Entity
stringlengths 4
64
| Sentiment
stringclasses 3
values | Article ID
int64 396M
396M
| Title
stringclasses 10
values | Content
stringclasses 11
values | Date
stringclasses 9
values | Article Media
stringclasses 2
values | Article Submedia
stringclasses 9
values | Journalist
stringclasses 8
values | Sentiment Correction
stringclasses 6
values | Notes
stringclasses 1
value | Difficulty
stringclasses 3
values | __index_level_0__
int64 18
102
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mahendra siregar | positif | 395,673,243 | OJK Segera Luncurkan Anti-Scam Center | OJK Segera Luncurkan Anti-Scam Center
KEPALA Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Frederica Widyasari Dewi mengatakan pihaknya akan soft launching layanan anti-scam center pada bulan ini. Pihaknya ingin memastikan agar layanan tersebut bisa berjalan dengan lancar terlebih dahulu sebelum melakukan grand launching.
Ia menuturkan, layanan tersebut tidak hanya bertujuan untuk melacak dan menangkap pelaku penipuan, melainkan juga menghindarkan korban dari kerugian yang lebih besar. Dengan adanya Anti-Scam Center, nasabah bisa segera melapor
jika merasa menjadi korban penipuan.
Frederica mengatakan, sering kali para pelaku penipuan memanfaatkan kelengahan korban untuk mendapatkan informasi yang diinginkan untuk bisa membobol rekening nasabah.
Layanan tersebut, lanjutnya, direncanakan untuk tidak hanya bekerja sama dengan para pelaku perbankan dalam melacak uang nasabah yang hilang, melainkan juga berkolaborasi dengan penyedia jasa pembayaran dan marketplace karena proses pelacakan semakin sulit ketika uang nasabah yang dicuri sudah digunakan di marketplace.
"Harapannya, ke depan ini
juga bisa menjadi langkah preventif. Nanti akan dikembangkan sistem perbankan yang bisa mengidentifikasi rekening-rekening mana yang sering digunakan untuk pemindahan atau putar-putar (uang), itu mestinya kelihatan. Rekening seperti itu akan menjadi red flag gitu ya," imbuh Frederica.
Dia mengatakan, lembaga semacam anti-scam center itu sudah dibentuk di beberapa negara tetangga, seperti Singapura. Nantinya, jika lembaga itu telah terbentuk, seluruh bank bakal diwajibkan untuk ikut untuk meningkatkan perlindungan nasabah dari penipuan dengan menggunakan rekening bank.
Di kesempatan berbeda, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan anti-scam center akan memiliki personel yang mumpuni dan memiliki teknologi yang andal. OJK berharap semua lembaga jasa keuangan yang ada di dalam negeri dapat berpartisipasi dalam anti-scam center tersebut.
Keterlibatan lembaga jasa keuangan dinilai penting lantaran dapat meningkatkan efektivitas dalam mengidentifikasi risiko yang terjadi di antara lembaga jasa keuangan. Dengan kata lain, sangat mungkin akan ada pertukaran data di antara lembaga jasa keuangan. (Ant/ Mir/N-2) | 2024-08-11 17:00:00+00:00 | media_cetak | Media Indonesia | Ant/ Mir/N-2 | Positif | null | Easy | 18 |
frederica widyasari dewi | positif | 395,673,243 | OJK Segera Luncurkan Anti-Scam Center | OJK Segera Luncurkan Anti-Scam Center
KEPALA Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Frederica Widyasari Dewi mengatakan pihaknya akan soft launching layanan anti-scam center pada bulan ini. Pihaknya ingin memastikan agar layanan tersebut bisa berjalan dengan lancar terlebih dahulu sebelum melakukan grand launching.
Ia menuturkan, layanan tersebut tidak hanya bertujuan untuk melacak dan menangkap pelaku penipuan, melainkan juga menghindarkan korban dari kerugian yang lebih besar. Dengan adanya Anti-Scam Center, nasabah bisa segera melapor
jika merasa menjadi korban penipuan.
Frederica mengatakan, sering kali para pelaku penipuan memanfaatkan kelengahan korban untuk mendapatkan informasi yang diinginkan untuk bisa membobol rekening nasabah.
Layanan tersebut, lanjutnya, direncanakan untuk tidak hanya bekerja sama dengan para pelaku perbankan dalam melacak uang nasabah yang hilang, melainkan juga berkolaborasi dengan penyedia jasa pembayaran dan marketplace karena proses pelacakan semakin sulit ketika uang nasabah yang dicuri sudah digunakan di marketplace.
"Harapannya, ke depan ini
juga bisa menjadi langkah preventif. Nanti akan dikembangkan sistem perbankan yang bisa mengidentifikasi rekening-rekening mana yang sering digunakan untuk pemindahan atau putar-putar (uang), itu mestinya kelihatan. Rekening seperti itu akan menjadi red flag gitu ya," imbuh Frederica.
Dia mengatakan, lembaga semacam anti-scam center itu sudah dibentuk di beberapa negara tetangga, seperti Singapura. Nantinya, jika lembaga itu telah terbentuk, seluruh bank bakal diwajibkan untuk ikut untuk meningkatkan perlindungan nasabah dari penipuan dengan menggunakan rekening bank.
Di kesempatan berbeda, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan anti-scam center akan memiliki personel yang mumpuni dan memiliki teknologi yang andal. OJK berharap semua lembaga jasa keuangan yang ada di dalam negeri dapat berpartisipasi dalam anti-scam center tersebut.
Keterlibatan lembaga jasa keuangan dinilai penting lantaran dapat meningkatkan efektivitas dalam mengidentifikasi risiko yang terjadi di antara lembaga jasa keuangan. Dengan kata lain, sangat mungkin akan ada pertukaran data di antara lembaga jasa keuangan. (Ant/ Mir/N-2) | 2024-08-11 17:00:00+00:00 | media_cetak | Media Indonesia | Ant/ Mir/N-2 | Positif | null | null | 19 |
otoritas jasa keuangan (ojk) | positif | 395,673,243 | OJK Segera Luncurkan Anti-Scam Center | OJK Segera Luncurkan Anti-Scam Center
KEPALA Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Frederica Widyasari Dewi mengatakan pihaknya akan soft launching layanan anti-scam center pada bulan ini. Pihaknya ingin memastikan agar layanan tersebut bisa berjalan dengan lancar terlebih dahulu sebelum melakukan grand launching.
Ia menuturkan, layanan tersebut tidak hanya bertujuan untuk melacak dan menangkap pelaku penipuan, melainkan juga menghindarkan korban dari kerugian yang lebih besar. Dengan adanya Anti-Scam Center, nasabah bisa segera melapor
jika merasa menjadi korban penipuan.
Frederica mengatakan, sering kali para pelaku penipuan memanfaatkan kelengahan korban untuk mendapatkan informasi yang diinginkan untuk bisa membobol rekening nasabah.
Layanan tersebut, lanjutnya, direncanakan untuk tidak hanya bekerja sama dengan para pelaku perbankan dalam melacak uang nasabah yang hilang, melainkan juga berkolaborasi dengan penyedia jasa pembayaran dan marketplace karena proses pelacakan semakin sulit ketika uang nasabah yang dicuri sudah digunakan di marketplace.
"Harapannya, ke depan ini
juga bisa menjadi langkah preventif. Nanti akan dikembangkan sistem perbankan yang bisa mengidentifikasi rekening-rekening mana yang sering digunakan untuk pemindahan atau putar-putar (uang), itu mestinya kelihatan. Rekening seperti itu akan menjadi red flag gitu ya," imbuh Frederica.
Dia mengatakan, lembaga semacam anti-scam center itu sudah dibentuk di beberapa negara tetangga, seperti Singapura. Nantinya, jika lembaga itu telah terbentuk, seluruh bank bakal diwajibkan untuk ikut untuk meningkatkan perlindungan nasabah dari penipuan dengan menggunakan rekening bank.
Di kesempatan berbeda, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan anti-scam center akan memiliki personel yang mumpuni dan memiliki teknologi yang andal. OJK berharap semua lembaga jasa keuangan yang ada di dalam negeri dapat berpartisipasi dalam anti-scam center tersebut.
Keterlibatan lembaga jasa keuangan dinilai penting lantaran dapat meningkatkan efektivitas dalam mengidentifikasi risiko yang terjadi di antara lembaga jasa keuangan. Dengan kata lain, sangat mungkin akan ada pertukaran data di antara lembaga jasa keuangan. (Ant/ Mir/N-2) | 2024-08-11 17:00:00+00:00 | media_cetak | Media Indonesia | Ant/ Mir/N-2 | Positif | null | null | 20 |
kementerian koperasi dan ukm | negatif | 395,673,267 | Kemenkop UKM Duga Impor Ilegal Sejak Lama | Kemenkop UKM Duga Impor Ilegal Sejak Lama
■ NERACA
Mengutip data Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), pada 2021 nilai ekspor China ke Indonesia tercatat sebesar Rp 58,1 triliun,sedangkan nilai imporlndone-sia dari China sebesar Rp 28,4 triliun. Ada potensi nilai yang tidak tercatat sebesar Rp 29,7 triliun.
Kemudian pada 2022, nilai ekspor China ke Indonesia tercatat sebesar Rp 61,3 triliun, sedangkan nilai impor Indonesia dari China sebesar Rp 31,8 triliun. Potensi nilai impor yang tidak tercatat sebesar Rp 29,5 triliun.
Sementara itu, Staf Khusus Menteri Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Kemenkop UKM Fita Satan mengatakan produk UMKM secara kualitas produk UMKM saat ini tak kalah dengan produkbuatanluarnegeri.Namun sayangnya karena masifnya produk impor ilegal yang masuk ke pasar lokal, produk berkualitas yangdiproduksioleh UM KM menjadi kalah harga. "Pelaku UMKM kelimpungan digempur dari darat, udara sampai di perbatasan-per-batasan," ujarya.
Menurut Fiki, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki sudah mengingatkan bahaya ini sejak 2021. Produk asing ditransaksikan melalui e-commerce cross border bisa langsung masuk ke berbagai pelosok tanah air dengan harga yang murah.
"Importir harus dapat dipastikan paruh terhadap regulasi dengan membayar bea masuk barang impor. Adanya jaminan penegakan hukum serta aturan terkait impor, maka pelaku UMKM dalam negeri dipastikan dapat bersaing," tutur dia.
Informasi, produk impor tekstil ilegal sudah mencuat sejak lama, bahkan sempat jadi perhatian Presiden Jokowi sejak 2015 lalu. Kala itu, Presiden sudah melihat maraknya impor ilegal sangat
membahayakan industri dalam negeri. Pada Oktober 2015, Jokowi mengungkap adanya penurunan produksi tekstil dalam negeri dari 30 hingga 60 persen. Presiden saat itu sudah mengingatkan produk impor ilegal akan mengganggu pasar dalamnegeri,merugi kan keuangan negara, dan melemahkan daya saing produk sejenis buatan dalam negeri.
Sementara itu, Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) dalam berbagai kesempatan menyampaikan, data International Trade Centre (ITC) bahwa ekspor tekstil (HS 50-63) dari China ke Indonesia tahun lalu senilai USD 6,5 miliar.
Sementara Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor TPT dari China untuk HS yang sama dan periode yang sama hanya USUSD 3.55 miliar. Terdapat selisih hingga USD 234 miliar atau setara Rp 43 triliun yang tidak tercatat oleh pemerintah Indonesia melalui BPS.
Perbedaan data ini menunjukkan indikasi kuat adu nya impor produk TPT yang tidak tercatat secara resmi di kepabeanan Indonesia. Dengan kata lain. pasar Indonesia dibanjiri oleh produk impor tekstil ilegal bernilai puluhan triliun rupiah.
Biaya Denda Impor
Pada bagia lain, Ekonom senior Drajad Wibowo mengingatkan pentingnya audit keuangan untuk mengungkap dugaan kasus de-murrage atau biaya denda impor yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Menurut dia, audit keuangan tersebut diperlukan mengingat nilai demurrage, akibat adanya peti kemasyang tertahan di Pelabuhan tersebut, tidak wajar dan cukup tinggi untuk pengadaan impor beras. "Yangmenjadimasalahadal ah ketika demurrage-nya terlalu tinggi atau mahal dalam situasi nor-
mal. Sebaiknya BPK, BPKP atau auditor investigator independen ditugaskan melakukan pemeriksaan audit," ujarnya seperti dikutip Antara, Sabtu (10/8).
Dia memastikan audit keuangan itu nantinya bisa menjadi bukti permulaan atau sebagai pintu masukbagi penegakhukum untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut "Demikian akan diketahui demurrage-nya wajar atau di luar kewajaran. Jika memangnantidari pemeriksaan audit ditemukan bukti permulaan yang kuat, baru aparat hukum masuk," ujarnya.
Dia menduga kasus biaya denda impor ini terjadi karena adanya pelanggaran tata kelola dalam pengadaan impor beras, yang bisa disebabkan karena kompetensi SDM yang rendah atau ada perilaku korupsi.
"Fakior manusianya bisa karena kompetensi yang rendah, tapi bisa juga karena KKN. Efek selanjutnya adalah ekonomi biaya tinggi. Dalam kasus beras akhir-akhir ini, beras menjadi terlalu mahal bagi konsumen," katanya.
KetuaUmumSerikatPetani Indonesia Henry Saragih mengharapkan impor beras tidak perlu di-
lakukan karena pengadaan dalam negeri telah mencukupi dan tidak berisiko un tu kmelahirkan pelanggaran administrasi. Dia menjelaskan prosedur impor beras saat ini masih memerlukan rantai administrasi yang panjang, sehingga terkadang justru menyulitkan dalam proses tata kelola pen-gadaan.'Kalau Wta, yangpasti, impor beras tidak perlu ada. Karena persoalan impor ini kan panjang," ujarnya dikutip dari Antara, pekan lalu. Menurut dia, daripada terus melakukan impor beras, sebaiknya pemerintah mulai fokus untuk mengembangkan sektor pertanian dan menyerap gabah petani.
"Mendatangkan beras dari luar negeri, potensi untuk masalah administrasi, kualitas, tentunya merugikan ekonomi nasional, baikpetanimaupundevisanegara. Lebih baik fokus pada penyerapan gabah," ujarnya.
Sebelumnya, Studi Demokrasi Rakyat (SDR) melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dugaan penggelembungan harga beras impor dari Vietnam serta kerugian negara akibat demurrage di Pelabuhan.
Meski demikian, belum ada
perkembangan lanjutan terkait penanganan kasus tersebut, karena penyelidikan yang dilakukan oleh KPK masih bersifat rahasia. Dugaan kerugian demurrage seni-lai Rp294.5 miliar muncul karena impor terhambat oleh dokumen pengadaanimporyangtidaklayak' dan lengkap, sehingga menimbulkan biaya denda peti kemas di sejumlah wilayah kepabeanan tempat masuknya beras impor.
Sementaraitu, DirekturUtama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan mekanisme lelang impor sudah dilaksanakan secara terbuka dan ketat, yang diawali dengan pengumuman bahwa Perum Bulog akan membeli sejumlah beras dari luar negeri.
Para peminat lelang tersebut biasanya tercatat mencapai 80-100 importir. Namun, perusahaan mengikuti proses lelang lanjutan u-mumnyahanyamencapai4O-5Ope-rusahaan.seiringdengan seleksi ketat yang telah diterapkan Perum Bulog.Ekonom Konstitusi Defiyan Con mengatakan dugaan kasus denda impor beras (demurrage) tidak akan muncul apabila pengadaan barang telah berjalan sesuai tata kelola berlaku* hut «ohir/ia | 2024-08-11 17:00:00+00:00 | media_cetak | Harian Ekonomi Neraca | demurrage | Positif | null | Easy | 21 |
asosiasi pertekstilan indonesia (api) | negatif | 395,673,267 | Kemenkop UKM Duga Impor Ilegal Sejak Lama | Kemenkop UKM Duga Impor Ilegal Sejak Lama
■ NERACA
Mengutip data Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), pada 2021 nilai ekspor China ke Indonesia tercatat sebesar Rp 58,1 triliun,sedangkan nilai imporlndone-sia dari China sebesar Rp 28,4 triliun. Ada potensi nilai yang tidak tercatat sebesar Rp 29,7 triliun.
Kemudian pada 2022, nilai ekspor China ke Indonesia tercatat sebesar Rp 61,3 triliun, sedangkan nilai impor Indonesia dari China sebesar Rp 31,8 triliun. Potensi nilai impor yang tidak tercatat sebesar Rp 29,5 triliun.
Sementara itu, Staf Khusus Menteri Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Kemenkop UKM Fita Satan mengatakan produk UMKM secara kualitas produk UMKM saat ini tak kalah dengan produkbuatanluarnegeri.Namun sayangnya karena masifnya produk impor ilegal yang masuk ke pasar lokal, produk berkualitas yangdiproduksioleh UM KM menjadi kalah harga. "Pelaku UMKM kelimpungan digempur dari darat, udara sampai di perbatasan-per-batasan," ujarya.
Menurut Fiki, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki sudah mengingatkan bahaya ini sejak 2021. Produk asing ditransaksikan melalui e-commerce cross border bisa langsung masuk ke berbagai pelosok tanah air dengan harga yang murah.
"Importir harus dapat dipastikan paruh terhadap regulasi dengan membayar bea masuk barang impor. Adanya jaminan penegakan hukum serta aturan terkait impor, maka pelaku UMKM dalam negeri dipastikan dapat bersaing," tutur dia.
Informasi, produk impor tekstil ilegal sudah mencuat sejak lama, bahkan sempat jadi perhatian Presiden Jokowi sejak 2015 lalu. Kala itu, Presiden sudah melihat maraknya impor ilegal sangat
membahayakan industri dalam negeri. Pada Oktober 2015, Jokowi mengungkap adanya penurunan produksi tekstil dalam negeri dari 30 hingga 60 persen. Presiden saat itu sudah mengingatkan produk impor ilegal akan mengganggu pasar dalamnegeri,merugi kan keuangan negara, dan melemahkan daya saing produk sejenis buatan dalam negeri.
Sementara itu, Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) dalam berbagai kesempatan menyampaikan, data International Trade Centre (ITC) bahwa ekspor tekstil (HS 50-63) dari China ke Indonesia tahun lalu senilai USD 6,5 miliar.
Sementara Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor TPT dari China untuk HS yang sama dan periode yang sama hanya USUSD 3.55 miliar. Terdapat selisih hingga USD 234 miliar atau setara Rp 43 triliun yang tidak tercatat oleh pemerintah Indonesia melalui BPS.
Perbedaan data ini menunjukkan indikasi kuat adu nya impor produk TPT yang tidak tercatat secara resmi di kepabeanan Indonesia. Dengan kata lain. pasar Indonesia dibanjiri oleh produk impor tekstil ilegal bernilai puluhan triliun rupiah.
Biaya Denda Impor
Pada bagia lain, Ekonom senior Drajad Wibowo mengingatkan pentingnya audit keuangan untuk mengungkap dugaan kasus de-murrage atau biaya denda impor yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Menurut dia, audit keuangan tersebut diperlukan mengingat nilai demurrage, akibat adanya peti kemasyang tertahan di Pelabuhan tersebut, tidak wajar dan cukup tinggi untuk pengadaan impor beras. "Yangmenjadimasalahadal ah ketika demurrage-nya terlalu tinggi atau mahal dalam situasi nor-
mal. Sebaiknya BPK, BPKP atau auditor investigator independen ditugaskan melakukan pemeriksaan audit," ujarnya seperti dikutip Antara, Sabtu (10/8).
Dia memastikan audit keuangan itu nantinya bisa menjadi bukti permulaan atau sebagai pintu masukbagi penegakhukum untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut "Demikian akan diketahui demurrage-nya wajar atau di luar kewajaran. Jika memangnantidari pemeriksaan audit ditemukan bukti permulaan yang kuat, baru aparat hukum masuk," ujarnya.
Dia menduga kasus biaya denda impor ini terjadi karena adanya pelanggaran tata kelola dalam pengadaan impor beras, yang bisa disebabkan karena kompetensi SDM yang rendah atau ada perilaku korupsi.
"Fakior manusianya bisa karena kompetensi yang rendah, tapi bisa juga karena KKN. Efek selanjutnya adalah ekonomi biaya tinggi. Dalam kasus beras akhir-akhir ini, beras menjadi terlalu mahal bagi konsumen," katanya.
KetuaUmumSerikatPetani Indonesia Henry Saragih mengharapkan impor beras tidak perlu di-
lakukan karena pengadaan dalam negeri telah mencukupi dan tidak berisiko un tu kmelahirkan pelanggaran administrasi. Dia menjelaskan prosedur impor beras saat ini masih memerlukan rantai administrasi yang panjang, sehingga terkadang justru menyulitkan dalam proses tata kelola pen-gadaan.'Kalau Wta, yangpasti, impor beras tidak perlu ada. Karena persoalan impor ini kan panjang," ujarnya dikutip dari Antara, pekan lalu. Menurut dia, daripada terus melakukan impor beras, sebaiknya pemerintah mulai fokus untuk mengembangkan sektor pertanian dan menyerap gabah petani.
"Mendatangkan beras dari luar negeri, potensi untuk masalah administrasi, kualitas, tentunya merugikan ekonomi nasional, baikpetanimaupundevisanegara. Lebih baik fokus pada penyerapan gabah," ujarnya.
Sebelumnya, Studi Demokrasi Rakyat (SDR) melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dugaan penggelembungan harga beras impor dari Vietnam serta kerugian negara akibat demurrage di Pelabuhan.
Meski demikian, belum ada
perkembangan lanjutan terkait penanganan kasus tersebut, karena penyelidikan yang dilakukan oleh KPK masih bersifat rahasia. Dugaan kerugian demurrage seni-lai Rp294.5 miliar muncul karena impor terhambat oleh dokumen pengadaanimporyangtidaklayak' dan lengkap, sehingga menimbulkan biaya denda peti kemas di sejumlah wilayah kepabeanan tempat masuknya beras impor.
Sementaraitu, DirekturUtama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan mekanisme lelang impor sudah dilaksanakan secara terbuka dan ketat, yang diawali dengan pengumuman bahwa Perum Bulog akan membeli sejumlah beras dari luar negeri.
Para peminat lelang tersebut biasanya tercatat mencapai 80-100 importir. Namun, perusahaan mengikuti proses lelang lanjutan u-mumnyahanyamencapai4O-5Ope-rusahaan.seiringdengan seleksi ketat yang telah diterapkan Perum Bulog.Ekonom Konstitusi Defiyan Con mengatakan dugaan kasus denda impor beras (demurrage) tidak akan muncul apabila pengadaan barang telah berjalan sesuai tata kelola berlaku* hut «ohir/ia | 2024-08-11 17:00:00+00:00 | media_cetak | Harian Ekonomi Neraca | demurrage | Positif | null | null | 22 |
menteri koperasi dan ukm teten masduki | negatif | 395,673,267 | Kemenkop UKM Duga Impor Ilegal Sejak Lama | Kemenkop UKM Duga Impor Ilegal Sejak Lama
■ NERACA
Mengutip data Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), pada 2021 nilai ekspor China ke Indonesia tercatat sebesar Rp 58,1 triliun,sedangkan nilai imporlndone-sia dari China sebesar Rp 28,4 triliun. Ada potensi nilai yang tidak tercatat sebesar Rp 29,7 triliun.
Kemudian pada 2022, nilai ekspor China ke Indonesia tercatat sebesar Rp 61,3 triliun, sedangkan nilai impor Indonesia dari China sebesar Rp 31,8 triliun. Potensi nilai impor yang tidak tercatat sebesar Rp 29,5 triliun.
Sementara itu, Staf Khusus Menteri Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Kemenkop UKM Fita Satan mengatakan produk UMKM secara kualitas produk UMKM saat ini tak kalah dengan produkbuatanluarnegeri.Namun sayangnya karena masifnya produk impor ilegal yang masuk ke pasar lokal, produk berkualitas yangdiproduksioleh UM KM menjadi kalah harga. "Pelaku UMKM kelimpungan digempur dari darat, udara sampai di perbatasan-per-batasan," ujarya.
Menurut Fiki, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki sudah mengingatkan bahaya ini sejak 2021. Produk asing ditransaksikan melalui e-commerce cross border bisa langsung masuk ke berbagai pelosok tanah air dengan harga yang murah.
"Importir harus dapat dipastikan paruh terhadap regulasi dengan membayar bea masuk barang impor. Adanya jaminan penegakan hukum serta aturan terkait impor, maka pelaku UMKM dalam negeri dipastikan dapat bersaing," tutur dia.
Informasi, produk impor tekstil ilegal sudah mencuat sejak lama, bahkan sempat jadi perhatian Presiden Jokowi sejak 2015 lalu. Kala itu, Presiden sudah melihat maraknya impor ilegal sangat
membahayakan industri dalam negeri. Pada Oktober 2015, Jokowi mengungkap adanya penurunan produksi tekstil dalam negeri dari 30 hingga 60 persen. Presiden saat itu sudah mengingatkan produk impor ilegal akan mengganggu pasar dalamnegeri,merugi kan keuangan negara, dan melemahkan daya saing produk sejenis buatan dalam negeri.
Sementara itu, Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) dalam berbagai kesempatan menyampaikan, data International Trade Centre (ITC) bahwa ekspor tekstil (HS 50-63) dari China ke Indonesia tahun lalu senilai USD 6,5 miliar.
Sementara Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor TPT dari China untuk HS yang sama dan periode yang sama hanya USUSD 3.55 miliar. Terdapat selisih hingga USD 234 miliar atau setara Rp 43 triliun yang tidak tercatat oleh pemerintah Indonesia melalui BPS.
Perbedaan data ini menunjukkan indikasi kuat adu nya impor produk TPT yang tidak tercatat secara resmi di kepabeanan Indonesia. Dengan kata lain. pasar Indonesia dibanjiri oleh produk impor tekstil ilegal bernilai puluhan triliun rupiah.
Biaya Denda Impor
Pada bagia lain, Ekonom senior Drajad Wibowo mengingatkan pentingnya audit keuangan untuk mengungkap dugaan kasus de-murrage atau biaya denda impor yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Menurut dia, audit keuangan tersebut diperlukan mengingat nilai demurrage, akibat adanya peti kemasyang tertahan di Pelabuhan tersebut, tidak wajar dan cukup tinggi untuk pengadaan impor beras. "Yangmenjadimasalahadal ah ketika demurrage-nya terlalu tinggi atau mahal dalam situasi nor-
mal. Sebaiknya BPK, BPKP atau auditor investigator independen ditugaskan melakukan pemeriksaan audit," ujarnya seperti dikutip Antara, Sabtu (10/8).
Dia memastikan audit keuangan itu nantinya bisa menjadi bukti permulaan atau sebagai pintu masukbagi penegakhukum untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut "Demikian akan diketahui demurrage-nya wajar atau di luar kewajaran. Jika memangnantidari pemeriksaan audit ditemukan bukti permulaan yang kuat, baru aparat hukum masuk," ujarnya.
Dia menduga kasus biaya denda impor ini terjadi karena adanya pelanggaran tata kelola dalam pengadaan impor beras, yang bisa disebabkan karena kompetensi SDM yang rendah atau ada perilaku korupsi.
"Fakior manusianya bisa karena kompetensi yang rendah, tapi bisa juga karena KKN. Efek selanjutnya adalah ekonomi biaya tinggi. Dalam kasus beras akhir-akhir ini, beras menjadi terlalu mahal bagi konsumen," katanya.
KetuaUmumSerikatPetani Indonesia Henry Saragih mengharapkan impor beras tidak perlu di-
lakukan karena pengadaan dalam negeri telah mencukupi dan tidak berisiko un tu kmelahirkan pelanggaran administrasi. Dia menjelaskan prosedur impor beras saat ini masih memerlukan rantai administrasi yang panjang, sehingga terkadang justru menyulitkan dalam proses tata kelola pen-gadaan.'Kalau Wta, yangpasti, impor beras tidak perlu ada. Karena persoalan impor ini kan panjang," ujarnya dikutip dari Antara, pekan lalu. Menurut dia, daripada terus melakukan impor beras, sebaiknya pemerintah mulai fokus untuk mengembangkan sektor pertanian dan menyerap gabah petani.
"Mendatangkan beras dari luar negeri, potensi untuk masalah administrasi, kualitas, tentunya merugikan ekonomi nasional, baikpetanimaupundevisanegara. Lebih baik fokus pada penyerapan gabah," ujarnya.
Sebelumnya, Studi Demokrasi Rakyat (SDR) melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dugaan penggelembungan harga beras impor dari Vietnam serta kerugian negara akibat demurrage di Pelabuhan.
Meski demikian, belum ada
perkembangan lanjutan terkait penanganan kasus tersebut, karena penyelidikan yang dilakukan oleh KPK masih bersifat rahasia. Dugaan kerugian demurrage seni-lai Rp294.5 miliar muncul karena impor terhambat oleh dokumen pengadaanimporyangtidaklayak' dan lengkap, sehingga menimbulkan biaya denda peti kemas di sejumlah wilayah kepabeanan tempat masuknya beras impor.
Sementaraitu, DirekturUtama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan mekanisme lelang impor sudah dilaksanakan secara terbuka dan ketat, yang diawali dengan pengumuman bahwa Perum Bulog akan membeli sejumlah beras dari luar negeri.
Para peminat lelang tersebut biasanya tercatat mencapai 80-100 importir. Namun, perusahaan mengikuti proses lelang lanjutan u-mumnyahanyamencapai4O-5Ope-rusahaan.seiringdengan seleksi ketat yang telah diterapkan Perum Bulog.Ekonom Konstitusi Defiyan Con mengatakan dugaan kasus denda impor beras (demurrage) tidak akan muncul apabila pengadaan barang telah berjalan sesuai tata kelola berlaku* hut «ohir/ia | 2024-08-11 17:00:00+00:00 | media_cetak | Harian Ekonomi Neraca | demurrage | Positif | null | null | 23 |
presiden jokowi | negatif | 395,673,267 | Kemenkop UKM Duga Impor Ilegal Sejak Lama | Kemenkop UKM Duga Impor Ilegal Sejak Lama
■ NERACA
Mengutip data Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), pada 2021 nilai ekspor China ke Indonesia tercatat sebesar Rp 58,1 triliun,sedangkan nilai imporlndone-sia dari China sebesar Rp 28,4 triliun. Ada potensi nilai yang tidak tercatat sebesar Rp 29,7 triliun.
Kemudian pada 2022, nilai ekspor China ke Indonesia tercatat sebesar Rp 61,3 triliun, sedangkan nilai impor Indonesia dari China sebesar Rp 31,8 triliun. Potensi nilai impor yang tidak tercatat sebesar Rp 29,5 triliun.
Sementara itu, Staf Khusus Menteri Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Kemenkop UKM Fita Satan mengatakan produk UMKM secara kualitas produk UMKM saat ini tak kalah dengan produkbuatanluarnegeri.Namun sayangnya karena masifnya produk impor ilegal yang masuk ke pasar lokal, produk berkualitas yangdiproduksioleh UM KM menjadi kalah harga. "Pelaku UMKM kelimpungan digempur dari darat, udara sampai di perbatasan-per-batasan," ujarya.
Menurut Fiki, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki sudah mengingatkan bahaya ini sejak 2021. Produk asing ditransaksikan melalui e-commerce cross border bisa langsung masuk ke berbagai pelosok tanah air dengan harga yang murah.
"Importir harus dapat dipastikan paruh terhadap regulasi dengan membayar bea masuk barang impor. Adanya jaminan penegakan hukum serta aturan terkait impor, maka pelaku UMKM dalam negeri dipastikan dapat bersaing," tutur dia.
Informasi, produk impor tekstil ilegal sudah mencuat sejak lama, bahkan sempat jadi perhatian Presiden Jokowi sejak 2015 lalu. Kala itu, Presiden sudah melihat maraknya impor ilegal sangat
membahayakan industri dalam negeri. Pada Oktober 2015, Jokowi mengungkap adanya penurunan produksi tekstil dalam negeri dari 30 hingga 60 persen. Presiden saat itu sudah mengingatkan produk impor ilegal akan mengganggu pasar dalamnegeri,merugi kan keuangan negara, dan melemahkan daya saing produk sejenis buatan dalam negeri.
Sementara itu, Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) dalam berbagai kesempatan menyampaikan, data International Trade Centre (ITC) bahwa ekspor tekstil (HS 50-63) dari China ke Indonesia tahun lalu senilai USD 6,5 miliar.
Sementara Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor TPT dari China untuk HS yang sama dan periode yang sama hanya USUSD 3.55 miliar. Terdapat selisih hingga USD 234 miliar atau setara Rp 43 triliun yang tidak tercatat oleh pemerintah Indonesia melalui BPS.
Perbedaan data ini menunjukkan indikasi kuat adu nya impor produk TPT yang tidak tercatat secara resmi di kepabeanan Indonesia. Dengan kata lain. pasar Indonesia dibanjiri oleh produk impor tekstil ilegal bernilai puluhan triliun rupiah.
Biaya Denda Impor
Pada bagia lain, Ekonom senior Drajad Wibowo mengingatkan pentingnya audit keuangan untuk mengungkap dugaan kasus de-murrage atau biaya denda impor yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Menurut dia, audit keuangan tersebut diperlukan mengingat nilai demurrage, akibat adanya peti kemasyang tertahan di Pelabuhan tersebut, tidak wajar dan cukup tinggi untuk pengadaan impor beras. "Yangmenjadimasalahadal ah ketika demurrage-nya terlalu tinggi atau mahal dalam situasi nor-
mal. Sebaiknya BPK, BPKP atau auditor investigator independen ditugaskan melakukan pemeriksaan audit," ujarnya seperti dikutip Antara, Sabtu (10/8).
Dia memastikan audit keuangan itu nantinya bisa menjadi bukti permulaan atau sebagai pintu masukbagi penegakhukum untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut "Demikian akan diketahui demurrage-nya wajar atau di luar kewajaran. Jika memangnantidari pemeriksaan audit ditemukan bukti permulaan yang kuat, baru aparat hukum masuk," ujarnya.
Dia menduga kasus biaya denda impor ini terjadi karena adanya pelanggaran tata kelola dalam pengadaan impor beras, yang bisa disebabkan karena kompetensi SDM yang rendah atau ada perilaku korupsi.
"Fakior manusianya bisa karena kompetensi yang rendah, tapi bisa juga karena KKN. Efek selanjutnya adalah ekonomi biaya tinggi. Dalam kasus beras akhir-akhir ini, beras menjadi terlalu mahal bagi konsumen," katanya.
KetuaUmumSerikatPetani Indonesia Henry Saragih mengharapkan impor beras tidak perlu di-
lakukan karena pengadaan dalam negeri telah mencukupi dan tidak berisiko un tu kmelahirkan pelanggaran administrasi. Dia menjelaskan prosedur impor beras saat ini masih memerlukan rantai administrasi yang panjang, sehingga terkadang justru menyulitkan dalam proses tata kelola pen-gadaan.'Kalau Wta, yangpasti, impor beras tidak perlu ada. Karena persoalan impor ini kan panjang," ujarnya dikutip dari Antara, pekan lalu. Menurut dia, daripada terus melakukan impor beras, sebaiknya pemerintah mulai fokus untuk mengembangkan sektor pertanian dan menyerap gabah petani.
"Mendatangkan beras dari luar negeri, potensi untuk masalah administrasi, kualitas, tentunya merugikan ekonomi nasional, baikpetanimaupundevisanegara. Lebih baik fokus pada penyerapan gabah," ujarnya.
Sebelumnya, Studi Demokrasi Rakyat (SDR) melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dugaan penggelembungan harga beras impor dari Vietnam serta kerugian negara akibat demurrage di Pelabuhan.
Meski demikian, belum ada
perkembangan lanjutan terkait penanganan kasus tersebut, karena penyelidikan yang dilakukan oleh KPK masih bersifat rahasia. Dugaan kerugian demurrage seni-lai Rp294.5 miliar muncul karena impor terhambat oleh dokumen pengadaanimporyangtidaklayak' dan lengkap, sehingga menimbulkan biaya denda peti kemas di sejumlah wilayah kepabeanan tempat masuknya beras impor.
Sementaraitu, DirekturUtama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan mekanisme lelang impor sudah dilaksanakan secara terbuka dan ketat, yang diawali dengan pengumuman bahwa Perum Bulog akan membeli sejumlah beras dari luar negeri.
Para peminat lelang tersebut biasanya tercatat mencapai 80-100 importir. Namun, perusahaan mengikuti proses lelang lanjutan u-mumnyahanyamencapai4O-5Ope-rusahaan.seiringdengan seleksi ketat yang telah diterapkan Perum Bulog.Ekonom Konstitusi Defiyan Con mengatakan dugaan kasus denda impor beras (demurrage) tidak akan muncul apabila pengadaan barang telah berjalan sesuai tata kelola berlaku* hut «ohir/ia | 2024-08-11 17:00:00+00:00 | media_cetak | Harian Ekonomi Neraca | demurrage | Positif | null | null | 24 |
google indonesia | negatif | 395,800,865 | Google Indonesia Akui Banyak Nomor Telepon Bisnis Hotel - Bank Dipalsukan | kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Dunia maya diramaikan dengan isu nomor telepon palsu profil bisnis hingga pemerintah Indonesia yang terjadi di
Google Maps
. Nomor telepon tersebut sengaja dipasang oleh
scammer
untuk melancarkan aksi penipuan siber.
Google
Indonesia sudah angkat bicara terkait masalah tersebut. Mereka mengakui adanya pelanggaran yang mengubah informasi kontak secara ilegal, dalam kasus ini adalah nomor telepon yang berkaitan dengan bisnis warga di Indonesia.
Google sedang berupaya memulihkan informasi kontak itu agar kembali akurat.
"Kami juga dalam proses memulihkan informasi yang akurat," tulis perusahaan di akun @googleindonesia di media sosial X, Selasa (13/10).
Kebijakan Google Indonesia menyebutkan usulan perubahan dari pengguna harus berdasarkan informasi yang sebenarnya. Google mengklaim timnya bekerja telah bekerja untuk melawan aktivitas yang melanggar kebijakan ini.
Soal Nomor Telepon Palsu Hotel - Bank di Google Maps
Sebelumnya, warganet Indonesia menemukan nomor kontak palsu terpajang pada sejumlah tempat usaha di Google Maps oleh pengguna tak bertanggung jawab. Nomor telepon yang diduga milik
scammer
itu terpasang di kolom alamat, bukan kolom kontak.
Profil bisnis yang terdampak di antaranya perbankan, hotel, hingga kos-kosan. Akun pemerintahan pun ikut terkena imbasnya, seperti Polsek Pasar Minggu dan Kantor Imigrasi.
Google Maps memang membuka para pengguna untuk melakukan perubahan informasi tempat di platform peta digital tersebut. Mekanisme ini disebut
user generated content
(UGC). Pengguna memang dimungkinkan untuk mengubah atau menambahkan informasi yang diinginkan, termasuk nomor telepon, pada profil bisnis di Google Maps dengan klik tombol 'Suggest an edit'. Celah ini yang mungkin dimanfaatkan
scammer
untuk melancarkan aksi
penipuan online
.
Namun, para penjahat siber ini memilih untuk menambahkan nomor telepon palsu di kolom alamat ketimbang kolom kontak. Harapannya korban mudah teperdaya, mengingat kolom alamat terpasang paling atas. | 2024-08-13 11:07:36+00:00 | media_online | Kumparan.com | kumparanTECH | Positif | null | Easy | 25 |
scammer | negatif | 395,800,865 | Google Indonesia Akui Banyak Nomor Telepon Bisnis Hotel - Bank Dipalsukan | kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Dunia maya diramaikan dengan isu nomor telepon palsu profil bisnis hingga pemerintah Indonesia yang terjadi di
Google Maps
. Nomor telepon tersebut sengaja dipasang oleh
scammer
untuk melancarkan aksi penipuan siber.
Google
Indonesia sudah angkat bicara terkait masalah tersebut. Mereka mengakui adanya pelanggaran yang mengubah informasi kontak secara ilegal, dalam kasus ini adalah nomor telepon yang berkaitan dengan bisnis warga di Indonesia.
Google sedang berupaya memulihkan informasi kontak itu agar kembali akurat.
"Kami juga dalam proses memulihkan informasi yang akurat," tulis perusahaan di akun @googleindonesia di media sosial X, Selasa (13/10).
Kebijakan Google Indonesia menyebutkan usulan perubahan dari pengguna harus berdasarkan informasi yang sebenarnya. Google mengklaim timnya bekerja telah bekerja untuk melawan aktivitas yang melanggar kebijakan ini.
Soal Nomor Telepon Palsu Hotel - Bank di Google Maps
Sebelumnya, warganet Indonesia menemukan nomor kontak palsu terpajang pada sejumlah tempat usaha di Google Maps oleh pengguna tak bertanggung jawab. Nomor telepon yang diduga milik
scammer
itu terpasang di kolom alamat, bukan kolom kontak.
Profil bisnis yang terdampak di antaranya perbankan, hotel, hingga kos-kosan. Akun pemerintahan pun ikut terkena imbasnya, seperti Polsek Pasar Minggu dan Kantor Imigrasi.
Google Maps memang membuka para pengguna untuk melakukan perubahan informasi tempat di platform peta digital tersebut. Mekanisme ini disebut
user generated content
(UGC). Pengguna memang dimungkinkan untuk mengubah atau menambahkan informasi yang diinginkan, termasuk nomor telepon, pada profil bisnis di Google Maps dengan klik tombol 'Suggest an edit'. Celah ini yang mungkin dimanfaatkan
scammer
untuk melancarkan aksi
penipuan online
.
Namun, para penjahat siber ini memilih untuk menambahkan nomor telepon palsu di kolom alamat ketimbang kolom kontak. Harapannya korban mudah teperdaya, mengingat kolom alamat terpasang paling atas. | 2024-08-13 11:07:36+00:00 | media_online | Kumparan.com | kumparanTECH | Negatif | null | null | 26 |
google maps | negatif | 395,800,865 | Google Indonesia Akui Banyak Nomor Telepon Bisnis Hotel - Bank Dipalsukan | kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Dunia maya diramaikan dengan isu nomor telepon palsu profil bisnis hingga pemerintah Indonesia yang terjadi di
Google Maps
. Nomor telepon tersebut sengaja dipasang oleh
scammer
untuk melancarkan aksi penipuan siber.
