Notaris sebelum mengeluarkan salinan akta perlu menandatangani minuta akta bersama penghadap, saksi dan penerjemah resmi bila ada. Sehingga apabila minuta akta belum ditandatangani oleh notaris yang bersangkutan, maka nilai pembuktian akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan bagi pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti kerugian kepada notaris. Lantas langkah apa yang dapat ditempuh oleh para pihak jika minuta akta tidak ditandatangani notaris? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Gugatan Kurang Pihak, Ini Akibat Hukumnya29 Jun 2022Sengketa yang Tak Dapat Diselesaikan Melalui Penyelesaian Sengketa Alternatif28 Jun 2022Dapatkah Kasus yang Sudah Diputus Pidana Digugat Perdata?28 Jun 2022Hukum Menjual Barang Cacat Tersembunyi bagi Penjual 24 Jun 2022Gugatan Kurang Pihak, Ini Akibat Hukumnya29 Jun 2022Sengketa yang Tak Dapat Diselesaikan Melalui Penyelesaian Sengketa Alternatif28 Jun 2022Dapatkah Kasus yang Sudah Diputus Pidana Digugat Perdata?28 Jun 2022Hukum Menjual Barang Cacat Tersembunyi bagi Penjual 24 Jun 2022Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang19 Mei 2023Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang19 Mei 2023Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/minuta-akta-tak-ditandatangani-notaris--ini-akibat-hukumnya-lt62a7553bd9dc2/

Minuta Akta Tak Ditandatangani Notaris, Ini Akibat Hukumnya

pages/218/page-5.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### **Perbedaan Akta Notaris dan Akta di Bawah Tangan** Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka perlu diuraikan terlebih dahulu mengenai akta notaris sebagai akta otentik dan perbandingannya dengan akta di bawah tangan. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Gugatan Kurang Pihak, Ini Akibat Hukumnya ](/klinik/a/gugatan-kurang-pihak-ini-akibat-hukumnya-lt62bc2e0cdfb26/)  29 Jun 2022 [ #### Sengketa yang Tak Dapat Diselesaikan Melalui Penyelesaian Sengketa Alternatif ](/klinik/a/sengketa-yang-tak-dapat-diselesaikan-melalui-penyelesaian-sengketa-alternatif-lt62badb9c53622/)  28 Jun 2022 [ #### Dapatkah Kasus yang Sudah Diputus Pidana Digugat Perdata? ](/klinik/a/dapatkah-kasus-yang-sudah-diputus-pidana-digugat-perdata-lt629397e6dd166/)  28 Jun 2022 [ #### Hukum Menjual Barang Cacat Tersembunyi bagi Penjual ](/klinik/a/hukum-menjual-barang-cacat-tersembunyi-bagi-penjual-lt5caa05ba559f5/)  24 Jun 2022 [](#!) Akta notaris merupakan akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris. Para pihak (penghadap) datang kepada notaris agar kehendak, pernyataan atau perbuatan hukum mereka dituangkan atau diformulasikan ke dalam akta notaris. Sesuai ketentuan **Pasal 1 angka 7** **[UU Jabatan Notaris](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52e61d0707fe3/undang-undang-nomor-2-tahun-2014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_2_2014)** menentukan: _Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini._ Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Dari ketentuan tersebut, bersesuaian juga dengan ketentuan **Pasal 1868** **_jo._** **1870** **[KUHPerdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata)** yang menentukan bahwa akta otentik merupakan: 1. akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang; 2. dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang; dan 3. memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna itu bermakna alat bukti “terpenuh” atau “berdiri sendiri”, tidak memerlukan alat bukti lain untuk menunjang nilai pembuktiannya, harus dianggap benar sampai dibuktikan sebaliknya melalui putusan hakim. Sehingga, dari segi pembuktian akta notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan nilai pembuktian lahiriah (_uitwendige bewijskracht_), formal (_formele bewijscracht_), materil (_materiele bewijskracht_). Sedangkan akta di bawah tangan, menurut Pasal **1874** **KUHPerdata**, adalah akta yang dibuat oleh para pihak sendiri tanpa diperantarai seorang pejabat umum (notaris). Akta di bawah tangan menurut ketentuan **Pasal 1875** **KUHPerdata**, apabila diakui kebenarannya oleh para pihak yang membuatnya memiliki kekuataan pembuktian yang sempurna, layaknya suatu akta otentik. Dengan demikian apabila terdapat penyangkalan oleh para pihak mengenai tempat, tanggal waktu pembuatan, isi maupun tanda tangan dalam akta di bawah tangan, akta tersebut bernilai alat bukti yang bebas atau tergantung penilaian hakim. Oleh karena itu, akta tersebut harus didukung oleh alat bukti lain seperti saksi, pengakuan atau persangkaan untuk menunjang nilai pembuktiannya. Hal ini juga dapat ditelusuri dari ketentuan **Pasal 1877** **KUHPerdata** yang berbunyi: _Jika seseorang memungkiri tulisan atau tanda tangannya, ataupun jika para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak daripadanya tidak mengakuinya, maka hakim harus memerintahkan supaya kebenaran tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka persidangan._ Selanjutnya, menurut ketentuan **Pasal 16 ayat (1) huruf m _jis._ Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40**  **UU Jabatan Notaris**, notaris wajib untuk membacakan isi akta di hadapan penghadap, saksi, dan juga wajib untuk membuat akta sesuai dalam bentuk yang ditentukan oleh UU Jabatan Notaris. Terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan tersebut, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.[\[1\]](#_ftn1) ### **Akibat Hukum Jika Minuta Akta Tidak Ditandatangani Notaris** Perlu dipahami terlebih dahulu, minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan notaris yang disimpan sebagai bagian dari protokol notaris.[\[2\]](#_ftn2) Untuk menjawab pertanyaan Anda tentang penandatangan minuta akta, **Pasal 44 UU Jabatan Notaris** menentukan: 1. _Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi dan notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya._ 2. _Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas pada akhir akta._ 3. _Akta sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (3) ditandatangani oleh penghadap, notaris, saksi, dan penerjemah resmi._ 4. _Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) serta dalam Pasal 43 ayat (3) dinyatakan secara tegas pada akhir akta._ 5. _Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris._ Berdasarkan ketentuan tersebut, maka sebelum notaris mengeluarkan salinan akta, maka minuta akta tersebut wajib ditandatangani oleh penghadap, saksi termasuk penerjemah resmi bila ada[\[3\]](#_ftn3) dan notaris. Adapun salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa “_diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya_.”[\[4\]](#_ftn4) Sehingga apabila minuta akta belum ditandatangani oleh notaris yang bersangkutan, maka nilai pembuktian akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Adapun, bagi pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti kerugian kepada notaris. Apabila benar notaris belum menandatangani minuta akta tersebut dan para pihak mengetahuinya, maka dapat menyampaikan atau memberitahukan secara lisan atau tertulis kepada notaris yang bersangkutan agar segera menandantanganinya. Demikian jawaban dari kami tentang minuta akta yang tidak ditandatangani notaris, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19754/undangundang-nomor-30-tahun-2004?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_30_2004) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52e61d0707fe3/undang-undang-nomor-2-tahun-2014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_2_2014) * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 16 ayat (9) dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UU Jabatan Notaris”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 1 angka 8 UU Jabatan Notaris [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 44 ayat (3) UU Jabatan Notaris [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 1 angka 9 UU Jabatan Notaris Tags ---- [akta](/tag/akta) [akta autentik](/tag/akta-autentik) [akta notaris](/tag/akta-notaris) [akta otentik](/tag/akta-otentik) [uu jabatan notaris](/tag/uu-jabatan-notaris)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITUsaha Konstruksi untuk Pertambangan, Ini Nomor KBLI-nya19 Mei 2022Jenis Limbah yang Boleh Diimpor25 Jan 2022Sudah Ada Amdal Kawasan, Perlukah Perusahaan Punya Amdal Sendiri?20 Des 2021Wajibkah Penyewa Gerai di Mal Punya UKL-UPL Sendiri?10 Agt 2020Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Apa Pengertian Climate Change?Perubahan iklim atau dalam Bahasa Inggris disebut climate change, merupakan perubahan signifikan terhadap iklim, suhu udara dan curah hujan yang periode waktunya mulai dari dasawarsa sampai jutaan tahun. Perubahan iklim terjadi karena meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida dan gas-gas lainnya di atmosfer yang menyebabkan efek gas rumah kaca.[1] Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Climate change dapat disebabkan oleh proses perubahan alam secara alamiah internal, misalnya badai El Nino, maupun disebabkan oleh proses perubahan alam eksternal non alamiah, misalnya perubahan persisten yang diinduksi oleh aktivitas manusia, perubahan komposisi udara, dan perubahan peruntukan tanah.[2]Iklim di dunia secara menyeluruh sedang mengalami kerusakan sebagai konsekuensi dari aktivitas manusia.[3] Dampaknya, climate change mengancam stabilitas ekosistem dan keanekaragaman makhluk hidup.[4]Pengertian climate change juga dirumuskan oleh The Intergovernmental Panel on Climate Change (“IPCC”). IPCC adalah panel ilmiah yang terdiri dari para ilmuwan dari seluruh dunia yang didirikan oleh 2 (dua) organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (“PBB”), yaitu World Meteorological Organization (“WMO”) dan United Nations Environment Programme (“UNEP”) pada tahun 1988. IPCC didirikan bertujuan untuk mengevaluasi risiko perubahan iklim akibat aktivitas manusia. Berikut adalah bunyi pengertian climate change menurut IPCC:[5]Climate change, therefore, is a long-term change in the typical or average weather of a region; in the last few decades, industrial and human activities have led to gradually accelerating changes in the climate, including an annually incremental increase in the average surface temperature, which has been defined as climate change.Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa climate change adalah perubahan cuaca yang terjadi di suatu wilayah dalam jangka panjang dan beberapa puluh tahun terakhir. Penyebab climate change sendiri, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, berasal dari kegiatan manusia.Selain definisi diatas, pengertian perubahan iklim juga dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 18 UU 31/2009, yang berbunyi:Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan, langsung atau tidak langsung, oleh aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global serta perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.  Indonesia dan Climate ChangeIklim di Indonesia pada dasarnya dipengaruhi oleh monsoon circulation benua Asia dan Australia, yang ciri khasnya adalah sistem angin dekat permukaan berubah arah hampir sekitar setengah tahun sekali. Perubahan tersebut menyebabkan perubahan musim utama, yakni musim penghujan dan musim kemarau. Dengan mempertimbangkan kondisi geografis, topografi, dan iklim, Indonesia merupakan negara yang rentan terhadap dampak dari fenomena perubahan iklim atau climate change.[6] Perubahan iklim mulai dirasakan di Indonesia selama satu abad terakhir. Pada umumnya, negara-negara di Benua Asia mengalami kenaikan rata-rata suhu permukaan 1-3°C dalam satu abad terakhir. Di Indonesia, efek pemanasan global dapat ditandai oleh kecenderungan kenaikan temperatur dan kelembaban relatif di Indonesia. Selain itu, perubahan iklim juga dapat terdeteksi dari perubahan curah hujan yang terkait dengan frekuensi cuaca dan iklim ekstrim.[7] Climate change di Indonesia didominasi oleh aktivitas manusia seperti urbanisasi, deforestasi, industrialisasi, dan juga oleh aktivitas alam seperti pergeseran kontinen, letusan gunung berapi, perubahan orbit bumi terhadap matahari, noda matahari dan El- Nino.[8]Dampak climate change terhadap Indonesia, tidak hanya terjadi di Jakarta, namun ratusan pulau di Indonesia terancam tenggelam pada tahun 2100.[9] Selain itu, kondisi kenaikan permukaan air laut telah sampai pada titik dimana masyarakat terpaksa untuk melakukan relokasi tempat tinggal. Jika hal tersebut terjadi, maka “climate refugees” atau pengungsi iklim akan diperkirakan bertambah.[10] Peran Hukum Nasional dalam Menghadapi Isu Climate ChangeDasar konstitusi Indonesia bersentuhan dengan permasalahan lingkungan hidup. Ketentuan ini membawa makna penting bagi tersedianya jaminan konstitusi atas keberlangsungan lingkungan alam di Indonesia.[11] Berikut adalah bunyi pasal tersebut dalam UUD 1945:Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.  Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.Berdasarkan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, pasal tersebut memiliki pengertian bahwa setiap warga negara berhak dan memperoleh jaminan konstitusi untuk hidup dan memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam pengertian lain, kebutuhan hidup Warga Negara Indonesia (“WNI”) harus terpenuhi sesuai dengan ukuran memadai baik terhadap kesehatan maupun hal lain yang berkaitan dengan kehidupan seseorang.[12]Terkait bunyi Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, Surna T. Djajadiningrat menjelaskan bahwa proses pembangunan berkelanjutan dalam negara bertumpu pada 3 (tiga) faktor utama, yakni kondisi sumber daya alam, kualitas lingkungan, dan faktor kependudukan. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan tidak akan memiliki makna apapun jika tidak memperhatikan aspek lingkungan yang ada. Maka, dalam pembangunan berkelanjutan, pemerintah perlu memperhatikan beberapa faktor sebagai berikut:[13]Pengelolaan sumber daya alam perlu direncanakan sesuai dengan daya lingkungan;Perlunya penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (“AMDAL”);Pengembangan hukum lingkungan yang mendorong badan peradilan untuk menyelesaikan sengketa melalui penerapan hukum lingkungan;Pengembangan kerja sama luar negeri, dan lainnya.Indonesia secara spesifik telah mengatur terkait perubahan iklim yang terdapat di UU 31/2009, di mana pemerintah wajib melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.[14] Mitigasi adalah usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi atau meningkatkan penyerapan gas rumah kaca dari berbagai sumber emisi.[15] Sedangkan adaptasi adalah suatu proses untuk memperkuat dan membangun strategi antisipasi dampak perubahan iklim serta melaksanakannya sehingga mampu mengurangi dampak negatif dan mengambil manfaat positifnya.[16]Kemudian, untuk mendukung mitigasi dan adaptasi, pemerintah wajib melakukan hal sebagai berikut:[17]Perumusan kebijakan nasional, strategi, program, dan kegiatan pengendalian perubahan iklim;Koordinasi kegiatan pengendalian perubahan iklim;Pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan tentang dampak perubahan iklim.Perumusan kebijakan nasional tersebut dilakukan dengan kegiatan berupa inventarisasi emisi gas rumah kaca, pemantauan gejala perubahan iklim dan gas rumah kaca, pengumpulan data, dan analisis data.[18] Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian perubahan iklim dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (“DITJEN PPI”).[19] Aturan mengenai DITJEN PPI dapat Anda baca selengkapnya pada Pasal 28-30 Perpres 92/2020. Peraturan dan Kebijakan Pemerintah Terkait Climate Change Berdasarkan informasi yang kami lansir dari laman resmi DITJEN PPI, isu climate change diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:[20]Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim);Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah diubah dan dicabut sebagian oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim);Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2005 tentang Pengesahan Beijing Amendment to the Montreal Protocol on Substances That Deplete the Ozone Layer (Amendemen Beijing atas Protokol Montreal tentang Bahan-Bahan yang Merusak Lapisan Ozon); dan lain-lain.Kesimpulannya, climate change merupakan krisis yang dialami seluruh masyarakat di dunia, termasuk Indonesia. Climate change dapat disebabkan oleh 2 (dua) faktor, yaitu secara alami maupun tidak alami seperti aktivitas manusia. Indonesia sendiri menunjukkan komitmen dalam pengendalian perubahan iklim yang ditandai dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu tersebut.Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini. Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan REFERENSIFabby Tumiwa, Strategi Pembangunan Indonesia Menghadapi Perubahan Iklim: Status dan Kebijakan Saat Ini, Jakarta: Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, Indonesia, 2010;Pan Mohamad Faiz, Perlindungan terhadap Lingkungan dalam Perspektif Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Vol. 13, No. 4, 2016;Rafael M. Santos (et.al), Climate change/global warming/climate emergency versus general climate research: comparative bibliometric trends of publications, Heliyon, Vol. 7, 2021;Soedjajadi Keman, Perubahan Iklim Global, Kesehatan Manusia dan Pembangunan Berkelanjutan, Jurnal Kesehatan Lingkungan, Vol. 3, No. 2, 2007;Dampak Perubahan Iklim, Ratusan Pulau di Indonesia Terancam Tenggelam, yang diakses pada 27 Juni 2022, pukul 11.30 WITA;Peraturan dan Kebijakan Terkait Perubahan Iklim, yang diakses pada 27 Juni 2022, pukul 18.29 WITA;Tentang Perubahan Iklim, yang diakses pada 27 Juni 2022, pukul 10.15 WITA;United Nations, Fast Facts, What Is Climate Change?, yang diakses pada 27 Juni 2022, pukul 13.27 WITA.[1] Tentang Perubahan Iklim, yang diakses pada 27 Juni 2022, pukul 10.15 WITA[2] Soedjajadi Keman, Perubahan Iklim Global, Kesehatan Manusia dan Pembangunan Berkelanjutan, Jurnal Kesehatan Lingkungan, Vol. 3, No. 2, 2007. hal. 196[3] Soedjajadi Keman, Perubahan Iklim Global, Kesehatan Manusia dan Pembangunan Berkelanjutan, Jurnal Kesehatan Lingkungan, Vol. 3, No. 2, 2007. hal. 195[4] Soedjajadi Keman, Perubahan Iklim Global, Kesehatan Manusia dan Pembangunan Berkelanjutan, Jurnal Kesehatan Lingkungan, Vol. 3, No. 2, 2007. hal. 196[5] Rafael M. Santos (et.al), Climate Change/Global Warming/Climate Emergency Versus General ClimateResearch: Comparative Bibliometric Trends of Publications, Heliyon, Vol. 7, 2021, hal. 1[6] Fabby Tumiwa, Strategi Pembangunan Indonesia Menghadapi Perubahan Iklim: Status dan Kebijakan Saat Ini, Jakarta: Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, Indonesia, 2010, hal. 14[7] Fabby Tumiwa, Strategi Pembangunan Indonesia Menghadapi Perubahan Iklim: Status dan Kebijakan Saat Ini, Jakarta: Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, Indonesia, 2010, hal. 15[8] Julismin, Dampak dan Perubahan Iklim di Indonesia, Jurnal Geografi, Vol. 5, No. 1, 2013, hal. 42[9] Dampak Perubahan Iklim, Ratusan Pulau di Indonesia Terancam Tenggelam, yang diakses pada 27 Juni 2022, pukul 11.30 WITA[10] United Nations, Fast Facts, What Is Climate Change?, yang diakses pada 27 Juni 2022, pukul 13.27 WITA[11] Pan Mohamad Faiz, Perlindungan terhadap Lingkungan dalam Perspektif Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Vol. 13, No. 4, 2016, hal. 770[12] Pan Mohamad Faiz, Perlindungan terhadap Lingkungan dalam Perspektif Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Vol. 13, No. 4, 2016, hal. 771[13] Pan Mohamad Faiz, Perlindungan terhadap Lingkungan dalam Perspektif Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Vol. 13, No. 4, 2016, hal. 774[14] Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (“UU 31/2009”)[15] Pasal 1 angka 19 UU 31/2009[16] Pasal 1 angka 20 UU 31/2009[17] Pasal 65 ayat (2) UU 31/2009[18] Pasal 65 ayat (3) UU 31/2009[19] Pasal 29 Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan[20] Peraturan dan Kebijakan Terkait Perubahan Iklim, yang diakses pada 27 Juni 2022, pukul 18.29 WITATagshukum lingkunganlingkungan hiduppencemaranpencemaran lingkungan

Apakah yang dimaksud dengan climate change? Apakah ada hukum yang mengatur climate change di Indonesia?

Climate change di Indonesia didominasi oleh aktivitas manusia seperti urbanisasi, deforestasi, industrialisasi, dan juga oleh aktivitas alam seperti pergeseran kontinen, letusan gunung berapi, dan lainnya. Namun demikian, adakah ketentuan hukum di Indonesia yang mengatur tentang climate change itu sendiri? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Usaha Konstruksi untuk Pertambangan, Ini Nomor KBLI-nya19 Mei 2022Jenis Limbah yang Boleh Diimpor25 Jan 2022Sudah Ada Amdal Kawasan, Perlukah Perusahaan Punya Amdal Sendiri?20 Des 2021Wajibkah Penyewa Gerai di Mal Punya UKL-UPL Sendiri?10 Agt 2020Usaha Konstruksi untuk Pertambangan, Ini Nomor KBLI-nya19 Mei 2022Jenis Limbah yang Boleh Diimpor25 Jan 2022Sudah Ada Amdal Kawasan, Perlukah Perusahaan Punya Amdal Sendiri?20 Des 2021Wajibkah Penyewa Gerai di Mal Punya UKL-UPL Sendiri?10 Agt 2020Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 20224 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 20224 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/iclimate-change-i--begini-peran-hukum-nasional-indonesia-lt62bd38c01d37f/

Climate Change: Begini Peran Hukum Nasional Indonesia

pages/218/page-6.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Usaha Konstruksi untuk Pertambangan, Ini Nomor KBLI-nya ](/klinik/a/usaha-konstruksi-untuk-pertambangan-ini-nomor-kbli-nya-lt6285faead2e47/)  19 Mei 2022 [ #### Jenis Limbah yang Boleh Diimpor ](/klinik/a/jenis-limbah-yang-boleh-diimpor-lt5e54e95fe8552/)  25 Jan 2022 [ #### Sudah Ada Amdal Kawasan, Perlukah Perusahaan Punya Amdal Sendiri? ](/klinik/a/sudah-ada-amdal-kawasan-perlukah-perusahaan-punya-amdal-sendiri-lt61c03b03c52ca/)  20 Des 2021 [ #### Wajibkah Penyewa Gerai di Mal Punya UKL-UPL Sendiri? ](/klinik/a/wajibkah-penyewa-gerai-di-mal-punya-ukl-upl-sendiri-lt54513ab2f24d5/)  10 Agt 2020 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Apa Pengertian _Climate Change_?** Perubahan iklim atau dalam Bahasa Inggris disebut _climate change_, merupakan perubahan signifikan terhadap iklim, suhu udara dan curah hujan yang periode waktunya mulai dari dasawarsa sampai jutaan tahun. Perubahan iklim terjadi karena meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida dan gas-gas lainnya di atmosfer yang menyebabkan efek gas rumah kaca.[\[1\]](#_ftn1) Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) _Climate change_ dapat disebabkan oleh proses perubahan alam secara alamiah internal, misalnya badai _El Nino_, maupun disebabkan oleh proses perubahan alam eksternal non alamiah, misalnya perubahan persisten yang diinduksi oleh aktivitas manusia, perubahan komposisi udara, dan perubahan peruntukan tanah.[\[2\]](#_ftn2) Iklim di dunia secara menyeluruh sedang mengalami kerusakan sebagai konsekuensi dari aktivitas manusia.[\[3\]](#_ftn3) Dampaknya, _climate change_ mengancam stabilitas ekosistem dan keanekaragaman makhluk hidup.[\[4\]](#_ftn4) Pengertian _climate change_ juga dirumuskan oleh **_The Intergovernmental Panel on Climate Change_ (“IPCC”)**. IPCC adalah panel ilmiah yang terdiri dari para ilmuwan dari seluruh dunia yang didirikan oleh 2 (dua) organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (“PBB”), yaitu _World Meteorological Organization_ (“WMO”) dan _United Nations Environment Programme_ (“UNEP”) pada tahun 1988. IPCC didirikan bertujuan untuk mengevaluasi risiko perubahan iklim akibat aktivitas manusia. Berikut adalah bunyi pengertian _clim_ate change menurut IPCC:[\[5\]](#_ftn5) _Climate change, therefore, is a long-term change in the typical or average weather of a region; in the last few decades, industrial and human activities have led to gradually accelerating changes in the climate, including an annually incremental increase in the average surface temperature, which has been defined as climate change._ Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa _climate change_ adalah perubahan cuaca yang terjadi di suatu wilayah dalam jangka panjang dan beberapa puluh tahun terakhir. Penyebab _climate change_ sendiri, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, berasal dari kegiatan manusia. Selain definisi diatas, pengertian perubahan iklim juga dapat ditemukan dalam **Pasal 1 angka 18** [**UU 31/2009**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b209cba91c8d/undangundang-nomor-31-tahun-2009?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_31_2009), yang berbunyi: _Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan, langsung atau tidak langsung, oleh aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global serta perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan._ ### **Indonesia dan _Climate Change_** Iklim di Indonesia pada dasarnya dipengaruhi oleh _monsoon circulation_ benua Asia dan Australia, yang ciri khasnya adalah sistem angin dekat permukaan berubah arah hampir sekitar setengah tahun sekali. Perubahan tersebut menyebabkan perubahan musim utama, yakni musim penghujan dan musim kemarau. Dengan mempertimbangkan kondisi geografis, topografi, dan iklim, Indonesia merupakan negara yang rentan terhadap dampak dari fenomena perubahan iklim atau _climate change_.[\[6\]](#_ftn6) Perubahan iklim mulai dirasakan di Indonesia selama satu abad terakhir. Pada umumnya, negara-negara di Benua Asia mengalami kenaikan rata-rata suhu permukaan 1-3°C dalam satu abad terakhir. Di Indonesia, efek pemanasan global dapat ditandai oleh kecenderungan kenaikan temperatur dan kelembaban relatif di Indonesia. Selain itu, perubahan iklim juga dapat terdeteksi dari perubahan curah hujan yang terkait dengan frekuensi cuaca dan iklim ekstrim.[\[7\]](#_ftn7) _Climate change_ di Indonesia didominasi oleh aktivitas manusia seperti urbanisasi, deforestasi, industrialisasi, dan juga oleh aktivitas alam seperti pergeseran kontinen, letusan gunung berapi, perubahan orbit bumi terhadap matahari, noda matahari dan _El- Nino_.[\[8\]](#_ftn8) Dampak _climate change_ terhadap Indonesia, tidak hanya terjadi di Jakarta, namun ratusan pulau di Indonesia terancam tenggelam pada tahun 2100.[\[9\]](#_ftn9) Selain itu, kondisi kenaikan permukaan air laut telah sampai pada titik dimana masyarakat terpaksa untuk melakukan relokasi tempat tinggal. Jika hal tersebut terjadi, maka “_climate refugees_” atau pengungsi iklim akan diperkirakan bertambah.[\[10\]](#_ftn10) ### **Peran Hukum Nasional dalam Menghadapi Isu _Climate Change_** Dasar konstitusi Indonesia bersentuhan dengan permasalahan lingkungan hidup. Ketentuan ini membawa makna penting bagi tersedianya jaminan konstitusi atas keberlangsungan lingkungan alam di Indonesia.[\[11\]](#_ftn11) Berikut adalah bunyi pasal tersebut dalam **[UUD 1945](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945)**: **Pasal 28H ayat (1) UUD 1945** _Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan **lingkungan hidup yang baik dan sehat** serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan._ **Pasal 33 ayat (4) UUD 1945** _Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, **berwawasan lingkungan**, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional._ Berdasarkan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, pasal tersebut memiliki pengertian bahwa setiap warga negara berhak dan memperoleh jaminan konstitusi untuk hidup dan memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam pengertian lain, kebutuhan hidup Warga Negara Indonesia (“WNI”) harus terpenuhi sesuai dengan ukuran memadai baik terhadap kesehatan maupun hal lain yang berkaitan dengan kehidupan seseorang.[\[12\]](#_ftn12) Terkait bunyi Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, **Surna T. Djajadiningrat** menjelaskan bahwa proses pembangunan berkelanjutan dalam negara bertumpu pada 3 (tiga) faktor utama, yakni kondisi sumber daya alam, kualitas lingkungan, dan faktor kependudukan. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan tidak akan memiliki makna apapun jika tidak memperhatikan aspek lingkungan yang ada. Maka, dalam pembangunan berkelanjutan, pemerintah perlu memperhatikan beberapa faktor sebagai berikut:[\[13\]](#_ftn13) 1. Pengelolaan sumber daya alam perlu direncanakan sesuai dengan daya lingkungan; 2. Perlunya penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (“AMDAL”); 3. Pengembangan hukum lingkungan yang mendorong badan peradilan untuk menyelesaikan sengketa melalui penerapan hukum lingkungan; 4. Pengembangan kerja sama luar negeri, dan lainnya. Indonesia secara spesifik telah mengatur terkait perubahan iklim yang terdapat di **UU 31/2009**, di mana pemerintah wajib melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.[\[14\]](#_ftn14) Mitigasi adalah usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi atau meningkatkan penyerapan gas rumah kaca dari berbagai sumber emisi.[\[15\]](#_ftn15) Sedangkan adaptasi adalah suatu proses untuk memperkuat dan membangun strategi antisipasi dampak perubahan iklim serta melaksanakannya sehingga mampu mengurangi dampak negatif dan mengambil manfaat positifnya.[\[16\]](#_ftn16) Kemudian, untuk mendukung mitigasi dan adaptasi, pemerintah wajib melakukan hal sebagai berikut:[\[17\]](#_ftn17) 1. Perumusan kebijakan nasional, strategi, program, dan kegiatan pengendalian perubahan iklim; 2. Koordinasi kegiatan pengendalian perubahan iklim; 3. Pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan tentang dampak perubahan iklim. Perumusan kebijakan nasional tersebut dilakukan dengan kegiatan berupa inventarisasi emisi gas rumah kaca, pemantauan gejala perubahan iklim dan gas rumah kaca, pengumpulan data, dan analisis data.[\[18\]](#_ftn18) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian perubahan iklim dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (“DITJEN PPI”).[\[19\]](#_ftn19) Aturan mengenai DITJEN PPI dapat Anda baca selengkapnya pada **Pasal 28-30** [**Perpres 92/2020**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5f6aefb1b7014/nprt/lt51ee1f94e7fb5/peraturan-presiden-nomor-92-tahun-2020?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_92_2020). ### **Peraturan dan Kebijakan Pemerintah Terkait _Climate Change_** Berdasarkan informasi yang kami lansir dari laman resmi DITJEN PPI, isu _climate change_ diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:[\[20\]](#_ftn20) 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan _Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change_ (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim)](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5821a73ed821b/node/534/undang-undang-nomor-16-tahun-2016?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_16_2016); 2. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b2885a7bc5ad/node/1060/undangundang-nomor-32-tahun-2009?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_32_2009) yang telah diubah dan dicabut sebagian oleh [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Cipta_Kerja); 3. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan _United Nations Framework Convention on Climate Change_ (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim)](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/373/undangundang-nomor-6-tahun-1994?r=0&p=1&q=6.Undang-Undang%20Nomor%206%20Tahun%201994%20&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_1994); 4. [Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6031ffa046533/peraturan-pemerintah-nomor-22-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_22_2021); 5. [Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2005 tentang Pengesahan _Beijing Amendment to the Montreal Protocol on Substances That Deplete the Ozone Layer_ (Amendemen Beijing atas Protokol Montreal tentang Bahan-Bahan yang Merusak Lapisan Ozon)](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20688/peraturan-presiden-nomor-33-tahun-2005?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_33_2005); dan lain-lain. Kesimpulannya, _climate change_ merupakan krisis yang dialami seluruh masyarakat di dunia, termasuk Indonesia. _Climate change_ dapat disebabkan oleh 2 (dua) faktor, yaitu secara alami maupun tidak alami seperti aktivitas manusia. Indonesia sendiri menunjukkan komitmen dalam pengendalian perubahan iklim yang ditandai dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu tersebut. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [**di sini**.](http://mini.hukumonline.com/holpro/?utm_source=Google&utm_medium=Banner&utm_campaign=KlinikHukum-LandingPage) Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b209cba91c8d/undangundang-nomor-31-tahun-2009?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_31_2009) Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5f6aefb1b7014/nprt/lt51ee1f94e7fb5/peraturan-presiden-nomor-92-tahun-2020?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_92_2020) REFERENSI --------- 1. Fabby Tumiwa, _Strategi Pembangunan Indonesia Menghadapi Perubahan Iklim: Status dan Kebijakan Saat Ini,_ Jakarta: Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, Indonesia, 2010; 2. Pan Mohamad Faiz, _Perlindungan terhadap Lingkungan dalam Perspektif Konstitusi,_ Jurnal Konstitusi, Vol. 13, No. 4, 2016; 3. Rafael M. Santos (_et.al_), _Climate change/global warming/climate emergency versus general climate research: comparative bibliometric trends of publications_, Heliyon, Vol. 7, 2021; 4. Soedjajadi Keman, _Perubahan Iklim Global, Kesehatan Manusia dan Pembangunan Berkelanjutan,_ Jurnal Kesehatan Lingkungan, Vol. 3, No. 2, 2007; 5. [Dampak Perubahan Iklim, Ratusan Pulau di Indonesia Terancam Tenggelam](https://sains.sindonews.com/read/546668/766/dampak-perubahan-iklim-ratusan-pulau-di-indonesia-terancam-tenggelam-1632204542), yang diakses pada 27 Juni 2022, pukul 11.30 WITA; 6. [Peraturan dan Kebijakan Terkait Perubahan Iklim](http://ditjenppi.menlhk.go.id/peraturan-perundangan.html), yang diakses pada 27 Juni 2022, pukul 18.29 WITA; 7. [Tentang Perubahan Iklim](http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/), yang diakses pada 27 Juni 2022, pukul 10.15 WITA; 8. [United Nations, Fast Facts, What Is Climate Change?](https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/fastfacts-what-is-climate-change.pdf), yang diakses pada 27 Juni 2022, pukul 13.27 WITA. * * * [\[1\]](#_ftnref1) [Tentang Perubahan Iklim](http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/), yang diakses pada 27 Juni 2022, pukul 10.15 WITA [\[2\]](#_ftnref2) Soedjajadi Keman, _Perubahan Iklim Global, Kesehatan Manusia dan Pembangunan Berkelanjutan,_ Jurnal Kesehatan Lingkungan, Vol. 3, No. 2, 2007. hal. 196 [\[3\]](#_ftnref3) Soedjajadi Keman, _Perubahan Iklim Global, Kesehatan Manusia dan Pembangunan Berkelanjutan,_ Jurnal Kesehatan Lingkungan, Vol. 3, No. 2, 2007. hal. 195 [\[4\]](#_ftnref4) Soedjajadi Keman, _Perubahan Iklim Global, Kesehatan Manusia dan Pembangunan Berkelanjutan,_ Jurnal Kesehatan Lingkungan, Vol. 3, No. 2, 2007. hal. 196 [\[5\]](#_ftnref5) Rafael M. Santos (_et.al_), _Climate Change/Global Warming/Climate Emergency Versus General Climate_ _Research: Comparative Bibliometric Trends of Publications_, Heliyon, Vol. 7, 2021, hal. 1 [\[6\]](#_ftnref6) Fabby Tumiwa, _Strategi Pembangunan Indonesia Menghadapi Perubahan Iklim: Status dan Kebijakan Saat Ini,_ Jakarta: Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, Indonesia, 2010, hal. 14 [\[7\]](#_ftnref7) Fabby Tumiwa, _Strategi Pembangunan Indonesia Menghadapi Perubahan Iklim: Status dan Kebijakan Saat Ini,_ Jakarta: Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, Indonesia, 2010, hal. 15 [\[8\]](#_ftnref8) Julismin, _Dampak dan Perubahan Iklim di Indonesia,_ Jurnal Geografi, Vol. 5, No. 1, 2013, hal. 42 [\[9\]](#_ftnref9) [Dampak Perubahan Iklim, Ratusan Pulau di Indonesia Terancam Tenggelam](https://sains.sindonews.com/read/546668/766/dampak-perubahan-iklim-ratusan-pulau-di-indonesia-terancam-tenggelam-1632204542), yang diakses pada 27 Juni 2022, pukul 11.30 WITA [\[10\]](#_ftnref10) [United Nations, Fast Facts, What Is Climate Change?](https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/fastfacts-what-is-climate-change.pdf), yang diakses pada 27 Juni 2022, pukul 13.27 WITA [\[11\]](#_ftnref11) Pan Mohamad Faiz, _Perlindungan terhadap Lingkungan dalam Perspektif Konstitusi,_ Jurnal Konstitusi, Vol. 13, No. 4, 2016, hal. 770 [\[12\]](#_ftnref12) Pan Mohamad Faiz, _Perlindungan terhadap Lingkungan dalam Perspektif Konstitusi,_ Jurnal Konstitusi, Vol. 13, No. 4, 2016, hal. 771 [\[13\]](#_ftnref13) Pan Mohamad Faiz, _Perlindungan terhadap Lingkungan dalam Perspektif Konstitusi,_ Jurnal Konstitusi, Vol. 13, No. 4, 2016, hal. 774 [\[14\]](#_ftnref14) Pasal 65 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b209cba91c8d/undangundang-nomor-31-tahun-2009?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_31_2009) (“UU 31/2009”) [\[15\]](#_ftnref15) Pasal 1 angka 19 UU 31/2009 [\[16\]](#_ftnref16) Pasal 1 angka 20 UU 31/2009 [\[17\]](#_ftnref17) Pasal 65 ayat (2) UU 31/2009 [\[18\]](#_ftnref18) Pasal 65 ayat (3) UU 31/2009 [\[19\]](#_ftnref19) Pasal 29 [Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5f6aefb1b7014/nprt/lt51ee1f94e7fb5/peraturan-presiden-nomor-92-tahun-2020?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_92_2020) [\[20\]](#_ftnref20) [Peraturan dan Kebijakan Terkait Perubahan Iklim](http://ditjenppi.menlhk.go.id/peraturan-perundangan.html), yang diakses pada 27 Juni 2022, pukul 18.29 WITA Tags ---- [hukum lingkungan](/tag/hukum-lingkungan) [lingkungan hidup](/tag/lingkungan-hidup) [pencemaran](/tag/pencemaran) [pencemaran lingkungan](/tag/pencemaran-lingkungan)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITPrestasi Debitur Dilaksanakan Kreditur, Bagaimana Hukumnya?02 Jun 2022Menunjuk Kuasa Hukum Saat Perkara Sudah Berjalan, Bolehkah?31 Mei 2022Eksekusi Objek Sita Jaminan di Luar Wilayah Pengadilan26 Apr 2022Subjek Hukum yang Dapat Menggugat ke PTUN18 Apr 2022Sebelumnya, kami asumsikan terlebih dahulu bahwa tanah perkebunan bersertifikat hak milik tersebut sudah atas nama si pemilik yang pergi ke luar kota tersebut. Lalu si A mengelola tanah perkebunan tersebut atas izin si pemilik. Pengajuan Eksepsi dalam Acara PerdataBelajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda, kami akan menjelaskan tentang eksepsi. Dalam hukum acara perdata, terdapat jenis bantahan terhadap syarat formil yang dikenal dengan konsep eksepsi. Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa eksepsi adalah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak tergugat terhadap gugatan penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisikan adanya tuntutan batalnya gugatan.[1]Sehingga, menurut M. Yahya Harahap,[2] pengajuan jawaban berupa eksepsi tersebut bertujuan agar hakim dalam proses peradilan mengakhiri pemeriksaan tanpa melanjutkan kepada pemeriksaan pokok perkaranya. Artinya, suatu jawaban berupa eksepsi hanya ditujukan kepada syarat formil dari suatu surat gugatan, dan tidak berhubungan dengan substansi (syarat materil).Sebagai akibat dari dikabulkannya atau diterimanya suatu eksepsi oleh hakim dalam sidang pengadilan adalah dinyatakannya gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). Apabila suatu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke verklaard oleh majelis hakim, artinya ada kecacatan formil dalam penyusunan surat gugatan. Hal tersebut tidak berhubungan langsung dengan pokok perkara. Sehingga, setiap gugatan yang dinyatakan niet ontvankelijke verklaard, maka substansi gugatan belum diperiksa oleh majelis hakim.Adapun konsep eksepsi dalam ranah teoretis ada banyak jenisnya, salah satunya adalah plurium litis consortium exceptie atau eksepsi yang diajukan oleh tergugat terhadap suatu gugatan karena mengandung kecacatan formil yaitu kurang lengkapnya para pihak tergugat.[3]Pada umumnya, secara yuridis normatif, konsep eksepsi diatur dalam Pasal 125 ayat (2), Pasal 132, Pasal 133, dan Pasal 134 HIR yang dihubungkan dengan Pasal 118 HIR dan UU Kekuasaan Kehakiman. Namun demikian, rangkaian teks otoritatif tersebut hanya berkaitan dengan satu jenis eksepsi saja yaitu eksepsi terhadap kewenangan mengadili baik secara absolut maupun relatif.Jenis eksepsi lainnya berkembang melalui doktrin-doktrin hukum acara perdata dan konvensi/kebiasaan dalam praktik peradilan perdata.Pengajuan eksepsi tergugat diselenggarakan setelah proses pembacaan surat gugatan dalam proses persidangan. Sehingga, setiap orang atau kuasanya yang mengajukan gugatan, harus dapat memprediksi mengenai hal tergugat akan mengajukan eksepsi apa dalam persidangan.Mengenai eksepsi kurang pihak atau plurium litis consortium exceptie, sangat berkaitan erat dengan pihak-pihak yang berhubungan langsung atau tidak langsung sebagaimana diuraikan dalam posita (kronologis perkara). Sehingga, pengugat harus mempertimbangkan siapa saja yang akan dijadikan tergugat dan turut tergugat.Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan kepentingan praktis, pihak-pihak yang tidak berhubungan langsung dengan sengketa ditarik sebagai turut tergugat, sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 201 K/Sip/1974 tanggal 20 Januari 1976.Hal ini adalah langkah strategis untuk menghindari penolakan pihak yang tidak terkait langsung dengan sengketa untuk memberikan keterangan saksi dalam proses pembuktian di sidang pengadilan.Menjawab pertanyaan Anda, maka dalam gugatan perdata berupa perbuatan melawan hukum, Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai pihak yang tidak berkaitan langsung dengan sengketa, sebaiknya dijadikan turut tergugat. Sedangkan, A, B, C, dan D dapat dijadikan tergugat I-IV. Jerat Hukum PidanaPertanyaan kedua Anda adalah terkait langkah hukum pidana. Menurut hemat kami, A yang telah diberi izin oleh pemilik untuk mengelola tanah perkebunan dan menjual kepada B tanpa sepengetahuan pemilik yang sah dapat disangkakan pasal penggelapan. Namun karena objeknya tanah, ini masih jadi perdebatan sendiri.Di sisi lain, ada dugaan tindak pidana pemalsuan surat atas akta jual beli (AJB) palsu sebagaimana Anda sebutkan sebelumnya. Jika pembuatan AJB tersebut melibatkan notaris, menurut kami, notaris dapat dijadikan turut tergugat dalam gugatan perdata berupa perbuatan melawan hukum sebagaimana disampaikan di atas.Adapun fokus pelaporan pidana nantinya ditujukan kepada si A dan B karena sebagai prima factie (penyebab pertama). Sementara terhadap si C dan D bisa jadi dituntut menggunakan surat patut diduga palsu, namun masih samar.Akan tetapi, patut diperhatikan, SE Jaksa Agung No. B-230/E/Ejp/01/2013 pada intinya menjelaskan jika ada pelaporan pidana berdasarkan Pasal 263 atau Pasal 266 KUHP, di mana terdapat ketidakjelasan kepemilikan, maka diselesaikan terlebih dahulu ke dalam ranah hukum perdata.Baca juga: Kumpulan Berita Terkini Penipuan dan PenggelapanDemikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMHerzien Inlandsch Reglement (HIR)Kitab Undang-Undang Hukum PidanaUndang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman REFERENSIM. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2005;Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty, 2022;Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-230/E/Ejp/01/2013 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum yang Objeknya Berupa Tanah. PUTUSANYurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 201 K/Sip/1974.[1] Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty, 2022, hal. 122[2] M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal. 418[3] M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal. 440Tagseksepsigugatangugatan perdata

Jika status tanah telah bersertifikat hak milik, lalu pemilik pergi ke luar kota, tanah perkebunan tersebut lalu dikelola oleh A dan kemudian diam-diam dibuat AJB palsu seolah-olah tanah tersebut milik si A dan dijual kepada si B. Oleh B dijual kembali kepada si C dan oleh C dijual kembali ke D. Sampai saat ini tanah digarap oleh si D. Ketika pemilik pulang kaget karena tanahnya telah dikuasai orang lain. Pertanyaannya: Jika akan menggugat, apakah seluruh oknum A, B, C dan D jadi Tergugat? Karena tanah sudah SHM, dan apakah perlu memasukan BPN selaku Turut Tergugat? Adakah langkah hukum pidananya?

Dalam uraian posita surat gugatan telah menyebutkan beberapa pihak. Namun jika dalam susunan para tergugat atau para turut tergugat, ternyata menyisakan pihak yang tidak ditarik dalam gugatan, maka akan berpotensi mendapatkan perlawanan berupa eksepsi kurang pihak (plurium litis consortium exceptie) dan berakibat gugatan tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). Lantas, bagaimana penetapan tergugat dan turut tergugat dalam kasus Anda?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Prestasi Debitur Dilaksanakan Kreditur, Bagaimana Hukumnya?02 Jun 2022Menunjuk Kuasa Hukum Saat Perkara Sudah Berjalan, Bolehkah?31 Mei 2022Eksekusi Objek Sita Jaminan di Luar Wilayah Pengadilan26 Apr 2022Subjek Hukum yang Dapat Menggugat ke PTUN18 Apr 2022Prestasi Debitur Dilaksanakan Kreditur, Bagaimana Hukumnya?02 Jun 2022Menunjuk Kuasa Hukum Saat Perkara Sudah Berjalan, Bolehkah?31 Mei 2022Eksekusi Objek Sita Jaminan di Luar Wilayah Pengadilan26 Apr 2022Subjek Hukum yang Dapat Menggugat ke PTUN18 Apr 20224 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 20234 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/gugatan-kurang-pihak-ini-akibat-hukumnya-lt62bc2e0cdfb26/

Gugatan Kurang Pihak, Ini Akibat Hukumnya

pages/218/page-7.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Prestasi Debitur Dilaksanakan Kreditur, Bagaimana Hukumnya? ](/klinik/a/prestasi-debitur-dilaksanakan-kreditur-lt6298879d9a5db/)  02 Jun 2022 [ #### Menunjuk Kuasa Hukum Saat Perkara Sudah Berjalan, Bolehkah? ](/klinik/a/menunjuk-kuasa-hukum-saat-perkara-sudah-berjalan-lt6295f1f3e155b/)  31 Mei 2022 [ #### Eksekusi Objek Sita Jaminan di Luar Wilayah Pengadilan ](/klinik/a/eksekusi-objek-sita-jaminan-di-luar-wilayah-pengadilan-lt626796afcac23/)  26 Apr 2022 [ #### Subjek Hukum yang Dapat Menggugat ke PTUN ](/klinik/a/subjek-hukum-yang-dapat-menggugat-ke-ptun-lt57183550b88c2/)  18 Apr 2022 [](#!) Sebelumnya, kami asumsikan terlebih dahulu bahwa tanah perkebunan bersertifikat hak milik tersebut sudah atas nama si pemilik yang pergi ke luar kota tersebut. Lalu si A mengelola tanah perkebunan tersebut atas izin si pemilik. ### **Pengajuan Eksepsi dalam Acara Perdata** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda, kami akan menjelaskan tentang eksepsi. Dalam hukum acara perdata, terdapat jenis bantahan terhadap syarat formil yang dikenal dengan konsep eksepsi. **Sudikno Mertokusumo** menegaskan bahwa eksepsi adalah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak tergugat terhadap gugatan penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisikan adanya tuntutan batalnya gugatan.[\[1\]](#_ftn1) Sehingga, menurut **M. Yahya Harahap**,[\[2\]](#_ftn2) pengajuan jawaban berupa eksepsi tersebut bertujuan agar hakim dalam proses peradilan mengakhiri pemeriksaan tanpa melanjutkan kepada pemeriksaan pokok perkaranya. Artinya, suatu jawaban berupa eksepsi hanya ditujukan kepada syarat formil dari suatu surat gugatan, dan tidak berhubungan dengan substansi (syarat materil). Sebagai akibat dari dikabulkannya atau diterimanya suatu eksepsi oleh hakim dalam sidang pengadilan adalah dinyatakannya [gugatan tidak dapat diterima (_niet ontvankelijke verklaard_)](https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-putusan-niet-ontvankelijke-verklaard-no-lt54f3260e923fb?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=putusan_no). Apabila suatu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atau _niet ontvankelijke verklaard_ oleh majelis hakim, artinya ada kecacatan formil dalam penyusunan surat gugatan. Hal tersebut tidak berhubungan langsung dengan pokok perkara. Sehingga, setiap gugatan yang dinyatakan _niet ontvankelijke verklaard_, maka substansi gugatan belum diperiksa oleh majelis hakim. Adapun konsep eksepsi dalam ranah teoretis ada banyak jenisnya, salah satunya adalah **[plurium litis consortium exceptie](https://www.hukumonline.com/klinik/a/gugatan-kurang-pihak-plurium-litis-consortium-lt5915144389920?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=plurium_litis)** atau eksepsi yang diajukan oleh tergugat terhadap suatu gugatan karena mengandung kecacatan formil yaitu kurang lengkapnya para pihak tergugat.[\[3\]](#_ftn3) Pada umumnya, secara yuridis normatif, konsep eksepsi diatur dalam **Pasal 125 ayat (2), Pasal 132, Pasal 133, dan Pasal 134 [HIR](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27228/nprt/2/herzien-inlandsch-reglement-\(h.i.r\)-\(s.-1941-44\)-reglemen-indonesia-yang-diperbaharui-\(r.i.b.\)?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=hir)** yang dihubungkan dengan **Pasal 118 HIR dan** **[UU Kekuasaan Kehakiman](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b01297e9d172/nprt/1060/uu-no-48-tahun-2009-kekuasaan-kehakiman?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_48_2009)**. Namun demikian, rangkaian teks otoritatif tersebut hanya berkaitan dengan satu jenis eksepsi saja yaitu eksepsi terhadap kewenangan mengadili baik secara absolut maupun relatif. Jenis eksepsi lainnya berkembang melalui doktrin-doktrin hukum acara perdata dan konvensi/kebiasaan dalam praktik peradilan perdata. Pengajuan eksepsi tergugat diselenggarakan setelah proses pembacaan surat gugatan dalam proses persidangan. Sehingga, setiap orang atau kuasanya yang mengajukan gugatan, harus dapat memprediksi mengenai hal tergugat akan mengajukan eksepsi apa dalam persidangan. Mengenai eksepsi kurang pihak atau _plurium litis consortium exceptie_, sangat berkaitan erat dengan pihak-pihak yang berhubungan langsung atau tidak langsung sebagaimana diuraikan dalam posita (kronologis perkara). Sehingga, pengugat harus mempertimbangkan siapa saja yang akan dijadikan tergugat dan turut tergugat. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan kepentingan praktis, pihak-pihak yang tidak berhubungan langsung dengan sengketa ditarik sebagai turut tergugat, sebagaimana ditegaskan dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 201 K/Sip/1974** tanggal 20 Januari 1976. Hal ini adalah langkah strategis untuk menghindari penolakan pihak yang tidak terkait langsung dengan sengketa untuk memberikan keterangan saksi dalam proses pembuktian di sidang pengadilan. Menjawab pertanyaan Anda, maka dalam gugatan perdata berupa perbuatan melawan hukum, Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai pihak yang tidak berkaitan langsung dengan sengketa, sebaiknya dijadikan turut tergugat. Sedangkan, A, B, C, dan D dapat dijadikan tergugat I-IV. ### **Jerat Hukum Pidana** Pertanyaan kedua Anda adalah terkait langkah hukum pidana. Menurut hemat kami, A yang telah diberi izin oleh pemilik untuk mengelola tanah perkebunan dan menjual kepada B tanpa sepengetahuan pemilik yang sah dapat disangkakan pasal [penggelapan](https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-hukum-jika-menjadi-korban-tindak-pidana-penggelapan-lt5daa75e2a4d26?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=lapor_penggelapan). Namun karena objeknya tanah, ini masih jadi perdebatan sendiri. Di sisi lain, ada dugaan tindak pidana [pemalsuan surat](https://www.hukumonline.com/klinik/a/masa-daluwarsa-tindak-pidana-pemalsuan-surat-lt5d29645367655?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pemalsuan_daluwarsa) atas akta jual beli (AJB) palsu sebagaimana Anda sebutkan sebelumnya. Jika pembuatan AJB tersebut melibatkan notaris, menurut kami, notaris dapat dijadikan turut tergugat dalam gugatan perdata berupa perbuatan melawan hukum sebagaimana disampaikan di atas. Adapun fokus pelaporan pidana nantinya ditujukan kepada si A dan B karena sebagai _prima factie_ (penyebab pertama). Sementara terhadap si C dan D bisa jadi dituntut menggunakan surat patut diduga palsu, namun masih samar. Akan tetapi, patut diperhatikan, **S****E** **Jaksa Agung No****.** **B-230/E/Ejp/01/2013** pada intinya menjelaskan jika ada pelaporan pidana berdasarkan **Pasal 263 atau Pasal 266 [KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document/lt4c7b80e19969e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP)**, di mana terdapat ketidakjelasan kepemilikan, maka diselesaikan terlebih dahulu ke dalam ranah hukum perdata. Baca juga: **[Kumpulan Berita Terkini Penipuan dan Penggelapan](https://www.inews.id/topic/penipuan-dan-penggelapan)** Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Herzien Inlandsch Reglement (HIR) [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27228/nprt/2/herzien-inlandsch-reglement-\(h.i.r\)-\(s.-1941-44\)-reglemen-indonesia-yang-diperbaharui-\(r.i.b.\)?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=hir) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document/lt4c7b80e19969e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b01297e9d172/nprt/1060/uu-no-48-tahun-2009-kekuasaan-kehakiman?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_48_2009) REFERENSI --------- 1. M. Yahya Harahap, _Hukum Acara Perdata_, Jakarta: Sinar Grafika, 2005; 2. Sudikno Mertokusumo, _Mengenal Hukum_, Yogyakarta: Liberty, 2022; 3. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-230/E/Ejp/01/2013 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum yang Objeknya Berupa Tanah. PUTUSAN ------- Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 201 K/Sip/1974. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Sudikno Mertokusumo, _Mengenal Hukum_, Yogyakarta: Liberty, 2022, hal. 122 [\[2\]](#_ftnref2) M. Yahya Harahap, _Hukum Acara Perdata_, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal. 418 [\[3\]](#_ftnref3) M. Yahya Harahap, _Hukum Acara Perdata_, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal. 440 Tags ---- [eksepsi](/tag/eksepsi) [gugatan](/tag/gugatan) [gugatan perdata](/tag/gugatan-perdata)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Pengurusan Sertifikat Tanah yang dibuat oleh Alfi Renata, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada hari Senin, 22 Februari 2010.KLINIK TERKAITSyarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024Pajak Tanah Milik Pribadi, Begini Aturan PBB-P215 Jun 2022Salah Satu Pemilik Tanah Hak Bersama Meninggal, Bagaimana Status Bagiannya?18 Apr 2022Adakah Batasan Jumlah Pemecahan Bidang Tanah?21 Mar 2022Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Pengertian Sertifikat TanahSertifikat hak atas tanah merupakan bukti surat (tertulis) memiliki banyak fungsi bagi pemiliknya, dan salah satu fungsi utama sertifikat adalah sebagai bukti yang kuat.[1] Pengertian sertifikat menurut Pasal 1 ayat (7) Permen ATR BPN 1/2021 berbunyi:Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Dalam perkembangannya, terdapat juga sertifikat elektronik yang diatur dalam Pasal 1 ayat (8) Permen ATR BPN 1/2021 sebagai berikut:Sertipikat Elektronik yang selanjutnya disebut Sertipikat-el adalah Sertipikat yang diterbitkan melalui Sistem Elektronik dalam bentuk Dokumen Elektronik. Berdasarkan pengertian sertifikat tanah tersebut, maka sertifikat tanah merupakan tanda kepemilikan atas tanah dan membuktikan bahwa seseorang atau suatu badan hukum mempunyai suatu hak dan penguasaan atas bidang tanah tertentu.Berdasarkan pertanyaan yang Anda ajukan, kami asumsikan bahwa sertifikat tanah yang Anda maksud adalah sertifikat hak milik atau SHM. Oleh karena itu, untuk selanjutnya jawaban ini akan fokus untuk membahas cara membuat sertifikat tanah hak milik.Cara Membuat Sertifikat Tanah Secara MandiriBerdasarkan informasi dari laman ATR BPN Pemberian Hak Milik Perorangan, syarat yang dokumen untuk membuat sertifikat tanah hak milik adalah:Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas meterai cukup;Surat kuasa apabila dikuasakan;Fotokopi identitas pemohon/pemegang dan penerima hak (KTP, KK) serta kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket;Bukti asli perolehan tanah atau alas hak;Surat-surat bukti asli pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah (Rumah Gol III) atau rumah yang dibeli dari pemerintah;Fotokopi SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak);Fotokopi SPPT dan PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayang uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak).Dalam proses pendaftaran untuk membuat sertifikat tanah, Anda juga perlu memperhatikan syarat berikut ini:Identitas diri;Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon;Pernyataan tanah tidak sengketa; danPernyataan tanah/bangunan dikuasai secara fisik.Dalam proses pendaftaran tanah guna mendapatkan sertifikat, penting sekali untuk mengetahui Pembukuan Hak. Hal tersebut diatur dalam Pasal 29 ayat (1) PP 24/1997 yakni:Hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf dan hak milik atas satuan rumah susun didaftar dengan membukuannya dalam buku tanah yang memuat data yuridis dan data fisik bidang tanah yang bersangkutan, dan sepanjang ada surat ukurnya dicatat pula pada surat ukur tersebut.Berdasarkan pasal tersebut, bagi tanah dengan data fisik dan data yuridisnya sudah lengkap serta tidak ada yang disengketakan, maka dilakukan pembukuannya dalam buku tanah.[2] Akhirnya, sertifikat dapat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftarkan dalam buku tanah tersebut.[3]Akan tetapi, seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, masyarakat menginginkan kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan, salah satunya terkait pertanahan. Kini, ada cara membuat sertifikat tanah secara mandiri, yakni dengan mengunduh aplikasi Sentuh Tanahku melalui App Store atau Google Play Store.Berdasarkan Panduan Sentuh Tanahku, aplikasi sentuh tanahku ini diluncurkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (“ATR BPN”) dalam rangka membantu masyarakat untuk mengakses informasi tentang pertanahan dengan mudah. Sentuh Tanahku memberikan informasi syarat-syarat pengurusan pelayanan pertanahan beserta simulasi biaya yang interaktif.Jika dokumen telah Anda siap, ikuti panduan lengkap cara membuat sertifikat tanah secara online melalui aplikasi Sentuh Tanahku:[4]Unduh aplikasi Sentuh Tanahku di App Store atau Google Play Store;Daftarkan akun baru menggunakan username dan password;Lakukan aktivasi dengan NIK pada kantor BPN terdekat;Di kantor BPN terdekat, Anda dapat membeli formulir pendaftaran untuk pengajuan penerbitan sertifikat tanah;Setorkan dokumen persyaratan;Buat janji dengan petugas untuk melakukan pengukuran tanah;Lakukan pengukuran tanah sesuai dengan dokumen yang telah disetorkan;Penerbitan sertifikat tanah akan diproses;Pemohon membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah (“BPHTB”);Sertifikat tanah akan terbit dalam jangka waktu setengah hingga satu tahun setelah proses pengajuan;Anda bisa memeriksa status sertifikat tanah Anda melalui aplikasi Sentuh Tanahku.Aturan Pendaftaran Tanah Secara ElektronikPada dasarnya, pelaksanaan pendaftaran tanah dapat dilakukan secara elektronik.[5] Berdasarkan Pasal 84 ayat (2) PP 18/2021, hasil penyelenggaraan dan pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik berupa data, informasi elektronik, dan/atau dokumen elektronik.Kegiatan pendaftaran tanah pertama kali meliputi pengumpulan dan pengolahan data fisik (pengukuran dan pemetaan), pembuktian hak dan pembukuannya, penerbitan sertifikat, penyajian data fisik dan data yuridis, serta penyimpanan daftar umum dan dokumen berupa data, informasi elektronik, dan/atau dokumen elektronik yang dibuat melalui sistem elektronik Kementerian.[6]Penerbitan Sertifikat ElektronikBerdasarkan Pasal 6 Permen ATR BPN 1/2021 penerbitan sertifikat-el untuk pertama kali dilakukan melalui pendaftaran tanah pertama kali untuk tanah yang belum terdaftar, atau penggantian sertifikat menjadi sertifikat-el untuk tanah yang sudah terdaftar.Jika hendak melakukan pendaftaran tanah pertama kali untuk tanah yang belum terdaftar, maka kegiatan pendaftarannya dilaksanakan melalui sistem elektronik yang meliputi:pengumpulan dan pengolahan data fisik;pembuktian hak dan pembukuannya;penerbitan sertifikat;penyajian data fisik dan data yuridis; sertapenyimpanan daftar umum dan dokumen.[7]Kemudian, menurut Pasal 8 Permen ATR BPN 1/2021, hasil kegiatan pengumpulan dan pengolahan data fisik berupa dokumen elektronik yang terdiri atas:gambar ukur;peta bidang tanah atau peta ruang;surat ukur, gambar denah satuan rumah susun atau surat ukur ruang; dan/ataudokumen lainnya, yang merupakan hasil pengumpulan dan pengolahan data fisik.Jika hendak melakukan penggantian sertifikat menjadi sertifikat-el untuk tanah yang sudah terdaftar, maka dapat dilaksanakan melalui permohonan pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah.[8] Namun, dalam penggantian sertifikat tersebut data fisik dan data yuridis pada buku tanah dan sertifikat telah harus sesuai dengan data fisik dan data yuridis dalam sistem elektronik.[9]Cek Sertifikat Tanah OnlineJika Anda telah memiliki aplikasi Sentuh Tanahku, Anda dapat memilih layanan “Cek Berkas BPN Online”. Kemudian, Anda dapat pilih opsi “Informasi Sertifikat” untuk melihat nomor sertifikat tanah dan data kepemilikan. Jika sertifikat belum tersedia pada daftar kepemilikan sertifikat, pengguna dapat melaporkan informasi sertifikat melalui aplikasi.[10] Selain melalui aplikasi, untuk cek sertifikat tanah online, Anda dapat mengunjungi laman resmi ATR BPN. Kemudian, Anda dapat memilih opsi “Publikasi”, lalu pilih tombol "Sertifikat PTSL” atau “Layanan Pengecekan Berkas”Contoh Sertifikat Tanah Berikut adalah contoh isi sertifikat tanah hak milik berdasarkan Lampiran Permen ATR BPN 3/1997.   Kesimpulannya, cara membuat sertifikat tanah dapat Anda lakukan dengan mendatangi kantor BPN terdekat, atau mengajukan permohonan secara online melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Namun, pastikan Anda telah memenuhi beberapa syarat dokumen untuk membuat sertifikat tanah. Anda juga dapat cek sertifikat tanah Anda melalui aplikasi tersebut, atau mengunjungi laman resmi ATR BPN.Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian penjelasan dari kami tentang cara membuat sertifikat tanah, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997  tentang Pendaftaran TanahPeraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran TanahPeraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang PertanahanPeraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang PertanahanPeraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang PertanahanPeraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang PertanahanPeraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat ElektronikREFERENSIAbdul Muthallib, Pengaruh Sertifikat Hak Atas Tanah Sebagai Alat Bukti dalam Mencapai Kepastian Hukum, Jurisprudens: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Ekonomi Islam, Vol. 12, No. 1, 2020;ATR BPN, diakses pada 15 Juni 2022, pukul 17.20 WIB;Cara Membuat Sertifikat Tanah Online, Bisa Dilakukan Secara Mandiri, diakses pada 15 Juni 2022, pukul 17.20 WIB;Sekilas Mengenal Aplikasi Sentuh Tanahku, diakses pada 14 Juni 2022, pukul 17.20 WIB;Panduan Sentuh Tanahku, diakses pada 29 Juni 2022 pukul 11.45 WIB.[1] Abdul Muthallib, Pengaruh Sertifikat Hak Atas Tanah Sebagai Alat Bukti dalam Mencapai Kepastian Hukum, Jurisprudens: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Ekonomi Islam, Vol. 12, No. 1, 2020, hal. 36.[2] Pasal 30 ayat (1) huruf (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997  tentang Pendaftaran Tanah (“PP 24/1997”).[3] Pasal 31 ayat (1) PP 24/1997.[4] Cara Membuat Sertifikat Tanah Online, Bisa Dilakukan Secara Mandiri, diakses pada Rabu, 15 Juni 2022, pukul 17.20 WIB.[5] Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik (“Permen ATR BPN 1/2021”).[6] Penjelasan Pasal 84 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (“PP 18/2021”).[7] Pasal 7 Permen ATR BPN 1/2021.[8] Pasal 14 ayat (2) Permen ATR BPN 1/2021.[9] Pasal 15 ayat (1) Permen ATR BPN 1/2021.[10] Sekilas Mengenal Aplikasi Sentuh Tanahku, diakses pada Rabu, 15 Juni 2022, pukul 13.20 WIB.Tagsbadan pertanahan nasionalpertanahansertifikat hak miliksertifikat tanah

Bagaimana cara membuat sertifikat tanah secara mandiri? Dokumen apa saja yang diperlukan?

Sertifikat tanah merupakan bukti yang kuat dan autentik untuk menunjukkan hak atas tanah yang dimiliki seseorang. Maka dari itu, penting bagi pemilik tanah untuk mengetahui cara membuat sertifikat tanah hak milik serta syarat dokumen yang perlu dipersiapkan. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024Pajak Tanah Milik Pribadi, Begini Aturan PBB-P215 Jun 2022Salah Satu Pemilik Tanah Hak Bersama Meninggal, Bagaimana Status Bagiannya?18 Apr 2022Adakah Batasan Jumlah Pemecahan Bidang Tanah?21 Mar 2022Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024Pajak Tanah Milik Pribadi, Begini Aturan PBB-P215 Jun 2022Salah Satu Pemilik Tanah Hak Bersama Meninggal, Bagaimana Status Bagiannya?18 Apr 2022Adakah Batasan Jumlah Pemecahan Bidang Tanah?21 Mar 2022Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku27 Des 2022Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku27 Des 2022Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-membuat-sertifikat-tanah-secara-mandiri-cl3356/

Cara Membuat Sertifikat Tanah Secara Mandiri

pages/218/page-8.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul** **_Pengurusan Sertifikat Tanah_** **yang dibuat oleh [Alfi Renata, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/alfi-renata--sh-lt4b4d71a0a0657/) dan pertama kali dipublikasikan pada hari Senin, 22 Februari 2010.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli ](/klinik/a/syarat-dan-biaya-balik-nama-sertifikat-tanah-karena-jual-beli-lt4c66b0f0dd1dd/)  25 Jun 2024 [ #### Pajak Tanah Milik Pribadi, Begini Aturan PBB-P2 ](/klinik/a/pajak-tanah-milik-pribadi-begini-aturan-pbb-p2-lt62a9ce4867bf6/)  15 Jun 2022 [ #### Salah Satu Pemilik Tanah Hak Bersama Meninggal, Bagaimana Status Bagiannya? ](/klinik/a/salah-satu-pemilik-tanah-hak-bersama-meninggal--bagaimana-status-bagiannya-lt62187fbfaaa86/)  18 Apr 2022 [ #### Adakah Batasan Jumlah Pemecahan Bidang Tanah? ](/klinik/a/adakah-batasan-jumlah-pemecahan-bidang-tanah-lt61f3a84b53910/)  21 Mar 2022 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Pengertian Sertifikat Tanah** Sertifikat hak atas tanah merupakan bukti surat (tertulis) memiliki banyak fungsi bagi pemiliknya, dan salah satu fungsi utama sertifikat adalah sebagai bukti yang kuat.[\[1\]](#_ftn1) Pengertian sertifikat menurut **Pasal 1 ayat (7) [Permen ATR BPN 1/2021](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt600a74220b12a/peraturan-menteri-agraria-dan-tata-ruang--kepala-bpn-nomor-1-tahun-2021?r=4&p=1&q=Permen%20ATR%20BPN%201%2F2021&rs=1847&re=2022&h=permen?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permen_1_2021)** berbunyi: Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) _Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan._ Dalam perkembangannya, terdapat juga sertifikat elektronik yang diatur dalam **Pasal 1 ayat (8) Permen ATR BPN 1/2021** sebagai berikut: _Sertipikat Elektronik yang selanjutnya disebut Sertipikat-el adalah Sertipikat yang diterbitkan melalui Sistem Elektronik dalam bentuk Dokumen Elektronik._ Berdasarkan pengertian sertifikat tanah tersebut, maka sertifikat tanah merupakan tanda kepemilikan atas tanah dan membuktikan bahwa seseorang atau suatu badan hukum mempunyai suatu hak dan penguasaan atas bidang tanah tertentu. Berdasarkan pertanyaan yang Anda ajukan, kami asumsikan bahwa sertifikat tanah yang Anda maksud adalah sertifikat hak milik atau SHM. Oleh karena itu, untuk selanjutnya jawaban ini akan fokus untuk membahas cara membuat sertifikat tanah hak milik. ### **Cara Membuat Sertifikat Tanah Secara Mandiri** Berdasarkan informasi dari laman ATR BPN **[Pemberian Hak Milik Perorangan](https://www.atrbpn.go.id/cari-layanan),** syarat yang dokumen untuk membuat sertifikat tanah hak milik adalah: 1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas meterai cukup; 2. Surat kuasa apabila dikuasakan; 3. Fotokopi identitas pemohon/pemegang dan penerima hak (KTP, KK) serta kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket; 4. Bukti asli perolehan tanah atau alas hak; 5. Surat-surat bukti asli pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah (Rumah Gol III) atau rumah yang dibeli dari pemerintah; 6. Fotokopi SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak); 7. Fotokopi SPPT dan PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayang uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak). Dalam proses pendaftaran untuk membuat sertifikat tanah, Anda juga perlu memperhatikan syarat berikut ini: 1. Identitas diri; 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon; 3. Pernyataan tanah tidak sengketa; dan 4. Pernyataan tanah/bangunan dikuasai secara fisik. Dalam proses pendaftaran tanah guna mendapatkan sertifikat, penting sekali untuk mengetahui **Pembukuan Hak**. Hal tersebut diatur dalam **Pasal 29 ayat (1) [PP 24/1997](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/11693/peraturan-pemerintah-nomor-24-tahun-1997?r=0&p=1&q=PP%2024%201997&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_24_1997)** yakni: _H__ak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf dan hak milik atas satuan rumah susun didaftar dengan membukuannya dalam buku tanah yang memuat data yuridis dan data fisik bidang tanah yang bersangkutan, dan sepanjang ada surat ukurnya dicatat pula pada surat ukur tersebut._ Berdasarkan pasal tersebut, bagi tanah dengan data fisik dan data yuridisnya sudah lengkap serta tidak ada yang disengketakan, maka dilakukan pembukuannya dalam buku tanah.[\[2\]](#_ftn2) Akhirnya, sertifikat dapat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftarkan dalam buku tanah tersebut.[\[3\]](#_ftn3) Akan tetapi, seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, masyarakat menginginkan kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan, salah satunya terkait pertanahan. Kini, ada cara membuat sertifikat tanah secara mandiri, yakni dengan mengunduh aplikasi **Sentuh Tanahku** melalui _App Store_ atau _Google Play_ _Store_. Berdasarkan **[Panduan Sentuh Tanahku](https://docs.atrbpn.go.id/sentuhtanahku2/)**, aplikasi sentuh tanahku ini diluncurkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (“ATR BPN”) dalam rangka membantu masyarakat untuk mengakses informasi tentang pertanahan dengan mudah. Sentuh Tanahku memberikan informasi syarat-syarat pengurusan pelayanan pertanahan beserta simulasi biaya yang interaktif. Jika dokumen telah Anda siap, ikuti panduan lengkap cara membuat sertifikat tanah secara _online_ melalui aplikasi Sentuh Tanahku:[\[4\]](#_ftn4) 1. Unduh aplikasi Sentuh Tanahku di _App_ _Store_ atau _Google Play Store_; 2. Daftarkan akun baru menggunakan _username_ dan _password_; 3. Lakukan aktivasi dengan NIK pada kantor BPN terdekat; 4. Di kantor BPN terdekat, Anda dapat membeli formulir pendaftaran untuk pengajuan penerbitan sertifikat tanah; 5. Setorkan dokumen persyaratan; 6. Buat janji dengan petugas untuk melakukan pengukuran tanah; 7. Lakukan pengukuran tanah sesuai dengan dokumen yang telah disetorkan; 8. Penerbitan sertifikat tanah akan diproses; 9. Pemohon membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah (“BPHTB”); 10. Sertifikat tanah akan terbit dalam jangka waktu setengah hingga satu tahun setelah proses pengajuan; 11. Anda bisa memeriksa status sertifikat tanah Anda melalui aplikasi Sentuh Tanahku. ### **Aturan Pendaftaran Tanah Secara Elektronik** Pada dasarnya, pelaksanaan pendaftaran tanah dapat dilakukan secara elektronik.[\[5\]](#_ftn5) Berdasarkan **Pasal 84 ayat (2) [PP 18/2021](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322e042d584/peraturan-pemerintah-nomor-18-tahun-2021?r=0&p=1&q=PERATURAN%20PEMERINTAH%20REPUBLIK%20INDONESIA%20NOMOR%2018%20TAHUN%202021%20TENTANG%20HAK%20PENGELOLAAN%2C%20HAK%20ATAS%20TANAH%2C%20SATUAN%20RUMAH%20SUSUN%2C%20DAN%20PENDAFTARAN%20TANAH&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_18_2021)**, hasil penyelenggaraan dan pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik berupa data, informasi elektronik, dan/atau dokumen elektronik. Kegiatan pendaftaran tanah pertama kali meliputi pengumpulan dan pengolahan data fisik (pengukuran dan pemetaan), pembuktian hak dan pembukuannya, **penerbitan sertifikat**, penyajian data fisik dan data yuridis, serta penyimpanan daftar umum dan dokumen berupa data, informasi elektronik, dan/atau dokumen elektronik yang dibuat melalui sistem elektronik Kementerian.[\[6\]](#_ftn6) ### **Penerbitan Sertifikat Elektronik** Berdasarkan **Pasal 6 Permen ATR BPN 1/2021** penerbitan sertifikat-el untuk pertama kali dilakukan melalui pendaftaran tanah pertama kali untuk tanah yang belum terdaftar, atau penggantian sertifikat menjadi sertifikat-el untuk tanah yang sudah terdaftar. Jika hendak melakukan **pendaftaran tanah pertama kali untuk tanah yang belum terdaftar**, maka kegiatan pendaftarannya dilaksanakan melalui sistem elektronik yang meliputi: 1. pengumpulan dan pengolahan data fisik; 2. pembuktian hak dan pembukuannya; 3. penerbitan sertifikat; 4. penyajian data fisik dan data yuridis; serta 5. penyimpanan daftar umum dan dokumen.[\[7\]](#_ftn7) Kemudian, menurut **Pasal 8** **Permen ATR BPN 1/2021**, hasil kegiatan pengumpulan dan pengolahan data fisik berupa dokumen elektronik yang terdiri atas: 1. gambar ukur; 2. peta bidang tanah atau peta ruang; 3. surat ukur, gambar denah satuan rumah susun atau surat ukur ruang; dan/atau 4. dokumen lainnya, yang merupakan hasil pengumpulan dan pengolahan data fisik. Jika hendak melakukan **penggantian sertifikat menjadi sertifikat-el untuk tanah yang sudah terdaftar**, maka dapat dilaksanakan melalui permohonan pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah.[\[8\]](#_ftn8) Namun, dalam penggantian sertifikat tersebut data fisik dan data yuridis pada buku tanah dan sertifikat telah harus sesuai dengan data fisik dan data yuridis dalam sistem elektronik.[\[9\]](#_ftn9) ### **Cek Sertifikat Tanah _Online_** Jika Anda telah memiliki aplikasi Sentuh Tanahku, Anda dapat memilih layanan “Cek Berkas BPN _Online_”. Kemudian, Anda dapat pilih opsi “Informasi Sertifikat” untuk melihat nomor sertifikat tanah dan data kepemilikan. Jika sertifikat belum tersedia pada daftar kepemilikan sertifikat, pengguna dapat melaporkan informasi sertifikat melalui aplikasi.[\[10\]](#_ftn10) Selain melalui aplikasi, untuk cek sertifikat tanah _online_, Anda dapat mengunjungi laman resmi **[ATR BPN](https://www.atrbpn.go.id/)**. Kemudian, Anda dapat memilih opsi “Publikasi”, lalu pilih tombol "Sertifikat PTSL” atau “Layanan Pengecekan Berkas” ### **Contoh Sertifikat Tanah** Berikut adalah contoh isi sertifikat tanah hak milik berdasarkan **[Lampiran Permen ATR BPN 3/1997](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28178/peraturan-menteri-negara-agrariakepala-bpn-nomor-3-tahun-1997/appendices/fl56406?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=lampiran_permen_atrbpn_3_1997)**. **** **** **** **  ** Kesimpulannya, cara membuat sertifikat tanah dapat Anda lakukan dengan mendatangi kantor BPN terdekat, atau mengajukan permohonan secara _online_ melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Namun, pastikan Anda telah memenuhi beberapa syarat dokumen untuk membuat sertifikat tanah. Anda juga dapat cek sertifikat tanah Anda melalui aplikasi tersebut, atau mengunjungi laman resmi **[ATR BPN](https://www.atrbpn.go.id/)**. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [**di sini**.](http://mini.hukumonline.com/holpro/?utm_source=Google&utm_medium=Banner&utm_campaign=KlinikHukum-LandingPage) Demikian penjelasan dari kami tentang cara membuat sertifikat tanah, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997  tentang Pendaftaran Tanah [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/11693/peraturan-pemerintah-nomor-24-tahun-1997?r=0&p=1&q=PP%2024%201997&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_24_1997) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322e042d584/peraturan-pemerintah-nomor-18-tahun-2021?r=0&p=1&q=PERATURAN%20PEMERINTAH%20REPUBLIK%20INDONESIA%20NOMOR%2018%20TAHUN%202021%20TENTANG%20HAK%20PENGELOLAAN%2C%20HAK%20ATAS%20TANAH%2C%20SATUAN%20RUMAH%20SUSUN%2C%20DAN%20PENDAFTARAN%20TANAH&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_18_2021) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pertanahan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28178/peraturan-menteri-negara-agrariakepala-bpn-nomor-3-tahun-1997/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permen_atr_3/1997) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pertanahan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50ee8759ed89a?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=peraturan_kepala_BPN_8_2012) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pertanahan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5d525a4bda89f?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permen_atr_7_2019) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pertanahan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt61307ee93a3e1?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permen_atr_16_2021) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt600a74220b12a/peraturan-menteri-agraria-dan-tata-ruang--kepala-bpn-nomor-1-tahun-2021?r=4&p=1&q=Permen%20ATR%20BPN%201%2F2021&rs=1847&re=2022&h=permen?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permen_1_2021) REFERENSI --------- 1. Abdul Muthallib, _Pengaruh Sertifikat Hak Atas Tanah Sebagai Alat Bukti dalam Mencapai Kepastian Hukum,_ Jurisprudens: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Ekonomi Islam, Vol. 12, No. 1, 2020; 2. [ATR BPN](https://www.atrbpn.go.id/), diakses pada 15 Juni 2022, pukul 17.20 WIB; 3. [Cara Membuat Sertifikat Tanah Online, Bisa Dilakukan Secara Mandiri](https://www.inews.id/news/nasional/cara-membuat-sertifikat-tanah-online-bisa-dilakukan-secara-mandiri/all), diakses pada 15 Juni 2022, pukul 17.20 WIB; 4. [Sekilas Mengenal Aplikasi Sentuh Tanahku](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-metro/baca-artikel/12931/Sekilas-Mengenal-Aplikasi-Sentuh-Tanahku.html), diakses pada 14 Juni 2022, pukul 17.20 WIB; 5. [Panduan Sentuh Tanahku](https://docs.atrbpn.go.id/sentuhtanahku2/), diakses pada 29 Juni 2022 pukul 11.45 WIB. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Abdul Muthallib, _Pengaruh Sertifikat Hak Atas Tanah Sebagai Alat Bukti dalam Mencapai Kepastian Hukum,_ Jurisprudens: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Ekonomi Islam, Vol. 12, No. 1, 2020, hal. 36. [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 30 ayat (1) huruf (1) [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997  tentang Pendaftaran Tanah](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/11693/peraturan-pemerintah-nomor-24-tahun-1997?r=0&p=1&q=PP%2024%201997&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_24_1997) (“PP 24/1997”). [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 31 ayat (1) PP 24/1997. [\[4\]](#_ftnref4) [Cara Membuat Sertifikat Tanah Online, Bisa Dilakukan Secara Mandiri](https://www.inews.id/news/nasional/cara-membuat-sertifikat-tanah-online-bisa-dilakukan-secara-mandiri/all), diakses pada Rabu, 15 Juni 2022, pukul 17.20 WIB. [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 2 ayat (1) [Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt600a74220b12a/peraturan-menteri-agraria-dan-tata-ruang--kepala-bpn-nomor-1-tahun-2021?r=4&p=1&q=Permen%20ATR%20BPN%201%2F2021&rs=1847&re=2022&h=permen?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permen_1_2021) (“Permen ATR BPN 1/2021”). [\[6\]](#_ftnref6) Penjelasan Pasal 84 ayat (2) [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322e042d584/peraturan-pemerintah-nomor-18-tahun-2021?r=0&p=1&q=PERATURAN%20PEMERINTAH%20REPUBLIK%20INDONESIA%20NOMOR%2018%20TAHUN%202021%20TENTANG%20HAK%20PENGELOLAAN%2C%20HAK%20ATAS%20TANAH%2C%20SATUAN%20RUMAH%20SUSUN%2C%20DAN%20PENDAFTARAN%20TANAH&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_18_2021) (“PP 18/2021”). [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 7 Permen ATR BPN 1/2021. [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 14 ayat (2) Permen ATR BPN 1/2021. [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 15 ayat (1) Permen ATR BPN 1/2021. [\[10\]](#_ftnref10) [Sekilas Mengenal Aplikasi Sentuh Tanahku](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-metro/baca-artikel/12931/Sekilas-Mengenal-Aplikasi-Sentuh-Tanahku.html), diakses pada Rabu, 15 Juni 2022, pukul 13.20 WIB. Tags ---- [badan pertanahan nasional](/tag/badan-pertanahan-nasional) [pertanahan](/tag/pertanahan) [sertifikat hak milik](/tag/sertifikat-hak-milik) [sertifikat tanah](/tag/sertifikat-tanah)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Perbedaan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Penyelesaian Sengketa Alternatif KLINIK TERKAITPenyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan via LAPS SJK25 Mei 2022Peran Konsiliator dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa17 Mei 2022Apa Itu Arbiter dan Biaya Arbitrase12 Mei 2022Penyelenggaraan Arbitrase Online di Indonesia09 Mei 2022Sebelum membahas pokok permasalahan, perlu dipahami terlebih dahulu terkait penggunaan istilah Alternatif Penyelesaian Sengketa (“APS”) dan Penyelesaian Sengketa Alternatif (“PSA”). APS merupakan istilah yang digunakan dalam Pasal 1 angka 10 UU 30/1999 yang berbunyi:[1] Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa APS merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang cara-caranya terbatas pada konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Dengan demikian, arbitrase yang juga merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidaklah termasuk dalam APS.Sementara itu, pengertian penyelesaian sengketa alternatif atau PSA sebagai terjemahan yang tepat untuk alternative dispute resolution, memiliki ruang lingkup yang lebih luas daripada APS, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui cara, seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, termasuk arbitrase, dan cara-cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan lainnya. Oleh sebab itu, menurut kami, penggunaan istilah PSA adalah lebih tepat daripada APS.Berdasarkan penjelasan di atas, maka untuk menjawab pertanyaan Anda berlandaskan pada konsep PSA sebagai penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Sebagai acuan yang digunakan untuk menjawab pertanyaan Anda tetap menggunakan UU 30/1999.Baca juga: Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar PengadilanSengketa yang Tidak Dapat Diselesaikan Melalui Penyelesaian Sengketa AlternatifUntuk menjawab pertanyaan Anda terkait sengketa apa saja yang tidak dapat diselesaikan melalui PSA, maka sebelumnya perlu diperhatikan terlebih dahulu Pasal 5 ayat (1) UU 30/1999 tentang ruang lingkup sengketa yang dapat diselesaikan melalui PSA yaitu:sengketa di bidang perdagangan; dansengketa mengenai hak yang menurut hukum dan Peraturan Perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.Makna dari sengketa di bidang perdagangan dapat diperoleh dari Penjelasan Pasal 66 huruf b UU 30/1999, antara lain namun tidak terbatas pada sengketa di bidang perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, dan hak kekayaan intelektual. Pembentuk undang-undang memberikan penjelasan dengan menyebutkan beberapa macam aktivitas namun memiliki karakter yang sama (ejusdem generis). Secara konseptual, sengketa di bidang perdagangan dapat dimaknai sebagai sengketa yang lahir dari aktivitas yang bermotif ekonomi.Sementara itu, maksud dari frasa hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa dapat ditelusuri dari pendapat sarjana, antara lain Adriaan Pitlo dalam tulisannya Pembuktian dan Daluwarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda yang menjelaskan sebagai berikut:Para pihak yang berperkara mempunyai wewenang, menurut sukanya, untuk tidak memintakan penilaian hakim sebagian dari soal-soal yang disengketakan, yaitu sepanjang mereka mempunyai hak penuh atas persoalan-persoalan itu. Secara umum tentang persoalan itu mengenai hak-hak di bidang hukum kekayaan.[2]Sementara itu maksud dari hak-hak di bidang hukum kekayaan (vermogensrecht) meliputi hak-hak yang lahir dari hukum benda dan hukum perikatan. Sedangkan hukum benda memiliki sifat tertutup, di mana para pihak tidak dapat memperjanjikan hak kebendaan (ius in rem) selain yang telah ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Dengan demikian, hak yang dimaksud terbatas pada hak yang lahir dari hukum perikatan (ius in personam) baik perikatan yang lahir dari perjanjian maupun undang-undang.Menjawab pertanyaan Anda mengenai sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui PSA dapat dilihat pada ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU 30/1999 yaitu sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.Namun, pasal tersebut masih belum cukup menjelaskan ruang lingkup dari sengketa yang dimaksud. Tampaknya pembentuk undang-undang pada waktu membentuk UU 30/1999 masih mempertahankan beberapa norma dalam ketentuan Reglement op de Rechtsvordering (“Rv”), Pasal 5 ayat (2) UU 30/1999 memiliki esensi yang sama dengan Pasal 616 Rv yang mengatur sebagai berikut:Seseorang, dengan ancaman kebatalan, tidak dapat mengadakan kompromi tentang pemberian dan hibah-wasiat untuk keperluan hidup, perumahan atau pakaian; tentang pemisahan antara suami dan istri, baik karena perceraian, maupun pisah meja dan ranjang, dan pemisahan harta benda; tentang perselisihan mengenai status seseorang, demikian juga tentang sengketa-sengketa lain yang tidak diizinkan dilakukannya perdamaian menurut ketentuan undang-undang.Adapun makna dari ketentuan tersebut adalah adanya larangan untuk melakukan penyelesaian sengketa dengan jalan kesepakatan atas sengketa-sengketa yang menjadi kewenangan istimewa (exclusive) dari pengadilan, yaitu pada umumnya mengenai sengketa yang akibat hukumnya tidak dapat ditentukan secara bebas oleh para pihak atau yang putusan dari sengketa itu akan bersifat erga omnes. Sebagai contoh, sengketa waris pada dasarnya tidak dapat diselesaikan melalui PSA karena seseorang tidak dapat meminta kepada orang lain agar dirinya ditetapkan menjadi ahli waris dari orang tersebut melalui kesepakatan. Dalam hal terjadi sengketa waris, penetapan ahli waris hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan. Putusan tersebut akan berlaku mengikat bagi setiap orang dengan segala akibat hukumnya. Berkaitan dengan pembagian harta waris, perlu diperhatikan agar tidak dimaknai, jika di antara para ahli waris terdapat ahli waris yang bersedia untuk menerima kurang dari bagiannya (legitime portie), maka ini merupakan pelepasan hak yang diperbolehkan oleh hukum sepanjang disepakati oleh yang bersangkutan.Dari uraian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui PSA adalah sengketa yang akibat hukumnya tidak dapat ditentukan secara bebas oleh para pihak atau sengketa yang putusannya akan bersifat erga omnes. Putusan erga omnes memiliki arti bahwa putusan tersebut akan berlaku mengikat bagi semua orang, tidak hanya terbatas pada pihak-pihak yang bersengketa aja.Demikian jawaban kami tentang sengketa yang tidak dapat diselesaikan oleh penyelesaian sengketa alternatif, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMReglement op de Rechtsvordering (S. 1847-52 1849-63)Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian SengketaREFERENSIA. Pitlo. Alih Bahasa M. Isa Arief. Pembuktian dan Daluwarsa. Cetakan ke-1. Intermasa: Jakarta, 1978.[1] Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa[2] A. Pitlo, Alih Bahasa M. Isa Arief, Pembuktian dan Daluwarsa, Cetakan ke-1, Intermasa: Jakarta, 1978, hal. 10.Tagsadralternatif penyelesaian sengketaarbitrasepenyelesaian sengketa

Sengketa apa saja yang tidak bisa diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa?

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU 30/1999, sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui Penyelesaian Sengketa Alternatif (“PSA”) adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian. Artinya, sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui PSA adalah sengketa yang akibat hukumnya tidak dapat ditentukan secara bebas oleh para pihak atau sengketa yang putusannya akan bersifat erga omnes. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan via LAPS SJK25 Mei 2022Peran Konsiliator dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa17 Mei 2022Apa Itu Arbiter dan Biaya Arbitrase12 Mei 2022Penyelenggaraan Arbitrase Online di Indonesia09 Mei 2022Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan via LAPS SJK25 Mei 2022Peran Konsiliator dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa17 Mei 2022Apa Itu Arbiter dan Biaya Arbitrase12 Mei 2022Penyelenggaraan Arbitrase Online di Indonesia09 Mei 2022Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang19 Mei 2023Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 22 Mei 2023Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku27 Des 2022Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang19 Mei 2023Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 22 Mei 2023Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku27 Des 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/sengketa-yang-tak-dapat-diselesaikan-melalui-penyelesaian-sengketa-alternatif-lt62badb9c53622/

Sengketa yang Tak Dapat Diselesaikan Melalui Penyelesaian Sengketa Alternatif

pages/219/page-0.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Perbedaan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Penyelesaian Sengketa Alternatif** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan via LAPS SJK ](/klinik/a/penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan-via-laps-sjk-lt628e118797df9/)  25 Mei 2022 [ #### Peran Konsiliator dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa ](/klinik/a/peran-konsiliator-dalam-alternatif-penyelesaian-sengketa-lt6283663aaa2f6/)  17 Mei 2022 [ #### Apa Itu Arbiter dan Biaya Arbitrase ](/klinik/a/apa-itu-arbiter-dan-biaya-arbitrase-lt627cb6069ad0c/)  12 Mei 2022 [ #### Penyelenggaraan Arbitrase _Online_ di Indonesia ](/klinik/a/penyelenggaraan-arbitrase-ionline-i-di-indonesia-cl3261/)  09 Mei 2022 [](#!) Sebelum membahas pokok permasalahan, perlu dipahami terlebih dahulu terkait penggunaan istilah Alternatif Penyelesaian Sengketa (“APS”) dan Penyelesaian Sengketa Alternatif (“PSA”). APS merupakan istilah yang digunakan dalam **Pasal 1 angka 10** **[UU 30/1999](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/815/undangundang-nomor-30-tahun-1999-/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_30_1999)** yang berbunyi:[\[1\]](#_ftn1)  _Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni **penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.**_ Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa APS merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang cara-caranya terbatas pada konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Dengan demikian, arbitrase yang juga merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidaklah termasuk dalam APS. Sementara itu, pengertian penyelesaian sengketa alternatif atau PSA sebagai terjemahan yang tepat untuk _alternative dispute resolution__,_ memiliki ruang lingkup yang lebih luas daripada APS, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui cara, seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, termasuk **arbitrase**, dan cara-cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan lainnya. Oleh sebab itu, menurut kami, penggunaan istilah PSA adalah lebih tepat daripada APS. Berdasarkan penjelasan di atas, maka untuk menjawab pertanyaan Anda berlandaskan pada konsep PSA sebagai penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Sebagai acuan yang digunakan untuk menjawab pertanyaan Anda tetap menggunakan UU 30/1999. Baca juga: **[Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan](https://www.hukumonline.com/klinik/a/litigasi-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan-lt52897351a003f?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=litigasi_luar_pengadilan)** ### **Sengketa yang Tidak Dapat Diselesaikan Melalui Penyelesaian Sengketa Alternatif** Untuk menjawab pertanyaan Anda terkait sengketa apa saja yang tidak dapat diselesaikan melalui PSA, maka sebelumnya perlu diperhatikan terlebih dahulu **Pasal 5** **a****yat (1) UU 30/1999** tentang ruang lingkup sengketa yang dapat diselesaikan melalui PSA yaitu: 1. sengketa di bidang perdagangan; dan 2. sengketa mengenai hak yang menurut hukum dan Peraturan Perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Makna dari sengketa di bidang perdagangan dapat diperoleh dari **Penjelasan Pasal 66 huruf b UU 30/1999**, antara lain namun tidak terbatas pada sengketa di bidang perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, dan hak kekayaan intelektual. Pembentuk undang-undang memberikan penjelasan dengan menyebutkan beberapa macam aktivitas namun memiliki karakter yang sama (_ejusdem generis_). Secara konseptual, sengketa di bidang perdagangan dapat dimaknai sebagai sengketa yang lahir dari aktivitas yang bermotif ekonomi. Sementara itu, maksud dari frasa hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa dapat ditelusuri dari pendapat sarjana, antara lain **Adriaan Pitlo** dalam tulisannya _Pembuktian dan Daluwarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda_ yang menjelaskan sebagai berikut: _Para pihak yang berperkara mempunyai wewenang, menurut sukanya, untuk tidak memintakan penilaian hakim sebagian dari soal-soal yang disengketakan, yaitu sepanjang mereka mempunyai hak penuh atas persoalan-persoalan itu. Secara umum tentang persoalan itu **mengenai hak-hak di bidang hukum kekayaan**_**.**[\[2\]](#_ftn2) Sementara itu maksud dari hak-hak di bidang hukum kekayaan (_vermogensrecht_) meliputi hak-hak yang lahir dari hukum benda dan hukum perikatan. Sedangkan hukum benda memiliki sifat tertutup, di mana para pihak tidak dapat memperjanjikan hak kebendaan (_ius in rem_) selain yang telah ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Dengan demikian, hak yang dimaksud terbatas pada hak yang lahir dari hukum perikatan (_ius in personam_) baik perikatan yang lahir dari perjanjian maupun undang-undang. Menjawab pertanyaan Anda mengenai **sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui PSA** dapat dilihat pada ketentuan **Pasal 5** **a****yat (2) UU** **30/****1999** yaitu **sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian**. Namun, pasal tersebut masih belum cukup menjelaskan ruang lingkup dari sengketa yang dimaksud. Tampaknya pembentuk undang-undang pada waktu membentuk UU 30/1999 masih mempertahankan beberapa norma dalam ketentuan **_[Reglement op de Rechtsvordering](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11e9da0b1b6cc9b0801c313835343435.html)_ (****“****Rv****”****),** Pasal 5 ayat (2) UU 30/1999 memiliki esensi yang sama dengan **Pasal 616 Rv** yang mengatur sebagai berikut: _Seseorang, dengan ancaman kebatalan, tidak dapat mengadakan kompromi tentang pemberian dan hibah-wasiat untuk keperluan hidup, perumahan atau pakaian; tentang pemisahan antara suami dan istri, baik karena perceraian, maupun pisah meja dan ranjang, dan pemisahan harta benda; tentang perselisihan mengenai status seseorang, demikian juga tentang sengketa-sengketa lain yang tidak diizinkan dilakukannya perdamaian menurut ketentuan undang-undang._ Adapun makna dari ketentuan tersebut adalah adanya larangan untuk melakukan penyelesaian sengketa dengan jalan kesepakatan atas sengketa-sengketa yang menjadi kewenangan istimewa (_exclusive_) dari pengadilan, yaitu pada umumnya mengenai sengketa yang akibat hukumnya tidak dapat ditentukan secara bebas oleh para pihak atau yang putusan dari sengketa itu akan bersifat _erga omnes_. Sebagai contoh, sengketa waris pada dasarnya tidak dapat diselesaikan melalui PSA karena seseorang tidak dapat meminta kepada orang lain agar dirinya ditetapkan menjadi ahli waris dari orang tersebut melalui kesepakatan. Dalam hal terjadi sengketa waris, penetapan ahli waris hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan. Putusan tersebut akan berlaku mengikat bagi setiap orang dengan segala akibat hukumnya. Berkaitan dengan pembagian harta waris, perlu diperhatikan agar tidak dimaknai, jika di antara para ahli waris terdapat ahli waris yang bersedia untuk menerima kurang dari bagiannya (_legitime_ _portie_), maka ini merupakan pelepasan hak yang diperbolehkan oleh hukum sepanjang disepakati oleh yang bersangkutan. Dari uraian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa **sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui PSA adalah sengketa yang akibat hukumnya tidak dapat ditentukan secara bebas oleh para pihak atau sengketa yang putusannya akan bersifat _erga_ _omnes_.** Putusan _erga_ _omnes_ memiliki arti bahwa putusan tersebut akan berlaku mengikat bagi semua orang, tidak hanya terbatas pada pihak-pihak yang bersengketa aja. Demikian jawaban kami tentang sengketa yang tidak dapat diselesaikan oleh penyelesaian sengketa alternatif, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Reglement op de Rechtsvordering (S. 1847-52 1849-63) [](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11e9da0b1b6cc9b0801c313835343435.html) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/815/undangundang-nomor-30-tahun-1999-/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_30_1999) REFERENSI --------- A. Pitlo. Alih Bahasa M. Isa Arief. _Pembuktian dan Daluwarsa_. Cetakan ke-1. Intermasa: Jakarta, 1978. [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1 angka 10 [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/815/undangundang-nomor-30-tahun-1999-/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_30_1999) [\[2\]](#_ftnref2) A. Pitlo, Alih Bahasa M. Isa Arief, _Pembuktian dan Daluwarsa_, Cetakan ke-1, Intermasa: Jakarta, 1978, hal. 10. Tags ---- [adr](/tag/adr) [alternatif penyelesaian sengketa](/tag/alternatif-penyelesaian-sengketa) [arbitrase](/tag/arbitrase) [penyelesaian sengketa](/tag/penyelesaian-sengketa)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITJerat Pidana Menyalahgunakan KTP Orang Lain untuk Pinjol26 Sep 2022Akibat Hukum Jika Penyelesaian Gugatan Sederhana ‘Molor’21 Jun 2022Hukumnya Jika Advokat Hilangkan Bukti Milik Klien13 Jun 2022Apakah Aksi Vandalisme Dikategorikan sebagai Tindak Kriminal?31 Mei 2022Pada dasarnya dalam hukum meskipun seseorang telah dinyatakan sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan, akan tetapi hal tersebut tidaklah membuat orang tersebut tidak dapat digugat secara perdata, sebab ketentuan hukum perdata dengan hukum pidana sangat berbeda.Perbedaan dapat dilihat bahwa dalam hukum pidana seorang pelapor berkedudukan sebagai korban atau saksi di persidangan pidana. Sedangkan dalam hukum perdata, ia berkedudukan sebagai penggugat.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Hal ini sejalan dengan pendapat ahli hukum Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya Hukum Acara Perdata: dalam Teori dan Praktek (hal. 3) yang pada pokoknya menyatakan seorang dikatakan sebagai orang yang merasa haknya dilanggar orang lain dan kemudian menarik orang dirasa melanggar haknya sebagai tergugat, berikut kutipan selengkapnya:Penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Di dalam hukum acara perdata, inisiatif, yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh penggugat atau para penggugatBaca juga: Catat! Ini 10 Asas Hukum Acara PerdataLebih lanjut, di dalam hukum perdata, kedudukan suatu putusan pengadilan dalam perkara pidana secara hukum dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti otentik dan bahkan dengan adanya suatu putusan pengadilan dalam perkara pidana tersebut tentunya akan dapat memberikan keyakinan kepada majelis hakim bahwa tergugat benar-benar telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum.Guna mempermudah pemahaman Anda, berikut ini kami contohkan kasus dengan mengutip beberapa pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 158/Pdt.G/2020/PN.Sby pada tanggal 13 Januari 2021. Majelis hakim dalam putusan tersebut mengabulkan gugatan penggugat dengan dasar adanya putusan perkara pidana. Untuk lebih jelasnya, berikut kami kutip beberapa pertimbangan majelis hakim sebagai berikut:Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yang memintakan menghukum Tergugat V membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp92.092.000.000,- (sembilan puluh dua milyar sembilan puluh dua juta rupiah), menurut Majelis Hakim beralasan hukum untuk dikabulkan karena pihak Penggugat menderita kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat V baik secara pidana maupun secara perdata;Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 yang memintakan menyatakan amar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali maupun upaya hukum lainnya berupa perlawanan dan/atau bantahan (uitvoerbaar bij voorraad), menurut Majelis Hakim karena adanya bukti autentik berupa putusan Pengadilan masing-masing:Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2658/PID.B/2019/PN.SBY, tanggal 10 Desember 2019, atas nama 3 Terdakwa (ketiganya Tergugat dalam perkara a quo);Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 910/PDT.G/2019/PN.SBY, tanggal 1 April 2020 (Bukti P – 666);Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 415/PDT/2020/PT.SBY, tanggal 24 Agustus 2020 (Bukti P – 667);Dimana dalam putusan tersebut terdapat fakta hukum bahwa Tergugat I belum menyerahkan emas seberat 1.136 kg (seribu seratus tiga puluh enam kilogram) kepada Penggugat maka menurut Majelis Hakim tuntutan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan.Baca juga: Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata dan PidanaBerdasarkan uraian dan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa suatu putusan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan perdata berupa perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.Sehingga, menjawab pertanyaan Anda, tentunya secara hukum perusahaan masih dapat mengajukan gugatan perdata terhadap pelaku untuk tujuan meminta pelaku agar mengembalikan semua kerugian yang telah dialami secara nyata oleh perusahaan.Baca juga: Bisakah Kasus Penipuan Diproses Hukum Pidana dan Perdata Secara Bersamaan?Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum Perdata. PUTUSANPutusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 158/Pdt.G/2020/PN.Sby. REFERENSIRetnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. Hukum Acara Perdata: dalam Teori dan Praktek. Bandung: Mandar Maju, 2005.Tagsacara perdataacara pidanaperbuatan melawan hukum

Tahun 2015 pelaku tertangkap OTT membawa sejumlah uang dari perusahaan dan barang bukti yang telah disita oleh kepolisian telah dikembalikan ke perusahaan seperti 1 unit mobil, 1 unit motor gede dan beberapa aset seperti deposito tabungan. Jumlah uang yang digelapkan oleh pelaku dengan barang sita tidak mencapai nilai setara, perusahaan merasa masih kurang banyak. Saat ini terpidana sudah bebas setelah menjalani 4 tahun penjara. Setelah pelaku sudah menjalani masa hukuman, bisakah perusahaan menggugat pelaku secara perdata? Karena nilai yang disita dengan nominal kerugian perusahaan selisih banyak.

Dalam praktiknya, suatu putusan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan perdata berupa perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Mengapa?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Jerat Pidana Menyalahgunakan KTP Orang Lain untuk Pinjol26 Sep 2022Akibat Hukum Jika Penyelesaian Gugatan Sederhana ‘Molor’21 Jun 2022Hukumnya Jika Advokat Hilangkan Bukti Milik Klien13 Jun 2022Apakah Aksi Vandalisme Dikategorikan sebagai Tindak Kriminal?31 Mei 2022Jerat Pidana Menyalahgunakan KTP Orang Lain untuk Pinjol26 Sep 2022Akibat Hukum Jika Penyelesaian Gugatan Sederhana ‘Molor’21 Jun 2022Hukumnya Jika Advokat Hilangkan Bukti Milik Klien13 Jun 2022Apakah Aksi Vandalisme Dikategorikan sebagai Tindak Kriminal?31 Mei 2022Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/dapatkah-kasus-yang-sudah-diputus-pidana-digugat-perdata-lt629397e6dd166/

Dapatkah Kasus yang Sudah Diputus Pidana Digugat Perdata?

pages/219/page-1.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Jerat Pidana Menyalahgunakan KTP Orang Lain untuk Pinjol ](/klinik/a/jerat-pidana-menyalahgunakan-ktp-orang-lain-untuk-pinjol-lt5e81b88829527/)  26 Sep 2022 [ #### Akibat Hukum Jika Penyelesaian Gugatan Sederhana ‘Molor’ ](/klinik/a/akibat-hukum-jika-penyelesaian-gugatan-sederhana-molor-lt62b153c6ec3a4/)  21 Jun 2022 [ #### Hukumnya Jika Advokat Hilangkan Bukti Milik Klien ](/klinik/a/hukumnya-jika-advokat-hilangkan-bukti-milik-klien-lt62a2006633596/)  13 Jun 2022 [ #### Apakah Aksi Vandalisme Dikategorikan sebagai Tindak Kriminal? ](/klinik/a/apakah-aksi-vandalisme-dikategorikan-sebagai-tindak-kriminal-lt51da49dbc660a/)  31 Mei 2022 [](#!) Pada dasarnya dalam hukum meskipun seseorang telah dinyatakan sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan, akan tetapi hal tersebut tidaklah membuat orang tersebut tidak dapat digugat secara perdata, sebab ketentuan hukum perdata dengan hukum pidana sangat berbeda. Perbedaan dapat dilihat bahwa dalam hukum pidana seorang pelapor berkedudukan sebagai korban atau saksi di persidangan pidana. Sedangkan dalam hukum perdata, ia berkedudukan sebagai penggugat. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Hal ini sejalan dengan pendapat ahli hukum **Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata** dalam bukunya _Hukum Acara Perdata: dalam Teori dan Praktek_ (hal. 3) yang pada pokoknya menyatakan seorang dikatakan sebagai orang yang merasa haknya dilanggar orang lain dan kemudian menarik orang dirasa melanggar haknya sebagai tergugat, berikut kutipan selengkapnya: _Penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Di dalam hukum acara perdata, **inisiatif**, yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh **seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar**, yaitu oleh penggugat atau para penggugat_ Baca juga: **[Catat! Ini 10 Asas Hukum Acara Perdata](https://www.hukumonline.com/klinik/a/catat-ini-10-asas-hukum-acara-perdata-lt62ac05c59f6cb?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=10_asas_hukum_perdata)** Lebih lanjut, di dalam hukum perdata, kedudukan suatu putusan pengadilan dalam perkara pidana secara hukum dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti otentik dan bahkan dengan adanya suatu putusan pengadilan dalam perkara pidana tersebut tentunya akan dapat memberikan keyakinan kepada majelis hakim bahwa tergugat benar-benar telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Guna mempermudah pemahaman Anda, berikut ini kami contohkan kasus dengan mengutip beberapa pertimbangan majelis hakim dalam **Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 158/Pdt.G/2020/PN.Sby** pada tanggal 13 Januari 2021. Majelis hakim dalam putusan tersebut mengabulkan gugatan penggugat dengan dasar adanya putusan perkara pidana. Untuk lebih jelasnya, berikut kami kutip beberapa pertimbangan majelis hakim sebagai berikut: _Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yang memintakan_ _menghukum Tergugat V membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp_ _92.092.000.000,- (sembilan puluh dua milyar sembilan puluh dua juta rupiah),_ _menurut Majelis Hakim beralasan hukum untuk dikabulkan karena pihak Penggugat_ **_menderita kerugian akibat perbuatan melawan hukum_** _yang dilakukan oleh Tergugat_ _V **baik secara pidana maupun secara perdata**;_ _Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 yang memintakan menyatakan_ _amar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada_ _upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali maupun upaya hukum lainnya_ _berupa perlawanan dan/atau bantahan ([uitvoerbaar bij voorraad](https://www.hukumonline.com/stories/article/lt6050a62099ca3/uitvoerbaar-bij-voorraad--instrumen-hukum-penting-yang-eksepsional-dan-problematik?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=utivoerbaar)), menurut Majelis_ _Hakim karena **adanya bukti autentik berupa putusan Pengadilan** masing-masing:_ 1. _Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2658/PID.B/2019/PN.SBY, tanggal_ _10 Desember 2019, atas nama 3 Terdakwa (ketiganya Tergugat dalam perkara a quo)__;_ 2. _Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 910/PDT.G/2019/PN.SBY, tanggal 1 April 2020 (Bukti P – 666);_ 3. _Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 415/PDT/2020/PT.SBY, tanggal 24 Agustus 2020 (Bukti P – 667);_ _Dimana dalam putusan tersebut terdapat fakta hukum bahwa Tergugat I belum_ _menyerahkan emas seberat 1.136 kg (seribu seratus tiga puluh enam kilogram)_ _kepada Penggugat maka menurut Majelis Hakim tuntutan tersebut beralasan hukum_ _untuk dikabulkan__._ Baca juga: **[Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata dan Pidana](https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-pidana-lt5142a15699512?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pmh_pidana_perdata)** Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa suatu putusan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan perdata berupa perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam **Pasal 1365 [KUH Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata)**. Sehingga, menjawab pertanyaan Anda, tentunya secara hukum perusahaan masih dapat mengajukan gugatan perdata terhadap pelaku untuk tujuan meminta pelaku agar mengembalikan semua kerugian yang telah dialami secara nyata oleh perusahaan. Baca juga: **[Bisakah Kasus Penipuan Diproses Hukum Pidana dan Perdata Secara Bersamaan?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-kasus-penipuan-diproses-hukum-pidana-dan-perdata-secara-bersamaan-lt58726763cfdcc?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pidana_perdata)** Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata). PUTUSAN ------- Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 158/Pdt.G/2020/PN.Sby. REFERENSI --------- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. _Hukum Acara Perdata: dalam Teori dan Praktek_. Bandung: Mandar Maju, 2005. Tags ---- [acara perdata](/tag/acara-perdata) [acara pidana](/tag/acara-pidana) [perbuatan melawan hukum](/tag/perbuatan-melawan-hukum)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Sekilas tentang Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda KLINIK TERKAITSyarat Calon Kepala Desa 01 Jul 2024Cara Melaporkan Ketua RT yang Pungli08 Nov 2023Aturan Pungutan Desa dalam Peraturan Desa08 Jun 2022Prosedur Pengakuan Tanah Ulayat12 Jun 2020Sebelum membahas seputar mayarakat adat Karuhun Urang Sunda, perlu dipahami terlebih dahulu mengenai masyarakat adat.Masyarakat adat menurut Pasal 1 ayat (1) Permendagri 52/2014disebut sebagai masyarakat hukum adat adalah Warga Negara Indonesia (“WNI”) yang memiliki karakteristik khas yaitu:hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya;memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal;terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup; sertaadanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Adapun, Sunda Wiwitan terdiri dari dua kata yakni ‘Sunda’ dan ‘Wiwitan’. Istilah Sunda secara etnis merujuk pada komunitas masyarakat suku bangsa Sunda yang diciptakan Tuhan, seperti halnya suku dan bangsa lain di muka bumi. Dalam hal ini berkaitan dengan kebudayaan Sunda yang melekat pada ciri manusia Sunda.[1]Sedangkan Wiwitan berasal dari kata wit-wit-an, atau dalam pengertian orang Baduy adalah pepohonan. Masyarakat Sunda Wiwitan menganalogikan bahwa unsur-unsur tubuh manusia itu berasal dari pepohonan, dan semua itu bertumbuh menjadi besar atau dewasa. Sunda Wiwitan sejauh ini oleh para antropolog Indonesia dianggap sebagai salah satu sistem religi dan identitas masyarakat Sunda, khususnya dapat ditemukan di sebagian masyarakat Baduy.[2]Di wilayah Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan terdapat sebuah kesatuan Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda (“AKUR”) Sunda Wiwitan. AKUR berasal dari masyarakat adat yang dibentuk oleh P. Sadewa Madrais Alibassa, yang memaparkan ajaran Igama Djawa Pasoendan. Keberadaan ajaran ini diakui oleh Belanda pada tahun 1885.[3]Sadewa Madrais Alibassa semasa hidupnya telah membuat manuskrip atau Nawala. Salah satu ajarannya adalah wasiat mengenai tanah-tanah dan bangunan yang diperuntukkan sebagai milik komunal mayarakat AKUR Sunda Wiwitan. Di dalam manuskrip tersebut dituliskan bahwa keturunan tidak mendapatkan pembagian waris. Adapun tanah-tanah dan bangunan diperuntukkan bagi masyarakat adat guna melestarikan ajaran kebudayaan kepentingan bangsa.[4]Sengketa Tanah Masyarakat Adat Karuhun Urang SundaSetelah P. Sadewa Madrais meninggal di tahun 1939, kedudukannya digantikan oleh anaknya bernama P. Tedjabuwana Alibassa. Kemudian, setelah P. Tedjabuwana Alibassa meninggal di tahun 1978, kedudukan digantikan oleh P. Djatikusumah selaku Kepala Adat. Dalam kepemimpinan P. Djatikusumah, salah satu keturunan P. Tedjabuwana bernama Raden Djaka Rumantaka mengklaim tanah yang terletak di Blok Mayasih RT. 29/10 Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Jawa Barat. Tanah tersebut diklaim sebagai hak waris ibunya.[5]Raden Djaka Rumantaka kemudian mengajukan gugatan atas tanah tersebut dan memenangkan gugatan, yang membawa pada kekuatan hukum mengikat dan objek sengketa dapat di eksekusi.[6]Djatikusumah mengajukan gugatan perlawanan dari tingkat pertama hingga tingkat kasasi, dan pada akhirnya keluar Putusan MA No. 779K/Pdt/2017, yang hasil putusannya menolak permohonan. Dalam hal ini putusan dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi sampai Kasasi Mahkamah Agung hasilnya menyatakan bahwa gugatan ditolak karena gugatan tidak jelas (obscuur libel). Berdasarkan hasil putusan, maka terhadap tanah sengketa dapat dilaksanakan eksekusi, namun ketika akan dilakukan eksekusi terdapat penolakan dari masyarakat AKUR yang sampai saat ini eksekusi belum berhasil dilakukan.[7]Untuk menghindari sengketa tanah adat yang berulang, masyarakat hukum adar AKUR perlu mendapatkan pengakuan dan perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Pada dasarnya, tanah masyarakat adat telah mendapatkan pengakuan dari berbagai peraturan perundang-undangan. Pertama, pengakuan terhadap hak masyarakat adat tercantum dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi:Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.Selain itu, Pasal 4 huruf j TAP MPR IX/2001 mengatur bahwa segala pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria atau sumber daya alam.Perlindungan terhadap masyarakat hukum adat juga dijamin dalam Pasal 6 UU HAM yang berbunyi:1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah.2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.Kemudian, selaras dengan UUD 1945, berdasarkan Penjelasan UU Desa, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.Berdasarkan pasal-pasal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa keberadaaan masyarakat adat di Indonesia telah mendapatkan pengakuan, perlindungan, dan penghormatan secara konstitusi. Selain hak atas pengakuan, masyarakat adat juga memiliki hak atas tanah yang dilindungi seiring dengan perkembangan zaman.Secara lebih teknis, dalam rangka mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka diperlukan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat. Hal tersebut tercantum dalam konsideran Permendagri 52/2014.Kemudian, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Permendagri 52/2014, dalam melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, bupati atau walikota membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat (“PMHA”) kabupaten/kota.Pengakuan dan perlindungan dilakukan melalui tiga tahapan, yakni:[8]identifikasi masyarakat hukum adat;verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat;penetapan masyarakat hukum adat.Hasil identifikasi dilakukan dengan mencermati sejarah masyarakat hukum adat, wilayah adat, hukum adat itu sendiri, harta kekayaan dan/atau benda- benda adat serta sistem pemerintahan adat tersebut.[9] Terhadap hasil identifikasi tersebut, dilakukan verifikasi dan validasi oleh PMHA.[10] Ketika tahap verifikasi dan validasi berhasil, bupati atau walikota melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi PMHA dengan keputusan kepala daerah.[11]Baca juga: Prosedur Pengakuan Tanah UlayatUpaya Hukum yang Dapat DitempuhNamun, pada kenyataannya karena tersandung syarat formil, masyarakat AKUR Sunda Wiwitan di Cigugur ditolak Bupati Kuningan melalui Surat Keputusan No. 189/3426/DPMD tanggal 29 Desember 2020. Menurut PMHA, masyarakat AKUR tidak berhasil memenuhi tahap verifikasi dan validasi.[12]Di lain sisi, masyarakat adat menilai bahwa parameter proses verifikasi dan validasi masih belum transparan dan tidak bersifat partisipatif. Seharusnya, PMHA dalam melakukan tahapan tersebut wajib melakukan pemeriksaan ulang atas keberadaan masyarakat AKUR secara langsung, yakni apakah masyarakat masih ada atau tidak. Penolakan terhadap status dari masyarakat AKUR sebagai masyarakat adat inilah yang menjadi alasan mengapa eksekusi tanah tersebut hendak dilakukan pengadilan.[13]Walaupun sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, masyarakat AKUR Sunda Wiwitan hingga saat ini masih belum mendapatkan pengakuan sebagai masyarakat adat, karena dinilai belum memenuhi syarat formil yang terdapat di Permendagri 52/2014.Menurut Catharina Dewi Wulansari, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, terdapat 2 upaya hukum yang dapat ditempuh oleh masyarakat AKUR, antara lain:Mengajukan keberatan kepada panitiaDalam hal terdapat keberatan terhadap hasil verifikasi dan validasi, maka masyarakat AKUR dapat mengajukan keberatan kepada PMHA, untuk dilakukan verifikasi dan validasi ulang. Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Permendagri 52/2014, tindakan ini hanya dapat dilakukan 1 kali.Jika keberatan diterima maka panitia akan melakukan verifikasi dan validasi ulang.Mengajukan keberatan atas keputusan Kepala DaerahDalam hal Masyarakat AKUR keberatan terhadap Keputusan Kepala Daerah mengenai hasil penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.[14]Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya AlamUndang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi ManusiaUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang DesaUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta KerjaPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum AdatPUTUSANPutusan Mahkamah Agung Nomor 779K/Pdt/2017REFERENSIIra Indrawardana, Berketuhanan dalam Perspektif Kepercayaan Sunda Wiwitan, Jurnal Melintas, Vol 30, No. 1, 2014;Moulinda Ramdhani (et.al), Kedudukan Tanah Adat AKUR Sunda Wiwitan di Cigugur Kuningan Setelah Putusan Mahkamah Agung Nomor: 779K/Pdt/2017, Jurnal Adliya, Vol. 13, No. 2, 2019;Webinar Diseminasi Publik Hasil Verifikasi dan Validasi Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan Cigugur yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 11 Februari 2021, diakses pada Kamis, 9 Juni 2022, pukul 16.15 WIB.Catatan:Kami telah melakukan wawancara dengan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Prof. Dr. Catharina Dewi Wulansari, S.H., M.H. via Whatsapp pada Sabtu, 18 Juni 2022 pukul 23.24 WIB.[1] Ira Indrawardana, Berketuhanan dalam Perspektif Kepercayaan Sunda Wiwitan, Jurnal Melintas, Vol 30, No. 1, 2014, hal. 109.[2] Ira Indrawardana, Berketuhanan dalam Perspektif Kepercayaan Sunda Wiwitan, Jurnal Melintas, Vol 30, No. 1, 2014, hal. 112.[3] Moulinda Ramdhani (et.al), Kedudukan Tanah Adat AKUR Sunda Wiwitan di Cigugur Kuningan Setelah Putusan Mahkamah Agung Nomor: 779K/Pdt/2017, Jurnal Adliya, Vol. 13, No. 2, 2019, hal. 161.[4] Moulinda Ramdhani (et.al), Kedudukan Tanah Adat AKUR Sunda Wiwitan di Cigugur Kuningan Setelah Putusan Mahkamah Agung Nomor: 779K/Pdt/2017, Jurnal Adliya, Vol. 13, No. 2, 2019, hal. 161.[5] Moulinda Ramdhani (et.al), Kedudukan Tanah Adat AKUR Sunda Wiwitan di Cigugur Kuningan Setelah Putusan Mahkamah Agung Nomor: 779K/Pdt/2017, Jurnal Adliya, Vol. 13, No. 2, 2019, hal. 162.[6] Moulinda Ramdhani (et.al), Kedudukan Tanah Adat AKUR Sunda Wiwitan di Cigugur Kuningan Setelah Putusan Mahkamah Agung Nomor: 779K/Pdt/2017, Jurnal Adliya, Vol. 13, No. 2, 2019, hal. 162.[7] Moulinda Ramdhani (et.al), Kedudukan Tanah Adat AKUR Sunda Wiwitan di Cigugur Kuningan Setelah Putusan Mahkamah Agung Nomor: 779K/Pdt/2017, Jurnal Adliya, Vol. 13, No. 2, 2019, hal. 163.[8] Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat (“Permendagri 52/2014”)[9] Pasal 5 ayat (2) Permendagri 52/2014.[10] Pasal 5 ayat (3) Permendagri 52/2014.[11] Pasal 6 ayat (2) Permendagri 52/2014.[12] Webinar Diseminasi Publik Hasil Verifikasi dan Validasi Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan Cigugur yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 11 Februari 2021, diakses pada Kamis, 9 Juni 2022, pukul 16.15 WIB.[13] Webinar Diseminasi Publik Hasil Verifikasi dan Validasi Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan Cigugur yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 11 Februari 2021, diakses pada Kamis, 9 Juni 2022, pukul 16.15 WIB.[14] Pasal 8 Permendagri 52/2014Tagshukum adatmasyarakat adatmasyarakat hukum adattanah adattanah ulayat

Beberapa tahun terakhir hingga saat ini terdapat penolakan terhadap Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan di Cigugur, dan salah satu bidang tanah masyarakat adat tersebut hendak dieksekusi pengadilan. Dengan demikian, dimana letak perlindungan masyarakat adat di Indonesia? Apakah terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tanah masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan?

Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda (“AKUR”) merupakan salah satu masyarakat adat yang eksis di Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. AKUR hingga saat ini belum mendapatkan penetapan dari pemerintah sebagai masyarakat adat dan sempat mengalami sengketa tanah adat. Lantas, bagaimanakah upaya perlindungan masyarakat AKUR yang telah dilakukan selama ini dan upaya apa yang dapat ditempuh untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari pemerintah? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Syarat Calon Kepala Desa 01 Jul 2024Cara Melaporkan Ketua RT yang Pungli08 Nov 2023Aturan Pungutan Desa dalam Peraturan Desa08 Jun 2022Prosedur Pengakuan Tanah Ulayat12 Jun 2020Syarat Calon Kepala Desa 01 Jul 2024Cara Melaporkan Ketua RT yang Pungli08 Nov 2023Aturan Pungutan Desa dalam Peraturan Desa08 Jun 2022Prosedur Pengakuan Tanah Ulayat12 Jun 2020Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 2023Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 2023Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/upaya-perlindungan-masyarakat-adat-karuhun-urang-sunda-lt62b9844f70d51/

Upaya Perlindungan Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda

pages/219/page-2.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/) disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Sekilas tentang Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Syarat Calon Kepala Desa ](/klinik/a/syarat-calon-kepala-desa-lt54acd47112306/)  01 Jul 2024 [ #### Cara Melaporkan Ketua RT yang Pungli ](/klinik/a/cara-melaporkan-rt-yang-pungli-lt5d91c4a8a8138/)  08 Nov 2023 [ #### Aturan Pungutan Desa dalam Peraturan Desa ](/klinik/a/aturan-pungutan-desa-dalam-peraturan-desa-lt62a03dc613b51/)  08 Jun 2022 [ #### Prosedur Pengakuan Tanah Ulayat ](/klinik/a/prosedur-pengakuan-tanah-ulayat-lt4f1654e73aad1/)  12 Jun 2020 [](#!) Sebelum membahas seputar mayarakat adat Karuhun Urang Sunda, perlu dipahami terlebih dahulu mengenai masyarakat adat. Masyarakat adat menurut **Pasal 1 ayat (1) [Permendagri 52/2014](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt53e1e4b72f0c9/peraturan-menteri-dalam-negeri-nomor-52-tahun-2014?r=0&p=1&q=Permendagri%20No.%2052%2F2014%20tentang%20Pedoman%20Pengakuan%20dan%20Perlindungan%20Masyarakat%20Hukum%20Adat&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permendagri_52_2014)**disebut sebagai masyarakat hukum adat adalah Warga Negara Indonesia (“WNI”) yang memiliki karakteristik khas yaitu: 1. hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya; 2. memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal; 3. terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup; serta 4. adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Adapun, Sunda Wiwitan terdiri dari dua kata yakni **‘Sunda’** dan **‘Wiwitan’**. Istilah Sunda secara etnis merujuk pada komunitas masyarakat suku bangsa Sunda yang diciptakan Tuhan, seperti halnya suku dan bangsa lain di muka bumi. Dalam hal ini berkaitan dengan kebudayaan Sunda yang melekat pada ciri manusia Sunda.[\[1\]](#_ftn1) Sedangkan Wiwitan berasal dari kata _wit-wit-an_, atau dalam pengertian orang Baduy adalah pepohonan. Masyarakat Sunda Wiwitan menganalogikan bahwa unsur-unsur tubuh manusia itu berasal dari pepohonan, dan semua itu bertumbuh menjadi besar atau dewasa. Sunda Wiwitan sejauh ini oleh para antropolog Indonesia dianggap sebagai salah satu sistem religi dan identitas masyarakat Sunda, khususnya dapat ditemukan di sebagian masyarakat Baduy.[\[2\]](#_ftn2) Di wilayah Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan terdapat sebuah kesatuan Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda (“AKUR”) Sunda Wiwitan. AKUR berasal dari masyarakat adat yang dibentuk oleh **P. Sadewa Madrais Alibassa**, yang memaparkan ajaran _Igama Djawa Pasoendan_. Keberadaan ajaran ini diakui oleh Belanda pada tahun 1885.[\[3\]](#_ftn3) Sadewa Madrais Alibassa semasa hidupnya telah membuat manuskrip atau Nawala. Salah satu ajarannya adalah wasiat mengenai tanah-tanah dan bangunan yang diperuntukkan sebagai milik komunal mayarakat AKUR Sunda Wiwitan. Di dalam manuskrip tersebut dituliskan bahwa keturunan tidak mendapatkan pembagian waris. Adapun tanah-tanah dan bangunan diperuntukkan bagi masyarakat adat guna melestarikan ajaran kebudayaan kepentingan bangsa.[\[4\]](#_ftn4) ### **Sengketa Tanah Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda** Setelah P. Sadewa Madrais meninggal di tahun 1939, kedudukannya digantikan oleh anaknya bernama P. Tedjabuwana Alibassa. Kemudian, setelah P. Tedjabuwana Alibassa meninggal di tahun 1978, kedudukan digantikan oleh P. Djatikusumah selaku Kepala Adat. Dalam kepemimpinan P. Djatikusumah, salah satu keturunan P. Tedjabuwana bernama Raden Djaka Rumantaka mengklaim tanah yang terletak di Blok Mayasih RT. 29/10 Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Jawa Barat. Tanah tersebut diklaim sebagai hak waris ibunya.[\[5\]](#_ftn5) Raden Djaka Rumantaka kemudian mengajukan gugatan atas tanah tersebut dan memenangkan gugatan, yang membawa pada kekuatan hukum mengikat dan objek sengketa dapat di eksekusi.[\[6\]](#_ftn6) Djatikusumah mengajukan gugatan perlawanan dari tingkat pertama hingga tingkat kasasi, dan pada akhirnya keluar **[Putusan MA No. 779K/Pdt/2017](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/8720092cc075cb3a79260aec044b18b9.html)**, yang hasil putusannya menolak permohonan. Dalam hal ini putusan dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi sampai Kasasi Mahkamah Agung hasilnya menyatakan bahwa gugatan ditolak karena gugatan tidak jelas (_obscuur libel_). Berdasarkan hasil putusan, maka terhadap tanah sengketa dapat dilaksanakan eksekusi, namun ketika akan dilakukan eksekusi terdapat penolakan dari masyarakat AKUR yang sampai saat ini eksekusi belum berhasil dilakukan.[\[7\]](#_ftn7) Untuk menghindari sengketa tanah adat yang berulang, masyarakat hukum adar AKUR perlu mendapatkan pengakuan dan perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ### **Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat** Pada dasarnya, tanah masyarakat adat telah mendapatkan pengakuan dari berbagai peraturan perundang-undangan. Pertama, pengakuan terhadap hak masyarakat adat tercantum dalam **Pasal 18 B ayat (2)** [**UUD 1945**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945), yang berbunyi: _Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang._ Selain itu, **Pasal 4 huruf j** [**TAP MPR IX/2001**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4efacabd77b80/ketetapan-majelis-permusyawaratan-rakyat-nomor-ixmpr2001-tahun-2001?r=0&p=1&q=TAP%20MPR%20No.%20IX%2FMPR%2F2001%20&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=tap_mpr_9_2001) mengatur bahwa segala pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria atau sumber daya alam. Perlindungan terhadap masyarakat hukum adat juga dijamin dalam **Pasal 6** [**UU HAM**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4d5b5fc6abcb2/undangundang-nomor-39-tahun-1999/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_ham) yang berbunyi: _1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah._ _2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman._ Kemudian, selaras dengan UUD 1945, berdasarkan **Penjelasan** [**UU Desa**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52e8c12d3ce4a/undang-undang-nomor-6-tahun-2014/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2014), negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa keberadaaan masyarakat adat di Indonesia telah mendapatkan pengakuan, perlindungan, dan penghormatan secara konstitusi. Selain hak atas pengakuan, masyarakat adat juga memiliki hak atas tanah yang dilindungi seiring dengan perkembangan zaman. Secara lebih teknis, dalam rangka mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka diperlukan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat. Hal tersebut tercantum dalam **konsideran [Permendagri 52/2014](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt53e1e4b72f0c9/peraturan-menteri-dalam-negeri-nomor-52-tahun-2014?r=0&p=1&q=Permendagri%20No.%2052%2F2014%20tentang%20Pedoman%20Pengakuan%20dan%20Perlindungan%20Masyarakat%20Hukum%20Adat&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permendagri_52_2014)**. Kemudian, berdasarkan **Pasal 3 ayat (1)** **Permendagri 52/2014**, dalam melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, bupati atau walikota membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat (“PMHA”) kabupaten/kota. Pengakuan dan perlindungan dilakukan melalui tiga tahapan, yakni:[\[8\]](#_ftn8) 1. identifikasi masyarakat hukum adat; 2. verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat; 3. penetapan masyarakat hukum adat. Hasil identifikasi dilakukan dengan mencermati sejarah masyarakat hukum adat, wilayah adat, hukum adat itu sendiri, harta kekayaan dan/atau benda- benda adat serta sistem pemerintahan adat tersebut.[\[9\]](#_ftn9) Terhadap hasil identifikasi tersebut, dilakukan verifikasi dan validasi oleh PMHA.[\[10\]](#_ftn10) Ketika tahap verifikasi dan validasi berhasil, bupati atau walikota **melakukan penetapan** pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi PMHA dengan keputusan kepala daerah.[\[11\]](#_ftn11) **Baca juga:** [**Prosedur Pengakuan Tanah Ulayat**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/prosedur-pengakuan-tanah-ulayat-lt4f1654e73aad1?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pengakuan_tanah_ulayat) ### **Upaya Hukum yang Dapat Ditempuh** Namun, pada kenyataannya karena tersandung syarat formil, masyarakat AKUR Sunda Wiwitan di Cigugur ditolak Bupati Kuningan melalui Surat Keputusan No. 189/3426/DPMD tanggal 29 Desember 2020. Menurut PMHA, masyarakat AKUR tidak berhasil memenuhi tahap verifikasi dan validasi.[\[12\]](#_ftn12) Di lain sisi, masyarakat adat menilai bahwa parameter proses verifikasi dan validasi masih belum transparan dan tidak bersifat partisipatif. Seharusnya, PMHA dalam melakukan tahapan tersebut wajib melakukan pemeriksaan ulang atas keberadaan masyarakat AKUR secara langsung, yakni apakah masyarakat masih ada atau tidak. Penolakan terhadap status dari masyarakat AKUR sebagai masyarakat adat inilah yang menjadi alasan mengapa eksekusi tanah tersebut hendak dilakukan pengadilan.[\[13\]](#_ftn13) Walaupun sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, masyarakat AKUR Sunda Wiwitan hingga saat ini masih belum mendapatkan pengakuan sebagai masyarakat adat, **karena dinilai belum memenuhi syarat formil** yang terdapat di Permendagri 52/2014. Menurut **Catharina Dewi Wulansari**, _Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan,_ terdapat 2 upaya hukum yang dapat ditempuh oleh masyarakat AKUR, antara lain: 1. **Mengajukan keberatan kepada panitia** Dalam hal terdapat keberatan terhadap hasil verifikasi dan validasi, maka masyarakat AKUR dapat mengajukan keberatan kepada PMHA, untuk dilakukan verifikasi dan validasi ulang. Berdasarkan **Pasal 7 ayat (3) Permendagri 52/2014**, tindakan ini hanya dapat dilakukan 1 kali. Jika keberatan diterima maka panitia akan melakukan verifikasi dan validasi ulang. 2. **Mengajukan keberatan atas keputusan Kepala Daerah** Dalam hal Masyarakat AKUR keberatan terhadap Keputusan Kepala Daerah mengenai hasil penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara**.**[\[14\]](#_ftn14) Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [**di sini.**](http://mini.hukumonline.com/holpro/?utm_source=Google&utm_medium=Banner&utm_campaign=KlinikHukum-LandingPage) Demikian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4efacabd77b80/ketetapan-majelis-permusyawaratan-rakyat-nomor-ixmpr2001-tahun-2001?r=0&p=1&q=TAP%20MPR%20No.%20IX%2FMPR%2F2001%20&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=tap_mpr_9_2001) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4d5b5fc6abcb2/undangundang-nomor-39-tahun-1999/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_ham) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52e8c12d3ce4a/undang-undang-nomor-6-tahun-2014/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2014) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Cipta_Kerja) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt53e1e4b72f0c9/peraturan-menteri-dalam-negeri-nomor-52-tahun-2014?r=0&p=1&q=Permendagri%20No.%2052%2F2014%20tentang%20Pedoman%20Pengakuan%20dan%20Perlindungan%20Masyarakat%20Hukum%20Adat&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permendagri_52_2014) PUTUSAN ------- [Putusan Mahkamah Agung Nomor 779K/Pdt/2017](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/8720092cc075cb3a79260aec044b18b9.html) REFERENSI --------- 1. Ira Indrawardana, _Berketuhanan dalam Perspektif Kepercayaan Sunda Wiwitan_, Jurnal Melintas, Vol 30, No. 1, 2014; 2. Moulinda Ramdhani _(et.al)_, _Kedudukan Tanah Adat AKUR Sunda Wiwitan di Cigugur Kuningan Setelah Putusan Mahkamah Agung Nomor: 779K/Pdt/2017_, Jurnal Adliya, Vol. 13, No. 2, 2019; 3. Webinar [Diseminasi Publik Hasil Verifikasi dan Validasi Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan Cigugur](https://www.youtube.com/watch?v=m0GomLLb42Y) yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 11 Februari 2021, diakses pada Kamis, 9 Juni 2022, pukul 16.15 WIB. Catatan: _Kami telah melakukan wawancara dengan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Prof. Dr. Catharina Dewi Wulansari, S.H., M.H. via Whatsapp pada Sabtu, 18 Juni 2022 pukul 23.24 WIB._ [\[1\]](#_ftnref1) Ira Indrawardana, _Berketuhanan dalam Perspektif Kepercayaan Sunda Wiwitan_, Jurnal Melintas, Vol 30, No. 1, 2014, hal. 109. [\[2\]](#_ftnref2) Ira Indrawardana, _Berketuhanan dalam Perspektif Kepercayaan Sunda Wiwitan_, Jurnal Melintas, Vol 30, No. 1, 2014, hal. 112. [\[3\]](#_ftnref3) Moulinda Ramdhani _(et.al)_, _Kedudukan Tanah Adat AKUR Sunda Wiwitan di Cigugur Kuningan Setelah Putusan Mahkamah Agung Nomor: 779K/Pdt/2017_, Jurnal Adliya, Vol. 13, No. 2, 2019, hal. 161. [\[4\]](#_ftnref4) Moulinda Ramdhani _(et.al)_, _Kedudukan Tanah Adat AKUR Sunda Wiwitan di Cigugur Kuningan Setelah Putusan Mahkamah Agung Nomor: 779K/Pdt/2017_, Jurnal Adliya, Vol. 13, No. 2, 2019, hal. 161. [\[5\]](#_ftnref5) Moulinda Ramdhani _(et.al), Kedudukan Tanah Adat AKUR Sunda Wiwitan di Cigugur Kuningan Setelah Putusan Mahkamah Agung Nomor: 779K/Pdt/2017_, Jurnal Adliya, Vol. 13, No. 2, 2019, hal. 162. [\[6\]](#_ftnref6) Moulinda Ramdhani _(et.al), Kedudukan Tanah Adat AKUR Sunda Wiwitan di Cigugur Kuningan Setelah Putusan Mahkamah Agung Nomor: 779K/Pdt/2017_, Jurnal Adliya, Vol. 13, No. 2, 2019, hal. 162. [\[7\]](#_ftnref7) Moulinda _Ramdhani (et.al), Kedudukan Tanah Adat AKUR Sunda Wiwitan di Cigugur Kuningan Setelah Putusan Mahkamah Agung Nomor: 779K/Pdt/2017_, Jurnal Adliya, Vol. 13, No. 2, 2019, hal. 163. [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 4 [**Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt53e1e4b72f0c9/peraturan-menteri-dalam-negeri-nomor-52-tahun-2014?r=0&p=1&q=Permendagri%20No.%2052%2F2014%20tentang%20Pedoman%20Pengakuan%20dan%20Perlindungan%20Masyarakat%20Hukum%20Adat&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permendagri_52_2014) (“Permendagri 52/2014”) [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 5 ayat (2) Permendagri 52/2014. [\[10\]](#_ftnref10) Pasal 5 ayat (3) Permendagri 52/2014. [\[11\]](#_ftnref11) Pasal 6 ayat (2) Permendagri 52/2014. [\[12\]](#_ftnref12) Webinar [Diseminasi Publik Hasil Verifikasi dan Validasi Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan Cigugur](https://www.youtube.com/watch?v=m0GomLLb42Y) yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 11 Februari 2021, diakses pada Kamis, 9 Juni 2022, pukul 16.15 WIB. [\[13\]](#_ftnref13) Webinar [Diseminasi Publik Hasil Verifikasi dan Validasi Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan Cigugur](https://www.youtube.com/watch?v=m0GomLLb42Y) yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 11 Februari 2021, diakses pada Kamis, 9 Juni 2022, pukul 16.15 WIB. [\[14\]](#_ftnref14) Pasal 8 Permendagri 52/2014 Tags ---- [hukum adat](/tag/hukum-adat) [masyarakat adat](/tag/masyarakat-adat) [masyarakat hukum adat](/tag/masyarakat-hukum-adat) [tanah adat](/tag/tanah-adat) [tanah ulayat](/tag/tanah-ulayat)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITKetentuan Pembelian dan Pencantuman Logo Pada Barang Impor Bermerek19 Apr 2022Arti R dan TM dalam Merek Dagang10 Mar 2022Konsekuensinya Jika IMEI Tidak Terdaftar dan Cara Mengeceknya22 Feb 2022Tips Ambil Gambar dari Internet Agar Tak Langgar Hak Cipta14 Feb 2022Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Pelanggaran MerekBelajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Konsep pelanggaran merek diatur dalam Pasal 83 ayat (1) UU Merek, yang berbunyi:Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:gugatan ganti dan/ataupenghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.Bahwa dalam menentukan apakah merek terkait melanggar atau tidak, harus diketahui apakah merek “TOPPING BALM PLUS” yang lebih dulu, telah terdaftar pada kantor merek atau tidak. Apabila “TOPPING BALM PLUS” terdaftar, maka secara hukum, penggunaan merek tersebut akan melanggar hak merek milik pihak lain. Namun sebaliknya, apabila “TOPPING BALM PLUS” tidak terdaftar, maka penggunaan merek tersebut tidak termasuk dalam kategori pelanggaran merek.Hal tersebut dikarenakan negara Indonesia menganut sistem “first-to-file” sehingga meskipun terdapat merek lain yang serupa atau mirip namun tidak terdaftar, maka pihak lain dapat saja mengajukan merek yang sama dan menggunakannya di pasaran tanpa dianggap melanggar hak merek pihak lain. Persamaan pada Pokoknya atau Keseluruhan MerekKemudian, yang harus diketahui tentang pelanggaran merek adalah apakah merek memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya atau tidak. Mengenai persoalan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UU Merek yang berbunyi:Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atauIndikasi Geografis terdaftar.Lebih lanjut, penjelasan ‘persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya’ sendiri telah diuraikan pada Penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU Merek, yaitu:Yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.Untuk mendukung pernyataan dan bukti adanya kemiripan pada suatu merek, pihak yang merasa dilanggar mereknya dapat menggunakan penilaian dari ahli untuk mendukung pernyataan apakah terjadi pelanggaran merek atau tidak. Ahli dalam praktiknya akan memberikan dalil-dalil yang cukup untuk mendukung bukti pelanggaran merek yang terjadi (apabila dinilai melanggar).Menjawab pertanyaan Anda, untuk menentukan apakah merek “TOPPING BALM HERBAL” melanggar atau tidak, harus dilihat dulu apakah kata “HERBAL” dapat menghilangkan unsur persamaan pada pokoknya dengan merek “TOPPING BALM PLUS”. Jika ternyata kata “TOPPING BALM” merupakan kata umum yang sudah banyak diajukan sebagai merek di kelas terkait, maka sebenarnya penggunaan merek “TOPPING BALM HERBAL” tidak melanggar.Namun demikian, harus dilihat pula apakah penggunaan merek yang sama tersebut digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang sejenis di kelas yang sama.  Apabila tidak di kelas yang sama, dalam praktiknya, hal ini dapat saja dilakukan.Baca juga: Arti ‘Persamaan pada Pokoknya’ dalam UU Merek dan Indikasi Geografis Contoh KasusGuna mempermudah pemahaman Anda, kami mengambil contoh dalam Putusan MA No. 476 K/PDT.SUS/2009 tanggal 3 Maret 2010 telah menguatkan Putusan Pengadilan Niaga Semarang No. 05/HAKI/M/2008/PN.NIAGA.Smg.MA berpendapat bahwa pertimbangan judex facti sudah tepat dan benar, karena merek tergugat IESQ sebagaimana tertera dalam bukti P-3 adalah mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek penggugat yaitu ESQ sebagaimana tertera dalam bukti P-2.Apabila merujuk pada Putusan Pengadilan Niaga Semarang No. 05/HAKI/M/2008/PN.NIAGA.Smg dalam amar putusannya menyatakan penggugat satu-satunya pemilik dan pemegang hak khusus atas merek ESQ dengan susunan, tata muka dan tata warna sesuai dengan bukti P-2.Tergugat melakukan pelanggaran merek karena secara melawan hukum dan tanpa hak telah menggunakan merek IESQ yang sesuai dengan bukti P-3 yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek ESQ milik penggugat.Selain itu, kami contohkan pula kasus yang telah diputus melalui Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 59/PDT.SUS-MEREK/2014/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 28 Januari 2015 memutuskan para tergugat melakukan pelanggaran merek NAKAMICHI milik penggugat yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM.Majelis berpendapat bahwa atas terjadinya pelanggaran merek tersebut tentu saja penggugat menderita kerugian, apalagi dari bukti P-2 dan T-I s/d T-IV-12 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat, bahwa merek NAKAMICHI milik penggugat yang dilanggar mereknya tersebut telah diedarkan dan dijual di beberapa kota besar di Indonesia antara lain di Surabaya dan di Medan yang mencapai ribuan piece, dengan waktu yang bertahun-tahun, maka Majelis berpendapat bahwa kerugian materiil dari penggugat adalah adil jika dihitung sebesar Rp. 1.5 milyar. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.  PUTUSANPutusan Mahkamah Agung Nomor 476 K/PDT.SUS/2009;Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 59/PDT.SUS-MEREK/2014/PN.NIAGA.JKT.PST.Tagshak merekmereksengketa merek

Misalnya ada satu merek bernama "TOPPING BALM PLUS" dengan kelas kosmetik. Saya kemudian membuat merek dengan nama "Pretty White". Dari merek “Pretty White” tersebut, saya buat sebuah varian kosmetik dengan nama "TOPING BALM PLUS” yang dicantumkan pada kemasan maupun label. Pertanyaannya: Bolehkah menurut UU Merek? Jika tidak boleh, apakah menambah beberapa karakter (misal namanya menjadi "TOPPING BALM HERBAL") akan menghindarkan dari pelanggaran merek? Apabila merek "TOPPING BALM PLUS" tidak dalam niche yang sama dengan produk yang diproduksi, apa kita boleh menggunakan nama merek tersebut secara bebas?

Hal pertama yang perlu dilihat adalah apakah merek “TOPPING BALM PLUS” milik pihak lain telah terdaftar terlebih dahulu atau tidak sebab ini berkaitan dengan adanya potensi pelanggaran merek. Kemudian, yang perlu diketahui selanjutnya adalah apakah suatu merek memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Lantas, bagaimana dengan kasus Anda?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Ketentuan Pembelian dan Pencantuman Logo Pada Barang Impor Bermerek19 Apr 2022Arti R dan TM dalam Merek Dagang10 Mar 2022Konsekuensinya Jika IMEI Tidak Terdaftar dan Cara Mengeceknya22 Feb 2022Tips Ambil Gambar dari Internet Agar Tak Langgar Hak Cipta14 Feb 2022Ketentuan Pembelian dan Pencantuman Logo Pada Barang Impor Bermerek19 Apr 2022Arti R dan TM dalam Merek Dagang10 Mar 2022Konsekuensinya Jika IMEI Tidak Terdaftar dan Cara Mengeceknya22 Feb 2022Tips Ambil Gambar dari Internet Agar Tak Langgar Hak Cipta14 Feb 2022Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/pelanggaran-merek-atau-bukan-cek-dulu-fakta-ini-lt62b9656c00886/

Pelanggaran Merek atau Bukan, Cek Dulu Fakta Ini

pages/219/page-3.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Ketentuan Pembelian dan Pencantuman Logo Pada Barang Impor Bermerek ](/klinik/a/ketentuan-pembelian-dan-pencantuman-logo-pada-barang-impor-bermerek-lt625ea33209dad/)  19 Apr 2022 [ #### Arti R dan TM dalam Merek Dagang ](/klinik/a/arti-r-dan-tm-dalam-merek-dagang-cl5735/)  10 Mar 2022 [ #### Konsekuensinya Jika IMEI Tidak Terdaftar dan Cara Mengeceknya ](/klinik/a/konsekuensinya-jika-imei-tidak-terdaftar-dan-cara-mengeceknya-lt5db6914f2ff86/)  22 Feb 2022 [ #### Tips Ambil Gambar dari Internet Agar Tak Langgar Hak Cipta ](/klinik/a/tips-ambil-gambar-dari-internet-agar-tak-langgar-hak-cipta-lt6209e234df5a1/)  14 Feb 2022 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Pelanggaran Merek** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Konsep pelanggaran merek diatur dalam **Pasal 83 ayat (1)** [**UU Merek**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5850fd588be8e/undang-undang-nomor-20-tahun-2016?r=1&p=1&q=uu%2020%202016&rs=1847&re=2022&h=uu?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_20_2016), yang berbunyi: _Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai **persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa**:_ 1. _gugatan ganti dan/atau_ 2. _penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut_. Bahwa dalam menentukan apakah merek terkait melanggar atau tidak, **harus diketahui apakah merek** **“TOPPING BALM PLUS”** **yang lebih dulu, telah terdaftar pada kantor merek atau tidak**.  Apabila “TOPPING BALM PLUS” terdaftar, maka secara hukum, penggunaan merek tersebut akan melanggar hak merek milik pihak lain. Namun sebaliknya, apabila “TOPPING BALM PLUS” tidak terdaftar, maka penggunaan merek tersebut tidak termasuk dalam kategori pelanggaran merek. Hal tersebut dikarenakan negara Indonesia menganut sistem “_first-to-file_” sehingga meskipun terdapat merek lain yang serupa atau mirip namun tidak terdaftar, maka pihak lain dapat saja mengajukan merek yang sama dan menggunakannya di pasaran tanpa dianggap melanggar hak merek pihak lain. ### **Persamaan pada Pokoknya atau Keseluruhan Merek** Kemudian, yang harus diketahui tentang pelanggaran merek adalah **apakah merek memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya atau tidak**.  Mengenai persoalan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya diatur dalam **Pasal 21 ayat (1) UU Merek** yang berbunyi: _Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai **persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan**:_ 1. _Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;_ 2. _Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;_ 3. _Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau_ 4. _Indikasi Geografis terdaftar._ Lebih lanjut, penjelasan ‘persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya’ sendiri telah diuraikan pada **Penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU Merek**, yaitu: _Yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut._ Untuk mendukung pernyataan dan bukti adanya kemiripan pada suatu merek, pihak yang merasa dilanggar mereknya dapat menggunakan penilaian dari ahli untuk mendukung pernyataan apakah terjadi pelanggaran merek atau tidak.  Ahli dalam praktiknya akan memberikan dalil-dalil yang cukup untuk mendukung bukti pelanggaran merek yang terjadi (apabila dinilai melanggar). Menjawab pertanyaan Anda, untuk menentukan apakah merek “TOPPING BALM HERBAL” melanggar atau tidak, harus dilihat dulu apakah kata “HERBAL” dapat menghilangkan unsur persamaan pada pokoknya dengan merek “TOPPING BALM PLUS”.  Jika ternyata kata “TOPPING BALM” merupakan kata umum yang **sudah banyak diajukan sebagai merek di kelas terkait**, maka sebenarnya penggunaan merek “TOPPING BALM HERBAL” tidak melanggar. Namun demikian, harus dilihat pula apakah penggunaan merek yang sama tersebut digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang sejenis di **kelas yang sama**.  Apabila **tidak di kelas yang sama**, dalam praktiknya, hal ini dapat saja dilakukan. Baca juga: **[Arti ‘Persamaan pada Pokoknya’ dalam UU Merek dan Indikasi Geografis](https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-persamaan-pada-pokoknya-dalam-uu-merek-dan-indikasi-geografis-lt560aad4d30945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=sama_pokok)** ### **Contoh Kasus** Guna mempermudah pemahaman Anda, kami mengambil contoh dalam **[Putusan MA No. 476 K/PDT.SUS/2009](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5296b65bc1f79/putusan-mahkamah-agung-nomor-476-k-pdtsus-2009/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MA_476_2009)** tanggal 3 Maret 2010 telah menguatkan **Putusan Pengadilan Niaga Semarang No. 05/HAKI/M/2008/PN.NIAGA.Smg**. MA berpendapat bahwa pertimbangan _judex facti_ sudah tepat dan benar, karena merek tergugat IESQ sebagaimana tertera dalam bukti P-3 adalah **mempunyai persamaan pada pokoknya** dengan merek penggugat yaitu ESQ sebagaimana tertera dalam bukti P-2. Apabila merujuk pada Putusan Pengadilan Niaga Semarang No. 05/HAKI/M/2008/PN.NIAGA.Smg dalam amar putusannya menyatakan penggugat satu-satunya pemilik dan pemegang hak khusus atas merek ESQ dengan susunan, tata muka dan tata warna sesuai dengan bukti P-2. Tergugat melakukan pelanggaran merek karena secara melawan hukum dan tanpa hak telah menggunakan merek IESQ yang sesuai dengan bukti P-3 yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek ESQ milik penggugat. Selain itu, kami contohkan pula kasus yang telah diputus melalui **[Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 59/PDT.SUS-MEREK/2014/PN.NIAGA.JKT.PST](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt57988ed58a822/putusan-pengadilan-negeri-jakarta-pusat-nomor-59-pdtsus-merek-2014-pnniagajktpst/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PN_59_2014)** tanggal 28 Januari 2015 memutuskan para tergugat melakukan **pelanggaran merek** NAKAMICHI milik penggugat yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Majelis berpendapat bahwa atas terjadinya pelanggaran merek tersebut tentu saja penggugat menderita kerugian, apalagi dari bukti P-2 dan T-I s/d T-IV-12 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat, bahwa merek NAKAMICHI milik penggugat yang dilanggar mereknya tersebut telah diedarkan dan dijual di beberapa kota besar di Indonesia antara lain di Surabaya dan di Medan yang mencapai ribuan _piece_, dengan waktu yang bertahun-tahun, maka Majelis berpendapat bahwa kerugian materiil dari penggugat adalah adil jika dihitung sebesar Rp. 1.5 milyar. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5850fd588be8e/undang-undang-nomor-20-tahun-2016?r=1&p=1&q=uu%2020%202016&rs=1847&re=2022&h=uu?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_20_2016).  PUTUSAN ------- 1. [Putusan Mahkamah Agung Nomor 476 K/PDT.SUS/2009](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5296b65bc1f79/putusan-mahkamah-agung-nomor-476-k-pdtsus-2009/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MA_476_2009); 2. [Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 59/PDT.SUS-MEREK/2014/PN.NIAGA.JKT.PST](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt57988ed58a822/putusan-pengadilan-negeri-jakarta-pusat-nomor-59-pdtsus-merek-2014-pnniagajktpst/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PN_59_2014). Tags ---- [hak merek](/tag/hak-merek) [merek](/tag/merek) [sengketa merek](/tag/sengketa-merek)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Adakah Aturan Soal Perbandingan Jumlah Karyawan Asing dan Lokal? yang dibuat oleh Liza Elfitri, S.H., M.H.dan pertama kali dipublikasikan pada Rabu, 6 Maret 2013. KLINIK TERKAITTKA yang di-PHK Berhak Atas Pesangon?17 Nov 2023Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing yang Bekerja di Kedutaan27 Mei 2022Bolehkah TKA jadi Anggota Serikat Pekerja?20 Apr 2022Bolehkah TKA Digaji oleh Perusahaan Induk di Luar Negeri?29 Sep 2021Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Ketentuan Mempekerjakan TKASebagaimana disarikan dari Ketentuan Masa Kerja WNA di Indonesia, Tenaga Kerja Asing (“TKA”) adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia, dengan hanya dipekerjakan dalam hubungan kerja untuk jabatan dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai jabatan yang akan diduduki.[1]Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan TKA wajib memiliki Rencana Penggunaan TKA (“RPTKA”) yaitu rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu yang disahkan oleh pemerintah pusat.[2] Tapi, kewajiban ini tidak berlaku bagi jabatan yang disebutkan dalam Pasal 81 angka 4 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 42 ayat (3) UU Ketenagakerjaan.Adakah Aturan Perbandingan Jumlah TKA dan Tenaga Kerja Indonesia (Lokal)?Selanjutnya, menyambung pertanyaan Anda, mengenai ada atau tidaknya perbandingan tenaga kerja asing dan lokal atau tenaga kerja Indonesia di dalam satu perusahaan, hal ini berkaitan dengan bunyi Pasal 2 ayat (1) PP 34/2021:Setiap Pemberi Kerja TKA wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia.Tak hanya itu, pada saat permohonan pengesahan RPTKA disampaikan pemberi kerja, harus memuat rencana penyerapan tenaga kerja Indonesia setiap tahunnya.[3] Lebih lanjut, jika ingin memperpanjang pengesahan RPTKA, pemberi kerja juga harus memuat realisasi penyerapan tenaga kerja Indonesia.[4]Tenaga kerja Indonesia juga dilibatkan sebagai tenaga kerja pendamping TKA untukalih teknologi dan alih keahlian agar memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan teknologi yang digunakan TKA dalam melaksanakan pekerjaan melalui pendidikan dan/atau pelatihan.[5]Bagi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, tenaga kerja Indonesia selaku pendamping TKA mendapat sertifikat pendidikan dan pelatihan kerja dan/atau sertifikat kompetensi.[6]Hal serupa sebenarnya telah disampaikan pula sebelumnya dalam Pasal 81 angka 7 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 45 ayat (1) UU Ketenagakerjaan:Pemberi kerja TKA wajib: menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping TKA yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari TKA; melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA; dan memulangkan TKA ke negara asalnya setelah hubungan kerjanya berakhir. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas tidak berlaku bagi TKA yang menduduki jabatan:[7]direksi dan komisaris;kepala kantor perwakilan;pembina, pengurus, dan pengawas yayasan; danTKA yang dipekerjakan untuk pekerjaan bersifat sementara.Dengan demikian, sepanjang penelusuran kami, tidak ada ketentuan yang mengatur secara eksplisit mengenai perbandingan jumlah TKA dengan karyawan lokal atau tenaga kerja Indonesia. Melainkan, yang diatur adalah kewajiban-kewajiban pemberi kerja TKA sebagaimana disebutkan di atas.Demikian jawaban dari kami tentang perbandingan jumlah TKA dan tenaga kerja lokal, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaanUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta KerjaPeraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing[1] Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) jo. Pasal 81 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 42 ayat (4) UU Ketenagakerjaan[2] Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“PP 34/2021”) dan Pasal 81 angka 4 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 42 ayat (1) UU Ketenagakerjaan[3] Pasal 12 ayat (2) huruf h PP 34/2021[4] Pasal 21 ayat (3) huruf h PP 34/2021[5] Pasal 28 PP 34/2021[6] Pasal 29 ayat (2) PP 34/2021[7] Pasal 81 angka 7 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 45 ayat (2) UU Ketenagakerjaan jo. Pasal 7 ayat (3) PP 34/2021Tagspenggunaan tkarptkatkatkiuu ketenagakerjaan

Yang ingin saya tanyakan, adakah peraturan pemerintah yang menetapkan berapa perbandingan jumlah karyawan asing dengan karyawan lokal dalam satu kantor atau satu perusahaan?

Sebelum mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (“TKA”), pemberi kerja harus memperhatikan ketentuan maupun kewajiban yang telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan peraturan turunannya. Lantas, adakah ketentuan perbandingan tenaga kerja asing dan tenaga kerja Indonesia di dalam satu perusahaan? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. TKA yang di-PHK Berhak Atas Pesangon?17 Nov 2023Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing yang Bekerja di Kedutaan27 Mei 2022Bolehkah TKA jadi Anggota Serikat Pekerja?20 Apr 2022Bolehkah TKA Digaji oleh Perusahaan Induk di Luar Negeri?29 Sep 2021TKA yang di-PHK Berhak Atas Pesangon?17 Nov 2023Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing yang Bekerja di Kedutaan27 Mei 2022Bolehkah TKA jadi Anggota Serikat Pekerja?20 Apr 2022Bolehkah TKA Digaji oleh Perusahaan Induk di Luar Negeri?29 Sep 2021Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023Cara Upload Terjemahan Novel Agar Tak Langgar Hak Cipta20 Okt 2022Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023Cara Upload Terjemahan Novel Agar Tak Langgar Hak Cipta20 Okt 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/adakah-aturan-perbandingan-jumlah-tka-dan-tenaga-kerja-indonesia-lt62b94a8724a7b/

Adakah Aturan Perbandingan Jumlah TKA dan Tenaga Kerja Indonesia (Lokal)?

pages/219/page-4.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul** **_Adakah Aturan Soal Perbandingan Jumlah Karyawan Asing dan Lokal?_** **yang dibuat oleh** [**Liza Elfitri, S.H., M.H.**](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/paham-indonesia-lt4f82a0fb58603/liza-elfitri--sh--mh-lt4fbf4d7fbf4ee)**dan pertama kali dipublikasikan pada Rabu, 6 Maret 2013.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### TKA yang di-PHK Berhak Atas Pesangon? ](/klinik/a/tka-yang-di-phk-berhak-atas-pesangon--lt6052d5f7a95cb/)  17 Nov 2023 [ #### Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing yang Bekerja di Kedutaan ](/klinik/a/izin-tinggal-tenaga-kerja-asing-yang-bekerja-di-kedutaan-lt62906ed54bc37/)  27 Mei 2022 [ #### Bolehkah TKA jadi Anggota Serikat Pekerja? ](/klinik/a/bolehkah-tka-jadi-anggota-serikat-pekerja-lt620b2f1589090/)  20 Apr 2022 [ #### Bolehkah TKA Digaji oleh Perusahaan Induk di Luar Negeri? ](/klinik/a/bolehkah-tka-digaji-oleh-perusahaan-induk-di-luar-negeri-lt615429490f76f/)  29 Sep 2021 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Ketentuan Mempekerjakan TKA** Sebagaimana disarikan dari **[Ketentuan Masa Kerja WNA di Indonesia](https://www.hukumonline.com/klinik/a/ketentuan-masa-kerja-wna-di-indonesia-lt572ff50051d2e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=masa_kerja_wna)**, Tenaga Kerja Asing (“TKA”) adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia, dengan hanya dipekerjakan dalam hubungan kerja untuk jabatan dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai jabatan yang akan diduduki.[\[1\]](#_ftn1) Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan TKA wajib memiliki **Rencana Penggunaan TKA (“RPTKA”)** yaitu rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu yang disahkan oleh pemerintah pusat.[\[2\]](#_ftn2) Tapi, kewajiban ini tidak berlaku bagi jabatan yang disebutkan dalam **Pasal 81 angka 4 [UU Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Cipta_Kerja) yang mengubah Pasal 42 ayat (3) [UU Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan)**. ### **Adakah Aturan Perbandingan Jumlah TKA dan Tenaga Kerja Indonesia (Lokal)?** Selanjutnya, menyambung pertanyaan Anda, mengenai ada atau tidaknya perbandingan tenaga kerja asing dan lokal atau tenaga kerja Indonesia di dalam satu perusahaan, hal ini berkaitan dengan bunyi **Pasal 2 ayat (1) [PP 34/2021](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322aa20df10/peraturan-pemerintah-nomor-34-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_34_2021)**: _Setiap Pemberi Kerja TKA_ **_wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia_** _pada semua jenis jabatan yang tersedia._ Tak hanya itu, pada saat permohonan pengesahan RPTKA disampaikan pemberi kerja, harus memuat **rencana penyerapan tenaga kerja Indonesia** setiap tahunnya.[\[3\]](#_ftn3) Lebih lanjut, jika ingin memperpanjang pengesahan RPTKA, pemberi kerja juga harus memuat **realisasi penyerapan tenaga kerja Indonesia**.[\[4\]](#_ftn4) Tenaga kerja Indonesia juga dilibatkan sebagai **tenaga kerja pendamping TKA untuk****alih teknologi dan alih keahlian** agar memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan teknologi yang digunakan TKA dalam melaksanakan pekerjaan melalui pendidikan dan/atau pelatihan.[\[5\]](#_ftn5) Bagi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, tenaga kerja Indonesia selaku pendamping TKA mendapat sertifikat pendidikan dan pelatihan kerja dan/atau sertifikat kompetensi.[\[6\]](#_ftn6) Hal serupa sebenarnya telah disampaikan pula sebelumnya dalam **Pasal 81 angka 7 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 45 ayat (1) UU Ketenagakerjaan**: _Pemberi kerja TKA **wajib**:_ 1. _menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping TKA yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari TKA;_ 2. _melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA; dan_ 3. _memulangkan TKA ke negara asalnya setelah hubungan kerjanya berakhir._ Ketentuan sebagaimana dimaksud pada **huruf a dan b di atas tidak berlaku bagi TKA yang menduduki jabatan**:[\[7\]](#_ftn7) 1. direksi dan komisaris; 2. kepala kantor perwakilan; 3. pembina, pengurus, dan pengawas yayasan; dan 4. TKA yang dipekerjakan untuk pekerjaan bersifat sementara. Dengan demikian, sepanjang penelusuran kami, tidak ada ketentuan yang mengatur secara eksplisit mengenai perbandingan jumlah TKA dengan karyawan lokal atau tenaga kerja Indonesia. Melainkan, yang diatur adalah kewajiban-kewajiban pemberi kerja TKA sebagaimana disebutkan di atas. Demikian jawaban dari kami tentang perbandingan jumlah TKA dan tenaga kerja lokal, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Cipta_Kerja) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322aa20df10/peraturan-pemerintah-nomor-34-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_34_2021) [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1 angka 13 [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan) (“UU Ketenagakerjaan”) _jo._ Pasal 81 angka 4 [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Cipta_Kerja) (“UU Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 42 ayat (4) UU Ketenagakerjaan [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 1 angka 4 [Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322aa20df10/peraturan-pemerintah-nomor-34-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_34_2021) (“PP 34/2021”) dan Pasal 81 angka 4 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 42 ayat (1) UU Ketenagakerjaan [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 12 ayat (2) huruf h PP 34/2021 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 21 ayat (3) huruf h PP 34/2021 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 28 PP 34/2021 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 29 ayat (2) PP 34/2021 [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 81 angka 7 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 45 ayat (2) UU Ketenagakerjaan _jo._ Pasal 7 ayat (3) PP 34/2021 Tags ---- [penggunaan tka](/tag/penggunaan-tka) [rptka](/tag/rptka) [tka](/tag/tka) [tki](/tag/tki) [uu ketenagakerjaan](/tag/uu-ketenagakerjaan)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel berjudul Jika Barang yang Dijual Mengandung Cacat Tersembunyi yang dibuat oleh Alfin Sulaiman, S.H., M.H., dan pertama kali pada Selasa, 2 Juli 2019. KLINIK TERKAITHarga Barang di Kasir dan di Rak Berbeda, Mana yang Dipakai?14 Jun 2022Tempat Servis Barang Elektronik Ditentukan Penjual, Bolehkah?06 Jun 2022Benarkah Barang yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Dikembalikan?24 Mei 2022Klausula Baku Perjanjian Leasing Mobil, Bolehkah?23 Mei 2022Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Jika disederhanakan, pertanyaan Anda berkaitan dengan hukum menjual barang cacat tersembunyi. Sebelum membahas perihal hukum menjual barang cacat tersembunyi, mari kenali hukum jual beli sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Singkatnya, jual beli adalah suatu persetujuan yang mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak lain membayar harga yang dijanjikan.[1]Kewajiban PenjualDalam transaksi jual beli, penjual pada dasarnya memiliki dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barang dan menanggungnya.[2] Menyerahkan barang tentu sudah jelas, namun bagaimana dengan menanggungnya?Terkait menanggung atau penanggungan, R. Subekti dalam Aneka Perjanjian (hal. 19) menyatakan bahwa penjual diwajibkan menanggung cacat-cacat tersembunyi (“verborgen gebreken”) pada barang yang dijualnya yang membuat barang tersebut tidak dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan atau yang mengurangi pemakaian itu. Kemudian, seandainya pembeli mengetahui cacat-cacat tersebut, ia sama sekali tidak akan membeli barang itu atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang.Secara spesifik, Pasal 1491 KUH Perdata mengatur tentang kewajiban penjual terhadap pembeli adalah untuk menjamin dua hal, yaitu:penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tenteram; dantiadanya cacat yang tersembunyi pada barang tersebut, atau yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan pembelian.Tidak ada definisi yang mengartikan “cacat tersembunyi” secara eksplisit. Namun, ketentuan Pasal 1504 dan 1506 KUH Perdata menerangkan sejumlah ketentuan berikut.Penjual harus menanggung barang itu terhadap cacat tersembunyi, yang sedemikian rupa sehingga barang itu tidak dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian, sehingga seandainya pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membelinya atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang.Ia harus menjamin barang terhadap cacat yang tersembunyi, meskipun ia sendiri tidak mengetahui adanya cacat itu, kecuali jika dalam hal demikian ia telah meminta diperjanjikan bahwa ia tidak wajib menanggung sesuatu apa pun. Jika ditinjau ketentuan pasal tersebut, apa yang dilakukan penjual terhadap Anda termasuk perbuatan menjual barang yang cacat tersembunyi. Sebab, seandainya Anda sebagai pembeli mengetahui kondisi tersebut, Anda mungkin tidak akan membeli barang tersebut atau setidak-tidaknya akan membeli dengan harga yang kurang.Hukum Menjual Barang Cacat TersembunyiLalu, bagaimana jika ditemukan cacat pada barang yang sudah dibeli? Terkait masalah ini, pembeli dapat memilih beberapa opsi sebagaimana diatur dalam Pasal 1507 KUH Perdata, antara lain:mengembalikan barangnya sambil menuntut kembali uang harga pembelian; atautetap memiliki barang itu sambil menuntut kembali sebagian dari uang harga pembelian sebagaimana ditentukan oleh hakim setelah mendengar ahli tentang itu.Lalu, hukum menjual barang cacat tersembunyi bagi penjual adalah penjual wajib melaksanakan dua kewajiban berikut:Jika penjual telah mengetahui cacat-cacat barang, maka penjual wajib mengembalikan uang harga pembelian yang telah diterimanya dan mengganti segala biaya kerugian serta bunga.[3]Jika penjual tidak mengetahui adanya cacat-cacat barang, maka penjual wajib mengembalikan uang harga barang pembelian dan mengganti biaya untuk menyelenggarakan pembelian dan penyerahan, sekadar itu dibayar oleh pembeli.[4]Hak-Hak Konsumen Jika ditinjau dari segi perlindungan konsumen, hukum menjual barang cacat tersembunyi telah melanggar hak konsumen. Adapun hak-hak konsumen yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen, antara lain:[5]hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.Dalam hal penjual menjual barang dengan spesifikasi yang tidak semestinya (charger tidak sesuai dengan spesifikasi MacBook) berarti penjual tidak memberikan konsumen hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.Atas hal tersebut, konsumen juga berhak atas kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang yang diterima tidak sebagaimana mestinya, seperti ketika penjual menjual barang cacat tersembunyi.Langkah Hukum yang dapat Ditempuh KonsumenAnda sebagai konsumen yang merasa dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Selain itu, penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak.[6]Penyelesaian di luar pengadilan melalui mekanisme mediasi, arbitrase, atau konsiliasi yang mana tujuan utamanya adalah untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.[7]Salah satu badan yang menyelesaikan sengketa konsumen yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (“BPSK”) yang salah satu wewenangnya menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen melalui mediasi, arbitrase atau konsiliasi.[8]Jika upaya penyelesaian sengketa konsumen sudah melalui jalur di luar pengadilan, maka gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh ketika upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa.[9]Demikian jawaban kami perihal hukum menjual barang cacat tersembunyi sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PerdataUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan KonsumenREFERENSIR. Subekti. Aneka Perjanjian. Cetakan ke-9. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.[1] Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”)[2] Pasal 1474 KUH Perdata[3] Pasal 1508 KUH Perdata[4] Pasal 1509 KUH Perdata[5] Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”)[6] Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU Perlindungan Konsumen[7] Pasal 47 UU Perlindungan Konsumen[8] Pasal 52 huruf a UU Perlindungan Konsumen[9] Pasal 45 ayat (4) UU Perlindungan KonsumenTagsbarangcacathukumhukumonlinejual belionlineperdatateknologi

Saya baru saja membeli MacBook Air bekas, pas saya COD-an secara fisik barang terlihat tidak mempunyai cacat sedikit pun, dan penjual memberikan garansi personal 7 hari. Di hari ke delapan, saat saya pakai ngetik, MacBooknya langsung error dan layarnya berwarna biru, penjual tidak mau bertanggung jawab atas kerusakan. Saya pun tidak merasa merusak barang tersebut. Ketika saya bawa ke tukang servis profesional, MacBook dinyatakan rusak karena chargernya tidak ori. Dalam kasus saya, apa saya berhak meminta tanggung jawab si penjual walaupun garansi personalnya sudah lewat satu hari. Adakah hukum menjual barang cacat tersembunyi?

Perlakuan penjual yang menjual barang (MacBook beserta charger tidak orisinal) merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai cacat tersembunyi. Sebab, jika seandainya pembeli mengetahui kondisi tersebut, pembeli tidak akan membeli barang tersebut atau setidak-tidaknya akan membeli dengan harga yang kurang. Terkait hukum menjual barang cacat tersembunyi, penjual harus melakukan dua hal. Pertama, wajib mengembalikan uang harga pembelian yang telah diterimanya dan mengganti segala biaya kerugian serta bunga. Kedua, mengembalikan uang harga barang pembelian dan mengganti biaya yang dikeluarkan pembeli. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca dalam ulasan di bawah ini. Harga Barang di Kasir dan di Rak Berbeda, Mana yang Dipakai?14 Jun 2022Tempat Servis Barang Elektronik Ditentukan Penjual, Bolehkah?06 Jun 2022Benarkah Barang yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Dikembalikan?24 Mei 2022Klausula Baku Perjanjian Leasing Mobil, Bolehkah?23 Mei 2022Harga Barang di Kasir dan di Rak Berbeda, Mana yang Dipakai?14 Jun 2022Tempat Servis Barang Elektronik Ditentukan Penjual, Bolehkah?06 Jun 2022Benarkah Barang yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Dikembalikan?24 Mei 2022Klausula Baku Perjanjian Leasing Mobil, Bolehkah?23 Mei 20224 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 20234 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-menjual-barang-cacat-tersembunyi-bagi-penjual-lt5caa05ba559f5/

Hukum Menjual Barang Cacat Tersembunyi bagi Penjual

pages/219/page-5.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel berjudul _Jika Barang yang Dijual Mengandung Cacat Tersembunyi_** **yang dibuat oleh [Alfin Sulaiman, S.H., M.H.,](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/arkananta-vennootschap-lt5396d67d3687b/alfin-sulaiman-sh-mh-lt4c0e322d325fe/) dan pertama kali pada Selasa, 2 Juli 2019.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Harga Barang di Kasir dan di Rak Berbeda, Mana yang Dipakai? ](/klinik/a/harga-barang-di-kasir-dan-di-rak-berbeda--mana-yang-dipakai-lt54ae3fd1da280/)  14 Jun 2022 [ #### Tempat Servis Barang Elektronik Ditentukan Penjual, Bolehkah? ](/klinik/a/tempat-servis-barang-elektronik-ditentukan-penjual-bolehkah-lt629dc2aa09d78/)  06 Jun 2022 [ #### Benarkah Barang yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Dikembalikan? ](/klinik/a/barang-yang-sudah-dibeli-tidak-dapat-dikembalikan-lt58bf6bcc446e1/)  24 Mei 2022 [ #### Klausula Baku Perjanjian _Leasing_ Mobil, Bolehkah? ](/klinik/a/klausula-baku-perjanjian-leasing-mobil-lt628b75f468634/)  23 Mei 2022 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**.** Jika disederhanakan, pertanyaan Anda berkaitan dengan hukum menjual barang cacat tersembunyi. Sebelum membahas perihal hukum menjual barang cacat tersembunyi, mari kenali hukum jual beli sebagaimana diatur dalam **[KUH Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata).** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Singkatnya, jual beli adalah suatu persetujuan yang mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak lain membayar harga yang dijanjikan.[\[1\]](#_ftn1) ### **Kewajiban Penjual** Dalam transaksi jual beli, penjual pada dasarnya memiliki dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barang dan menanggungnya.[\[2\]](#_ftn2) Menyerahkan barang tentu sudah jelas, namun bagaimana dengan menanggungnya? Terkait menanggung atau penanggungan, **R. Subekti** dalam _Aneka Perjanjian_ (hal. 19) menyatakan bahwa penjual diwajibkan menanggung cacat-cacat tersembunyi (“_verborgen gebreken_”) pada barang yang dijualnya yang membuat barang tersebut tidak dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan atau yang mengurangi pemakaian itu. Kemudian, seandainya pembeli mengetahui cacat-cacat tersebut, ia sama sekali tidak akan membeli barang itu atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang. Secara spesifik, **Pasal 1491 KUH Perdata** mengatur tentang kewajiban penjual terhadap pembeli adalah untuk menjamin dua hal, yaitu: 1. penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tenteram; dan 2. **tiadanya cacat yang tersembunyi** pada barang tersebut, atau yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan pembelian. Tidak ada definisi yang mengartikan “cacat tersembunyi” secara eksplisit. Namun, ketentuan **Pasal 1504 dan 1506 KUH Perdata** menerangkan sejumlah ketentuan berikut. **_Penjual harus menanggung barang itu terhadap cacat tersembunyi, yang sedemikian rupa sehingga barang itu tidak dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksud_**_, atau yang demikian mengurangi pemakaian, **sehingga seandainya pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membelinya atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang.**_ _Ia harus menjamin barang terhadap cacat yang tersembunyi, meskipun ia sendiri tidak mengetahui adanya cacat itu, kecuali jika dalam hal demikian ia telah meminta diperjanjikan bahwa ia tidak wajib menanggung sesuatu apa pun._ Jika ditinjau ketentuan pasal tersebut, apa yang dilakukan penjual terhadap Anda termasuk perbuatan menjual barang yang cacat tersembunyi. Sebab, seandainya Anda sebagai pembeli mengetahui kondisi tersebut, Anda mungkin tidak akan membeli barang tersebut atau setidak-tidaknya akan membeli dengan harga yang kurang. ### **Hukum Menjual Barang Cacat Tersembunyi** Lalu, bagaimana jika ditemukan cacat pada barang yang sudah dibeli? Terkait masalah ini, pembeli dapat memilih beberapa opsi sebagaimana diatur dalam **Pasal 1507 KUH Perdata**, antara lain: 1. mengembalikan barangnya sambil menuntut kembali uang harga pembelian; atau 2. tetap memiliki barang itu sambil menuntut kembali sebagian dari uang harga pembelian sebagaimana ditentukan oleh hakim setelah mendengar ahli tentang itu. Lalu, hukum menjual barang cacat tersembunyi bagi penjual adalah penjual wajib melaksanakan dua kewajiban berikut: 1. Jika penjual telah mengetahui cacat-cacat barang, maka penjual wajib mengembalikan uang harga pembelian yang telah diterimanya dan mengganti segala biaya kerugian serta bunga.[\[3\]](#_ftn3) 2. Jika penjual tidak mengetahui adanya cacat-cacat barang, maka penjual wajib mengembalikan uang harga barang pembelian dan mengganti biaya untuk menyelenggarakan pembelian dan penyerahan, sekadar itu dibayar oleh pembeli.[\[4\]](#_ftn4) ### **Hak-Hak Konsumen** Jika ditinjau dari segi perlindungan konsumen, hukum menjual barang cacat tersembunyi telah melanggar hak konsumen. Adapun hak-hak konsumen yang diatur dalam **[UU Perlindungan Konsumen](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/undangundang-nomor-8-tahun-1999/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Perlindungan_Konsumen)**, antara lain:[\[5\]](#_ftn5) 1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; 2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; 3. **hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa**; 4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; 5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; 8. **hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian**, apabila **barang dan/atau jasa yang diterima** tidak sesuai dengan perjanjian atau **tidak sebagaimana mestinya**; 9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam hal penjual menjual barang dengan spesifikasi yang tidak semestinya (_charger_ tidak sesuai dengan spesifikasi MacBook) berarti penjual tidak memberikan konsumen hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Atas hal tersebut, konsumen juga berhak atas kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang yang diterima tidak sebagaimana mestinya, seperti ketika penjual menjual barang cacat tersembunyi. ### **Langkah Hukum yang dapat Ditempuh Konsumen** Anda sebagai konsumen yang merasa dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Selain itu, penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak.[\[6\]](#_ftn6) Penyelesaian di luar pengadilan melalui mekanisme mediasi, arbitrase, atau konsiliasi yang mana tujuan utamanya adalah untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.[\[7\]](#_ftn7) Salah satu badan yang menyelesaikan sengketa konsumen yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (“BPSK”) yang salah satu wewenangnya menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen melalui mediasi, arbitrase atau konsiliasi.[\[8\]](#_ftn8) Jika upaya penyelesaian sengketa konsumen sudah melalui jalur di luar pengadilan, maka gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh ketika upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa.[\[9\]](#_ftn9) Demikian jawaban kami perihal hukum menjual barang cacat tersembunyi sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/undangundang-nomor-8-tahun-1999/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Perlindungan_Konsumen) REFERENSI --------- R. Subekti. _Aneka Perjanjian_. Cetakan ke-9. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992. [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1457 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata) (“KUH Perdata”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 1474 KUH Perdata [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 1508 KUH Perdata [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 1509 KUH Perdata [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 4 [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/undangundang-nomor-8-tahun-1999/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Perlindungan_Konsumen) (“UU Perlindungan Konsumen”) [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU Perlindungan Konsumen [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 47 UU Perlindungan Konsumen [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 52 huruf a UU Perlindungan Konsumen [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 45 ayat (4) UU Perlindungan Konsumen Tags ---- [barang](/tag/barang) [cacat](/tag/cacat) [hukum](/tag/hukum) [hukumonline](/tag/hukumonline) [jual beli](/tag/jual-beli) [online](/tag/online) [perdata](/tag/perdata) [teknologi](/tag/teknologi)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. Siapa itu Perancang Peraturan?KLINIK TERKAITSumber Hukum Tata Negara di Indonesia07 Nov 2023Perbedaan Konstitusi Tertulis dan Konstitusi Tidak Tertulis07 Agt 2023Adakah Batas Waktu RUU Disahkan Jadi UU?07 Jun 2022Memaknai Harmonisasi Peraturan di Indonesia06 Jun 2022Keberadaan legislative drafter atau tenaga ahli perancangan peraturan perundang-undangan pada dasarnya telah diatur dalam PP 59/2015.Adapun tugas perancang peraturan adalah untuk menyiapkan, mengolah, dan merumuskan rancangan peraturan serta instrumen hukum lainnya. Perancang peraturan wajib untuk bersikap profesional sesuai dengan disiplin ilmu hukum, ilmu perundang-undangan, dan disiplin ilmu lain yang dibutuhkan.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Mengenai ilmu perundang-undangan, Maria Farida yang mengembangkan pendapat Hamid S. Attamimi menyatakan bahwa dalam ilmu pengetahuan perundang-undangan secara garis besar dibagi menjadi teori perundang-undangan (gesetzgebungstheorie) dan ilmu perundang-undangan (gesetzgebunglehre). Lebih lanjut, ilmu perundang-undangan dibagi menjadi empat yakni proses, metode, teknik, dan dasar perundang-undangan.Dari pendapat tersebut, seorang perancang kiranya perlu memahami mengenai teknik perundang-undangan (technik der gesetzgebung) adalah bagaimana menyusun peraturan dengan sebuah teknik perubahan, pencabutan atau penyusunan peraturan baru termasuk merumuskan norma dan penyusunan pengelompokan (grouping) dalam bab/bagian/paragraf dan penataurutan materi (ordering). Sedangkan metode perundang-undangan (methodik der gesetzgebung) merupakan perumusan konsepsi atau substansi perundang-undangan.Namun sebelum memahami proses, metode dan teknik, sebaiknya perancang peraturan memiliki konsep dan pemahaman ilmu perundang-undangan yang baik sebagai dasar. Skill yang Harus Dipunyai Perancang PeraturanPaham Pembentukan Peraturan Perundang-undanganKarena seorang perancang akan terlibat dalam perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, penting pula bagi perancang untuk mengetahui norma hukum, jenis, karakteristik, materi muatan peraturan, bentuk luar dari suatu peraturan, dan tahapan pembentukan peraturan, serta menyusun peraturan termasuk pembagian dari sistem pembagiannya. Selanjutnya, penting bagi seorang perancang untuk memahami peraturan yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebut saja, dalam hal ini UU 12/2011 dan perubahannya.Terdapat hal-hal yang harus diperhatikan perancang mengenai batasan pemidanaan, materi muatan dari setiap peraturan perundang-undangan, bentuk luar dari sebuah peraturan dan proses perancangan peraturan.UU 12/2011 juga mengatur bagaimana perancang membentuk suatu naskah akademik dan draft rancangan peraturan yang tertuang dalam Lampiran I dan II. Kemampuan perancang untuk dapat melakukan riset sebagai dasar ‘mengapa penting peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk’ dan ‘apa pentingnya sebuah peraturan perundang-undangan’.Pertanyaan tersebut harus dapat terjawab dan dijelaskan dalam naskah akademik yang merupakan hasil penelitian sehingga peraturan perundang-undangan memiliki landasan keilmuan yang kuat. Cermat Membuat Draft Rancangan Peraturan Kecermatan perancang pun penting dalam hal membuat draft rancangan peraturan. Pada Lampiran II tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan UU 12/2011, perancang harus cermat dengan tanda baca, penggunaan huruf kapital, format penulisan dan penempatannya yang telah diatur sedemikian rupa. Seperti judul peraturan perundang-undangan ditulis seluruhnya menggunakan huruf kapital yang diletakkan di tengah marjin tanpa diakhiri tanda baca. Berwawasan Luas dan Paham Ragam Disiplin Ilmu Oleh karena pekerjaan menyusun peraturan perundang-undangan merupakan pekerjaan lintas disiplin ilmu, maka perancang peraturan perundang-undangan harus memiliki wawasan luas dan mau belajar memahami berbagai disiplin ilmu yang sesuai dengan konteks persoalan yang akan disusun dalam rancangan peraturan. Mampu Mengejawantahkan Ide Pejabat NegaraPerancang peraturan perundang-undangan adalah profesi yang memiliki skill untuk membantu mengejawantahkan ide dari kehendak pejabat pemerintah (negara), namun tetap kewenangan pembentukan peraturan adalah milik pejabat negara (yang mewakili negara).Dalam membantu mengejawantahkan ide tersebut, perancang harus dapat memberikan pilihan-pilihan solusi yang didasarkan argumentasi tepat dan data yang mendukung demi membantu pemegang kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan (seperti anggota DPR, DPRD atau Menteri). Namun, pilihan kehendak terakhir tetap berada di tangan para pemegang kewenangan. Beberapa menganalogikan perancang peraturan seperti perancang busana, dibanding penjahit. Penjahit akan mengikuti perintah dari klien, sedangkan perancang busana akan mengusulkan busana yang lebih sesuai dan pas untuk kliennya, namun keputusan berada di tangan klien. Memiliki Komunikasi yang BaikTerakhir, seorang perancang harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Kemampuan komunikasi penting karena perancang harus dapat menyampaikan naskah akademik dan rancangan peraturan yang dibuatnya kepada lembaga yang berwenang membentuk peraturan. Rancangan harus jelas disampaikan agar maksud peraturan tidak berbeda makna. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undanganUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undanganUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undanganPeraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya REFERENSIMaria Farida. Ilmu Perundang-undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius, 2020;Maria Farida. Ilmu Perundang-undangan 2: Proses dan Teknik Penyusunan. Yogyakarta: Kanisius, 2020;Maria Farida Indrati. Buku Kumpulan Tulisan A. Hamid S. Attamimi. Depok: Penerbit FHUI, 2021.Tagshierarki peraturanpembentukan undang-undangperaturanundang-undang

Sekarang ini banyak bertebaran lowongan legislative drafter atau tenaga ahli perancang peraturan perundang-undangan. Saya berminat menjadi legislative drafter. Kira-kira terkait tugas formasi tersebut, mohon petunjuknya tips atau hal-hal apa saja yang perlu dicermati atau dipahami saat akan menyusun sebuah peraturan perundang-undangan?

Perancang peraturan perundang-undangan atau legislative drafter harus memiliki pemahaman tentang berbagai disiplin ilmu, salah satunya keilmuan di bidang perundang-undangan. Apa saja skill yang perlu dipunyai oleh perancang peraturan?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Sumber Hukum Tata Negara di Indonesia07 Nov 2023Perbedaan Konstitusi Tertulis dan Konstitusi Tidak Tertulis07 Agt 2023Adakah Batas Waktu RUU Disahkan Jadi UU?07 Jun 2022Memaknai Harmonisasi Peraturan di Indonesia06 Jun 2022Sumber Hukum Tata Negara di Indonesia07 Nov 2023Perbedaan Konstitusi Tertulis dan Konstitusi Tidak Tertulis07 Agt 2023Adakah Batas Waktu RUU Disahkan Jadi UU?07 Jun 2022Memaknai Harmonisasi Peraturan di Indonesia06 Jun 2022Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/perancang-peraturan-ilegislative-drafter-i-harus-punya-iskill-i-ini-lt62b44138cb938/

Perancang Peraturan (Legislative Drafter) Harus Punya Skill Ini

pages/219/page-6.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### **Siapa itu Perancang Peraturan?** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Sumber Hukum Tata Negara di Indonesia ](/klinik/a/sumber-hukum-tata-negara-di-indonesia-lt62b03c7c76ad8/)  07 Nov 2023 [ #### Perbedaan Konstitusi Tertulis dan Konstitusi Tidak Tertulis ](/klinik/a/perbedaan-konstitusi-tertulis-dan-konstitusi-tidak-tertulis-lt6294ad68adf6d/)  07 Agt 2023 [ #### Adakah Batas Waktu RUU Disahkan Jadi UU? ](/klinik/a/adakah-batas-waktu-ruu-disahkan-jadi-uu-lt628cb689d72d4/)  07 Jun 2022 [ #### Memaknai Harmonisasi Peraturan di Indonesia ](/klinik/a/memaknai-harmonisasi-peraturan-di-indonesia-lt629d92ccd8920/)  06 Jun 2022 [](#!) Keberadaan _legislative drafter_ atau tenaga ahli perancangan peraturan perundang-undangan pada dasarnya telah diatur dalam **[PP 59/2015](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt55ed3be741a92/peraturan-pemerintah-nomor-59-tahun-2015/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_59_2015)**. Adapun tugas perancang peraturan adalah untuk menyiapkan, mengolah, dan merumuskan rancangan peraturan serta instrumen hukum lainnya. Perancang peraturan wajib untuk bersikap profesional sesuai dengan disiplin ilmu hukum, ilmu perundang-undangan, dan disiplin ilmu lain yang dibutuhkan. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Mengenai ilmu perundang-undangan, **Maria Farida** yang mengembangkan pendapat **Hamid S. Attamimi** menyatakan bahwa dalam ilmu pengetahuan perundang-undangan secara garis besar dibagi menjadi **teori perundang-undangan** (_gesetzgebungstheorie)_ **dan ilmu perundang-undangan** (_gesetzgebunglehre)._ Lebih lanjut, ilmu perundang-undangan dibagi menjadi empat yakni **proses, metode, teknik, dan dasar perundang-undangan**. Dari pendapat tersebut, seorang perancang kiranya perlu memahami mengenai teknik perundang-undangan (_technik der gesetzgebung)_ adalah bagaimana menyusun peraturan dengan sebuah teknik perubahan, pencabutan atau penyusunan peraturan baru termasuk merumuskan norma dan penyusunan pengelompokan (_grouping)_ dalam bab/bagian/paragraf dan penataurutan materi (_ordering)._ Sedangkan metode perundang-undangan (_methodik der gesetzgebung)_ merupakan perumusan konsepsi atau substansi perundang-undangan. Namun sebelum memahami proses, metode dan teknik, sebaiknya perancang peraturan memiliki konsep dan pemahaman ilmu perundang-undangan yang baik sebagai dasar. ### **_Skill_** **yang Harus Dipunyai Perancang Peraturan** 1. #### **Paham Pembentukan Peraturan Perundang-undangan** Karena seorang perancang akan terlibat dalam perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, penting pula bagi perancang untuk mengetahui norma hukum, jenis, karakteristik, materi muatan peraturan, bentuk luar dari suatu peraturan, dan tahapan pembentukan peraturan, serta menyusun peraturan termasuk pembagian dari sistem pembagiannya.  Selanjutnya, penting bagi seorang perancang untuk memahami peraturan yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebut saja, dalam hal ini **UU 12/2011** dan perubahannya. Terdapat hal-hal yang harus diperhatikan perancang mengenai batasan pemidanaan, materi muatan dari setiap peraturan perundang-undangan, bentuk luar dari sebuah peraturan dan proses perancangan peraturan_._ UU 12/2011 juga mengatur bagaimana perancang membentuk suatu naskah akademik dan _draft_ rancangan peraturan yang tertuang dalam Lampiran I dan II. Kemampuan perancang untuk dapat melakukan riset sebagai dasar ‘mengapa penting peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk’ dan ‘apa pentingnya sebuah peraturan perundang-undangan’. Pertanyaan tersebut harus dapat terjawab dan dijelaskan dalam naskah akademik yang merupakan hasil penelitian sehingga peraturan perundang-undangan memiliki landasan keilmuan yang kuat. 2. #### **Cermat Membuat Draft Rancangan Peraturan** Kecermatan perancang pun penting dalam hal membuat _draft_ rancangan peraturan. Pada **Lampiran II tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan UU 12/2011**, perancang harus cermat dengan tanda baca, penggunaan huruf kapital, format penulisan dan penempatannya yang telah diatur sedemikian rupa. Seperti judul peraturan perundang-undangan ditulis seluruhnya menggunakan huruf kapital yang diletakkan di tengah marjin tanpa diakhiri tanda baca. 3. #### **Berwawasan Luas dan Paham Ragam Disiplin Ilmu** Oleh karena pekerjaan menyusun peraturan perundang-undangan merupakan pekerjaan lintas disiplin ilmu, maka perancang peraturan perundang-undangan harus memiliki wawasan luas dan mau belajar memahami berbagai disiplin ilmu yang sesuai dengan konteks persoalan yang akan disusun dalam rancangan peraturan. 4. #### **Mampu Mengejawantahkan Ide Pejabat Negara** Perancang peraturan perundang-undangan adalah profesi yang memiliki _skill_ untuk membantu mengejawantahkan ide dari kehendak pejabat pemerintah (negara), namun tetap kewenangan pembentukan peraturan adalah milik pejabat negara (yang mewakili negara). Dalam membantu mengejawantahkan ide tersebut, perancang harus dapat memberikan pilihan-pilihan solusi yang didasarkan argumentasi tepat dan data yang mendukung demi membantu pemegang kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan (seperti anggota DPR, DPRD atau Menteri).  Namun, pilihan kehendak terakhir tetap berada di tangan para pemegang kewenangan. Beberapa menganalogikan perancang peraturan seperti perancang busana, dibanding penjahit. Penjahit akan mengikuti perintah dari klien, sedangkan perancang busana akan mengusulkan busana yang lebih sesuai dan pas untuk kliennya, namun keputusan berada di tangan klien. 5. #### **Memiliki Komunikasi yang Baik** Terakhir, seorang perancang harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Kemampuan komunikasi penting karena perancang harus dapat menyampaikan naskah akademik dan rancangan peraturan yang dibuatnya kepada lembaga yang berwenang membentuk peraturan. Rancangan harus jelas disampaikan agar maksud peraturan tidak berbeda makna. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-12-tahun-2011-pembentukan-peraturan-perundang-undangan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_12_2011) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5da039a94937f?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_15_2019) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt62b01b9e7e96e/undang-undang-nomor-13-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2022) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt55ed3be741a92/peraturan-pemerintah-nomor-59-tahun-2015/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_59_2015) REFERENSI --------- 1. Maria Farida. _Ilmu Perundang-undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan_. Yogyakarta: Kanisius, 2020; 2. Maria Farida. _Ilmu Perundang-undangan 2: Proses dan Teknik Penyusunan_. Yogyakarta: Kanisius, 2020; 3. Maria Farida Indrati. _Buku Kumpulan Tulisan A. Hamid S. Attamimi_. Depok: Penerbit FHUI, 2021. Tags ---- [hierarki peraturan](/tag/hierarki-peraturan) [pembentukan undang-undang](/tag/pembentukan-undang_undang) [peraturan](/tag/peraturan) [undang-undang](/tag/undang_undang)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda KLINIK TERKAITPolisi Menggeledah Pesta Privat, Ini Aturan Hukumnya13 Jun 2022Peraturan Menteri dan Peraturan Gubernur, Mana yang Lebih Tinggi?13 Mei 2022Kedudukan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK)08 Apr 2022Jerat Hukumnya Jika Nilai Seleksi CPNS Dimanipulasi04 Jan 2022Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Ini Jabatan-jabatan yang Bisa Diangkat Menjadi Penjabat Gubernur yang dibuat oleh Abi Jam’an Kurnia, S.H., dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 22 Juni 2018. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Peraturan tentang Penjabat Kepala DaerahPada tahun 2022 dan 2023 kepala daerah yang terpilih pada tahun 2017 dan 2018 akan berakhir masa jabatannya.[1] Adapun, pemilihan kepala daerah secara serentak baru akan dilaksanakan pada tahun 2024. Selama rentang waktu 2022 hingga 2024 banyak daerah mengalami kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah.Untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, peraturan perundang-undangan menempatkan penjabat kepala daerah untuk menjalankan tugas kepala daerah. Untuk mengangkat penjabat kepala daerah, Pasal 201 ayat (10) dan (11) UU 10/2016 mengatur:Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Selanjutnya, menurut UU ASN yang dimaksud dengan jabatan pimpinan tinggi madya meliputi:[2]sekretaris jenderal kementerian;sekretaris kementerian, sekretaris utama;sekretaris jenderal kesekretariatan lembaga negara;sekretaris jenderal lembaga nonstruktural;direktur jenderal;deputi;inspektur jenderal;inspektur utama;kepala badan;staf ahli menteri;kepala sekretariat presiden;kepala sekretariat wakil presiden;sekretaris militer presiden;kepala sekretariat dewan pertimbangan presiden;sekretaris daerah provinsi; danjabatan lain yang setara.Sedangkan yang dimaksud jabatan tinggi pratama melingkupi:[3]direktur;kepala biro;asisten deputi;sekretaris direktorat jenderal;sekretaris inspektorat jenderal;sekretaris kepala badan;kepala pusat;inspektur;kepala balai besar;asisten sekretariat daerah provinsi;sekretaris daerah kabupaten/kota;kepala dinas/kepala badan provinsi;sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah; danjabatan lain yang setara.Dengan demikian, penjabat kepala daerah dapat diduduki oleh jabatan-jabatan tersebut di atas, dalam kurun waktu satu tahun dan dapat diperjanjang satu tahun berikutnya dengan orang yang sama atau berbeda.[4] Tugas dan Wewenang Penjabat Kepala DaerahPenjabat kepala daerah pada dasarnya memiliki tugas dan wewenang yang sama dengan kepala daerah sebagaimana diatur di dalam UU Pemerintahan Daerah.[5]Dengan demikian, tugas penjabat kepala daerah yaitu:[6]memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;menyusun dan mengajukan rancangan perda dengan RPJPD dan RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD serta menyusun dan menetapkan RKPD;menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;mewakili daerah di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;melaksanakan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan.Adapun, kewenangan penjabat kepala daerah adalah:[7]mengajukan rancangan perda;menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;menetapkan peraturan kepala daerah (perkada) dan keputusan kepala daerah;mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat;melaksanakan wewenang lain sesuai peraturan perundang-undangan.Namun demikian, patut dipahami bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, penjabat kepala daerah sebelum mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri dilarang:[8]melakukan mutasi pegawai;membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya;mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; danmembuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya. Penjabat Kepala Daerah dari Anggota TNI atau Polri Untuk menjawab pertanyaan Anda yang berkaitan dengan apakah anggota TNI atau Polri dibolehkan menjadi penjabat Kepala Daerah, perlu diperhatikan aturan tersebut dari UU TNI dan UU Kepolisian.Menurut Pasal 28 ayat (3) UU Kepolisian, anggota kepolisian dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Adapun, yang dimaksud dengan jabatan di luar kepolisian yaitu jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut atau tidak berdasarkan pada penugasan dari Kapolri.[9]Adapun, menurut Pasal 47 ayat (1) UU TNI, prajurit dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dinas aktif keprajuritan. Lebih lanjut, berdasarkan permintaan departemen dan lembaga pemerintahan non departemen, prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara, sekretaris militer presiden, intelijen negara, sandi negara, lembaga ketahanan nasional, dewan pertahanan nasional, search and rescue (SAR) nasional, narkotik nasional dan Mahkamah Agung.[10] Patut dicatat bahwa jabatan yang dapat diduduki prajurit aktif tidak termasuk jabatan Menteri Pertahanan dan jabatan politis lainnya.[11]Sementara itu, menurut Pasal 109 ayat (2) UU ASN, jabatan pimpinan tinggi, dalam hal ini yang bisa menjadi penjabat kepala daerah, dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota kepolisian setelah mengundurkan diri dari dinas aktif jika memang dibutuhkan serta berdasarkan atas kompetensi yang ditetapkan melalui proses terbuka dan kompetitif.Namun demikian, beberapa jabatan pimpinan tinggi di lingkungan instansi pemerintahan tertentu, berdasarkan Pasal 109 ayat (3) UU ASN dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota kepolisian sesuai dengan kompetensi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Lingkungan instansi pemerintahan tertentu yang dimaksud di atas yaitu instansi pemerintahan yang dalam peraturan perundang-undangan mengatur tentang TNI dan Polri, yang diisi melalui penugasan dan penunjukan dari presiden, panglima TNI atau Kapolri.[12]Aturan mengenai pengisian jabatan pimpinan tinggi dalam UU ASN oleh anggota kepolisian atau anggota Polri dan prajurit TNI yang telah mengundurkan diri juga disetujui MK melalui pertimbangan hakim dalam Putusan MK Nomor 15/PUU-XX/2022 (hal. 51). Putusan MK penjabat kepala daerah ini juga menekankan bahwa sepanjang seseorang menjabat sebagai pimpinan tinggi madya atau pimpinan tinggi pratama, yang bersangkutan dapat diangkat sebagai penjabat kepala daerah (hal. 51).Baca juga: Kapan Pertimbangan Putusan MK Dikatakan Mengikat dan Tidak Mengikat?Dengan demikian, menjawab pertanyaan Anda, anggota kepolisian dan prajurit TNI dapat menjadi penjabat kepala daerah sepanjang menduduki jabatan tinggi madya atau jabatan tinggi pratama dan sudah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian atau TNI.Demikian jawaban dari kami tentang bolehkah anggota TNI atau Polri menjadi penjabat kepala daerah, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik IndonesiaUndang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional IndonesiaUndang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil NegaraUndang-Undang Nomo 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan DaerahUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-UndangUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan DaerahUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-UndangUndang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-UndangUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-UndangUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta KerjaPeraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahPeraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahPeraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahPeraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PUTUSANPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022. REFERENSIRais Agil Bahtiar. Kebutuhan Penjabat dalam Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah. Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Vol. XIV No. 8/II/Puslit/April 2022.[1] Pasal 201 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (“UU 10/2016”)[2] Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (“UU ASN”)[3] Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf c UU ASN[4] Penjelasan Pasal 201 ayat (9) UU 10/2016[5] Rais Agil Bahtiar, Kebutuhan Penjabat dalam Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah, Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. XIV No. 8/II/Puslit/April 2022, hal. 2[6] Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (“UU Pemerintahan Daerah”)[7] Pasal 65 ayat (2) UU Pemerintahan Daerah[8] Pasal 132A Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah[9] Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia[10] Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (“UU TNI”)[11] Penjelasan Pasal 47 ayat (2) UU TNI[12] Penjelasan Pasal 109 ayat (3) UU ASNTagsanggota polribupatigubernurkepala daerahpilkadatata negaratniwalikota

Bagaimana aturan tentang penjabat kepala daerah yang menjabat sebelum pilkada serentak 2024? Apa saja tugas dan wewenanganya dan apakah penjabat kepala daerah boleh dari anggota TNI atau Polri? Terima kasih.

Kekosongan jabatan kepala daerah karena habis masa jabatannya, menurut peraturan perundang-undangan diisi oleh penjabat kepala daerah. Penjabat kepala daerah dapat dijabat oleh pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berasal dari jabatan tinggi madya untuk penjabat gubernur dan jabatan tinggi pratama untuk jabatan bupati/walikota. Lantas, dapatkah anggota Polri dan prajurit TNI diangkat menjadi penjabat kepala daerah?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca dalam ulasan di bawah ini. Polisi Menggeledah Pesta Privat, Ini Aturan Hukumnya13 Jun 2022Peraturan Menteri dan Peraturan Gubernur, Mana yang Lebih Tinggi?13 Mei 2022Kedudukan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK)08 Apr 2022Jerat Hukumnya Jika Nilai Seleksi CPNS Dimanipulasi04 Jan 2022Polisi Menggeledah Pesta Privat, Ini Aturan Hukumnya13 Jun 2022Peraturan Menteri dan Peraturan Gubernur, Mana yang Lebih Tinggi?13 Mei 2022Kedudukan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK)08 Apr 2022Jerat Hukumnya Jika Nilai Seleksi CPNS Dimanipulasi04 Jan 2022Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank6 Mei 2024Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank6 Mei 2024Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-anggota-tni-atau-polri-jadi-penjabat-kepala-daerah-lt5b2b4060740f1/

Bolehkah Anggota TNI atau Polri Jadi Penjabat Kepala Daerah?

pages/219/page-7.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Polisi Menggeledah Pesta Privat, Ini Aturan Hukumnya ](/klinik/a/polisi-menggeledah-pesta-privat--ini-aturan-hukumnya-lt62a6f07a3fcf7/)  13 Jun 2022 [ #### Peraturan Menteri dan Peraturan Gubernur, Mana yang Lebih Tinggi? ](/klinik/a/peraturan-menteri-dan-peraturan-gubernur--mana-yang-lebih-tinggi-lt5f8a7b2632b1e/)  13 Mei 2022 [ #### Kedudukan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) ](/klinik/a/kedudukan-peraturan-lembaga-pemerintah-nonkementerian-lpnk-lt5eb3a3e1d63e2/)  08 Apr 2022 [ #### Jerat Hukumnya Jika Nilai Seleksi CPNS Dimanipulasi ](/klinik/a/jerat-hukumnya-jika-nilai-seleksi-cpns-dimanipulasi-lt61d3f33f13fae/)  04 Jan 2022 [](#!) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul** **_Ini Jabatan-jabatan yang Bisa Diangkat Menjadi Penjabat Gubernur_** **yang dibuat oleh [Abi Jam’an Kurnia, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/abi-jaman-kurnia--sh-lt5af158b5ce08c/), dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 22 Juni 2018.** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Peraturan tentang Penjabat Kepala Daerah** Pada tahun 2022 dan 2023 kepala daerah yang terpilih pada tahun 2017 dan 2018 akan berakhir masa jabatannya.[\[1\]](#_ftn1) Adapun, pemilihan kepala daerah secara serentak baru akan dilaksanakan pada tahun 2024. Selama rentang waktu 2022 hingga 2024 banyak daerah mengalami kekosongan jabatan [kepala daerah dan wakil kepala daerah](https://www.hukumonline.com/kamus/k/kepala-daerah-dan-wakil-kepala-daerah). Untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, peraturan perundang-undangan menempatkan penjabat kepala daerah untuk menjalankan tugas kepala daerah. Untuk mengangkat penjabat kepala daerah, **Pasal 201 ayat (10) dan (11) [UU 10/2016](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt578e1c1341856/undang-undang-nomor-10-tahun-2016?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_10_2016)** mengatur: 10. _Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat **penjabat Gubernur** yang berasal dari **jabatan pimpinan tinggi madya** sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan._ 11. _Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat **penjabat Bupati/Walikota** yang berasal dari **jabatan pimpinan tinggi pratama** sampai dengan pelantikan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan._ Selanjutnya, menurut **[UU ASN](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52e61de937430/undang-undang-nomor-5-tahun-2014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_5_2014)** yang dimaksud dengan **jabatan pimpinan tinggi madya** meliputi:[\[2\]](#_ftn2) 1. sekretaris jenderal kementerian; 2. sekretaris kementerian, sekretaris utama; 3. sekretaris jenderal kesekretariatan lembaga negara; 4. sekretaris jenderal lembaga nonstruktural; 5. direktur jenderal; 6. deputi; 7. inspektur jenderal; 8. inspektur utama; 9. kepala badan; 10. staf ahli menteri; 11. kepala sekretariat presiden; 12. kepala sekretariat wakil presiden; 13. sekretaris militer presiden; 14. kepala sekretariat dewan pertimbangan presiden; 15. sekretaris daerah provinsi; dan 16. jabatan lain yang setara. Sedangkan yang dimaksud **jabatan tinggi pratama** melingkupi:[\[3\]](#_ftn3) 1. direktur; 2. kepala biro; 3. asisten deputi; 4. sekretaris direktorat jenderal; 5. sekretaris inspektorat jenderal; 6. sekretaris kepala badan; 7. kepala pusat; 8. inspektur; 9. kepala balai besar; 10. asisten sekretariat daerah provinsi; 11. sekretaris daerah kabupaten/kota; 12. kepala dinas/kepala badan provinsi; 13. sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah; dan 14. jabatan lain yang setara. Dengan demikian, penjabat kepala daerah dapat diduduki oleh jabatan-jabatan tersebut di atas, dalam kurun waktu satu tahun dan dapat diperjanjang satu tahun berikutnya dengan orang yang sama atau berbeda.[\[4\]](#_ftn4) ### **Tugas dan Wewenang Penjabat Kepala Daerah** Penjabat kepala daerah pada dasarnya **memiliki tugas dan wewenang yang sama dengan kepala daerah** sebagaimana diatur di dalam **[UU Pemerintahan Daerah](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt552b6ced78b2a?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_23_2014)**.[\[5\]](#_ftn5) Dengan demikian, tugas penjabat kepala daerah yaitu:[\[6\]](#_ftn6) 1. memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; 2. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat; 3. menyusun dan mengajukan rancangan perda dengan RPJPD dan RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD serta menyusun dan menetapkan RKPD; 4. menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama; 5. mewakili daerah di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 6. melaksanakan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan. Adapun, kewenangan penjabat kepala daerah adalah:[\[7\]](#_ftn7) 1. mengajukan rancangan perda; 2. menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; 3. menetapkan peraturan kepala daerah (perkada) dan keputusan kepala daerah; 4. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat; 5. melaksanakan wewenang lain sesuai peraturan perundang-undangan. Namun demikian, patut dipahami bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, **penjabat kepala daerah sebelum mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri dilarang**:[\[8\]](#_ftn8) 1. melakukan mutasi pegawai; 2. membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya; 3. mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya; 4. membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan 5. membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya. ### **Penjabat Kepala Daerah dari Anggota TNI atau Polri**  Untuk menjawab pertanyaan Anda yang berkaitan dengan apakah anggota [TNI](https://www.hukumonline.com/kamus/t/tni) atau Polri dibolehkan menjadi penjabat Kepala Daerah, perlu diperhatikan aturan tersebut dari **[UU TNI](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19809/undangundang-nomor-34-tahun-2004?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_34_2004)** dan **[UU Kepolisian](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17437/undangundang-nomor-2-tahun-2002/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_2_2002)**. Menurut **Pasal 28 ayat (3)** **UU Kepolisian**, anggota kepolisian dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Adapun, yang dimaksud dengan jabatan di luar kepolisian yaitu jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut atau tidak berdasarkan pada penugasan dari Kapolri.[\[9\]](#_ftn9) Adapun, menurut **Pasal 47 ayat (1) UU TNI**, prajurit dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dinas aktif keprajuritan. Lebih lanjut, berdasarkan permintaan departemen dan lembaga pemerintahan non departemen, prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara, sekretaris militer presiden, intelijen negara, sandi negara, lembaga ketahanan nasional, dewan pertahanan nasional, _search and rescue_ (SAR) nasional, narkotik nasional dan Mahkamah Agung.[\[10\]](#_ftn10) Patut dicatat bahwa jabatan yang dapat diduduki prajurit aktif tidak termasuk jabatan Menteri Pertahanan dan jabatan politis lainnya.[\[11\]](#_ftn11) Sementara itu, menurut **Pasal 109 ayat (2) UU ASN,** [jabatan pimpinan tinggi](https://www.hukumonline.com/kamus/j/jabatan-pimpinan-tinggi), dalam hal ini yang bisa menjadi penjabat kepala daerah, dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota kepolisian setelah mengundurkan diri dari dinas aktif jika memang dibutuhkan serta berdasarkan atas kompetensi yang ditetapkan melalui proses terbuka dan kompetitif. Namun demikian, beberapa jabatan pimpinan tinggi di lingkungan instansi pemerintahan tertentu, berdasarkan **Pasal 109 ayat (3) UU ASN** dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota kepolisian sesuai dengan kompetensi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Lingkungan instansi pemerintahan tertentu yang dimaksud di atas yaitu instansi pemerintahan yang dalam peraturan perundang-undangan mengatur tentang TNI dan Polri, yang diisi melalui penugasan dan penunjukan dari presiden, panglima TNI atau Kapolri.[\[12\]](#_ftn12) Aturan mengenai pengisian jabatan pimpinan tinggi dalam UU ASN oleh anggota kepolisian atau anggota Polri dan prajurit TNI yang telah mengundurkan diri juga disetujui MK melalui pertimbangan hakim dalam **[Putusan MK Nomor 15/PUU-XX/2022](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8458.pdf)** (hal. 51). Putusan MK penjabat kepala daerah ini juga menekankan bahwa sepanjang seseorang menjabat sebagai pimpinan tinggi madya atau pimpinan tinggi pratama, yang bersangkutan dapat diangkat sebagai penjabat kepala daerah (hal. 51). Baca juga: **[Kapan Pertimbangan Putusan MK Dikatakan Mengikat dan Tidak Mengikat?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/kapan-pertimbangan-putusan-mk-dikatakan-mengikat-dan-tidak-mengikat-lt5c860ff16a550?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=kapan_pertimbangan_putusan_MK_mengikat)** Dengan demikian, menjawab pertanyaan Anda, anggota kepolisian dan prajurit TNI dapat menjadi penjabat kepala daerah sepanjang menduduki jabatan tinggi madya atau jabatan tinggi pratama dan sudah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian atau TNI. Demikian jawaban dari kami tentang bolehkah anggota TNI atau Polri menjadi penjabat kepala daerah, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17437/undangundang-nomor-2-tahun-2002/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_2_2002) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19809/undangundang-nomor-34-tahun-2004?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_34_2004) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52e61de937430/undang-undang-nomor-5-tahun-2014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_5_2014) Undang-Undang Nomo 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt552b6ced78b2a?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_23_2014) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt54d32d5d965a5?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_2_2015) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt552b6ced78b2a?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_9_2015) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt54d32c5a567d3/undang-undang-nomor-1-tahun-2015?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_2015) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5523407e6dc03?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_8_2015) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt578e1c1341856/undang-undang-nomor-10-tahun-2016?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_10_2016) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5f34cfa2e1122?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2020) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Cipta_Kerja) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20299/peraturan-pemerintah-nomor-6-tahun-2005/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_6_2005) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20709?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_17_2005) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27362?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_25_2007) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a2f585fea718/peraturan-pemerintah-nomor-49-tahun-2008?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_49_2008) PUTUSAN ------- [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8458.pdf). REFERENSI --------- Rais Agil Bahtiar. _Kebutuhan Penjabat dalam Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah._ Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Vol. XIV No. 8/II/Puslit/April 2022. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 201 ayat (3) dan ayat (5) [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt578e1c1341856/undang-undang-nomor-10-tahun-2016?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_10_2016) (“UU 10/2016”) [\[2\]](#_ftnref2) Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf b [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52e61de937430/undang-undang-nomor-5-tahun-2014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_5_2014) (“UU ASN”) [\[3\]](#_ftnref3) Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf c UU ASN [\[4\]](#_ftnref4) Penjelasan Pasal 201 ayat (9) UU 10/2016 [\[5\]](#_ftnref5) Rais Agil Bahtiar, _Kebutuhan Penjabat dalam Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah,_ Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. XIV No. 8/II/Puslit/April 2022, hal. 2 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 65 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt552b6ced78b2a?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_23_2014) (“UU Pemerintahan Daerah”) [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 65 ayat (2) UU Pemerintahan Daerah [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 132A [Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a2f585fea718/peraturan-pemerintah-nomor-49-tahun-2008?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_49_2008) [\[9\]](#_ftnref9) Penjelasan Pasal 28 ayat (3) [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17437/undangundang-nomor-2-tahun-2002/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_2_2002) [\[10\]](#_ftnref10) Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3) [Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19809/undangundang-nomor-34-tahun-2004?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_34_2004) (“UU TNI”) [\[11\]](#_ftnref11) Penjelasan Pasal 47 ayat (2) UU TNI [\[12\]](#_ftnref12) Penjelasan Pasal 109 ayat (3) UU ASN Tags ---- [anggota polri](/tag/anggota-polri) [bupati](/tag/bupati) [gubernur](/tag/gubernur) [kepala daerah](/tag/kepala-daerah) [pilkada](/tag/pilkada) [tata negara](/tag/tata-negara) [tni](/tag/tni) [walikota](/tag/walikota)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Apa Itu Bank Digital?KLINIK TERKAITSkema Pembayaran Utang Debitur Tak Boleh di Luar Homologasi16 Jun 2022Tips Mengurus BPKB yang Ditahan di Bank yang ‘Sudah Tutup’09 Jun 2022Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan via LAPS SJK25 Mei 2022Prinsip Kerahasiaan Bank (Bank Secrecy Law) di Indonesia30 Mar 2022Sebagai transformasi perubahan operasional bank dari model konvensional menjadi model digital, kini muncul era bank digital. Penggunaan model bisnis teknologi yang inovatif dan aman hadir melayani kebutuhan nasabah. Tak hanya itu, operasional bank digital ini pun memangkas keberadaan kantor fisik dari bank.Aturan bank digital secara umum dapat Anda temukan dalam POJK 12/2021. Selanjutnya pengertian bank digital dapat Anda temukan dalam Pasal 1 angka 22 POJK/2021:Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Bank Digital adalah Bank BHI yang menyediakan danmenjalankan kegiatan usaha terutama melalui saluranelektronik tanpa kantor fisik selain KP atau menggunakankantor fisik terbatas.Bank BHI yang dimaksud di atas adalah bank berbadan hukum Indonesia yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan dalam bentuk badan hukum Indonesia.[1]Adapun bank BHI yang beroperasi sebagai bank digital wajib memiliki satu kantor fisik sebagai Kantor Pusat (“KP’).[2] Operasional bank digital dilakukan melalui saluran elektronik tanpa kantor fisik selain KP, atau bisa juga menggunakan kantor fisik yang terbatas.[3]Baca juga: OJK Terbitkan Tiga Aturan Terkait Bank Umum dan Bank DigitalSyarat Pendirian Bank DigitalBank BHI yang beroperasi sebagai bank digital harus memenuhi syarat:[4]memiliki model bisnis dengan penggunaan teknologi yang inovatif dan aman dalam melayani kebutuhan nasabah;memiliki kemampuan untuk mengelola model bisnis perbankan digital yang pruden dan berkesinambungan;memiliki manajemen risiko secara memadai;memenuhi aspek tata kelola termasuk pemenuhan direksi yang mempunyai kompetensi di bidang teknologi informasi dan kompetensi lain sesuai dengan ketentuan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;menjalankan perlindungan terhadap keamanan data nasabah; danmemberikan upaya yang kontributif terhadap pengembangan ekosistem keuangan digital dan/atau inklusi keuangan.Sebagaimana telah disampaikan bank digital adalah bank BHI, perlu kami sampaikan, bank digital bisa beroperasi melalui:[5]pendirian bank BHI baru sebagai bank digital; atautransformasi dari bank BHI menjadi bank digital.Patut digarisbawahi, ketentuan mengenai pendirian bank BHI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 22POJK/2021 berlaku mutatis mutandis terhadap pendirian bank BHI baru yang akan beroperasi sebagai bank digital. Berikut ini kami jelaskan pendirian bank digital dari bank BHI baru atau transformasi bank BHI, yaitu:[6]Dalam hal bank BHI yang beroperasi sebagai bank digital melalui pendirian bank BHI baru, akan membuka jaringan kantor selain KP, pembukaan jaringan kantor berupa Kantor Cabang (“KC”) dan/atau Kantor Fungsional (“KF”) yang melakukan kegiatan selain operasional dan/atau dapat menyediakan Terminal Perbankan Elektronik (“TPE”).Pembukaan jaringan kantor berupa KC dan/atau KF yang melakukan kegiatan selain operasional dan/atau penyediaan dituangkan dalam rencana bisnis pada saat permohonan untuk memperoleh persetujuan prinsip pendirian bank BHI.Bank BHI yang akan bertransformasi menjadi bank digital harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 24POJK/2021. Upaya pemenuhan dituangkan dalam rencana bisnis bank.Dalam hal bank BHI telah memenuhi persyaratan, maka dapat:mempertahankan jaringan kantor dan/atau TPE yang telah ada;melakukan penutupan jaringan kantor yang dimiliki selain KP dan/atau TPE secara sekaligus atau bertahap; dan/ataumelakukan penambahan jaringan kantor dan/atauSepanjang penelusuran kami, daftar bank digital di Indonesia di antaranya adalah Jenius, Bank Jago, Blu, dan lain-lain.Baca juga: Tantangan Hukum Bank DigitalDemikian jawaban dari kami tentang aturan bank digital, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMPeraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 Tahun 2021 tentang Bank Umum.[1] Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 Tahun 2021 tentang Bank Umum (“POJK 12/2021”)[2] Pasal 23 ayat (1) dan (2) POJK 12/2021[3] Pasal 23 ayat (3) POJK 12/2021[4] Pasal 24 ayat (1) POJK 12/2021[5] Pasal 25 POJK 12/2021[6] Pasal 26 ayat (3) dan (4) jo. Pasal 27 POJK 12/2021Tagsbankbank indonesiaojkperbankanpojkuu perbankan

Apa itu bank digital dan apa saja daftar bank digital Indonesia?

Bank digital hadir untuk menjawab tantangan transformasi perbankan konvensional menjadi model digital menggunakan model bisnis teknologi inovatif dan aman untuk melayani kebutuhan nasabah. Apa dasar aturan bank digital? Kemudian apa saja syarat pendirian bank digital? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Skema Pembayaran Utang Debitur Tak Boleh di Luar Homologasi16 Jun 2022Tips Mengurus BPKB yang Ditahan di Bank yang ‘Sudah Tutup’09 Jun 2022Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan via LAPS SJK25 Mei 2022Prinsip Kerahasiaan Bank (Bank Secrecy Law) di Indonesia30 Mar 2022Skema Pembayaran Utang Debitur Tak Boleh di Luar Homologasi16 Jun 2022Tips Mengurus BPKB yang Ditahan di Bank yang ‘Sudah Tutup’09 Jun 2022Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan via LAPS SJK25 Mei 2022Prinsip Kerahasiaan Bank (Bank Secrecy Law) di Indonesia30 Mar 2022Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023Cara dan Biaya Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara25 Apr 2024Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023Cara dan Biaya Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara25 Apr 2024Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/kenali-bank-digital-di-indonesia-dan-syarat-pendiriannya-lt62b412d53104e/

Kenali Bank Digital di Indonesia dan Syarat Pendiriannya

pages/219/page-8.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Apa Itu Bank Digital?** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Skema Pembayaran Utang Debitur Tak Boleh di Luar Homologasi ](/klinik/a/skema-pembayaran-utang-debitur-tak-boleh-di-luar-homologasi-lt62aaf89d11310/)  16 Jun 2022 [ #### Tips Mengurus BPKB yang Ditahan di Bank yang ‘Sudah Tutup’ ](/klinik/a/tips-mengurus-bpkb-yang-ditahan-di-bank-yang-sudah-tutup-lt628db5963a868/)  09 Jun 2022 [ #### Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan via LAPS SJK ](/klinik/a/penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan-via-laps-sjk-lt628e118797df9/)  25 Mei 2022 [ #### Prinsip Kerahasiaan Bank (_Bank Secrecy Law_) di Indonesia ](/klinik/a/prinsip-kerahasiaan-bank-ibank-secrecy-law-i-di-indonesia-lt624430db90b19/)  30 Mar 2022 [](#!) Sebagai transformasi perubahan operasional bank dari model konvensional menjadi model digital, kini muncul era bank digital. Penggunaan model bisnis teknologi yang inovatif dan aman hadir melayani kebutuhan nasabah. Tak hanya itu, operasional bank digital ini pun memangkas keberadaan kantor fisik dari bank. Aturan bank digital secara umum dapat Anda temukan dalam [**POJK 12/2021**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt611f4ce21fa51/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-12-pojk03-2021-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pojk_12_2021). Selanjutnya pengertian bank digital dapat Anda temukan dalam **Pasal 1 angka 22 POJK/2021**: Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) _Bank Digital adalah **Bank BHI** yang menyediakan dan__menjalankan kegiatan usaha terutama melalui saluran__elektronik tanpa kantor fisik selain KP atau menggunakan__kantor fisik terbatas._ Bank BHI yang dimaksud di atas adalah bank berbadan hukum Indonesia yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan dalam bentuk badan hukum Indonesia.[\[1\]](#_ftn1) Adapun bank BHI yang beroperasi sebagai bank digital wajib memiliki satu kantor fisik sebagai Kantor Pusat (“KP’).[\[2\]](#_ftn2) Operasional bank digital dilakukan melalui saluran elektronik tanpa kantor fisik selain KP, atau bisa juga menggunakan kantor fisik yang terbatas.[\[3\]](#_ftn3) Baca juga: [**OJK Terbitkan Tiga Aturan Terkait Bank Umum dan Bank Digital**](https://www.hukumonline.com/berita/a/ojk-terbitkan-tiga-aturan-terkait-bank-umum-dan-bank-digital-lt611e1da2e6b2e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=3_bank_digital) ### **Syarat Pendirian Bank Digital** Bank BHI yang beroperasi sebagai bank digital harus memenuhi **syarat**:[\[4\]](#_ftn4) 1. memiliki model bisnis dengan penggunaan teknologi yang inovatif dan aman dalam melayani kebutuhan nasabah; 2. memiliki kemampuan untuk mengelola model bisnis perbankan digital yang pruden dan berkesinambungan; 3. memiliki manajemen risiko secara memadai; 4. memenuhi aspek tata kelola termasuk pemenuhan direksi yang mempunyai kompetensi di bidang teknologi informasi dan kompetensi lain sesuai dengan ketentuan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan; 5. menjalankan perlindungan terhadap keamanan data nasabah; dan 6. memberikan upaya yang kontributif terhadap pengembangan ekosistem keuangan digital dan/atau inklusi keuangan. Sebagaimana telah disampaikan bank digital adalah bank BHI, perlu kami sampaikan, bank digital bisa beroperasi melalui:[\[5\]](#_ftn5) 1. **pendirian bank BHI baru sebagai bank digital; atau** 2. **transformasi dari bank BHI menjadi bank digital**. Patut digarisbawahi, ketentuan mengenai pendirian bank BHI sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 11 sampai dengan Pasal 22****POJK/2021** berlaku mutatis mutandis terhadap pendirian bank BHI baru yang akan beroperasi sebagai bank digital. Berikut ini kami jelaskan pendirian bank digital dari bank BHI baru atau transformasi bank BHI, yaitu:[\[6\]](#_ftn6) 1. Dalam hal bank BHI yang beroperasi sebagai bank digital melalui pendirian bank BHI baru, akan membuka jaringan kantor selain KP, pembukaan jaringan kantor berupa Kantor Cabang (“KC”) dan/atau Kantor Fungsional (“KF”) yang melakukan kegiatan selain operasional dan/atau dapat menyediakan Terminal Perbankan Elektronik (“TPE”). Pembukaan jaringan kantor berupa KC dan/atau KF yang melakukan kegiatan selain operasional dan/atau penyediaan dituangkan dalam rencana bisnis pada saat permohonan untuk memperoleh persetujuan prinsip pendirian bank BHI. 2. Bank BHI yang akan bertransformasi menjadi bank digital harus memenuhi persyaratan dalam **Pasal 24****POJK/2021**. Upaya pemenuhan dituangkan dalam rencana bisnis bank. Dalam hal bank BHI telah memenuhi persyaratan, maka dapat: 1. mempertahankan jaringan kantor dan/atau TPE yang telah ada; 2. melakukan penutupan jaringan kantor yang dimiliki selain KP dan/atau TPE secara sekaligus atau bertahap; dan/atau 3. melakukan penambahan jaringan kantor dan/atau Sepanjang penelusuran kami, daftar bank digital di Indonesia di antaranya adalah Jenius, Bank Jago, Blu, dan lain-lain. Baca juga: [**Tantangan Hukum Bank Digital**](https://www.hukumonline.com/berita/a/tantangan-hukum-bank-digital-lt61308a5a9a319?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=tantangan_bank) Demikian jawaban dari kami tentang aturan bank digital, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- [Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 Tahun 2021 tentang Bank Umum](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt611f4ce21fa51/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-12-pojk03-2021-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pojk_12_2021). [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1 angka 2 [Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 Tahun 2021 tentang Bank Umum](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt611f4ce21fa51/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-12-pojk03-2021-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pojk_12_2021) (“POJK 12/2021”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 23 ayat (1) dan (2) POJK 12/2021 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 23 ayat (3) POJK 12/2021 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 24 ayat (1) POJK 12/2021 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 25 POJK 12/2021 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 26 ayat (3) dan (4) _jo._ Pasal 27 POJK 12/2021 Tags ---- [bank](/tag/bank) [bank indonesia](/tag/bank-indonesia) [ojk](/tag/ojk) [perbankan](/tag/perbankan) [pojk](/tag/pojk) [uu perbankan](/tag/uu-perbankan)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Akuisisi Secara Langsungyang dibuat Alfi Renata, S.H.yang pertama kali dipublikasikan pada Kamis, 11 Maret 2010.KLINIK TERKAITSimak! Ini 5 Langkah Merger PT 22 Mei 2023Status Perusahaan Joint Venture antara BUMN dan PT Swasta 13 Jun 2022Status Perjanjian Kerjasama Jika Terjadi Merger Perusahaan03 Agt 2021Apakah Merger dan Akuisisi Wajib Dilaporkan ke KPPU?19 Apr 2021Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Pengertian Akuisisi PerusahaanPertama, kami akan jelaskan mengenai akuisisi atau pengambilalihan. Akuisisi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham PT yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas PT tersebut, atau bisa juga disebut dengan pemindahan kepemilikan perusahaan.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Akuisisi PT dalam bentuk akuisisi saham ini dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh PT melalui direksi atau langsung dari pemegang saham.Akuisisi perusahaan ini dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan dengan akibat beralihnya pengendalian PT yang bersangkutan atau secara garis besar dapat dikatakan pemindahan kepemilikan perusahaan.Akuisisi Langsung oleh Pemegang SahamSebelumnya, kami akan menyebutkan bunyi Pasal 125 ayat (7) dan Pasal 127 ayat (8) UU PT satu per satu yaitu:Pasal 125 ayat (7) UU PTDalam hal Pengambilalihan saham dilakukan langsung dari pemegang saham, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) tidak berlaku.Pasal 127 ayat (8) UU PTKetentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) mutatis mutandis berlaku bagi pengumuman dalam rangka Pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang sahamdalam Perseroansebagaimana dimaksud dalam Pasal 125.Kedua bunyi pasal tersebut di atas mengatur mengenai tata cara akuisisi saham langsung oleh pemegang saham. Menjawab pertanyaan Anda, secara singkat, bunyi kedua pasal tersebut tidak bertentangan satu sama lain.Guna mempermudah pemahaman Anda, berikut ini kami rangkum tahapan akuisisi saham secara langsung oleh pemegang saham:Perundingan dan KesepakatanAkuisisi saham PT langsung dari pemegang saham tidak perlu didahului pembuatan rancangan pengambilalihan, tetapi langsung lewat perundingan dan kesepakatan pihak yang akan mengambil alih dengan pemegang saham, dengan tetap memperhatikan anggaran dasar PT yang diambil alih.Pengumuman Rencana KesepakatanSeperti yang diatur dalam Pasal 127 ayat (8) jo. Pasal 125 ayat (7) UU PT, pemegang saham tidak perlu membuat rancangan pengambilalihan. Namun, pemegang saham tetap wajib mengumumkan rencana kesepakatan pengambilalihan minimal dalam 1 surat kabar dan secara tertulis ke karyawan PT yang akan melakukan akuisisi dalam jangka waktu 30 hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”).Pengajuan Keberatan KrediturDari pengumuman itu, kreditur dapat mengajukan keberatan pada PT dalam jangka waktu paling lambat 14 hari setelah pengumuman.Penyelenggaraan RUPSJika dalam jangka waktu 14 hari tersebut, kreditur tidak mengajukan keberatan, ia dianggap menyetujui akuisisi perusahaan dan kemudian berlanjut dengan RUPS untuk mengeluarkan keputusan mengenai akuisisi.Namun apabila keberatan kreditur masih belum dapat diselesaikan sampai dengan tanggal diselenggarakan RUPS, keberatan harus disampaikan dalam RUPS untuk mendapat penyelesaian. Selama belum tercapai penyelesaian, akuisisi tidak bisa dilaksanakan.Pembuatan Akta Pemindahan Hak atas SahamAkta pengambilalihan saham langsung dari pemegang saham wajib dinyatakan dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Akta ini dinamakan akta pemindahan hak atas saham.Pemberitahuan ke MenteriSalinan akta pemindahan hak atas saham wajib dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan susunan pemegang saham.Pengumuman Hasil AkuisisiDireksi PT yang sahamnya diambil alih wajib mengumumkan hasil akuisisi dalam 1 surat kabar atau lebih dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal berlakunya akuisisi.Jadi, menjawab pertanyaan Anda, memang benar pemegang saham tidak perlu membuat rancangan pengambilalihan. Namun, pemegang saham tetap wajib mengumumkan rencana kesepakatan pengambilalihan minimal dalam 1 surat kabar dan secara tertulis ke karyawan PT yang akan melakukan akuisisi dalam jangka waktu 30 hari sebelum pemanggilan RUPS.Demikian jawaban dari kami tentang pemindahan kepemilikian perusahaan oleh pemegang saham, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan TerbatasUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta KerjaTagsakuisisihukum perusahaanperseroan terbatasuu perseroan terbatas

Saya melihat bahwa ada indikasi terjadi dualisme hukum dalam UU PT lebih tepatnya Pasal 125 ayat (7) UU PT memberikan keleluasaan atau kebebasan kepada pemegang saham dan pihak pengakuisisi untuk tidak membuat rancangan akuisisi seperti halnya yang diwajibkan dalam akuisisi melalui direksi. Akan tetapi dalam Pasal 127 ayat (8) UU PT mewajibkan direksi perseroan untuk mengumumkan ringkasan rancangan akuisisi, baik akuisisi melalui direksi maupun akuisisi secara langsung. Pertanyaan: Dalam hal akuisisi secara langsung, bagaimana direksi PT dapat mengumumkan ringkasan rancangan akuisisi jika pemegang saham dan pihak ketiga tidak membuat rancangan akuisisi? Bukankah Pasal 127 ayat (8) justru menyalahi kebebasan yang ada di Pasal 125 ayat (7), karena secara tidak langsung tetap mewajibkan direksi untuk membuat rancangan akuisisi? Bagaimana praktiknya? Jalan apa yang biasa ditempuh oleh notaris yang membuat akta pemindahan hak atas saham tersebut?

Bunyi ketentuan Pasal 125 ayat (7) dan Pasal 127 ayat (8) UU PT tidak bertentangan satu sama lain. Sebab, keduanya sama-sama memuat tahapan pemindahan kepemilikan perusahaan atau akuisisi langsung oleh pemegang saham. Apa saja tahapan yang harus ditempuh pemegang saham untuk melakukan akuisisi perusahaan? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 22 Mei 2023Status Perusahaan Joint Venture antara BUMN dan PT Swasta 13 Jun 2022Status Perjanjian Kerjasama Jika Terjadi Merger Perusahaan03 Agt 2021Apakah Merger dan Akuisisi Wajib Dilaporkan ke KPPU?19 Apr 2021Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 22 Mei 2023Status Perusahaan Joint Venture antara BUMN dan PT Swasta 13 Jun 2022Status Perjanjian Kerjasama Jika Terjadi Merger Perusahaan03 Agt 2021Apakah Merger dan Akuisisi Wajib Dilaporkan ke KPPU?19 Apr 2021Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemindahan-kepemilikan-perusahaan-akuisisi-oleh-pemegang-saham-cl6885/

Pemindahan Kepemilikan Perusahaan (Akuisisi) oleh Pemegang Saham

pages/220/page-0.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul** **_Akuisisi Secara Langsung_****yang dibuat** [**Alfi Renata, S.H.**](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/alfi-renata--sh-lt4b4d71a0a0657)**yang pertama kali dipublikasikan pada Kamis, 11 Maret 2010.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Simak! Ini 5 Langkah Merger PT ](/klinik/a/simak-ini-5-langkah-merger-pt-lt4d1358d8a0a80/)  22 Mei 2023 [ #### Status Perusahaan _Joint Venture_ antara BUMN dan PT Swasta ](/klinik/a/status-perusahaan-joint-venture-antara-bumn-dan-pt-swasta-lt628f3f116a36b/)  13 Jun 2022 [ #### Status Perjanjian Kerjasama Jika Terjadi Merger Perusahaan ](/klinik/a/status-perjanjian-kerjasama-jika-terjadi-merger-perusahaan-lt6094d1ac4363f/)  03 Agt 2021 [ #### Apakah Merger dan Akuisisi Wajib Dilaporkan ke KPPU? ](/klinik/a/apakah-merger-dan-akuisisi-wajib-dilaporkan-ke-kppu--lt607d2956c5656/)  19 Apr 2021 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Pengertian Akuisisi Perusahaan** Pertama, kami akan jelaskan mengenai akuisisi atau pengambilalihan. Akuisisi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham PT yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas PT tersebut, atau bisa juga disebut dengan pemindahan kepemilikan perusahaan. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Akuisisi PT dalam bentuk akuisisi saham ini dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh PT **melalui direksi atau langsung dari pemegang saham.** Akuisisi perusahaan ini dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan dengan akibat beralihnya pengendalian PT yang bersangkutan atau secara garis besar dapat dikatakan pemindahan kepemilikan perusahaan. ### **Akuisisi Langsung oleh Pemegang Saham** Sebelumnya, kami akan menyebutkan bunyi **Pasal 125 ayat (7) dan Pasal 127 ayat (8) [UU PT](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007)** satu per satu yaitu: **Pasal 125 ayat (7) UU PT** _Dalam hal Pengambilalihan saham **dilakukan langsung dari pemegang saham**, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) **tidak berlaku**._ **Pasal 127 ayat (8) UU PT** _Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) **mutatis mutandis berlaku** bagi pengumuman dalam rangka Pengambilalihan saham yang dilakukan **langsung dari pemegang saham****dalam Perseroan****sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125**._ Kedua bunyi pasal tersebut di atas mengatur mengenai tata cara akuisisi saham langsung oleh pemegang saham. Menjawab pertanyaan Anda, secara singkat, bunyi kedua pasal tersebut tidak bertentangan satu sama lain. Guna mempermudah pemahaman Anda, berikut ini kami rangkum tahapan akuisisi saham secara langsung oleh pemegang saham: 1. #### **Perundingan dan Kesepakatan** Akuisisi saham PT langsung dari pemegang saham tidak perlu didahului pembuatan rancangan pengambilalihan, tetapi langsung lewat perundingan dan kesepakatan pihak yang akan mengambil alih dengan pemegang saham, dengan tetap memperhatikan anggaran dasar PT yang diambil alih. 2. #### **Pengumuman Rencana Kesepakatan** Seperti yang diatur dalam **Pasal 127 ayat (8) _jo._ Pasal 125 ayat (7) UU PT**, pemegang saham tidak perlu membuat rancangan pengambilalihan. Namun, pemegang saham tetap wajib mengumumkan rencana kesepakatan pengambilalihan minimal dalam 1 surat kabar dan secara tertulis ke karyawan PT yang akan melakukan akuisisi dalam jangka waktu 30 hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”). 3. #### **Pengajuan Keberatan Kreditur** Dari pengumuman itu, kreditur dapat mengajukan keberatan pada PT dalam jangka waktu paling lambat 14 hari setelah pengumuman. 4. #### **Penyelenggaraan RUPS** Jika dalam jangka waktu 14 hari tersebut, kreditur tidak mengajukan keberatan, ia dianggap menyetujui akuisisi perusahaan dan kemudian berlanjut dengan RUPS untuk mengeluarkan keputusan mengenai akuisisi. Namun apabila keberatan kreditur masih belum dapat diselesaikan sampai dengan tanggal diselenggarakan RUPS, keberatan harus disampaikan dalam RUPS untuk mendapat penyelesaian. Selama belum tercapai penyelesaian, akuisisi tidak bisa dilaksanakan. 5. #### **Pembuatan Akta Pemindahan Hak atas Saham** Akta pengambilalihan saham langsung dari pemegang saham wajib dinyatakan dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Akta ini dinamakan akta pemindahan hak atas saham. 6. #### **Pemberitahuan ke Menteri** Salinan akta pemindahan hak atas saham wajib dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan susunan pemegang saham. 7. #### **Pengumuman Hasil Akuisisi** Direksi PT yang sahamnya diambil alih wajib mengumumkan hasil akuisisi dalam 1 surat kabar atau lebih dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal berlakunya akuisisi. Jadi, menjawab pertanyaan Anda, memang benar pemegang saham **tidak perlu membuat rancangan pengambilalihan**. Namun, pemegang saham tetap **wajib mengumumkan rencana kesepakatan pengambilalihan** minimal dalam 1 surat kabar dan secara tertulis ke karyawan PT yang akan melakukan akuisisi dalam jangka waktu 30 hari sebelum pemanggilan RUPS. Demikian jawaban dari kami tentang pemindahan kepemilikian perusahaan oleh pemegang saham, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Cipta_Kerja) Tags ---- [akuisisi](/tag/akuisisi) [hukum perusahaan](/tag/hukum-perusahaan) [perseroan terbatas](/tag/perseroan-terbatas) [uu perseroan terbatas](/tag/uu-perseroan-terbatas)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITTahapan Pelaksanaan Tender Pemerintah Indonesia25 Jul 2023Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Masihkah Izin Komersial/Operasional Diperlukan?28 Des 2021Haruskah Memperbarui Legalitas Usaha ke OSS RBA?10 Nov 2021Yang Perlu Diperhatikan saat Akuisisi Perusahaan Terbuka 02 Des 2020Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Ruang Lingkup Tender SwastaBelajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Menurut Penjelasan Pasal 22 UU 5/1999, tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa.Dalam pengertian tender tersebut mencakup:[1]Memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan;Mengadakan barang dan/atau jasa;Membeli suatu barang dan/atau jasa;Menjual suatu barang dan/atau jasa.Adapun, tender dapat dilaksanakan melalui:[2]Tender terbuka;Tender terbatas;Pelelangan umum; danPelelangan terbatas.Termasuk dalam hal ini adalah pemilihan langsung dan penunjukan langsung yang merupakan bagian dari proses tender.Perlu Anda ketahui juga, prinsip-prinsip umum yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan tender yakni berdasarkan:[3]transparansi;penghargaan atas uang;kompetisi yang efektif dan terbuka;negosiasi yang adil;akuntabilitas dan proses penilaian; dannon diskriminatif. Larangan Persekongkolan TenderBerdasarkan pertanyaan yang Anda sampaikan, perusahaan Anda akan melaksanakan tender dengan pendekatan closed tender, yaitu tender hanya kepada kontraktor-kontraktor yang telah terbukti baik kinerjanya, yang performanya sudah terjamin kualitas kerja, keahlian, dan keamanan kerjanya. Hal ini pada dasarnya telah diakomodir dengan jenis tender yang diperbolehkan yaitu tender terbatas, di mana tender hanya diikuti oleh peserta tertentu saja.Namun demikian, dalam melaksanakan suatu tender, perusahaan dilarang melakukan persekongkolan tender. Dasar hukum persekongkolan tender diatur dalam Pasal 22 UU 5/1999 yang berbunyi:Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.Frasa “pihak lain” dalam pasal ini dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 85/PUU-XIV/2016, sehingga menjadi berbunyi:Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.Unsur bersekongkol dalam Pasal 22 UU 5/1999 dapat berupa:[4]Kerjasama antara dua pihak atau lebih;Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lain;Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;Menciptakan persaingan semu;Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;Pemberikan kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, secara melawan hukum.Adapun, indikasi persekongkolan dalam tender atau tender yang berpotensi menciptakan persaingan usaha tidak sehat yaitu:[5]Tender yang bersifat tertutup atau tidak transparan dan tidak diumumkan secara luas, sehingga mengakibatkan para pelaku usaha yang berminat memenuhi kualifikasi tidak dapat mengikuti tender tersebut;Tender bersifat diskriminatif dan tidak dapat diikuti oleh semua pelaku usaha yang mempunyai kompetensi yang sama;Tender dengan persyaratan dan spesifikasi teknis atau merek yang mengarah kepada pelaku usaha tertentu sehingga menghambat pelaku usaha lain untuk ikut.Untuk menentukan tindakan tersebut merupakan bentuk persekongkolan atau bukan, maka harus melalui pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa atau Majelis KPPU.[6] Haruskah Pengumuman Tender Swasta Melalui Media Massa?Pada dasarnya, pengumuman tender melalui media massa ditujukan pada tender atau pengadaan barang/jasa oleh pemerintah. Hal ini diatur di dalam Pasal 22 Perpres 16/2018, bahwa pengumuman rencana tender atau rencana umum pengadaan atau tender oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah dilakukan melalui aplikasi sistem informasi rencana umum pengadaan yang selanjutnya dapat ditambahkan di situs web lembaga, kementerian atau pemerintah daerah, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar dan atau media lainnya.Namun demikian, berdasarkan artikel Penunjukan Langsung dalam Pengadaan Barang/Jasa oleh Swasta aturan tender pemerintah tidaklah mengikat bagi perusahaan swasta. Ketentuan mengenai tender oleh swasta merujuk pada peraturan internal masing-masing perusahaan dan memperhatikan larangan persekongkolan tender. Perusahaan swasta boleh saja mengadopsi ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah atau dalam hal ini Perpres 6/2018 dan perubahannya, namun tetap memperhatikan proses bisnis swasta yang tentu saja berbeda.Artinya, perusahaan swasta pada dasarnya tidak terikat untuk melakukan pengumuman tender melalui media massa, termasuk koran sebagaimana Anda sebutkan dalam pertanyaan. Terlebih, tender yang akan dilakukan oleh perusahaan Anda merupakan bentuk tender terbatas, yang diikuti oleh peserta tender tertentu.Namun demikian, jika merujuk pada Peraturan KPPU 2/2010, maka dalam proses pelaksanaan tender, tetap harus mematuhi prinsip umum dalam pelaksanaan tender dan menghindari unsur mapun indikasi persekongkolan tender. Salah satunya, tender hendaknya dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif.Bingung menentukan keterkaitan pasal dan kewajiban bisnis Anda, serta keberlakuan peraturannya? Ketahui kewajiban dan sanksi hukum perusahaan Anda dalam satu platform integratif dengan Regulatory Compliance System dari Hukumonline, klik di sini untuk mempelajari lebih lanjut.Demikian jawaban dari kami tentang tender swasta, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak SehatUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta KerjaPeraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPeraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPeraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender. PUTUSANPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016. [1] Bab III Lampiran Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender (“Peraturan KPPU 2/2010”), hal. 5[2] Bab III Lampiran Peraturan KPPU 2/2010, hal. 5[3] Bab I Lampiran Peraturan KPPU 2/2010, hal. 1[4] Bab III Lampiran Peraturan KPPU 2/2010, hal. 6[5] Bab IV Lampiran Peraturan KPPU 2/2010, hal. 9[6] Bab IV Lampiran Peraturan KPPU 2/2010, hal. 9Tagspengadaan barangpengadaan barang dan jasatender

Perusahaan kami akan segera melaksanakan tender blasting. Rencananya kami mau menggunakan pendekatan closed tender, yaitu tender hanya kepada kontraktor-kontraktor yang telah terbukti baik kinerjanya, yang performanya sudah terjamin kualitas kerja, keahlian, dan keamanan kerjanya. Mohon advis, apakah permen minerba terbaru masih mewajibkan untuk publikasi tender di koran untuk kebutuhan ini?

Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa. Dalam melaksanakan tender, perusahaan swasta tunduk pada aturan larangan persekongkolan tender sebagaimana diatur di dalam UU 5/1999 dan Peraturan KPPU 2/2010. Lantas, apabila perusahaan hendak melaksanakan closed tender atau tender terbatas, haruskah diumumkan melalui media massa?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Tahapan Pelaksanaan Tender Pemerintah Indonesia25 Jul 2023Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Masihkah Izin Komersial/Operasional Diperlukan?28 Des 2021Haruskah Memperbarui Legalitas Usaha ke OSS RBA?10 Nov 2021Yang Perlu Diperhatikan saat Akuisisi Perusahaan Terbuka 02 Des 2020Tahapan Pelaksanaan Tender Pemerintah Indonesia25 Jul 2023Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Masihkah Izin Komersial/Operasional Diperlukan?28 Des 2021Haruskah Memperbarui Legalitas Usaha ke OSS RBA?10 Nov 2021Yang Perlu Diperhatikan saat Akuisisi Perusahaan Terbuka 02 Des 2020Cara Mengurus Surat Cerai dan Langkah Mengajukan Gugatannya22 Jun 2023Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023Cara Mengurus Surat Cerai dan Langkah Mengajukan Gugatannya22 Jun 2023Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/haruskah-pengumuman-tender-swasta-melalui-media-massa-lt62b2b97614ffa/

Haruskah Pengumuman Tender Swasta Melalui Media Massa?

pages/220/page-1.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Tahapan Pelaksanaan Tender Pemerintah Indonesia ](/klinik/a/tahapan-pelaksanaan-tender-pemerintah-indonesia-lt618b6bd625cdb/)  25 Jul 2023 [ #### Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Masihkah Izin Komersial/Operasional Diperlukan? ](/klinik/a/perizinan-berusaha-berbasis-risiko-masihkah-izin-komersialoperasional-diperlukan-lt61caa4302b763/)  28 Des 2021 [ #### Haruskah Memperbarui Legalitas Usaha ke OSS RBA? ](/klinik/a/haruskah-memperbarui-legalitas-usaha-ke-oss-rba-lt618b8e251af5d/)  10 Nov 2021 [ #### Yang Perlu Diperhatikan saat Akuisisi Perusahaan Terbuka ](/klinik/a/yang-perlu-diperhatikan-saat-akuisisi-perusahaan-terbuka-cl6433/)  02 Des 2020 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Ruang Lingkup Tender Swasta** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Menurut **Penjelasan Pasal 22** [**UU 5/1999**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/104/undangundang-nomor-5-tahun-1999?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_5_1999), tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa. Dalam pengertian tender tersebut mencakup:[\[1\]](#_ftn1) 1. Memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan; 2. Mengadakan barang dan/atau jasa; 3. Membeli suatu barang dan/atau jasa; 4. Menjual suatu barang dan/atau jasa. Adapun, tender dapat dilaksanakan melalui:[\[2\]](#_ftn2) 1. Tender terbuka; 2. **Tender terbatas;** 3. Pelelangan umum; dan 4. Pelelangan terbatas. Termasuk dalam hal ini adalah pemilihan langsung dan penunjukan langsung yang merupakan bagian dari proses tender. Perlu Anda ketahui juga, prinsip-prinsip umum yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan tender yakni berdasarkan:[\[3\]](#_ftn3) 1. transparansi; 2. penghargaan atas uang; 3. kompetisi yang efektif dan terbuka; 4. negosiasi yang adil; 5. akuntabilitas dan proses penilaian; dan 6. non diskriminatif. ### **Larangan Persekongkolan Tender** Berdasarkan pertanyaan yang Anda sampaikan, perusahaan Anda akan melaksanakan tender dengan pendekatan _closed tender,_ yaitu tender hanya kepada kontraktor-kontraktor yang telah terbukti baik kinerjanya, yang performanya sudah terjamin kualitas kerja, keahlian, dan keamanan kerjanya. Hal ini pada dasarnya telah diakomodir dengan jenis tender yang diperbolehkan yaitu tender terbatas, di mana tender hanya diikuti oleh peserta tertentu saja. Namun demikian, dalam melaksanakan suatu tender, perusahaan dilarang melakukan persekongkolan tender. Dasar hukum persekongkolan tender diatur dalam **Pasal 22 UU 5/1999** yang berbunyi: _Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan **pihak lain** untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat._ Frasa “pihak lain” dalam pasal ini dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi melalui [**Putusan MK Nomor 85/PUU-XIV/2016**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt59cdeed128543?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MK_85_2016), sehingga menjadi berbunyi: _Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan **pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain** untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat._ Unsur bersekongkol dalam Pasal 22 UU 5/1999 dapat berupa:[\[4\]](#_ftn4) 1. Kerjasama antara dua pihak atau lebih; 2. Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lain; 3. Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan; 4. Menciptakan persaingan semu; 5. Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; 6. Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; 7. Pemberikan kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, secara melawan hukum. Adapun, indikasi persekongkolan dalam tender atau tender yang berpotensi menciptakan persaingan usaha tidak sehat yaitu:[\[5\]](#_ftn5) 1. Tender yang bersifat tertutup atau tidak transparan dan tidak diumumkan secara luas, sehingga mengakibatkan para pelaku usaha yang berminat memenuhi kualifikasi tidak dapat mengikuti tender tersebut; 2. Tender bersifat diskriminatif dan tidak dapat diikuti oleh semua pelaku usaha yang mempunyai kompetensi yang sama; 3. Tender dengan persyaratan dan spesifikasi teknis atau merek yang mengarah kepada pelaku usaha tertentu sehingga menghambat pelaku usaha lain untuk ikut. Untuk menentukan tindakan tersebut merupakan bentuk persekongkolan atau bukan, maka harus melalui pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa atau Majelis KPPU.[\[6\]](#_ftn6) ### **Haruskah Pengumuman Tender Swasta Melalui Media Massa?** Pada dasarnya, pengumuman tender melalui media massa ditujukan pada tender atau pengadaan barang/jasa oleh pemerintah. Hal ini diatur di dalam **Pasal 22** [**Perpres 16/2018**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5ab9f625021d8?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=Perpres_16_2018), bahwa pengumuman rencana tender atau rencana umum pengadaan atau tender oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah dilakukan melalui aplikasi sistem informasi rencana umum pengadaan yang selanjutnya dapat ditambahkan di situs web lembaga, kementerian atau pemerintah daerah, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar dan atau media lainnya. Namun demikian, berdasarkan artikel [**Penunjukan Langsung dalam Pengadaan Barang/Jasa oleh Swasta**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/penunjukan-langsung-dalam-pengadaan-barang-jasa-oleh-swasta-lt5ed0937085169?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=penunjukan_langsung_pengadaan_oleh_swasta) aturan tender pemerintah tidaklah mengikat bagi perusahaan swasta. Ketentuan mengenai tender oleh swasta merujuk pada peraturan internal masing-masing perusahaan dan memperhatikan larangan persekongkolan tender. Perusahaan swasta boleh saja mengadopsi ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah atau dalam hal ini Perpres 6/2018 dan perubahannya, namun tetap memperhatikan proses bisnis swasta yang tentu saja berbeda. Artinya, perusahaan swasta pada dasarnya tidak terikat untuk melakukan pengumuman tender melalui media massa, termasuk koran sebagaimana Anda sebutkan dalam pertanyaan. Terlebih, tender yang akan dilakukan oleh perusahaan Anda merupakan bentuk tender terbatas, yang diikuti oleh peserta tender tertentu. Namun demikian, jika merujuk pada [**Peraturan KPPU 2/2010**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c611c35358fd/peraturan-kppu-nomor-2-tahun-2010/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=peraturan_KPPU_2_2010), maka dalam proses pelaksanaan tender, tetap harus mematuhi prinsip umum dalam pelaksanaan tender dan menghindari unsur mapun indikasi persekongkolan tender. Salah satunya, tender hendaknya dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif. Bingung menentukan keterkaitan pasal dan kewajiban bisnis Anda, serta keberlakuan peraturannya? Ketahui kewajiban dan sanksi hukum perusahaan Anda dalam satu platform integratif dengan _Regulatory Compliance System_ dari Hukumonline, klik **[di sini](https://rcs.hukumonline.com/?utm_source=Google&utm_medium=Banner&utm_campaign=RCSKlinikHukum-LandingPage)** untuk mempelajari lebih lanjut. Demikian jawaban dari kami tentang tender swasta, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/104/undangundang-nomor-5-tahun-1999?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_5_1999) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Cipta_Kerja) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5ab9f625021d8?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=Perpres_16_2018) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6032527f97322?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=Perpres_12_2021) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender. [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c611c35358fd/peraturan-kppu-nomor-2-tahun-2010/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=peraturan_KPPU_2_2010) PUTUSAN ------- [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016.](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt59cdeed128543?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MK_85_2016) * * * [\[1\]](#_ftnref1) Bab III Lampiran [Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c611c35358fd/peraturan-kppu-nomor-2-tahun-2010/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=peraturan_KPPU_2_2010) (“Peraturan KPPU 2/2010”), hal. 5 [\[2\]](#_ftnref2) Bab III Lampiran Peraturan KPPU 2/2010, hal. 5 [\[3\]](#_ftnref3) Bab I Lampiran Peraturan KPPU 2/2010, hal. 1 [\[4\]](#_ftnref4) Bab III Lampiran Peraturan KPPU 2/2010, hal. 6 [\[5\]](#_ftnref5) Bab IV Lampiran Peraturan KPPU 2/2010, hal. 9 [\[6\]](#_ftnref6) Bab IV Lampiran Peraturan KPPU 2/2010, hal. 9 Tags ---- [pengadaan barang](/tag/pengadaan-barang) [pengadaan barang dan jasa](/tag/pengadaan-barang-dan-jasa) [tender](/tag/tender)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. Kriteria Gugatan SederhanaKLINIK TERKAIT10 Asas Hukum Acara Perdata, Anak Hukum Wajib Tahu!02 Mar 2023Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan via LAPS SJK25 Mei 2022Seluk Beluk Gugatan Sederhana 05 Mar 2021Cara Mempertahankan dan Membuktikan Rahasia Dagang11 Jan 2021Gugatan sederhana merupakan gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana.[1]Selengkapnya, berikut ini kami rincikan kriteria gugatan sederhana:[2]Penggugat dan tergugat masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;Penggugat dan tergugat berdomisili dalam daerah hukum yang sama. Jika tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, maka tidak bisa diajukan gugatan sederhana. Lain halnya jika penggugat berada di luar domisili tergugat, penggugat menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di domisili tergugat dengan surat tugas institusi penggugat;Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap sidang dengan atau tanpa didampingi kuasa, kuasa insidentil, atau wakil dengan surat tugas institusi penggugat.Jenis perkara berupa cidera janji dan/ataupun perbuatan melawan hukum, kecuali sengketa atas tanah atau perkara yang penyelesaian sengketanya masuk yurisdiksi pengadilan khusus;Nilai gugatan materiil paling banyak Rp500 juta.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Baca juga: Seluk Beluk Gugatan Sederhana Hukumnya Jika Melebihi Lamanya Penyelesaian Gugatan SederhanaMengenai lamanya penyelesaian gugatan sederhana, berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Perma 2/2015 berbunyi sebagai berikut:Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 hari sejak hari sidang pertama. Ketentuan ini harus diterapkan oleh hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana ini. Apabila dilanggar, maka perkara gugatan sederhana tersebut kehilangan maknanya. Sehingga berakibat gugatan yang sedang diperiksa menjadi tidak sederhana lagi. Secara otomatis, perkara tersebut menjadi perkara gugatan perdata biasa dan akan diterapkan ketentuan hukum acara perdata biasa.Kemudian bagaimana dengan putusan dari gugatan sederhana yang penyelesaiannya melebihi 25 hari? Menurut pandangan kami, karena sudah tidak termasuk perkara gugatan sederhana, putusan yang bersangkutan tetap sah dan mengikat sebagai putusan perkara perdata biasa. Sehingga apabila penggugat atau tergugat keberatan atas putusan, tidak lagi bisa digunakan upaya hukum berdasarkan Perma 2/2015 dan perubahannya.Sebab seharusnya sedari awal, hakim memeriksa materi gugatan sederhana dan menilai sederhana atau tidaknya pembuktian. Jika dalam pemeriksaan, hakim berpendapat gugatan tidak termasuk gugatan sederhana, hakim lalu mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara ke penggugat.[3] Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMPeraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.[1] Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (“Perma 4/2019”)[2] Pasal 3 dan 4 Perma 4/2019[3] Pasal 11 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan SederhanaTagsacara perdatagugatangugatan sederhana

Berdasarkan Perma 2/2015, penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 hari sejak sidang pertama. Apabila penyelesaian gugatan sederhana tersebut lebih dari 25 hari, apa yang akan terjadi? Apakah hasil putusan sah atau tidak? Di mana kita dapat melihat landasan hukumnya?