Google
Indonesia sudah angkat bicara terkait masalah tersebut. Mereka mengakui adanya pelanggaran yang mengubah informasi kontak secara ilegal, dalam kasus ini adalah nomor telepon yang berkaitan dengan bisnis warga di Indonesia.
Google sedang berupaya memulihkan informasi kontak itu agar kembali akurat.
"Kami juga dalam proses memulihkan informasi yang akurat," tulis perusahaan di akun @googleindonesia di media sosial X, Selasa (13/10).
Kebijakan Google Indonesia menyebutkan usulan perubahan dari pengguna harus berdasarkan informasi yang sebenarnya. Google mengklaim timnya bekerja telah bekerja untuk melawan aktivitas yang melanggar kebijakan ini.
Soal Nomor Telepon Palsu Hotel - Bank di Google Maps
Sebelumnya, warganet Indonesia menemukan nomor kontak palsu terpajang pada sejumlah tempat usaha di Google Maps oleh pengguna tak bertanggung jawab. Nomor telepon yang diduga milik
scammer
itu terpasang di kolom alamat, bukan kolom kontak.
Profil bisnis yang terdampak di antaranya perbankan, hotel, hingga kos-kosan. Akun pemerintahan pun ikut terkena imbasnya, seperti Polsek Pasar Minggu dan Kantor Imigrasi.
Google Maps memang membuka para pengguna untuk melakukan perubahan informasi tempat di platform peta digital tersebut. Mekanisme ini disebut
user generated content
(UGC). Pengguna memang dimungkinkan untuk mengubah atau menambahkan informasi yang diinginkan, termasuk nomor telepon, pada profil bisnis di Google Maps dengan klik tombol 'Suggest an edit'. Celah ini yang mungkin dimanfaatkan
scammer
untuk melancarkan aksi
penipuan online
.
Namun, para penjahat siber ini memilih untuk menambahkan nomor telepon palsu di kolom alamat ketimbang kolom kontak. Harapannya korban mudah teperdaya, mengingat kolom alamat terpasang paling atas. | 2024-08-13 11:07:36+00:00 | media_online | Kumparan.com | kumparanTECH | Negatif | null | null | 27 |
polsek pasar minggu | negatif | 395,800,865 | Google Indonesia Akui Banyak Nomor Telepon Bisnis Hotel - Bank Dipalsukan | kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Dunia maya diramaikan dengan isu nomor telepon palsu profil bisnis hingga pemerintah Indonesia yang terjadi di
Google Maps
. Nomor telepon tersebut sengaja dipasang oleh
scammer
untuk melancarkan aksi penipuan siber.
Google
Indonesia sudah angkat bicara terkait masalah tersebut. Mereka mengakui adanya pelanggaran yang mengubah informasi kontak secara ilegal, dalam kasus ini adalah nomor telepon yang berkaitan dengan bisnis warga di Indonesia.
Google sedang berupaya memulihkan informasi kontak itu agar kembali akurat.
"Kami juga dalam proses memulihkan informasi yang akurat," tulis perusahaan di akun @googleindonesia di media sosial X, Selasa (13/10).
Kebijakan Google Indonesia menyebutkan usulan perubahan dari pengguna harus berdasarkan informasi yang sebenarnya. Google mengklaim timnya bekerja telah bekerja untuk melawan aktivitas yang melanggar kebijakan ini.
Soal Nomor Telepon Palsu Hotel - Bank di Google Maps
Sebelumnya, warganet Indonesia menemukan nomor kontak palsu terpajang pada sejumlah tempat usaha di Google Maps oleh pengguna tak bertanggung jawab. Nomor telepon yang diduga milik
scammer
itu terpasang di kolom alamat, bukan kolom kontak.
Profil bisnis yang terdampak di antaranya perbankan, hotel, hingga kos-kosan. Akun pemerintahan pun ikut terkena imbasnya, seperti Polsek Pasar Minggu dan Kantor Imigrasi.
Google Maps memang membuka para pengguna untuk melakukan perubahan informasi tempat di platform peta digital tersebut. Mekanisme ini disebut
user generated content
(UGC). Pengguna memang dimungkinkan untuk mengubah atau menambahkan informasi yang diinginkan, termasuk nomor telepon, pada profil bisnis di Google Maps dengan klik tombol 'Suggest an edit'. Celah ini yang mungkin dimanfaatkan
scammer
untuk melancarkan aksi
penipuan online
.
Namun, para penjahat siber ini memilih untuk menambahkan nomor telepon palsu di kolom alamat ketimbang kolom kontak. Harapannya korban mudah teperdaya, mengingat kolom alamat terpasang paling atas. | 2024-08-13 11:07:36+00:00 | media_online | Kumparan.com | kumparanTECH | netral | null | null | 28 |
kos-kosan | negatif | 395,800,865 | Google Indonesia Akui Banyak Nomor Telepon Bisnis Hotel - Bank Dipalsukan | kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Dunia maya diramaikan dengan isu nomor telepon palsu profil bisnis hingga pemerintah Indonesia yang terjadi di
Google Maps
. Nomor telepon tersebut sengaja dipasang oleh
scammer
untuk melancarkan aksi penipuan siber.
Google
Indonesia sudah angkat bicara terkait masalah tersebut. Mereka mengakui adanya pelanggaran yang mengubah informasi kontak secara ilegal, dalam kasus ini adalah nomor telepon yang berkaitan dengan bisnis warga di Indonesia.
Google sedang berupaya memulihkan informasi kontak itu agar kembali akurat.
"Kami juga dalam proses memulihkan informasi yang akurat," tulis perusahaan di akun @googleindonesia di media sosial X, Selasa (13/10).
Kebijakan Google Indonesia menyebutkan usulan perubahan dari pengguna harus berdasarkan informasi yang sebenarnya. Google mengklaim timnya bekerja telah bekerja untuk melawan aktivitas yang melanggar kebijakan ini.
Soal Nomor Telepon Palsu Hotel - Bank di Google Maps
Sebelumnya, warganet Indonesia menemukan nomor kontak palsu terpajang pada sejumlah tempat usaha di Google Maps oleh pengguna tak bertanggung jawab. Nomor telepon yang diduga milik
scammer
itu terpasang di kolom alamat, bukan kolom kontak.
Profil bisnis yang terdampak di antaranya perbankan, hotel, hingga kos-kosan. Akun pemerintahan pun ikut terkena imbasnya, seperti Polsek Pasar Minggu dan Kantor Imigrasi.
Google Maps memang membuka para pengguna untuk melakukan perubahan informasi tempat di platform peta digital tersebut. Mekanisme ini disebut
user generated content
(UGC). Pengguna memang dimungkinkan untuk mengubah atau menambahkan informasi yang diinginkan, termasuk nomor telepon, pada profil bisnis di Google Maps dengan klik tombol 'Suggest an edit'. Celah ini yang mungkin dimanfaatkan
scammer
untuk melancarkan aksi
penipuan online
.
Namun, para penjahat siber ini memilih untuk menambahkan nomor telepon palsu di kolom alamat ketimbang kolom kontak. Harapannya korban mudah teperdaya, mengingat kolom alamat terpasang paling atas. | 2024-08-13 11:07:36+00:00 | media_online | Kumparan.com | kumparanTECH | netral | null | null | 29 |
kementerian hukum dan ham | netral | 395,801,150 | Menyederhanakan regulasi, mengoptimalkan diaspora |
Jakarta (ANTARA) - Selama satu dasawarsa terakhir, diskursus yang tanpa henti mengenai bipatride (kewarganegaraan ganda) pada berbagai kegiatan yang melibatkan diaspora Indonesia, baik di dalam negeri maupun di mancanegara, terus bergulir. Hal ini berangkat dari fragmentasi kehidupan diaspora Indonesia yang mengalami berbagai problematika dengan solusi yang beragam.
Akhirnya pada penghujung Agustus tahun 2023 diterbitkan ketentuan visa diaspora. Visa ini merupakan bagian dari beragam jenis visa dan izin tinggal yang termaktub dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No. 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal.
Kaidah visa diaspora tertuang secara makro, yaitu skema pemberian visa diaspora dengan durasi tinggal 1 sampai 10 tahun. Ketentuan ini sebagai wadah untuk memfasilitasi diaspora Indonesia yang ingin berkontribusi bagi negeri. Memang visa diaspora diterbitkan bukan pada saat titik kulminasi narasi bipatride yang menghangat pada pertengahan tahun 2021.
Meskipun demikian, gaung visa diaspora tidaklah memudar. Pasalnya, nuansa pergumulan pandangan dan tanggapan dari berbagai kalangan yang saling beradu argumentasi, selama ini, telah memperoleh jalan tengah yang cukup melegakan bagi semua pihak.
Sepanjang satu dekade belakangan ini tidak dapat dipungkiri terdapat berbagai permasalahan di bidang keimigrasian yang patut untuk diprioritaskan agar segera diselesaikan dengan solusi terbaik.
Hal lain yang ikut menentukan diterbitkannya platform visa diaspora adalah setiap pemimpin memiliki perspektif dan prioritas kerja yang berbeda dalam mengarahkan laju organisasi. Sehingga baru pada periode ini, visa diaspora yang selanjutnya menjadi dasar pemberian izin tinggal diaspora dituangkan secara eksplisit dan akan dikomprehensifkan pada Oktober 2024.
Untuk itu telah dilakukan berbagai kajian dan
benchmarking
terkait visa dan izin tinggal bagi diaspora oleh Ditjen Imigrasi. Kesemuanya agar dapat menghasilkan rasam sesuai arahan Presiden, yaitu untuk memberikan visa dan izin tinggal bagi diaspora yang memiliki keahlian ataupun berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Kausanya, hingga kini, tercatat setidaknya ada 6 juta diaspora Indonesia yang tersebar di 18 negara.
Ordonansi pemberian visa dan izin tinggal bagi diaspora yang diterbitkan masih dalam kerangka arah kebijakan kewarganegaraan RI, yaitu menganut asas tunggal kewarganegaraan.
Oleh karenanya
benchmarking
telah dilaksanakan di New Delhi dan Kedutaan Besar India di Jakarta terkait skema Overseas Citizenship of India (OCI), dimana India juga tetap menganut
single nationality
. Benchmarking ini juga mengikutsertakan pemangku kepentingan terkait, namun masih memerlukan beberapa terobosan dan penyesuaian sebagaimana pola yang diterapkan oleh India dalam pemberian fasilitas OCI.
Berdasarkan kajian internal Ditjen Imigrasi, dalam rangka mengoptimalkan kontribusi diaspora Indonesia, maka opsi beleid visa baru yang dipilih ialah optimalisasi kebijakan visa tinggal terbatas, yang paling mendekati dengan patron fasilitas OCI.
Jika ditelisik pada Permenkumham No. 22/2023 tentang Visa dan Izin Tinggal, maka rasam mengenai visa tinggal terbatas diatur dari Pasal 34 sampai Pasal 66.
Sementara pada awal April telah ditetapkan Permenkumham No.11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Permenkumham No. 22/2023 tentang Visa dan Izin Tinggal.
Selanjutnya bila Permenkumham No.11/2024 ditelusuri, maka di antara Pasal 34 sampai Pasal 66 juga telah mengalami beberapa perubahan dan yang paling signifikan adalah Pasal 60 dihapus.
Dalam rangka optimalisasi reglemen visa dan izin tinggal bagi diaspora, saat ini telah disiapkan payung hukum berupa konsep awal Rancangan Permenkumham tentang Visa dan Izin Tinggal bagi Diaspora.
Mengenai substansi yang dimasukkan dalam Rancangan Permenkunham terkait visa dan izin tinggal bagi diaspora, antara lain jenis visa yang digunakan untuk diaspora, tata cara pemberian visa berdasarkan aturan yang telah diatur sebelumnya, mekanisme pemberian izin tinggal tetap (ITAP) bagi diaspora, fasilitas dan kemudahan keimigrasian bagi diaspora, pengawasan keimigrasian bagi diaspora.
Mari ditelisik, apakah substansi visa dan izin tinggal bagi diaspora tersebut patut dituangkan ke dalam Permenkumham tersendiri atau diintegrasikan ke dalam perubahan Permenkumham yang eksisting?
Jenis visa yang digunakan untuk diaspora adalah visa tinggal terbatas repatriasi dan penyatuan keluarga. Sementara itu pengaturan kedua jenis visa ini sudah termuat dalam Permenkumham yang eksisting.
Sementara tata cara pemberian visa diaspora berdasarkan aturan yang telah diatur sebelumnya. Hal ini juga bermakna bahwa visa diaspora hanya melanjutkan tata cara pemberian visa pada regulasi yang eksisting.
Mekanisme pemberian ITAP bagi diaspora, tentu saja tidak terlalu berbeda secara signifikan dengan skema pemberian ITAP lainnya pada ketentuan yang eksisting.
Berikutnya fasilitas dan kemudahan keimigrasian bagi diaspora dapat dieksplisitkan ke dalam pasal tambahan, yang berkemungkinan muatannya tidak terlalu banyak.
Terakhir, pengawasan keimigrasian bagi diaspora. Pengawasan keimigrasian bagi diaspora kurang lebih sama dengan pengawasan keimigrasian pada umumnya.
Bila menelisik secara koherensi muatan dimaksud yang terkandung dalam Rancangan Permenkumham tentang Visa dan Izin Tinggal bagi Diaspora, maka tidaklah berbeda secara signifikan dengan visa dan izin tinggal lainnya.
Maka dari itu, materi yang terdapat dalam Rancangan Permenkumham tentang Visa dan Izin Tinggal bagi Diaspora dapat diintegrasikan ke dalam Perubahan Permenkumham No. 11 Tahun 2024, mengingat yang paling mendekati skema fasilitas OCI adalah visa tinggal terbatas. Sementara itu substansi visa tinggal terbatas telah tersenarai dalam Permenkumham No.22/2023 dan Permenkumham No.11/2024.
Hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam memahami, menyelaraskan substansi visa tinggal terbatas yang terdapat pada Permenkumham No.22/2023 dan Permenkumham No.11/2024 dengan visa dan izin tinggal bagi diaspora.
Dengan disatukannya domain visa dan izin tinggal bagi diaspora dalam satu peraturan saja, tanpa menerbitkan peraturan yang baru, maka akan terjadi penyederhanaan regulasi, yang tentu saja bermuara pada efisiensi dan efektivitas dalam evaluasi peraturan perundang-undangan nantinya.
Hal yang lebih penting lagi adalah bila ketentuan beragam jenis visa dan izin tinggal terdapat dalam satu Permenkumham saja, maka akan memudahkan publik dalam mencerna dan memahami rasam visa dan izin tinggal lainnya.
Kausanya visa dan izin tinggal yang terdapat pada beleid yang eksisting memiliki korelasi dengan visa dan izin tinggal bagi diaspora yang sedang disusun.
Kemudian dalam upaya penyelarasan regulasi dari kementerian/lembaga (K/L) terkait dalam rangka pemberian fasilitas dan kemudahan bagi diaspora.
Hal yang patut dicatat adalah perlu adanya aturan secara rigid mengenai K/L yang berwewenang dalam hal pendataan, pemantauan dan pengawasan atas keberadaan diaspora Indonesia, baik di bumi khatulistiwa maupun di mancanegara.
Ihwal pembagian kewenangan secara tuntas menjadi salah satu kunci dari keberhasilan kolaborasi antarkementerian atau lembaga itu.
Sedikit menyampaikan masukan atas wacana perlu dirumuskannya undang-undang yang mengatur diaspora dalam bentuk Undang-Undang Omnibus atau Undang-Undang Diaspora Indonesia.
Jika ditelisik secara generik dari sudut substansi mengenai diaspora Indonesia, maka aturan diaspora Indonesia lebih tepat diintegrasikan ke dalam UU Omnibus.
Pasalnya pokok-pokok kaidah mengenai diaspora Indonesia sudah mencukupi bila dimazkurkan secara spesifik dan ringkas ke dalam UU Omnibus.
Selain itu, selama ini, salah satu amanah yang kerap digaungkan dalam rangka penyusunan ketentuan perundang-undangan adalah penyederhanaan regulasi.
*) Fenny Julita adalah alumnus Magister Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Analis Keimigrasian Ahli Madya, Ditjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM RI
Copyright © ANTARA 2024
| 2024-08-13 11:14:10+00:00 | media_online | antaranews.com | antaranews.com | Positif | null | Easy | 30 |
ditjen imigrasi | netral | 395,801,150 | Menyederhanakan regulasi, mengoptimalkan diaspora |
Jakarta (ANTARA) - Selama satu dasawarsa terakhir, diskursus yang tanpa henti mengenai bipatride (kewarganegaraan ganda) pada berbagai kegiatan yang melibatkan diaspora Indonesia, baik di dalam negeri maupun di mancanegara, terus bergulir. Hal ini berangkat dari fragmentasi kehidupan diaspora Indonesia yang mengalami berbagai problematika dengan solusi yang beragam.
Akhirnya pada penghujung Agustus tahun 2023 diterbitkan ketentuan visa diaspora. Visa ini merupakan bagian dari beragam jenis visa dan izin tinggal yang termaktub dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No. 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal.
Kaidah visa diaspora tertuang secara makro, yaitu skema pemberian visa diaspora dengan durasi tinggal 1 sampai 10 tahun. Ketentuan ini sebagai wadah untuk memfasilitasi diaspora Indonesia yang ingin berkontribusi bagi negeri. Memang visa diaspora diterbitkan bukan pada saat titik kulminasi narasi bipatride yang menghangat pada pertengahan tahun 2021.
Meskipun demikian, gaung visa diaspora tidaklah memudar. Pasalnya, nuansa pergumulan pandangan dan tanggapan dari berbagai kalangan yang saling beradu argumentasi, selama ini, telah memperoleh jalan tengah yang cukup melegakan bagi semua pihak.
Sepanjang satu dekade belakangan ini tidak dapat dipungkiri terdapat berbagai permasalahan di bidang keimigrasian yang patut untuk diprioritaskan agar segera diselesaikan dengan solusi terbaik.
Hal lain yang ikut menentukan diterbitkannya platform visa diaspora adalah setiap pemimpin memiliki perspektif dan prioritas kerja yang berbeda dalam mengarahkan laju organisasi. Sehingga baru pada periode ini, visa diaspora yang selanjutnya menjadi dasar pemberian izin tinggal diaspora dituangkan secara eksplisit dan akan dikomprehensifkan pada Oktober 2024.
Untuk itu telah dilakukan berbagai kajian dan
benchmarking
terkait visa dan izin tinggal bagi diaspora oleh Ditjen Imigrasi. Kesemuanya agar dapat menghasilkan rasam sesuai arahan Presiden, yaitu untuk memberikan visa dan izin tinggal bagi diaspora yang memiliki keahlian ataupun berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Kausanya, hingga kini, tercatat setidaknya ada 6 juta diaspora Indonesia yang tersebar di 18 negara.
Ordonansi pemberian visa dan izin tinggal bagi diaspora yang diterbitkan masih dalam kerangka arah kebijakan kewarganegaraan RI, yaitu menganut asas tunggal kewarganegaraan.
Oleh karenanya
benchmarking
telah dilaksanakan di New Delhi dan Kedutaan Besar India di Jakarta terkait skema Overseas Citizenship of India (OCI), dimana India juga tetap menganut
single nationality
. Benchmarking ini juga mengikutsertakan pemangku kepentingan terkait, namun masih memerlukan beberapa terobosan dan penyesuaian sebagaimana pola yang diterapkan oleh India dalam pemberian fasilitas OCI.
Berdasarkan kajian internal Ditjen Imigrasi, dalam rangka mengoptimalkan kontribusi diaspora Indonesia, maka opsi beleid visa baru yang dipilih ialah optimalisasi kebijakan visa tinggal terbatas, yang paling mendekati dengan patron fasilitas OCI.
Jika ditelisik pada Permenkumham No. 22/2023 tentang Visa dan Izin Tinggal, maka rasam mengenai visa tinggal terbatas diatur dari Pasal 34 sampai Pasal 66.
Sementara pada awal April telah ditetapkan Permenkumham No.11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Permenkumham No. 22/2023 tentang Visa dan Izin Tinggal.
Selanjutnya bila Permenkumham No.11/2024 ditelusuri, maka di antara Pasal 34 sampai Pasal 66 juga telah mengalami beberapa perubahan dan yang paling signifikan adalah Pasal 60 dihapus.
Dalam rangka optimalisasi reglemen visa dan izin tinggal bagi diaspora, saat ini telah disiapkan payung hukum berupa konsep awal Rancangan Permenkumham tentang Visa dan Izin Tinggal bagi Diaspora.
Mengenai substansi yang dimasukkan dalam Rancangan Permenkunham terkait visa dan izin tinggal bagi diaspora, antara lain jenis visa yang digunakan untuk diaspora, tata cara pemberian visa berdasarkan aturan yang telah diatur sebelumnya, mekanisme pemberian izin tinggal tetap (ITAP) bagi diaspora, fasilitas dan kemudahan keimigrasian bagi diaspora, pengawasan keimigrasian bagi diaspora.
Mari ditelisik, apakah substansi visa dan izin tinggal bagi diaspora tersebut patut dituangkan ke dalam Permenkumham tersendiri atau diintegrasikan ke dalam perubahan Permenkumham yang eksisting?
Jenis visa yang digunakan untuk diaspora adalah visa tinggal terbatas repatriasi dan penyatuan keluarga. Sementara itu pengaturan kedua jenis visa ini sudah termuat dalam Permenkumham yang eksisting.
Sementara tata cara pemberian visa diaspora berdasarkan aturan yang telah diatur sebelumnya. Hal ini juga bermakna bahwa visa diaspora hanya melanjutkan tata cara pemberian visa pada regulasi yang eksisting.
Mekanisme pemberian ITAP bagi diaspora, tentu saja tidak terlalu berbeda secara signifikan dengan skema pemberian ITAP lainnya pada ketentuan yang eksisting.
Berikutnya fasilitas dan kemudahan keimigrasian bagi diaspora dapat dieksplisitkan ke dalam pasal tambahan, yang berkemungkinan muatannya tidak terlalu banyak.
Terakhir, pengawasan keimigrasian bagi diaspora. Pengawasan keimigrasian bagi diaspora kurang lebih sama dengan pengawasan keimigrasian pada umumnya.
Bila menelisik secara koherensi muatan dimaksud yang terkandung dalam Rancangan Permenkumham tentang Visa dan Izin Tinggal bagi Diaspora, maka tidaklah berbeda secara signifikan dengan visa dan izin tinggal lainnya.
Maka dari itu, materi yang terdapat dalam Rancangan Permenkumham tentang Visa dan Izin Tinggal bagi Diaspora dapat diintegrasikan ke dalam Perubahan Permenkumham No. 11 Tahun 2024, mengingat yang paling mendekati skema fasilitas OCI adalah visa tinggal terbatas. Sementara itu substansi visa tinggal terbatas telah tersenarai dalam Permenkumham No.22/2023 dan Permenkumham No.11/2024.
Hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam memahami, menyelaraskan substansi visa tinggal terbatas yang terdapat pada Permenkumham No.22/2023 dan Permenkumham No.11/2024 dengan visa dan izin tinggal bagi diaspora.
Dengan disatukannya domain visa dan izin tinggal bagi diaspora dalam satu peraturan saja, tanpa menerbitkan peraturan yang baru, maka akan terjadi penyederhanaan regulasi, yang tentu saja bermuara pada efisiensi dan efektivitas dalam evaluasi peraturan perundang-undangan nantinya.
Hal yang lebih penting lagi adalah bila ketentuan beragam jenis visa dan izin tinggal terdapat dalam satu Permenkumham saja, maka akan memudahkan publik dalam mencerna dan memahami rasam visa dan izin tinggal lainnya.
Kausanya visa dan izin tinggal yang terdapat pada beleid yang eksisting memiliki korelasi dengan visa dan izin tinggal bagi diaspora yang sedang disusun.
Kemudian dalam upaya penyelarasan regulasi dari kementerian/lembaga (K/L) terkait dalam rangka pemberian fasilitas dan kemudahan bagi diaspora.
Hal yang patut dicatat adalah perlu adanya aturan secara rigid mengenai K/L yang berwewenang dalam hal pendataan, pemantauan dan pengawasan atas keberadaan diaspora Indonesia, baik di bumi khatulistiwa maupun di mancanegara.
Ihwal pembagian kewenangan secara tuntas menjadi salah satu kunci dari keberhasilan kolaborasi antarkementerian atau lembaga itu.
Sedikit menyampaikan masukan atas wacana perlu dirumuskannya undang-undang yang mengatur diaspora dalam bentuk Undang-Undang Omnibus atau Undang-Undang Diaspora Indonesia.
Jika ditelisik secara generik dari sudut substansi mengenai diaspora Indonesia, maka aturan diaspora Indonesia lebih tepat diintegrasikan ke dalam UU Omnibus.
Pasalnya pokok-pokok kaidah mengenai diaspora Indonesia sudah mencukupi bila dimazkurkan secara spesifik dan ringkas ke dalam UU Omnibus.
Selain itu, selama ini, salah satu amanah yang kerap digaungkan dalam rangka penyusunan ketentuan perundang-undangan adalah penyederhanaan regulasi.
*) Fenny Julita adalah alumnus Magister Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Analis Keimigrasian Ahli Madya, Ditjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM RI
Copyright © ANTARA 2024
| 2024-08-13 11:14:10+00:00 | media_online | antaranews.com | antaranews.com | Positif | null | null | 31 |
diaspora indonesia | positif | 395,801,150 | Menyederhanakan regulasi, mengoptimalkan diaspora |
Jakarta (ANTARA) - Selama satu dasawarsa terakhir, diskursus yang tanpa henti mengenai bipatride (kewarganegaraan ganda) pada berbagai kegiatan yang melibatkan diaspora Indonesia, baik di dalam negeri maupun di mancanegara, terus bergulir. Hal ini berangkat dari fragmentasi kehidupan diaspora Indonesia yang mengalami berbagai problematika dengan solusi yang beragam.
Akhirnya pada penghujung Agustus tahun 2023 diterbitkan ketentuan visa diaspora. Visa ini merupakan bagian dari beragam jenis visa dan izin tinggal yang termaktub dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No. 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal.
Kaidah visa diaspora tertuang secara makro, yaitu skema pemberian visa diaspora dengan durasi tinggal 1 sampai 10 tahun. Ketentuan ini sebagai wadah untuk memfasilitasi diaspora Indonesia yang ingin berkontribusi bagi negeri. Memang visa diaspora diterbitkan bukan pada saat titik kulminasi narasi bipatride yang menghangat pada pertengahan tahun 2021.
Meskipun demikian, gaung visa diaspora tidaklah memudar. Pasalnya, nuansa pergumulan pandangan dan tanggapan dari berbagai kalangan yang saling beradu argumentasi, selama ini, telah memperoleh jalan tengah yang cukup melegakan bagi semua pihak.
Sepanjang satu dekade belakangan ini tidak dapat dipungkiri terdapat berbagai permasalahan di bidang keimigrasian yang patut untuk diprioritaskan agar segera diselesaikan dengan solusi terbaik.
Hal lain yang ikut menentukan diterbitkannya platform visa diaspora adalah setiap pemimpin memiliki perspektif dan prioritas kerja yang berbeda dalam mengarahkan laju organisasi. Sehingga baru pada periode ini, visa diaspora yang selanjutnya menjadi dasar pemberian izin tinggal diaspora dituangkan secara eksplisit dan akan dikomprehensifkan pada Oktober 2024.
Untuk itu telah dilakukan berbagai kajian dan
benchmarking
terkait visa dan izin tinggal bagi diaspora oleh Ditjen Imigrasi. Kesemuanya agar dapat menghasilkan rasam sesuai arahan Presiden, yaitu untuk memberikan visa dan izin tinggal bagi diaspora yang memiliki keahlian ataupun berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Kausanya, hingga kini, tercatat setidaknya ada 6 juta diaspora Indonesia yang tersebar di 18 negara.
Ordonansi pemberian visa dan izin tinggal bagi diaspora yang diterbitkan masih dalam kerangka arah kebijakan kewarganegaraan RI, yaitu menganut asas tunggal kewarganegaraan.
Oleh karenanya
benchmarking
telah dilaksanakan di New Delhi dan Kedutaan Besar India di Jakarta terkait skema Overseas Citizenship of India (OCI), dimana India juga tetap menganut
single nationality
. Benchmarking ini juga mengikutsertakan pemangku kepentingan terkait, namun masih memerlukan beberapa terobosan dan penyesuaian sebagaimana pola yang diterapkan oleh India dalam pemberian fasilitas OCI.
Berdasarkan kajian internal Ditjen Imigrasi, dalam rangka mengoptimalkan kontribusi diaspora Indonesia, maka opsi beleid visa baru yang dipilih ialah optimalisasi kebijakan visa tinggal terbatas, yang paling mendekati dengan patron fasilitas OCI.
Jika ditelisik pada Permenkumham No. 22/2023 tentang Visa dan Izin Tinggal, maka rasam mengenai visa tinggal terbatas diatur dari Pasal 34 sampai Pasal 66.
Sementara pada awal April telah ditetapkan Permenkumham No.11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Permenkumham No. 22/2023 tentang Visa dan Izin Tinggal.
Selanjutnya bila Permenkumham No.11/2024 ditelusuri, maka di antara Pasal 34 sampai Pasal 66 juga telah mengalami beberapa perubahan dan yang paling signifikan adalah Pasal 60 dihapus.
Dalam rangka optimalisasi reglemen visa dan izin tinggal bagi diaspora, saat ini telah disiapkan payung hukum berupa konsep awal Rancangan Permenkumham tentang Visa dan Izin Tinggal bagi Diaspora.
Mengenai substansi yang dimasukkan dalam Rancangan Permenkunham terkait visa dan izin tinggal bagi diaspora, antara lain jenis visa yang digunakan untuk diaspora, tata cara pemberian visa berdasarkan aturan yang telah diatur sebelumnya, mekanisme pemberian izin tinggal tetap (ITAP) bagi diaspora, fasilitas dan kemudahan keimigrasian bagi diaspora, pengawasan keimigrasian bagi diaspora.
Mari ditelisik, apakah substansi visa dan izin tinggal bagi diaspora tersebut patut dituangkan ke dalam Permenkumham tersendiri atau diintegrasikan ke dalam perubahan Permenkumham yang eksisting?
Jenis visa yang digunakan untuk diaspora adalah visa tinggal terbatas repatriasi dan penyatuan keluarga. Sementara itu pengaturan kedua jenis visa ini sudah termuat dalam Permenkumham yang eksisting.
Sementara tata cara pemberian visa diaspora berdasarkan aturan yang telah diatur sebelumnya. Hal ini juga bermakna bahwa visa diaspora hanya melanjutkan tata cara pemberian visa pada regulasi yang eksisting.
Mekanisme pemberian ITAP bagi diaspora, tentu saja tidak terlalu berbeda secara signifikan dengan skema pemberian ITAP lainnya pada ketentuan yang eksisting.
Berikutnya fasilitas dan kemudahan keimigrasian bagi diaspora dapat dieksplisitkan ke dalam pasal tambahan, yang berkemungkinan muatannya tidak terlalu banyak.
Terakhir, pengawasan keimigrasian bagi diaspora. Pengawasan keimigrasian bagi diaspora kurang lebih sama dengan pengawasan keimigrasian pada umumnya.
Bila menelisik secara koherensi muatan dimaksud yang terkandung dalam Rancangan Permenkumham tentang Visa dan Izin Tinggal bagi Diaspora, maka tidaklah berbeda secara signifikan dengan visa dan izin tinggal lainnya.
Maka dari itu, materi yang terdapat dalam Rancangan Permenkumham tentang Visa dan Izin Tinggal bagi Diaspora dapat diintegrasikan ke dalam Perubahan Permenkumham No. 11 Tahun 2024, mengingat yang paling mendekati skema fasilitas OCI adalah visa tinggal terbatas. Sementara itu substansi visa tinggal terbatas telah tersenarai dalam Permenkumham No.22/2023 dan Permenkumham No.11/2024.
Hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam memahami, menyelaraskan substansi visa tinggal terbatas yang terdapat pada Permenkumham No.22/2023 dan Permenkumham No.11/2024 dengan visa dan izin tinggal bagi diaspora.
Dengan disatukannya domain visa dan izin tinggal bagi diaspora dalam satu peraturan saja, tanpa menerbitkan peraturan yang baru, maka akan terjadi penyederhanaan regulasi, yang tentu saja bermuara pada efisiensi dan efektivitas dalam evaluasi peraturan perundang-undangan nantinya.
Hal yang lebih penting lagi adalah bila ketentuan beragam jenis visa dan izin tinggal terdapat dalam satu Permenkumham saja, maka akan memudahkan publik dalam mencerna dan memahami rasam visa dan izin tinggal lainnya.
Kausanya visa dan izin tinggal yang terdapat pada beleid yang eksisting memiliki korelasi dengan visa dan izin tinggal bagi diaspora yang sedang disusun.
Kemudian dalam upaya penyelarasan regulasi dari kementerian/lembaga (K/L) terkait dalam rangka pemberian fasilitas dan kemudahan bagi diaspora.
Hal yang patut dicatat adalah perlu adanya aturan secara rigid mengenai K/L yang berwewenang dalam hal pendataan, pemantauan dan pengawasan atas keberadaan diaspora Indonesia, baik di bumi khatulistiwa maupun di mancanegara.
Ihwal pembagian kewenangan secara tuntas menjadi salah satu kunci dari keberhasilan kolaborasi antarkementerian atau lembaga itu.
Sedikit menyampaikan masukan atas wacana perlu dirumuskannya undang-undang yang mengatur diaspora dalam bentuk Undang-Undang Omnibus atau Undang-Undang Diaspora Indonesia.
Jika ditelisik secara generik dari sudut substansi mengenai diaspora Indonesia, maka aturan diaspora Indonesia lebih tepat diintegrasikan ke dalam UU Omnibus.
Pasalnya pokok-pokok kaidah mengenai diaspora Indonesia sudah mencukupi bila dimazkurkan secara spesifik dan ringkas ke dalam UU Omnibus.
Selain itu, selama ini, salah satu amanah yang kerap digaungkan dalam rangka penyusunan ketentuan perundang-undangan adalah penyederhanaan regulasi.
*) Fenny Julita adalah alumnus Magister Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Analis Keimigrasian Ahli Madya, Ditjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM RI
Copyright © ANTARA 2024
| 2024-08-13 11:14:10+00:00 | media_online | antaranews.com | antaranews.com | Positif | null | null | 32 |
uu omnibus | netral | 395,801,150 | Menyederhanakan regulasi, mengoptimalkan diaspora |
Jakarta (ANTARA) - Selama satu dasawarsa terakhir, diskursus yang tanpa henti mengenai bipatride (kewarganegaraan ganda) pada berbagai kegiatan yang melibatkan diaspora Indonesia, baik di dalam negeri maupun di mancanegara, terus bergulir. Hal ini berangkat dari fragmentasi kehidupan diaspora Indonesia yang mengalami berbagai problematika dengan solusi yang beragam.
Akhirnya pada penghujung Agustus tahun 2023 diterbitkan ketentuan visa diaspora. Visa ini merupakan bagian dari beragam jenis visa dan izin tinggal yang termaktub dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No. 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal.
Kaidah visa diaspora tertuang secara makro, yaitu skema pemberian visa diaspora dengan durasi tinggal 1 sampai 10 tahun. Ketentuan ini sebagai wadah untuk memfasilitasi diaspora Indonesia yang ingin berkontribusi bagi negeri. Memang visa diaspora diterbitkan bukan pada saat titik kulminasi narasi bipatride yang menghangat pada pertengahan tahun 2021.
Meskipun demikian, gaung visa diaspora tidaklah memudar. Pasalnya, nuansa pergumulan pandangan dan tanggapan dari berbagai kalangan yang saling beradu argumentasi, selama ini, telah memperoleh jalan tengah yang cukup melegakan bagi semua pihak.
Sepanjang satu dekade belakangan ini tidak dapat dipungkiri terdapat berbagai permasalahan di bidang keimigrasian yang patut untuk diprioritaskan agar segera diselesaikan dengan solusi terbaik.
Hal lain yang ikut menentukan diterbitkannya platform visa diaspora adalah setiap pemimpin memiliki perspektif dan prioritas kerja yang berbeda dalam mengarahkan laju organisasi. Sehingga baru pada periode ini, visa diaspora yang selanjutnya menjadi dasar pemberian izin tinggal diaspora dituangkan secara eksplisit dan akan dikomprehensifkan pada Oktober 2024.
Untuk itu telah dilakukan berbagai kajian dan
benchmarking
terkait visa dan izin tinggal bagi diaspora oleh Ditjen Imigrasi. Kesemuanya agar dapat menghasilkan rasam sesuai arahan Presiden, yaitu untuk memberikan visa dan izin tinggal bagi diaspora yang memiliki keahlian ataupun berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Kausanya, hingga kini, tercatat setidaknya ada 6 juta diaspora Indonesia yang tersebar di 18 negara.
Ordonansi pemberian visa dan izin tinggal bagi diaspora yang diterbitkan masih dalam kerangka arah kebijakan kewarganegaraan RI, yaitu menganut asas tunggal kewarganegaraan.
Oleh karenanya
benchmarking
telah dilaksanakan di New Delhi dan Kedutaan Besar India di Jakarta terkait skema Overseas Citizenship of India (OCI), dimana India juga tetap menganut
single nationality
. Benchmarking ini juga mengikutsertakan pemangku kepentingan terkait, namun masih memerlukan beberapa terobosan dan penyesuaian sebagaimana pola yang diterapkan oleh India dalam pemberian fasilitas OCI.
Berdasarkan kajian internal Ditjen Imigrasi, dalam rangka mengoptimalkan kontribusi diaspora Indonesia, maka opsi beleid visa baru yang dipilih ialah optimalisasi kebijakan visa tinggal terbatas, yang paling mendekati dengan patron fasilitas OCI.
Jika ditelisik pada Permenkumham No. 22/2023 tentang Visa dan Izin Tinggal, maka rasam mengenai visa tinggal terbatas diatur dari Pasal 34 sampai Pasal 66.
Sementara pada awal April telah ditetapkan Permenkumham No.11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Permenkumham No. 22/2023 tentang Visa dan Izin Tinggal.
Selanjutnya bila Permenkumham No.11/2024 ditelusuri, maka di antara Pasal 34 sampai Pasal 66 juga telah mengalami beberapa perubahan dan yang paling signifikan adalah Pasal 60 dihapus.
Dalam rangka optimalisasi reglemen visa dan izin tinggal bagi diaspora, saat ini telah disiapkan payung hukum berupa konsep awal Rancangan Permenkumham tentang Visa dan Izin Tinggal bagi Diaspora.
Mengenai substansi yang dimasukkan dalam Rancangan Permenkunham terkait visa dan izin tinggal bagi diaspora, antara lain jenis visa yang digunakan untuk diaspora, tata cara pemberian visa berdasarkan aturan yang telah diatur sebelumnya, mekanisme pemberian izin tinggal tetap (ITAP) bagi diaspora, fasilitas dan kemudahan keimigrasian bagi diaspora, pengawasan keimigrasian bagi diaspora.
Mari ditelisik, apakah substansi visa dan izin tinggal bagi diaspora tersebut patut dituangkan ke dalam Permenkumham tersendiri atau diintegrasikan ke dalam perubahan Permenkumham yang eksisting?
Jenis visa yang digunakan untuk diaspora adalah visa tinggal terbatas repatriasi dan penyatuan keluarga. Sementara itu pengaturan kedua jenis visa ini sudah termuat dalam Permenkumham yang eksisting.
Sementara tata cara pemberian visa diaspora berdasarkan aturan yang telah diatur sebelumnya. Hal ini juga bermakna bahwa visa diaspora hanya melanjutkan tata cara pemberian visa pada regulasi yang eksisting.
Mekanisme pemberian ITAP bagi diaspora, tentu saja tidak terlalu berbeda secara signifikan dengan skema pemberian ITAP lainnya pada ketentuan yang eksisting.
Berikutnya fasilitas dan kemudahan keimigrasian bagi diaspora dapat dieksplisitkan ke dalam pasal tambahan, yang berkemungkinan muatannya tidak terlalu banyak.
Terakhir, pengawasan keimigrasian bagi diaspora. Pengawasan keimigrasian bagi diaspora kurang lebih sama dengan pengawasan keimigrasian pada umumnya.
Bila menelisik secara koherensi muatan dimaksud yang terkandung dalam Rancangan Permenkumham tentang Visa dan Izin Tinggal bagi Diaspora, maka tidaklah berbeda secara signifikan dengan visa dan izin tinggal lainnya.
Maka dari itu, materi yang terdapat dalam Rancangan Permenkumham tentang Visa dan Izin Tinggal bagi Diaspora dapat diintegrasikan ke dalam Perubahan Permenkumham No. 11 Tahun 2024, mengingat yang paling mendekati skema fasilitas OCI adalah visa tinggal terbatas. Sementara itu substansi visa tinggal terbatas telah tersenarai dalam Permenkumham No.22/2023 dan Permenkumham No.11/2024.
Hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam memahami, menyelaraskan substansi visa tinggal terbatas yang terdapat pada Permenkumham No.22/2023 dan Permenkumham No.11/2024 dengan visa dan izin tinggal bagi diaspora.
Dengan disatukannya domain visa dan izin tinggal bagi diaspora dalam satu peraturan saja, tanpa menerbitkan peraturan yang baru, maka akan terjadi penyederhanaan regulasi, yang tentu saja bermuara pada efisiensi dan efektivitas dalam evaluasi peraturan perundang-undangan nantinya.
Hal yang lebih penting lagi adalah bila ketentuan beragam jenis visa dan izin tinggal terdapat dalam satu Permenkumham saja, maka akan memudahkan publik dalam mencerna dan memahami rasam visa dan izin tinggal lainnya.
Kausanya visa dan izin tinggal yang terdapat pada beleid yang eksisting memiliki korelasi dengan visa dan izin tinggal bagi diaspora yang sedang disusun.
Kemudian dalam upaya penyelarasan regulasi dari kementerian/lembaga (K/L) terkait dalam rangka pemberian fasilitas dan kemudahan bagi diaspora.
Hal yang patut dicatat adalah perlu adanya aturan secara rigid mengenai K/L yang berwewenang dalam hal pendataan, pemantauan dan pengawasan atas keberadaan diaspora Indonesia, baik di bumi khatulistiwa maupun di mancanegara.
Ihwal pembagian kewenangan secara tuntas menjadi salah satu kunci dari keberhasilan kolaborasi antarkementerian atau lembaga itu.