Penyelesaian gugatan sederhana dilakukan paling lama 25 hari sejak hari sidang pertama. Dalam hal penyelesaian gugatan sederhana lewat dari ketentuan maksimal 25 hari tersebut, apa akibat hukumnya?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. 10 Asas Hukum Acara Perdata, Anak Hukum Wajib Tahu!02 Mar 2023Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan via LAPS SJK25 Mei 2022Seluk Beluk Gugatan Sederhana 05 Mar 2021Cara Mempertahankan dan Membuktikan Rahasia Dagang11 Jan 202110 Asas Hukum Acara Perdata, Anak Hukum Wajib Tahu!02 Mar 2023Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan via LAPS SJK25 Mei 2022Seluk Beluk Gugatan Sederhana 05 Mar 2021Cara Mempertahankan dan Membuktikan Rahasia Dagang11 Jan 2021Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 2023Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 2023Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/akibat-hukum-jika-penyelesaian-gugatan-sederhana-molor-lt62b153c6ec3a4/

Akibat Hukum Jika Penyelesaian Gugatan Sederhana ‘Molor’

pages/220/page-2.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### **Kriteria Gugatan Sederhana** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### 10 Asas Hukum Acara Perdata, Anak Hukum Wajib Tahu! ](/klinik/a/asas-hukum-acara-perdata-lt62ac05c59f6cb/)  02 Mar 2023 [ #### Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan via LAPS SJK ](/klinik/a/penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan-via-laps-sjk-lt628e118797df9/)  25 Mei 2022 [ #### Seluk Beluk Gugatan Sederhana ](/klinik/a/seluk-beluk-gugatan-sederhana-lt56a9cc2d21ea9/)  05 Mar 2021 [ #### Cara Mempertahankan dan Membuktikan Rahasia Dagang ](/klinik/a/cara-mempertahankan-dan-membuktikan-rahasia-dagang-lt5ffc1bf2ed58f/)  11 Jan 2021 [](#!) Gugatan sederhana merupakan gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana.[\[1\]](#_ftn1) Selengkapnya, berikut ini kami rincikan kriteria gugatan sederhana:[\[2\]](#_ftn2) 1. Penggugat dan tergugat masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama; 2. Penggugat dan tergugat berdomisili dalam daerah hukum yang sama. Jika tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, maka tidak bisa diajukan gugatan sederhana. Lain halnya jika penggugat berada di luar domisili tergugat, penggugat menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di domisili tergugat dengan surat tugas institusi penggugat; 3. Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap sidang dengan atau tanpa didampingi kuasa, kuasa insidentil, atau wakil dengan surat tugas institusi penggugat. 4. Jenis perkara berupa cidera janji dan/ataupun perbuatan melawan hukum, kecuali sengketa atas tanah atau perkara yang penyelesaian sengketanya masuk yurisdiksi pengadilan khusus; 5. Nilai gugatan materiil paling banyak Rp500 juta. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Baca juga: [**Seluk Beluk Gugatan Sederhana**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/seluk-beluk-gugatan-sederhana-lt56a9cc2d21ea9?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=gugatan_sederhana) ### **Hukumnya Jika Melebihi Lamanya Penyelesaian Gugatan Sederhana** Mengenai lamanya penyelesaian gugatan sederhana, berdasarkan **Pasal 5 ayat (3)** **[Perma 2/2015](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt55cc358f694fd/peraturan-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2015?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perma_2_2015)** berbunyi sebagai berikut: _Penyelesaian_ _g__ugatan_ _sederhana **paling lama 25 hari** sejak_ _hari_ _sidang pertama._ Ketentuan ini harus diterapkan oleh hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana ini. Apabila dilanggar, maka perkara gugatan sederhana tersebut kehilangan maknanya. Sehingga berakibat gugatan yang sedang diperiksa menjadi tidak sederhana lagi. Secara otomatis, **perkara tersebut menjadi perkara gugatan perdata biasa dan akan diterapkan ketentuan hukum acara perdata biasa**. Kemudian bagaimana dengan putusan dari gugatan sederhana yang penyelesaiannya melebihi 25 hari? Menurut pandangan kami, karena sudah tidak termasuk perkara gugatan sederhana, putusan yang bersangkutan tetap sah dan mengikat sebagai **putusan perkara** **p****erdata biasa**. Sehingga apabila penggugat atau tergugat keberatan atas putusan, tidak lagi bisa digunakan upaya hukum berdasarkan Perma 2/2015 dan perubahannya. Sebab seharusnya sedari awal, hakim memeriksa materi gugatan sederhana dan menilai sederhana atau tidaknya pembuktian. Jika dalam pemeriksaan, hakim berpendapat gugatan tidak termasuk gugatan sederhana, hakim lalu mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara ke penggugat.[\[3\]](#_ftn3) Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- [Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt55cc358f694fd/peraturan-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2015?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perma_2_2015) sebagaimana diubah dengan [Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5d6352e65178e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perma_4_2019). * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 3 ayat (1) [Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5d6352e65178e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perma_4_2019) (“Perma 4/2019”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 3 dan 4 Perma 4/2019 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 11 ayat (1), (2), dan (3) [Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt55cc358f694fd/peraturan-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2015?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perma_2_2015) Tags ---- [acara perdata](/tag/acara-perdata) [gugatan](/tag/gugatan) [gugatan sederhana](/tag/gugatan-sederhana)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Dasar Permohonan Upaya Peninjauan KembaliKLINIK TERKAITArti Putusan Pengadilan Batal Demi Hukum03 Agt 202310 Asas Hukum Acara Perdata, Anak Hukum Wajib Tahu!02 Mar 2023Akibat Hukum Jika Penyelesaian Gugatan Sederhana ‘Molor’21 Jun 20222 Syarat Putusan PKPU Bisa Diajukan Kasasi03 Jun 2022Karena duduk permasalahan yang Anda sampaikan kurang lengkap, kami asumsikan bahwa putusan hakim yang Anda maksud merupakan putusan hakim dalam perkara pidana dan perdata.Mengacu pada pertanyaan Anda yang menyatakan putusan hakim tersebut telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht, maka upaya hukum yang paling relevan dapat ditempuh ialahdengan mengajukan upaya hukum luar biasa atau peninjauan kembali (PK).Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Pasal 263 ayat (1) KUHAP berbunyi:Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.Alasan Peninjauan Kembali Perkara PidanaBerdasarkan buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus Mahkamah Agung RI (hal. 8-11), pengajuan peninjauan kembali dapat dilakukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya atau dapat dikuasakan kepada penasihat hukumnya. Upaya hukum luar biasa atau peninjauan kembali tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan putusan.Baca juga: Kekuatan Hukum Putusan Peninjauan KembaliMenurut Pasal 76 UU 14/1985, peninjauan kembali dalam perkara pidana diatur di dalam KUHAP. Adapun, dasar diajukannya upaya peninjauan kembali adalah Pasal 263 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi:   (2) Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar sebagai:apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat. Bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.Dalam hal terjadi perubahan undang-undang, maka perlu diperhatikan Pasal 1 ayat (2) KUHPyang berbunyi:Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.Dalam artikel Hubungan Putusan MK dan Pasal 1 ayat (2) KUHP dijelaskan makna Pasal 1 KUHP tersebut merupakan prinsip dalam hukum pidana dan pengadilan harus memperhatikan prinsip tersebut. Apabila pada saat pemeriksaan di tingkat pertama atau banding atau kasasi tiba-tiba ketentuan pidana atau undang-undang tersebut dicabut atau dinyatakan tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat maka pengadilan harus melepaskan terdakwa.Berdasarkan penjelasan di atas, maka apabila terdapat perubahan undang-undang terjadi ketika masih dalam proses penuntutan baik pada tingkatan Pengadilan Negeri, banding (Pengadilan Tinggi), kasasi (Mahkamah Agung), maka secara otomatis pemeriksaan itu tidak dapat lagi dilanjutkan.Menjawab pertanyaan Anda, maka upaya pengajuan upaya peninjauan kembali terhadap putusan hakim yang sudah inckraht yang didasarkan pada aturan undang-undang yang telah mengalami perubahan setelah putusan hakim tersebut dibacakan, tidak mempunyai alasan hukum.Alasan Peninjauan Kembali Perkara PerdataDalam perkara Perdata, upaya peninjauan kembali didasarkan pada alasan-alasan yang diatur di dalam Pasal 67 UU 14/1985, yaitu:Apabila putusan didasarkan pada kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang oleh hakim pidana dinyatakan palsu;Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang saat perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut;Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya, telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;Apabila dalam suatu putusan terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.Merujuk pada pertanyaan Anda, maka peninjauan kembali yang diajukan terhadap suatu putusan yang telah inkracht dengan alasan undang-undang yang menjadi dasar penjatuhan putusan tersebut diubah, maka kemungkinan akan ditolak.Gemala Dewi dalam buku Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia menguraikan alasan peninjauan kembali dalam perkara perdata ditolak disebabkan oleh:Permohonan diajukan tidak pada Mahkamah Agung;Permohonan diajukan kepada orang yang tidak merupakan pihak dalam perkara semula;Permohonan tidak didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 UU 14/1985 tentang Mahkamah Agung;Diajukan terhadap putusan yang belum mendapat kekuatan hukum tetap; danDiajukan oleh seorang wakil tanpa Surat Kuasa.Berangkat dari penjelasan di atas, dengan berubahnya undang-undang yang menjadi dasar hukum penjatuhan putusan dalam suatu perkara tidak dapat dijadikan alasan hukum untuk mengajukan upaya hukum baik pada perkara pidana maupun perkara perdata.Baca juga: Mengenal Judex Factie dan Judex Jurist dalam Praktik PeradilanDemikian jawaban kami peninjauan kembali karena perubahan undang-undang, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum Pidana;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungdengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah AgungUndang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah AgungREFERENSIGemala Dewi (Ed). Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia. Cetakan ke-3, Jakarta: Kencana,Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus Mahkamah Agung RI. Buku II, Edisi 2007. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2008.Tags

Sebuah putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap menggunakan dasar hukum yang mengacu pada undang-undang X. Lalu pada 3 tahun kemudian undang-undang X itu diperbaharui dan beberapa ketentuan dalam pasalnya diubah dengan dikeluarkannya undang-undang Y. Maka, apakah terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu, dapat dilakukan upaya hukum? Ataukah tidak ada pengaruh sama sekali dari pembaharuan undang-undang itu terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut?

Untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht, terdapat beberapa alasan. Lantas, apakah bisa mengajukan eninjauan kembali karena undang-undang yang dijadikan dasar putusan hakim telah berubah? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Arti Putusan Pengadilan Batal Demi Hukum03 Agt 202310 Asas Hukum Acara Perdata, Anak Hukum Wajib Tahu!02 Mar 2023Akibat Hukum Jika Penyelesaian Gugatan Sederhana ‘Molor’21 Jun 20222 Syarat Putusan PKPU Bisa Diajukan Kasasi03 Jun 2022Arti Putusan Pengadilan Batal Demi Hukum03 Agt 202310 Asas Hukum Acara Perdata, Anak Hukum Wajib Tahu!02 Mar 2023Akibat Hukum Jika Penyelesaian Gugatan Sederhana ‘Molor’21 Jun 20222 Syarat Putusan PKPU Bisa Diajukan Kasasi03 Jun 2022Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023Cara Upload Terjemahan Novel Agar Tak Langgar Hak Cipta20 Okt 2022Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023Cara Upload Terjemahan Novel Agar Tak Langgar Hak Cipta20 Okt 2022Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/dapatkah-mengajukan-peninjauan-kembali-karena-perubahan-undang-undang-lt62b1a3d592dd1/

Dapatkah Mengajukan Peninjauan Kembali karena Perubahan Undang-undang?

pages/220/page-3.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Dasar Permohonan Upaya Peninjauan Kembali** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Arti Putusan Pengadilan Batal Demi Hukum ](/klinik/a/arti-putusan-pengadilan-batal-demi-hukum-lt5a84ed465a100/)  03 Agt 2023 [ #### 10 Asas Hukum Acara Perdata, Anak Hukum Wajib Tahu! ](/klinik/a/asas-hukum-acara-perdata-lt62ac05c59f6cb/)  02 Mar 2023 [ #### Akibat Hukum Jika Penyelesaian Gugatan Sederhana ‘Molor’ ](/klinik/a/akibat-hukum-jika-penyelesaian-gugatan-sederhana-molor-lt62b153c6ec3a4/)  21 Jun 2022 [ #### 2 Syarat Putusan PKPU Bisa Diajukan Kasasi ](/klinik/a/2-syarat-putusan-pkpu-bisa-diajukan-kasasi-lt6299dee06942a/)  03 Jun 2022 [](#!) Karena duduk permasalahan yang Anda sampaikan kurang lengkap, kami asumsikan bahwa putusan hakim yang Anda maksud merupakan putusan hakim dalam perkara pidana dan perdata. Mengacu pada pertanyaan Anda yang menyatakan putusan hakim tersebut telah berkekuatan hukum tetap atau _inkracht_, maka upaya hukum **yang paling relevan dapat** **ditempuh ialah****dengan** **mengajukan upaya hukum luar biasa** **atau** **peninjauan kembali** **(PK).** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) **Pasal 263 ayat (1)** **[KUHAP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHAP)** berbunyi: _Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya **dapat mengajukan permintaan peninj**_**_a_****_uan kembali kepada Mahkamah Agung_****_._** ### **Alasan Peninjauan Kembali Perkara Pidana** Berdasarkan buku **[Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus Mahkamah Agung RI](http://perpustakaan.bldk.mahkamahagung.go.id/index.php?p=show_detail&id=1558&keywords=)** (hal. 8-11), pengajuan peninjauan kembali dapat dilakukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya atau dapat dikuasakan kepada penasihat hukumnya. Upaya hukum luar biasa atau peninjauan kembali tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan putusan. Baca juga: [**Kekuatan Hukum Putusan Peninjauan Kembali**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuatan-hukum-putusan-peninjauan-kembali-lt577648897772e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=Kekuatan_hukum_putusan_PK) Menurut **Pasal 76 [UU 14/1985](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/3781/nprt/2/undangundang-nomor-14-tahun-1985?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_14_1985)**, peninjauan kembali dalam perkara pidana diatur di dalam KUHAP. Adapun, dasar diajukannya upaya peninjauan kembali adalah **Pasal 263** **ayat (2) KUHAP**, yang berbunyi:    _(2) Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar_ _sebagai:_ 1. _a__pabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat. Bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan__;_ 2. _a__pabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain__;_ 3. _a__pabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata._ Dalam hal terjadi perubahan undang-undang, maka perlu diperhatikan **Pasal 1 ayat (2) [KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document/lt4c7b80e19969e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP)**yang berbunyi: _Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya__._ Dalam artikel **[Hubungan Putusan MK dan Pasal 1 ayat (2) KUHP](https://www.hukumonline.com/klinik/a/hubungan-putusan-mk-dan-pasal-1-ayat-2-kuhp-lt53636b76d4478?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=hubungan_putusan_MK_dengan_Pasal_1_KUHP)** dijelaskan makna **Pasal 1 KUHP** tersebut merupakan prinsip dalam hukum pidana dan pengadilan harus memperhatikan prinsip tersebut. Apabila pada saat pemeriksaan di tingkat pertama atau banding atau kasasi tiba-tiba ketentuan pidana atau undang-undang tersebut dicabut atau dinyatakan tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat maka pengadilan harus melepaskan terdakwa. Berdasarkan penjelasan di atas, maka apabila terdapat perubahan undang-undang terjadi ketika masih dalam proses penuntutan baik pada tingkatan Pengadilan Negeri, banding (Pengadilan Tinggi), kasasi (Mahkamah Agung), maka secara otomatis pemeriksaan itu tidak dapat lagi dilanjutkan. Menjawab pertanyaan Anda, maka upaya pengajuan upaya peninjauan kembali terhadap putusan hakim yang sudah _inckraht_ yang didasarkan pada aturan undang-undang yang telah mengalami perubahan setelah putusan hakim tersebut dibacakan, **tidak mempunyai alasan hukum**. ### **Alasan Peninjauan Kembali Perkara Perdata** Dalam perkara Perdata, upaya peninjauan kembali didasarkan pada alasan-alasan yang diatur di dalam **Pasal 67 UU 14/1985**, yaitu: 1. Apabila putusan didasarkan pada kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang oleh hakim pidana dinyatakan palsu; 2. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang saat perkara diperiksa tidak dapat ditemukan; 3. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut; 4. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; 5. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya, telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain; 6. Apabila dalam suatu putusan terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Merujuk pada pertanyaan Anda, maka peninjauan kembali yang diajukan terhadap suatu putusan yang telah _inkracht_ dengan alasan undang-undang yang menjadi dasar penjatuhan putusan tersebut diubah, maka kemungkinan **akan** **ditolak**. **Gemala Dewi** dalam buku _Hukum Acara Perdata Peradilan Agama_ _d__i Indonesia_ menguraikan alasan peninjauan kembali dalam perkara perdata ditolak disebabkan oleh: 1. Permohonan diajukan tidak pada Mahkamah Agung; 2. Permohonan diajukan kepada orang yang tidak merupakan pihak dalam perkara semula; 3. **Permohonan tidak didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67** **UU 14/****1985 tentang Mahkamah Agung;** 4. Diajukan terhadap putusan yang belum mendapat kekuatan hukum tetap; dan 5. Diajukan oleh seorang wakil tanpa Surat Kuasa. Berangkat dari penjelasan di atas, dengan berubahnya undang-undang yang menjadi dasar hukum penjatuhan putusan dalam suatu perkara tidak dapat dijadikan alasan hukum untuk mengajukan upaya hukum baik pada perkara pidana maupun perkara perdata. Baca juga: **[Mengenal Judex Factie dan Judex Jurist dalam Praktik Peradilan](https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-judex-factie-dan-judex-jurist-dalam-praktik-peradilan-lt61f193261cc1a/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=mengenal_judex_factie_judex_jurist)** Demikian jawaban kami peninjauan kembali karena perubahan undang-undang, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document/lt4c7b80e19969e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHAP) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/3781/nprt/2/undangundang-nomor-14-tahun-1985?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_14_1985) dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17917/nprt/537/uu-no-5-tahun-2004-perubahan-atas-undang-undang-nomor-14-tahun-1985-tentang-mahkamah-agung?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_5_2004) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28864?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_3_2009) REFERENSI --------- 1. Gemala Dewi (Ed). _Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia__._ Cetakan ke-3, Jakarta: Kencana, 2. [Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus Mahkamah Agung RI](http://perpustakaan.bldk.mahkamahagung.go.id/index.php?p=show_detail&id=1558&keywords=). Buku II, Edisi 2007. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2008. Tags ---- [](/tag/)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITAturan Potong Gaji Karyawan dalam Peraturan Ketenagakerjaan23 Nov 2023Cara Meminta Gaji yang Dipotong Sepihak oleh Perusahaan29 Jul 2021Gaji Dipotong karena ID Card Hilang, Bolehkah?14 Jun 2021Bolehkah Mengeluarkan SP 3 Tanpa Didahului SP 1 dan SP 2?29 Apr 2021Dalam konteks hukum ketenagakerjaan, UU Ketenagakerjaan telah mengatur asas utama hubungan antara pengusaha dengan pekerja yaitu asas no work, no pay yang artinya adalah upah tidak dibayar apabila pekerja tidak melakukan pekerjaan.[1]Namun, ada pengecualian terhadap asas no work, no pay yang diatur dalam Pasal 93 ayat (2) UU Ketenagakerjaan, yang menyatakan:Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila:pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena pekerja/buruh menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anaknya, istri melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau istri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia;pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban terhadap negara;pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha;pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat;pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh atas persetujuan pengusaha; danpekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan.Adapun asas no work, no pay dan pengecualian yang kami jelaskan di atas ditegaskan kembali dalam Pasal 40 PP 36/2021.Selain itu, alasan pemotongan upah yang sah dilakukan untuk pembayaran:[2]denda;ganti rugi;uang muka upah;sewa rumah dan/atau sewa barang milik perusahaan yang disewakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh;utang atau cicilan utang pekerja/buruh; dan/ataukelebihan pembayaran upah.Sehingga, dari ketentuan tersebut diatas, menjawab pertanyaan Anda, maka pengusaha tidak boleh melakukan pemotongan gaji karena pekerja sakit.Sebaliknya, pengusaha seharusnya memahami kondisi pekerja yang sedang sakit karena sakit adalah kondisi di luar kemampuan manusia, di mana si pekerja tidak dapat melakukan pekerjaan atau apabila dipaksakan melakukan pekerjaan, akan menimbulkan kerugian atau risiko yang lebih besar.Di sisi lain, pekerja harus memiliki iktikad baik untuk tidak memanfaatkan alasan sakit agar tidak bekerja atau bolos kerja, begitu pula izin sakit diikuti dengan keterangan dokter.[3]Lalu, timbul pertanyaan, bolehkah surat keterangan dokter tersebut diperoleh dari hasil konsultasi online? Hal ini telah diuraikan lebih lanjut dalam Sahkah Pakai Surat Dokter Konsultasi Online untuk Izin Sakit?Lebih lanjut, terdapat pengaturan mengenai pembayaran gaji bagi pekerja yang tidak masuk bekerja karena sakit, yaitu pada Pasal 93 ayat (3) UU Ketenagakerjaan jo. Pasal 41 ayat (1) PP 36/2021, yaitu:untuk 4 bulan pertama, dibayar 100% dari upah;untuk 4 bulan kedua, dibayar 75% dari upah;untuk 4 bulan ketiga, dibayar 50% dari upah; danuntuk bulan selanjutnya dibayar 25% dari upah sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha.Sedangkan untuk pekerja perempuan yang tidak masuk bekerja karena sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya, disesuaikan dengan jumlah hari menjalani masa sakit haidnya, paling lama 2 hari.[4] Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta KerjaPeraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.[1] Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)[2] Pasal 63 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (“PP 36/2021”)[3] Penjelasan Pasal 93 ayat (2) huruf a UU Ketenagakerjaan[4] Pasal 41 ayat (2) PP 36/2021Tagsgajihukum ketenagakerjaanpotong gajiuu ketenagakerjaan

Saya mau menanyakan perihal pemotongan gaji karyawan yang telah menginfokan kalau ia izin sakit. Pertanyaan saya, apakah bisa perusahaan melakukan pemotongan gaji karyawan yang telah izin sakit? Terima kasih.

Asas utama hubungan antara pengusaha dengan pekerja yaitu asas no work, no pay yang artinya adalah upah tidak dibayar apabila pekerja tidak melakukan pekerjaan. Tapi, bagaimana dengan pekerja yang tidak masuk bekerja karena sakit, apakah upahnya dapat dipotong atau tidak dibayarkan?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Aturan Potong Gaji Karyawan dalam Peraturan Ketenagakerjaan23 Nov 2023Cara Meminta Gaji yang Dipotong Sepihak oleh Perusahaan29 Jul 2021Gaji Dipotong karena ID Card Hilang, Bolehkah?14 Jun 2021Bolehkah Mengeluarkan SP 3 Tanpa Didahului SP 1 dan SP 2?29 Apr 2021Aturan Potong Gaji Karyawan dalam Peraturan Ketenagakerjaan23 Nov 2023Cara Meminta Gaji yang Dipotong Sepihak oleh Perusahaan29 Jul 2021Gaji Dipotong karena ID Card Hilang, Bolehkah?14 Jun 2021Bolehkah Mengeluarkan SP 3 Tanpa Didahului SP 1 dan SP 2?29 Apr 2021Cara Mengurus Surat Cerai dan Langkah Mengajukan Gugatannya22 Jun 2023Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 2023Cara Mengurus Surat Cerai dan Langkah Mengajukan Gugatannya22 Jun 2023Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/karyawan-sakit-tetap-berhak-terima-gaji-ini-aturannya-lt62b020c2eb312/

Karyawan Sakit Tetap Berhak Terima Gaji, Ini Aturannya

pages/220/page-4.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Aturan Potong Gaji Karyawan dalam Peraturan Ketenagakerjaan ](/klinik/a/potong-gaji-karyawan-lt51485bcf197d3/)  23 Nov 2023 [ #### Cara Meminta Gaji yang Dipotong Sepihak oleh Perusahaan ](/klinik/a/cara-meminta-gaji-yang-dipotong-sepihak-oleh-perusahaan-lt4e3b8ad72eaa5/)  29 Jul 2021 [ #### Gaji Dipotong karena _ID Card_ Hilang, Bolehkah? ](/klinik/a/gaji-dipotong-karena-iid-card-i-hilang--bolehkah-lt5ec7e197345e1/)  14 Jun 2021 [ #### Bolehkah Mengeluarkan SP 3 Tanpa Didahului SP 1 dan SP 2? ](/klinik/a/bolehkah-mengeluarkan-sp-3-tanpa-didahului-sp-1-dan-sp-2-lt560caf1035ab1/)  29 Apr 2021 [](#!) Dalam konteks hukum ketenagakerjaan, **[UU Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan)** telah mengatur asas utama hubungan antara pengusaha dengan pekerja yaitu asas **_no work, no pay_** yang artinya adalah upah tidak dibayar apabila pekerja tidak melakukan pekerjaan.[\[1\]](#_ftn1) Namun, ada pengecualian terhadap asas **_no work, no pay_** yang diatur dalam **Pasal 93 ayat (2) UU Ketenagakerjaan**, yang menyatakan: Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) _Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan **pengusaha wajib membayar upah** apabila:_ 1. _**pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan**;_ 2. _**pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan**;_ 3. _pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena pekerja/buruh menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anaknya, istri melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau istri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia;_ 4. _pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban terhadap negara;_ 5. _pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;_ 6. _pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha;_ 7. _pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat;_ 8. _pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh atas persetujuan pengusaha; dan_ 9. _pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan._ Adapun asas _no work, no pay_ dan pengecualian yang kami jelaskan di atas ditegaskan kembali dalam **Pasal 40 [PP 36/2021](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322fc0d665f/peraturan-pemerintah-nomor-36-tahun-2021?r=0&p=1&q=2.%09Peraturan%20Pemerintah%20Nomor%2036%20Tahun%202021%20tentang%20Pengupahan&rs=1847&re=2022&h=pp?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_36_2021)**. Selain itu, alasan pemotongan upah yang sah dilakukan untuk pembayaran:[\[2\]](#_ftn2) 1. denda; 2. ganti rugi; 3. uang muka upah; 4. sewa rumah dan/atau sewa barang milik perusahaan yang disewakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh; 5. utang atau cicilan utang pekerja/buruh; dan/atau 6. kelebihan pembayaran upah. Sehingga, dari ketentuan tersebut diatas, menjawab pertanyaan Anda, maka **pengusaha tidak boleh melakukan pemotongan gaji karena pekerja sakit**. Sebaliknya, pengusaha seharusnya memahami kondisi pekerja yang sedang sakit karena sakit adalah kondisi di luar kemampuan manusia, di mana si pekerja tidak dapat melakukan pekerjaan atau apabila dipaksakan melakukan pekerjaan, akan menimbulkan kerugian atau risiko yang lebih besar. Di sisi lain, pekerja harus memiliki iktikad baik untuk tidak memanfaatkan alasan sakit agar tidak bekerja atau bolos kerja, begitu pula izin sakit diikuti dengan **keterangan dokter**.[\[3\]](#_ftn3) Lalu, timbul pertanyaan, bolehkah surat keterangan dokter tersebut diperoleh dari hasil konsultasi _online_? Hal ini telah diuraikan lebih lanjut dalam **[Sahkah Pakai Surat Dokter Konsultasi _Online_ untuk Izin Sakit?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/sahkah-pakai-surat-dokter-konsultasi-ionline-i-untuk-izin-sakit-lt615c0c2eae294?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=konsul_online)** Lebih lanjut, terdapat pengaturan mengenai pembayaran gaji bagi pekerja yang tidak masuk bekerja karena sakit, yaitu pada **Pasal 93 ayat (3) UU Ketenagakerjaan _jo._** **Pasal 41 ayat (1) PP 36/2021**, yaitu: 1. untuk 4 bulan pertama, dibayar 100% dari upah; 2. untuk 4 bulan kedua, dibayar 75% dari upah; 3. untuk 4 bulan ketiga, dibayar 50% dari upah; dan 4. untuk bulan selanjutnya dibayar 25% dari upah sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha. Sedangkan untuk pekerja perempuan yang tidak masuk bekerja karena sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya, disesuaikan dengan jumlah hari menjalani masa sakit haidnya, paling lama 2 hari.[\[4\]](#_ftn4) Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Cipta_Kerja) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322fc0d665f/peraturan-pemerintah-nomor-36-tahun-2021?r=0&p=1&q=2.%09Peraturan%20Pemerintah%20Nomor%2036%20Tahun%202021%20tentang%20Pengupahan&rs=1847&re=2022&h=pp?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_36_2021) * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 93 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan) (“UU Ketenagakerjaan”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 63 ayat (1) [Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322fc0d665f/peraturan-pemerintah-nomor-36-tahun-2021?r=0&p=1&q=2.%09Peraturan%20Pemerintah%20Nomor%2036%20Tahun%202021%20tentang%20Pengupahan&rs=1847&re=2022&h=pp?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_36_2021) (“PP 36/2021”) [\[3\]](#_ftnref3) Penjelasan Pasal 93 ayat (2) huruf a UU Ketenagakerjaan [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 41 ayat (2) PP 36/2021 Tags ---- [gaji](/tag/gaji) [hukum ketenagakerjaan](/tag/hukum-ketenagakerjaan) [potong gaji](/tag/potong-gaji) [uu ketenagakerjaan](/tag/uu-ketenagakerjaan)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Hukumnya Membajak Akun Facebook Orang Lain yang dibuat oleh Randy Arninto, S.H., LL.M. dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 3 Agustus 2018.KLINIK TERKAITMengenal Macam-Macam Kejahatan Siber di Indonesia05 Jul 2024Mantan Pacar Ancam Sebar Aib ke Medsos, Ini Jerat Hukumnya24 Mei 2023Tips Terhindar dari Kejahatan Phising11 Jun 2021Fungsi Pengawasan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)17 Mei 2021Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Apa itu Hack?Sebelum menjawab pertanyaan Anda, maka sebaiknya kita pahami terlebih dahulu pengertian dari hack.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Hack jika diartikan ke dalam Bahasa Indonesia berarti meretas. Menurut KBBI, meretas adalah menggunakan komputer, atau perangkat teknologi lainnya untuk mengakses data milik orang atau organisasi lain secara tidak sah.Hacking menurut Black’s Law Dictionary adalah tindakan untuk diam-diam membobol komputer, jaringan, server, atau database orang atau organisasi lain. Sedangkan menurut Oxford Dictionary of Law, hacking adalah mendapatkan akses tidak sah ke suatu sistem komputer.[1] Sedangkan hacker adalah orang yang melakukan tindakan hacking tersebut. [2]Hacking merupakan salah satu contoh kasus cybercrime atau kejahatan siber. Cybercrime sendiri merupakan kejahatan berbasis komputer yang melibatkan jaringan atau networking.[3] Menurut DebaratiHalder dan K. Jaishankar, cybercrime merupakan kejahatan yang dilakukan terhadap perorangan atau sekelompok individu dengan motif kriminal, dengan intensi untuk sengaja merusak reputasi korban atau menyebabkan kerugian fisik, mental, dan kerugian kepada korban baik secara langsung maupun tidak langsung, menggunakan jaringan telekomunikasi modern seperti internet (chat room, email, notice boards) dan telepon genggam (SMS/MMS).[4]Baca juga: Landasan Hukum Penanganan Cybercrime di IndonesiaCiri-ciri Akun Instagram ke-hackUntuk meretas atau meng-hack akun Instagram, peretas atau hacker biasanya menggunakan aplikasi hack akun Instagram tertentu secara ilegal. Adapun ciri-ciri akun Instagram Anda diretas yaitu:ada kemungkinan Anda tidak dapat melakukan log-in atau masuk ke akun Instagram Anda. Artinya, hal ini dapat menjadi bukti ada yang mengubah password atau email yang didaftarkan untuk meretas Instagram;jika akun Instagram Anda mengunggah hal yang tidak pernah Anda unggah sebelumnya, maka akun tersebut di-hack oleh pihak tak bertanggung jawab;Instagram akan mengirimkan notifikasi berisi peringatan melalui email, jika terjadi aktivitas log-in atau unggahan tidak wajar dari akun Anda;jika akun Anda di-hack, maka ada kemungkinan perubahan data seperti foto profil, bio, dan username Instagram yang berubah.[5]Cara Memulihkan Akun Instagram Yang Di-hack OrangJika akun Instagram di-hack, berikut adalah cara untuk memulihkan akun Anda yang diretas:[6]periksa akun email Anda untuk melihat pesan dari Instagram;kirim permintaan tautan masuk dari Instagram, kemudian pilih opsi “get help logging in” atau “forgotten password”;kirim permintaan kode keamanan atau support dari Instagram;verifikasi identitas Anda;jika Anda berhasil mengakses akun Instagram Anda, maka sebaiknya Anda merubah password dan emailSanksi Pidana Meng-hack Akun Instagram Orang Lain Untuk dapat menggunakan layanan Instagram, maka pengguna terlebih dahulu melakukan pendaftaran (sign up) untuk membuat akun dengan nama pengguna/email (username) dan kata sandi (password) yang spesifik.Penggunaan username dan password dalam layanan Instagram merupakan bentuk sederhana metode pengamanan sistem, yang membatasi akses terhadap akun Instagram agar hanya pemilik akun saja yang dapat mengakses akun tersebut.Aturan mengenai hack atau peretasan di Indonesia diatur dalam Pasal 30 ayat (3) UU 11/2008 yang berbunyi:Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.Berdasarkan pasal tersebut, ada beberapa kata kunci yang penting untuk diketahui. Pertama, sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.[7]Sedangkan yang dimaksud dengan sistem pengamanan adalahsistem yang membatasi akses komputer atau melarang akses ke dalam komputer dengan berdasarkan kategorisasi atau klasifikasi pengguna beserta tingkatan kewenangan yang ditentukan.[8]Perbuatan yang memenuhi unsur-unsur ketentuan Pasal 30 ayat (3) UU 11/2008 ini dipidana dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan/atau denda paling banyak Rp800 juta sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (3) UU 11/2008.Berkaitan dengan pertanyaan Anda, jika akun Instagram di-hack dan email diganti, maka penggantian email tersebut memenuhi Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008 sebagai berikut:Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.Perbuatan yang memenuhi unsur-unsur ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008 ini dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun dan/atau denda paling banyak Rp3 miliar sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (2) UU 11/2008.Prosedur Pelaporan Tindak PidanaAdapun prosedur untuk menuntut secara pidana terhadap perbuatan akses tanpa hak, secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut:[9]pemilik akun yang merasa haknya dilanggar atau melalui kuasa hukumnya, datang langsung membuat laporan kejadian kepada penyidik Polri pada unit/bagian cybercrime atau kepada penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (“PPNS”) pada Sub Direktorat Penyidikan dan Penindakan, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selanjutnya, penyidik akan melakukan penyelidikan yang dapat dilanjutkan dengan proses penyidikan atas kasus bersangkutan berdasarkan hukum acara pidana dan ketentuan dalam UU ITE;setelah proses penyidikan selesai, maka berkas perkara oleh penyidik akan dilimpahkan kepada penuntut umum untuk dilakukan penuntutan di muka pengadilan. Apabila yang melakukan penyidikan adalah PPNS, maka hasil penyidikannya disampaikan kepada penuntut umum melalui penyidik Polri.Selain prosedur tersebut, berdasarkan laman Patroli Siber, Anda juga dapat melaporkan tindak pidana siber dengan cara sebagai berikut:siapkan bukti yang cukup seperti tangkapan layar (screenshot), url, foto, video yang akan di laporkan. Data tersebut dapat Anda kumpulkan dalam media penyimpanan seperti flashdisk, hardisk, cd/dvd, dan lainnya;datangi kantor polisi. Anda dianjurkan setidaknya datang ke tingkat Polres untuk tindak pidana siber;menuju ke ruang Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (“SPKT”) untuk menyampaikan laporan dan bukti ke petugas;petugas akan mengajukan sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan laporan, dan mencetak bukti pelaporan;menunggu pemberitahuan selanjutnya dari polisi.Kesimpulannya, jika orang lain dengan tanpa hak atau dapat dimaknai tanpa persetujuan pemilik akun, mengakses akun Instagram dengan cara memecahkan/menjebol/meretas kombinasi username dan password akun tersebut yang memungkinkan untuk menerobos sistem pengamanan, merupakan bentuk kejahatan siber yang berdasarkan UU ITE merupakan dapat dikenakan pidana denda hingga pidana penjara.Berdasarkan UU ITE dan KUHAP, Anda dapat membuat laporan kejadian kepada penyidik Polri pada unit atau bagian cybercrime, atau kepada penyidik PPNS pada Sub Direktorat Penyidikan dan Penindakan, Kementerian Komunikasi dan Informatika.Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian penjelasan dari kami tentang hukum hack akun instagram orang lain, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara PidanaUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ElektronikUndang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ElektronikREFERENSIAlcianno G.Gani. Cybercrime (Kejahatan Berbasis Komputer). Jurnal Sistem Informasi, Vol. 5, No. 1, 2018;Bryan A. Garner. Black’s Law Dictionary 9th Edition. USA: Thomson Reuters, 2009;Debarati Halder (al). Cybercrime and Victimization of Women. USA: Information Science Reference, 2012;Ini Ciri-ciri Akun Instagram Anda Sudah Kena Hack, diakses pada Rabu, 15 Juni 2022, pukul 16.07 WIB;Instagram Help Centre, diakses pada Rabu, 15 Juni 2022, pukul 21.33 WIB;Jonathan Law. Oxford Dictionary of Law: 10th Edition. UK: Oxford University Press, 2022;Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada Rabu, 15 Juni 2022, pukul 22.20 WIB;Nani Widya Sari. Kejahatan Cyber Dalam Perkembangan Teknologi Informasi Berbasis Komputer. Jurnal Surya Kencana Dua Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan, Vol. 2, No. 2, 2019;Patroli Siber, diakses pada Rabu, 15 Juni 2022, pukul 18.00 WIB.[1] Jonathan Law, Oxford Dictionary of Law: 10th Edition, UK: Oxford University Press, 2022, hal. 1377.[2] Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary 9th Edition, USA: Thomson Reuters, 2009, hal. 780.[3] Alcianno G.Gani, Cybercrime (Kejahatan Berbasis Komputer),  Jurnal Sistem Informasi, Vol. 5, No. 1, 2018, hal. 17.[4] Debarati Halder (et.al), Cybercrime and Victimization of Women, USA: Information Science Reference, 2012, hal. 15.[5]Ini Ciri-ciri Akun Instagram Anda Sudah Kena Hack, diakses pada Rabu, 15 Juni 2022, pukul 16.07 WIB.[6]Instagram Help Centre, diakses pada Rabu, 15 Juni 2022, pukul 21.33 WIB[7] Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik[8] Penjelasan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik[9] Pasal 42 UU ITE jo. Pasal 43 UU 19/2016 dan Pasal 102 s.d. Pasal 143 Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(“KUHAP”)Tagscyber crimecyber lawhackerhukumonlineperetaspidanateknologitelekomunikasiuu ite

 Bagaimana hukumnya jika meng-hack akun Instagram orang lain?

Seiring pesatnya perkembangan teknologi, istilah cybercrime semakin sering terdengar. Cybercrime atau kejahatan siber merupakan kejahatan berbasis komputer yang melibatkan jaringan, salah satu bentuk kejahatannya adalah hacking atau peretasan. Lantas, apakah ada sanksi pidana bagi pelaku peretasan media sosial seperti Instagram? Bagaimana cara memulihkan akun Instagram yang di-hack orang? Apakah kita dapat melakukan pelaporan atas peretasan akun Instagram? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca dalam ulasan di bawah ini. Mengenal Macam-Macam Kejahatan Siber di Indonesia05 Jul 2024Mantan Pacar Ancam Sebar Aib ke Medsos, Ini Jerat Hukumnya24 Mei 2023Tips Terhindar dari Kejahatan Phising11 Jun 2021Fungsi Pengawasan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)17 Mei 2021Mengenal Macam-Macam Kejahatan Siber di Indonesia05 Jul 2024Mantan Pacar Ancam Sebar Aib ke Medsos, Ini Jerat Hukumnya24 Mei 2023Tips Terhindar dari Kejahatan Phising11 Jun 2021Fungsi Pengawasan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)17 Mei 2021Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 20234 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 20234 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/hack-akun-instagram-orang-lain-ini-jerat-hukumnya-lt50c51cada600a/

Hack Akun Instagram Orang Lain, Ini Jerat Hukumnya

pages/220/page-5.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul** **_Hukumnya Membajak Akun Facebook Orang Lain_** **yang dibuat oleh [Randy Arninto, S.H., LL.M.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/indonesia-cyber-law-community-iclc-lt4f9e2ec7ea443/randy-arninto--sh--llm-lt50c5e4bd328f9/) dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 3 Agustus 2018.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Mengenal Macam-Macam Kejahatan Siber di Indonesia ](/klinik/a/kejahatan-siber-cl294/)  05 Jul 2024 [ #### Mantan Pacar Ancam Sebar Aib ke Medsos, Ini Jerat Hukumnya ](/klinik/a/mantan-pacar-ancam-sebar-aib-ke-medsos--ini-jerat-hukumnya-lt5fb227dfbb0c6/)  24 Mei 2023 [ #### Tips Terhindar dari Kejahatan _Phising_ ](/klinik/a/tips-terhindar-dari-kejahatan-iphising-i-lt608c83617650c/)  11 Jun 2021 [ #### Fungsi Pengawasan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) ](/klinik/a/fungsi-pengawasan-badan-siber-dan-sandi-negara-bssn-lt5e696d0b49928/)  17 Mei 2021 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)**). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://www.justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Apa itu _Hack_?** Sebelum menjawab pertanyaan Anda, maka sebaiknya kita pahami terlebih dahulu pengertian dari _hack_. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) _Hack_ jika diartikan ke dalam Bahasa Indonesia berarti meretas. Menurut **[KBBI](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/meretas)**, meretas adalah menggunakan komputer, atau perangkat teknologi lainnya untuk mengakses data milik orang atau organisasi lain secara tidak sah. _Hacking_ menurut **Black’s Law Dictionary** adalah tindakan untuk diam-diam membobol komputer, jaringan, server, atau _database_ orang atau organisasi lain. Sedangkan menurut **_Oxford Dictionary of Law_**, _hacking_ adalah mendapatkan akses tidak sah ke suatu sistem komputer.[\[1\]](#_ftn1) Sedangkan _hacker_ adalah orang yang melakukan tindakan _hacking_ tersebut. [\[2\]](#_ftn2) _Hacking_ merupakan salah satu contoh kasus _cybercrime_ atau kejahatan siber. _Cybercrime_ sendiri merupakan kejahatan berbasis komputer yang melibatkan jaringan atau _networking_.[\[3\]](#_ftn3) Menurut **Debarati****Halder** dan **K. Jaishankar**, _cybercrime_ merupakan kejahatan yang dilakukan terhadap perorangan atau sekelompok individu dengan motif kriminal, dengan intensi untuk sengaja merusak reputasi korban atau menyebabkan kerugian fisik, mental, dan kerugian kepada korban baik secara langsung maupun tidak langsung, menggunakan jaringan telekomunikasi modern seperti internet (_chat room, email, notice boards_) dan telepon genggam (SMS/MMS).[\[4\]](#_ftn4) Baca juga: **[Landasan Hukum Penanganan _Cybercrime_ di Indonesia](https://www.hukumonline.com/klinik/a/landasan-hukum-penanganan-icybercrime-i-di-indonesia-cl5960?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=landasan_hukum_penanganan_cybercrime)** ### **Ciri-ciri Akun Instagram ke-_hack_** Untuk meretas atau meng-_hack_ akun Instagram, peretas atau _hacker_ biasanya menggunakan aplikasi _hack_ akun Instagram tertentu secara ilegal. Adapun ciri-ciri akun Instagram Anda diretas yaitu: 1. ada kemungkinan Anda tidak dapat melakukan _log-in_ atau masuk ke akun Instagram Anda. Artinya, hal ini dapat menjadi bukti ada yang mengubah _password_ atau _email_ yang didaftarkan untuk meretas Instagram; 2. jika akun Instagram Anda mengunggah hal yang tidak pernah Anda unggah sebelumnya, maka akun tersebut di-_hack_ oleh pihak tak bertanggung jawab; 3. Instagram akan mengirimkan notifikasi berisi peringatan melalui _email_, jika terjadi aktivitas _log_\-_in_ atau unggahan tidak wajar dari akun Anda; 4. jika akun Anda di-_hack_, maka ada kemungkinan perubahan data seperti foto profil, bio, dan _username_ Instagram yang berubah.[\[5\]](#_ftn5) ### **Cara Memulihkan Akun Instagram Yang Di-_hack_ Orang** Jika akun Instagram di-_hack_, berikut adalah cara untuk memulihkan akun Anda yang diretas:[\[6\]](#_ftn6) 1. periksa akun _email_ Anda untuk melihat pesan dari Instagram; 2. kirim permintaan tautan masuk dari Instagram, kemudian pilih opsi “_get help logging in_” atau “_forgotten password_”; 3. kirim permintaan kode keamanan atau _support_ dari _Instagram;_ 4. verifikasi identitas Anda; 5. jika Anda berhasil mengakses akun _Instagram_ Anda, maka sebaiknya Anda merubah _password_ dan _email_ ### **Sanksi Pidana Meng-_hack_ Akun Instagram Orang Lain** Untuk dapat menggunakan layanan Instagram, maka pengguna terlebih dahulu melakukan pendaftaran _(sign up)_ untuk membuat akun dengan nama pengguna/_email (username)_ dan kata sandi _(password)_ yang spesifik. Penggunaan _username_ dan _password_ dalam layanan Instagram merupakan **bentuk sederhana metode pengamanan sistem**, yang membatasi akses terhadap akun _Instagram_ agar hanya pemilik akun saja yang dapat mengakses akun tersebut. Aturan mengenai _hack_ atau peretasan di Indonesia diatur dalam **Pasal 30 ayat (3) [UU 11/2008](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_ite)** yang berbunyi: _Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan._ Berdasarkan pasal tersebut, ada beberapa kata kunci yang penting untuk diketahui. Pertama, **sistem elektronik** adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.[\[7\]](#_ftn7) Sedangkan yang dimaksud dengan **sistem pengamanan** adalahsistem yang **membatasi** akses komputer atau **melarang** akses ke dalam komputer dengan berdasarkan kategorisasi atau klasifikasi pengguna beserta tingkatan kewenangan yang ditentukan.[\[8\]](#_ftn8) Perbuatan yang memenuhi unsur-unsur ketentuan **Pasal 30 ayat (3) UU 11/2008** ini dipidana dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan/atau denda paling banyak Rp800 juta sebagaimana diatur dalam **Pasal 46 ayat (3) UU 11/2008**. Berkaitan dengan pertanyaan Anda, jika akun Instagram di-hack dan _email_ diganti, maka penggantian _email_ tersebut memenuhi **Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008** sebagai berikut: _Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik._ Perbuatan yang memenuhi unsur-unsur ketentuan **Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008** ini dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun dan/atau denda paling banyak Rp3 miliar sebagaimana diatur dalam **Pasal 48 ayat (2) UU 11/2008**. ### **Prosedur Pelaporan Tindak Pidana** Adapun prosedur untuk menuntut secara pidana terhadap perbuatan akses tanpa hak, secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut:[\[9\]](#_ftn9) 1. pemilik akun yang merasa haknya dilanggar atau melalui kuasa hukumnya, datang langsung membuat laporan kejadian kepada penyidik Polri pada unit/bagian _cybercrime_ atau kepada penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (“PPNS”) pada Sub Direktorat Penyidikan dan Penindakan, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selanjutnya, penyidik akan melakukan penyelidikan yang dapat dilanjutkan dengan proses penyidikan atas kasus bersangkutan berdasarkan hukum acara pidana dan ketentuan dalam UU ITE; 2. setelah proses penyidikan selesai, maka berkas perkara oleh penyidik akan dilimpahkan kepada penuntut umum untuk dilakukan penuntutan di muka pengadilan. Apabila yang melakukan penyidikan adalah PPNS, maka hasil penyidikannya disampaikan kepada penuntut umum melalui penyidik Polri. Selain prosedur tersebut, berdasarkan laman **[Patroli Siber](https://patrolisiber.id/home)**, Anda juga dapat melaporkan tindak pidana siber dengan cara sebagai berikut: 1. siapkan bukti yang cukup seperti tangkapan layar (_screenshot_), url, foto, video yang akan di laporkan. Data tersebut dapat Anda kumpulkan dalam media penyimpanan seperti _flashdisk_, _hardisk_, cd/dvd, dan lainnya; 2. datangi kantor polisi. Anda dianjurkan setidaknya datang ke tingkat Polres untuk tindak pidana siber; 3. menuju ke ruang Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (“SPKT”) untuk menyampaikan laporan dan bukti ke petugas; 4. petugas akan mengajukan sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan laporan, dan mencetak bukti pelaporan; 5. menunggu pemberitahuan selanjutnya dari polisi. Kesimpulannya, jika orang lain dengan tanpa hak atau dapat dimaknai tanpa persetujuan pemilik akun, mengakses akun Instagram dengan cara memecahkan/menjebol/meretas kombinasi _username_ dan _password_ akun tersebut yang memungkinkan untuk menerobos sistem pengamanan, merupakan bentuk kejahatan siber yang berdasarkan UU ITE merupakan dapat dikenakan pidana denda hingga pidana penjara. Berdasarkan UU ITE dan KUHAP, Anda dapat membuat laporan kejadian kepada penyidik Polri pada unit atau bagian _cybercrime_, atau kepada penyidik PPNS pada Sub Direktorat Penyidikan dan Penindakan, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut **[di sini](http://mini.hukumonline.com/holpro/?utm_source=Google&utm_medium=Banner&utm_campaign=KlinikHukum-LandingPage)**. Demikian penjelasan dari kami tentang hukum hack akun instagram orang lain, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHAP) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_ite) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt584a7363785c8?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_19_2016) REFERENSI --------- 1. Alcianno G.Gani. _Cybercrime (Kejahatan Berbasis Komputer)._ Jurnal Sistem Informasi, Vol. 5, No. 1, 2018; 2. Bryan A. Garner. _Black’s Law Dictionary 9th Edition_. USA: Thomson Reuters, 2009; 3. Debarati Halder (_al_). _Cybercrime and Victimization of Women._ USA: Information Science Reference, 2012; 4. [Ini Ciri-ciri Akun Instagram Anda Sudah Kena Hack](https://tekno.sindonews.com/read/478304/207/ini-ciri-ciri-akun-instagram-anda-sudah-kena-hack-1625814466?showpage=all), diakses pada Rabu, 15 Juni 2022, pukul 16.07 WIB; 5. [Instagram Help Centre](https://help.instagram.com/149494825257596), diakses pada Rabu, 15 Juni 2022, pukul 21.33 WIB; 6. Jonathan Law. _Oxford Dictionary of Law: 10th Edition_. UK: Oxford University Press, 2022; 7. [Kamus Besar Bahasa Indonesia](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/meretas), diakses pada Rabu, 15 Juni 2022, pukul 22.20 WIB; 8. Nani Widya Sari. _Kejahatan Cyber Dalam Perkembangan Teknologi Informasi Berbasis Komputer._ Jurnal Surya Kencana Dua Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan, Vol. 2, No. 2, 2019; 9. [Patroli Siber](https://patrolisiber.id/home), diakses pada Rabu, 15 Juni 2022, pukul 18.00 WIB. [\[1\]](#_ftnref1) Jonathan Law, _Oxford Dictionary of Law: 10th Edition_, UK: Oxford University Press, 2022, hal. 1377. [\[2\]](#_ftnref2) Bryan A. Garner, _Black’s Law Dictionary 9th Edition_, USA: Thomson Reuters, 2009, hal. 780. [\[3\]](#_ftnref3) Alcianno G.Gani, _Cybercrime (Kejahatan Berbasis Komputer),_  Jurnal Sistem Informasi, Vol. 5, No. 1, 2018, hal. 17. [\[4\]](#_ftnref4) Debarati Halder (_et.al_), _Cybercrime and Victimization of Women,_ USA: Information Science Reference, 2012, hal. 15. [\[5\]](#_ftnref5)[Ini Ciri-ciri Akun Instagram Anda Sudah Kena Hack](https://tekno.sindonews.com/read/478304/207/ini-ciri-ciri-akun-instagram-anda-sudah-kena-hack-1625814466?showpage=all), diakses pada Rabu, 15 Juni 2022, pukul 16.07 WIB. [\[6\]](#_ftnref6)[Instagram Help Centre](https://help.instagram.com/149494825257596), diakses pada Rabu, 15 Juni 2022, pukul 21.33 WIB [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 1 angka 5 **[Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt584a7363785c8?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_19_2016)** [\[8\]](#_ftnref8) Penjelasan Pasal 30 ayat (3) **[Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_ite)** [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 42 UU ITE _jo._ Pasal 43 UU 19/2016 dan Pasal 102 s.d. Pasal 143 **[Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629/uu-no-8-tahun-1981-hukum-acara-pidana)**(“KUHAP”) Tags ---- [cyber crime](/tag/cyber-crime) [cyber law](/tag/cyber-law) [hacker](/tag/hacker) [hukumonline](/tag/hukumonline) [peretas](/tag/peretas) [pidana](/tag/pidana) [teknologi](/tag/teknologi) [telekomunikasi](/tag/telekomunikasi) [uu ite](/tag/uu-ite)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Hak Hidup vs Hukuman Mati yang pertama kali dipublikasikan pada hari Rabu, 15 Mei 2013.KLINIK TERKAITLandasan Kebebasan Pers di Indonesia28 Mei 2024Jerat Pidana Maksimal Bagi Pengedar Narkoba22 Sep 2023Perbedaan Hak Asasi Manusia dan Hak Warga Negara08 Jun 202311 Hak Warga Negara dalam Bidang Hukum26 Mei 2023Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Ketika kita berbicara mengenai hak untuk hidup, maka tidak akan terlepas dari konsep dasar Hak Asasi Manusia (“HAM”) itu sendiri. Oleh karena itu, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu pengertian dan konsep dasar dari HAM itu sendiri.Pengertian Hak Asasi ManusiaBelajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Secara historis, akar filosofis dari munculnya gagasan hak asasi manusia (“HAM”) adalah teori hak kodrati, yang dikembangkan oleh para filsuf abad pencerahan di Eropa, seperti John Locke, Thomas Paine, dan Jean Jacques Rousseau. Intisari dari hak kodrati adalah pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak-hak yang melekat pada dirinya, dan karena alasan tersebut hak tidak dapat dicabut oleh negara.[1] Sebagai hak kodrati, HAM melebur dalam jati diri manusia, dengan kata lain hak tersebut melekat pada diri manusia dan tidak dapat diganggu gugat.[2] Dengan demikian, tidak dibenarkan siapa pun mencabut HAM tersebut.[3]HAM menurut Muladi adalah hak yang melekat secara alamiah/inheren pada diri manusia sejak manusia lahir, dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh.[4] Karena keberadaannya yang sangat penting, tanpa HAM, manusia tidak dapat mengembangkan bakat dan memenuhi kebutuhannya.[5]Baca juga : Perbedaan Hak Asasi Manusia dan Hak Warga NegaraHak Untuk HidupHak untuk hidup adalah hak asasi yang paling mendasar bagi setiap manusia. Sifat keberadaan hak ini tidak dapat ditawar lagi yang disebut dengan non derogable rights.[6] Dalam perkembangan HAM terdapat 3 (tiga) generasi HAM yang dapat Anda baca lebih lanjut pada artikel Konsep Hak Asasi Manusia yang Digunakan di Indonesia. Hak untuk hidup termasuk dalam generasi pertama HAM yang hakikatnya hendak melindungi kehidupan pribadi manusia atau menghormati otonomi setiap orang atas dirinya sendiri. Hak-hak dalam generasi HAM pertama dikenal dengan hak negatif, yang artinya tidak ada campur tangan negara terhadap hak dan kebebasan individual. Contoh hak-hak tersebut antara lain:[7]Hak untuk hidupKeutuhan jasmaniHak kebebasan bergerakHak suaka dari penindasanPerlindungan terhadap hak milikKebebasan berpikirBeragama dan berkeyakinanKebebasan berkumpul dan menyatakan pikiranHak bebas dari penahanan dan penangkapan sewenang-wenangHak bebas dari penyiksaanHak bebas dari hukum berlaku surut, danHak mendapatkan proses peradilan adil.Hak untuk hidup dijamin dalam Pasal 28A UUD 1945 yang berbunyi:Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.Selain Pasal 28A, UUD 1945 juga menjamin hak untuk hidup di dalam Pasal 28I ayat (1) yang ditegaskan pula bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.Dasar hukum yang menjamin hak untuk hidup di Indonesia juga terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) UU HAM yang berbunyi:Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannyaLebih lanjut, dalam Penjelasan Pasal 9 UU HAM dikatakan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Hak atas kehidupan ini bahkan juga melekat pada bayi yang belum lahir atau orang yang terpidana mati.Dalam hal atau keadaan yang sangat luar biasa yaitu demi kepentingan hidup ibunya dalam kasus aborsi atau berdasarkan putusan pengadilan dalam kasus pidana mati, maka tindakan aborsi atau pidana mati dalam hal dan atau kondisi tersebut, masih dapat diizinkan. Hanya pada dua hal tersebut itulah hak untuk hidup dapat dibatasi. Dari penjelasan Pasal 9 UU HAM di atas dapat diketahui bahwa dalam kondisi tertentu seperti pidana mati, hak untuk hidup dapat dibatasi.Hak untuk Hidup Berdasarkan Hukum InternasionalIndonesia merupakan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (“PBB”) yang mengakui adanya Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (“DUHAM”). Pasal 3 DUHAM melarang adanya hukuman mati, yakni setiap orang berhak atas kehidupan, kemerdekaan, dan keamanan pribadi.Selain UDHR, Indonesia juga telah meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights (“ICCPR”) atau Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik melalui UU 12/2005. Pasal 6 ayat (1) Lampiran UU 12/2005 mengatur bahwa pada setiap manusia melekat hak untuk hidup, dan hak tersebut harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorangpun dapat merampas hak hidupnya. Pasal tersebut melarang adanya pidana mati, namun Pasal 6 ayat (2) Lampiran UU 12/2005 menegaskan:Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada pada saat dilakukannya kejatahan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Kovenan dan Konvensi tentang Pencegahan dan Hukum Kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang.Dalam ICCPR terdapat pemahaman terhadap a public emergency which treatens the life of nation, yakni keadaan darurat yang dapat dijadikan dasar untuk membatasi pelaksanaan hak-hak kebebasan dasar, dengan syarat bahwa keadaan memang benar dalam keadaan darurat. Keadaan darurat tersebut kemudian harus diumumkan secara resmi. Hal tersebut selaras dengan Pasal 4 ayat (1) Lampiran UU 12/2005 yakni:Dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan keberadaannya, yang telah diumumkan secara resmi, Negara-negara Pihak Kovenan ini dapat mengambil langkah-langkah yang mengurangi kewajiban-kewajiban mereka berdasakan Kovenan ini, sejauh memang sangat diperlukan dalam siatuasi darurat tersebut, sepanjang langkah-langkah tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional dan tidak mengandung diskriminasi semata-mata berdasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau asal-usul sosial.Berdasarkan pasal tersebut, dalam keadaan darurat umum yang mengancam kehidupan bangsa dan jika keadaan darurat tersebut telah diumumkan secara resmi, negara-negara pihak pada kovenan ini dapat mengambil upaya yang menyimpang dari kewajiban negara berdasarkan ICCPR.[8]Hukuman Mati di IndonesiaHukuman mati di Indonesia diatur dalam KUHP, antara lain:[9]makar dengan maksud membunuh Presiden dan wakil Presiden (Pasal 104 KUHP);melakukan hubungan dengan negara asing sehingga terjadi perang (Pasal 111 ayat (2) KUHP);penghianatan memberitaukan kepada musuh diwaktu perang (Pasal 124 ayat (3) KUHP);menghasut dan memudahkan terjadinya huru-hara (Pasal 124 bis KUHP);pembunuhan berencana terhadap kepala negara sahabat (Pasal 140 ayat (3) KUHP);pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP);pencurian dengan kekerasan secara bersekutu mengakibatkan luka berat atau mati (Pasal 365 ayat (4) KUHP);pembajakan di laut yang menyebabkan kematian (Pasal 444 KUHP);kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan (Pasal 149 K ayat (2) dan Pasal 149 O ayat (2) KUHP).Hukuman mati juga diatur di luar KUHP, salah satunya terkait narkotika yang diatur dalam UU Narkotika. Pasal yang mengatur mengenai hukuman mati yaitu Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 116 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), 121 ayat (2) dan 133 ayat (2) UU Narkotika. Di dalam Penjelasan Umum UU Narkotika dijelaskan bahwa pemberatan sanksi pidana salah satunya melalui pidana mati bertujuan untuk memberantas peredaran gelap narkotika dan untuk menimbulkan efek jera pelaku.Hukuman Mati Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2-3/PUU-V/2007Menjawab pertanyaan Anda, kita perlu merujuk kembali pada Putusan MK No. 2-3/PUU-V/2007. Berkaitan dengan hal ini, di dalam artikel Terikat Konvensi Internasional Hukuman Mati Jalan Mesti Jalan Terus, putusan MK menolak uji materi hukuman mati dalam UU Narkotika dan menyatakan bahwa hukuman mati dalam UU Narkotika tidak bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin UUD 1945, lantaran hak asasi manusia dalam UUD 1945 tidak ada yang bersifat mutlak termasuk hak asasi yang diatur di dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.Menurut MK, hak asasi dalam konstitusi mesti dipakai dengan menghargai dan menghormati hak asasi orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum dan keadilan sosial. Dengan demikian, hak asasi manusia harus dibatasi dengan instrumen undang-undang, yakni hak untuk hidup itu tidak boleh dikurangi, kecuali diputuskan oleh pengadilan.Alasan lain pertimbangan putusan MK salah satunya karena Indonesia telah terikat dengan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 dan telah diratifikasi menjadi hukum nasional dalam UU Narkotika. Sehingga, menurut putusan MK, Indonesia justru berkewajiban menjaga dari ancaman jaringan peredaran gelap narkotika skala internasional, yang salah satunya dengan menerapkan hukuman yang efektif dan maksimal.Masih dalam artikel yang sama, dijelaskan bahwa dalam konvensi tersebut Indonesia telah mengakui kejahatan narkotika sebagai kejahatan luar biasa serius terhadap kemanusiaan (extra ordinary crime) sehingga penegakannya butuh perlakuan khusus, efektif dan maksimal. Salah satu perlakuan khusus itu, menurut MK, antara lain dengan cara menerapkan hukuman berat yakni pidana mati. Dengan menerapkan hukuman berat melalui pidana mati untuk kejahatan serius seperti narkotika, MK berpendapat, Indonesia tidak melanggar perjanjian internasional apa pun, termasuk ICCPR yang menganjurkan penghapusan hukuman mati. Bahkan MK menegaskan, Pasal 6 ayat 2 ICCPR itu sendiri memperbolehkan masih diberlakukannya hukuman mati kepada negara peserta, khusus untuk kejahatan yang paling serius.Lebih lanjut, melihat pada UU HAM, MK memandang bahwa undang-undang tersebut juga mengakui adanya pembatasan hak asasi seseorang dengan memberi pengakuan hak orang lain demi ketertiban umum. Dalam hal ini, MK menganggap hukuman mati merupakan bentuk pengayoman negara terhadap warga negara terutama hak-hak korban.Hal lain yang juga penting diketahui adalah orang yang dijatuhi hukuman mati (terpidana mati) oleh pengadilan masih memiliki upaya hukum lain sehingga masih ada peluang tidak dihukum mati. Hal ini kami telah kami bahas dalam artikel Apakah Terpidana Mati Juga Perlu Pembinaan?Kesimpulannya, hak untuk hidup dan hukuman mati akan selalu mengundang pro dan kontra. Di satu sisi, hak untuk hidup memang benar dijamin dalam konstitusi Indonesia, namun di lain sisi hak tersebut juga dapat dibatasi dengan instrumen hukum seperti undang-undang, putusan pengadilan dan konvensi internasional. Konstitusionalitas hukuman mati tersebut diperkuat oleh Putusan MK No. 2-3/PUU-V/2007 seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya.Demikian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945Kitab Undang-Undang Hukum PidanaUndang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik;Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988PUTUSANPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007REFERENSIAyub Torry Satriyo Kusumo. Hukuman Mati Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia Internasional. Elsam: Lembaga Studi & Advokasi Mayarakat;Eko Riyadi. Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018;Eva Achjani Zulfa. Menelaah Arti Hak Untuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia. Lex Jurnalica, Vol. 3, No. 1, 2005;Michael J. Perry. Toward a Theory of Human Rights: Religion, Law, Courts. Cambridge: Cambridge University Press, 2007;Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum Indonesia (cet. 1). Jakarta: The Habibie Center, 2002;Nandang Sambas. Penerapan Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia. Syiar Hukum, Vol. 9, No. 3, 2007;Rhona K.M. Smith, Hukum Hak Asasi Manusia, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2010Satya Arinanto, Dimensi- Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008Universal Declaration of Human Rights, diakses pada 16 Juni 2022 pukul 16.40 WIB.[1] Eko Riyadi, Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018, hlm. 3-4.[2] Michael J. Perry, Toward a Theory of Human Rights: Religion, Law, Courts, Cambridge: Cambridge University Press, 2007, hlm. 33.[3] Satya Arinanto, Dimensi- Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008, hlm. 15.[4] Eko Riyadi, Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018, hlm. 9.[5] Muladi, Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum Indonesia (cet. 1), Jakarta: The Habibie Center, 2002, hlm. 56.[6] Eva Achjani Zulfa, Menelaah Arti Hak Untuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia, Lex Jurnalica, Vol. 3, No. 1, 2005, hlm. 13.[7] Rhona K.M. Smith, Hukum Hak Asasi Manusia, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2010, hlm. 15.[8] Ayub Torry Satriyo Kusumo, Hukuman Mati Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia Internasional, Elsam: Lembaga Studi & Advokasi Mayarakat, hlm. 12.[9] Nandang Sambas, Penerapan Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia, Syiar Hukum, Vol. 9, No. 3, 2007, hlm. 253.Tagshak asasihak asasi manusiahukuman matipidana mati

Di dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 diatur mengenai hak untuk hidup, yang berbunyi "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Namun, mengapa Indonesia masih mengenal adanya hukuman mati?

Hak untuk hidup dan hukuman mati akan selalu mengundang perdebatan. Satu sisi, hak untuk hidup dijamin oleh negara, namun di lain sisi terdapat jenis tindak pidana yang ancamannya berupa hukuman mati. Lantas, apakah hal tersebut berarti negara Indonesia tidak menjamin hak untuk hidup warga negaranya? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini Landasan Kebebasan Pers di Indonesia28 Mei 2024Jerat Pidana Maksimal Bagi Pengedar Narkoba22 Sep 2023Perbedaan Hak Asasi Manusia dan Hak Warga Negara08 Jun 202311 Hak Warga Negara dalam Bidang Hukum26 Mei 2023Landasan Kebebasan Pers di Indonesia28 Mei 2024Jerat Pidana Maksimal Bagi Pengedar Narkoba22 Sep 2023Perbedaan Hak Asasi Manusia dan Hak Warga Negara08 Jun 202311 Hak Warga Negara dalam Bidang Hukum26 Mei 2023Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 20244 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 20244 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/dilema-hak-untuk-hidup-dan-hukuman-mati-di-indonesia-lt4ef039a2d0c28/

Dilema Hak untuk Hidup dan Hukuman Mati di Indonesia

pages/220/page-6.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul _Hak Hidup vs Hukuman Mati_ yang pertama kali dipublikasikan pada hari Rabu, 15 Mei 2013.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Landasan Kebebasan Pers di Indonesia ](/klinik/a/landasan-kebebasan-pers-di-indonesia-lt62873e4becd04/)  28 Mei 2024 [ #### Jerat Pidana Maksimal Bagi Pengedar Narkoba ](/klinik/a/jerat-pidana-maksimal-bagi-pengedar-narkoba-lt52688677e81e4/)  22 Sep 2023 [ #### Perbedaan Hak Asasi Manusia dan Hak Warga Negara ](/klinik/a/perbedaan-hak-asasi-manusia-dan-hak-warga-negara-lt6290a66705bc0/)  08 Jun 2023 [ #### 11 Hak Warga Negara dalam Bidang Hukum ](/klinik/a/11-hak-warga-negara-dalam-bidang-hukum-lt62a087be6e0ff/)  26 Mei 2023 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/) disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). Ketika kita berbicara mengenai hak untuk hidup, maka tidak akan terlepas dari konsep dasar Hak Asasi Manusia (“HAM”) itu sendiri. Oleh karena itu, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu pengertian dan konsep dasar dari HAM itu sendiri. ### **Pengertian Hak Asasi Manusia** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Secara historis, akar filosofis dari munculnya gagasan hak asasi manusia (“HAM”) adalah teori hak kodrati, yang dikembangkan oleh para filsuf abad pencerahan di Eropa, seperti John Locke, Thomas Paine, dan Jean Jacques Rousseau. Intisari dari hak kodrati adalah pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak-hak yang melekat pada dirinya, dan karena alasan tersebut hak tidak dapat dicabut oleh negara.[\[1\]](#_ftn1) Sebagai hak kodrati, HAM melebur dalam jati diri manusia, dengan kata lain hak tersebut melekat pada diri manusia dan tidak dapat diganggu gugat.[\[2\]](#_ftn2) Dengan demikian, tidak dibenarkan siapa pun mencabut HAM tersebut.[\[3\]](#_ftn3) HAM menurut **Muladi** adalah hak yang melekat secara alamiah/inheren pada diri manusia sejak manusia lahir, dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh.[\[4\]](#_ftn4) Karena keberadaannya yang sangat penting, tanpa HAM, manusia tidak dapat mengembangkan bakat dan memenuhi kebutuhannya.[\[5\]](#_ftn5) Baca juga : **[Perbedaan Hak Asasi Manusia dan Hak Warga Negara](https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-hak-asasi-manusia-dan-hak-warga-negara-lt6290a66705bc0?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perbedaan_HAM_dan_Hak_WN)** ### **Hak Untuk Hidup** Hak untuk hidup adalah hak asasi yang paling mendasar bagi setiap manusia. Sifat keberadaan hak ini tidak dapat ditawar lagi yang disebut dengan _non derogable rights_.[\[6\]](#_ftn6) Dalam perkembangan HAM terdapat 3 (tiga) generasi HAM yang dapat Anda baca lebih lanjut pada artikel **[Konsep Hak Asasi Manusia yang Digunakan di Indonesia](https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsep-hak-asasi-manusia-yang-digunakan-di-indonesia-lt58e0c8234493e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=konsep_ham).** Hak untuk hidup termasuk dalam generasi pertama HAM yang hakikatnya hendak melindungi kehidupan pribadi manusia atau menghormati otonomi setiap orang atas dirinya sendiri. Hak-hak dalam generasi HAM pertama dikenal dengan hak negatif, yang artinya tidak ada campur tangan negara terhadap hak dan kebebasan individual. Contoh hak-hak tersebut antara lain:[\[7\]](#_ftn7) 1. **Hak untuk hidup** 2. Keutuhan jasmani 3. Hak kebebasan bergerak 4. Hak suaka dari penindasan 5. Perlindungan terhadap hak milik 6. Kebebasan berpikir 7. Beragama dan berkeyakinan 8. Kebebasan berkumpul dan menyatakan pikiran 9. Hak bebas dari penahanan dan penangkapan sewenang-wenang 10. Hak bebas dari penyiksaan 11. Hak bebas dari hukum berlaku surut, dan 12. Hak mendapatkan proses peradilan adil. Hak untuk hidup dijamin dalam **Pasal 28A [UUD 1945](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945)** yang berbunyi: _Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya._ Selain Pasal 28A, UUD 1945 juga menjamin hak untuk hidup di dalam **Pasal 28I ayat (1)** yang ditegaskan pula bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Dasar hukum yang menjamin hak untuk hidup di Indonesia juga terdapat dalam **Pasal 9 ayat (1) [UU HAM](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4d5b5fc6abcb2/undangundang-nomor-39-tahun-1999/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_ham)** yang berbunyi: _Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya_ Lebih lanjut, dalam **Penjelasan Pasal 9 UU HAM** dikatakan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Hak atas kehidupan ini bahkan juga melekat pada bayi yang belum lahir atau orang yang **terpidana mati**. Dalam hal atau keadaan yang sangat luar biasa yaitu demi kepentingan hidup ibunya dalam kasus aborsi atau berdasarkan putusan pengadilan dalam kasus pidana mati, maka tindakan aborsi atau pidana mati dalam hal dan atau kondisi tersebut, **masih dapat diizinkan**. Hanya pada dua hal tersebut itulah hak untuk hidup dapat dibatasi. Dari penjelasan Pasal 9 UU HAM di atas dapat diketahui bahwa dalam kondisi tertentu seperti pidana mati, hak untuk hidup dapat dibatasi. ### **Hak untuk Hidup Berdasarkan Hukum Internasional** Indonesia merupakan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (“PBB”) yang mengakui adanya **[Universal Declaration of Human Rights](https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights)** atau **[Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf#:~:text=DEKLARASI%20UNIVERSAL%20HAK-HAK%20ASASI%20MANUSIA%20%20Diterima%20dan,adalah%20dasar%20kemerdekaan%2C%20keadilan%20dan%20perdamaian%20di%20dunia%2C)** (“DUHAM”). **Pasal 3 DUHAM** melarang adanya hukuman mati, yakni setiap orang berhak atas kehidupan, kemerdekaan, dan keamanan pribadi. Selain UDHR, Indonesia juga telah meratifikasi **[International Covenant on Civil and Political Rights](https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights)** (“ICCPR”) atau Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik melalui **[UU 12/2005](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/24213/undangundang-nomor-12-tahun-2005/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_12_2005)**. **Pasal 6 ayat (1) Lampiran UU 12/2005** mengatur bahwa pada setiap manusia melekat hak untuk hidup, dan hak tersebut harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorangpun dapat merampas hak hidupnya. Pasal tersebut melarang adanya pidana mati, namun **Pasal 6 ayat (2) Lampiran UU 12/2005** menegaskan: _Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa **kejahatan yang paling serius** sesuai dengan hukum yang berlaku pada pada saat dilakukannya kejatahan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Kovenan dan Konvensi tentang Pencegahan dan Hukum Kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang._ Dalam ICCPR terdapat pemahaman terhadap _a public emergency which treatens the life of nation_, yakni keadaan darurat yang dapat dijadikan dasar untuk membatasi pelaksanaan hak-hak kebebasan dasar, dengan syarat bahwa keadaan memang benar dalam keadaan darurat. Keadaan darurat tersebut kemudian harus diumumkan secara resmi. Hal tersebut selaras dengan **Pasal 4 ayat (1) Lampiran UU 12/2005** yakni: _Dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan keberadaannya, yang telah diumumkan secara resmi, Negara-negara Pihak Kovenan ini dapat mengambil langkah-langkah yang mengurangi kewajiban-kewajiban mereka berdasakan Kovenan ini, sejauh memang sangat diperlukan dalam siatuasi darurat tersebut, sepanjang langkah-langkah tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional dan tidak mengandung diskriminasi semata-mata berdasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau asal-usul sosial._ Berdasarkan pasal tersebut, dalam keadaan darurat umum yang mengancam kehidupan bangsa dan jika keadaan darurat tersebut telah diumumkan secara resmi, negara-negara pihak pada kovenan ini dapat mengambil upaya yang menyimpang dari kewajiban negara berdasarkan ICCPR.[\[8\]](#_ftn8) ### **Hukuman Mati di Indonesia** Hukuman mati di Indonesia diatur dalam **[KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document/lt4c7b80e19969e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP)**, antara lain:[\[9\]](#_ftn9) 1. makar dengan maksud membunuh Presiden dan wakil Presiden (**Pasal 104 KUHP**); 2. melakukan hubungan dengan negara asing sehingga terjadi perang (**Pasal 111 ayat (2) KUHP**); 3. penghianatan memberitaukan kepada musuh diwaktu perang (**Pasal 124 ayat (3) KUHP**); 4. menghasut dan memudahkan terjadinya huru-hara (**Pasal 124 bis KUHP**); 5. pembunuhan berencana terhadap kepala negara sahabat (**Pasal 140 ayat (3) KUHP**); 6. pembunuhan berencana (**Pasal 340 KUHP**); 7. pencurian dengan kekerasan secara bersekutu mengakibatkan luka berat atau mati (**Pasal 365 ayat (4) KUHP**); 8. pembajakan di laut yang menyebabkan kematian (**Pasal 444 KUHP**); 9. kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan (**Pasal 149 K ayat (2)** dan **Pasal 149 O ayat (2) KUHP**). Hukuman mati juga diatur di luar KUHP, salah satunya terkait narkotika yang diatur dalam **[UU Narkotika](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4af3b7f6cf607/undangundang-nomor-35-tahun-2009/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_35_2009).** Pasal yang mengatur mengenai hukuman mati yaitu **Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 116 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), 121 ayat (2) dan 133 ayat (2) UU Narkotika.** Di dalam **Penjelasan Umum UU Narkotika** dijelaskan bahwa pemberatan sanksi pidana salah satunya melalui pidana mati bertujuan untuk memberantas peredaran gelap narkotika dan untuk menimbulkan efek jera pelaku. ### **Hukuman Mati Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2-3/PUU-V/2007** Menjawab pertanyaan Anda, kita perlu merujuk kembali pada **[Putusan MK No. 2-3/PUU-V/2007](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27601/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-23puuv2007/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=putusan_MK_2_3_2007).** Berkaitan dengan hal ini, di dalam artikel **[Terikat Konvensi Internasional Hukuman Mati Jalan Mesti Jalan Terus](https://www.hukumonline.com/berita/a/terikat-konvensi-internasional-hukuman-mati-mesti-jalan-terus-hol17888?utm_source=website&utm_medium=klinik_mnc&utm_campaign=konvensi_internasional_hukuman_mati)**, putusan MK menolak uji materi hukuman mati dalam UU Narkotika dan menyatakan bahwa hukuman mati dalam UU Narkotika **tidak bertentangan dengan hak untuk hidup** yang dijamin UUD 1945, lantaran hak asasi manusia dalam UUD 1945 tidak ada yang bersifat mutlak termasuk hak asasi yang diatur di dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Menurut MK, hak asasi dalam konstitusi mesti dipakai dengan menghargai dan menghormati hak asasi orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum dan keadilan sosial. Dengan demikian, hak asasi manusia harus dibatasi dengan instrumen undang-undang, yakni hak untuk hidup itu tidak boleh dikurangi, kecuali diputuskan oleh pengadilan. Alasan lain pertimbangan putusan MK salah satunya karena Indonesia telah terikat dengan **[United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988](https://www.unodc.org/pdf/convention_1988_en.pdf)** dan telah diratifikasi menjadi hukum nasional dalam UU Narkotika. Sehingga, menurut putusan MK, Indonesia justru berkewajiban menjaga dari ancaman jaringan peredaran gelap narkotika skala internasional, yang salah satunya dengan menerapkan hukuman yang efektif dan maksimal. Masih dalam artikel yang sama, dijelaskan bahwa dalam konvensi tersebut Indonesia telah mengakui kejahatan narkotika sebagai kejahatan luar biasa serius terhadap kemanusiaan (_extra ordinary crime_) sehingga penegakannya butuh perlakuan khusus, efektif dan maksimal. Salah satu perlakuan khusus itu, menurut MK, antara lain dengan cara menerapkan hukuman berat yakni pidana mati. Dengan menerapkan hukuman berat melalui pidana mati untuk kejahatan serius seperti narkotika, MK berpendapat, Indonesia tidak melanggar perjanjian internasional apa pun, termasuk ICCPR yang menganjurkan penghapusan hukuman mati. Bahkan MK menegaskan, **Pasal 6 ayat 2 ICCPR** itu sendiri **memperbolehkan masih diberlakukannya hukuman mati** kepada negara peserta, khusus untuk kejahatan yang paling serius. Lebih lanjut, melihat pada UU HAM, MK memandang bahwa undang-undang tersebut juga mengakui adanya pembatasan hak asasi seseorang dengan memberi pengakuan hak orang lain demi ketertiban umum. Dalam hal ini, MK menganggap hukuman mati merupakan bentuk pengayoman negara terhadap warga negara terutama hak-hak korban. Hal lain yang juga penting diketahui adalah orang yang dijatuhi hukuman mati (terpidana mati) oleh pengadilan masih memiliki upaya hukum lain sehingga masih ada peluang tidak dihukum mati. Hal ini kami telah kami bahas dalam artikel **[Apakah Terpidana Mati Juga Perlu Pembinaan?](Apakah%20Terpidana%20Mati%20Juga%20Perlu%20Pembinaan?)** Kesimpulannya, hak untuk hidup dan hukuman mati akan selalu mengundang pro dan kontra. Di satu sisi, hak untuk hidup memang benar dijamin dalam konstitusi Indonesia, namun di lain sisi hak tersebut juga dapat dibatasi dengan instrumen hukum seperti undang-undang, putusan pengadilan dan konvensi internasional. Konstitusionalitas hukuman mati tersebut diperkuat oleh Putusan MK No. 2-3/PUU-V/2007 seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya. Demikian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 [](Undang-Undang%20Dasar%20Negara%20Republik%20Indonesia%201945) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document/lt4c7b80e19969e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; [](Undang-Undang%20Nomor%2039%20Tahun%201999%20tentang%20Hak%20Asasi%20Manusia;) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik; [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/24213/undangundang-nomor-12-tahun-2005/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_12_2005) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4af3b7f6cf607/undangundang-nomor-35-tahun-2009/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_35_2009) United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 [](https://www.unodc.org/pdf/convention_1988_en.pdf) PUTUSAN ------- [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27601/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-23puuv2007/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=putusan_MK_2_3_2007) REFERENSI --------- 1. Ayub Torry Satriyo Kusumo. _Hukuman Mati Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia Internasional._ Elsam: Lembaga Studi & Advokasi Mayarakat; 2. Eko Riyadi. _Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional_. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018; 3. Eva Achjani Zulfa. _Menelaah Arti Hak Untuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia._ Lex Jurnalica, Vol. 3, No. 1, 2005; 4. Michael J. Perry. _Toward a Theory of Human Rights: Religion, Law, Courts._ Cambridge: Cambridge University Press, 2007; 5. _Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum Indonesia (cet. 1)._ Jakarta: The Habibie Center, 2002; 6. Nandang Sambas. _Penerapan Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia._ Syiar Hukum, Vol. 9, No. 3, 2007; 7. Rhona K.M. Smith, _Hukum Hak Asasi Manusia,_ Yogyakarta: PUSHAM UII, 2010 8. Satya Arinanto, _Dimensi- Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya,_ Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008 9. [Universal Declaration of Human Rights](https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights), diakses pada 16 Juni 2022 pukul 16.40 WIB. [\[1\]](#_ftnref1) Eko Riyadi, _Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional_, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018, hlm. 3-4. [\[2\]](#_ftnref2) Michael J. Perry, _Toward a Theory of Human Rights: Religion, Law, Courts,_ Cambridge: Cambridge University Press, 2007, hlm. 33. [\[3\]](#_ftnref3) Satya Arinanto, _Dimensi- Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya,_ Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008, hlm. 15. [\[4\]](#_ftnref4) Eko Riyadi, _Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional_, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018, hlm. 9. [\[5\]](#_ftnref5) Muladi, _Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum Indonesia (cet. 1),_ Jakarta: The Habibie Center, 2002, hlm. 56. [\[6\]](#_ftnref6) Eva Achjani Zulfa, _Menelaah Arti Hak Untuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia,_ Lex Jurnalica, Vol. 3, No. 1, 2005, hlm. 13. [\[7\]](#_ftnref7) Rhona K.M. Smith, _Hukum Hak Asasi Manusia,_ Yogyakarta: PUSHAM UII, 2010, hlm. 15. [\[8\]](#_ftnref8) Ayub Torry Satriyo Kusumo, _Hukuman Mati Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia Internasional,_ Elsam: Lembaga Studi & Advokasi Mayarakat, hlm. 12. [\[9\]](#_ftnref9) Nandang Sambas, _Penerapan Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia,_ Syiar Hukum, Vol. 9, No. 3, 2007, hlm. 253. Tags ---- [hak asasi](/tag/hak-asasi) [hak asasi manusia](/tag/hak-asasi-manusia) [hukuman mati](/tag/hukuman-mati) [pidana mati](/tag/pidana-mati)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITBisakah Rencana Perdamaian Diajukan Kedua Kalinya?10 Mar 2022Ada Persekongkolan Perdamaian PKPU? Lakukan Ini15 Feb 2022Dapatkah PKPU Diajukan Kedua Kalinya setelah Homologasi?07 Nov 2019Dapatkah PKPU Diajukan Kedua Kalinya setelah Homologasi?07 Nov 2019Proses PKPU Sementara dan PKPU Tetap24 Mei 2018Secara singkat, dapat kami jelaskan bahwa karena utang adalah milik debitor (koperasi), maka pembayaran utang haruslah dilakukan oleh debitur (koperasi) itu sendiri.Namun demikian, kerja sama pembayaran utang dengan koperasi lain sebagaimana Anda sebutkan dimungkinkan. Akan tetapi, hal ini harus terlebih dahulu diajukan dalam proses pembahasan perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (“PKPU”) dan harus telah diterima oleh mayoritas kreditor serta disahkan oleh pengadilan (homologasi). Jadi, sahkah jika dilakukan pasca homologasi?Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Adapun hal mengenai perdamaian dalam PKPU telah diatur dalam Bab III: Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bagian Kedua tentang Perdamaian, Pasal 265 sampai dengan Pasal 294 UU 37/2004.Debitor berhak pada waktu mengajukan permohonan PKPU atau setelah itu, menawarkan suatu perdamaian kepada kreditor.[1] Lebih lanjut, mengenai kapan waktu debitor bisa mengajukan proposal perdamaian bisa Anda simak dalam Waktu ‘Tepat’ Mengajukan Rencana Perdamaian dalam Kepailitan dan PKPU.Dalam rapat rencana perdamaian, baik pengurus maupun ahli, apabila telah diangkat, harus secara tertulis memberikan laporan tentang rencana perdamaian yang ditawarkan itu.[2]Debitor PKPU kemudian berhak memberikan keterangan mengenai rencana perdamaian dan membelanya serta berhak mengubah rencana perdamaian tersebut selama berlangsungnya perundingan.[3]Baca juga: Apa Itu Novasi dan Bagaimana Cara Pelaksanaannya?Pada momen ini, debitor (koperasi) dapat menghadirkan pihak ketiga (koperasi lain) untuk membantu debitor dalam menyusun rencana perdamaian, misalnya dalam bentuk skema kerja sama, investasi atau dalam bentuk lain yang disepakati antara debitor dengan pihak ketiga (koperasi lain).Selain itu, pihak ketiga (koperasi lain) juga dapat mengajukan diri sebagai penanggung utang milik debitor.Baca juga: Mengenal Jaminan Perorangan, Corporate Guarantee, dan Bank GaransiApabila rencana perdamaian diterima, Hakim Pengawas wajib menyampaikan laporan tertulis ke pengadilan pada tanggal yang telah ditentukan untuk keperluan pengesahan perdamaian, dan pada tanggal yang ditentukan tersebut pengurus serta kreditor dapat menyampaikan alasan yang menyebabkan ia menghendaki pengesahan atau penolakan perdamaian.[4]Perdamaian yang telah disahkan mengikat semua kreditor, kecuali kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian, ia akan diberikan kompensasi sebesar nilai terendah diantara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan atas kebendaan.[5]Setelah perdamaian disahkan dalam putusan (homologasi), dan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka putusan pengesahan perdamaian tersebut merupakan alas hak yang dapat dijalankan terhadap debitor dan semua orang telah mengikatkan diri sebagai penanggung untuk perdamaian tersebut.[6]Baca juga: Langkah Memperoleh Homologasi dalam Kepailitan dan PKPUJadi, pelaksanaan pembayaran utang debitor kepada kreditor harus merujuk pada homologasi, tidak boleh di luar skema yang disetujui dalam homologasi. Sebab pasca homologasi, rencana perdamaian atau proposal perdamaian berikut skema pembayaran tidak bisa diubah.Baca juga: Akibat Hukum Jika Debitur Lalai Memenuhi Isi Perdamaian PKPU Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.[1] Pasal 265 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU 37/2004”)[2] Pasal 278 ayat (1) UU 37/2004[3] Pasal 278 ayat (2) jo. Pasal 150 UU 37/2004[4] Pasal 284 ayat (1) UU 37/2004[5] Pasal 286 jo. Pasal 281 ayat (2) UU 37/2004[6] Pasal 287 UU 37/2004Tagsdebiturhomologasikepailitankrediturpkpu

Bagaimana jika koperasi kerja sama dengan koperasi lain untuk melunasi utang pada krediturnya pasca homologasi? Katanya utang pada kreditur akan dibayarkan oleh koperasi lain. Apakah itu dimungkinkan dalam hukum kepailitan?

Singkatnya, karena utang yang ada adalah milik debitor (koperasi), maka pembayaran utang haruslah dilakukan oleh debitor itu sendiri. Namun demikian, dimungkinkan pembayaran utang milik debitor dilakukan oleh pihak ketiga (koperasi lain), akan tetapi dengan syarat. Apakah itu?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Bisakah Rencana Perdamaian Diajukan Kedua Kalinya?10 Mar 2022Ada Persekongkolan Perdamaian PKPU? Lakukan Ini15 Feb 2022Dapatkah PKPU Diajukan Kedua Kalinya setelah Homologasi?07 Nov 2019Dapatkah PKPU Diajukan Kedua Kalinya setelah Homologasi?07 Nov 2019Proses PKPU Sementara dan PKPU Tetap24 Mei 2018Bisakah Rencana Perdamaian Diajukan Kedua Kalinya?10 Mar 2022Ada Persekongkolan Perdamaian PKPU? Lakukan Ini15 Feb 2022Dapatkah PKPU Diajukan Kedua Kalinya setelah Homologasi?07 Nov 2019Dapatkah PKPU Diajukan Kedua Kalinya setelah Homologasi?07 Nov 2019Proses PKPU Sementara dan PKPU Tetap24 Mei 2018Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/skema-pembayaran-utang-debitur-tak-boleh-di-luar-homologasi-lt62aaf89d11310/

Skema Pembayaran Utang Debitur Tak Boleh di Luar Homologasi

pages/220/page-7.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Bisakah Rencana Perdamaian Diajukan Kedua Kalinya? ](/klinik/a/bisakah-rencana-perdamaian-diajukan-kedua-kalinya-cl4551/)  10 Mar 2022 [ #### Ada Persekongkolan Perdamaian PKPU? Lakukan Ini ](/klinik/a/ada-persekongkolan-perdamaian-pkpu-lakukan-ini-cl1354/)  15 Feb 2022 [ #### Dapatkah PKPU Diajukan Kedua Kalinya setelah Homologasi? ](/klinik/a/dapatkah-pkpu-diajukan-kedua-kalinya-setelah-homologasi-lt5dc360a45801b/)  07 Nov 2019 [ #### Dapatkah PKPU Diajukan Kedua Kalinya setelah Homologasi? ](/klinik/a/dapatkah-pkpu-diajukan-kedua-kalinya-setelah-homologasi-lt5dc360a45801b/)  07 Nov 2019 [ #### Proses PKPU Sementara dan PKPU Tetap ](/klinik/a/proses-pkpu-sementara-dan-pkpu-tetap-lt5ade9a469d120/)  24 Mei 2018 [](#!) Secara singkat, dapat kami jelaskan bahwa karena utang adalah milik debitor (koperasi), maka pembayaran utang haruslah dilakukan oleh debitur (koperasi) itu sendiri. Namun demikian, kerja sama pembayaran utang dengan koperasi lain sebagaimana Anda sebutkan dimungkinkan. Akan tetapi, hal ini **harus terlebih dahulu diajukan dalam proses pembahasan perdamaian** dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (“PKPU”) dan harus telah diterima oleh mayoritas kreditor serta disahkan oleh pengadilan (homologasi). Jadi, sahkah jika dilakukan pasca homologasi? Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Adapun hal mengenai perdamaian dalam PKPU telah diatur dalam Bab III: Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bagian Kedua tentang Perdamaian, **Pasal 265 sampai dengan Pasal 294 [UU 37/2004](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20144/node/19/uu-no-37-tahun-2004-kepailitan-dan-penundaan-kewajiban-pembayaran-utang?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_37_2004)**. Debitor berhak **pada waktu** mengajukan permohonan PKPU **atau setelah itu**, menawarkan suatu perdamaian kepada kreditor.[\[1\]](#_ftn1) Lebih lanjut, mengenai kapan waktu debitor bisa mengajukan proposal perdamaian bisa Anda simak dalam **[Waktu ‘Tepat’ Mengajukan Rencana Perdamaian dalam Kepailitan dan PKPU](https://www.hukumonline.com/klinik/a/waktu-tepat-mengajukan-rencana-perdamaian-dalam-kepailitan-dan-pkpu-lt5dcbca5b1defb?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=waktu_rencana_perdamaian)**. Dalam rapat rencana perdamaian, baik pengurus maupun ahli, apabila telah diangkat, harus secara tertulis memberikan laporan tentang rencana perdamaian yang ditawarkan itu.[\[2\]](#_ftn2) Debitor PKPU kemudian berhak memberikan keterangan mengenai rencana perdamaian dan membelanya serta **berhak** **mengubah rencana perdamaian** tersebut **selama berlangsungnya perundingan**.[\[3\]](#_ftn3) Baca juga: **[Apa Itu Novasi dan Bagaimana Cara Pelaksanaannya?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-novasi-dan-bagaimana-cara-pelaksanaannya-lt5113002d58b0a?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=cara_novasi)** Pada momen ini, debitor (koperasi) dapat menghadirkan pihak ketiga (koperasi lain) untuk membantu debitor dalam menyusun rencana perdamaian, misalnya dalam bentuk skema kerja sama, investasi atau dalam bentuk lain yang disepakati antara debitor dengan pihak ketiga (koperasi lain). Selain itu, pihak ketiga (koperasi lain) juga dapat mengajukan diri sebagai penanggung utang milik debitor. Baca juga: **[Mengenal Jaminan Perorangan, _Corporate Guarantee_, dan Bank Garansi](https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-jaminan-perorangan--icorporate-guarantee-i--dan-bank-garansi-lt519d0870c12f3?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=jaminan_perorangan_bank)** Apabila rencana perdamaian diterima, Hakim Pengawas wajib menyampaikan laporan tertulis ke pengadilan pada tanggal yang telah ditentukan untuk keperluan pengesahan perdamaian, dan pada tanggal yang ditentukan tersebut pengurus serta kreditor dapat menyampaikan alasan yang menyebabkan ia menghendaki pengesahan atau penolakan perdamaian.[\[4\]](#_ftn4) **Perdamaian yang telah disahkan mengikat semua kreditor**, kecuali kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian, ia akan diberikan kompensasi sebesar nilai terendah diantara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan atas kebendaan.[\[5\]](#_ftn5) Setelah perdamaian disahkan dalam putusan (homologasi), dan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka putusan pengesahan perdamaian tersebut merupakan alas hak yang dapat dijalankan terhadap debitor dan semua orang telah mengikatkan diri sebagai penanggung untuk perdamaian tersebut.[\[6\]](#_ftn6) Baca juga: **[Langkah Memperoleh Homologasi dalam Kepailitan dan PKPU](https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-memperoleh-homologasi-dalam-kepailitan-dan-pkpu-lt6284db73c2800?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=langkah_homologasi)** Jadi, pelaksanaan pembayaran utang debitor kepada kreditor harus **merujuk pada homologasi**, tidak boleh di luar skema yang disetujui dalam homologasi. Sebab pasca homologasi, rencana perdamaian atau proposal perdamaian berikut skema pembayaran tidak bisa diubah. Baca juga: **[Akibat Hukum Jika Debitur Lalai Memenuhi Isi Perdamaian PKPU](https://www.hukumonline.com/klinik/a/akibat-hukum-jika-debitur-lalai-memenuhi-isi-perdamaian-pkpu-lt612f7edd2b2c8?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=lalai_perdamaian)** Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- [Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20144/node/19/uu-no-37-tahun-2004-kepailitan-dan-penundaan-kewajiban-pembayaran-utang?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_37_2004). * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 265 [Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20144/node/19/uu-no-37-tahun-2004-kepailitan-dan-penundaan-kewajiban-pembayaran-utang?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_37_2004) (“UU 37/2004”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 278 ayat (1) UU 37/2004 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 278 ayat (2) _jo._ Pasal 150 UU 37/2004 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 284 ayat (1) UU 37/2004 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 286 _jo._ Pasal 281 ayat (2) UU 37/2004 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 287 UU 37/2004 Tags ---- [debitur](/tag/debitur) [homologasi](/tag/homologasi) [kepailitan](/tag/kepailitan) [kreditur](/tag/kreditur) [pkpu](/tag/pkpu)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITDokter Hewan Malapraktik, Ini Sanksi Hukumnya05 Feb 2024Hukumnya Jika Bidan Menolak Menangani Pasien dalam Keadaan Darurat21 Apr 2022Biaya Pertanggungan dalam Perjanjian Asuransi Kesehatan24 Mar 2022Dokter Malapraktik, Bisakah Asuransi yang 'Tanggung Jawab'?01 Mar 2022Donor sperma adalah salah satu upaya memiliki anak di luar cara alami. Namun, sebelum membahas lebih lanjut mengenai donor sperma, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu pengertian inseminasi. Pengertian InseminasiBelajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Inseminasi adalah pemasukan sperma ke dalam saluran genitalia betina. Dari perspektif ilmu, keterampilan, dan model, inseminasi adalah pengembangan, penyebaran, atau penangkaran. Sedangkan inseminasi buatan adalah penempatan sperma ke dalam uterus atau kandungan telur yang dilakukan dengan bantuan manusia.Dalam dunia kedokteran, teknik inseminasi buatan yang telah dikembangkan salah satunya dikenal dengan teknik Fertilisasi in Vitro (“FIV”), atau masyarakat biasa menyebutnya dengan bayi tabung.[1] Secara bahasa, Fertilisasi In Vitro terdiri dari dua suku kata yakni Fertilisasi dan In Vitro. Fertilisasi adalah pembuahan sel telur wanita oleh spermatozoa pria, sedangkan In Vitro artinya di luar tubuh. Dengan demikian, fertilisasi in vitro berarti proses pembuahan sel telur wanita oleh spermatozoa pria, yang terjadi di luar tubuh.[2]Teknologi FIV mempertemukan ovum dengan sel sperma di laboratorium sampai terjadi pembuahan dan hasil pembuahan (embrio) dikembalikan ke rahim si ibu untuk dibiarkan berkembang menjadi janin. Yang dimaksud dengan embrio adalah perkembangan lebih lanjut dari hasil pembuahan sperma dan ovum sampai terbentuk blastokista.[3]Selain FIV atau bayi tabung, terdapat teknik inseminasi buatan yang dikenal dengan donor sperma. Menurut Collins Dictionary, donor sperma adalah ketika pria menyediakan sperma untuk digunakan dalam proses pembuahan buatan (artificial fertilization). Sedangkan menurut Merriam Webster Dictionary, donor sperma adalah kegiatan di mana seorang pria memberikan spermanya ke bank sperma, agar dapat digunakan untuk membantu wanita mengandung.Bank sperma adalah tempat yang melayani pembekuan dan penyimpanan sperma ke dalam larutan nitrogen cair guna mempertahankan fertilisas sperma. Dalam terminologi medis, bank sperma disebut cryobanking. Cryobanking merupakan suatu teknik penyimpanan sel cryopreserved untuk digunakan di kemudian hari. Pada dasarnya, semua sel dalam tubuh manusia dapat disimpan dengan menggunakan teknik dan alat tersebut. Sehingga sel mampu bertahan hidup untuk jangka waktu tertentu.[4] Dasar Hukum Inseminasi di IndonesiaDi Indonesia, teknis inseminasi buatan dilakukan dengan menggunakan Teknologi Reproduksi Berbantu. Hal ini diselenggarakan dalam rangka membantu pasangan suami istri yang tidak subur untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.Selaras dengan Pasal 1 angka 1 Permenkes 39/2010, Teknologi Reproduksi Berbantu adalah upaya medis, pasangan suami istri yang sukar memperoleh keturunan, dapat memperolehnya melalui metode fertilisasi in-vitro dan pemindahan embrio (FIV-PE) dengan menggunakan peralatan dan cara-cara yang mutakhir.Sebagaimana telah dijelaskan, bayi tabung atau FIV merupakan inseminasi bantuan atau kehamilan di luar cara alami. Di Indonesia inseminasi bantuan/reproduksi bantuan diatur dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) PP 61/2014 yang berbunyi:Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alamiah hanya dapat dilakukan pada pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah dan mengalami ketidaksuburan atau infertilitas untuk memperoleh keturunan. Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alamiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan hasil pembuahan sperma dan ovum yang berasal dari suami istri yang bersangkutan dan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal.Sehingga, di Indonesia upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan antara suami dan istri yang terikat perkawinan yang sah, artinya sperma dan ovum tidak boleh berasal dari orang lain. Hal ini juga diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU 36/2009 yang berbunyi:Upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan: hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal.Baca juga: Aspek Hukum tentang Surrogate Mother (Ibu Pengganti) Sanksi Pidana dan Perdata Atas MalpraktikMalpraktik atau malpractice berasal dari kata ‘mal’ yang artinya buruk. Sedang kata ‘practice’ merupakan suatu tindakan atau praktik. Dengan demikian, secara harfiah malpraktik berarti tindakan medis buruk yang dilakukan oleh dokter dalam hubungannya dengan pasien. Malpraktik merupakan suatu kegiatan yang salah yang dilakukan oleh dokter dan tidak sesuai dengan standar operasional prosedurnya.[5]Menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Kode Etik Kedokteran Indonesia (“Kodeki”), seorang dokter wajib mempertahankan standar profesi, integritas moral dan kejujuran intelektual dirinya sebagai dasar pengambilan keputusan profesional. Keputusan profesional tersebut berarti ditujukan kepada sikap, tindakan, perilaku dokter yang memiliki niat baik konsisten, kesungguhan dan ketuntasan kerja, integritas ilmiah dan sosial sebagai wujud dari integritas moral dan kejujuran intelektual. Oleh karena itu, tindakan yang tidak sesuai dengan standar profesi (malpraktik) tentu bertentangan dengan Kodeki.Pemberian sanksi terhadap dokter yang melanggar etik dapat berupa penasihatan, peringatan lisan, peringatan tertulis, pembinaan perilaku, pendidikan ulang (re-schooling), hingga pemecatan keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), baik secara sementara atau pun permanen. Pada umumnya sanksi etik tersebut bersifat pembinaan, kecuali pemecatan keanggotaan yang bersifat permanen atau pencabutan keanggotaan seumur hidup.[6]Kemudian, Pasal 66 ayat (1) UU 29/2004 menegaskan setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran, dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.Jika keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia menyatakan salah, dokter yang bersangkutan akan dikenai sanksi disiplin berupa:[7] pemberian peringatan tertulis;rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik; dan/ataukewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi.Dari perspektif hukum pidana, malpraktik juga diatur di KUHP dan termasuk dalam kategori kealpaan yang diatur dalam Bab XXI, yaitu:Pasal 359 KUHPBarang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Pasal 360 KUHPBarang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapatkan luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat juta lima ratus rupiah.[8] Pasal 361 KUHPJika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencarian, maka pidana ditambah dengan sepertiga dan yang bersalah dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian dalam mana dilakukan kejahatan dan hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan.Selain pidana, tindakan malpraktik dokter juga dapat digugat secara perdata. Perlakuan medis dokter yang menyimpang dari standar prosedur operasional dan standar profesi, yang menimbulkan kerugian pasien dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (“PMH”) yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yakni:Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.Berdasarkan pasal tersebut, karena ada perkataan “karena salahnya”, tindakan malpraktik kedokteran dapat diterapkan pada Pasal 1365 KUH Perdata.[9] Akan tetapi, untuk dapat mengajukan gugatan PMH, ada 4 syarat dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang wajib dipenuhi, antara lain:[10]Pasien harus mengalami suatu kerugian;Ada kesalahan atau kelalaian (di samping perseorangan, rumah sakit juga bisa bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian pegawainya);Ada hubungan kausal antara kerugian dan kesalahan;Perbuatan itu melanggar hukum/PMH.Menurut M.A. Moegni Djojodirdjo, ada beberapa jenis ganti rugi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang yang memenuhi Pasal 1365 KUHPer, yaitu:[11]ganti rugi atas kerugian dalam bentuk uang;ganti rugi dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula;pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum;larangan untuk melakukan suatu perbuatan;meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum;pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.Meskipun donor sperma sudah menjadi hal lumrah di luar negeri, akan tetapi tidak di Indonesia. UU 36/2009 dan PP 61/2014 telah menegaskan inseminasi buatan/reproduksi buatan hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah.Dengan kata lain, hukum di Indonesia melarang warganya untuk menerima donor sperma dari orang lain selain dari suami sendiri, atau penggunaan ovum dari orang lain selain dari istri sendiri.Dengan demikian, donor sperma adalah upaya memiliki anak di luar cara alamiah yang tidak sah menurut hukum di Indonesia. Indonesia hanya mengakui Fertilisasi In Vitro dan pemindahan embrio terhadap pasangan suami dan istri.Jika dokter diduga melakukan tindakan tidak sesuai dengan standar operasional prosedur atau malpraktik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokter dapat dikenakan pertanggungjawaban secara pidana, perdata, dan sanksi disiplin.Baca juga: Langkah-langkah yang Dapat Dilakukan Pasien Korban MalpraktikSeluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban dari kami tentang keabsahan donor sperma di Indonesia, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PidanaKitab Undang-Undang Hukum PerdataUndang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik KedokteranUndang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang KesehatanUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta KerjaUndang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga KesehatanPeraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan ReproduksiPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 039/MENKES/SK/I/2010 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi BerbantuPeraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP REFERENSIA.A. Ngr. Dwi Dananjaya (et.al), Sanksi Malpraktik dan Resiko Medik yang Dilakukan oleh Dokter, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 1, No. 1, 2019;Anna Rozaliyani (et.al), Prinsip Penetapan Sanksi bagi Pelanggaran Etik Kedokteran, Jurnal Etika Kedokteran Indonesia, Vol. 2, No. 1, 2018.Mutia Sezia Nur Aini, Akibat Hukum Malpraktik Terhadap Dokter Ditinjau dari Hukum Perdata, Jurnal Privat Law, Vol. 8, No. 2, 2020;Nur Rahmawati (et.al), Tinjauan RUU Ketahanan Keluarga tentang Larangan Jual Beli dan Donor Sperma atau Ovum dalam Perspektif Hukum Pidana, Jurnal Lontar Merah, Vol. 3, No. 1, 2020;Sri Redjeki Slamet, Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi, Lex Jurnalica, Vol 10, No. 2, 2013;Wiryawan Permadi (et.al), Hanya 7 Hari Memahami Fertilisasi In Vitro, Bandung: Refika Aditama, 2008;Venny Sulistyani (et.al), Pertanggungjawaban Perdata Seorang Dokter dalam Kasus Malpraktek Medis, Lex Jurnalica, Vol. 12, No. 2, 2015;Zahrowati, Bayi Tabung (Fertilisasi In Vitro) dengan Menggunakan Sperma Donor dan Rahim Sewaan (Surrogate Mother) dalam Perspektif Hukum Perdata, Jurnal Holrev, Vol. 1, No. 2, 2017;Collins Dictionary, diakses pada 10 Juni 2022, pukul 07.24 WIB;Inseminasi, diakses pada 16 Juni 2022, pukul 07.24 WIB;Inseminasi buatan, diakses pada 16 Juni 2022, pukul 07.24 WIB;Kode Etik Kedokteran Indonesia, diakses pada 15 Juni 2022, pukul 17.23 WIB;Merriam Webster Dictionary, diakses pada 10 Juni 2022, pukul 09.18 WIB.[1] Wiryawan Permadi (et.al), Hanya 7 Hari Memahami Fertilisasi In Vitro, Bandung: Refika Aditama, 2008, hal. 1-2[2] Zahrowati, Bayi Tabung (Fertilisasi In Vitro) dengan Menggunakan Sperma Donor dan Rahim Sewaan (Surrogate Mother) dalam Perspektif Hukum Perdata, Jurnal Holrev, Vol. 1, No. 2, 2017, hal. 201[3] Penjelasan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi [4] Nur Rahmawati (et.al), Tinjauan RUU Ketahanan Keluarga Tentang Larangan Jual Beli dan Donor Sperma atau Ovum dalam Perspektif Hukum Pidana, Jurnal Lontar Merah, Vol. 3, No. 1, 2020, hal. 268[5] A.A. Ngr. Dwi Dananjaya (et.al), Sanksi Malpraktik dan Resiko Medik yang Dilakukan oleh Dokter, Jurnal Analogi Hukum, Vol.1, No. 1, 2019, hal. 7[6] Anna Rozaliyani (et.al), Prinsip Penetapan Sanksi bagi Pelanggaran Etik Kedokteran, Jurnal Etika Kedokteran Indonesia, Vol. 2, No. 1, 2018, hal. 21.[7] Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran[8] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP [9] Mutia Sezia Nur Aini, Akibat Hukum Malpraktik Terhadap Dokter Ditinjau dari Hukum Perdata, Jurnal Privat Law, Vol. 8, No. 2, 2020, hal. 291[10] Venny Sulistyani (et.al), Pertanggungjawaban Perdata Seorang Dokter dalam Kasus Malpraktek Medis, Lex Jurnalica, Vol. 12, No. 2, 2015, hal. 148[11] Sri Redjeki Slamet, Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi, Lex Jurnalica, Vol 10, No. 2, 2013, hal. 113Tagsdoktermalpraktiktenaga kesehatanuu praktik kedokteran

Selain prosedur bayi tabung, suami istri di Indonesia bolehkah donor sperma di Indonesia untuk memiliki anak? Kemudian bagaimana aturannya jika dokter melakukan malpraktik ketika menjalankan prosedur tersebut?

Upaya memiliki anak di luar cara alami telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Contoh prosedur yang dilakukan adalah bayi tabung sebagai reproduksi buatan. Namun, apakah donor sperma termasuk dalam reproduksi buatan yang sah di Indonesia? Kemudian, apa sanksi jika dokter melakukan malpraktik? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Dokter Hewan Malapraktik, Ini Sanksi Hukumnya05 Feb 2024Hukumnya Jika Bidan Menolak Menangani Pasien dalam Keadaan Darurat21 Apr 2022Biaya Pertanggungan dalam Perjanjian Asuransi Kesehatan24 Mar 2022Dokter Malapraktik, Bisakah Asuransi yang 'Tanggung Jawab'?01 Mar 2022Dokter Hewan Malapraktik, Ini Sanksi Hukumnya05 Feb 2024Hukumnya Jika Bidan Menolak Menangani Pasien dalam Keadaan Darurat21 Apr 2022Biaya Pertanggungan dalam Perjanjian Asuransi Kesehatan24 Mar 2022Dokter Malapraktik, Bisakah Asuransi yang 'Tanggung Jawab'?01 Mar 2022Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023Cara dan Biaya Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara25 Apr 2024Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023Cara dan Biaya Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara25 Apr 2024Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/sahkah-donor-sperma-di-indonesia-lt62aad2cc18f9d/

Sahkah Donor Sperma di Indonesia?

pages/220/page-8.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Dokter Hewan Malapraktik, Ini Sanksi Hukumnya ](/klinik/a/dokter-hewan-malapraktik--ini-sanksi-hukumnya-lt5e4e0d4dc6317/)  05 Feb 2024 [ #### Hukumnya Jika Bidan Menolak Menangani Pasien dalam Keadaan Darurat ](/klinik/a/hukumnya-jika-bidan-menolak-menangani-pasien-dalam-keadaan-darurat-lt61eac1f7d3d50/)  21 Apr 2022 [ #### Biaya Pertanggungan dalam Perjanjian Asuransi Kesehatan ](/klinik/a/biaya-pertanggungan-dalam-perjanjian-asuransi-kesehatan-lt623c27d427ae0/)  24 Mar 2022 [ #### Dokter Malapraktik, Bisakah Asuransi yang 'Tanggung Jawab'? ](/klinik/a/dokter-malapraktik--bisakah-asuransi-yang-tanggung-jawab-cl5120/)  01 Mar 2022 [](#!) Donor sperma adalah salah satu upaya memiliki anak di luar cara alami. Namun, sebelum membahas lebih lanjut mengenai donor sperma, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu pengertian inseminasi. ### **Pengertian Inseminasi** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) **[Inseminasi](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/inseminasi%20buatan)** adalah pemasukan sperma ke dalam saluran genitalia betina. Dari perspektif ilmu, keterampilan, dan model, inseminasi adalah pengembangan, penyebaran, atau penangkaran. Sedangkan **[inseminasi buatan](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/inseminasi%20buatan)** adalah penempatan sperma ke dalam uterus atau kandungan telur yang dilakukan dengan bantuan manusia. Dalam dunia kedokteran, teknik inseminasi buatan yang telah dikembangkan salah satunya dikenal dengan teknik Fertilisasi in Vitro (“FIV”), atau masyarakat biasa menyebutnya dengan bayi tabung.[\[1\]](#_ftn1) Secara bahasa, Fertilisasi In Vitro terdiri dari dua suku kata yakni Fertilisasi dan In Vitro. Fertilisasi adalah pembuahan sel telur wanita oleh spermatozoa pria, sedangkan In Vitro artinya di luar tubuh. Dengan demikian, fertilisasi in vitro berarti proses pembuahan sel telur wanita oleh spermatozoa pria, yang terjadi di luar tubuh.[\[2\]](#_ftn2) Teknologi FIV mempertemukan ovum dengan sel sperma di laboratorium sampai terjadi pembuahan dan hasil pembuahan (embrio) dikembalikan ke rahim si ibu untuk dibiarkan berkembang menjadi janin. Yang dimaksud dengan embrio adalah perkembangan lebih lanjut dari hasil pembuahan sperma dan ovum sampai terbentuk blastokista.[\[3\]](#_ftn3) Selain FIV atau bayi tabung, terdapat teknik inseminasi buatan yang dikenal dengan donor sperma. Menurut [**Collins Dictionary**](https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sperm-donor), donor sperma adalah ketika pria menyediakan sperma untuk digunakan dalam proses pembuahan buatan _(artificial fertilization)._ Sedangkan menurut [**Merriam Webster Dictionary**](https://www.merriam-webster.com/dictionary/sperm%20donor), donor sperma adalah kegiatan di mana seorang pria memberikan spermanya ke bank sperma, agar dapat digunakan untuk membantu wanita mengandung. Bank sperma adalah tempat yang melayani pembekuan dan penyimpanan sperma ke dalam larutan nitrogen cair guna mempertahankan fertilisas sperma. Dalam terminologi medis, bank sperma disebut _cryobanking_. _Cryobanking_ merupakan suatu teknik penyimpanan sel _cryopreserved_ untuk digunakan di kemudian hari. Pada dasarnya, semua sel dalam tubuh manusia dapat disimpan dengan menggunakan teknik dan alat tersebut. Sehingga sel mampu bertahan hidup untuk jangka waktu tertentu.[\[4\]](#_ftn4) ### **Dasar Hukum Inseminasi di Indonesia** Di Indonesia, teknis inseminasi buatan dilakukan dengan menggunakan Teknologi Reproduksi Berbantu. Hal ini diselenggarakan dalam rangka membantu pasangan suami istri yang tidak subur untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selaras dengan **Pasal 1 angka 1** [**Permenkes 39/2010**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e005403bf378/peraturan-menteri-kesehatan-nomor-039menkesski2010-tahun-2010?r=0&p=1&q=Permenkes%20No.%20039%2FMenkes%2FSk%2FI%2F2010%20&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkes_39_2010), Teknologi Reproduksi Berbantu adalah upaya medis, pasangan suami istri yang sukar memperoleh keturunan, dapat memperolehnya melalui metode fertilisasi in-vitro dan pemindahan embrio (FIV-PE) dengan menggunakan peralatan dan cara-cara yang mutakhir. Sebagaimana telah dijelaskan, bayi tabung atau FIV merupakan inseminasi bantuan atau kehamilan di luar cara alami. Di Indonesia inseminasi bantuan/reproduksi bantuan diatur dalam **Pasal 40 ayat (1) dan (2)** [**PP 61/2014**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt53e1f5cc0e251/peraturan-pemerintah-nomor-61-tahun-2014?r=0&p=1&q=Peraturan%20Pemerintah%20No.%2061%20tahun%202014%20&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_61_2014) yang berbunyi: 1. _Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alamiah hanya dapat dilakukan pada **pasangan suami**_ **_istri_** **_yang terikat perkawinan yang sah_** _dan mengalami ketidaksuburan atau infertilitas untuk memperoleh keturunan._ 2. _Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alamiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)_ _dilaksanakan dengan menggunakan hasil pembuahan sperma dan ovum yang berasal dari suami istri yang bersangkutan dan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal._ Sehingga, di Indonesia upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan antara suami dan istri yang terikat perkawinan yang sah, artinya **sperma dan ovum tidak boleh berasal dari orang lain**. Hal ini juga diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a** [**UU 36/2009**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4af3c27570c04/undangundang-nomor-36-tahun-2009?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_36_2009) yang berbunyi: _Upaya kehamilan di luar cara alamiah **hanya** dapat dilakukan oleh **pasangan suami istri yang sah** dengan ketentuan:_ 1. _hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal._ Baca juga: [**Aspek Hukum tentang _Surrogate Mother_ (Ibu Pengganti)**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/aspek-hukum-tentang-isurrogate-mother-i-ibu-pengganti-lt4c562a3b4bba4?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=aspek_hukum_surrogate_mother) ### **Sanksi Pidana dan Perdata Atas Malpraktik** Malpraktik atau _malpractice_ berasal dari kata _‘mal’_ yang artinya buruk. Sedang kata _‘practice’_ merupakan suatu tindakan atau praktik. Dengan demikian, secara harfiah malpraktik berarti tindakan medis buruk yang dilakukan oleh dokter dalam hubungannya dengan pasien. Malpraktik merupakan suatu kegiatan yang salah yang dilakukan oleh dokter dan tidak sesuai dengan standar operasional prosedurnya.[\[5\]](#_ftn5) Menurut **Penjelasan Pasal 2 ayat (1)** **[Kode Etik Kedokteran Indonesia](https://mkekidi.id/wp-content/uploads/2016/01/KODEKI-Tahun-2012.pdf) (“Kodeki”)**, seorang dokter wajib mempertahankan standar profesi, integritas moral dan kejujuran intelektual dirinya sebagai dasar pengambilan keputusan profesional. Keputusan profesional tersebut berarti ditujukan kepada sikap, tindakan, perilaku dokter yang memiliki niat baik konsisten, kesungguhan dan ketuntasan kerja, integritas ilmiah dan sosial sebagai wujud dari integritas moral dan kejujuran intelektual. Oleh karena itu, tindakan yang tidak sesuai dengan standar profesi (malpraktik) tentu **bertentangan dengan Kodeki**. Pemberian sanksi terhadap dokter yang melanggar etik dapat berupa penasihatan, peringatan lisan, peringatan tertulis, pembinaan perilaku, pendidikan ulang (_re-schooling_), hingga pemecatan keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), baik secara sementara atau pun permanen. Pada umumnya sanksi etik tersebut bersifat pembinaan, kecuali pemecatan keanggotaan yang bersifat permanen atau pencabutan keanggotaan seumur hidup.[\[6\]](#_ftn6) Kemudian, **Pasal 66 ayat (1)** [**UU 29/2004**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19808/undangundang-nomor-29-tahun-2004?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_29_2004) menegaskan setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran, dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Jika keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia menyatakan salah, dokter yang bersangkutan akan dikenai sanksi disiplin berupa:[\[7\]](#_ftn7) 1. pemberian peringatan tertulis; 2. rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik; dan/atau 3. kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi. Dari perspektif hukum pidana, malpraktik juga diatur di [**KUHP**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document/lt4c7b80e19969e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) dan termasuk dalam kategori **kealpaan** yang diatur dalam **Bab XXI**, yaitu: **Pasal 359 KUHP** _Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun._ **Pasal 360 KUHP** 1. _Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapatkan luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun._ 2. _Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat juta lima ratus rupiah._[\[8\]](#_ftn8) **Pasal 361 KUHP** _Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencarian, maka pidana ditambah dengan sepertiga dan yang bersalah dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian dalam mana dilakukan kejahatan dan hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan._ Selain pidana, tindakan malpraktik dokter juga dapat digugat secara perdata. Perlakuan medis dokter yang menyimpang dari standar prosedur operasional dan standar profesi, yang menimbulkan kerugian pasien dapat dikategorikan sebagai **perbuatan melawan hukum (“PMH”)** yang diatur dalam **Pasal 1365 [KUH Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata)**, yakni: _Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu **karena kesalahannya** untuk menggantikan kerugian tersebut._ Berdasarkan pasal tersebut, karena ada perkataan “karena salahnya”, tindakan malpraktik kedokteran dapat diterapkan pada Pasal 1365 KUH Perdata.[\[9\]](#_ftn9) Akan tetapi, untuk dapat mengajukan gugatan PMH, ada 4 syarat dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang wajib dipenuhi, antara lain:[\[10\]](#_ftn10) 1. Pasien harus mengalami suatu kerugian; 2. Ada kesalahan atau kelalaian (di samping perseorangan, rumah sakit juga bisa bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian pegawainya); 3. Ada hubungan kausal antara kerugian dan kesalahan; 4. Perbuatan itu melanggar hukum/PMH. Menurut **M.A. Moegni Djojodirdjo**, ada beberapa jenis ganti rugi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang yang memenuhi Pasal 1365 KUHPer, yaitu:[\[11\]](#_ftn11) 1. ganti rugi atas kerugian dalam bentuk uang; 2. ganti rugi dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula; 3. pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum; 4. larangan untuk melakukan suatu perbuatan; 5. meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum; 6. pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki. Meskipun donor sperma sudah menjadi hal lumrah di luar negeri, akan tetapi tidak di Indonesia. UU 36/2009 dan PP 61/2014 telah menegaskan inseminasi buatan/reproduksi buatan hanya dapat dilakukan oleh **pasangan suami istri yang sah**. Dengan kata lain, hukum di Indonesia melarang warganya untuk menerima donor sperma dari orang lain selain dari suami sendiri, atau penggunaan ovum dari orang lain selain dari istri sendiri. Dengan demikian, **donor sperma adalah upaya** **memiliki anak di luar cara alamiah yang tidak sah menurut hukum di Indonesia**. Indonesia hanya mengakui Fertilisasi In Vitro dan pemindahan embrio terhadap pasangan suami dan istri. Jika dokter diduga melakukan tindakan tidak sesuai dengan standar operasional prosedur atau malpraktik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokter dapat dikenakan **pertanggungjawaban secara pidana, perdata, dan sanksi disiplin**. Baca juga: **[Langkah-langkah yang Dapat Dilakukan Pasien Korban Malpraktik](https://www.hukumonline.com/klinik/a/kodeki-cl4224?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=korban_malpraktik_dokter)** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [**di sini**.](http://mini.hukumonline.com/holpro/?utm_source=Google&utm_medium=Banner&utm_campaign=KlinikHukum-LandingPage) Demikian jawaban dari kami tentang keabsahan donor sperma di Indonesia, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document/lt4c7b80e19969e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19808/undangundang-nomor-29-tahun-2004?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_29_2004) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4af3c27570c04/undangundang-nomor-36-tahun-2009?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_36_2009) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Cipta_Kerja) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5450b859e4e6b/undang-undang-nomor-36-tahun-2014/consolidations?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_36_2014) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt53e1f5cc0e251/peraturan-pemerintah-nomor-61-tahun-2014?r=0&p=1&q=Peraturan%20Pemerintah%20No.%2061%20tahun%202014%20&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_61_2014) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 039/MENKES/SK/I/2010 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e005403bf378/peraturan-menteri-kesehatan-nomor-039menkesski2010-tahun-2010?r=0&p=1&q=Permenkes%20No.%20039%2FMenkes%2FSk%2FI%2F2010%20&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkes_39_2010) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4f4df95a89a5f/peraturan-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2012?r=0&p=1&q=Peraturan%20Mahkamah%20Agung%20Nomor%202%20Tahun%202012&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perma_2_2012) REFERENSI --------- 1. A.A. Ngr. Dwi Dananjaya _(et.al), Sanksi Malpraktik dan Resiko Medik yang Dilakukan oleh Dokter_, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 1, No. 1, 2019; 2. Anna Rozaliyani (_et.al_), _Prinsip Penetapan Sanksi bagi Pelanggaran Etik Kedokteran_, Jurnal Etika Kedokteran Indonesia, Vol. 2, No. 1, 2018. 3. Mutia Sezia Nur Aini, _Akibat Hukum Malpraktik Terhadap Dokter Ditinjau dari Hukum Perdata,_ Jurnal Privat Law, Vol. 8, No. 2, 2020; 4. Nur Rahmawati _(et.al),_ _Tinjauan RUU Ketahanan Keluarga tentang Larangan Jual Beli dan Donor Sperma atau Ovum dalam Perspektif Hukum Pidana_, Jurnal Lontar Merah, Vol. 3, No. 1, 2020; 5. Sri Redjeki Slamet, _Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi,_ Lex Jurnalica, Vol 10, No. 2, 2013; 6. Wiryawan Permadi _(et.al)_, _Hanya 7 Hari Memahami Fertilisasi In Vitro_, Bandung: Refika Aditama, 2008; 7. Venny Sulistyani (et.al), _Pertanggungjawaban Perdata Seorang Dokter dalam Kasus Malpraktek Medis,_ Lex Jurnalica, Vol. 12, No. 2, 2015; 8. Zahrowati, _Bayi Tabung (Fertilisasi In Vitro) dengan Menggunakan Sperma Donor dan Rahim Sewaan (Surrogate Mother) dalam Perspektif Hukum Perdata_, Jurnal Holrev, Vol. 1, No. 2, 2017; 9. [Collins Dictionary](https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sperm-donor), diakses pada 10 Juni 2022, pukul 07.24 WIB; 10. [Inseminasi](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/inseminasi%20buatan), diakses pada 16 Juni 2022, pukul 07.24 WIB; 11. [Inseminasi buatan](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/inseminasi%20buatan), diakses pada 16 Juni 2022, pukul 07.24 WIB; 12. [Kode Etik Kedokteran Indonesia](https://mkekidi.id/wp-content/uploads/2016/01/KODEKI-Tahun-2012.pdf), diakses pada 15 Juni 2022, pukul 17.23 WIB; 13. [Merriam Webster Dictionary](https://www.merriam-webster.com/dictionary/sperm%20donor), diakses pada 10 Juni 2022, pukul 09.18 WIB. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Wiryawan Permadi _(et.al)_, _Hanya 7 Hari Memahami Fertilisasi In Vitro_, Bandung: Refika Aditama, 2008, hal. 1-2 [\[2\]](#_ftnref2) Zahrowati, _Bayi Tabung (Fertilisasi In Vitro) dengan Menggunakan Sperma Donor dan Rahim Sewaan (Surrogate Mother) dalam Perspektif Hukum Perdata_, Jurnal Holrev, Vol. 1, No. 2, 2017, hal. 201 [\[3\]](#_ftnref3) Penjelasan Pasal 40 ayat (2) [Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt53e1f5cc0e251/peraturan-pemerintah-nomor-61-tahun-2014?r=0&p=1&q=Peraturan%20Pemerintah%20No.%2061%20tahun%202014%20&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_61_2014) [\[4\]](#_ftnref4) Nur Rahmawati _(et.al),_ _Tinjauan RUU Ketahanan Keluarga Tentang Larangan Jual Beli dan Donor Sperma atau Ovum dalam Perspektif Hukum Pidana_, Jurnal Lontar Merah, Vol. 3, No. 1, 2020, hal. 268 [\[5\]](#_ftnref5) A.A. Ngr. Dwi Dananjaya _(et.al), Sanksi Malpraktik dan Resiko Medik yang Dilakukan oleh Dokter_, Jurnal Analogi Hukum, Vol.1, No. 1, 2019, hal. 7 [\[6\]](#_ftnref6) Anna Rozaliyani (_et.al_), _Prinsip Penetapan Sanksi bagi Pelanggaran Etik Kedokteran_, Jurnal Etika Kedokteran Indonesia, Vol. 2, No. 1, 2018, hal. 21. [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 69 ayat (3) [Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19808/undangundang-nomor-29-tahun-2004?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_29_2004) [\[8\]](#_ftnref8) [Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4f4df95a89a5f/peraturan-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2012?r=0&p=1&q=Peraturan%20Mahkamah%20Agung%20Nomor%202%20Tahun%202012&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perma_2_2012) [\[9\]](#_ftnref9) Mutia Sezia Nur Aini, _Akibat Hukum Malpraktik Terhadap Dokter Ditinjau dari Hukum Perdata,_ Jurnal Privat Law, Vol. 8, No. 2, 2020, hal. 291 [\[10\]](#_ftnref10) Venny Sulistyani (et.al), _Pertanggungjawaban Perdata Seorang Dokter dalam Kasus Malpraktek Medis,_ Lex Jurnalica, Vol. 12, No. 2, 2015, hal. 148 [\[11\]](#_ftnref11) Sri Redjeki Slamet, _Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi,_ Lex Jurnalica, Vol 10, No. 2, 2013, hal. 113 Tags ---- [dokter](/tag/dokter) [malpraktik](/tag/malpraktik) [tenaga kesehatan](/tag/tenaga-kesehatan) [uu praktik kedokteran](/tag/uu-praktik-kedokteran)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Perjanjian dan Keabsahan Perjanjian Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perbuatan dalam definisi tersebut dimaknai sebagai perbuatan hukum.KLINIK TERKAITPerbedaan MoU dan Perjanjian atau Kontrak13 Okt 2023Batal Beli Rumah karena Force Majeure, Dapatkah Uang Kembali?14 Jun 2022Prestasi Debitur Dilaksanakan Kreditur, Bagaimana Hukumnya?02 Jun 2022Mau Mengubah Perjanjian Tanpa Adendum? Lakukan Ini19 Nov 2021P.S. Atiyah[1] mengutarakan secara fundamental terdapat tiga tujuan perjanjian yaitu:sebagai instrumen yang berfungsi untuk melaksanakan janji dan melindungi atau menjamin terlaksananya janji;sebagai bagian dari hukum yang mengatur tentang harta kekayaan, dan untuk menghindari terjadinya peralihan hak tanpa imbalan yang lazim (unjust enrichment); danmencegah timbulnya perikatan yang merugikan secara ekonomi atau setidaknya memberikan aturan tentang kompensasi atas pihak yang menderita.Pada tahap pembentukan kontrak para pihak harus memenuhi syarat keabsahan kontrak yang tertuang dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal tersebut berisikan unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam pembentukan perjanjian antara lain:sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;kecakapan untuk membuat suatu perikatan;suatu hal tertentu; dancausa yang diperbolehkan.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Syarat pertama dan kedua merupakan unsur subjektif sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan unsur objektif. Unsur subjektif berkaitan dengan kesepakatan dan kecakapan para pihak yang membuat perjanjian, sedangkan unsur objektif berkaitan dengan objek dan causa yang diperbolehkan. Keabsahan perjanjian ini harus dipenuhi oleh para pihak, karena hanya perjanjian yang sah sajalah yang dapat dilaksanakan oleh para pihak. Apabila perjanjian tidak memenuhi syarat keabsahan akan berakibat perjanjian tersebut dapat dibatalkan bila melanggar unsur subjektif atau batal demi hukum bila melanggar unsur objektif.Prinsip Membuat Adendum PerjanjianSeringkali dalam suatu perjanjian dicantumkan klausula mengenai perubahan kontrak. Klausul perubahan kontrak adalah perubahan atau penambahan klausul/pasal terhadap dokumen perjanjian yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokoknya, namun secara hukum melekat pada perjanjian pokok tersebut. Para pihak yang melakukan perubahan kontrak akan melakukan adendum kontrak dengan uraian pasal-pasal yang memuat perubahan yang terjadi pada kontrak. Baca juga: Kapan Adendum Perjanjian Mulai Berlaku?Keinginan para pihak untuk mengubah suatu kontrak sejatinya adalah bentuk pengejewantahan prinsip 3P’s dalam perancangan perjanjian, yaitu predict, provide, dan protect.[2] Para pihak memprediksi kemungkinan yang terjadi dimana perlu dilakukan perubahan kontrak untuk mencegah adanya kerugian dan melindungi para pihak dalam perjanjian. Harapan atas perubahan kontrak agar para pihak dapat mengantisipasi kendala-kendala yang mungkin timbul selama pelaksanaan kontrak.Perubahan kontrak pada prinsipnya dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Prinsip yang mendasari adanya perubahan kontrak adalah prinsip konsensualisme dan prinsip iktikad baik.Makna dari prinsip konsensualisme adalah setiap perjanjian hanya terbentuk jika antara kedua belah pihak terdapat konsensus atau kesepakatan. Selain itu, hal yang harus dipastikan untuk menuju kesepakatan ini tidak terkandung cacat kehendak. Cacat kehendak diatur dalam Pasal 1321 KUH Perdata yang terdiri dari kekhilafan atau kesesatan (dwaling), paksaan atau ancaman (dwang) dan penipuan (borg). Proses pembentukan kesepakatan ini akan terjadi bilamana para pihak menyepakati hal-hal pokok dalam perjanjian, terlebih perjanjian tersebut tegolong pada perjanjian obligatoir. Akar dari prinsip konsensualisme dalam perjanjian adalah apa yang disepakati akan mengikat para pihak.Baca juga: Macam-Macam Perjanjian dan Syarat SahnyaSelanjutnya prinsip iktikad baik juga harus diterapkan oleh para pihak. Apabila para pihak menghendaki adanya perubahan kontrak, iktikad baik wajib dipatuhi dalam keseluruhan proses kontrak. Iktikad baik memilki dua makna, makna yang pertama berkaitan dengan pelaksanaan kontrak, diartikan sebagai perilaku yang patut dan layak antar kedua belah pihak (redelijkheid en billijkheid). Perilaku patut dan adil didasarkan pada norma-norma objektif yang tidak tertulis. Kedua, iktikad baik diartikan sebagai keadaan tidak mengetahui adanya cacat.[3]Bolehkah Adendum Mengubah Hal Pokok Perjanjian?Adapun untuk menjawab pertanyaan Anda, maka perlu penelusuran terlebih dahulu mengenai klausula-klausula apa saja yang tertuang dalam perjanjian awal antara A dan bank. Perubahan kontrak dapat dilakukan baik terhadap pokok perjanjian atau hal-hal lain sepanjang para pihak sepakat terhadap hal tersebut. Namun, apabila yang dilakukan perubahan mengenai hal pokok, kami menyarankan akan lebih baik apabila dibuat perjanjian baru dengan syarat perjanjian yang lama tidak diberlakukan lagi terhadap para pihak.Apabila para pihak hanya menginginkan untuk mengubah beberapa klausula perjanjian, maka dapat dibuat suatu adendum perjanjian dimana dalam adendum tersebut disebutkan secara tegas hal-hal apa saja yang mengalami perubahan.Perlu untuk diperhatikan, perubahan terhadap klausula-klausula perjanjian juga terdapat pembatasan yaitu apabila peraturan perundang-undangan mengaturnya, misalkan dalam kontrak pengadaan barang dan jasa dimana salah satu pihaknya adalah pemerintah, perubahan kontrak tidak hanya didasari oleh kesepakatan melainkan harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berkaitan.Perubahan kontrak melalui adendum dianggap memenuhi keabsahan apabila para pihak sepakat terhadap perubahan itu, bilamana salah satu pihak tidak sepakat dan merasa dirugikan maka pihak tersebut dapat menyatakan keberatan dan harus dilakukan negosiasi ulang antara para pihak untuk menyepakati hal-hal yang dituangkan dalam perjanjian.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Demikian jawaban dari kami tentang bolehkah adendum mengubah hal pokok perjanjian, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PerdataREFERENSIAllan Farnsworth and William F. Young. Contracts (Cases and Material). New York: The Foundation Press Inc., 1995.S. Atiyah. An Introduction to the Law of Contract. New York: Oxford University Press, 1996.Scott J. Burnham. Drafting Contracts. Second edition. Virginia: Michie Company, 1993.[1] P.S. Atiyah, An Introduction to the Law of Contract, New York: Oxford University Press, 1996, hal. 5[2] Scott J. Burnham, Drafting Contracts, Second Edition, Virginia: Michie Company, 1993, hal.2.[3] E. Allan Farnsworth and William F. Young, Contracts (Cases and Material), New York: The Foundation Press Inc., 1995, hal. 9.Tagshukum perdatahukum perjanjiankontrak

Saudara saya, sebut saja A, membuat perjanjian dengan dengan salah satu bank dengan rincian sebagai berikut: A memiliki sebidang tanah dan kemudian si B mengajak untuk membangun perumahan dengan ketentuan si A menyediakan tanah dan bank yang akan membangun perumahan tersebut dimana hasil dari penjualan rumah tersebut akan dibagi dua, dan ini ditentukan dalam perjanjian awal. Kemudian setelah berjalannya pembangunan perumahan tersebut, pihak bank mengadakan adendum. Perjanjian awal adalah kerjasama pembangunan perumahan yang dananya disediakan oleh pihak bank. Namun dalam adendum justru si A harus membayar cicilan kepada bank. Dengan kata lain, perjanjian awal adalah kerjasama dimana bank menyediakan dana, tetapi setelah adanya adendum justru seolah-olah si A ini mengajukan kredit kepada bank dan harus mencicil dana pembangunan perumahan tersebut. Pertanyaannya, bolehkan adendum mengubah hal mendasar (yaitu kerjasama dengan pembagian hasil kemudian justru menjadi pinjaman dana) dalam perjanjian awal?