Sedikit menyampaikan masukan atas wacana perlu dirumuskannya undang-undang yang mengatur diaspora dalam bentuk Undang-Undang Omnibus atau Undang-Undang Diaspora Indonesia.
Jika ditelisik secara generik dari sudut substansi mengenai diaspora Indonesia, maka aturan diaspora Indonesia lebih tepat diintegrasikan ke dalam UU Omnibus.
Pasalnya pokok-pokok kaidah mengenai diaspora Indonesia sudah mencukupi bila dimazkurkan secara spesifik dan ringkas ke dalam UU Omnibus.
Selain itu, selama ini, salah satu amanah yang kerap digaungkan dalam rangka penyusunan ketentuan perundang-undangan adalah penyederhanaan regulasi.
*) Fenny Julita adalah alumnus Magister Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Analis Keimigrasian Ahli Madya, Ditjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM RI
Copyright © ANTARA 2024
| 2024-08-13 11:14:10+00:00 | media_online | antaranews.com | antaranews.com | Netral | null | null | 33 |
pengawasan keimigrasian | netral | 395,801,150 | Menyederhanakan regulasi, mengoptimalkan diaspora |
Jakarta (ANTARA) - Selama satu dasawarsa terakhir, diskursus yang tanpa henti mengenai bipatride (kewarganegaraan ganda) pada berbagai kegiatan yang melibatkan diaspora Indonesia, baik di dalam negeri maupun di mancanegara, terus bergulir. Hal ini berangkat dari fragmentasi kehidupan diaspora Indonesia yang mengalami berbagai problematika dengan solusi yang beragam.
Akhirnya pada penghujung Agustus tahun 2023 diterbitkan ketentuan visa diaspora. Visa ini merupakan bagian dari beragam jenis visa dan izin tinggal yang termaktub dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No. 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal.
Kaidah visa diaspora tertuang secara makro, yaitu skema pemberian visa diaspora dengan durasi tinggal 1 sampai 10 tahun. Ketentuan ini sebagai wadah untuk memfasilitasi diaspora Indonesia yang ingin berkontribusi bagi negeri. Memang visa diaspora diterbitkan bukan pada saat titik kulminasi narasi bipatride yang menghangat pada pertengahan tahun 2021.
Meskipun demikian, gaung visa diaspora tidaklah memudar. Pasalnya, nuansa pergumulan pandangan dan tanggapan dari berbagai kalangan yang saling beradu argumentasi, selama ini, telah memperoleh jalan tengah yang cukup melegakan bagi semua pihak.
Sepanjang satu dekade belakangan ini tidak dapat dipungkiri terdapat berbagai permasalahan di bidang keimigrasian yang patut untuk diprioritaskan agar segera diselesaikan dengan solusi terbaik.
Hal lain yang ikut menentukan diterbitkannya platform visa diaspora adalah setiap pemimpin memiliki perspektif dan prioritas kerja yang berbeda dalam mengarahkan laju organisasi. Sehingga baru pada periode ini, visa diaspora yang selanjutnya menjadi dasar pemberian izin tinggal diaspora dituangkan secara eksplisit dan akan dikomprehensifkan pada Oktober 2024.
Untuk itu telah dilakukan berbagai kajian dan
benchmarking
terkait visa dan izin tinggal bagi diaspora oleh Ditjen Imigrasi. Kesemuanya agar dapat menghasilkan rasam sesuai arahan Presiden, yaitu untuk memberikan visa dan izin tinggal bagi diaspora yang memiliki keahlian ataupun berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Kausanya, hingga kini, tercatat setidaknya ada 6 juta diaspora Indonesia yang tersebar di 18 negara.
Ordonansi pemberian visa dan izin tinggal bagi diaspora yang diterbitkan masih dalam kerangka arah kebijakan kewarganegaraan RI, yaitu menganut asas tunggal kewarganegaraan.
Oleh karenanya
benchmarking
telah dilaksanakan di New Delhi dan Kedutaan Besar India di Jakarta terkait skema Overseas Citizenship of India (OCI), dimana India juga tetap menganut
single nationality
. Benchmarking ini juga mengikutsertakan pemangku kepentingan terkait, namun masih memerlukan beberapa terobosan dan penyesuaian sebagaimana pola yang diterapkan oleh India dalam pemberian fasilitas OCI.
Berdasarkan kajian internal Ditjen Imigrasi, dalam rangka mengoptimalkan kontribusi diaspora Indonesia, maka opsi beleid visa baru yang dipilih ialah optimalisasi kebijakan visa tinggal terbatas, yang paling mendekati dengan patron fasilitas OCI.
Jika ditelisik pada Permenkumham No. 22/2023 tentang Visa dan Izin Tinggal, maka rasam mengenai visa tinggal terbatas diatur dari Pasal 34 sampai Pasal 66.
Sementara pada awal April telah ditetapkan Permenkumham No.11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Permenkumham No. 22/2023 tentang Visa dan Izin Tinggal.
Selanjutnya bila Permenkumham No.11/2024 ditelusuri, maka di antara Pasal 34 sampai Pasal 66 juga telah mengalami beberapa perubahan dan yang paling signifikan adalah Pasal 60 dihapus.
Dalam rangka optimalisasi reglemen visa dan izin tinggal bagi diaspora, saat ini telah disiapkan payung hukum berupa konsep awal Rancangan Permenkumham tentang Visa dan Izin Tinggal bagi Diaspora.
Mengenai substansi yang dimasukkan dalam Rancangan Permenkunham terkait visa dan izin tinggal bagi diaspora, antara lain jenis visa yang digunakan untuk diaspora, tata cara pemberian visa berdasarkan aturan yang telah diatur sebelumnya, mekanisme pemberian izin tinggal tetap (ITAP) bagi diaspora, fasilitas dan kemudahan keimigrasian bagi diaspora, pengawasan keimigrasian bagi diaspora.
Mari ditelisik, apakah substansi visa dan izin tinggal bagi diaspora tersebut patut dituangkan ke dalam Permenkumham tersendiri atau diintegrasikan ke dalam perubahan Permenkumham yang eksisting?
Jenis visa yang digunakan untuk diaspora adalah visa tinggal terbatas repatriasi dan penyatuan keluarga. Sementara itu pengaturan kedua jenis visa ini sudah termuat dalam Permenkumham yang eksisting.
Sementara tata cara pemberian visa diaspora berdasarkan aturan yang telah diatur sebelumnya. Hal ini juga bermakna bahwa visa diaspora hanya melanjutkan tata cara pemberian visa pada regulasi yang eksisting.
Mekanisme pemberian ITAP bagi diaspora, tentu saja tidak terlalu berbeda secara signifikan dengan skema pemberian ITAP lainnya pada ketentuan yang eksisting.
Berikutnya fasilitas dan kemudahan keimigrasian bagi diaspora dapat dieksplisitkan ke dalam pasal tambahan, yang berkemungkinan muatannya tidak terlalu banyak.
Terakhir, pengawasan keimigrasian bagi diaspora. Pengawasan keimigrasian bagi diaspora kurang lebih sama dengan pengawasan keimigrasian pada umumnya.
Bila menelisik secara koherensi muatan dimaksud yang terkandung dalam Rancangan Permenkumham tentang Visa dan Izin Tinggal bagi Diaspora, maka tidaklah berbeda secara signifikan dengan visa dan izin tinggal lainnya.
Maka dari itu, materi yang terdapat dalam Rancangan Permenkumham tentang Visa dan Izin Tinggal bagi Diaspora dapat diintegrasikan ke dalam Perubahan Permenkumham No. 11 Tahun 2024, mengingat yang paling mendekati skema fasilitas OCI adalah visa tinggal terbatas. Sementara itu substansi visa tinggal terbatas telah tersenarai dalam Permenkumham No.22/2023 dan Permenkumham No.11/2024.
Hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam memahami, menyelaraskan substansi visa tinggal terbatas yang terdapat pada Permenkumham No.22/2023 dan Permenkumham No.11/2024 dengan visa dan izin tinggal bagi diaspora.
Dengan disatukannya domain visa dan izin tinggal bagi diaspora dalam satu peraturan saja, tanpa menerbitkan peraturan yang baru, maka akan terjadi penyederhanaan regulasi, yang tentu saja bermuara pada efisiensi dan efektivitas dalam evaluasi peraturan perundang-undangan nantinya.
Hal yang lebih penting lagi adalah bila ketentuan beragam jenis visa dan izin tinggal terdapat dalam satu Permenkumham saja, maka akan memudahkan publik dalam mencerna dan memahami rasam visa dan izin tinggal lainnya.
Kausanya visa dan izin tinggal yang terdapat pada beleid yang eksisting memiliki korelasi dengan visa dan izin tinggal bagi diaspora yang sedang disusun.
Kemudian dalam upaya penyelarasan regulasi dari kementerian/lembaga (K/L) terkait dalam rangka pemberian fasilitas dan kemudahan bagi diaspora.
Hal yang patut dicatat adalah perlu adanya aturan secara rigid mengenai K/L yang berwewenang dalam hal pendataan, pemantauan dan pengawasan atas keberadaan diaspora Indonesia, baik di bumi khatulistiwa maupun di mancanegara.
Ihwal pembagian kewenangan secara tuntas menjadi salah satu kunci dari keberhasilan kolaborasi antarkementerian atau lembaga itu.
Sedikit menyampaikan masukan atas wacana perlu dirumuskannya undang-undang yang mengatur diaspora dalam bentuk Undang-Undang Omnibus atau Undang-Undang Diaspora Indonesia.
Jika ditelisik secara generik dari sudut substansi mengenai diaspora Indonesia, maka aturan diaspora Indonesia lebih tepat diintegrasikan ke dalam UU Omnibus.
Pasalnya pokok-pokok kaidah mengenai diaspora Indonesia sudah mencukupi bila dimazkurkan secara spesifik dan ringkas ke dalam UU Omnibus.
Selain itu, selama ini, salah satu amanah yang kerap digaungkan dalam rangka penyusunan ketentuan perundang-undangan adalah penyederhanaan regulasi.
*) Fenny Julita adalah alumnus Magister Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Analis Keimigrasian Ahli Madya, Ditjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM RI
Copyright © ANTARA 2024
| 2024-08-13 11:14:10+00:00 | media_online | antaranews.com | antaranews.com | Netral | null | null | 34 |
peraturan menteri hukum dan ham no. 11 tahun 2024 | netral | 395,801,150 | Menyederhanakan regulasi, mengoptimalkan diaspora |
Jakarta (ANTARA) - Selama satu dasawarsa terakhir, diskursus yang tanpa henti mengenai bipatride (kewarganegaraan ganda) pada berbagai kegiatan yang melibatkan diaspora Indonesia, baik di dalam negeri maupun di mancanegara, terus bergulir. Hal ini berangkat dari fragmentasi kehidupan diaspora Indonesia yang mengalami berbagai problematika dengan solusi yang beragam.
Akhirnya pada penghujung Agustus tahun 2023 diterbitkan ketentuan visa diaspora. Visa ini merupakan bagian dari beragam jenis visa dan izin tinggal yang termaktub dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No. 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal.
Kaidah visa diaspora tertuang secara makro, yaitu skema pemberian visa diaspora dengan durasi tinggal 1 sampai 10 tahun. Ketentuan ini sebagai wadah untuk memfasilitasi diaspora Indonesia yang ingin berkontribusi bagi negeri. Memang visa diaspora diterbitkan bukan pada saat titik kulminasi narasi bipatride yang menghangat pada pertengahan tahun 2021.
Meskipun demikian, gaung visa diaspora tidaklah memudar. Pasalnya, nuansa pergumulan pandangan dan tanggapan dari berbagai kalangan yang saling beradu argumentasi, selama ini, telah memperoleh jalan tengah yang cukup melegakan bagi semua pihak.
Sepanjang satu dekade belakangan ini tidak dapat dipungkiri terdapat berbagai permasalahan di bidang keimigrasian yang patut untuk diprioritaskan agar segera diselesaikan dengan solusi terbaik.
Hal lain yang ikut menentukan diterbitkannya platform visa diaspora adalah setiap pemimpin memiliki perspektif dan prioritas kerja yang berbeda dalam mengarahkan laju organisasi. Sehingga baru pada periode ini, visa diaspora yang selanjutnya menjadi dasar pemberian izin tinggal diaspora dituangkan secara eksplisit dan akan dikomprehensifkan pada Oktober 2024.
Untuk itu telah dilakukan berbagai kajian dan
benchmarking
terkait visa dan izin tinggal bagi diaspora oleh Ditjen Imigrasi. Kesemuanya agar dapat menghasilkan rasam sesuai arahan Presiden, yaitu untuk memberikan visa dan izin tinggal bagi diaspora yang memiliki keahlian ataupun berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Kausanya, hingga kini, tercatat setidaknya ada 6 juta diaspora Indonesia yang tersebar di 18 negara.
Ordonansi pemberian visa dan izin tinggal bagi diaspora yang diterbitkan masih dalam kerangka arah kebijakan kewarganegaraan RI, yaitu menganut asas tunggal kewarganegaraan.
Oleh karenanya
benchmarking
telah dilaksanakan di New Delhi dan Kedutaan Besar India di Jakarta terkait skema Overseas Citizenship of India (OCI), dimana India juga tetap menganut
single nationality
. Benchmarking ini juga mengikutsertakan pemangku kepentingan terkait, namun masih memerlukan beberapa terobosan dan penyesuaian sebagaimana pola yang diterapkan oleh India dalam pemberian fasilitas OCI.
Berdasarkan kajian internal Ditjen Imigrasi, dalam rangka mengoptimalkan kontribusi diaspora Indonesia, maka opsi beleid visa baru yang dipilih ialah optimalisasi kebijakan visa tinggal terbatas, yang paling mendekati dengan patron fasilitas OCI.
Jika ditelisik pada Permenkumham No. 22/2023 tentang Visa dan Izin Tinggal, maka rasam mengenai visa tinggal terbatas diatur dari Pasal 34 sampai Pasal 66.
Sementara pada awal April telah ditetapkan Permenkumham No.11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Permenkumham No. 22/2023 tentang Visa dan Izin Tinggal.
Selanjutnya bila Permenkumham No.11/2024 ditelusuri, maka di antara Pasal 34 sampai Pasal 66 juga telah mengalami beberapa perubahan dan yang paling signifikan adalah Pasal 60 dihapus.
Dalam rangka optimalisasi reglemen visa dan izin tinggal bagi diaspora, saat ini telah disiapkan payung hukum berupa konsep awal Rancangan Permenkumham tentang Visa dan Izin Tinggal bagi Diaspora.
Mengenai substansi yang dimasukkan dalam Rancangan Permenkunham terkait visa dan izin tinggal bagi diaspora, antara lain jenis visa yang digunakan untuk diaspora, tata cara pemberian visa berdasarkan aturan yang telah diatur sebelumnya, mekanisme pemberian izin tinggal tetap (ITAP) bagi diaspora, fasilitas dan kemudahan keimigrasian bagi diaspora, pengawasan keimigrasian bagi diaspora.
Mari ditelisik, apakah substansi visa dan izin tinggal bagi diaspora tersebut patut dituangkan ke dalam Permenkumham tersendiri atau diintegrasikan ke dalam perubahan Permenkumham yang eksisting?
Jenis visa yang digunakan untuk diaspora adalah visa tinggal terbatas repatriasi dan penyatuan keluarga. Sementara itu pengaturan kedua jenis visa ini sudah termuat dalam Permenkumham yang eksisting.
Sementara tata cara pemberian visa diaspora berdasarkan aturan yang telah diatur sebelumnya. Hal ini juga bermakna bahwa visa diaspora hanya melanjutkan tata cara pemberian visa pada regulasi yang eksisting.
Mekanisme pemberian ITAP bagi diaspora, tentu saja tidak terlalu berbeda secara signifikan dengan skema pemberian ITAP lainnya pada ketentuan yang eksisting.
Berikutnya fasilitas dan kemudahan keimigrasian bagi diaspora dapat dieksplisitkan ke dalam pasal tambahan, yang berkemungkinan muatannya tidak terlalu banyak.
Terakhir, pengawasan keimigrasian bagi diaspora. Pengawasan keimigrasian bagi diaspora kurang lebih sama dengan pengawasan keimigrasian pada umumnya.
Bila menelisik secara koherensi muatan dimaksud yang terkandung dalam Rancangan Permenkumham tentang Visa dan Izin Tinggal bagi Diaspora, maka tidaklah berbeda secara signifikan dengan visa dan izin tinggal lainnya.
Maka dari itu, materi yang terdapat dalam Rancangan Permenkumham tentang Visa dan Izin Tinggal bagi Diaspora dapat diintegrasikan ke dalam Perubahan Permenkumham No. 11 Tahun 2024, mengingat yang paling mendekati skema fasilitas OCI adalah visa tinggal terbatas. Sementara itu substansi visa tinggal terbatas telah tersenarai dalam Permenkumham No.22/2023 dan Permenkumham No.11/2024.
Hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam memahami, menyelaraskan substansi visa tinggal terbatas yang terdapat pada Permenkumham No.22/2023 dan Permenkumham No.11/2024 dengan visa dan izin tinggal bagi diaspora.
Dengan disatukannya domain visa dan izin tinggal bagi diaspora dalam satu peraturan saja, tanpa menerbitkan peraturan yang baru, maka akan terjadi penyederhanaan regulasi, yang tentu saja bermuara pada efisiensi dan efektivitas dalam evaluasi peraturan perundang-undangan nantinya.
Hal yang lebih penting lagi adalah bila ketentuan beragam jenis visa dan izin tinggal terdapat dalam satu Permenkumham saja, maka akan memudahkan publik dalam mencerna dan memahami rasam visa dan izin tinggal lainnya.
Kausanya visa dan izin tinggal yang terdapat pada beleid yang eksisting memiliki korelasi dengan visa dan izin tinggal bagi diaspora yang sedang disusun.
Kemudian dalam upaya penyelarasan regulasi dari kementerian/lembaga (K/L) terkait dalam rangka pemberian fasilitas dan kemudahan bagi diaspora.
Hal yang patut dicatat adalah perlu adanya aturan secara rigid mengenai K/L yang berwewenang dalam hal pendataan, pemantauan dan pengawasan atas keberadaan diaspora Indonesia, baik di bumi khatulistiwa maupun di mancanegara.
Ihwal pembagian kewenangan secara tuntas menjadi salah satu kunci dari keberhasilan kolaborasi antarkementerian atau lembaga itu.
Sedikit menyampaikan masukan atas wacana perlu dirumuskannya undang-undang yang mengatur diaspora dalam bentuk Undang-Undang Omnibus atau Undang-Undang Diaspora Indonesia.
Jika ditelisik secara generik dari sudut substansi mengenai diaspora Indonesia, maka aturan diaspora Indonesia lebih tepat diintegrasikan ke dalam UU Omnibus.
Pasalnya pokok-pokok kaidah mengenai diaspora Indonesia sudah mencukupi bila dimazkurkan secara spesifik dan ringkas ke dalam UU Omnibus.
Selain itu, selama ini, salah satu amanah yang kerap digaungkan dalam rangka penyusunan ketentuan perundang-undangan adalah penyederhanaan regulasi.
*) Fenny Julita adalah alumnus Magister Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Analis Keimigrasian Ahli Madya, Ditjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM RI
Copyright © ANTARA 2024
| 2024-08-13 11:14:10+00:00 | media_online | antaranews.com | antaranews.com | Netral | null | null | 35 |
peraturan menteri hukum dan ham no. 22 tahun 2023 | netral | 395,801,150 | Menyederhanakan regulasi, mengoptimalkan diaspora |
Jakarta (ANTARA) - Selama satu dasawarsa terakhir, diskursus yang tanpa henti mengenai bipatride (kewarganegaraan ganda) pada berbagai kegiatan yang melibatkan diaspora Indonesia, baik di dalam negeri maupun di mancanegara, terus bergulir. Hal ini berangkat dari fragmentasi kehidupan diaspora Indonesia yang mengalami berbagai problematika dengan solusi yang beragam.
Akhirnya pada penghujung Agustus tahun 2023 diterbitkan ketentuan visa diaspora. Visa ini merupakan bagian dari beragam jenis visa dan izin tinggal yang termaktub dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No. 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal.
Kaidah visa diaspora tertuang secara makro, yaitu skema pemberian visa diaspora dengan durasi tinggal 1 sampai 10 tahun. Ketentuan ini sebagai wadah untuk memfasilitasi diaspora Indonesia yang ingin berkontribusi bagi negeri. Memang visa diaspora diterbitkan bukan pada saat titik kulminasi narasi bipatride yang menghangat pada pertengahan tahun 2021.
Meskipun demikian, gaung visa diaspora tidaklah memudar. Pasalnya, nuansa pergumulan pandangan dan tanggapan dari berbagai kalangan yang saling beradu argumentasi, selama ini, telah memperoleh jalan tengah yang cukup melegakan bagi semua pihak.
Sepanjang satu dekade belakangan ini tidak dapat dipungkiri terdapat berbagai permasalahan di bidang keimigrasian yang patut untuk diprioritaskan agar segera diselesaikan dengan solusi terbaik.
Hal lain yang ikut menentukan diterbitkannya platform visa diaspora adalah setiap pemimpin memiliki perspektif dan prioritas kerja yang berbeda dalam mengarahkan laju organisasi. Sehingga baru pada periode ini, visa diaspora yang selanjutnya menjadi dasar pemberian izin tinggal diaspora dituangkan secara eksplisit dan akan dikomprehensifkan pada Oktober 2024.
Untuk itu telah dilakukan berbagai kajian dan
benchmarking
terkait visa dan izin tinggal bagi diaspora oleh Ditjen Imigrasi. Kesemuanya agar dapat menghasilkan rasam sesuai arahan Presiden, yaitu untuk memberikan visa dan izin tinggal bagi diaspora yang memiliki keahlian ataupun berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Kausanya, hingga kini, tercatat setidaknya ada 6 juta diaspora Indonesia yang tersebar di 18 negara.
Ordonansi pemberian visa dan izin tinggal bagi diaspora yang diterbitkan masih dalam kerangka arah kebijakan kewarganegaraan RI, yaitu menganut asas tunggal kewarganegaraan.
Oleh karenanya
benchmarking
telah dilaksanakan di New Delhi dan Kedutaan Besar India di Jakarta terkait skema Overseas Citizenship of India (OCI), dimana India juga tetap menganut
single nationality
. Benchmarking ini juga mengikutsertakan pemangku kepentingan terkait, namun masih memerlukan beberapa terobosan dan penyesuaian sebagaimana pola yang diterapkan oleh India dalam pemberian fasilitas OCI.
Berdasarkan kajian internal Ditjen Imigrasi, dalam rangka mengoptimalkan kontribusi diaspora Indonesia, maka opsi beleid visa baru yang dipilih ialah optimalisasi kebijakan visa tinggal terbatas, yang paling mendekati dengan patron fasilitas OCI.
Jika ditelisik pada Permenkumham No. 22/2023 tentang Visa dan Izin Tinggal, maka rasam mengenai visa tinggal terbatas diatur dari Pasal 34 sampai Pasal 66.
Sementara pada awal April telah ditetapkan Permenkumham No.11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Permenkumham No. 22/2023 tentang Visa dan Izin Tinggal.
Selanjutnya bila Permenkumham No.11/2024 ditelusuri, maka di antara Pasal 34 sampai Pasal 66 juga telah mengalami beberapa perubahan dan yang paling signifikan adalah Pasal 60 dihapus.
Dalam rangka optimalisasi reglemen visa dan izin tinggal bagi diaspora, saat ini telah disiapkan payung hukum berupa konsep awal Rancangan Permenkumham tentang Visa dan Izin Tinggal bagi Diaspora.
Mengenai substansi yang dimasukkan dalam Rancangan Permenkunham terkait visa dan izin tinggal bagi diaspora, antara lain jenis visa yang digunakan untuk diaspora, tata cara pemberian visa berdasarkan aturan yang telah diatur sebelumnya, mekanisme pemberian izin tinggal tetap (ITAP) bagi diaspora, fasilitas dan kemudahan keimigrasian bagi diaspora, pengawasan keimigrasian bagi diaspora.
Mari ditelisik, apakah substansi visa dan izin tinggal bagi diaspora tersebut patut dituangkan ke dalam Permenkumham tersendiri atau diintegrasikan ke dalam perubahan Permenkumham yang eksisting?
Jenis visa yang digunakan untuk diaspora adalah visa tinggal terbatas repatriasi dan penyatuan keluarga. Sementara itu pengaturan kedua jenis visa ini sudah termuat dalam Permenkumham yang eksisting.
Sementara tata cara pemberian visa diaspora berdasarkan aturan yang telah diatur sebelumnya. Hal ini juga bermakna bahwa visa diaspora hanya melanjutkan tata cara pemberian visa pada regulasi yang eksisting.
Mekanisme pemberian ITAP bagi diaspora, tentu saja tidak terlalu berbeda secara signifikan dengan skema pemberian ITAP lainnya pada ketentuan yang eksisting.
Berikutnya fasilitas dan kemudahan keimigrasian bagi diaspora dapat dieksplisitkan ke dalam pasal tambahan, yang berkemungkinan muatannya tidak terlalu banyak.
Terakhir, pengawasan keimigrasian bagi diaspora. Pengawasan keimigrasian bagi diaspora kurang lebih sama dengan pengawasan keimigrasian pada umumnya.
Bila menelisik secara koherensi muatan dimaksud yang terkandung dalam Rancangan Permenkumham tentang Visa dan Izin Tinggal bagi Diaspora, maka tidaklah berbeda secara signifikan dengan visa dan izin tinggal lainnya.
Maka dari itu, materi yang terdapat dalam Rancangan Permenkumham tentang Visa dan Izin Tinggal bagi Diaspora dapat diintegrasikan ke dalam Perubahan Permenkumham No. 11 Tahun 2024, mengingat yang paling mendekati skema fasilitas OCI adalah visa tinggal terbatas. Sementara itu substansi visa tinggal terbatas telah tersenarai dalam Permenkumham No.22/2023 dan Permenkumham No.11/2024.
Hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam memahami, menyelaraskan substansi visa tinggal terbatas yang terdapat pada Permenkumham No.22/2023 dan Permenkumham No.11/2024 dengan visa dan izin tinggal bagi diaspora.
Dengan disatukannya domain visa dan izin tinggal bagi diaspora dalam satu peraturan saja, tanpa menerbitkan peraturan yang baru, maka akan terjadi penyederhanaan regulasi, yang tentu saja bermuara pada efisiensi dan efektivitas dalam evaluasi peraturan perundang-undangan nantinya.
Hal yang lebih penting lagi adalah bila ketentuan beragam jenis visa dan izin tinggal terdapat dalam satu Permenkumham saja, maka akan memudahkan publik dalam mencerna dan memahami rasam visa dan izin tinggal lainnya.
Kausanya visa dan izin tinggal yang terdapat pada beleid yang eksisting memiliki korelasi dengan visa dan izin tinggal bagi diaspora yang sedang disusun.
Kemudian dalam upaya penyelarasan regulasi dari kementerian/lembaga (K/L) terkait dalam rangka pemberian fasilitas dan kemudahan bagi diaspora.
Hal yang patut dicatat adalah perlu adanya aturan secara rigid mengenai K/L yang berwewenang dalam hal pendataan, pemantauan dan pengawasan atas keberadaan diaspora Indonesia, baik di bumi khatulistiwa maupun di mancanegara.
Ihwal pembagian kewenangan secara tuntas menjadi salah satu kunci dari keberhasilan kolaborasi antarkementerian atau lembaga itu.
Sedikit menyampaikan masukan atas wacana perlu dirumuskannya undang-undang yang mengatur diaspora dalam bentuk Undang-Undang Omnibus atau Undang-Undang Diaspora Indonesia.
Jika ditelisik secara generik dari sudut substansi mengenai diaspora Indonesia, maka aturan diaspora Indonesia lebih tepat diintegrasikan ke dalam UU Omnibus.
Pasalnya pokok-pokok kaidah mengenai diaspora Indonesia sudah mencukupi bila dimazkurkan secara spesifik dan ringkas ke dalam UU Omnibus.
Selain itu, selama ini, salah satu amanah yang kerap digaungkan dalam rangka penyusunan ketentuan perundang-undangan adalah penyederhanaan regulasi.
*) Fenny Julita adalah alumnus Magister Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Analis Keimigrasian Ahli Madya, Ditjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM RI
Copyright © ANTARA 2024
| 2024-08-13 11:14:10+00:00 | media_online | antaranews.com | antaranews.com | Netral | null | null | 36 |
fenny julita | netral | 395,801,150 | Menyederhanakan regulasi, mengoptimalkan diaspora |
Jakarta (ANTARA) - Selama satu dasawarsa terakhir, diskursus yang tanpa henti mengenai bipatride (kewarganegaraan ganda) pada berbagai kegiatan yang melibatkan diaspora Indonesia, baik di dalam negeri maupun di mancanegara, terus bergulir. Hal ini berangkat dari fragmentasi kehidupan diaspora Indonesia yang mengalami berbagai problematika dengan solusi yang beragam.
Akhirnya pada penghujung Agustus tahun 2023 diterbitkan ketentuan visa diaspora. Visa ini merupakan bagian dari beragam jenis visa dan izin tinggal yang termaktub dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No. 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal.
Kaidah visa diaspora tertuang secara makro, yaitu skema pemberian visa diaspora dengan durasi tinggal 1 sampai 10 tahun. Ketentuan ini sebagai wadah untuk memfasilitasi diaspora Indonesia yang ingin berkontribusi bagi negeri. Memang visa diaspora diterbitkan bukan pada saat titik kulminasi narasi bipatride yang menghangat pada pertengahan tahun 2021.
Meskipun demikian, gaung visa diaspora tidaklah memudar. Pasalnya, nuansa pergumulan pandangan dan tanggapan dari berbagai kalangan yang saling beradu argumentasi, selama ini, telah memperoleh jalan tengah yang cukup melegakan bagi semua pihak.
Sepanjang satu dekade belakangan ini tidak dapat dipungkiri terdapat berbagai permasalahan di bidang keimigrasian yang patut untuk diprioritaskan agar segera diselesaikan dengan solusi terbaik.
Hal lain yang ikut menentukan diterbitkannya platform visa diaspora adalah setiap pemimpin memiliki perspektif dan prioritas kerja yang berbeda dalam mengarahkan laju organisasi. Sehingga baru pada periode ini, visa diaspora yang selanjutnya menjadi dasar pemberian izin tinggal diaspora dituangkan secara eksplisit dan akan dikomprehensifkan pada Oktober 2024.
Untuk itu telah dilakukan berbagai kajian dan
benchmarking
terkait visa dan izin tinggal bagi diaspora oleh Ditjen Imigrasi. Kesemuanya agar dapat menghasilkan rasam sesuai arahan Presiden, yaitu untuk memberikan visa dan izin tinggal bagi diaspora yang memiliki keahlian ataupun berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Kausanya, hingga kini, tercatat setidaknya ada 6 juta diaspora Indonesia yang tersebar di 18 negara.
Ordonansi pemberian visa dan izin tinggal bagi diaspora yang diterbitkan masih dalam kerangka arah kebijakan kewarganegaraan RI, yaitu menganut asas tunggal kewarganegaraan.
Oleh karenanya
benchmarking
telah dilaksanakan di New Delhi dan Kedutaan Besar India di Jakarta terkait skema Overseas Citizenship of India (OCI), dimana India juga tetap menganut
single nationality
. Benchmarking ini juga mengikutsertakan pemangku kepentingan terkait, namun masih memerlukan beberapa terobosan dan penyesuaian sebagaimana pola yang diterapkan oleh India dalam pemberian fasilitas OCI.
Berdasarkan kajian internal Ditjen Imigrasi, dalam rangka mengoptimalkan kontribusi diaspora Indonesia, maka opsi beleid visa baru yang dipilih ialah optimalisasi kebijakan visa tinggal terbatas, yang paling mendekati dengan patron fasilitas OCI.
Jika ditelisik pada Permenkumham No. 22/2023 tentang Visa dan Izin Tinggal, maka rasam mengenai visa tinggal terbatas diatur dari Pasal 34 sampai Pasal 66.
Sementara pada awal April telah ditetapkan Permenkumham No.11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Permenkumham No. 22/2023 tentang Visa dan Izin Tinggal.
Selanjutnya bila Permenkumham No.11/2024 ditelusuri, maka di antara Pasal 34 sampai Pasal 66 juga telah mengalami beberapa perubahan dan yang paling signifikan adalah Pasal 60 dihapus.
Dalam rangka optimalisasi reglemen visa dan izin tinggal bagi diaspora, saat ini telah disiapkan payung hukum berupa konsep awal Rancangan Permenkumham tentang Visa dan Izin Tinggal bagi Diaspora.
Mengenai substansi yang dimasukkan dalam Rancangan Permenkunham terkait visa dan izin tinggal bagi diaspora, antara lain jenis visa yang digunakan untuk diaspora, tata cara pemberian visa berdasarkan aturan yang telah diatur sebelumnya, mekanisme pemberian izin tinggal tetap (ITAP) bagi diaspora, fasilitas dan kemudahan keimigrasian bagi diaspora, pengawasan keimigrasian bagi diaspora.
Mari ditelisik, apakah substansi visa dan izin tinggal bagi diaspora tersebut patut dituangkan ke dalam Permenkumham tersendiri atau diintegrasikan ke dalam perubahan Permenkumham yang eksisting?
Jenis visa yang digunakan untuk diaspora adalah visa tinggal terbatas repatriasi dan penyatuan keluarga. Sementara itu pengaturan kedua jenis visa ini sudah termuat dalam Permenkumham yang eksisting.
Sementara tata cara pemberian visa diaspora berdasarkan aturan yang telah diatur sebelumnya. Hal ini juga bermakna bahwa visa diaspora hanya melanjutkan tata cara pemberian visa pada regulasi yang eksisting.
Mekanisme pemberian ITAP bagi diaspora, tentu saja tidak terlalu berbeda secara signifikan dengan skema pemberian ITAP lainnya pada ketentuan yang eksisting.
Berikutnya fasilitas dan kemudahan keimigrasian bagi diaspora dapat dieksplisitkan ke dalam pasal tambahan, yang berkemungkinan muatannya tidak terlalu banyak.
Terakhir, pengawasan keimigrasian bagi diaspora. Pengawasan keimigrasian bagi diaspora kurang lebih sama dengan pengawasan keimigrasian pada umumnya.
Bila menelisik secara koherensi muatan dimaksud yang terkandung dalam Rancangan Permenkumham tentang Visa dan Izin Tinggal bagi Diaspora, maka tidaklah berbeda secara signifikan dengan visa dan izin tinggal lainnya.
Maka dari itu, materi yang terdapat dalam Rancangan Permenkumham tentang Visa dan Izin Tinggal bagi Diaspora dapat diintegrasikan ke dalam Perubahan Permenkumham No. 11 Tahun 2024, mengingat yang paling mendekati skema fasilitas OCI adalah visa tinggal terbatas. Sementara itu substansi visa tinggal terbatas telah tersenarai dalam Permenkumham No.22/2023 dan Permenkumham No.11/2024.
Hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam memahami, menyelaraskan substansi visa tinggal terbatas yang terdapat pada Permenkumham No.22/2023 dan Permenkumham No.11/2024 dengan visa dan izin tinggal bagi diaspora.
Dengan disatukannya domain visa dan izin tinggal bagi diaspora dalam satu peraturan saja, tanpa menerbitkan peraturan yang baru, maka akan terjadi penyederhanaan regulasi, yang tentu saja bermuara pada efisiensi dan efektivitas dalam evaluasi peraturan perundang-undangan nantinya.
Hal yang lebih penting lagi adalah bila ketentuan beragam jenis visa dan izin tinggal terdapat dalam satu Permenkumham saja, maka akan memudahkan publik dalam mencerna dan memahami rasam visa dan izin tinggal lainnya.
Kausanya visa dan izin tinggal yang terdapat pada beleid yang eksisting memiliki korelasi dengan visa dan izin tinggal bagi diaspora yang sedang disusun.
Kemudian dalam upaya penyelarasan regulasi dari kementerian/lembaga (K/L) terkait dalam rangka pemberian fasilitas dan kemudahan bagi diaspora.
Hal yang patut dicatat adalah perlu adanya aturan secara rigid mengenai K/L yang berwewenang dalam hal pendataan, pemantauan dan pengawasan atas keberadaan diaspora Indonesia, baik di bumi khatulistiwa maupun di mancanegara.
Ihwal pembagian kewenangan secara tuntas menjadi salah satu kunci dari keberhasilan kolaborasi antarkementerian atau lembaga itu.
Sedikit menyampaikan masukan atas wacana perlu dirumuskannya undang-undang yang mengatur diaspora dalam bentuk Undang-Undang Omnibus atau Undang-Undang Diaspora Indonesia.
Jika ditelisik secara generik dari sudut substansi mengenai diaspora Indonesia, maka aturan diaspora Indonesia lebih tepat diintegrasikan ke dalam UU Omnibus.
Pasalnya pokok-pokok kaidah mengenai diaspora Indonesia sudah mencukupi bila dimazkurkan secara spesifik dan ringkas ke dalam UU Omnibus.
Selain itu, selama ini, salah satu amanah yang kerap digaungkan dalam rangka penyusunan ketentuan perundang-undangan adalah penyederhanaan regulasi.
*) Fenny Julita adalah alumnus Magister Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Analis Keimigrasian Ahli Madya, Ditjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM RI
Copyright © ANTARA 2024
| 2024-08-13 11:14:10+00:00 | media_online | antaranews.com | antaranews.com | Positif | Karena Entitas adalah penulis artikel maka sentimen Positif | null | 37 |
elsie stancombe | negatif | 395,802,039 | Inggris Tangkap Hampir 1.000 Perusuh Sayap Kanan | LONDON, SELASA — Kepolisian Inggris menangkap 975 orang terkait kerusuhan oleh pendukung sayap kanan. Meski kerusuhan reda, pekerjaan berat masih menanti Inggris. Salah satunya, bahaya laten rasisme masih terus mengintai.
Dalam pernyataan pada Senin (12/8/2024) malam waktu London atau Selasa dini hari WIB, Kantor Perdana Menteri Inggris gembira ketegangan mereda. Pemerintah juga memuji kinerja polisi bersama masyarakat yang bahu-membahu mengatasi kerusuhan di daerah masing-masing.
Dari 975 tersangka, 500 mulai disidang. Derek Drummond (58) adalah orang pertama yang divonis pengadilan Inggris. Ia dihukum kurungan 3 tahun. Selain merusuh, Drummond juga terbukti menyerang petugas tanggap darurat yang datang ke lokasi kekacauan untuk membantu orang terluka. Drummond terbukti terlibat kerusuhan di Liverpool.
Selain menghukum perusuh, pemerintah juga membangun kembali wilayah-wilayah yang mengalami kerusakan. Menteri Bisnis Jonathan Reynolds bersurat kepada Asosiasi Perusahaan Asuransi Inggris guna memastikan toko-toko dan tempat usaha yang rusak akibat kerusuhan diberi ganti rugi.
Terdapat pula intervensi di sektor pendidikan masyarakat. Pemerintah membuat tambahan baru di kurikulum nasional bahwa sejak taman kanak-kanak, murid-murid Inggris akan diajar literasi media sosial. Hal ini bertujuan agar sedini mungkin masyarakat memiliki kemampuan memilah dan memilih informasi di media sosial sehingga bisa mengenali konten hoaks, disinformasi, dan misinformasi.
Sebab, kerusuhan ekstrem kanan bisa tersulut dan menyebar hanya dalam 24 jam pada 31 Juli 2024. Penyebabnya ialah akun media sosial Liga Pembela Inggris (EDL) menyebarkan kebohongan. Menurut EDL, pelaku penusukan di sanggar tari Southport yang menewaskan tiga anak perempuan adalah imigran Muslim.
Terbakar hoaks, pendukung ekstrem kanan menyerang masjid dan berbagai tempat pelatihan imigran. Hakim Southport akhirnya terpaksa mengungkap identitas pelaku ialah remaja berkewarganegaraan Inggris bernama Axel (sebelumnya tertulis Alex) Rudakubana.
Ia keturunan Rwanda dan bukan Muslim. Motif penusukan tidak diumumkan mengingat usia pelaku di bawah 18 tahun.
”Ini tidak cukup. Harus ada usaha nyata peningkatan taraf hidup masyarakat, tertama di daerah-daerah yang terlilit secara perekonomian,” kata Direktur British Future Sunder Katwala kepada harian The New York Times.
Para peneliti isu kemasyarakatan melihat kerusuhan terjadi di kota-kota dengan mayoritas masyarakat kelas pekerja kulit putih. Apabila data ini disandingkan dengan data kesejahteraan secara umum, memang ada masalah di akses layanan kesehatan dan jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia.
Salah satu contohnya ialah apabila warga dari area kerah biru ini sakit, mereka tidak bisa langsung memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Mereka harus mengantre yang bisa memakan waktu sampai beberapa pekan. Ini membuat masyarakat menganggap pemerintah tidak memperhatikan kesejahteraan mereka.
Pada saat yang sama, Undang-Undang Imigrasi Inggris terbuka kepada para pencari suaka. Dalam lima tahun belakangan, Inggris menerima pengungsi dari Ukraina, Hong Kong, dan Afghanistan. Status mereka memang telah disaring dan dipastikan sebagai pencari suaka.
Meskipun demikian, masyarakat yang tidak puas terhadap pemerintah menganggap ada perlakuan pilih kasih. Warga merasa pemerintah memperhatikan pendatang, bukan warga sendiri.
Terdapat pula persoalan imigran ilegal. Mereka adalah para pengungsi, umumnya dari Afrika, yang datang ke Eropa dengan menaiki kapal. Biasanya mereka diselamatkan oleh kapal-kapal penjaga pantai. Aturan Inggris ialah mendeportasi mereka, tetapi banyak yang berhasil kabur dan bekerja secara diam-diam di Inggris.
Sergio Aguilar, ayah dari Alice da Silva Aguilar (9), salah satu korban tewas dalam kasus penusukan Southport meminta agar masyarakat tenang dan menghentikan kerusuhan. Ia mengutarakannya ketika memakamkan putrinya.