Perubahan kontrak pada prinsipnya dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata. Prinsip yang mendasari adanya perubahan kontrak adalah prinsip konsensualisme dan prinsip iktikad baik. Perlu untuk diperhatikan perubahan terhadap klausula-klausula perjanjian juga terdapat pembatasan yaitu apabila peraturan perundang-undangan mengaturnya. Lantas bagaimana jika adendum mengubah hal pokok dalam perjanjian? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Perbedaan MoU dan Perjanjian atau Kontrak13 Okt 2023Batal Beli Rumah karena Force Majeure, Dapatkah Uang Kembali?14 Jun 2022Prestasi Debitur Dilaksanakan Kreditur, Bagaimana Hukumnya?02 Jun 2022Mau Mengubah Perjanjian Tanpa Adendum? Lakukan Ini19 Nov 2021Perbedaan MoU dan Perjanjian atau Kontrak13 Okt 2023Batal Beli Rumah karena Force Majeure, Dapatkah Uang Kembali?14 Jun 2022Prestasi Debitur Dilaksanakan Kreditur, Bagaimana Hukumnya?02 Jun 2022Mau Mengubah Perjanjian Tanpa Adendum? Lakukan Ini19 Nov 2021Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-adendum-mengubah-hal-pokok-perjanjian-lt628c7b7d961c5/

Bolehkah Adendum Mengubah Hal Pokok Perjanjian?

pages/221/page-0.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### **Perjanjian dan Keabsahan Perjanjian** Perjanjian menurut **Pasal 1313 [KUH Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata)** adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perbuatan dalam definisi tersebut dimaknai sebagai perbuatan hukum. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Perbedaan MoU dan Perjanjian atau Kontrak ](/klinik/a/perbedaan-kontrak-dan-mou-lt514689463d4b2/)  13 Okt 2023 [ #### Batal Beli Rumah karena _Force Majeure_, Dapatkah Uang Kembali? ](/klinik/a/batal-beli-rumah-karena-force-majeure-dapatkah-uang-kembali-lt61b04cc1c2b00/)  14 Jun 2022 [ #### Prestasi Debitur Dilaksanakan Kreditur, Bagaimana Hukumnya? ](/klinik/a/prestasi-debitur-dilaksanakan-kreditur-lt6298879d9a5db/)  02 Jun 2022 [ #### Mau Mengubah Perjanjian Tanpa Adendum? Lakukan Ini ](/klinik/a/mau-mengubah-perjanjian-tanpa-adendum-lakukan-ini-lt61973eb4bd2f1/)  19 Nov 2021 [](#!) **P.S. Atiyah**[\[1\]](#_ftn1) mengutarakan secara fundamental terdapat tiga tujuan perjanjian yaitu: 1. sebagai instrumen yang berfungsi untuk melaksanakan janji dan melindungi atau menjamin terlaksananya janji; 2. sebagai bagian dari hukum yang mengatur tentang harta kekayaan, dan untuk menghindari terjadinya peralihan hak tanpa imbalan yang lazim (_unjust enrichment_); dan 3. mencegah timbulnya perikatan yang merugikan secara ekonomi atau setidaknya memberikan aturan tentang kompensasi atas pihak yang menderita. Pada tahap pembentukan kontrak para pihak harus memenuhi syarat keabsahan kontrak yang tertuang dalam **Pasal 1320 KUH Perdata**. Pasal tersebut berisikan unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam pembentukan perjanjian antara lain: 1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu hal tertentu; dan 4. causa yang diperbolehkan. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Syarat pertama dan kedua merupakan unsur subjektif sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan unsur objektif. Unsur subjektif berkaitan dengan kesepakatan dan kecakapan para pihak yang membuat perjanjian, sedangkan unsur objektif berkaitan dengan objek dan causa yang diperbolehkan. Keabsahan perjanjian ini harus dipenuhi oleh para pihak, karena hanya perjanjian yang sah sajalah yang dapat dilaksanakan oleh para pihak. Apabila perjanjian tidak memenuhi syarat keabsahan akan berakibat perjanjian tersebut dapat dibatalkan bila melanggar unsur subjektif atau batal demi hukum bila melanggar unsur objektif. ### **Prinsip Membuat Adendum Perjanjian** Seringkali dalam suatu perjanjian dicantumkan klausula mengenai perubahan kontrak. Klausul perubahan kontrak adalah perubahan atau penambahan klausul/pasal terhadap dokumen perjanjian yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokoknya, namun secara hukum melekat pada perjanjian pokok tersebut. Para pihak yang melakukan perubahan kontrak akan melakukan adendum kontrak dengan uraian pasal-pasal yang memuat perubahan yang terjadi pada kontrak. Baca juga: **[Kapan Adendum Perjanjian Mulai Berlaku?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/kapan-adendum-perjanjian-mulai-berlaku--lt5fdaf403dba1a?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=kapan_adendum_perjanjian_mulai_berlaku)** Keinginan para pihak untuk mengubah suatu kontrak sejatinya adalah bentuk pengejewantahan prinsip 3P’s dalam perancangan perjanjian, yaitu _predict, provide_, dan _protect_.[\[2\]](#_ftn2) Para pihak memprediksi kemungkinan yang terjadi dimana perlu dilakukan perubahan kontrak untuk mencegah adanya kerugian dan melindungi para pihak dalam perjanjian. Harapan atas perubahan kontrak agar para pihak dapat mengantisipasi kendala-kendala yang mungkin timbul selama pelaksanaan kontrak. Perubahan kontrak pada prinsipnya dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak sebagaimana diatur dalam **Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata** yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Prinsip yang mendasari adanya perubahan kontrak adalah prinsip konsensualisme dan prinsip iktikad baik. Makna dari prinsip konsensualisme adalah setiap perjanjian hanya terbentuk jika antara kedua belah pihak terdapat konsensus atau kesepakatan. Selain itu, hal yang harus dipastikan untuk menuju kesepakatan ini tidak terkandung cacat kehendak. Cacat kehendak diatur dalam **Pasal 1321 KUH Perdata** yang terdiri dari kekhilafan atau kesesatan (_dwaling_), paksaan atau ancaman (_dwang_) dan penipuan (_borg_). Proses pembentukan kesepakatan ini akan terjadi bilamana para pihak menyepakati hal-hal pokok dalam perjanjian, terlebih perjanjian tersebut tegolong pada perjanjian obligatoir. Akar dari prinsip konsensualisme dalam perjanjian adalah apa yang disepakati akan mengikat para pihak. Baca juga: **[Macam-Macam Perjanjian dan Syarat Sahnya](https://www.hukumonline.com/klinik/a/macam-macam-perjanjian-dan-syarat-sahnya-lt4c3d1e98bb1bc?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=syarat_sah_perjanjian)** Selanjutnya prinsip iktikad baik juga harus diterapkan oleh para pihak. Apabila para pihak menghendaki adanya perubahan kontrak, iktikad baik wajib dipatuhi dalam keseluruhan proses kontrak. Iktikad baik memilki dua makna, makna yang pertama berkaitan dengan pelaksanaan kontrak, diartikan sebagai perilaku yang patut dan layak antar kedua belah pihak (_redelijkheid en billijkheid_). Perilaku patut dan adil didasarkan pada norma-norma objektif yang tidak tertulis. Kedua, iktikad baik diartikan sebagai keadaan tidak mengetahui adanya cacat.[\[3\]](#_ftn3) ### **Bolehkah Adendum Mengubah Hal Pokok Perjanjian?** Adapun untuk menjawab pertanyaan Anda, maka perlu penelusuran terlebih dahulu mengenai klausula-klausula apa saja yang tertuang dalam perjanjian awal antara A dan bank. Perubahan kontrak dapat dilakukan baik terhadap pokok perjanjian atau hal-hal lain sepanjang para pihak sepakat terhadap hal tersebut. Namun, apabila yang dilakukan perubahan mengenai hal pokok, kami menyarankan akan lebih baik apabila dibuat perjanjian baru dengan syarat perjanjian yang lama tidak diberlakukan lagi terhadap para pihak. Apabila para pihak hanya menginginkan untuk mengubah beberapa klausula perjanjian, maka dapat dibuat suatu adendum perjanjian dimana dalam adendum tersebut disebutkan secara tegas hal-hal apa saja yang mengalami perubahan. Perlu untuk diperhatikan, perubahan terhadap klausula-klausula perjanjian juga terdapat pembatasan yaitu apabila peraturan perundang-undangan mengaturnya, misalkan dalam kontrak pengadaan barang dan jasa dimana salah satu pihaknya adalah pemerintah, perubahan kontrak tidak hanya didasari oleh kesepakatan melainkan harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Perubahan kontrak melalui adendum dianggap memenuhi keabsahan apabila para pihak sepakat terhadap perubahan itu, bilamana salah satu pihak tidak sepakat dan merasa dirugikan maka pihak tersebut dapat menyatakan keberatan dan harus dilakukan negosiasi ulang antara para pihak untuk menyepakati hal-hal yang dituangkan dalam perjanjian. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](Advertorial%20Top%2010%20Klinik%20-%20130622)). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://www.justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). Demikian jawaban dari kami tentang bolehkah adendum mengubah hal pokok perjanjian, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata) REFERENSI --------- 1. Allan Farnsworth and William F. Young. _Contracts (Cases and Material)_. New York: The Foundation Press Inc., 1995. 2. S. Atiyah. _An Introduction to the Law of Contract_. New York: Oxford University Press, 1996. 3. Scott J. Burnham_. Drafting Contracts._ Second edition. Virginia: Michie Company, 1993. [\[1\]](#_ftnref1) P.S. Atiyah, _An Introduction to the Law of Contract_, New York: Oxford University Press, 1996, hal. 5 [\[2\]](#_ftnref2) Scott J. Burnham, _Drafting Contracts,_ Second Edition, Virginia: Michie Company, 1993, hal.2. [\[3\]](#_ftnref3) E. Allan Farnsworth and William F. Young, _Contracts (Cases and Material),_ New York: The Foundation Press Inc., 1995, hal. 9. Tags ---- [hukum perdata](/tag/hukum-perdata) [hukum perjanjian](/tag/hukum-perjanjian) [kontrak](/tag/kontrak)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. Syarat Hakim KonstitusiKLINIK TERKAITDasar Hukum Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945 dan UU MK10 Nov 2023Perbedaan Konstitusi Tertulis dan Konstitusi Tidak Tertulis07 Agt 2023Kekuasaan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif di Indonesia16 Jun 2023Hak Prerogatif Presiden: Pengertian dan Contohnya15 Jun 2023Apakah syarat yang harus dimiliki untuk menjadi hakim konstitusi? Syarat hakim konstitusi atau yang kerap disebut hakim MK terdiri atas 4 syarat yaitu syarat umum, syarat khusus, syarat administratif, dan syarat bebas rangkap jabatan.Syarat umum dapat diangkat menjadi hakim konstitusi atau hakim MK berdasarkan Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 adalah:Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.Selain itu, terdapat syarat khusus untuk jadi hakim konstitusi yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UU 7/2020 adalah sebagai berikut:warga negara Indonesia (WNI);berijazah doktor (strata tiga) dengan dasar sarjana (strata satu) yang berlatar belakang pendidikan di bidang hukum;bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;berusia paling rendah 55 tahun;mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban;tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; danmempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 tahun dan/atau untuk calon hakim yang berasal dari lingkungan Mahkamah Agung, sedang menjabat sebagai hakim tinggi atau sebagai hakim agungKedelapan syarat ini bersifat kumulatif karena menggunakan kata “dan”, sehingga apabila terdapat salah satu syarat saja yang tidak dipenuhi, maka seseorang tersebut tidak dapat menjadi hakim MK.Sebagai tambahan informasi, yang dimaksud dari “bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa” adalah cukup menjalankan ajaran agama.[1]Selanjutnya, syarat administrasi yang harus dipenuhi calon hakim konstitusi adalah:[2]surat pernyataan kesediaan untuk menjadi hakim konstitusi;daftar riwayat hidup;menyerahkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi dengan menunjukkan ijazah asli;laporan daftar harta kekayaan serta sumber penghasilan calon yang disertai dengan dokumen pendukung yang sah dan telah mendapat pengesahan dari lembaga yang berwenang; dannomor pokok wajib pajak (NPWP).Terakhir, tentang syarat bebas rangkap jabatan artinya hakim konstitusi dilarang merangkap jabatan menjadi:[3]pejabat negara lainnya;anggota partai politik;pengusaha;advokat; ataupegawai negeri.Adapun pengusaha yang dimaksud hanya untuk direksi atau komisaris perusahaan saja.[4] Kemudian, untuk advokat tidak boleh menjalankan profesinya selama menjadi hakim konstitusi.[5] Lalu untuk pegawai negeri, statusnya diberhentikan sementara selama menjadi hakim konstitutsi.[6] Masa Jabatan Hakim KonstitusiMenjawab pertanyaan Anda yang kedua, berapa tahun masa jabatan hakim konstitusi? Ketentuan masa jabatan hakim MK adalah hanya 1 periode dengan waktu paling lama 15 tahun.Hal ini dikarenakan usia paling muda untuk menjadi hakim MK adalah berusia 55 tahun[7] dan diberhentikan secara hormat pada usia 70 tahun.[8]Adapun bunyi terkait berapa tahun masa jabatan hakim konstitusi dapat Anda temukan secara eksplisit dalam Pasal 87 huruf b UU 7/2020 sebagai berikut:Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkandianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 tahun. Kewenangan Mengajukan dan Mengangkat Hakim KonstitusiBerapa jumlah anggota hakim konstitusi? Hakim konstitusi terdiri dari 9 orang anggota. Lantas, siapa yang mengajukan 9 anggota hakim konstitusi? Dari kesembilan orang anggota hakim konstitusi masing-masing diajukan 3 orang oleh:[9]Mahkamah Agung (MA);Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); danPresiden.Namun, proses pengisian jabatan terkait tidak sesederhana itu karena setiap lembaga memiliki mekanisme internalnya masing-masing.[10]Misalnya, menurut penjelasan Pan Mohamad Faiz, presiden membentuk tim seleksi independen yang mengumumkan calon-calon kandidat hakim konstitusi versi pemerintah.[11]Selain itu, pihak pemerintah juga mengundang berbagai ahli hukum tata negara untuk menjadi kandidat hakim konstitusi. Sama halnya lembaga DPR dalam proses pengisian jabatan MK memberikan kesempatan siapa pun untuk mendaftar dan mengadakan wawancara untuk semua kandidat yang mendaftar.[12] Proses tersebut juga tersorot oleh berbagai media massa.Lebih lanjut, tiba pada pertanyaan siapa saja yang menentukan hakim MK? Dalam hal ini, “menentukan” diartikan “menetapkan”, sehingga, 9 orang anggota hakim konstitusi ditetapkan oleh presiden, melalui Keputusan Presiden.[13]   Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah KonstitusiUndang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-UndangUndang-Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi REFERENSIPan Mohamad Faiz. A Critical Analysis of Judicial Appointment Process and Tenure of Constitutional Justice in Indonesia. Hasanuddin Law Review, Vol. 2, No. 2, Agustus, 2016;Novianto Murti Hartono. Periode Masa Jabatan Hakim Konstitusi dan Implikasinya terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman. Jurnal Negara Hukum, Vol. 11, No. 2, 2020[1] Penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf c Undang-Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU 7/2020”)[2] Pasal 15 ayat (3) UU 7/2020[3] Pasal 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”)[4] Penjelasan Pasal 17 huruf c UU MK[5] Penjelasan Pasal 17 huruf d UU MK[6] Penjelasan Pasal 17 huruf e UU MK[7] Pasal 15 ayat (2) UU 7/2020[8] Pasal 23 ayat (1) huruf c UU 7/2020[9] Pasal 24C ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”)[10] Novianto Murti Hartono. Periode Masa Jabatan Hakim Konstitusi dan Implikasinya terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman. Jurnal Negara Hukum, Vol. 11, No. 2, 2020[11] Pan Mohamad Faiz. A Critical Analysis of Judicial Appointment Process and Tenure of Constitutional Justice in Indonesia. Hasanuddin Law Review, Vol. 2, No. 2, Agustus, 2016. hal. 154[12] Pan Mohamad Faiz. A Critical Analysis of Judicial Appointment Process and Tenure of Constitutional Justice in Indonesia. Hasanuddin Law Review, Vol. 2, No. 2, Agustus, 2016. hal. 155[13] Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 jo. Pasal 18 ayat (1) UU MKTagsdprhakim konstitusimahkamah agungmahkamah konstitusipresidenuu mk

Apakah syarat yang harus dimiliki untuk menjadi hakim konstitusi? Berapa tahun masa jabatan hakim konstitusi? Kemudian, siapa yang berwenang melantik atau mengangkat hakim konstitusi? Mohon penjelasannya.

Setidaknya terdapat 4 syarat yang harus dimiliki untuk menjadi hakim konstitusi yang terdiri dari syarat umum, syarat khusus, syarat administratif, dan syarat bebas rangkap jabatan. Keempat syarat ini harus dipenuhi secara kumulatif. Kemudian, siapa yang mengajukan 9 anggota hakim konstitusi? Terdapat 3 pihak yang berwenang mengajukan anggota hakim konstitusi. Siapa saja pihak yang dimaksud dan berapa tahun masa jabatan hakim konstitusi? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Dasar Hukum Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945 dan UU MK10 Nov 2023Perbedaan Konstitusi Tertulis dan Konstitusi Tidak Tertulis07 Agt 2023Kekuasaan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif di Indonesia16 Jun 2023Hak Prerogatif Presiden: Pengertian dan Contohnya15 Jun 2023Dasar Hukum Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945 dan UU MK10 Nov 2023Perbedaan Konstitusi Tertulis dan Konstitusi Tidak Tertulis07 Agt 2023Kekuasaan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif di Indonesia16 Jun 2023Hak Prerogatif Presiden: Pengertian dan Contohnya15 Jun 2023Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 2022Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023Ini Cara Mengurus Akta Nikah yang Terlambat 30 Sep 2022Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 2022Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023Ini Cara Mengurus Akta Nikah yang Terlambat 30 Sep 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/tertarik-jadi-hakim-konstitusi-begini-syaratnya-lt62a9b4650f192/

Tertarik Jadi Hakim Konstitusi? Begini Syaratnya

pages/221/page-1.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### **Syarat** **Hakim Konstitusi** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Dasar Hukum Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945 dan UU MK ](/klinik/a/dasar-hukum-mahkamah-konstitusi-lt628b76075befa/)  10 Nov 2023 [ #### Perbedaan Konstitusi Tertulis dan Konstitusi Tidak Tertulis ](/klinik/a/perbedaan-konstitusi-tertulis-dan-konstitusi-tidak-tertulis-lt6294ad68adf6d/)  07 Agt 2023 [ #### Kekuasaan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif di Indonesia ](/klinik/a/kekuasaan-eksekutif-legislatif-yudikatif-lt628dfc34715c9/)  16 Jun 2023 [ #### Hak Prerogatif Presiden: Pengertian dan Contohnya ](/klinik/a/hak-prerogatif-presiden-lt629059dad00a7/)  15 Jun 2023 [](#!) Apakah syarat yang harus dimiliki untuk menjadi hakim konstitusi? Syarat hakim konstitusi atau yang kerap disebut hakim MK terdiri atas 4 syarat yaitu syarat umum, syarat khusus, syarat administratif, dan syarat bebas rangkap jabatan. **Syarat umum** dapat diangkat menjadi hakim konstitusi atau hakim MK berdasarkan **Pasal 24C ayat (5)** **[UUD 1945](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945)** adalah: Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) _Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara_. Selain itu, terdapat **syarat khusus** untuk jadi hakim konstitusi yang diatur dalam **Pasal 15 ayat (2) [UU 7/2020](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5f76abc40155f?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_7_2020)** adalah sebagai berikut: 1. warga negara Indonesia (WNI); 2. berijazah doktor (strata tiga) dengan dasar sarjana (strata satu) yang berlatar belakang pendidikan di bidang hukum; 3. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia; 4. berusia paling rendah 55 tahun; 5. mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban; 6. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 7. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; **dan** 8. mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 tahun dan/atau untuk calon hakim yang berasal dari lingkungan Mahkamah Agung, sedang menjabat sebagai hakim tinggi atau sebagai hakim agung Kedelapan syarat ini bersifat kumulatif karena menggunakan kata “dan”, sehingga apabila terdapat salah satu syarat saja yang tidak dipenuhi, maka seseorang tersebut tidak dapat menjadi hakim MK. Sebagai tambahan informasi, yang dimaksud dari “bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa” adalah cukup menjalankan ajaran agama.[\[1\]](#_ftn1) Selanjutnya, **syarat administrasi** yang harus dipenuhi calon hakim konstitusi adalah:[\[2\]](#_ftn2) 1. surat pernyataan kesediaan untuk menjadi hakim konstitusi; 2. daftar riwayat hidup; 3. menyerahkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi dengan menunjukkan ijazah asli; 4. laporan daftar harta kekayaan serta sumber penghasilan calon yang disertai dengan dokumen pendukung yang sah dan telah mendapat pengesahan dari lembaga yang berwenang; **dan** 5. nomor pokok wajib pajak (NPWP). Terakhir, tentang **syarat bebas rangkap jabatan** artinya hakim konstitusi dilarang merangkap jabatan menjadi:[\[3\]](#_ftn3) 1. pejabat negara lainnya; 2. anggota partai politik; 3. pengusaha; 4. advokat; atau 5. pegawai negeri. Adapun pengusaha yang dimaksud hanya untuk direksi atau komisaris perusahaan saja.[\[4\]](#_ftn4) Kemudian, untuk advokat tidak boleh menjalankan profesinya selama menjadi hakim konstitusi.[\[5\]](#_ftn5) Lalu untuk pegawai negeri, statusnya diberhentikan sementara selama menjadi hakim konstitutsi.[\[6\]](#_ftn6) ### **Masa Jabatan** **Hakim Konstitusi** Menjawab pertanyaan Anda yang kedua, berapa tahun masa jabatan hakim konstitusi? Ketentuan masa jabatan hakim MK adalah hanya **1 periode dengan waktu paling lama 15 tahun**. Hal ini dikarenakan usia paling muda untuk menjadi hakim MK adalah berusia 55 tahun[\[7\]](#_ftn7) dan diberhentikan secara hormat pada usia 70 tahun.[\[8\]](#_ftn8) Adapun bunyi terkait berapa tahun masa jabatan hakim konstitusi dapat Anda temukan secara eksplisit dalam **Pasal 87 huruf b UU 7/2020** sebagai berikut: _Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan_ _dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya_ _sampai usia 70 tahun **selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15**_ **_tahun_**_._ ### **Kewenangan Mengajukan dan** **Mengangkat** **Hakim Konstitusi** Berapa jumlah anggota hakim konstitusi? Hakim konstitusi terdiri dari 9 orang anggota. Lantas, siapa yang mengajukan 9 anggota hakim konstitusi? Dari kesembilan orang anggota hakim konstitusi masing-masing diajukan 3 orang oleh:[\[9\]](#_ftn9) 1. Mahkamah Agung (MA); 2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); dan 3. Presiden. Namun, proses pengisian jabatan terkait tidak sesederhana itu karena setiap lembaga memiliki mekanisme internalnya masing-masing.[\[10\]](#_ftn10) Misalnya, menurut penjelasan **Pan Mohamad Faiz**, presiden membentuk tim seleksi independen yang mengumumkan calon-calon kandidat hakim konstitusi versi pemerintah.[\[11\]](#_ftn11) Selain itu, pihak pemerintah juga mengundang berbagai ahli hukum tata negara untuk menjadi kandidat hakim konstitusi. Sama halnya lembaga DPR dalam proses pengisian jabatan MK memberikan kesempatan siapa pun untuk mendaftar dan mengadakan wawancara untuk semua kandidat yang mendaftar.[\[12\]](#_ftn12) Proses tersebut juga tersorot oleh berbagai media massa. Lebih lanjut, tiba pada pertanyaan siapa saja yang menentukan hakim MK? Dalam hal ini, “menentukan” diartikan “menetapkan”, sehingga, 9 orang anggota hakim konstitusi ditetapkan oleh presiden, melalui Keputusan Presiden.[\[13\]](#_ftn13)   Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13664/nprt/538/undangundang-nomor-24-tahun-2003?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_24_2003) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e3118f0c4f79/nprt/lt51ee17b11ad42/undangundang-nomor-8-tahun-2011?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_8_2011) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52e63b5c46dc0/nprt/lt51ee17b11ad42/undang-undang-nomor-4-tahun-2014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_4_2014) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5f76abc40155f?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_7_2020) REFERENSI --------- 1. Pan Mohamad Faiz. A _Critical Analysis of Judicial Appointment Process and Tenure of Constitutional Justice in Indonesia_. Hasanuddin Law Review, Vol. 2, No. 2, Agustus, 2016; 2. Novianto Murti Hartono. _Periode Masa Jabatan Hakim Konstitusi dan Implikasinya terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman_. Jurnal Negara Hukum, Vol. 11, No. 2, 2020 * * * [\[1\]](#_ftnref1) Penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf c [Undang-Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5f76abc40155f?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_7_2020) (“UU 7/2020”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 15 ayat (3) UU 7/2020 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 17 [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13664/nprt/538/undangundang-nomor-24-tahun-2003?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_24_2003) (“UU MK”) [\[4\]](#_ftnref4) Penjelasan Pasal 17 huruf c UU MK [\[5\]](#_ftnref5) Penjelasan Pasal 17 huruf d UU MK [\[6\]](#_ftnref6) Penjelasan Pasal 17 huruf e UU MK [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 15 ayat (2) UU 7/2020 [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 23 ayat (1) huruf c UU 7/2020 [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 24C ayat (3) [Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945) (“UUD 1945”) [\[10\]](#_ftnref10) Novianto Murti Hartono. _Periode Masa Jabatan Hakim Konstitusi dan Implikasinya terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman_. Jurnal Negara Hukum, Vol. 11, No. 2, 2020 [\[11\]](#_ftnref11) Pan Mohamad Faiz. A _Critical Analysis of Judicial Appointment Process and Tenure of Constitutional Justice in Indonesia_. Hasanuddin Law Review, Vol. 2, No. 2, Agustus, 2016. hal. 154 [\[12\]](#_ftnref12) Pan Mohamad Faiz. A _Critical Analysis of Judicial Appointment Process and Tenure of Constitutional Justice in Indonesia_. Hasanuddin Law Review, Vol. 2, No. 2, Agustus, 2016. hal. 155 [\[13\]](#_ftnref13) Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 _jo_. Pasal 18 ayat (1) UU MK Tags ---- [dpr](/tag/dpr) [hakim konstitusi](/tag/hakim-konstitusi) [mahkamah agung](/tag/mahkamah-agung) [mahkamah konstitusi](/tag/mahkamah-konstitusi) [presiden](/tag/presiden) [uu mk](/tag/uu-mk)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAIT2 Syarat Putusan PKPU Bisa Diajukan Kasasi03 Jun 2022Begini Perlindungan Debitor dalam Proses PKPU23 Mar 2022Haruskah Kreditur PKPU Pakai Jasa Pengacara?14 Feb 2022Upaya Hukum atas Putusan PKPU dan Persoalan Kreditur Fiktif07 Feb 2022Sebelum menjawab pertanyaan Anda, kami sampaikan terlebih dahulu mengenai perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”). Perdamaian dalam PKPUBelajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Bahwa terkait dengan perdamaian dalam PKPU, telah diatur dalam Pasal 265 sampai dengan Pasal 294 UU 37/2004.Debitor berhak pada waktu mengajukan permohonan PKPU atau setelah itu, menawarkan suatu perdamaian kepada kreditor.[1]Dalam rapat rencana perdamaian, baik pengurus maupun ahli, apabila telah diangkat, harus secara tertulis memberikan laporan tentang rencana perdamaian yang ditawarkan itu.[2]Debitor PKPU berhak memberikan keterangan mengenai rencana perdamaian dan membelanya serta berhak mengubah rencana perdamaian tersebut selama berlangsungnya perundingan.[3]Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:[4]persetujuan lebih dari 1/2 jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; danpersetujuan lebih dari 1/2 jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh tagihan dari kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.Apabila rencana perdamaian diterima, Hakim Pengawas wajib menyampaikan laporan tertulis kepada pengadilan pada tanggal yang telah ditentukan untuk keperluan pengesahan perdamaian, dan pada tanggal yang ditentukan tersebut pengurus serta kreditor dapat menyampaikan alasan yang menyebabkan ia menghendaki pengesahan atau penolakan perdamaian.[5]Pengadilan wajib menolak untuk mengesahkan perdamaian, apabila:[6]harta debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini; dan/atauimbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya.Apabila pengadilan menolak mengesahkan perdamaian maka dalam putusan yang sama pengadilan wajib menyatakan debitor pailit dan putusan tersebut harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 surat kabar harian dengan jangka waktu paling lambat 5 hari setelah putusan diterima oleh Hakim Pengawas dan kurator.[7]Perdamaian yang telah disahkan mengikat semua kreditor, kecuali kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian, yang mana kreditor tersebut diberikan kompensasi sebesar nilai terendah di antara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan atas kebendaan.[8] Pembayaran ke Kreditor Setelah HomologasiSetelah perdamaian disahkan dalam putusan (homologasi), dan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka putusan pengesahan perdamaian tersebut merupakan alas hak yang dapat dijalankan debitor dan semua orang telah mengikatkan diri sebagai penanggung untuk perdamaian tersebut.[9]PKPU berakhir pada saat putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap dan pengurus wajib mengumumkan pengakhiran PKPU dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 surat kabar harian.[10] Dengan demikian, berakhirlah tugas pengurus dan Hakim Pengawas.Sehingga menjawab pertanyaan Anda, pembayaran debitor kepada kreditor tidak memerlukan lagi izin pengurus karena tugas pengurus dan Hakim Pengawas sudah berakhir pada saat putusan pengesahan perdamaian (homologasi) berkekuatan hukum tetap dan diumumkan di Berita Negara Republik Indonesia dan 2 surat kabar.Adapun proses pembayaran dari debitor kepada kreditor merujuk pada putusan pengesahan perdamaian, karena telah berisikan perdamaian yang disetujui para kreditor merupakan alas hak yang dapat dijalankan debitor dan semua pihak yang telah mengikatkan diri sebagai penanggung untuk perdamaian yang disetujui dan disahkan tersebut. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.[1] Pasal 265 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU 37/2004”)[2] Pasal 278 ayat (1) UU 37/2004[3] Pasal 278 ayat (2) jo Pasal 150 UU 37/2004[4] Pasal 281 ayat (1) UU 37/2004[5] Pasal 284 ayat (1) UU 37/2004[6] Pasal 285 ayat (2) UU 37/2004[7] Pasal 285 ayat (3) UU 37/2004[8] Pasal 286 jo. Pasal 281 ayat (2) UU 37/2004[9] Pasal 287 UU 37/2004[10] Pasal 288 UU 37/2004Tagshakim pengawashomologasikepailitanpenguruspkpu

Apakah setiap pembayaran dari debitur kepada kreditur pasca homologasi harus mendapat izin dari pengurus atau bagaimana prosesnya?

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir pada saat putusan pengesahan perdamaian (homologasi) memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi, apakah ini berarti tugas pengurus telah selesai? Bagaimana dengan pembayaran debitor ke kreditor?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. 2 Syarat Putusan PKPU Bisa Diajukan Kasasi03 Jun 2022Begini Perlindungan Debitor dalam Proses PKPU23 Mar 2022Haruskah Kreditur PKPU Pakai Jasa Pengacara?14 Feb 2022Upaya Hukum atas Putusan PKPU dan Persoalan Kreditur Fiktif07 Feb 20222 Syarat Putusan PKPU Bisa Diajukan Kasasi03 Jun 2022Begini Perlindungan Debitor dalam Proses PKPU23 Mar 2022Haruskah Kreditur PKPU Pakai Jasa Pengacara?14 Feb 2022Upaya Hukum atas Putusan PKPU dan Persoalan Kreditur Fiktif07 Feb 2022Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 2023Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024Ini Cara Mengurus Akta Nikah yang Terlambat 30 Sep 2022Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 2023Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024Ini Cara Mengurus Akta Nikah yang Terlambat 30 Sep 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/pembayaran-ke-kreditur-pasca-homologasi-haruskah-izin-pengurus-lt62a999b611d36/

Pembayaran ke Kreditur Pasca Homologasi, Haruskah Izin Pengurus?

pages/221/page-2.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### 2 Syarat Putusan PKPU Bisa Diajukan Kasasi ](/klinik/a/2-syarat-putusan-pkpu-bisa-diajukan-kasasi-lt6299dee06942a/)  03 Jun 2022 [ #### Begini Perlindungan Debitor dalam Proses PKPU ](/klinik/a/begini-perlindungan-debitor-dalam-proses-pkpu-lt623b0578d5926/)  23 Mar 2022 [ #### Haruskah Kreditur PKPU Pakai Jasa Pengacara? ](/klinik/a/haruskah-kreditur-pkpu-pakai-jasa-pengacara-lt5fd20bad29180/)  14 Feb 2022 [ #### Upaya Hukum atas Putusan PKPU dan Persoalan Kreditur Fiktif ](/klinik/a/upaya-hukum-atas-putusan-pkpu-dan-persoalan-kreditur-fiktif-cl4988/)  07 Feb 2022 [](#!) Sebelum menjawab pertanyaan Anda, kami sampaikan terlebih dahulu mengenai perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”). ### **Perdamaian dalam PKPU** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Bahwa terkait dengan perdamaian dalam PKPU, telah diatur dalam **Pasal 265 sampai dengan Pasal 294** [**UU 37/2004**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20144/node/19/uu-no-37-tahun-2004-kepailitan-dan-penundaan-kewajiban-pembayaran-utang?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_37_2004). Debitor berhak **pada waktu** mengajukan permohonan PKPU **atau setelah itu**, menawarkan **suatu perdamaian** kepada kreditor.[\[1\]](#_ftn1) Dalam rapat rencana perdamaian, baik pengurus maupun ahli, apabila telah diangkat, harus secara tertulis memberikan laporan tentang rencana perdamaian yang ditawarkan itu.[\[2\]](#_ftn2) Debitor PKPU berhak memberikan keterangan mengenai rencana perdamaian dan membelanya serta berhak mengubah rencana perdamaian tersebut selama berlangsungnya perundingan.[\[3\]](#_ftn3) Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:[\[4\]](#_ftn4) 1. persetujuan lebih dari 1/2 jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan 2. persetujuan lebih dari 1/2 jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh tagihan dari kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut. Apabila rencana perdamaian diterima, Hakim Pengawas wajib menyampaikan laporan tertulis kepada pengadilan pada tanggal yang telah ditentukan untuk keperluan **pengesahan perdamaian**, dan pada tanggal yang ditentukan tersebut pengurus serta kreditor dapat menyampaikan alasan yang menyebabkan ia menghendaki pengesahan atau penolakan perdamaian.[\[5\]](#_ftn5) **Pengadilan wajib menolak untuk mengesahkan perdamaian, apabila**:[\[6\]](#_ftn6) 1. harta debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian; 2. pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin; 3. **perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini**; dan/atau 4. imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya. Apabila **pengadilan menolak mengesahkan perdamaian maka dalam putusan yang sama pengadilan wajib menyatakan debitor pailit** dan putusan tersebut harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 surat kabar harian dengan jangka waktu paling lambat 5 hari setelah putusan diterima oleh Hakim Pengawas dan kurator.[\[7\]](#_ftn7) **Perdamaian yang telah disahkan mengikat semua kreditor**, **kecuali** kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian, yang mana kreditor tersebut diberikan kompensasi sebesar nilai terendah di antara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan atas kebendaan.[\[8\]](#_ftn8) ### **Pembayaran ke Kreditor Setelah Homologasi** Setelah perdamaian disahkan dalam putusan (homologasi), dan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka putusan pengesahan perdamaian tersebut merupakan alas hak yang dapat dijalankan debitor dan semua orang telah mengikatkan diri sebagai penanggung untuk perdamaian tersebut.[\[9\]](#_ftn9) **PKPU berakhir pada saat putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap** dan pengurus wajib mengumumkan pengakhiran PKPU dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 surat kabar harian.[\[10\]](#_ftn10) Dengan demikian, berakhirlah tugas pengurus dan Hakim Pengawas. Sehingga menjawab pertanyaan Anda, pembayaran debitor kepada kreditor **tidak memerlukan lagi izin pengurus** karena tugas pengurus dan Hakim Pengawas sudah berakhir pada saat putusan pengesahan perdamaian (homologasi) berkekuatan hukum tetap dan diumumkan di Berita Negara Republik Indonesia dan 2 surat kabar. Adapun proses pembayaran dari debitor kepada kreditor merujuk pada putusan pengesahan perdamaian, karena telah berisikan perdamaian yang disetujui para kreditor merupakan alas hak yang dapat dijalankan debitor dan semua pihak yang telah mengikatkan diri sebagai penanggung untuk perdamaian yang disetujui dan disahkan tersebut. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- [Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20144/node/19/uu-no-37-tahun-2004-kepailitan-dan-penundaan-kewajiban-pembayaran-utang?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_37_2004). * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 265 [Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20144/node/19/uu-no-37-tahun-2004-kepailitan-dan-penundaan-kewajiban-pembayaran-utang?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_37_2004) (“UU 37/2004”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 278 ayat (1) UU 37/2004 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 278 ayat (2) jo Pasal 150 UU 37/2004 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 281 ayat (1) UU 37/2004 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 284 ayat (1) UU 37/2004 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 285 ayat (2) UU 37/2004 [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 285 ayat (3) UU 37/2004 [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 286 _jo._ Pasal 281 ayat (2) UU 37/2004 [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 287 UU 37/2004 [\[10\]](#_ftnref10) Pasal 288 UU 37/2004 Tags ---- [hakim pengawas](/tag/hakim-pengawas) [homologasi](/tag/homologasi) [kepailitan](/tag/kepailitan) [pengurus](/tag/pengurus) [pkpu](/tag/pkpu)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Pembeli Batal Beli Rumah, Berapa Persen Uang Kembali? yang ditulis oleh Saufa Ata Taqiyya, S.H., dan pertama kali dipublikasikan pada Rabu, 8 Desember 2021.Force Majeure dalam PerjanjianKLINIK TERKAITMengenal Apa Itu PPJB dalam Proses Jual Beli Tanah14 Sep 2023Menghancurkan Bangunan Liar di Lahan Sendiri, Bisa Dipidana?27 Mei 2022Rumah Tak Sesuai Design, Gugat Kontraktor atau Tukang?27 Mei 2022Pembangunan Properti Tak Sesuai Jadwal, DP Boleh Diminta Kembali?22 Feb 2022Sebelum menjawab pertanyaan Anda, perlu dipahami terlebih dahulu mengenai force majeure. Menurut Subekti sebagaimana dikutip dalam Wabah Corona sebagai Alasan Force Majeur dalam Perjanjian, force majeure atau keadaan memaksa merupakan pembelaan debitur untuk menunjukan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga dan ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tadi.Masih dari artikel yang sama, unsur utama yang dapat menimbulkan keadaan force majeur adalah:adanya kejadian yang tidak terduga;adanya halangan yang menyebabkan suatu prestasi tidak mungkin dilaksanakan;ketidakmampuan tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan debitur;ketidakmampuan tersebut tidak dapat dibebankan risiko kepada debitur.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Baca juga:Nasib Konsumen Saat Terjadi Force Majeure Terhadap PerusahaanKarena luasnya kemungkinan keadaan atau situasi yang dapat dianggap sebagai force majeure, untuk mendapatkan kepastian hukum para pihak biasanya mencantumkan klausula dengan daftar peristiwa yang dapat menjadi force majeure dalam perjanjian mereka. Dalam kasus yang Anda tanyakan, kami asumsikan peristiwa yang dialami konsumen telah dicantumkan dalam perjanjian atau setidaknya telah disepakati kedua belah pihak sebagai force majeure.Dalam kasus Anda, kebijakan force majeure berakibat pada pembatalan perjanjian, yang didasarkan pada ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata bahwa perjanjian dapat ditarik kembali dengan kesepakatan para pihak.Batal Beli Rumah karena Force Majeure, Dapatkah Uang Kembali?Aturan pengembalian uang pembeli karena pembatalan jual beli rumah diatur dalam PP 12/2021 yang membedakan jumlah pengembalian uang pembeli ke dalam dua fase, yaitu:Fase PemasaranYang dimaksud dengan fase pemasaran adalah fase di mana pelaku pembangunan (developer) memperkenalkan, menawarkan, menentukan harga, dan menyebarluaskan informasi mengenai rumah atau perumahan dan satuan rumah susun atau rumah susun yang dilakukan oleh developer pada saat sebelum atau dalam proses sebelum penandatanganan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (“PPJB”).[1] Dalam fase ini, apabila pembatalan pembelian rumah dilakukan oleh calon pembeli yang bukan disebabkan oleh kelalaian developer, maka developer mengembalikan pembayaran yang telah diterima kepada calon pembeli dengan dapat memotong paling rendah 20% dari pembayaran yang telah diterimanya ditambah dengan biaya pajak yang telah diperhitungkan.[2]Pembatalan tersebut disampaikan secara tertulis,[3] dan pengembalian pembayaran dilaksanakan paling lambat 30 hari kalender sejak surat pembatalan ditandatangani.[4]Fase PPJBApabila pembatalan pembelian rumah terjadi setelah penandatanganan PPJB, maka ketentuannya adalah sebagai berikut:Dalam hal pembatalan pembelian rumah terjadi karena kelalaian developer, pembayaran yang telah diterima harus dikembalikan kepada pembeli.[5]Dalam hal pembayaran telah dilakukan pembeli paling banyak 10% dari harga transaksi, dan terjadi pembatalan pembelian rumah akibat kelalaian pembeli, keseluruhan pembayaran menjadi hak developer.[6]Dalam hal pembayaran telah dilakukan pembeli lebih dari 10% dari harga transaksi, dan terjadi pembatalan pembelian rumah akibat kelalaian pembeli, developer berhak memotong 10% dari harga transaksi.[7]Sehingga, menjawab pertanyaan pertama Anda, pada dasarnya ketentuan mengenai kewajiban pengembalian uang akibat pembatalan jual beli rumah tergantung pada fase saat pembatalan terjadi dan alasan pembatalan.Namun perlu Anda pahami, force majeure berbeda dengan kelalaian, karena tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur,[8] maka menurut hemat kami ketentuan PP 12/2021 tidak dapat diberlakukan.Sejauh penelusuran kami, ketentuan pengembalian uang pembeli jika terjadi pembatalan akibat force majeure tidak diatur secara khusus perhitungannya. Oleh karenanya, menurut hemat kami pembatalan harus didasarkan atas ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, yaitu sesuai kesepakatan para pihak. Dengan kata lain, jumlah uang yang dikembalikan didasarkan kesepakatan bersama.Adapun belum dilakukannya akad kredit pada dasarnya tidak berpengaruh pada ketentuan pembatalan perjanjian ini.Pajak yang Dibayarkan DeveloperMenjawab pertanyaan kedua Anda, paling tidak terdapat dua macam pajak yang harus dibayarkan oleh developer:1. Pajak Penghasilan (“PPh”)Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, terutang PPh yang bersifat final.[9] Besarnya PPh tersebut adalah:Sebesar 2,5% dari jumlah bruto apabila objeknya adalah selain rumah sederhana atau rumah susun sederhana;1% dari jumlah bruto apabila objeknya adalah rumah sederhana dan rumah susun sederhana;0% jika dilakukan kepada pemerintah, badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah, atau badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.[10]2. Pajak Bumi dan Bangunan ("PBB-P2”)Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (“PBB-P2”) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.[11]Adapun objek dari PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.[12]Sedangkan, untuk wajib pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.[13]Relaksasi Pajak di Masa PandemiKemudian menjawab pertanyaan ketiga Anda, kami mengasumsikan relaksasi yang Anda maksud adalah relaksasi perpajakan. Hal ini telah diulas sebelumnya dalam artikel Ragam Kebijakan Insentif dan Relaksasi Pajak Selama Pandemi. Namun, dalam artikel ini kami akan menjelaskan lebih lanjut sesuai pertanyaan Anda perihal jual beli properti.Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan 6/PMK.010/2022, insentif PPh final dalam bidang usaha jasa konstruksi yang ditanggung pemerintah hanya diberikan kepada wajib pajak penerima program percepatan peningkatan tata guna air irigasi (P3-TGAI). Adapun, jangka waktu pemberian insentif tersebut diberikan pada masa pajak Januari 2022 – Juni 2022.[14]Selain PPh, bagi pengusaha rumah tapak dan rumah susun, juga bisa mendapatkan Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”) yang ditanggung pemerintah untuk masa pajak Januari 2022 – September 2022. PPN yang ditanggung pemerintah untuk penyerahan rumah tapak atau satuan rumah susun dengan harga jual maksimal Rp2 miliar adalah sebesar 50%, sedangkan untuk harga jual Rp2 miliar sampai Rp5 miliar adalah sebesar 24%.[15]Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban dari kami tentang batal beli rumah karena force majeure, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PerdataUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta KerjaUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah DaerahPeraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta PerubahannyaPeraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan PermukimanPeraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.03/2022 Tahun 2022 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2022 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022[1] Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (“PP 12/2021”)[2] Pasal 22H ayat (3) PP 12/2021[3] Pasal 22H ayat (5) PP 12/2021[4] Pasal 22H ayat (6) PP 12/2021[5] Pasal 22L ayat (2) PP 12/2021[6] Pasal 22L ayat (3) PP 12/2021[7] Pasal 22L ayat (4) PP 12/2021[8] Pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata[9] Pasal 1 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya (“PP 34/2016”)[10] Pasal 2 ayat (1) PP 34/2016[11] Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (“UU 1/2022”)[12] Pasal 38 Ayat (1) UU 1/2022[13] Pasal 39 Ayat (2) UU 1/2022[14] Pasal 12 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.03/2022 Tahun 2022 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019[15] Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2022 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022Tagsforce majeureperdatapertahananproperti

Konsumen membeli rumah dari developer. Pembayaran konsumen hanya kepada developer, belum dilakukan akad kredit bank. Dalam perjalanan cicilan, terjadi force majeure, di mana konsumen harus menjadi penanggung jawab atas pendidikan keponakannya. Sehingga konsumen mengajukan diri untuk meminta kebijakan developer untuk membatalkan perjanjian. Developer setuju membatalkan, namun perhitungannya hanya 40% yang dikembalikan dengan alasan pajak-pajak, uang tanda jadi dan kebijakan perusahaan. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon dapat dibantu untuk dicarikan: peraturan kewajiban perusahaan properti untuk mengembalikan uang konsumen dalam hal belum dilakukan akad kredit dan terjadi force majeure; dan peraturan pajak yang wajib dibayarkan perusahaan properti. kebijakan pemerintah di masa pandemi, relaksasi apa yang diberikan?

Ketentuan pengembalian uang akibat pembatalan pembelian rumah atau properti tergantung padafase saat pembatalan terjadi dan alasan pembatalan. Misalnya karena kelalaian developer atau kelalaian pembeli. Namun, kelalaian di sini tidak bisa disamakan dengan force majeure. Lantas, apakah pembeli yang membatalkan membeli rumah dapat menuntut pengembalian uang yang telah dibayarkan? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Mengenal Apa Itu PPJB dalam Proses Jual Beli Tanah14 Sep 2023Menghancurkan Bangunan Liar di Lahan Sendiri, Bisa Dipidana?27 Mei 2022Rumah Tak Sesuai Design, Gugat Kontraktor atau Tukang?27 Mei 2022Pembangunan Properti Tak Sesuai Jadwal, DP Boleh Diminta Kembali?22 Feb 2022Mengenal Apa Itu PPJB dalam Proses Jual Beli Tanah14 Sep 2023Menghancurkan Bangunan Liar di Lahan Sendiri, Bisa Dipidana?27 Mei 2022Rumah Tak Sesuai Design, Gugat Kontraktor atau Tukang?27 Mei 2022Pembangunan Properti Tak Sesuai Jadwal, DP Boleh Diminta Kembali?22 Feb 2022Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku27 Des 2022Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku27 Des 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/batal-beli-rumah-karena-force-majeure-dapatkah-uang-kembali-lt61b04cc1c2b00/

Batal Beli Rumah karena Force Majeure, Dapatkah Uang Kembali?

pages/221/page-3.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul** **_Pembeli Batal Beli Rumah, Berapa Persen Uang Kembali?_** **yang ditulis oleh [Saufa Ata Taqiyya, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/saufa-ata-taqiyya--sh-lt5f33b4569d68e), dan** **pertama kali dipublikasikan pada Rabu, 8 Desember 2021.** ### **_Force Majeure_** **dalam Perjanjian** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Mengenal Apa Itu PPJB dalam Proses Jual Beli Tanah ](/klinik/a/PPJB-dalam-proses-jual-beli-tanah-lt6086d9ebd6b6d/)  14 Sep 2023 [ #### Menghancurkan Bangunan Liar di Lahan Sendiri, Bisa Dipidana? ](/klinik/a/menghancurkan-bangunan-liar-di-lahan-sendiri-lt629031de04564/)  27 Mei 2022 [ #### Rumah Tak Sesuai _Design_, Gugat Kontraktor atau Tukang? ](/klinik/a/rumah-tak-sesuai-idesign-i-gugat-kontraktor-atau-tukang-lt6290a64665886/)  27 Mei 2022 [ #### Pembangunan Properti Tak Sesuai Jadwal, DP Boleh Diminta Kembali? ](/klinik/a/pembangunan-properti-tak-sesuai-jadwal-dp-boleh-diminta-kembali-lt6214ebfcbdae7/)  22 Feb 2022 [](#!) Sebelum menjawab pertanyaan Anda, perlu dipahami terlebih dahulu mengenai _force majeure._ Menurut **Subekti** sebagaimana dikutip dalam **[Wabah Corona sebagai Alasan _Force Majeur_ dalam Perjanjian](https://www.hukumonline.com/klinik/a/wabah-corona-sebagai-alasan-iforce-majeur-i-dalam-perjanjian-lt5e81ae9a6fc45?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=wabah_corona_sebagai_force_majeure)**, _force majeure_ atau keadaan memaksa merupakan pembelaan debitur untuk menunjukan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga dan ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tadi. Masih dari artikel yang sama, unsur utama yang dapat menimbulkan keadaan _force majeur_ adalah: 1. adanya kejadian yang tidak terduga; 2. adanya halangan yang menyebabkan suatu prestasi tidak mungkin dilaksanakan; 3. ketidakmampuan tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan debitur; 4. ketidakmampuan tersebut tidak dapat dibebankan risiko kepada debitur. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Baca juga:**[Nasib Konsumen Saat Terjadi Force Majeure Terhadap Perusahaan](https://www.hukumonline.com/berita/a/nasib-konsumen-saat-terjadi-force-majeure-terhadap-perusahaan-lt5ffd2f4820341?page=1%5C?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=nasib_konsumen_saat_ada_force_majeure)** Karena luasnya kemungkinan keadaan atau situasi yang dapat dianggap sebagai _force majeure_, untuk mendapatkan kepastian hukum para pihak biasanya mencantumkan klausula dengan daftar peristiwa yang dapat menjadi _force majeure_ dalam perjanjian mereka. Dalam kasus yang Anda tanyakan, kami asumsikan peristiwa yang dialami konsumen telah dicantumkan dalam perjanjian atau setidaknya telah disepakati kedua belah pihak sebagai _force majeure_. Dalam kasus Anda, kebijakan _force majeure_ berakibat pada pembatalan perjanjian, yang didasarkan pada ketentuan **Pasal 1338 [KUH Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata)** bahwa perjanjian dapat ditarik kembali dengan kesepakatan para pihak. ### **Batal Beli Rumah karena _Force Majeure_, Dapatkah Uang Kembali?** Aturan pengembalian uang pembeli karena pembatalan jual beli rumah diatur dalam **[PP 12/2021](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6032188e9027e/peraturan-pemerintah-nomor-12-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_12_2021)** yang membedakan jumlah pengembalian uang pembeli ke dalam dua fase, yaitu: 1. #### **Fase Pemasara****n** Yang dimaksud dengan fase pemasaran adalah fase di mana pelaku pembangunan (_developer_) memperkenalkan, menawarkan, menentukan harga, dan menyebarluaskan informasi mengenai rumah atau perumahan dan satuan rumah susun atau rumah susun yang dilakukan oleh _developer_ pada saat sebelum atau dalam proses sebelum penandatanganan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (“PPJB”).[\[1\]](#_ftn1) Dalam fase ini, apabila pembatalan pembelian rumah dilakukan oleh calon pembeli yang bukan disebabkan oleh kelalaian _developer_, maka _developer_ mengembalikan pembayaran yang telah diterima kepada calon pembeli dengan dapat memotong paling rendah 20% dari pembayaran yang telah diterimanya ditambah dengan biaya pajak yang telah diperhitungkan.[\[2\]](#_ftn2) Pembatalan tersebut disampaikan secara tertulis,[\[3\]](#_ftn3) dan pengembalian pembayaran dilaksanakan paling lambat 30 hari kalender sejak surat pembatalan ditandatangani.[\[4\]](#_ftn4) 2. #### **Fase PPJB** Apabila pembatalan pembelian rumah terjadi setelah penandatanganan PPJB, maka ketentuannya adalah sebagai berikut: 1. Dalam hal pembatalan pembelian rumah terjadi karena kelalaian _developer_, **pembayaran yang telah diterima harus dikembalikan kepada pembeli**.[\[5\]](#_ftn5) 2. Dalam hal pembayaran telah dilakukan pembeli paling banyak 10% dari harga transaksi, dan terjadi pembatalan pembelian rumah akibat kelalaian pembeli, **keseluruhan pembayaran menjadi hak _developer_**.[\[6\]](#_ftn6) 3. Dalam hal pembayaran telah dilakukan pembeli lebih dari 10% dari harga transaksi, dan terjadi pembatalan pembelian rumah akibat kelalaian pembeli, **_developer_** **berhak memotong 10% dari harga transaksi**.[\[7\]](#_ftn7) Sehingga, menjawab pertanyaan pertama Anda, pada dasarnya ketentuan mengenai kewajiban pengembalian uang akibat pembatalan jual beli rumah tergantung pada fase saat pembatalan terjadi dan alasan pembatalan. Namun perlu Anda pahami, _force majeure_ berbeda dengan kelalaian, karena tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur,[\[8\]](#_ftn8) maka menurut hemat **kami ketentuan PP 12/2021** **tidak dapat diberlakukan**. Sejauh penelusuran kami, ketentuan pengembalian uang pembeli jika terjadi pembatalan akibat _force majeure_ tidak diatur secara khusus perhitungannya. Oleh karenanya, menurut hemat kami pembatalan harus didasarkan atas ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, yaitu sesuai kesepakatan para pihak. Dengan kata lain, jumlah uang yang dikembalikan didasarkan kesepakatan bersama. Adapun belum dilakukannya akad kredit pada dasarnya tidak berpengaruh pada ketentuan pembatalan perjanjian ini. ### **Pajak yang Dibayarkan _Developer_** Menjawab pertanyaan kedua Anda, paling tidak terdapat dua macam pajak yang harus dibayarkan oleh _developer_: #### **1\. Pajak Penghasilan (“PPh”)** Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, terutang PPh yang bersifat final.[\[9\]](#_ftn9) Besarnya PPh tersebut adalah: 1. Sebesar 2,5% dari jumlah bruto apabila objeknya adalah selain rumah sederhana atau rumah susun sederhana; 2. 1% dari jumlah bruto apabila objeknya adalah rumah sederhana dan rumah susun sederhana; 3. 0% jika dilakukan kepada pemerintah, badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah, atau badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.[\[10\]](#_ftn10) #### **2\. Pajak Bumi dan Bangunan ("PBB-P2”)** Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (“PBB-P2”) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.[\[11\]](#_ftn11) Adapun objek dari PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.[\[12\]](#_ftn12) Sedangkan, untuk wajib pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.[\[13\]](#_ftn13) ### **Relaksasi Pajak di Masa Pandemi** Kemudian menjawab pertanyaan ketiga Anda, kami mengasumsikan relaksasi yang Anda maksud adalah relaksasi perpajakan. Hal ini telah diulas sebelumnya dalam artikel [**Ragam Kebijakan Insentif dan Relaksasi Pajak Selama Pandemi**](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5facf01d6ff5f/ragam-kebijakan-insentif-dan-relaksasi-pajak-selama-pandemi/). Namun, dalam artikel ini kami akan menjelaskan lebih lanjut sesuai pertanyaan Anda perihal jual beli properti. Berdasarkan **Pasal 7 ayat (3) [Peraturan Menteri Keuangan 6/PMK.010/2022](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt620352d8b71a8?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PMK_6_2022)**, insentif PPh final dalam bidang usaha jasa konstruksi yang ditanggung pemerintah hanya diberikan kepada wajib pajak penerima program percepatan peningkatan tata guna air irigasi (P3-TGAI). Adapun, jangka waktu pemberian insentif tersebut diberikan pada masa pajak Januari 2022 – Juni 2022.[\[14\]](#_ftn14) Selain PPh, bagi pengusaha rumah tapak dan rumah susun, juga bisa mendapatkan Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”) yang ditanggung pemerintah untuk masa pajak Januari 2022 – September 2022. PPN yang ditanggung pemerintah untuk penyerahan rumah tapak atau satuan rumah susun dengan harga jual maksimal Rp2 miliar adalah sebesar 50%, sedangkan untuk harga jual Rp2 miliar sampai Rp5 miliar adalah sebesar 24%.[\[15\]](#_ftn15) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [**di sini**.](http://mini.hukumonline.com/holpro/?utm_source=Google&utm_medium=Banner&utm_campaign=KlinikHukum-LandingPage) Demikian jawaban dari kami tentang batal beli rumah karena _force majeure_, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Cipta_Kerja) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt61de861d5698c/undang-undang-nomor-1-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_2022) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt57ac4259d183a/peraturan-pemerintah-nomor-34-tahun-2016?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_34_2016) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6032188e9027e/peraturan-pemerintah-nomor-12-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_12_2021) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.03/2022 Tahun 2022 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt61fa25d54f20f?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PMK_3_2022) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2022 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt620352d8b71a8?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PMK_6_2022) [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1 angka 12 [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6032188e9027e/peraturan-pemerintah-nomor-12-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_12_2021) (“PP 12/2021”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 22H ayat (3) PP 12/2021 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 22H ayat (5) PP 12/2021 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 22H ayat (6) PP 12/2021 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 22L ayat (2) PP 12/2021 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 22L ayat (3) PP 12/2021 [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 22L ayat (4) PP 12/2021 [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 1244 dan 1245 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata) [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 1 ayat (1) huruf a [Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt57ac4259d183a/peraturan-pemerintah-nomor-34-tahun-2016?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_34_2016) (“PP 34/2016”) [\[10\]](#_ftnref10) Pasal 2 ayat (1) PP 34/2016 [\[11\]](#_ftnref11) Pasal 1 angka 33 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt61de861d5698c/undang-undang-nomor-1-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_2022) (“UU 1/2022”) [\[12\]](#_ftnref12) Pasal 38 Ayat (1) UU 1/2022 [\[13\]](#_ftnref13) Pasal 39 Ayat (2) UU 1/2022 [\[14\]](#_ftnref14) Pasal 12 ayat (2) huruf b [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.03/2022 Tahun 2022 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt61fa25d54f20f?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PMK_3_2022) [\[15\]](#_ftnref15) Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2022 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt620352d8b71a8?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PMK_6_2022) Tags ---- [force majeure](/tag/force-majeure) [perdata](/tag/perdata) [pertahanan](/tag/pertahanan) [properti](/tag/properti)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. Perceraian dalam Islam dan Hukum Positif IndonesiaGuna menjawab pertanyaan Anda, kiranya perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai perceraian. Dalam hukum Islam, perceraian dipandang sebagai tindakan yang dibenci Allah. Hal ini dilandasi oleh hadist nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa Nabi Muhammad SAW berkata: “Perceraian itu adalah hal yang halal namun dibenci oleh Allah SWT, dan bahkan apabila kata “cerai” terucapkan, maka Ars (Singgasana) Allah SWT akan berguncang”.KLINIK TERKAITApakah Bisa Nikah Langsung Cerai?03 Nov 2023Syarat dan Cara Rujuk Talak 1 Tanpa Menikah Lagi21 Jul 2023Hukum Nikah Siri Tanpa Sepengetahuan Keluarga03 Mar 2023Istri Gugat Cerai Suami Menolak, Dapatkah Akta Cerai Terbit?12 Jan 2023Mengapa dibenci? Karena pada hakikatnya perkawinan tidak diorientasikan pada perceraian, melainkan terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah wa-rahmah. Sebagaimana Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya: “Dan di antara tanda-tanda-Nya bahwa Dia menciptakan jodoh untuknya dari dirimu (bangsamu) supaya kamu bersenang-senang kepadanya, dan Dia mengadakan sesama kamu kasih sayang dan rahmat. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir.”Namun demikian, faktanya masih banyak praktik perceraian yang dilakukan oleh umat muslim itu sendiri. Bagi pasangan suami istri beragama Islam di Indonesia, pengaturan soal perceraian dapat mengacu pada KHI yang telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Menag 154/1991. Menurut ketentuan KHI, terdapat dua jenis perceraian, yaitu perceraian karena talak dan perceraian karena gugatan perceraian. Apa bedanya?Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Perceraian karena talak diajukan oleh suami terhadap istri.[1] Sedangkan perceraian karena gugatan perceraian diajukan oleh istri terhadap suami.[2] Selain itu, KHI juga mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan sudah berupaya melakukan mediasi (mendamaikan) terhadap kedua belah pihak mempelai namun tidak berhasil mendamaikan.[3] Istri Gugat Cerai dan Suami MenolakMenjawab pertanyaan Anda, seorang istri menurut hukum Islam dapat melakukan gugatan cerai terhadap suaminya. Bahkan istri yang mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya secara diam-diam (tanpa sepengetahuan suami) pun boleh menurut hukum, sebab tidak ada ketentuan aturan yang mengharuskan seorang istri untuk secara terang-terangan menyampaikan informasi bahwa dirinya akan mengajukan gugatan perceraian kepada suami terlebih dahulu.Baca juga: Bisakah Istri Diam-Diam Menggugat Cerai Suami?Sedangkan menurut hukum positif di Indonesia, persoalan perceraian dapat dirujuk ketentuannya dalam UU Perkawinan dan perubahannya serta dan PP 9/1975. Adapun Pasal 38 UU Perkawinan mengatur:Perkawinan dapat putus karena:kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Harus ada cukup alasan bagi pasangan suami istri untuk melakukan perceraian, bahwa suami istri itu sudah tidak mampu lagi hidup rukun sebagai suami istri.[4] Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian, yaitu:[5]Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.Gugatan perceraian diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat. Tapi jika tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan diajukan ke pengadilan di tempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan yang menyampaikan permohonan tersebut ke tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.[6]Perlu Anda ketahui pula, gugatan perceraian yang diajukan tersebut dapat diterima atau dikabulkan manakala pengadilan mendapatkan pembuktian yang cukup dan tentunya setelah mendapatkan kesaksian dari pihak keluarga serta orang-orang dekat terkait alasan perceraian yang diajukan.Dengan demikian, istri tetap dapat mengajukan gugatan cerai walau sang suami tetap ingin mempertahankan pernikahan. Sebab, gugatan dapat diterima atau dikabulkan jika pengadilan mendapati tidak bisa tercapai damai antara suami dan istri, serta adanya alasan sah perceraian. Misalnya dalam kasus Anda, telah terjadi perselisihan secara terus menerus karena masalah ekonomi.Baca juga: Istri Gugat Cerai Suami Menolak, Dapatkah Akta Cerai Terbit? Status Utang Istri dan Hak Asuh Anak Pasca CeraiUU Perkawinan sendiri tidak mengatur secara khusus mengenai hak asuh anak. Artinya tidak ada ketentuan pasal yang secara eksplisit mengatur siapa yang berhak mendapatkan hak asuh anak. Melainkan hanya mengatur baik ibu atau bapak tetap wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya dan jika ada perselisihan hak asuh anak, pengadilan yang akan memberi keputusannya.Sementara itu, jika merujuk Pasal 156 KHI, putusnya perkawinan karena perceraian berkonsekuensi pada hak asuh anak sebagai berikut:anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;ayah;wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.Selain itu, dikutip dari laman Pengadilan Agama Jakarta Pusat, SE Dirjen Badan Peradilan Agama No. 1669/DJA/HK.00/5/2021 menjabarkan bahwa perceraian yang terjadi karena gugatan istri kepada suaminya ke Pengadilan Agama dan jika Pengadilan Agama mengabulkan permohonan cerai, maka seorang istri berhak mendapatkan:Berhak atas nafkah lampau, apabila selama perkawinan tersebut, suami tidak memberi nafkah;Perempuan berhak atas harta bersama, dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 96 dan 97 KHI;Perempuan berhak untuk mendapatkan hak hadhanah bagi anak yang belum berumur 12 tahun.Hak anak akibat perceraian kedua orang tua:Setiap anak berhak mendapat pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, rumah dan lingkungan tempat tinggal yang baik lahir dan batin termasuk mendapatkan curahan kasih sayang;Semua biaya kehidupan anak menjadi tanggung jawab ayah dan ibunya;Hak untuk bertemu ayah dan ibunya bagi setiap anak pasca perceraian ayah dan ibunya.Dengan demikian, status utang istri masih tetap melekat pada sang istri, tidak dapat dialihkan kepada suaminya yang telah diceraikan. Sedangkan status hak asuh anak menurut KHI bahwa apabila terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau masih di bawah umur 12 tahun adalah hak penuh ibu. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya.[7] Kemudian, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.[8]Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang PerkawinanUndang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang PerkawinanPeraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum IslamKeputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 REFERENSI Meita Djohan Oelangan. Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Perkara Nomor 0679/Pdt.G/2014/PA TnK). Pranata Hukum, Vol. 11, No. 1, 2016;Pengadilan Agama Jakarta Pusat, diakses pada 14 Juni 2022 pukul 13.00 WIB.[1] Pasal 114 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (“KHI”)[2] Pasal 132 ayat (1) KHI[3] Pasal 115 KHI[4] Pasal 39 ayat (2) KHI[5] Penjelasan Pasal 39 ayat (2) KHI dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“PP 9/1975”)[6] Pasal 41 huruf a PP 9/1975[7] Meita Djohan Oelangan. Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Perkara Nomor 0679/Pdt.G/2014/PA TnK). Pranata Hukum, Vol. 11, No. 1, 2016, hal. 65[8] Pasal 105 huruf c KHITagsceraicerai gugatpengadilan agamaperceraianutang

Bagaimana jika istri mengajukan gugatan perceraian tetapi suami ingin tetap mempertahankan? Karena sudah memiliki anak yang secara hak lahir/ekonomi istri dan anak masih dipenuhi. Adapun alasan perceraiannya karena suami kurang bisa memenuhi kebutuhan ekonomi istri dikarenakan harus membayar cicilan utang istri. Pertanyaannya: Apakah tetap dapat dikabulkan permohonan gugatan perceraian istri jika suami masih ingin mempertahankan pernikahan? Bagaimana status utang istri? Bagaimana hak asuh anak? Terima kasih.

Permohonan gugatan perceraian oleh istri dapat dikabulkan walaupun sang suami tetap ingin mempertahankan pernikahan mereka, jikalau pengadilan mendapati tidak terjadi upaya damai di antara mereka dan pengadilan mendapatkan bukti yang cukup dan didukung dengan kesaksian mengenai alasan sah perceraian. Lalu, bagaimana dengan status utang istri dan hak asuh anak?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Apakah Bisa Nikah Langsung Cerai?03 Nov 2023Syarat dan Cara Rujuk Talak 1 Tanpa Menikah Lagi21 Jul 2023Hukum Nikah Siri Tanpa Sepengetahuan Keluarga03 Mar 2023Istri Gugat Cerai Suami Menolak, Dapatkah Akta Cerai Terbit?12 Jan 2023Apakah Bisa Nikah Langsung Cerai?03 Nov 2023Syarat dan Cara Rujuk Talak 1 Tanpa Menikah Lagi21 Jul 2023Hukum Nikah Siri Tanpa Sepengetahuan Keluarga03 Mar 2023Istri Gugat Cerai Suami Menolak, Dapatkah Akta Cerai Terbit?12 Jan 2023Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 2022Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 2023Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 2022Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/status-utang-istri-dan-hak-asuh-anak-setelah-bercerai-lt62a843021593c/

Status Utang Istri dan Hak Asuh Anak Setelah Bercerai

pages/221/page-4.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### **Perceraian dalam Islam dan Hukum Positif Indonesia** Guna menjawab pertanyaan Anda, kiranya perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai perceraian. Dalam hukum Islam, perceraian dipandang sebagai tindakan yang dibenci Allah. Hal ini dilandasi oleh hadist nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa Nabi Muhammad SAW berkata: “Perceraian itu adalah hal yang halal namun dibenci oleh Allah SWT, dan bahkan apabila kata “cerai” terucapkan, maka Ars (Singgasana) Allah SWT akan berguncang”. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Apakah Bisa Nikah Langsung Cerai? ](/klinik/a/nikah-langsung-cerai-lt624f38fd94c52/)  03 Nov 2023 [ #### Syarat dan Cara Rujuk Talak 1 Tanpa Menikah Lagi ](/klinik/a/syarat-dan-cara-rujuk-talak-1-tanpa-menikah-lagi-lt51e7958f74bdf/)  21 Jul 2023 [ #### Hukum Nikah Siri Tanpa Sepengetahuan Keluarga ](/klinik/a/hukum-nikah-siri-tanpa-sepengetahuan-keluarga-lt527c5976c75aa/)  03 Mar 2023 [ #### Istri Gugat Cerai Suami Menolak, Dapatkah Akta Cerai Terbit? ](/klinik/a/istri-gugat-cerai-suami-menolak%20-lt51dab90028cba/)  12 Jan 2023 [](#!) Mengapa dibenci? Karena pada hakikatnya perkawinan tidak diorientasikan pada perceraian, melainkan terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah wa-rahmah. Sebagaimana Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya: “Dan di antara tanda-tanda-Nya bahwa Dia menciptakan jodoh untuknya dari dirimu (bangsamu) supaya kamu bersenang-senang kepadanya, dan Dia mengadakan sesama kamu kasih sayang dan rahmat. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir.” Namun demikian, faktanya masih banyak praktik perceraian yang dilakukan oleh umat muslim itu sendiri. Bagi pasangan suami istri beragama Islam di Indonesia, pengaturan soal perceraian dapat mengacu pada **[KHI](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/appendices?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KHI)** yang telah ditindaklanjuti dengan **[Keputusan Menag 154/1991](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52551d62a5666/node/18/keputusan-menteri-agama-no-154-tahun-1991-pelaksanaan-instruksi-presiden-republik-indonesia-nomor-1-tahun-1991-tanggal-10-juni-1991?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=kemenag_154_1991)**. Menurut ketentuan KHI, terdapat dua jenis perceraian, yaitu perceraian karena talak dan perceraian karena gugatan perceraian. Apa bedanya? Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Perceraian karena talak diajukan oleh suami terhadap istri.[\[1\]](#_ftn1) Sedangkan perceraian karena gugatan perceraian diajukan oleh istri terhadap suami.[\[2\]](#_ftn2) Selain itu, KHI juga mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan sudah berupaya melakukan mediasi (mendamaikan) terhadap kedua belah pihak mempelai namun tidak berhasil mendamaikan.[\[3\]](#_ftn3) ### **Istri Gugat Cerai dan Suami Menolak** Menjawab pertanyaan Anda, seorang istri menurut hukum Islam dapat melakukan gugatan cerai terhadap suaminya. Bahkan istri yang mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya secara diam-diam (tanpa sepengetahuan suami) pun boleh menurut hukum, sebab tidak ada ketentuan aturan yang mengharuskan seorang istri untuk secara terang-terangan menyampaikan informasi bahwa dirinya akan mengajukan gugatan perceraian kepada suami terlebih dahulu. Baca juga: **[Bisakah Istri Diam-Diam Menggugat Cerai Suami?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-istri-diam-diam-menggugat-cerai-suami-lt5c132a0bc03fa?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=istri_cerai)** Sedangkan menurut hukum positif di Indonesia, persoalan perceraian dapat dirujuk ketentuannya dalam [UU Perkawinan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/node/18/uu-no-1-tahun-1974-perkawinan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Perkawinan) dan perubahannya serta dan [PP 9/1975](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1700/peraturan-pemerintah-nomor-9-tahun-1975?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_9_1975). Adapun **Pasal 38 UU Perkawinan** mengatur: _Perkawinan dapat putus karena:_ 1. _kematian,_ 2. _perceraian, dan_ 3. _atas keputusan pengadilan._ **Harus ada cukup alasan** bagi pasangan suami istri untuk melakukan perceraian, bahwa suami istri itu sudah tidak mampu lagi hidup rukun sebagai suami istri.[\[4\]](#_ftn4) Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan **dasar untuk perceraian**, yaitu:[\[5\]](#_ftn5) 1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; 2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; 3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; 4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; 5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri; 6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Gugatan perceraian diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat. Tapi jika tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan diajukan ke pengadilan di tempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan yang menyampaikan permohonan tersebut ke tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.[\[6\]](#_ftn6) Perlu Anda ketahui pula, gugatan perceraian yang diajukan tersebut dapat diterima atau dikabulkan manakala pengadilan mendapatkan pembuktian yang cukup dan tentunya setelah mendapatkan kesaksian dari pihak keluarga serta orang-orang dekat terkait alasan perceraian yang diajukan. Dengan demikian, istri tetap dapat mengajukan gugatan cerai walau sang suami tetap ingin mempertahankan pernikahan. Sebab, gugatan dapat diterima atau dikabulkan jika pengadilan mendapati tidak bisa tercapai damai antara suami dan istri, serta adanya alasan sah perceraian. Misalnya dalam kasus Anda, telah terjadi perselisihan secara terus menerus karena masalah ekonomi. Baca juga: **[Istri Gugat Cerai Suami Menolak, Dapatkah Akta Cerai Terbit?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/istri-gugat-cerai-suami-menolak--dapatkah-akta-cerai-terbit-lt51dab90028cba/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=istri_gugat_cerai_suami_tolak)** ### **Status Utang Istri dan Hak Asuh Anak Pasca Cerai** UU Perkawinan sendiri tidak mengatur secara khusus mengenai hak asuh anak. Artinya tidak ada ketentuan pasal yang secara eksplisit mengatur siapa yang berhak mendapatkan hak asuh anak. Melainkan hanya mengatur baik ibu atau bapak tetap wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya dan jika ada perselisihan hak asuh anak, pengadilan yang akan memberi keputusannya. Sementara itu, jika merujuk **Pasal 156 KHI**, putusnya perkawinan karena perceraian berkonsekuensi pada hak asuh anak sebagai berikut: 1. anak yang belum _mumayyiz_ berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; 2. ayah; 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. 2. anak yang sudah _mumayyiz_ berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya; 3. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula; 4. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun); 5. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d); 6. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya. Selain itu, dikutip dari laman **[Pengadilan Agama Jakarta Pusat](https://pa-jakartapusat.go.id/hak-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian/)**, **SE Dirjen Badan Peradilan Agama No. 1669/DJA/HK.00/5/2021** menjabarkan bahwa perceraian yang terjadi karena gugatan istri kepada suaminya ke Pengadilan Agama dan jika Pengadilan Agama mengabulkan permohonan cerai, maka seorang istri berhak mendapatkan: 1. Berhak atas nafkah lampau, apabila selama perkawinan tersebut, suami tidak memberi nafkah; 2. Perempuan berhak atas harta bersama, dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam **Pasal 96 dan 97 KHI**; 3. Perempuan berhak untuk mendapatkan hak hadhanah bagi anak yang belum berumur 12 tahun. Hak anak akibat perceraian kedua orang tua: 1. Setiap anak berhak mendapat pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, rumah dan lingkungan tempat tinggal yang baik lahir dan batin termasuk mendapatkan curahan kasih sayang; 2. Semua biaya kehidupan anak menjadi tanggung jawab ayah dan ibunya; 3. Hak untuk bertemu ayah dan ibunya bagi setiap anak pasca perceraian ayah dan ibunya. Dengan demikian, status utang istri masih tetap melekat pada sang istri, tidak dapat dialihkan kepada suaminya yang telah diceraikan. Sedangkan status hak asuh anak menurut KHI bahwa apabila terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum _mumayyiz_ atau masih di bawah umur 12 tahun adalah hak penuh ibu. Pemeliharaan anak yang sudah _mumayyiz_ diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya.[\[7\]](#_ftn7) Kemudian, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.[\[8\]](#_ftn8) Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [**di sini.**](http://mini.hukumonline.com/holpro/?utm_source=Google&utm_medium=Banner&utm_campaign=KlinikHukum-LandingPage) Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/node/18/uu-no-1-tahun-1974-perkawinan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Perkawinan) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5dafedf4cd014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_16_2019) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1700/peraturan-pemerintah-nomor-9-tahun-1975?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_9_1975) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/appendices?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KHI) Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52551d62a5666/node/18/keputusan-menteri-agama-no-154-tahun-1991-pelaksanaan-instruksi-presiden-republik-indonesia-nomor-1-tahun-1991-tanggal-10-juni-1991?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=kemenag_154_1991) REFERENSI --------- 1. Meita Djohan Oelangan. _Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Perkara Nomor 0679/Pdt.G/2014/PA TnK)_. Pranata Hukum, Vol. 11, No. 1, 2016; 2. [Pengadilan Agama Jakarta Pusat](https://pa-jakartapusat.go.id/hak-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian/), diakses pada 14 Juni 2022 pukul 13.00 WIB. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 114 [Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/appendices?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KHI) (“KHI”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 132 ayat (1) KHI [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 115 KHI [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 39 ayat (2) KHI [\[5\]](#_ftnref5) Penjelasan Pasal 39 ayat (2) KHI dan Pasal 19 [Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1700/peraturan-pemerintah-nomor-9-tahun-1975?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_9_1975) (“PP 9/1975”) [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 41 huruf a PP 9/1975 [\[7\]](#_ftnref7) Meita Djohan Oelangan. _Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Perkara Nomor 0679/Pdt.G/2014/PA TnK)_. Pranata Hukum, Vol. 11, No. 1, 2016, hal. 65 [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 105 huruf c KHI Tags ---- [cerai](/tag/cerai) [cerai gugat](/tag/cerai-gugat) [pengadilan agama](/tag/pengadilan-agama) [perceraian](/tag/perceraian) [utang](/tag/utang)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Harga Barang di Label dan di Kasir Berbeda, Mana yang Dipakai?yang dibuat Letezia Tobing, S.H., M.Kn.dan pertama kali dipublikasikan pada Kamis, 8 Januari 2015.Ketentuan Pencantuman Harga Barang KLINIK TERKAITKlausula Baku Perjanjian Leasing Mobil, Bolehkah?23 Mei 2022Adakah Larangan Menetapkan Harga Sangat Tinggi Bagi Pelaku Usaha?27 Apr 2022Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Belanja Online25 Apr 2022Aturan Tentang Pembulatan Harga Barang di Supermarket19 Apr 2016Guna menjawab pertanyaan Anda mengenai bagaimana jika harga barang tidak sesuai dengan yang ada di rak dan di kasir, Anda perlu mengetahui ketentuan pencantuman harga barang atau jasa yang diperdagangkan sebagaimana diatur dalam Permendag 35/2013.Pada dasarnya setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang secara eceran dan/atau jasa kepada konsumen wajib mencantumkan harga barang atau tarif jasa secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat.[1] Namun, kewajiban ini tidak berlaku bagi pelaku usaha mikro.[2]Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Mengenai apa yang dimaksud dengan usaha mikro dan kriteria usaha mikro dapat Anda baca lebih lanjut melalui Kemudahan Pendirian PT untuk Usaha Mikro dan Kecil.Harga barang tersebut harus dilekatkan/ditempelkan pada barang atau kemasan, disertakan, dan/atau ditempatkan dekat dengan barang serta dilengkapi jumlah satuan atau jumlah tertentu.[3] Jika barang yang diperdagangkan dikenakan pajak dan/atau biaya-biaya lainnya, pencantuman harga harus memuat informasi harga barang sudah termasuk atau belum termasuk pajak dan/atau biaya-biaya lainnya.[4]Dengan demikian, harga barang di rak yang ditempatkan dekat dengan barang harus dicantumkan secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat oleh konsumen, termasuk informasi apakah harga barang sudah termasuk atau belum termasuk pajak dan/atau biaya lainnya.Harga yang dicantumkan harus dalam rupiah, dengan menggunakan mata uang dan nominal rupiah yang berlaku. Jika harga barang memuat pecahan nominal rupiah yang tidak beredar, pelaku usaha dapat membulatkan harga barang dengan memperhatikan nominal rupiah yang beredar. Pembulatan tersebut diinformasikan kepada konsumen pada saat transaksi pembayaran.[5]Jika pelaku usaha tidak mencantumkan harga barang secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat atau tidak menetapkan harga barang dengan rupiah, ia dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha di bidang perdagangan oleh pejabat yang berwenang.[6] Pencabutan izin usaha di bidang perdagangan tersebut dilakukan setelah pelaku usaha diberi peringatan secara tertulis sebanyak tiga kali dalam tenggang waktu masing-masing peringatan paling lama satu bulan.[7]Bagaimana Jika Harga Barang Tidak Sesuai dengan yang Ada di Rak dan di Kasir?Kemudian, bagaimana jika harga barang tidak sesuai dengan yang ada di rak dan di kasir? Jika harga barang di rak dengan harga barang di kasir berbeda, maka harga yang dikenakan pada konsumen saat pembayaran adalah merujuk pada Pasal 7 ayat (2) Permendag 35/2013 yaitu:Dalam hal terdapat perbedaan antara Harga Barang atau Tarif Jasa yang dicantumkan dengan Harga atau Tarif yang dikenakan pada saat pembayaran yang berlaku adalah Harga atau Tarif yang terendah.Sehingga menjawab pertanyaan Anda, jika harga barang tidak sesuai dengan yang ada di rak dan di kasir, maka harga yang dikenakan konsumen pada saat pembayaran adalah harga atau tarif yang terendah.Hal ini mengingat bahwa pelaku usaha yang memperdagangkan barang secara eceran dan/atau jasa bertanggung jawab atas kebenaran harga barang dan/atau tarif jasa yang dicantumkan.[8]Di sisi lain, dalam UU Perlindungan Konsumen diatur bahwa pelaku usaha dilarangmenawarkan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga barang dan/atau jasa.[9]Pelanggaran terhadap larangan menawarkan atau membuat pernyataan tidak benar atau menyesatkan tentang harga barang tersebut, pelaku usaha diancam dipidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar.[10]Dalam hal konsumen dirugikan akibat harga barang di rak dan harga barang di kasir berbeda, misalnya terjadi selisih yang cukup signifikan dan konsumen dibebankan harga yang mahal melebihi harga barang di rak, konsumen bisa menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau melalui peradilan di bawah lingkungan peradilan umum.[11]Baca juga: Pelaku Usaha Tak Hadiri Panggilan BPSK, Ini Konsekuensi HukumnyaSeluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban dari kami tentang bagaimana jika harga barang tidak sesuai dengan yang ada di rak dan di kasir, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan KonsumenPeraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan[1] Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan (“Permendag 35/2013”)[2] Pasal 2 ayat (2) Permendag 35/2013[3] Pasal 3 ayat (1) Permendag 35/2013[4] Pasal 3 ayat (2) Permendag 35/2013[5] Pasal 6 Permendag 35/2013[6] Pasal 9 ayat (1) Permendag 35/2013[7] Pasal 9 ayat (2) Permendag 35/2013[8] Pasal 7 ayat (1) Permendag 35/2013[9] Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”)[10] Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen[11] Pasal 45 ayat (1) UU Perlindungan KonsumenTagshargaperlindungan konsumenuu perlindungan konsumen

Saya mau nanya, jika ada perbedaan antara harga barang di rak dengan harga barang di kasir, harga mana yang dikenakan ke konsumen? Terima kasih.

Sering kali konsumen mendapati perbedaan harga barang di rak dan harga barang di kasir. Jika terjadi demikian, konsumen biasanya yang dirugikan karena dibebankan harga lebih mahal daripada harga barang di rak. Jadi, bagaimana jika harga barang di rak tidak sesuai dengan yang di kasir? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Klausula Baku Perjanjian Leasing Mobil, Bolehkah?23 Mei 2022Adakah Larangan Menetapkan Harga Sangat Tinggi Bagi Pelaku Usaha?27 Apr 2022Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Belanja Online25 Apr 2022Aturan Tentang Pembulatan Harga Barang di Supermarket19 Apr 2016Klausula Baku Perjanjian Leasing Mobil, Bolehkah?23 Mei 2022Adakah Larangan Menetapkan Harga Sangat Tinggi Bagi Pelaku Usaha?27 Apr 2022Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Belanja Online25 Apr 2022Aturan Tentang Pembulatan Harga Barang di Supermarket19 Apr 2016Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/harga-barang-di-kasir-dan-di-rak-berbeda--mana-yang-dipakai-lt54ae3fd1da280/

Harga Barang di Kasir dan di Rak Berbeda, Mana yang Dipakai?

pages/221/page-5.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul** **_Harga Barang di Label dan di Kasir Berbeda, Mana yang Dipakai?_****yang dibuat** **[Letezia Tobing, S.H., M.Kn.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/letezia-tobing--sh--mkn-lt506aec66ed27e)****dan pertama kali dipublikasikan pada Kamis, 8 Januari 2015.** ### **Ketentuan Pencantuman Harga Barang** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Klausula Baku Perjanjian _Leasing_ Mobil, Bolehkah? ](/klinik/a/klausula-baku-perjanjian-leasing-mobil-lt628b75f468634/)  23 Mei 2022 [ #### Adakah Larangan Menetapkan Harga Sangat Tinggi Bagi Pelaku Usaha? ](/klinik/a/adakah-larangan-menetapkan-harga-sangat-tinggi-bagi-pelaku-usaha-lt58e0c696c0373/)  27 Apr 2022 [ #### Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Belanja _Online_ ](/klinik/a/perlindungan-hukum-terhadap-konsumen-lt50bf69280b1ee/)  25 Apr 2022 [ #### Aturan Tentang Pembulatan Harga Barang di Supermarket ](/klinik/a/aturan-tentang-pembulatan-harga-barang-di-supermarket-lt56c7f9f603c79/)  19 Apr 2016 [](#!) Guna menjawab pertanyaan Anda mengenai bagaimana jika harga barang tidak sesuai dengan yang ada di rak dan di kasir, Anda perlu mengetahui ketentuan pencantuman harga barang atau jasa yang diperdagangkan sebagaimana diatur dalam **[Permendag 35/2013](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52146c77920a3/node/lt5195f17e3f680/peraturan-menteri-perdagangan-nomor-35-m-dag-per-7-2013-tahun-2013?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permendag_35_2013)**. Pada dasarnya setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang secara eceran dan/atau jasa kepada konsumen wajib mencantumkan harga barang atau tarif jasa secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat.[\[1\]](#_ftn1) Namun, kewajiban ini tidak berlaku bagi pelaku usaha mikro.[\[2\]](#_ftn2) Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Mengenai apa yang dimaksud dengan usaha mikro dan kriteria usaha mikro dapat Anda baca lebih lanjut melalui **[Kemudahan Pendirian PT untuk Usaha Mikro dan Kecil](https://www.hukumonline.com/klinik/a/kemudahan-pendirian-pt-untuk-usaha-mikro-dan-kecil-lt59253a2a37dfb?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=usaha_mikro)**. Harga barang tersebut harus dilekatkan/ditempelkan pada barang atau kemasan, disertakan, dan/atau ditempatkan dekat dengan barang serta dilengkapi jumlah satuan atau jumlah tertentu.[\[3\]](#_ftn3) Jika barang yang diperdagangkan dikenakan pajak dan/atau biaya-biaya lainnya, pencantuman harga harus memuat informasi harga barang sudah termasuk atau belum termasuk pajak dan/atau biaya-biaya lainnya.[\[4\]](#_ftn4) Dengan demikian, harga barang di rak yang ditempatkan dekat dengan barang harus dicantumkan secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat oleh konsumen, termasuk informasi apakah harga barang sudah termasuk atau belum termasuk pajak dan/atau biaya lainnya. Harga yang dicantumkan harus dalam rupiah, dengan menggunakan mata uang dan nominal rupiah yang berlaku. Jika harga barang memuat pecahan nominal rupiah yang tidak beredar, pelaku usaha dapat membulatkan harga barang dengan memperhatikan nominal rupiah yang beredar. Pembulatan tersebut diinformasikan kepada konsumen pada saat transaksi pembayaran.[\[5\]](#_ftn5) Jika pelaku usaha tidak mencantumkan harga barang secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat atau tidak menetapkan harga barang dengan rupiah, ia dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha di bidang perdagangan oleh pejabat yang berwenang.[\[6\]](#_ftn6) Pencabutan izin usaha di bidang perdagangan tersebut dilakukan setelah pelaku usaha diberi peringatan secara tertulis sebanyak tiga kali dalam tenggang waktu masing-masing peringatan paling lama satu bulan.[\[7\]](#_ftn7) ### **Bagaimana Jika Harga Barang Tidak Sesuai dengan yang Ada di Rak dan di Kasir?** Kemudian, bagaimana jika harga barang tidak sesuai dengan yang ada di rak dan di kasir? Jika harga barang di rak dengan harga barang di kasir berbeda, maka harga yang dikenakan pada konsumen saat pembayaran adalah merujuk pada **Pasal 7 ayat (2) Permendag 35/2013** yaitu: _Dalam hal terdapat perbedaan antara Harga Barang atau Tarif Jasa yang dicantumkan dengan Harga atau Tarif yang dikenakan pada saat pembayaran yang berlaku adalah **Harga atau Tarif yang terendah**._ Sehingga menjawab pertanyaan Anda, jika harga barang tidak sesuai dengan yang ada di rak dan di kasir, maka harga yang dikenakan konsumen pada saat pembayaran adalah harga atau tarif yang terendah. Hal ini mengingat bahwa pelaku usaha yang memperdagangkan barang secara eceran dan/atau jasa bertanggung jawab atas kebenaran harga barang dan/atau tarif jasa yang dicantumkan.[\[8\]](#_ftn8) Di sisi lain, dalam **[UU Perlindungan Konsumen](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/undangundang-nomor-8-tahun-1999/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Perlindungan_Konsumen)** diatur bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga barang dan/atau jasa.[\[9\]](#_ftn9) Pelanggaran terhadap larangan menawarkan atau membuat pernyataan tidak benar atau menyesatkan tentang harga barang tersebut, pelaku usaha diancam dipidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar.[\[10\]](#_ftn10) Dalam hal konsumen dirugikan akibat harga barang di rak dan harga barang di kasir berbeda, misalnya terjadi selisih yang cukup signifikan dan konsumen dibebankan harga yang mahal melebihi harga barang di rak, konsumen bisa menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau melalui peradilan di bawah lingkungan peradilan umum.[\[11\]](#_ftn11) Baca juga: **[Pelaku Usaha Tak Hadiri Panggilan BPSK, Ini Konsekuensi Hukumnya](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pelaku-usaha-tak-hadiri-panggilan-bpsk--ini-konsekuensi-hukumnya-lt4cc7facb76176?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=mangkir_panggilan_bpsk)** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [**di sini.**](http://mini.hukumonline.com/holpro/?utm_source=Google&utm_medium=Banner&utm_campaign=KlinikHukum-LandingPage) Demikian jawaban dari kami tentang bagaimana jika harga barang tidak sesuai dengan yang ada di rak dan di kasir, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/undangundang-nomor-8-tahun-1999/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Perlindungan_Konsumen) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52146c77920a3/node/lt5195f17e3f680/peraturan-menteri-perdagangan-nomor-35-m-dag-per-7-2013-tahun-2013?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permendag_35_2013) [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 2 ayat (1) [Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52146c77920a3/node/lt5195f17e3f680/peraturan-menteri-perdagangan-nomor-35-m-dag-per-7-2013-tahun-2013?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permendag_35_2013) (“Permendag 35/2013”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 2 ayat (2) Permendag 35/2013 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 3 ayat (1) Permendag 35/2013 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 3 ayat (2) Permendag 35/2013 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 6 Permendag 35/2013 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 9 ayat (1) Permendag 35/2013 [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 9 ayat (2) Permendag 35/2013 [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 7 ayat (1) Permendag 35/2013 [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 10 huruf a [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/undangundang-nomor-8-tahun-1999/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Perlindungan_Konsumen) (“UU Perlindungan Konsumen”) [\[10\]](#_ftnref10) Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen [\[11\]](#_ftnref11) Pasal 45 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen Tags ---- [harga](/tag/harga) [perlindungan konsumen](/tag/perlindungan-konsumen) [uu perlindungan konsumen](/tag/uu-perlindungan-konsumen)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITAdvokat Menelantarkan Klien, Ini Sanksinya27 Mei 2022Arti Hak Substitusi dalam Pemberian Kuasa Beserta Contohnya04 Apr 2022Advokat Punya Hubungan Keluarga dengan Advokat Lawan, Bolehkah?17 Mar 2022Bolehkah Terdakwa Jadi Advokat di Sidang Lain?27 Mei 2021Guna menjawab pertanyaan Anda, perlu dipahami terlebih dahulu apa itu advokat dan apa itu klien? Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sementara klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat.[1]Advokat dalam menjalankan profesinya berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya dari instansi pemerintah maupun pihak lain terkait yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya.[2]Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Advokat juga berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan kliennya sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 ayat (2) UU Advokat, yakni sebagai berikut:Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.Lebih lanjut, selain berhak atas kerahasiaan hubungan dengan kliennya, advokat juga memiliki hak retensi terhadap klien sepanjang tidak merugikan kepentingan klien, yang secara tegas diatur dalam Pasal 4 huruf k Kode Etik Advokat Indonesia, yakni sebagai berikut:Hak retensi Advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klienDi samping itu, jika dilihat dari segi penindakan, advokat baru dapat dilakukan penindakan apabila memenuhi alasan sebagaimana diatur Pasal 6 UU Advokat, yakni sebagai berikut:Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan:mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan;berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela;melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.Selanjutnya apabila suatu pelanggaran kode etik dilakukan oleh seorang advokat, maka yang dapat memeriksa dan mengadili adalah Dewan Kehormatan Organisasi Advokat, hal ini juga telah secara tegas dinyatakan dalam Pasal 26 ayat (5) UU Advokat, sebagai berikut:Dewan Kehormatan Organisasi Advokat memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat berdasarkan tata cara Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.Dan apabila Dewan Kehormatan Organisasi Advokat telah memeriksa dan mengadili suatu pelanggaran kode etik, yang kemudian membuat keputusan, maka keputusan dimaksud tidak menghilangkan pertanggungjawab advokat secara pidana, seperti yang secara tegas dinyatakan dalam Pasal 26 ayat (6) UU Advokat, sebagai berikut:Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tidak menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran terhadap kode etik profesi Advokat mengandung unsur pidana.Berdasarkan uraian di atas, menjawab pertanyaan Anda, menurut kami pengacara yang menghilangkan bukti invoice dan bukti kepemilikan sertifikat deposito milik kliennya, secara hukum pengacara tersebut dapat dituntut di mata hukum, sebab telah menghilangkan bukti milik klien, maka telah dapat diindikasikan atau dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan/atau pelanggaran kode etik, serta juga dapat diindikasikan sebagai tindak pidana penggelapan.Baca juga: Cara Melaporkan Advokat yang Melanggar Kode EtikAdapun terkait tindak pidana penggelapan, lebih lanjut pasal dan jerat hukumnya dapat Anda simak dalam Langkah Hukum Jika Menjadi Korban Tindak Pidana Penggelapan.Sehingga kami menyarankan, pertama-tama klien dapat menyampaikan atau meminta pertanggungjawaban kepada pengacara yang bersangkutan mengenai bukti yang hilang ini. Bila tidak segera dikembalikan dan klien hendak menuntut pengacara tersebut, sebaiknya menempuh upaya hukum melalui pengaduan kode etik atas tindakan pengacara tersebut kepada Dewan Kehormatan. Di sisi lain, klien dapat membuat laporan polisi terhadap pengacara tersebut dengan dugaan tindak pidana penggelapan.Baca juga: Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.[1] Pasal 1 angka 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“UU Advokat”)[2] Pasal 17 UU AdvokatTagsadvokatklienkode etik advokatpengacarapenggelapan

Adakah hukumnya bagi pengacara yang menghilangkan bukti invoice dan bukti kepemilikan sertifikat deposito milik kliennya? Dapatkah pengacara itu dituntut atas penggelapan? Atau apakah ini termasuk pelanggaran kode etik advokat? Mohon pencerahannya, terima kasih.

Advokat atau pengacara yang menghilangkan bukti invoice dan bukti kepemilikan sertifikat deposito milik klien, secara hukum dapat dituntut di mata hukum, sebab perbuatannya telah dapat diindikasikan atau dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan/atau pelanggaran kode etik, serta juga telah dapat diindikasikan atau dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan.   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Advokat Menelantarkan Klien, Ini Sanksinya27 Mei 2022Arti Hak Substitusi dalam Pemberian Kuasa Beserta Contohnya04 Apr 2022Advokat Punya Hubungan Keluarga dengan Advokat Lawan, Bolehkah?17 Mar 2022Bolehkah Terdakwa Jadi Advokat di Sidang Lain?27 Mei 2021Advokat Menelantarkan Klien, Ini Sanksinya27 Mei 2022Arti Hak Substitusi dalam Pemberian Kuasa Beserta Contohnya04 Apr 2022Advokat Punya Hubungan Keluarga dengan Advokat Lawan, Bolehkah?17 Mar 2022Bolehkah Terdakwa Jadi Advokat di Sidang Lain?27 Mei 2021Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-jika-advokat-hilangkan-bukti-milik-klien-lt62a2006633596/

Hukumnya Jika Advokat Hilangkan Bukti Milik Klien

pages/221/page-6.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Advokat Menelantarkan Klien, Ini Sanksinya ](/klinik/a/advokat-menelantarkan-klien-ini-sanksinya-lt6290cafa2b568/)  27 Mei 2022 [ #### Arti Hak Substitusi dalam Pemberian Kuasa Beserta Contohnya ](/klinik/a/arti-hak-substitusi-dalam-pemberian-kuasa-beserta-contohnya-lt624ac368e46a7/)  04 Apr 2022 [ #### Advokat Punya Hubungan Keluarga dengan Advokat Lawan, Bolehkah? ](/klinik/a/advokat-punya-hubungan-keluarga-dengan-advokat-lawan--bolehkah-lt61e76e6ce4bbd/)  17 Mar 2022 [ #### Bolehkah Terdakwa Jadi Advokat di Sidang Lain? ](/klinik/a/bolehkah-terdakwa-jadi-advokat-di-sidang-lain-lt60af4b375e958/)  27 Mei 2021 [](#!) Guna menjawab pertanyaan Anda, perlu dipahami terlebih dahulu apa itu advokat dan apa itu klien? Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sementara klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat.[\[1\]](#_ftn1) Advokat dalam menjalankan profesinya berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya dari instansi pemerintah maupun pihak lain terkait yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya.[\[2\]](#_ftn2) Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Advokat juga berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan kliennya sebagaimana tertuang dalam **Pasal 19 ayat (2)** **[UU Advokat](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13147/node/303/uu-no-18-tahun-2003-advokat?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_18_2003)**, yakni sebagai berikut: **_Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien,_** **_termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya_** _terhadap_ _penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap_ _penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat._ Lebih lanjut, selain berhak atas kerahasiaan hubungan dengan kliennya, advokat juga memiliki hak retensi terhadap klien sepanjang tidak merugikan kepentingan klien, yang secara tegas diatur dalam **Pasal 4 huruf k [Kode Etik Advokat Indonesia](https://www.hukumonline.com/berita/a/kode-etik-advokat-indonesia-hol5755)**, yakni sebagai berikut: _Hak retensi Advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien_ Di samping itu, jika dilihat dari segi penindakan, advokat baru dapat dilakukan penindakan apabila memenuhi alasan sebagaimana diatur **Pasal 6 UU Advokat**, yakni sebagai berikut: **_Advokat dapat dikenai tindakan_** _dengan alasan:_ 1. _mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;_ 2. _berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap_ _lawan atau rekan seprofesinya;_ 3. _bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan_ _pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap_ _hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan;_ 4. **_berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban,_** **_kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya_**_;_ 5. _melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela;_ 6. _melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau **kode etik profesi**_ **_Advokat_**_._ Selanjutnya apabila suatu pelanggaran kode etik dilakukan oleh seorang advokat, maka yang dapat memeriksa dan mengadili adalah Dewan Kehormatan Organisasi Advokat, hal ini juga telah secara tegas dinyatakan dalam **Pasal 26 ayat (5) UU Advokat**, sebagai berikut: **_Dewan Kehormatan Organisasi Advokat_** _memeriksa dan_ _mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat berdasarkan_ _tata cara Dewan Kehormatan Organisasi Advokat._ Dan apabila Dewan Kehormatan Organisasi Advokat telah memeriksa dan mengadili suatu pelanggaran kode etik, yang kemudian membuat keputusan, maka keputusan dimaksud tidak menghilangkan pertanggungjawab advokat secara pidana, seperti yang secara tegas dinyatakan dalam **Pasal 26 ayat (6) UU Advokat**, sebagai berikut: _Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat **tidak**_ **_menghilangkan tanggung jawab pidana_** _apabila pelanggaran_ _terhadap kode etik profesi Advokat mengandung unsur_ _pidana._ Berdasarkan uraian di atas, menjawab pertanyaan Anda, menurut kami pengacara yang menghilangkan bukti _invoice_ dan bukti kepemilikan sertifikat deposito milik kliennya, secara hukum pengacara tersebut dapat dituntut di mata hukum, sebab telah menghilangkan bukti milik klien, maka telah dapat diindikasikan atau dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan/atau pelanggaran kode etik, serta juga dapat diindikasikan sebagai tindak pidana penggelapan. Baca juga: **[Cara Melaporkan Advokat yang Melanggar Kode Etik](https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-melaporkan-advokat-yang-melanggar-kode-etik-lt6191aaed2952e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=lapor_advokat)** Adapun terkait tindak pidana penggelapan, lebih lanjut pasal dan jerat hukumnya dapat Anda simak dalam **[Langkah Hukum Jika Menjadi Korban Tindak Pidana Penggelapan](https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-hukum-jika-menjadi-korban-tindak-pidana-penggelapan-lt5daa75e2a4d26?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=lapor_penggelapan)**. Sehingga kami menyarankan, pertama-tama klien dapat menyampaikan atau meminta pertanggungjawaban kepada pengacara yang bersangkutan mengenai bukti yang hilang ini. Bila tidak segera dikembalikan dan klien hendak menuntut pengacara tersebut, sebaiknya menempuh upaya hukum melalui pengaduan kode etik atas tindakan pengacara tersebut kepada Dewan Kehormatan. Di sisi lain, klien dapat membuat laporan polisi terhadap pengacara tersebut dengan dugaan tindak pidana penggelapan. Baca juga: **[Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya](https://www.hukumonline.com/klinik/a/mau-melaporkan-tindak-pidana-ke-polisi-begini-prosedurnya-lt504d52481c208?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=lapor_polisi)** Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13147/node/303/uu-no-18-tahun-2003-advokat?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_18_2003). * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1 angka 1 dan 3 [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13147/node/303/uu-no-18-tahun-2003-advokat?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_18_2003) (“UU Advokat”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 17 UU Advokat Tags ---- [advokat](/tag/advokat) [klien](/tag/klien) [kode etik advokat](/tag/kode-etik-advokat) [pengacara](/tag/pengacara) [penggelapan](/tag/penggelapan)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Karakteristik BUMN Sebelum menjawab pertanyaan Anda, terlebih dahulu, perlu Anda pahami konsep Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”), perusahaan perseroan (perseroan) dan anak perusahaan BUMN.KLINIK TERKAITPerbedaan BUMN dan BUMD07 Nov 2023Ini Aturan Pendirian PT PMA di Indonesia19 Okt 2023Penerapan Doktrin Business Judgment Rule di Indonesia13 Apr 2022Arti Buyback Saham PT dan Fungsinya07 Apr 2022Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU BUMN, yang dimaksud dengan BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.BUMN terdiri dari persero dan perusahaan umum (perum).[1] Persero merupakan BUMN yang berbentuk perseroan yang modalnya terbagi dalam saham yang diatur dalam UU BUMN.[2] Secara detail, persero merupakan BUMN yang berbentuk perseroan terbatas (“PT”) yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara yang bersifat profit oriented.[3] Dalam hal pendiriannya, BUMN harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU BUMN danPP 45/2005 dan PP 72/2016.Perusahaan Joint Venture BUMN dan PT SwastaBelajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 2 Permen BUMN PER-04/MBU/06/2020, yang dimaksud dengan anak perusahaan BUMN adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnyadimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN. Salah satu bentuk kerjasama BUMN adalah perusahaan patungan (joint venture company)[4] yang dapat dilakukan melalui pendirian perusahaan baru, bersama Lembaga Pengelola Investasi atau perusahaan patungan.[5]Baca juga : Perbedaan Joint Venture dengan Merger dan AkuisisiBerdasarkan penjelasan tersebut, serta merujuk pada pertanyaan singkat yang Anda sampaikan, bahwa pembentukan PT baru yang terjadi karena proses joint venture diantara PT swasta dengan BUMN, dengan komposisi saham BUMN 55% dan PT swasta 45%, dikategorikan sebagai anak perusahaan BUMN dan bukan merupakan BUMN atau PT swasta.Hal tersebut memenuhi kriteria anak perusahaan BUMN, di antaranya:salah satu pendirinya merupakan BUMN, danBUMN tersebut memiliki saham mayoritas, sekaligus sebagai pemegang saham pengendali dalam perseroan terbatas tersebut.Baca juga: Syarat Dua Perusahaan Dalam Negeri Membuat Joint VentureSeluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik NegaraUndang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan TerbatasUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta KerjaPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik NegaraPeraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tatacara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan TerbatasPeraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/06/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik NegaraPeraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-07/Mbu/04/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-03/Mbu/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara[1] Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (“UU BUMN”).[2] Penjelasan Pasal 7 ayat 7 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas[3] Pasal 1 angka 2 UU BUMN[4] Pasal 4A ayat 4 huruf b Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-07/Mbu/04/2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-03/Mbu/08/2017 Tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara (“Permen BUMN Per-07/Mbu/04/2021”)[5] Pasal 4A ayat 5 Permen BUMN Per-07/Mbu/04/2021Tagsbumnhukum perusahaanjoint ventureuu bumn

Jika terjadi pembentukan PT baru yang terjadi karena proses joint venture yang terjadi di antara PT swasta dengan BUMN, dengan komposisi saham BUMN 55% dan PT swasta 45%, apakah PT baru bentukan dari proses joint venture ini sifatnya menjadi PT swasta atau BUMN?

Pembentukan PT baru yang terjadi karena proses joint venture antara PT swasta dengan BUMN, dengan komposisi saham BUMN 55% dan PT Swasta 45%, dikategorikan sebagai Anak Perusahaan BUMN dan bukan merupakan BUMN atau PT swasta. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Perbedaan BUMN dan BUMD07 Nov 2023Ini Aturan Pendirian PT PMA di Indonesia19 Okt 2023Penerapan Doktrin Business Judgment Rule di Indonesia13 Apr 2022Arti Buyback Saham PT dan Fungsinya07 Apr 2022Perbedaan BUMN dan BUMD07 Nov 2023Ini Aturan Pendirian PT PMA di Indonesia19 Okt 2023Penerapan Doktrin Business Judgment Rule di Indonesia13 Apr 2022Arti Buyback Saham PT dan Fungsinya07 Apr 2022Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/status-perusahaan-joint-venture-antara-bumn-dan-pt-swasta-lt628f3f116a36b/

Status Perusahaan Joint Venture antara BUMN dan PT Swasta

pages/221/page-7.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### **Karakteristik BUMN** Sebelum menjawab pertanyaan Anda, terlebih dahulu, perlu Anda pahami konsep Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”), perusahaan perseroan (perseroan) dan anak perusahaan BUMN. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Perbedaan BUMN dan BUMD ](/klinik/a/perbedaan-bumn-dan-bumd-lt62a6dde24d0fe/)  07 Nov 2023 [ #### Ini Aturan Pendirian PT PMA di Indonesia ](/klinik/a/ini-aturan-pendirian-pt-pma-di-indonesia-lt61d56ad143be5/)  19 Okt 2023 [ #### Penerapan Doktrin _Business Judgment Rule_ di Indonesia ](/klinik/a/penerapan-doktrin-ibusiness-judgment-rule-i-di-indonesia-lt62565dbe855a0/)  13 Apr 2022 [ #### Arti _Buyback_ Saham PT dan Fungsinya ](/klinik/a/arti-ibuyback-i-saham-lt5fd9ecdf8061c/)  07 Apr 2022 [](#!) Sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 angka 1** **[UU BUMN](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13588/undangundang-nomor-19-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_19_2003)**, yang dimaksud dengan BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau **sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara** melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN terdiri dari persero dan perusahaan umum (perum).[\[1\]](#_ftn1) Persero merupakan BUMN yang berbentuk perseroan yang modalnya terbagi dalam saham yang diatur dalam UU BUMN.[\[2\]](#_ftn2) Secara detail, persero merupakan BUMN yang berbentuk perseroan terbatas (“PT”) yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau **paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara** yang bersifat _profit oriented_.[\[3\]](#_ftn3) Dalam hal pendiriannya, BUMN harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU BUMN dan**[PP 45/2005](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/23130/peraturan-pemerintah-nomor-45-tahun-2005?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_45_2005)** dan **[PP 72/2016](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt58774562cc931/peraturan-pemerintah-nomor-72-tahun-2016?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_72_2016)**. ### **Perusahaan _Joint Venture_ BUMN dan PT Swasta** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Sedangkan berdasarkan **Pasal 1 angka 2 [Permen BUMN PER-04/MBU/06/2020](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5f1524657f143/peraturan-menteri-badan-usaha-milik-negara-nomor-per-04-mbu-06-2020-tahun-2020?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permen_BUMN_Per04/mbu/06/2020)**, yang dimaksud dengan **anak perusahaan BUMN** adalah perseroan terbatas yang **sebagian besar sahamnya****dimiliki oleh BUMN** atau perseroan terbatas yang **dikendalikan oleh BUMN.** Salah satu bentuk kerjasama BUMN adalah perusahaan patungan _(joint venture company)_[\[4\]](#_ftn4) yang dapat dilakukan melalui pendirian perusahaan baru, bersama Lembaga Pengelola Investasi atau perusahaan patungan.[\[5\]](#_ftn5) Baca juga : **[Perbedaan _Joint Venture_ dengan _Merger_ dan Akuisisi](https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-ijoint-venture-i-dengan-imerger-i-dan-akuisisi-lt597c6e2161a72?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perbedaan_joint_venture_merger_akuisisi)** Berdasarkan penjelasan tersebut, serta merujuk pada pertanyaan singkat yang Anda sampaikan, bahwa pembentukan PT baru yang terjadi karena proses _joint venture_ diantara PT swasta dengan BUMN, dengan komposisi saham **BUMN 55% dan PT swasta 45%**, dikategorikan sebagai **anak perusahaan BUMN** dan bukan merupakan BUMN atau PT swasta. Hal tersebut memenuhi kriteria anak perusahaan BUMN, di antaranya: 1. salah satu pendirinya merupakan BUMN, dan 2. BUMN tersebut memiliki saham mayoritas, sekaligus sebagai pemegang saham pengendali dalam perseroan terbatas tersebut. Baca juga: **[Syarat Dua Perusahaan Dalam Negeri Membuat Joint Venture](https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-dua-perusahaan-dalam-negeri-membuat-joint-venture-cl784?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=syarat_joint_venture_2_perusahaan_dalam_negeri)** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/) disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [**di sini.**](http://mini.hukumonline.com/holpro/?utm_source=Google&utm_medium=Banner&utm_campaign=KlinikHukum-LandingPage) Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13588/undangundang-nomor-19-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_19_2003) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Cipta_Kerja) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/23130/peraturan-pemerintah-nomor-45-tahun-2005?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_45_2005) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tatacara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt58774562cc931/peraturan-pemerintah-nomor-72-tahun-2016?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_72_2016) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/06/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5f1524657f143/peraturan-menteri-badan-usaha-milik-negara-nomor-per-04-mbu-06-2020-tahun-2020?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permen_BUMN_Per04/mbu/06/2020) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-07/Mbu/04/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-03/Mbu/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt608f943af0f64/peraturan-menteri-badan-usaha-milik-negara-nomor-per-07-mbu-04-2021-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permen_BUMN_Per07/mbu/04/2021) [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 9 [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13588/undangundang-nomor-19-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_19_2003) (“UU BUMN”). [\[2\]](#_ftnref2) Penjelasan Pasal 7 ayat 7 [Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007) [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 1 angka 2 UU BUMN [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 4A ayat 4 huruf b [Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-07/Mbu/04/2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-03/Mbu/08/2017 Tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt608f943af0f64/peraturan-menteri-badan-usaha-milik-negara-nomor-per-07-mbu-04-2021-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permen_BUMN_Per07/mbu/04/2021) (“Permen BUMN Per-07/Mbu/04/2021”) [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 4A ayat 5 Permen BUMN Per-07/Mbu/04/2021 Tags ---- [bumn](/tag/bumn) [hukum perusahaan](/tag/hukum-perusahaan) [joint venture](/tag/joint-venture) [uu bumn](/tag/uu-bumn)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Sebelum menjawab inti pertanyaan Anda, sebaiknya kita perlu memahami terlebih dahulu pengertian dari penggeledahan itu sendiri.Pengertian PenggeledahanKLINIK TERKAITPerbedaan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana12 Jan 2024Syarat Membuat SKCK: Panduan Pembuatan, Biaya, hingga Prosedur28 Jul 2023Konsekuensi Hukum Jika Membayar Biaya Sogok Masuk Polisi 06 Jun 2022Bisakah Penyidik Bawa Tersangka ke Lembaga Rehabilitasi Hanya Berdasarkan Hasil Tes Urine?13 Apr 2022Dalam kamus hukum, penggeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang.[1]Penggeledahan diatur di dalam Pasal 1 ayat (17) KUHAP yang berbunyi:Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Penggeledahan adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.Dalam KUHAP, penggeledahan tidak hanya terhadap rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya, melainkan juga terhadap badan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (18) KUHAP yaitu:Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.Siapa yang Berwenang Melakukan Penggeledahan?Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP, penyidik berwenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Adapun, menurut Pasal 6 ayat (1) KUHAP, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.Namun, penyelidik atas perintah penyidik juga berwenang untuk melakukan tindakan penggeledahan.[2]Dengan demikian, yang berwenang melakukan penggeledahan adalah penyidik dan penyelidik dengan catatan mendapat perintah dari penyidik.Baca juga: Penggeledahan dan Penyitaan Sebelum Penepatan TersangkaAturan Penggeledahan Berdasarkan KUHAPPerlu diperhatikan bahwa polisi dalam melakukan penggeledahan tentu perlu menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.Adapun, penggeledahan terhadap rumah atau badan oleh penyidik dilakukan untuk kepentingan penyidikan dan tata caranya diatur di dalam KUHAP.[3]Aturan penggeledahan polisi yaitu dalam Pasal 33 KUHAP yang berbunyi:Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan yang diperlukan;Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah;Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya;Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir;Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau -menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.Namun, terdapat pengecualian penggeledahan dalam keadaan mendesak yang diatur di Pasal 34 ayat (1) KUHAP, yakni:Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5) penyidik dapat melakukan penggeledahan:pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya;pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada;di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya;di tempat penginapan dan tempat umum lainnya.Pasal 35 KUHAP menegaskan bahwa dalam melakukan kewenangan penggeledahan, kecuali dalam hal tertangkap tangan, penyidik tidak diperkenankan untuk menggeledah atau memasuki beberapa ruangan dengan kondisi sebagai berikut:ruang di mana sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;tempat di mana sedang berlangsung ibadah dan atau upacara keagamaan;ruang dimana sedang berlangsung sidang pengadilan.Selain diatur dalam KUHAP, aturan tentang penggeledahan juga diatur di dalam Peraturan Kapolri 8/2009. Berikut adalah aturan dalam Pasal 33 Peraturan Kapolri 8/2009 yang wajib ditaati polisi ketika melakukan tindakan penggeledahan terhadap tempat atau rumah:Dalam melakukan tindakan penggeledahan tempat/rumah, petugas wajib: melengkapi administrasi penyidikan;memberitahukan ketua lingkungan setempat tentang kepentingan dan sasaran penggeledahan;memberitahukan penghuni tentang kepentingan dan sasaran penggeledahan;menunjukkan surat perintah tugas dan/atau kartu identitas petugas;melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang atau orang dengan cara yang teliti, sopan, etis dan simpatik dan harus didampingi oleh penghuni;melakukan tindakan penggeledahan sesuai dengan teknik dan taktik pemeriksaan untuk kepentingan tugas sesuai dengan batas kewenangannya;menerapkan taktik penggeledahan untuk mendapatkan hasil seoptimal mungkin, dengan cara yang sedikit mungkin menimbulkan kerugian atau gangguan terhadap pihak yang digeledah atau pihak lain;dalam hal petugas mendapatkan benda atau orang yang dicari, tindakan untuk mengamankan barang bukti wajib disaksikan oleh pihak yang digeledah atau saksi dari ketua lingkungan;menyampaikan terima kasih atas terlaksananya penggeledahan, danmembuat berita acara penggeledahan yang ditandatangani oleh petugas, pihak yang digeledah dan para saksi. 2. Dalam melakukan penggeledahan tempat/rumah, petugas dilarang:tanpa dilengkapi administrasi penyidikan;tidak memberitahukan ketua lingkungan setempat tentang kepentingan dan sasaran penggeledahan;tanpa memberitahukan penghuni tentang kepentingan dan sasaran penggeledahan, tanpa alasan yang sah;melakukan penggeledahan dengan cara yang sewenang-wenang, sehingga merusakkan barang atau merugikan pihak yang digeledah;melakukan tindakan penggeledahan yang menyimpang dari kepentingan tugas yang di luar batas kewenangannya;melakukan penggeledahan dengan cara berlebihan sehingga menimbulkan kerugian atau gangguan terhadap hak-hak pihak yang digeledah;melakukan pengambilan benda tanpa disaksikan oleh pihak yang digeledah atau saksi dari ketua lingkungan;melakukan pengambilan benda yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi;bertindak arogan atau tidak menghargai harkat dan martabat orang yang digeledah;melakukan tindakan menjebak korban/tersangka untuk mendapatkan barang yang direkayasa menjadi barang bukti; dantidak membuat berita acara penggeledahan setelah melakukan penggeledahan. Baca juga: Apakah Tindakan Polisi Merazia Hotel Tidak Melanggar Hak Privasi?Contoh Kasus Penggeledahan Pesta PrivatPada tanggal 5 Juni 2022, Polda Metro Jaya melakukan penggerebekan, atau dalam kamus hukum dikenal sebagai penggeledahan terhadap sebuah rumah yang diduga menggelar pesta dini hari. Pihak kepolisian menegaskan bahwa penggeledahan dilakukan karena kegiatan tidak memiliki izin dan mengganggu masyarakat sekitar. Selain itu, polisi juga melakukan tes urin untuk memeriksa penggunaan narkoba.[4]Berkenaan dengan pertanyaan Anda, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak disebutkan secara eksplisit bahwa polisi memiliki wewenang untuk melakukan penggeledahan terhadap pesta privat, selama pesta tersebut dilaksanakan di sebuah tempat kediaman atau tempat tertutup lainnya.Sehingga, berdasarkan KUHAP, untuk kepentingan penyidikan, penyidik polisi yang melakukan penggeledahan adalah sah menurut hukum. Penggeledahan polisi wajib memenuhi syarat penggeledahan, antara lain memberitahukan ketua lingkungan setempat, menunjukkan kartu identitas, menunjukan surat perintah, dan lain-lain. Polisi dalam melakukan penggeledahan juga tidak boleh bertindak arogan atau tidak menghargai manusia yang sedang digeledah, sebagaimana diatur di dalam KUHAP dan Peraturan Kapolri 8/2009.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara PidanaPeraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik IndonesiaREFERENSIYahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika, 2016;Polisi Gerebek Pesta Bikini di Depok, Sebagian Besar Peserta Berpakaian Minim, diakses pada Rabu, 8 Juni 2022 pukul 17.30 WIB.[1] M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 249.[2] Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”)[3] Pasal 32 KUHAP[4]Polisi Gerebek Pesta Bikini di Depok, Sebagian Besar Peserta Berpakaian Minim, diakses pada Rabu, 8 Juni 2022, pukul 17.30 WIB.Tagsacara pidanahukum acarapenggeledahanpolisi

Beberapa saat yang lalu media dihebohkan dengan polisi yang melakukan penggeledahan atau penggerebekan terhadap pesta privat yang juga berlangsung di lingkungan privat. Apakah boleh dilakukan penggeledahan terhadap sebuah pesta privat? Apa dasar hukum polisi dapat menggeledah pesta privat?

Penggeledahan merupakan tindakan pemeriksaan oleh penyidik terhadap rumah atau tempat tinggal maupun badan, untuk kepentingan penyidikan. Hal tersebut diatur secara rinci di dalam KUHAP dan Peraturan Kapolri 8/2009. Namun, apakah polisi memiliki wewenang untuk menggeledah acara atau pesta yang dilakukan secara privat? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca dalam ulasan di bawah ini. Perbedaan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana12 Jan 2024Syarat Membuat SKCK: Panduan Pembuatan, Biaya, hingga Prosedur28 Jul 2023Konsekuensi Hukum Jika Membayar Biaya Sogok Masuk Polisi 06 Jun 2022Bisakah Penyidik Bawa Tersangka ke Lembaga Rehabilitasi Hanya Berdasarkan Hasil Tes Urine?13 Apr 2022Perbedaan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana12 Jan 2024Syarat Membuat SKCK: Panduan Pembuatan, Biaya, hingga Prosedur28 Jul 2023Konsekuensi Hukum Jika Membayar Biaya Sogok Masuk Polisi 06 Jun 2022Bisakah Penyidik Bawa Tersangka ke Lembaga Rehabilitasi Hanya Berdasarkan Hasil Tes Urine?13 Apr 2022Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank6 Mei 2024Cara dan Biaya Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara25 Apr 2024Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank6 Mei 2024Cara dan Biaya Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara25 Apr 2024Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/polisi-menggeledah-pesta-privat--ini-aturan-hukumnya-lt62a6f07a3fcf7/

Polisi Menggeledah Pesta Privat, Ini Aturan Hukumnya

pages/221/page-8.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. Sebelum menjawab inti pertanyaan Anda, sebaiknya kita perlu memahami terlebih dahulu pengertian dari penggeledahan itu sendiri. ### **Pengertian Penggeledahan** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Perbedaan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana ](/klinik/a/beda-penyelidikan-dan-penyidikan-lt51a4a954b6d2d/)  12 Jan 2024 [ #### Syarat Membuat SKCK: Panduan Pembuatan, Biaya, hingga Prosedur ](/klinik/a/syarat-membuat-skck-panduan-pembuatan-biaya-hingga-prosedur-lt5aa9e043ced26/)  28 Jul 2023 [ #### Konsekuensi Hukum Jika Membayar Biaya Sogok Masuk Polisi ](/klinik/a/konsekuensi-hukum-jika-membayar-biaya-sogok-masuk-polisi-lt5147d307dece9/)  06 Jun 2022 [ #### Bisakah Penyidik Bawa Tersangka ke Lembaga Rehabilitasi Hanya Berdasarkan Hasil Tes Urine? ](/klinik/a/bisakah-penyidik-bawa-tersangka-ke-lembaga-rehabilitasi-hanya-berdasarkan-hasil-tes-urine-lt61f15637841a3/)  13 Apr 2022 [](#!) Dalam kamus hukum, penggeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang.[\[1\]](#_ftn1) Penggeledahan diatur di dalam **Pasal 1 ayat (17)** [**KUHAP**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHAP) yang berbunyi: Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) _Penggeledahan adalah tindakan penyidik untuk **memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya** untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini._ Dalam KUHAP, penggeledahan tidak hanya terhadap rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya, melainkan juga terhadap badan. Hal tersebut diatur dalam **Pasal 1 ayat (18) KUHAP** yaitu: _Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita._ ### **Siapa yang Berwenang Melakukan Penggeledahan?** Berdasarkan **Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP**, penyidik berwenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Adapun, menurut **Pasal 6 ayat (1) KUHAP**, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Namun, penyelidik atas perintah penyidik juga berwenang untuk melakukan tindakan penggeledahan.[\[2\]](#_ftn2) Dengan demikian, yang berwenang melakukan penggeledahan adalah penyidik dan penyelidik dengan catatan mendapat perintah dari penyidik. **Baca juga:** [**Penggeledahan dan Penyitaan Sebelum Penepatan Tersangka**](https://www.hukumonline.com/berita/a/penggeledahan-dan-penyitaan-sebelum-penetapan-tersangka-lt60862f5d1545f?utm_source=website&utm_medium=klinik_mnc&utm_campaign=penggeledahan_penyitaan) **Aturan Penggeledahan Berdasarkan KUHAP** Perlu diperhatikan bahwa polisi dalam melakukan penggeledahan tentu perlu menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun, penggeledahan terhadap rumah atau badan oleh penyidik dilakukan untuk kepentingan penyidikan dan tata caranya diatur di dalam KUHAP.[\[3\]](#_ftn3) Aturan penggeledahan polisi yaitu dalam **Pasal 33 KUHAP** yang berbunyi: 1. _Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan yang diperlukan;_ 2. _Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah;_ 3. _Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya;_ 4. _Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir;_ 5. _Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau -menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan._ Namun, terdapat pengecualian penggeledahan dalam keadaan mendesak yang diatur di **Pasal 34 ayat (1) KUHAP**, yakni: _Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5) penyidik dapat melakukan penggeledahan:_ 1. 1. _pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya;_ 2. _pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada;_ 3. _di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya;_ 4. _di tempat penginapan dan tempat umum lainnya._ **Pasal 35 KUHAP** menegaskan bahwa dalam melakukan kewenangan penggeledahan, kecuali dalam hal tertangkap tangan, penyidik tidak diperkenankan untuk menggeledah atau memasuki beberapa ruangan dengan kondisi sebagai berikut: 1. ruang di mana sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 2. tempat di mana sedang berlangsung ibadah dan atau upacara keagamaan; 3. ruang dimana sedang berlangsung sidang pengadilan. Selain diatur dalam KUHAP, aturan tentang penggeledahan juga diatur di dalam [**Peraturan Kapolri 8/2009**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b16306f3b939/peraturan-kepala-kepolisian-negara-nomor-8-tahun-2009/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perkapolri_8_2009). Berikut adalah aturan dalam **Pasal 33 Peraturan Kapolri 8/2009** yang wajib ditaati polisi ketika melakukan tindakan penggeledahan terhadap tempat atau rumah: 1. _Dalam melakukan tindakan penggeledahan tempat/rumah, petugas wajib:_ 1. _melengkapi administrasi penyidikan;_ 2. _memberitahukan ketua lingkungan setempat tentang kepentingan dan sasaran penggeledahan;_ 3. _memberitahukan penghuni tentang kepentingan dan sasaran penggeledahan;_ 4. _menunjukkan surat perintah tugas dan/atau kartu identitas petugas;_ 5. _melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang atau orang dengan cara yang teliti, sopan, etis dan simpatik dan harus didampingi oleh penghuni;_ 6. _melakukan tindakan penggeledahan sesuai dengan teknik dan taktik pemeriksaan untuk kepentingan tugas sesuai dengan batas kewenangannya;_ 7. _menerapkan taktik penggeledahan untuk mendapatkan hasil seoptimal mungkin, dengan cara yang sedikit mungkin menimbulkan kerugian atau gangguan terhadap pihak yang digeledah atau pihak lain;_ 8. _dalam hal petugas mendapatkan benda atau orang yang dicari, tindakan untuk mengamankan barang bukti wajib disaksikan oleh pihak yang digeledah atau saksi dari ketua lingkungan;_ 9. _menyampaikan terima kasih atas terlaksananya penggeledahan, dan_ 10. _membuat berita acara penggeledahan yang ditandatangani oleh petugas, pihak yang digeledah dan para saksi._ _2\. Dalam melakukan penggeledahan tempat/rumah, petugas dilarang:_ 1. _tanpa dilengkapi administrasi penyidikan;_ 2. _tidak memberitahukan ketua lingkungan setempat tentang kepentingan dan sasaran penggeledahan;_ 3. _tanpa memberitahukan penghuni tentang kepentingan dan sasaran penggeledahan, tanpa alasan yang sah;_ 4. _melakukan penggeledahan dengan cara yang sewenang-wenang, sehingga merusakkan barang atau merugikan pihak yang digeledah;_ 5. _melakukan tindakan penggeledahan yang menyimpang dari kepentingan tugas yang di luar batas kewenangannya;_ 6. _melakukan penggeledahan dengan cara berlebihan sehingga menimbulkan kerugian atau gangguan terhadap hak-hak pihak yang digeledah;_ 7. _melakukan pengambilan benda tanpa disaksikan oleh pihak yang digeledah atau saksi dari ketua lingkungan;_ 8. _melakukan pengambilan benda yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi;_ 9. _bertindak arogan atau tidak menghargai harkat dan martabat orang yang digeledah;_ 10. _melakukan tindakan menjebak korban/tersangka untuk mendapatkan barang yang direkayasa menjadi barang bukti; dan_ 11. _tidak membuat berita acara penggeledahan setelah melakukan penggeledahan._ **Baca juga:** [**Apakah Tindakan Polisi Merazia Hotel Tidak Melanggar Hak Privasi?**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-tindakan-polisi-merazia-hotel-tidak-melanggar-hak-privasi--lt5041cd6b65816?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=razia_hotel_langgar_privasi) ### **Contoh Kasus Penggeledahan Pesta Privat** Pada tanggal 5 Juni 2022, Polda Metro Jaya melakukan penggerebekan, atau dalam kamus hukum dikenal sebagai penggeledahan terhadap sebuah rumah yang diduga menggelar pesta dini hari. Pihak kepolisian menegaskan bahwa penggeledahan dilakukan karena kegiatan tidak memiliki izin dan mengganggu masyarakat sekitar. Selain itu, polisi juga melakukan tes urin untuk memeriksa penggunaan narkoba.[\[4\]](#_ftn4) Berkenaan dengan pertanyaan Anda, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak disebutkan secara eksplisit bahwa polisi memiliki wewenang untuk melakukan penggeledahan terhadap pesta privat, selama pesta tersebut dilaksanakan di sebuah tempat kediaman atau tempat tertutup lainnya. Sehingga, berdasarkan KUHAP, untuk kepentingan penyidikan, penyidik polisi yang melakukan penggeledahan adalah sah menurut hukum. Penggeledahan polisi wajib memenuhi syarat penggeledahan, antara lain memberitahukan ketua lingkungan setempat, menunjukkan kartu identitas, menunjukan surat perintah, dan lain-lain. Polisi dalam melakukan penggeledahan juga tidak boleh bertindak arogan atau tidak menghargai manusia yang sedang digeledah, sebagaimana diatur di dalam KUHAP dan Peraturan Kapolri 8/2009. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://www.justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut **[di sini](http://mini.hukumonline.com/holpro/?utm_source=Google&utm_medium=Banner&utm_campaign=KlinikHukum-LandingPage)**. Demikian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHAP) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b16306f3b939/peraturan-kepala-kepolisian-negara-nomor-8-tahun-2009/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perkapolri_8_2009) REFERENSI --------- 1. Yahya Harahap, _Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan_, Jakarta: Sinar Grafika, 2016; 2. [Polisi Gerebek Pesta Bikini di Depok, Sebagian Besar Peserta Berpakaian Minim](https://www.inews.id/news/megapolitan/polisi-gerebek-pesta-bikini-di-depok-sebagian-besar-peserta-berpakaian-minim), diakses pada Rabu, 8 Juni 2022 pukul 17.30 WIB. [\[1\]](#_ftnref1) M. Yahya Harahap, _Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan_, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 249. [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 5 ayat (1) huruf b [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHAP) (“KUHAP”) [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 32 KUHAP [\[4\]](#_ftnref4)[Polisi Gerebek Pesta Bikini di Depok, Sebagian Besar Peserta Berpakaian Minim](https://www.inews.id/news/megapolitan/polisi-gerebek-pesta-bikini-di-depok-sebagian-besar-peserta-berpakaian-minim), diakses pada Rabu, 8 Juni 2022, pukul 17.30 WIB. Tags ---- [acara pidana](/tag/acara-pidana) [hukum acara](/tag/hukum-acara) [penggeledahan](/tag/penggeledahan) [polisi](/tag/polisi)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITAturan Gaji Ke-14 untuk Karyawan Swasta20 Jun 2024Langkah Hukum Jika THR Dipotong Sepihak oleh Perusahaan26 Mar 2024Pembayaran THR Tak Boleh Dicicil, Ini Dasar Hukumnya20 Mar 2024Kontrak Diperpanjang, Karyawan PKWT Berhak Dapat THR?20 Apr 2022Sebelum kami menjawab kedua pertanyaan Anda, perlu kami sampaikan terlebih dahulu bahwa hubungan kerja yang terjalin antara pengusaha dan pekerja dalam suatu hubungan industrial dalam tatanan hukum ketenagakerjaan berkaitan erat dengan hubungan hukum keperdataan.Pada prinsipnya, para pihak yang terlibat dalam hubungan kerja berhak membuat perjanjian dengan syarat-syarat apapun yang dikehendakinya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karyawan Diminta Kembalikan THR Pasca ResignBelajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Pengaturan mengenai Tunjangan Hari Raya Keagamaan (“THR”) sebagaimana Anda tanyakan secara khusus diatur dalam Permenaker 6/2016.Merujuk pada bunyi Pasal 2 ayat (1) Permenaker 6/2016, THR wajib hukumnya dibayarkan oleh pengusaha kepada setiap karyawan yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih, baik yang terikat melalui kontrak atau Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (“PKWT”) maupun tetap atau Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu (“PKWTT”).Setelah memahami bahwa THR adalah hak karyawan dan kewajiban pengusaha, selanjutnya menjawab pertanyaan Anda, apakah pengusaha dapat meminta karyawan untuk mengembalikan THR yang sudah diterimanya karena ia resign?Singkatnya, tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur hak pengusaha untuk meminta karyawan mengembalikan THR yang sudah diterimanya dengan alasan apapun, termasuk dalam hal ini karyawan resign pasca menerima THR.Sehingga, pengusaha tidak berhak untuk meminta kembali pembayaran THR karena THR adalah hak karyawan yang diberikan secara proporsional sesuai dengan lamanya masa kerja.Baca juga: Cara Menghitung THR Ijazah Karyawan yang Ditahan Tidak DikembalikanPenahanan ijazah karyawan kerap kali dilakukan sebagai bentuk “jaminan” agar karyawan melakukan pekerjaan dengan baik sesuai harapan pengusaha. Hal ini tidak semata-mata diterapkan pada karyawan kontrak atau PKWT saja, tetapi bisa juga terjadi pada karyawan tetap atau PKWTT.Meski praktik penjaminan ijazah karyawan ini masih pro-kontra, pada umumnya alasan yang lazim digunakan pada saat penjaminan atau penyerahan ijazah sebagai “jaminan”, di antaranya:Perjanjian Ikatan DinasPasal 31 UU Ketenagakerjaan sebenarnya telah menegaskan setiap karyawan memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan. Jadi, karyawan sebenarnya memiliki hak dasar untuk pindah pekerjaan atau resign.Akan tetapi, dalam praktiknya pengusaha khawatir bila karyawan “sesuka hati” untuk berpindah-pindah pekerjaan, terlebih lagi apabila karyawan menjabat posisi yang penting di dalam perusahaan. Oleh sebab itu, pengusaha biasanya menawarkan kepada karyawan untuk membuat suatu perjanjian tersendiri.Dalam perjanjian tersebut, biasanya karyawan akan mendapatkan suatu “keuntungan”, seperti tunjangan dalam bentuk uang atau pendidikan dari pengusaha. Sedangkan sebagai gantinya, karyawan yang diikat dalam perjanjian ikatan dinas akan terikat dalam suatu kurun waktu tertentu yang menyebabkan karyawan tidak dapat “sesuka hati” untuk mengundurkan diri atau resign.Jika karyawan nekat resign dalam kurun waktu tersebut, biasanya ia akan diminta membayar denda dan/atau mengembalikan “keuntungan” yang telah didapatkannya.Hal ini sejalan dengan Pasal 81 angka 42 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 154A huruf i angka 2 UU Ketenagakerjaan, salah satu syarat karyawan resign adalah tidak boleh terikat dalam ikatan dinas.Beranjak dari ketentuan tersebut, karyawan diminta untuk menyerahkan ijazah sementara kepada pengusaha sebagai “jaminan” apabila sewaktu-waktu karyawan hendak resign dari ikatan dinas yang sedang dijalani. Dengan demikian, pengusaha memiliki posisi tawar yang cukup untuk meminta pengembalian atas “keuntungan” dan/atau denda kepada karyawan. Khusus bagi Karyawan Kontrak atau PKWTMengenai karyawan kontrak atau PKWT yang resign sebelum jangka waktu kontraknya berakhir, Pasal 62 UU Ketenagakerjaan sebenarnya telah mengamanatkan karyawan wajib membayar ganti rugi kepada pengusaha sebesar upahnya sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.Sehingga, penyerahan ijazah karyawan kepada pengusaha biasanya juga dilakukan atas dasar “jaminan” bagi pengusaha agar karyawan kontrak tidak dapat “sesuka hati” meninggalkan pekerjaannya dan tentunya ini juga akan memberikan posisi tawar yang cukup bagi pengusaha untuk meminta ganti rugi.Menjawab pertanyaan Anda, harus dilihat terlebih dahulu secara lengkap kronologis mengapa pengusaha sampai mengancam tidak akan mengembalikan ijazah, misalnya Anda resign pada masa ikatan dinas dan belum membayar denda, maka ada alasan yang cukup mengapa pengusaha tidak mau mengembalikan ijazah sebelum Anda melunasi kewajiban membayar denda.Namun dalam hal pengusaha menahan ijazah tanpa ada alasan yang cukup, misalnya hanya karena kesal Anda mengundurkan diri setelah mendapat THR, maka Anda dapat mengajukan upaya hukum untuk mendapatkan ijazah Anda kembali.Baca juga: Apakah Ijazah Dikembalikan Jika Resign Pada Masa Percobaan? Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaanUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta KerjaPeraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di PerusahaanTagshukum ketenagakerjaankaryawan resignresignthrtunjangan hari raya

Apa hukumnya jika karyawan diminta mengembalikan THR yang diterimanya dan mengancam tidak akan mengembalikan ijazah karyawan apabila ia resign setelah menerima THR?

Pengusaha tidak berhak meminta karyawan mengembalikan Tunjangan Hari Raya keagamaan (“THR”) yang telah dibayarkan karena THR adalah hak karyawan. Kemudian, perlu dipahami, praktik pengusaha menahan ijazah karyawan masih menjadi pro-kontra hingga saat ini. Biasanya, pengusaha melakukan penahanan ijazah sebagai bentuk “jaminan” agar karyawan bekerja dengan baik dan tidak “sesuka hati” mengundurkan diri atau resign dari pekerjaan. Namun, dalam hal pengusaha tidak mau mengembalikan ijazah, perlu dilihat terlebih dahulu kronologis secara lengkap, apakah pengusaha punya alasan yang cukup untuk melakukannya. Apa maksudnya?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Aturan Gaji Ke-14 untuk Karyawan Swasta20 Jun 2024Langkah Hukum Jika THR Dipotong Sepihak oleh Perusahaan26 Mar 2024Pembayaran THR Tak Boleh Dicicil, Ini Dasar Hukumnya20 Mar 2024Kontrak Diperpanjang, Karyawan PKWT Berhak Dapat THR?20 Apr 2022Aturan Gaji Ke-14 untuk Karyawan Swasta20 Jun 2024Langkah Hukum Jika THR Dipotong Sepihak oleh Perusahaan26 Mar 2024Pembayaran THR Tak Boleh Dicicil, Ini Dasar Hukumnya20 Mar 2024Kontrak Diperpanjang, Karyawan PKWT Berhak Dapat THR?20 Apr 2022Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-meminta-karyawan-kembalikan-thr-karena-iresign-i-lt62a6c32e10d83/

Hukumnya Meminta Karyawan Kembalikan THR karena Resign

pages/222/page-0.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Aturan Gaji Ke-14 untuk Karyawan Swasta ](/klinik/a/gaji-ke-14-karyawan-swasta-lt50ddf353dbccd/)  20 Jun 2024 [ #### Langkah Hukum Jika THR Dipotong Sepihak oleh Perusahaan ](/klinik/a/thr-dipotong-sepihak-lt5a34e81e96868/)  26 Mar 2024 [ #### Pembayaran THR Tak Boleh Dicicil, Ini Dasar Hukumnya ](/klinik/a/pembayaran-thr-tak-boleh-dicicil-lt5eaa9da1601f8/)  20 Mar 2024 [ #### Kontrak Diperpanjang, Karyawan PKWT Berhak Dapat THR? ](/klinik/a/kontrak-diperpanjang--karyawan-pkwt-berhak-dapat-thr-lt625fa547cae26/)  20 Apr 2022 [](#!) Sebelum kami menjawab kedua pertanyaan Anda, perlu kami sampaikan terlebih dahulu bahwa hubungan kerja yang terjalin antara pengusaha dan pekerja dalam suatu hubungan industrial dalam tatanan hukum ketenagakerjaan berkaitan erat dengan hubungan hukum keperdataan. Pada prinsipnya, para pihak yang terlibat dalam hubungan kerja berhak membuat perjanjian dengan syarat-syarat apapun yang dikehendakinya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ### **Karyawan Diminta Kembalikan THR Pasca _Resign_** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Pengaturan mengenai Tunjangan Hari Raya Keagamaan (“THR”) sebagaimana Anda tanyakan secara khusus diatur dalam **[Permenaker 6/2016](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56ebc838dd535/node/157/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-no-6-tahun-2016-tunjangan-hari-raya-keagamaan-bagi-pekerja_buruh-di-perusahaan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenaker_6_2016)**. Merujuk pada bunyi **Pasal 2 ayat (1) Permenaker 6/2016**, THR wajib hukumnya dibayarkan oleh pengusaha kepada setiap karyawan yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih, baik yang terikat melalui kontrak atau Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (“PKWT”) maupun tetap atau Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu (“PKWTT”). Setelah memahami bahwa THR adalah hak karyawan dan kewajiban pengusaha, selanjutnya menjawab pertanyaan Anda, apakah pengusaha dapat meminta karyawan untuk mengembalikan THR yang sudah diterimanya karena ia _resign_? Singkatnya, tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur hak pengusaha untuk meminta karyawan mengembalikan THR yang sudah diterimanya dengan alasan apapun, termasuk dalam hal ini karyawan _resign_ pasca menerima THR. Sehingga, pengusaha tidak berhak untuk meminta kembali pembayaran THR karena THR adalah hak karyawan yang diberikan secara proporsional sesuai dengan lamanya masa kerja. Baca juga: **[Cara Menghitung THR](https://www.hukumonline.com/klinik/infografik/cara-menghitung-thr-lt60b482b2aa590?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=cara_hitung_thr)** ### **Ijazah Karyawan yang Ditahan Tidak Dikembalikan** Penahanan ijazah karyawan kerap kali dilakukan sebagai bentuk “jaminan” agar karyawan melakukan pekerjaan dengan baik sesuai harapan pengusaha. Hal ini tidak semata-mata diterapkan pada karyawan kontrak atau PKWT saja, tetapi bisa juga terjadi pada karyawan tetap atau PKWTT. Meski praktik penjaminan ijazah karyawan ini masih pro-kontra, pada umumnya alasan yang lazim digunakan pada saat penjaminan atau penyerahan ijazah sebagai “jaminan”, di antaranya: 1. #### **Perjanjian Ikatan Dinas** **Pasal 31 [UU Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan)** sebenarnya telah menegaskan setiap karyawan memiliki **hak dan kesempatan yang sama untuk** memilih, mendapatkan, atau **pindah** **pekerjaan**. Jadi, karyawan sebenarnya memiliki hak dasar untuk pindah pekerjaan atau _resign_. Akan tetapi, dalam praktiknya pengusaha khawatir bila karyawan “sesuka hati” untuk berpindah-pindah pekerjaan, terlebih lagi apabila karyawan menjabat posisi yang penting di dalam perusahaan. Oleh sebab itu, pengusaha biasanya menawarkan kepada karyawan untuk membuat suatu perjanjian tersendiri. Dalam perjanjian tersebut, biasanya karyawan akan mendapatkan suatu “keuntungan”, seperti tunjangan dalam bentuk uang atau pendidikan dari pengusaha. Sedangkan sebagai gantinya, karyawan yang diikat dalam perjanjian ikatan dinas akan terikat dalam suatu kurun waktu tertentu yang menyebabkan karyawan tidak dapat “sesuka hati” untuk mengundurkan diri atau _resign_. Jika karyawan nekat _resign_ dalam kurun waktu tersebut, biasanya ia akan diminta membayar denda dan/atau mengembalikan “keuntungan” yang telah didapatkannya. Hal ini sejalan dengan **Pasal 81 angka 42 [UU Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Cipta_Kerja) yang mengubah Pasal 154A huruf i angka 2 UU Ketenagakerjaan**, salah satu syarat karyawan _resign_ adalah tidak boleh terikat dalam ikatan dinas. Beranjak dari ketentuan tersebut, karyawan diminta untuk menyerahkan ijazah sementara kepada pengusaha sebagai “jaminan” apabila sewaktu-waktu karyawan hendak _resign_ dari ikatan dinas yang sedang dijalani. Dengan demikian, pengusaha memiliki posisi tawar yang cukup untuk meminta pengembalian atas “keuntungan” dan/atau denda kepada karyawan. 2. #### **Khusus bagi Karyawan Kontrak atau PKWT** Mengenai karyawan kontrak atau PKWT yang _resign_ sebelum jangka waktu kontraknya berakhir, **Pasal 62 UU Ketenagakerjaan** sebenarnya telah mengamanatkan karyawan wajib membayar ganti rugi kepada pengusaha sebesar upahnya sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Sehingga, penyerahan ijazah karyawan kepada pengusaha biasanya juga dilakukan atas dasar “jaminan” bagi pengusaha agar karyawan kontrak tidak dapat “sesuka hati” meninggalkan pekerjaannya dan tentunya ini juga akan memberikan posisi tawar yang cukup bagi pengusaha untuk meminta ganti rugi. Menjawab pertanyaan Anda, harus dilihat terlebih dahulu secara lengkap kronologis mengapa pengusaha sampai mengancam tidak akan mengembalikan ijazah, misalnya Anda _resign_ pada masa ikatan dinas dan belum membayar denda, maka ada alasan yang cukup mengapa pengusaha tidak mau mengembalikan ijazah sebelum Anda melunasi kewajiban membayar denda. Namun dalam hal pengusaha menahan ijazah tanpa ada alasan yang cukup, misalnya hanya karena kesal Anda mengundurkan diri setelah mendapat THR, maka Anda dapat mengajukan upaya hukum untuk mendapatkan ijazah Anda kembali. Baca juga: **[Apakah Ijazah Dikembalikan Jika _Resign_ Pada Masa Percobaan?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-ijazah-dikembalikan-jika-iresign-i-pada-masa-percobaan-lt5c9d70ae43318?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=ijazah_kembali)** Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Cipta_Kerja) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56ebc838dd535/node/157/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-no-6-tahun-2016-tunjangan-hari-raya-keagamaan-bagi-pekerja_buruh-di-perusahaan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenaker_6_2016) Tags ---- [hukum ketenagakerjaan](/tag/hukum-ketenagakerjaan) [karyawan resign](/tag/karyawan-resign) [resign](/tag/resign) [thr](/tag/thr) [tunjangan hari raya](/tag/tunjangan-hari-raya)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Upaya Pemerintah dalam Perbaikan Gizi Masyarakat yang dibuat oleh BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan dan pertama kali dipublikasikan pada hari Rabu, 30 September 2020.Apa itu Gizi Buruk dan Kekurangan Gizi?KLINIK TERKAITAturan Hukum Perlindungan Varietas Tanaman Hasil Penyilangan 25 Mar 2022Larangan Terkait Perjanjian Baku Menurut UU Perlindungan Konsumen25 Feb 2022Langkah Jika Melakukan Repackaging Kemasan Produk Makanan24 Feb 2020Aturan Pencantuman Kandungan Gizi dan Komposisi Bahan di Kemasan Makanan Ringan10 Apr 2017Sebelum menjawab inti pertanyaan Anda, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu perbedaan antara kekurangan gizi dan gizi buruk.Menurut Dedi Alamsyah (et.al) dalam Jurnal Epidemiologi Kesehatan Komunitas berjudul Beberapa Faktor Risiko Gizi Kurang dan Gizi Buruk pada Balita 12-59 Bulan (Studi Kasus di Kota Pontianak), dijelaskan bahwa gizi kurang adalah kekurangan bahan-bahan nutrisi, seperti protein, karbohidrat, lemak, dan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Sedangkan, gizi buruk biasanya terjadi pada anak balita di bawah usia 5 tahun. Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi selama bertahun-tahun (hal 47).Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Pada dasarnya, dalam dunia medis, kekurangan gizi dan gizi buruk merupakan bentuk malnutrisi yang dapat dipahami sebagai sebuah kondisi yang terjadi ketika asupan makanan seseorang tidak sesuai dengan jumlah nutrisi yang dibutuhkan. Masalah yang berkaitan dengan kekurangan gizi adalah stunting.Akibat Gizi Buruk dan Kekurangan Gizi di IndonesiaStunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya.[1]Definisi stunting juga terdapat dalam artikel Mengenal Stunting dan Gizi Buruk oleh Kementerian Kesehatan, yakni merupakan permasalahan gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama yang umumnya karena asupan makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi, sehingga menyebabkan terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan anak.Adapun, persentase stunting di Indonesia pada tahun 2021 yaitu 24,4 %, yang masuk fase mengkhawatirkan karena sudah melampaui batas maksimal yang ditetapkan WHO sebesar 20% dari jumlah total anak balita dalam suatu negara. Informasi lebih lanjut mengenai hasil studi status gizi Indonesia dapat Anda dapatkan pada Buku Saku Hasil SSGI Tahun 2021.Usaha-Usaha Perbaikan Gizi Keluarga Oleh PemerintahPerlu Anda ketahui bahwa, usaha-usaha pemerintah dalam menanggulangi kekurangan gizi dan gizi buruk di Indonesia telah diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyatakan:Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.Berdasarkan pasal tersebut dapat diartikan bahwa negara dalam hal ini diwakili pemerintah bertanggung jawab atas kesejahteraan lahir warga negara, salah satunya melalui peningkatan mutu gizi setiap warga negaranya.Upaya perbaikan gizi masyarakat untuk pengingkatan mutu gizi perseorangan hingga masyarakat tersebut, dilakukan melalui:[2]perbaikan pola konsumsi makanan yang sesuai dengan gizi seimbangperbaikan perilaku sadar gizi, aktivitas fisik, dan kesehatanpeningkatan akses dan mutu pelayanan gizi yang sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi; danpeningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.Upaya perbaikan gizi tersebut, dilakukan dari kandungan hingga lanjut usia dengan prioritas kelompok rawan yaitu bayi dan balita, remaja perempuan serta ibu hamil dan menyusui.[3]Adapun, pemerintah menurut UU 36/2009 memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk:[4]menjamin ketersediaan bahan makanan yang memiliki nilai gizi tinggi, secara merata dan terjangkau bersama dengan pemerintah daerah dan masyarakat;menjaga agar bahan makanan memenuhi standar mutu gizi yang sudah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.menetapkan standar angka kecukupan gizi, standar pelayanan gizi dan standar tenaga gizi;pemenuhan kecukupan gizi pada keluarga miskin dan dalam situasi darurat;pendidikan dan informasi yang benar tentang gizi kepada masyarakat;upaya untuk mencapai status gizi yang baik, bersama dengan pemerintah daerah dan masyarakat;meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi dan pengaruhnya terhadap peningkatan status gizi.Selanjutnya, menurut Pasal 5 Permenkes 23/2014 pemerintah bertugas dan bertanggung jawab untuk:menyusun dan menetapkan kebijakan bidang gizi;melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi surveilans kewaspadaan gizi skala nasional;melakukan penanggulangan gizi buruk skala nasional;mengatur, membina, dan mengawasi pelaksanaan urusan wajib upaya perbaikan gizi;mengupayakan pemenuhan kecukupan dan perbaikan gizi pada masyarakat terutama pada keluarga miskin, rawan gizi, dan dalam situasi darurat; danmeningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi dan pengaruhnya terhadap peningkatan status gizi.Pemerintah juga telah menerbitkan Perpres 72/2021. Pasal 2 ayat (1) Perpres 72/2021 menegaskan bahwa dalam rangka percepatan penurunan stunting, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting. Menurut Pasal 2 ayat (2) Perpres 72/2021 strategi tersebut bertujuan untuk:menurunkan prevalensi stunting,meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga,menjamin pemenuhan asupan gizi,memperbaiki pola asuh,meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, danmeningkatkan akses air minum dan sanitasi.Pasal 6 Permenkes 23/2014 kemudian menegaskan bahwa gerakan nasional percepatan perbaikan gizi dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah provinsi sebagai berikut:kampanye nasional dan daerah;advokasi dan sosialisasi lintas sektor dan lintas lembaga;dialog untuk menggalang kerja sama dan kontribusi;pelatihan;diskusi;intervensi kegiatan gizi langsung (spesifik) untuk menangani masalah gizi;intervensi kegiatan gizi tidak langsung (sensitif) untuk melakukan pembangunan di luar sektor kesehatan; dankegiatan lain.Peraturan perundang-undangan di atas merupakan alas hukum bagi pemerintah sebagai regulator dalam rangka mengatasi tingginya angka kekurangan gizi masyarakat di Indonesia.Di samping itu, pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi untuk kesehatan warga negara juga merupakan investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pengaturan tentang pemenuhan kebutuhan pangan juga telah tertuang di dalam UU Pangan yang menyatakan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam UUD 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.[5]Pasal 63 ayat (1) UU Pangan kemudianmenyatakan bahwa pemerintah menetapkan kebijakan di bidang gizi untuk perbaikan status gizi masyarakat. Kebijakan pemerintah ini dilakukan melalui:[6]penetapan persyaratan perbaikan atau pengayaan gizi pangan tertentu yang diedarkan apabila terjadi kekurangan atau penurunan status gizi masyarakatpenetapan persyaratan khusus mengenai komposisi pangan untuk meningkatkan kandungan gizi pangan olahan tertentu yang diperdagangkanpemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, dan kelompok rawan gizi lainnya, danpeningkatan konsumsi pangan hasil produk ternak, ikan, sayuran, buah-buahan, dan umbi-umbian lokal.Tindakan Nyata Pemerintah dalam Perbaikan Gizi MasyarakatSebagai salah satu bentuk keterlibatan mendukung program pemerintah dalam percepatan pencegahan stunting, dan agar prevalensi stunting turun, Perum BULOG sampai dengan akhir tahun 2021 telah menyalurkan bantuan bahan pangan berupa Beras Bervitamin (Beras Fortivit) kepada 2.150 balita di 6 provinsi di Indonesia. Pemberian bantuan Beras Fortivit di sepanjang tahun 2021 telah dibagikan kepada ibu hamil dan anak balita di Provinsi Aceh, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, NTT, Provinsi Kalimantan Timur dan Papua.[7]Kesimpulannya, berbagai usaha perbaikan gizi keluarga oleh Pemerintah Indonesia telah dilakukan. Upaya pemerintah untuk melakukan usaha perbaikan gizi telah diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berkaitan dengan permasalahan ini, pemerintah telah memiliki target penurunan stunting yang membutuhkan dibutuhkan kerja sama semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dukungan organisasi kemasyarakatan.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian penjelasan dari kami tentang usaha-usaha perbaikan gizi keluarga oleh pemerintah, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Dasar 1945Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang PanganUndang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan StuntingPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan GiziREFERENSIDedi Alamsyah (al), Beberapa Faktor Risiko Gizi Kurang dan Gizi Buruk pada Balita 12-59 Bulan (Studi Kasus di Kota Pontianak), Jurnal Epidemiologi Kesehatan Komunitas, Vol. 2, No. 1, 2017;"BULOG Peduli Gizi" Gelontorkan Bantuan Beras Bervitamin kepada 2 Ribu Balita, diakses pada Rabu, 8 Juni 2022, Pukul 15.29 WIB;Buku Saku Hasil SSGI Tahun 2021, diakses pada Rabu, 8 Juni 2022, pukul 17.00 WIB;Cegah Stunting dengan Perbaikan Pola Makan, Pola Asuh, Sanitasi, diakses pada Rabu, 8 Juni 2022, pukul 09.15 WIB;Mengenal Stunting dan Gizi Buruk. Penyebab, Gejala dan Mencegah, diakses pada Rabu, 8 Juni 2022, pukul 13.22 WIB;[1] Cegah Stunting dengan Perbaikan Pola Makan, Pola Asuh, Sanitasi, diakses pada Rabu, 8 Juni 2022, pukul 09.15 WIB.[2] Pasal 141 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (“UU 36/2009”)[3] Pasal 142 ayat (1) UU 36/2009[4] Pasal 141, Pasal 142 dan Pasal 143 UU 36/2009[5] Konsideran huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan ("UU Pangan").[6] Pasal 63 ayat (2) UU Pangan[7]"BULOG Peduli Gizi" Gelontorkan Bantuan Beras Bervitamin kepada 2 Ribu Balita, diakses pada Rabu, 8 Juni 2022, pukul 15.29 WIB.Tagsanakhak asasi manusiawarga negarawarga negara indonesia

Bagaimana cara pemerintah menanggulangi kekurangan gizi di Indonesia yang masih tinggi? Apakah terdapat aturan dan contoh usaha yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki gizi masyarakat?

Berdasarkan amanat Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, pemerintah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya untuk memiliki mutu gizi yang memadai. Namun, apakah usaha pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat telah jelas diatur dalam perundang-undangan? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini. Aturan Hukum Perlindungan Varietas Tanaman Hasil Penyilangan 25 Mar 2022Larangan Terkait Perjanjian Baku Menurut UU Perlindungan Konsumen25 Feb 2022Langkah Jika Melakukan Repackaging Kemasan Produk Makanan24 Feb 2020Aturan Pencantuman Kandungan Gizi dan Komposisi Bahan di Kemasan Makanan Ringan10 Apr 2017Aturan Hukum Perlindungan Varietas Tanaman Hasil Penyilangan 25 Mar 2022Larangan Terkait Perjanjian Baku Menurut UU Perlindungan Konsumen25 Feb 2022Langkah Jika Melakukan Repackaging Kemasan Produk Makanan24 Feb 2020Aturan Pencantuman Kandungan Gizi dan Komposisi Bahan di Kemasan Makanan Ringan10 Apr 2017Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank6 Mei 2024Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank6 Mei 2024Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/usaha-usaha-perbaikan-gizi-keluarga-oleh-pemerintah-indonesia-cl6682/

Usaha-Usaha Perbaikan Gizi Keluarga oleh Pemerintah Indonesia

pages/222/page-1.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul** **_Upaya Pemerintah dalam Perbaikan Gizi Masyarakat_** **yang dibuat oleh [BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/bbkh-fakultas-hukum-universitas-pasundan-lt5e9ffaf7c7d4e/bbkh-fakultas-hukum-universitas-pasundan-lt5e9ffcfd769b3/) dan pertama kali dipublikasikan pada hari Rabu, 30 September 2020.** ### **Apa itu Gizi Buruk dan Kekurangan Gizi?** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Aturan Hukum Perlindungan Varietas Tanaman Hasil Penyilangan ](/klinik/a/aturan-hukum-perlindungan-varietas-tanaman-hasil-penyilangan-lt60cf68d1394f9/)  25 Mar 2022 [ #### Larangan Terkait Perjanjian Baku Menurut UU Perlindungan Konsumen ](/klinik/a/larangan-terkait-perjanjian-baku-menurut-uu-perlindungan-konsumen-lt605e3b2a6d4c2/)  25 Feb 2022 [ #### Langkah Jika Melakukan _Repackaging_ Kemasan Produk Makanan ](/klinik/a/langkah-jika-melakukan-irepackaging-i-kemasan-produk-makanan-lt5e4a4c620d424/)  24 Feb 2020 [ #### Aturan Pencantuman Kandungan Gizi dan Komposisi Bahan di Kemasan Makanan Ringan ](/klinik/a/aturan-pencantuman-kandungan-gizi-dan-komposisi-bahan-di-kemasan-makanan-ringan-lt58e70b8cde9c5/)  10 Apr 2017 [](#!) Sebelum menjawab inti pertanyaan Anda, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu perbedaan antara kekurangan gizi dan gizi buruk. Menurut **Dedi Alamsyah** (_et.al)_ dalam _Jurnal Epidemiologi Kesehatan Komunitas_ berjudul _Beberapa Faktor Risiko Gizi Kurang dan Gizi Buruk pada Balita 12-59 Bulan (Studi Kasus di Kota Pontianak)_, dijelaskan bahwa gizi kurang adalah kekurangan bahan-bahan nutrisi, seperti protein, karbohidrat, lemak, dan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Sedangkan, gizi buruk biasanya terjadi pada anak balita di bawah usia 5 tahun. Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi selama bertahun-tahun (hal 47). Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Pada dasarnya, dalam dunia medis, kekurangan gizi dan gizi buruk merupakan bentuk malnutrisi yang dapat dipahami sebagai sebuah kondisi yang terjadi ketika asupan makanan seseorang tidak sesuai dengan jumlah nutrisi yang dibutuhkan. Masalah yang berkaitan dengan kekurangan gizi adalah _stunting_. ### **Akibat Gizi Buruk dan Kekurangan Gizi di Indonesia** _Stunting_ adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya.[\[1\]](#_ftn1) Definisi _stunting_ juga terdapat dalam artikel **[Mengenal _Stunting_ dan Gizi Buruk](https://promkes.kemkes.go.id/?p=8486)** oleh **Kementerian Kesehatan**, yakni merupakan permasalahan gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama yang umumnya karena asupan makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi, sehingga menyebabkan terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan anak. Adapun, persentase _stunting_ di Indonesia pada tahun 2021 yaitu 24,4 %, yang masuk fase mengkhawatirkan karena sudah melampaui batas maksimal yang ditetapkan WHO sebesar 20% dari jumlah total anak balita dalam suatu negara. Informasi lebih lanjut mengenai hasil studi status gizi Indonesia dapat Anda dapatkan pada **[Buku Saku Hasil SSGI Tahun 2021](https://www.litbang.kemkes.go.id/buku-saku-hasil-studi-status-gizi-indonesia-ssgi-tahun-2021/)**. ### **Usaha-Usaha Perbaikan Gizi Keluarga Oleh Pemerintah** Perlu Anda ketahui bahwa, usaha-usaha pemerintah dalam menanggulangi kekurangan gizi dan gizi buruk di Indonesia telah diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **Pasal 28H ayat (1) [UUD 1945](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945)** menyatakan: _Setiap orang **berhak hidup sejahtera lahir** dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan._ Berdasarkan pasal tersebut dapat diartikan bahwa negara dalam hal ini diwakili pemerintah bertanggung jawab atas kesejahteraan lahir warga negara, salah satunya melalui peningkatan mutu gizi setiap warga negaranya. Upaya perbaikan gizi masyarakat untuk pengingkatan mutu gizi perseorangan hingga masyarakat tersebut, dilakukan melalui:[\[2\]](#_ftn2) 1. perbaikan pola konsumsi makanan yang sesuai dengan gizi seimbang 2. perbaikan perilaku sadar gizi, aktivitas fisik, dan kesehatan 3. peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi yang sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi; dan 4. peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi. Upaya perbaikan gizi tersebut, dilakukan dari kandungan hingga lanjut usia dengan prioritas kelompok rawan yaitu bayi dan balita, remaja perempuan serta ibu hamil dan menyusui.[\[3\]](#_ftn3) Adapun, pemerintah menurut **[UU 36/2009](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4af3c27570c04/undangundang-nomor-36-tahun-2009?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_36_2009)** memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk:[\[4\]](#_ftn4) 1. menjamin ketersediaan bahan makanan yang memiliki nilai gizi tinggi, secara merata dan terjangkau bersama dengan pemerintah daerah dan masyarakat; 2. menjaga agar bahan makanan memenuhi standar mutu gizi yang sudah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. 3. menetapkan standar angka kecukupan gizi, standar pelayanan gizi dan standar tenaga gizi; 4. pemenuhan kecukupan gizi pada keluarga miskin dan dalam situasi darurat; 5. pendidikan dan informasi yang benar tentang gizi kepada masyarakat; 6. upaya untuk mencapai status gizi yang baik, bersama dengan pemerintah daerah dan masyarakat; 7. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi dan pengaruhnya terhadap peningkatan status gizi. Selanjutnya, menurut **Pasal 5 [Permenkes 23/2014](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt54080a9ce554d/peraturan-menteri-kesehatan-nomor-23-tahun-2014?r=0&p=1&q=Peraturan%20Menteri%20Kesehatan%20No.%2023%20Tahun%202014%20&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkes_23_2014)** pemerintah bertugas dan bertanggung jawab untuk: 1. menyusun dan menetapkan kebijakan bidang gizi; 2. melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi surveilans kewaspadaan gizi skala nasional; 3. melakukan penanggulangan gizi buruk skala nasional; 4. mengatur, membina, dan mengawasi pelaksanaan urusan wajib upaya perbaikan gizi; 5. mengupayakan pemenuhan kecukupan dan perbaikan gizi pada masyarakat terutama pada keluarga miskin, rawan gizi, dan dalam situasi darurat; dan 6. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi dan pengaruhnya terhadap peningkatan status gizi. Pemerintah juga telah menerbitkan **[Perpres 72/2021](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5ef59876e9f17/peraturan-presiden-nomor-72-tahun-2020/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_72_2021)**. **Pasal 2 ayat (1) Perpres 72/2021** menegaskan bahwa dalam rangka percepatan penurunan _stunting_, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting. Menurut **Pasal 2 ayat (2) Perpres 72/2021** strategi tersebut bertujuan untuk: 1. menurunkan prevalensi _stunting,_ 2. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, 3. menjamin pemenuhan asupan gizi, 4. memperbaiki pola asuh, 5. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dan 6. meningkatkan akses air minum dan sanitasi. **Pasal 6 Permenkes 23/2014** kemudian menegaskan bahwa gerakan nasional percepatan perbaikan gizi dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah provinsi sebagai berikut: 1. kampanye nasional dan daerah; 2. advokasi dan sosialisasi lintas sektor dan lintas lembaga; 3. dialog untuk menggalang kerja sama dan kontribusi; 4. pelatihan; 5. diskusi; 6. intervensi kegiatan gizi langsung (spesifik) untuk menangani masalah gizi; 7. intervensi kegiatan gizi tidak langsung (sensitif) untuk melakukan pembangunan di luar sektor kesehatan; dan 8. kegiatan lain. Peraturan perundang-undangan di atas merupakan alas hukum bagi pemerintah sebagai regulator dalam rangka mengatasi tingginya angka kekurangan gizi masyarakat di Indonesia. Di samping itu, pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi untuk kesehatan warga negara juga merupakan investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pengaturan tentang pemenuhan kebutuhan pangan juga telah tertuang di dalam **[UU Pangan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50b48fe0bfe90/undang-undang-nomor-18-tahun-2012?r=0&p=1&q=uu%20pangan&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_pangan)** yang menyatakan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam UUD 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.[\[5\]](#_ftn5) **Pasal 63 ayat (1) UU Pangan** kemudianmenyatakan bahwa pemerintah menetapkan kebijakan di bidang gizi untuk perbaikan status gizi masyarakat. Kebijakan pemerintah ini dilakukan melalui:[\[6\]](#_ftn6) 1. penetapan persyaratan perbaikan atau pengayaan gizi pangan tertentu yang diedarkan apabila terjadi kekurangan atau penurunan status gizi masyarakat 2. penetapan persyaratan khusus mengenai komposisi pangan untuk meningkatkan kandungan gizi pangan olahan tertentu yang diperdagangkan 3. pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, dan kelompok rawan gizi lainnya, dan 4. peningkatan konsumsi pangan hasil produk ternak, ikan, sayuran, buah-buahan, dan umbi-umbian lokal. ### **Tindakan Nyata Pemerintah dalam Perbaikan Gizi Masyarakat** Sebagai salah satu bentuk keterlibatan mendukung program pemerintah dalam percepatan pencegahan stunting, dan agar prevalensi stunting turun, Perum BULOG sampai dengan akhir tahun 2021 telah menyalurkan bantuan bahan pangan berupa Beras Bervitamin (Beras Fortivit) kepada 2.150 balita di 6 provinsi di Indonesia. Pemberian bantuan Beras Fortivit di sepanjang tahun 2021 telah dibagikan kepada ibu hamil dan anak balita di Provinsi Aceh, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, NTT, Provinsi Kalimantan Timur dan Papua.[\[7\]](#_ftn7) Kesimpulannya, berbagai usaha perbaikan gizi keluarga oleh Pemerintah Indonesia telah dilakukan. Upaya pemerintah untuk melakukan usaha perbaikan gizi telah diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berkaitan dengan permasalahan ini, pemerintah telah memiliki target penurunan _stunting_ yang membutuhkan dibutuhkan kerja sama semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dukungan organisasi kemasyarakatan. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://www.justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut **[di sini](http://mini.hukumonline.com/holpro/?utm_source=Google&utm_medium=Banner&utm_campaign=KlinikHukum-LandingPage)**. Demikian penjelasan dari kami tentang usaha-usaha perbaikan gizi keluarga oleh pemerintah, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Dasar 1945 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50b48fe0bfe90/undang-undang-nomor-18-tahun-2012?r=0&p=1&q=uu%20pangan&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_pangan) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4af3c27570c04/undangundang-nomor-36-tahun-2009?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_36_2009) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Cipta_Kerja) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5ef59876e9f17/peraturan-presiden-nomor-72-tahun-2020/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_72_2021) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5ef59876e9f17/peraturan-presiden-nomor-72-tahun-2020/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_72_2021) REFERENSI --------- 1. Dedi Alamsyah (_al)_, _Beberapa Faktor Risiko Gizi Kurang dan Gizi Buruk pada Balita 12-59 Bulan (Studi Kasus di Kota Pontianak)_, Jurnal Epidemiologi Kesehatan Komunitas, Vol. 2, No. 1, 2017; 2. ["BULOG Peduli Gizi" Gelontorkan Bantuan Beras Bervitamin kepada 2 Ribu Balita](%22BULOG%20Peduli%20Gizi%22%20Gelontorkan%20Bantuan%20Beras%20Bervitamin%20kepada%202%20Ribu%20Balita), diakses pada Rabu, 8 Juni 2022, Pukul 15.29 WIB; 3. [Buku Saku Hasil SSGI Tahun 2021](https://www.litbang.kemkes.go.id/buku-saku-hasil-studi-status-gizi-indonesia-ssgi-tahun-2021/), diakses pada Rabu, 8 Juni 2022, pukul 17.00 WIB; 4. [Cegah Stunting dengan Perbaikan Pola Makan, Pola Asuh, Sanitasi](http://p2ptm.kemkes.go.id/kegiatan-p2ptm/subdit-penyakit-diabetes-melitus-dan-gangguan-metabolik/cegah-stunting-dengan-perbaikan-pola-makan-pola-asuh-dan-sanitasi#:~:text=Stunting%20adalah%20masalah%20kurang%20gizi,\(kerdil\)%20dari%20standar%20usianya.), diakses pada Rabu, 8 Juni 2022, pukul 09.15 WIB; 5. [Mengenal Stunting dan Gizi Buruk. Penyebab, Gejala dan Mencegah](https://promkes.kemkes.go.id/?p=8486), diakses pada Rabu, 8 Juni 2022, pukul 13.22 WIB; [\[1\]](#_ftnref1) [Cegah Stunting dengan Perbaikan Pola Makan, Pola Asuh, Sanitasi](http://p2ptm.kemkes.go.id/kegiatan-p2ptm/subdit-penyakit-diabetes-melitus-dan-gangguan-metabolik/cegah-stunting-dengan-perbaikan-pola-makan-pola-asuh-dan-sanitasi#:~:text=Stunting%20adalah%20masalah%20kurang%20gizi,\(kerdil\)%20dari%20standar%20usianya.), diakses pada Rabu, 8 Juni 2022, pukul 09.15 WIB. [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 141 ayat (2) [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4af3c27570c04/undangundang-nomor-36-tahun-2009?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_36_2009) (“UU 36/2009”) [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 142 ayat (1) UU 36/2009 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 141, Pasal 142 dan Pasal 143 UU 36/2009 [\[5\]](#_ftnref5) Konsideran huruf a [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50b48fe0bfe90/undang-undang-nomor-18-tahun-2012?r=0&p=1&q=uu%20pangan&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_pangan) ("UU Pangan"). [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 63 ayat (2) UU Pangan [\[7\]](#_ftnref7)["BULOG Peduli Gizi" Gelontorkan Bantuan Beras Bervitamin kepada 2 Ribu Balita](https://news.okezone.com/read/2021/12/30/1/2525144/bulog-peduli-gizi-gelontorkan-bantuan-beras-bervitamin-kepada-2-ribu-balita), diakses pada Rabu, 8 Juni 2022, pukul 15.29 WIB. Tags ---- [anak](/tag/anak) [hak asasi manusia](/tag/hak-asasi-manusia) [warga negara](/tag/warga-negara) [warga negara indonesia](/tag/warga-negara-indonesia)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel berjudul Apakah Menetap di Luar Negeri Dapat Menghilangkan Kewarganegaraan? yang pertama kali diterbitkan pada Kamis, 27 Agustus 2015. KLINIK TERKAITPerlindungan Warga Negara Indonesia yang Meninggal di Luar Negeri31 Mei 2022Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing yang Bekerja di Kedutaan27 Mei 2022Syarat Menjadi Warga Negara Indonesia karena Perkawinan20 Mei 2022Hukumnya Jika WNI Ditugaskan di Indonesia oleh Perusahaan Luar Negeri12 Mei 2022Dari keterangan yang Anda sampaikan, kami asumsikan dan simpulkan bahwa kedua orang tua Anda dulunya adalah Warga Negara Indonesia (“WNI”) yang menjadi perantau di Australia kemudian pindah kewarganegaraan atas kemauannya sendiri. Hal ini karena UU Kewarganegaraan tidak mengenal kewarganegaraan ganda bagi orang yang dari awal telah mempunyai kewarganegaraan Indonesia.Kewarganegaraan ganda hanya diberikan pada anak yang lahir dari orang tua yang berkewarganegaraan asing dan WNI, atau lahir di Indonesia akan tetapi tidak jelas kewarganegaraan orang tuanya.[1] Sehingga ketika kedua orang tua Anda mendapatkan kewarganegaraan Australia, maka mereka kehilangan kewarganegaran Indonesia.[2] Sementara Anda, adalah WNI yang lahir di Indonesia kemudian ikut pindah bersama orang tua ke Australia. Pertanyaan Anda, apakah Anda masih memegang kewarganegaraan Indonesia?Asas-Asas Kewarganegaraan Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Sebelumnya, penting untuk mengetahui asas-asas kewarganegaraan yang dianut dalam UU Kewarganegaraan sebagai berikut:[3]Asas ius sanguinis (law of the blood) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.Asas ius soli (law of the soil) secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Kewarganegaraan.Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Kewarganegaraan.UU Kewarganegaraan pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (bipatride) ataupun tanpa kewarganegaraan (apatride). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam UU Kewarganegaraan merupakan suatu pengecualian dan itupun sifatnya terbatas. Apabila anak yang memiliki kewarganegaraan ganda telah berusia 18 tahun atau sudah menikah, maka harus memilih salah satu kewarganegaraannya.[4]Status Kewarganegaraan bagi PerantauMenjawab pertanyaan Anda, jika Anda pindah ke Australia, hal ini tidak serta merta menghilangkan status WNI yang Anda miliki. Lain halnya jika Anda juga Anda berpindah kewarganegaraan menjadi Warga Negara Australia, maka hal ini menghilangkan status WNI Anda. Jadi, Anda saat ini tetap berstatus WNI.Anda yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu WNI (sebelum pada akhirnya kedua orang tua Anda pindah kewarganegaraan) merupakan anak berkewarganegaraan Indonesia (WNI juga).[5]Sementara itu, jika perantau menetap di luar negeri, maka dapat kehilangan status WNI apabila:[6]memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri;tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilangnya Kewarganegaraan Indonesia tersebut tidak menjadikannya tanpa kewarganegaraan;masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh WNI;secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk negara asing;mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; ataubertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi WNI sebelum jangka waktu 5 tahun itu berakhir. Dan setiap 5 tahun berikutnya, yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi WNI kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan, padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.Bagaimana Mengajukan Permohonan Menjadi WNI bagi Anak?Seperti kami jelaskan sebelumnya, bahwa Anda yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu WNI (sebelum pada akhirnya kedua orang tua Anda pindah kewarganegaraan) merupakan anak berkewarganegaraan Indonesia.Adapun, menjawab pertanyaan Anda tentang cara mendapatkan kembali kewarganegaraan Indonesia, maka hal ini diatur di dalam PP 21/2022.PP 21/2022 menambah beberapa peraturan baru terkait cara memperoleh kembali Kewarganegaraan Indonesia, khususnya bagi anak yang hendak memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia.Sebelumnya, perlu Anda ketahui bahwa bagi anak yang belum mendaftar atau yang sudah mendaftar tetapi belum memilih kewarganegaraan, dapat mengajukan permohonan Pewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri.[7]Permohonan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup dan paling sedikit memuat: [8]nama lengkap;tempat dan tanggal lahir;jenis kelamin;status perkawinan;alamat tempat tinggal;pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap;kewarganegaraan asal;nomor induk kependudukan atau nomor identitas tunggal.Selain itu, permohonan yang disebutkan di atas harus dilampiri dengan: [9]fotokopi kutipan akta kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;fotokopi kutipan akta perkawinan/buku nikah, kutipan akta perceraian, atau kutipan akta kematian istri/suami pemohon bagi yang belum berusia 18 tahun dan sudah kawin yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;fotokopi kutipan akta perkawinan/buku nikah, kutipan akta perceraian, atau kutipan akta kematian salah seorang dari orang tua pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;surat keterangan keimigrasian yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon yang menyatakan bahwa pemohon telah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut;surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakitsurat pernyataan pemohon dapat berbahasa Indonesia;surat pernyataan pemohon mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;surat keterangan catatan kepolisian;surat keterangan dari perwakilan negara pemohon bahwa dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;surat keterangan dari camat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon bahwa pemohon memiliki pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap;bukti pembayaran uang Pewarganegaraan sebagai penerimaan negara bukan pajak; danpasfoto pemohon terbaru berwarna ukuran 4X6 sentimeter sebanyak 6 lembar.Dalam hal anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia dan tidak memiliki persyaratan surat keterangan keimigrasian, pemohon harus melampirkan biodata penduduk yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil.[10]Kemudian lampiran permohonan tersebut disampaikan kepada pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.[11] Dengan demikian, menjawab pertanyaan Anda, apakah Anda masih menjadi WNI maka jawabannya adalah masih. Sebab, Anda lahir di wilayah Indonesia dari orang tua WNI ketika Anda lahir. Meskipun orang tua Anda pindah kewarganegaraan karena merantau, namun status WNI masih melekat pada Anda. Adapun, jika ternyata Anda sudah menjadi warga negara asing, Anda dapat memperoleh kembali status WNI dengan beberapa syarat sebagaimana diatur di dalam PP 21/2022.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Demikian jawaban dari kami tentang apakah perantau dapat kehilangan kewarganegaraan, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik IndonesiaPeraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik IndonesiaPeraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia[1] Pasal 6 jo. Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf i, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (“UU Kewarganegaraan”)[2] Pasal 23 huruf a UU Kewarganegaraan[3] Penjelasan umum UU Kewarganegaraan[4] Pasal 6 ayat (1) UU Kewarganegaraan[5] Pasal 4 huruf b UU Kewarganegaraan[6] Pasal 23 UU Kewarganegaraan[7] Pasal 3A Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (“PP 21/2002”)[8] Pasal 3A Ayat (2) PP 21/2022[9] Pasal 3A Ayat (3) PP 21/2022[10] Pasal 3A Ayat (4) PP 21/2022[11] Pasal 3A Ayat (5) PP 21/2022Tagskewarganegaraanwarga negara asingwarga negara indonesia

Saya lahir di Jakarta. Tapi setelah saya lahir, mama, papa dan saya pindah ke Sydney. Setelah kita pindah, mama dan papa mendapat kewarganegaraan Australia. Saya mau tahu apakah saya masih pegang kewarganegaraan WNI? Kalau tidak, bagaimana cara mendapatkannya kembali. Terima kasih.

Apabila perantau yang lahir di Indonesia dari orang tua WNI, lalu kemudian orang tua pindah kewarganegaraan, maka yang bersangkutan masih merupakan WNI. Lalu, apa saja faktor yang membuat perantau kehilangan kewarganegaraannya? Dan bagaimana cara mendapatkannya kembali, khususnya untuk anak? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca dalam ulasan di bawah ini. Perlindungan Warga Negara Indonesia yang Meninggal di Luar Negeri31 Mei 2022Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing yang Bekerja di Kedutaan27 Mei 2022Syarat Menjadi Warga Negara Indonesia karena Perkawinan20 Mei 2022Hukumnya Jika WNI Ditugaskan di Indonesia oleh Perusahaan Luar Negeri12 Mei 2022Perlindungan Warga Negara Indonesia yang Meninggal di Luar Negeri31 Mei 2022Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing yang Bekerja di Kedutaan27 Mei 2022Syarat Menjadi Warga Negara Indonesia karena Perkawinan20 Mei 2022Hukumnya Jika WNI Ditugaskan di Indonesia oleh Perusahaan Luar Negeri12 Mei 2022Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/dapatkah-perantau-di-luar-negeri-kehilangan-kewarganegaraan-lt55dc543beaa93/

Dapatkah Perantau di Luar Negeri Kehilangan Kewarganegaraan?

pages/222/page-2.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel berjudul _Apakah Menetap di Luar Negeri Dapat Menghilangkan Kewarganegaraan?_ yang** **pertama kali diterbitkan pada Kamis, 27 Agustus 2015.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Perlindungan Warga Negara Indonesia yang Meninggal di Luar Negeri ](/klinik/a/perlindungan-warga-negara-indonesia-yang-meninggal-di-luar-negeri-lt6295b99b20f2b/)  31 Mei 2022 [ #### Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing yang Bekerja di Kedutaan ](/klinik/a/izin-tinggal-tenaga-kerja-asing-yang-bekerja-di-kedutaan-lt62906ed54bc37/)  27 Mei 2022 [ #### Syarat Menjadi Warga Negara Indonesia karena Perkawinan ](/klinik/a/syarat-menjadi-warga-negara-Indonesia-lt52690eee8c74f/)  20 Mei 2022 [ #### Hukumnya Jika WNI Ditugaskan di Indonesia oleh Perusahaan Luar Negeri ](/klinik/a/hukumnya-jika-wni-ditugaskan-di-indonesia-oleh-perusahaan-luar-negeri-lt627ced47de37c/)  12 Mei 2022 [](#!) Dari keterangan yang Anda sampaikan, kami asumsikan dan simpulkan bahwa kedua orang tua Anda dulunya adalah Warga Negara Indonesia (“WNI”) yang menjadi perantau di Australia kemudian pindah kewarganegaraan atas kemauannya sendiri. Hal ini karena [**UU Kewarganegaraan**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/25702/node/5/uu-no-12-tahun-2006-kewarganegaraan-republik-indonesia?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_12_2006) tidak mengenal kewarganegaraan ganda bagi orang yang dari awal telah mempunyai kewarganegaraan Indonesia. Kewarganegaraan ganda hanya diberikan pada anak yang lahir dari orang tua yang berkewarganegaraan asing dan WNI, atau lahir di Indonesia akan tetapi tidak jelas kewarganegaraan orang tuanya.[\[1\]](#_ftn1) Sehingga ketika kedua orang tua Anda mendapatkan kewarganegaraan Australia, maka mereka kehilangan kewarganegaran Indonesia.[\[2\]](#_ftn2) Sementara Anda, adalah WNI yang lahir di Indonesia kemudian ikut pindah bersama orang tua ke Australia. Pertanyaan Anda, apakah Anda masih memegang kewarganegaraan Indonesia? ### **Asas-Asas Kewarganegaraan** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Sebelumnya, penting untuk mengetahui asas-asas kewarganegaraan yang dianut dalam UU Kewarganegaraan sebagai berikut:[\[3\]](#_ftn3) 1. Asas _ius sanguinis_ (_law of the blood_) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran. 2. Asas _ius soli_ (_law of the soil_) secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Kewarganegaraan. 3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. 4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Kewarganegaraan. UU Kewarganegaraan pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (_bipatride_) ataupun tanpa kewarganegaraan (_apatride_). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam UU Kewarganegaraan merupakan suatu pengecualian dan itupun sifatnya terbatas. Apabila anak yang memiliki kewarganegaraan ganda telah berusia 18 tahun atau sudah menikah, maka harus memilih salah satu kewarganegaraannya.[\[4\]](#_ftn4) ### **Status Kewarganegaraan bagi Perantau** Menjawab pertanyaan Anda, **jika Anda pindah ke Australia, hal ini tidak serta merta menghilangkan status WNI yang Anda miliki**. Lain halnya jika Anda juga Anda berpindah kewarganegaraan menjadi Warga Negara Australia, maka hal ini menghilangkan status WNI Anda. Jadi, Anda saat ini tetap berstatus WNI. Anda yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu WNI (sebelum pada akhirnya kedua orang tua Anda pindah kewarganegaraan) merupakan anak berkewarganegaraan Indonesia (WNI juga).[\[5\]](#_ftn5) Sementara itu, jika perantau menetap di luar negeri, maka dapat kehilangan status WNI apabila:[\[6\]](#_ftn6) 1. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri; 2. tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu; 3. dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilangnya Kewarganegaraan Indonesia tersebut tidak menjadikannya tanpa kewarganegaraan; 4. masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden; 5. secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh WNI; 6. secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut; 7. tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk negara asing; 8. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi WNI sebelum jangka waktu 5 tahun itu berakhir. Dan setiap 5 tahun berikutnya, yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi WNI kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan, padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. ### **Bagaimana Mengajukan Permohonan Menjadi WNI bagi Anak?** Seperti kami jelaskan sebelumnya, bahwa Anda yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu WNI (sebelum pada akhirnya kedua orang tua Anda pindah kewarganegaraan) merupakan anak berkewarganegaraan Indonesia. Adapun, menjawab pertanyaan Anda tentang cara mendapatkan kembali kewarganegaraan Indonesia, maka hal ini diatur di dalam **[PP 21/2022](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt629d9a9b9eeb5/peraturan-pemerintah-nomor-21-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_21_2022)**. PP 21/2022 menambah beberapa peraturan baru terkait cara memperoleh kembali Kewarganegaraan Indonesia, khususnya bagi anak yang hendak memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia. Sebelumnya, perlu Anda ketahui bahwa bagi anak yang belum mendaftar atau yang sudah mendaftar tetapi belum memilih kewarganegaraan, dapat mengajukan permohonan Pewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri.[\[7\]](#_ftn7) Permohonan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup dan paling sedikit memuat: [\[8\]](#_ftn8) 1. nama lengkap; 2. tempat dan tanggal lahir; 3. jenis kelamin; 4. status perkawinan; 5. alamat tempat tinggal; 6. pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; 7. kewarganegaraan asal; 8. nomor induk kependudukan atau nomor identitas tunggal. Selain itu, permohonan yang disebutkan di atas harus dilampiri dengan: [\[9\]](#_ftn9) 1. fotokopi kutipan akta kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; 2. fotokopi kutipan akta perkawinan/buku nikah, kutipan akta perceraian, atau kutipan akta kematian istri/suami pemohon bagi yang **belum berusia 18 tahun** dan sudah kawin yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; 3. fotokopi kutipan akta perkawinan/buku nikah, kutipan akta perceraian, atau kutipan akta kematian salah seorang dari orang tua pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; 4. **surat keterangan keimigrasian** yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon yang menyatakan bahwa pemohon telah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut; 5. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit 6. surat pernyataan pemohon dapat berbahasa Indonesia; 7. surat pernyataan pemohon mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 8. surat keterangan catatan kepolisian; 9. surat keterangan dari perwakilan negara pemohon bahwa dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda; 10. surat keterangan dari camat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon bahwa pemohon memiliki pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; 11. bukti pembayaran uang Pewarganegaraan sebagai penerimaan negara bukan pajak; dan 12. pasfoto pemohon terbaru berwarna ukuran 4X6 sentimeter sebanyak 6 lembar. Dalam hal anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia dan tidak memiliki persyaratan surat keterangan keimigrasian**, pemohon harus melampirkan biodata penduduk yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil**.[\[10\]](#_ftn10) Kemudian lampiran permohonan tersebut disampaikan kepada pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.[\[11\]](#_ftn11)  Dengan demikian, menjawab pertanyaan Anda, apakah Anda masih menjadi WNI maka jawabannya adalah masih. Sebab, Anda lahir di wilayah Indonesia dari orang tua WNI ketika Anda lahir. Meskipun orang tua Anda pindah kewarganegaraan karena merantau, namun status WNI masih melekat pada Anda. Adapun, jika ternyata Anda sudah menjadi warga negara asing, Anda dapat memperoleh kembali status WNI dengan beberapa syarat sebagaimana diatur di dalam PP 21/2022. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/) disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). Demikian jawaban dari kami tentang apakah perantau dapat kehilangan kewarganegaraan, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/25702/node/5/uu-no-12-tahun-2006-kewarganegaraan-republik-indonesia?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_12_2006) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26129/peraturan-pemerintah-nomor-2-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_2_2007) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt629d9a9b9eeb5/peraturan-pemerintah-nomor-21-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_21_2022) [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 6 _jo._ Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf i, dan Pasal 5 [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/25702/node/5/uu-no-12-tahun-2006-kewarganegaraan-republik-indonesia?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_12_2006) (“UU Kewarganegaraan”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 23 huruf a UU Kewarganegaraan [\[3\]](#_ftnref3) Penjelasan umum UU Kewarganegaraan [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 6 ayat (1) UU Kewarganegaraan [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 4 huruf b UU Kewarganegaraan [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 23 UU Kewarganegaraan [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 3A Ayat (1) [Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt629d9a9b9eeb5/peraturan-pemerintah-nomor-21-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_21_2022) (“PP 21/2002”) [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 3A Ayat (2) PP 21/2022 [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 3A Ayat (3) PP 21/2022 [\[10\]](#_ftnref10) Pasal 3A Ayat (4) PP 21/2022 [\[11\]](#_ftnref11) Pasal 3A Ayat (5) PP 21/2022 Tags ---- [kewarganegaraan](/tag/kewarganegaraan) [warga negara asing](/tag/warga-negara-asing) [warga negara indonesia](/tag/warga-negara-indonesia)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Cara Mengurus BPKB yang Ditahan di Bank yang Sudah TutupBerdasarkan kronologi dalam pertanyaan yang Anda ajukan, maka menurut pandangan kami terdapat dua kemungkinan. Pertama, Anda mendapatkan kredit dari bank untuk kepemilikan kendaraan bermotor, sehingga pada saat kredit telah dilunasi, maka kewajiban bank adalah menyerahkan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (“BPKB”) kepada Anda. Atau kedua, Anda mendapatkan kredit dari bank dengan jaminan berupa kendaraan bermotor yang dibebani dengan jaminan fidusia sehingga BPKB kendaraan diserahkan pada bank untuk disimpan.  KLINIK TERKAITDebitur Menjual Objek Jaminan, Bolehkah Penerima Jaminan Menyitanya?12 Apr 2022Debitur Gagal Bayar, Bisakah Bank yang Menanggung Risiko?13 Agt 2021Risiko Hukum Kredit Kendaraan atas Nama Orang Lain03 Des 2020Simpanan Nasabah di Bank, Milik Siapa?22 Agt 2019Mengenai cabang bank yang Anda maksud sudah tutup, Anda tidak menyebutkan penyebabnya. Apakah karena semua operasional beralih ke cabang pusat atau memang secara kelembagaan, bank tersebut telah dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”).Maka, upaya pertama yang dapat Anda lakukan adalah memastikan terlebih dahulu apakah bank tersebut memang telah dicabut izin usahanya atau belum. Bilamana izin usahanya belum dicabut dan kelembagaannya masih ada, maka Anda dapat mencari alamat yang baru jika kantor pusat bank tersebut telah pindah alamat dengan meminta bantuan ke OJK, mengingat OJK mempunyai tugas dalam pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha perbankan. Salah satunya adalah terkait dengan perizinan pendirian bank, pembukaan kantor bank, dan pencabutan izin usaha bank. Sehingga, Anda tetap dapat menuntut BKPB ke bank bersangkutan, dengan membawa bukti pelunasan kredit dan persyaratan lain yang ditentukan oleh bank.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Akan tetapi, jika memang bank tersebut telah dicabut izin usahanya, tentu ada tim likuidasi yang dibentuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan (“LPS”) yang berwenang mewakili bank dalam segala hal yang berkaitan dengan penyelesaiaan hak dan kewajiban bank tersebut.Anda dapat mendatangi tim likuidasi untuk mengajukan permohonan pengambilan BPKB dengan menyertakan bukti pelunasan kredit Anda dan persyaratan lain yang ditentukan. Akan tetapi, jika BPKB tersebut tidak ditemukan, maka bank yang diwakili oleh tim likuidasi harus bertanggung jawab atas hilangnya BPKB tersebut dan meminta tim likuidasi mengurus permohonan penerbitan kembali BKPB dikarenakan hilang dengan kerjasama Anda sebagai pemilik kendaraan bermotor.Cara Mengurus BPKB yang Hilang Apabila BPKB yang Anda maksud ternyata hilang karena kesalahan pihak bank, merujuk pada artikel Jika BPKB Hilang Saat Dijaminkan ke Bank pada prinsipnya bank bertanggung jawab atas kehilangan BPKB karena kesalahannya, maka BPKB yang hilang dapat diterbitkan kembali dengan kerjasama dari nasabah.Perlu Anda ketahui bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (5) huruf c Peraturan Kepolisian 7/2021 bahwa BPKB dapat diterbitkan terhadap BPKB hilang atau rusak. Selain itu, menurut Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepolisian 7/2021 disebutkan bahwa dalam hal BPKB yang hilang, pemilik kendaraan bermotor (ranmor) dapat mengajukan permohonan penggantian dengan persyaratan sebagai berikut:mengisi formular permohonan;melampirkantanda bukti identitas seperti Kartu Tanda Penduduk (“KTP”)surat kuasa bermaterai cukup dan fotokopi KTP yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan;surat tanda penerimaan laporan dari Polri;berita acara pemeriksaan dari penyidik Polri;STNK;tanda bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak;surat pernyataan pemilik bermaterai cukup mengenai BPKB yang hilang tidak terkait kasus pidana dan perdata;bukti pengumuman pada media cetak sebanyak 3 kali berturut-turut dengan tenggang waktu setiap bulan 1 kali bulan pertama media cetak lokal, bulan kedua dan bulan ketiga pada media cetak nasional; danhasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Demikian jawaban dari kami tentang mengurus BPKB yang ditahan oleh bank yang sudah tutup, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin SimpananUndang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemeirntah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-UndangUndang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa KeuanganPeraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Tagsbankbpkblikuidasilpsojk

Apakah masih bisa diusahakan BPKB kendaraan yg hilang/ditahan di bank yang bangkrut/tutup? Sedangkan angsuran sudah lama saya lunasi. Saya cari ke bank pusat hasilnya tetap nihil. Bahkan sekarang bank pusatnya pun sudah tidak ada. Bagaimana saya harus menuntut hak saya berupa BPKB tersebut kepada bank yang sudah bangkrut?

Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor atau BPKB merupakan bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang dapat disamakan dengan certificate of ownership. Seringkali BPKB dijadikan jaminan atas kredit atau angsuran nasabah kepada bank. Apabila BPKB ditahan atau bahkan hilang, di bank yang sudah tutup operasionalnya, bagaimana mengurus BPKB tersebut? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca dalam ulasan di bawah ini. Debitur Menjual Objek Jaminan, Bolehkah Penerima Jaminan Menyitanya?12 Apr 2022Debitur Gagal Bayar, Bisakah Bank yang Menanggung Risiko?13 Agt 2021Risiko Hukum Kredit Kendaraan atas Nama Orang Lain03 Des 2020Simpanan Nasabah di Bank, Milik Siapa?22 Agt 2019Debitur Menjual Objek Jaminan, Bolehkah Penerima Jaminan Menyitanya?12 Apr 2022Debitur Gagal Bayar, Bisakah Bank yang Menanggung Risiko?13 Agt 2021Risiko Hukum Kredit Kendaraan atas Nama Orang Lain03 Des 2020Simpanan Nasabah di Bank, Milik Siapa?22 Agt 2019Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/tips-mengurus-bpkb-yang-ditahan-di-bank-yang-sudah-tutup-lt628db5963a868/

Tips Mengurus BPKB yang Ditahan di Bank yang ‘Sudah Tutup’

pages/222/page-3.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### **Cara Mengurus BPKB yang Ditahan di Bank yang Sudah Tutup** Berdasarkan kronologi dalam pertanyaan yang Anda ajukan, maka menurut pandangan kami terdapat dua kemungkinan. Pertama, Anda mendapatkan kredit dari bank untuk kepemilikan kendaraan bermotor, sehingga pada saat kredit telah dilunasi, maka kewajiban bank adalah menyerahkan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (“BPKB”) kepada Anda. Atau kedua, Anda mendapatkan kredit dari bank dengan jaminan berupa kendaraan bermotor yang dibebani dengan jaminan fidusia sehingga BPKB kendaraan diserahkan pada bank untuk disimpan.   ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Debitur Menjual Objek Jaminan, Bolehkah Penerima Jaminan Menyitanya? ](/klinik/a/debitur-menjual-objek-jaminan-bolehkah-penerima-jaminan-menyitanya-lt6255294a099d3/)  12 Apr 2022 [ #### Debitur Gagal Bayar, Bisakah Bank yang Menanggung Risiko? ](/klinik/a/debitur-gagal-bayar--bisakah-bank-yang-menanggung-risiko-lt611660612693e/)  13 Agt 2021 [ #### Risiko Hukum Kredit Kendaraan atas Nama Orang Lain ](/klinik/a/risiko-hukum-kredit-kendaraan-atas-nama-orang-lain-lt5fc8a1bf9accd/)  03 Des 2020 [ #### Simpanan Nasabah di Bank, Milik Siapa? ](/klinik/a/simpanan-nasabah-di-bank--milik-siapa-lt5d5ce4646922d/)  22 Agt 2019 [](#!) Mengenai cabang bank yang Anda maksud sudah tutup, Anda tidak menyebutkan penyebabnya. Apakah karena semua operasional beralih ke cabang pusat atau memang secara kelembagaan, bank tersebut telah dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”). Maka, upaya pertama yang dapat Anda lakukan adalah memastikan terlebih dahulu apakah bank tersebut memang telah dicabut izin usahanya atau belum. Bilamana izin usahanya belum dicabut dan kelembagaannya masih ada, maka Anda dapat mencari alamat yang baru jika kantor pusat bank tersebut telah pindah alamat dengan meminta bantuan ke OJK, mengingat OJK mempunyai tugas dalam pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha perbankan. Salah satunya adalah terkait dengan perizinan pendirian bank, pembukaan kantor bank, dan pencabutan izin usaha bank. Sehingga, Anda tetap dapat menuntut BKPB ke bank bersangkutan, dengan membawa bukti pelunasan kredit dan persyaratan lain yang ditentukan oleh bank. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Akan tetapi, jika memang bank tersebut telah dicabut izin usahanya, tentu ada tim likuidasi yang dibentuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan (“LPS”) yang berwenang mewakili bank dalam segala hal yang berkaitan dengan **penyelesaiaan hak dan kewajiban bank tersebut**. Anda dapat mendatangi tim likuidasi untuk mengajukan permohonan pengambilan BPKB dengan menyertakan bukti pelunasan kredit Anda dan persyaratan lain yang ditentukan. Akan tetapi, jika BPKB tersebut tidak ditemukan, maka bank yang diwakili oleh tim likuidasi harus bertanggung jawab atas hilangnya BPKB tersebut dan meminta tim likuidasi mengurus permohonan penerbitan kembali BKPB dikarenakan hilang dengan kerjasama Anda sebagai pemilik kendaraan bermotor. ### **Cara Mengurus BPKB yang Hilang** Apabila BPKB yang Anda maksud ternyata hilang karena kesalahan pihak bank, merujuk pada artikel **[Jika BPKB Hilang Saat Dijaminkan ke Bank](https://www.hukumonline.com/klinik/a/jika-bpkb-hilang-saat-dijaminkan-ke-bank-lt5074a21ec0db2?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=BPKB_hilang_saat_dijaminkan_ke_bank)** pada prinsipnya bank bertanggung jawab atas kehilangan BPKB karena kesalahannya, maka BPKB yang hilang dapat diterbitkan kembali dengan kerjasama dari nasabah. Perlu Anda ketahui bahwa berdasarkan **Pasal 16 ayat (5) huruf c [Peraturan Kepolisian 7/2021](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6110e249b8687/peraturan-kapolri-nomor-7-tahun-2021?r=0&p=1&q=Peraturan%20Kepolisian%20Nomor%207%20Tahun%202021&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=peraturan_kepolisian_7_2021)** bahwa BPKB dapat diterbitkan terhadap BPKB hilang atau rusak. Selain itu, menurut **Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2)** **Peraturan Kepolisian 7/2021** disebutkan bahwa dalam hal BPKB yang hilang, pemilik kendaraan bermotor (ranmor) dapat mengajukan permohonan penggantian dengan persyaratan sebagai berikut: 1. mengisi formular permohonan; 2. melampirkan 1. tanda bukti identitas seperti Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) 2. surat kuasa bermaterai cukup dan fotokopi KTP yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan; 3. surat tanda penerimaan laporan dari Polri; 4. berita acara pemeriksaan dari penyidik Polri; 5. STNK; 6. tanda bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak; 7. surat pernyataan pemilik bermaterai cukup mengenai BPKB yang hilang tidak terkait kasus pidana dan perdata; 8. bukti pengumuman pada media cetak sebanyak 3 kali berturut-turut dengan tenggang waktu setiap bulan 1 kali bulan pertama media cetak lokal, bulan kedua dan bulan ketiga pada media cetak nasional; dan 9. hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/) disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). Demikian jawaban dari kami tentang mengurus BPKB yang ditahan oleh bank yang sudah tutup, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19806/undangundang-nomor-24-tahun-2004/consolidations?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_24_2004) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemeirntah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/29088?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_7_2009) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4eddf04dc6fba/undangundang-nomor-21-tahun-2011?r=1&p=1&q=UU%20Otoritas%20jasa%20keuangan&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_21_2011_ojk) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6110e249b8687/peraturan-kapolri-nomor-7-tahun-2021?r=0&p=1&q=Peraturan%20Kepolisian%20Nomor%207%20Tahun%202021&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=peraturan_kepolisian_7_2021) Tags ---- [bank](/tag/bank) [bpkb](/tag/bpkb) [likuidasi](/tag/likuidasi) [lps](/tag/lps) [ojk](/tag/ojk)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. Peraturan DesaKLINIK TERKAITCara Melaporkan Ketua RT yang Pungli08 Nov 2023Hak Masyarakat Desa atas Dokumen Terkait Penggunaan Anggaran Desa09 Jul 2020Pungli oleh Oknum Kades dalam Mengurus Dokumen Kependudukan08 Nov 2019Pencantuman Dasar Hukum dalam Perancangan Peraturan Desa13 Sep 2019Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami akan menjelaskan keberadaan Peraturan Desa dalam perundang-undangan di Indonesia. Peraturan Desa tidak disebut dalam hierarki peraturan perundang-undangan pada UU 12/2011. Namun, keberadaannya diakui berdasarkan pada Pasal 8 UU 12/2011 yang dimaknai peraturan yang dibentuk oleh kepala desa. Penegasan keberadaan Peraturan Desa kemudian diatur lebih lanjut dalam UU Desa. Pasal 117 angka 1 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 7 UU Desa mendefinisikan peraturan desa sebagai berikut:Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Adapun Peraturan Desa adalah salah satu dari peraturan yang ada di desa selain Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa. Patut digarisbawahi, Peraturan Desa sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, Peraturan Desa juga tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum. Maksud dari kepentingan umum adalah kondisi terganggunya kerukunan masyarakat, terjadinya diskriminasi berbasis SARA, terganggunya pelayanan publik, hingga terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat.[1] Muatan yang Boleh Diatur dalam Peraturan DesaSelanjutnya, mengenai materi muatan yang boleh diatur dalam Peraturan Desa pada prinsipnya harus merujuk pada peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya pengaturan perundang-undangan lebih tinggi.Sebagai peraturan yang berlaku pada lingkup desa, Peraturan Desa dapat memuat materi tentang pelaksanaan kewenangan desa dan mengatur lebih lanjut materi muatan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.[2] Sehingga dapat dikatakan bahwa Peraturan Desa dapat mengatur hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan catatan hal tersebut harus termasuk ke dalam kewenangan desa. Bolehkah Peraturan Desa Mengatur tentang Pungutan?Menyambung pertanyaan Anda terkait pungutan yang diatur dalam Peraturan Desa, sebenarnya Peraturan Desa dapat mengatur tentang pungutan. Ketentuan ini secara tidak langsung tertuang dalam Pasal 69 ayat (4) UU Desa:Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.Dari bunyi ketentuan di atas, dapat dipahami adalah sebuah keharusan pengaturan pungutan hanya diatur melalui Peraturan Desa. Artinya, secara a contrario, pungutan desa tidak dapat diatur dengan Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa.Selain itu, sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa, sebuah Rancangan Peraturan Desa tentang pungutan pun harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota. Maka, walaupun pungutan diperkenankan diatur, tetap ada pembatasan, yaitu harus dalam bentuk Peraturan Desa dan harus melewati evaluasi dari Bupati/Walikota.Lebih lanjut, penegasan kebolehan pengaturan pungutan desa tercantum dalam Pasal 37 Permendagri 44/2016:Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa dan Desa Adat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat desa, meliputi:[3]surat pengantar;surat rekomendasi; dansurat keterangan.Adapun pungutan yang boleh dilakukan desa adalah pungutan atas jasa usaha seperti pemandian umum, wisata desa, pasar desa, tambatan perahu, karamba ikan, pelelangan ikan, dan lain-lain.[4]Jadi, menjawab pertanyaan Anda, pungutan desa terhadap pembuatan surat talak rujuk, kelakuan baik, keterangan domisili, surat penyerahan hak tanah yang merupakan jasa layanan administrasi adalah dilarang.Sedangkan untuk pungutan atas jasa usaha seperti ayam petelur, hasil palawija, ayam pedaging, jual beli ternak sapi, rumah kos sebagaimana Anda sebutkan, diperbolehkan. Contoh Peraturan Desa tentang PungutanKami mencontohkan peraturan desa tentang pungutan di Kabupaten Banyuwangi dalam Pasal 9 ayat (3) Perbup Banyuwangi 47/2018 menyebutkan desa dapat melakukan pungutan seperti pemandian umum, tambatan perahu, wisata desa, pasar desa, pelelangan ikan, dan swadaya masyarakat.Hal serupa juga diterapkan di Kabupaten Kerinci melalui Pasal 12 Perbup Kerinci 30/2018, desa berwenang melakukan pungutan atas jasa pengurusan kartu identitas hewan/ternak, jasa usaha seperti pemandian umum, wisata desa, pasar desa, tambatan perahu, keramba ikan, pelelangan ikan, serta pemanfaatan fasilitas umum milik desa seperti jalan ekonomi, jalan usaha tani, jalan akses pemanfaatan bahan mineral bukan logam dan batuan, dan sebagainya.Sementara itu, Kabupaten Berau melalui Pasal 18 Perbup Berau 21/2017 melarang desa untuk melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi kepada penduduk desa seperti penerbitan surat rekomendasi, surat pengantar, dan surat keterangan.Oleh karena itu, jenis atau macam pungutan dapat berbeda dari satu daerah ke daerah lainnya tergantung pada kebijakan pemerintah daerah setempat.Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-UndanganUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-UndanganUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang DesaUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta KerjaPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di DesaPeraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala DesaPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan DesaPeraturan Bupati Berau Nomor 21 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala KampungPeraturan Bupati Kerinci Nomor 30 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten KerinciPeraturan Bupati Banyuwangi Nomor 47 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa[1] Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (“Permendagri 111/2014”)[2] Pasal 4 ayat (1) Permendagri 111/2014[3] Pasal 22 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (“Permendes 1/2015”)[4] Pasal 23 Permendes 1/2015Tagsdesakepala desaperaturan desa

Ada warga bertanya tentang peraturan desa yang berisi tentang pungutan sbb: biaya surat talak rujuk: Rp500 ribu biaya kelakuan baik: Rp10 ribu biaya keterangan domisili: Rp10 ribu biaya surat penyerahan hak tanah: 10% pungutan ayam petelur: Rp200 ribu per bulan pungutan hasil palawija: Rp500 ribu per hektar pungutan ayam pedaging Rp100 per ekor pungutan jual beli ternak sapi: 2% per ekor pungutan rumah kos: 1% per kamar Secara hukum legalkah diatur dalam peraturan desa? Apa dasar hukumnya?

Pada dasarnya, desa mempunyai kewenangan untuk melakukan pungutan yang harus diatur melalui Peraturan Desa. Setiap Peraturan Desa yang mengatur pungutan harus diajukan kepada Bupati/Walikota untuk mendapat evaluasi. Pemerintah daerah mengatur perihal macam atau jenis pungutan yang boleh atau dilarang untuk dipungut. Apakah jenis pungutan yang Anda sebutkan dalam pertanyaan semuanya diperbolehkan?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Cara Melaporkan Ketua RT yang Pungli08 Nov 2023Hak Masyarakat Desa atas Dokumen Terkait Penggunaan Anggaran Desa09 Jul 2020Pungli oleh Oknum Kades dalam Mengurus Dokumen Kependudukan08 Nov 2019Pencantuman Dasar Hukum dalam Perancangan Peraturan Desa13 Sep 2019Cara Melaporkan Ketua RT yang Pungli08 Nov 2023Hak Masyarakat Desa atas Dokumen Terkait Penggunaan Anggaran Desa09 Jul 2020Pungli oleh Oknum Kades dalam Mengurus Dokumen Kependudukan08 Nov 2019Pencantuman Dasar Hukum dalam Perancangan Peraturan Desa13 Sep 2019Ini Cara Mengurus Akta Nikah yang Terlambat 30 Sep 2022Cara Upload Terjemahan Novel Agar Tak Langgar Hak Cipta20 Okt 20224 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Ini Cara Mengurus Akta Nikah yang Terlambat 30 Sep 2022Cara Upload Terjemahan Novel Agar Tak Langgar Hak Cipta20 Okt 20224 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-pungutan-desa-dalam-peraturan-desa-lt62a03dc613b51/

Aturan Pungutan Desa dalam Peraturan Desa

pages/222/page-4.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### **Peraturan Desa** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Cara Melaporkan Ketua RT yang Pungli ](/klinik/a/cara-melaporkan-rt-yang-pungli-lt5d91c4a8a8138/)  08 Nov 2023 [ #### Hak Masyarakat Desa atas Dokumen Terkait Penggunaan Anggaran Desa ](/klinik/a/hak-masyarakat-desa-atas-dokumen-terkait-penggunaan-anggaran-desa-lt5f01ed28b87b3/)  09 Jul 2020 [ #### Pungli oleh Oknum Kades dalam Mengurus Dokumen Kependudukan ](/klinik/a/pungli-oleh-oknum-kades-dalam-mengurus-dokumen-kependudukan-lt5db68d9f4a49a/)  08 Nov 2019 [ #### Pencantuman Dasar Hukum dalam Perancangan Peraturan Desa ](/klinik/a/pencantuman-dasar-hukum-dalam-perancangan-peraturan-desa-lt59bb4ee1c26fe/)  13 Sep 2019 [](#!) Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami akan menjelaskan keberadaan Peraturan Desa dalam perundang-undangan di Indonesia. Peraturan Desa tidak disebut dalam hierarki peraturan perundang-undangan pada **[UU 12/2011](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-12-tahun-2011-pembentukan-peraturan-perundang-undangan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_12_2011)**. Namun, keberadaannya diakui berdasarkan pada **Pasal 8 UU 12/2011** yang dimaknai peraturan yang dibentuk oleh kepala desa. Penegasan keberadaan Peraturan Desa kemudian diatur lebih lanjut dalam **[UU Desa](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52e8c12d3ce4a/undang-undang-nomor-6-tahun-2014/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2014)**. **Pasal 117 angka 1 [UU Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Cipta_Kerja) yang mengubah Pasal 1 angka 7 UU Desa** mendefinisikan peraturan desa sebagai berikut: Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) _Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa._ Adapun Peraturan Desa adalah salah satu dari peraturan yang ada di desa selain Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa. Patut digarisbawahi, Peraturan Desa sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, Peraturan Desa juga tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum. Maksud dari kepentingan umum adalah kondisi terganggunya kerukunan masyarakat, terjadinya diskriminasi berbasis SARA, terganggunya pelayanan publik, hingga terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat.[\[1\]](#_ftn1) ### **Muatan yang Boleh Diatur dalam Peraturan Desa** Selanjutnya, mengenai materi muatan yang boleh diatur dalam Peraturan Desa pada prinsipnya harus merujuk pada peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya pengaturan perundang-undangan lebih tinggi. Sebagai peraturan yang berlaku pada lingkup desa, Peraturan Desa dapat memuat materi tentang pelaksanaan **kewenangan desa** **dan mengatur lebih lanjut materi muatan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi**.[\[2\]](#_ftn2) Sehingga dapat dikatakan bahwa Peraturan Desa dapat mengatur hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan catatan hal tersebut harus termasuk ke dalam kewenangan desa. ### **Bolehkah Peraturan Desa Mengatur tentang Pungutan?** Menyambung pertanyaan Anda terkait pungutan yang diatur dalam Peraturan Desa, sebenarnya Peraturan Desa dapat mengatur tentang pungutan. Ketentuan ini secara tidak langsung tertuang dalam **Pasal 69 ayat (4) UU Desa**: **_Rancangan Peraturan Desa tentang_** _Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, **pungutan**, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa **harus** **mendapatkan** **evaluasi dari Bupati/Walikota** sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa._ Dari bunyi ketentuan di atas, dapat dipahami adalah sebuah keharusan pengaturan pungutan hanya diatur melalui Peraturan Desa. Artinya, secara _a contrario,_ pungutan desa tidak dapat diatur dengan Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa. Selain itu, sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa, sebuah Rancangan Peraturan Desa tentang pungutan pun harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota. Maka, walaupun pungutan diperkenankan diatur, tetap ada pembatasan, yaitu **harus dalam bentuk Peraturan Desa dan harus melewati evaluasi dari Bupati/Walikota**. Lebih lanjut, penegasan kebolehan pengaturan pungutan desa tercantum dalam **Pasal 37** **[Permendagri 44/2016](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt587749188a135/peraturan-menteri-dalam-negeri-nomor-44-tahun-2016/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permendagri_44_2016)**: _Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka **peningkatan pendapatan asli Desa** sesuai dengan kewenangan Desa dan Desa Adat berdasarkan peraturan perundang-undangan._ Akan tetapi, **desa** **dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi** yang diberikan kepada masyarakat desa, meliputi:[\[3\]](#_ftn3) 1. surat pengantar; 2. surat rekomendasi; dan 3. surat keterangan. Adapun pungutan yang boleh dilakukan desa adalah **pungutan atas jasa usaha** seperti pemandian umum, wisata desa, pasar desa, tambatan perahu, karamba ikan, pelelangan ikan, dan lain-lain.[\[4\]](#_ftn4) Jadi, menjawab pertanyaan Anda, pungutan desa terhadap pembuatan surat talak rujuk, kelakuan baik, keterangan domisili, surat penyerahan hak tanah yang merupakan jasa layanan administrasi adalah dilarang. Sedangkan untuk pungutan atas jasa usaha seperti ayam petelur, hasil palawija, ayam pedaging, jual beli ternak sapi, rumah kos sebagaimana Anda sebutkan, diperbolehkan. ### **Contoh Peraturan Desa tentang Pungutan** Kami mencontohkan peraturan desa tentang pungutan di Kabupaten Banyuwangi dalam **Pasal 9 ayat (3) [Perbup Banyuwangi 47/2018](https://jdih.banyuwangikab.go.id/dokumen/perbup/Perbup_Nomor_47_Tahun_2018.pdf)** menyebutkan desa dapat melakukan pungutan seperti pemandian umum, tambatan perahu, wisata desa, pasar desa, pelelangan ikan, dan swadaya masyarakat. Hal serupa juga diterapkan di Kabupaten Kerinci melalui **Pasal 12** **[Perbup Kerinci 30/2018](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/105640/perbup-kab-kerinci-no-30-tahun-2018)**, desa berwenang melakukan pungutan atas jasa pengurusan kartu identitas hewan/ternak, jasa usaha seperti pemandian umum, wisata desa, pasar desa, tambatan perahu, keramba ikan, pelelangan ikan, serta pemanfaatan fasilitas umum milik desa seperti jalan ekonomi, jalan usaha tani, jalan akses pemanfaatan bahan mineral bukan logam dan batuan, dan sebagainya. Sementara itu, Kabupaten Berau melalui **Pasal 18 [Perbup Berau 21/2017](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/99078/perbup-kab-berau-no-21-tahun-2017)** melarang desa untuk melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi kepada penduduk desa seperti penerbitan surat rekomendasi, surat pengantar, dan surat keterangan. Oleh karena itu, jenis atau macam pungutan dapat berbeda dari satu daerah ke daerah lainnya tergantung pada kebijakan pemerintah daerah setempat. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [**di sini**.](http://mini.hukumonline.com/holpro/?utm_source=Google&utm_medium=Banner&utm_campaign=KlinikHukum-LandingPage) Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-12-tahun-2011-pembentukan-peraturan-perundang-undangan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_12_2011) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5da039a94937f?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_15_2019) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52e8c12d3ce4a/undang-undang-nomor-6-tahun-2014/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2014) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Cipta_Kerja) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt552e0ae8772c8/peraturan-menteri-dalam-negeri-nomor-111-tahun-2014/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permendagri_111_2014) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt54eaaba8d2595/peraturan-menteri-desa--pembangunan-daerah-tertinggal--dan-transmigrasi-nomor-1-tahun-2015?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permendes_1_2015) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt587749188a135/peraturan-menteri-dalam-negeri-nomor-44-tahun-2016/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permendagri_44_2016) Peraturan Bupati Berau Nomor 21 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung [](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/99078/perbup-kab-berau-no-21-tahun-2017) Peraturan Bupati Kerinci Nomor 30 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kerinci [](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/105640/perbup-kab-kerinci-no-30-tahun-2018) Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 47 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa [](https://jdih.banyuwangikab.go.id/dokumen/perbup/Perbup_Nomor_47_Tahun_2018.pdf) * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1 angka 13 [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt552e0ae8772c8/peraturan-menteri-dalam-negeri-nomor-111-tahun-2014/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permendagri_111_2014) (“Permendagri 111/2014”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 4 ayat (1) Permendagri 111/2014 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 22 [Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt54eaaba8d2595/peraturan-menteri-desa--pembangunan-daerah-tertinggal--dan-transmigrasi-nomor-1-tahun-2015?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permendes_1_2015) (“Permendes 1/2015”) [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 23 Permendes 1/2015 Tags ---- [desa](/tag/desa) [kepala desa](/tag/kepala-desa) [peraturan desa](/tag/peraturan-desa)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. Tahapan Pembentukan UUPertama-tama kami uraikan secara singkat terlebih dahulu bagaimana proses pembentukan undang-undang (“UU”). Proses pembentukan suatu UU dapat dilihat dari definisi pembentukan peraturan perundang-undangan yakni terdiri dari lima tahap yaitu tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.[1]KLINIK TERKAITPutusan MK Tak Dilaksanakan, Harus Bagaimana? 02 Des 2021Hak Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Kepala Daerah18 Nov 2021Anggota DPR Walkout, Apakah Pengambilan Keputusan Tetap Sah? 24 Mei 2021Yang Harus Diperhatikan Saat Penyusunan Prolegnas10 Des 2020Baca juga: Proses Pembentukan Undang-UndangSepanjang pemahaman kami, jangka waktu dalam tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan hanyalah pada tahap perencanaan dan tahap pengesahan.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Dalam tahap perencanaan, DPR dan Pemerintah menyusun Program Legislasi Nasional (“Prolegnas”) jangka menengah (5 tahun) dan Prolegnas prioritas tahunan (1 tahun).[2] Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan UU yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.[3]Artinya, sebagai dokumen perencanaan, Prolegnas seharusnya berisi daftar Rancangan Undang-Undang (“RUU”) yang secara terukur disusun oleh DPR dan pemerintah untuk direncanakan selesai menjadi UU dalam jangka waktu 1-5 tahun, tergantung masuk dalam prolegnas jangka menengah atau prolegnas prioritas tahunan.Tahapan lain yang secara eksplisit disebutkan jangka waktunya adalah tahapan pengesahan yakni 7 hari untuk jangka waktu penyampaian RUU yang  telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden untuk disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi UU dan 30 hari untuk jangka waktu Presiden mengesahkan dengan membubuhkan tanda tangan pada RUU terhitung sejak disetujui bersama oleh DPR dan Presiden.[4]Selain dari pada kedua tahapan (tahap perencanaan dan tahap pengesahan), tahapan lain dalam pembentukan UU tidak ditentukan secara eksplisit jangka waktunya oleh UU 12/2011 dan perubahannya. Adakah Batas Waktu RUU Disahkan jadi UU?Kemudian menjawab pertanyaan Anda, adakah batasan waktu atau kedaluwarsa jika RUU tidak kunjung disahkan menjadi UU dari tahun ke tahun? Hal ini telah diatur dalam Pasal 20 ayat (3) UUD 1945 jo. Pasal 69 ayat (3) UU 12/2011 yakni:Dalam hal Rancangan Undang-Undang tidak mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, Rancangan Undang-Undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.Adapun, perlu Anda ketahui bahwa persetujuan bersama ini merupakan bagian dari tahapan pembahasan.Namun dalam praktiknya, seringkali proses pembentukan RUU tidak mendapat persetujuan bersama, namun juga tertunda di proses penyusunan dan pembahasan yang tidak dibatasi jangka waktunya oleh UU.Terkait ini, UU 15/2019 memperkenalkan mekanisme carry over yakni jikalau proses pembahasan RUU telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan RUU tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya.[5]Artinya, bisa jadi RUU tersebut tidak kunjung selesai dibahas dan kembali menjadi RUU di Prolegnas tahun mendatang, tanpa adanya kepastian dan batasan waktu. Sehingga, jika mengacu pada pemahaman Prolegnas sebagai dokumen perencanaan yang disusun oleh pemerintah dan DPR, maka seharusnya RUU yang ada dalam Prolegnas dapat diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 tahun.Sayangnya, dalam kenyataannya, jarang sekali DPR dan pemerintah menyelesaikan target yang dibuat sendiri tersebut. Sebut saja RUU KUHP yang hingga artikel ini ditulis belum juga disahkan jadi UU. Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menganggap perdebatan RUU KUHP yang terjadi puluhan tahun itu berlebihan. Demikian yang dikutip dari Perdebatan Puluhan Tahun Soal RUU KUHP, Mahfud MD: Ini Berlebihan.Lain halnya dengan UU Cipta Kerja yang terhitung cepat untuk disahkan pada tahun 2020 lalu. Namun kemudian, disarikan dari MK: Jika Tak Diperbaiki selama 2 Tahun, UU Cipta Kerja Inkonstitusional, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan bahwa UU Cipta Kerja perlu diperbaiki selama kurun waktu dua tahun. Jika tidak diperbaiki, UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional.Dengan demikian, dapat kami simpulkan bahwa cepat atau lambatnya suatu RUU menjadi UU bukan semata dilihat dari prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, namun juga aspek nonhukum seperti proses politik di parlemen, atau political will pemerintah untuk menyelesaikan pembentukan UU. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-UndanganUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan REFERENSI MK: Jika Tak Diperbaiki selama 2 Tahun, UU Cipta Kerja Inkonstitusional, diakses pada 7 Juni 2022, pukul 14.20 WIB;Perdebatan Puluhan Tahun Soal RUU KUHP, Mahfud MD: Ini Berlebihan, diakses pada 7 Juni 2022, pukul 14.00 WIB.[1] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU 12/2011”)[2] Pasal 20 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan[3] Pasal 1 angka 9 UU 12/2011[4] Pasal 72 dan 73 UU 12/2011[5] Pasal 71A Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-UndanganTagspembentukan undang-undangperaturan perundang-undanganruuuu cipta kerja

Adakah batasan waktu atau kedaluwarsa jika RUU tidak kunjung disahkan menjadi UU dari tahun ke tahun? Berapa lama proses RUU bisa disahkan menjadi UU?

Sepanjang penelusuran kami, batasan waktu yang eksplisit hanya diberikan kepada dua tahapan dalam proses pembentukan Undang-Undang (“UU”), yakni pada tahap perencanaan dan tahap pengesahan. Berapa lama ketentuan jangka waktunya? Bagaimana jika Rancangan Undang-Undang (RUU) tak kunjung disahkan jadi UU?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Putusan MK Tak Dilaksanakan, Harus Bagaimana? 02 Des 2021Hak Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Kepala Daerah18 Nov 2021Anggota DPR Walkout, Apakah Pengambilan Keputusan Tetap Sah? 24 Mei 2021Yang Harus Diperhatikan Saat Penyusunan Prolegnas10 Des 2020Putusan MK Tak Dilaksanakan, Harus Bagaimana? 02 Des 2021Hak Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Kepala Daerah18 Nov 2021Anggota DPR Walkout, Apakah Pengambilan Keputusan Tetap Sah? 24 Mei 2021Yang Harus Diperhatikan Saat Penyusunan Prolegnas10 Des 2020Cara dan Biaya Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara25 Apr 2024Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023Cara dan Biaya Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara25 Apr 2024Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/adakah-batas-waktu-ruu-disahkan-jadi-uu-lt628cb689d72d4/

Adakah Batas Waktu RUU Disahkan Jadi UU?

pages/222/page-5.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### **Tahapan Pembentukan UU** Pertama-tama kami uraikan secara singkat terlebih dahulu bagaimana proses pembentukan undang-undang (“UU”). Proses pembentukan suatu UU dapat dilihat dari definisi pembentukan peraturan perundang-undangan yakni terdiri dari lima tahap yaitu **tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan**.[\[1\]](#_ftn1) ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Putusan MK Tak Dilaksanakan, Harus Bagaimana? ](/klinik/a/putusan-mk-tak-dilaksanakan--harus-bagaimana-lt61a8cf22f09d4/)  02 Des 2021 [ #### Hak Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Kepala Daerah ](/klinik/a/hak-partisipasi-masyarakat-dalam-pembentukan-peraturan-kepala-daerah-lt615434c2beca7/)  18 Nov 2021 [ #### Anggota DPR _Walkout_, Apakah Pengambilan Keputusan Tetap Sah? ](/klinik/a/anggota-dpr-i-walkout-i-apakah-pengambilan-keputusan-tetap-sah--lt60aaefc9179d9/)  24 Mei 2021 [ #### Yang Harus Diperhatikan Saat Penyusunan Prolegnas ](/klinik/a/yang-harus-diperhatikan-saat-penyusunan-prolegnas-lt5fd1ab972f700/)  10 Des 2020 [](#!) Baca juga: **[Proses Pembentukan Undang-Undang](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pembuatan-undang-undang-lt506c3ff06682e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=bentuk_uu)** Sepanjang pemahaman kami, jangka waktu dalam tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan hanyalah pada **tahap perencanaan dan tahap pengesahan**. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Dalam tahap perencanaan, DPR dan Pemerintah menyusun Program Legislasi Nasional (“Prolegnas”) jangka menengah (5 tahun) dan Prolegnas prioritas tahunan (1 tahun).[\[2\]](#_ftn2) Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan UU yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.[\[3\]](#_ftn3) Artinya, sebagai dokumen perencanaan, Prolegnas seharusnya berisi daftar Rancangan Undang-Undang (“RUU”) yang secara terukur disusun oleh DPR dan pemerintah untuk direncanakan selesai menjadi UU dalam jangka waktu 1-5 tahun, tergantung masuk dalam prolegnas jangka menengah atau prolegnas prioritas tahunan. Tahapan lain yang secara eksplisit disebutkan jangka waktunya adalah tahapan pengesahan yakni 7 hari untuk jangka waktu penyampaian RUU yang  telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden untuk disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi UU dan 30 hari untuk jangka waktu Presiden mengesahkan dengan membubuhkan tanda tangan pada RUU terhitung sejak disetujui bersama oleh DPR dan Presiden.[\[4\]](#_ftn4) Selain dari pada kedua tahapan (tahap perencanaan dan tahap pengesahan), tahapan lain dalam pembentukan UU tidak ditentukan secara eksplisit jangka waktunya oleh **[UU 12/2011](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-12-tahun-2011-pembentukan-peraturan-perundang-undangan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_12_2011)** dan perubahannya. ### **Adakah Batas Waktu RUU Disahkan jadi UU?** Kemudian menjawab pertanyaan Anda, adakah batasan waktu atau kedaluwarsa jika RUU tidak kunjung disahkan menjadi UU dari tahun ke tahun? Hal ini telah diatur dalam **Pasal 20 ayat (3) [UUD 1945](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945) _jo._ Pasal 69 ayat (3) UU 12/2011** yakni: _Dalam hal Rancangan Undang-Undang **tidak mendapat persetujuan bersama** antara DPR dan Presiden, Rancangan Undang-Undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu_. Adapun, perlu Anda ketahui bahwa persetujuan bersama ini merupakan bagian dari tahapan pembahasan. Namun dalam praktiknya, seringkali proses pembentukan RUU tidak mendapat persetujuan bersama, namun juga tertunda di proses penyusunan dan pembahasan yang tidak dibatasi jangka waktunya oleh UU. Terkait ini, **[UU 15/2019](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5da039a94937f?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_15_2019)** memperkenalkan mekanisme **_carry over_** yakni jikalau proses pembahasan RUU telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan RUU tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya.[\[5\]](#_ftn5) Artinya, bisa jadi RUU tersebut tidak kunjung selesai dibahas dan kembali menjadi RUU di Prolegnas tahun mendatang, tanpa adanya kepastian dan batasan waktu.  Sehingga, jika mengacu pada pemahaman Prolegnas sebagai dokumen perencanaan yang disusun oleh pemerintah dan DPR, maka seharusnya RUU yang ada dalam Prolegnas dapat diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 tahun. Sayangnya, dalam kenyataannya, jarang sekali DPR dan pemerintah menyelesaikan target yang dibuat sendiri tersebut. Sebut saja RUU KUHP yang hingga artikel ini ditulis belum juga disahkan jadi UU. Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menganggap perdebatan RUU KUHP yang terjadi puluhan tahun itu berlebihan. Demikian yang dikutip dari **[Perdebatan Puluhan Tahun Soal RUU KUHP, Mahfud MD: Ini Berlebihan](https://www.idxchannel.com/economics/perdebatan-puluhan-tahun-soal-ruu-kuhp-mahfud-md-ini-berlebihan)**. Lain halnya dengan **[UU Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Cipta_Kerja)** yang terhitung cepat untuk disahkan pada tahun 2020 lalu. Namun kemudian, disarikan dari **[MK: Jika Tak Diperbaiki selama 2 Tahun, UU Cipta Kerja Inkonstitusional](https://www.inews.id/news/nasional/mk-jika-tak-diperbaiki-selama-2-tahun-uu-cipta-kerja-inkonstitusional)**, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan bahwa UU Cipta Kerja perlu diperbaiki selama kurun waktu dua tahun. Jika tidak diperbaiki, UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional. Dengan demikian, dapat kami simpulkan bahwa cepat atau lambatnya suatu RUU menjadi UU bukan semata dilihat dari prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, namun juga aspek nonhukum seperti proses politik di parlemen, atau _political will_ pemerintah untuk menyelesaikan pembentukan UU. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-12-tahun-2011-pembentukan-peraturan-perundang-undangan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_12_2011) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5da039a94937f?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_15_2019) REFERENSI --------- 1. [MK: Jika Tak Diperbaiki selama 2 Tahun, UU Cipta Kerja Inkonstitusional](https://www.inews.id/news/nasional/mk-jika-tak-diperbaiki-selama-2-tahun-uu-cipta-kerja-inkonstitusional), diakses pada 7 Juni 2022, pukul 14.20 WIB; 2. [Perdebatan Puluhan Tahun Soal RUU KUHP, Mahfud MD: Ini Berlebihan](https://www.idxchannel.com/economics/perdebatan-puluhan-tahun-soal-ruu-kuhp-mahfud-md-ini-berlebihan), diakses pada 7 Juni 2022, pukul 14.00 WIB. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1 angka 1 [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-12-tahun-2011-pembentukan-peraturan-perundang-undangan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_12_2011) (“UU 12/2011”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 20 ayat (1), (2), dan (3) [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5da039a94937f?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_15_2019) [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 1 angka 9 UU 12/2011 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 72 dan 73 UU 12/2011 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 71A [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5da039a94937f?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_15_2019) Tags ---- [pembentukan undang-undang](/tag/pembentukan-undang_undang) [peraturan perundang-undangan](/tag/peraturan-perundang_undangan) [ruu](/tag/ruu) [uu cipta kerja](/tag/uu-cipta-kerja)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. Apa itu Hibah?Pedoman mengenai pelaksanaan hibah menurut hukum Islam di Indonesia dapat ditemukan pada KHI. Hibah adalah pemberian benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.[1]KLINIK TERKAITPembagian Harta Gono-Gini setelah Perceraian14 Jul 2023Aturan Wakaf di Indonesia 30 Mar 2022Begini Pembuktian Tanda Tangan Elektronik di Pengadilan30 Mar 2022Status Hibah Tanah untuk CSR17 Jan 2022Kita sering kali melakukan praktik hibah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bentuk hibah yang sederhana, umumnya hanya dilakukan hanya secara lisan. Namun dalam hal-hal yang besar dan berpotensi terjadinya sengketa, hibah sebaiknya dilakukan secara tulisan dan disertai dengan saksi. Salah satu contoh hibah adalah terkait dengan hukum waris, yang sebaiknya dilakukan di hadapan dua orang saksi.[2]Ada sejumlah ketentuan lain mengenai hibah yang bersinggungan dengan hukum waris, dari Pasal 210 sampai dengan 214 KHI karena adanya potensi konflik atau sengketa sebagai implikasi dari hibah yang dilakukan.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Sedangkan menurut KUH Perdata, penghibahan atau hibah adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup.[3] Akta Notaris untuk Keperluan HibahDalam perspektif hukum negara, hibah adalah sah di mata hukum jika dilakukan di atas akta notaris yang sah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1682 KUH Perdata yang berbunyi:Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah.Adapun bunyi Pasal 1687 KUH Perdata yang dimaksud di atas adalah:Hadiah dari tangan ke tangan berupa barang bergerak yang berwujud atau surat piutang yang akan dibayar atas tunduk, tidak memerlukan akta notaris dan adalah sah bila hadiah demikian diserahkan begitu saja kepada orang yang diberi hibah sendiri atau kepada orang lain yang menerima hibah itu untuk diteruskan kepada yang diberi hibah.Dengan demikian, ketentuan harus dibuatkan akta notaris dalam penghibahan bertujuan agar memiliki kekuatan hukum sehingga tidak mudah digugat oleh pihak ketiga atau orang lain.Apabila di kemudian hari terjadi sengketa atau pertentangan antara hibah yang dilakukan secara lisan dengan hibah yang tertulis di atas akta notaris, kami berpendapat, yang memiliki kekuatan hukum adalah hibah yang tertulis di atas akta notaris.Hal ini sekaligus menjawab pertanyaan Anda, apakah hibah lisan tanpa saksi dapat membatalkan hibah tertulis dengan dua orang saksi? Jawabannya adalah tidak. Dalam konteks yang Anda tanyakan, hibah secara tertulis lebih kuat daripada hibah secara lisan karena:Hibah secara lisan tidak disertai dua orang saksi, sehingga tidak sesuai dengan pedoman hibah dalam KHI;Hibah secara tertulis memiliki dua orang saksi yang bertandatangan di atas meterai serta dilegalisir pengadilan.Selain itu, Pasal 1688 KUH Perdata mengatur bahwa hibah tidak dapat dicabut dan dibatalkan kecuali dalam hal:jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya. Baca juga: Fungsi Meterai dan Dokumen-dokumen yang Wajib Bermeterai DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PerdataInstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam[1] Pasal 171 huruf g Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (“KHI”)[2] Pasal 210 ayat (1) KHI[3] Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum PerdataTagsakta notarishibah

Mohon izin untuk bertanya, apakah hibah secara lisan dan tidak ada saksi bisa membatalkan hibah yang diberikan secara tertulis dan mempunyai 2 orang saksi serta ditandatangani oleh pemberi hibah dan saksi pun bertandatangan di atas meterai dan telah dilegalisir di pengadilan negeri? Terima kasih.

Menurut kami, hibah secara tertulis disertai dengan dua orang saksi, bertandatangan di atas meterai, dan dilegalisir oleh pengadilan lebih kuat kedudukannya daripada hibah secara lisan. Mengapa?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Pembagian Harta Gono-Gini setelah Perceraian14 Jul 2023Aturan Wakaf di Indonesia 30 Mar 2022Begini Pembuktian Tanda Tangan Elektronik di Pengadilan30 Mar 2022Status Hibah Tanah untuk CSR17 Jan 2022Pembagian Harta Gono-Gini setelah Perceraian14 Jul 2023Aturan Wakaf di Indonesia 30 Mar 2022Begini Pembuktian Tanda Tangan Elektronik di Pengadilan30 Mar 2022Status Hibah Tanah untuk CSR17 Jan 2022Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 2022Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 2022Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/hibah-lisan-dan-hibah-tertulis-lebih-kuat-yang-mana-lt629e8a46550cd/

Hibah Lisan dan Hibah Tertulis, Lebih Kuat yang Mana?

pages/222/page-6.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### **Apa itu Hibah?** Pedoman mengenai pelaksanaan hibah menurut hukum Islam di Indonesia dapat ditemukan pada **[KHI](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/appendices?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KHI)**. Hibah adalah pemberian benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.[\[1\]](#_ftn1) ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Pembagian Harta Gono-Gini setelah Perceraian ](/klinik/a/harta-gono-gini-setelah-perceraian-cl6045/)  14 Jul 2023 [ #### Aturan Wakaf di Indonesia ](/klinik/a/aturan-wakaf-di-indonesia-cl2241/)  30 Mar 2022 [ #### Begini Pembuktian Tanda Tangan Elektronik di Pengadilan ](/klinik/a/begini-pembuktian-tanda-tangan-elektronik-di-pengadilan-lt62444b29a4d00/)  30 Mar 2022 [ #### Status Hibah Tanah untuk CSR ](/klinik/a/status-hibah-tanah-untuk-csr-lt619b1d9e4ef1f/)  17 Jan 2022 [](#!) Kita sering kali melakukan praktik hibah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bentuk hibah yang sederhana, umumnya hanya dilakukan hanya secara lisan. Namun dalam hal-hal yang besar dan berpotensi terjadinya sengketa, hibah sebaiknya dilakukan secara tulisan dan disertai dengan saksi. Salah satu contoh hibah adalah terkait dengan hukum waris, yang sebaiknya dilakukan di hadapan dua orang saksi.[\[2\]](#_ftn2) Ada sejumlah ketentuan lain mengenai hibah yang bersinggungan dengan hukum waris, dari **Pasal 210 sampai dengan 214** **KHI** karena adanya potensi konflik atau sengketa sebagai implikasi dari hibah yang dilakukan. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Sedangkan menurut **[KUH Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata)**, penghibahan atau hibah adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup.[\[3\]](#_ftn3) ### **Akta Notaris untuk Keperluan Hibah** Dalam perspektif hukum negara, hibah adalah sah di mata hukum jika dilakukan di atas akta notaris yang sah, sebagaimana tercantum dalam **Pasal 1682 KUH Perdata** yang berbunyi: **_Tiada suatu penghibahan pun_** _kecuali termaksud dalam Pasal 1687 **dapat dilakukan tanpa akta notaris**, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah._ Adapun bunyi **Pasal 1687 KUH Perdata** yang dimaksud di atas adalah: _Hadiah dari tangan ke tangan berupa barang bergerak yang berwujud atau surat piutang yang akan dibayar atas tunduk, **tidak memerlukan akta notaris** dan adalah sah bila hadiah demikian diserahkan begitu saja kepada orang yang diberi hibah sendiri atau kepada orang lain yang menerima hibah itu untuk diteruskan kepada yang diberi hibah._ Dengan demikian, ketentuan harus dibuatkan akta notaris dalam penghibahan bertujuan agar memiliki kekuatan hukum sehingga tidak mudah digugat oleh pihak ketiga atau orang lain. Apabila di kemudian hari terjadi sengketa atau pertentangan antara hibah yang dilakukan secara lisan dengan hibah yang tertulis di atas akta notaris, kami berpendapat, yang memiliki kekuatan hukum adalah hibah yang tertulis di atas akta notaris. Hal ini sekaligus menjawab pertanyaan Anda, apakah hibah lisan tanpa saksi dapat membatalkan hibah tertulis dengan dua orang saksi? Jawabannya adalah tidak. Dalam konteks yang Anda tanyakan, hibah secara tertulis lebih kuat daripada hibah secara lisan karena: 1. Hibah secara lisan tidak disertai dua orang saksi, sehingga tidak sesuai dengan pedoman hibah dalam KHI; 2. Hibah secara tertulis memiliki dua orang saksi yang bertandatangan di atas meterai serta dilegalisir pengadilan. Selain itu, **Pasal 1688 KUH Perdata** mengatur bahwa hibah tidak dapat dicabut dan dibatalkan kecuali dalam hal: 1. jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah; 2. jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah; 3. jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya. Baca juga: **[Fungsi Meterai dan Dokumen-dokumen yang Wajib Bermeterai](https://www.hukumonline.com/klinik/a/fungsi-meterai-dan-dokumen-dokumen-yang-wajib-bermeterai-lt51426f0a4f0ee?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=fungsi_materai)** DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/appendices?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KHI) * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 171 huruf g [Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/appendices?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KHI) (“KHI”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 210 ayat (1) KHI [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 1666 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata) Tags ---- [akta notaris](/tag/akta-notaris) [hibah](/tag/hibah)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITJerat Hukum bagi Polisi Gadungan05 Mei 2023Janjikan Lulus Tes CPNS dengan Bayar Sejumlah Uang, Ini Jerat Pidananya28 Jan 2022Jerat Hukumnya Jika Nilai Seleksi CPNS Dimanipulasi04 Jan 2022Terima Gaji dari Hasil Suap Perusahaan, Termasuk Pencucian Uang?04 Agt 2021Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Konsekuensi Hukum Jika Membayar Suap untuk Jadi Polisi yang dibuat oleh Ilman Hadi, S.H.  yang pertama kali dipublikasikan pada Senin, 8 April 2013. Prinsip Penerimaan Calon Anggota PolisiBelajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Sebelum menjawab inti pertanyaan, perlu Anda ketahui bahwa saat ini seleksi masuk anggota kepolisian diatur di dalam Perkapolri 10/2016. Menurut Pasal 2 Perkapolri 10/2016, prinsip penerimaan calon anggota polisi yaitu:Bersih. Penerimaan calon anggota polisi dilakukan secara objektif, jujur, adil dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;Transparan. Proses penerimaan calon anggota polisi dilaksanakan secara terbuka dengan pengawasan pihak internal, eksternal dan membuka akses kepada publik;Akuntabel. Proses dan hasil penerimaan calon anggota polisi dapat dipertanggungjawabkan; danHumanis. Penerimaan calon anggota polisi dilakukan dengan sikap ramah, santun dan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Patut Anda cermati dari peraturan di atas, bahwa salah satu prinsip penerimaan anggota polisi adalah bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Nominal angka yang Anda sebutkan senilai Rp200 juta sebagai biaya masuk polisi jalur belakang tentu menyalahi prinsip bersih dalam Perkapolri 10/2016 tersebut. Konsekuensi Hukum Jika Membayar Biaya Sogok Masuk Polisi Selain melanggar prinsip dalam Perkapolri 10/2016, memberikan biaya sogok masuk polisi ke ‘orang dalam’, terancam pasal penyuapan dalam UU 20/2001. Pelaku penyuapan akan terancam pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun atau denda minimal Rp50 juta dan maksimal Rp250 juta orang yang:[1] memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; ataumemberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Adapun, oknum polisi yang menerima suap menurut Pasal 5 ayat (2) UU 20/2001 juga akan dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana disebut di atas. Baca juga: Perbedaan Antara Suap dan Gratifikasi Mengutip artikel Ancaman Pidana Bagi Pemberi dan Penerima Gratifikasi, pemberian uang kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara diancam dengan hukuman pidana dan yang lebih penting adalah sanksi pidana tersebut dikenakan terhadap pemberi dan penerima suap.Dengan demikian, jika Anda melakukan penyuapan atau menyogok untuk menjadi anggota polisi, maka baik Anda maupun oknum polisi yang menerima uang tersebut sama-sama terancam pidana penyuapan.Sebagai tambahan informasi, Anda perlu waspada dengan pihak-pihak yang meminta Anda membayarkan sejumlah uang dengan tujuan memudahkan Anda menjadi anggota polisi. Terdapat kasus penipuan jasa calo dengan membayarkan biaya nyogok masuk polisi. Seperti dalam kasus Menyogok Masuk Polisi, Warga Denpasar Kena Tipu Rp350 Juta.  Cara Masuk Polisi Tanpa BiayaAlih-alih bertanya berapa biaya masuk polisi melalui jalur belakang, Anda dapat mengikuti tes masuk polisi secara gratis sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk mendaftar menjadi anggota polisi, perlu diperhatikan 3 jenis penerimaan polisi, yaitu:[2]Perwira Polri, dengan pangkat Inspektur Polisi Dua dari jalur pendidikan Akademi Polisi dan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana;Bintara Polri, dengan pangkat Brigadir Polisi Dua;Tamtama Polri, dengan pangkat Bhayangkara Dua.Adapun jalur penerimaan anggota Polri terdiri dari jalur:[3]jalur umum: pendaftar minimal lulusan SMA/sederajat;jalur talent scouting: penerimaan calon anggota polisi yang memprioritaskan bakat, minat dan potensi yang dibutuhkan Polri;jalur beasiswa: pendaftar minimal lulusan SMA/sederajat dengan beasiswa Polri.Syarat untuk mendaftar sebagai calon anggota Polri yaitu:[4]Warga Negara Indonesia;beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;setia kepada NKRI, Pancasila dan UUD 1945;berpendidikan minimal SMA atau sederajat;minimal berusia 18 tahun pada saat diangkat menjadi anggota Polri;sehat jasmani dan rohani;tidak pernah dipidana dan/atau sedang menjalani proses pemeriksaan karena melakukan kejahatan;berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela.Selain persyaratan umum di atas, terdapat beberapa persyaratan khusus. Syarat-syarat tersebut dapat Anda cermati dalam Penerimaan Bintara Polri, Penerimaan Taruna/i Akpol, Penerimaan SIPSS, dan Penerimaan Tamtama Polri.Untuk mendaftar sebagai anggota Polisi, Anda dapat memantau situs Penerimaan Anggota Polri. Situs ini memberikan informasi terkait dengan jenis penerimaan, syarat, serta jadwal penerimaan anggota Polisi. Jika Anda mengikuti alur penerimaan anggota Polri secara legal dan resmi, Anda dapat masuk polisi tanpa biaya. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Demikian jawaban kami tentang konsekuensi hukum jika membayar biaya sogok masuk polisi, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penerimaan Calon Anggota Kepolisian Negara Republik IndonesiaREFERENSIMenyogok Masuk Polisi, Warga Denpasar Kena Tipu Rp350 Juta diakses pada 3 Juni 2022, pukul 15.30 WIB;Penerimaan Anggota Polri diakses pada 3 Juni 2022, pukul 15.00 WIB;Penerimaan Bintara Polri diakses pada 3 Juni 2022, pukul 14.30 WIB;Penerimaan Taruna/i Akpol diakses pada 3 Juni 2022, pukul 14.50 WIB;Penerimaan SIPSS diakses pada 3 Juni 2022, pukul 15.15 WIB;Penerimaan Tamtama Polri diakses pada 3 Juni 2022, pukul 15.40 WIB.[1] Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU 20/2001”)[2] Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penerimaan Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Perkapolri 10/2016”)[3] Pasal 9 Perkapolri 10/2016[4] Pasal 8 ayat (1) Perkapolri 10/2016Tagskepolisiankorupsinepotismesuap

Mohon izin bertanya, saya ingin menjadi anggota Polisi. Untuk masuk menjadi anggota Polisi apakah harus membayar sejumlah uang? Saya sempat ditawari kenalan saya untuk menjadi polisi tanpa tes tapi harus membayar uang Rp200 juta karena dia punya orang dalam. Apakah membayar biaya masuk polisi jalur belakang ini diperbolehkan? Jika tidak, apa konsekuensi hukumnya jika kita nyogok untuk jadi polisi? Dan bagaimana cara masuk polisi tanpa biaya?