Setelah Aguilar, orangtua dari dua anak yang tewas, yaitu Elsie Stancombe (7) dan Bebe King (6), juga mengutarakan permintaan serupa. ”Saya sungguh malu dan menyesal. Saya meminta maaf Anda harus mengungkapkannya di pemakaman putri Anda. Kami berharap para pelaku kerusuhan tertunduk malu mendengar permintaan Anda,” kata Kepala Polisi Sektor Meyerside, Southport, Serena Kennedy yang turut hadir di pemakaman Alice.
Kemi Badenoch, politikus dari Partai Konservatif yang merupakan oposisi pemerintahan Partai Buruh, mengatakan, selama ini Inggris cenderung tutup mata dan menganggap masyarakatnya inklusif. Memang, secara umum, masyarakat Inggris majemuk dan relatif tidak bermasalah.
Kondisi Ini membuat pemerintah terlena dan melupakan bahwa sejatinya ada bara dalam sekam rasisme di kelompok sayap kanan. Meskipun jumlahnya kecil, apabila dibiarkan, bisa merusak masyarakat.
”Akhirnya kejadian dan tidak hanya fisik kota yang rusak, masyarakat trauma. Kita harus memiliki strategi integrasi masyarakat yang terbuka dan terukur. Kita harus membahasnya dari semua aspek, mulai dari imigrasi, perumahan, pekerjaan, hingga kesehatan,” tutur Badenoch kepada The Telegraph.
Selain itu, juga perlu ada peraturan mengenai imigran. Partai Konservatif, ketika memegang pemerintahan, memiliki kebijakan mendeportasi para manusia perahu.
Hal ini dikritik masyarakat dan pembela hak asasi manusia. Orang-orang yang datang ke Inggris dengan perahu itu sudah dalam keadaan terdesak dan tidak memiliki pilihan selain menghadapi marabahaya. Mereka layak disebut sebagai pengungsi dan wajib ditolong.
Guru Besar Politik King’s College Anand Menon dan Guru Besar Ekonomi King’s College Jonathan Portes menulis di The Independent, dibutuhkan kebijakan mengenai lowongan pekerjaan yang komprehensif. Mereka menjelaskan, imigran dan kelompok minoritas selalu dikambinghitamkan atas kegagalan yang sejatinya karena ketiadaan kebijakan atau kesalahan penerapannya. (AFP/Reuters) | 2024-08-13 11:28:09+00:00 | media_online | Kompas.id | null | Netral | null | Difficult | 38 |
direktur british future sunder katwala | negatif | 395,802,039 | Inggris Tangkap Hampir 1.000 Perusuh Sayap Kanan | LONDON, SELASA — Kepolisian Inggris menangkap 975 orang terkait kerusuhan oleh pendukung sayap kanan. Meski kerusuhan reda, pekerjaan berat masih menanti Inggris. Salah satunya, bahaya laten rasisme masih terus mengintai.
Dalam pernyataan pada Senin (12/8/2024) malam waktu London atau Selasa dini hari WIB, Kantor Perdana Menteri Inggris gembira ketegangan mereda. Pemerintah juga memuji kinerja polisi bersama masyarakat yang bahu-membahu mengatasi kerusuhan di daerah masing-masing.
Dari 975 tersangka, 500 mulai disidang. Derek Drummond (58) adalah orang pertama yang divonis pengadilan Inggris. Ia dihukum kurungan 3 tahun. Selain merusuh, Drummond juga terbukti menyerang petugas tanggap darurat yang datang ke lokasi kekacauan untuk membantu orang terluka. Drummond terbukti terlibat kerusuhan di Liverpool.
Selain menghukum perusuh, pemerintah juga membangun kembali wilayah-wilayah yang mengalami kerusakan. Menteri Bisnis Jonathan Reynolds bersurat kepada Asosiasi Perusahaan Asuransi Inggris guna memastikan toko-toko dan tempat usaha yang rusak akibat kerusuhan diberi ganti rugi.
Terdapat pula intervensi di sektor pendidikan masyarakat. Pemerintah membuat tambahan baru di kurikulum nasional bahwa sejak taman kanak-kanak, murid-murid Inggris akan diajar literasi media sosial. Hal ini bertujuan agar sedini mungkin masyarakat memiliki kemampuan memilah dan memilih informasi di media sosial sehingga bisa mengenali konten hoaks, disinformasi, dan misinformasi.
Sebab, kerusuhan ekstrem kanan bisa tersulut dan menyebar hanya dalam 24 jam pada 31 Juli 2024. Penyebabnya ialah akun media sosial Liga Pembela Inggris (EDL) menyebarkan kebohongan. Menurut EDL, pelaku penusukan di sanggar tari Southport yang menewaskan tiga anak perempuan adalah imigran Muslim.
Terbakar hoaks, pendukung ekstrem kanan menyerang masjid dan berbagai tempat pelatihan imigran. Hakim Southport akhirnya terpaksa mengungkap identitas pelaku ialah remaja berkewarganegaraan Inggris bernama Axel (sebelumnya tertulis Alex) Rudakubana.
Ia keturunan Rwanda dan bukan Muslim. Motif penusukan tidak diumumkan mengingat usia pelaku di bawah 18 tahun.
”Ini tidak cukup. Harus ada usaha nyata peningkatan taraf hidup masyarakat, tertama di daerah-daerah yang terlilit secara perekonomian,” kata Direktur British Future Sunder Katwala kepada harian The New York Times.
Para peneliti isu kemasyarakatan melihat kerusuhan terjadi di kota-kota dengan mayoritas masyarakat kelas pekerja kulit putih. Apabila data ini disandingkan dengan data kesejahteraan secara umum, memang ada masalah di akses layanan kesehatan dan jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia.
Salah satu contohnya ialah apabila warga dari area kerah biru ini sakit, mereka tidak bisa langsung memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Mereka harus mengantre yang bisa memakan waktu sampai beberapa pekan. Ini membuat masyarakat menganggap pemerintah tidak memperhatikan kesejahteraan mereka.
Pada saat yang sama, Undang-Undang Imigrasi Inggris terbuka kepada para pencari suaka. Dalam lima tahun belakangan, Inggris menerima pengungsi dari Ukraina, Hong Kong, dan Afghanistan. Status mereka memang telah disaring dan dipastikan sebagai pencari suaka.
Meskipun demikian, masyarakat yang tidak puas terhadap pemerintah menganggap ada perlakuan pilih kasih. Warga merasa pemerintah memperhatikan pendatang, bukan warga sendiri.
Terdapat pula persoalan imigran ilegal. Mereka adalah para pengungsi, umumnya dari Afrika, yang datang ke Eropa dengan menaiki kapal. Biasanya mereka diselamatkan oleh kapal-kapal penjaga pantai. Aturan Inggris ialah mendeportasi mereka, tetapi banyak yang berhasil kabur dan bekerja secara diam-diam di Inggris.
Sergio Aguilar, ayah dari Alice da Silva Aguilar (9), salah satu korban tewas dalam kasus penusukan Southport meminta agar masyarakat tenang dan menghentikan kerusuhan. Ia mengutarakannya ketika memakamkan putrinya.
Setelah Aguilar, orangtua dari dua anak yang tewas, yaitu Elsie Stancombe (7) dan Bebe King (6), juga mengutarakan permintaan serupa. ”Saya sungguh malu dan menyesal. Saya meminta maaf Anda harus mengungkapkannya di pemakaman putri Anda. Kami berharap para pelaku kerusuhan tertunduk malu mendengar permintaan Anda,” kata Kepala Polisi Sektor Meyerside, Southport, Serena Kennedy yang turut hadir di pemakaman Alice.
Kemi Badenoch, politikus dari Partai Konservatif yang merupakan oposisi pemerintahan Partai Buruh, mengatakan, selama ini Inggris cenderung tutup mata dan menganggap masyarakatnya inklusif. Memang, secara umum, masyarakat Inggris majemuk dan relatif tidak bermasalah.
Kondisi Ini membuat pemerintah terlena dan melupakan bahwa sejatinya ada bara dalam sekam rasisme di kelompok sayap kanan. Meskipun jumlahnya kecil, apabila dibiarkan, bisa merusak masyarakat.
”Akhirnya kejadian dan tidak hanya fisik kota yang rusak, masyarakat trauma. Kita harus memiliki strategi integrasi masyarakat yang terbuka dan terukur. Kita harus membahasnya dari semua aspek, mulai dari imigrasi, perumahan, pekerjaan, hingga kesehatan,” tutur Badenoch kepada The Telegraph.
Selain itu, juga perlu ada peraturan mengenai imigran. Partai Konservatif, ketika memegang pemerintahan, memiliki kebijakan mendeportasi para manusia perahu.
Hal ini dikritik masyarakat dan pembela hak asasi manusia. Orang-orang yang datang ke Inggris dengan perahu itu sudah dalam keadaan terdesak dan tidak memiliki pilihan selain menghadapi marabahaya. Mereka layak disebut sebagai pengungsi dan wajib ditolong.
Guru Besar Politik King’s College Anand Menon dan Guru Besar Ekonomi King’s College Jonathan Portes menulis di The Independent, dibutuhkan kebijakan mengenai lowongan pekerjaan yang komprehensif. Mereka menjelaskan, imigran dan kelompok minoritas selalu dikambinghitamkan atas kegagalan yang sejatinya karena ketiadaan kebijakan atau kesalahan penerapannya. (AFP/Reuters) | 2024-08-13 11:28:09+00:00 | media_online | Kompas.id | null | negatif | null | null | 39 |
kemi badenoch | negatif | 395,802,039 | Inggris Tangkap Hampir 1.000 Perusuh Sayap Kanan | LONDON, SELASA — Kepolisian Inggris menangkap 975 orang terkait kerusuhan oleh pendukung sayap kanan. Meski kerusuhan reda, pekerjaan berat masih menanti Inggris. Salah satunya, bahaya laten rasisme masih terus mengintai.
Dalam pernyataan pada Senin (12/8/2024) malam waktu London atau Selasa dini hari WIB, Kantor Perdana Menteri Inggris gembira ketegangan mereda. Pemerintah juga memuji kinerja polisi bersama masyarakat yang bahu-membahu mengatasi kerusuhan di daerah masing-masing.
Dari 975 tersangka, 500 mulai disidang. Derek Drummond (58) adalah orang pertama yang divonis pengadilan Inggris. Ia dihukum kurungan 3 tahun. Selain merusuh, Drummond juga terbukti menyerang petugas tanggap darurat yang datang ke lokasi kekacauan untuk membantu orang terluka. Drummond terbukti terlibat kerusuhan di Liverpool.
Selain menghukum perusuh, pemerintah juga membangun kembali wilayah-wilayah yang mengalami kerusakan. Menteri Bisnis Jonathan Reynolds bersurat kepada Asosiasi Perusahaan Asuransi Inggris guna memastikan toko-toko dan tempat usaha yang rusak akibat kerusuhan diberi ganti rugi.
Terdapat pula intervensi di sektor pendidikan masyarakat. Pemerintah membuat tambahan baru di kurikulum nasional bahwa sejak taman kanak-kanak, murid-murid Inggris akan diajar literasi media sosial. Hal ini bertujuan agar sedini mungkin masyarakat memiliki kemampuan memilah dan memilih informasi di media sosial sehingga bisa mengenali konten hoaks, disinformasi, dan misinformasi.
Sebab, kerusuhan ekstrem kanan bisa tersulut dan menyebar hanya dalam 24 jam pada 31 Juli 2024. Penyebabnya ialah akun media sosial Liga Pembela Inggris (EDL) menyebarkan kebohongan. Menurut EDL, pelaku penusukan di sanggar tari Southport yang menewaskan tiga anak perempuan adalah imigran Muslim.
Terbakar hoaks, pendukung ekstrem kanan menyerang masjid dan berbagai tempat pelatihan imigran. Hakim Southport akhirnya terpaksa mengungkap identitas pelaku ialah remaja berkewarganegaraan Inggris bernama Axel (sebelumnya tertulis Alex) Rudakubana.
Ia keturunan Rwanda dan bukan Muslim. Motif penusukan tidak diumumkan mengingat usia pelaku di bawah 18 tahun.
”Ini tidak cukup. Harus ada usaha nyata peningkatan taraf hidup masyarakat, tertama di daerah-daerah yang terlilit secara perekonomian,” kata Direktur British Future Sunder Katwala kepada harian The New York Times.
Para peneliti isu kemasyarakatan melihat kerusuhan terjadi di kota-kota dengan mayoritas masyarakat kelas pekerja kulit putih. Apabila data ini disandingkan dengan data kesejahteraan secara umum, memang ada masalah di akses layanan kesehatan dan jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia.
Salah satu contohnya ialah apabila warga dari area kerah biru ini sakit, mereka tidak bisa langsung memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Mereka harus mengantre yang bisa memakan waktu sampai beberapa pekan. Ini membuat masyarakat menganggap pemerintah tidak memperhatikan kesejahteraan mereka.
Pada saat yang sama, Undang-Undang Imigrasi Inggris terbuka kepada para pencari suaka. Dalam lima tahun belakangan, Inggris menerima pengungsi dari Ukraina, Hong Kong, dan Afghanistan. Status mereka memang telah disaring dan dipastikan sebagai pencari suaka.
Meskipun demikian, masyarakat yang tidak puas terhadap pemerintah menganggap ada perlakuan pilih kasih. Warga merasa pemerintah memperhatikan pendatang, bukan warga sendiri.
Terdapat pula persoalan imigran ilegal. Mereka adalah para pengungsi, umumnya dari Afrika, yang datang ke Eropa dengan menaiki kapal. Biasanya mereka diselamatkan oleh kapal-kapal penjaga pantai. Aturan Inggris ialah mendeportasi mereka, tetapi banyak yang berhasil kabur dan bekerja secara diam-diam di Inggris.
Sergio Aguilar, ayah dari Alice da Silva Aguilar (9), salah satu korban tewas dalam kasus penusukan Southport meminta agar masyarakat tenang dan menghentikan kerusuhan. Ia mengutarakannya ketika memakamkan putrinya.
Setelah Aguilar, orangtua dari dua anak yang tewas, yaitu Elsie Stancombe (7) dan Bebe King (6), juga mengutarakan permintaan serupa. ”Saya sungguh malu dan menyesal. Saya meminta maaf Anda harus mengungkapkannya di pemakaman putri Anda. Kami berharap para pelaku kerusuhan tertunduk malu mendengar permintaan Anda,” kata Kepala Polisi Sektor Meyerside, Southport, Serena Kennedy yang turut hadir di pemakaman Alice.
Kemi Badenoch, politikus dari Partai Konservatif yang merupakan oposisi pemerintahan Partai Buruh, mengatakan, selama ini Inggris cenderung tutup mata dan menganggap masyarakatnya inklusif. Memang, secara umum, masyarakat Inggris majemuk dan relatif tidak bermasalah.
Kondisi Ini membuat pemerintah terlena dan melupakan bahwa sejatinya ada bara dalam sekam rasisme di kelompok sayap kanan. Meskipun jumlahnya kecil, apabila dibiarkan, bisa merusak masyarakat.
”Akhirnya kejadian dan tidak hanya fisik kota yang rusak, masyarakat trauma. Kita harus memiliki strategi integrasi masyarakat yang terbuka dan terukur. Kita harus membahasnya dari semua aspek, mulai dari imigrasi, perumahan, pekerjaan, hingga kesehatan,” tutur Badenoch kepada The Telegraph.
Selain itu, juga perlu ada peraturan mengenai imigran. Partai Konservatif, ketika memegang pemerintahan, memiliki kebijakan mendeportasi para manusia perahu.
Hal ini dikritik masyarakat dan pembela hak asasi manusia. Orang-orang yang datang ke Inggris dengan perahu itu sudah dalam keadaan terdesak dan tidak memiliki pilihan selain menghadapi marabahaya. Mereka layak disebut sebagai pengungsi dan wajib ditolong.
Guru Besar Politik King’s College Anand Menon dan Guru Besar Ekonomi King’s College Jonathan Portes menulis di The Independent, dibutuhkan kebijakan mengenai lowongan pekerjaan yang komprehensif. Mereka menjelaskan, imigran dan kelompok minoritas selalu dikambinghitamkan atas kegagalan yang sejatinya karena ketiadaan kebijakan atau kesalahan penerapannya. (AFP/Reuters) | 2024-08-13 11:28:09+00:00 | media_online | Kompas.id | null | negatif | null | null | 40 |
alice da silva aguilar | negatif | 395,802,039 | Inggris Tangkap Hampir 1.000 Perusuh Sayap Kanan | LONDON, SELASA — Kepolisian Inggris menangkap 975 orang terkait kerusuhan oleh pendukung sayap kanan. Meski kerusuhan reda, pekerjaan berat masih menanti Inggris. Salah satunya, bahaya laten rasisme masih terus mengintai.
Dalam pernyataan pada Senin (12/8/2024) malam waktu London atau Selasa dini hari WIB, Kantor Perdana Menteri Inggris gembira ketegangan mereda. Pemerintah juga memuji kinerja polisi bersama masyarakat yang bahu-membahu mengatasi kerusuhan di daerah masing-masing.
Dari 975 tersangka, 500 mulai disidang. Derek Drummond (58) adalah orang pertama yang divonis pengadilan Inggris. Ia dihukum kurungan 3 tahun. Selain merusuh, Drummond juga terbukti menyerang petugas tanggap darurat yang datang ke lokasi kekacauan untuk membantu orang terluka. Drummond terbukti terlibat kerusuhan di Liverpool.
Selain menghukum perusuh, pemerintah juga membangun kembali wilayah-wilayah yang mengalami kerusakan. Menteri Bisnis Jonathan Reynolds bersurat kepada Asosiasi Perusahaan Asuransi Inggris guna memastikan toko-toko dan tempat usaha yang rusak akibat kerusuhan diberi ganti rugi.
Terdapat pula intervensi di sektor pendidikan masyarakat. Pemerintah membuat tambahan baru di kurikulum nasional bahwa sejak taman kanak-kanak, murid-murid Inggris akan diajar literasi media sosial. Hal ini bertujuan agar sedini mungkin masyarakat memiliki kemampuan memilah dan memilih informasi di media sosial sehingga bisa mengenali konten hoaks, disinformasi, dan misinformasi.
Sebab, kerusuhan ekstrem kanan bisa tersulut dan menyebar hanya dalam 24 jam pada 31 Juli 2024. Penyebabnya ialah akun media sosial Liga Pembela Inggris (EDL) menyebarkan kebohongan. Menurut EDL, pelaku penusukan di sanggar tari Southport yang menewaskan tiga anak perempuan adalah imigran Muslim.
Terbakar hoaks, pendukung ekstrem kanan menyerang masjid dan berbagai tempat pelatihan imigran. Hakim Southport akhirnya terpaksa mengungkap identitas pelaku ialah remaja berkewarganegaraan Inggris bernama Axel (sebelumnya tertulis Alex) Rudakubana.
Ia keturunan Rwanda dan bukan Muslim. Motif penusukan tidak diumumkan mengingat usia pelaku di bawah 18 tahun.
”Ini tidak cukup. Harus ada usaha nyata peningkatan taraf hidup masyarakat, tertama di daerah-daerah yang terlilit secara perekonomian,” kata Direktur British Future Sunder Katwala kepada harian The New York Times.
Para peneliti isu kemasyarakatan melihat kerusuhan terjadi di kota-kota dengan mayoritas masyarakat kelas pekerja kulit putih. Apabila data ini disandingkan dengan data kesejahteraan secara umum, memang ada masalah di akses layanan kesehatan dan jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia.
Salah satu contohnya ialah apabila warga dari area kerah biru ini sakit, mereka tidak bisa langsung memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Mereka harus mengantre yang bisa memakan waktu sampai beberapa pekan. Ini membuat masyarakat menganggap pemerintah tidak memperhatikan kesejahteraan mereka.
Pada saat yang sama, Undang-Undang Imigrasi Inggris terbuka kepada para pencari suaka. Dalam lima tahun belakangan, Inggris menerima pengungsi dari Ukraina, Hong Kong, dan Afghanistan. Status mereka memang telah disaring dan dipastikan sebagai pencari suaka.
Meskipun demikian, masyarakat yang tidak puas terhadap pemerintah menganggap ada perlakuan pilih kasih. Warga merasa pemerintah memperhatikan pendatang, bukan warga sendiri.
Terdapat pula persoalan imigran ilegal. Mereka adalah para pengungsi, umumnya dari Afrika, yang datang ke Eropa dengan menaiki kapal. Biasanya mereka diselamatkan oleh kapal-kapal penjaga pantai. Aturan Inggris ialah mendeportasi mereka, tetapi banyak yang berhasil kabur dan bekerja secara diam-diam di Inggris.
Sergio Aguilar, ayah dari Alice da Silva Aguilar (9), salah satu korban tewas dalam kasus penusukan Southport meminta agar masyarakat tenang dan menghentikan kerusuhan. Ia mengutarakannya ketika memakamkan putrinya.
Setelah Aguilar, orangtua dari dua anak yang tewas, yaitu Elsie Stancombe (7) dan Bebe King (6), juga mengutarakan permintaan serupa. ”Saya sungguh malu dan menyesal. Saya meminta maaf Anda harus mengungkapkannya di pemakaman putri Anda. Kami berharap para pelaku kerusuhan tertunduk malu mendengar permintaan Anda,” kata Kepala Polisi Sektor Meyerside, Southport, Serena Kennedy yang turut hadir di pemakaman Alice.
Kemi Badenoch, politikus dari Partai Konservatif yang merupakan oposisi pemerintahan Partai Buruh, mengatakan, selama ini Inggris cenderung tutup mata dan menganggap masyarakatnya inklusif. Memang, secara umum, masyarakat Inggris majemuk dan relatif tidak bermasalah.
Kondisi Ini membuat pemerintah terlena dan melupakan bahwa sejatinya ada bara dalam sekam rasisme di kelompok sayap kanan. Meskipun jumlahnya kecil, apabila dibiarkan, bisa merusak masyarakat.
”Akhirnya kejadian dan tidak hanya fisik kota yang rusak, masyarakat trauma. Kita harus memiliki strategi integrasi masyarakat yang terbuka dan terukur. Kita harus membahasnya dari semua aspek, mulai dari imigrasi, perumahan, pekerjaan, hingga kesehatan,” tutur Badenoch kepada The Telegraph.
Selain itu, juga perlu ada peraturan mengenai imigran. Partai Konservatif, ketika memegang pemerintahan, memiliki kebijakan mendeportasi para manusia perahu.
Hal ini dikritik masyarakat dan pembela hak asasi manusia. Orang-orang yang datang ke Inggris dengan perahu itu sudah dalam keadaan terdesak dan tidak memiliki pilihan selain menghadapi marabahaya. Mereka layak disebut sebagai pengungsi dan wajib ditolong.
Guru Besar Politik King’s College Anand Menon dan Guru Besar Ekonomi King’s College Jonathan Portes menulis di The Independent, dibutuhkan kebijakan mengenai lowongan pekerjaan yang komprehensif. Mereka menjelaskan, imigran dan kelompok minoritas selalu dikambinghitamkan atas kegagalan yang sejatinya karena ketiadaan kebijakan atau kesalahan penerapannya. (AFP/Reuters) | 2024-08-13 11:28:09+00:00 | media_online | Kompas.id | null | netral | null | null | 41 |
kepala polisi sektor meyerside, southport (serena kennedy) | positif | 395,802,039 | Inggris Tangkap Hampir 1.000 Perusuh Sayap Kanan | LONDON, SELASA — Kepolisian Inggris menangkap 975 orang terkait kerusuhan oleh pendukung sayap kanan. Meski kerusuhan reda, pekerjaan berat masih menanti Inggris. Salah satunya, bahaya laten rasisme masih terus mengintai.
Dalam pernyataan pada Senin (12/8/2024) malam waktu London atau Selasa dini hari WIB, Kantor Perdana Menteri Inggris gembira ketegangan mereda. Pemerintah juga memuji kinerja polisi bersama masyarakat yang bahu-membahu mengatasi kerusuhan di daerah masing-masing.
Dari 975 tersangka, 500 mulai disidang. Derek Drummond (58) adalah orang pertama yang divonis pengadilan Inggris. Ia dihukum kurungan 3 tahun. Selain merusuh, Drummond juga terbukti menyerang petugas tanggap darurat yang datang ke lokasi kekacauan untuk membantu orang terluka. Drummond terbukti terlibat kerusuhan di Liverpool.
Selain menghukum perusuh, pemerintah juga membangun kembali wilayah-wilayah yang mengalami kerusakan. Menteri Bisnis Jonathan Reynolds bersurat kepada Asosiasi Perusahaan Asuransi Inggris guna memastikan toko-toko dan tempat usaha yang rusak akibat kerusuhan diberi ganti rugi.
Terdapat pula intervensi di sektor pendidikan masyarakat. Pemerintah membuat tambahan baru di kurikulum nasional bahwa sejak taman kanak-kanak, murid-murid Inggris akan diajar literasi media sosial. Hal ini bertujuan agar sedini mungkin masyarakat memiliki kemampuan memilah dan memilih informasi di media sosial sehingga bisa mengenali konten hoaks, disinformasi, dan misinformasi.
Sebab, kerusuhan ekstrem kanan bisa tersulut dan menyebar hanya dalam 24 jam pada 31 Juli 2024. Penyebabnya ialah akun media sosial Liga Pembela Inggris (EDL) menyebarkan kebohongan. Menurut EDL, pelaku penusukan di sanggar tari Southport yang menewaskan tiga anak perempuan adalah imigran Muslim.
Terbakar hoaks, pendukung ekstrem kanan menyerang masjid dan berbagai tempat pelatihan imigran. Hakim Southport akhirnya terpaksa mengungkap identitas pelaku ialah remaja berkewarganegaraan Inggris bernama Axel (sebelumnya tertulis Alex) Rudakubana.
Ia keturunan Rwanda dan bukan Muslim. Motif penusukan tidak diumumkan mengingat usia pelaku di bawah 18 tahun.
”Ini tidak cukup. Harus ada usaha nyata peningkatan taraf hidup masyarakat, tertama di daerah-daerah yang terlilit secara perekonomian,” kata Direktur British Future Sunder Katwala kepada harian The New York Times.
Para peneliti isu kemasyarakatan melihat kerusuhan terjadi di kota-kota dengan mayoritas masyarakat kelas pekerja kulit putih. Apabila data ini disandingkan dengan data kesejahteraan secara umum, memang ada masalah di akses layanan kesehatan dan jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia.
Salah satu contohnya ialah apabila warga dari area kerah biru ini sakit, mereka tidak bisa langsung memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Mereka harus mengantre yang bisa memakan waktu sampai beberapa pekan. Ini membuat masyarakat menganggap pemerintah tidak memperhatikan kesejahteraan mereka.
Pada saat yang sama, Undang-Undang Imigrasi Inggris terbuka kepada para pencari suaka. Dalam lima tahun belakangan, Inggris menerima pengungsi dari Ukraina, Hong Kong, dan Afghanistan. Status mereka memang telah disaring dan dipastikan sebagai pencari suaka.
Meskipun demikian, masyarakat yang tidak puas terhadap pemerintah menganggap ada perlakuan pilih kasih. Warga merasa pemerintah memperhatikan pendatang, bukan warga sendiri.
Terdapat pula persoalan imigran ilegal. Mereka adalah para pengungsi, umumnya dari Afrika, yang datang ke Eropa dengan menaiki kapal. Biasanya mereka diselamatkan oleh kapal-kapal penjaga pantai. Aturan Inggris ialah mendeportasi mereka, tetapi banyak yang berhasil kabur dan bekerja secara diam-diam di Inggris.
Sergio Aguilar, ayah dari Alice da Silva Aguilar (9), salah satu korban tewas dalam kasus penusukan Southport meminta agar masyarakat tenang dan menghentikan kerusuhan. Ia mengutarakannya ketika memakamkan putrinya.
Setelah Aguilar, orangtua dari dua anak yang tewas, yaitu Elsie Stancombe (7) dan Bebe King (6), juga mengutarakan permintaan serupa. ”Saya sungguh malu dan menyesal. Saya meminta maaf Anda harus mengungkapkannya di pemakaman putri Anda. Kami berharap para pelaku kerusuhan tertunduk malu mendengar permintaan Anda,” kata Kepala Polisi Sektor Meyerside, Southport, Serena Kennedy yang turut hadir di pemakaman Alice.
Kemi Badenoch, politikus dari Partai Konservatif yang merupakan oposisi pemerintahan Partai Buruh, mengatakan, selama ini Inggris cenderung tutup mata dan menganggap masyarakatnya inklusif. Memang, secara umum, masyarakat Inggris majemuk dan relatif tidak bermasalah.
Kondisi Ini membuat pemerintah terlena dan melupakan bahwa sejatinya ada bara dalam sekam rasisme di kelompok sayap kanan. Meskipun jumlahnya kecil, apabila dibiarkan, bisa merusak masyarakat.
”Akhirnya kejadian dan tidak hanya fisik kota yang rusak, masyarakat trauma. Kita harus memiliki strategi integrasi masyarakat yang terbuka dan terukur. Kita harus membahasnya dari semua aspek, mulai dari imigrasi, perumahan, pekerjaan, hingga kesehatan,” tutur Badenoch kepada The Telegraph.
Selain itu, juga perlu ada peraturan mengenai imigran. Partai Konservatif, ketika memegang pemerintahan, memiliki kebijakan mendeportasi para manusia perahu.
Hal ini dikritik masyarakat dan pembela hak asasi manusia. Orang-orang yang datang ke Inggris dengan perahu itu sudah dalam keadaan terdesak dan tidak memiliki pilihan selain menghadapi marabahaya. Mereka layak disebut sebagai pengungsi dan wajib ditolong.
Guru Besar Politik King’s College Anand Menon dan Guru Besar Ekonomi King’s College Jonathan Portes menulis di The Independent, dibutuhkan kebijakan mengenai lowongan pekerjaan yang komprehensif. Mereka menjelaskan, imigran dan kelompok minoritas selalu dikambinghitamkan atas kegagalan yang sejatinya karena ketiadaan kebijakan atau kesalahan penerapannya. (AFP/Reuters) | 2024-08-13 11:28:09+00:00 | media_online | Kompas.id | null | Positif | null | null | 42 |
partai buruh | negatif | 395,802,039 | Inggris Tangkap Hampir 1.000 Perusuh Sayap Kanan | LONDON, SELASA — Kepolisian Inggris menangkap 975 orang terkait kerusuhan oleh pendukung sayap kanan. Meski kerusuhan reda, pekerjaan berat masih menanti Inggris. Salah satunya, bahaya laten rasisme masih terus mengintai.
Dalam pernyataan pada Senin (12/8/2024) malam waktu London atau Selasa dini hari WIB, Kantor Perdana Menteri Inggris gembira ketegangan mereda. Pemerintah juga memuji kinerja polisi bersama masyarakat yang bahu-membahu mengatasi kerusuhan di daerah masing-masing.
Dari 975 tersangka, 500 mulai disidang. Derek Drummond (58) adalah orang pertama yang divonis pengadilan Inggris. Ia dihukum kurungan 3 tahun. Selain merusuh, Drummond juga terbukti menyerang petugas tanggap darurat yang datang ke lokasi kekacauan untuk membantu orang terluka. Drummond terbukti terlibat kerusuhan di Liverpool.
Selain menghukum perusuh, pemerintah juga membangun kembali wilayah-wilayah yang mengalami kerusakan. Menteri Bisnis Jonathan Reynolds bersurat kepada Asosiasi Perusahaan Asuransi Inggris guna memastikan toko-toko dan tempat usaha yang rusak akibat kerusuhan diberi ganti rugi.
Terdapat pula intervensi di sektor pendidikan masyarakat. Pemerintah membuat tambahan baru di kurikulum nasional bahwa sejak taman kanak-kanak, murid-murid Inggris akan diajar literasi media sosial. Hal ini bertujuan agar sedini mungkin masyarakat memiliki kemampuan memilah dan memilih informasi di media sosial sehingga bisa mengenali konten hoaks, disinformasi, dan misinformasi.
Sebab, kerusuhan ekstrem kanan bisa tersulut dan menyebar hanya dalam 24 jam pada 31 Juli 2024. Penyebabnya ialah akun media sosial Liga Pembela Inggris (EDL) menyebarkan kebohongan. Menurut EDL, pelaku penusukan di sanggar tari Southport yang menewaskan tiga anak perempuan adalah imigran Muslim.
Terbakar hoaks, pendukung ekstrem kanan menyerang masjid dan berbagai tempat pelatihan imigran. Hakim Southport akhirnya terpaksa mengungkap identitas pelaku ialah remaja berkewarganegaraan Inggris bernama Axel (sebelumnya tertulis Alex) Rudakubana.
Ia keturunan Rwanda dan bukan Muslim. Motif penusukan tidak diumumkan mengingat usia pelaku di bawah 18 tahun.
”Ini tidak cukup. Harus ada usaha nyata peningkatan taraf hidup masyarakat, tertama di daerah-daerah yang terlilit secara perekonomian,” kata Direktur British Future Sunder Katwala kepada harian The New York Times.
Para peneliti isu kemasyarakatan melihat kerusuhan terjadi di kota-kota dengan mayoritas masyarakat kelas pekerja kulit putih. Apabila data ini disandingkan dengan data kesejahteraan secara umum, memang ada masalah di akses layanan kesehatan dan jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia.
Salah satu contohnya ialah apabila warga dari area kerah biru ini sakit, mereka tidak bisa langsung memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Mereka harus mengantre yang bisa memakan waktu sampai beberapa pekan. Ini membuat masyarakat menganggap pemerintah tidak memperhatikan kesejahteraan mereka.
Pada saat yang sama, Undang-Undang Imigrasi Inggris terbuka kepada para pencari suaka. Dalam lima tahun belakangan, Inggris menerima pengungsi dari Ukraina, Hong Kong, dan Afghanistan. Status mereka memang telah disaring dan dipastikan sebagai pencari suaka.
Meskipun demikian, masyarakat yang tidak puas terhadap pemerintah menganggap ada perlakuan pilih kasih. Warga merasa pemerintah memperhatikan pendatang, bukan warga sendiri.
Terdapat pula persoalan imigran ilegal. Mereka adalah para pengungsi, umumnya dari Afrika, yang datang ke Eropa dengan menaiki kapal. Biasanya mereka diselamatkan oleh kapal-kapal penjaga pantai. Aturan Inggris ialah mendeportasi mereka, tetapi banyak yang berhasil kabur dan bekerja secara diam-diam di Inggris.
Sergio Aguilar, ayah dari Alice da Silva Aguilar (9), salah satu korban tewas dalam kasus penusukan Southport meminta agar masyarakat tenang dan menghentikan kerusuhan. Ia mengutarakannya ketika memakamkan putrinya.
Setelah Aguilar, orangtua dari dua anak yang tewas, yaitu Elsie Stancombe (7) dan Bebe King (6), juga mengutarakan permintaan serupa. ”Saya sungguh malu dan menyesal. Saya meminta maaf Anda harus mengungkapkannya di pemakaman putri Anda. Kami berharap para pelaku kerusuhan tertunduk malu mendengar permintaan Anda,” kata Kepala Polisi Sektor Meyerside, Southport, Serena Kennedy yang turut hadir di pemakaman Alice.
Kemi Badenoch, politikus dari Partai Konservatif yang merupakan oposisi pemerintahan Partai Buruh, mengatakan, selama ini Inggris cenderung tutup mata dan menganggap masyarakatnya inklusif. Memang, secara umum, masyarakat Inggris majemuk dan relatif tidak bermasalah.
Kondisi Ini membuat pemerintah terlena dan melupakan bahwa sejatinya ada bara dalam sekam rasisme di kelompok sayap kanan. Meskipun jumlahnya kecil, apabila dibiarkan, bisa merusak masyarakat.
”Akhirnya kejadian dan tidak hanya fisik kota yang rusak, masyarakat trauma. Kita harus memiliki strategi integrasi masyarakat yang terbuka dan terukur. Kita harus membahasnya dari semua aspek, mulai dari imigrasi, perumahan, pekerjaan, hingga kesehatan,” tutur Badenoch kepada The Telegraph.
Selain itu, juga perlu ada peraturan mengenai imigran. Partai Konservatif, ketika memegang pemerintahan, memiliki kebijakan mendeportasi para manusia perahu.
Hal ini dikritik masyarakat dan pembela hak asasi manusia. Orang-orang yang datang ke Inggris dengan perahu itu sudah dalam keadaan terdesak dan tidak memiliki pilihan selain menghadapi marabahaya. Mereka layak disebut sebagai pengungsi dan wajib ditolong.
Guru Besar Politik King’s College Anand Menon dan Guru Besar Ekonomi King’s College Jonathan Portes menulis di The Independent, dibutuhkan kebijakan mengenai lowongan pekerjaan yang komprehensif. Mereka menjelaskan, imigran dan kelompok minoritas selalu dikambinghitamkan atas kegagalan yang sejatinya karena ketiadaan kebijakan atau kesalahan penerapannya. (AFP/Reuters) | 2024-08-13 11:28:09+00:00 | media_online | Kompas.id | null | netral | null | null | 43 |
jonathan portes | negatif | 395,802,039 | Inggris Tangkap Hampir 1.000 Perusuh Sayap Kanan | LONDON, SELASA — Kepolisian Inggris menangkap 975 orang terkait kerusuhan oleh pendukung sayap kanan. Meski kerusuhan reda, pekerjaan berat masih menanti Inggris. Salah satunya, bahaya laten rasisme masih terus mengintai.
Dalam pernyataan pada Senin (12/8/2024) malam waktu London atau Selasa dini hari WIB, Kantor Perdana Menteri Inggris gembira ketegangan mereda. Pemerintah juga memuji kinerja polisi bersama masyarakat yang bahu-membahu mengatasi kerusuhan di daerah masing-masing.
Dari 975 tersangka, 500 mulai disidang. Derek Drummond (58) adalah orang pertama yang divonis pengadilan Inggris. Ia dihukum kurungan 3 tahun. Selain merusuh, Drummond juga terbukti menyerang petugas tanggap darurat yang datang ke lokasi kekacauan untuk membantu orang terluka. Drummond terbukti terlibat kerusuhan di Liverpool.
Selain menghukum perusuh, pemerintah juga membangun kembali wilayah-wilayah yang mengalami kerusakan. Menteri Bisnis Jonathan Reynolds bersurat kepada Asosiasi Perusahaan Asuransi Inggris guna memastikan toko-toko dan tempat usaha yang rusak akibat kerusuhan diberi ganti rugi.
Terdapat pula intervensi di sektor pendidikan masyarakat. Pemerintah membuat tambahan baru di kurikulum nasional bahwa sejak taman kanak-kanak, murid-murid Inggris akan diajar literasi media sosial. Hal ini bertujuan agar sedini mungkin masyarakat memiliki kemampuan memilah dan memilih informasi di media sosial sehingga bisa mengenali konten hoaks, disinformasi, dan misinformasi.
Sebab, kerusuhan ekstrem kanan bisa tersulut dan menyebar hanya dalam 24 jam pada 31 Juli 2024. Penyebabnya ialah akun media sosial Liga Pembela Inggris (EDL) menyebarkan kebohongan. Menurut EDL, pelaku penusukan di sanggar tari Southport yang menewaskan tiga anak perempuan adalah imigran Muslim.
Terbakar hoaks, pendukung ekstrem kanan menyerang masjid dan berbagai tempat pelatihan imigran. Hakim Southport akhirnya terpaksa mengungkap identitas pelaku ialah remaja berkewarganegaraan Inggris bernama Axel (sebelumnya tertulis Alex) Rudakubana.
Ia keturunan Rwanda dan bukan Muslim. Motif penusukan tidak diumumkan mengingat usia pelaku di bawah 18 tahun.
”Ini tidak cukup. Harus ada usaha nyata peningkatan taraf hidup masyarakat, tertama di daerah-daerah yang terlilit secara perekonomian,” kata Direktur British Future Sunder Katwala kepada harian The New York Times.
Para peneliti isu kemasyarakatan melihat kerusuhan terjadi di kota-kota dengan mayoritas masyarakat kelas pekerja kulit putih. Apabila data ini disandingkan dengan data kesejahteraan secara umum, memang ada masalah di akses layanan kesehatan dan jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia.
Salah satu contohnya ialah apabila warga dari area kerah biru ini sakit, mereka tidak bisa langsung memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Mereka harus mengantre yang bisa memakan waktu sampai beberapa pekan. Ini membuat masyarakat menganggap pemerintah tidak memperhatikan kesejahteraan mereka.
Pada saat yang sama, Undang-Undang Imigrasi Inggris terbuka kepada para pencari suaka. Dalam lima tahun belakangan, Inggris menerima pengungsi dari Ukraina, Hong Kong, dan Afghanistan. Status mereka memang telah disaring dan dipastikan sebagai pencari suaka.
Meskipun demikian, masyarakat yang tidak puas terhadap pemerintah menganggap ada perlakuan pilih kasih. Warga merasa pemerintah memperhatikan pendatang, bukan warga sendiri.
Terdapat pula persoalan imigran ilegal. Mereka adalah para pengungsi, umumnya dari Afrika, yang datang ke Eropa dengan menaiki kapal. Biasanya mereka diselamatkan oleh kapal-kapal penjaga pantai. Aturan Inggris ialah mendeportasi mereka, tetapi banyak yang berhasil kabur dan bekerja secara diam-diam di Inggris.
Sergio Aguilar, ayah dari Alice da Silva Aguilar (9), salah satu korban tewas dalam kasus penusukan Southport meminta agar masyarakat tenang dan menghentikan kerusuhan. Ia mengutarakannya ketika memakamkan putrinya.
Setelah Aguilar, orangtua dari dua anak yang tewas, yaitu Elsie Stancombe (7) dan Bebe King (6), juga mengutarakan permintaan serupa. ”Saya sungguh malu dan menyesal. Saya meminta maaf Anda harus mengungkapkannya di pemakaman putri Anda. Kami berharap para pelaku kerusuhan tertunduk malu mendengar permintaan Anda,” kata Kepala Polisi Sektor Meyerside, Southport, Serena Kennedy yang turut hadir di pemakaman Alice.
Kemi Badenoch, politikus dari Partai Konservatif yang merupakan oposisi pemerintahan Partai Buruh, mengatakan, selama ini Inggris cenderung tutup mata dan menganggap masyarakatnya inklusif. Memang, secara umum, masyarakat Inggris majemuk dan relatif tidak bermasalah.
Kondisi Ini membuat pemerintah terlena dan melupakan bahwa sejatinya ada bara dalam sekam rasisme di kelompok sayap kanan. Meskipun jumlahnya kecil, apabila dibiarkan, bisa merusak masyarakat.
”Akhirnya kejadian dan tidak hanya fisik kota yang rusak, masyarakat trauma. Kita harus memiliki strategi integrasi masyarakat yang terbuka dan terukur. Kita harus membahasnya dari semua aspek, mulai dari imigrasi, perumahan, pekerjaan, hingga kesehatan,” tutur Badenoch kepada The Telegraph.
Selain itu, juga perlu ada peraturan mengenai imigran. Partai Konservatif, ketika memegang pemerintahan, memiliki kebijakan mendeportasi para manusia perahu.
Hal ini dikritik masyarakat dan pembela hak asasi manusia. Orang-orang yang datang ke Inggris dengan perahu itu sudah dalam keadaan terdesak dan tidak memiliki pilihan selain menghadapi marabahaya. Mereka layak disebut sebagai pengungsi dan wajib ditolong.
Guru Besar Politik King’s College Anand Menon dan Guru Besar Ekonomi King’s College Jonathan Portes menulis di The Independent, dibutuhkan kebijakan mengenai lowongan pekerjaan yang komprehensif. Mereka menjelaskan, imigran dan kelompok minoritas selalu dikambinghitamkan atas kegagalan yang sejatinya karena ketiadaan kebijakan atau kesalahan penerapannya. (AFP/Reuters) | 2024-08-13 11:28:09+00:00 | media_online | Kompas.id | null | Positif | null | null | 44 |
anand menon | negatif | 395,802,039 | Inggris Tangkap Hampir 1.000 Perusuh Sayap Kanan | LONDON, SELASA — Kepolisian Inggris menangkap 975 orang terkait kerusuhan oleh pendukung sayap kanan. Meski kerusuhan reda, pekerjaan berat masih menanti Inggris. Salah satunya, bahaya laten rasisme masih terus mengintai.
Dalam pernyataan pada Senin (12/8/2024) malam waktu London atau Selasa dini hari WIB, Kantor Perdana Menteri Inggris gembira ketegangan mereda. Pemerintah juga memuji kinerja polisi bersama masyarakat yang bahu-membahu mengatasi kerusuhan di daerah masing-masing.
Dari 975 tersangka, 500 mulai disidang. Derek Drummond (58) adalah orang pertama yang divonis pengadilan Inggris. Ia dihukum kurungan 3 tahun. Selain merusuh, Drummond juga terbukti menyerang petugas tanggap darurat yang datang ke lokasi kekacauan untuk membantu orang terluka. Drummond terbukti terlibat kerusuhan di Liverpool.
Selain menghukum perusuh, pemerintah juga membangun kembali wilayah-wilayah yang mengalami kerusakan. Menteri Bisnis Jonathan Reynolds bersurat kepada Asosiasi Perusahaan Asuransi Inggris guna memastikan toko-toko dan tempat usaha yang rusak akibat kerusuhan diberi ganti rugi.
Terdapat pula intervensi di sektor pendidikan masyarakat. Pemerintah membuat tambahan baru di kurikulum nasional bahwa sejak taman kanak-kanak, murid-murid Inggris akan diajar literasi media sosial. Hal ini bertujuan agar sedini mungkin masyarakat memiliki kemampuan memilah dan memilih informasi di media sosial sehingga bisa mengenali konten hoaks, disinformasi, dan misinformasi.
Sebab, kerusuhan ekstrem kanan bisa tersulut dan menyebar hanya dalam 24 jam pada 31 Juli 2024. Penyebabnya ialah akun media sosial Liga Pembela Inggris (EDL) menyebarkan kebohongan. Menurut EDL, pelaku penusukan di sanggar tari Southport yang menewaskan tiga anak perempuan adalah imigran Muslim.
Terbakar hoaks, pendukung ekstrem kanan menyerang masjid dan berbagai tempat pelatihan imigran. Hakim Southport akhirnya terpaksa mengungkap identitas pelaku ialah remaja berkewarganegaraan Inggris bernama Axel (sebelumnya tertulis Alex) Rudakubana.
Ia keturunan Rwanda dan bukan Muslim. Motif penusukan tidak diumumkan mengingat usia pelaku di bawah 18 tahun.
”Ini tidak cukup. Harus ada usaha nyata peningkatan taraf hidup masyarakat, tertama di daerah-daerah yang terlilit secara perekonomian,” kata Direktur British Future Sunder Katwala kepada harian The New York Times.
Para peneliti isu kemasyarakatan melihat kerusuhan terjadi di kota-kota dengan mayoritas masyarakat kelas pekerja kulit putih. Apabila data ini disandingkan dengan data kesejahteraan secara umum, memang ada masalah di akses layanan kesehatan dan jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia.
Salah satu contohnya ialah apabila warga dari area kerah biru ini sakit, mereka tidak bisa langsung memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Mereka harus mengantre yang bisa memakan waktu sampai beberapa pekan. Ini membuat masyarakat menganggap pemerintah tidak memperhatikan kesejahteraan mereka.
Pada saat yang sama, Undang-Undang Imigrasi Inggris terbuka kepada para pencari suaka. Dalam lima tahun belakangan, Inggris menerima pengungsi dari Ukraina, Hong Kong, dan Afghanistan. Status mereka memang telah disaring dan dipastikan sebagai pencari suaka.
Meskipun demikian, masyarakat yang tidak puas terhadap pemerintah menganggap ada perlakuan pilih kasih. Warga merasa pemerintah memperhatikan pendatang, bukan warga sendiri.
Terdapat pula persoalan imigran ilegal. Mereka adalah para pengungsi, umumnya dari Afrika, yang datang ke Eropa dengan menaiki kapal. Biasanya mereka diselamatkan oleh kapal-kapal penjaga pantai. Aturan Inggris ialah mendeportasi mereka, tetapi banyak yang berhasil kabur dan bekerja secara diam-diam di Inggris.
Sergio Aguilar, ayah dari Alice da Silva Aguilar (9), salah satu korban tewas dalam kasus penusukan Southport meminta agar masyarakat tenang dan menghentikan kerusuhan. Ia mengutarakannya ketika memakamkan putrinya.
Setelah Aguilar, orangtua dari dua anak yang tewas, yaitu Elsie Stancombe (7) dan Bebe King (6), juga mengutarakan permintaan serupa. ”Saya sungguh malu dan menyesal. Saya meminta maaf Anda harus mengungkapkannya di pemakaman putri Anda. Kami berharap para pelaku kerusuhan tertunduk malu mendengar permintaan Anda,” kata Kepala Polisi Sektor Meyerside, Southport, Serena Kennedy yang turut hadir di pemakaman Alice.
Kemi Badenoch, politikus dari Partai Konservatif yang merupakan oposisi pemerintahan Partai Buruh, mengatakan, selama ini Inggris cenderung tutup mata dan menganggap masyarakatnya inklusif. Memang, secara umum, masyarakat Inggris majemuk dan relatif tidak bermasalah.
Kondisi Ini membuat pemerintah terlena dan melupakan bahwa sejatinya ada bara dalam sekam rasisme di kelompok sayap kanan. Meskipun jumlahnya kecil, apabila dibiarkan, bisa merusak masyarakat.
”Akhirnya kejadian dan tidak hanya fisik kota yang rusak, masyarakat trauma. Kita harus memiliki strategi integrasi masyarakat yang terbuka dan terukur. Kita harus membahasnya dari semua aspek, mulai dari imigrasi, perumahan, pekerjaan, hingga kesehatan,” tutur Badenoch kepada The Telegraph.
Selain itu, juga perlu ada peraturan mengenai imigran. Partai Konservatif, ketika memegang pemerintahan, memiliki kebijakan mendeportasi para manusia perahu.
Hal ini dikritik masyarakat dan pembela hak asasi manusia. Orang-orang yang datang ke Inggris dengan perahu itu sudah dalam keadaan terdesak dan tidak memiliki pilihan selain menghadapi marabahaya. Mereka layak disebut sebagai pengungsi dan wajib ditolong.
Guru Besar Politik King’s College Anand Menon dan Guru Besar Ekonomi King’s College Jonathan Portes menulis di The Independent, dibutuhkan kebijakan mengenai lowongan pekerjaan yang komprehensif. Mereka menjelaskan, imigran dan kelompok minoritas selalu dikambinghitamkan atas kegagalan yang sejatinya karena ketiadaan kebijakan atau kesalahan penerapannya. (AFP/Reuters) | 2024-08-13 11:28:09+00:00 | media_online | Kompas.id | null | Positif | null | null | 45 |
partai konservatif | negatif | 395,802,039 | Inggris Tangkap Hampir 1.000 Perusuh Sayap Kanan | LONDON, SELASA — Kepolisian Inggris menangkap 975 orang terkait kerusuhan oleh pendukung sayap kanan. Meski kerusuhan reda, pekerjaan berat masih menanti Inggris. Salah satunya, bahaya laten rasisme masih terus mengintai.
Dalam pernyataan pada Senin (12/8/2024) malam waktu London atau Selasa dini hari WIB, Kantor Perdana Menteri Inggris gembira ketegangan mereda. Pemerintah juga memuji kinerja polisi bersama masyarakat yang bahu-membahu mengatasi kerusuhan di daerah masing-masing.
Dari 975 tersangka, 500 mulai disidang. Derek Drummond (58) adalah orang pertama yang divonis pengadilan Inggris. Ia dihukum kurungan 3 tahun. Selain merusuh, Drummond juga terbukti menyerang petugas tanggap darurat yang datang ke lokasi kekacauan untuk membantu orang terluka. Drummond terbukti terlibat kerusuhan di Liverpool.
Selain menghukum perusuh, pemerintah juga membangun kembali wilayah-wilayah yang mengalami kerusakan. Menteri Bisnis Jonathan Reynolds bersurat kepada Asosiasi Perusahaan Asuransi Inggris guna memastikan toko-toko dan tempat usaha yang rusak akibat kerusuhan diberi ganti rugi.
Terdapat pula intervensi di sektor pendidikan masyarakat. Pemerintah membuat tambahan baru di kurikulum nasional bahwa sejak taman kanak-kanak, murid-murid Inggris akan diajar literasi media sosial. Hal ini bertujuan agar sedini mungkin masyarakat memiliki kemampuan memilah dan memilih informasi di media sosial sehingga bisa mengenali konten hoaks, disinformasi, dan misinformasi.
Sebab, kerusuhan ekstrem kanan bisa tersulut dan menyebar hanya dalam 24 jam pada 31 Juli 2024. Penyebabnya ialah akun media sosial Liga Pembela Inggris (EDL) menyebarkan kebohongan. Menurut EDL, pelaku penusukan di sanggar tari Southport yang menewaskan tiga anak perempuan adalah imigran Muslim.
Terbakar hoaks, pendukung ekstrem kanan menyerang masjid dan berbagai tempat pelatihan imigran. Hakim Southport akhirnya terpaksa mengungkap identitas pelaku ialah remaja berkewarganegaraan Inggris bernama Axel (sebelumnya tertulis Alex) Rudakubana.
Ia keturunan Rwanda dan bukan Muslim. Motif penusukan tidak diumumkan mengingat usia pelaku di bawah 18 tahun.
”Ini tidak cukup. Harus ada usaha nyata peningkatan taraf hidup masyarakat, tertama di daerah-daerah yang terlilit secara perekonomian,” kata Direktur British Future Sunder Katwala kepada harian The New York Times.
Para peneliti isu kemasyarakatan melihat kerusuhan terjadi di kota-kota dengan mayoritas masyarakat kelas pekerja kulit putih. Apabila data ini disandingkan dengan data kesejahteraan secara umum, memang ada masalah di akses layanan kesehatan dan jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia.
Salah satu contohnya ialah apabila warga dari area kerah biru ini sakit, mereka tidak bisa langsung memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Mereka harus mengantre yang bisa memakan waktu sampai beberapa pekan. Ini membuat masyarakat menganggap pemerintah tidak memperhatikan kesejahteraan mereka.
Pada saat yang sama, Undang-Undang Imigrasi Inggris terbuka kepada para pencari suaka. Dalam lima tahun belakangan, Inggris menerima pengungsi dari Ukraina, Hong Kong, dan Afghanistan. Status mereka memang telah disaring dan dipastikan sebagai pencari suaka.
Meskipun demikian, masyarakat yang tidak puas terhadap pemerintah menganggap ada perlakuan pilih kasih. Warga merasa pemerintah memperhatikan pendatang, bukan warga sendiri.
Terdapat pula persoalan imigran ilegal. Mereka adalah para pengungsi, umumnya dari Afrika, yang datang ke Eropa dengan menaiki kapal. Biasanya mereka diselamatkan oleh kapal-kapal penjaga pantai. Aturan Inggris ialah mendeportasi mereka, tetapi banyak yang berhasil kabur dan bekerja secara diam-diam di Inggris.
Sergio Aguilar, ayah dari Alice da Silva Aguilar (9), salah satu korban tewas dalam kasus penusukan Southport meminta agar masyarakat tenang dan menghentikan kerusuhan. Ia mengutarakannya ketika memakamkan putrinya.
Setelah Aguilar, orangtua dari dua anak yang tewas, yaitu Elsie Stancombe (7) dan Bebe King (6), juga mengutarakan permintaan serupa. ”Saya sungguh malu dan menyesal. Saya meminta maaf Anda harus mengungkapkannya di pemakaman putri Anda. Kami berharap para pelaku kerusuhan tertunduk malu mendengar permintaan Anda,” kata Kepala Polisi Sektor Meyerside, Southport, Serena Kennedy yang turut hadir di pemakaman Alice.
Kemi Badenoch, politikus dari Partai Konservatif yang merupakan oposisi pemerintahan Partai Buruh, mengatakan, selama ini Inggris cenderung tutup mata dan menganggap masyarakatnya inklusif. Memang, secara umum, masyarakat Inggris majemuk dan relatif tidak bermasalah.
Kondisi Ini membuat pemerintah terlena dan melupakan bahwa sejatinya ada bara dalam sekam rasisme di kelompok sayap kanan. Meskipun jumlahnya kecil, apabila dibiarkan, bisa merusak masyarakat.
”Akhirnya kejadian dan tidak hanya fisik kota yang rusak, masyarakat trauma. Kita harus memiliki strategi integrasi masyarakat yang terbuka dan terukur. Kita harus membahasnya dari semua aspek, mulai dari imigrasi, perumahan, pekerjaan, hingga kesehatan,” tutur Badenoch kepada The Telegraph.
Selain itu, juga perlu ada peraturan mengenai imigran. Partai Konservatif, ketika memegang pemerintahan, memiliki kebijakan mendeportasi para manusia perahu.
Hal ini dikritik masyarakat dan pembela hak asasi manusia. Orang-orang yang datang ke Inggris dengan perahu itu sudah dalam keadaan terdesak dan tidak memiliki pilihan selain menghadapi marabahaya. Mereka layak disebut sebagai pengungsi dan wajib ditolong.
Guru Besar Politik King’s College Anand Menon dan Guru Besar Ekonomi King’s College Jonathan Portes menulis di The Independent, dibutuhkan kebijakan mengenai lowongan pekerjaan yang komprehensif. Mereka menjelaskan, imigran dan kelompok minoritas selalu dikambinghitamkan atas kegagalan yang sejatinya karena ketiadaan kebijakan atau kesalahan penerapannya. (AFP/Reuters) | 2024-08-13 11:28:09+00:00 | media_online | Kompas.id | null | negatif | null | null | 46 |
bebe king | negatif | 395,802,039 | Inggris Tangkap Hampir 1.000 Perusuh Sayap Kanan | LONDON, SELASA — Kepolisian Inggris menangkap 975 orang terkait kerusuhan oleh pendukung sayap kanan. Meski kerusuhan reda, pekerjaan berat masih menanti Inggris. Salah satunya, bahaya laten rasisme masih terus mengintai.
Dalam pernyataan pada Senin (12/8/2024) malam waktu London atau Selasa dini hari WIB, Kantor Perdana Menteri Inggris gembira ketegangan mereda. Pemerintah juga memuji kinerja polisi bersama masyarakat yang bahu-membahu mengatasi kerusuhan di daerah masing-masing.
Dari 975 tersangka, 500 mulai disidang. Derek Drummond (58) adalah orang pertama yang divonis pengadilan Inggris. Ia dihukum kurungan 3 tahun. Selain merusuh, Drummond juga terbukti menyerang petugas tanggap darurat yang datang ke lokasi kekacauan untuk membantu orang terluka. Drummond terbukti terlibat kerusuhan di Liverpool.
Selain menghukum perusuh, pemerintah juga membangun kembali wilayah-wilayah yang mengalami kerusakan. Menteri Bisnis Jonathan Reynolds bersurat kepada Asosiasi Perusahaan Asuransi Inggris guna memastikan toko-toko dan tempat usaha yang rusak akibat kerusuhan diberi ganti rugi.
Terdapat pula intervensi di sektor pendidikan masyarakat. Pemerintah membuat tambahan baru di kurikulum nasional bahwa sejak taman kanak-kanak, murid-murid Inggris akan diajar literasi media sosial. Hal ini bertujuan agar sedini mungkin masyarakat memiliki kemampuan memilah dan memilih informasi di media sosial sehingga bisa mengenali konten hoaks, disinformasi, dan misinformasi.
Sebab, kerusuhan ekstrem kanan bisa tersulut dan menyebar hanya dalam 24 jam pada 31 Juli 2024. Penyebabnya ialah akun media sosial Liga Pembela Inggris (EDL) menyebarkan kebohongan. Menurut EDL, pelaku penusukan di sanggar tari Southport yang menewaskan tiga anak perempuan adalah imigran Muslim.
Terbakar hoaks, pendukung ekstrem kanan menyerang masjid dan berbagai tempat pelatihan imigran. Hakim Southport akhirnya terpaksa mengungkap identitas pelaku ialah remaja berkewarganegaraan Inggris bernama Axel (sebelumnya tertulis Alex) Rudakubana.
Ia keturunan Rwanda dan bukan Muslim. Motif penusukan tidak diumumkan mengingat usia pelaku di bawah 18 tahun.
”Ini tidak cukup. Harus ada usaha nyata peningkatan taraf hidup masyarakat, tertama di daerah-daerah yang terlilit secara perekonomian,” kata Direktur British Future Sunder Katwala kepada harian The New York Times.
Para peneliti isu kemasyarakatan melihat kerusuhan terjadi di kota-kota dengan mayoritas masyarakat kelas pekerja kulit putih. Apabila data ini disandingkan dengan data kesejahteraan secara umum, memang ada masalah di akses layanan kesehatan dan jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia.
Salah satu contohnya ialah apabila warga dari area kerah biru ini sakit, mereka tidak bisa langsung memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Mereka harus mengantre yang bisa memakan waktu sampai beberapa pekan. Ini membuat masyarakat menganggap pemerintah tidak memperhatikan kesejahteraan mereka.
Pada saat yang sama, Undang-Undang Imigrasi Inggris terbuka kepada para pencari suaka. Dalam lima tahun belakangan, Inggris menerima pengungsi dari Ukraina, Hong Kong, dan Afghanistan. Status mereka memang telah disaring dan dipastikan sebagai pencari suaka.
Meskipun demikian, masyarakat yang tidak puas terhadap pemerintah menganggap ada perlakuan pilih kasih. Warga merasa pemerintah memperhatikan pendatang, bukan warga sendiri.
Terdapat pula persoalan imigran ilegal. Mereka adalah para pengungsi, umumnya dari Afrika, yang datang ke Eropa dengan menaiki kapal. Biasanya mereka diselamatkan oleh kapal-kapal penjaga pantai. Aturan Inggris ialah mendeportasi mereka, tetapi banyak yang berhasil kabur dan bekerja secara diam-diam di Inggris.
Sergio Aguilar, ayah dari Alice da Silva Aguilar (9), salah satu korban tewas dalam kasus penusukan Southport meminta agar masyarakat tenang dan menghentikan kerusuhan. Ia mengutarakannya ketika memakamkan putrinya.
Setelah Aguilar, orangtua dari dua anak yang tewas, yaitu Elsie Stancombe (7) dan Bebe King (6), juga mengutarakan permintaan serupa. ”Saya sungguh malu dan menyesal. Saya meminta maaf Anda harus mengungkapkannya di pemakaman putri Anda. Kami berharap para pelaku kerusuhan tertunduk malu mendengar permintaan Anda,” kata Kepala Polisi Sektor Meyerside, Southport, Serena Kennedy yang turut hadir di pemakaman Alice.
Kemi Badenoch, politikus dari Partai Konservatif yang merupakan oposisi pemerintahan Partai Buruh, mengatakan, selama ini Inggris cenderung tutup mata dan menganggap masyarakatnya inklusif. Memang, secara umum, masyarakat Inggris majemuk dan relatif tidak bermasalah.
Kondisi Ini membuat pemerintah terlena dan melupakan bahwa sejatinya ada bara dalam sekam rasisme di kelompok sayap kanan. Meskipun jumlahnya kecil, apabila dibiarkan, bisa merusak masyarakat.
”Akhirnya kejadian dan tidak hanya fisik kota yang rusak, masyarakat trauma. Kita harus memiliki strategi integrasi masyarakat yang terbuka dan terukur. Kita harus membahasnya dari semua aspek, mulai dari imigrasi, perumahan, pekerjaan, hingga kesehatan,” tutur Badenoch kepada The Telegraph.
Selain itu, juga perlu ada peraturan mengenai imigran. Partai Konservatif, ketika memegang pemerintahan, memiliki kebijakan mendeportasi para manusia perahu.
Hal ini dikritik masyarakat dan pembela hak asasi manusia. Orang-orang yang datang ke Inggris dengan perahu itu sudah dalam keadaan terdesak dan tidak memiliki pilihan selain menghadapi marabahaya. Mereka layak disebut sebagai pengungsi dan wajib ditolong.
Guru Besar Politik King’s College Anand Menon dan Guru Besar Ekonomi King’s College Jonathan Portes menulis di The Independent, dibutuhkan kebijakan mengenai lowongan pekerjaan yang komprehensif. Mereka menjelaskan, imigran dan kelompok minoritas selalu dikambinghitamkan atas kegagalan yang sejatinya karena ketiadaan kebijakan atau kesalahan penerapannya. (AFP/Reuters) | 2024-08-13 11:28:09+00:00 | media_online | Kompas.id | null | netral | null | null | 47 |
liga pembela inggris (edl) | negatif | 395,802,039 | Inggris Tangkap Hampir 1.000 Perusuh Sayap Kanan | LONDON, SELASA — Kepolisian Inggris menangkap 975 orang terkait kerusuhan oleh pendukung sayap kanan. Meski kerusuhan reda, pekerjaan berat masih menanti Inggris. Salah satunya, bahaya laten rasisme masih terus mengintai.
Dalam pernyataan pada Senin (12/8/2024) malam waktu London atau Selasa dini hari WIB, Kantor Perdana Menteri Inggris gembira ketegangan mereda. Pemerintah juga memuji kinerja polisi bersama masyarakat yang bahu-membahu mengatasi kerusuhan di daerah masing-masing.
Dari 975 tersangka, 500 mulai disidang. Derek Drummond (58) adalah orang pertama yang divonis pengadilan Inggris. Ia dihukum kurungan 3 tahun. Selain merusuh, Drummond juga terbukti menyerang petugas tanggap darurat yang datang ke lokasi kekacauan untuk membantu orang terluka. Drummond terbukti terlibat kerusuhan di Liverpool.
Selain menghukum perusuh, pemerintah juga membangun kembali wilayah-wilayah yang mengalami kerusakan. Menteri Bisnis Jonathan Reynolds bersurat kepada Asosiasi Perusahaan Asuransi Inggris guna memastikan toko-toko dan tempat usaha yang rusak akibat kerusuhan diberi ganti rugi.
Terdapat pula intervensi di sektor pendidikan masyarakat. Pemerintah membuat tambahan baru di kurikulum nasional bahwa sejak taman kanak-kanak, murid-murid Inggris akan diajar literasi media sosial. Hal ini bertujuan agar sedini mungkin masyarakat memiliki kemampuan memilah dan memilih informasi di media sosial sehingga bisa mengenali konten hoaks, disinformasi, dan misinformasi.
Sebab, kerusuhan ekstrem kanan bisa tersulut dan menyebar hanya dalam 24 jam pada 31 Juli 2024. Penyebabnya ialah akun media sosial Liga Pembela Inggris (EDL) menyebarkan kebohongan. Menurut EDL, pelaku penusukan di sanggar tari Southport yang menewaskan tiga anak perempuan adalah imigran Muslim.
Terbakar hoaks, pendukung ekstrem kanan menyerang masjid dan berbagai tempat pelatihan imigran. Hakim Southport akhirnya terpaksa mengungkap identitas pelaku ialah remaja berkewarganegaraan Inggris bernama Axel (sebelumnya tertulis Alex) Rudakubana.
Ia keturunan Rwanda dan bukan Muslim. Motif penusukan tidak diumumkan mengingat usia pelaku di bawah 18 tahun.
”Ini tidak cukup. Harus ada usaha nyata peningkatan taraf hidup masyarakat, tertama di daerah-daerah yang terlilit secara perekonomian,” kata Direktur British Future Sunder Katwala kepada harian The New York Times.
Para peneliti isu kemasyarakatan melihat kerusuhan terjadi di kota-kota dengan mayoritas masyarakat kelas pekerja kulit putih. Apabila data ini disandingkan dengan data kesejahteraan secara umum, memang ada masalah di akses layanan kesehatan dan jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia.
Salah satu contohnya ialah apabila warga dari area kerah biru ini sakit, mereka tidak bisa langsung memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Mereka harus mengantre yang bisa memakan waktu sampai beberapa pekan. Ini membuat masyarakat menganggap pemerintah tidak memperhatikan kesejahteraan mereka.
Pada saat yang sama, Undang-Undang Imigrasi Inggris terbuka kepada para pencari suaka. Dalam lima tahun belakangan, Inggris menerima pengungsi dari Ukraina, Hong Kong, dan Afghanistan. Status mereka memang telah disaring dan dipastikan sebagai pencari suaka.
Meskipun demikian, masyarakat yang tidak puas terhadap pemerintah menganggap ada perlakuan pilih kasih. Warga merasa pemerintah memperhatikan pendatang, bukan warga sendiri.
Terdapat pula persoalan imigran ilegal. Mereka adalah para pengungsi, umumnya dari Afrika, yang datang ke Eropa dengan menaiki kapal. Biasanya mereka diselamatkan oleh kapal-kapal penjaga pantai. Aturan Inggris ialah mendeportasi mereka, tetapi banyak yang berhasil kabur dan bekerja secara diam-diam di Inggris.
Sergio Aguilar, ayah dari Alice da Silva Aguilar (9), salah satu korban tewas dalam kasus penusukan Southport meminta agar masyarakat tenang dan menghentikan kerusuhan. Ia mengutarakannya ketika memakamkan putrinya.
Setelah Aguilar, orangtua dari dua anak yang tewas, yaitu Elsie Stancombe (7) dan Bebe King (6), juga mengutarakan permintaan serupa. ”Saya sungguh malu dan menyesal. Saya meminta maaf Anda harus mengungkapkannya di pemakaman putri Anda. Kami berharap para pelaku kerusuhan tertunduk malu mendengar permintaan Anda,” kata Kepala Polisi Sektor Meyerside, Southport, Serena Kennedy yang turut hadir di pemakaman Alice.
Kemi Badenoch, politikus dari Partai Konservatif yang merupakan oposisi pemerintahan Partai Buruh, mengatakan, selama ini Inggris cenderung tutup mata dan menganggap masyarakatnya inklusif. Memang, secara umum, masyarakat Inggris majemuk dan relatif tidak bermasalah.
Kondisi Ini membuat pemerintah terlena dan melupakan bahwa sejatinya ada bara dalam sekam rasisme di kelompok sayap kanan. Meskipun jumlahnya kecil, apabila dibiarkan, bisa merusak masyarakat.
”Akhirnya kejadian dan tidak hanya fisik kota yang rusak, masyarakat trauma. Kita harus memiliki strategi integrasi masyarakat yang terbuka dan terukur. Kita harus membahasnya dari semua aspek, mulai dari imigrasi, perumahan, pekerjaan, hingga kesehatan,” tutur Badenoch kepada The Telegraph.
Selain itu, juga perlu ada peraturan mengenai imigran. Partai Konservatif, ketika memegang pemerintahan, memiliki kebijakan mendeportasi para manusia perahu.
Hal ini dikritik masyarakat dan pembela hak asasi manusia. Orang-orang yang datang ke Inggris dengan perahu itu sudah dalam keadaan terdesak dan tidak memiliki pilihan selain menghadapi marabahaya. Mereka layak disebut sebagai pengungsi dan wajib ditolong.
Guru Besar Politik King’s College Anand Menon dan Guru Besar Ekonomi King’s College Jonathan Portes menulis di The Independent, dibutuhkan kebijakan mengenai lowongan pekerjaan yang komprehensif. Mereka menjelaskan, imigran dan kelompok minoritas selalu dikambinghitamkan atas kegagalan yang sejatinya karena ketiadaan kebijakan atau kesalahan penerapannya. (AFP/Reuters) | 2024-08-13 11:28:09+00:00 | media_online | Kompas.id | null | negatif | null | null | 48 |
menteri bisnis jonathan reynolds | positif | 395,802,039 | Inggris Tangkap Hampir 1.000 Perusuh Sayap Kanan | LONDON, SELASA — Kepolisian Inggris menangkap 975 orang terkait kerusuhan oleh pendukung sayap kanan. Meski kerusuhan reda, pekerjaan berat masih menanti Inggris. Salah satunya, bahaya laten rasisme masih terus mengintai.
Dalam pernyataan pada Senin (12/8/2024) malam waktu London atau Selasa dini hari WIB, Kantor Perdana Menteri Inggris gembira ketegangan mereda. Pemerintah juga memuji kinerja polisi bersama masyarakat yang bahu-membahu mengatasi kerusuhan di daerah masing-masing.
Dari 975 tersangka, 500 mulai disidang. Derek Drummond (58) adalah orang pertama yang divonis pengadilan Inggris. Ia dihukum kurungan 3 tahun. Selain merusuh, Drummond juga terbukti menyerang petugas tanggap darurat yang datang ke lokasi kekacauan untuk membantu orang terluka. Drummond terbukti terlibat kerusuhan di Liverpool.
Selain menghukum perusuh, pemerintah juga membangun kembali wilayah-wilayah yang mengalami kerusakan. Menteri Bisnis Jonathan Reynolds bersurat kepada Asosiasi Perusahaan Asuransi Inggris guna memastikan toko-toko dan tempat usaha yang rusak akibat kerusuhan diberi ganti rugi.
Terdapat pula intervensi di sektor pendidikan masyarakat. Pemerintah membuat tambahan baru di kurikulum nasional bahwa sejak taman kanak-kanak, murid-murid Inggris akan diajar literasi media sosial. Hal ini bertujuan agar sedini mungkin masyarakat memiliki kemampuan memilah dan memilih informasi di media sosial sehingga bisa mengenali konten hoaks, disinformasi, dan misinformasi.
Sebab, kerusuhan ekstrem kanan bisa tersulut dan menyebar hanya dalam 24 jam pada 31 Juli 2024. Penyebabnya ialah akun media sosial Liga Pembela Inggris (EDL) menyebarkan kebohongan. Menurut EDL, pelaku penusukan di sanggar tari Southport yang menewaskan tiga anak perempuan adalah imigran Muslim.
Terbakar hoaks, pendukung ekstrem kanan menyerang masjid dan berbagai tempat pelatihan imigran. Hakim Southport akhirnya terpaksa mengungkap identitas pelaku ialah remaja berkewarganegaraan Inggris bernama Axel (sebelumnya tertulis Alex) Rudakubana.
Ia keturunan Rwanda dan bukan Muslim. Motif penusukan tidak diumumkan mengingat usia pelaku di bawah 18 tahun.
”Ini tidak cukup. Harus ada usaha nyata peningkatan taraf hidup masyarakat, tertama di daerah-daerah yang terlilit secara perekonomian,” kata Direktur British Future Sunder Katwala kepada harian The New York Times.
Para peneliti isu kemasyarakatan melihat kerusuhan terjadi di kota-kota dengan mayoritas masyarakat kelas pekerja kulit putih. Apabila data ini disandingkan dengan data kesejahteraan secara umum, memang ada masalah di akses layanan kesehatan dan jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia.
Salah satu contohnya ialah apabila warga dari area kerah biru ini sakit, mereka tidak bisa langsung memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Mereka harus mengantre yang bisa memakan waktu sampai beberapa pekan. Ini membuat masyarakat menganggap pemerintah tidak memperhatikan kesejahteraan mereka.
Pada saat yang sama, Undang-Undang Imigrasi Inggris terbuka kepada para pencari suaka. Dalam lima tahun belakangan, Inggris menerima pengungsi dari Ukraina, Hong Kong, dan Afghanistan. Status mereka memang telah disaring dan dipastikan sebagai pencari suaka.
Meskipun demikian, masyarakat yang tidak puas terhadap pemerintah menganggap ada perlakuan pilih kasih. Warga merasa pemerintah memperhatikan pendatang, bukan warga sendiri.
Terdapat pula persoalan imigran ilegal. Mereka adalah para pengungsi, umumnya dari Afrika, yang datang ke Eropa dengan menaiki kapal. Biasanya mereka diselamatkan oleh kapal-kapal penjaga pantai. Aturan Inggris ialah mendeportasi mereka, tetapi banyak yang berhasil kabur dan bekerja secara diam-diam di Inggris.
Sergio Aguilar, ayah dari Alice da Silva Aguilar (9), salah satu korban tewas dalam kasus penusukan Southport meminta agar masyarakat tenang dan menghentikan kerusuhan. Ia mengutarakannya ketika memakamkan putrinya.
Setelah Aguilar, orangtua dari dua anak yang tewas, yaitu Elsie Stancombe (7) dan Bebe King (6), juga mengutarakan permintaan serupa. ”Saya sungguh malu dan menyesal. Saya meminta maaf Anda harus mengungkapkannya di pemakaman putri Anda. Kami berharap para pelaku kerusuhan tertunduk malu mendengar permintaan Anda,” kata Kepala Polisi Sektor Meyerside, Southport, Serena Kennedy yang turut hadir di pemakaman Alice.
Kemi Badenoch, politikus dari Partai Konservatif yang merupakan oposisi pemerintahan Partai Buruh, mengatakan, selama ini Inggris cenderung tutup mata dan menganggap masyarakatnya inklusif. Memang, secara umum, masyarakat Inggris majemuk dan relatif tidak bermasalah.
Kondisi Ini membuat pemerintah terlena dan melupakan bahwa sejatinya ada bara dalam sekam rasisme di kelompok sayap kanan. Meskipun jumlahnya kecil, apabila dibiarkan, bisa merusak masyarakat.
”Akhirnya kejadian dan tidak hanya fisik kota yang rusak, masyarakat trauma. Kita harus memiliki strategi integrasi masyarakat yang terbuka dan terukur. Kita harus membahasnya dari semua aspek, mulai dari imigrasi, perumahan, pekerjaan, hingga kesehatan,” tutur Badenoch kepada The Telegraph.
Selain itu, juga perlu ada peraturan mengenai imigran. Partai Konservatif, ketika memegang pemerintahan, memiliki kebijakan mendeportasi para manusia perahu.
Hal ini dikritik masyarakat dan pembela hak asasi manusia. Orang-orang yang datang ke Inggris dengan perahu itu sudah dalam keadaan terdesak dan tidak memiliki pilihan selain menghadapi marabahaya. Mereka layak disebut sebagai pengungsi dan wajib ditolong.
Guru Besar Politik King’s College Anand Menon dan Guru Besar Ekonomi King’s College Jonathan Portes menulis di The Independent, dibutuhkan kebijakan mengenai lowongan pekerjaan yang komprehensif. Mereka menjelaskan, imigran dan kelompok minoritas selalu dikambinghitamkan atas kegagalan yang sejatinya karena ketiadaan kebijakan atau kesalahan penerapannya. (AFP/Reuters) | 2024-08-13 11:28:09+00:00 | media_online | Kompas.id | null | Positif | null | null | 49 |
kantor perdana menteri inggris | positif | 395,802,039 | Inggris Tangkap Hampir 1.000 Perusuh Sayap Kanan | LONDON, SELASA — Kepolisian Inggris menangkap 975 orang terkait kerusuhan oleh pendukung sayap kanan. Meski kerusuhan reda, pekerjaan berat masih menanti Inggris. Salah satunya, bahaya laten rasisme masih terus mengintai.
Dalam pernyataan pada Senin (12/8/2024) malam waktu London atau Selasa dini hari WIB, Kantor Perdana Menteri Inggris gembira ketegangan mereda. Pemerintah juga memuji kinerja polisi bersama masyarakat yang bahu-membahu mengatasi kerusuhan di daerah masing-masing.
Dari 975 tersangka, 500 mulai disidang. Derek Drummond (58) adalah orang pertama yang divonis pengadilan Inggris. Ia dihukum kurungan 3 tahun. Selain merusuh, Drummond juga terbukti menyerang petugas tanggap darurat yang datang ke lokasi kekacauan untuk membantu orang terluka. Drummond terbukti terlibat kerusuhan di Liverpool.
Selain menghukum perusuh, pemerintah juga membangun kembali wilayah-wilayah yang mengalami kerusakan. Menteri Bisnis Jonathan Reynolds bersurat kepada Asosiasi Perusahaan Asuransi Inggris guna memastikan toko-toko dan tempat usaha yang rusak akibat kerusuhan diberi ganti rugi.
Terdapat pula intervensi di sektor pendidikan masyarakat. Pemerintah membuat tambahan baru di kurikulum nasional bahwa sejak taman kanak-kanak, murid-murid Inggris akan diajar literasi media sosial. Hal ini bertujuan agar sedini mungkin masyarakat memiliki kemampuan memilah dan memilih informasi di media sosial sehingga bisa mengenali konten hoaks, disinformasi, dan misinformasi.
Sebab, kerusuhan ekstrem kanan bisa tersulut dan menyebar hanya dalam 24 jam pada 31 Juli 2024. Penyebabnya ialah akun media sosial Liga Pembela Inggris (EDL) menyebarkan kebohongan. Menurut EDL, pelaku penusukan di sanggar tari Southport yang menewaskan tiga anak perempuan adalah imigran Muslim.
Terbakar hoaks, pendukung ekstrem kanan menyerang masjid dan berbagai tempat pelatihan imigran. Hakim Southport akhirnya terpaksa mengungkap identitas pelaku ialah remaja berkewarganegaraan Inggris bernama Axel (sebelumnya tertulis Alex) Rudakubana.
Ia keturunan Rwanda dan bukan Muslim. Motif penusukan tidak diumumkan mengingat usia pelaku di bawah 18 tahun.
”Ini tidak cukup. Harus ada usaha nyata peningkatan taraf hidup masyarakat, tertama di daerah-daerah yang terlilit secara perekonomian,” kata Direktur British Future Sunder Katwala kepada harian The New York Times.
Para peneliti isu kemasyarakatan melihat kerusuhan terjadi di kota-kota dengan mayoritas masyarakat kelas pekerja kulit putih. Apabila data ini disandingkan dengan data kesejahteraan secara umum, memang ada masalah di akses layanan kesehatan dan jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia.
Salah satu contohnya ialah apabila warga dari area kerah biru ini sakit, mereka tidak bisa langsung memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Mereka harus mengantre yang bisa memakan waktu sampai beberapa pekan. Ini membuat masyarakat menganggap pemerintah tidak memperhatikan kesejahteraan mereka.
Pada saat yang sama, Undang-Undang Imigrasi Inggris terbuka kepada para pencari suaka. Dalam lima tahun belakangan, Inggris menerima pengungsi dari Ukraina, Hong Kong, dan Afghanistan. Status mereka memang telah disaring dan dipastikan sebagai pencari suaka.
Meskipun demikian, masyarakat yang tidak puas terhadap pemerintah menganggap ada perlakuan pilih kasih. Warga merasa pemerintah memperhatikan pendatang, bukan warga sendiri.
Terdapat pula persoalan imigran ilegal. Mereka adalah para pengungsi, umumnya dari Afrika, yang datang ke Eropa dengan menaiki kapal. Biasanya mereka diselamatkan oleh kapal-kapal penjaga pantai. Aturan Inggris ialah mendeportasi mereka, tetapi banyak yang berhasil kabur dan bekerja secara diam-diam di Inggris.
Sergio Aguilar, ayah dari Alice da Silva Aguilar (9), salah satu korban tewas dalam kasus penusukan Southport meminta agar masyarakat tenang dan menghentikan kerusuhan. Ia mengutarakannya ketika memakamkan putrinya.
Setelah Aguilar, orangtua dari dua anak yang tewas, yaitu Elsie Stancombe (7) dan Bebe King (6), juga mengutarakan permintaan serupa. ”Saya sungguh malu dan menyesal. Saya meminta maaf Anda harus mengungkapkannya di pemakaman putri Anda. Kami berharap para pelaku kerusuhan tertunduk malu mendengar permintaan Anda,” kata Kepala Polisi Sektor Meyerside, Southport, Serena Kennedy yang turut hadir di pemakaman Alice.
Kemi Badenoch, politikus dari Partai Konservatif yang merupakan oposisi pemerintahan Partai Buruh, mengatakan, selama ini Inggris cenderung tutup mata dan menganggap masyarakatnya inklusif. Memang, secara umum, masyarakat Inggris majemuk dan relatif tidak bermasalah.
Kondisi Ini membuat pemerintah terlena dan melupakan bahwa sejatinya ada bara dalam sekam rasisme di kelompok sayap kanan. Meskipun jumlahnya kecil, apabila dibiarkan, bisa merusak masyarakat.
”Akhirnya kejadian dan tidak hanya fisik kota yang rusak, masyarakat trauma. Kita harus memiliki strategi integrasi masyarakat yang terbuka dan terukur. Kita harus membahasnya dari semua aspek, mulai dari imigrasi, perumahan, pekerjaan, hingga kesehatan,” tutur Badenoch kepada The Telegraph.
Selain itu, juga perlu ada peraturan mengenai imigran. Partai Konservatif, ketika memegang pemerintahan, memiliki kebijakan mendeportasi para manusia perahu.
Hal ini dikritik masyarakat dan pembela hak asasi manusia. Orang-orang yang datang ke Inggris dengan perahu itu sudah dalam keadaan terdesak dan tidak memiliki pilihan selain menghadapi marabahaya. Mereka layak disebut sebagai pengungsi dan wajib ditolong.