Pada dasarnya, dalam proses rekrutmen Polri, dijunjung prinsip bersih bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Apabila terdapat biaya nyogok masuk polisi atau penyuapan, tentu terdapat konsekuensi hukum bagi penyuap maupun oknum polisi yang disuap, sesuai dengan UU 20/2001. Apa saja konsekuensi hukumnya? Dan bagaimana cara masuk polisi tanpa biaya? Penjelasan lebih lebih lengkap dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Jerat Hukum bagi Polisi Gadungan05 Mei 2023Janjikan Lulus Tes CPNS dengan Bayar Sejumlah Uang, Ini Jerat Pidananya28 Jan 2022Jerat Hukumnya Jika Nilai Seleksi CPNS Dimanipulasi04 Jan 2022Terima Gaji dari Hasil Suap Perusahaan, Termasuk Pencucian Uang?04 Agt 2021Jerat Hukum bagi Polisi Gadungan05 Mei 2023Janjikan Lulus Tes CPNS dengan Bayar Sejumlah Uang, Ini Jerat Pidananya28 Jan 2022Jerat Hukumnya Jika Nilai Seleksi CPNS Dimanipulasi04 Jan 2022Terima Gaji dari Hasil Suap Perusahaan, Termasuk Pencucian Uang?04 Agt 2021Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 2022Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 2022Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsekuensi-hukum-jika-membayar-biaya-sogok-masuk-polisi-lt5147d307dece9/

Konsekuensi Hukum Jika Membayar Biaya Sogok Masuk Polisi

pages/222/page-7.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Jerat Hukum bagi Polisi Gadungan ](/klinik/a/jerat-hukum-bagi-polisi-gadungan-lt51ef79996aa46/)  05 Mei 2023 [ #### Janjikan Lulus Tes CPNS dengan Bayar Sejumlah Uang, Ini Jerat Pidananya ](/klinik/a/janjikan-lulus-tes-cpns-dengan-bayar-sejumlah-uang-ini-jerat-pidananya-lt61f3d7f3d7893/)  28 Jan 2022 [ #### Jerat Hukumnya Jika Nilai Seleksi CPNS Dimanipulasi ](/klinik/a/jerat-hukumnya-jika-nilai-seleksi-cpns-dimanipulasi-lt61d3f33f13fae/)  04 Jan 2022 [ #### Terima Gaji dari Hasil Suap Perusahaan, Termasuk Pencucian Uang? ](/klinik/a/terima-gaji-dari-hasil-suap-perusahaan--termasuk-pencucian-uang-lt5fdb011c17546/)  04 Agt 2021 [](#!) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul _Konsekuensi Hukum Jika Membayar Suap untuk Jadi Polisi_ yang dibuat oleh [Ilman Hadi, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/ilman-hadi--sh-lt4fbded50bf741/)  yang pertama kali dipublikasikan pada Senin, 8 April 2013.** ### **Prinsip Penerimaan Calon Anggota Polisi** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Sebelum menjawab inti pertanyaan, perlu Anda ketahui bahwa saat ini seleksi masuk anggota kepolisian diatur di dalam **[Perkapolri 10/2016](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5bd6d53982bcd/peraturan-kapolri-nomor-10-tahun-2016?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perkapolri_10_2016)**. Menurut **Pasal 2 Perkapolri 10/2016**, prinsip penerimaan calon anggota polisi yaitu: 1. Bersih. Penerimaan calon anggota polisi dilakukan secara **objektif, jujur, adil dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme**; 2. Transparan. Proses penerimaan calon anggota polisi dilaksanakan secara terbuka dengan pengawasan pihak internal, eksternal dan membuka akses kepada publik; 3. Akuntabel. Proses dan hasil penerimaan calon anggota polisi dapat dipertanggungjawabkan; dan 4. Humanis. Penerimaan calon anggota polisi dilakukan dengan sikap ramah, santun dan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Patut Anda cermati dari peraturan di atas, bahwa salah satu prinsip penerimaan anggota polisi adalah bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Nominal angka yang Anda sebutkan senilai Rp200 juta sebagai biaya masuk polisi jalur belakang tentu menyalahi prinsip bersih dalam Perkapolri 10/2016 tersebut. ### **Konsekuensi Hukum Jika Membayar Biaya Sogok Masuk Polisi** Selain melanggar prinsip dalam Perkapolri 10/2016, memberikan biaya sogok masuk polisi ke ‘orang dalam’, terancam pasal penyuapan dalam **[UU 20/2001](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/339?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_20_2001)**. Pelaku penyuapan akan terancam pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun atau denda minimal Rp50 juta dan maksimal Rp250 juta orang yang:[\[1\]](#_ftn1)  1. **memberi atau menjanjikan sesuatu** **kepada pegawai negeri** atau **penyelenggara negara** dengan **maksud supaya** pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut **berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya**; atau 2. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Adapun, oknum polisi yang menerima suap menurut **Pasal 5 ayat (2) UU 20/2001** juga akan dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana disebut di atas. Baca juga: **[Perbedaan Antara Suap dan Gratifikasi](https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-antara-suap-dengan-gratifikasi-cl3369?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perbedaan_suap_gratifikasi)** Mengutip artikel [**Ancaman Pidana Bagi Pemberi dan Penerima Gratifikasi**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/penerima-sanksi-gratifikasi-lt503edf703889a?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=penerima_sanksi_gratifikasi), pemberian uang kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara diancam dengan hukuman pidana dan yang lebih penting adalah sanksi pidana tersebut dikenakan terhadap pemberi dan penerima suap. Dengan demikian, jika Anda melakukan penyuapan atau menyogok untuk menjadi anggota polisi, maka baik Anda maupun oknum polisi yang menerima uang tersebut sama-sama terancam pidana penyuapan. Sebagai tambahan informasi, Anda perlu waspada dengan pihak-pihak yang meminta Anda membayarkan sejumlah uang dengan tujuan memudahkan Anda menjadi anggota polisi. Terdapat kasus penipuan jasa calo dengan membayarkan biaya nyogok masuk polisi. Seperti dalam kasus [**Menyogok Masuk Polisi, Warga Denpasar Kena Tipu Rp350 Juta**](https://daerah.sindonews.com/read/779897/174/menyogok-masuk-polisi-warga-denpasar-kena-tipu-rp350-juta-1653509100). ### **Cara Masuk Polisi Tanpa Biaya** Alih-alih bertanya berapa biaya masuk polisi melalui jalur belakang, Anda dapat mengikuti tes masuk polisi secara gratis sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk mendaftar menjadi anggota polisi, perlu diperhatikan 3 jenis penerimaan polisi, yaitu:[\[2\]](#_ftn2) 1. Perwira Polri, dengan pangkat Inspektur Polisi Dua dari jalur pendidikan Akademi Polisi dan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana; 2. Bintara Polri, dengan pangkat Brigadir Polisi Dua; 3. Tamtama Polri, dengan pangkat Bhayangkara Dua. Adapun jalur penerimaan anggota Polri terdiri dari jalur:[\[3\]](#_ftn3) 1. **jalur umum**: pendaftar minimal lulusan SMA/sederajat; 2. **jalur _talent scouting_**: penerimaan calon anggota polisi yang memprioritaskan bakat, minat dan potensi yang dibutuhkan Polri; 3. **jalur beasiswa**: pendaftar minimal lulusan SMA/sederajat dengan beasiswa Polri. Syarat untuk mendaftar sebagai calon anggota Polri yaitu:[\[4\]](#_ftn4) 1. Warga Negara Indonesia; 2. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 3. setia kepada NKRI, Pancasila dan UUD 1945; 4. berpendidikan minimal SMA atau sederajat; 5. minimal berusia 18 tahun pada saat diangkat menjadi anggota Polri; 6. sehat jasmani dan rohani; 7. tidak pernah dipidana dan/atau sedang menjalani proses pemeriksaan karena melakukan kejahatan; 8. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela. Selain persyaratan umum di atas, terdapat beberapa persyaratan khusus. Syarat-syarat tersebut dapat Anda cermati dalam **[Penerimaan Bintara Polri](https://penerimaan.polri.go.id/uploads/pdf/PENGUMUMAN_PENERIMAAN_BINTARA_TA_2022.pdf)**, **[Penerimaan Taruna/i Akpol](https://penerimaan.polri.go.id/uploads/pdf/PENGUMUMAN_PENERIMAAN_AKPOL_TA_2022.pdf)**, **[Penerimaan SIPSS](https://penerimaan.polri.go.id/uploads/pdf/PENGUMUMAN_PENERIMAAN_SIPSS_TA_2022.pdf)**, dan **[Penerimaan Tamtama Polri](http://fik.unp.ac.id/wp-content/uploads/2021/03/PENGUMUMAN-PENERIMAAN-TAMTAMA-2021.pdf).** Untuk mendaftar sebagai anggota Polisi, Anda dapat memantau situs [**Penerimaan Anggota Polri**](https://penerimaan.polri.go.id). Situs ini memberikan informasi terkait dengan jenis penerimaan, syarat, serta jadwal penerimaan anggota Polisi. Jika Anda mengikuti alur penerimaan anggota Polri secara legal dan resmi, Anda dapat masuk polisi tanpa biaya. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. Demikian jawaban kami tentang konsekuensi hukum jika membayar biaya sogok masuk polisi, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1371/node/38/uu-no-31-tahun-1999-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_31_1999) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/339?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_20_2001) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penerimaan Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5bd6d53982bcd/peraturan-kapolri-nomor-10-tahun-2016?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perkapolri_10_2016) REFERENSI --------- 1. [Menyogok Masuk Polisi, Warga Denpasar Kena Tipu Rp350 Juta](https://daerah.sindonews.com/read/779897/174/menyogok-masuk-polisi-warga-denpasar-kena-tipu-rp350-juta-1653509100) diakses pada 3 Juni 2022, pukul 15.30 WIB; 2. [Penerimaan Anggota Polri](https://penerimaan.polri.go.id) diakses pada 3 Juni 2022, pukul 15.00 WIB; 3. [Penerimaan Bintara Polri](https://penerimaan.polri.go.id/uploads/pdf/PENGUMUMAN_PENERIMAAN_BINTARA_TA_2022.pdf) diakses pada 3 Juni 2022, pukul 14.30 WIB; 4. [Penerimaan Taruna/i Akpol](https://penerimaan.polri.go.id/uploads/pdf/PENGUMUMAN_PENERIMAAN_AKPOL_TA_2022.pdf) diakses pada 3 Juni 2022, pukul 14.50 WIB; 5. [Penerimaan SIPSS](https://penerimaan.polri.go.id/uploads/pdf/PENGUMUMAN_PENERIMAAN_SIPSS_TA_2022.pdf) diakses pada 3 Juni 2022, pukul 15.15 WIB; 6. [Penerimaan Tamtama Polri](http://fik.unp.ac.id/wp-content/uploads/2021/03/PENGUMUMAN-PENERIMAAN-TAMTAMA-2021.pdf) diakses pada 3 Juni 2022, pukul 15.40 WIB. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 5 [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/339?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_20_2001) (“UU 20/2001”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 [Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penerimaan Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5bd6d53982bcd/peraturan-kapolri-nomor-10-tahun-2016?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perkapolri_10_2016) (“Perkapolri 10/2016”) [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 9 Perkapolri 10/2016 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 8 ayat (1) Perkapolri 10/2016 Tags ---- [kepolisian](/tag/kepolisian) [korupsi](/tag/korupsi) [nepotisme](/tag/nepotisme) [suap](/tag/suap)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Layanan Purna Jual Pelaku usaha yang memproduksi barang yang penggunaannya berkelanjutan berdasarkan Pasal 25 UU 8/1999 berkewajiban untuk menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas layanan purna jual serta wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai yang diperjanjikan sekurang-kurangnya untuk jangka waktu satu tahun.KLINIK TERKAITPenyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan via LAPS SJK25 Mei 2022Benarkah Barang yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Dikembalikan?24 Mei 2022Klausula Baku Perjanjian Leasing Mobil, Bolehkah?23 Mei 2022Adakah Larangan Menetapkan Harga Sangat Tinggi Bagi Pelaku Usaha?27 Apr 2022Apabila pelaku usaha tidak dapat memenuhi jaminan atau garansi sesuai yang dipenjanjikan, menurut Pasal 25 UU 8/1999, maka pelaku usaha bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi atau gugatan dari konsumen.Adapun, yang dimaksud dengan purna jual, sepanjang penulusuran kami dijelaskan di dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (1) PP 58/2001 yaitu pelayanan yang dilakukan pelaku usaha kepada konsumen seperti tersedianya suku cadang dan jaminan atau garansi.Jaminan atau Garansi Barang ElektronikBelajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Secara teoritis, terdapat perbedaan antara jaminan dan garansi. Jaminan (guarantee) lazim dikenal konsumen sebagai bagian dari pembelian barang-barang yang bersifat tahan lama (durable goods). Pelaku usaha akan mengganti bagian-bagian yang cacat pada barang-barang tersebut dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, jika barang tersebut digunakan dalam kapasitas barang dipakai/ dimanfaatkan sendiri, tidak untuk alasan bisnis.[1]Diuraikan lebih lanjut bahwa garansi (warranty) dipahami sebagai persetujuan tentang barang-barang yang diatur dalam suatu kontrak penjualan (a contract sale), dimana pelanggaran terhadap jaminan yang dimaksudkan kontrak tersebut membawa akibat pembayaran ganti rugi.[2] Jadi, garansi lebih banyak menyangkut istilah-istilah kontraktual (contractual terms). Dengan demikian, secara teoritis, lebih tepat pembahasan lingkup artikel ini adalah jaminan, bukan garansi.Ketersediaan Service Center atau Pusat Layanan Purna JualDalam layanan purna jual, untuk pembelian barang-barang elektronik, seperti laptop, telah diatur pula secara khusus dalam Lampiran I huruf F Permendag 26/2021. Pelaku usaha wajib memberikan layanan purna jual selama dan setelah masa jaminan, setidak-tidaknya meliputi ketersediaan pusat layanan (service centre) di wilayah penjualan, ketersediaan suku cadang, penggantian suku cadang selama masa jaminan dan penggantian dengan produk sejenis bila kerusakannya tidak dapat diperbaiki selama masa jaminan yang diperjanjikan. Dengan demikian, maka sebaiknya konsumen barang elektronik bila ingin melakukan perbaikan produk terkait dalam masa jaminan maka dilakukan di pusat layanan purna jual yang resmi.Pusat layanan purna jual (atau dikenal secara luas dengan service center) ini merupakan tempat pelaku usaha memberikan pelayanan kepada konsumen setelah pembelian produk elektronik yang didukung dengan tenaga pelayanan pelanggan dan tenaga teknik yang kompeten, peralatan kerja, piranti lunak (software), persediaan bagian, komponen, dan aksesoris yang diperlukan untuk penggantian serta dokumen-dokumen teknis yang diperlukan untuk perbaikan dan penggantian.Dengan kelengkapan tersebut diharapkan pelaku usaha dapat memberikan layanan secara optimal kepada konsumen. Namun, apabila pelayanan ini dilakukan di luar pusat layanan yang resmi, tentunya konsumen tidak akan mendapatkan fasilitas layanan yang dijanjikan oleh pelaku usaha.Terkait dengan keluhan lokasi service centre yang jauh, perlu Anda perhatikan ketentuan dalam Lampiran I huruf F Permendag 26/2021 bahwa kewajiban pelaku usaha untuk menyediakan paling sedikit 6 pusat layanan purna jual atau service center dan wajib bertambah menjadi 10 dalam jangka waktu empat tahun.Oleh karena itu, konsumen dapat mencari alamat kantor pusat layanan terdekat sebagaimana tercantum dalam kartu jaminan dan ketentuan lain yang terkait dengan layanan purna jual, fasilitas jaminan serta hal-hal yang yang menjadi penyebab hapusnya hak konsumen atas fasilitas dan layanan purna jual tersebut.Keluhan konsumen terkait dengan jauhnya lokasi pusat layanan resmi dapat disampaikan kepada pihak pelaku usaha melalui unit customer service untuk menyediakan tempat pengumpulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf F Permendag 26/2021. Adapun yang dimaksud tempat pengumpulan yaitu tempat yang harus disediakan oleh pelaku usaha yang digunakan untuk mengumpulkan barang elektronik yang akan diperbaiki untuk selanjutnya akan dikirimkan ke pusat layanan purna jual. Keberadaan tempat pengumpul ini setidaknya dapat didirikan di lokasi-lokasi tertentu yang mudah dijangkau oleh konsumen sehingga konsumen dapat mendapatkan hak-haknya terkait dengan layanan purna jual atas barang elektronik yang dibelinya dalam rentang waktu jaminan.Dengan demikian, menjawab pertanyaan Anda, pelaku usaha dapat menentukan tempat servis resmi sebagai bagian dari ketentuan jaminan atau garansi barang elektronik yang Anda beli. Hal ini merupakan bagian dari layanan purna jual yang harus diberikan oleh penjual atau pelaku usaha.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban dari kami tentang tempat servis barang elektronik ditentukan penjual, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan KonsumenPeraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan KonsumenPeraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produksi pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.REFERENSIYusuf Shofie, Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesial, Cetakan Kesatu, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.[1] Yusuf Shofie, Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Cetakan kesatu, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008, hal. 346 – 347[2] Yusuf Shofie, Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Cetakan kesatu, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008, hal. 347Tagsjaminanpelaku usahaperlindungan konsumenuu perlindungan konsumen

Saya membeli laptop dengan merek terkenal dan saat pembelian penjual menjelaskan bahwa untuk servis laptop tersebut wajib dilakukan di tempat servis resmi brand tersebut, padahal tempatnya sangat jauh dari tempat domisili saya saat ini. Jika tidak memakai servis resmi, garansi otomatis akan gugur. Apakah ketentuan wajib servis resmi ini sudah sesuai dengan aturan hukum?

Ya, ketentuan wajib servis di pusat layanan yang resmi telah memenuhi aturan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan layanan purna jual yang mudah diakses konsumen sebagai bentuk komitmen untuk memberikan pelayanan, jaminan/ garansi terhadap barang yang diproduksi kepada konsumen. Konsumen berhak memanfaatkan layanan tersebut di pusat layanan resmi bila mengalami masalah selama masa garansi. Perbaikan di luar pusat layanan resmi menghapus tanggung jawab pelaku usaha atas biaya, kualitas pelayanan dan keaslian penggantian suku cadang. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan via LAPS SJK25 Mei 2022Benarkah Barang yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Dikembalikan?24 Mei 2022Klausula Baku Perjanjian Leasing Mobil, Bolehkah?23 Mei 2022Adakah Larangan Menetapkan Harga Sangat Tinggi Bagi Pelaku Usaha?27 Apr 2022Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan via LAPS SJK25 Mei 2022Benarkah Barang yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Dikembalikan?24 Mei 2022Klausula Baku Perjanjian Leasing Mobil, Bolehkah?23 Mei 2022Adakah Larangan Menetapkan Harga Sangat Tinggi Bagi Pelaku Usaha?27 Apr 2022Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank6 Mei 2024Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank6 Mei 2024Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/tempat-servis-barang-elektronik-ditentukan-penjual-bolehkah-lt629dc2aa09d78/

Tempat Servis Barang Elektronik Ditentukan Penjual, Bolehkah?

pages/222/page-8.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### **Layanan Purna Jual** Pelaku usaha yang memproduksi barang yang penggunaannya berkelanjutan berdasarkan **Pasal 25** **[UU 8/1999](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/undangundang-nomor-8-tahun-1999/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Perlindungan_Konsumen)** berkewajiban untuk menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas layanan purna jual serta wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai yang diperjanjikan sekurang-kurangnya untuk jangka waktu satu tahun. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan via LAPS SJK ](/klinik/a/penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan-via-laps-sjk-lt628e118797df9/)  25 Mei 2022 [ #### Benarkah Barang yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Dikembalikan? ](/klinik/a/barang-yang-sudah-dibeli-tidak-dapat-dikembalikan-lt58bf6bcc446e1/)  24 Mei 2022 [ #### Klausula Baku Perjanjian _Leasing_ Mobil, Bolehkah? ](/klinik/a/klausula-baku-perjanjian-leasing-mobil-lt628b75f468634/)  23 Mei 2022 [ #### Adakah Larangan Menetapkan Harga Sangat Tinggi Bagi Pelaku Usaha? ](/klinik/a/adakah-larangan-menetapkan-harga-sangat-tinggi-bagi-pelaku-usaha-lt58e0c696c0373/)  27 Apr 2022 [](#!) Apabila pelaku usaha tidak dapat memenuhi jaminan atau garansi sesuai yang dipenjanjikan, menurut Pasal 25 UU 8/1999, maka pelaku usaha bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi atau gugatan dari konsumen. Adapun, yang dimaksud dengan purna jual, sepanjang penulusuran kami dijelaskan di dalam Penjelasan **Pasal 8 ayat (1) [PP 58/2001](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/452/peraturan-pemerintah-nomor-58-tahun-2001/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_58_2001)** yaitu pelayanan yang dilakukan pelaku usaha kepada konsumen seperti tersedianya suku cadang dan jaminan atau garansi. ### **Jaminan atau Garansi Barang Elektronik** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Secara teoritis, terdapat perbedaan antara jaminan dan garansi. Jaminan (_guarantee_) lazim dikenal konsumen sebagai bagian dari pembelian barang-barang yang bersifat tahan lama (_durable goods_). Pelaku usaha akan mengganti bagian-bagian yang cacat pada barang-barang tersebut dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, jika barang tersebut digunakan dalam kapasitas barang dipakai/ dimanfaatkan sendiri, tidak untuk alasan bisnis.[\[1\]](#_ftn1) Diuraikan lebih lanjut bahwa garansi (_warranty_) dipahami sebagai persetujuan tentang barang-barang yang diatur dalam suatu kontrak penjualan (_a contract sale_), dimana pelanggaran terhadap jaminan yang dimaksudkan kontrak tersebut membawa akibat pembayaran ganti rugi.[\[2\]](#_ftn2) Jadi, garansi lebih banyak menyangkut istilah-istilah kontraktual _(contractual terms)_. Dengan demikian, secara teoritis, lebih tepat pembahasan lingkup artikel ini adalah jaminan, bukan garansi. ### **Ketersediaan _Service Center_ atau Pusat Layanan Purna Jual** Dalam layanan purna jual, untuk pembelian barang-barang elektronik, seperti laptop, telah diatur pula secara khusus dalam **Lampiran I huruf F** **[Permendag 26/2021](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt608fc67d6d0b7/peraturan-menteri-perdagangan-nomor-26-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permendag_26_2021)****.** Pelaku usaha wajib memberikan layanan purna jual selama dan setelah masa jaminan, setidak-tidaknya meliputi ketersediaan pusat layanan (_service_ _centre_) di wilayah penjualan, ketersediaan suku cadang, penggantian suku cadang selama masa jaminan dan penggantian dengan produk sejenis bila kerusakannya tidak dapat diperbaiki selama masa jaminan yang diperjanjikan. Dengan demikian, maka sebaiknya konsumen barang elektronik bila ingin melakukan perbaikan produk terkait dalam masa jaminan maka dilakukan di pusat layanan purna jual yang resmi. Pusat layanan purna jual (atau dikenal secara luas dengan _service center_) ini merupakan tempat pelaku usaha memberikan pelayanan kepada konsumen setelah pembelian produk elektronik yang didukung dengan tenaga pelayanan pelanggan dan tenaga teknik yang kompeten, peralatan kerja, piranti lunak (_software_), persediaan bagian, komponen, dan aksesoris yang diperlukan untuk penggantian serta dokumen-dokumen teknis yang diperlukan untuk perbaikan dan penggantian. Dengan kelengkapan tersebut diharapkan pelaku usaha dapat memberikan layanan secara optimal kepada konsumen. Namun, apabila pelayanan ini dilakukan di luar pusat layanan yang resmi, tentunya konsumen tidak akan mendapatkan fasilitas layanan yang dijanjikan oleh pelaku usaha. Terkait dengan keluhan lokasi _service_ _centre_ yang jauh, perlu Anda perhatikan ketentuan dalam Lampiran I huruf F Permendag 26/2021 bahwa kewajiban pelaku usaha untuk menyediakan paling sedikit 6 pusat layanan purna jual atau _service center_ dan wajib bertambah menjadi 10 dalam jangka waktu empat tahun. Oleh karena itu, **k****onsumen dapat mencari alamat kantor pusat layanan terdekat** sebagaimana tercantum dalam kartu jaminan dan ketentuan lain yang terkait dengan layanan purna jual, fasilitas jaminan serta hal-hal yang yang menjadi penyebab hapusnya hak konsumen atas fasilitas dan layanan purna jual tersebut. Keluhan konsumen terkait dengan jauhnya lokasi pusat layanan resmi dapat disampaikan kepada pihak pelaku usaha melalui **unit** **_c_****_ustomer_** **_se_****_rvice_** **untuk menyediakan** **t****empat** **p****engumpulan** sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf F Permendag 26/2021. Adapun yang dimaksud tempat pengumpulan yaitu tempat yang harus disediakan oleh pelaku usaha yang digunakan untuk mengumpulkan barang elektronik yang akan diperbaiki untuk selanjutnya akan dikirimkan ke pusat layanan purna jual. Keberadaan tempat pengumpul ini setidaknya dapat didirikan di lokasi-lokasi tertentu yang mudah dijangkau oleh konsumen sehingga konsumen dapat mendapatkan hak-haknya terkait dengan layanan purna jual atas barang elektronik yang dibelinya dalam rentang waktu jaminan. Dengan demikian, menjawab pertanyaan Anda, **pelaku usaha dapat menentukan tempat servis resmi** sebagai bagian dari ketentuan jaminan atau garansi barang elektronik yang Anda beli. Hal ini merupakan bagian dari layanan purna jual yang harus diberikan oleh penjual atau pelaku usaha. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [**di sini.**](http://mini.hukumonline.com/holpro/?utm_source=Google&utm_medium=Banner&utm_campaign=KlinikHukum-LandingPage) Demikian jawaban dari kami tentang tempat servis barang elektronik ditentukan penjual, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/undangundang-nomor-8-tahun-1999/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Perlindungan_Konsumen) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/452/peraturan-pemerintah-nomor-58-tahun-2001/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_58_2001) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produksi pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan. [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt608fc67d6d0b7/peraturan-menteri-perdagangan-nomor-26-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permendag_26_2021) REFERENSI --------- Yusuf Shofie, _Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesial, Cetakan Kesatu,_ Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008. [\[1\]](#_ftnref1) Yusuf Shofie, _Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia,_ Cetakan kesatu, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008, hal. 346 – 347 [\[2\]](#_ftnref2) Yusuf Shofie, _Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia,_ Cetakan kesatu, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008, hal. 347 Tags ---- [jaminan](/tag/jaminan) [pelaku usaha](/tag/pelaku-usaha) [perlindungan konsumen](/tag/perlindungan-konsumen) [uu perlindungan konsumen](/tag/uu-perlindungan-konsumen)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. Syarat Pengajuan Kasasi atas Putusan PKPUKLINIK TERKAITLangkah Memperoleh Homologasi dalam Kepailitan dan PKPU18 Mei 2022Adakah Aturan Besaran Harta Pailit bagi Kreditur Konkuren?17 Mei 2022Fungsi Balai Harta Peninggalan sebagai Kurator Kepailitan16 Mar 2022Bisakah Rencana Perdamaian Diajukan Kedua Kalinya?10 Mar 2022Mahkamah Konstitusi (“MK”) melalui Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021 telah memutus permohonan uji materiil yang diajukan terhadap Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai diperbolehkannya upaya hukum kasasi terhadap putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”) yang diajukan oleh kreditor dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitor.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Sebelumnya diatur bahwa terhadap putusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Namun kemudian, MK memutus untuk mengabulkan sebagian permohonan uji materiil dengan amar putusan yang menyatakan kedua pasal tersebut di atas berlaku secara inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitusional) atau dinyatakan bertentangan secara bersyarat.Adapun yang dimaksud dengan inkonstitusional bersyarat adalah pasal yang dimohonkan pengujian materiilnya menjadi inkonstitusional apabila syarat yang ditetapkan oleh MK tidak dipenuhi, sedangkan apabila syarat yang ditentukan telah dipenuhi maka penerapan pasal yang diuji dimaksud menjadi konstitusional (tidak bertentangan dengan UUD 1945).Oleh sebab itu, terhadap putusan PKPU hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi sepanjang memenuhi dua syarat yaitu:permohonan PKPU diajukan oleh kreditor; dantawaran rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor ditolak oleh kreditor.Dalam hal tidak terpenuhinya kedua syarat tersebut, maka upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU tidak dapat diajukan.Baca juga: Babak Baru Polemik UU Kepailitan dan PKPU Teknis Pengajuan Kasasi Putusan PKPUBerdasarkan pertimbangannya, MK mengisyaratkan agar Mahkamah Agung (“MA”) segera membuat regulasi lebih lanjut yang berkaitan dengan tata cara atau mekanisme pengajuan upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU.Kami memandang pertimbangan tersebut perlu ditindaklanjuti mengingat adanya perbedaan antara teknis pengajuan kasasi bagi perkara perdata umum yang termuat dalam UU Mahkamah Agung dengan kasasi yang diatur dalam UU 37/2004. Perbedaan tersebut antara lain kami rangkum dalam tabel berikut:PembedaUU 37/2004UU Mahkamah AgungJangka WaktuDiajukan paling lambat dalam 8 hari setelah tanggal putusan diucapkan.Diajukan paling lambat 14 hari sesudah tanggal putusan diberitahukan kepada pemohon kasasi.Yang MengajukanDebitor, Kreditor pemohon atau Kreditor lain.Pihak di dalam perkara.Pengajuan Memori KasasiBersamaan pada tanggal permohonan kasasi didaftarkan.Dalam 14 hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.Putusan Permohonan KasasiDalam waktu paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima MA.Dalam waktu paling lama 250 hari.Sehingga, petunjuk pelaksanaan dan teknis mengenai tata cara atau mekanisme pengajuan upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU penting untuk diundangkan. Upaya Hukum Kasasi Bukan untuk Putusan PKPU TerdahuluMenjawab pertanyaan Anda selanjutnya, dapat kami sampaikan bahwa upaya hukum kasasi tidak dapat diterapkan pada putusan PKPU yang diputus sebelum dikeluarkannya Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021 karena putusan tidak menganut asas berlaku surut (retroaktif).Tidak diterapkannya asas berlaku surut tercermin sebagaimana ketentuan Pasal 58 UU Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 76 PMK 2/2021 yang pada pokoknya memuat bahwa:Undang-Undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atas ketentuan tersebut, pada prinsipnya putusan MK berlaku ke depan. Sebab, penerapan putusan MK yang retroaktif justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Bagaimana jika putusan PKPU terdahulu kemudian berakhir pailit dan sedang proses pemberesan? Tentu, hal ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Dapatkah PK Setelah Kasasi Putusan PKPU?Selain kasasi, permohonan dalam putusan MK tak semuanya dikabulkan. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan berkaitan dengan upaya hukum peninjauan kembali (PK) tidak dibenarkan dengan alasan:Untuk menghindari pembengkakan jumlah perkara di MA; danDemi kepastian hukum dalam kelangsungan dunia usaha merujuk pada sifat perkara PKPU adalah perkara berdimensi cepat (speedy trial).Menurut hemat kami, MK berpegang pada asas kelangsungan usaha yang menjadi marwah PKPU yaitu untuk memungkinkan debitor segera melanjutkan usahanya yang masih prospektif. Oleh sebab itu, upaya hukum kasasi dipandang cukup untuk memenuhi rasa keadilan sehingga upaya hukum lanjutan berupa peninjauan kembali tidak dapat diajukan. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah AgungUndang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah AgungUndang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah AgungUndang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah KonstitusiUndang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah KonstitusiUndang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-UndangUndang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah KonstitusiUndang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran UtangPeraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang PUTUSANPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021.Tagskasasikepailitanmahkamah agungpkpu

Dengan adanya putusan MK, terhadap putusan PKPU dapat diajukan upaya hukum kasasi. Apa dan bagaimana cara mengajukan upaya hukum kasasi? Bagaimana jika putusan PKPU sudah diputus tahun-tahun sebelumnya, masihkah bisa diajukan kasasi? Dan apakah setelah upaya hukum kasasi dilakukan, masih ada upaya hukum lainnya?

Terhadap putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”) sebelumnya memang tidak memperkenankan adanya upaya hukum apapun. Namun dengan adanya Putusan MK Nomor: 23/PUU-XIX/2021 telah membuka ruang pengajuan upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU melalui Mahkamah Agung. Apakah upaya hukum kasasi ini juga berlaku bagi putusan PKPU terdahulu? Adakah upaya hukum lanjutan seperti peninjauan kembali setelah kasasi?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Langkah Memperoleh Homologasi dalam Kepailitan dan PKPU18 Mei 2022Adakah Aturan Besaran Harta Pailit bagi Kreditur Konkuren?17 Mei 2022Fungsi Balai Harta Peninggalan sebagai Kurator Kepailitan16 Mar 2022Bisakah Rencana Perdamaian Diajukan Kedua Kalinya?10 Mar 2022Langkah Memperoleh Homologasi dalam Kepailitan dan PKPU18 Mei 2022Adakah Aturan Besaran Harta Pailit bagi Kreditur Konkuren?17 Mei 2022Fungsi Balai Harta Peninggalan sebagai Kurator Kepailitan16 Mar 2022Bisakah Rencana Perdamaian Diajukan Kedua Kalinya?10 Mar 2022Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/2-syarat-putusan-pkpu-bisa-diajukan-kasasi-lt6299dee06942a/

2 Syarat Putusan PKPU Bisa Diajukan Kasasi

pages/223/page-0.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### **Syarat Pengajuan Kasasi atas Putusan PKPU** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Langkah Memperoleh Homologasi dalam Kepailitan dan PKPU ](/klinik/a/langkah-memperoleh-homologasi-dalam-kepailitan-dan-pkpu-lt6284db73c2800/)  18 Mei 2022 [ #### Adakah Aturan Besaran Harta Pailit bagi Kreditur Konkuren? ](/klinik/a/adakah-aturan-besaran-harta-pailit-bagi-kreditur-konkuren-lt6283499e15a62/)  17 Mei 2022 [ #### Fungsi Balai Harta Peninggalan sebagai Kurator Kepailitan ](/klinik/a/balai-harta-peninggalan-cl3329/)  16 Mar 2022 [ #### Bisakah Rencana Perdamaian Diajukan Kedua Kalinya? ](/klinik/a/bisakah-rencana-perdamaian-diajukan-kedua-kalinya-cl4551/)  10 Mar 2022 [](#!) Mahkamah Konstitusi (“MK”) melalui [**Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt61bae5ea604d5/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-23puu-xix2021#!?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MK_23_2021) telah memutus permohonan uji materiil yang diajukan terhadap **Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1)** [**UU 37/2004**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20144/undangundang-nomor-37-tahun-2004/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Kepailitan) yang dinyatakan bertentangan dengan [**UUD 1945**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai diperbolehkannya upaya hukum kasasi terhadap putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”) yang diajukan oleh kreditor dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitor. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Sebelumnya diatur bahwa terhadap putusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Namun kemudian, MK memutus untuk mengabulkan sebagian permohonan uji materiil dengan amar putusan yang menyatakan kedua pasal tersebut di atas berlaku secara inkonstitusional bersyarat (_conditionally unconstitusional_) atau dinyatakan bertentangan secara bersyarat. Adapun yang dimaksud dengan inkonstitusional bersyarat adalah pasal yang dimohonkan pengujian materiilnya menjadi inkonstitusional apabila syarat yang ditetapkan oleh MK tidak dipenuhi, sedangkan apabila syarat yang ditentukan telah dipenuhi maka penerapan pasal yang diuji dimaksud menjadi konstitusional (tidak bertentangan dengan UUD 1945). Oleh sebab itu, terhadap putusan PKPU hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi sepanjang memenuhi **dua syarat** yaitu: 1. permohonan PKPU diajukan oleh kreditor; dan 2. tawaran rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor ditolak oleh kreditor. Dalam hal tidak terpenuhinya kedua syarat tersebut, maka upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU tidak dapat diajukan. Baca juga: [**Babak Baru Polemik UU Kepailitan dan PKPU**](https://www.hukumonline.com/berita/a/babak-baru-polemik-uu-kepailitan-dan-pkpu-lt61ee0b16d4a36/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=babak_pailit) ### **Teknis Pengajuan Kasasi Putusan PKPU** Berdasarkan pertimbangannya, MK mengisyaratkan agar Mahkamah Agung (“MA”) segera membuat regulasi lebih lanjut yang berkaitan dengan tata cara atau mekanisme pengajuan upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU. Kami memandang pertimbangan tersebut perlu ditindaklanjuti mengingat adanya perbedaan antara teknis pengajuan kasasi bagi perkara perdata umum yang termuat dalam [**UU Mahkamah Agung**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/3781/nprt/2/undangundang-nomor-14-tahun-1985?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_14_1985) dengan kasasi yang diatur dalam UU 37/2004. Perbedaan tersebut antara lain kami rangkum dalam tabel berikut: **Pembeda** **UU 37/2004** **UU Mahkamah Agung** Jangka Waktu Diajukan paling lambat dalam 8 hari setelah tanggal putusan diucapkan. Diajukan paling lambat 14 hari sesudah tanggal putusan diberitahukan kepada pemohon kasasi. Yang Mengajukan Debitor, Kreditor pemohon atau Kreditor lain. Pihak di dalam perkara. Pengajuan Memori Kasasi Bersamaan pada tanggal permohonan kasasi didaftarkan. Dalam 14 hari setelah permohonan kasasi didaftarkan. Putusan Permohonan Kasasi Dalam waktu paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima MA. Dalam waktu paling lama 250 hari. Sehingga, petunjuk pelaksanaan dan teknis mengenai tata cara atau mekanisme pengajuan upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU penting untuk diundangkan. ### **Upaya Hukum Kasasi Bukan untuk Putusan PKPU Terdahulu** Menjawab pertanyaan Anda selanjutnya, dapat kami sampaikan bahwa upaya hukum kasasi tidak dapat diterapkan pada putusan PKPU yang diputus sebelum dikeluarkannya **Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021** karena putusan tidak menganut asas berlaku surut (retroaktif). Tidak diterapkannya asas berlaku surut tercermin sebagaimana ketentuan **Pasal 58** [**UU Mahkamah Konstitusi**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13664/nprt/538/undangundang-nomor-24-tahun-2003?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_24_2003) **_jo._ Pasal 76** [**PMK 2/2021**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60b0b29d1724b/peraturan-mahkamah-konstitusi-nomor-2-tahun-2021/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pmk_2_2021) yang pada pokoknya memuat bahwa: _Undang-Undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945._ Atas ketentuan tersebut, pada prinsipnya putusan MK berlaku ke depan. Sebab, penerapan putusan MK yang retroaktif justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Bagaimana jika putusan PKPU terdahulu kemudian berakhir pailit dan sedang proses pemberesan? Tentu, hal ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum. ### **Dapatkah PK Setelah Kasasi Putusan PKPU?** Selain kasasi, permohonan dalam putusan MK tak semuanya dikabulkan. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan berkaitan dengan upaya hukum peninjauan kembali (PK) tidak dibenarkan dengan alasan: 1. Untuk menghindari pembengkakan jumlah perkara di MA; dan 2. Demi kepastian hukum dalam kelangsungan dunia usaha merujuk pada sifat perkara PKPU adalah perkara berdimensi cepat (_speedy trial_). Menurut hemat kami, MK berpegang pada asas kelangsungan usaha yang menjadi marwah PKPU yaitu untuk memungkinkan debitor segera melanjutkan usahanya yang masih prospektif. Oleh sebab itu, upaya hukum kasasi dipandang cukup untuk memenuhi rasa keadilan sehingga upaya hukum lanjutan berupa peninjauan kembali tidak dapat diajukan. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/3781/nprt/2/undangundang-nomor-14-tahun-1985?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_14_1985) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17917/nprt/537/uu-no-5-tahun-2004-perubahan-atas-undang-undang-nomor-14-tahun-1985-tentang-mahkamah-agung?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_5_2004) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28864?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_3_2009) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13664/nprt/538/undangundang-nomor-24-tahun-2003?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_24_2003) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e3118f0c4f79/nprt/lt51ee17b11ad42/undangundang-nomor-8-tahun-2011?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_8_2011) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52e63b5c46dc0/nprt/lt51ee17b11ad42/undang-undang-nomor-4-tahun-2014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_4_2014) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5f76abc40155f?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_7_2020) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20144/undangundang-nomor-37-tahun-2004/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Kepailitan) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60b0b29d1724b/peraturan-mahkamah-konstitusi-nomor-2-tahun-2021/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pmk_2_2021) PUTUSAN ------- [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt61bae5ea604d5/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-23puu-xix2021#!?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MK_23_2021). Tags ---- [kasasi](/tag/kasasi) [kepailitan](/tag/kepailitan) [mahkamah agung](/tag/mahkamah-agung) [pkpu](/tag/pkpu)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.  KLINIK TERKAITNikah Beda Agama, Dapatkah Camer Minta Mahar Fantastis?21 Jul 2023Menikah Tanpa Lamaran, Apakah Tetap Sah?21 Mar 2023Aturan Besaran Nominal Mahar Pernikahan dalam Islam16 Mar 2023Apakah Mahar Dikenakan Pajak?09 Sep 2020Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel berjudul Bagaimana Penyelesaiannya Jika Suami Tidak Melunasi Utang Mahar? yang dibuat oleh Diana Kusumasari, S.H., M.H dan dipublikasikan pertama kali pada Rabu, 21 Desember 2011.  Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Sebelum menjawab pertanyaan Anda tentang hukum mahar yang masih utang, penting untuk diketahui bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.[1] Hukum Mahar dalam IslamJika terjemahkan, Al-Qur’an dalam surat An-Nisa ayat (4) menyerukan hal berikut:Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.Kemudian, hukum mahar pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 30 KHI menerangkan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita dengan jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.Lebih lanjut, ulama M. Quraish Shihab dalam Wawasan Al–Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat menerangkan bahwa suami berkewajiban menyerahkan mahar atau mas kawin kepada calon istrinya. Mas kawin adalah lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberi nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya, dan selama mas kawin itu bersifat lambang, maka sedikit pun jadilah.Baca juga: Camer Minta Mahar Fantastis agar Restui Nikah Beda Agama Besaran atau Harga Mahar Pernikahan Penting untuk diketahui bahwa penentuan mahar didasarkan pada asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.[2] Sehubungan dengan hal ini, dapat dikatakan bahwa pemberian mahar tidak dapat dipaksakan jenis maupun nilai atau harganya oleh salah satu pihak saja.Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.[3] Kemudian, penyerahan mahar dilakukan secara tunai[4] dan apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi utang calon mempelai pria.[5]Merujuk aturan sebagaimana diterangkan, dapat diterangkan bahwa hukum mahar yang masih utang atau ditangguhkan adalah dibolehkan. Namun, hukum mahar yang masih utang tersebut menjadi utang dari pihak mempelai pria.Baca juga: Adakah Batasan Jumlah Mahar dalam Hukum Islam? Pernikahan Tanpa MaharKewajiban menyerahkan mahar dari mempelai pria kepada mempelai wanita tidak termasuk dalam rukun perkawinan Islam. Adapun rukun perkawinan Islam yang menjadi syarat sahnya perkawinan, antara lain:[6]calon suami;calon istri;wali nikah;dua orang saksi; danijab dan kabul.Perihal absennya mahar, dalam KHI diterangkan bahwa kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.[7] Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.[8] Hukum Mahar yang Masih Utang bagi SuamiApabila suami tidak dapat membayar atau melunasi utang maharnya, Pasal 38 KHI menerangkan ketentuan berikut:Jika calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.Kemudian, menjawab pertanyaan mengenai perceraian karena alasan hukum mahar yang masih utang, Pasal 116 KHI telah mengatur sejumlah alasan untuk dapat dilakukannya perceraian.Alasan-alasan yang dapat menjadi alasan perceraian tersebut, antara lain:salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;suami melanggar taklik-talak; danperalihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.Mengacu pada sejumlah alasan tersebut, alasan hukum mahar yang masih utang tidak dapat menjadi alasan kuat bagi pasangan suami istri untuk bercerai. Kemudian, jika hukum mahar yang masih utang ini menimbulkan perselisihan pendapat, penyelesaiannya dapat diajukan ke pengadilan agama.[9]Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Demikian jawaban dari kami terkait hukum mahar yang masih utang sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMInstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.  REFERENSIWawasan Al–Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat, yang diakses pada 3 Juni 2022, pukul 12.00 WIB.[1] Pasal 1 huruf d Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (“KHI”)[2] Pasal 31 KHI[3] Padal 32 KHI[4] Pasal 33 ayat (1) KHI[5] Pasal 33 ayat (2) KHI[6] Pasal 14 KHI[7] Pasal 34 ayat (1) KHI[8] Pasal 34 ayat (2) KHI[9] Pasal 37 KHITagshukum perkawinankhimaharperceraian

Jika ada seorang pria yang ingin mengawini seorang perempuan di mana seorang prianya belum bekerja dan ingin segera mengawini seorang perempuan tersebut. Atas permintaan wali perempuan tersebut, maka maharnya dapat dibayar dengan jangka waktu satu bulan dengan besar jumlah Rp300 ribu (dengan syarat) jika dalam satu bulan orang tersebut tidak dapat membayar mahar tersebut maka pihak perempuan ini menggugat cerai pihak pria. Apakah hukum mahar yang masih utang ini tepat? Bagaimana cara penyelesaiannya?

Ketentuan Pasal 30 KHI menerangkan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita dengan jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.  Namun, meski wajib, mahar bukanlah rukun perkawinan dalam Islam. Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Nikah Beda Agama, Dapatkah Camer Minta Mahar Fantastis?21 Jul 2023Menikah Tanpa Lamaran, Apakah Tetap Sah?21 Mar 2023Aturan Besaran Nominal Mahar Pernikahan dalam Islam16 Mar 2023Apakah Mahar Dikenakan Pajak?09 Sep 2020Nikah Beda Agama, Dapatkah Camer Minta Mahar Fantastis?21 Jul 2023Menikah Tanpa Lamaran, Apakah Tetap Sah?21 Mar 2023Aturan Besaran Nominal Mahar Pernikahan dalam Islam16 Mar 2023Apakah Mahar Dikenakan Pajak?09 Sep 2020Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-mahar-yang-masih-utang-cl1176/

Hukum Mahar yang Masih Utang Jika Tidak Kunjung Dilunasi

pages/223/page-1.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Nikah Beda Agama, Dapatkah Camer Minta Mahar Fantastis? ](/klinik/a/mahar-nikah-beda-agama-lt5e318a99b4622/)  21 Jul 2023 [ #### Menikah Tanpa Lamaran, Apakah Tetap Sah? ](/klinik/a/nikah-tanpa-lamaran%20-lt5ecf45f5a2571/)  21 Mar 2023 [ #### Aturan Besaran Nominal Mahar Pernikahan dalam Islam ](/klinik/a/mahar-pernikahan-dalam-islam-lt5d0b245a920da/)  16 Mar 2023 [ #### Apakah Mahar Dikenakan Pajak? ](/klinik/a/apakah-mahar-dikenakan-pajak-lt541ba86cc6481/)  09 Sep 2020 [](#!) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel berjudul _Bagaimana Penyelesaiannya Jika Suami Tidak Melunasi Utang Mahar?_ yang dibuat oleh** [**Diana Kusumasari, S.H., M.H**](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/diana-kusumasari--sh--mh-lt4d37c414e08df/) **dan dipublikasikan pertama kali pada Rabu, 21 Desember 2011.** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Sebelum menjawab pertanyaan Anda tentang hukum mahar yang masih utang, penting untuk diketahui bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.[\[1\]](#_ftn1) ### **Hukum Mahar dalam Islam** Jika terjemahkan, Al-Qur’an dalam surat An-Nisa ayat (4) menyerukan hal berikut: _Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati._ Kemudian, hukum mahar pernikahan berdasarkan ketentuan **Pasal 30 [KHI](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/appendices?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KHI)** menerangkan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita dengan jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Lebih lanjut, ulama **M. Quraish Shihab** dalam **[Wawasan Al–Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat](http://media.isnet.org/kmi/islam/Quraish/Wawasan/Nikah2.html)** menerangkan bahwa suami berkewajiban menyerahkan mahar atau mas kawin kepada calon istrinya. Mas kawin adalah lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberi nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya, dan selama mas kawin itu bersifat lambang, maka sedikit pun jadilah. Baca juga: **[Camer Minta Mahar Fantastis agar Restui Nikah Beda Agama](https://www.hukumonline.com/klinik/a/camer-minta-mahar-fantastis-agar-restui-nikah-beda-agama-lt5e318a99b4622?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=camer_mahar)** ### **Besaran atau Harga Mahar Pernikahan** Penting untuk diketahui bahwa penentuan mahar didasarkan pada asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.[\[2\]](#_ftn2) Sehubungan dengan hal ini, dapat dikatakan bahwa pemberian mahar tidak dapat dipaksakan jenis maupun nilai atau harganya oleh salah satu pihak saja. Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.[\[3\]](#_ftn3) Kemudian, penyerahan mahar dilakukan secara tunai[\[4\]](#_ftn4) dan apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi utang calon mempelai pria.[\[5\]](#_ftn5) Merujuk aturan sebagaimana diterangkan, dapat diterangkan bahwa hukum mahar yang masih utang atau ditangguhkan adalah dibolehkan. Namun, hukum mahar yang masih utang tersebut menjadi utang dari pihak mempelai pria. Baca juga: **[Adakah Batasan Jumlah Mahar dalam Hukum Islam?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/adakah-batasan-jumlah-mahar-dalam-hukum-islam-lt5d0b245a920da?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=batas_mahar)** ### **Pernikahan Tanpa Mahar** Kewajiban menyerahkan mahar dari mempelai pria kepada mempelai wanita tidak termasuk dalam rukun perkawinan Islam. Adapun rukun perkawinan Islam yang menjadi syarat sahnya perkawinan, antara lain:[\[6\]](#_ftn6) 1. calon suami; 2. calon istri; 3. wali nikah; 4. dua orang saksi; dan 5. ijab dan kabul. Perihal absennya mahar, dalam KHI diterangkan bahwa kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.[\[7\]](#_ftn7) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.[\[8\]](#_ftn8) ### **Hukum Mahar yang Masih Utang bagi Suami** Apabila suami tidak dapat membayar atau melunasi utang maharnya, **Pasal 38 KHI** menerangkan ketentuan berikut: 1. Jika calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas. 2. Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar. Kemudian, menjawab pertanyaan mengenai perceraian karena alasan hukum mahar yang masih utang, **Pasal 116 KHI** telah mengatur sejumlah alasan untuk dapat dilakukannya perceraian. Alasan-alasan yang dapat menjadi alasan perceraian tersebut, antara lain: 1. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; 2. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; 3. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; 4. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; 5. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri; 6. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; 7. suami melanggar taklik-talak; dan 8. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Mengacu pada sejumlah alasan tersebut, alasan hukum mahar yang masih utang tidak dapat menjadi alasan kuat bagi pasangan suami istri untuk bercerai. Kemudian, jika hukum mahar yang masih utang ini menimbulkan perselisihan pendapat, penyelesaiannya dapat diajukan ke pengadilan agama.[\[9\]](#_ftn9) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. Demikian jawaban dari kami terkait hukum mahar yang masih utang sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- [Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/appendices?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KHI) REFERENSI --------- [Wawasan Al–Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat](http://media.isnet.org/kmi/islam/Quraish/Wawasan/Nikah2.html), yang diakses pada 3 Juni 2022, pukul 12.00 WIB. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1 huruf d [Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/appendices?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KHI) (“KHI”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 31 KHI [\[3\]](#_ftnref3) Padal 32 KHI [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 33 ayat (1) KHI [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 33 ayat (2) KHI [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 14 KHI [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 34 ayat (1) KHI [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 34 ayat (2) KHI [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 37 KHI Tags ---- [hukum perkawinan](/tag/hukum-perkawinan) [khi](/tag/khi) [mahar](/tag/mahar) [perceraian](/tag/perceraian)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITMeski Streaming Berbayar, Putar Musik di Kafe Tetap Bayar Royalti22 Sep 2021Hukumnya ‘Comot’ Konten TikTok untuk Medsos atau Program TV27 Mei 2020Sanksi Pelanggaran Hak Cipta oleh Web Streaming Radio Ilegal31 Jan 2020Hukumnya Jika Tempat Karaoke Memodifikasi Video Klip Lagu25 Apr 2019Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Hak Ekonomi dalam Aplikasi Streaming MusikBelajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Terlebih dahulu kami sampaikan bahwa di dalam aplikasi streaming musik setidak-tidaknya terdapat dua penggunaan hak ekonomi atas suatu ciptaan lagu berupa:Pengumuman ciptaan atau performing rights, merupakan hak yang diberikan untuk mempergunakan suatu karya cipta meliputi kegiatan menyanyikan, memutar, dan/atau memperdengarkan lagu untuk tujuan komersil;[1] danPengaransemenan atau pentransformasian ciptaan atau mechanical rights, meliputi kegiatan melakukan mengalihwujudkan suatu karya cipta yang sudah ada menjadi suatu karya cipta baru.[2]Agar dapat menggunakan hak ekonomi berupa pengumuman ciptaan/performing rights dan/atau pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan/mechanical rights atas ciptaan lagu tersebut, maka pengguna tersebut wajib mendapatkan izin tertulis berupa lisensi dan/atau membayarkan kompensasi berupa royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemegang hak terkait (“pemegang hak”) sebagaimana diatur sebagai berikut:Pasal 80 ayat (1) UU Hak CiptaKecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2). Pasal 80 ayat (3) UU Hak CiptaKecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban penerima Lisensi untuk memberikan Royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait selama jangka waktu Lisensi. Lembaga Manajemen Kolektif NasionalNamun dalam praktiknya, penggunaan hak ekonomi berupa performing rights dan/atau mechanical rights tidak selalu didahului dengan persetujuan dari pencipta. Hal tersebut dikarenakan di dalam industri musik terdapat beberapa pihak yang terlibat dan memiliki perannya masing-masing untuk mengkomersialisasikan suatu ciptaan.Penggunaan hak ekonomi berupa performing rights dilakukan dengan membayarkan sejumlah royalti kepada pemegang hak melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (“LMKN”), lembaga yang mendapatkan kewenangan atributif dari UU Hak Cipta, untuk mengelola royalti.[3]Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan mengajukan permohonan lisensi kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait melalui LMKN, dan tetap membayar royalti melalui LMKN.[4]Namun untuk penggunaan secara komersial untuk suatu pertunjukan dapat menggunakan lagu dan/atau musik tanpa perjanjian lisensi dengan tetap membayar royalti melalui LMKN dan harus dilakukan segera setelahnya.[5]Sedangkan penggunaan hak ekonomi berupa mechanical rights, dilakukan dengan membuat perjanjian lisensi serta membayarkan sejumlah royalti langsung kepada pencipta.Dalam praktiknya, pencipta umumnya telah mengalihkan sebagian atau sepenuhnya hak ekonomi untuk mengkomersialisasikan ciptaannya kepada pemegang hak cipta dalam hal ini publisher atau produser atau pihak lainnya, sehingga seorang yang ingin melaksanakan mechanical rights, wajib mendapatkan lisensi dan membayarkan royalti melalui pemegang hak cipta.[6]Meskipun begitu, adakalanya pemberian lisensi serta pembayaran royalti untuk melaksanakan hak ekonomi berupa mechanical rights dilakukan melalui LMKN. Contohnya terhadap media berbasis internet (over the top) seperti YouTube yang membayarkan penggunaan hak ekonomi berupa mechanical rights melalui LMKN. Hal tersebut dikarenakan YouTube melaksanakan mechanical rights secara masif yang mengakibatkan YouTube tidak dapat menjangkau seluruh pencipta dan/atau pemegang hak cipta untuk mengadakan perjanjian lisensi mechanical rights.Menjawab pertanyaan Anda, maka perlu dilakukan penelusuran terlebih dahulu apakah aplikasi streaming musik seperti Spotify dan Apple Music sebagaimana Anda sebutkan telah melakukan pembayaran royalti dan/atau mendapatkan lisensi atas penggunaan hak ekonomi berupa mechanical rights dan performing rights.Apabila aplikasi streaming musik terbukti tidak melakukan pembayaran royalti dan/atau mendapatkan lisensi atas penggunaan hak ekonomi berupa mechanical rights dan performing rights, maka pemegang hak dapat mengajukan gugatan pelanggaran hak cipta melalui Pengadilan Niaga atau mengajukan laporan pelanggaran hak cipta ke polisi atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.Sebaliknya, apabila terbukti bahwa suatu aplikasi streaming musik telah mendapatkan lisensi dan/atau membayarkan royalti atas penggunaan hak ekonomi berupa mechanical rights dan performing rights, maka aplikasi streaming musik tersebut berhak menggunakan hak ekonomi atas ciptaan lagu di dalam aplikasi tersebut. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak CiptaPeraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik[1] Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UU Hak Cipta”)[2] Pasal 9 ayat (1) huruf d UU Hak Cipta[3] Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta[4] Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (“PP 56/2021”)[5] Pasal 10 ayat (2) dan (3) PP 56/2021[6] Pasal 80 ayat (1) dan (3) UU Hak CiptaTagshak ciptalisensiperjanjian lisensiuu hak cipta

Apa hukumnya jika dalam sebuah platform berbayar seperti Spotify atau Apple Music ada lagu-lagu remix bukan buatan pencipta? Bukankah ini melanggar hukum hak cipta jika dilakukan tanpa izin pencipta? Jika pelanggaran, apakah pencipta bisa menuntut pembuat lagu remix sekaligus platform?

Indikator suatu aplikasi streaming musik dikatakan telah melanggar hak cipta terdapat pada ketersediaan izin atau lisensi dan/atau telah membayarkan royalti kepada pemegang hak cipta dan/atau Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Apabila aplikasi streaming musik terbukti tidak melakukan pembayaran royalti dan/atau mendapatkan lisensi atas penggunaan hak ekonomi berupa mechanical rights dan performing rights, apa akibat hukumnya?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Meski Streaming Berbayar, Putar Musik di Kafe Tetap Bayar Royalti22 Sep 2021Hukumnya ‘Comot’ Konten TikTok untuk Medsos atau Program TV27 Mei 2020Sanksi Pelanggaran Hak Cipta oleh Web Streaming Radio Ilegal31 Jan 2020Hukumnya Jika Tempat Karaoke Memodifikasi Video Klip Lagu25 Apr 2019Meski Streaming Berbayar, Putar Musik di Kafe Tetap Bayar Royalti22 Sep 2021Hukumnya ‘Comot’ Konten TikTok untuk Medsos atau Program TV27 Mei 2020Sanksi Pelanggaran Hak Cipta oleh Web Streaming Radio Ilegal31 Jan 2020Hukumnya Jika Tempat Karaoke Memodifikasi Video Klip Lagu25 Apr 2019Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/iremix-i-lagu-di-aplikasi-istreaming-i-musik--langgar-hak-cipta-lt6298a74242297/

Remix Lagu di Aplikasi Streaming Musik, Langgar Hak Cipta?

pages/223/page-2.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Meski _Streaming_ Berbayar, Putar Musik di Kafe Tetap Bayar Royalti ](/klinik/a/meski-istreaming-i-berbayar--putar-musik-di-kafe-tetap-bayar-royalti-lt614acd9479171/)  22 Sep 2021 [ #### Hukumnya ‘Comot’ Konten TikTok untuk Medsos atau Program TV ](/klinik/a/hukumnya-comot-konten-tiktok-untuk-medsos-atau-program-tv-lt5ece5f360135a/)  27 Mei 2020 [ #### Sanksi Pelanggaran Hak Cipta oleh _Web Streaming_ Radio Ilegal ](/klinik/a/sanksi-pelanggaran-hak-cipta-oleh-iweb-streaming-i-radio-ilegal-lt5df60bf7351a5/)  31 Jan 2020 [ #### Hukumnya Jika Tempat Karaoke Memodifikasi Video Klip Lagu ](/klinik/a/hukumnya-jika-tempat-karaoke-memodifikasi-video-klip-lagu-lt5cbb5f71133d6/)  25 Apr 2019 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Hak Ekonomi dalam Aplikasi _Streaming_ Musik** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Terlebih dahulu kami sampaikan bahwa di dalam aplikasi _streaming_ musik setidak-tidaknya terdapat dua penggunaan hak ekonomi atas suatu ciptaan lagu berupa: 1. Pengumuman ciptaan atau _performing rights,_ merupakan hak yang diberikan untuk mempergunakan suatu karya cipta meliputi kegiatan menyanyikan, memutar, dan/atau memperdengarkan lagu untuk tujuan komersil;[\[1\]](#_ftn1) dan 2. Pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan atau _mechanical rights_, meliputi kegiatan melakukan mengalihwujudkan suatu karya cipta yang sudah ada menjadi suatu karya cipta baru.[\[2\]](#_ftn2) Agar dapat menggunakan hak ekonomi berupa pengumuman ciptaan/_performing rights_ dan/atau pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan/_mechanical rights_ atas ciptaan lagu tersebut, maka pengguna tersebut wajib mendapatkan **izin tertulis berupa lisensi dan/atau membayarkan kompensasi berupa royalti** kepada pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemegang hak terkait (“pemegang hak”) sebagaimana diatur sebagai berikut: **Pasal 80 ayat (1) [UU Hak Cipta](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5460681737444/undang-undang-nomor-28-tahun-2014/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_hak_cipta)** _Kecuali diperjanjikan lain,_ **_pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain_** _berdasarkan perjanjian tertulis_ **_untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)_**_, Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2)._ **Pasal 80 ayat (3) UU Hak Cipta** _Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai_ **_kewajiban penerima Lisensi untuk memberikan Royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait_** _selama jangka waktu Lisensi._ ### **Lembaga Manajemen Kolektif Nasional** Namun dalam praktiknya, penggunaan hak ekonomi berupa _performing rights_ dan/atau _mechanical rights_ tidak selalu didahului dengan persetujuan dari pencipta. Hal tersebut dikarenakan di dalam industri musik terdapat beberapa pihak yang terlibat dan memiliki perannya masing-masing untuk mengkomersialisasikan suatu ciptaan. Penggunaan hak ekonomi berupa _performing rights_ dilakukan dengan membayarkan sejumlah royalti kepada pemegang hak melalui **Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (“LMKN”)**, lembaga yang mendapatkan kewenangan atributif dari UU Hak Cipta, untuk mengelola royalti.[\[3\]](#_ftn3) Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik **dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial** dengan mengajukan permohonan **lisensi** kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait melalui LMKN, dan tetap membayar **royalti** melalui LMKN.[\[4\]](#_ftn4) Namun untuk penggunaan secara komersial untuk suatu **pertunjukan** dapat menggunakan lagu dan/atau musik **tanpa perjanjian lisensi** dengan tetap membayar royalti melalui LMKN dan harus dilakukan segera setelahnya.[\[5\]](#_ftn5) Sedangkan penggunaan hak ekonomi berupa _mechanical rights_, dilakukan dengan membuat perjanjian lisensi serta membayarkan sejumlah royalti langsung kepada pencipta. Dalam praktiknya, pencipta umumnya telah mengalihkan sebagian atau sepenuhnya hak ekonomi untuk mengkomersialisasikan ciptaannya kepada pemegang hak cipta dalam hal ini _publisher_ atau produser atau pihak lainnya, sehingga seorang yang ingin melaksanakan _mechanical rights,_ wajib mendapatkan lisensi dan membayarkan royalti melalui pemegang hak cipta.[\[6\]](#_ftn6) Meskipun begitu, adakalanya pemberian lisensi serta pembayaran royalti untuk melaksanakan hak ekonomi berupa _mechanical rights_ dilakukan melalui LMKN. Contohnya terhadap media berbasis internet (_over the top_) seperti YouTube yang membayarkan penggunaan hak ekonomi berupa _mechanical rights_ melalui LMKN. Hal tersebut dikarenakan YouTube melaksanakan _mechanical rights_ secara masif yang mengakibatkan YouTube tidak dapat menjangkau seluruh pencipta dan/atau pemegang hak cipta untuk mengadakan perjanjian lisensi _mechanical rights_. Menjawab pertanyaan Anda, maka perlu dilakukan penelusuran terlebih dahulu apakah aplikasi _streaming_ musik seperti Spotify dan Apple Music sebagaimana Anda sebutkan telah melakukan pembayaran royalti dan/atau mendapatkan lisensi atas penggunaan hak ekonomi berupa _mechanical rights_ dan _performing rights_. Apabila aplikasi _streaming_ musik terbukti tidak melakukan pembayaran royalti dan/atau mendapatkan lisensi atas penggunaan hak ekonomi berupa _mechanical rights_ dan _performing rights_, maka pemegang hak dapat mengajukan gugatan pelanggaran hak cipta melalui Pengadilan Niaga atau mengajukan laporan pelanggaran hak cipta ke polisi atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebaliknya, apabila terbukti bahwa suatu aplikasi _streaming_ musik telah mendapatkan lisensi dan/atau membayarkan royalti atas penggunaan hak ekonomi berupa _mechanical rights_ dan _performing rights,_ maka aplikasi _streaming_ musik tersebut berhak menggunakan hak ekonomi atas ciptaan lagu di dalam aplikasi tersebut. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5460681737444/undang-undang-nomor-28-tahun-2014/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_hak_cipta) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt606bfe9bcc9b2/peraturan-pemerintah-nomor-56-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_56_2021) * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 9 ayat (1) huruf g [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5460681737444/undang-undang-nomor-28-tahun-2014/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_hak_cipta) (“UU Hak Cipta”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 9 ayat (1) huruf d UU Hak Cipta [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) [Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt606bfe9bcc9b2/peraturan-pemerintah-nomor-56-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_56_2021) (“PP 56/2021”) [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 10 ayat (2) dan (3) PP 56/2021 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 80 ayat (1) dan (3) UU Hak Cipta Tags ---- [hak cipta](/tag/hak-cipta) [lisensi](/tag/lisensi) [perjanjian lisensi](/tag/perjanjian-lisensi) [uu hak cipta](/tag/uu-hak-cipta)

ULASAN LENGKAPHak dan Kewajiban Kreditur dan Debitur dalam Perjanjian Timbal Balik Dalam hukum perikatan, kreditur adalah pihak yang berhak atas prestasi sedangkan debitur adalah pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan prestasi. Dalam perjanjian timbal balik dimana kewajiban ada pada masing-masing pihak, maka penting untuk ditentukan pihak yang berprestasi terlebih dahulu. Misalnya apakah penjual akan menyerahkan barang setelah harganya dibayar atau sebaliknya.Baca juga: Macam-macam Perjanjian dan Syarat SahnyaKLINIK TERKAITRumah Tak Sesuai Design, Gugat Kontraktor atau Tukang?27 Mei 2022Undian Berhadiah Dibatalkan Sepihak, Ini Langkah Hukumnya19 Mei 2022Kreditur Pemegang Corporate Guarantee, Konkuren atau Separatis?18 Mei 2022Apa Itu Novasi dan Bagaimana Cara Pelaksanaannya?13 Apr 2022Dalam ilustrasi yang Anda sampaikan, tentunya debiturlah yang wajib untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Namun ternyata kreditur tidak pernah meminta agar kewajiban yang telah disepakati dilaksanakan oleh debitur, malahan kreditur sendiri yang melaksanakan prestasi tersebut. Untuk menjawab pertanyaan Anda, apakah kreditur berhak atas penggantian biaya-biaya atau kerugian yang telah dikeluarkan dalam pelaksanaan pekerjaan yang telah diperjanjikan, sebelumnya perlu dipahami apakah debitur dalam keadaan wanprestasi atau tidak. Sehingga kreditur berhak untuk menuntut ganti kerugian, termasuk biaya dan bunga.Prestasi Debitur Dilaksanakan Kreditur, Apakah Wanprestasi?Sebelumnya, perlu dicermati ketentuan dalam Pasal 1243 KUH Perdata, yakni:Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa debitur dapat dinyatakan lalai setelah ada pernyataan lalai atau somasi dari kreditur kepada debitur. Pernyataan lalai ini bertujuan untuk menetapkan tenggang waktu berprestasi yang patut/wajar kepada debitur agar memenuhi prestasi atau kewajibannya sebagaimana diatur di dalam Pasal 1238 KUH Perdata. Menurut SEMA No. 3 Tahun 1963, pengiriman surat gugatan kepada tergugat dapat dianggap sebagai penagihan dan dapat dianggap sebagai pernyataan lalai.Adakalanya dalam keadaan tertentu untuk membuktikan debitur dalam keadaan wanprestasi tidak diperlukan lagi pernyataan lalai, tetapi hal-hal berikut: [1]untuk pemenuhan prestasi berlaku tenggang waktu yang fatal (fatal termijn);debitur menolak pemenuhan;debitur mengakui kelalaiannya;pemenuhan prestasi tidak mungkin (di luar overmacht);pemenuhan tidak lagi berarti (zinloos);debitur melakukan prestasi tidak sebagaimana mestinya.Selain itu, bentuk wanprestasi dapat berupa:[2]tidak melaksanakan prestasi;melaksanakan prestasi tetapi terlambat;melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan; atautidak tunai memenuhi prestasi.Menjawab pertanyaan Anda, apabila dalam perjanjian antara kreditur dan debitur telah disepakati waktu pelaksanaan pekerjaan, maka dengan lewatnya waktu berprestasi debitur dianggap dalam keadaaan wanprestasi. Sedangkan apabila dalam perjanjian tidak disepakati waktu pelaksanaan pekerjaan, maka kreditur wajib memberikan peringatan atau somasi atau pernyataan lalai kepada debitur terlebih dahulu untuk melaksanakan kewajiban yang telah diperjanjikan.Baca juga: Pengertian Somasi dan Cara MembuatnyaApabila, telah lewat waktu berprestasi atau dengan telah diperingatinya debitur agar melaksanakan prestasi namun tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka debitur dalam keadaan wanprestasi. Sehingga berlaku segala akibat dari wanprestasi. Dalam hal ini kreditur dapat menuntut ganti rugi dan biaya-biaya atas pelaksanaan pekerjaan yang telah dikerjakan sendiri olehnya kepada debitur.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Demikian jawaban kami terkait prestasi kreditur dilaksanakan debitur, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PerdataSurat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963REFERENSIAgus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Cet. Kedua Kencana , Jakarta: Prenada Media Group, 2011;Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, Bandung: Penerbit Alumni, 1989.[1] Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Cet. Kedua Kencana , Jakarta: Prenada Media Group2011, hal. 262.[2] Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, Bandung: Penerbit Alumni, 1989, hal.228Tagsacara perdatadebiturgugatan perdatahukum perdatakrediturwanprestasi

Ada perjanjian timbal balik antara para pihak yang masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan porsinya, namun dalam pelaksanaannya, kreditur tidak pernah meminta debitur menjalankan kewajibannya. Justru krediturlah yang berinisiatif untuk melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajiban debitur berdasarkan perjanjian tersebut. Dengan kejadian seperti ini, apakah kreditur masih memiliki hak tuntut pelaksanaan prestasi debitur atau ada hak lain yang dapat digunakan oleh kreditur sehubungan dengan penggantian ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut? Terima kasih.

Dalam perjanjian timbal balik perlu ditentukan terlebih dahulu siapa yang berprestasi. Jika prestasi debitur dilaksanakan oleh kreditur, maka debitur dapat dinyatakan dalam keadaan wanprestasi apabila telah ada pernyataan lalai dari kreditur atau dengan lewatnya tenggang waktu berprestasi. Kreditur dapat menuntut ganti rugi, biaya dan bunga apabila debitur telah memenuhi unsur wanprestasi. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca dalam ulasan di bawah ini. Rumah Tak Sesuai Design, Gugat Kontraktor atau Tukang?27 Mei 2022Undian Berhadiah Dibatalkan Sepihak, Ini Langkah Hukumnya19 Mei 2022Kreditur Pemegang Corporate Guarantee, Konkuren atau Separatis?18 Mei 2022Apa Itu Novasi dan Bagaimana Cara Pelaksanaannya?13 Apr 2022Rumah Tak Sesuai Design, Gugat Kontraktor atau Tukang?27 Mei 2022Undian Berhadiah Dibatalkan Sepihak, Ini Langkah Hukumnya19 Mei 2022Kreditur Pemegang Corporate Guarantee, Konkuren atau Separatis?18 Mei 2022Apa Itu Novasi dan Bagaimana Cara Pelaksanaannya?13 Apr 2022Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 2022Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank6 Mei 2024Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 2023Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 2022Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank6 Mei 2024Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/prestasi-debitur-dilaksanakan-kreditur-lt6298879d9a5db/

Prestasi Debitur Dilaksanakan Kreditur, Bagaimana Hukumnya?

pages/223/page-3.html

ULASAN LENGKAP -------------- ### **Hak dan Kewajiban Kreditur dan Debitur dalam Perjanjian Timbal Balik** Dalam hukum perikatan, kreditur adalah pihak yang berhak atas prestasi sedangkan debitur adalah pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan prestasi. Dalam perjanjian timbal balik dimana kewajiban ada pada masing-masing pihak, maka penting untuk ditentukan pihak yang berprestasi terlebih dahulu. Misalnya apakah penjual akan menyerahkan barang setelah harganya dibayar atau sebaliknya. Baca juga: **[Macam-macam Perjanjian dan Syarat Sahnya](https://www.hukumonline.com/klinik/a/macam-macam-perjanjian-dan-syarat-sahnya-lt4c3d1e98bb1bc/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=macam_macam_perjanjian)** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Rumah Tak Sesuai _Design_, Gugat Kontraktor atau Tukang? ](/klinik/a/rumah-tak-sesuai-idesign-i-gugat-kontraktor-atau-tukang-lt6290a64665886/)  27 Mei 2022 [ #### Undian Berhadiah Dibatalkan Sepihak, Ini Langkah Hukumnya ](/klinik/a/undian-berhadiah-dibatalkan-sepihak--ini-langkah-hukumnya-lt6285bbb58a0f4/)  19 Mei 2022 [ #### Kreditur Pemegang _Corporate Guarantee_, Konkuren atau Separatis? ](/klinik/a/kreditur-pemegang-icorporate-guarantee-i--konkuren-atau-separatis-lt6284932edfd45/)  18 Mei 2022 [ #### Apa Itu Novasi dan Bagaimana Cara Pelaksanaannya? ](/klinik/a/apa-itu-novasi-dan-bagaimana-cara-pelaksanaannya-lt5113002d58b0a/)  13 Apr 2022 [](#!) Dalam ilustrasi yang Anda sampaikan, tentunya debiturlah yang wajib untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Namun ternyata kreditur tidak pernah meminta agar kewajiban yang telah disepakati dilaksanakan oleh debitur, malahan kreditur sendiri yang melaksanakan prestasi tersebut. Untuk menjawab pertanyaan Anda, apakah kreditur berhak atas penggantian biaya-biaya atau kerugian yang telah dikeluarkan dalam pelaksanaan pekerjaan yang telah diperjanjikan, sebelumnya perlu dipahami apakah debitur dalam keadaan wanprestasi atau tidak. Sehingga kreditur berhak untuk menuntut ganti kerugian, termasuk biaya dan bunga. ### **Prestasi Debitur Dilaksanakan Kreditur, Apakah Wanprestasi?** Sebelumnya, perlu dicermati ketentuan dalam **Pasal 1243 [KUH Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata)**, yakni: Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) _Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya_. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa debitur dapat dinyatakan lalai setelah ada pernyataan lalai atau somasi dari kreditur kepada debitur. Pernyataan lalai ini bertujuan untuk menetapkan tenggang waktu berprestasi yang patut/wajar kepada debitur agar memenuhi prestasi atau kewajibannya sebagaimana diatur di dalam **Pasal 1238 KUH Perdata**. Menurut **[SEMA No. 3 Tahun 1963](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19494/surat-edaran-mahkamah-agung-nomor-3-tahun-1963?r=1&p=1&q=Surat%20Edaran%20Mahkamah%20Agung%20Nomor%203%20Tahun%201963&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=SE_MA_3_1963)**, pengiriman surat gugatan kepada tergugat dapat dianggap sebagai penagihan dan dapat dianggap sebagai pernyataan lalai. Adakalanya dalam keadaan tertentu untuk membuktikan debitur dalam keadaan wanprestasi tidak diperlukan lagi pernyataan lalai, tetapi hal-hal berikut: [\[1\]](#_ftn1) 1. untuk pemenuhan prestasi berlaku tenggang waktu yang fatal (_fatal termijn_); 2. debitur menolak pemenuhan; 3. debitur mengakui kelalaiannya; 4. pemenuhan prestasi tidak mungkin (di luar _overmacht_); 5. pemenuhan tidak lagi berarti (_zinloos_); 6. debitur melakukan prestasi tidak sebagaimana mestinya. Selain itu, bentuk wanprestasi dapat berupa:[\[2\]](#_ftn2) 1. tidak melaksanakan prestasi; 2. melaksanakan prestasi tetapi terlambat; 3. melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan; atau 4. tidak tunai memenuhi prestasi. Menjawab pertanyaan Anda, apabila dalam perjanjian antara kreditur dan debitur telah disepakati waktu pelaksanaan pekerjaan, maka dengan lewatnya waktu berprestasi debitur dianggap dalam keadaaan wanprestasi. Sedangkan apabila dalam perjanjian tidak disepakati waktu pelaksanaan pekerjaan, maka kreditur wajib memberikan peringatan atau somasi atau pernyataan lalai kepada debitur terlebih dahulu untuk melaksanakan kewajiban yang telah diperjanjikan. Baca juga: **[Pengertian Somasi dan Cara Membuatnya](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-somasi-dan-cara-membuatnya-lt616807e4d69a1?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=somasi)** Apabila, telah lewat waktu berprestasi atau dengan telah diperingatinya debitur agar melaksanakan prestasi namun tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka debitur dalam keadaan wanprestasi. Sehingga berlaku segala akibat dari wanprestasi. Dalam hal ini kreditur dapat menuntut ganti rugi dan biaya-biaya atas pelaksanaan pekerjaan yang telah dikerjakan sendiri olehnya kepada debitur. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/) disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). Demikian jawaban kami terkait prestasi kreditur dilaksanakan debitur, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19494/surat-edaran-mahkamah-agung-nomor-3-tahun-1963?r=1&p=1&q=Surat%20Edaran%20Mahkamah%20Agung%20Nomor%203%20Tahun%201963&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=SE_MA_3_1963) REFERENSI --------- 1. Agus Yudha Hernoko, _Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial_, Cet. Kedua Kencana , Jakarta: Prenada Media Group, 2011; 2. Riduan Syahrani, _Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata,_ Bandung: Penerbit Alumni, 1989. [\[1\]](#_ftnref1) Agus Yudha Hernoko, _Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial_, Cet. Kedua Kencana , Jakarta: Prenada Media Group2011, hal. 262. [\[2\]](#_ftnref2) Riduan Syahrani, _Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata,_ Bandung: Penerbit Alumni, 1989, hal.228 Tags ---- [acara perdata](/tag/acara-perdata) [debitur](/tag/debitur) [gugatan perdata](/tag/gugatan-perdata) [hukum perdata](/tag/hukum-perdata) [kreditur](/tag/kreditur) [wanprestasi](/tag/wanprestasi)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel berjudul Apakah Mahar Merupakan Harta Bersama yang dibuat oleh Heri Aryanto, S.H dan dipublikasikan pertama kali pada Selasa, 17 April 2012. KLINIK TERKAITHak Istri Setelah Cerai Menurut Islam 17 Mei 2024Wajibkah Istri Mengembalikan Mahar dalam Cerai Khuluk? 19 Okt 2023Aturan Besaran Nominal Mahar Pernikahan dalam Islam16 Mar 2023Status Mahar Jika Gagal Nikah, Bisakah Diminta Lagi?11 Nov 2022Sebelum membahas kedudukan mahar dalam pernikahan sebagai harta bersama, mari kenali dulu definisi mahar pernikahan dalam Islam dan harta bersama. Pasal 1 huruf d KHI menerangkan bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.Terkait harta bersama, Pasal 1 huruf f KHI menerangkan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.Hukum Mahar dalam PernikahanBelajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Merujuk definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kedudukan mahar dalam pernikahan sebagai harta bersama adalah salah. Hukum mahar dalam pernikahan adalah hak pribadi mempelai wanita, bukan harta bersama.Mengapa demikian? Pasalnya, mahar diberikan calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita sebelum sahnya ikatan perkawinan atau diberikan dan diucapkan pada saat dilangsungkannya ijab kabul antara mempelai pria dengan wali nikah calon mempelai wanita. Sedangkan harta bersama menurut Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974 merupakan harta yang didapat oleh suami dan/atau istri selama dalam ikatan perkawinan.Sebagai penegas, simak ketentuan Pasal 32 KHI yang menerangkan bahwa mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.Mahar sebagai Harta Gono-GiniMenjawab pertanyaan Anda, menurut kami, kedudukan mahar sebagai harta bersama seperti rumah adalah tidak tepat. Dengan demikian, apabila terjadi perceraian, rumah yang dijadikan mahar tersebut adalah hak pribadi istri.Terkait harta gana-gini atau yang umumnya dikenal sebagai harta gono-gini sebagaimana ditanyakan, KHI secara khusus mengatur masalah gono-gini. Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 97 KHI yang menerangkan bahwa janda atau duda cerai, masing-masing berhak seperdua (setengah) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan.Menjual Harta Bersama, Perlukah Izin Pasangan?Menjawab pertanyaan ketiga Anda, perlukah izin mantan suami jika ingin menjual mahar, maka berdasarkan analisis di atas, bahwa mahar bukanlah harta bersama dan merupakan hak pribadi istri, maka secara hukum tidak ada ketentuan mengenai izin menjual mahar dari mantan suami.Adapun, sebelum menjawab pertanyaan keempat Anda, tentang menjual harta bersama atau harta gono gini, perlu Anda ketahui mengenai pembagian harta bersama. Dalam praktiknya, pembagian harta bersama juga dapat dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan antara suami-istri pada saat proses persidangan berlangsung, baik di dalam sidang maupun di luar persidangan.Hasil kesepakatan tersebut kemudian dapat diajukan kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus permohonan cerai atau gugatan cerai tersebut. Selanjutnya, kesepakatan tentang harta bersama tersebut ditetapkan dan termuat dalam putusan dan mengikat bagi kedua belah pihak, baik mantan suami atau mantan istri, setelah perceraian dinyatakan sah menurut hukum.Kemudian, jika didasarkan pada Pasal 92 KHI jo. Pasal 36 ayat (1) UU 1/1974, suami atau istri tidak dapat menjual atau memindahkan harta bersama tanpa persetujuan pihak lain (baik istri atau suaminya).Namun, ketentuan Pasal 47 ayat (3) KHI memberikan pengecualian dengan catatan apabila sebelum perkawinan telah dibuat dan disahkan oleh Pejabat Pencatat Perkawinan sebuah perjanjian tertulis yang di dalamnya menyebutkan kewenangan masing-masing pihak, baik istri atau suami untuk mengadakan hak hipotik (menjaminkan dengan hak tanggungan) atas harta pribadi dan harta bersama, maka baik suami atau istri dapat melakukan perbuatan hukum menjaminkan harta bersama dan harta pribadi tersebut dengan hak tanggungan tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan istri atau suaminya.Untuk menjawab pertanyaan keempat yang Anda ajukan, menurut pendapat kami, mengacu pada ketentuan Pasal 92 KHI di atas, apabila belum ada putusan atau penetapan Pengadilan Agama mengenai pembagian harta bersama, maka masing-masing pihak, baik suami atau istri tidak dapat menjual atau memindahkan harta bersama tersebut tanpa adanya persetujuan pihak lainnya.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Demikian jawaban kami terkait kedudukan mahar dalam pernikahan sebagai harta bersama atau bukan sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang PerkawinanUndang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang PerkawinanInstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.Tagsharta bawaanharta bersamaharta gono ginihukum keluargahukum perkawinankeluarga dan perkawinanmahar

Ada beberapa pertanyaan yang hendak saya tanyakan. Sebagai informasi, suami saya memberikan rumah sebagai mahar. 1) Apakah kedudukan mahar dalam pernikahan sebagai harta bersama? 2) Apakah setelah ada perceraian, jika mahar tersebut hendak dijual maka harus melalui persetujuan mantan suami? 3) Bagaimana pembagian harta gono-gini menurut Kompilasi Hukum Islam? 4) Jika belum ada pembagian harta gono-gini jika masing-masing pihak ingin menjual, maka harus melalui persetujuan (mantan istri/suami), apakah betul demikian? Terima kasih.

Sebelum membahas kedudukan mahar dalam pernikahan sebagai harta bersama, terlebih dahulu perlu dipahami apa itu mahar. Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Lalu, terkait apakah kedudukan mahar dalam pernikahan sebagai harta bersama, Pasal 32 KHI menegaskan bahwa mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya. Merujuk definisi tersebut, apakah mahar dapat dikategorikan sebagai harta bersama? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini. Hak Istri Setelah Cerai Menurut Islam 17 Mei 2024Wajibkah Istri Mengembalikan Mahar dalam Cerai Khuluk? 19 Okt 2023Aturan Besaran Nominal Mahar Pernikahan dalam Islam16 Mar 2023Status Mahar Jika Gagal Nikah, Bisakah Diminta Lagi?11 Nov 2022Hak Istri Setelah Cerai Menurut Islam 17 Mei 2024Wajibkah Istri Mengembalikan Mahar dalam Cerai Khuluk? 19 Okt 2023Aturan Besaran Nominal Mahar Pernikahan dalam Islam16 Mar 2023Status Mahar Jika Gagal Nikah, Bisakah Diminta Lagi?11 Nov 2022Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 20244 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 20244 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-mahar-dalam-pernikahan-sebagai-harta-bersama--tepatkah-lt4f58613bf2a85/

Kedudukan Mahar dalam Pernikahan sebagai Harta Bersama, Tepatkah?

pages/223/page-4.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel berjudul _Apakah Mahar Merupakan Harta Bersama_ yang dibuat oleh** [**Heri Aryanto, S.H**](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/paham-indonesia-lt4f82a0fb58603/heri-aryanto-sh-lt4f82c1c43ef9e/) **dan dipublikasikan pertama kali pada Selasa, 17 April 2012.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Hak Istri Setelah Cerai Menurut Islam ](/klinik/a/hak-istri-setelah-cerai-menurut-islam-lt5e7315368865f/)  17 Mei 2024 [ #### Wajibkah Istri Mengembalikan Mahar dalam Cerai Khuluk? ](/klinik/a/mengembalikan-mahar-lt60bac0173f058/)  19 Okt 2023 [ #### Aturan Besaran Nominal Mahar Pernikahan dalam Islam ](/klinik/a/mahar-pernikahan-dalam-islam-lt5d0b245a920da/)  16 Mar 2023 [ #### Status Mahar Jika Gagal Nikah, Bisakah Diminta Lagi? ](/klinik/a/status-mahar-jika-gagal-nikah--bisakah-diminta-lagi-lt60fe45d2614d5/)  11 Nov 2022 [](#!) Sebelum membahas kedudukan mahar dalam pernikahan sebagai harta bersama, mari kenali dulu definisi mahar pernikahan dalam Islam dan harta bersama. **Pasal 1 huruf d [KHI](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/appendices?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KHI)** menerangkan bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Terkait harta bersama, **Pasal 1 huruf f KHI** menerangkan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau _syirkah_ adalah harta diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. ### **Hukum Mahar dalam Pernikahan** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Merujuk definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kedudukan mahar dalam pernikahan sebagai harta bersama adalah salah. **Hukum mahar dalam pernikahan adalah hak pribadi mempelai wanita, bukan harta bersama.** Mengapa demikian? Pasalnya, mahar diberikan calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita sebelum sahnya ikatan perkawinan atau diberikan dan diucapkan pada saat dilangsungkannya ijab kabul antara mempelai pria dengan wali nikah calon mempelai wanita. Sedangkan harta bersama menurut **Pasal 35 ayat (1) [UU 1/1974](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_1974)** merupakan harta yang didapat oleh suami dan/atau istri selama dalam ikatan perkawinan. Sebagai penegas, simak ketentuan **Pasal 32 KHI** yang menerangkan bahwa **mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.** ### **Mahar sebagai Harta Gono-Gini** Menjawab pertanyaan Anda, menurut kami, kedudukan mahar sebagai harta bersama seperti rumah adalah tidak tepat. Dengan demikian, apabila terjadi perceraian, rumah yang dijadikan mahar tersebut adalah hak pribadi istri. Terkait harta gana-gini atau yang umumnya dikenal sebagai harta gono-gini sebagaimana ditanyakan, KHI secara khusus mengatur masalah gono-gini. Ketentuan tersebut tertuang dalam **Pasal 97 KHI** yang menerangkan bahwa janda atau duda cerai, masing-masing berhak seperdua (setengah) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan. ### **Menjual Harta Bersama, Perlukah Izin Pasangan?** Menjawab pertanyaan ketiga Anda, perlukah izin mantan suami jika ingin menjual mahar, maka berdasarkan analisis di atas, bahwa mahar bukanlah harta bersama dan merupakan hak pribadi istri, maka secara hukum **tidak ada ketentuan mengenai izin menjual mahar dari mantan suami.** Adapun, sebelum menjawab pertanyaan keempat Anda, tentang menjual harta bersama atau harta gono gini, perlu Anda ketahui mengenai pembagian harta bersama. Dalam praktiknya, pembagian harta bersama juga dapat dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan antara suami-istri pada saat proses persidangan berlangsung, baik di dalam sidang maupun di luar persidangan. Hasil kesepakatan tersebut kemudian dapat diajukan kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus permohonan cerai atau gugatan cerai tersebut. Selanjutnya, kesepakatan tentang harta bersama tersebut ditetapkan dan termuat dalam putusan dan mengikat bagi kedua belah pihak, baik mantan suami atau mantan istri, setelah perceraian dinyatakan sah menurut hukum. Kemudian, jika didasarkan pada **Pasal 92 KHI _jo._ Pasal 36 ayat (1) UU 1/1974**, suami atau istri tidak dapat menjual atau memindahkan harta bersama tanpa persetujuan pihak lain (baik istri atau suaminya). Namun, ketentuan **Pasal 47 ayat (3) KHI** memberikan pengecualian dengan catatan apabila sebelum perkawinan telah dibuat dan disahkan oleh Pejabat Pencatat Perkawinan sebuah perjanjian tertulis yang di dalamnya menyebutkan kewenangan masing-masing pihak, baik istri atau suami untuk mengadakan hak hipotik (menjaminkan dengan hak tanggungan) atas harta pribadi dan harta bersama, maka baik suami atau istri dapat melakukan perbuatan hukum menjaminkan harta bersama dan harta pribadi tersebut dengan hak tanggungan tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan istri atau suaminya. Untuk menjawab pertanyaan keempat yang Anda ajukan, menurut pendapat kami, mengacu pada ketentuan Pasal 92 KHI di atas, apabila belum ada putusan atau penetapan Pengadilan Agama mengenai pembagian harta bersama, maka masing-masing pihak, baik suami atau istri tidak dapat menjual atau memindahkan harta bersama tersebut tanpa adanya persetujuan pihak lainnya. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/) disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). Demikian jawaban kami terkait kedudukan mahar dalam pernikahan sebagai harta bersama atau bukan sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_1974) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5dafedf4cd014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_16_2019) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/appendices?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KHI) Tags ---- [harta bawaan](/tag/harta-bawaan) [harta bersama](/tag/harta-bersama) [harta gono gini](/tag/harta-gono-gini) [hukum keluarga](/tag/hukum-keluarga) [hukum perkawinan](/tag/hukum-perkawinan) [keluarga dan perkawinan](/tag/keluarga-dan-perkawinan) [mahar](/tag/mahar)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. Pihak yang Berwenang Memblokir RekeningKLINIK TERKAITPembayaran THR Tak Boleh Dicicil, Ini Dasar Hukumnya20 Mar 2024Yuk Intip! Berikut Besaran Gaji Panitera19 Mei 2022Langkah Hukum Jika Upah Dosen di Bawah UMP13 Mei 2022Potong Gaji karena Barang di Minimarket Hilang, Bolehkah?16 Mar 2022Apabila pemblokiran rekening dilakukan atas permohonan dari pemilik rekening biasanya dilakukan karena adanya indikasi penyalahgunaan rekening tanpa sepengetahuan dari si pemilik rekening. Permohonan pemblokiran itu diajukan oleh pemilik rekening untuk mencegah adanya kerugian atau memastikan rekening tidak disalahgunakan oleh pihak lain.Sementara itu, apabila pemblokiran rekening dilakukan bukan atas permintaan dari pemilik rekening, maka prosesnya telah diatur dalam di dalam Pasal 12 ayat (1) PBI 2/2000 yang selengkapnya berbunyi:Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Pemblokiran dan atau penyitaan Simpanan atas nama seorang Nasabah Penyimpan yang telah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa oleh polisi, jaksa, atau hakim, dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa memerlukan izin dari Pimpinan Bank Indonesia.Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam melakukan pemblokiran, misalnya terhadap tersangka atau terdakwa oleh penyidik kepolisian, jaksa atau hakim.Dalam kasus di atas, kami rangkum, pihak bank tempat Anda bekerja melakukan audit investigasi, yaitu audit yang dilakukan oleh auditor karena terindikasi kuat adanya suatu kecurangan atau tindakan penipuan atau penyimpangan yang sengaja dilakukan untuk memanipulasi bank.Namun, sebenarnya tindakan pemblokiran atas suatu rekening milik Anda (karyawan) seharusnya bentuk tindakan atau upaya paksa dari penegak hukum yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) PBI 2/2000 di atas.Sementara auditor dan bank bukanlah penegak hukum, sehingga untuk kepentingan audit investigasi pun, auditor tidak berwenang memblokir rekening Anda. Jadi, apabila auditor atau bank secara sepihak memblokir rekening Anda dan/atau membuka akses rekening Anda tanpa persetujuan pemilik rekening, dapat diasumsikan telah terjadi pelanggaran prinsip kerahasiaan bank.Baca juga: Prinsip Kerahasiaan Bank (Bank Secrecy Law) di IndonesiaOleh karena itu, menurut kami, auditor atau bank tidak berhak memblokir atau membuka akses rekening gaji Anda selaku karyawan secara sewenang-wenang. Langkah HukumKemudian menjawab pertanyaan Anda selanjutnya, kami berpendapat, langkah hukum yang dapat Anda lakukan adalah sebagai berikut:Menanyakan alasan perusahaan melakukan pemblokiran terhadap rekening Anda;Meminta penjelasan secara tertulis kepada perusahaan atas pemblokiran yang dilakukan;Meminta perusahaan untuk segera mencabut blokir yang dilakukan dengan alasan kebutuhan;Apabila hal tersebut tidak juga diindahkan, maka sampaikanlah bahwa pemblokiran yang dilakukan oleh perusahaan berpotensi melanggar prinsip kerahasiaan bank;Anda dapat mempertimbangkan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas kerugian yang diakibatkan dari rekening Anda yang diblokir, yaitu tidak dapat mengambil gaji yang telah dibayarkan perusahaan.Baca juga: KPK Blokir Rekening Senilai Rp139,4 Miliar terkait Kasus Korupsi Helikopter AW-101 Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMPeraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.Tagspemblokiranrahasia bankrekening

Saya bekerja di salah satu bank swasta pada bulan Maret 2022. Ada audit investigasi perusahaan dan pada bulan yang sama rekening gaji saya diblokir sehingga pada saat pembayaran gaji, saya tidak bisa mengambil gaji. Apakah perusahaan berhak memblokir rekening gaji karyawan? Adakah payung hukum terkait kewenangan perusahaan melakukan pemblokiran rekening gaji tanpa adanya pemberitahuan? Langkah hukum apa yang harus saya lakukan?

Pemblokiran rekening tidak dapat dilakukan sewenang-wenang. Adapun Pasal 12 ayat (1) PBI 2/2000 menyatakan pemblokiran rekening dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu polisi, jaksa, atau hakim. Lantas, apakah pihak auditor atau bank tempat Anda bekerja berwenang memblokir rekening Anda?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Pembayaran THR Tak Boleh Dicicil, Ini Dasar Hukumnya20 Mar 2024Yuk Intip! Berikut Besaran Gaji Panitera19 Mei 2022Langkah Hukum Jika Upah Dosen di Bawah UMP13 Mei 2022Potong Gaji karena Barang di Minimarket Hilang, Bolehkah?16 Mar 2022Pembayaran THR Tak Boleh Dicicil, Ini Dasar Hukumnya20 Mar 2024Yuk Intip! Berikut Besaran Gaji Panitera19 Mei 2022Langkah Hukum Jika Upah Dosen di Bawah UMP13 Mei 2022Potong Gaji karena Barang di Minimarket Hilang, Bolehkah?16 Mar 2022Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-hukum-jika-rekening-karyawan-diblokir-tiba-tiba-lt6295fbed7cf9a/

Langkah Hukum Jika Rekening Karyawan Diblokir Tiba-tiba

pages/223/page-5.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### **Pihak yang Berwenang Memblokir Rekening** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Pembayaran THR Tak Boleh Dicicil, Ini Dasar Hukumnya ](/klinik/a/pembayaran-thr-tak-boleh-dicicil-lt5eaa9da1601f8/)  20 Mar 2024 [ #### Yuk Intip! Berikut Besaran Gaji Panitera ](/klinik/a/yuk-intip-berikut-besaran-gaji-panitera-lt6285e8dabb75f/)  19 Mei 2022 [ #### Langkah Hukum Jika Upah Dosen di Bawah UMP ](/klinik/a/langkah-hukum-jika-upah-dosen-di-bawah-ump-lt61c0671a616e1/)  13 Mei 2022 [ #### Potong Gaji karena Barang di _Minimarket_ Hilang, Bolehkah? ](/klinik/a/potong-gaji-karena-barang-di-iminimarket-i-hilang--bolehkah-lt62319f763350f/)  16 Mar 2022 [](#!) Apabila pemblokiran rekening dilakukan atas permohonan dari pemilik rekening biasanya dilakukan karena adanya indikasi penyalahgunaan rekening tanpa sepengetahuan dari si pemilik rekening. Permohonan pemblokiran itu diajukan oleh pemilik rekening untuk mencegah adanya kerugian atau memastikan rekening tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Sementara itu, apabila pemblokiran rekening dilakukan bukan atas permintaan dari pemilik rekening, maka prosesnya telah diatur dalam di dalam **Pasal 12 ayat (1)** **[PBI 2/2000](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27184/peraturan-bank-indonesia-nomor-219pbi2000-tahun-2000?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PBI_2_2000)** yang selengkapnya berbunyi: Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) **_Pemblokiran_** _dan atau penyitaan **Simpanan** atas nama seorang Nasabah Penyimpan yang telah dinyatakan sebagai **tersangka atau terdakwa** oleh polisi, jaksa, atau hakim, dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa memerlukan izin dari Pimpinan Bank Indonesia._ Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam melakukan pemblokiran, misalnya terhadap tersangka atau terdakwa oleh penyidik kepolisian, jaksa atau hakim. Dalam kasus di atas, kami rangkum, pihak bank tempat Anda bekerja melakukan audit investigasi, yaitu audit yang dilakukan oleh auditor karena terindikasi kuat adanya suatu kecurangan atau tindakan penipuan atau penyimpangan yang sengaja dilakukan untuk memanipulasi bank. Namun, sebenarnya tindakan pemblokiran atas suatu rekening milik Anda (karyawan) seharusnya bentuk tindakan atau upaya paksa dari penegak hukum yang berwenang berdasarkan ketentuan **Pasal 12 ayat (1)** **PBI 2/2000** di atas. Sementara auditor dan bank bukanlah penegak hukum, sehingga untuk kepentingan audit investigasi pun, auditor tidak berwenang memblokir rekening Anda. Jadi, apabila auditor atau bank secara sepihak memblokir rekening Anda dan/atau membuka akses rekening Anda tanpa persetujuan pemilik rekening, dapat diasumsikan telah terjadi pelanggaran prinsip kerahasiaan bank. Baca juga: **[Prinsip Kerahasiaan Bank (_Bank Secrecy Law_) di Indonesia](https://www.hukumonline.com/klinik/a/prinsip-kerahasiaan-bank-ibank-secrecy-law-i-di-indonesia-lt624430db90b19?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=secrecy_law)** Oleh karena itu, menurut kami, auditor atau bank tidak berhak memblokir atau membuka akses rekening gaji Anda selaku karyawan secara sewenang-wenang. ### **Langkah Hukum** Kemudian menjawab pertanyaan Anda selanjutnya, kami berpendapat, langkah hukum yang dapat Anda lakukan adalah sebagai berikut: 1. Menanyakan alasan perusahaan melakukan pemblokiran terhadap rekening Anda; 2. Meminta penjelasan secara tertulis kepada perusahaan atas pemblokiran yang dilakukan; 3. Meminta perusahaan untuk segera mencabut blokir yang dilakukan dengan alasan kebutuhan; 4. Apabila hal tersebut tidak juga diindahkan, maka sampaikanlah bahwa pemblokiran yang dilakukan oleh perusahaan berpotensi melanggar prinsip kerahasiaan bank; 5. Anda dapat mempertimbangkan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas kerugian yang diakibatkan dari rekening Anda yang diblokir, yaitu tidak dapat mengambil gaji yang telah dibayarkan perusahaan. Baca juga: **[KPK Blokir Rekening Senilai Rp139,4 Miliar terkait Kasus Korupsi Helikopter AW-101](https://www.inews.id/news/nasional/kpk-blokir-rekening-senilai-rp1394-miliar-terkait-kasus-korupsi-helikopter-aw-101)** Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- [Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27184/peraturan-bank-indonesia-nomor-219pbi2000-tahun-2000?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PBI_2_2000). Tags ---- [pemblokiran](/tag/pemblokiran) [rahasia bank](/tag/rahasia-bank) [rekening](/tag/rekening)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Perlindungan WNI di Luar Negeri Sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda, perlu kita pahami terlebih dahulu pengertian dan dasar hukum perlindungan dan Warga Negara Indonesia (“WNI).KLINIK TERKAITWNA Bisa Punya KTP Elektronik, Ini Bedanya dengan Milik WNI23 Mei 2023Syarat Menjadi Warga Negara Indonesia karena Perkawinan20 Mei 2022Hukumnya Jika WNI Ditugaskan di Indonesia oleh Perusahaan Luar Negeri12 Mei 2022WNI Pakai Ganja di Luar Negeri, Bisakah Dipidana?30 Des 2021Perlindungan adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan WNI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak,[1] dengan demikian negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.[2] Hal tersebut tertulis dalam alinea ke-4 pembukaanUUD 1945 .Adapun yang dimaksud dengan WNI menurut Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 yaitu:[3]Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.Definisi WNI juga dapat Anda temukan dalam Pasal 2 UU 12/2006  yang berbunyi:Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang- orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.Pasal 1 ayat (1) Permenlu 5/2018 mengatur bahwa perlindungan WNI di luar negeri merupakan segala upaya yang dilakukan untuk melayani dan melindungi kepentingan WNI di luar negeri. Perlindungan tersebut dilakukan oleh:[4]Negara, yang dilaksanakan oleh Presiden berdasarkan usulan MenteriPemerintah Pusat, melalui Kementerian Luar NegeriPerwakilan, dalam koordinasi dengan Kementerian Luar NegeriLembaga/Badan, dalam koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri.Menurut Permenlu 5/2018, terdapat 2 (dua) jenis perlindungan yaitu perlindungan konsuler dan perlindungan diplomatik.[5]Bentuk perlindungan kekonsuleran meliputi salah satunya penyampaian keterangan dalam hal terjadinya kematian, perwalian, pelindungan, kapal rusak, dan kecelakaan udara.[6] Sedangkan perlindungan diplomatik diberikan dalam hal pelindungan kekonsuleran telah diberikan secara maksimal, dan/atau terdapat pertimbangan khusus.[7]Dalam hal WNI yang bersangkutan membutuhkan respons cepat dari Indonesia, negara wajib melakukan hal yang diatur pada Pasal 4 ayat (4) Permenlu 5/2018 sebagai berikut:[8]menjawab pengaduan dan/atau laporan dengan cepatmengkaji secara cepat dan tepat permasalahan yang dihadapi WNImenetapkan langkah penanganan permasalahan, danmelaksanakan penanganan permasalahan. Sebagai informasi tambahan, bagi WNI yang berada di luar negeri dapat menelurusi portal Peduli WNI untuk mengakses pelayanan dan perlindungan bagi WNI yang di luar negeri.Perlindungan WNI yang Meninggal di Luar NegeriBerdasarkan Pasal 46 ayat (1) Perpres 96/2018, apabila WNI meninggal dunia di luar wilayah Indonesia, maka kematian tersebut wajib dilaporkan kepada perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:kutipan akta kematian/bukti pencatatan kematian dari negara setempat,dokumen perjalanan Republik Indonesia, dansurat keterangan yang menunjukan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri.Kemudian Pasal 46 ayat (2) Perpres 96/2018 mengatur bahwa dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kematian bagi orang asing, maka pencatatan kematian WNI dilaksanakan pada perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:surat keterangan kematian dan instansi yang berwenang di negara setempat,dokumen perjalanan Republik Indonesia, dansurat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri.Repatriasi Jenazah WNI ke IndonesiaRepatriasi adalah pemulangan kembali orang ke tanah airnya.[9] Dalam hal jenazah WNI yang hendak direpatriasi, maka berdasarkan informasi yang kami telusuri dari laman Pelaporan Kematian di Luar Negeri terdapat beberapa persyaratan administratif yang perlu dipenuhi antara lain:mengisi form pelaporan kematian;paspor Republik Indonesia almarhum asli;jika almarhum berdomisili di negara tersebut, maka dibutuhkan fotokopi ID Card negara bersangkutan;sertifikat kematian yang dikeluarkan instansi dimana almarhum meninggal dunia (diterjemahkan dan dilegalisasi);embalming certificate;Laissez-Passer for a corpse, danfotokopi tiket pesawat untuk pengiriman jenazah.Kementerian Luar Negeri RI (“Kemlu”) akan membantu proses administratif untuk memulangkan jenazah ke Indonesia. Jika syarat-syarat telah dipenuhi, kedutaan besar Indonesia di wilayah negara tersebut akan berkoordinasi dengan negara beserta otoritas yang berwenang mengurusi jenazah tersebut.Untuk proses repatriasi jenazah, berdasarkan Permenkeu 74/PMK.04/2021  tentang rush handling, jenazah dan abu jenazah termasuk kedalam kategori barang impor rush handling atau pelayanan segera.[10] Artinya, pelayanan kepabeanan yang diberikan atas barang impor tertentu yang karena karakteristiknya perlu segera dikeluarkan dari kawasan pabean.[11]Kawasan pabean sendiri merupakan kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.[12] Kemudian, berdasarkan Pasal 25 ayat (1) huruf k UU 17/2006, peti atau kemasan lain yang berisi jenazah/abu jenazah yang diimpor ke Indonesia bebas dari bea masuk.Kesimpulannya, WNI akan tetap mendapat perlindungan dari negara, dimanapun ia berada. Perlindungan yang diberikan bukan hanya ketika WNI tersebut dalam keadaan hidup, bahkan ketika WNI meninggal dunia di luar wilayah Indonesia, negara melalui perwakilannya wajib untuk memberikan pelindungan. Dalam kasus kematian WNI di luar negeri, pelindungan yang diberikan negara tidak hanya dalam bentuk pelaporan kematian, melainkan termasuk repatriasi jenazah ke Indonesia.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesa 1945Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang KepabeananPeraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan SipilPeraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri;Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.04/2021 tentang Pengeluaran Barang Impir untuk Dipakai Dengan Pelayanan Segera (Rush Handling)REFERENSIKamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada Selasa, 31 Mei 2022 pukul 10.16 WIB;Pelaporan Kematian di Luar Negeri, diakses pada hari Senin, 30 Mei 2022, pukul 14.25 WIB;Peduli WNI diakses pada Senin, 30 Mei 2022, pukul 15.00 WIB;Menlu Wajib Lindungi WNI di Luar Negeri, diakses pada Senin, 30 Mei 2022, pukul 12.30 WIB.[1]Menlu Wajib Lindungi WNI di Luar Negeri, diakses pada hari Senin, 30 Mei 2022, pukul 12.30 WIB.[2] Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  (“UUD 1945”)[3] Pasal 26 ayat (1) UUD 1945.[4] Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri ("Permenlu 5/2018")[5] Pasal 7 Permenlu 5/2018.[6] Pasal 8 huruf (1) Permenlu 5/2018.[7] Pasal 12 ayat (1) Permenlu 5/2018.[8] Pasal 4 ayat (4) Permenlu 5/2018.[9]Kamus Besar Bahasa Indonesia (“KBBI”)[10] Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No. 74/PMK.04/2021 tentang Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai Dengan Pelayanan Segera (Rush Handling) (“Permenkeu 74/PMK.04/2021”)[11] Pasal 1 ayat (4) Permenkeu 74/PMK.04/2021[12] Pasal 1 ayat (1) Permenkeu 74/PMK.04/2021Tagshukum internasionalkewarganegaraanperlindunganrepatriasiwarga negara indonesia

Apakah terdapat perlindungan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri dan bagaimana aturan terhadap WNI yang meninggal di luar negeri?

Negara akan melakukan perlindungan WNI dimanapun ia berada. Perlindungan yang diberikan bukan hanya ketika WNI tersebut dalam keadaan hidup, bahkan juga ketika WNI meninggal dunia di luar wilayah Indonesia, negara melalui perwakilannya wajib untuk memberikan perlindungan. Dalam kasus kematian WNI di luar negeri, pelindungan yang diberikan negara tidak hanya dalam bentuk pelaporan kematian, melainkan termasuk repatriasi jenazah ke Indonesia. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. WNA Bisa Punya KTP Elektronik, Ini Bedanya dengan Milik WNI23 Mei 2023Syarat Menjadi Warga Negara Indonesia karena Perkawinan20 Mei 2022Hukumnya Jika WNI Ditugaskan di Indonesia oleh Perusahaan Luar Negeri12 Mei 2022WNI Pakai Ganja di Luar Negeri, Bisakah Dipidana?30 Des 2021WNA Bisa Punya KTP Elektronik, Ini Bedanya dengan Milik WNI23 Mei 2023Syarat Menjadi Warga Negara Indonesia karena Perkawinan20 Mei 2022Hukumnya Jika WNI Ditugaskan di Indonesia oleh Perusahaan Luar Negeri12 Mei 2022WNI Pakai Ganja di Luar Negeri, Bisakah Dipidana?30 Des 20214 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 20234 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-warga-negara-indonesia-yang-meninggal-di-luar-negeri-lt6295b99b20f2b/

Perlindungan Warga Negara Indonesia yang Meninggal di Luar Negeri

pages/223/page-6.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### **Perlindungan WNI di Luar Negeri** Sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda, perlu kita pahami terlebih dahulu pengertian dan dasar hukum perlindungan dan Warga Negara Indonesia (“WNI). ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### WNA Bisa Punya KTP Elektronik, Ini Bedanya dengan Milik WNI ](/klinik/a/wna-bisa-punya-ktp-elektronik-ini-bedanya-dengan-milik-wni-lt60d2f169d90fc/)  23 Mei 2023 [ #### Syarat Menjadi Warga Negara Indonesia karena Perkawinan ](/klinik/a/syarat-menjadi-warga-negara-Indonesia-lt52690eee8c74f/)  20 Mei 2022 [ #### Hukumnya Jika WNI Ditugaskan di Indonesia oleh Perusahaan Luar Negeri ](/klinik/a/hukumnya-jika-wni-ditugaskan-di-indonesia-oleh-perusahaan-luar-negeri-lt627ced47de37c/)  12 Mei 2022 [ #### WNI Pakai Ganja di Luar Negeri, Bisakah Dipidana? ](/klinik/a/wni-pakai-ganja-di-luar-negeri--bisakah-dipidana-lt619cd18209ea2/)  30 Des 2021 [](#!) Perlindungan adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan WNI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak,[\[1\]](#_ftn1) dengan demikian negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.[\[2\]](#_ftn2) Hal tersebut tertulis dalam **alinea ke-4 pembukaan**[**UUD 1945**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945) . Adapun yang dimaksud dengan WNI menurut **Pasal 26 ayat (1)** [**UUD 1945**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945) yaitu:[\[3\]](#_ftn3) Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) _Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara._ Definisi WNI juga dapat Anda temukan dalam **Pasal 2** [**UU 12/2006**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/25702/node/5/uu-no-12-tahun-2006-kewarganegaraan-republik-indonesia?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_12_2006)  yang berbunyi: _Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang- orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara._ **Pasal 1 ayat (1) [Permenlu 5/2018](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6295ec7b1f1ac/peraturan-menteri-luar-negeri-nomor-5-tahun-2018?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenlu_5_2018)** mengatur bahwa perlindungan WNI di luar negeri merupakan segala upaya yang dilakukan untuk melayani dan melindungi kepentingan WNI di luar negeri. Perlindungan tersebut dilakukan oleh:[\[4\]](#_ftn4) 1. Negara, yang dilaksanakan oleh Presiden berdasarkan usulan Menteri 2. Pemerintah Pusat, melalui Kementerian Luar Negeri 3. Perwakilan, dalam koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri 4. Lembaga/Badan, dalam koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Menurut Permenlu 5/2018, terdapat 2 (dua) jenis perlindungan yaitu perlindungan konsuler dan perlindungan diplomatik.[\[5\]](#_ftn5) Bentuk perlindungan kekonsuleran meliputi salah satunya penyampaian keterangan dalam hal terjadinya kematian, perwalian, pelindungan, kapal rusak, dan kecelakaan udara.[\[6\]](#_ftn6) Sedangkan perlindungan diplomatik diberikan dalam hal pelindungan kekonsuleran telah diberikan secara maksimal, dan/atau terdapat pertimbangan khusus.[\[7\]](#_ftn7) Dalam hal WNI yang bersangkutan membutuhkan respons cepat dari Indonesia, negara wajib melakukan hal yang diatur pada **Pasal 4 ayat (4) Permenlu 5/2018** sebagai berikut:[\[8\]](#_ftn8) 1. _menjawab pengaduan dan/atau laporan dengan cepat_ 2. _mengkaji secara cepat dan tepat permasalahan yang dihadapi WNI_ 3. _menetapkan langkah penanganan permasalahan, dan_ 4. _melaksanakan penanganan permasalahan._ Sebagai informasi tambahan, bagi WNI yang berada di luar negeri dapat menelurusi portal [**Peduli WNI**](https://peduliwni.kemlu.go.id/beranda.html) untuk mengakses pelayanan dan perlindungan bagi WNI yang di luar negeri. ### **Perlindungan WNI yang Meninggal di Luar Negeri** Berdasarkan **Pasal 46 ayat (1)** [**Perpres 96/2018**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5bd96b5e9e94d/peraturan-presiden-nomor-96-tahun-2018?r=0&p=1&q=peraturan%20presiden%2096%202018&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_96_2018), apabila WNI meninggal dunia di luar wilayah Indonesia, maka kematian tersebut wajib dilaporkan kepada perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut: 1. kutipan akta kematian/bukti pencatatan kematian dari negara setempat, 2. dokumen perjalanan Republik Indonesia, dan 3. surat keterangan yang menunjukan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri. Kemudian **Pasal 46 ayat (2) Perpres 96/2018** mengatur bahwa dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kematian bagi orang asing, maka pencatatan kematian WNI dilaksanakan pada perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan: 1. surat keterangan kematian dan instansi yang berwenang di negara setempat, 2. dokumen perjalanan Republik Indonesia, dan 3. surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri. ### **Repatriasi Jenazah WNI ke Indonesia** Repatriasi adalah pemulangan kembali orang ke tanah airnya.[\[9\]](#_ftn9) Dalam hal jenazah WNI yang hendak direpatriasi, maka berdasarkan informasi yang kami telusuri dari laman **[Pelaporan Kematian di Luar Negeri](https://kemlu.go.id/brussels/id/pages/pelaporan_kematian/4471/etc-menu)** terdapat beberapa persyaratan administratif yang perlu dipenuhi antara lain: 1. mengisi form pelaporan kematian; 2. paspor Republik Indonesia almarhum asli; 3. jika almarhum berdomisili di negara tersebut, maka dibutuhkan fotokopi _ID Card_ negara bersangkutan; 4. sertifikat kematian yang dikeluarkan instansi dimana almarhum meninggal dunia (diterjemahkan dan dilegalisasi); 5. _embalming certificate;_ 6. _Laissez-Passer for a corpse_, dan 7. fotokopi tiket pesawat untuk pengiriman jenazah. Kementerian Luar Negeri RI (“Kemlu”) akan membantu proses administratif untuk memulangkan jenazah ke Indonesia. Jika syarat-syarat telah dipenuhi, kedutaan besar Indonesia di wilayah negara tersebut akan berkoordinasi dengan negara beserta otoritas yang berwenang mengurusi jenazah tersebut. Untuk proses repatriasi jenazah, berdasarkan [**Permenkeu 74/PMK.04/2021**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60e2c199bef4f/peraturan-menteri-keuangan-nomor-74-pmk04-2021-tahun-2021?r=0&p=1&q=PERATURAN%20MENTERI%20KEUANGAN%20REPUBLIK%20INDONESIA%20NOMOR%2074%2FPMK.04%2F2021&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkeu_74_2021)  tentang _rush handling_, jenazah dan abu jenazah termasuk kedalam kategori barang impor _rush handling_ atau pelayanan segera.[\[10\]](#_ftn10) Artinya, pelayanan kepabeanan yang diberikan atas barang impor tertentu yang karena karakteristiknya perlu segera dikeluarkan dari kawasan pabean.[\[11\]](#_ftn11) Kawasan pabean sendiri merupakan kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.[\[12\]](#_ftn12) Kemudian, berdasarkan **Pasal 25 ayat (1) huruf k [UU 17/2006](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26069/undangundang-nomor-17-tahun-2006?r=0&p=1&q=uu%2017%202006&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_17_2006)**, peti atau kemasan lain yang berisi jenazah/abu jenazah yang diimpor ke Indonesia bebas dari bea masuk. Kesimpulannya, WNI akan tetap mendapat perlindungan dari negara, dimanapun ia berada. Perlindungan yang diberikan bukan hanya ketika WNI tersebut dalam keadaan hidup, bahkan ketika WNI meninggal dunia di luar wilayah Indonesia, negara melalui perwakilannya wajib untuk memberikan pelindungan. Dalam kasus kematian WNI di luar negeri, pelindungan yang diberikan negara tidak hanya dalam bentuk pelaporan kematian, melainkan termasuk repatriasi jenazah ke Indonesia. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesa 1945 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/25702/node/5/uu-no-12-tahun-2006-kewarganegaraan-republik-indonesia?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_12_2006) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26069/undangundang-nomor-17-tahun-2006?r=0&p=1&q=uu%2017%202006&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_17_2006) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5bd96b5e9e94d/peraturan-presiden-nomor-96-tahun-2018?r=0&p=1&q=peraturan%20presiden%2096%202018&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_96_2018) Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri; [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6295ec7b1f1ac/peraturan-menteri-luar-negeri-nomor-5-tahun-2018?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenlu_5_2018) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.04/2021 tentang Pengeluaran Barang Impir untuk Dipakai Dengan Pelayanan Segera (Rush Handling) [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60e2c199bef4f/peraturan-menteri-keuangan-nomor-74-pmk04-2021-tahun-2021?r=0&p=1&q=PERATURAN%20MENTERI%20KEUANGAN%20REPUBLIK%20INDONESIA%20NOMOR%2074%2FPMK.04%2F2021&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkeu_74_2021) REFERENSI --------- 1. [Kamus Besar Bahasa Indonesia](https://kbbi.kemdikbud.go.id/), diakses pada Selasa, 31 Mei 2022 pukul 10.16 WIB; 2. [Pelaporan Kematian di Luar Negeri](https://kemlu.go.id/brussels/id/pages/pelaporan_kematian/4471/etc-menu), diakses pada hari Senin, 30 Mei 2022, pukul 14.25 WIB; 3. [Peduli WNI](https://peduliwni.kemlu.go.id/beranda.html) diakses pada Senin, 30 Mei 2022, pukul 15.00 WIB; 4. [Menlu Wajib Lindungi WNI di Luar Negeri,](https://news.okezone.com/read/2014/10/31/18/1059414/menlu-wajib-lindungi-wni-di-luar-negeri) diakses pada Senin, 30 Mei 2022, pukul 12.30 WIB. [\[1\]](#_ftnref1)[Menlu Wajib Lindungi WNI di Luar Negeri,](https://news.okezone.com/read/2014/10/31/18/1059414/menlu-wajib-lindungi-wni-di-luar-negeri) diakses pada hari Senin, 30 Mei 2022, pukul 12.30 WIB. [\[2\]](#_ftnref2) Alinea ke-4 Pembukaan [Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945)  (“UUD 1945”) [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 26 ayat (1) UUD 1945. [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 3 ayat (1) [Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6295ec7b1f1ac/peraturan-menteri-luar-negeri-nomor-5-tahun-2018?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenlu_5_2018) ("Permenlu 5/2018") [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 7 Permenlu 5/2018. [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 8 huruf (1) Permenlu 5/2018. [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 12 ayat (1) Permenlu 5/2018. [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 4 ayat (4) Permenlu 5/2018. [\[9\]](#_ftnref9)[Kamus Besar Bahasa Indonesia](https://kbbi.kemdikbud.go.id/) (“KBBI”) [\[10\]](#_ftnref10) Pasal 3 ayat (2) [Peraturan Menteri Keuangan No. 74/PMK.04/2021](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60e2c199bef4f/peraturan-menteri-keuangan-nomor-74-pmk04-2021-tahun-2021?r=0&p=1&q=PERATURAN%20MENTERI%20KEUANGAN%20REPUBLIK%20INDONESIA%20NOMOR%2074%2FPMK.04%2F2021&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkeu_74_2021) tentang Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai Dengan Pelayanan Segera (Rush Handling) (“Permenkeu 74/PMK.04/2021”) [\[11\]](#_ftnref11) Pasal 1 ayat (4) Permenkeu 74/PMK.04/2021 [\[12\]](#_ftnref12) Pasal 1 ayat (1) Permenkeu 74/PMK.04/2021 Tags ---- [hukum internasional](/tag/hukum-internasional) [kewarganegaraan](/tag/kewarganegaraan) [perlindungan](/tag/perlindungan) [repatriasi](/tag/repatriasi) [warga negara indonesia](/tag/warga-negara-indonesia)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITJerat Pidana Maksimal Bagi Pengedar Narkoba22 Sep 2023Intisari Perbedaan Hukum Pidana dan Perdata31 Mar 2023Jerat Hukum Judi Online: Penjara hingga Denda Rp1 Miliar23 Mei 2022Trading Ilegal Mungkinkah Terjerat Pencucian Uang?23 Mei 2022Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Hukum Mencoret-coret Rumah Orang Lain yang dibuat oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn yang pertama kali dipublikasikan pada Kamis, 18 Juli 2013. Apa itu Vandalisme?Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Sebelum menjawab inti pertanyaan Anda, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu pengertian vandalisme.Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian vandalisme adalah perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lainnya (keindahan alam dan lain sebagainya), atau perusakan dan penghancuran secara kasar dan ganas.Kemudian pengertian lain menyebutkan vandalisme adalah tindakan perusakan terhadap properti publik maupun privat.[1] Menurut Scharfstein dan Gaurf, vandalisme adalah perusakan yang mencolok atau penghancuran dari struktur dan simbol yang bersifat melawan atau bertentangan dari keinginan pemilik.[2]Berdasarkan definisi di atas, maka aksi vandalisme dikategorikan sebagai tindak kriminal karena sebagaimana diatur beberapa pasal dalam KUHP yang berbunyi:Pasal 406 ayat (1)Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.            Pasal 408Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan atau membikin tak dapat dipakai bangunan-bangunan kereta api trem, telegrap, telepon atau listrik, atau bangunan bangunan untuk membendung, membagi atau menyalurkan air, saluran gas, air atau saluran yang digunakan untuk keperluan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tah          Pasal 489 ayat (1)Kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kesusahan, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah. Namun demikian, aksi mencorat-coret tidak semuanya termasuk contoh vandalisme, bisa jadi aksi itu termasuk mural dan grafiti yang memiliki tujuan dan maksud yang difungsikan untuk memperindah sesuatu dan dilakukan secara legal.[3]Mural adalah lukisan besar yang dibuat untuk mendukung ruang arsitektur, yang merupakan salah satu bentuk seni rupa yang mengandung pesan di dalamnya.[4] Sedangkan grafiti adalah salah satu seni berupa goresan dan guratan yang menggunakan komposisi warna, garis, bentuk, dan volume untuk menuliskan kata, simbol, atau kalimat tertentu.[5]Sementara itu, kegiatan mencorat-coret yang termasuk aksi vandalisme dikategorikan sebagai tindak kriminal karena memiliki tujuan dan maksud yang ilegal.[6]Baca juga: Kritik Pemerintah dengan Mural, Bisakah Dipidana? Ada berbagai aksi vandalisme yang terjadi di Indonesia, antara lain dilansir dari laman Sindonews, arena Skatepark yang terletak di Gedung Creative Centre, Kota Bekasi menjadi sasaran vandalisme pihak tak bertanggung jawab. Tidak hanya dinding, namun permukaan dalam arena dipenuhi coretan.[7] Aksi vandalisme juga terjadi di Kereta Rel Listrik (“KRL”) yang memasuki Stasiun Kebayoran, Jakarta. Pada peristiwa tersebut, terjadi penembakan ke salah satu kaca gerbang KRL, yang menyebabkan kaca retak dan berlubang.[8]Baca juga: Berita Vandalisme Terkini dan Terbaru Hari iniDengan demikian, kegiatan mencorat-coret yang dilakukan di rumah Anda termasuk dalam vandalisme, dan kepada pelaku vandalisme tersebut dapat dikenakan Pasal 406 ayat (1), Pasal 408, dan Pasal 489 ayat (1) KUHP.Kemudian dalam pertanyaan, Anda tidak menjelaskan apa tujuan pelaku tersebut mengganggu Anda. Apakah karena ingin Anda melakukan suatu tindakan tertentu (misalnya agar Anda memberikan uang) atau hanya sekedar ingin mengganggu. Pasal Lain yang Berpotensi Menjerat PelakuJika vandalisme dilakukan untuk membuat Anda melakukan perbuatan yang diinginkan oleh pelaku, maka pelaku juga dapat dikenakan Pasal 368 atau Pasal 335 KUHP (bergantung pada apa yang diinginkan oleh orang tersebut untuk diperbuat oleh Anda) yang berbunyi:Pasal 368 ayat (1)Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pasal 335Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena. Terkait Pasal 368 KUHP, S.R. Sianturi dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya menjelaskan bahwa jika pelaku tidak ada kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, maka pasal yang lebih tepat diterapkan adalah Pasal 335 KUHP.Selain itu, pasal lain yang mungkin ada hubungannya adalah pasal tentang perusakan rumah (gedung) atau bangunan-bangunan yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang, bahaya bagi orang lain, atau bahaya maut bagi orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 200 KUHP:Barang siapa dengan sengaja menghancurkan atau merusak gedung atau bangunan diancam:dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang;dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain;dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.Terkait pasal ini, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, menjelaskan bahwa supaya dapat dihukum dengan pasal ini, maka perbuatan tersebut harus dilakukan dengan “sengaja” dan harus mendatangkan akibat-akibat sebagaimana termaktub pada sub 1 sampai dengan sub 3 dalam pasal ini.Mengenai apa yang dimaksud dengan menghancurkan dan merusak, S.R. Sianturi menjelaskan bahwa menghancurkan adalah membuatnya sama sekali binasa atau musnah, rusak berantakan dan bahkan sudah tidak berwujud lagi ibarat sepeda digilas stomwals (kendaraan penggilas jalan). Sedangkan merusak adalah membuat sebagian dari benda itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan benda itu tidak dapat dipakai. Hukuman bagi Pelaku Vandalisme yang Bergerombol Di sisi lain, jika yang melakukan hal tersebut lebih dari satu orang, maka dapat diancam pidana berdasarkan Pasal 170 ayat (1) KUHP:Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.R. Soesilo menjelaskan bahwa yang dilarang dalam pasal ini adalah “melakukan kekerasan”. Kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdiri dari “merusak barang” atau “penganiayaan”, akan tetapi dapat pula kurang daripada itu; sudah cukup misalnya bila orang-orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, atau membuang-buang barang-barang dagangan, sehingga berserakan, meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti orang atau merusak barang itu.Mengenai yang dimaksud dengan “tenaga bersama”, S.R. Sianturi menyatakan beberapa sarjana berpendapat tidak cukup hanya dua orang saja. Ini karena istilah “dengan tenaga bersama” lebih mengindikasikan suatu gerombolan manusia. Akan tetapi ada sarjana lainnya (antara lain Noyon) yang berpendapat bahwa subjek ini sudah memenuhi syarat jika ada dua orang (atau lebih).Penggunaan pasal ini dapat kita lihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 139/Pid.B/2011/PN.Bks. Dalam putusan ini, terdakwa bersama-sama dengan orang lain (yang telah dipidana) melakukan aksi dengan menggunakan kekerasan terhadap barang, yaitu memecahkan kaca nako dengan menggunakan batang kayu bambu runcing yang dilakukan oleh terdakwa dan beberapa orang lainnya, selain itu beberapa dari mereka mencoret dinding Kantor Balai Desa menggunakan cat semprot "PILOK”' berwarna merah dengan tulisan "DISEGEL KANTOR SETAN", bahkan ada yang melempar telur busuk kedinding Kantor Balai Desa Sungai Cingam.Atas perbuatan terdakwa dan orang-orang tersebut, terdakwa dipidana berdasarkan Pasal 170 ayat (1) KUHP. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas Pelaku VandalismeSelain dilihat dari hukum pidana, aksi vandalisme juga dapat dilihat dari hukum perdata. Anda dapat melakukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata:Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.Dalam artikel Merasa Dirugikan Tetangga yang Menyetel Musik Keras-keras, Mariam Darus Badrulzaman dalam bukunya KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan, seperti dikutip Rosa Agustina dalam buku Perbuatan Melawan Hukum (hal. 36) menjabarkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata sebagai berikut:Harus ada perbuatan (positif maupun negatif);Perbuatan itu harus melawan hukum;Ada kerugian;Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;Ada kesalahan.Adapun yang termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum itu sendiri adalah perbuatan-perbuatan yang:[9]Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;Melanggar hak subjektif orang lain;Melanggar kaidah tata susila;Bertentangan dengan azas kepatutan ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.Dalam hal ini, perbuatan pelaku termasuk perbuatan melawan hukum yaitu melanggar hak Anda untuk hidup tentram dan bebas dari gangguan baik atas diri Anda dan keluarga maupun atas barang-barang milik Anda. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian, baik materiil (mungkin biaya yang harus Anda keluarkan untuk menghapus tulisan tersebut) dan imateriil (keluarga Anda menjadi ketakutan). Kerugian yang Anda alami merupakan akibat perbuatan pelaku yang dapat digugat secara perdata atau dituntut pidana.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PerdataKitab Undang-Undang Hukum Pidana REFERENSIDwi Rezki Sri Astarini. Penghapusan Merek Terdaftar, Bandung: Alumni, 2021;Moch. Fawzi (et.al). Analisis Karya Seni Graffity Sleepy, Jurnal Pendidikan Seni Rupa, Vol. 4, No. 2, 2016;R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1991;S.R. Sianturi. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Alumni Ahaem-Petehaem: Jakarta, 1996;Satriana Didiek Isnanta. Mural Definisi dan Sejarah Perkembangannya, Asintya Jurnal Penelitian Seni Budaya, Vol. 8, No. 2, 2016;Sendy Uda Cantika Putri. Analisis Coret-Mencoret di Fasilitas Umum, Jurnal Novum, Vol. 1, No.1, 2012;Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 31 Mei 2022, pukul 10.00 WIB;Merriam Webster Dictionary, diakses pada 25 Mei 2022, pukul 19.27 WIB;Sindonews: 3 Bulan Diresmikan Ridwan Kamil, Arena Skatepark di Bekasi Jadi Sasaran Vandalisme, diakses pada 31 Mei 2022, pukul 11.55 WIB;Sindonews: Kronologi Penembakan KRL Commuter Line Tanah Abang-Rangkasbitung, diakses pada 31 Mei 2022, pukul 12.02 WIB. PUTUSANPutusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 139/Pid.B/2011/PN.Bks.[1] Merriam Webster Dictionary, yang diakses pada 25 Mei 2022, pukul 19.27 WIB[2] Sendy Uda Cantika Putri. Analisis Coret- Mencoret di Fasilitas Umum. Jurnal Novum, Vol. 1, No. 1, 2012, hal. 4[3] Sendy Uda Cantika Putri. Analisis Coret-Mencoret di Fasilitas Umum. Jurnal Novum, Vol. 1, No. 1, 2012, hal. 5[4] Satriana Didiek Isnanta. Mural Definisi dan Sejarah Perkembangannya. Asintya Jurnal Penelitian Seni Budaya, Vol. 8, No. 2, 2016, hal. 134[5] Moch. Fawzi (et.al). Analisis Karya Seni Graffity Sleepy. Jurnal Pendidikan Seni Rupa, Vol. 4, No. 2, 2016, hal. 244[6] Sendy Uda Cantika Putri. Analisis Coret-Mencoret di Fasilitas Umum. Jurnal Novum, Vol. 1, No. 1, 2012, hal. 5[7] Sindonews: 3 Bulan Diresmikan Ridwan Kamil, Arena Skatepark di Bekasi Jadi Sasaran Vandalisme, yang diakses pada 31 Mei 2022, pukul 11.55 WIB[8] Sindonews: Kronologi Penembakan KRL Commuter Line Tanah Abang-Rangkasbitung, yang diakses pada 31 Mei 2022, pukul 12.02 WIB[9] Dwi Rezki Sri Astarini. Penghapusan Merek Terdaftar, Bandung: Alumni, 2021, hal. 224Tagshukum pidanakekerasankuhprusak

Aksi mencorat-coret (vandalisme) kerap terjadi di Indonesia, salah satunya terhadap sebuah rumah yang menjadi korban corat-coret oleh orang tak dikenal dengan tulisan “RUMAH INI DIJUAL”. Contoh vandalisme tersebut menyebabkan rasa takut dan khawatir penghuni rumah. Apakah aksi vandalisme dikategorikan sebagai tindak kriminal karena merusak rumah?