Guru Besar Politik King’s College Anand Menon dan Guru Besar Ekonomi King’s College Jonathan Portes menulis di The Independent, dibutuhkan kebijakan mengenai lowongan pekerjaan yang komprehensif. Mereka menjelaskan, imigran dan kelompok minoritas selalu dikambinghitamkan atas kegagalan yang sejatinya karena ketiadaan kebijakan atau kesalahan penerapannya. (AFP/Reuters) | 2024-08-13 11:28:09+00:00 | media_online | Kompas.id | null | Positif | null | null | 50 |
kepolisian inggris | positif | 395,802,039 | Inggris Tangkap Hampir 1.000 Perusuh Sayap Kanan | LONDON, SELASA — Kepolisian Inggris menangkap 975 orang terkait kerusuhan oleh pendukung sayap kanan. Meski kerusuhan reda, pekerjaan berat masih menanti Inggris. Salah satunya, bahaya laten rasisme masih terus mengintai.
Dalam pernyataan pada Senin (12/8/2024) malam waktu London atau Selasa dini hari WIB, Kantor Perdana Menteri Inggris gembira ketegangan mereda. Pemerintah juga memuji kinerja polisi bersama masyarakat yang bahu-membahu mengatasi kerusuhan di daerah masing-masing.
Dari 975 tersangka, 500 mulai disidang. Derek Drummond (58) adalah orang pertama yang divonis pengadilan Inggris. Ia dihukum kurungan 3 tahun. Selain merusuh, Drummond juga terbukti menyerang petugas tanggap darurat yang datang ke lokasi kekacauan untuk membantu orang terluka. Drummond terbukti terlibat kerusuhan di Liverpool.
Selain menghukum perusuh, pemerintah juga membangun kembali wilayah-wilayah yang mengalami kerusakan. Menteri Bisnis Jonathan Reynolds bersurat kepada Asosiasi Perusahaan Asuransi Inggris guna memastikan toko-toko dan tempat usaha yang rusak akibat kerusuhan diberi ganti rugi.
Terdapat pula intervensi di sektor pendidikan masyarakat. Pemerintah membuat tambahan baru di kurikulum nasional bahwa sejak taman kanak-kanak, murid-murid Inggris akan diajar literasi media sosial. Hal ini bertujuan agar sedini mungkin masyarakat memiliki kemampuan memilah dan memilih informasi di media sosial sehingga bisa mengenali konten hoaks, disinformasi, dan misinformasi.
Sebab, kerusuhan ekstrem kanan bisa tersulut dan menyebar hanya dalam 24 jam pada 31 Juli 2024. Penyebabnya ialah akun media sosial Liga Pembela Inggris (EDL) menyebarkan kebohongan. Menurut EDL, pelaku penusukan di sanggar tari Southport yang menewaskan tiga anak perempuan adalah imigran Muslim.
Terbakar hoaks, pendukung ekstrem kanan menyerang masjid dan berbagai tempat pelatihan imigran. Hakim Southport akhirnya terpaksa mengungkap identitas pelaku ialah remaja berkewarganegaraan Inggris bernama Axel (sebelumnya tertulis Alex) Rudakubana.
Ia keturunan Rwanda dan bukan Muslim. Motif penusukan tidak diumumkan mengingat usia pelaku di bawah 18 tahun.
”Ini tidak cukup. Harus ada usaha nyata peningkatan taraf hidup masyarakat, tertama di daerah-daerah yang terlilit secara perekonomian,” kata Direktur British Future Sunder Katwala kepada harian The New York Times.
Para peneliti isu kemasyarakatan melihat kerusuhan terjadi di kota-kota dengan mayoritas masyarakat kelas pekerja kulit putih. Apabila data ini disandingkan dengan data kesejahteraan secara umum, memang ada masalah di akses layanan kesehatan dan jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia.
Salah satu contohnya ialah apabila warga dari area kerah biru ini sakit, mereka tidak bisa langsung memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Mereka harus mengantre yang bisa memakan waktu sampai beberapa pekan. Ini membuat masyarakat menganggap pemerintah tidak memperhatikan kesejahteraan mereka.
Pada saat yang sama, Undang-Undang Imigrasi Inggris terbuka kepada para pencari suaka. Dalam lima tahun belakangan, Inggris menerima pengungsi dari Ukraina, Hong Kong, dan Afghanistan. Status mereka memang telah disaring dan dipastikan sebagai pencari suaka.
Meskipun demikian, masyarakat yang tidak puas terhadap pemerintah menganggap ada perlakuan pilih kasih. Warga merasa pemerintah memperhatikan pendatang, bukan warga sendiri.
Terdapat pula persoalan imigran ilegal. Mereka adalah para pengungsi, umumnya dari Afrika, yang datang ke Eropa dengan menaiki kapal. Biasanya mereka diselamatkan oleh kapal-kapal penjaga pantai. Aturan Inggris ialah mendeportasi mereka, tetapi banyak yang berhasil kabur dan bekerja secara diam-diam di Inggris.
Sergio Aguilar, ayah dari Alice da Silva Aguilar (9), salah satu korban tewas dalam kasus penusukan Southport meminta agar masyarakat tenang dan menghentikan kerusuhan. Ia mengutarakannya ketika memakamkan putrinya.
Setelah Aguilar, orangtua dari dua anak yang tewas, yaitu Elsie Stancombe (7) dan Bebe King (6), juga mengutarakan permintaan serupa. ”Saya sungguh malu dan menyesal. Saya meminta maaf Anda harus mengungkapkannya di pemakaman putri Anda. Kami berharap para pelaku kerusuhan tertunduk malu mendengar permintaan Anda,” kata Kepala Polisi Sektor Meyerside, Southport, Serena Kennedy yang turut hadir di pemakaman Alice.
Kemi Badenoch, politikus dari Partai Konservatif yang merupakan oposisi pemerintahan Partai Buruh, mengatakan, selama ini Inggris cenderung tutup mata dan menganggap masyarakatnya inklusif. Memang, secara umum, masyarakat Inggris majemuk dan relatif tidak bermasalah.
Kondisi Ini membuat pemerintah terlena dan melupakan bahwa sejatinya ada bara dalam sekam rasisme di kelompok sayap kanan. Meskipun jumlahnya kecil, apabila dibiarkan, bisa merusak masyarakat.
”Akhirnya kejadian dan tidak hanya fisik kota yang rusak, masyarakat trauma. Kita harus memiliki strategi integrasi masyarakat yang terbuka dan terukur. Kita harus membahasnya dari semua aspek, mulai dari imigrasi, perumahan, pekerjaan, hingga kesehatan,” tutur Badenoch kepada The Telegraph.
Selain itu, juga perlu ada peraturan mengenai imigran. Partai Konservatif, ketika memegang pemerintahan, memiliki kebijakan mendeportasi para manusia perahu.
Hal ini dikritik masyarakat dan pembela hak asasi manusia. Orang-orang yang datang ke Inggris dengan perahu itu sudah dalam keadaan terdesak dan tidak memiliki pilihan selain menghadapi marabahaya. Mereka layak disebut sebagai pengungsi dan wajib ditolong.
Guru Besar Politik King’s College Anand Menon dan Guru Besar Ekonomi King’s College Jonathan Portes menulis di The Independent, dibutuhkan kebijakan mengenai lowongan pekerjaan yang komprehensif. Mereka menjelaskan, imigran dan kelompok minoritas selalu dikambinghitamkan atas kegagalan yang sejatinya karena ketiadaan kebijakan atau kesalahan penerapannya. (AFP/Reuters) | 2024-08-13 11:28:09+00:00 | media_online | Kompas.id | null | Positif | null | null | 51 |
pemilik bisnis | negatif | 395,804,715 | Marak Penipu Sebar Kontak Palsu di Google Maps, Ini Tips Bagi Pemilik Bisnis | ['KOMPAS.com - Belakangan, marak kasus nomor kontak "jebakan" yang menyasar profil bisnis di Google Maps. Nomor kontak "palsu" itu disebar oleh penipu alias scammer.', 'Mereka sengaja menyunting dan menyisipkan kontak palsu di sejumlah kantor pemerintahan, imigrasi, perbankan, kampus, bisnis, hingga tempat hiburan di Google Maps.', 'Nomor itu diselipkan di bagian kolom alamat suatu profil bisnis, agar para pengguna yang sedang mencari kontak lewat Google Maps, mengira bahwa nomor tersebut adalah benar milik kantor atau bisnis yang dituju.', 'Sehingga pengguna akan menghubungi nomor yang dipasang scammer di Google Maps, alih-alih kontak asli profil bisnis yang mereka cari.', 'Setelah pengguna "terjebak", scammer biasanya akan melancarkan penipuan yang ujung-ujungnya meminta uang kepada korban. Nah, berdasarkan pantauan KompasTekno, cukup banyak profil bisnis yang disusupi scammer dengan menempatkan kontak palsu.', 'Bagi pemilik bisnis, hal ini cukup mengkhawatirkan. Sebab, maraknya kontak palsu ini tidak hanya akan merugikan calon konsumen, melainkan juga pemilik bisnis. Konsumen yang kadung tertipu, bisa jadi batal menggunakan layanan atau jasanya.', 'Ada beberapa tips yang bisa dilakukan oleh pemilik bisnis atau instansi untuk mengatasi dan mencegah jebakan nomor kontak palsu. Berikut tipsnya.', 'Setiap pemilik bisnis maupun instansi sebaiknya rutin memeriksa laman toko atau kantor di Google Maps. Dengan begitu, pemilik bisnis bisa mengidentifikasi bila terjadi perubahan informasi yang dilakukan oleh pihak luar secara ilegal.', 'Dengan rutin mengecek Maps, pemilik bisnis asli juga bisa lebih cepat tanggap dalam memperbaiki atau menghapus kontak palsu maupun informasi palsu lainnya yang disematkan oleh penipu.', 'Selalu bagikan informasi terkini dari bisnis Anda, termasuk soal kontak resmi toko atau instansi. lewat media sosial atau lewat update di Google Maps.', 'Pastikan Anda menyantumkan informasi kontak yang jelas, untuk mengedukasi masyarakat mana kontak resmi yang bisa dihubungi.', '', 'Selain itu Anda juga bisa membagikan posting dari penipu agar audiens lebih waspada terhadap penipuan serupa.', 'Bila menemukan perubahan yang tidak semestinya, pemilik bisnis juga bisa mengajukan laporan ke pihak Google.', 'Menurut laman bantuan Google, data yang bersifat ilegal, menyinggung, menipu, atau berbahaya di Google Maps dianggap sebagai spam. Pengguna yang diketahui terlibat dalam spam akan diblokir.', 'Untuk melaporkan spam atau penyalahgunaan di Google Maps, kirim masukan lewat link berikut.\xa0']
Saat mengirimkan masukan, pengguna dapat memberi tahu Google tentang tiga hal:, 1. Pengalaman pengguna dalam menggunakan Maps. Pelajari cara mengirimkan masukan sebagai berikut:, 2. Informasi peta yang salah. Pelajari cara melaporkan masalah data lewat tautan berikut ini.3. Informasi peta yang belum ada. Pelajari cara menambahkan tempat atau alamat yang belum ada., Google juga merinci tips untuk memberi masukan yang baik, agar laporan Anda bisa diproses dengan lebih efektif dan efisien. , Adapun praktik penipuan di Google Maps ini memengaruhi sejumlah laman kantor Imigrasi di Indonesia. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi membagikan peringatan nomor kontak palsu lewat media sosial X (dahulu Twitter)., Waspada Penipuan! Nomor Kontak Palsu Marak di Laman Google Maps Kantor Imigrasi, ?? SEBUAH UTAS ?? pic.twitter.com/g7nLbvzJ9P, Praktik penipuan lewat kontak palsu di Google Maps juga dibagikan seorang pengguna di media sosial X dengan handle akun @RFNco_., Ia bercerita pernah menghubungi salah satu klinik lewat kontak yang tercantum di laman klinik tersebut di Google Maps. Setelah melakukan booking, dia diminta melakukan pembayaran down payment (DP)., Karena merasa janggal, pengguna itu langsung membatalkan jadwal booking. Ia kemudian mengonfirmasi nomor yang dihubungi tadi ke klinik langsung, dan pihak klinik menyatakan bahwa nomor itu bukan nomor resmi alias palsu., Adapun opsi pergantian kontak di laman Google Maps setiap instansi maupun pemilik bisnis, memang tersedia secara terbuka. Jadi, siapa pun bisa mengedit kontak, nama tempat maupun informasi lainnya dengan mudah. Bahkan meskipun Anda bukan admin atau pemilik dari instansi maupun bisnis terkait., Kendati begitu, Google akan meninjau perubahan yang dilakukan setiap pengguna sebelum dipublikasikan di laman Maps. Proses peninjauannya cukup bervariasi, bisa sebentar atau lebih lama., Selain itu, perubahan dari pengguna juga bisa saja ditolak oleh pihak Google setelah proses peninjauan., Tim KompasTekno menghubungi pihak Google Indonesia untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut terkait praktik scam di atas., Menurut perwakilan Google Indonesia, tim internal perusahaan menyadari adanya masalah itu dan sudah menerapkan perbaikan untuk mencegah masalah serupa terjadi ke depannya., Kami memahami adanya isu terkait informasi pada Profil Bisnis. Kebijakan kami dengan jelas menyatakan bahwa usulan perubahan dari pengguna harus berdasarkan informasi yang sebenarnya dan tim kami bekerja sepanjang waktu untuk melawan aktivitas yang melanggar kebijakan. Kami…, | 2024-08-13 12:07:08+00:00 | media_online | Kompas.com | Kompas Cyber Media | netral | null | Easy | 52 |
direktorat jenderal imigrasi | negatif | 395,804,715 | Marak Penipu Sebar Kontak Palsu di Google Maps, Ini Tips Bagi Pemilik Bisnis | ['KOMPAS.com - Belakangan, marak kasus nomor kontak "jebakan" yang menyasar profil bisnis di Google Maps. Nomor kontak "palsu" itu disebar oleh penipu alias scammer.', 'Mereka sengaja menyunting dan menyisipkan kontak palsu di sejumlah kantor pemerintahan, imigrasi, perbankan, kampus, bisnis, hingga tempat hiburan di Google Maps.', 'Nomor itu diselipkan di bagian kolom alamat suatu profil bisnis, agar para pengguna yang sedang mencari kontak lewat Google Maps, mengira bahwa nomor tersebut adalah benar milik kantor atau bisnis yang dituju.', 'Sehingga pengguna akan menghubungi nomor yang dipasang scammer di Google Maps, alih-alih kontak asli profil bisnis yang mereka cari.', 'Setelah pengguna "terjebak", scammer biasanya akan melancarkan penipuan yang ujung-ujungnya meminta uang kepada korban. Nah, berdasarkan pantauan KompasTekno, cukup banyak profil bisnis yang disusupi scammer dengan menempatkan kontak palsu.', 'Bagi pemilik bisnis, hal ini cukup mengkhawatirkan. Sebab, maraknya kontak palsu ini tidak hanya akan merugikan calon konsumen, melainkan juga pemilik bisnis. Konsumen yang kadung tertipu, bisa jadi batal menggunakan layanan atau jasanya.', 'Ada beberapa tips yang bisa dilakukan oleh pemilik bisnis atau instansi untuk mengatasi dan mencegah jebakan nomor kontak palsu. Berikut tipsnya.', 'Setiap pemilik bisnis maupun instansi sebaiknya rutin memeriksa laman toko atau kantor di Google Maps. Dengan begitu, pemilik bisnis bisa mengidentifikasi bila terjadi perubahan informasi yang dilakukan oleh pihak luar secara ilegal.', 'Dengan rutin mengecek Maps, pemilik bisnis asli juga bisa lebih cepat tanggap dalam memperbaiki atau menghapus kontak palsu maupun informasi palsu lainnya yang disematkan oleh penipu.', 'Selalu bagikan informasi terkini dari bisnis Anda, termasuk soal kontak resmi toko atau instansi. lewat media sosial atau lewat update di Google Maps.', 'Pastikan Anda menyantumkan informasi kontak yang jelas, untuk mengedukasi masyarakat mana kontak resmi yang bisa dihubungi.', '', 'Selain itu Anda juga bisa membagikan posting dari penipu agar audiens lebih waspada terhadap penipuan serupa.', 'Bila menemukan perubahan yang tidak semestinya, pemilik bisnis juga bisa mengajukan laporan ke pihak Google.', 'Menurut laman bantuan Google, data yang bersifat ilegal, menyinggung, menipu, atau berbahaya di Google Maps dianggap sebagai spam. Pengguna yang diketahui terlibat dalam spam akan diblokir.', 'Untuk melaporkan spam atau penyalahgunaan di Google Maps, kirim masukan lewat link berikut.\xa0']
Saat mengirimkan masukan, pengguna dapat memberi tahu Google tentang tiga hal:, 1. Pengalaman pengguna dalam menggunakan Maps. Pelajari cara mengirimkan masukan sebagai berikut:, 2. Informasi peta yang salah. Pelajari cara melaporkan masalah data lewat tautan berikut ini.3. Informasi peta yang belum ada. Pelajari cara menambahkan tempat atau alamat yang belum ada., Google juga merinci tips untuk memberi masukan yang baik, agar laporan Anda bisa diproses dengan lebih efektif dan efisien. , Adapun praktik penipuan di Google Maps ini memengaruhi sejumlah laman kantor Imigrasi di Indonesia. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi membagikan peringatan nomor kontak palsu lewat media sosial X (dahulu Twitter)., Waspada Penipuan! Nomor Kontak Palsu Marak di Laman Google Maps Kantor Imigrasi, ?? SEBUAH UTAS ?? pic.twitter.com/g7nLbvzJ9P, Praktik penipuan lewat kontak palsu di Google Maps juga dibagikan seorang pengguna di media sosial X dengan handle akun @RFNco_., Ia bercerita pernah menghubungi salah satu klinik lewat kontak yang tercantum di laman klinik tersebut di Google Maps. Setelah melakukan booking, dia diminta melakukan pembayaran down payment (DP)., Karena merasa janggal, pengguna itu langsung membatalkan jadwal booking. Ia kemudian mengonfirmasi nomor yang dihubungi tadi ke klinik langsung, dan pihak klinik menyatakan bahwa nomor itu bukan nomor resmi alias palsu., Adapun opsi pergantian kontak di laman Google Maps setiap instansi maupun pemilik bisnis, memang tersedia secara terbuka. Jadi, siapa pun bisa mengedit kontak, nama tempat maupun informasi lainnya dengan mudah. Bahkan meskipun Anda bukan admin atau pemilik dari instansi maupun bisnis terkait., Kendati begitu, Google akan meninjau perubahan yang dilakukan setiap pengguna sebelum dipublikasikan di laman Maps. Proses peninjauannya cukup bervariasi, bisa sebentar atau lebih lama., Selain itu, perubahan dari pengguna juga bisa saja ditolak oleh pihak Google setelah proses peninjauan., Tim KompasTekno menghubungi pihak Google Indonesia untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut terkait praktik scam di atas., Menurut perwakilan Google Indonesia, tim internal perusahaan menyadari adanya masalah itu dan sudah menerapkan perbaikan untuk mencegah masalah serupa terjadi ke depannya., Kami memahami adanya isu terkait informasi pada Profil Bisnis. Kebijakan kami dengan jelas menyatakan bahwa usulan perubahan dari pengguna harus berdasarkan informasi yang sebenarnya dan tim kami bekerja sepanjang waktu untuk melawan aktivitas yang melanggar kebijakan. Kami…, | 2024-08-13 12:07:08+00:00 | media_online | Kompas.com | Kompas Cyber Media | Positif | null | null | 53 |
scammer | negatif | 395,804,715 | Marak Penipu Sebar Kontak Palsu di Google Maps, Ini Tips Bagi Pemilik Bisnis | ['KOMPAS.com - Belakangan, marak kasus nomor kontak "jebakan" yang menyasar profil bisnis di Google Maps. Nomor kontak "palsu" itu disebar oleh penipu alias scammer.', 'Mereka sengaja menyunting dan menyisipkan kontak palsu di sejumlah kantor pemerintahan, imigrasi, perbankan, kampus, bisnis, hingga tempat hiburan di Google Maps.', 'Nomor itu diselipkan di bagian kolom alamat suatu profil bisnis, agar para pengguna yang sedang mencari kontak lewat Google Maps, mengira bahwa nomor tersebut adalah benar milik kantor atau bisnis yang dituju.', 'Sehingga pengguna akan menghubungi nomor yang dipasang scammer di Google Maps, alih-alih kontak asli profil bisnis yang mereka cari.', 'Setelah pengguna "terjebak", scammer biasanya akan melancarkan penipuan yang ujung-ujungnya meminta uang kepada korban. Nah, berdasarkan pantauan KompasTekno, cukup banyak profil bisnis yang disusupi scammer dengan menempatkan kontak palsu.', 'Bagi pemilik bisnis, hal ini cukup mengkhawatirkan. Sebab, maraknya kontak palsu ini tidak hanya akan merugikan calon konsumen, melainkan juga pemilik bisnis. Konsumen yang kadung tertipu, bisa jadi batal menggunakan layanan atau jasanya.', 'Ada beberapa tips yang bisa dilakukan oleh pemilik bisnis atau instansi untuk mengatasi dan mencegah jebakan nomor kontak palsu. Berikut tipsnya.', 'Setiap pemilik bisnis maupun instansi sebaiknya rutin memeriksa laman toko atau kantor di Google Maps. Dengan begitu, pemilik bisnis bisa mengidentifikasi bila terjadi perubahan informasi yang dilakukan oleh pihak luar secara ilegal.', 'Dengan rutin mengecek Maps, pemilik bisnis asli juga bisa lebih cepat tanggap dalam memperbaiki atau menghapus kontak palsu maupun informasi palsu lainnya yang disematkan oleh penipu.', 'Selalu bagikan informasi terkini dari bisnis Anda, termasuk soal kontak resmi toko atau instansi. lewat media sosial atau lewat update di Google Maps.', 'Pastikan Anda menyantumkan informasi kontak yang jelas, untuk mengedukasi masyarakat mana kontak resmi yang bisa dihubungi.', '', 'Selain itu Anda juga bisa membagikan posting dari penipu agar audiens lebih waspada terhadap penipuan serupa.', 'Bila menemukan perubahan yang tidak semestinya, pemilik bisnis juga bisa mengajukan laporan ke pihak Google.', 'Menurut laman bantuan Google, data yang bersifat ilegal, menyinggung, menipu, atau berbahaya di Google Maps dianggap sebagai spam. Pengguna yang diketahui terlibat dalam spam akan diblokir.', 'Untuk melaporkan spam atau penyalahgunaan di Google Maps, kirim masukan lewat link berikut.\xa0']
Saat mengirimkan masukan, pengguna dapat memberi tahu Google tentang tiga hal:, 1. Pengalaman pengguna dalam menggunakan Maps. Pelajari cara mengirimkan masukan sebagai berikut:, 2. Informasi peta yang salah. Pelajari cara melaporkan masalah data lewat tautan berikut ini.3. Informasi peta yang belum ada. Pelajari cara menambahkan tempat atau alamat yang belum ada., Google juga merinci tips untuk memberi masukan yang baik, agar laporan Anda bisa diproses dengan lebih efektif dan efisien. , Adapun praktik penipuan di Google Maps ini memengaruhi sejumlah laman kantor Imigrasi di Indonesia. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi membagikan peringatan nomor kontak palsu lewat media sosial X (dahulu Twitter)., Waspada Penipuan! Nomor Kontak Palsu Marak di Laman Google Maps Kantor Imigrasi, ?? SEBUAH UTAS ?? pic.twitter.com/g7nLbvzJ9P, Praktik penipuan lewat kontak palsu di Google Maps juga dibagikan seorang pengguna di media sosial X dengan handle akun @RFNco_., Ia bercerita pernah menghubungi salah satu klinik lewat kontak yang tercantum di laman klinik tersebut di Google Maps. Setelah melakukan booking, dia diminta melakukan pembayaran down payment (DP)., Karena merasa janggal, pengguna itu langsung membatalkan jadwal booking. Ia kemudian mengonfirmasi nomor yang dihubungi tadi ke klinik langsung, dan pihak klinik menyatakan bahwa nomor itu bukan nomor resmi alias palsu., Adapun opsi pergantian kontak di laman Google Maps setiap instansi maupun pemilik bisnis, memang tersedia secara terbuka. Jadi, siapa pun bisa mengedit kontak, nama tempat maupun informasi lainnya dengan mudah. Bahkan meskipun Anda bukan admin atau pemilik dari instansi maupun bisnis terkait., Kendati begitu, Google akan meninjau perubahan yang dilakukan setiap pengguna sebelum dipublikasikan di laman Maps. Proses peninjauannya cukup bervariasi, bisa sebentar atau lebih lama., Selain itu, perubahan dari pengguna juga bisa saja ditolak oleh pihak Google setelah proses peninjauan., Tim KompasTekno menghubungi pihak Google Indonesia untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut terkait praktik scam di atas., Menurut perwakilan Google Indonesia, tim internal perusahaan menyadari adanya masalah itu dan sudah menerapkan perbaikan untuk mencegah masalah serupa terjadi ke depannya., Kami memahami adanya isu terkait informasi pada Profil Bisnis. Kebijakan kami dengan jelas menyatakan bahwa usulan perubahan dari pengguna harus berdasarkan informasi yang sebenarnya dan tim kami bekerja sepanjang waktu untuk melawan aktivitas yang melanggar kebijakan. Kami…, | 2024-08-13 12:07:08+00:00 | media_online | Kompas.com | Kompas Cyber Media | negatif | null | null | 54 |
kompastekno | netral | 395,804,715 | Marak Penipu Sebar Kontak Palsu di Google Maps, Ini Tips Bagi Pemilik Bisnis | ['KOMPAS.com - Belakangan, marak kasus nomor kontak "jebakan" yang menyasar profil bisnis di Google Maps. Nomor kontak "palsu" itu disebar oleh penipu alias scammer.', 'Mereka sengaja menyunting dan menyisipkan kontak palsu di sejumlah kantor pemerintahan, imigrasi, perbankan, kampus, bisnis, hingga tempat hiburan di Google Maps.', 'Nomor itu diselipkan di bagian kolom alamat suatu profil bisnis, agar para pengguna yang sedang mencari kontak lewat Google Maps, mengira bahwa nomor tersebut adalah benar milik kantor atau bisnis yang dituju.', 'Sehingga pengguna akan menghubungi nomor yang dipasang scammer di Google Maps, alih-alih kontak asli profil bisnis yang mereka cari.', 'Setelah pengguna "terjebak", scammer biasanya akan melancarkan penipuan yang ujung-ujungnya meminta uang kepada korban. Nah, berdasarkan pantauan KompasTekno, cukup banyak profil bisnis yang disusupi scammer dengan menempatkan kontak palsu.', 'Bagi pemilik bisnis, hal ini cukup mengkhawatirkan. Sebab, maraknya kontak palsu ini tidak hanya akan merugikan calon konsumen, melainkan juga pemilik bisnis. Konsumen yang kadung tertipu, bisa jadi batal menggunakan layanan atau jasanya.', 'Ada beberapa tips yang bisa dilakukan oleh pemilik bisnis atau instansi untuk mengatasi dan mencegah jebakan nomor kontak palsu. Berikut tipsnya.', 'Setiap pemilik bisnis maupun instansi sebaiknya rutin memeriksa laman toko atau kantor di Google Maps. Dengan begitu, pemilik bisnis bisa mengidentifikasi bila terjadi perubahan informasi yang dilakukan oleh pihak luar secara ilegal.', 'Dengan rutin mengecek Maps, pemilik bisnis asli juga bisa lebih cepat tanggap dalam memperbaiki atau menghapus kontak palsu maupun informasi palsu lainnya yang disematkan oleh penipu.', 'Selalu bagikan informasi terkini dari bisnis Anda, termasuk soal kontak resmi toko atau instansi. lewat media sosial atau lewat update di Google Maps.', 'Pastikan Anda menyantumkan informasi kontak yang jelas, untuk mengedukasi masyarakat mana kontak resmi yang bisa dihubungi.', '', 'Selain itu Anda juga bisa membagikan posting dari penipu agar audiens lebih waspada terhadap penipuan serupa.', 'Bila menemukan perubahan yang tidak semestinya, pemilik bisnis juga bisa mengajukan laporan ke pihak Google.', 'Menurut laman bantuan Google, data yang bersifat ilegal, menyinggung, menipu, atau berbahaya di Google Maps dianggap sebagai spam. Pengguna yang diketahui terlibat dalam spam akan diblokir.', 'Untuk melaporkan spam atau penyalahgunaan di Google Maps, kirim masukan lewat link berikut.\xa0']
Saat mengirimkan masukan, pengguna dapat memberi tahu Google tentang tiga hal:, 1. Pengalaman pengguna dalam menggunakan Maps. Pelajari cara mengirimkan masukan sebagai berikut:, 2. Informasi peta yang salah. Pelajari cara melaporkan masalah data lewat tautan berikut ini.3. Informasi peta yang belum ada. Pelajari cara menambahkan tempat atau alamat yang belum ada., Google juga merinci tips untuk memberi masukan yang baik, agar laporan Anda bisa diproses dengan lebih efektif dan efisien. , Adapun praktik penipuan di Google Maps ini memengaruhi sejumlah laman kantor Imigrasi di Indonesia. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi membagikan peringatan nomor kontak palsu lewat media sosial X (dahulu Twitter)., Waspada Penipuan! Nomor Kontak Palsu Marak di Laman Google Maps Kantor Imigrasi, ?? SEBUAH UTAS ?? pic.twitter.com/g7nLbvzJ9P, Praktik penipuan lewat kontak palsu di Google Maps juga dibagikan seorang pengguna di media sosial X dengan handle akun @RFNco_., Ia bercerita pernah menghubungi salah satu klinik lewat kontak yang tercantum di laman klinik tersebut di Google Maps. Setelah melakukan booking, dia diminta melakukan pembayaran down payment (DP)., Karena merasa janggal, pengguna itu langsung membatalkan jadwal booking. Ia kemudian mengonfirmasi nomor yang dihubungi tadi ke klinik langsung, dan pihak klinik menyatakan bahwa nomor itu bukan nomor resmi alias palsu., Adapun opsi pergantian kontak di laman Google Maps setiap instansi maupun pemilik bisnis, memang tersedia secara terbuka. Jadi, siapa pun bisa mengedit kontak, nama tempat maupun informasi lainnya dengan mudah. Bahkan meskipun Anda bukan admin atau pemilik dari instansi maupun bisnis terkait., Kendati begitu, Google akan meninjau perubahan yang dilakukan setiap pengguna sebelum dipublikasikan di laman Maps. Proses peninjauannya cukup bervariasi, bisa sebentar atau lebih lama., Selain itu, perubahan dari pengguna juga bisa saja ditolak oleh pihak Google setelah proses peninjauan., Tim KompasTekno menghubungi pihak Google Indonesia untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut terkait praktik scam di atas., Menurut perwakilan Google Indonesia, tim internal perusahaan menyadari adanya masalah itu dan sudah menerapkan perbaikan untuk mencegah masalah serupa terjadi ke depannya., Kami memahami adanya isu terkait informasi pada Profil Bisnis. Kebijakan kami dengan jelas menyatakan bahwa usulan perubahan dari pengguna harus berdasarkan informasi yang sebenarnya dan tim kami bekerja sepanjang waktu untuk melawan aktivitas yang melanggar kebijakan. Kami…, | 2024-08-13 12:07:08+00:00 | media_online | Kompas.com | Kompas Cyber Media | positif | null | null | 55 |
media sosial x | netral | 395,804,715 | Marak Penipu Sebar Kontak Palsu di Google Maps, Ini Tips Bagi Pemilik Bisnis | ['KOMPAS.com - Belakangan, marak kasus nomor kontak "jebakan" yang menyasar profil bisnis di Google Maps. Nomor kontak "palsu" itu disebar oleh penipu alias scammer.', 'Mereka sengaja menyunting dan menyisipkan kontak palsu di sejumlah kantor pemerintahan, imigrasi, perbankan, kampus, bisnis, hingga tempat hiburan di Google Maps.', 'Nomor itu diselipkan di bagian kolom alamat suatu profil bisnis, agar para pengguna yang sedang mencari kontak lewat Google Maps, mengira bahwa nomor tersebut adalah benar milik kantor atau bisnis yang dituju.', 'Sehingga pengguna akan menghubungi nomor yang dipasang scammer di Google Maps, alih-alih kontak asli profil bisnis yang mereka cari.', 'Setelah pengguna "terjebak", scammer biasanya akan melancarkan penipuan yang ujung-ujungnya meminta uang kepada korban. Nah, berdasarkan pantauan KompasTekno, cukup banyak profil bisnis yang disusupi scammer dengan menempatkan kontak palsu.', 'Bagi pemilik bisnis, hal ini cukup mengkhawatirkan. Sebab, maraknya kontak palsu ini tidak hanya akan merugikan calon konsumen, melainkan juga pemilik bisnis. Konsumen yang kadung tertipu, bisa jadi batal menggunakan layanan atau jasanya.', 'Ada beberapa tips yang bisa dilakukan oleh pemilik bisnis atau instansi untuk mengatasi dan mencegah jebakan nomor kontak palsu. Berikut tipsnya.', 'Setiap pemilik bisnis maupun instansi sebaiknya rutin memeriksa laman toko atau kantor di Google Maps. Dengan begitu, pemilik bisnis bisa mengidentifikasi bila terjadi perubahan informasi yang dilakukan oleh pihak luar secara ilegal.', 'Dengan rutin mengecek Maps, pemilik bisnis asli juga bisa lebih cepat tanggap dalam memperbaiki atau menghapus kontak palsu maupun informasi palsu lainnya yang disematkan oleh penipu.', 'Selalu bagikan informasi terkini dari bisnis Anda, termasuk soal kontak resmi toko atau instansi. lewat media sosial atau lewat update di Google Maps.', 'Pastikan Anda menyantumkan informasi kontak yang jelas, untuk mengedukasi masyarakat mana kontak resmi yang bisa dihubungi.', '', 'Selain itu Anda juga bisa membagikan posting dari penipu agar audiens lebih waspada terhadap penipuan serupa.', 'Bila menemukan perubahan yang tidak semestinya, pemilik bisnis juga bisa mengajukan laporan ke pihak Google.', 'Menurut laman bantuan Google, data yang bersifat ilegal, menyinggung, menipu, atau berbahaya di Google Maps dianggap sebagai spam. Pengguna yang diketahui terlibat dalam spam akan diblokir.', 'Untuk melaporkan spam atau penyalahgunaan di Google Maps, kirim masukan lewat link berikut.\xa0']
Saat mengirimkan masukan, pengguna dapat memberi tahu Google tentang tiga hal:, 1. Pengalaman pengguna dalam menggunakan Maps. Pelajari cara mengirimkan masukan sebagai berikut:, 2. Informasi peta yang salah. Pelajari cara melaporkan masalah data lewat tautan berikut ini.3. Informasi peta yang belum ada. Pelajari cara menambahkan tempat atau alamat yang belum ada., Google juga merinci tips untuk memberi masukan yang baik, agar laporan Anda bisa diproses dengan lebih efektif dan efisien. , Adapun praktik penipuan di Google Maps ini memengaruhi sejumlah laman kantor Imigrasi di Indonesia. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi membagikan peringatan nomor kontak palsu lewat media sosial X (dahulu Twitter)., Waspada Penipuan! Nomor Kontak Palsu Marak di Laman Google Maps Kantor Imigrasi, ?? SEBUAH UTAS ?? pic.twitter.com/g7nLbvzJ9P, Praktik penipuan lewat kontak palsu di Google Maps juga dibagikan seorang pengguna di media sosial X dengan handle akun @RFNco_., Ia bercerita pernah menghubungi salah satu klinik lewat kontak yang tercantum di laman klinik tersebut di Google Maps. Setelah melakukan booking, dia diminta melakukan pembayaran down payment (DP)., Karena merasa janggal, pengguna itu langsung membatalkan jadwal booking. Ia kemudian mengonfirmasi nomor yang dihubungi tadi ke klinik langsung, dan pihak klinik menyatakan bahwa nomor itu bukan nomor resmi alias palsu., Adapun opsi pergantian kontak di laman Google Maps setiap instansi maupun pemilik bisnis, memang tersedia secara terbuka. Jadi, siapa pun bisa mengedit kontak, nama tempat maupun informasi lainnya dengan mudah. Bahkan meskipun Anda bukan admin atau pemilik dari instansi maupun bisnis terkait., Kendati begitu, Google akan meninjau perubahan yang dilakukan setiap pengguna sebelum dipublikasikan di laman Maps. Proses peninjauannya cukup bervariasi, bisa sebentar atau lebih lama., Selain itu, perubahan dari pengguna juga bisa saja ditolak oleh pihak Google setelah proses peninjauan., Tim KompasTekno menghubungi pihak Google Indonesia untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut terkait praktik scam di atas., Menurut perwakilan Google Indonesia, tim internal perusahaan menyadari adanya masalah itu dan sudah menerapkan perbaikan untuk mencegah masalah serupa terjadi ke depannya., Kami memahami adanya isu terkait informasi pada Profil Bisnis. Kebijakan kami dengan jelas menyatakan bahwa usulan perubahan dari pengguna harus berdasarkan informasi yang sebenarnya dan tim kami bekerja sepanjang waktu untuk melawan aktivitas yang melanggar kebijakan. Kami…, | 2024-08-13 12:07:08+00:00 | media_online | Kompas.com | Kompas Cyber Media | netral | null | null | 56 |
pengguna akun @rfnco_ | negatif | 395,804,715 | Marak Penipu Sebar Kontak Palsu di Google Maps, Ini Tips Bagi Pemilik Bisnis | ['KOMPAS.com - Belakangan, marak kasus nomor kontak "jebakan" yang menyasar profil bisnis di Google Maps. Nomor kontak "palsu" itu disebar oleh penipu alias scammer.', 'Mereka sengaja menyunting dan menyisipkan kontak palsu di sejumlah kantor pemerintahan, imigrasi, perbankan, kampus, bisnis, hingga tempat hiburan di Google Maps.', 'Nomor itu diselipkan di bagian kolom alamat suatu profil bisnis, agar para pengguna yang sedang mencari kontak lewat Google Maps, mengira bahwa nomor tersebut adalah benar milik kantor atau bisnis yang dituju.', 'Sehingga pengguna akan menghubungi nomor yang dipasang scammer di Google Maps, alih-alih kontak asli profil bisnis yang mereka cari.', 'Setelah pengguna "terjebak", scammer biasanya akan melancarkan penipuan yang ujung-ujungnya meminta uang kepada korban. Nah, berdasarkan pantauan KompasTekno, cukup banyak profil bisnis yang disusupi scammer dengan menempatkan kontak palsu.', 'Bagi pemilik bisnis, hal ini cukup mengkhawatirkan. Sebab, maraknya kontak palsu ini tidak hanya akan merugikan calon konsumen, melainkan juga pemilik bisnis. Konsumen yang kadung tertipu, bisa jadi batal menggunakan layanan atau jasanya.', 'Ada beberapa tips yang bisa dilakukan oleh pemilik bisnis atau instansi untuk mengatasi dan mencegah jebakan nomor kontak palsu. Berikut tipsnya.', 'Setiap pemilik bisnis maupun instansi sebaiknya rutin memeriksa laman toko atau kantor di Google Maps. Dengan begitu, pemilik bisnis bisa mengidentifikasi bila terjadi perubahan informasi yang dilakukan oleh pihak luar secara ilegal.', 'Dengan rutin mengecek Maps, pemilik bisnis asli juga bisa lebih cepat tanggap dalam memperbaiki atau menghapus kontak palsu maupun informasi palsu lainnya yang disematkan oleh penipu.', 'Selalu bagikan informasi terkini dari bisnis Anda, termasuk soal kontak resmi toko atau instansi. lewat media sosial atau lewat update di Google Maps.', 'Pastikan Anda menyantumkan informasi kontak yang jelas, untuk mengedukasi masyarakat mana kontak resmi yang bisa dihubungi.', '', 'Selain itu Anda juga bisa membagikan posting dari penipu agar audiens lebih waspada terhadap penipuan serupa.', 'Bila menemukan perubahan yang tidak semestinya, pemilik bisnis juga bisa mengajukan laporan ke pihak Google.', 'Menurut laman bantuan Google, data yang bersifat ilegal, menyinggung, menipu, atau berbahaya di Google Maps dianggap sebagai spam. Pengguna yang diketahui terlibat dalam spam akan diblokir.', 'Untuk melaporkan spam atau penyalahgunaan di Google Maps, kirim masukan lewat link berikut.\xa0']
Saat mengirimkan masukan, pengguna dapat memberi tahu Google tentang tiga hal:, 1. Pengalaman pengguna dalam menggunakan Maps. Pelajari cara mengirimkan masukan sebagai berikut:, 2. Informasi peta yang salah. Pelajari cara melaporkan masalah data lewat tautan berikut ini.3. Informasi peta yang belum ada. Pelajari cara menambahkan tempat atau alamat yang belum ada., Google juga merinci tips untuk memberi masukan yang baik, agar laporan Anda bisa diproses dengan lebih efektif dan efisien. , Adapun praktik penipuan di Google Maps ini memengaruhi sejumlah laman kantor Imigrasi di Indonesia. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi membagikan peringatan nomor kontak palsu lewat media sosial X (dahulu Twitter)., Waspada Penipuan! Nomor Kontak Palsu Marak di Laman Google Maps Kantor Imigrasi, ?? SEBUAH UTAS ?? pic.twitter.com/g7nLbvzJ9P, Praktik penipuan lewat kontak palsu di Google Maps juga dibagikan seorang pengguna di media sosial X dengan handle akun @RFNco_., Ia bercerita pernah menghubungi salah satu klinik lewat kontak yang tercantum di laman klinik tersebut di Google Maps. Setelah melakukan booking, dia diminta melakukan pembayaran down payment (DP)., Karena merasa janggal, pengguna itu langsung membatalkan jadwal booking. Ia kemudian mengonfirmasi nomor yang dihubungi tadi ke klinik langsung, dan pihak klinik menyatakan bahwa nomor itu bukan nomor resmi alias palsu., Adapun opsi pergantian kontak di laman Google Maps setiap instansi maupun pemilik bisnis, memang tersedia secara terbuka. Jadi, siapa pun bisa mengedit kontak, nama tempat maupun informasi lainnya dengan mudah. Bahkan meskipun Anda bukan admin atau pemilik dari instansi maupun bisnis terkait., Kendati begitu, Google akan meninjau perubahan yang dilakukan setiap pengguna sebelum dipublikasikan di laman Maps. Proses peninjauannya cukup bervariasi, bisa sebentar atau lebih lama., Selain itu, perubahan dari pengguna juga bisa saja ditolak oleh pihak Google setelah proses peninjauan., Tim KompasTekno menghubungi pihak Google Indonesia untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut terkait praktik scam di atas., Menurut perwakilan Google Indonesia, tim internal perusahaan menyadari adanya masalah itu dan sudah menerapkan perbaikan untuk mencegah masalah serupa terjadi ke depannya., Kami memahami adanya isu terkait informasi pada Profil Bisnis. Kebijakan kami dengan jelas menyatakan bahwa usulan perubahan dari pengguna harus berdasarkan informasi yang sebenarnya dan tim kami bekerja sepanjang waktu untuk melawan aktivitas yang melanggar kebijakan. Kami…, | 2024-08-13 12:07:08+00:00 | media_online | Kompas.com | Kompas Cyber Media | netral | null | null | 57 |
google | netral | 395,804,715 | Marak Penipu Sebar Kontak Palsu di Google Maps, Ini Tips Bagi Pemilik Bisnis | ['KOMPAS.com - Belakangan, marak kasus nomor kontak "jebakan" yang menyasar profil bisnis di Google Maps. Nomor kontak "palsu" itu disebar oleh penipu alias scammer.', 'Mereka sengaja menyunting dan menyisipkan kontak palsu di sejumlah kantor pemerintahan, imigrasi, perbankan, kampus, bisnis, hingga tempat hiburan di Google Maps.', 'Nomor itu diselipkan di bagian kolom alamat suatu profil bisnis, agar para pengguna yang sedang mencari kontak lewat Google Maps, mengira bahwa nomor tersebut adalah benar milik kantor atau bisnis yang dituju.', 'Sehingga pengguna akan menghubungi nomor yang dipasang scammer di Google Maps, alih-alih kontak asli profil bisnis yang mereka cari.', 'Setelah pengguna "terjebak", scammer biasanya akan melancarkan penipuan yang ujung-ujungnya meminta uang kepada korban. Nah, berdasarkan pantauan KompasTekno, cukup banyak profil bisnis yang disusupi scammer dengan menempatkan kontak palsu.', 'Bagi pemilik bisnis, hal ini cukup mengkhawatirkan. Sebab, maraknya kontak palsu ini tidak hanya akan merugikan calon konsumen, melainkan juga pemilik bisnis. Konsumen yang kadung tertipu, bisa jadi batal menggunakan layanan atau jasanya.', 'Ada beberapa tips yang bisa dilakukan oleh pemilik bisnis atau instansi untuk mengatasi dan mencegah jebakan nomor kontak palsu. Berikut tipsnya.', 'Setiap pemilik bisnis maupun instansi sebaiknya rutin memeriksa laman toko atau kantor di Google Maps. Dengan begitu, pemilik bisnis bisa mengidentifikasi bila terjadi perubahan informasi yang dilakukan oleh pihak luar secara ilegal.', 'Dengan rutin mengecek Maps, pemilik bisnis asli juga bisa lebih cepat tanggap dalam memperbaiki atau menghapus kontak palsu maupun informasi palsu lainnya yang disematkan oleh penipu.', 'Selalu bagikan informasi terkini dari bisnis Anda, termasuk soal kontak resmi toko atau instansi. lewat media sosial atau lewat update di Google Maps.', 'Pastikan Anda menyantumkan informasi kontak yang jelas, untuk mengedukasi masyarakat mana kontak resmi yang bisa dihubungi.', '', 'Selain itu Anda juga bisa membagikan posting dari penipu agar audiens lebih waspada terhadap penipuan serupa.', 'Bila menemukan perubahan yang tidak semestinya, pemilik bisnis juga bisa mengajukan laporan ke pihak Google.', 'Menurut laman bantuan Google, data yang bersifat ilegal, menyinggung, menipu, atau berbahaya di Google Maps dianggap sebagai spam. Pengguna yang diketahui terlibat dalam spam akan diblokir.', 'Untuk melaporkan spam atau penyalahgunaan di Google Maps, kirim masukan lewat link berikut.\xa0']
Saat mengirimkan masukan, pengguna dapat memberi tahu Google tentang tiga hal:, 1. Pengalaman pengguna dalam menggunakan Maps. Pelajari cara mengirimkan masukan sebagai berikut:, 2. Informasi peta yang salah. Pelajari cara melaporkan masalah data lewat tautan berikut ini.3. Informasi peta yang belum ada. Pelajari cara menambahkan tempat atau alamat yang belum ada., Google juga merinci tips untuk memberi masukan yang baik, agar laporan Anda bisa diproses dengan lebih efektif dan efisien. , Adapun praktik penipuan di Google Maps ini memengaruhi sejumlah laman kantor Imigrasi di Indonesia. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi membagikan peringatan nomor kontak palsu lewat media sosial X (dahulu Twitter)., Waspada Penipuan! Nomor Kontak Palsu Marak di Laman Google Maps Kantor Imigrasi, ?? SEBUAH UTAS ?? pic.twitter.com/g7nLbvzJ9P, Praktik penipuan lewat kontak palsu di Google Maps juga dibagikan seorang pengguna di media sosial X dengan handle akun @RFNco_., Ia bercerita pernah menghubungi salah satu klinik lewat kontak yang tercantum di laman klinik tersebut di Google Maps. Setelah melakukan booking, dia diminta melakukan pembayaran down payment (DP)., Karena merasa janggal, pengguna itu langsung membatalkan jadwal booking. Ia kemudian mengonfirmasi nomor yang dihubungi tadi ke klinik langsung, dan pihak klinik menyatakan bahwa nomor itu bukan nomor resmi alias palsu., Adapun opsi pergantian kontak di laman Google Maps setiap instansi maupun pemilik bisnis, memang tersedia secara terbuka. Jadi, siapa pun bisa mengedit kontak, nama tempat maupun informasi lainnya dengan mudah. Bahkan meskipun Anda bukan admin atau pemilik dari instansi maupun bisnis terkait., Kendati begitu, Google akan meninjau perubahan yang dilakukan setiap pengguna sebelum dipublikasikan di laman Maps. Proses peninjauannya cukup bervariasi, bisa sebentar atau lebih lama., Selain itu, perubahan dari pengguna juga bisa saja ditolak oleh pihak Google setelah proses peninjauan., Tim KompasTekno menghubungi pihak Google Indonesia untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut terkait praktik scam di atas., Menurut perwakilan Google Indonesia, tim internal perusahaan menyadari adanya masalah itu dan sudah menerapkan perbaikan untuk mencegah masalah serupa terjadi ke depannya., Kami memahami adanya isu terkait informasi pada Profil Bisnis. Kebijakan kami dengan jelas menyatakan bahwa usulan perubahan dari pengguna harus berdasarkan informasi yang sebenarnya dan tim kami bekerja sepanjang waktu untuk melawan aktivitas yang melanggar kebijakan. Kami…, | 2024-08-13 12:07:08+00:00 | media_online | Kompas.com | Kompas Cyber Media | netral | null | null | 58 |
google maps | negatif | 395,804,715 | Marak Penipu Sebar Kontak Palsu di Google Maps, Ini Tips Bagi Pemilik Bisnis | ['KOMPAS.com - Belakangan, marak kasus nomor kontak "jebakan" yang menyasar profil bisnis di Google Maps. Nomor kontak "palsu" itu disebar oleh penipu alias scammer.', 'Mereka sengaja menyunting dan menyisipkan kontak palsu di sejumlah kantor pemerintahan, imigrasi, perbankan, kampus, bisnis, hingga tempat hiburan di Google Maps.', 'Nomor itu diselipkan di bagian kolom alamat suatu profil bisnis, agar para pengguna yang sedang mencari kontak lewat Google Maps, mengira bahwa nomor tersebut adalah benar milik kantor atau bisnis yang dituju.', 'Sehingga pengguna akan menghubungi nomor yang dipasang scammer di Google Maps, alih-alih kontak asli profil bisnis yang mereka cari.', 'Setelah pengguna "terjebak", scammer biasanya akan melancarkan penipuan yang ujung-ujungnya meminta uang kepada korban. Nah, berdasarkan pantauan KompasTekno, cukup banyak profil bisnis yang disusupi scammer dengan menempatkan kontak palsu.', 'Bagi pemilik bisnis, hal ini cukup mengkhawatirkan. Sebab, maraknya kontak palsu ini tidak hanya akan merugikan calon konsumen, melainkan juga pemilik bisnis. Konsumen yang kadung tertipu, bisa jadi batal menggunakan layanan atau jasanya.', 'Ada beberapa tips yang bisa dilakukan oleh pemilik bisnis atau instansi untuk mengatasi dan mencegah jebakan nomor kontak palsu. Berikut tipsnya.', 'Setiap pemilik bisnis maupun instansi sebaiknya rutin memeriksa laman toko atau kantor di Google Maps. Dengan begitu, pemilik bisnis bisa mengidentifikasi bila terjadi perubahan informasi yang dilakukan oleh pihak luar secara ilegal.', 'Dengan rutin mengecek Maps, pemilik bisnis asli juga bisa lebih cepat tanggap dalam memperbaiki atau menghapus kontak palsu maupun informasi palsu lainnya yang disematkan oleh penipu.', 'Selalu bagikan informasi terkini dari bisnis Anda, termasuk soal kontak resmi toko atau instansi. lewat media sosial atau lewat update di Google Maps.', 'Pastikan Anda menyantumkan informasi kontak yang jelas, untuk mengedukasi masyarakat mana kontak resmi yang bisa dihubungi.', '', 'Selain itu Anda juga bisa membagikan posting dari penipu agar audiens lebih waspada terhadap penipuan serupa.', 'Bila menemukan perubahan yang tidak semestinya, pemilik bisnis juga bisa mengajukan laporan ke pihak Google.', 'Menurut laman bantuan Google, data yang bersifat ilegal, menyinggung, menipu, atau berbahaya di Google Maps dianggap sebagai spam. Pengguna yang diketahui terlibat dalam spam akan diblokir.', 'Untuk melaporkan spam atau penyalahgunaan di Google Maps, kirim masukan lewat link berikut.\xa0']
Saat mengirimkan masukan, pengguna dapat memberi tahu Google tentang tiga hal:, 1. Pengalaman pengguna dalam menggunakan Maps. Pelajari cara mengirimkan masukan sebagai berikut:, 2. Informasi peta yang salah. Pelajari cara melaporkan masalah data lewat tautan berikut ini.3. Informasi peta yang belum ada. Pelajari cara menambahkan tempat atau alamat yang belum ada., Google juga merinci tips untuk memberi masukan yang baik, agar laporan Anda bisa diproses dengan lebih efektif dan efisien. , Adapun praktik penipuan di Google Maps ini memengaruhi sejumlah laman kantor Imigrasi di Indonesia. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi membagikan peringatan nomor kontak palsu lewat media sosial X (dahulu Twitter)., Waspada Penipuan! Nomor Kontak Palsu Marak di Laman Google Maps Kantor Imigrasi, ?? SEBUAH UTAS ?? pic.twitter.com/g7nLbvzJ9P, Praktik penipuan lewat kontak palsu di Google Maps juga dibagikan seorang pengguna di media sosial X dengan handle akun @RFNco_., Ia bercerita pernah menghubungi salah satu klinik lewat kontak yang tercantum di laman klinik tersebut di Google Maps. Setelah melakukan booking, dia diminta melakukan pembayaran down payment (DP)., Karena merasa janggal, pengguna itu langsung membatalkan jadwal booking. Ia kemudian mengonfirmasi nomor yang dihubungi tadi ke klinik langsung, dan pihak klinik menyatakan bahwa nomor itu bukan nomor resmi alias palsu., Adapun opsi pergantian kontak di laman Google Maps setiap instansi maupun pemilik bisnis, memang tersedia secara terbuka. Jadi, siapa pun bisa mengedit kontak, nama tempat maupun informasi lainnya dengan mudah. Bahkan meskipun Anda bukan admin atau pemilik dari instansi maupun bisnis terkait., Kendati begitu, Google akan meninjau perubahan yang dilakukan setiap pengguna sebelum dipublikasikan di laman Maps. Proses peninjauannya cukup bervariasi, bisa sebentar atau lebih lama., Selain itu, perubahan dari pengguna juga bisa saja ditolak oleh pihak Google setelah proses peninjauan., Tim KompasTekno menghubungi pihak Google Indonesia untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut terkait praktik scam di atas., Menurut perwakilan Google Indonesia, tim internal perusahaan menyadari adanya masalah itu dan sudah menerapkan perbaikan untuk mencegah masalah serupa terjadi ke depannya., Kami memahami adanya isu terkait informasi pada Profil Bisnis. Kebijakan kami dengan jelas menyatakan bahwa usulan perubahan dari pengguna harus berdasarkan informasi yang sebenarnya dan tim kami bekerja sepanjang waktu untuk melawan aktivitas yang melanggar kebijakan. Kami…, | 2024-08-13 12:07:08+00:00 | media_online | Kompas.com | Kompas Cyber Media | negatif | null | null | 59 |
majelis pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) jakarta pusat | netral | 395,806,931 | Kasus E KTP, KPK Cegah Eks Anggota DPR Miryam S Haryani Ke Luar Negeri | JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah mencegah eks anggota DPR RI tahun 2009-2014 Miryam S Haryani bepergian ke luar negeri.
Lembaga antirasuah telah meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi melintasi perbatasan tanah air.
Adapun Miryam merupakan salah satu tersangka dalam mega korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik alias e KTP.
“Info yang kita dapatkan yang bersangkutan sudah dicegah ke luar negeri,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat ditemui awak media di kantornya, Jakarta, Selasa (13/8/2024).
Tessa menuturkan, upaya paksa terhadap Miryam itu berlaku mulai 30 Juli 2024 sampai enam bulan ke depan.
Pencegahan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 983 Tahun 2024.
“Berlaku 6 bulan ke depan,” ujar Tessa.
Adapun Miryam telah menjalani pemeriksaan di Gedung KPK hari ini. Namun, di sore hari ia melenggang pulang.
KPK tidak khawatir Miryam kembali melarikan diri sebagaimana ketika kasusnya terdahulu karena sudah terdapat surat cegah.
“Bahwa penahanan ada syarat-syarat dan ketentuan misalnya yang bersangkutan melarikan diri, menghilangkan barang bukti itu ada di penyidik kewenangannya,” tutur Tessa.
Dalam catatan Kompas.com, Miryam sempat mendekam di balik jeruji besi setelah divonis bersalah melakukan obstruction of justice atau perintangan penegakan hukum dalam kasus e-KTP.
Ia dihukum 5 tahun penjara oleh Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.
Pada 2019 lalu, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang pernah menyebut Miryam meminta uang 100.000 dollar Amerika Serikat (AS) kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2011, Irman.
Permintaan disampaikan setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Saut menyebut, Miryam meminta uang dengan kode “uang jajan” kepada Irman.
Ia mengatasnamakan koleganya di Komisi II DPR RI yang akan reses.
"Sebagaimana telah muncul di fakta persidangan dan pertimbangan hakim dalam perkara dengan terdakwa Setya Novanto, MSH diduga diperkaya 1,2 juta dollar AS terkait proyek e-KTP ini," kata Saut 2019 silam. | 2024-08-13 12:35:08+00:00 | media_online | Kompas.com | Kompas Cyber Media | positif | null | Easy | 60 |
wakil ketua kpk saut situmorang | netral | 395,806,931 | Kasus E KTP, KPK Cegah Eks Anggota DPR Miryam S Haryani Ke Luar Negeri | JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah mencegah eks anggota DPR RI tahun 2009-2014 Miryam S Haryani bepergian ke luar negeri.
Lembaga antirasuah telah meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi melintasi perbatasan tanah air.
Adapun Miryam merupakan salah satu tersangka dalam mega korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik alias e KTP.
“Info yang kita dapatkan yang bersangkutan sudah dicegah ke luar negeri,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat ditemui awak media di kantornya, Jakarta, Selasa (13/8/2024).
Tessa menuturkan, upaya paksa terhadap Miryam itu berlaku mulai 30 Juli 2024 sampai enam bulan ke depan.
Pencegahan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 983 Tahun 2024.
“Berlaku 6 bulan ke depan,” ujar Tessa.
Adapun Miryam telah menjalani pemeriksaan di Gedung KPK hari ini. Namun, di sore hari ia melenggang pulang.
KPK tidak khawatir Miryam kembali melarikan diri sebagaimana ketika kasusnya terdahulu karena sudah terdapat surat cegah.
“Bahwa penahanan ada syarat-syarat dan ketentuan misalnya yang bersangkutan melarikan diri, menghilangkan barang bukti itu ada di penyidik kewenangannya,” tutur Tessa.
Dalam catatan Kompas.com, Miryam sempat mendekam di balik jeruji besi setelah divonis bersalah melakukan obstruction of justice atau perintangan penegakan hukum dalam kasus e-KTP.
Ia dihukum 5 tahun penjara oleh Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.
Pada 2019 lalu, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang pernah menyebut Miryam meminta uang 100.000 dollar Amerika Serikat (AS) kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2011, Irman.
Permintaan disampaikan setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Saut menyebut, Miryam meminta uang dengan kode “uang jajan” kepada Irman.
Ia mengatasnamakan koleganya di Komisi II DPR RI yang akan reses.
"Sebagaimana telah muncul di fakta persidangan dan pertimbangan hakim dalam perkara dengan terdakwa Setya Novanto, MSH diduga diperkaya 1,2 juta dollar AS terkait proyek e-KTP ini," kata Saut 2019 silam. | 2024-08-13 12:35:08+00:00 | media_online | Kompas.com | Kompas Cyber Media | positif | null | null | 61 |
kementerian dalam negeri (kemendagri) | netral | 395,806,931 | Kasus E KTP, KPK Cegah Eks Anggota DPR Miryam S Haryani Ke Luar Negeri | JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah mencegah eks anggota DPR RI tahun 2009-2014 Miryam S Haryani bepergian ke luar negeri.
Lembaga antirasuah telah meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi melintasi perbatasan tanah air.
Adapun Miryam merupakan salah satu tersangka dalam mega korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik alias e KTP.
“Info yang kita dapatkan yang bersangkutan sudah dicegah ke luar negeri,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat ditemui awak media di kantornya, Jakarta, Selasa (13/8/2024).
Tessa menuturkan, upaya paksa terhadap Miryam itu berlaku mulai 30 Juli 2024 sampai enam bulan ke depan.
Pencegahan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 983 Tahun 2024.
“Berlaku 6 bulan ke depan,” ujar Tessa.
Adapun Miryam telah menjalani pemeriksaan di Gedung KPK hari ini. Namun, di sore hari ia melenggang pulang.
KPK tidak khawatir Miryam kembali melarikan diri sebagaimana ketika kasusnya terdahulu karena sudah terdapat surat cegah.
“Bahwa penahanan ada syarat-syarat dan ketentuan misalnya yang bersangkutan melarikan diri, menghilangkan barang bukti itu ada di penyidik kewenangannya,” tutur Tessa.
Dalam catatan Kompas.com, Miryam sempat mendekam di balik jeruji besi setelah divonis bersalah melakukan obstruction of justice atau perintangan penegakan hukum dalam kasus e-KTP.
Ia dihukum 5 tahun penjara oleh Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.
Pada 2019 lalu, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang pernah menyebut Miryam meminta uang 100.000 dollar Amerika Serikat (AS) kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2011, Irman.
Permintaan disampaikan setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Saut menyebut, Miryam meminta uang dengan kode “uang jajan” kepada Irman.
Ia mengatasnamakan koleganya di Komisi II DPR RI yang akan reses.
"Sebagaimana telah muncul di fakta persidangan dan pertimbangan hakim dalam perkara dengan terdakwa Setya Novanto, MSH diduga diperkaya 1,2 juta dollar AS terkait proyek e-KTP ini," kata Saut 2019 silam. | 2024-08-13 12:35:08+00:00 | media_online | Kompas.com | Kompas Cyber Media | netral | null | null | 62 |
direktorat jenderal imigrasi | positif | 395,806,931 | Kasus E KTP, KPK Cegah Eks Anggota DPR Miryam S Haryani Ke Luar Negeri | JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah mencegah eks anggota DPR RI tahun 2009-2014 Miryam S Haryani bepergian ke luar negeri.
Lembaga antirasuah telah meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi melintasi perbatasan tanah air.
Adapun Miryam merupakan salah satu tersangka dalam mega korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik alias e KTP.
“Info yang kita dapatkan yang bersangkutan sudah dicegah ke luar negeri,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat ditemui awak media di kantornya, Jakarta, Selasa (13/8/2024).
Tessa menuturkan, upaya paksa terhadap Miryam itu berlaku mulai 30 Juli 2024 sampai enam bulan ke depan.
Pencegahan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 983 Tahun 2024.
“Berlaku 6 bulan ke depan,” ujar Tessa.
Adapun Miryam telah menjalani pemeriksaan di Gedung KPK hari ini. Namun, di sore hari ia melenggang pulang.
KPK tidak khawatir Miryam kembali melarikan diri sebagaimana ketika kasusnya terdahulu karena sudah terdapat surat cegah.
“Bahwa penahanan ada syarat-syarat dan ketentuan misalnya yang bersangkutan melarikan diri, menghilangkan barang bukti itu ada di penyidik kewenangannya,” tutur Tessa.
Dalam catatan Kompas.com, Miryam sempat mendekam di balik jeruji besi setelah divonis bersalah melakukan obstruction of justice atau perintangan penegakan hukum dalam kasus e-KTP.
Ia dihukum 5 tahun penjara oleh Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.
Pada 2019 lalu, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang pernah menyebut Miryam meminta uang 100.000 dollar Amerika Serikat (AS) kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2011, Irman.
Permintaan disampaikan setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Saut menyebut, Miryam meminta uang dengan kode “uang jajan” kepada Irman.
Ia mengatasnamakan koleganya di Komisi II DPR RI yang akan reses.
"Sebagaimana telah muncul di fakta persidangan dan pertimbangan hakim dalam perkara dengan terdakwa Setya Novanto, MSH diduga diperkaya 1,2 juta dollar AS terkait proyek e-KTP ini," kata Saut 2019 silam. | 2024-08-13 12:35:08+00:00 | media_online | Kompas.com | Kompas Cyber Media | netral | null | null | 63 |
miryam s haryani | negatif | 395,806,931 | Kasus E KTP, KPK Cegah Eks Anggota DPR Miryam S Haryani Ke Luar Negeri | JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah mencegah eks anggota DPR RI tahun 2009-2014 Miryam S Haryani bepergian ke luar negeri.
Lembaga antirasuah telah meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi melintasi perbatasan tanah air.
Adapun Miryam merupakan salah satu tersangka dalam mega korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik alias e KTP.
“Info yang kita dapatkan yang bersangkutan sudah dicegah ke luar negeri,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat ditemui awak media di kantornya, Jakarta, Selasa (13/8/2024).
Tessa menuturkan, upaya paksa terhadap Miryam itu berlaku mulai 30 Juli 2024 sampai enam bulan ke depan.
Pencegahan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 983 Tahun 2024.
“Berlaku 6 bulan ke depan,” ujar Tessa.
Adapun Miryam telah menjalani pemeriksaan di Gedung KPK hari ini. Namun, di sore hari ia melenggang pulang.
KPK tidak khawatir Miryam kembali melarikan diri sebagaimana ketika kasusnya terdahulu karena sudah terdapat surat cegah.
“Bahwa penahanan ada syarat-syarat dan ketentuan misalnya yang bersangkutan melarikan diri, menghilangkan barang bukti itu ada di penyidik kewenangannya,” tutur Tessa.
Dalam catatan Kompas.com, Miryam sempat mendekam di balik jeruji besi setelah divonis bersalah melakukan obstruction of justice atau perintangan penegakan hukum dalam kasus e-KTP.
Ia dihukum 5 tahun penjara oleh Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.
Pada 2019 lalu, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang pernah menyebut Miryam meminta uang 100.000 dollar Amerika Serikat (AS) kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2011, Irman.
Permintaan disampaikan setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Saut menyebut, Miryam meminta uang dengan kode “uang jajan” kepada Irman.
Ia mengatasnamakan koleganya di Komisi II DPR RI yang akan reses.
"Sebagaimana telah muncul di fakta persidangan dan pertimbangan hakim dalam perkara dengan terdakwa Setya Novanto, MSH diduga diperkaya 1,2 juta dollar AS terkait proyek e-KTP ini," kata Saut 2019 silam. | 2024-08-13 12:35:08+00:00 | media_online | Kompas.com | Kompas Cyber Media | negatif | null | null | 64 |
komisi pemberantasan korupsi (kpk) | positif | 395,806,931 | Kasus E KTP, KPK Cegah Eks Anggota DPR Miryam S Haryani Ke Luar Negeri | JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah mencegah eks anggota DPR RI tahun 2009-2014 Miryam S Haryani bepergian ke luar negeri.
Lembaga antirasuah telah meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi melintasi perbatasan tanah air.
Adapun Miryam merupakan salah satu tersangka dalam mega korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik alias e KTP.
“Info yang kita dapatkan yang bersangkutan sudah dicegah ke luar negeri,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat ditemui awak media di kantornya, Jakarta, Selasa (13/8/2024).
Tessa menuturkan, upaya paksa terhadap Miryam itu berlaku mulai 30 Juli 2024 sampai enam bulan ke depan.
Pencegahan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 983 Tahun 2024.
“Berlaku 6 bulan ke depan,” ujar Tessa.
Adapun Miryam telah menjalani pemeriksaan di Gedung KPK hari ini. Namun, di sore hari ia melenggang pulang.
KPK tidak khawatir Miryam kembali melarikan diri sebagaimana ketika kasusnya terdahulu karena sudah terdapat surat cegah.
“Bahwa penahanan ada syarat-syarat dan ketentuan misalnya yang bersangkutan melarikan diri, menghilangkan barang bukti itu ada di penyidik kewenangannya,” tutur Tessa.
Dalam catatan Kompas.com, Miryam sempat mendekam di balik jeruji besi setelah divonis bersalah melakukan obstruction of justice atau perintangan penegakan hukum dalam kasus e-KTP.
Ia dihukum 5 tahun penjara oleh Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.
Pada 2019 lalu, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang pernah menyebut Miryam meminta uang 100.000 dollar Amerika Serikat (AS) kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2011, Irman.
Permintaan disampaikan setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Saut menyebut, Miryam meminta uang dengan kode “uang jajan” kepada Irman.
Ia mengatasnamakan koleganya di Komisi II DPR RI yang akan reses.
"Sebagaimana telah muncul di fakta persidangan dan pertimbangan hakim dalam perkara dengan terdakwa Setya Novanto, MSH diduga diperkaya 1,2 juta dollar AS terkait proyek e-KTP ini," kata Saut 2019 silam. | 2024-08-13 12:35:08+00:00 | media_online | Kompas.com | Kompas Cyber Media | positif | null | null | 65 |
ridha ansari | positif | 395,808,913 | Kemenkumham Babel gelar wisuda purna bakti Kepala Lapas Sungailiat |
Pangkalpinang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung menggelar upacara wisuda bagi purnabakti pengayoman kepada Zullaeni, Mantan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sungailiat, di Balai Pengayoman Kantor Wilayah, Selasa (13/08/2024).
Kegiatan tersebut dilaksanakan terpusat di Graha Pengayoman Kemenkumham RI dan dilakukan serentak oleh Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis Kemenkumham se-Indonesia di seluruh Indonesia .
Plh. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Min Usihen mengatakan, wisuda purnabakti merupakan bentuk penghargaan yang tulus dan rasa hormat setinggi-tingginya kepada pegawai yang berhasil melewati perjalanan karir dan memberikan kontribusi terbaik bagi Kemenkumham selama berpuluh-puluh tahun.
"Wisuda purnabakti pengayoman adalah peristiwa yang sakral yang perlu disyukuri, karena tidak semua orang diberi kesempatan untuk merasakan momen ini," ujar Min dalam rilis yang diterima di Pangkalpinang.
Mewakili Menkumham Prof. Yasonna H. Laoly, Mien mengucapkan terima kasih atas bakti, prestasi, dedikasi dan keikhlasan pegawai selama bekerja di Kementerian Hukum dan HAM.
"Selamat memasuki masa purnabakti, selamat melanjutkan pengabdian baru di tengah keluarga dan masyarakat," pesannya.
Min Usihen melanjutkan, sebanyak 1.124 pegawai memasuki masa purnabakti pada periode 1 September 2023 - 1 Agustus 2024. Pada periode ini, tercatat pegawai dengan masa kerja terlama yaitu selama 42 tahun dan masa kerja tersingkat yaitu 23 tahun 1 bulan.
Pada kesempatan ini, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Babel Harun Sulianto, didampingi Kepala Divisi Administrasi (Kadivmin) Dwi Harnanto, mengalungkan medali wisuda dan memberikan tabung wisuda yang merupakan simbolis pemberian penghargaan kepada pegawai yang purnabakti, yaitu Zullaeni.
Zullaeni merupakan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sungailiat yang menjabat sejak Januari 2021 hingga Juli 2024. Selama menjabat, berbagai prestasi berhasil diraih oleh Lapas Sungailiat. Diantaranya yaitu, meraih penghargaan sebagai Unit Pemasyarakatan (UPT) Terbaik Ketiga Hasil Pengawasan Kearsipan Internal di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Mei 2024. Lalu pada Januari 2024, jajarannya juga berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kunrat Kasmiri, Kepala Bagian Program dan Humas Sugeng Krisdwiyanto, Kepala Bidang Pelayanan Hukum Adi Riyanto, Kepala Kantor Imigrasi Pangkalpinang Alimuddin, Kepala Lapas Narkotika Pangkalpinang Nur Bambang Supri Handono, serta Plt. Kepala LPKA Pangkalpinang Ridha Ansari.
Lalu hadir juga Plt. Kepala Lapas Sungailiat Andi Yudho, Kepala Bapas Pangkalpinang Andriyas Dwi Pujoyanto, Kepala Rupbasan Pangkalpinang M. Anwar, Plh. Kepala Lapas Perempuan Pangkalpinang Irma, Kepala Seksi Kegiatan Kerja Lapas Pangkalpinang Mulsa Afrianto, serta Para Pejabat Struktural dan Pegawai di Kanwil Kemenkumham Babel. | 2024-08-13 13:00:15+00:00 | media_online | babel.antaranews.com | Editor : Bima Agustian | positif | null | Easy | 66 |
kementerian hukum dan ham kepulauan bangka belitung | positif | 395,808,913 | Kemenkumham Babel gelar wisuda purna bakti Kepala Lapas Sungailiat |
Pangkalpinang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung menggelar upacara wisuda bagi purnabakti pengayoman kepada Zullaeni, Mantan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sungailiat, di Balai Pengayoman Kantor Wilayah, Selasa (13/08/2024).
Kegiatan tersebut dilaksanakan terpusat di Graha Pengayoman Kemenkumham RI dan dilakukan serentak oleh Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis Kemenkumham se-Indonesia di seluruh Indonesia .
Plh. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Min Usihen mengatakan, wisuda purnabakti merupakan bentuk penghargaan yang tulus dan rasa hormat setinggi-tingginya kepada pegawai yang berhasil melewati perjalanan karir dan memberikan kontribusi terbaik bagi Kemenkumham selama berpuluh-puluh tahun.
"Wisuda purnabakti pengayoman adalah peristiwa yang sakral yang perlu disyukuri, karena tidak semua orang diberi kesempatan untuk merasakan momen ini," ujar Min dalam rilis yang diterima di Pangkalpinang.
Mewakili Menkumham Prof. Yasonna H. Laoly, Mien mengucapkan terima kasih atas bakti, prestasi, dedikasi dan keikhlasan pegawai selama bekerja di Kementerian Hukum dan HAM.
"Selamat memasuki masa purnabakti, selamat melanjutkan pengabdian baru di tengah keluarga dan masyarakat," pesannya.
Min Usihen melanjutkan, sebanyak 1.124 pegawai memasuki masa purnabakti pada periode 1 September 2023 - 1 Agustus 2024. Pada periode ini, tercatat pegawai dengan masa kerja terlama yaitu selama 42 tahun dan masa kerja tersingkat yaitu 23 tahun 1 bulan.
Pada kesempatan ini, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Babel Harun Sulianto, didampingi Kepala Divisi Administrasi (Kadivmin) Dwi Harnanto, mengalungkan medali wisuda dan memberikan tabung wisuda yang merupakan simbolis pemberian penghargaan kepada pegawai yang purnabakti, yaitu Zullaeni.
Zullaeni merupakan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sungailiat yang menjabat sejak Januari 2021 hingga Juli 2024. Selama menjabat, berbagai prestasi berhasil diraih oleh Lapas Sungailiat. Diantaranya yaitu, meraih penghargaan sebagai Unit Pemasyarakatan (UPT) Terbaik Ketiga Hasil Pengawasan Kearsipan Internal di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Mei 2024. Lalu pada Januari 2024, jajarannya juga berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kunrat Kasmiri, Kepala Bagian Program dan Humas Sugeng Krisdwiyanto, Kepala Bidang Pelayanan Hukum Adi Riyanto, Kepala Kantor Imigrasi Pangkalpinang Alimuddin, Kepala Lapas Narkotika Pangkalpinang Nur Bambang Supri Handono, serta Plt. Kepala LPKA Pangkalpinang Ridha Ansari.
Lalu hadir juga Plt. Kepala Lapas Sungailiat Andi Yudho, Kepala Bapas Pangkalpinang Andriyas Dwi Pujoyanto, Kepala Rupbasan Pangkalpinang M. Anwar, Plh. Kepala Lapas Perempuan Pangkalpinang Irma, Kepala Seksi Kegiatan Kerja Lapas Pangkalpinang Mulsa Afrianto, serta Para Pejabat Struktural dan Pegawai di Kanwil Kemenkumham Babel. | 2024-08-13 13:00:15+00:00 | media_online | babel.antaranews.com | Editor : Bima Agustian | positif | null | null | 67 |
sugeng krisdwiyanto | positif | 395,808,913 | Kemenkumham Babel gelar wisuda purna bakti Kepala Lapas Sungailiat |
Pangkalpinang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung menggelar upacara wisuda bagi purnabakti pengayoman kepada Zullaeni, Mantan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sungailiat, di Balai Pengayoman Kantor Wilayah, Selasa (13/08/2024).
Kegiatan tersebut dilaksanakan terpusat di Graha Pengayoman Kemenkumham RI dan dilakukan serentak oleh Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis Kemenkumham se-Indonesia di seluruh Indonesia .
Plh. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Min Usihen mengatakan, wisuda purnabakti merupakan bentuk penghargaan yang tulus dan rasa hormat setinggi-tingginya kepada pegawai yang berhasil melewati perjalanan karir dan memberikan kontribusi terbaik bagi Kemenkumham selama berpuluh-puluh tahun.
"Wisuda purnabakti pengayoman adalah peristiwa yang sakral yang perlu disyukuri, karena tidak semua orang diberi kesempatan untuk merasakan momen ini," ujar Min dalam rilis yang diterima di Pangkalpinang.
Mewakili Menkumham Prof. Yasonna H. Laoly, Mien mengucapkan terima kasih atas bakti, prestasi, dedikasi dan keikhlasan pegawai selama bekerja di Kementerian Hukum dan HAM.
"Selamat memasuki masa purnabakti, selamat melanjutkan pengabdian baru di tengah keluarga dan masyarakat," pesannya.
Min Usihen melanjutkan, sebanyak 1.124 pegawai memasuki masa purnabakti pada periode 1 September 2023 - 1 Agustus 2024. Pada periode ini, tercatat pegawai dengan masa kerja terlama yaitu selama 42 tahun dan masa kerja tersingkat yaitu 23 tahun 1 bulan.
Pada kesempatan ini, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Babel Harun Sulianto, didampingi Kepala Divisi Administrasi (Kadivmin) Dwi Harnanto, mengalungkan medali wisuda dan memberikan tabung wisuda yang merupakan simbolis pemberian penghargaan kepada pegawai yang purnabakti, yaitu Zullaeni.
Zullaeni merupakan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sungailiat yang menjabat sejak Januari 2021 hingga Juli 2024. Selama menjabat, berbagai prestasi berhasil diraih oleh Lapas Sungailiat. Diantaranya yaitu, meraih penghargaan sebagai Unit Pemasyarakatan (UPT) Terbaik Ketiga Hasil Pengawasan Kearsipan Internal di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Mei 2024. Lalu pada Januari 2024, jajarannya juga berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kunrat Kasmiri, Kepala Bagian Program dan Humas Sugeng Krisdwiyanto, Kepala Bidang Pelayanan Hukum Adi Riyanto, Kepala Kantor Imigrasi Pangkalpinang Alimuddin, Kepala Lapas Narkotika Pangkalpinang Nur Bambang Supri Handono, serta Plt. Kepala LPKA Pangkalpinang Ridha Ansari.
Lalu hadir juga Plt. Kepala Lapas Sungailiat Andi Yudho, Kepala Bapas Pangkalpinang Andriyas Dwi Pujoyanto, Kepala Rupbasan Pangkalpinang M. Anwar, Plh. Kepala Lapas Perempuan Pangkalpinang Irma, Kepala Seksi Kegiatan Kerja Lapas Pangkalpinang Mulsa Afrianto, serta Para Pejabat Struktural dan Pegawai di Kanwil Kemenkumham Babel. | 2024-08-13 13:00:15+00:00 | media_online | babel.antaranews.com | Editor : Bima Agustian | positif | null | null | 68 |
harun sulianto | positif | 395,808,913 | Kemenkumham Babel gelar wisuda purna bakti Kepala Lapas Sungailiat |
Pangkalpinang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung menggelar upacara wisuda bagi purnabakti pengayoman kepada Zullaeni, Mantan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sungailiat, di Balai Pengayoman Kantor Wilayah, Selasa (13/08/2024).
Kegiatan tersebut dilaksanakan terpusat di Graha Pengayoman Kemenkumham RI dan dilakukan serentak oleh Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis Kemenkumham se-Indonesia di seluruh Indonesia .
Plh. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Min Usihen mengatakan, wisuda purnabakti merupakan bentuk penghargaan yang tulus dan rasa hormat setinggi-tingginya kepada pegawai yang berhasil melewati perjalanan karir dan memberikan kontribusi terbaik bagi Kemenkumham selama berpuluh-puluh tahun.
"Wisuda purnabakti pengayoman adalah peristiwa yang sakral yang perlu disyukuri, karena tidak semua orang diberi kesempatan untuk merasakan momen ini," ujar Min dalam rilis yang diterima di Pangkalpinang.
Mewakili Menkumham Prof. Yasonna H. Laoly, Mien mengucapkan terima kasih atas bakti, prestasi, dedikasi dan keikhlasan pegawai selama bekerja di Kementerian Hukum dan HAM.
"Selamat memasuki masa purnabakti, selamat melanjutkan pengabdian baru di tengah keluarga dan masyarakat," pesannya.
Min Usihen melanjutkan, sebanyak 1.124 pegawai memasuki masa purnabakti pada periode 1 September 2023 - 1 Agustus 2024. Pada periode ini, tercatat pegawai dengan masa kerja terlama yaitu selama 42 tahun dan masa kerja tersingkat yaitu 23 tahun 1 bulan.
Pada kesempatan ini, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Babel Harun Sulianto, didampingi Kepala Divisi Administrasi (Kadivmin) Dwi Harnanto, mengalungkan medali wisuda dan memberikan tabung wisuda yang merupakan simbolis pemberian penghargaan kepada pegawai yang purnabakti, yaitu Zullaeni.
Zullaeni merupakan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sungailiat yang menjabat sejak Januari 2021 hingga Juli 2024. Selama menjabat, berbagai prestasi berhasil diraih oleh Lapas Sungailiat. Diantaranya yaitu, meraih penghargaan sebagai Unit Pemasyarakatan (UPT) Terbaik Ketiga Hasil Pengawasan Kearsipan Internal di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Mei 2024. Lalu pada Januari 2024, jajarannya juga berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kunrat Kasmiri, Kepala Bagian Program dan Humas Sugeng Krisdwiyanto, Kepala Bidang Pelayanan Hukum Adi Riyanto, Kepala Kantor Imigrasi Pangkalpinang Alimuddin, Kepala Lapas Narkotika Pangkalpinang Nur Bambang Supri Handono, serta Plt. Kepala LPKA Pangkalpinang Ridha Ansari.
Lalu hadir juga Plt. Kepala Lapas Sungailiat Andi Yudho, Kepala Bapas Pangkalpinang Andriyas Dwi Pujoyanto, Kepala Rupbasan Pangkalpinang M. Anwar, Plh. Kepala Lapas Perempuan Pangkalpinang Irma, Kepala Seksi Kegiatan Kerja Lapas Pangkalpinang Mulsa Afrianto, serta Para Pejabat Struktural dan Pegawai di Kanwil Kemenkumham Babel. | 2024-08-13 13:00:15+00:00 | media_online | babel.antaranews.com | Editor : Bima Agustian | positif | null | null | 69 |
kunrat kasmiri | positif | 395,808,913 | Kemenkumham Babel gelar wisuda purna bakti Kepala Lapas Sungailiat |
Pangkalpinang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung menggelar upacara wisuda bagi purnabakti pengayoman kepada Zullaeni, Mantan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sungailiat, di Balai Pengayoman Kantor Wilayah, Selasa (13/08/2024).
Kegiatan tersebut dilaksanakan terpusat di Graha Pengayoman Kemenkumham RI dan dilakukan serentak oleh Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis Kemenkumham se-Indonesia di seluruh Indonesia .
Plh. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Min Usihen mengatakan, wisuda purnabakti merupakan bentuk penghargaan yang tulus dan rasa hormat setinggi-tingginya kepada pegawai yang berhasil melewati perjalanan karir dan memberikan kontribusi terbaik bagi Kemenkumham selama berpuluh-puluh tahun.
"Wisuda purnabakti pengayoman adalah peristiwa yang sakral yang perlu disyukuri, karena tidak semua orang diberi kesempatan untuk merasakan momen ini," ujar Min dalam rilis yang diterima di Pangkalpinang.