Tindakan mencorat-coret seringkali dianggap sebagai bentuk tindak pidana. Namun, tidak semua aksi corat-coret merupakan tindakan yang ilegal. Pada dasarnya, terdapat jenis coretan yang memiliki tujuan dan maksud guna memperindah sesuatu, yang bukan termasuk tindak pidana. Oleh karena itu, coretan seperti apa yang dapat dihukum dengan pidana dalam KUHP? Apakah aksi vandalisme dikategorikan sebagai tindak kriminal?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Jerat Pidana Maksimal Bagi Pengedar Narkoba22 Sep 2023Intisari Perbedaan Hukum Pidana dan Perdata31 Mar 2023Jerat Hukum Judi Online: Penjara hingga Denda Rp1 Miliar23 Mei 2022Trading Ilegal Mungkinkah Terjerat Pencucian Uang?23 Mei 2022Jerat Pidana Maksimal Bagi Pengedar Narkoba22 Sep 2023Intisari Perbedaan Hukum Pidana dan Perdata31 Mar 2023Jerat Hukum Judi Online: Penjara hingga Denda Rp1 Miliar23 Mei 2022Trading Ilegal Mungkinkah Terjerat Pencucian Uang?23 Mei 2022Cara Upload Terjemahan Novel Agar Tak Langgar Hak Cipta20 Okt 2022Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 2022Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024Cara Upload Terjemahan Novel Agar Tak Langgar Hak Cipta20 Okt 2022Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 2022Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-aksi-vandalisme-dikategorikan-sebagai-tindak-kriminal-lt51da49dbc660a/

Apakah Aksi Vandalisme Dikategorikan sebagai Tindak Kriminal?

pages/223/page-7.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Jerat Pidana Maksimal Bagi Pengedar Narkoba ](/klinik/a/jerat-pidana-maksimal-bagi-pengedar-narkoba-lt52688677e81e4/)  22 Sep 2023 [ #### Intisari Perbedaan Hukum Pidana dan Perdata ](/klinik/a/perbedaan-hukum-pidana-dan-perdata-lt57f2f9bce942f/)  31 Mar 2023 [ #### Jerat Hukum Judi _Online_: Penjara hingga Denda Rp1 Miliar ](/klinik/a/jerat-hukum-judi-online-cl7026/)  23 Mei 2022 [ #### _Trading_ Ilegal Mungkinkah Terjerat Pencucian Uang? ](/klinik/a/itrading-i-ilegal-mungkinkah-terjerat-pencucian-uang-lt628aec6b4b597/)  23 Mei 2022 [](#!) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul _Hukum Mencoret-coret Rumah Orang Lain_ yang dibuat oleh [Letezia Tobing, S.H., M.Kn](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/letezia-tobing--sh--mkn-lt506aec66ed27e) yang pertama kali dipublikasikan pada Kamis, 18 Juli 2013.** ### **Apa itu Vandalisme?** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Sebelum menjawab inti pertanyaan Anda, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu pengertian vandalisme. **[Kamus Besar Bahasa Indonesia](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/vandalisme)** memberikan pengertian vandalisme adalah perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lainnya (keindahan alam dan lain sebagainya), atau perusakan dan penghancuran secara kasar dan ganas. Kemudian pengertian lain menyebutkan vandalisme adalah tindakan perusakan terhadap properti publik maupun privat.[\[1\]](#_ftn1) Menurut **Scharfstein dan Gaurf**, vandalisme adalah perusakan yang mencolok atau penghancuran dari struktur dan simbol yang bersifat melawan atau bertentangan dari keinginan pemilik.[\[2\]](#_ftn2) Berdasarkan definisi di atas, maka aksi vandalisme dikategorikan sebagai tindak kriminal karena sebagaimana diatur beberapa pasal dalam **[KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document/lt4c7b80e19969e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP)** yang berbunyi: **_Pasal 406 ayat (1)_** 1. _Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah._           **_Pasal 408_** _Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan atau membikin tak dapat dipakai bangunan-bangunan kereta api trem, telegrap, telepon atau listrik, atau bangunan bangunan untuk membendung, membagi atau menyalurkan air, saluran gas, air atau saluran yang digunakan untuk keperluan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tah_ **_Pasal 489 ayat (1)_** 1. _Kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kesusahan, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah._ Namun demikian, aksi mencorat-coret tidak semuanya termasuk contoh vandalisme, bisa jadi aksi itu termasuk mural dan grafiti yang memiliki tujuan dan maksud yang difungsikan untuk memperindah sesuatu dan dilakukan secara legal.[\[3\]](#_ftn3) Mural adalah lukisan besar yang dibuat untuk mendukung ruang arsitektur, yang merupakan salah satu bentuk seni rupa yang mengandung pesan di dalamnya.[\[4\]](#_ftn4) Sedangkan grafiti adalah salah satu seni berupa goresan dan guratan yang menggunakan komposisi warna, garis, bentuk, dan volume untuk menuliskan kata, simbol, atau kalimat tertentu.[\[5\]](#_ftn5) Sementara itu, kegiatan mencorat-coret yang termasuk aksi vandalisme dikategorikan sebagai tindak kriminal karena memiliki tujuan dan maksud yang ilegal.[\[6\]](#_ftn6) Baca juga: **[Kritik Pemerintah dengan Mural, Bisakah Dipidana?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/kritik-pemerintah-dengan-mural-bisakah-dipidana-lt61236a1aebd0c?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=mural_dipidana)** Ada berbagai aksi vandalisme yang terjadi di Indonesia, antara lain dilansir dari laman **Sindonews**, arena _Skatepark_ yang terletak di Gedung _Creative Centre_, Kota Bekasi menjadi sasaran vandalisme pihak tak bertanggung jawab. Tidak hanya dinding, namun permukaan dalam arena dipenuhi coretan.[\[7\]](#_ftn7) Aksi vandalisme juga terjadi di Kereta Rel Listrik (“KRL”) yang memasuki Stasiun Kebayoran, Jakarta. Pada peristiwa tersebut, terjadi penembakan ke salah satu kaca gerbang KRL, yang menyebabkan kaca retak dan berlubang.[\[8\]](#_ftn8) Baca juga: **[Berita Vandalisme Terkini dan Terbaru Hari ini](https://www.sindonews.com/topic/886/vandalisme)** Dengan demikian, kegiatan mencorat-coret yang dilakukan di rumah Anda termasuk dalam vandalisme, dan kepada pelaku vandalisme tersebut dapat dikenakan Pasal 406 ayat (1), Pasal 408, dan Pasal 489 ayat (1) KUHP. Kemudian dalam pertanyaan, Anda tidak menjelaskan apa tujuan pelaku tersebut mengganggu Anda. Apakah karena ingin Anda melakukan suatu tindakan tertentu (misalnya agar Anda memberikan uang) atau hanya sekedar ingin mengganggu. ### **Pasal Lain yang Berpotensi Menjerat Pelaku** Jika vandalisme dilakukan untuk membuat Anda melakukan perbuatan yang diinginkan oleh pelaku, maka pelaku juga dapat dikenakan **Pasal 368** atau **Pasal 335 KUHP** (bergantung pada apa yang diinginkan oleh orang tersebut untuk diperbuat oleh Anda) yang berbunyi: **Pasal 368 ayat (1)** _Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun._ **Pasal 335** 1. _Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:_ 1. _barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;_ 2. _barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis._ 2. _Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena._ Terkait Pasal 368 KUHP, **S.R. Sianturi** dalam bukunya yang berjudul _Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya_ menjelaskan bahwa jika pelaku tidak ada kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, maka pasal yang lebih tepat diterapkan adalah Pasal 335 KUHP. Selain itu, pasal lain yang mungkin ada hubungannya adalah pasal tentang perusakan rumah (gedung) atau bangunan-bangunan yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang, bahaya bagi orang lain, atau bahaya maut bagi orang lain, sebagaimana diatur dalam **Pasal 200 KUHP**: _Barang siapa dengan sengaja menghancurkan atau merusak gedung atau bangunan diancam:_ 1. _dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang;_ 2. _dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain;_ 3. _dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati._ Terkait pasal ini, **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul _Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal_, menjelaskan bahwa supaya dapat dihukum dengan pasal ini, maka perbuatan tersebut harus dilakukan dengan “sengaja” dan harus mendatangkan akibat-akibat sebagaimana termaktub pada sub 1 sampai dengan sub 3 dalam pasal ini. Mengenai apa yang dimaksud dengan menghancurkan dan merusak, S.R. Sianturi menjelaskan bahwa menghancurkan adalah membuatnya sama sekali binasa atau musnah, rusak berantakan dan bahkan sudah tidak berwujud lagi ibarat sepeda digilas _stomwals_ (kendaraan penggilas jalan). Sedangkan merusak adalah membuat sebagian dari benda itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan benda itu tidak dapat dipakai. ### **Hukuman bagi Pelaku Vandalisme yang Bergerombol**  Di sisi lain, jika yang melakukan hal tersebut lebih dari satu orang, maka dapat diancam pidana berdasarkan **Pasal 170 ayat (1) KUHP**: _Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan._ R. Soesilo menjelaskan bahwa yang dilarang dalam pasal ini adalah “melakukan kekerasan”. Kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdiri dari “merusak barang” atau “penganiayaan”, akan tetapi dapat pula kurang daripada itu; sudah cukup misalnya bila orang-orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, atau membuang-buang barang-barang dagangan, sehingga berserakan, **meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti orang atau merusak barang itu**. Mengenai yang dimaksud dengan “tenaga bersama”, S.R. Sianturi menyatakan beberapa sarjana berpendapat tidak cukup hanya dua orang saja. Ini karena istilah “dengan tenaga bersama” lebih mengindikasikan suatu gerombolan manusia. Akan tetapi ada sarjana lainnya (antara lain Noyon) yang berpendapat bahwa subjek ini sudah memenuhi syarat jika ada dua orang (atau lebih). Penggunaan pasal ini dapat kita lihat dalam **Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 139/Pid.B/2011/PN.Bks**. Dalam putusan ini, terdakwa bersama-sama dengan orang lain (yang telah dipidana) melakukan aksi dengan menggunakan kekerasan terhadap barang, yaitu memecahkan kaca nako dengan menggunakan batang kayu bambu runcing yang dilakukan oleh terdakwa dan beberapa orang lainnya, selain itu beberapa dari mereka mencoret dinding Kantor Balai Desa menggunakan cat semprot "PILOK”' berwarna merah dengan tulisan "DISEGEL KANTOR SETAN", bahkan ada yang melempar telur busuk kedinding Kantor Balai Desa Sungai Cingam. Atas perbuatan terdakwa dan orang-orang tersebut, terdakwa dipidana berdasarkan Pasal 170 ayat (1) KUHP. ### **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas Pelaku Vandalisme** Selain dilihat dari hukum pidana, aksi vandalisme juga dapat dilihat dari hukum perdata. Anda dapat melakukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana terdapat dalam **Pasal 1365 [KUH Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata)**: _Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut._ Dalam artikel [**Merasa Dirugikan Tetangga yang Menyetel Musik Keras-keras**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/merasa-dirugikan-tetangga-yang-menyetel-musik-keras-keras-lt4f1b05617e94d?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=setel_musik), **Mariam Darus Badrulzaman** dalam bukunya _KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan,_ seperti dikutip **Rosa Agustina** dalam buku _Perbuatan Melawan Hukum_ (hal. 36) menjabarkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata sebagai berikut: 1. Harus ada perbuatan (positif maupun negatif); 2. Perbuatan itu harus melawan hukum; 3. Ada kerugian; 4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian; 5. Ada kesalahan. Adapun yang termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum itu sendiri adalah perbuatan-perbuatan yang:[\[9\]](#_ftn9) 1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; 2. Melanggar hak subjektif orang lain; 3. Melanggar kaidah tata susila; 4. Bertentangan dengan azas kepatutan ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain. Dalam hal ini, perbuatan pelaku termasuk perbuatan melawan hukum yaitu melanggar hak Anda untuk hidup tentram dan bebas dari gangguan baik atas diri Anda dan keluarga maupun atas barang-barang milik Anda. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian, baik materiil (mungkin biaya yang harus Anda keluarkan untuk menghapus tulisan tersebut) dan imateriil (keluarga Anda menjadi ketakutan). Kerugian yang Anda alami merupakan akibat perbuatan pelaku yang dapat digugat secara perdata atau dituntut pidana. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document/lt4c7b80e19969e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) REFERENSI --------- 1. Dwi Rezki Sri Astarini. _Penghapusan Merek Terdaftar,_ Bandung: Alumni, 2021; 2. Moch. Fawzi (_et.al_). _Analisis Karya Seni Graffity Sleepy_, Jurnal Pendidikan Seni Rupa, Vol. 4, No. 2, 2016; 3. R. Soesilo. Kitab _Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal_. Bogor: Politeia, 1991; 4. S.R. Sianturi. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Alumni Ahaem-Petehaem: Jakarta, 1996; 5. Satriana Didiek Isnanta. _Mural Definisi dan Sejarah Perkembangannya_, Asintya Jurnal Penelitian Seni Budaya, Vol. 8, No. 2, 2016; 6. Sendy Uda Cantika Putri. _Analisis Coret-Mencoret di Fasilitas Umum_, Jurnal Novum, Vol. 1, No.1, 2012; 7. [Kamus Besar Bahasa Indonesia](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/vandalisme), diakses pada 31 Mei 2022, pukul 10.00 WIB; 8. [Merriam Webster Dictionary](https://www.merriam-webster.com/dictionary/vandalism), diakses pada 25 Mei 2022, pukul 19.27 WIB; 9. Sindonews: [3 Bulan Diresmikan Ridwan Kamil, Arena Skatepark di Bekasi Jadi Sasaran Vandalisme](https://metro.sindonews.com/read/768567/170/3-bulan-diresmikan-ridwan-kamil-arena-skatepark-di-bekasi-jadi-sasaran-vandalisme-1652439946), diakses pada 31 Mei 2022, pukul 11.55 WIB; 10. Sindonews: [Kronologi Penembakan KRL Commuter Line Tanah Abang-Rangkasbitung](https://metro.sindonews.com/read/729417/170/kronologi-penembakan-krl-commuter-line-tanah-abang-rangkasbitung-1648713793), diakses pada 31 Mei 2022, pukul 12.02 WIB. PUTUSAN ------- Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 139/Pid.B/2011/PN.Bks. * * * [\[1\]](#_ftnref1) [Merriam Webster Dictionary](https://www.merriam-webster.com/dictionary/vandalism), yang diakses pada 25 Mei 2022, pukul 19.27 WIB [\[2\]](#_ftnref2) Sendy Uda Cantika Putri. _Analisis Coret- Mencoret di Fasilitas Umum_. Jurnal Novum, Vol. 1, No. 1, 2012, hal. 4 [\[3\]](#_ftnref3) Sendy Uda Cantika Putri. _Analisis Coret-Mencoret di Fasilitas Umum_. Jurnal Novum, Vol. 1, No. 1, 2012, hal. 5 [\[4\]](#_ftnref4) Satriana Didiek Isnanta. _Mural Definisi dan Sejarah Perkembangannya_. Asintya Jurnal Penelitian Seni Budaya, Vol. 8, No. 2, 2016, hal. 134 [\[5\]](#_ftnref5) Moch. Fawzi (_et.al_). _Analisis Karya Seni Graffity Sleepy_. Jurnal Pendidikan Seni Rupa, Vol. 4, No. 2, 2016, hal. 244 [\[6\]](#_ftnref6) Sendy Uda Cantika Putri. _Analisis Coret-Mencoret di Fasilitas Umum_. Jurnal Novum, Vol. 1, No. 1, 2012, hal. 5 [\[7\]](#_ftnref7) Sindonews: [3 Bulan Diresmikan Ridwan Kamil, Arena Skatepark di Bekasi Jadi Sasaran Vandalisme](https://metro.sindonews.com/read/768567/170/3-bulan-diresmikan-ridwan-kamil-arena-skatepark-di-bekasi-jadi-sasaran-vandalisme-1652439946), yang diakses pada 31 Mei 2022, pukul 11.55 WIB [\[8\]](#_ftnref8) Sindonews: [Kronologi Penembakan KRL Commuter Line Tanah Abang-Rangkasbitung](https://metro.sindonews.com/read/729417/170/kronologi-penembakan-krl-commuter-line-tanah-abang-rangkasbitung-1648713793), yang diakses pada 31 Mei 2022, pukul 12.02 WIB [\[9\]](#_ftnref9) Dwi Rezki Sri Astarini. _Penghapusan Merek Terdaftar,_ Bandung: Alumni, 2021, hal. 224 Tags ---- [hukum pidana](/tag/hukum-pidana) [kekerasan](/tag/kekerasan) [kuhp](/tag/kuhp) [rusak](/tag/rusak)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Gugatan dalam Perkara Perdata Sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda, terlebih dahulu perlu dipahami tentang gugatan perdata. Menurut Mochammad Dja’is dan RMJ Koosmargono dalam bukunya Membaca dan Mengerti H.I.R Edisi Revisi, dalam sengketa perdata di pengadilan pihak beperkara paling tidak terdiri dari penggugat dan tergugat, kecuali ada insiden masuknya pihak ketiga dalam proses. Yang dapat menjadi pihak dalam perkara di pengadilan adalah setiap subjek hukum karena hanya subjek hukumlah yang berhak melakukan perbuatan hukum (hal. 7).KLINIK TERKAITAdvokat Menelantarkan Klien, Ini Sanksinya27 Mei 2022Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan via LAPS SJK25 Mei 2022Kekuatan Hukum Fotokopi Invoice Sebagai Alat Bukti26 Apr 2022Eksekusi Objek Sita Jaminan di Luar Wilayah Pengadilan26 Apr 2022Untuk mengajukan gugatan ke pengadilan bisa dilakukan dalam bentuk lisan maupun tertulis. Bentuk gugatan lisan diatur dalam Pasal 120 Herzien Inlandsch Reglement (“ H.I.R”)/Pasal 144 Rechtreglement voor de Buitengewesten (“R.Bg”) yang menegaskan jika penggugat buta huruf, maka surat gugatannya dapat dimasukkan dengan lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang mencatat gugatan itu atau menyuruh mencatatnya.[1]Baca juga: Apakah Pengadilan Boleh Membuatkan Gugatan untuk Pihak Penggugat?Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Sedangkan gugatan dalam bentuk tertulis adalah gugatan yang diutamakan karena hal ini ditegaskan dalam Pasal 118 H.I.R yang berbunyi:Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.Menurut pasal ini, penggugat bisa membuat dan menandatangani serta mengajukan sendiri gugatan ke Pengadilan Negeri. Akan tetapi tidak mengurangi haknya untuk menunjuk seseorang atau beberapa orang kuasa yang akan bertindak mengurusi kepentingannya dalam pembuatan dan pengajuan gugatan.[2]Perlu diketahui, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 547 K/Sip/1971 tanggal 15 maret 1973 yang menyatakan:Hukum Acara Perdata (H.I.R. – R.Bg) tidak mengatur dan tidak menentukan syarat-syarat yang bersifat tetap yang harus dipenuhi dalam mengajukan Surat Gugatan, sehingga perumusan “kejadianmateriil secara singkat” dalam suatu Surat Gugatan, sudah memadai dan telah memenuhi syarat suatu gugatan perdata menurut H.I.R.Menunjuk Kuasa Hukum Saat Perkara Sudah BerjalanPasal 123 ayat (1) H.I.R, menyatakan:Bilamana dikehendaki, kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa, yang dikuasakannya untuk melakukan itu dengan surat kuasa teristimewa, kecuali kalau yang memberi kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatanganinya dan dimasukkan menurut ayat pertama pasal 118 atau jika gugatan dilakukan dengan lisan menurut pasal 120, maka dalam hal terakhir ini, yang demikian itu harus disebutkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini.Secara umum, surat kuasa tunduk prinsip hukum yang diatur dalam Bab Keenam Belas, Buku III KUH Perdata, sedang aturan khususnya diatur dan tunduk pada ketentuan hukum acara yang dimuat di dalam H.I.R dan R.Bg.[3]Penunjukkan kuasa yang dimaksud dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:lisan, untuk ini harus dilakukan di hadapan hakim;tertulis, dengan surat kuasa khusus.[4]Soal kepentingan dari pemberi kuasa, Pasal 1759 KUHPerdata menyatakan:Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa.Namun demikian, agar bentuk kuasa yang disebut dalam pasal ini sah sebagai surat kuasa khusus di depan pengadilan, kuasa tersebut harus disempurnakan terlebih dahulu dengan syarat-syarat yang disebut dalam Pasal 123 H.I.R.[5]Terhadap kuasa yang telah diberikan oleh pemberi kuasa, maka penerima kuasa memiliki hak, antara lain:mendampingi pihak yang bersangkutan yang hadir sendiri;mewakili, yaitu ketika pihak yang bersangkutan tidak hadir sendiri, maka penerima kuasa itulah yang hadir sebagai wakil dari pihak pemberi kuasa dengan kekuasaan tertentu;menunjuk kuasa limpahan (rechts van substitutie). Hal ini dapat dilakukan apabila pihak pemberi kuasa mengizinkan.[6]Lebih lanjut surat kuasa khusus untuk beperkara di pengadilan diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 296 K/Sip/1970 tanggal 9 Desember 1970 menyatakan:Seseorang yang akan bertindak sebagai wakil/kuasa dari salah satu pihak dalam proses gugatan perdata di Pengadilan Negeri/Badan Peradilan, maka wakil/kuasa tersebut wajib menyerahkan Surat Kuasa yang bersifat khusus sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 123 H.I.R, bila tidak maka gugatan perdata yang diajukannya ke Pengadilan dinyatakan “tidak dapat diterima.Sejalan dengan yurisprudensi di atas, maka Pasal 124 H.I.R. mengatur:Jika penggugat tidak datang menghadap PN pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya maka surat gugatannya dianggap gugur dan penggugat dihukum biaya perkara; akan tetapi penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi, sesudah membayar lebih dahulu biaya perkara yang tersebut tadiBerdasarkan uraian di atas, maka kami berpendapat bahwa pihak penggugat dapat menunjuk atau memberi kuasa kepada seseorang atau beberapa orang sebagai kuasa hukum dengan membuat surat kuasa khusus jika pihak penggugat tidak dapat atau berhalangan hadir dalam proses persidangan. Penunjukan kuasa hukum tersebut dapat dilakukan penggugat, meskipun proses perkara sudah berjalan. Hal ini dimaksudkan agar mencegah dan mengurangi risiko pengguguran gugatan di Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 124 H.I.R yang telah dijelaskan di atas.Baca juga: Kuasa Hukum Meninggal Dunia Saat Proses Perkara, Ini Cara Menunjuk Yang BaruSeluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMHerzien Inlandsch Reglement (H.I.R) (S. 1941-44)Rechtreglement voor de Buitengewesten;Kitab Undang-Undang Hukum PerdataPUTUSANYurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 547 K/Sip/1971;Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 296 K/Sip/1970.REFERENSIMochammad Dja’is dan RMJ Koosmargono, Membaca dan Mengerti H.I.R Edisi Revisi, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Edisi Kedua, Cetakan 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.[1] Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Edisi Kedua, Cetakan 3, Jakarta : Sinar Grafika, 2021, hal. 50[2] Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Edisi Kedua, Cetakan 3, Jakarta : Sinar Grafika, 2021, hal. 52[3] Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Edisi Kedua, Cetakan 3, Jakarta : Sinar Grafika, 2021, hal. 1[4] Mochammad Dja’is dan RMJ Koosmargono, Membaca dan Mengerti H.I.R Edisi Revisi, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011, hal. 33[5] Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Edisi Kedua, Cetakan 3, Jakarta : Sinar Grafika, 2021, hal. 7[6] Mochammad Dja’is dan RMJ Koosmargono, Membaca dan Mengerti H.I.R Edisi Revisi, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011, hal. 34Tagskuasa hukumkuasa khususperkara perdata

Saya izin bertanya, dalam hukum acara perdata tidak ada kewajiban saat pengajuan gugatan perdata menggunakan kuasa hukum dan penggugat dapat mengajukan gugatan sendiri tanpa memerlukan kuasa hukum. Bagaimana jika saat proses pengadilan sudah berjalan, pihak penggugat berhalangan hadir dalam persidangan atau tidak memiliki waktu untuk melakukan proses acara di pengadilan, dapatkah dia menunjuk kuasa hukum saat sudah proses perkara di pengadilan berjalan walaupun sebelumnya di surat gugatan tidak ada kuasa hukum yang ditunjuk? Dan apa dasar hukumnya?

Dalam gugatan perdata jika penggugat tidak dapat hadir dalam persidangan, maka penggugat dapat memberikan kuasa kepada seseorang atau beberapa orang untuk mewakili kepentingannya. Akan tetapi pemberian kuasa tersebut dilakukan secara khusus di mana penerima kuasa harus mendapat surat kuasa khusus untuk dapat tampil di depan pengadilan sebagai wakil pemberi kuasa. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Advokat Menelantarkan Klien, Ini Sanksinya27 Mei 2022Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan via LAPS SJK25 Mei 2022Kekuatan Hukum Fotokopi Invoice Sebagai Alat Bukti26 Apr 2022Eksekusi Objek Sita Jaminan di Luar Wilayah Pengadilan26 Apr 2022Advokat Menelantarkan Klien, Ini Sanksinya27 Mei 2022Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan via LAPS SJK25 Mei 2022Kekuatan Hukum Fotokopi Invoice Sebagai Alat Bukti26 Apr 2022Eksekusi Objek Sita Jaminan di Luar Wilayah Pengadilan26 Apr 2022Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/menunjuk-kuasa-hukum-saat-perkara-sudah-berjalan-lt6295f1f3e155b/

Menunjuk Kuasa Hukum Saat Perkara Sudah Berjalan, Bolehkah?

pages/223/page-8.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### **Gugatan dalam Perkara Perdata** Sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda, terlebih dahulu perlu dipahami tentang gugatan perdata. Menurut **Mochammad Dja’is dan RMJ Koosmargono** dalam bukunya _Membaca dan Mengerti H.I.R Edisi Revisi_, dalam sengketa perdata di pengadilan pihak beperkara paling tidak terdiri dari penggugat dan tergugat, kecuali ada insiden masuknya pihak ketiga dalam proses. Yang dapat menjadi pihak dalam perkara di pengadilan adalah setiap subjek hukum karena hanya subjek hukumlah yang berhak melakukan perbuatan hukum (hal. 7). ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Advokat Menelantarkan Klien, Ini Sanksinya ](/klinik/a/advokat-menelantarkan-klien-ini-sanksinya-lt6290cafa2b568/)  27 Mei 2022 [ #### Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan via LAPS SJK ](/klinik/a/penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan-via-laps-sjk-lt628e118797df9/)  25 Mei 2022 [ #### Kekuatan Hukum Fotokopi _Invoice_ Sebagai Alat Bukti ](/klinik/a/kekuatan-hukum-fotokopi-iinvoice-i-sebagai-alat-bukti-lt62679ca56cf48/)  26 Apr 2022 [ #### Eksekusi Objek Sita Jaminan di Luar Wilayah Pengadilan ](/klinik/a/eksekusi-objek-sita-jaminan-di-luar-wilayah-pengadilan-lt626796afcac23/)  26 Apr 2022 [](#!) Untuk mengajukan gugatan ke pengadilan bisa dilakukan dalam bentuk lisan maupun tertulis. Bentuk gugatan lisan diatur dalam **Pasal 120 _[Herzien Inlandsch Reglement](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27228/nprt/2/herzien-inlandsch-reglement-\(h.i.r\)-\(s.-1941-44\)-reglemen-indonesia-yang-diperbaharui-\(r.i.b.\)?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=hir)_** (**“** **H.I.R****”****)**/**Pasal 144 [_Rechtreglement voor de Buitengewesten_](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6295fe18b5459?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=rbg)** [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6295fe18b5459?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=rbg)(“R.Bg”) yang menegaskan jika penggugat buta huruf, maka surat gugatannya dapat dimasukkan dengan lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang mencatat gugatan itu atau menyuruh mencatatnya.[\[1\]](#_ftn1) **Baca juga: [Apakah Pengadilan Boleh Membuatkan Gugatan untuk Pihak Penggugat?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-pengadilan-boleh-membuatkan-gugatan-untuk-pihak-penggugat--lt4f7ada288ca72?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pengadilan_membuat_gugatan_untuk_penggugat)** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Sedangkan gugatan dalam bentuk tertulis adalah gugatan yang diutamakan karena hal ini ditegaskan dalam **Pasal 118 H.I.R** yang berbunyi: _Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan **yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya** menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya_. Menurut pasal ini, penggugat bisa membuat dan menandatangani serta mengajukan sendiri gugatan ke Pengadilan Negeri. Akan tetapi tidak mengurangi haknya untuk menunjuk seseorang atau beberapa orang kuasa yang akan bertindak mengurusi kepentingannya dalam pembuatan dan pengajuan gugatan.[\[2\]](#_ftn2) Perlu diketahui, sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 547 K/Sip/1971** tanggal 15 maret 1973 yang menyatakan: _Hukum Acara Perdata (H.I.R. – R.Bg) tidak mengatur dan tidak menentukan syarat-syarat yang bersifat tetap yang harus dipenuhi dalam mengajukan Surat Gugatan, sehingga perumusan “kejadian__materiil secara singkat” dalam suatu Surat Gugatan, sudah memadai dan telah memenuhi syarat suatu gugatan perdata menurut H.I.R._ ### **Menunjuk Kuasa Hukum** **Saat Perkara Sudah Berjalan** **Pasal 123 ayat (1)** **H.I.R**, menyatakan: _Bilamana dikehendaki, **kedua belah pihak** dapat dibantu atau diwakili oleh **kuasa**, yang dikuasakannya untuk melakukan itu dengan surat kuasa teristimewa, kecuali kalau yang memberi kuasa itu sendiri hadir. **Penggugat dapat juga memberi kuasa** itu dalam surat permintaan yang ditandatanganinya dan dimasukkan menurut ayat pertama pasal 118 atau jika gugatan dilakukan dengan lisan menurut pasal 120, maka dalam hal terak__hir_ _ini, yang demikian itu harus disebutkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini._ Secara umum, surat kuasa tunduk prinsip hukum yang diatur dalam Bab Keenam Belas, Buku III **[KUH Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata)**, sedang aturan khususnya diatur dan tunduk pada ketentuan hukum acara yang dimuat di dalam H.I.R dan R.Bg.[\[3\]](#_ftn3) Penunjukkan kuasa yang dimaksud dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu: 1. lisan, untuk ini harus dilakukan di hadapan hakim; 2. tertulis, dengan surat kuasa khusus.[\[4\]](#_ftn4) Soal kepentingan dari pemberi kuasa, **Pasal 1759** **KUH****Perdata** menyatakan: _Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa._ Namun demikian, agar bentuk kuasa yang disebut dalam pasal ini sah sebagai surat kuasa khusus di depan pengadilan, kuasa tersebut harus disempurnakan terlebih dahulu dengan syarat-syarat yang disebut dalam **Pasal 123 H.I.R.**[\[5\]](#_ftn5) Terhadap kuasa yang telah diberikan oleh pemberi kuasa, maka penerima kuasa memiliki hak, antara lain: 1. mendampingi pihak yang bersangkutan yang hadir sendiri; 2. mewakili, yaitu ketika pihak yang bersangkutan tidak hadir sendiri, maka penerima kuasa itulah yang hadir sebagai wakil dari pihak pemberi kuasa dengan kekuasaan tertentu; 3. menunjuk kuasa limpahan (_rechts van substitutie_). Hal ini dapat dilakukan apabila pihak pemberi kuasa mengizinkan.[\[6\]](#_ftn6) Lebih lanjut surat kuasa khusus untuk beperkara di pengadilan diatur dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 296 K/Sip/1970** tanggal 9 Desember 1970 menyatakan: _Seseorang yang akan bertindak sebagai wakil/kuasa dari salah satu pihak dalam proses gugatan perdata di Pengadilan Negeri/Badan Peradilan, maka_ **_wakil/kuasa tersebut wajib menyerahkan Surat Kuasa yang bersifat khusus_** _sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 123 H.I.R, bila tidak maka gugatan perdata yang diajukannya ke Pengadilan dinyatakan “tidak dapat diterima._ Sejalan dengan yurisprudensi di atas, maka **Pasal 124 H.I.R**. mengatur: _Jika penggugat tidak datang menghadap PN pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan patut, atau_ **_tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya_** _maka surat gugatannya dianggap gugur dan penggugat dihukum biaya perkara; akan tetapi penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi, sesudah membayar lebih dahulu biaya perkara yang tersebut tadi_ Berdasarkan uraian di atas, maka kami berpendapat bahwa pihak penggugat dapat menunjuk atau memberi kuasa kepada seseorang atau beberapa orang sebagai kuasa hukum dengan membuat surat kuasa khusus jika pihak penggugat tidak dapat atau berhalangan hadir dalam proses persidangan. **Penunjukan kuasa hukum tersebut dapat dilakukan penggugat, meskipun proses perkara sudah berjalan**. Hal ini dimaksudkan agar mencegah dan mengurangi risiko pengguguran gugatan di Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 124 H.I.R yang telah dijelaskan di atas. Baca juga: **[Kuasa Hukum Meninggal Dunia Saat Proses Perkara, Ini Cara Menunjuk Yang Baru](https://www.hukumonline.com/klinik/a/kuasa-hukum-meninggal-dunia-saat-proses-perkara--ini-cara-menunjuk-yang-baru-lt618bfc80ec104?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=kuasa_hukum_meninggal)** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/) disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) (S. 1941-44) [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27228/nprt/2/herzien-inlandsch-reglement-\(h.i.r\)-\(s.-1941-44\)-reglemen-indonesia-yang-diperbaharui-\(r.i.b.\)?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=hir) Rechtreglement voor de Buitengewesten; [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6295fe18b5459?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=rbg) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata) PUTUSAN ------- 1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 547 K/Sip/1971; 2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 296 K/Sip/1970. REFERENSI --------- 1. Mochammad Dja’is dan RMJ Koosmargono, _Membaca dan Mengerti H.I.R Edisi Revisi_, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011. 2. Yahya Harahap, _Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan__,_ Edisi Kedua, Cetakan 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2021. [\[1\]](#_ftnref1) Yahya Harahap, _Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan__,_ Edisi Kedua, Cetakan 3, Jakarta : Sinar Grafika, 2021, hal. 50 [\[2\]](#_ftnref2) Yahya Harahap, _Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan__,_ Edisi Kedua, Cetakan 3, Jakarta : Sinar Grafika, 2021, hal. 52 [\[3\]](#_ftnref3) Yahya Harahap, _Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan__,_ Edisi Kedua, Cetakan 3, Jakarta : Sinar Grafika, 2021, hal. 1 [\[4\]](#_ftnref4) Mochammad Dja’is dan RMJ Koosmargono, _Membaca dan Mengerti H.I.R Edisi Revisi_, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011, hal. 33 [\[5\]](#_ftnref5) Yahya Harahap, _Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan__,_ Edisi Kedua, Cetakan 3, Jakarta : Sinar Grafika, 2021, hal. 7 [\[6\]](#_ftnref6) Mochammad Dja’is dan RMJ Koosmargono, _Membaca dan Mengerti H.I.R Edisi Revisi_, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011, hal. 34 Tags ---- [kuasa hukum](/tag/kuasa-hukum) [kuasa khusus](/tag/kuasa-khusus) [perkara perdata](/tag/perkara-perdata)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Hak-Hak Atas Tanah Berdasarkan Pasal 16 UU Pokok Agraria  hak-hak atas tanah terdiri atas:hak milik:hak guna usaha (“HGU”);hak guna bangunan (“HGB”);hak pakai;hak sewa;hak membuka tanah;hak memungut hasil hutan;hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang.KLINIK TERKAITAdakah Batasan Jumlah Pemecahan Bidang Tanah?21 Mar 2022Batas Luas Tanah Hak Milik di Indonesia21 Des 2021Sudah Terima Ganti Rugi, Masihkah Korban Gusur Berhak atas Sisa Material Bangunan? 11 Nov 2021Bolehkah Membangun Rumah Tempat Tinggal di Kawasan Pelayanan Umum?20 Sep 2012Bukti hak milik atas tanah adalah sertifikat tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) PP 24/1997:Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang sangat kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Adapun, membangun dan memiliki bangunan di atas tanah hak milik orang lain hanya dimungkinkan atas dasar hak sewa untuk bangunan. Hal ini diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU Pokok Agraria.Selain itu, di dalam Pasal 2 Perpu 51/1960, diatur larangan memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah. Tanah yang dimaksud di sini, adalah tanah yang dipunyai dengan sesuatu hak oleh perseorangan atau badan hukum.[1]Oleh karena itu, apabila Anda benar mempunyai bukti sertifikat hak milik atas tanah, maka di atas tanah tersebut tidak dapat didirikan bangunan tanpa seizin Anda atau tanpa didasari oleh hak sewa untuk bangunan. Sehingga pendirian bangunan tersebut tidak sah.Cara Mengatasi Bangunan Liar Sebab pendirian bangunan liar yang Anda maksud tidak sah, maka anda dapat lapor bangunan liar kepada Polisi. Laporan Polisi tersebut dapat dilakukan dengan dasar penyerobotan tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 385 KUHP.Akan tetapi, berdasarkan keterangan Anda, tidak ada tindak lanjut dari pihak kepolisian, maka Anda dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat dengan dasar perbuatan melawan hukum. Hal ini diatur di dalam Pasal 1365KUH Perdata sehingga pembongkaran dan/atau pengosongan bangunan di lahan milik Anda dapat secara patut dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.Ketentuan Pidana Menghancurkan Bangunan Liar Ditinjau dari segi hukum pidana, perbuatan sengaja melakukan penghancuran bangunan diatur dalam:Pasal 200 ayat (1) KUHPBarangsiapa dengan sengaja menghancurkan atau merusak gedung atau bangunan, diancam :dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang.Pasal 406 ayat (1) KUHPBarangsiapa dengan sengaja melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Serta Komentar-Komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal (hlm. 279) terkait Pasal 406 KUHP menjelaskan bahwa supaya dapat dihukum harus dibuktikan beberapa hal berikut:Telah membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau meghilangkan sesuatu barang;Pembinasaan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hak;Barang itu harus seluruhnya atau sebagian milik orang lain.Oleh karena itu, menjawab pertanyaan Anda, perbuatan menghancurkan bangunan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, walaupun di lahan milik sendiri adalah tindakan yang melawan hukum dan dapat dipidana berdasarkan Pasal 200 dan Pasal 406 KUHP. Menurut hemat kami, seharusnya Anda menindaklanjuti laporan yang telah Anda buat ke polisi sebagaimana telah Anda sebutkan dan tidak merusak sendiri rumah atau bangunan liar tersebut.Sebagai contoh, terdapat preseden kasus serupa dimana seseorang dipidana karena menghancurkan bangunan rumah orang lain di atas tanah milik sendiri yaitu dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 249K/Pid/2009.Baca juga : Apakah Melanggar Hukum Jika Pembangunan Rumah Mengganggu Lingkungan Sekitar?Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum Pidana;Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau KuasanyaPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.REFERENSISoesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia. 2013.PUTUSANPutusan Mahkamah Agung Nomor 249K/Pid/2009[1] Pasal 1 angka 1 huruf b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (“Perpu 51/1960”)Tagsbangunanbangunan gedungsertifikat hak milikshm

Saya memiliki sebidang tanah bersertifikat hak milik. Namun, di atas lahan tersebut didirikan bangunan liar berupa rumah beserta satu orang penghuni. Tidak ada perjanjian sewa baik lisan maupun tertulis. Saat ini saya membutuhkan lahan untuk dijual. Mediasi sudah dilakukan berulang kali sejak 1 tahun terakhir, namun tidak ada kesepakatan karena penghuni minta kompensasi yang besar. Saya lapor polisi dengan dasar Pasal 167 ayat (1) KUHP serta Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (1) huruf a Perpu Nomor 51 tahun 1960. Tetapi, laporan polisi tersebut tidak ada kelanjutan. Akhirnya saya memutuskan untuk menghancurkan bangunan liar tersebut dengan cara memindahkan semua barang penghuni keluar rumah dan dilanjutkan dengan merusak rumah hingga tidak layak huni. Kemudian yang terjadi adalah saling lapor polisi. Penghuni bangunan liar tersebut melaporkan tindakan pengrusakan rumah. Apakah saya bisa dikenakan pidana bila seluruh barang penghuni sudah saya pindahkan keluar dan seluruh runtuhan rumah masih berada di area lahan saya dan tidak berceceran ke luar? Mohon pencerahannya. Terima kasih.

Langkah hukum yang dapat ditempuh untuk mempertahankan hak hukum atas tanah Anda adalah dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan setempat sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata atas dasar penghuni rumah antara lain mendirikan bangunan, memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, atau penyerobotan tanah. Adapun pembongkaran bangunan liar atau rumah orang lain yang berdiri di atas tanah Anda, seharusnya Anda tidak melakukannya sendiri tanpa berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan dibawah ini. Adakah Batasan Jumlah Pemecahan Bidang Tanah?21 Mar 2022Batas Luas Tanah Hak Milik di Indonesia21 Des 2021Sudah Terima Ganti Rugi, Masihkah Korban Gusur Berhak atas Sisa Material Bangunan? 11 Nov 2021Bolehkah Membangun Rumah Tempat Tinggal di Kawasan Pelayanan Umum?20 Sep 2012Adakah Batasan Jumlah Pemecahan Bidang Tanah?21 Mar 2022Batas Luas Tanah Hak Milik di Indonesia21 Des 2021Sudah Terima Ganti Rugi, Masihkah Korban Gusur Berhak atas Sisa Material Bangunan? 11 Nov 2021Bolehkah Membangun Rumah Tempat Tinggal di Kawasan Pelayanan Umum?20 Sep 2012Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 20244 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 20244 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/menghancurkan-bangunan-liar-di-lahan-sendiri-lt629031de04564/

Menghancurkan Bangunan Liar di Lahan Sendiri, Bisa Dipidana?

pages/224/page-0.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### **Hak-Hak Atas Tanah** Berdasarkan **Pasal 16 [UU Pokok Agraria](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/249/undangundang-nomor-5-tahun-1960?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_pokok_agraria)**  hak-hak atas tanah terdiri atas: 1. hak milik: 2. hak guna usaha (“HGU”); 3. hak guna bangunan (“HGB”); 4. hak pakai; 5. hak sewa; 6. hak membuka tanah; 7. hak memungut hasil hutan; 8. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Adakah Batasan Jumlah Pemecahan Bidang Tanah? ](/klinik/a/adakah-batasan-jumlah-pemecahan-bidang-tanah-lt61f3a84b53910/)  21 Mar 2022 [ #### Batas Luas Tanah Hak Milik di Indonesia ](/klinik/a/batas-luas-tanah-hak-milik-di-indonesia-lt60484dde630a8/)  21 Des 2021 [ #### Sudah Terima Ganti Rugi, Masihkah Korban Gusur Berhak atas Sisa Material Bangunan? ](/klinik/a/sudah-terima-ganti-rugi--masihkah-korban-gusur-berhak-atas-sisa-material-bangunan-lt60fd87219aa11/)  11 Nov 2021 [ #### Bolehkah Membangun Rumah Tempat Tinggal di Kawasan Pelayanan Umum? ](/klinik/a/hukum-aturan-rencana-tata-ruang-kota-mengikat-atau-tidak--lt503ada31638d4/)  20 Sep 2012 [](#!) Bukti hak milik atas tanah adalah sertifikat tanah sebagaimana diatur dalam **Pasal 32 ayat (1) [PP 24/1997](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/18913/peraturan-pemerintah-pengganti-undangundang-nomor-51-tahun-1960?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_24_1997)**: _Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang sangat kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan._ Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Adapun, membangun dan memiliki bangunan di atas tanah hak milik orang lain hanya dimungkinkan atas dasar hak sewa untuk bangunan. Hal ini diatur dalam **Pasal 44 ayat (1) UU Pokok Agraria**. Selain itu, di dalam **Pasal 2 [Perpu 51/1960](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/18913/peraturan-pemerintah-pengganti-undangundang-nomor-51-tahun-1960?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=Perpu_51_1960)**, diatur larangan memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah. Tanah yang dimaksud di sini, adalah tanah yang dipunyai dengan sesuatu hak oleh perseorangan atau badan hukum.[\[1\]](#_ftn1) Oleh karena itu, apabila Anda benar mempunyai bukti sertifikat hak milik atas tanah, maka di atas tanah tersebut tidak dapat didirikan bangunan tanpa seizin Anda atau tanpa didasari oleh hak sewa untuk bangunan. Sehingga pendirian bangunan tersebut tidak sah. ### **Cara Mengatasi Bangunan Liar** Sebab pendirian bangunan liar yang Anda maksud tidak sah, maka anda dapat lapor bangunan liar kepada Polisi. Laporan Polisi tersebut dapat dilakukan dengan dasar penyerobotan tanah sebagaimana diatur dalam **Pasal 385 [KUHP.](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document/lt4c7b80e19969e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP)** Akan tetapi, berdasarkan keterangan Anda, tidak ada tindak lanjut dari pihak kepolisian, maka Anda dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat dengan dasar perbuatan melawan hukum. Hal ini diatur di dalam **Pasal 1365****[KUH Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata)** sehingga pembongkaran dan/atau pengosongan bangunan di lahan milik Anda dapat secara patut dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. ### **Ketentuan Pidana Menghancurkan Bangunan Liar** Ditinjau dari segi hukum pidana, perbuatan sengaja melakukan penghancuran bangunan diatur dalam: **Pasal 200 ayat (1) KUHP** _Barangsiapa dengan sengaja menghancurkan atau merusak gedung atau bangunan, diancam :_ 1. _dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang._ **Pasal 406 ayat (1) KUHP** _Barangsiapa dengan sengaja melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah._ **Soesilo** dalam buku _Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Serta Komentar-Komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal_ (hlm. 279) terkait Pasal 406 KUHP menjelaskan bahwa supaya dapat dihukum harus dibuktikan beberapa hal berikut: 1. Telah membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau meghilangkan sesuatu barang; 2. Pembinasaan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hak; 3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Oleh karena itu, menjawab pertanyaan Anda, perbuatan menghancurkan bangunan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, walaupun di lahan milik sendiri adalah tindakan yang melawan hukum dan dapat dipidana berdasarkan Pasal 200 dan Pasal 406 KUHP. Menurut hemat kami, seharusnya Anda menindaklanjuti laporan yang telah Anda buat ke polisi sebagaimana telah Anda sebutkan dan tidak merusak sendiri rumah atau bangunan liar tersebut. Sebagai contoh, terdapat preseden kasus serupa dimana seseorang dipidana karena menghancurkan bangunan rumah orang lain di atas tanah milik sendiri yaitu dalam **[Putusan Mahkamah Agung Nomor 249K/Pid/2009](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/134d1072bdd76898246700eff4c636cb.html)**. Baca juga : **[Apakah Melanggar Hukum Jika Pembangunan Rumah Mengganggu Lingkungan Sekitar?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-mengenai-perselisihan-antar-rumah-tangga-cl353?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=membangun_rumah_mengganggu_sekitar)** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document/lt4c7b80e19969e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/249/undangundang-nomor-5-tahun-1960?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_pokok_agraria) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/18913/peraturan-pemerintah-pengganti-undangundang-nomor-51-tahun-1960?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=Perpu_51_1960) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/18913/peraturan-pemerintah-pengganti-undangundang-nomor-51-tahun-1960?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_24_1997) REFERENSI --------- Soesilo. _Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal._ Bogor: Politeia. 2013. PUTUSAN ------- [Putusan Mahkamah Agung Nomor 249K/Pid/2009](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/134d1072bdd76898246700eff4c636cb.html) [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1 angka 1 huruf b [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/18913/peraturan-pemerintah-pengganti-undangundang-nomor-51-tahun-1960?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=Perpu_51_1960) (“Perpu 51/1960”) Tags ---- [bangunan](/tag/bangunan) [bangunan gedung](/tag/bangunan-gedung) [sertifikat hak milik](/tag/sertifikat-hak-milik) [shm](/tag/shm)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. WanprestasiKLINIK TERKAITJika Penghuni Kos Tinggalkan Barang-barang Padahal Masa Sewa Habis05 Apr 2022Bolehkah Polisi Menjadi Penagih Utang?25 Mar 2022Bisakah Syarat dan Ketentuan Aplikasi Disebut Perjanjian?18 Mar 2022Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum17 Mar 2022Guna menjawab pertanyaan Anda, perlu dipahami dulu bahwa pekerjaan membangun rumah dengan bantuan kontraktor berarti terjadi suatu hubungan hukum berdasarkan kesepakatan antara pemberi pekerjaan (Anda) dengan penerima pekerjaan (kontraktor).Oleh karena itu, hubungan hukum tersebut tunduk dan diatur dalam Buku III KUH Perdata tentang Perikatan, yang didalamnya merupakan kodifikasi dari segala aturan hukum perjanjian beserta bentuk pertanggungjawabannya serta sanksi-sanksinya.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Adapun sengketa yang muncul dari suatu kesepakatan baik lisan maupun tertulis, dikenal dengan istilah “wanprestasi”. Berdasarkan doktrin, wanprestasi adalah suatu peristiwa hukum yang menunjukan adanya suatu perbuatan yang tidak memenuhi kewajiban baik karena lalai ataupun sengaja, yang telah ditentukan dalam suatu perjanjian yang dibuat oleh kreditur dan debitur.[1]Wanprestasi, secara yuridis normatif, tercantum dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang selengkapnya berbunyi:Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Dalam ranah doktrin, terdapat perbedaan bentuk-bentuk dari wanprestasi. Namun demikian, perbedaan itu bukanlah sesuatu yang bertentangan, melainkan saling melengkapi, sebagai berikut: Ahmad Miru[2]A. Qirom Syamsudin Meliala[3]Subekti[4]Sama sekali tidak memenuhi prestasi;Prestasi yang dilakukan tidak sempurna;Terlambat memenuhi prestasi; danMelakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.Tidak memenuhi prestasi sama sekali;Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya; danMemenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.Apabila debitur tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan;Debitur melaksanakan janjinya akan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;Debitur terlambat memenuhi perjanjian; danDebitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.Dalam kasus Anda, apabila menurut perjanjian telah terjadi salah satu bentuk wanprestasi tersebut di atas, maka Anda dapat mengajukan gugatan perdata yaitu gugatan wanprestasi. Namun, berdasarkan Pasal 1267 KUH Perdata, gugatan wanprestasi hanya dibatasi terhadap dua jenis tuntutan secara opsional, yaitu:Memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan; atauMenuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga. Gugat Wanprestasi Kontraktor atau Tukang Bangunan?Kemudian, menyambung pertanyaan Anda, timbul pertanyaan, gugatan wanprestasi ditujukkan kepada siapa? Apakah kontraktor atau tukang?Perlu dilihat kembali hubungan hukum yang timbul dari perjanjian pembangunan rumah. Siapa yang berjanji dengan siapa? Atau jika perjanjian dalam bentuk tertulis, siapa yang menandatangani perjanjian pembangunan rumah? Sehingga, logika umumnya adalah Anda selaku pemilik rumah sebagai pemberi pekerjaan dengan pihak kontraktor sebagai penerima pekerjaan.Artinya, tidak mungkin para tukang atau pekerja bangunan yang menandatangani perjanjian pembangunan rumah. Para tukang atau pekerja bangunan tidak memiliki hubungan hukum dengan Anda selaku pemilik rumah.Sehingga, gugatan wanprestasi hanya dapat ditujukan kepada pihak yang secara tegas disebutkan dalam perjanjian, dalam hal ini pihak kontraktor. Dengan demikian, para tukang atau pekerja bangunan tidak dapat dituntut atau digugat wanprestasi.Patut Anda catat, ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata telah menegaskan perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya, dengan bunyi sebagai berikut:Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317. Baca juga: Bisakah Pihak Ketiga Mengajukan Gugatan Wanprestasi?Jadi, kami menyarankan upaya hukum yang dapat Anda tempuh adalah dengan mengajukan gugatan wanprestasi kepada kontraktor, bukan para tukang atau pekerja bangunan. Sebab, antara Anda selaku pemilik rumah dengan para tukang atau pekerja bangunan tidak memiliki hubungan hukum. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum Perdata. REFERENSIAhmad Miru. Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak. Jakarta: Rajawali Pers, 2007;A.Qirom Syamsudin Meliala. Pokok-pokok Hukum Perjanjian. Yogyakarta: Liberty, 1985;Ridwan Khairandy. Hukum Kontrak Indonesia. Yogyakarta: FH UII Press, 2013;Salim HS. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Jakarta: Bumi Aksara, 2021.[1] Salim HS. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Jakarta: Bumi Aksara, 2021; Ahmad Miru. Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak. Jakarta: Rajawali Pers, 2007[2] Ahmad Miru. Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak. Jakarta: Rajawali Pers, 2007[3] A. Qirom Syamsudin Meliala. Pokok-pokok Hukum Perjanjian. Yogyakarta: Liberty, 1985[4] Ridwan Khairandy. Hukum Kontrak Indonesia. Yogyakarta: FH UII Press, 2013Tagscidera janjigugatan perdatawanprestasi

Saya sedang membangun rumah dibantu kontraktor. Tapi saya kecewa sekali dengan hasil garapan para tukang yang tidak sesuai dengan design yang saya harapkan. Langkah hukum apa yang bisa diupayakan? Bisakah saya menggugat kontraktor atau justru para tukangnya? Mohon pencerahannya.

Anda dapat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap kontraktor, bukan terhadap tukang atau pekerja bangunan. Sebab, perjanjian atau kesepakatan pembangunan rumah dilakukan antara Anda selaku pemilik rumah dengan pihak kontraktor, sehingga terjadi hubungan hukum antara Anda dengan kontraktor. Sedangkan antara Anda dengan para tukang atau pekerja bangunan tidak memiliki hubungan hukum.   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Jika Penghuni Kos Tinggalkan Barang-barang Padahal Masa Sewa Habis05 Apr 2022Bolehkah Polisi Menjadi Penagih Utang?25 Mar 2022Bisakah Syarat dan Ketentuan Aplikasi Disebut Perjanjian?18 Mar 2022Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum17 Mar 2022Jika Penghuni Kos Tinggalkan Barang-barang Padahal Masa Sewa Habis05 Apr 2022Bolehkah Polisi Menjadi Penagih Utang?25 Mar 2022Bisakah Syarat dan Ketentuan Aplikasi Disebut Perjanjian?18 Mar 2022Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum17 Mar 2022Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/rumah-tak-sesuai-idesign-i-gugat-kontraktor-atau-tukang-lt6290a64665886/

Rumah Tak Sesuai Design, Gugat Kontraktor atau Tukang?

pages/224/page-1.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### **Wanprestasi** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Jika Penghuni Kos Tinggalkan Barang-barang Padahal Masa Sewa Habis ](/klinik/a/jika-penghuni-kos-tinggalkan-barang-barang-padahal-masa-sewa-habis-lt623da1294726e/)  05 Apr 2022 [ #### Bolehkah Polisi Menjadi Penagih Utang? ](/klinik/a/polisi-menjadi-penagih-uang-cl5475/)  25 Mar 2022 [ #### Bisakah Syarat dan Ketentuan Aplikasi Disebut Perjanjian? ](/klinik/a/bisakah-syarat-dan-ketentuan-aplikasi-disebut-perjanjian-lt61ef908249fc2/)  18 Mar 2022 [ #### Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum ](/klinik/a/perbedaan-wanprestasi-dan-perbuatan-melawan-hukum-cl2719/)  17 Mar 2022 [](#!) Guna menjawab pertanyaan Anda, perlu dipahami dulu bahwa pekerjaan membangun rumah dengan bantuan kontraktor berarti terjadi suatu hubungan hukum berdasarkan kesepakatan antara pemberi pekerjaan (Anda) dengan penerima pekerjaan (kontraktor). Oleh karena itu, hubungan hukum tersebut tunduk dan diatur dalam **Buku III [KUH Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata)** tentang Perikatan, yang didalamnya merupakan kodifikasi dari segala aturan hukum perjanjian beserta bentuk pertanggungjawabannya serta sanksi-sanksinya. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Adapun sengketa yang muncul dari suatu kesepakatan baik lisan maupun tertulis, dikenal dengan istilah “wanprestasi”. Berdasarkan doktrin, wanprestasi adalah suatu peristiwa hukum yang menunjukan adanya suatu perbuatan yang tidak memenuhi kewajiban baik karena lalai ataupun sengaja, yang telah ditentukan dalam suatu perjanjian yang dibuat oleh kreditur dan debitur.[\[1\]](#_ftn1) Wanprestasi, secara yuridis normatif, tercantum dalam **Pasal 1243 KUH Perdata** yang selengkapnya berbunyi: _Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan._ Dalam ranah doktrin, terdapat perbedaan bentuk-bentuk dari wanprestasi. Namun demikian, perbedaan itu bukanlah sesuatu yang bertentangan, melainkan saling melengkapi, sebagai berikut: **Ahmad Miru**[\[2\]](#_ftn2) **A. Qirom Syamsudin Meliala**[\[3\]](#_ftn3) **Subekti**[\[4\]](#_ftn4) 1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi; 2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna; 3. Terlambat memenuhi prestasi; dan 4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan. 1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali; 2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya; dan 3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. 1. Apabila debitur tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan; 2. Debitur melaksanakan janjinya akan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan; 3. Debitur terlambat memenuhi perjanjian; dan 4. Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Dalam kasus Anda, apabila menurut perjanjian telah terjadi salah satu bentuk wanprestasi tersebut di atas, maka Anda dapat mengajukan gugatan perdata yaitu gugatan wanprestasi. Namun, berdasarkan **Pasal 1267 KUH Perdata**, gugatan wanprestasi hanya dibatasi terhadap dua jenis tuntutan secara opsional, yaitu: 1. Memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan; atau 2. Menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga. ### **Gugat Wanprestasi Kontraktor atau Tukang Bangunan?** Kemudian, menyambung pertanyaan Anda, timbul pertanyaan, gugatan wanprestasi ditujukkan kepada siapa? Apakah kontraktor atau tukang? Perlu dilihat kembali hubungan hukum yang timbul dari perjanjian pembangunan rumah. Siapa yang berjanji dengan siapa? Atau jika perjanjian dalam bentuk tertulis, siapa yang menandatangani perjanjian pembangunan rumah? Sehingga, logika umumnya adalah Anda selaku pemilik rumah sebagai pemberi pekerjaan dengan pihak kontraktor sebagai penerima pekerjaan. Artinya, tidak mungkin para tukang atau pekerja bangunan yang menandatangani perjanjian pembangunan rumah. Para tukang atau pekerja bangunan tidak memiliki hubungan hukum dengan Anda selaku pemilik rumah. Sehingga, gugatan wanprestasi hanya dapat ditujukan kepada pihak yang secara tegas disebutkan dalam perjanjian, dalam hal ini pihak kontraktor. Dengan demikian, para tukang atau pekerja bangunan tidak dapat dituntut atau digugat wanprestasi. Patut Anda catat, ini berkaitan dengan ketentuan **Pasal 1340 KUH Perdata** telah menegaskan perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya, dengan bunyi sebagai berikut: **_Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya_**_. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317._ Baca juga: **[Bisakah Pihak Ketiga Mengajukan Gugatan Wanprestasi?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-pihak-ketiga-mengajukan-gugatan-wanprestasi-lt5128e4fbb65d1?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=ketiga_gugat_wanprestasi)** Jadi, kami menyarankan upaya hukum yang dapat Anda tempuh adalah dengan mengajukan gugatan wanprestasi kepada kontraktor, bukan para tukang atau pekerja bangunan. Sebab, antara Anda selaku pemilik rumah dengan para tukang atau pekerja bangunan tidak memiliki hubungan hukum. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata). REFERENSI --------- 1. Ahmad Miru. _Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak_. Jakarta: Rajawali Pers, 2007; 2. A.Qirom Syamsudin Meliala. _Pokok-pokok Hukum Perjanjian_. Yogyakarta: Liberty, 1985; 3. Ridwan Khairandy. _Hukum Kontrak Indonesia_. Yogyakarta: FH UII Press, 2013; 4. Salim HS. _Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)_. Jakarta: Bumi Aksara, 2021. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Salim HS. _Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)_. Jakarta: Bumi Aksara, 2021; Ahmad Miru. _Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak_. Jakarta: Rajawali Pers, 2007 [\[2\]](#_ftnref2) Ahmad Miru. _Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak_. Jakarta: Rajawali Pers, 2007 [\[3\]](#_ftnref3) A. Qirom Syamsudin Meliala. _Pokok-pokok Hukum Perjanjian_. Yogyakarta: Liberty, 1985 [\[4\]](#_ftnref4) Ridwan Khairandy. _Hukum Kontrak Indonesia_. Yogyakarta: FH UII Press, 2013 Tags ---- [cidera janji](/tag/cidera-janji) [gugatan perdata](/tag/gugatan-perdata) [wanprestasi](/tag/wanprestasi)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda, perlu kita pahami terlebih dahulu pengertian dan dasar hukum Tenaga Kerja Asing (“TKA”).Pengertian Tenaga Kerja AsingKLINIK TERKAITPakai Visa Wisata untuk Bekerja, Termasuk Penyelundupan Manusia?17 Jul 2023Paspor Diplomatik dan Syarat Permohonannya14 Okt 2022Hukumnya Jika WNI Ditugaskan di Indonesia oleh Perusahaan Luar Negeri12 Mei 2022Bolehkah TKA jadi Anggota Serikat Pekerja?20 Apr 2022Tenaga kerja asing merupakan warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.[1] Menurut Sastrohadiwiryo dan Siswanto, tenaga kerja asing adalah setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia (WNI) yang mampu melakukan pekerjaan di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.[2]Berdasarkan UU Cipta Kerja, setiap pemberi kerja yang mempekerjakan TKA wajib memiliki rencana penggunaan TKA yang disahkan oleh Pemerintah Pusat.[3] Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku bagi salah satunya pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor perwakilan negara asing.[4]Visa Diplomatik dan Visa Dinas TKA yang Bekerja di Kedutaan Besar Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Perlu Anda ketahui bahwa TKA yang bekerja di Kedutaan Besar memiliki aturan visa yang berbeda dibanding dengan TKA pada umumnya. TKA yang bekerja di kedutaan tersebut memerlukan visa diplomatik dan visa dinas.Kepemilikan visa diplomatik atau visa dinas merupakan syarat izin tinggal TKA yang bekerja di Kedutaan Besar. Adapun pengertian yuridis dari kedua visa tersebut diatur dalam Pasal 1 Permenlu 6/2018 yang berbunyi:[5]Visa Diplomatik adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik. Visa Dinas adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal guna melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik. Baca juga: Jenis Visa Republik Indonesia dan KegunaannyaVisa DiplomatikVisa diplomatik diberikan kepada TKA berdasarkan permohonan yang diajukan kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia[6] dan diberikan kepada orang asing pemegang paspor diplomatik atau paspor lain untuk melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik.[7]Adapun, syarat permohonan visa diplomatik diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Permenlu 6/2018 dengan melampirkan:[8]paspor yang sah dan masih berlaku paling singkat enam bulan;nota diplomatik yang berisi permohonan Visa Diplomatik dan keterangan mengenai penugasan yang bersangkutan;dua lembar pasfoto berwarna;dokumen pendukung apabila diperlukan.Visa DinasSedangkan, visa dinas adalah visa yang diberikan kepada orang asing pemegang paspor dinas atau paspor lain untuk melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik.[9]Syarat permohonan visa dinas diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Permenlu 6/2018, yakni dengan melampirkan:[10]paspor yang sah dan masih berlaku paling singkat enam bulan;nota diplomatik yang berisi permohonan Visa Dinas dan keterangan mengenai penugasan yang bersangkutan;dua lembar pasfoto berwarna;dokumen pendukung apabila diperlukan.Sebagaimana dilansir dari laman Pelayanan Visa Diplomatik dan Dinas Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI), jika permohonan visa diplomatik atau visa dinas diverifikasi perwakilan Indonesia, maka langkah berikutnya adalah meminta otorisasi persetujuan dari Direktorat Konsuler. Namun, jika ditolak, permohonan akan dikembalikan untuk diperbaiki oleh pemohon.Izin Tinggal TKA yang Bekerja di Kedutaan Besar Untuk selanjutnya, perlu dipahami terkait dengan izin tinggal bagi TKA yang bekerja di kedutaan. Terdapat dua jenis izin tinggal, yaitu izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas.Izin Tinggal Diplomatik Izin tinggal diplomatik adalah izin yang diberikan kepada orang asing untuk berada di wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik.[11] Menurut Pasal 2 Permenlu 8/2018 izin ini diberikan kepada orang asing yang memiliki visa diplomatik.Selanjutnya, izin tinggal diplomatik berlaku sejak diberikan tanda masuk oleh pejabat imigrasi, yang dapat diberikan kepada orang asing pemegang paspor diplomatik atau paspor lain yang sah dan berlaku, serta visa diplomatik dengan indeks 10-2, 10-3, 10-5 atau 10-M yang sah dan berlaku.[12]Izin Tinggal DinasSedangkan izin tinggal dinas merupakan izin yang diberikan kepada orang asing untuk berada di wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik.[13] Izin tinggal ini menurut Pasal 25 Permenlu 8/2018 diberikan kepada orang asing pemegang visa dinas.Izin tinggal dinas berlaku sejak diberikannya tanda masuk oleh pejabat imigrasi, yang dapat diberikan kepada orang asing pemegang paspor dinas atau paspor lain yan sah dan berlaku, serta visa dinas dengan indeks 20-2, 20-3, 20-5, atau 20-M yang sah dan berlaku.[14]Sebagaimana dilansir dari laman Izin Tinggal Diplomatik dan Dinas Kemlu RI, jika dokumen telah diverifikasi oleh Direktorat Konsuler, maka pemohon wajib menyerahkan dokumen asli. Namun, jika ditolak, maka aka nada notifikasi untuk melengkapi/ memperbaiki permohonan.Oleh karena itu, menjawab pertanyaan Anda, TKA yang bekerja di kedutaan besar dapat memiliki izin tinggal diplomatik atau izin tinggal dinas, dengan syarat telah memiliki visa diplomatik atau visa dinas. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Bingung menentukan keterkaitan pasal dan kewajiban bisnis Anda, serta keberlakuan peraturannya? Ketahui kewajiban dan sanksi hukum perusahaan Anda dalam satu platform integratif dengan Regulatory Compliance System dari Hukumonline, klik di sini untuk mempelajari lebih lanjutDemikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta KerjaUndang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang KetenagakerjaanPeraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Visa Diplomatik dan Visa DinasPeraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2018 tentang Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas.REFERENSISastrohadiwiryo (et.al), Manajemen Tenaga Kerja Indonesia: Pendekatan Administratif dan Operasional, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.Izin Tinggal Diplomatik dan Dinas , diakses pada 25 Mei 2022 pukul 19.15 WIB;Pelayanan Visa Diplomatik dan Dinas , diakses pada 25 Mei 2022 pukul 19.00 WIB.[1] Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan[2] Sastrohadiwiryo (et.al), Manajemen Tenaga Kerja Indonesia: Pendekatan Administratif dan Operasional, Jakarta: Bumi Aksara, 2005, hlm. 121.[3] Pasal 81 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”).[4] Pasal 81 angka 4 UU Cipta Kerja.[5] Pasal 1 Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Visa Diplomatik dan Visa Dinas (“Permenlu 6/2018”).[6] Pasal 2 Permenlu 6/2018.[7] Pasal 3 Permenlu 6/2018.[8] Pasal 6 ayat (2) Permenlu 6/2018.[9] Pasal 26 ayat (1) Permenlu 6/2018.[10] Pasal 29 ayat (2) Permenlu 6/2018.[11] Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2018 tentang Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas (“Permenlu 8/2018”).[12] Pasal 4 Permenlu 8/2018.[13] Pasal 1 angka 2 Permenlu 8/2018.[14] Pasal 27 Permenlu 8/2018.Tagshukum ketenagakerjaankemenluorang asingpekerja asingtka

Bagaimana izin tinggal bagi tenaga kerja asing yang bekerja di kedutaan, serta apa persyaratan dokumen untuk memenuhi izin tinggal di Indonesia?

Tenaga kerja asing yang bekerja di kedutaan dapat memiliki izin tinggal di Indonesia, namun, berbeda dengan izin tinggal yang dimiliki tenaga kerja asing secara umum. Terdapat beberapa persyaratan diplomatik yang perlu dipenuhi tenaga kerja asing untuk mendapatkan izin tinggal di Indonesia. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Pakai Visa Wisata untuk Bekerja, Termasuk Penyelundupan Manusia?17 Jul 2023Paspor Diplomatik dan Syarat Permohonannya14 Okt 2022Hukumnya Jika WNI Ditugaskan di Indonesia oleh Perusahaan Luar Negeri12 Mei 2022Bolehkah TKA jadi Anggota Serikat Pekerja?20 Apr 2022Pakai Visa Wisata untuk Bekerja, Termasuk Penyelundupan Manusia?17 Jul 2023Paspor Diplomatik dan Syarat Permohonannya14 Okt 2022Hukumnya Jika WNI Ditugaskan di Indonesia oleh Perusahaan Luar Negeri12 Mei 2022Bolehkah TKA jadi Anggota Serikat Pekerja?20 Apr 2022Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank6 Mei 2024Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank6 Mei 2024Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/izin-tinggal-tenaga-kerja-asing-yang-bekerja-di-kedutaan-lt62906ed54bc37/

Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing yang Bekerja di Kedutaan

pages/224/page-2.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. Sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda, perlu kita pahami terlebih dahulu pengertian dan dasar hukum Tenaga Kerja Asing (“TKA”). ### **Pengertian Tenaga Kerja Asing** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Pakai Visa Wisata untuk Bekerja, Termasuk Penyelundupan Manusia? ](/klinik/a/pakai-visa-wisata-untuk-bekerja--termasuk-penyelundupan-manusia-lt615a9f3397684/)  17 Jul 2023 [ #### Paspor Diplomatik dan Syarat Permohonannya ](/klinik/a/paspor-diplomatik-dan-syarat-permohonannya-lt5cb5a2209549e/)  14 Okt 2022 [ #### Hukumnya Jika WNI Ditugaskan di Indonesia oleh Perusahaan Luar Negeri ](/klinik/a/hukumnya-jika-wni-ditugaskan-di-indonesia-oleh-perusahaan-luar-negeri-lt627ced47de37c/)  12 Mei 2022 [ #### Bolehkah TKA jadi Anggota Serikat Pekerja? ](/klinik/a/bolehkah-tka-jadi-anggota-serikat-pekerja-lt620b2f1589090/)  20 Apr 2022 [](#!) Tenaga kerja asing merupakan warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.[\[1\]](#_ftn1) Menurut **Sastrohadiwiryo dan Siswanto**, tenaga kerja asing adalah setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia (WNI) yang mampu melakukan pekerjaan di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.[\[2\]](#_ftn2) Berdasarkan [**UU Cipta Kerja**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e/undang-undang-nomor-11-tahun-2020?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_11_2020), setiap pemberi kerja yang mempekerjakan TKA wajib memiliki rencana penggunaan TKA yang disahkan oleh Pemerintah Pusat.[\[3\]](#_ftn3) Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku bagi salah satunya pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor perwakilan negara asing.[\[4\]](#_ftn4) ### **Visa Diplomatik dan Visa Dinas TKA yang Bekerja di Kedutaan Besar** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Perlu Anda ketahui bahwa TKA yang bekerja di Kedutaan Besar memiliki aturan visa yang berbeda dibanding dengan TKA pada umumnya. TKA yang bekerja di kedutaan tersebut memerlukan visa diplomatik dan visa dinas. Kepemilikan visa diplomatik atau visa dinas merupakan syarat izin tinggal TKA yang bekerja di Kedutaan Besar. Adapun pengertian yuridis dari kedua visa tersebut diatur dalam **Pasal 1** [**Permenlu 6/2018**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5b8f5645a4123/peraturan-menteri-luar-negeri-nomor-6-tahun-2018?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenlu_6_2018) yang berbunyi:[\[5\]](#_ftn5) 1. _Visa Diplomatik adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik._ 2. _Visa Dinas adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal guna melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik._ Baca juga: **[Jenis Visa Republik Indonesia dan Kegunaannya](https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-visa-lt5a289ad826c58?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=jenis_visa)** #### **Visa Diplomatik** Visa diplomatik diberikan kepada TKA berdasarkan permohonan yang diajukan kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia[\[6\]](#_ftn6) dan diberikan kepada orang asing pemegang paspor diplomatik atau paspor lain untuk melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik.[\[7\]](#_ftn7) Adapun, syarat permohonan visa diplomatik diatur dalam **Pasal 6 ayat (2) Permenlu 6/2018** dengan melampirkan:[\[8\]](#_ftn8) 1. paspor yang sah dan masih berlaku paling singkat enam bulan; 2. nota diplomatik yang berisi permohonan Visa Diplomatik dan keterangan mengenai penugasan yang bersangkutan; 3. dua lembar pasfoto berwarna; 4. dokumen pendukung apabila diperlukan. #### **Visa Dinas** Sedangkan, visa dinas adalah visa yang diberikan kepada orang asing pemegang paspor dinas atau paspor lain untuk melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik.[\[9\]](#_ftn9) Syarat permohonan visa dinas diatur dalam **Pasal 29 ayat (2)** **Permenlu 6/2018**, yakni dengan melampirkan:[\[10\]](#_ftn10) 1. paspor yang sah dan masih berlaku paling singkat enam bulan; 2. nota diplomatik yang berisi permohonan Visa Dinas dan keterangan mengenai penugasan yang bersangkutan; 3. dua lembar pasfoto berwarna; 4. dokumen pendukung apabila diperlukan. Sebagaimana dilansir dari laman **[Pelayanan Visa Diplomatik dan Dinas](https://kemlu.go.id/portal/id/read/32/halaman_list_lainnya/pelayanan-visa-diplomatik-dan-dinas)** Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI), jika permohonan visa diplomatik atau visa dinas diverifikasi perwakilan Indonesia, maka langkah berikutnya adalah meminta otorisasi persetujuan dari Direktorat Konsuler. Namun, jika ditolak, permohonan akan dikembalikan untuk diperbaiki oleh pemohon. ### **Izin Tinggal TKA yang Bekerja di Kedutaan Besar** Untuk selanjutnya, perlu dipahami terkait dengan izin tinggal bagi TKA yang bekerja di kedutaan. Terdapat dua jenis izin tinggal, yaitu izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas. #### **Izin Tinggal Diplomatik** Izin tinggal diplomatik adalah izin yang diberikan kepada orang asing untuk berada di wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik.[\[11\]](#_ftn11) Menurut **Pasal 2** [**Permenlu 8/2018**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt62946e97543bf?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenlu_8_2018) izin ini diberikan kepada orang asing yang memiliki visa diplomatik. Selanjutnya, izin tinggal diplomatik berlaku sejak diberikan tanda masuk oleh pejabat imigrasi, yang dapat diberikan kepada orang asing pemegang paspor diplomatik atau paspor lain yang sah dan berlaku, serta visa diplomatik dengan indeks 10-2, 10-3, 10-5 atau 10-M yang sah dan berlaku.[\[12\]](#_ftn12) #### **Izin Tinggal Dinas** Sedangkan izin tinggal dinas merupakan izin yang diberikan kepada orang asing untuk berada di wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik.[\[13\]](#_ftn13) Izin tinggal ini menurut **Pasal 25 Permenlu 8/2018** diberikan kepada orang asing pemegang visa dinas. Izin tinggal dinas berlaku sejak diberikannya tanda masuk oleh pejabat imigrasi, yang dapat diberikan kepada orang asing pemegang paspor dinas atau paspor lain yan sah dan berlaku, serta visa dinas dengan indeks 20-2, 20-3, 20-5, atau 20-M yang sah dan berlaku.[\[14\]](#_ftn14) Sebagaimana dilansir dari laman **[Izin Tinggal Diplomatik dan Dinas](https://kemlu.go.id/portal/id/read/191/halaman_list_lainnya/izin-tinggal-diplomatik-dan-dinas)** Kemlu RI, jika dokumen telah diverifikasi oleh Direktorat Konsuler, maka pemohon wajib menyerahkan dokumen asli. Namun, jika ditolak, maka aka nada notifikasi untuk melengkapi/ memperbaiki permohonan. Oleh karena itu, menjawab pertanyaan Anda, TKA yang bekerja di kedutaan besar dapat memiliki izin tinggal diplomatik atau izin tinggal dinas, dengan syarat telah memiliki visa diplomatik atau visa dinas. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). Bingung menentukan keterkaitan pasal dan kewajiban bisnis Anda, serta keberlakuan peraturannya? Ketahui kewajiban dan sanksi hukum perusahaan Anda dalam satu platform integratif dengan Regulatory Compliance System dari Hukumonline, klik [**di sini**](https://rcs.hukumonline.com/?utm_source=Google&utm_medium=Banner&utm_campaign=RCSKlinikHukum-LandingPage) untuk mempelajari lebih lanjut Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Cipta_Kerja) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan) Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Visa Diplomatik dan Visa Dinas [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5b8f5645a4123/peraturan-menteri-luar-negeri-nomor-6-tahun-2018?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenlu_6_2018) Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2018 tentang Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas. [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt62946e97543bf?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenlu_8_2018) REFERENSI --------- 1. Sastrohadiwiryo (et.al), _Manajemen Tenaga Kerja Indonesia: Pendekatan Administratif dan Operasional_, Jakarta: Bumi Aksara, 2005. 2. **[Izin Tinggal Diplomatik dan Dinas](https://kemlu.go.id/portal/id/read/191/halaman_list_lainnya/izin-tinggal-diplomatik-dan-dinas)** , diakses pada 25 Mei 2022 pukul 19.15 WIB; 3. **[Pelayanan Visa Diplomatik dan Dinas](https://kemlu.go.id/portal/id/read/32/halaman_list_lainnya/pelayanan-visa-diplomatik-dan-dinas)** , diakses pada 25 Mei 2022 pukul 19.00 WIB. [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1 angka 13 [Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan) [\[2\]](#_ftnref2) Sastrohadiwiryo (et.al_), Manajemen Tenaga Kerja Indonesia: Pendekatan Administratif dan Operasional_, Jakarta: Bumi Aksara, 2005, hlm. 121. [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 81 angka 4 [Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Cipta_Kerja) (“UU Cipta Kerja”). [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 81 angka 4 UU Cipta Kerja. [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 1 [Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Visa Diplomatik dan Visa Dinas](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5b8f5645a4123/peraturan-menteri-luar-negeri-nomor-6-tahun-2018?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenlu_6_2018) (“Permenlu 6/2018”). [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 2 Permenlu 6/2018. [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 3 Permenlu 6/2018. [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 6 ayat (2) Permenlu 6/2018. [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 26 ayat (1) Permenlu 6/2018. [\[10\]](#_ftnref10) Pasal 29 ayat (2) Permenlu 6/2018. [\[11\]](#_ftnref11) Pasal 1 angka 1 [Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2018 tentang Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt62946e97543bf?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenlu_8_2018) (“Permenlu 8/2018”). [\[12\]](#_ftnref12) Pasal 4 Permenlu 8/2018. [\[13\]](#_ftnref13) Pasal 1 angka 2 Permenlu 8/2018. [\[14\]](#_ftnref14) Pasal 27 Permenlu 8/2018. Tags ---- [hukum ketenagakerjaan](/tag/hukum-ketenagakerjaan) [kemenlu](/tag/kemenlu) [orang asing](/tag/orang-asing) [pekerja asing](/tag/pekerja-asing) [tka](/tag/tka)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITPeran Konsiliator dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa17 Mei 2022Apa Itu Arbiter dan Biaya Arbitrase12 Mei 2022Penyelenggaraan Arbitrase Online di Indonesia09 Mei 2022Adukan ke Sini Jika Akad dengan Bank Bertentangan dengan Prinsip Syariah06 Sep 2021Sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda, sebaiknya perlu dipahami terlebih dahulu pengertian Pelaku Usaha Jasa Keuangan (“PUJK”), konsumen, dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (“LAPS SJK”). Pengertian PUJK dan KonsumenBelajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas PUJK adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perantara Pedagang Efek, Manajer Investasi, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Pergadaian, Perusahaan Penjaminan, dan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.[1]Kemudian, yang dimaksud konsumen adalah pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di PUJK.[2] Layanan Pengaduan PUJKMenyambung pertanyaan Anda, konsumen kerap kali merasa tidak puas terhadap produk/jasa yang ditawarkan PUJK, hal ini mengakibatkan konsumen menyampaikan keluhan atau pengaduan ke PUJK.Adapun ketentuan pengaduan ke PUJK dapat Anda lihat dalam Bagian III: Layanan Pengaduan SE OJK 17/2018, yang mana pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan konsumen baik lisan atau tertulis yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian materiil, wajar dan secara langsung pada konsumen karena tidak dipenuhinya perjanjian dan/atau dokumen transaksi keuangan yang telah disepakati. Penyelesaian Sengketa via LAPS SJKSelanjutnya, ketentuan LAPS SJK sejatinya telah diatur ke dalam POJK 61/2020 dan berikut ini pengertian LAPS SJK dalam Pasal 1 angka 1 yang selengkapnya berbunyi:Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, yang selanjutnya disebut LAPS Sektor Jasa Keuangan adalah lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan di luar pengadilan.Dikutip dari laman LAPS SJK, LAPS SJK merupakan lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang memiliki izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan mulai beroperasi pada 1 Januari 2021.Masih bersumber dari laman yang sama, LAPS SJK menggantikan peran dan fungsi 6 LAPS yang ada sebelumnya di sektor jasa keuangan yaitu BAPMI, BMAI, BMDP, LAPSPI, BAMPPI dan BMPPVI dan sekaligus memperluas cakupannya pada penyelesaian sengketa di bidang fintech.LAPS SJK memiliki dua cara penyelesaian sengketa, yakni melalui mediasi dan arbirase.[3] Selain itu, berdasarkan Peraturan LAPS SJK 03/2021, lembaga tersebut juga memberikan alternatif lain penyelesaian sengketa yang dikenal sebagai pendapat mengikat dengan cara pemberian pendapat yang bersifat mengikat yang diberikan oleh LAPS SJK terhadap suatu beda pendapat sesuai dengan peraturan dan acara ini.Patut dicatat pula, LAPS Sektor Jasa Keuangan dapat menangani sengketa dengan kriteria:[4]Pengaduan telah dilakukan upaya penyelesaian oleh PUJK namun ditolak oleh konsumen atau konsumen belum menerima tanggapan pengaduan;Sengketa yang diajukan bukan merupakan sengketa sedang dalam proses atau pernah diputus oleh lembaga peradilan, arbitrase, atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya; danSengketa bersifat keperdataan.Dari penjelasan di atas, menjawab pertanyaan Anda, jika pengaduan konsumen kepada PUJK tidak mendapat tanggapan atau tidak menghasilkan kesepakatan, penyelesaian sengketa bisa berlanjut melalui LAPS SJK.Konsumen dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke LAPS SJK melalui:Mengirim e-mail ke [email protected] 021-2527700 atau WA 0811-9051-651Mengajukan permohonan via Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) dengan mengakses laman kontak157.ojk.go.id.Baca juga: Proses Penyelesaian Sengketa Kini Lebih Cepat Lewat LAPS SJKSeluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMPeraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa KeuanganPeraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Nomor PER-03/LAPS-SJK/I/2021 tentang Peraturan dan Acara Pendapat MengikatSurat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan REFERENSILAPS SJK, yang diakses pada 25 Mei 2022, pukul 16.00 WIB.[1] Bagian I angka 1 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan (“SE OJK 17/2018”)[2] Bagian I angka 2 SE OJK 17/2018[3] Pasal 8 ayat (3) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (“POJK 61/2020”)[4] Pasal 32 ayat (1) POJK 61/2020Tagsalternatif penyelesaian sengketalapsojk

Rasa tidak puas akan produk/jasa yang ditawarkan oleh PUJK kerap dialami konsumen. Konsumen dapat mengadukan keluhan pada PUJK, namun dalam hal solusi yang ditawarkan PUJK tidak menyelesaikan keluhan, tentu dapat menimbulkan sengketa. Oleh karena itu, jika PUJK tidak mampu memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi, ke mana konsumen dapat menyampaikan permohonan sengketa?

Pada prinsipnya, jika tidak mendapat tanggapan atau tidak menemukan penyelesaian atau kesepakatan dengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), konsumen bisa menyelesaikan sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (“LAPS SJK”). Apa yang dimaksud dengan LAPS SJK?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Peran Konsiliator dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa17 Mei 2022Apa Itu Arbiter dan Biaya Arbitrase12 Mei 2022Penyelenggaraan Arbitrase Online di Indonesia09 Mei 2022Adukan ke Sini Jika Akad dengan Bank Bertentangan dengan Prinsip Syariah06 Sep 2021Peran Konsiliator dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa17 Mei 2022Apa Itu Arbiter dan Biaya Arbitrase12 Mei 2022Penyelenggaraan Arbitrase Online di Indonesia09 Mei 2022Adukan ke Sini Jika Akad dengan Bank Bertentangan dengan Prinsip Syariah06 Sep 2021Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku27 Des 2022Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 2022Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku27 Des 2022Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan-via-laps-sjk-lt628e118797df9/

Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan via LAPS SJK

pages/224/page-3.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Peran Konsiliator dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa ](/klinik/a/peran-konsiliator-dalam-alternatif-penyelesaian-sengketa-lt6283663aaa2f6/)  17 Mei 2022 [ #### Apa Itu Arbiter dan Biaya Arbitrase ](/klinik/a/apa-itu-arbiter-dan-biaya-arbitrase-lt627cb6069ad0c/)  12 Mei 2022 [ #### Penyelenggaraan Arbitrase _Online_ di Indonesia ](/klinik/a/penyelenggaraan-arbitrase-ionline-i-di-indonesia-cl3261/)  09 Mei 2022 [ #### Adukan ke Sini Jika Akad dengan Bank Bertentangan dengan Prinsip Syariah ](/klinik/a/adukan-ke-sini-jika-akad-dengan-bank-bertentangan-dengan-prinsip-syariah-lt5ff71847952ea/)  06 Sep 2021 [](#!) Sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda, sebaiknya perlu dipahami terlebih dahulu pengertian Pelaku Usaha Jasa Keuangan (“PUJK”), konsumen, dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (“LAPS SJK”). ### **Pengertian PUJK dan Konsumen** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) **PUJK** adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perantara Pedagang Efek, Manajer Investasi, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Pergadaian, Perusahaan Penjaminan, dan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.[\[1\]](#_ftn1) Kemudian, yang dimaksud **konsumen** adalah pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di PUJK.[\[2\]](#_ftn2) ### **Layanan Pengaduan PUJK** Menyambung pertanyaan Anda, konsumen kerap kali merasa tidak puas terhadap produk/jasa yang ditawarkan PUJK, hal ini mengakibatkan konsumen menyampaikan keluhan atau pengaduan ke PUJK. Adapun ketentuan pengaduan ke PUJK dapat Anda lihat dalam **Bagian III: Layanan Pengaduan [SE OJK 17/2018](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5c10daf496cb2?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=se_ojk_17_2018)**, yang mana **pengaduan** adalah ungkapan ketidakpuasan konsumen baik lisan atau tertulis yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian materiil, wajar dan secara langsung pada konsumen karena tidak dipenuhinya perjanjian dan/atau dokumen transaksi keuangan yang telah disepakati. ### **Penyelesaian Sengketa via LAPS SJK** Selanjutnya, ketentuan LAPS SJK sejatinya telah diatur ke dalam **[POJK 61/2020](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fe18d53c66d9/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-61-pojk07-2020-tahun-2020/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pojk_61_2020)** dan berikut ini pengertian LAPS SJK dalam **Pasal 1 angka 1** yang selengkapnya berbunyi: _Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, yang selanjutnya disebut LAPS Sektor Jasa Keuangan adalah lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan di luar pengadilan._ Dikutip dari laman **[LAPS SJK](https://lapssjk.id/)**, LAPS SJK merupakan lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang memiliki izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan mulai beroperasi pada 1 Januari 2021. Masih bersumber dari laman yang sama, LAPS SJK menggantikan peran dan fungsi 6 LAPS yang ada sebelumnya di sektor jasa keuangan yaitu BAPMI, BMAI, BMDP, LAPSPI, BAMPPI dan BMPPVI dan sekaligus memperluas cakupannya pada penyelesaian sengketa di bidang _fintech_. LAPS SJK memiliki dua cara penyelesaian sengketa, yakni melalui mediasi dan arbirase.[\[3\]](#_ftn3) Selain itu, berdasarkan **[Peraturan LAPS SJK 03/2021](https://lapssjk.id/wp-content/uploads/2021/06/LAPS-SJK-2021-website-konten-Pendapat-Mengikat-Peraturan-Acara-1.pdf)**, lembaga tersebut juga memberikan alternatif lain penyelesaian sengketa yang dikenal sebagai pendapat mengikat dengan cara pemberian pendapat yang bersifat mengikat yang diberikan oleh LAPS SJK terhadap suatu beda pendapat sesuai dengan peraturan dan acara ini. Patut dicatat pula, LAPS Sektor Jasa Keuangan dapat menangani sengketa dengan **kriteria**:[\[4\]](#_ftn4) 1. Pengaduan telah dilakukan upaya penyelesaian oleh PUJK namun ditolak oleh konsumen atau konsumen belum menerima tanggapan pengaduan; 2. Sengketa yang diajukan bukan merupakan sengketa sedang dalam proses atau pernah diputus oleh lembaga peradilan, arbitrase, atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya; dan 3. Sengketa bersifat keperdataan. Dari penjelasan di atas, menjawab pertanyaan Anda, jika pengaduan konsumen kepada PUJK tidak mendapat tanggapan atau tidak menghasilkan kesepakatan, penyelesaian sengketa bisa berlanjut melalui LAPS SJK. Konsumen dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke LAPS SJK melalui: 1. Mengirim _e-mail_ ke [[email protected]](mailto:[email protected]) 2. Menghubungi 021-2527700 atau WA 0811-9051-651 3. Mengajukan permohonan via Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) dengan mengakses laman kontak157.ojk.go.id. Baca juga: **[Proses Penyelesaian Sengketa Kini Lebih Cepat Lewat LAPS SJK](https://www.hukumonline.com/berita/a/proses-penyelesaian-sengketa-kini-lebih-cepat-lewat-laps-sjk-lt62873f3ed85a7/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=laps_sjk)** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fe18d53c66d9/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-61-pojk07-2020-tahun-2020/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pojk_61_2020) Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Nomor PER-03/LAPS-SJK/I/2021 tentang Peraturan dan Acara Pendapat Mengikat [](https://lapssjk.id/wp-content/uploads/2021/06/LAPS-SJK-2021-website-konten-Pendapat-Mengikat-Peraturan-Acara-1.pdf) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5c10daf496cb2?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=se_ojk_17_2018) REFERENSI --------- [LAPS SJK](https://lapssjk.id/), yang diakses pada 25 Mei 2022, pukul 16.00 WIB. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Bagian I angka 1 [Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5c10daf496cb2?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=se_ojk_17_2018) (“SE OJK 17/2018”) [\[2\]](#_ftnref2) Bagian I angka 2 SE OJK 17/2018 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 8 ayat (3) huruf a [Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fe18d53c66d9/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-61-pojk07-2020-tahun-2020/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pojk_61_2020) (“POJK 61/2020”) [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 32 ayat (1) POJK 61/2020 Tags ---- [alternatif penyelesaian sengketa](/tag/alternatif-penyelesaian-sengketa) [laps](/tag/laps) [ojk](/tag/ojk)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. Pengertian Hukum InternasionalKLINIK TERKAIT Unsur-Unsur Terbentuknya Negara02 Feb 20243 Kewajiban Pokok Negara dalam Hukum HAM Internasional21 Apr 2022Dapatkah ICC Melakukan Peninjauan Kembali Kasus Timor Timur?29 Mar 2022Makna Asas Equality Before The Law dan Contohnya17 Mar 2022Pada awal mulanya hukum internasional hanya memandang negara sebagai subjek hukum internasional. Hal itu karena pada masa awal tersebut dapat dikatakan tidak ada atau bahkan jarang sekali adanya pribadi-pribadi hukum internasional selain negara yang melakukan hubungan-hubungan internasional.[1]Hukum internasional dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur entitas berskala internasional. Inilah yang membedakan dengan hukum nasional negara masing-masing yang mengatur hanya mengatur entitas berskala nasional.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Menurut J.G. Starke, hukum internasional dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk mentaati dan karenanya, benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain, dan yang meliputi juga:[2]Kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional, hubungan-hubungan mereka satu sama lain, dan hubungan mereka dengan negara-negara dan individu-individu; danKaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-individu dan badan-badan non negara sejauh hak-hak dan kewajiban individu dan badan non negara tersebut penting bagi masyarakat internasional.[3]Kemudian menurut Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara: antara negara dengan negara; dan negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek bukan negara satu sama lain.[4]Pada umumnya hukum internasional diartikan sebagai himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antara Negara-Negara dan subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional.[5] Subjek Hukum InternasionalSelanjutnya menjawab inti pertanyaan Anda tentang apa itu subjek hukum dan apa saja yang termasuk subjek hukum internasional, perlu diketahui bahwa secara umum subjek hukum diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Sehingga, singkatnya, pengertian subjek hukum internasional adalah pendukung hak dan kewajiban dalam hukum internasional.Lebih lanjut, masih dari buku yang sama, diterangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja, subjek hukum internasional adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban, serta memiliki kewenangan untuk melakukan hubungan hukum atau bertindak menurut ketentuan hukum internasional yang berlaku.Subjek hukum internasional, antara lain:Negara Negara merupakan subjek hukum internasional penuh.[6] Menurut Konvensi Montevideo 1949, kualifikasi suatu negara sebagai subjek hukum internasional adalah mempunyai penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintahan yang sah atau berdaulat, dan negara tersebut mempunyai kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain.Organisasi Internasional Klasifikasi organisasi internasional antara lain:Organisasi internasional yang memiliki keanggotaan secara global dengan maksud dan tujuan yang bersifat umum. Misalnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).Organisasi internasional yang memiliki keanggotaan global dengan maksud dan tujuan yang bersifat spesifik. Contohnya World Bank atau Bank Dunia, International Monetary Fund (IMF), dan World Health Organization (WHO), dan lain-lain.Organisasi internasional dengan keanggotaan regional dengan maksud dan tujuan global. Contohnya ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), European Union, dan lain-lain.Kedudukan organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional kini tidak diragukan lagi, dan mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional yang merupakan semacam anggaran dasarnya.[7]Palang Merah Internasional Palang Merah Internasional yang berkedudukan di Jenewa mempunyai tempat tersendiri dalam sejarah hukum Internasional. Palang Merah Internasional (PMI) sebagai subjek hukum internasional memiliki ruang lingkup terbatas. Namun, kedudukan PMI diperkuat dengan adanya perjanjian dan konvensi internasional. Mengingat misi PMI adalah untuk kemanusiaan, organisasi internasional ini harus independen dan dilaksanakan tanpa intervensi negara mana pun.Takhta Suci Vatikan Mengutip dari artikel Vatikan Sebagai Subjek Hukum Internasional, Vatikan adalah subjek hukum internasional karena diakui oleh negara-negara di dunia dan menjadi pihak pada perjanjian-perjanjian internasional dan anggota pada beberapa organisasi internasional.Hal tersebut terjadi setelah diadakannya perjanjian antara Italia dengan Takhta Suci pada tanggal 11 Februari 1929 (Lateran Treaty) yang mengembalikan sebidang tanah di Roma kepada Takhta Suci dan memungkinkan didirikannya negara Vatikan, yang dengan perjanjian itu sekaligus dibentuk dan diakui.[8]Pemberontak Menurut hukum perang, kelompok pemberontak dapat menjadi subjek hukum internasional jika telah terorganisir, menaati hukum perang, memiliki wilayah yang dikuasai, memiliki kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain, dapat menentukan nasibnya sendiri, menguasai sumber daya alam di wilayah yang dikuasainya, dan memilih sistem ekonomi, politik, dan sosial sendiri. Individu Manusia sebagai individu juga termasuk dalam subjek hukum internasional. Masih bersumber dari buku yang sama, diterangkan Mochtar Kusumaatmadja, Perjanjian Versailles 1919 memuat sejumlah pasal yang memungkinkan individu untuk mengajukan perkara secara internasional ke Mahkamah Arbitrase Internasional.Dengan demikian, dapat dirangkum terdapat enam subjek hukum internasional, yaitu negara, organisasi internasional, Palang Merah Internasional, Takhta Suci Vatikan, pemberontak, dan individu.Baca juga: Pengertian Hukum Internasional dan 6 Subjek HukumnyaSeluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Demikian jawaban dari kami tentang subjek hukum internasional, semoga bermanfaat. REFERENSIBoer Mauna. Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global. Bandung: Alumni, 2005;I Wayan Phartiana. Pengantar Hukum Internasional. Bandung: Mandar Maju, 2003;J.G. Starke. Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh. Jakarta: Sinar Grafika, 2001;Sumitro L.S. Dauredjo. Pengantar Hukum Internasional. Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1984;Mochtar Kusumaatmadja. Pengantar Hukum Internasional. Jakarta: Binacipta, 1997;Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes. Pengantar Hukum Internasional. Bandung: PT Alumni, 2003.[1] I Wayan Phartiana. Pengantar Hukum Internasional. Bandung: Mandar Maju, 2003, hal. 85[2] J.G. Starke. Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh. Jakarta: Sinar Grafika, 2001, hal. 3[3] J.G. Starke. Introduction to International Law, Edisi-9, diterjemahkan oleh Sumitro L.S. Dauredjo, Pengantar Hukum Intrnasional, Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1984, hal. 1[4] Mochtar Kusumaatmadja. Pengantar Hukum Internasional. Jakarta: Binacipta, 1997, hal. 3-4[5] Boer Mauna. Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global. Bandung: Alumni, 2005, hal. 1[6] Mochtar Kusumaatmadja. Pengantar Hukum Internasional. Jakarta: Binacipta, 1997, hal. 97[7] Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes. Pengantar Hukum Internasional. Bandung: PT Alumni, 2003, hal. 101[8] Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes. Pengantar Hukum Internasional. Bandung: PT Alumni, 2003, hal. 100Tagshukum internasionalsubjek hukum

Apa itu subjek hukum internasional dan apa saja yang termasuk subjek hukum internasional itu?

Sepanjang penelusuran kami, subjek hukum internasional terdiri dari enam subjek yaitu negara, organisasi internasional, Palang Merah Internasional, Takhta Suci Vatikan, pemberontak, dan individu. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Unsur-Unsur Terbentuknya Negara02 Feb 20243 Kewajiban Pokok Negara dalam Hukum HAM Internasional21 Apr 2022Dapatkah ICC Melakukan Peninjauan Kembali Kasus Timor Timur?29 Mar 2022Makna Asas Equality Before The Law dan Contohnya17 Mar 2022 Unsur-Unsur Terbentuknya Negara02 Feb 20243 Kewajiban Pokok Negara dalam Hukum HAM Internasional21 Apr 2022Dapatkah ICC Melakukan Peninjauan Kembali Kasus Timor Timur?29 Mar 2022Makna Asas Equality Before The Law dan Contohnya17 Mar 2022Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 20234 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 20234 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/subjek-hukum-internasional-lt628cc2a1ce846/

Berikut Ini 6 Subjek Hukum Internasional

pages/224/page-4.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### **Pengertian Hukum Internasional** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Unsur-Unsur Terbentuknya Negara ](/klinik/a/unsur-unsur-terbentuknya-negara-lt62518327e2b93/)  02 Feb 2024 [ #### 3 Kewajiban Pokok Negara dalam Hukum HAM Internasional ](/klinik/a/3-kewajiban-pokok-negara-dalam-hukum-ham-internasional-lt62611e31941a4/)  21 Apr 2022 [ #### Dapatkah ICC Melakukan Peninjauan Kembali Kasus Timor Timur? ](/klinik/a/dapatkah-icc-melakukan-peninjauan-kembali-kasus-timor-timur-cl3348/)  29 Mar 2022 [ #### Makna Asas _Equality Before The Law_ dan Contohnya ](/klinik/a/makna-asas-iequality-before-the-law-i-dan-contohnya-lt6233304b6bfba/)  17 Mar 2022 [](#!) Pada awal mulanya hukum internasional hanya memandang negara sebagai subjek hukum internasional. Hal itu karena pada masa awal tersebut dapat dikatakan tidak ada atau bahkan jarang sekali adanya pribadi-pribadi hukum internasional selain negara yang melakukan hubungan-hubungan internasional.[\[1\]](#_ftn1) Hukum internasional dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur entitas berskala internasional. Inilah yang membedakan dengan hukum nasional negara masing-masing yang mengatur hanya mengatur entitas berskala nasional. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Menurut **J.G. Starke**, hukum internasional dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk mentaati dan karenanya, benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain, dan yang meliputi juga:[\[2\]](#_ftn2) 1. Kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional, hubungan-hubungan mereka satu sama lain, dan hubungan mereka dengan negara-negara dan individu-individu; dan 2. Kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-individu dan badan-badan non negara sejauh hak-hak dan kewajiban individu dan badan non negara tersebut penting bagi masyarakat internasional.[\[3\]](#_ftn3) Kemudian menurut **Mochtar Kusumaatmadja** menjelaskan hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara: antara negara dengan negara; dan negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek bukan negara satu sama lain.[\[4\]](#_ftn4) Pada umumnya hukum internasional diartikan sebagai himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antara Negara-Negara dan subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional.[\[5\]](#_ftn5) ### **Subjek Hukum Internasional** Selanjutnya menjawab inti pertanyaan Anda tentang apa itu subjek hukum dan apa saja yang termasuk subjek hukum internasional, perlu diketahui bahwa secara umum subjek hukum diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Sehingga, singkatnya, pengertian subjek hukum internasional adalah pendukung hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Lebih lanjut, masih dari buku yang sama, diterangkan oleh **[Mochtar Kusumaatmadja](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt60bd9a41c9f57/beragam-kesan-mendalam-atas-wafatnya-mochtar-kusumaatmadja?r=1&p=1&q=%20Mochtar%20Kusumaatmadja&rs=1847&re=2022)**, subjek hukum internasional adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban, serta memiliki kewenangan untuk melakukan hubungan hukum atau bertindak menurut ketentuan hukum internasional yang berlaku. Subjek hukum internasional, antara lain: 1. **Negara** Negara merupakan subjek hukum internasional penuh.[\[6\]](#_ftn6) Menurut **Konvensi Montevideo 1949**, kualifikasi suatu negara sebagai subjek hukum internasional adalah mempunyai penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintahan yang sah atau berdaulat, dan negara tersebut mempunyai kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain. 2. **Organisasi Internasional** Klasifikasi organisasi internasional antara lain: 1. Organisasi internasional yang memiliki keanggotaan secara global dengan maksud dan tujuan yang bersifat umum. Misalnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 2. Organisasi internasional yang memiliki keanggotaan global dengan maksud dan tujuan yang bersifat spesifik. Contohnya _World Bank_ atau Bank Dunia, _International Monetary Fund_ (IMF), dan _World Health Organization_ (WHO), dan lain-lain. 3. Organisasi internasional dengan keanggotaan regional dengan maksud dan tujuan global. Contohnya ASEAN (_Association of Southeast Asian Nations_), _European Union_, dan lain-lain. Kedudukan organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional kini tidak diragukan lagi, dan mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional yang merupakan semacam anggaran dasarnya.[\[7\]](#_ftn7) 3. **Palang Merah Internasional** Palang Merah Internasional yang berkedudukan di Jenewa mempunyai tempat tersendiri dalam sejarah hukum Internasional. Palang Merah Internasional (PMI) sebagai subjek hukum internasional memiliki ruang lingkup terbatas. Namun, kedudukan PMI diperkuat dengan adanya perjanjian dan konvensi internasional. Mengingat misi PMI adalah untuk kemanusiaan, organisasi internasional ini harus independen dan dilaksanakan tanpa intervensi negara mana pun. 4. **Takhta Suci Vatikan** Mengutip dari artikel [**Vatikan Sebagai Subjek Hukum Internasional**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/subyek-hukum-internasional-cl2347?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=takhta_vatikan)**,** Vatikan adalah subjek hukum internasional karena diakui oleh negara-negara di dunia dan menjadi pihak pada perjanjian-perjanjian internasional dan anggota pada beberapa organisasi internasional. Hal tersebut terjadi setelah diadakannya perjanjian antara Italia dengan Takhta Suci pada tanggal 11 Februari 1929 (_Lateran Treaty_) yang mengembalikan sebidang tanah di Roma kepada Takhta Suci dan memungkinkan didirikannya negara Vatikan, yang dengan perjanjian itu sekaligus dibentuk dan diakui.[\[8\]](#_ftn8) 5. **Pemberontak** Menurut hukum perang, kelompok pemberontak dapat menjadi subjek hukum internasional jika telah terorganisir, menaati hukum perang, memiliki wilayah yang dikuasai, memiliki kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain, dapat menentukan nasibnya sendiri, menguasai sumber daya alam di wilayah yang dikuasainya, dan memilih sistem ekonomi, politik, dan sosial sendiri. 6. **Individu** Manusia sebagai individu juga termasuk dalam subjek hukum internasional. Masih bersumber dari buku yang sama, diterangkan Mochtar Kusumaatmadja, **Perjanjian Versailles 1919** memuat sejumlah pasal yang memungkinkan individu untuk mengajukan perkara secara internasional ke Mahkamah Arbitrase Internasional. Dengan demikian, dapat dirangkum terdapat enam subjek hukum internasional, yaitu negara, organisasi internasional, Palang Merah Internasional, Takhta Suci Vatikan, pemberontak, dan individu. Baca juga: **[Pengertian Hukum Internasional dan 6 Subjek Hukumnya](https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-internasional-lt61d8158cab97d?page=all?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=subjek_internasional)** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). Demikian jawaban dari kami tentang subjek hukum internasional, semoga bermanfaat. REFERENSI --------- 1. Boer Mauna. _Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global._ Bandung: Alumni, 2005; 2. I Wayan Phartiana. _Pengantar Hukum Internasional._ Bandung: Mandar Maju, 2003; 3. J.G. Starke. _Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh._ Jakarta: Sinar Grafika, 2001; 4. Sumitro L.S. Dauredjo. _Pengantar Hukum Internasional_. Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1984; 5. Mochtar Kusumaatmadja. _Pengantar Hukum Internasional._ Jakarta: Binacipta, 1997; 6. Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes. _Pengantar Hukum Internasional._ Bandung: PT Alumni, 2003. * * * [\[1\]](#_ftnref1) I Wayan Phartiana. _Pengantar Hukum Internasional_. Bandung: Mandar Maju, 2003, hal. 85 [\[2\]](#_ftnref2) J.G. Starke. _Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh._ Jakarta: Sinar Grafika, 2001, hal. 3 [\[3\]](#_ftnref3) J.G. Starke. _Introduction to International Law_, Edisi-9, diterjemahkan oleh Sumitro L.S. Dauredjo, _Pengantar Hukum Intrnasional_, Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1984, hal. 1 [\[4\]](#_ftnref4) Mochtar Kusumaatmadja. _Pengantar Hukum Internasional_. Jakarta: Binacipta, 1997, hal. 3-4 [\[5\]](#_ftnref5) Boer Mauna. _Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global_. Bandung: Alumni, 2005, hal. 1 [\[6\]](#_ftnref6) Mochtar Kusumaatmadja. _Pengantar Hukum Internasional_. Jakarta: Binacipta, 1997, hal. 97 [\[7\]](#_ftnref7) Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes. _Pengantar Hukum Internasional._ Bandung: PT Alumni, 2003, hal. 101 [\[8\]](#_ftnref8) Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes. _Pengantar Hukum Internasional._ Bandung: PT Alumni, 2003, hal. 100 Tags ---- [hukum internasional](/tag/hukum-internasional) [subjek hukum](/tag/subjek-hukum)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITAdakah Larangan Menetapkan Harga Sangat Tinggi Bagi Pelaku Usaha?27 Apr 2022Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Belanja Online25 Apr 2022Pembeli Minta Refund Setelah Terima Barang, Bagaimana Status Barangnya? 08 Apr 2022Uang yang Keluar dari ATM Tak Sesuai dengan Bukti Penarikan29 Mar 2022Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Menuntut Penjual yang Melarang Refund Atas Barang yang Tak Sesuai yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Senin, 13 Maret 2017.Untuk menjawab apakah barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan sebagaimana yang ditanyakan, kami akan berpedoman pada UU Perlindungan Konsumen.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas  Apa itu Refund Barang? Berdasarkan pernyataan Anda, kami berasumsi bahwa arti refund barang yang Anda maksud yaitu Anda ingin mengembalikan barang tersebut dan meminta uang Anda kembali.Penting untuk diketahui apabila jual-beli dilakukan melalui platform belanja daring, setiap platform memiliki kebijakan refund yang berbeda. Dalam konteks ini, cara refund barang di Shopee, pasti akan berbeda dengan cara refund barang di Lazada, Tokopedia, atau e-commerce lainnya.Umumnya, setiap e-commerce memiliki layanan untuk mengadukan masalah pelanggan, termasuk halnya keluhan perihal refund. Anda dapat menanyakan apakah kebijakan barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan ini benar berlaku di penjual tersebut dan meminta platform untuk melakukan mediasi.Namun, jika proses jual-beli dilakukan secara langsung kepada penjual, kebijakan refund sebagaimana diterangkan mungkin tidak berlaku. Oleh karenanya, mari simak lebih lanjut perihal hak Anda sebagai konsumen. Hak Konsumen dalam UU Perlindungan KonsumenPenting juga untuk diketahui bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.[1]Sehubungan dengan definisi tersebut, penjual dapat disebut dengan pelaku usaha. Sementara, Anda sebagai orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan disebut dengan konsumen.[2]Adapun hak konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen, antara lain:[3]hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin dan status sosial lainnya.[4]hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; danhak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.Di sisi lain, pelaku usaha juga dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.[5]Dari sini perlu dicermati “barang tidak sesuai ekspektasi/harapan” yang Anda maksud ini seperti apa. Jika sebelumnya Anda telah melihat informasi keterangan barang dalam katalog berupa merek, bentuk, warna, model, atau kondisi-kondisi spesifik lainnya, kemudian barang yang datang memang sesuai dengan informasi katalog, menurut hemat kami tidak ada alasan bagi Anda untuk meminta ganti rugi atau refund. Dengan kata lain, benar adanya bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan.Akan tetapi, jika ternyata merek, bentuk, warna, model, atau kondisi-kondisi spesifik lainnya perihal barang itu tidak sesuai dengan informasi katalog online, maka Anda sebagai konsumen bisa menuntut kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian. Anda dapat mempertanyakan mengapa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, pasalnya Anda sebagai konsumen berhak mendapatkan barang yang sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Kewajiban Pelaku UsahaMenyorot keterangan Anda soal penjual yang memperlakukan Anda dan teman Anda (yang sama-sama pembeli) secara berbeda, pada dasarnya pelaku usaha berkewajiban untuk:[6]beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; danmemberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.Tindakan penjual yang membeda-bedakan pelayanan dengan memberikan ketentuan bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan pada Anda seorang merupakan tindakan yang diskriminatif.Selain itu, sejalan dengan kewajiban pelaku usaha sebagaimana telah diuraikan di atas, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.[7]Ganti rugi yang dimaksud dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya.[8] Ketentuan Klausula BakuKemudian, jika ada ketentuan dari penjual berupa “barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan/ditukarkan”, tercantum dalam (misalnya) website si penjual, hal tersebut merupakan bentuk klausula baku.Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.[9]Larangan pengusaha mencantumkan klausula baku ini terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen yang berbunyi:Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen; menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen; memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa; menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya; menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.[10]Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang dilarang di atas maka dapat dinyatakan batal demi hukum.[11] Artinya, dari semula dianggap tidak pernah dianggap ada klausula baku tersebut.Jadi jika penjual membuat ketentuan bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, maka hal tersebut merupakan klausula baku yang dilarang undang-undang. Sanksi Bagi Pelaku UsahaPelaku usaha yang mencantumkan klausula baku maupun pelaku usaha yang memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang tersebut diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar.[12]Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Demikian jawaban dari kami perihal ketentuan barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.[1] Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”)[2] Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Konsumen[3] Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen[4] Penjelasan Pasal 4 huruf g UU Perlindungan Konsumen[5] Pasal 8 ayat (1) huruf f UU Perlindungan Konsumen[6] Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen[7] Pasal 7 huruf g UU Perlindungan Konsumen[8] Pasal 19 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen[9] Pasal 1 angka 10 UU Perlindungan Konsumen[10] Pasal 18 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen[11] Pasal 18 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen[12] Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf f dan Pasal 18 UU Perlindungan KonsumenTagse-commerceganti rugiklausula bakukompensasikonsumenonline shoppelaku usahaperlindungan konsumen

Saya membeli sebuah barang secara online, tetapi pada saat sampai barangnya tidak sesuai dengan ekspektasi. Saya ingin melakukan refund pada penjual, tetapi kata penjualnya barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Padahal sebelumnya tidak ada disepakati seperti ini dan juga ternyata teman saya pernah melakukan refund pada penjual yang sama. Saya merasa dibeda-bedakan. Bisakah saya menuntut penjual tersebut mengingat saya sudah rugi?

Perlu dicermati “barang tidak sesuai ekspektasi/harapan” yang Anda maksud seperti apa. Jika ternyata merek, bentuk, warna, model, atau kondisi-kondisi spesifik lainnya perihal barang itu tidak sesuai dengan informasi katalog online yang dicantumkan penjual, maka Anda sebagai konsumen bisa menuntut kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian. Sebab pada dasarnya Anda sebagai konsumen berhak mendapatkan barang sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.  Kemudian, apabila penjual mencantumkan ketentuan berupa “barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan” dalam (misalnya) website, ketentuan ini termasuk klausula baku yang dilarang. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Adakah Larangan Menetapkan Harga Sangat Tinggi Bagi Pelaku Usaha?27 Apr 2022Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Belanja Online25 Apr 2022Pembeli Minta Refund Setelah Terima Barang, Bagaimana Status Barangnya? 08 Apr 2022Uang yang Keluar dari ATM Tak Sesuai dengan Bukti Penarikan29 Mar 2022Adakah Larangan Menetapkan Harga Sangat Tinggi Bagi Pelaku Usaha?27 Apr 2022Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Belanja Online25 Apr 2022Pembeli Minta Refund Setelah Terima Barang, Bagaimana Status Barangnya? 08 Apr 2022Uang yang Keluar dari ATM Tak Sesuai dengan Bukti Penarikan29 Mar 20224 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 20224 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/barang-yang-sudah-dibeli-tidak-dapat-dikembalikan-lt58bf6bcc446e1/

Benarkah Barang yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Dikembalikan?

pages/224/page-5.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Adakah Larangan Menetapkan Harga Sangat Tinggi Bagi Pelaku Usaha? ](/klinik/a/adakah-larangan-menetapkan-harga-sangat-tinggi-bagi-pelaku-usaha-lt58e0c696c0373/)  27 Apr 2022 [ #### Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Belanja _Online_ ](/klinik/a/perlindungan-hukum-terhadap-konsumen-lt50bf69280b1ee/)  25 Apr 2022 [ #### Pembeli Minta _Refund_ Setelah Terima Barang, Bagaimana Status Barangnya? ](/klinik/a/pembeli-minta-irefund-i-setelah-terima-barang--bagaimana-status-barangnya-lt623052cf4dd9d/)  08 Apr 2022 [ #### Uang yang Keluar dari ATM Tak Sesuai dengan Bukti Penarikan ](/klinik/a/uang-yang-keluar-dari-atm-tak-sesuai-dengan-bukti-penarikan-cl3389/)  29 Mar 2022 [](#!) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul _Menuntut Penjual yang Melarang Refund Atas Barang yang Tak Sesuai_ yang dibuat oleh** [**Sovia Hasanah, S.H**.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/sovia-hasanah--sh-lt57d2913a130b4) **dan pertama kali dipublikasikan** **pada Senin, 13 Maret 2017.** Untuk menjawab apakah barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan sebagaimana yang ditanyakan, kami akan berpedoman pada [**UU Perlindungan Konsumen**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/undangundang-nomor-8-tahun-1999/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Perlindungan_Konsumen). Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) ### **Apa itu _Refund_ Barang?** Berdasarkan pernyataan Anda, kami berasumsi bahwa arti _refund_ barang yang Anda maksud yaitu Anda ingin mengembalikan barang tersebut dan meminta uang Anda kembali. Penting untuk diketahui apabila jual-beli dilakukan melalui _platform_ belanja _daring,_ setiap platform memiliki kebijakan _refund_ yang berbeda. Dalam konteks ini, cara _refund_ barang di Shopee_,_ pasti akan berbeda dengan cara _refund_ barang di Lazada, Tokopedia, atau _e-commerce_ lainnya. Umumnya, setiap _e-commerce_ memiliki layanan untuk mengadukan masalah pelanggan, termasuk halnya keluhan perihal _refund_. Anda dapat menanyakan apakah kebijakan barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan ini benar berlaku di penjual tersebut dan meminta platform untuk melakukan mediasi. Namun, jika proses jual-beli dilakukan secara langsung kepada penjual, kebijakan _refund_ sebagaimana diterangkan mungkin tidak berlaku. Oleh karenanya, mari simak lebih lanjut perihal hak Anda sebagai konsumen. ### **Hak Konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen** Penting juga untuk diketahui bahwa **pelaku usaha** adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.[\[1\]](#_ftn1) Sehubungan dengan definisi tersebut, penjual dapat disebut dengan pelaku usaha. Sementara, Anda sebagai orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan disebut dengan **konsumen**.[\[2\]](#_ftn2) Adapun hak konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen, antara lain:[\[3\]](#_ftn3) 1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; 2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; 3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; 4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; 5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin dan status sosial lainnya.[\[4\]](#_ftn4) 8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan 9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Di sisi lain, pelaku usaha juga dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.[\[5\]](#_ftn5) Dari sini perlu dicermati “barang tidak sesuai ekspektasi/harapan” yang Anda maksud ini seperti apa. Jika sebelumnya Anda telah melihat informasi keterangan barang dalam katalog berupa merek, bentuk, warna, model, atau kondisi-kondisi spesifik lainnya, kemudian barang yang datang memang sesuai dengan informasi katalog, menurut hemat kami tidak ada alasan bagi Anda untuk meminta ganti rugi atau _refund._ Dengan kata lain, benar adanya bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Akan tetapi, jika ternyata merek, bentuk, warna, model, atau kondisi-kondisi spesifik lainnya perihal barang itu tidak sesuai dengan informasi katalog _online_, maka Anda sebagai konsumen bisa menuntut kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian. Anda dapat mempertanyakan mengapa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, pasalnya Anda sebagai konsumen berhak mendapatkan barang yang sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. ### **Kewajiban Pelaku Usaha** Menyorot keterangan Anda soal penjual yang memperlakukan Anda dan teman Anda (yang sama-sama pembeli) secara berbeda, pada dasarnya pelaku usaha berkewajiban untuk:[\[6\]](#_ftn6) 1. beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 2. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; 3. **memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif**; 4. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; 5. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; 6. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; dan 7. **memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian**. Tindakan penjual yang membeda-bedakan pelayanan dengan memberikan ketentuan bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan pada Anda seorang merupakan tindakan yang diskriminatif. Selain itu, sejalan dengan kewajiban pelaku usaha sebagaimana telah diuraikan di atas, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.[\[7\]](#_ftn7) Ganti rugi yang dimaksud dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya.[\[8\]](#_ftn8) ### **Ketentuan Klausula Baku** Kemudian, jika ada ketentuan dari penjual berupa “barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan/ditukarkan”, tercantum dalam (misalnya) _website_ si penjual, hal tersebut merupakan bentuk klausula baku. Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.[\[9\]](#_ftn9) Larangan pengusaha mencantumkan klausula baku ini terdapat dalam **Pasal 18 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen** yang berbunyi: _Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan **dilarang membuat atau mencantumkan** **klausula baku** pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:_ 1. _menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;_ 2. **_menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;_** 3. **_menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;_** 4. _menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;_ 5. _mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;_ 6. _memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;_ 7. _menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;_ 8. _menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran._ Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.[\[10\]](#_ftn10) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang dilarang di atas maka dapat dinyatakan batal demi hukum.[\[11\]](#_ftn11) Artinya, dari semula dianggap tidak pernah dianggap ada klausula baku tersebut. Jadi jika penjual membuat ketentuan bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, maka hal tersebut merupakan klausula baku yang dilarang undang-undang. ### **Sanksi Bagi Pelaku Usaha** Pelaku usaha yang mencantumkan klausula baku maupun pelaku usaha yang memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang tersebut diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar.[\[12\]](#_ftn12) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. Demikian jawaban dari kami perihal ketentuan barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/undangundang-nomor-8-tahun-1999/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Perlindungan_Konsumen). * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1 angka 3 [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/undangundang-nomor-8-tahun-1999/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Perlindungan_Konsumen) (“UU Perlindungan Konsumen”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Konsumen [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen [\[4\]](#_ftnref4) Penjelasan Pasal 4 huruf g UU Perlindungan Konsumen [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 8 ayat (1) huruf f UU Perlindungan Konsumen [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 7 huruf g UU Perlindungan Konsumen [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 19 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 1 angka 10 UU Perlindungan Konsumen [\[10\]](#_ftnref10) Pasal 18 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen [\[11\]](#_ftnref11) Pasal 18 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen [\[12\]](#_ftnref12) Pasal 62 ayat (1) _jo_. Pasal 8 ayat (1) huruf f dan Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen Tags ---- [e-commerce](/tag/e_commerce) [ganti rugi](/tag/ganti-rugi) [klausula baku](/tag/klausula-baku) [kompensasi](/tag/kompensasi) [konsumen](/tag/konsumen) [online shop](/tag/online-shop) [pelaku usaha](/tag/pelaku-usaha) [perlindungan konsumen](/tag/perlindungan-konsumen)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Judi Internet, Sejauh Manakah UU ITE Bisa Menjangkaunya? yang dibuat oleh Tim Advokat Suara Keadilan dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 10 Juli 2009, kemudian dimutakhirkan pertama kali oleh Sovia Hasanah, S.H. pada Senin, 11 Februari 2019. Penyebab Maraknya Judi OnlineKLINIK TERKAITApakah Trading Sama dengan Judi?12 Feb 2024Hukumnya Mengiklankan Website yang Mengarahkan ke Perjudian12 Jul 2021Apa Hukuman Maksimal Bagi Pelaku Judi Bola Online?07 Nov 2018Cara Penyidik Menjerat Pelaku Perjudian Internet31 Okt 2018Hukum judi online atau judi apapun adalah dilarang. Namun, meski dilarang, praktik judi online masih marak dilakukan, bahkan cara judi online saat ini semakin beragam. Sebut saja judi online 24 jam slot, togel, poker, judi bola, dan lain sebagainya.Kemudahan akses internet saat ini tentu jadi penyebabnya. Namun, menurut Hadiyanto Kenneth dalam tesisnya yang berjudul Tindak Pidana Perjudian Online Melalui Media Internet (hal. 2–3), ada dua faktor lain yang melatarbelakangi perkembangan judi online di tanah air.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Pertama, upaya preventif yang dilakukan pemerintah masih minim. Hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya situs-situs judi online yang masih beroperasi. Tidak jarang, situs-situs tersebut memasang iklan berbayar di situs mesin pencari secara terang-terangan. Kedua, penyalahgunaan fasilitas perbankan. Kemudahan akses fasilitas perbankan saat ini disalahgunakan pelaku judi online untuk melakukan transaksinya.Perjudian dan Hukum Judi Online di IndonesiaDi Indonesia terdapat beberapa peraturan yang mengatur perihal perjudian, seperti yang diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP. Kemudian, hukum judi online secara spesifik diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE dan perubahannya.Perjudian Menurut KUHP Ketentuan Pasal 303 ayat (1) KUHP menjelaskan hal sebagai berikut:Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.Kemudian, ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) KUHP, berbunyi:Diancam dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah:barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303;barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang.Kemudian, berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP, judi adalah tiap-tiap permainan yang umumnya terdapat kemungkinan untuk untung karena adanya peruntungan atau karena pemainnya mahir dan sudah terlatih. Yang juga termasuk main judi ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain.Jika melihat dari definisi judi yang dinyatakan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP, maka kegiatan sebagaimana Anda jelaskan dalam pertanyaan dapat dikategorikan sebagai judi.Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 222), orang yang mengadakan main judi dihukum menurut Pasal 303 KUHP, sementara orang-orang yang ikut pada permainan itu dikenakan hukuman menurut Pasal 303 bis KUHP.Hukum Judi Online Menurut UU ITE Di samping itu, perjudian yang dilakukan secara online di internet diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang menerangkan bahwa:Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.Perlu diketahui bahwa hukum judi online diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU 19/2016 yang menerangkan ketentuan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dipidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.Penjelasan lain mengenai judi online dapat Anda simak dalam artikel Hukumnya Mengiklankan Website yang Mengarahkan ke Perjudian.Dapat kami simpulkan bahwa kegiatan lelang online yang Anda tanyakan dapat dikatakan sebagai perjudian. Pelaku judi online tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU ITE jo. Pasal 45 ayat (2) UU 19/2016 berupa pidana penjara maksimal enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Demikian jawaban dari kami perihal hukum judi online dalam konsep lelang sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum Pidana;Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ElektronikUndang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ElektronikREFERENSISoesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1991;Hardiyanto Kenneth. Tindak Pidana Perjudian Online Melalui Media Internet. Tesis Program Pascasarjana Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia, 2013.Tagshukumhukumonlineinformasi dan transaksi elektronikinternetitelelangonlinepidanateknologiuu ite

Baru-baru ini, saya diarahkan untuk mengunjungi situs yang bertajuk "Lelang Online Indonesia." Di situs itu, skema lelang yang ditawarkan cukup aneh. Pemenang lelang adalah penawar tertinggi dan waktu lelang usai. Harga barang awal Rp5.000 dengan waktu lelang 24 jam. Peserta berlomba-lomba menawar dengan poin yang dibeli di situs tersebut. 1 poin = Rp5.000 dan tiap sekali tawar/bidding, hilang 1 poin. Jadi, yang kalah, poinnya tidak kembali. Indikasi judinya adalah uang/poin yang kalah akan hilang. Apakah sistem lelang semacam ini bisa dibenarkan? Bukankah ini judi? Bagaimana hukum judi online ini? Terima kasih.

Kegiatan lelang online tersebut dapat dikatakan sebagai perjudian dan segala jenis perjudian dinyatakan sebagai kejahatan. Hukum judi online bagi pelaku tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE dan perubahannya. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Apakah Trading Sama dengan Judi?12 Feb 2024Hukumnya Mengiklankan Website yang Mengarahkan ke Perjudian12 Jul 2021Apa Hukuman Maksimal Bagi Pelaku Judi Bola Online?07 Nov 2018Cara Penyidik Menjerat Pelaku Perjudian Internet31 Okt 2018Apakah Trading Sama dengan Judi?12 Feb 2024Hukumnya Mengiklankan Website yang Mengarahkan ke Perjudian12 Jul 2021Apa Hukuman Maksimal Bagi Pelaku Judi Bola Online?07 Nov 2018Cara Penyidik Menjerat Pelaku Perjudian Internet31 Okt 2018Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-judi-online-cl7026/

Jerat Hukum Judi Online: Penjara hingga Denda Rp1 Miliar

pages/224/page-6.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul _Judi Internet, Sejauh Manakah UU ITE Bisa Menjangkaunya?_ yang dibuat oleh** [**Tim Advokat Suara Keadilan**](https://www.hukumonline.com/klinik/penjawab/lt4cd3ee19ae5f3/mitra/lt4a0a767fc1dba/tim-advokat-suara-keadilan) **dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 10 Juli 2009, kemudian dimutakhirkan pertama kali oleh** [**Sovia Hasanah, S.H**](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/sovia-hasanah--sh-lt57d2913a130b4/)[.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/sovia-hasanah--sh-lt57d2913a130b4/) **pada Senin, 11 Februari 2019.** ### **Penyebab Maraknya Judi _Online_** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Apakah _Trading_ Sama dengan Judi? ](/klinik/a/apakah-itrading-i-sama-dengan-judi-lt54c691cc58f4f/)  12 Feb 2024 [ #### Hukumnya Mengiklankan _Website_ yang Mengarahkan ke Perjudian ](/klinik/a/hukumnya-mengiklankan-iwebsite-i-yang-mengarahkan-ke-perjudian-lt5c8dcebfa556f/)  12 Jul 2021 [ #### Apa Hukuman Maksimal Bagi Pelaku Judi Bola Online? ](/klinik/a/judi-bola-online-lt506967a9b1ed2/)  07 Nov 2018 [ #### Cara Penyidik Menjerat Pelaku Perjudian Internet ](/klinik/a/pembuktian-perjudian-melalui-internet-cl4903/)  31 Okt 2018 [](#!) Hukum judi _online_ atau judi apapun adalah dilarang. Namun, meski dilarang, praktik judi _online_ masih marak dilakukan, bahkan cara judi _online_ saat ini semakin beragam. Sebut saja judi _online 24 jam slot,_ togel, poker, judi bola, dan lain sebagainya. Kemudahan akses internet saat ini tentu jadi penyebabnya. Namun, menurut **Hadiyanto Kenneth** dalam tesisnya yang berjudul **_[Tindak Pidana Perjudian Online Melalui Media Internet](https://lib.ui.ac.id/detail?id=20350805&lokasi=lokal)_** (hal. 2–3), ada dua faktor lain yang melatarbelakangi perkembangan judi _online_ di tanah air. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) _Pertama_, upaya preventif yang dilakukan pemerintah masih minim. Hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya situs-situs judi _online_ yang masih beroperasi. Tidak jarang, situs-situs tersebut memasang iklan berbayar di situs mesin pencari secara terang-terangan. _Kedua_, penyalahgunaan fasilitas perbankan. Kemudahan akses fasilitas perbankan saat ini disalahgunakan pelaku judi _online_ untuk melakukan transaksinya. ### **Perjudian dan Hukum Judi _Online_ di Indonesia** Di Indonesia terdapat beberapa peraturan yang mengatur perihal perjudian, seperti yang diatur dalam **Pasal 303** dan **Pasal 303** **_bis_** [**KUHP**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document/lt4c7b80e19969e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP). Kemudian, hukum judi _online_ secara spesifik diatur dalam **Pasal 27 ayat (2)** [**UU ITE**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_ite) dan perubahannya. #### **Perjudian Menurut KUHP** Ketentuan **Pasal 303 ayat (1) KUHP** menjelaskan hal sebagai berikut: _Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:_ 1. _dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;_ 2. _dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;_ 3. _menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian._ Kemudian, ketentuan **Pasal 303 _bis_ ayat (1) KUHP**, berbunyi: _Diancam dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah:_ 1. _barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303;_ 2. _barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang._ Kemudian, berdasarkan **Pasal 303 ayat (3) KUHP**, judi adalah tiap-tiap permainan yang umumnya terdapat kemungkinan untuk untung karena adanya peruntungan atau karena pemainnya mahir dan sudah terlatih. Yang juga termasuk main judi ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain. Jika melihat dari definisi judi yang dinyatakan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP, maka kegiatan sebagaimana Anda jelaskan dalam pertanyaan dapat dikategorikan sebagai judi. Menurut **R. Soesilo** dalam bukunya _Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal_ (hal. 222), orang yang mengadakan main judi dihukum menurut Pasal 303 KUHP, sementara orang-orang yang ikut pada permainan itu dikenakan hukuman menurut Pasal 303 _bis_ KUHP. #### **Hukum Judi _Online_ Menurut UU ITE** Di samping itu, perjudian yang dilakukan secara _online_ di internet diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang menerangkan bahwa: _Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian._ Perlu diketahui bahwa hukum judi _online_ diatur dalam **Pasal 45 ayat (2) UU 19/2016** yang menerangkan ketentuan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dipidana **penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar**. Penjelasan lain mengenai judi _online_ dapat Anda simak dalam artikel [**Hukumnya Mengiklankan _Website_ yang Mengarahkan ke Perjudian**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-mengiklankan-iwebsite-i-yang-mengarahkan-ke-perjudian-lt5c8dcebfa556f?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=hukum_mengiklankan_website_perjudian). Dapat kami simpulkan bahwa kegiatan lelang _online_ yang Anda tanyakan dapat dikatakan sebagai perjudian. Pelaku judi _online_ tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU ITE _jo._ Pasal 45 ayat (2) UU 19/2016 berupa pidana penjara maksimal enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. Demikian jawaban dari kami perihal hukum judi _online_ dalam konsep lelang sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document/lt4c7b80e19969e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_ite) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt584a7363785c8?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_19_2016) REFERENSI --------- 1. Soesilo. _Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal_. Bogor: Politeia, 1991; 2. Hardiyanto Kenneth. [_Tindak Pidana Perjudian Online Melalui Media Internet_](https://lib.ui.ac.id/detail?id=20350805&lokasi=lokal). Tesis Program Pascasarjana Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia, 2013. Tags ---- [hukum](/tag/hukum) [hukumonline](/tag/hukumonline) [informasi dan transaksi elektronik](/tag/informasi-dan-transaksi-elektronik) [internet](/tag/internet) [ite](/tag/ite) [lelang](/tag/lelang) [online](/tag/online) [pidana](/tag/pidana) [teknologi](/tag/teknologi) [uu ite](/tag/uu-ite)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Hak Konsumen dalam Perjanjian LeasingSebelumnya, kami asumsikan bahwa istilah leasing yang Anda maksud di dalam pertanyaan adalah finance lease atau sewa pembiayaan. Hal ini didefinisikan dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan OJK 35/POJK.05/2018, finance lease atau sewa pembiayaan merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh perusahaan pembiayaan untuk digunakan debitur selama jangka waktu tertentu, yang mengalihkan secara substansial manfaat dan risiko atas barang yang dibiayai. KLINIK TERKAITMobil Ditarik Perusahaan Pembiayaan, Masih Harus Bayar Cicilan?08 Agt 2022Larangan Terkait Perjanjian Baku Menurut UU Perlindungan Konsumen25 Feb 2022Hukumnya Mencantumkan Klausul Eksonerasi dalam Perjanjian 04 Okt 2021Siasat Penarikan Sepeda Motor oleh Perusahaan Pembiayaan12 Sep 2019Perlu Anda ketahui, bahwa hubungan hukum antara konsumen dan perusahaan pembiayaan (leasing) seharusnya didasari pada informasi yang jelas atas jasa yang ditawarkan perusahaan pembiayaan. Hal ini diatur di dalam Pasal 4 huruf c UU 8/1999, bahwa hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.Di lain sisi, perusahaan pembiayaan selaku pelaku usaha wajib untuk beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya serta memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur terkait dengan jasa yang ditawarkan.[1]Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Selain itu, secara lebih spesifik, Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) memberikan panduan terkait hak-hak konsumen pada sektor jasa keuangan. Di dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan OJK 6/POJK.07/2022 disebutkan bahwa pihak pelaku usaha jasa keuangan wajib menyediakan informasi mengenai produk atau layanan secara jelas, akurat, benar, mudah diakses dan tidak berpotensi menyesatkan konsumen.Lebih lanjut, Pasal 18 Peraturan OJK 6/POJK.07/2022 ditegaskan kembali bahwa informasi mengenai produk atau layanan wajib disampaikan ketika melakukan kegiatan pemasaran dan sebelum penandatanganan perjanjian dengan calon konsumen.Dengan demikian, untuk menjawab pertanyaan Anda, apakah memungkinkan untuk melihat detail perjanjian di awal dengan pihak leasing atau perusahaan pembiayaan, maka jawabannya Anda dapat mengakses perjanjian tersebut. Sebab, konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, mudah diakses dan informasi tentang isi perjanjian tersebut harus sudah sampai ke konsumen sebelum perjanjian ditandatangani.Klausula Baku Perjanjian Leasing Mobil Sebagaimana informasi yang Anda sampaikan, bahwa pihak leasing atau perusahaan pembiayaan memilih asuransi kendaraan secara acak dan konsumen tidak bisa memilih, sehingga berpotensi merugikan Anda selaku konsumen karena tidak mengetahui rekam jejak asurasi tersebut. Hal ini mengindikasikan perjanjian pembiayaan tersebut menunjukkan penerapan klasula baku.Dalam UN Guidelines for Consumer Protection menegaskan pentingnya perlindungan konsumen dari praktik klausula baku perjanjian, sebagai berikut (hal. 13):Consumers should be protected from such contractual abuses as one-sided standard contracts, exclusion of essential rights in contracts, and unconscionable conditions of credit by sellers.Senada dengan bunyi ketentuan tersebut, di Indonesia juga mengatur kaidah hukum larangan klasula baku di dalam perjanjian. Hal ini diatur di dalam Pasal 18 UU 8/1999:(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen;menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli konsumen;memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.Larangan klausula baku ini menurut Penjelasan Pasal 18 UU 8/1999 dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.Demikian juga di dalam Peraturan OJK 6/POJK.07/2022 yang menerapkan syarat penggunaan klausula baku atau perjanjian baku. Perjanjian baku yang dimaksud di sini merupakan kontrak antara perusahaan pelaku usaha jasa keuangan, dalam hal ini adalah perusahaan pembiayaan dan konsumen yang isinya dirancang, dirumuskan, ditetapkan, digandakan dan ditawarkan secara sepihak oleh perusahaan pembiayaan untuk disepakati konsumen.[2]Namun dalam perjanjian baku tersebut, dilarang untuk mencantumkan klausula eksonerasi/eksemsi yang menurut Pasal 30 ayat (5) Peraturan OJK 6/POJK.07/2022 berupa:pengalihan tanggung jawab atau kewajiban pelaku usaha jasa keuangan (“PUJK”) kepada konsumen;pemberian kuasa dari konsumen ke PUJK untuk melakukan tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh konsumen, kecuali didasarkan pada peraturan perundang-undangan;mengatur kewajiban pembuktian oleh konsumen jika terdapat klausul hilangnya kegunaan produk dan/atau layanan yang dibeli konsumen bukan tanggung jawab PUJK;memberi hak PUJK untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi perjanjian produk dan/atau layanan;konsumen memberi kuasa PUJK untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminan atas produk atau layanan yang dibeli secara angsuran;PUJK dapat menambah, mengubah, dan/atau memberikan aturan lanjutan secara sepihak setelah perjanjian disetujui/disepakati;konsumen tunduk pada perubahan sepihak oleh PUJK setelah perjanjian ditandatangani;memberi kewenangan PUJK untuk menghindari atau membatasi keberlakuan suatu klausula;PUJK punya wewenang menafsirkan sepihak arti perjanjian;PUJK membatasi tanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaian pegawai atau pihak yang bekerja atas nama PUJK;membatasi hak konsumen untuk menggugat jika terjadi sengketa terkait perjanjian; dan/ataumembatasi barang bukti yang dapat diberikan konsumen jika terjadi sengketa terkait perjanjian.Sebab Anda tidak memberikan kronologi secara lengkap, maka kami asumsikan bahwa aturan pemilihan asuransi mobil secara acak diatur setelah perjanjian ditandatangani. Dengan demikian, menjawab pertanyaan kedua Anda, apakah pihak leasing dapat membuat klausula baku terkait dengan asuransi mobil, maka jawabannya adalah dilarang, karena perjanjian baku tersebut memuat klausula eksonerasi/eksemsi. Oleh karenanya, perjanjian dinyatakan batal demi hukum.Baca juga: Larangan Terkait Perjanjian Baku Menurut UU Perlindungan KonsumenSeluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan KonsumenPeraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan;Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa KeuanganREFERENSIUN Guidelines for Consumer Protection, yang diakses pada 23 Mei 2022, pukul 17.00 WIB.[1] Pasal 7 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen[2] Penjelasan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa KeuanganTagshukum perjanjianklausula bakuleasingojkpojk

Halo, saya ada pertanyaan mengenai perjanjian leasing kendaraan bermotor. Saat ini yang saya rasakan dari awal ada yang ditutup-tutupi dari perusahaan leasing, yang ditampilkan hanya skema nilai cicilan DP dan sebagainya, namun detail perjanjian hanya bisa dilihat pada saat perjanjian dicetak dan dikirimkan ke customer (pada saat ini mobil sudah diterima dan konsumen mau tidak mau terima apa adanya). Pertanyaan saya: Apakah memungkinkan untuk melihat detail perjanjian di awal sebelum memutuskan? Apakah secara hukum pihak leasing berhak memilih asuransi kendaraan secara acak tanpa menanyakan persetujuan customer? Saat saya hubungi, dari pihak leasing menyatakan bahwa asuransi akan dipilihkan secara random dan customer tidak bisa memilih. Ini sangat merugikan karena tidak diketahui apakah asuransi mempunyai track record yang baik atau tidak. Bukankah kita berhak memilih karena kita membayar sama untuk semua pilihan asuransi itu? Saat saya tanyakan ke pihak leasing, mereka hanya saling melempar tanggung jawab dan sulit dihubungi. Terima kasih.

Leasing atau finance lease atau sewa pembiayaan menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan OJK 35/POJK.05/2018 merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh perusahaan pembiayaan untuk digunakan debitur selama jangka waktu tertentu, yang mengalihkan secara substansial manfaat dan risiko atas barang yang dibiayai.  Dalam perjanjian leasing mobil, perusahaan pembiayaan wajib memberikan informasi yang jelas dan benar serta tidak memberlakukan klausula baku dalam perjanjian leasing mobil yang memuat klausula eksonerasi/eksemsi. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.  Mobil Ditarik Perusahaan Pembiayaan, Masih Harus Bayar Cicilan?08 Agt 2022Larangan Terkait Perjanjian Baku Menurut UU Perlindungan Konsumen25 Feb 2022Hukumnya Mencantumkan Klausul Eksonerasi dalam Perjanjian 04 Okt 2021Siasat Penarikan Sepeda Motor oleh Perusahaan Pembiayaan12 Sep 2019Mobil Ditarik Perusahaan Pembiayaan, Masih Harus Bayar Cicilan?08 Agt 2022Larangan Terkait Perjanjian Baku Menurut UU Perlindungan Konsumen25 Feb 2022Hukumnya Mencantumkan Klausul Eksonerasi dalam Perjanjian 04 Okt 2021Siasat Penarikan Sepeda Motor oleh Perusahaan Pembiayaan12 Sep 2019Cara dan Biaya Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara25 Apr 2024Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 22 Mei 2023Cara dan Biaya Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara25 Apr 2024Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 22 Mei 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/klausula-baku-perjanjian-leasing-mobil-lt628b75f468634/

Klausula Baku Perjanjian Leasing Mobil, Bolehkah?

pages/224/page-7.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### **Hak Konsumen dalam Perjanjian _Leasing_** Sebelumnya, kami asumsikan bahwa istilah _leasing_ yang Anda maksud di dalam pertanyaan adalah _finance lease_ atau sewa pembiayaan. Hal ini didefinisikan dalam **Pasal 1 angka 5 [Peraturan OJK 35/POJK.05/2018](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5c38611b3cf0a/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-35-pojk05-2018-tahun-2018?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=POJK_35_2018)**, _finance lease_ atau sewa pembiayaan merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh perusahaan pembiayaan untuk digunakan debitur selama jangka waktu tertentu, yang mengalihkan secara substansial manfaat dan risiko atas barang yang dibiayai.  ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Mobil Ditarik Perusahaan Pembiayaan, Masih Harus Bayar Cicilan? ](/klinik/a/mobil-ditarik-perusahaan-pembiayaan-masih-harus-bayar-cicilan--lt5f7c33f5d8978/)  08 Agt 2022 [ #### Larangan Terkait Perjanjian Baku Menurut UU Perlindungan Konsumen ](/klinik/a/larangan-terkait-perjanjian-baku-menurut-uu-perlindungan-konsumen-lt605e3b2a6d4c2/)  25 Feb 2022 [ #### Hukumnya Mencantumkan Klausul Eksonerasi dalam Perjanjian ](/klinik/a/hukumnya-mencantumkan-klausul-eksonerasi-dalam-perjanjian-lt4d0894211ad0e/)  04 Okt 2021 [ #### Siasat Penarikan Sepeda Motor oleh Perusahaan Pembiayaan ](/klinik/a/siasat-penarikan-sepeda-motor-oleh-perusahaan-pembiayaan-lt5d2ac2f1600f9/)  12 Sep 2019 [](#!) Perlu Anda ketahui, bahwa hubungan hukum antara konsumen dan perusahaan pembiayaan (_leasing_) seharusnya didasari pada informasi yang jelas atas jasa yang ditawarkan perusahaan pembiayaan. Hal ini diatur di dalam **Pasal 4 huruf c [UU 8/1999](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/undangundang-nomor-8-tahun-1999/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Perlindungan_Konsumen)**, bahwa hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Di lain sisi, perusahaan pembiayaan selaku pelaku usaha wajib untuk beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya serta memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur terkait dengan jasa yang ditawarkan.[\[1\]](#_ftn1) Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Selain itu, secara lebih spesifik, Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) memberikan panduan terkait hak-hak konsumen pada sektor jasa keuangan. Di dalam **Pasal 16 ayat (1) [Peraturan OJK 6/POJK.07/2022](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt628496683d00e/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-6-pojk07-2022-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=POJK_6_2022)** disebutkan bahwa pihak pelaku usaha jasa keuangan wajib menyediakan informasi mengenai produk atau layanan secara jelas, akurat, benar, **mudah diakses** dan tidak berpotensi menyesatkan konsumen. Lebih lanjut, **Pasal 18** **Peraturan OJK 6/POJK.07/2022** ditegaskan kembali bahwa informasi mengenai produk atau layanan wajib disampaikan ketika melakukan kegiatan pemasaran dan **sebelum penandatanganan perjanjian** dengan calon konsumen. Dengan demikian, untuk menjawab pertanyaan Anda, apakah memungkinkan untuk melihat detail perjanjian di awal dengan pihak _leasing_ atau perusahaan pembiayaan, maka jawabannya Anda dapat mengakses perjanjian tersebut. Sebab, konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, mudah diakses dan informasi tentang isi perjanjian tersebut harus sudah sampai ke konsumen sebelum perjanjian ditandatangani. ### **Klausula Baku Perjanjian _Leasing_ Mobil** Sebagaimana informasi yang Anda sampaikan, bahwa pihak _leasing_ atau perusahaan pembiayaan memilih asuransi kendaraan secara acak dan konsumen tidak bisa memilih, sehingga berpotensi merugikan Anda selaku konsumen karena tidak mengetahui rekam jejak asurasi tersebut. Hal ini mengindikasikan perjanjian pembiayaan tersebut menunjukkan penerapan klasula baku. Dalam **[UN Guidelines for Consumer Protection](https://unctad.org/system/files/official-document/ditccplpmisc2016d1_en.pdf)** menegaskan pentingnya perlindungan konsumen dari praktik klausula baku perjanjian, sebagai berikut (hal. 13): _Consumers should be protected from such contractual abuses as one-sided standard contracts, exclusion of essential rights in contracts, and unconscionable conditions of credit by sellers._ Senada dengan bunyi ketentuan tersebut, di Indonesia juga mengatur kaidah hukum larangan klasula baku di dalam perjanjian. Hal ini diatur di dalam **Pasal 18 UU 8/1999:** _(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:_ 1. _menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;_ 2. _menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;_ 3. _menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen;_ 4. _menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;_ 5. _mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli konsumen;_ 6. _memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;_ 7. **_menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya_**_;_ 8. _menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran._ Larangan klausula baku ini menurut **Penjelasan Pasal 18 UU 8/1999** dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Demikian juga di dalam Peraturan OJK 6/POJK.07/2022 yang menerapkan syarat penggunaan klausula baku atau perjanjian baku. Perjanjian baku yang dimaksud di sini merupakan kontrak antara perusahaan pelaku usaha jasa keuangan, dalam hal ini adalah perusahaan pembiayaan dan konsumen yang isinya dirancang, dirumuskan, ditetapkan, digandakan dan ditawarkan secara sepihak oleh perusahaan pembiayaan untuk disepakati konsumen.[\[2\]](#_ftn2) Namun dalam perjanjian baku tersebut, **dilarang** untuk mencantumkan klausula eksonerasi/eksemsi yang menurut **Pasal 30 ayat (5)** **Peraturan OJK 6/POJK.07/2022** berupa: 1. pengalihan tanggung jawab atau kewajiban pelaku usaha jasa keuangan (“PUJK”) kepada konsumen; 2. pemberian kuasa dari konsumen ke PUJK untuk melakukan tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh konsumen, kecuali didasarkan pada peraturan perundang-undangan; 3. mengatur kewajiban pembuktian oleh konsumen jika terdapat klausul hilangnya kegunaan produk dan/atau layanan yang dibeli konsumen bukan tanggung jawab PUJK; 4. memberi hak PUJK untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi perjanjian produk dan/atau layanan; 5. konsumen memberi kuasa PUJK untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminan atas produk atau layanan yang dibeli secara angsuran; 6. **PUJK dapat menambah, mengubah, dan/atau memberikan aturan lanjutan secara sepihak setelah perjanjian disetujui/disepakati**; 7. **konsumen tunduk pada perubahan sepihak oleh PUJK setelah perjanjian ditandatangani**; 8. memberi kewenangan PUJK untuk menghindari atau membatasi keberlakuan suatu klausula; 9. PUJK punya wewenang menafsirkan sepihak arti perjanjian; 10. PUJK membatasi tanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaian pegawai atau pihak yang bekerja atas nama PUJK; 11. membatasi hak konsumen untuk menggugat jika terjadi sengketa terkait perjanjian; dan/atau 12. membatasi barang bukti yang dapat diberikan konsumen jika terjadi sengketa terkait perjanjian. Sebab Anda tidak memberikan kronologi secara lengkap, maka kami asumsikan bahwa aturan pemilihan asuransi mobil secara acak diatur setelah perjanjian ditandatangani. Dengan demikian, menjawab pertanyaan kedua Anda, apakah pihak _leasing_ dapat membuat klausula baku terkait dengan asuransi mobil, maka jawabannya adalah dilarang, karena perjanjian baku tersebut memuat klausula eksonerasi/eksemsi. Oleh karenanya, **perjanjian dinyatakan batal demi hukum**. Baca juga: **[Larangan Terkait Perjanjian Baku Menurut UU Perlindungan Konsumen](https://www.hukumonline.com/klinik/a/larangan-terkait-perjanjian-baku-menurut-uu-perlindungan-konsumen-lt605e3b2a6d4c2?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=larangan_perjanjian_baku)** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [**di sini.**](http://mini.hukumonline.com/holpro/?utm_source=Google&utm_medium=Banner&utm_campaign=KlinikHukum-LandingPage) Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/undangundang-nomor-8-tahun-1999/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Perlindungan_Konsumen) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan; [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5c38611b3cf0a/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-35-pojk05-2018-tahun-2018?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=POJK_35_2018) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt628496683d00e/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-6-pojk07-2022-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=POJK_6_2022) REFERENSI --------- [UN _Guidelines for Consumer Protection_](https://unctad.org/system/files/official-document/ditccplpmisc2016d1_en.pdf), yang diakses pada 23 Mei 2022, pukul 17.00 WIB. [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 7 huruf a dan b [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/undangundang-nomor-8-tahun-1999/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Perlindungan_Konsumen) [\[2\]](#_ftnref2) Penjelasan Pasal 30 ayat (1) [Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt628496683d00e/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-6-pojk07-2022-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=POJK_6_2022) Tags ---- [hukum perjanjian](/tag/hukum-perjanjian) [klausula baku](/tag/klausula-baku) [leasing](/tag/leasing) [ojk](/tag/ojk) [pojk](/tag/pojk)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. Asas Legalitas dalam Hukum PidanaKLINIK TERKAITApakah Trading Sama dengan Judi?12 Feb 2024Bisakah Uang Para Korban Binomo-Quotex Kembali?12 Mei 2022Apakah Binomo Legal di Indonesia?17 Feb 20223 Langkah Transaksi Aset Kripto Secara Legal di Indonesia22 Des 2021Sebelumnya perlu dipahami terlebih dahulu bahwa dasar dapat atau tidaknya suatu perbuatan dipidana adalah asas legalitas sebagaimana adagium “nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali”. Dalam hukum positif di Indonesia, asas ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP:Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Dengan demikian, dapat atau tidaknya dikenai hukuman pidana, perlu ditelusuri dulu apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana yang ada sanksi pidananya.Baca juga: Apakah Asas Legalitas Hanya Berlaku di Hukum Pidana? Izin Pialang BerjangkaKetentuan mengenai pialang berjangka atau yang lazim disebut broker terdapat pada Pasal 31 ayat (1) UU 32/1997:Kegiatan usaha sebagai Pialang Berjangka hanya dapat dilakukan oleh Anggota Bursa Berjangka yang berbentuk perseroan terbatas yang telah memperoleh izin usaha Pialang Berjangka dari Bappebti.Pelanggaran atas ketentuan a quo merupakan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 71 ayat (1) UU 10/2011, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 19 tahun, dan denda paling sedikit Rp10 miliar dan paling banyak Rp20 miliar.Pialang berjangka (broker) yang dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas tidak membedakan apakah broker lokal atau asing, sehingga sepanjang tidak memperoleh izin dari Bappebti, maka dapat dipidana.Kemudian menjawab pertanyaan Anda, apakah trader dapat dipidana jika menggunakan broker asing yang tidak memiliki izin di Indonesia? Sepanjang penelusuran kami, tidak ada sanksi hukum bagi investor (trader) yang menggunakan broker asing yang tidak berizin, sekalipun broker ilegal. Tetapi, harus dipahami bahwa uang yang diinvestasikan tersebut tidak dijamin oleh pemerintah Indonesia, sehingga jika terjadi penipuan, itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab hukum investor (trader).Baca juga: Apakah Binomo Legal di Indonesia? Trading Ilegal Terjerat Pencucian Uang, Mungkinkah?Ketentuan mengenai pencucian uang tersebut dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) UU 8/2010. Secara teoretis, Pasal 3 dan Pasal 4 UU 8/2010 disebut sebagai pencucian uang aktif, sedangkan Pasal 5 ayat (1) UU 8/2010 disebut sebagai pencucian uang pasif. Jika diperhatikan ketiga ketentuan a quo bergantung pada Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010, artinya jika tidak terbukti perbuatan yang dilakukan merupakan hasil tindak pidana asal (predicate crime) yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1), maka tidak mungkin terjadi tindak pidana pencucian uang, tegasnya tidak mungkin ada pencucian uang yang merupakan derivative crime jika tidak terdapat predicate crime (tindak pidana asal). Adapun Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010 menyebutkan:Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: korupsi;penyuapan;narkotika;psikotropika;penyelundupan tenaga kerja;penyelundupan migran;di bidang perbankan;di bidang pasar modal;di bidang perasuransian; kepabeanan;cukai;perdagangan orang;perdagangan senjata gelap;terorisme;penculikan;pencurian;penggelapan;penipuan;pemalsuan uang;perjudian;prostitusi;di bidang perpajakan;di bidang kehutanan;di bidang lingkungan hidup;di bidang kelautan dan perikanan; atautindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebihyang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.Sehingga, trader sangat mungkin dapat terjerat pencucian uang jika perbuatan yang dilakukan memenuhi bestandeel dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) UU 8/2010. Artinya, trader dapat saja menjadi pelaku pencucian uang, baik pencucian uang aktif maupun pencucian uang pasif.Trader dapat menjadi pelaku pencucian uang aktif jika uang yang digunakan dalam transaksi forex adalah hasil tindak pidana yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010, atau dapat juga menjadi pelaku pencucian uang pasif ketika trader menerima atau menggunakan uang dari broker, sementara ia mengetahui bahwa broker tersebut tidak berizin, maka termasuk tindak pidana asal yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010.Baca juga: Bisakah Uang Para Korban Binomo-Quotex Kembali? Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PidanaUndang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka KomoditiUndang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka KomoditiUndang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian UangTagspencucian uangtindak pidana pencucian uangtrading online

Apakah melakukan transaksi trading forex menggunakan broker asing yang tidak memiliki izin di Indonesia adalah perbuatan melanggar hukum dan apakah pelakunya (trader) bisa dijerat hukum pencucian uang dan sebagainya?

Tidak ada sanksi hukum bagi investor (trader) yang menggunakan broker asing yang tidak berizin, sekalipun broker ilegal. Tetapi, harus dipahami bahwa uang yang diinvestasikan tersebut tidak dijamin oleh pemerintah Indonesia, sehingga jika terjadi penipuan, itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab hukum investor (trader). Di sisi lain, trader sangat mungkin dapat dijerat tindak pidana pencucian uang sepanjang perbuatan yang dilakukan memenuhi bestandeel dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) UU 8/2010.   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Apakah Trading Sama dengan Judi?12 Feb 2024Bisakah Uang Para Korban Binomo-Quotex Kembali?12 Mei 2022Apakah Binomo Legal di Indonesia?17 Feb 20223 Langkah Transaksi Aset Kripto Secara Legal di Indonesia22 Des 2021Apakah Trading Sama dengan Judi?12 Feb 2024Bisakah Uang Para Korban Binomo-Quotex Kembali?12 Mei 2022Apakah Binomo Legal di Indonesia?17 Feb 20223 Langkah Transaksi Aset Kripto Secara Legal di Indonesia22 Des 2021Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/itrading-i-ilegal-mungkinkah-terjerat-pencucian-uang-lt628aec6b4b597/

Trading Ilegal Mungkinkah Terjerat Pencucian Uang?

pages/224/page-8.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### **Asas Legalitas dalam Hukum Pidana** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Apakah _Trading_ Sama dengan Judi? ](/klinik/a/apakah-itrading-i-sama-dengan-judi-lt54c691cc58f4f/)  12 Feb 2024 [ #### Bisakah Uang Para Korban Binomo-Quotex Kembali? ](/klinik/a/bisakah-uang-para-korban-binomo-quotex-kembali-lt627ce72d30769/)  12 Mei 2022 [ #### Apakah Binomo Legal di Indonesia? ](/klinik/a/apakah-binomo-legal-di-indonesia-lt5bee760dea39e/)  17 Feb 2022 [ #### 3 Langkah Transaksi Aset Kripto Secara Legal di Indonesia ](/klinik/a/3-langkah-transaksi-aset-kripto-secara-legal-di-indonesia-lt61c2f5aa8b956/)  22 Des 2021 [](#!) Sebelumnya perlu dipahami terlebih dahulu bahwa dasar dapat atau tidaknya suatu perbuatan dipidana adalah asas legalitas sebagaimana adagium _“nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali”_. Dalam hukum positif di Indonesia, asas ini tercermin dalam **Pasal 1 ayat (1) [KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document/lt4c7b80e19969e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP)**: _Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada._ Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Dengan demikian, dapat atau tidaknya dikenai hukuman pidana, perlu ditelusuri dulu apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana yang ada sanksi pidananya. Baca juga: **[Apakah Asas Legalitas Hanya Berlaku di Hukum Pidana?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-asas-legalitas-hanya-berlaku-di-hukum-pidana-cl6993?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=asas_legalitas)** ### **Izin Pialang Berjangka** Ketentuan mengenai pialang berjangka atau yang lazim disebut broker terdapat pada **Pasal 31 ayat (1) [UU 32/1997](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/493/undangundang-nomor-32-tahun-1997/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_32_1997)**: _Kegiatan usaha sebagai **Pialang Berjangka** hanya dapat dilakukan oleh Anggota Bursa Berjangka yang berbentuk perseroan terbatas **yang telah memperoleh izin** usaha Pialang Berjangka dari Bappebti._ Pelanggaran atas ketentuan _a quo_ merupakan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam **Pasal 71 ayat (1)** **[UU 10/2011](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ed70ca19332d?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_10_2011)**, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 19 tahun, dan denda paling sedikit Rp10 miliar dan paling banyak Rp20 miliar. Pialang berjangka (broker) yang dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas tidak membedakan apakah broker lokal atau asing, sehingga sepanjang tidak memperoleh izin dari Bappebti, maka dapat dipidana. Kemudian menjawab pertanyaan Anda, apakah _trader_ dapat dipidana jika menggunakan broker asing yang tidak memiliki izin di Indonesia? Sepanjang penelusuran kami, tidak ada sanksi hukum bagi investor (_trader_) yang menggunakan broker asing yang tidak berizin, sekalipun broker ilegal. Tetapi, harus dipahami bahwa uang yang diinvestasikan tersebut tidak dijamin oleh pemerintah Indonesia, sehingga jika terjadi penipuan, itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab hukum investor (_trader_). Baca juga: **[Apakah Binomo Legal di Indonesia?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-binomo-legal-di-indonesia-lt5bee760dea39e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=binomo_legal)** ### **_Trading_ Ilegal** **Terjerat Pencucian Uang, Mungkinkah?** Ketentuan mengenai pencucian uang tersebut dalam **Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) [UU 8/2010](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ce0f32e34bd9/undangundang-nomor-8-tahun-2010/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_8_2010)**. Secara teoretis, Pasal 3 dan Pasal 4 UU 8/2010 disebut sebagai pencucian uang aktif, sedangkan Pasal 5 ayat (1) UU 8/2010 disebut sebagai pencucian uang pasif. Jika diperhatikan ketiga ketentuan _a quo_ bergantung pada **Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010**, artinya jika tidak terbukti perbuatan yang dilakukan merupakan hasil tindak pidana asal (_predicate crime_) yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1), maka tidak mungkin terjadi tindak pidana pencucian uang, tegasnya tidak mungkin ada pencucian uang yang merupakan _derivative crime_ jika tidak terdapat _predicate crime_ (tindak pidana asal). Adapun **Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010** menyebutkan: _Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:_ 1. _korupsi;_ 2. _penyuapan;_ 3. _narkotika;_ 4. _psikotropika;_ 5. _penyelundupan tenaga kerja;_ 6. _penyelundupan migran;_ 7. _di bidang perbankan;_ 8. _di bidang pasar modal;_ 9. _di bidang perasuransian;_ 10. _kepabeanan;_ 11. _cukai;_ 12. _perdagangan orang;_ 13. _perdagangan senjata gelap;_ 14. _terorisme;_ 15. _penculikan;_ 16. _pencurian;_ 17. _penggelapan;_ 18. _penipuan;_ 19. _pemalsuan uang;_ 20. _perjudian;_ 21. _prostitusi;_ 22. _di bidang perpajakan;_ 23. _di bidang kehutanan;_ 24. _di bidang lingkungan hidup;_ 25. _di bidang kelautan dan perikanan; atau_ 26. _tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih_ _yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia._ Sehingga, _trader_ sangat mungkin dapat terjerat pencucian uang jika perbuatan yang dilakukan memenuhi _bestandeel_ dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) UU 8/2010. Artinya, _trader_ dapat saja menjadi pelaku pencucian uang, baik pencucian uang aktif maupun pencucian uang pasif. _Trader_ dapat menjadi pelaku pencucian uang aktif jika uang yang digunakan dalam transaksi _forex_ adalah hasil tindak pidana yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010, atau dapat juga menjadi pelaku pencucian uang pasif ketika _trader_ menerima atau menggunakan uang dari broker, sementara ia mengetahui bahwa broker tersebut tidak berizin, maka termasuk tindak pidana asal yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010. Baca juga: **[Bisakah Uang Para Korban Binomo-Quotex Kembali?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-uang-para-korban-binomo-quotex-kembali-lt627ce72d30769/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=binomo_quotex)** Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document/lt4c7b80e19969e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/493/undangundang-nomor-32-tahun-1997/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_32_1997) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ed70ca19332d?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_10_2011) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ce0f32e34bd9/undangundang-nomor-8-tahun-2010/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_8_2010%5d) Tags ---- [pencucian uang](/tag/pencucian-uang) [tindak pidana pencucian uang](/tag/tindak-pidana-pencucian-uang) [trading online](/tag/trading-online)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel yang ditulis oleh Nayara Advocacy dengan judul Syarat dan Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia yang pertama kali dipublikasikan pada 26 Oktober 2017.KLINIK TERKAITStatus Kewarganegaraan Anak Luar Kawin dari Pasangan Campuran20 Jul 2023Visa Kunjungan Saat Kedatangan, Ini Syarat dan Aturannya17 Mar 2023Dapatkah Perantau di Luar Negeri Kehilangan Kewarganegaraan?09 Jun 2022Ayah WNA Pindah Menjadi WNI, Bagaimana Status Anak yang Masih WNA?26 Agt 2016Sebelum membahas syarat menjadi warga negara Indonesia, penting untuk diketahui bahwa Kewarganegaraan Republik Indonesia diperoleh melalui pewarganegaraan yang dilakukan dengan mengajukan suatu permohonan (“Permohonan Pewarganegaraan”) kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (“Ditjen AHU”).Pemohon Pewarganegaraan IndonesiaSelain harus memenuhi syarat menjadi warga negara Indonesia, ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi oleh pemohon. Terkait hal ini, secara umum UU Kewarganegaraan mengatur bahwa permohonan Pewarganegaraan Indonesia dapat diajukan oleh pemohon dengan kriteria:orang asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia (“WNI”);[1]orang asing yang telah berjasa kepada negara Indonesia;[2]anak yang memiliki kewarganegaraan ganda;[3] danWNI yang kehilangan status kewarganegaraan Indonesia dan ingin memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia.[4]Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Pengajuan permohonan pewarganegaraan untuk setiap kriteria pemohon memiliki prosedur dan tahapan yang berbeda. Sehubungan dengan pertanyaan Anda di atas, maka dalam hal ini pengajuan permohonan pewarganegaraan suami Anda masuk dalam kategori permohonan pewarganegaraan orang asing yang kawin dengan orang Indonesia.Adapun syarat menjadi warga negara Indonesia, tata cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena kawin, dan prosedur pemberiannya akan dijelaskan di bawah ini.Syarat-Syarat Menjadi Warga Negara IndonesiaBerdasarkan ketentuan Pasal 9 UU Kewarganegaraan, syarat-syarat WNA menjadi WNI yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:telah berusia 18 tahun atau sudah kawin;pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut;sehat jasmani dan rohani;dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; danmembayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia karena KawinPedoman tentang syarat menjadi WNI karena perkawinan diatur dalam Permenkumham 36/2016 yang memuat kerangka hukum dan pedoman untuk warga negara asing yang kawin secara sah dengan WNI dan ingin mendapatkan kewarganegaraan Indonesia.Berdasarkan Permenkumham 36/2016, warga negara asing yang ingin menjadi WNI mengajukan permohonan kepada menteri secara elektronik melalui laman resmi Ditjen AHU.[5]Terkait syarat menjadi warga negara Indonesia yang harus dipenuhi, pada saat mengajukan permohonan, Pemohon mengunggah dokumen-dokumen sebagai berikut.[6]Data diri pemohon yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dari negara asalnya, yang terdiri dari:fotokopi akta kelahiran yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi tersumpah dan telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau surat keterangan tempat tinggal pemohon yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.Data diri pasangan pemohon yang meliputi:fotokopi akta kelahiran yang telah dilegalisasi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;fotokopi KTP yang telah dilegalisasi oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tingkat kabupaten/kota;Fotokopi akta perkawinan/buku nikah (bagi umat muslim) pemohon yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi tersumpah dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang tempat dilangsungkannya perkawinan.Asli surat keterangan dari lembaga-lembaga berikut;kantor imigrasi di tempat tinggal pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon telah bertempat tinggal di Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;surat keterangan catatan kepolisian pemohon yang dikeluarkan oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;perwakilan diplomatik negara asal pemohon yang menerangkan jika pemohon memperoleh kewarganegaraan Indonesia maka yang bersangkutan kehilangan kewarganegaraan dari negara asalnya; danrumah sakit pemerintah yang menerangkan kesehatan jasmani dan rohani pemohon.Enam lembar pas foto terbaru pemohon ukuran paspor (ukuran 4 x 6 cm dengan latar belakang warna merah, berpakaian rapi dan sopan).Asli bukti pembayaran permohonan pernyataan untuk menjadi WNI (biaya permohonan tersebut ditetapkan sebesar Rp2,5 juta  per permohonan).Setelah mengajukan permohonan secara elektronik, Pemohon wajib menyampaikan dokumen di atas secara fisik kepada menteri melalui Ditjen AHU dengan disertai surat pernyataan kebenaran isi dokumen fisik yang disampaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal permohonan secara elektronik diterima.[7]Prosedur Pemberian Status Warga Negara karena KawinSetelah menerima dokumen fisik terkait syarat menjadi warga negara Indonesia sebagaimana diterangkan, menteri memiliki waktu 10 hari kerja untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen yang disampaikan tersebut terhitung sejak dokumen fisik diterima.[8]Dalam hal terdapat kekurangan kelengkapan dokumen fisik, menteri memberitahukan dan meminta pemohon untuk melengkapi kekurangan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan. Jika tidak, permohonan ditolak dan pemberitahuan penolakannya disampaikan kepada pemohon secara elektronik. Namun, pemohon dapat mengajukan kembali permohonan baru di lain waktu.[9]Apabila setelah dilakukan pemeriksaan, permohonan pewarganegaraan dinyatakan lengkap, menteri selanjutnya menetapkan keputusan mengenai memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan menyampaikannya secara elektronik kepada pemohon dan perwakilan negara asal pemohon.[10] Di samping itu, menteri juga akan mengumumkan nama pemohon yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia.[11]Terakhir, pemohon diwajibkan mengembalikan dokumen yang berkaitan dengan statusnya sebagai warga negara asing kepada instansi yang berwenang dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan menteri.[12]Setelah mendapatkan status WNI, tahapan berikutnya yang harus dilalui adalah pembuatan KTP untuk WNI yang persyaratan dan prosedurnya ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (“Dinas Dukcapil”) di mana pemohon berdomisili.Demikian jawaban dari kami perihal syarat menjadi warga negara Indonesia sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik IndonesiaPeraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan untuk Menjadi Warga Negara Indonesia.[1] Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan untuk Menjadi Warga Negara Indonesia (“Permenkumham 36/2016”)[2] Pasal 20 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (“UU Kewarganegaraan”)[3] Pasal 21 ayat (3) UU Kewarganegaraan[4] Pasal 31 UU Kewarganegaraan[5] Pasal 2 dan Pasal 4 Permenkumham 36/2016[6] Pasal 5 Permenkumham 36/2016[7] Pasal 5 ayat (2) dan (3) Permenkumham 36/2016[8] Pasal 6 Permenkumham 36/2016[9] Pasal 7 dan 8 Permenkumham 36/2016[10] Pasal 9 Permenkumham 36/2016[11] Pasal 11 Permenkumham 36/2016[12] Pasal 12 Permenkumham 36/2016Tagsgooglehak asasi manusiahukumhukumonlineimigrasiindonesiakeimigrasiankeluarga dan perkawinankewarganegaraanklinikklinik hukumonlinemenikahperkawinantata negarawarga negara asingwarga negara indonesia

Saya telah menikah dengan suami yang berkewarganegaraan Amerika. Pernikahan kami dilangsungkan pada tahun 2008 di Indonesia. Saya masih mempertahankan kewarganegaraan Indonesia saya. Belakangan ini, suami beberapa kali melontarkan niatnya untuk menjadi warga negara Indonesia. Oleh karena itu, saya berniat untuk menanyakan persyaratan dan cara yang dapat suami saya tempuh untuk menjadi WNI. Mohon bantuannya. Terima kasih.

Pedoman tentang syarat menjadi WNI karena perkawinan diatur dalam Permenkumham 36/2016 yang memuat kerangka hukum dan pedoman untuk warga negara asing yang kawin secara sah dengan WNI dan ingin mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Berdasarkan Permenkumham 36/2016, warga negara asing yang ingin menjadi WNI mengajukan permohonan kepada menteri secara elektronik melalui laman resmi Ditjen AHU. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.  Status Kewarganegaraan Anak Luar Kawin dari Pasangan Campuran20 Jul 2023Visa Kunjungan Saat Kedatangan, Ini Syarat dan Aturannya17 Mar 2023Dapatkah Perantau di Luar Negeri Kehilangan Kewarganegaraan?09 Jun 2022Ayah WNA Pindah Menjadi WNI, Bagaimana Status Anak yang Masih WNA?26 Agt 2016Status Kewarganegaraan Anak Luar Kawin dari Pasangan Campuran20 Jul 2023Visa Kunjungan Saat Kedatangan, Ini Syarat dan Aturannya17 Mar 2023Dapatkah Perantau di Luar Negeri Kehilangan Kewarganegaraan?09 Jun 2022Ayah WNA Pindah Menjadi WNI, Bagaimana Status Anak yang Masih WNA?26 Agt 2016Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-menjadi-warga-negara-Indonesia-lt52690eee8c74f/

Syarat Menjadi Warga Negara Indonesia karena Perkawinan

pages/225/page-0.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel yang ditulis oleh [Nayara Advocacy](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/nayara-advocacy-lt56c5b67a5ea0f/nayara-advocacy-lt56c5b70e83dad/) dengan judul _Syarat dan Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia_ yang pertama kali dipublikasikan pada 26 Oktober 2017.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Status Kewarganegaraan Anak Luar Kawin dari Pasangan Campuran ](/klinik/a/status-kewarganegaraan-anak-luar-kawin-dari-pasangan-campuran-lt545708a7e8e9c/)  20 Jul 2023 [ #### Visa Kunjungan Saat Kedatangan, Ini Syarat dan Aturannya ](/klinik/a/visa-kunjungan-saat-kedatangan--ini-syarat-dan-aturannya-lt56a7342fd69d5/)  17 Mar 2023 [ #### Dapatkah Perantau di Luar Negeri Kehilangan Kewarganegaraan? ](/klinik/a/dapatkah-perantau-di-luar-negeri-kehilangan-kewarganegaraan-lt55dc543beaa93/)  09 Jun 2022 [ #### Ayah WNA Pindah Menjadi WNI, Bagaimana Status Anak yang Masih WNA? ](/klinik/a/ayah-wna-pindah-menjadi-wni--bagaimana-status-anak-yang-masih-wna-lt566fee0b1a8b2/)  26 Agt 2016 [](#!) Sebelum membahas syarat menjadi warga negara Indonesia, penting untuk diketahui bahwa Kewarganegaraan Republik Indonesia diperoleh melalui pewarganegaraan yang dilakukan dengan mengajukan suatu permohonan (“Permohonan Pewarganegaraan”) kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (“Ditjen AHU”). ### **Pemohon Pewarganegaraan Indonesia** Selain harus memenuhi syarat menjadi warga negara Indonesia, ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi oleh pemohon. Terkait hal ini, secara umum [UU Kewarganegaraan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/25702/node/5/uu-no-12-tahun-2006-kewarganegaraan-republik-indonesia?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_12_2006) mengatur bahwa permohonan Pewarganegaraan Indonesia dapat diajukan oleh pemohon dengan kriteria: 1. orang asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia (“WNI”);[\[1\]](#_ftn1) 2. orang asing yang telah berjasa kepada negara Indonesia;[\[2\]](#_ftn2) 3. anak yang memiliki kewarganegaraan ganda;[\[3\]](#_ftn3) dan 4. WNI yang kehilangan status kewarganegaraan Indonesia dan ingin memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia.[\[4\]](#_ftn4) Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Pengajuan permohonan pewarganegaraan untuk setiap kriteria pemohon memiliki prosedur dan tahapan yang berbeda. Sehubungan dengan pertanyaan Anda di atas, maka dalam hal ini pengajuan permohonan pewarganegaraan suami Anda masuk dalam kategori permohonan pewarganegaraan orang asing yang kawin dengan orang Indonesia. Adapun syarat menjadi warga negara Indonesia, tata cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena kawin, dan prosedur pemberiannya akan dijelaskan di bawah ini. ### **Syarat-Syarat Menjadi Warga Negara Indonesia** Berdasarkan ketentuan **Pasal 9 UU Kewarganegaraan,** syarat-syarat WNA menjadi WNI yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut: 1. telah berusia 18 tahun atau sudah kawin; 2. pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut; 3. sehat jasmani dan rohani; 4. dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 5. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih; 6. jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda; 7. mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan 8. membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara. ### **Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia karena Kawin** Pedoman tentang syarat menjadi WNI karena perkawinan diatur dalam Permenkumham 36/2016 yang memuat kerangka hukum dan pedoman untuk warga negara asing yang kawin secara sah dengan WNI dan ingin mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Berdasarkan Permenkumham 36/2016, warga negara asing yang ingin menjadi WNI mengajukan permohonan kepada menteri secara elektronik melalui laman resmi [Ditjen AHU](https://ahu.go.id/).[\[5\]](#_ftn5) Terkait syarat menjadi warga negara Indonesia yang harus dipenuhi, pada saat mengajukan permohonan, Pemohon mengunggah dokumen-dokumen sebagai berikut.[\[6\]](#_ftn6) 1. Data diri pemohon yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dari negara asalnya, yang terdiri dari: 1. fotokopi akta kelahiran yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi tersumpah dan telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; 2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau surat keterangan tempat tinggal pemohon yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. 2. Data diri pasangan pemohon yang meliputi: 1. fotokopi akta kelahiran yang telah dilegalisasi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; 2. fotokopi KTP yang telah dilegalisasi oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tingkat kabupaten/kota; 3. Fotokopi akta perkawinan/buku nikah (bagi umat muslim) pemohon yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi tersumpah dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang tempat dilangsungkannya perkawinan. 4. Asli surat keterangan dari lembaga-lembaga berikut; 1. kantor imigrasi di tempat tinggal pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon telah bertempat tinggal di Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut; 2. surat keterangan catatan kepolisian pemohon yang dikeluarkan oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3. perwakilan diplomatik negara asal pemohon yang menerangkan jika pemohon memperoleh kewarganegaraan Indonesia maka yang bersangkutan kehilangan kewarganegaraan dari negara asalnya; dan 4. rumah sakit pemerintah yang menerangkan kesehatan jasmani dan rohani pemohon. 5. Enam lembar pas foto terbaru pemohon ukuran paspor (ukuran 4 x 6 cm dengan latar belakang warna merah, berpakaian rapi dan sopan). 6. Asli bukti pembayaran permohonan pernyataan untuk menjadi WNI (biaya permohonan tersebut ditetapkan sebesar Rp2,5 juta  per permohonan). Setelah mengajukan permohonan secara elektronik, Pemohon wajib menyampaikan dokumen di atas secara fisik kepada menteri melalui Ditjen AHU dengan disertai surat pernyataan kebenaran isi dokumen fisik yang disampaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal permohonan secara elektronik diterima.[\[7\]](#_ftn7) ### **Prosedur Pemberian Status Warga Negara karena Kawin** Setelah menerima dokumen fisik terkait syarat menjadi warga negara Indonesia sebagaimana diterangkan, menteri memiliki waktu 10 hari kerja untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen yang disampaikan tersebut terhitung sejak dokumen fisik diterima.[\[8\]](#_ftn8) Dalam hal terdapat kekurangan kelengkapan dokumen fisik, menteri memberitahukan dan meminta pemohon untuk melengkapi kekurangan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan. Jika tidak, permohonan ditolak dan pemberitahuan penolakannya disampaikan kepada pemohon secara elektronik. Namun, pemohon dapat mengajukan kembali permohonan baru di lain waktu.[\[9\]](#_ftn9) Apabila setelah dilakukan pemeriksaan, permohonan pewarganegaraan dinyatakan lengkap, menteri selanjutnya menetapkan keputusan mengenai memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan menyampaikannya secara elektronik kepada pemohon dan perwakilan negara asal pemohon.[\[10\]](#_ftn10) Di samping itu, menteri juga akan mengumumkan nama pemohon yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia.[\[11\]](#_ftn11) Terakhir, pemohon diwajibkan mengembalikan dokumen yang berkaitan dengan statusnya sebagai warga negara asing kepada instansi yang berwenang dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan menteri.[\[12\]](#_ftn12) Setelah mendapatkan status WNI, tahapan berikutnya yang harus dilalui adalah pembuatan KTP untuk WNI yang persyaratan dan prosedurnya ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (“Dinas Dukcapil”) di mana pemohon berdomisili. Demikian jawaban dari kami perihal syarat menjadi warga negara Indonesia sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/25702/node/5/uu-no-12-tahun-2006-kewarganegaraan-republik-indonesia?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_12_2006) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan untuk Menjadi Warga Negara Indonesia. [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt584a68154bec7/node/peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-no-36-tahun-2016-tata-cara-menyampaikan-pernyataan-untuk-menjadi-warga-negara-indonesia?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkumham_36_2016) [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1 angka 1 [Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan untuk Menjadi Warga Negara Indonesia](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt584a68154bec7/node/peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-no-36-tahun-2016-tata-cara-menyampaikan-pernyataan-untuk-menjadi-warga-negara-indonesia?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkumham_36_2016) (“Permenkumham 36/2016”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 20 [Undang-undang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/25702/node/5/uu-no-12-tahun-2006-kewarganegaraan-republik-indonesia?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_12_2006) (“UU Kewarganegaraan”) [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 21 ayat (3) UU Kewarganegaraan [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 31 UU Kewarganegaraan [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 2 dan Pasal 4 Permenkumham 36/2016 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 5 Permenkumham 36/2016 [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 5 ayat (2) dan (3) Permenkumham 36/2016 [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 6 Permenkumham 36/2016 [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 7 dan 8 Permenkumham 36/2016 [\[10\]](#_ftnref10) Pasal 9 Permenkumham 36/2016 [\[11\]](#_ftnref11) Pasal 11 Permenkumham 36/2016 [\[12\]](#_ftnref12) Pasal 12 Permenkumham 36/2016 Tags ---- [google](/tag/google) [hak asasi manusia](/tag/hak-asasi-manusia) [hukum](/tag/hukum) [hukumonline](/tag/hukumonline) [imigrasi](/tag/imigrasi) [indonesia](/tag/indonesia) [keimigrasian](/tag/keimigrasian) [keluarga dan perkawinan](/tag/keluarga-dan-perkawinan) [kewarganegaraan](/tag/kewarganegaraan) [klinik](/tag/klinik) [klinik hukumonline](/tag/klinik-hukumonline) [menikah](/tag/menikah) [perkawinan](/tag/perkawinan) [tata negara](/tag/tata-negara) [warga negara asing](/tag/warga-negara-asing) [warga negara indonesia](/tag/warga-negara-indonesia)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Hal yang Diatur dalam Perjanjian Perkawinan Sebelumnya, kami luruskan bahwa secara normatif, terminologi yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) adalah perjanjian perkawinan, bukan perjanjian pernikahan seperti yang Anda sebut. KLINIK TERKAITPembagian Harta Gono-Gini setelah Perceraian14 Jul 2023Apakah Istri Siri Bisa Menggugat Cerai Suaminya?11 Mei 2023Perjanjian Pranikah, Syarat dan Cara Membuatnya03 Feb 2022Suami Diam-Diam Beli Properti untuk Selingkuhan, Ini Konsekuensi Hukumnya!30 Des 2021Perjanjian perkawinan diatur dalam Bab V UU Perkawinan dan ditempatkan hanya dalam satu pasal yaitu Pasal 29 UU Perkawinan yang menyatakan:pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut;perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan;perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan;selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.Namun, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, dari sisi waktu pembuatan perjanjian perkawinan tidak lagi hanya bisa dibuat pada saat atau sebelum perkawinan (prenuptial agreement), namun dapat dibuat juga selama dalam ikatan perkawinan (postnuptial agreement) (hal.156 ).Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Secara substansi, Pasal 29 UU Perkawinan tidak mengatur secara tegas bahwa perjanjian perkawinan hanya terbatas pada harta perkawinan. Sehingga, secara implisit dapat ditafsirkan perjanjian perkawinan tersebut tidak terbatas hanya mengatur mengenai harta perkawinan saja.Baca: Perjanjian Perkawinan dan Hal yang Diatur di DalamnyaNamun demikian, esensi perjanjian perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan lebih luas dibandingkan dengan perjanjian perkawinan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”). Dalam penjelasan Pasal 29 UU Perkawinan diterangkan bahwa perjanjian perkawinan ini tidak termasuk taklik-talak. Batasan terhadap isi perjanjian perkawinan hanya disebutkan bahwa isinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, agama dan kesusilaan.Bolehkah Memasukkan Klausul Kompensasi dalam Perjanjian Perkawinan?Meskipun tidak ada batasan terkait isi perjanjian perkawinan, tetapi suami istri dalam membuat perjanjian perkawinan patut memperhatikan norma agama, kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Hal-hal tersebut juga mengikat pihak-pihak yang membuatnya, termasuk peraturan perundang-undangan mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (“KDRT”).Secara normatif, larangan KDRT sudah diatur dalam UU 23/2004 yang memuat sanksi pidana pelaku KDRT. Sama halnya dengan perselingkuhan atau perzinahan bagi pasangan yang telah menikah, secara normatif sudah diatur di dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). Oleh karena itu, menurut hemat kami, tidaklah tepat apabila substansi perjanjian perkawinan memuat kompensasi ketika salah satu pihak melakukan perzinahan atau KDRT.Selanjutnya perlu diperhatikan, bahwa pihak ketiga yang terikat oleh perjanjian perkawinan yang dibuat oleh suami istri hanya sebatas mengenai harta benda. Hal-hal lain di luar pengaturan mengenai harta benda perkawinan, pihak ketiga tidak terikat terhadap segala akibat yang ditimbulkannya.[1]Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum Perdata;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang PerkawinanUndang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.PUTUSANPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015[1] Pasal 152 – 153 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”)Tagshukum keluargahukum perkawinanperjanjian perkawinan

Bisakah menaruh klausul kompensasi dalam perjanjian pernikahan, apabila salah satu pihak terbukti ada pihak ketiga dalam perkawinan atau melakukan KDRT?

Pada dasarnya, di dalam KUH Perdata, substansi perjanjian perkawinan berkaitan dengan pengaturan harta benda. Namun demikian, di dalam UU Perkawinan secara implisit tidak membatasi pada pengaturan harta benda saja, selama tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Lantas, bolehkah memasukkan klausul kompensasi karena KDRT atau perzinahan ke dalam perjanjian perkawinan? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Pembagian Harta Gono-Gini setelah Perceraian14 Jul 2023Apakah Istri Siri Bisa Menggugat Cerai Suaminya?11 Mei 2023Perjanjian Pranikah, Syarat dan Cara Membuatnya03 Feb 2022Suami Diam-Diam Beli Properti untuk Selingkuhan, Ini Konsekuensi Hukumnya!30 Des 2021Pembagian Harta Gono-Gini setelah Perceraian14 Jul 2023Apakah Istri Siri Bisa Menggugat Cerai Suaminya?11 Mei 2023Perjanjian Pranikah, Syarat dan Cara Membuatnya03 Feb 2022Suami Diam-Diam Beli Properti untuk Selingkuhan, Ini Konsekuensi Hukumnya!30 Des 2021Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 2022Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 2022Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-memasukkan-klausul-kompensasi-dalam-perjanjian-perkawinan-lt62862fbae859f/

Bolehkah Memasukkan Klausul Kompensasi dalam Perjanjian Perkawinan?

pages/225/page-1.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### **Hal yang Diatur dalam Perjanjian Perkawinan** Sebelumnya, kami luruskan bahwa secara normatif, terminologi yang digunakan dalam **[Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_1974) (“UU Perkawinan”)** adalah perjanjian perkawinan, bukan perjanjian pernikahan seperti yang Anda sebut.  ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Pembagian Harta Gono-Gini setelah Perceraian ](/klinik/a/harta-gono-gini-setelah-perceraian-cl6045/)  14 Jul 2023 [ #### Apakah Istri Siri Bisa Menggugat Cerai Suaminya? ](/klinik/a/apakah-istri-siri-bisa-menggugat-cerai-suaminya-lt6231865d61f15/)  11 Mei 2023 [ #### Perjanjian Pranikah, Syarat dan Cara Membuatnya ](/klinik/a/perjanjian-pranikah--syarat-dan-cara-membuatnya-lt61fb916b86ddb/)  03 Feb 2022 [ #### Suami Diam-Diam Beli Properti untuk Selingkuhan, Ini Konsekuensi Hukumnya! ](/klinik/a/suami-diam-diam-beli-properti-untuk-selingkuhan-ini-konsekuensi-hukumnya-lt61cd681a02fdd/)  30 Des 2021 [](#!) Perjanjian perkawinan diatur dalam **Bab V UU Perkawinan** dan ditempatkan hanya dalam satu pasal yaitu **Pasal 29 UU Perkawinan** yang menyatakan: * _pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan__, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut;_ * _perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan;_ * _perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan;_ * _selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga._ Namun, pasca **[Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5818598634393/node/534/putusan-mk-no-69_puu-xiii_2015-tahun-2015-pengujian-undang-undang-nomor-5-tahun-1960-tentang-peraturan-dasar-pokok-pokok-agraria-dan-undang-undang-nomor-1-tahun-1974-tentang-perkawinan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MK_69_2015),** dari sisi waktu pembuatan perjanjian perkawinan tidak lagi hanya bisa dibuat pada saat atau sebelum perkawinan (_prenuptial agreement_), namun dapat dibuat juga selama dalam ikatan perkawinan (_postnuptial agreement_) (hal.156 ). Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Secara substansi, **Pasal 29 UU Perkawinan** tidak mengatur secara tegas bahwa perjanjian perkawinan hanya terbatas pada harta perkawinan. Sehingga, secara implisit dapat ditafsirkan perjanjian perkawinan tersebut **tidak terbatas** hanya mengatur mengenai harta perkawinan saja. Baca: [Perjanjian Perkawinan dan Hal yang Diatur di Dalamnya](https://www.hukumonline.com/klinik/a/izin-penyelenggaraan-undian-lt520c7cf630a63?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=izin_undian) Namun demikian, esensi perjanjian perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan lebih luas dibandingkan dengan perjanjian perkawinan yang terdapat dalam **[Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata) (“KUH Perdata”)**. Dalam penjelasan **Pasal 29 UU Perkawinan** diterangkan bahwa perjanjian perkawinan ini tidak termasuk taklik-talak. Batasan terhadap isi perjanjian perkawinan hanya disebutkan bahwa isinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, agama dan kesusilaan. ### **Bolehkah Memasukkan Klausul Kompensasi dalam Perjanjian Perkawinan?** Meskipun tidak ada batasan terkait isi perjanjian perkawinan, tetapi suami istri dalam membuat perjanjian perkawinan patut memperhatikan norma agama, kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Hal-hal tersebut juga mengikat pihak-pihak yang membuatnya, termasuk peraturan perundang-undangan mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (“KDRT”). Secara normatif, larangan KDRT sudah diatur dalam **[UU 23/2004](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19748/node/18/uu-no-23-tahun-2004-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_23_2004)** yang memuat sanksi pidana pelaku KDRT. Sama halnya dengan perselingkuhan atau perzinahan bagi pasangan yang telah menikah, secara normatif sudah diatur di dalam **Pasal 284** **[Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document/lt4c7b80e19969e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) (“KUHP”)**. Oleh karena itu, menurut hemat kami, **tidaklah tepat** **apabila substansi perjanjian perkawinan memuat kompensasi ketika salah satu pihak melakukan perzinahan atau KDRT**. Selanjutnya perlu diperhatikan, bahwa pihak ketiga yang terikat oleh perjanjian perkawinan yang dibuat oleh suami istri hanya **sebatas mengenai harta benda**. Hal-hal lain di luar pengaturan mengenai harta benda perkawinan, **pihak ketiga tidak terikat** terhadap segala akibat yang ditimbulkannya.[\[1\]](#_ftn1) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [Pernyataan Penyangkalan](https://m.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_1974) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5dafedf4cd014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_16_2019) PUTUSAN ------- [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5818598634393/node/534/putusan-mk-no-69_puu-xiii_2015-tahun-2015-pengujian-undang-undang-nomor-5-tahun-1960-tentang-peraturan-dasar-pokok-pokok-agraria-dan-undang-undang-nomor-1-tahun-1974-tentang-perkawinan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MK_69_2015) [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 152 – 153 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata) (“KUH Perdata”) Tags ---- [hukum keluarga](/tag/hukum-keluarga) [hukum perkawinan](/tag/hukum-perkawinan) [perjanjian perkawinan](/tag/perjanjian-perkawinan)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. Perbarengan Tindak Pidana (Concursus)Dalam teori hukum pidana dikenal perbarengan tindak pidana (concursus) atau dalam istilah Belanda disebut samenloop. Definisi concursus adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang di mana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim.[1]KLINIK TERKAITJadi Korban Tindak Pidana Penggelapan? Lakukan Langkah Ini21 Nov 2023Jerat Pidana Menyalahgunakan KTP Orang Lain untuk Pinjol26 Sep 2022Tips Menghindari Penipuan Berkedok Sumbangan Online18 Apr 2022Bisakah Investor Batalkan Perjanjian karena Perusahaan Tak Punya Izin Usaha?11 Apr 2022Mengenai sistem penjatuhan pidana pada perbarengan, dibedakan tiga bentuk perbarengan, ialah:[2]Perbarengan peraturan (concursus idealis atau eendaadse samenloop) yang diatur di Pasal 63 KUHP, dengan menggunakan sistem hisapan (absorbtie stelsel);Perbuatan berlanjut (voortgezette han-deling), yang diatur di Pasal 64 KUHP, juga menggunakan sistem hisapan (sama dengan perbarengan peraturan);Perbarengan perbuatan (concursus realis atau meerdaadse samenloop), yang dibedakan lagi menjadi: Perbarengan antara beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis (Pasal 65 KUHP), dengan menggunakan sistem hisapan yang diperberat (verscherpte absorbstie stelsel);Perbarengan antara beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis (Pasal 66 KUHP), dengan menggunakan sistem kumulasi terbatas (het gematigde cumulatie stelsel); danPerbarengan perbuatan antara: (1) kejahatan dengan pelanggaran, dan (2) pelanggaran dengan pelanggaran (Pasal 70 KUHP), dengan menggunakan sistem kumulasi murni (het zuivere cumulatie stelsel). Melakukan Penipuan Berulang Kali, Termasuk Concursus?Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Menyambung pertanyaan Anda, satu orang pelaku melakukan beberapa kali penipuan, maka kami berpendapat telah terjadi perbarengan perbuatan (concursus realis). Cara penjatuhan pidananya bisa dilihat dalam Pasal 65 KUHP yang berbunyi:Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.Jadi jika pelaku melakukan beberapa kali penipuan (Pasal 378 KUHP) yang ancaman pidana maksimumnya 4 tahun, maka penerapan pidananya berpedoman dengan Pasal 65 KUHP di atas yang menggunakan sistem “hisapan yang diperberat” maka hanya dijatuhkan satu pidana saja,  dengan dapat diperberat ditambah sepertiganya dari maksimum 4 tahun, sehingga maksimum pidananya menjadi 5 tahun 4 bulan.Disebut sistem hisapan karena hanya dijatuhkan satu pidana saja, dan disebut diperberat karena dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana yang terberat. Satu tambah sepertiga adalah maksimumnya, artinya tidak boleh lebih berat dari padanya.[3]Menjawab pertanyaan yang terakhir, untuk penipuan yang sudah diputus, maka putusan yang telah menjadi tetap sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) KUHP, tidak bisa dituntut untuk kedua kalinya karena telah diputus oleh pengadilan, atau dalam hukum pidana dikenal dengan asas ne bis in idem. Baca juga: Cara Menentukan Ne Bis In Idem Agar Tak Dituntut Kedua KaliAda dua syarat esensial untuk berlakunya asas ne bis in idem, yaitu:[4]Perbuatannya harus sama, termasuk mengenai waktu dan tempatnya yang sama; danSi pembuatnya haruslah orang yang sama pula.Adanya larangan bagi negara untuk menuntut untuk kedua kalinya atas perbuatan yang telah diputus oleh pengadilan bertitik tolak pada alasan kepastian hukum (rechtszekerheid) dalam perkara pidana, baik bagi si pelaku, korban, negara, dan masyarakat. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum Pidana. REFERENSIAdami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 2), Cetakan ke 8, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2021.[1] Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 2), Cetakan ke 8, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2021, hal. 113[2] Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 2), Cetakan ke 8, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2021, hal. 119[3] Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 2), Cetakan ke 8, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2021, hal. 149[4] Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 2), Cetakan ke 8, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2021, hal. 167Tagshukum pidanapenipuan

Jika laporan terhadap kasus penipuan lebih dari satu, bagaimana akumulasi hukumannya? Ketiga laporan tersebut sudah ada yang putus sidang dan ada yang sedang proses sidang.

Pelaku yang melakukan beberapa kali penipuan, kami berpendapat telah terjadi perbarengan perbuatan (concursus realis). Ketentuan dan cara penjatuhan pidananya bisa dilihat dalam Pasal 65 KUHP dengan menggunakan sistem hisapan yang diperberat.   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Jadi Korban Tindak Pidana Penggelapan? Lakukan Langkah Ini21 Nov 2023Jerat Pidana Menyalahgunakan KTP Orang Lain untuk Pinjol26 Sep 2022Tips Menghindari Penipuan Berkedok Sumbangan Online18 Apr 2022Bisakah Investor Batalkan Perjanjian karena Perusahaan Tak Punya Izin Usaha?11 Apr 2022Jadi Korban Tindak Pidana Penggelapan? Lakukan Langkah Ini21 Nov 2023Jerat Pidana Menyalahgunakan KTP Orang Lain untuk Pinjol26 Sep 2022Tips Menghindari Penipuan Berkedok Sumbangan Online18 Apr 2022Bisakah Investor Batalkan Perjanjian karena Perusahaan Tak Punya Izin Usaha?11 Apr 2022Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 2022Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 2023Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 2022Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 2023Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/melakukan-penipuan-berulang-kali--dapatkah-dihukum-sekaligus-cl863/

Melakukan Penipuan Berulang Kali, Dapatkah Dihukum Sekaligus?

pages/225/page-2.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### **Perbarengan Tindak Pidana (_Concursus_)** Dalam teori hukum pidana dikenal perbarengan tindak pidana (_concursus_) atau dalam istilah Belanda disebut _samenloo__p_. Definisi _concursus_ adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang di mana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim.[\[1\]](#_ftn1) ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Jadi Korban Tindak Pidana Penggelapan? Lakukan Langkah Ini ](/klinik/a/jadi-korban-tindak-pidana-penggelapan-lakukan-langkah-ini-lt5daa75e2a4d26/)  21 Nov 2023 [ #### Jerat Pidana Menyalahgunakan KTP Orang Lain untuk Pinjol ](/klinik/a/jerat-pidana-menyalahgunakan-ktp-orang-lain-untuk-pinjol-lt5e81b88829527/)  26 Sep 2022 [ #### Tips Menghindari Penipuan Berkedok Sumbangan _Online_ ](/klinik/a/tips-menghindari-penipuan-berkedok-sumbangan-ionline-i-lt6086123b2a619/)  18 Apr 2022 [ #### Bisakah Investor Batalkan Perjanjian karena Perusahaan Tak Punya Izin Usaha? ](/klinik/a/bisakah-investor-batalkan-perjanjian-karena-perusahaan-tak-punya-izin-usaha-lt62317ef64730b/)  11 Apr 2022 [](#!) Mengenai sistem penjatuhan pidana pada perbarengan, dibedakan tiga bentuk perbarengan, ialah:[\[2\]](#_ftn2) 1. Perbarengan peraturan (_concursus id__e__alis_ atau _eendaadse samenloop_) yang diatur di **P****asal 63** **[KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document/lt4c7b80e19969e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP)**, dengan menggunakan sistem hisapan (_absorbtie stelsel_); 2. Perbuatan berlanjut (_voortgezette han-deling_), yang diatur di **P****asal 64** **KUHP**, juga menggunakan sistem hisapan (sama dengan perbarengan peraturan); 3. Perbarengan perbuatan (_concursus realis_ atau _meerdaadse samenloop_), yang dibedakan lagi menjadi: 1. Perbarengan antara beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis (**P****asal 65** **KUHP**), dengan menggunakan sistem hisapan yang diperberat (_verscherpte absorbstie stelsel_); 2. Perbarengan antara beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis (**P****asal 66** **KUHP**), dengan menggunakan sistem kumulasi terbatas (_het gematigde cumulatie stelsel_); dan 3. Perbarengan perbuatan antara: (1) kejahatan dengan pelanggaran, dan (2) pelanggaran dengan pelanggaran (**P****asal 70** **KUHP**), dengan menggunakan sistem kumulasi murni (_het zuivere cumulatie stelsel_). ### **Melakukan Penipuan Berulang Kali, Termasuk _Concursus_?** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Menyambung pertanyaan Anda, satu orang pelaku melakukan beberapa kali penipuan, maka kami berpendapat telah terjadi **perbarengan perbuatan (_concursus realis_)**. Cara penjatuhan pidananya bisa dilihat dalam Pasal 65 KUHP yang berbunyi: 1. _Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana._ 2. _Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga._ Jadi jika pelaku melakukan beberapa kali penipuan (**Pasal 378 KUHP**) yang ancaman pidana maksimumnya 4 tahun, maka penerapan pidananya berpedoman dengan Pasal 65 KUHP di atas yang menggunakan sistem “**hisapan yang diperberat**” maka hanya **dijatuhkan satu pidana saja**,  dengan dapat diperberat ditambah sepertiganya dari maksimum 4 tahun, sehingga maksimum pidananya menjadi **5 tahun 4 bulan**. Disebut sistem hisapan karena hanya dijatuhkan satu pidana saja, dan disebut diperberat karena dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana yang terberat. Satu tambah sepertiga adalah maksimumnya, artinya tidak boleh lebih berat dari padanya.[\[3\]](#_ftn3) Menjawab pertanyaan yang terakhir, untuk penipuan yang sudah diputus, maka putusan yang telah menjadi tetap sesuai dengan **Pasal 76 ayat (1) KUHP**, tidak bisa dituntut untuk kedua kalinya karena telah diputus oleh pengadilan, atau dalam hukum pidana dikenal dengan asas _ne bis in idem._ Baca juga: **[Cara Menentukan _Ne Bis In Idem_ Agar Tak Dituntut Kedua Kali](https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-menentukan-ine-bis-in-idem-i-agar-tak-dituntut-kedua-kali-lt5e1de6e6ad10d?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=ne_bis_in_idem)** Ada dua syarat esensial untuk berlakunya asas _ne bis in idem,_ yaitu:[\[4\]](#_ftn4) 1. Perbuatannya harus sama, termasuk mengenai waktu dan tempatnya yang sama; dan 2. Si pembuatnya haruslah orang yang sama pula. Adanya larangan bagi negara untuk menuntut untuk kedua kalinya atas perbuatan yang telah diputus oleh pengadilan bertitik tolak pada alasan kepastian hukum (_rechtszekerheid_) dalam perkara pidana, baik bagi si pelaku, korban, negara, dan masyarakat. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- [Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document/lt4c7b80e19969e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP). REFERENSI --------- Adami Chazawi. _Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 2)_, Cetakan ke 8, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2021. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Adami Chazawi. _Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 2)_, Cetakan ke 8, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2021, hal. 113 [\[2\]](#_ftnref2) Adami Chazawi. _Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 2)_, Cetakan ke 8, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2021, hal. 119 [\[3\]](#_ftnref3) Adami Chazawi. _Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 2)_, Cetakan ke 8, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2021, hal. 149 [\[4\]](#_ftnref4) Adami Chazawi. _Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 2)_, Cetakan ke 8, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2021, hal. 167 Tags ---- [hukum pidana](/tag/hukum-pidana) [penipuan](/tag/penipuan)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko KLINIK TERKAITTata Cara Permohonan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)11 Mei 2022Cara Mendapatkan dan Mengecek NIB22 Okt 2021SIUP dan TDP Tak Berlaku Lagi, Benarkah?16 Sep 2021Kekhususan Pengelolaan Bersama Minyak dan Gas Bumi di Aceh06 Jan 2021Perlu Anda pahami, saat ini pedoman mengenai perizinan berusaha di Indonesia merujuk ke dalam PP 5/2021 yang disebut dengan perizinan berusaha berbasis risiko.Berdasarkan Pasal 1 angka 3 PP 5/2021, perizinan berusaha berbasis risiko merupakan perizinan berusaha yang didasarkan pada tingkat risiko kegiatan usaha. Tingkat risiko kegiatan usaha dalam PP 5/2021 dibagi menjadi:[1]kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah;kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah, yang dibagi menjadi:tingkat risiko menengah rendah; dantingkat risiko menengah tinggi;kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Selengkapnya mengenai perizinan berusaha berbasis risiko ini bisa Anda simak ke dalam artikel Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Begini Penjelasannya. KBLI untuk Usaha Konstruksi Bangunan Sipil PertambanganSelanjutnya, karena Anda menyebutkan perusahaan kontraktor akan melaksanakan pekerjaan konstruksi, sepanjang penelusuran kami mengenai bidang konstruksi terdapat ketentuan Pasal 80 ayat (1) PP 5/2021 yang mengatur:Perizinan Berusaha pada sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat terdiri atas subsektor:jasa konstruksi;sumber daya air; danbina marga.Jasa konstruksi ini mencakup jasa konsultasi konstruksi, pekerjaan konstruksi, atau pekerjaan konstruksi terintegrasi.[2]Lebih lanjut, menyambung pertanyaan Anda terkait Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) untuk usaha konstruksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II PP 5/2021, Legal Analyst & Content Easybiz, Syarief Toha menerangkan termasuk jenis usaha konstruksi bangunan sipil pertambangan dengan kode KBLI 42916. Kelompok usaha ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali fasilitas eksplorasi dan operasi produksi pertambangan, termasuk pengendalian dampak lingkungan.Berdasarkan kode KBLI 42916, jenis usaha konstruksi bangunan sipil pertambangan merupakan usaha dengan risiko menengah tinggi yang memerlukan perizinan berusaha berupa Nomor Induk Berusaha (“NIB”) dan sertifikat standar.[3]Patut Anda catat, disarikan dari Lampiran III PP 5/2021, untuk kegiatan usaha risiko menengah tinggi perlu diperhatikan beberapa hal berikut ini:NIB dan sertifikat standar sebagai perizinan berusaha digunakan untuk legalitas pelaksanaan persiapan memulai usaha. Sertifikat standar diterbitkan sistem OSS setelah pelaku usaha membuat pernyataan mandiri di dalam sistem OSS. Pemerintah pusat atau pemerintah daerah lalu melakukan verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha sebelum perusahaan melakukan kegiatan operasional dan komersial.Untuk kegiatan tertentu, verifikasi bisa dilakukan seiring dengan pelaksanaan operasional kegiatan usaha. Standar pelaksanaan kegiatan usaha wajib dipenuhi pelaku usaha selama melaksanakan kegiatan usaha dan akan dilakukan pengawasan. Dengan demikian, untuk mendapatkan perizinan berusaha untuk jenis usaha konstruksi bangunan sipil pertambangan yang termasuk risiko menengah tinggi diperlukan NIB dan sertifikat standar, bukan IUJK atau IUJP sebagaimana Anda sebutkan dalam pertanyaan.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Bingung menentukan keterkaitan pasal dan kewajiban bisnis Anda, serta keberlakuan peraturannya? Ketahui kewajiban dan sanksi hukum perusahaan Anda dalam satu platform integratif dengan Regulatory Compliance System dari Hukumonline, klik di sini untuk mempelajari lebih lanjut. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMPeraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.REFERENSIKBLI 42916, yang diakses pada tanggal 19 Mei 2022, pukul 13.00 WIB. Catatan:Kami telah melakukan wawancara dengan Legal Analyst & Content Easybiz, Syarief Toha via WhatsApp pada 18 Mei 2022 pukul 14.39 WIB.[1] Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“PP 5/2021”)[2] Pasal 80 ayat (2) PP 5/2021[3] Pasal 14 ayat (1) PP 5/2021Tagsizin tambangizin usahapertambangantambang

Perusahaan kami merupakan perusahaan pertambangan mineral, bermaksud bekerjasama dengan kontraktor yang akan melakukan pekerjaan merancang, memasok, dan kemudian melaksanakan pekerjaan konstruksi termasuk menstabilkan lokasi, tanah, dan fondasi bangunan untuk membangun infrastruktur pabrik di lokasi tambang. Kontraktor akan menyediakan peralatan konstruksi (crane dan lain-lain) dan tenaga kerja untuk pekerjaan konstruksi, terutama yang akan melibatkan persiapan material, pengangkatan, pemasangan beton, dan pekerjaan terkait lainnya. Pekerjaan diperkirakan memakan waktu sekitar 3-4 bulan. Sehubungan dengan hal tersebut, apakah kontraktor memerlukan izin khusus (IUJK/IUJP) untuk dapat menyediakan jasa bagi perusahaan kami? Jenis IUJK/IUJP harus masuk KBLI nomor berapa?  Apa saja peraturan yang mengatur mengenai hal ini (setelah berlakunya UU Cipta Kerja)?

Saat ini ketentuan mengenai perizinan berusaha merujuk pada PP 5/2021 yang disebut dengan perizinan berusaha berbasis risiko. Menyambung pertanyaan Anda, disebutkan kontraktor akan melakukan pekerjaan konstruksi, oleh karena itu, sepanjang penelusuran kami, ini termasuk jenis usaha konstruksi bangunan sipil pertambangan dengan kode KBLI 42916. Apa saja perizinan usaha yang diperlukan?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Tata Cara Permohonan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)11 Mei 2022Cara Mendapatkan dan Mengecek NIB22 Okt 2021SIUP dan TDP Tak Berlaku Lagi, Benarkah?16 Sep 2021Kekhususan Pengelolaan Bersama Minyak dan Gas Bumi di Aceh06 Jan 2021Tata Cara Permohonan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)11 Mei 2022Cara Mendapatkan dan Mengecek NIB22 Okt 2021SIUP dan TDP Tak Berlaku Lagi, Benarkah?16 Sep 2021Kekhususan Pengelolaan Bersama Minyak dan Gas Bumi di Aceh06 Jan 2021Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 2022Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 2022Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/usaha-konstruksi-untuk-pertambangan-ini-nomor-kbli-nya-lt6285faead2e47/

Usaha Konstruksi untuk Pertambangan, Ini Nomor KBLI-nya

pages/225/page-3.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### **Perizinan Berusaha Berbasis Risiko** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Tata Cara Permohonan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) ](/klinik/a/tata-cara-permohonan-surat-izin-penambangan-batuan-sipb-lt627b7bf00b3fd/)  11 Mei 2022 [ #### Cara Mendapatkan dan Mengecek NIB ](/klinik/a/cara-mendapatkan-dan-mengecek-nib-lt61725aa67ae9f/)  22 Okt 2021 [ #### SIUP dan TDP Tak Berlaku Lagi, Benarkah? ](/klinik/a/siup-dan-tdp-tak-berlaku-lagi-benarkah-lt6142fb11737c5/)  16 Sep 2021 [ #### Kekhususan Pengelolaan Bersama Minyak dan Gas Bumi di Aceh ](/klinik/a/kekhususan-pengelolaan-bersama-minyak-dan-gas-bumi-di-aceh-lt5ff4476282014/)  06 Jan 2021 [](#!) Perlu Anda pahami, saat ini pedoman mengenai perizinan berusaha di Indonesia merujuk ke dalam **[PP 5/2021](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6032548acffe0/peraturan-pemerintah-nomor-5-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_5_2021)** yang disebut dengan perizinan berusaha berbasis risiko. Berdasarkan **Pasal 1 angka 3 PP 5/2021**, perizinan berusaha berbasis risiko merupakan perizinan berusaha yang didasarkan pada tingkat risiko kegiatan usaha. Tingkat risiko kegiatan usaha dalam PP 5/2021 dibagi menjadi:[\[1\]](#_ftn1) 1. kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah; 2. kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah, yang dibagi menjadi: 1. tingkat risiko menengah rendah; dan 2. tingkat risiko menengah tinggi; 3. kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Selengkapnya mengenai perizinan berusaha berbasis risiko ini bisa Anda simak ke dalam artikel [**Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Begini Penjelasannya**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/perizinan-berusaha-berbasis-risiko-begini-penjelasannya-lt60741b4e30518?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perizinan_berusaha_berbasis_risiko). ### **KBLI untuk Usaha Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan** Selanjutnya, karena Anda menyebutkan perusahaan kontraktor akan melaksanakan pekerjaan konstruksi, sepanjang penelusuran kami mengenai bidang konstruksi terdapat ketentuan **Pasal 80 ayat (1) PP 5/2021** yang mengatur: 1. _Perizinan Berusaha pada sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat terdiri atas subsektor:_ 1. **_jasa konstruksi;_** 2. _sumber daya air; dan_ 3. _bina marga._ Jasa konstruksi ini mencakup jasa konsultasi konstruksi, pekerjaan konstruksi, atau pekerjaan konstruksi terintegrasi.[\[2\]](#_ftn2) Lebih lanjut, menyambung pertanyaan Anda terkait Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) untuk usaha konstruksi sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II PP 5/2021**, _Legal Analyst & Content Easybiz, **Syarief Toha** menerangkan_ termasuk jenis usaha konstruksi bangunan sipil pertambangan dengan kode **[KBLI 42916](https://oss.go.id/informasi/kbli-kode?kode=F&kbli=42916)**. Kelompok usaha ini mencakup **usaha pembangunan,** pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali **fasilitas eksplorasi dan operasi produksi pertambangan**, termasuk pengendalian dampak lingkungan. Berdasarkan kode KBLI 42916, jenis usaha konstruksi bangunan sipil pertambangan merupakan **usaha dengan risiko menengah tinggi** yang memerlukan perizinan berusaha berupa **Nomor Induk Berusaha (“NIB”) dan sertifikat standar**.[\[3\]](#_ftn3) Patut Anda catat, disarikan dari **Lampiran III PP 5/2021**, untuk kegiatan usaha risiko menengah tinggi perlu diperhatikan beberapa hal berikut ini: 1. NIB dan sertifikat standar sebagai perizinan berusaha digunakan untuk legalitas pelaksanaan persiapan memulai usaha. 2. Sertifikat standar diterbitkan sistem OSS setelah pelaku usaha membuat pernyataan mandiri di dalam sistem OSS. 3. Pemerintah pusat atau pemerintah daerah lalu melakukan verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha sebelum perusahaan melakukan kegiatan operasional dan komersial. Untuk kegiatan tertentu, verifikasi bisa dilakukan seiring dengan pelaksanaan operasional kegiatan usaha. 4. Standar pelaksanaan kegiatan usaha wajib dipenuhi pelaku usaha selama melaksanakan kegiatan usaha dan akan dilakukan pengawasan. Dengan demikian, untuk mendapatkan perizinan berusaha untuk jenis usaha konstruksi bangunan sipil pertambangan yang termasuk risiko menengah tinggi diperlukan NIB dan sertifikat standar, bukan IUJK atau IUJP sebagaimana Anda sebutkan dalam pertanyaan. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://m.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). Bingung menentukan keterkaitan pasal dan kewajiban bisnis Anda, serta keberlakuan peraturannya? Ketahui kewajiban dan sanksi hukum perusahaan Anda dalam satu platform integratif dengan _Regulatory Compliance System_ dari Hukumonline, klik [**di sini**](https://rcs.hukumonline.com/?utm_source=Google&utm_medium=Banner&utm_campaign=RCSKlinikHukum-LandingPage) untuk mempelajari lebih lanjut. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6032548acffe0/peraturan-pemerintah-nomor-5-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_5_2021). REFERENSI --------- [KBLI 42916](https://oss.go.id/informasi/kbli-kode?kode=F&kbli=42916), yang diakses pada tanggal 19 Mei 2022, pukul 13.00 WIB. Catatan: _Kami telah melakukan wawancara dengan Legal Analyst & Content Easybiz_, _Syarief Toha via WhatsApp pada 18 Mei 2022 pukul 14.39 WIB._ * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 10 [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6032548acffe0/peraturan-pemerintah-nomor-5-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_5_2021) (“PP 5/2021”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 80 ayat (2) PP 5/2021 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 14 ayat (1) PP 5/2021 Tags ---- [izin tambang](/tag/izin-tambang) [izin usaha](/tag/izin-usaha) [pertambangan](/tag/pertambangan) [tambang](/tag/tambang)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Tugas PaniteraSebelum menjawab inti pertanyaan Anda tentang berapa gaji panitera, perlu dipahami dulu apa itu panitera dan apa tugas panitera.KLINIK TERKAITApa Itu Arbiter dan Biaya Arbitrase12 Mei 2022Peran Jaksa dalam Proses Hukum Perdata dan Pidana07 Apr 2022Pemeriksaan Setempat oleh Hakim dalam Perkara Tanah06 Jan 2022Perubahan Persidangan dan Sistem Kerja di MA karena COVID-1923 Apr 2020Secara umum, tugas pokok dan fungsi panitera adalah membantu pimpinan pengadilan dalam menyelenggarakan sebagian tugas pokok dan fungsinya. Secara struktural, kedudukan panitera adalah sebagai pembantu pimpinan, dengan demikian segala pertanggungjawaban tugasnya juga kepada pimpinan pengadilan.[1]Sedangkan disarikan dari Tugas Pokok & Fungsi PN Kupang, merincikan tugas panitera adalah sebagai berikut:Menyelenggarakan administrasi perkara, dan mengatur tugas wakil panitera, para panitera muda, panitera pengganti, serta seluruh pelaksana di bagian teknis pengadilan.Panitera bertugas membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.Panitera membuat daftar perkara-perkara perdata dan pidana yang diterima di kepaniteraan.Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.Dalam perkara perdata, panitera bertugas melaksanakan putusan pengadilan.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Secara struktural, panitera dibantu wakil panitera. Sementara itu, wakil panitera dibantu jajaran panitera muda yang membidangi masing-masing urusan bidang kepaniteraan di peradilan umum yaitu kepaniteraan perdata, kepaniteraan pidana, dan kepaniteraan hukum.[2]Selain panitera, wakil panitera dan para panitera muda, tugas kepaniteraan juga dibantu secara fungsional oleh panitera pengganti dan juru sita.[3]Gaji dan Tunjangan PaniteraSelanjutnya menjawab pertanyaan Anda tentang panitera gajinya berapa, termasuk pula dalam hal ini gaji panitera muda atau gaji panitera pengganti, perlu dipahami bahwa perekrutan kepaniteraan di lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung (kecuali lingkungan peradilan militer) diambil dari Pegawai Negeri Sipil (“PNS”) sesuai yang disyaratkan undang-undang. Sedangkan di Mahkamah Agung sendiri, pejabat kepaniteraan direkrut dari hakim yang memenuhi kualifikasi sesuai yang disyaratkan undang-undang.[4]Untuk menyederhanakan jawaban, kami akan membahas tentang kepangkatan panitera dari perekrutan PNS. Kesetaraan kepangkatan kepaniteraan dipersamakan dengan jabatan structural PNS untuk menentukan pangkat dan golongan. Ketentuan ini tercantum dalam Keputusan Ketua MA No. 140/KMA/SK/VIII/2013.Berikut kepangkatan panitera untuk menentukan daftar gaji panitera di tingkat pengadilan negeri sebagai berikut:Pengadilan Negeri Kelas IIJabatanPangkat AwalPangkat AkhirSetara EselonPaniteraIII/cIII/dIV.aWakil PaniteraIII/bIII/cIV.bPanitera MudaIII/aIII/bIII/bPengadilan Negeri Kelas IBJabatanPangkat AwalPangkat AkhirSetara EselonPaniteraIII/dIV/aIII.bWakil PaniteraIII/cIII/dIV.aPanitera MudaIII/bIII/cIV.bPengadilan Negeri Kelas IAJabatanPangkat AwalPangkat AkhirSetara EselonPaniteraIV/aIV/bIII.aWakil PaniteraIII/dIV/aIII.bPanitera MudaIII/cIII/dIV.aSelain itu, untuk mengetahui besar gaji dan tunjangan panitera selanjutnya perlu diketahui pula kelas jabatan panitera yang bersangkutan dalam Keputusan Ketua MA No. 209/KMA/SK/VIII/2020, misalnya di Pengadilan Negeri Kelas II antara lain:NoPemangku JabatanKelas Jabatan1Panitera Pengadilan Negeri Kelas II102Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kelas II93Panitera Muda Pengadilan Negeri Kelas II84Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kelas II8Lantas, berapa besar gaji dan tunjangan panitera yang diterima? Pada dasarnya, untuk gaji panitera bisa merujuk pada PP 7/1977 yang telah diubah beberapa kali dan terakhir kalinya dengan PP 15/2019.Sebagai contoh, untuk Panitera di Pengadilan Negeri Kelas II dengan pangkat awal III/C dan masa kerja golongan selama 10 tahun berarti menerima gaji panitera sebesar Rp3.272.200.[5]Adapun untuk tunjangan panitera, dapat dilihat daftar besaran tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya sesuai dengan kelas jabatan masing-masing dalam Perpres 8/2020.Misalnya, untuk kelas jabatan 10 setara dengan Panitera Pengadilan Negeri Kelas II berarti kategori minimal tunjangan panitera adalah Rp3.371.000, kategori medium sebesar Rp3.440.000, dan kategori maksimal sebesar Rp3.510.000.[6]Jadi untuk mengetahui berapa besar gaji panitera, gaji panitera muda, gaji panitera pengganti, ataupun tunjangan panitera, Anda perlu mengetahui lebih lanjut berapa pangkat dan kelas jabatan untuk panitera yang bersangkutan.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Demikian jawaban dari kami tentang gaji panitera, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMPeraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri SipilPeraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas tentang Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri SipilPeraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di BawahnyaKeputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 140/KMA/SK/VIII/2013Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 209/KMA/SK/VIII/2020REFERENSIBudi Suhariyanto. Quo Vadis: Status Jabatan dan Sistem Karir Kepaniteraan Peradilan. Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 3, Nomor 1 Maret 2014;Tugas Pokok & Fungsi PN Kupang, yang diakses pada 18 Mei 2022, pukul 08.00 WIB.[1] Budi Suhariyanto. Quo Vadis: Status Jabatan dan Sistem Karir Kepaniteraan Peradilan. Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 3, Nomor 1 Maret 2014, hal. 13[2]Ibid, hal. 14[3]Ibid, hal. 14[4]Ibid, hal. 12[5] Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas tentang Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil[6] Lampiran Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di BawahnyaTagsgajipaniterapanitera pengganti

Mohon infonya, berapa gaji panitera?

Sebelumnya patut dipahami dulu tugas panitera adalah membantu pimpinan pengadilan dalam menyelenggarakan sebagian tugas pokok dan fungsinya. Jadi, pertanggungjawaban panitera adalah kepada pimpinan pengadilan. Lalu, menyambung pertanyaan Anda, berapa sih besaran gaji dan tunjangan panitera? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Apa Itu Arbiter dan Biaya Arbitrase12 Mei 2022Peran Jaksa dalam Proses Hukum Perdata dan Pidana07 Apr 2022Pemeriksaan Setempat oleh Hakim dalam Perkara Tanah06 Jan 2022Perubahan Persidangan dan Sistem Kerja di MA karena COVID-1923 Apr 2020Apa Itu Arbiter dan Biaya Arbitrase12 Mei 2022Peran Jaksa dalam Proses Hukum Perdata dan Pidana07 Apr 2022Pemeriksaan Setempat oleh Hakim dalam Perkara Tanah06 Jan 2022Perubahan Persidangan dan Sistem Kerja di MA karena COVID-1923 Apr 2020Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/yuk-intip-berikut-besaran-gaji-panitera-lt6285e8dabb75f/

Yuk Intip! Berikut Besaran Gaji Panitera

pages/225/page-4.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### **Tugas Panitera** Sebelum menjawab inti pertanyaan Anda tentang berapa gaji panitera, perlu dipahami dulu apa itu panitera dan apa tugas panitera. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Apa Itu Arbiter dan Biaya Arbitrase ](/klinik/a/apa-itu-arbiter-dan-biaya-arbitrase-lt627cb6069ad0c/)  12 Mei 2022 [ #### Peran Jaksa dalam Proses Hukum Perdata dan Pidana ](/klinik/a/perbedaan-peran-jaksa-dalam-proses-hukum-perdata-dan-pidan-lt50c170b99b364/)  07 Apr 2022 [ #### Pemeriksaan Setempat oleh Hakim dalam Perkara Tanah ](/klinik/a/pemeriksaan-setempat-oleh-hakim-dalam-perkara-tanah-lt617cd3351f575/)  06 Jan 2022 [ #### Perubahan Persidangan dan Sistem Kerja di MA karena COVID-19 ](/klinik/a/perubahan-persidangan-dan-sistem-kerja-di-ma-karena-covid-19-lt5e789a4b6c205/)  23 Apr 2020 [](#!) Secara umum, tugas pokok dan fungsi panitera adalah membantu pimpinan pengadilan dalam menyelenggarakan sebagian tugas pokok dan fungsinya. Secara struktural, kedudukan panitera adalah sebagai pembantu pimpinan, dengan demikian segala pertanggungjawaban tugasnya juga kepada pimpinan pengadilan.[\[1\]](#_ftn1) Sedangkan disarikan dari [**Tugas Pokok & Fungsi PN Kupang**](https://pn-kupang.go.id/tentang-pengadilan/2015-06-22-15-58-25.html), merincikan tugas panitera adalah sebagai berikut: 1. Menyelenggarakan administrasi perkara, dan mengatur tugas wakil panitera, para panitera muda, panitera pengganti, serta seluruh pelaksana di bagian teknis pengadilan. 2. Panitera bertugas membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan. 3. Panitera membuat daftar perkara-perkara perdata dan pidana yang diterima di kepaniteraan. 4. Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku. 5. Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan. 6. Dalam perkara perdata, panitera bertugas melaksanakan putusan pengadilan. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Secara struktural, panitera dibantu wakil panitera. Sementara itu, wakil panitera dibantu jajaran panitera muda yang membidangi masing-masing urusan bidang kepaniteraan di peradilan umum yaitu kepaniteraan perdata, kepaniteraan pidana, dan kepaniteraan hukum.[\[2\]](#_ftn2) Selain panitera, wakil panitera dan para panitera muda, tugas kepaniteraan juga dibantu secara fungsional oleh panitera pengganti dan juru sita.[\[3\]](#_ftn3) ### **Gaji dan Tunjangan Panitera** Selanjutnya menjawab pertanyaan Anda tentang panitera gajinya berapa, termasuk pula dalam hal ini gaji panitera muda atau gaji panitera pengganti, perlu dipahami bahwa perekrutan kepaniteraan di lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung (kecuali lingkungan peradilan militer) diambil dari Pegawai Negeri Sipil (“PNS”) sesuai yang disyaratkan undang-undang. Sedangkan di Mahkamah Agung sendiri, pejabat kepaniteraan direkrut dari hakim yang memenuhi kualifikasi sesuai yang disyaratkan undang-undang.[\[4\]](#_ftn4) Untuk menyederhanakan jawaban, kami akan membahas tentang kepangkatan panitera dari perekrutan PNS. Kesetaraan kepangkatan kepaniteraan dipersamakan dengan jabatan structural PNS untuk menentukan pangkat dan golongan. Ketentuan ini tercantum dalam [**Keputusan Ketua MA No. 140/KMA/SK/VIII/2013**](http://www.pn-tanjungbalaikarimun.go.id/Main/pdf/SK_POLA_PROMOSI_MUTASI_PANITERA.pdf). Berikut kepangkatan panitera untuk menentukan daftar gaji panitera di tingkat pengadilan negeri sebagai berikut: 1. Pengadilan Negeri Kelas II **Jabatan** **Pangkat Awal** **Pangkat Akhir** **Setara Eselon** Panitera III/c III/d IV.a Wakil Panitera III/b III/c IV.b Panitera Muda III/a III/b III/b 2. Pengadilan Negeri Kelas IB **Jabatan** **Pangkat Awal** **Pangkat Akhir** **Setara Eselon** Panitera III/d IV/a III.b Wakil Panitera III/c III/d IV.a Panitera Muda III/b III/c IV.b 3. Pengadilan Negeri Kelas IA **Jabatan** **Pangkat Awal** **Pangkat Akhir** **Setara Eselon** Panitera IV/a IV/b III.a Wakil Panitera III/d IV/a III.b Panitera Muda III/c III/d IV.a Selain itu, untuk mengetahui besar gaji dan tunjangan panitera selanjutnya perlu diketahui pula kelas jabatan panitera yang bersangkutan dalam [**Keputusan Ketua MA No. 209/KMA/SK/VIII/2020**](https://mahkamahagung.go.id/files/20200831184707_SK_KMA_209_TAHUN_2020.pdf), misalnya di Pengadilan Negeri Kelas II antara lain: **No** **Pemangku Jabatan** **Kelas Jabatan** 1 Panitera Pengadilan Negeri Kelas II 10 2 Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kelas II 9 3 Panitera Muda Pengadilan Negeri Kelas II 8 4 Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kelas II 8 Lantas, berapa besar gaji dan tunjangan panitera yang diterima? Pada dasarnya, untuk gaji panitera bisa merujuk pada [**PP 7/1977**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1678/peraturan-pemerintah-nomor-7-tahun-1977/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_7_1977) yang telah diubah beberapa kali dan terakhir kalinya dengan [**PP 15/2019**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5ca6d27a71c62/peraturan-pemerintah-nomor-15-tahun-2019/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_15_2019). Sebagai contoh, untuk Panitera di Pengadilan Negeri Kelas II dengan pangkat awal III/C dan masa kerja golongan selama 10 tahun berarti menerima gaji panitera sebesar Rp3.272.200.[\[5\]](#_ftn5) Adapun untuk tunjangan panitera, dapat dilihat daftar besaran tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya sesuai dengan kelas jabatan masing-masing dalam [**Perpres 8/2020**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5e33d129204dd/nprt/lt51ee17bd9764f/peraturan-presiden-nomor-8-tahun-2020?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_8_2020). Misalnya, untuk kelas jabatan 10 setara dengan Panitera Pengadilan Negeri Kelas II berarti kategori minimal tunjangan panitera adalah Rp3.371.000, kategori medium sebesar Rp3.440.000, dan kategori maksimal sebesar Rp3.510.000.[\[6\]](#_ftn6) Jadi untuk mengetahui berapa besar gaji panitera, gaji panitera muda, gaji panitera pengganti, ataupun tunjangan panitera, Anda perlu mengetahui lebih lanjut berapa pangkat dan kelas jabatan untuk panitera yang bersangkutan. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). Demikian jawaban dari kami tentang gaji panitera, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1678/peraturan-pemerintah-nomor-7-tahun-1977/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_7_1977) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas tentang Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5ca6d27a71c62/peraturan-pemerintah-nomor-15-tahun-2019/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_15_2019) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5e33d129204dd/nprt/lt51ee17bd9764f/peraturan-presiden-nomor-8-tahun-2020?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_8_2020) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 140/KMA/SK/VIII/2013 [](http://www.pn-tanjungbalaikarimun.go.id/Main/pdf/SK_POLA_PROMOSI_MUTASI_PANITERA.pdf) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 209/KMA/SK/VIII/2020 [](https://mahkamahagung.go.id/files/20200831184707_SK_KMA_209_TAHUN_2020.pdf) REFERENSI --------- 1. Budi Suhariyanto. _Quo Vadis: Status Jabatan dan Sistem Karir Kepaniteraan Peradilan_. Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 3, Nomor 1 Maret 2014; 2. [Tugas Pokok & Fungsi PN Kupang](https://pn-kupang.go.id/tentang-pengadilan/2015-06-22-15-58-25.html), yang diakses pada 18 Mei 2022, pukul 08.00 WIB. [\[1\]](#_ftnref1) Budi Suhariyanto. _Quo Vadis: Status Jabatan dan Sistem Karir Kepaniteraan Peradilan_. Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 3, Nomor 1 Maret 2014, hal. 13 [\[2\]](#_ftnref2)_Ibid_, hal. 14 [\[3\]](#_ftnref3)_Ibid_, hal. 14 [\[4\]](#_ftnref4)_Ibid_, hal. 12 [\[5\]](#_ftnref5) Lampiran [Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas tentang Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5ca6d27a71c62/peraturan-pemerintah-nomor-15-tahun-2019/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_15_2019) [\[6\]](#_ftnref6) Lampiran [Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5e33d129204dd/nprt/lt51ee17bd9764f/peraturan-presiden-nomor-8-tahun-2020?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_8_2020) Tags ---- [gaji](/tag/gaji) [panitera](/tag/panitera) [panitera pengganti](/tag/panitera-pengganti)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Perikatan Lahir karena Persetujuan atau Undang-undangKLINIK TERKAITHukumnya Jika Mengubah Syarat Ikut Undian25 Jan 2022Cara Mudah Hitung Pajak Hadiah13 Jul 2021Bolehkah Bank Syariah Mengadakan Undian Berhadiah? 29 Mar 2021Aspek Hukum Pengumpulan Sumbangan dari Masyarakat19 Mar 2020Pada dasarnya, kontrak tercipta karena adanya persetujuan. Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) menyebutkan bahwa perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Sementara, persetujuan menurut Pasal 1313 KUH Perdata merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Persetujuan sendiri tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.[1] Pasal 1338 butir (1) KUH Perdata mengatur bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.Berdasarkan uraian yang Anda sampaikan, dapat dilihat bahwa perikatan tercipta dari toko sebagai penjual yang menawarkan barangnya dan pembeli sebagai konsumen menerima penawaran tersebut. Persetujuan terjadi karena para pihak melakukan perbuatan mengikatkan dirinya kepada satu dengan lainnya. Hadiah yang diberikan adalah satu paket dengan penawarannya. Jadi, toko memiliki kehendak untuk terikat dengan adanya hadiah dengan nilai yang cukup besar.Sehingga, persetujuan yang terjadi antara penjual dan pembeli menjadi suatu perikatan ketika unsur-unsur persetujuan atau perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata terpenuhi. Sebagai sumber dari perikatan, persetujuan menjadi dasar hukum sekaligus moral bagi keduanya. Pasal 1338 KUH Perdata berasal dari pacta sunt servanda yang artinya perjanjian harus ditepati.Dengan demikian, prinsip ini mengandung moral yang tertuang dalam iktikad baik. Karena pihak toko terikat dalam transaksi tersebut, toko tidak dapat menarik kembali atas produk yang ditawarkan kepada Pembeli. Artinya hadiah yang ditawarkan tidak dapat dibatalkan.Langkah yang Dapat Ditempuh PembeliApabila semua unsur telah terpenuhi, maka persetujuan atau perjanjian tersebut telah sah. Hak dan kewajiban toko sebagai penjual dapat dipaksakan melalui pengadilan. Yang pasti, unsur dalam penerimaan pembeli telah terpenuhi dengan ia membayar harga barangnya, pembeli dapat mengklaim haknya melalui gugatan wanprestasi di pengadilan.Sebagai tambahan informasi, menurut Pasal 91 huruf e dan h Permensos 4/2021, penyelenggara Undian Gratis Berhadiah (“UGB”) berkewajiban untuk menyelenggarakan UGB sesuai dengan izin UGB serta mengumumkan daftar pemenang paling lambat tiga puluh hari kalender setelah penentuan atau pengesahan pemenang. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka penyelenggara UGB menurut Pasal 112 Permensos 4/2021 akan mendapatkan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penangguhan izin, penolakan izin dan/atau pencabutan izin.Baca : Izin Penyelenggaraan UndianSeluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PerdataPeraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2021 tentang Undian Gratis Berhadiah. [1] Pasal 1338 butir (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”)Tagshukum perdataperjanjian

Saya membeli barang karena tertarik dengan kesempatan mendapatkan hadiah undian di toko tersebut karena hadiahnya lumayan besar. Tapi beberapa hari sebelum pengumuman, toko tersebut membatalkan undian hadiahnya. Bagaimana hukumnya? Adakah hak yang bisa saya klaim?

Perikatan timbul karena adanya persetujuan. Persetujuan adalah suatu perbuatan para pihak  mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Toko tersebut menawarkan hadiah undian dan mengikatkan dirinya kepada pembeli, begitu juga pembeli yang menerima tawaran dari toko. Sehingga, perikatan tersebut telah menimbulkan hak dan kewajiban yang tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Hukumnya Jika Mengubah Syarat Ikut Undian25 Jan 2022Cara Mudah Hitung Pajak Hadiah13 Jul 2021Bolehkah Bank Syariah Mengadakan Undian Berhadiah? 29 Mar 2021Aspek Hukum Pengumpulan Sumbangan dari Masyarakat19 Mar 2020Hukumnya Jika Mengubah Syarat Ikut Undian25 Jan 2022Cara Mudah Hitung Pajak Hadiah13 Jul 2021Bolehkah Bank Syariah Mengadakan Undian Berhadiah? 29 Mar 2021Aspek Hukum Pengumpulan Sumbangan dari Masyarakat19 Mar 2020Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 22 Mei 2023Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 22 Mei 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/undian-berhadiah-dibatalkan-sepihak--ini-langkah-hukumnya-lt6285bbb58a0f4/

Undian Berhadiah Dibatalkan Sepihak, Ini Langkah Hukumnya

pages/225/page-5.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Perikatan Lahir karena Persetujuan atau Undang-undang** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Hukumnya Jika Mengubah Syarat Ikut Undian ](/klinik/a/hukumnya-jika-mengubah-syarat-ikut-undian-lt4da95fc86b981/)  25 Jan 2022 [ #### Cara Mudah Hitung Pajak Hadiah ](/klinik/a/cara-mudah-hitung-pajak-hadiah-lt6058bf3c9d104/)  13 Jul 2021 [ #### Bolehkah Bank Syariah Mengadakan Undian Berhadiah? ](/klinik/a/bolehkah-bank-syariah-mengadakan-undian-berhadiah-lt60617a8d02b1f/)  29 Mar 2021 [ #### Aspek Hukum Pengumpulan Sumbangan dari Masyarakat ](/klinik/a/aspek-hukum-pengumpulan-sumbangan-dari-masyarakat-lt5e671df6a0221/)  19 Mar 2020 [](#!) Pada dasarnya, kontrak tercipta karena adanya persetujuan. **Pasal 1233 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata) (****“****KUH****Per****data”****)** menyebutkan bahwa perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Sementara, persetujuan menurut **Pasal 1313 KUH Per****data** merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Persetujuan sendiri tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.[\[1\]](#_ftn1) **Pasal 1338 butir (1) KUH** **Perdata** mengatur bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Berdasarkan uraian yang Anda sampaikan, dapat dilihat bahwa perikatan tercipta dari toko sebagai penjual yang menawarkan barangnya dan pembeli sebagai konsumen menerima penawaran tersebut. Persetujuan terjadi karena para pihak melakukan perbuatan mengikatkan dirinya kepada satu dengan lainnya. Hadiah yang diberikan adalah satu paket dengan penawarannya. Jadi, toko memiliki kehendak untuk terikat dengan adanya hadiah dengan nilai yang cukup besar. Sehingga, persetujuan yang terjadi antara penjual dan pembeli menjadi suatu perikatan ketika unsur-unsur persetujuan atau perjanjian yang tercantum dalam **P****asal 1338 KUH Per****data** terpenuhi. Sebagai sumber dari perikatan, persetujuan menjadi dasar hukum sekaligus moral bagi keduanya. **Pasal 1338 KUH Per****data** berasal dari _pacta sunt servanda_ yang artinya perjanjian harus ditepati. Dengan demikian, prinsip ini mengandung moral yang tertuang dalam iktikad baik. Karena pihak toko terikat dalam transaksi tersebut, toko tidak dapat menarik kembali atas produk yang ditawarkan kepada Pembeli. Artinya **hadiah yang ditawarkan tidak dapat dibatalkan.** **Langkah yang Dapat Ditempuh Pembeli** Apabila semua unsur telah terpenuhi, maka persetujuan atau perjanjian tersebut telah sah. Hak dan kewajiban toko sebagai penjual dapat dipaksakan melalui pengadilan. Yang pasti, unsur dalam penerimaan pembeli telah terpenuhi dengan ia membayar harga barangnya, pembeli dapat mengklaim haknya melalui gugatan wanprestasi di pengadilan. Sebagai tambahan informasi, menurut **Pasal 91 huruf e dan h [Permensos 4/2021,](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt610cd7b52e2ae/peraturan-menteri-sosial-nomor-4-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permensos_4_2021)** penyelenggara Undian Gratis Berhadiah (“UGB”) berkewajiban untuk menyelenggarakan UGB sesuai dengan izin UGB serta mengumumkan daftar pemenang paling lambat tiga puluh hari kalender setelah penentuan atau pengesahan pemenang. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka penyelenggara UGB menurut **Pasal 112 Permensos 4/2021** akan mendapatkan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penangguhan izin, penolakan izin dan/atau pencabutan izin. Baca : [Izin Penyelenggaraan Undian](https://www.hukumonline.com/klinik/a/izin-penyelenggaraan-undian-lt520c7cf630a63?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=izin_undian) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [Pernyataan Penyangkalan](https://m.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [**di sini.**](http://mini.hukumonline.com/holpro/?utm_source=Google&utm_medium=Banner&utm_campaign=KlinikHukum-LandingPage) Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata) [Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2021 tentang Undian Gratis Berhadiah.](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt610cd7b52e2ae/peraturan-menteri-sosial-nomor-4-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permensos_4_2021) [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1338 butir (3) [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata) (“KUH Perdata”) Tags ---- [hukum perdata](/tag/hukum-perdata) [perjanjian](/tag/perjanjian)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. Apa itu Homologasi?KLINIK TERKAITAda Persekongkolan Perdamaian PKPU? Lakukan Ini15 Feb 2022Sita Umum Pailit vs Sita Pidana, Begini Hukumnya05 Nov 2021Dapatkah PKPU Diajukan Kedua Kalinya setelah Homologasi?07 Nov 2019Dapatkah PKPU Diajukan Kedua Kalinya setelah Homologasi?07 Nov 2019Proses PKPU Sementara dan PKPU Tetap24 Mei 2018Sebelumnya, perlu dipahami terlebih dahulu bahwa secara sederhana, homologasi merupakan pengesahan rencana perdamaian yang telah disetujui kreditur dalam kasus kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (“PKPU”) oleh Pengadilan Niaga. Rencana perdamaian dapat diajukan debitur sebagaimana bunyi Pasal 144 UU 37/2004 sebagai berikut:Debitor Pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua Kreditor. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Tujuan pengajuan rencana perdamaian adalah untuk memberikan kesempatan bagi debitur guna mengajukan sebuah penjadwalan utang-utangnya kembali terhadap sebagian atau seluruh krediturnya, sehingga tercipta suatu keadaan hukum baru atas utang debitur, misalnya terkait pelonggaran jangka waktu pelunasan, bunga, cara atau metode pembayaran, konversi ke dalam bentuk saham, dan lain-lain.Pengadilan kemudian wajib memberikan putusan mengenai pengesahan rencana perdamaian disertai alasan-alasannya pada sidang. Putusan atas pengesahan rencana perdamaian inilah yang kemudian biasa disebut dengan perjanjian perdamaian atau perjanjian homologasi.Lebih lanjut, mengenai cara membuat rencana perdamaian dan hal-hal apa saja yang dimuat dalam rencana perdamaian dapat Anda akses ke dalam artikel berjudul Tips Membuat Proposal Perdamaian dalam Kepailitan dan PKPU.Baca juga: Asas Business Going Concern dalam Kepailitan dan PKPU Langkah Memperoleh HomologasiSelanjutnya, apa saja langkah memperoleh homologasi? Berikut ini kami sarikan beberapa langkah untuk memperoleh homologasi (pengesahan) rencana perdamaian:Rencana perdamaian dalam kasus kepailitan dapat diajukan kapan saja sepanjang sebelum rapat pencocokan piutang ditutup. Kemudian, dalam kasus PKPU, rencana perdamaian bisa diajukan pada saat:Bersamaan dengan diajukan permohonan PKPU;Sesudah permohonan PKPU diajukan, namun harus diajukan sebelum tanggal hari sidang; atauSetelah tanggal hari sidang dalam masa PKPU Sementara dan sepanjang tidak melebihi 270 hari terhitung sejak PKPU Sementara.Setelah itu, rencana perdamaian dirapatkan dan dimintakan persetujuan kepada para kreditur baik dalam proses kepailitan maupun PKPU. Persetujuan rencana perdamaian dalam kepailitan diatur dalam Pasal 151 UU 37/2004. Sedangkan dalam konteks PKPU, persetujuan rencana perdamaian diatur dalam Pasal 281 ayat (1) jo. Pasal 280 UU 37/2004.Kemudian, apabila rencana perdamaian disetujui oleh para kreditur, pengadilan wajib memberikan putusan pengesahan rencana perdamaian yang telah disetujui (homologasi) tersebut.Sebaliknya, jika rencana perdamaian ditolak kreditur, maka pengadilan harus menyatakan debitur pailit.Baca juga: Waktu ‘Tepat’ Mengajukan Rencana Perdamaian dalam Kepailitan dan PKPUSeluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.Tagshomologasikepailitanpkpuproposal perdamaianrencana perdamaian

Apa yang dimaksud dengan perjanjian homologasi?

Homologasi didapatkan setelah pengadilan memutuskan pengesahan rencana perdamaian yang telah disetujui kreditur dalam proses kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Hal inilah kemudian yang disebut dengan perjanjian perdamaian atau perjanjian homologasi sebagaimana Anda sebutkan. Bagaimana sih langkah memperoleh homologasi tersebut?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Ada Persekongkolan Perdamaian PKPU? Lakukan Ini15 Feb 2022Sita Umum Pailit vs Sita Pidana, Begini Hukumnya05 Nov 2021Dapatkah PKPU Diajukan Kedua Kalinya setelah Homologasi?07 Nov 2019Dapatkah PKPU Diajukan Kedua Kalinya setelah Homologasi?07 Nov 2019Proses PKPU Sementara dan PKPU Tetap24 Mei 2018Ada Persekongkolan Perdamaian PKPU? Lakukan Ini15 Feb 2022Sita Umum Pailit vs Sita Pidana, Begini Hukumnya05 Nov 2021Dapatkah PKPU Diajukan Kedua Kalinya setelah Homologasi?07 Nov 2019Dapatkah PKPU Diajukan Kedua Kalinya setelah Homologasi?07 Nov 2019Proses PKPU Sementara dan PKPU Tetap24 Mei 2018Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang19 Mei 2023Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang19 Mei 2023Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-memperoleh-homologasi-dalam-kepailitan-dan-pkpu-lt6284db73c2800/

Langkah Memperoleh Homologasi dalam Kepailitan dan PKPU

pages/225/page-6.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### **Apa itu Homologasi?** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Ada Persekongkolan Perdamaian PKPU? Lakukan Ini ](/klinik/a/ada-persekongkolan-perdamaian-pkpu-lakukan-ini-cl1354/)  15 Feb 2022 [ #### Sita Umum Pailit vs Sita Pidana, Begini Hukumnya ](/klinik/a/sita-umum-pailit-vs-sita-pidana-begini-hukumnya-lt6184aeeedc7bd/)  05 Nov 2021 [ #### Dapatkah PKPU Diajukan Kedua Kalinya setelah Homologasi? ](/klinik/a/dapatkah-pkpu-diajukan-kedua-kalinya-setelah-homologasi-lt5dc360a45801b/)  07 Nov 2019 [ #### Dapatkah PKPU Diajukan Kedua Kalinya setelah Homologasi? ](/klinik/a/dapatkah-pkpu-diajukan-kedua-kalinya-setelah-homologasi-lt5dc360a45801b/)  07 Nov 2019 [ #### Proses PKPU Sementara dan PKPU Tetap ](/klinik/a/proses-pkpu-sementara-dan-pkpu-tetap-lt5ade9a469d120/)  24 Mei 2018 [](#!) Sebelumnya, perlu dipahami terlebih dahulu bahwa secara sederhana, homologasi merupakan **pengesahan** rencana perdamaian yang telah disetujui kreditur dalam kasus kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (“PKPU”) oleh Pengadilan Niaga. Rencana perdamaian dapat diajukan debitur sebagaimana bunyi **Pasal 144** **[UU 37/2004](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20144/node/19/uu-no-37-tahun-2004-kepailitan-dan-penundaan-kewajiban-pembayaran-utang?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_37_2004)** sebagai berikut: _Debitor Pailit berhak untuk **menawarkan suatu perdamaian** kepada semua Kreditor._ Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Tujuan pengajuan rencana perdamaian adalah untuk memberikan kesempatan bagi debitur guna mengajukan sebuah penjadwalan utang-utangnya kembali terhadap sebagian atau seluruh krediturnya, sehingga tercipta suatu keadaan hukum baru atas utang debitur, misalnya terkait pelonggaran jangka waktu pelunasan, bunga, cara atau metode pembayaran, konversi ke dalam bentuk saham, dan lain-lain. Pengadilan kemudian wajib memberikan putusan mengenai pengesahan rencana perdamaian disertai alasan-alasannya pada sidang. Putusan atas pengesahan rencana perdamaian inilah yang kemudian biasa disebut dengan perjanjian perdamaian atau perjanjian homologasi. Lebih lanjut, mengenai cara membuat rencana perdamaian dan hal-hal apa saja yang dimuat dalam rencana perdamaian dapat Anda akses ke dalam artikel berjudul **[Tips Membuat Proposal Perdamaian dalam Kepailitan dan PKPU](https://www.hukumonline.com/klinik/a/tips-membuat-proposal-perdamaian-dalam-kepailitan-dan-pkpu-lt5e57a47ed0725?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=Proposal_Perdamaian)**. Baca juga: **[Asas _Business Going Concern_ dalam Kepailitan dan PKPU](https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-ibusiness-going-concern-i-dalam-kepailitan-dan-pkpu-lt5dca6acd70f86?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=business_going_concern)** ### **Langkah Memperoleh Homologasi** Selanjutnya, apa saja langkah memperoleh homologasi? Berikut ini kami sarikan beberapa langkah untuk memperoleh homologasi (pengesahan) rencana perdamaian: 1. Rencana perdamaian dalam kasus kepailitan dapat diajukan kapan saja sepanjang sebelum rapat pencocokan piutang ditutup. Kemudian, dalam kasus PKPU, rencana perdamaian bisa diajukan pada saat: 1. Bersamaan dengan diajukan permohonan PKPU; 2. Sesudah permohonan PKPU diajukan, namun harus diajukan sebelum tanggal hari sidang; atau 3. Setelah tanggal hari sidang dalam masa PKPU Sementara dan sepanjang tidak melebihi 270 hari terhitung sejak PKPU Sementara. 2. Setelah itu, rencana perdamaian dirapatkan dan dimintakan persetujuan kepada para kreditur baik dalam proses kepailitan maupun PKPU. Persetujuan rencana perdamaian dalam kepailitan diatur dalam **Pasal 151 UU 37/2004**. Sedangkan dalam konteks PKPU, persetujuan rencana perdamaian diatur dalam **Pasal 281 ayat (1) _jo_. Pasal 280 UU 37/2004**. 3. Kemudian, apabila rencana perdamaian disetujui oleh para kreditur, pengadilan wajib memberikan putusan pengesahan rencana perdamaian yang telah disetujui (homologasi) tersebut. 4. Sebaliknya, jika rencana perdamaian ditolak kreditur, maka pengadilan harus menyatakan debitur pailit. Baca juga: **[Waktu ‘Tepat’ Mengajukan Rencana Perdamaian dalam Kepailitan dan PKPU](https://www.hukumonline.com/klinik/a/waktu-tepat-mengajukan-rencana-perdamaian-dalam-kepailitan-dan-pkpu-lt5dcbca5b1defb?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=waktu_rencana_perdamaian)** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- [Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20144/node/19/uu-no-37-tahun-2004-kepailitan-dan-penundaan-kewajiban-pembayaran-utang?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_37_2004). Tags ---- [homologasi](/tag/homologasi) [kepailitan](/tag/kepailitan) [pkpu](/tag/pkpu) [proposal perdamaian](/tag/proposal-perdamaian) [rencana perdamaian](/tag/rencana-perdamaian)