Mewakili Menkumham Prof. Yasonna H. Laoly, Mien mengucapkan terima kasih atas bakti, prestasi, dedikasi dan keikhlasan pegawai selama bekerja di Kementerian Hukum dan HAM.
"Selamat memasuki masa purnabakti, selamat melanjutkan pengabdian baru di tengah keluarga dan masyarakat," pesannya.
Min Usihen melanjutkan, sebanyak 1.124 pegawai memasuki masa purnabakti pada periode 1 September 2023 - 1 Agustus 2024. Pada periode ini, tercatat pegawai dengan masa kerja terlama yaitu selama 42 tahun dan masa kerja tersingkat yaitu 23 tahun 1 bulan.
Pada kesempatan ini, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Babel Harun Sulianto, didampingi Kepala Divisi Administrasi (Kadivmin) Dwi Harnanto, mengalungkan medali wisuda dan memberikan tabung wisuda yang merupakan simbolis pemberian penghargaan kepada pegawai yang purnabakti, yaitu Zullaeni.
Zullaeni merupakan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sungailiat yang menjabat sejak Januari 2021 hingga Juli 2024. Selama menjabat, berbagai prestasi berhasil diraih oleh Lapas Sungailiat. Diantaranya yaitu, meraih penghargaan sebagai Unit Pemasyarakatan (UPT) Terbaik Ketiga Hasil Pengawasan Kearsipan Internal di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Mei 2024. Lalu pada Januari 2024, jajarannya juga berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kunrat Kasmiri, Kepala Bagian Program dan Humas Sugeng Krisdwiyanto, Kepala Bidang Pelayanan Hukum Adi Riyanto, Kepala Kantor Imigrasi Pangkalpinang Alimuddin, Kepala Lapas Narkotika Pangkalpinang Nur Bambang Supri Handono, serta Plt. Kepala LPKA Pangkalpinang Ridha Ansari.
Lalu hadir juga Plt. Kepala Lapas Sungailiat Andi Yudho, Kepala Bapas Pangkalpinang Andriyas Dwi Pujoyanto, Kepala Rupbasan Pangkalpinang M. Anwar, Plh. Kepala Lapas Perempuan Pangkalpinang Irma, Kepala Seksi Kegiatan Kerja Lapas Pangkalpinang Mulsa Afrianto, serta Para Pejabat Struktural dan Pegawai di Kanwil Kemenkumham Babel. | 2024-08-13 13:00:15+00:00 | media_online | babel.antaranews.com | Editor : Bima Agustian | positif | null | null | 70 |
dwi harnanto | positif | 395,808,913 | Kemenkumham Babel gelar wisuda purna bakti Kepala Lapas Sungailiat |
Pangkalpinang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung menggelar upacara wisuda bagi purnabakti pengayoman kepada Zullaeni, Mantan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sungailiat, di Balai Pengayoman Kantor Wilayah, Selasa (13/08/2024).
Kegiatan tersebut dilaksanakan terpusat di Graha Pengayoman Kemenkumham RI dan dilakukan serentak oleh Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis Kemenkumham se-Indonesia di seluruh Indonesia .
Plh. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Min Usihen mengatakan, wisuda purnabakti merupakan bentuk penghargaan yang tulus dan rasa hormat setinggi-tingginya kepada pegawai yang berhasil melewati perjalanan karir dan memberikan kontribusi terbaik bagi Kemenkumham selama berpuluh-puluh tahun.
"Wisuda purnabakti pengayoman adalah peristiwa yang sakral yang perlu disyukuri, karena tidak semua orang diberi kesempatan untuk merasakan momen ini," ujar Min dalam rilis yang diterima di Pangkalpinang.
Mewakili Menkumham Prof. Yasonna H. Laoly, Mien mengucapkan terima kasih atas bakti, prestasi, dedikasi dan keikhlasan pegawai selama bekerja di Kementerian Hukum dan HAM.
"Selamat memasuki masa purnabakti, selamat melanjutkan pengabdian baru di tengah keluarga dan masyarakat," pesannya.
Min Usihen melanjutkan, sebanyak 1.124 pegawai memasuki masa purnabakti pada periode 1 September 2023 - 1 Agustus 2024. Pada periode ini, tercatat pegawai dengan masa kerja terlama yaitu selama 42 tahun dan masa kerja tersingkat yaitu 23 tahun 1 bulan.
Pada kesempatan ini, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Babel Harun Sulianto, didampingi Kepala Divisi Administrasi (Kadivmin) Dwi Harnanto, mengalungkan medali wisuda dan memberikan tabung wisuda yang merupakan simbolis pemberian penghargaan kepada pegawai yang purnabakti, yaitu Zullaeni.
Zullaeni merupakan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sungailiat yang menjabat sejak Januari 2021 hingga Juli 2024. Selama menjabat, berbagai prestasi berhasil diraih oleh Lapas Sungailiat. Diantaranya yaitu, meraih penghargaan sebagai Unit Pemasyarakatan (UPT) Terbaik Ketiga Hasil Pengawasan Kearsipan Internal di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Mei 2024. Lalu pada Januari 2024, jajarannya juga berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kunrat Kasmiri, Kepala Bagian Program dan Humas Sugeng Krisdwiyanto, Kepala Bidang Pelayanan Hukum Adi Riyanto, Kepala Kantor Imigrasi Pangkalpinang Alimuddin, Kepala Lapas Narkotika Pangkalpinang Nur Bambang Supri Handono, serta Plt. Kepala LPKA Pangkalpinang Ridha Ansari.
Lalu hadir juga Plt. Kepala Lapas Sungailiat Andi Yudho, Kepala Bapas Pangkalpinang Andriyas Dwi Pujoyanto, Kepala Rupbasan Pangkalpinang M. Anwar, Plh. Kepala Lapas Perempuan Pangkalpinang Irma, Kepala Seksi Kegiatan Kerja Lapas Pangkalpinang Mulsa Afrianto, serta Para Pejabat Struktural dan Pegawai di Kanwil Kemenkumham Babel. | 2024-08-13 13:00:15+00:00 | media_online | babel.antaranews.com | Editor : Bima Agustian | positif | null | null | 71 |
nur bambang supri handono | positif | 395,808,913 | Kemenkumham Babel gelar wisuda purna bakti Kepala Lapas Sungailiat |
Pangkalpinang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung menggelar upacara wisuda bagi purnabakti pengayoman kepada Zullaeni, Mantan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sungailiat, di Balai Pengayoman Kantor Wilayah, Selasa (13/08/2024).
Kegiatan tersebut dilaksanakan terpusat di Graha Pengayoman Kemenkumham RI dan dilakukan serentak oleh Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis Kemenkumham se-Indonesia di seluruh Indonesia .
Plh. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Min Usihen mengatakan, wisuda purnabakti merupakan bentuk penghargaan yang tulus dan rasa hormat setinggi-tingginya kepada pegawai yang berhasil melewati perjalanan karir dan memberikan kontribusi terbaik bagi Kemenkumham selama berpuluh-puluh tahun.
"Wisuda purnabakti pengayoman adalah peristiwa yang sakral yang perlu disyukuri, karena tidak semua orang diberi kesempatan untuk merasakan momen ini," ujar Min dalam rilis yang diterima di Pangkalpinang.
Mewakili Menkumham Prof. Yasonna H. Laoly, Mien mengucapkan terima kasih atas bakti, prestasi, dedikasi dan keikhlasan pegawai selama bekerja di Kementerian Hukum dan HAM.
"Selamat memasuki masa purnabakti, selamat melanjutkan pengabdian baru di tengah keluarga dan masyarakat," pesannya.
Min Usihen melanjutkan, sebanyak 1.124 pegawai memasuki masa purnabakti pada periode 1 September 2023 - 1 Agustus 2024. Pada periode ini, tercatat pegawai dengan masa kerja terlama yaitu selama 42 tahun dan masa kerja tersingkat yaitu 23 tahun 1 bulan.
Pada kesempatan ini, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Babel Harun Sulianto, didampingi Kepala Divisi Administrasi (Kadivmin) Dwi Harnanto, mengalungkan medali wisuda dan memberikan tabung wisuda yang merupakan simbolis pemberian penghargaan kepada pegawai yang purnabakti, yaitu Zullaeni.
Zullaeni merupakan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sungailiat yang menjabat sejak Januari 2021 hingga Juli 2024. Selama menjabat, berbagai prestasi berhasil diraih oleh Lapas Sungailiat. Diantaranya yaitu, meraih penghargaan sebagai Unit Pemasyarakatan (UPT) Terbaik Ketiga Hasil Pengawasan Kearsipan Internal di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Mei 2024. Lalu pada Januari 2024, jajarannya juga berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kunrat Kasmiri, Kepala Bagian Program dan Humas Sugeng Krisdwiyanto, Kepala Bidang Pelayanan Hukum Adi Riyanto, Kepala Kantor Imigrasi Pangkalpinang Alimuddin, Kepala Lapas Narkotika Pangkalpinang Nur Bambang Supri Handono, serta Plt. Kepala LPKA Pangkalpinang Ridha Ansari.
Lalu hadir juga Plt. Kepala Lapas Sungailiat Andi Yudho, Kepala Bapas Pangkalpinang Andriyas Dwi Pujoyanto, Kepala Rupbasan Pangkalpinang M. Anwar, Plh. Kepala Lapas Perempuan Pangkalpinang Irma, Kepala Seksi Kegiatan Kerja Lapas Pangkalpinang Mulsa Afrianto, serta Para Pejabat Struktural dan Pegawai di Kanwil Kemenkumham Babel. | 2024-08-13 13:00:15+00:00 | media_online | babel.antaranews.com | Editor : Bima Agustian | positif | null | null | 72 |
prof. yasonna h. laoly | positif | 395,808,913 | Kemenkumham Babel gelar wisuda purna bakti Kepala Lapas Sungailiat |
Pangkalpinang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung menggelar upacara wisuda bagi purnabakti pengayoman kepada Zullaeni, Mantan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sungailiat, di Balai Pengayoman Kantor Wilayah, Selasa (13/08/2024).
Kegiatan tersebut dilaksanakan terpusat di Graha Pengayoman Kemenkumham RI dan dilakukan serentak oleh Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis Kemenkumham se-Indonesia di seluruh Indonesia .
Plh. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Min Usihen mengatakan, wisuda purnabakti merupakan bentuk penghargaan yang tulus dan rasa hormat setinggi-tingginya kepada pegawai yang berhasil melewati perjalanan karir dan memberikan kontribusi terbaik bagi Kemenkumham selama berpuluh-puluh tahun.
"Wisuda purnabakti pengayoman adalah peristiwa yang sakral yang perlu disyukuri, karena tidak semua orang diberi kesempatan untuk merasakan momen ini," ujar Min dalam rilis yang diterima di Pangkalpinang.
Mewakili Menkumham Prof. Yasonna H. Laoly, Mien mengucapkan terima kasih atas bakti, prestasi, dedikasi dan keikhlasan pegawai selama bekerja di Kementerian Hukum dan HAM.
"Selamat memasuki masa purnabakti, selamat melanjutkan pengabdian baru di tengah keluarga dan masyarakat," pesannya.
Min Usihen melanjutkan, sebanyak 1.124 pegawai memasuki masa purnabakti pada periode 1 September 2023 - 1 Agustus 2024. Pada periode ini, tercatat pegawai dengan masa kerja terlama yaitu selama 42 tahun dan masa kerja tersingkat yaitu 23 tahun 1 bulan.
Pada kesempatan ini, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Babel Harun Sulianto, didampingi Kepala Divisi Administrasi (Kadivmin) Dwi Harnanto, mengalungkan medali wisuda dan memberikan tabung wisuda yang merupakan simbolis pemberian penghargaan kepada pegawai yang purnabakti, yaitu Zullaeni.
Zullaeni merupakan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sungailiat yang menjabat sejak Januari 2021 hingga Juli 2024. Selama menjabat, berbagai prestasi berhasil diraih oleh Lapas Sungailiat. Diantaranya yaitu, meraih penghargaan sebagai Unit Pemasyarakatan (UPT) Terbaik Ketiga Hasil Pengawasan Kearsipan Internal di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Mei 2024. Lalu pada Januari 2024, jajarannya juga berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kunrat Kasmiri, Kepala Bagian Program dan Humas Sugeng Krisdwiyanto, Kepala Bidang Pelayanan Hukum Adi Riyanto, Kepala Kantor Imigrasi Pangkalpinang Alimuddin, Kepala Lapas Narkotika Pangkalpinang Nur Bambang Supri Handono, serta Plt. Kepala LPKA Pangkalpinang Ridha Ansari.
Lalu hadir juga Plt. Kepala Lapas Sungailiat Andi Yudho, Kepala Bapas Pangkalpinang Andriyas Dwi Pujoyanto, Kepala Rupbasan Pangkalpinang M. Anwar, Plh. Kepala Lapas Perempuan Pangkalpinang Irma, Kepala Seksi Kegiatan Kerja Lapas Pangkalpinang Mulsa Afrianto, serta Para Pejabat Struktural dan Pegawai di Kanwil Kemenkumham Babel. | 2024-08-13 13:00:15+00:00 | media_online | babel.antaranews.com | Editor : Bima Agustian | positif | null | null | 73 |
irma | positif | 395,808,913 | Kemenkumham Babel gelar wisuda purna bakti Kepala Lapas Sungailiat |
Pangkalpinang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung menggelar upacara wisuda bagi purnabakti pengayoman kepada Zullaeni, Mantan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sungailiat, di Balai Pengayoman Kantor Wilayah, Selasa (13/08/2024).
Kegiatan tersebut dilaksanakan terpusat di Graha Pengayoman Kemenkumham RI dan dilakukan serentak oleh Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis Kemenkumham se-Indonesia di seluruh Indonesia .
Plh. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Min Usihen mengatakan, wisuda purnabakti merupakan bentuk penghargaan yang tulus dan rasa hormat setinggi-tingginya kepada pegawai yang berhasil melewati perjalanan karir dan memberikan kontribusi terbaik bagi Kemenkumham selama berpuluh-puluh tahun.
"Wisuda purnabakti pengayoman adalah peristiwa yang sakral yang perlu disyukuri, karena tidak semua orang diberi kesempatan untuk merasakan momen ini," ujar Min dalam rilis yang diterima di Pangkalpinang.
Mewakili Menkumham Prof. Yasonna H. Laoly, Mien mengucapkan terima kasih atas bakti, prestasi, dedikasi dan keikhlasan pegawai selama bekerja di Kementerian Hukum dan HAM.
"Selamat memasuki masa purnabakti, selamat melanjutkan pengabdian baru di tengah keluarga dan masyarakat," pesannya.
Min Usihen melanjutkan, sebanyak 1.124 pegawai memasuki masa purnabakti pada periode 1 September 2023 - 1 Agustus 2024. Pada periode ini, tercatat pegawai dengan masa kerja terlama yaitu selama 42 tahun dan masa kerja tersingkat yaitu 23 tahun 1 bulan.
Pada kesempatan ini, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Babel Harun Sulianto, didampingi Kepala Divisi Administrasi (Kadivmin) Dwi Harnanto, mengalungkan medali wisuda dan memberikan tabung wisuda yang merupakan simbolis pemberian penghargaan kepada pegawai yang purnabakti, yaitu Zullaeni.
Zullaeni merupakan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sungailiat yang menjabat sejak Januari 2021 hingga Juli 2024. Selama menjabat, berbagai prestasi berhasil diraih oleh Lapas Sungailiat. Diantaranya yaitu, meraih penghargaan sebagai Unit Pemasyarakatan (UPT) Terbaik Ketiga Hasil Pengawasan Kearsipan Internal di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Mei 2024. Lalu pada Januari 2024, jajarannya juga berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kunrat Kasmiri, Kepala Bagian Program dan Humas Sugeng Krisdwiyanto, Kepala Bidang Pelayanan Hukum Adi Riyanto, Kepala Kantor Imigrasi Pangkalpinang Alimuddin, Kepala Lapas Narkotika Pangkalpinang Nur Bambang Supri Handono, serta Plt. Kepala LPKA Pangkalpinang Ridha Ansari.
Lalu hadir juga Plt. Kepala Lapas Sungailiat Andi Yudho, Kepala Bapas Pangkalpinang Andriyas Dwi Pujoyanto, Kepala Rupbasan Pangkalpinang M. Anwar, Plh. Kepala Lapas Perempuan Pangkalpinang Irma, Kepala Seksi Kegiatan Kerja Lapas Pangkalpinang Mulsa Afrianto, serta Para Pejabat Struktural dan Pegawai di Kanwil Kemenkumham Babel. | 2024-08-13 13:00:15+00:00 | media_online | babel.antaranews.com | Editor : Bima Agustian | positif | null | null | 74 |
zullaeni | positif | 395,808,913 | Kemenkumham Babel gelar wisuda purna bakti Kepala Lapas Sungailiat |
Pangkalpinang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung menggelar upacara wisuda bagi purnabakti pengayoman kepada Zullaeni, Mantan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sungailiat, di Balai Pengayoman Kantor Wilayah, Selasa (13/08/2024).
Kegiatan tersebut dilaksanakan terpusat di Graha Pengayoman Kemenkumham RI dan dilakukan serentak oleh Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis Kemenkumham se-Indonesia di seluruh Indonesia .
Plh. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Min Usihen mengatakan, wisuda purnabakti merupakan bentuk penghargaan yang tulus dan rasa hormat setinggi-tingginya kepada pegawai yang berhasil melewati perjalanan karir dan memberikan kontribusi terbaik bagi Kemenkumham selama berpuluh-puluh tahun.
"Wisuda purnabakti pengayoman adalah peristiwa yang sakral yang perlu disyukuri, karena tidak semua orang diberi kesempatan untuk merasakan momen ini," ujar Min dalam rilis yang diterima di Pangkalpinang.
Mewakili Menkumham Prof. Yasonna H. Laoly, Mien mengucapkan terima kasih atas bakti, prestasi, dedikasi dan keikhlasan pegawai selama bekerja di Kementerian Hukum dan HAM.
"Selamat memasuki masa purnabakti, selamat melanjutkan pengabdian baru di tengah keluarga dan masyarakat," pesannya.
Min Usihen melanjutkan, sebanyak 1.124 pegawai memasuki masa purnabakti pada periode 1 September 2023 - 1 Agustus 2024. Pada periode ini, tercatat pegawai dengan masa kerja terlama yaitu selama 42 tahun dan masa kerja tersingkat yaitu 23 tahun 1 bulan.
Pada kesempatan ini, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Babel Harun Sulianto, didampingi Kepala Divisi Administrasi (Kadivmin) Dwi Harnanto, mengalungkan medali wisuda dan memberikan tabung wisuda yang merupakan simbolis pemberian penghargaan kepada pegawai yang purnabakti, yaitu Zullaeni.
Zullaeni merupakan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sungailiat yang menjabat sejak Januari 2021 hingga Juli 2024. Selama menjabat, berbagai prestasi berhasil diraih oleh Lapas Sungailiat. Diantaranya yaitu, meraih penghargaan sebagai Unit Pemasyarakatan (UPT) Terbaik Ketiga Hasil Pengawasan Kearsipan Internal di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Mei 2024. Lalu pada Januari 2024, jajarannya juga berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kunrat Kasmiri, Kepala Bagian Program dan Humas Sugeng Krisdwiyanto, Kepala Bidang Pelayanan Hukum Adi Riyanto, Kepala Kantor Imigrasi Pangkalpinang Alimuddin, Kepala Lapas Narkotika Pangkalpinang Nur Bambang Supri Handono, serta Plt. Kepala LPKA Pangkalpinang Ridha Ansari.
Lalu hadir juga Plt. Kepala Lapas Sungailiat Andi Yudho, Kepala Bapas Pangkalpinang Andriyas Dwi Pujoyanto, Kepala Rupbasan Pangkalpinang M. Anwar, Plh. Kepala Lapas Perempuan Pangkalpinang Irma, Kepala Seksi Kegiatan Kerja Lapas Pangkalpinang Mulsa Afrianto, serta Para Pejabat Struktural dan Pegawai di Kanwil Kemenkumham Babel. | 2024-08-13 13:00:15+00:00 | media_online | babel.antaranews.com | Editor : Bima Agustian | positif | null | null | 75 |
andi yudho | positif | 395,808,913 | Kemenkumham Babel gelar wisuda purna bakti Kepala Lapas Sungailiat |
Pangkalpinang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung menggelar upacara wisuda bagi purnabakti pengayoman kepada Zullaeni, Mantan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sungailiat, di Balai Pengayoman Kantor Wilayah, Selasa (13/08/2024).
Kegiatan tersebut dilaksanakan terpusat di Graha Pengayoman Kemenkumham RI dan dilakukan serentak oleh Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis Kemenkumham se-Indonesia di seluruh Indonesia .
Plh. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Min Usihen mengatakan, wisuda purnabakti merupakan bentuk penghargaan yang tulus dan rasa hormat setinggi-tingginya kepada pegawai yang berhasil melewati perjalanan karir dan memberikan kontribusi terbaik bagi Kemenkumham selama berpuluh-puluh tahun.
"Wisuda purnabakti pengayoman adalah peristiwa yang sakral yang perlu disyukuri, karena tidak semua orang diberi kesempatan untuk merasakan momen ini," ujar Min dalam rilis yang diterima di Pangkalpinang.
Mewakili Menkumham Prof. Yasonna H. Laoly, Mien mengucapkan terima kasih atas bakti, prestasi, dedikasi dan keikhlasan pegawai selama bekerja di Kementerian Hukum dan HAM.
"Selamat memasuki masa purnabakti, selamat melanjutkan pengabdian baru di tengah keluarga dan masyarakat," pesannya.
Min Usihen melanjutkan, sebanyak 1.124 pegawai memasuki masa purnabakti pada periode 1 September 2023 - 1 Agustus 2024. Pada periode ini, tercatat pegawai dengan masa kerja terlama yaitu selama 42 tahun dan masa kerja tersingkat yaitu 23 tahun 1 bulan.
Pada kesempatan ini, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Babel Harun Sulianto, didampingi Kepala Divisi Administrasi (Kadivmin) Dwi Harnanto, mengalungkan medali wisuda dan memberikan tabung wisuda yang merupakan simbolis pemberian penghargaan kepada pegawai yang purnabakti, yaitu Zullaeni.
Zullaeni merupakan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sungailiat yang menjabat sejak Januari 2021 hingga Juli 2024. Selama menjabat, berbagai prestasi berhasil diraih oleh Lapas Sungailiat. Diantaranya yaitu, meraih penghargaan sebagai Unit Pemasyarakatan (UPT) Terbaik Ketiga Hasil Pengawasan Kearsipan Internal di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Mei 2024. Lalu pada Januari 2024, jajarannya juga berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kunrat Kasmiri, Kepala Bagian Program dan Humas Sugeng Krisdwiyanto, Kepala Bidang Pelayanan Hukum Adi Riyanto, Kepala Kantor Imigrasi Pangkalpinang Alimuddin, Kepala Lapas Narkotika Pangkalpinang Nur Bambang Supri Handono, serta Plt. Kepala LPKA Pangkalpinang Ridha Ansari.
Lalu hadir juga Plt. Kepala Lapas Sungailiat Andi Yudho, Kepala Bapas Pangkalpinang Andriyas Dwi Pujoyanto, Kepala Rupbasan Pangkalpinang M. Anwar, Plh. Kepala Lapas Perempuan Pangkalpinang Irma, Kepala Seksi Kegiatan Kerja Lapas Pangkalpinang Mulsa Afrianto, serta Para Pejabat Struktural dan Pegawai di Kanwil Kemenkumham Babel. | 2024-08-13 13:00:15+00:00 | media_online | babel.antaranews.com | Editor : Bima Agustian | positif | null | null | 76 |
kementerian hukum dan ham ri | positif | 395,808,913 | Kemenkumham Babel gelar wisuda purna bakti Kepala Lapas Sungailiat |
Pangkalpinang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung menggelar upacara wisuda bagi purnabakti pengayoman kepada Zullaeni, Mantan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sungailiat, di Balai Pengayoman Kantor Wilayah, Selasa (13/08/2024).
Kegiatan tersebut dilaksanakan terpusat di Graha Pengayoman Kemenkumham RI dan dilakukan serentak oleh Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis Kemenkumham se-Indonesia di seluruh Indonesia .
Plh. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Min Usihen mengatakan, wisuda purnabakti merupakan bentuk penghargaan yang tulus dan rasa hormat setinggi-tingginya kepada pegawai yang berhasil melewati perjalanan karir dan memberikan kontribusi terbaik bagi Kemenkumham selama berpuluh-puluh tahun.
"Wisuda purnabakti pengayoman adalah peristiwa yang sakral yang perlu disyukuri, karena tidak semua orang diberi kesempatan untuk merasakan momen ini," ujar Min dalam rilis yang diterima di Pangkalpinang.
Mewakili Menkumham Prof. Yasonna H. Laoly, Mien mengucapkan terima kasih atas bakti, prestasi, dedikasi dan keikhlasan pegawai selama bekerja di Kementerian Hukum dan HAM.
"Selamat memasuki masa purnabakti, selamat melanjutkan pengabdian baru di tengah keluarga dan masyarakat," pesannya.
Min Usihen melanjutkan, sebanyak 1.124 pegawai memasuki masa purnabakti pada periode 1 September 2023 - 1 Agustus 2024. Pada periode ini, tercatat pegawai dengan masa kerja terlama yaitu selama 42 tahun dan masa kerja tersingkat yaitu 23 tahun 1 bulan.
Pada kesempatan ini, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Babel Harun Sulianto, didampingi Kepala Divisi Administrasi (Kadivmin) Dwi Harnanto, mengalungkan medali wisuda dan memberikan tabung wisuda yang merupakan simbolis pemberian penghargaan kepada pegawai yang purnabakti, yaitu Zullaeni.
Zullaeni merupakan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sungailiat yang menjabat sejak Januari 2021 hingga Juli 2024. Selama menjabat, berbagai prestasi berhasil diraih oleh Lapas Sungailiat. Diantaranya yaitu, meraih penghargaan sebagai Unit Pemasyarakatan (UPT) Terbaik Ketiga Hasil Pengawasan Kearsipan Internal di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Mei 2024. Lalu pada Januari 2024, jajarannya juga berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kunrat Kasmiri, Kepala Bagian Program dan Humas Sugeng Krisdwiyanto, Kepala Bidang Pelayanan Hukum Adi Riyanto, Kepala Kantor Imigrasi Pangkalpinang Alimuddin, Kepala Lapas Narkotika Pangkalpinang Nur Bambang Supri Handono, serta Plt. Kepala LPKA Pangkalpinang Ridha Ansari.
Lalu hadir juga Plt. Kepala Lapas Sungailiat Andi Yudho, Kepala Bapas Pangkalpinang Andriyas Dwi Pujoyanto, Kepala Rupbasan Pangkalpinang M. Anwar, Plh. Kepala Lapas Perempuan Pangkalpinang Irma, Kepala Seksi Kegiatan Kerja Lapas Pangkalpinang Mulsa Afrianto, serta Para Pejabat Struktural dan Pegawai di Kanwil Kemenkumham Babel. | 2024-08-13 13:00:15+00:00 | media_online | babel.antaranews.com | Editor : Bima Agustian | positif | null | null | 77 |
m. anwar | positif | 395,808,913 | Kemenkumham Babel gelar wisuda purna bakti Kepala Lapas Sungailiat |
Pangkalpinang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung menggelar upacara wisuda bagi purnabakti pengayoman kepada Zullaeni, Mantan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sungailiat, di Balai Pengayoman Kantor Wilayah, Selasa (13/08/2024).
Kegiatan tersebut dilaksanakan terpusat di Graha Pengayoman Kemenkumham RI dan dilakukan serentak oleh Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis Kemenkumham se-Indonesia di seluruh Indonesia .
Plh. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Min Usihen mengatakan, wisuda purnabakti merupakan bentuk penghargaan yang tulus dan rasa hormat setinggi-tingginya kepada pegawai yang berhasil melewati perjalanan karir dan memberikan kontribusi terbaik bagi Kemenkumham selama berpuluh-puluh tahun.
"Wisuda purnabakti pengayoman adalah peristiwa yang sakral yang perlu disyukuri, karena tidak semua orang diberi kesempatan untuk merasakan momen ini," ujar Min dalam rilis yang diterima di Pangkalpinang.
Mewakili Menkumham Prof. Yasonna H. Laoly, Mien mengucapkan terima kasih atas bakti, prestasi, dedikasi dan keikhlasan pegawai selama bekerja di Kementerian Hukum dan HAM.
"Selamat memasuki masa purnabakti, selamat melanjutkan pengabdian baru di tengah keluarga dan masyarakat," pesannya.
Min Usihen melanjutkan, sebanyak 1.124 pegawai memasuki masa purnabakti pada periode 1 September 2023 - 1 Agustus 2024. Pada periode ini, tercatat pegawai dengan masa kerja terlama yaitu selama 42 tahun dan masa kerja tersingkat yaitu 23 tahun 1 bulan.
Pada kesempatan ini, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Babel Harun Sulianto, didampingi Kepala Divisi Administrasi (Kadivmin) Dwi Harnanto, mengalungkan medali wisuda dan memberikan tabung wisuda yang merupakan simbolis pemberian penghargaan kepada pegawai yang purnabakti, yaitu Zullaeni.
Zullaeni merupakan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sungailiat yang menjabat sejak Januari 2021 hingga Juli 2024. Selama menjabat, berbagai prestasi berhasil diraih oleh Lapas Sungailiat. Diantaranya yaitu, meraih penghargaan sebagai Unit Pemasyarakatan (UPT) Terbaik Ketiga Hasil Pengawasan Kearsipan Internal di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Mei 2024. Lalu pada Januari 2024, jajarannya juga berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kunrat Kasmiri, Kepala Bagian Program dan Humas Sugeng Krisdwiyanto, Kepala Bidang Pelayanan Hukum Adi Riyanto, Kepala Kantor Imigrasi Pangkalpinang Alimuddin, Kepala Lapas Narkotika Pangkalpinang Nur Bambang Supri Handono, serta Plt. Kepala LPKA Pangkalpinang Ridha Ansari.
Lalu hadir juga Plt. Kepala Lapas Sungailiat Andi Yudho, Kepala Bapas Pangkalpinang Andriyas Dwi Pujoyanto, Kepala Rupbasan Pangkalpinang M. Anwar, Plh. Kepala Lapas Perempuan Pangkalpinang Irma, Kepala Seksi Kegiatan Kerja Lapas Pangkalpinang Mulsa Afrianto, serta Para Pejabat Struktural dan Pegawai di Kanwil Kemenkumham Babel. | 2024-08-13 13:00:15+00:00 | media_online | babel.antaranews.com | Editor : Bima Agustian | positif | null | null | 78 |
min usihen | positif | 395,808,913 | Kemenkumham Babel gelar wisuda purna bakti Kepala Lapas Sungailiat |
Pangkalpinang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung menggelar upacara wisuda bagi purnabakti pengayoman kepada Zullaeni, Mantan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sungailiat, di Balai Pengayoman Kantor Wilayah, Selasa (13/08/2024).
Kegiatan tersebut dilaksanakan terpusat di Graha Pengayoman Kemenkumham RI dan dilakukan serentak oleh Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis Kemenkumham se-Indonesia di seluruh Indonesia .
Plh. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Min Usihen mengatakan, wisuda purnabakti merupakan bentuk penghargaan yang tulus dan rasa hormat setinggi-tingginya kepada pegawai yang berhasil melewati perjalanan karir dan memberikan kontribusi terbaik bagi Kemenkumham selama berpuluh-puluh tahun.
"Wisuda purnabakti pengayoman adalah peristiwa yang sakral yang perlu disyukuri, karena tidak semua orang diberi kesempatan untuk merasakan momen ini," ujar Min dalam rilis yang diterima di Pangkalpinang.
Mewakili Menkumham Prof. Yasonna H. Laoly, Mien mengucapkan terima kasih atas bakti, prestasi, dedikasi dan keikhlasan pegawai selama bekerja di Kementerian Hukum dan HAM.
"Selamat memasuki masa purnabakti, selamat melanjutkan pengabdian baru di tengah keluarga dan masyarakat," pesannya.
Min Usihen melanjutkan, sebanyak 1.124 pegawai memasuki masa purnabakti pada periode 1 September 2023 - 1 Agustus 2024. Pada periode ini, tercatat pegawai dengan masa kerja terlama yaitu selama 42 tahun dan masa kerja tersingkat yaitu 23 tahun 1 bulan.
Pada kesempatan ini, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Babel Harun Sulianto, didampingi Kepala Divisi Administrasi (Kadivmin) Dwi Harnanto, mengalungkan medali wisuda dan memberikan tabung wisuda yang merupakan simbolis pemberian penghargaan kepada pegawai yang purnabakti, yaitu Zullaeni.
Zullaeni merupakan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sungailiat yang menjabat sejak Januari 2021 hingga Juli 2024. Selama menjabat, berbagai prestasi berhasil diraih oleh Lapas Sungailiat. Diantaranya yaitu, meraih penghargaan sebagai Unit Pemasyarakatan (UPT) Terbaik Ketiga Hasil Pengawasan Kearsipan Internal di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Mei 2024. Lalu pada Januari 2024, jajarannya juga berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kunrat Kasmiri, Kepala Bagian Program dan Humas Sugeng Krisdwiyanto, Kepala Bidang Pelayanan Hukum Adi Riyanto, Kepala Kantor Imigrasi Pangkalpinang Alimuddin, Kepala Lapas Narkotika Pangkalpinang Nur Bambang Supri Handono, serta Plt. Kepala LPKA Pangkalpinang Ridha Ansari.
Lalu hadir juga Plt. Kepala Lapas Sungailiat Andi Yudho, Kepala Bapas Pangkalpinang Andriyas Dwi Pujoyanto, Kepala Rupbasan Pangkalpinang M. Anwar, Plh. Kepala Lapas Perempuan Pangkalpinang Irma, Kepala Seksi Kegiatan Kerja Lapas Pangkalpinang Mulsa Afrianto, serta Para Pejabat Struktural dan Pegawai di Kanwil Kemenkumham Babel. | 2024-08-13 13:00:15+00:00 | media_online | babel.antaranews.com | Editor : Bima Agustian | positif | null | null | 79 |
mulsa afrianto | positif | 395,808,913 | Kemenkumham Babel gelar wisuda purna bakti Kepala Lapas Sungailiat |
Pangkalpinang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung menggelar upacara wisuda bagi purnabakti pengayoman kepada Zullaeni, Mantan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sungailiat, di Balai Pengayoman Kantor Wilayah, Selasa (13/08/2024).
Kegiatan tersebut dilaksanakan terpusat di Graha Pengayoman Kemenkumham RI dan dilakukan serentak oleh Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis Kemenkumham se-Indonesia di seluruh Indonesia .
Plh. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Min Usihen mengatakan, wisuda purnabakti merupakan bentuk penghargaan yang tulus dan rasa hormat setinggi-tingginya kepada pegawai yang berhasil melewati perjalanan karir dan memberikan kontribusi terbaik bagi Kemenkumham selama berpuluh-puluh tahun.
"Wisuda purnabakti pengayoman adalah peristiwa yang sakral yang perlu disyukuri, karena tidak semua orang diberi kesempatan untuk merasakan momen ini," ujar Min dalam rilis yang diterima di Pangkalpinang.
Mewakili Menkumham Prof. Yasonna H. Laoly, Mien mengucapkan terima kasih atas bakti, prestasi, dedikasi dan keikhlasan pegawai selama bekerja di Kementerian Hukum dan HAM.
"Selamat memasuki masa purnabakti, selamat melanjutkan pengabdian baru di tengah keluarga dan masyarakat," pesannya.
Min Usihen melanjutkan, sebanyak 1.124 pegawai memasuki masa purnabakti pada periode 1 September 2023 - 1 Agustus 2024. Pada periode ini, tercatat pegawai dengan masa kerja terlama yaitu selama 42 tahun dan masa kerja tersingkat yaitu 23 tahun 1 bulan.
Pada kesempatan ini, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Babel Harun Sulianto, didampingi Kepala Divisi Administrasi (Kadivmin) Dwi Harnanto, mengalungkan medali wisuda dan memberikan tabung wisuda yang merupakan simbolis pemberian penghargaan kepada pegawai yang purnabakti, yaitu Zullaeni.
Zullaeni merupakan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sungailiat yang menjabat sejak Januari 2021 hingga Juli 2024. Selama menjabat, berbagai prestasi berhasil diraih oleh Lapas Sungailiat. Diantaranya yaitu, meraih penghargaan sebagai Unit Pemasyarakatan (UPT) Terbaik Ketiga Hasil Pengawasan Kearsipan Internal di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Mei 2024. Lalu pada Januari 2024, jajarannya juga berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kunrat Kasmiri, Kepala Bagian Program dan Humas Sugeng Krisdwiyanto, Kepala Bidang Pelayanan Hukum Adi Riyanto, Kepala Kantor Imigrasi Pangkalpinang Alimuddin, Kepala Lapas Narkotika Pangkalpinang Nur Bambang Supri Handono, serta Plt. Kepala LPKA Pangkalpinang Ridha Ansari.
Lalu hadir juga Plt. Kepala Lapas Sungailiat Andi Yudho, Kepala Bapas Pangkalpinang Andriyas Dwi Pujoyanto, Kepala Rupbasan Pangkalpinang M. Anwar, Plh. Kepala Lapas Perempuan Pangkalpinang Irma, Kepala Seksi Kegiatan Kerja Lapas Pangkalpinang Mulsa Afrianto, serta Para Pejabat Struktural dan Pegawai di Kanwil Kemenkumham Babel. | 2024-08-13 13:00:15+00:00 | media_online | babel.antaranews.com | Editor : Bima Agustian | positif | null | null | 80 |
alimuddin | positif | 395,808,913 | Kemenkumham Babel gelar wisuda purna bakti Kepala Lapas Sungailiat |
Pangkalpinang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung menggelar upacara wisuda bagi purnabakti pengayoman kepada Zullaeni, Mantan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sungailiat, di Balai Pengayoman Kantor Wilayah, Selasa (13/08/2024).
Kegiatan tersebut dilaksanakan terpusat di Graha Pengayoman Kemenkumham RI dan dilakukan serentak oleh Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis Kemenkumham se-Indonesia di seluruh Indonesia .
Plh. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Min Usihen mengatakan, wisuda purnabakti merupakan bentuk penghargaan yang tulus dan rasa hormat setinggi-tingginya kepada pegawai yang berhasil melewati perjalanan karir dan memberikan kontribusi terbaik bagi Kemenkumham selama berpuluh-puluh tahun.
"Wisuda purnabakti pengayoman adalah peristiwa yang sakral yang perlu disyukuri, karena tidak semua orang diberi kesempatan untuk merasakan momen ini," ujar Min dalam rilis yang diterima di Pangkalpinang.
Mewakili Menkumham Prof. Yasonna H. Laoly, Mien mengucapkan terima kasih atas bakti, prestasi, dedikasi dan keikhlasan pegawai selama bekerja di Kementerian Hukum dan HAM.
"Selamat memasuki masa purnabakti, selamat melanjutkan pengabdian baru di tengah keluarga dan masyarakat," pesannya.
Min Usihen melanjutkan, sebanyak 1.124 pegawai memasuki masa purnabakti pada periode 1 September 2023 - 1 Agustus 2024. Pada periode ini, tercatat pegawai dengan masa kerja terlama yaitu selama 42 tahun dan masa kerja tersingkat yaitu 23 tahun 1 bulan.
Pada kesempatan ini, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Babel Harun Sulianto, didampingi Kepala Divisi Administrasi (Kadivmin) Dwi Harnanto, mengalungkan medali wisuda dan memberikan tabung wisuda yang merupakan simbolis pemberian penghargaan kepada pegawai yang purnabakti, yaitu Zullaeni.
Zullaeni merupakan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sungailiat yang menjabat sejak Januari 2021 hingga Juli 2024. Selama menjabat, berbagai prestasi berhasil diraih oleh Lapas Sungailiat. Diantaranya yaitu, meraih penghargaan sebagai Unit Pemasyarakatan (UPT) Terbaik Ketiga Hasil Pengawasan Kearsipan Internal di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Mei 2024. Lalu pada Januari 2024, jajarannya juga berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kunrat Kasmiri, Kepala Bagian Program dan Humas Sugeng Krisdwiyanto, Kepala Bidang Pelayanan Hukum Adi Riyanto, Kepala Kantor Imigrasi Pangkalpinang Alimuddin, Kepala Lapas Narkotika Pangkalpinang Nur Bambang Supri Handono, serta Plt. Kepala LPKA Pangkalpinang Ridha Ansari.
Lalu hadir juga Plt. Kepala Lapas Sungailiat Andi Yudho, Kepala Bapas Pangkalpinang Andriyas Dwi Pujoyanto, Kepala Rupbasan Pangkalpinang M. Anwar, Plh. Kepala Lapas Perempuan Pangkalpinang Irma, Kepala Seksi Kegiatan Kerja Lapas Pangkalpinang Mulsa Afrianto, serta Para Pejabat Struktural dan Pegawai di Kanwil Kemenkumham Babel. | 2024-08-13 13:00:15+00:00 | media_online | babel.antaranews.com | Editor : Bima Agustian | positif | null | null | 81 |
andriyas dwi pujoyanto | positif | 395,808,913 | Kemenkumham Babel gelar wisuda purna bakti Kepala Lapas Sungailiat |
Pangkalpinang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung menggelar upacara wisuda bagi purnabakti pengayoman kepada Zullaeni, Mantan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sungailiat, di Balai Pengayoman Kantor Wilayah, Selasa (13/08/2024).
Kegiatan tersebut dilaksanakan terpusat di Graha Pengayoman Kemenkumham RI dan dilakukan serentak oleh Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis Kemenkumham se-Indonesia di seluruh Indonesia .
Plh. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Min Usihen mengatakan, wisuda purnabakti merupakan bentuk penghargaan yang tulus dan rasa hormat setinggi-tingginya kepada pegawai yang berhasil melewati perjalanan karir dan memberikan kontribusi terbaik bagi Kemenkumham selama berpuluh-puluh tahun.
"Wisuda purnabakti pengayoman adalah peristiwa yang sakral yang perlu disyukuri, karena tidak semua orang diberi kesempatan untuk merasakan momen ini," ujar Min dalam rilis yang diterima di Pangkalpinang.
Mewakili Menkumham Prof. Yasonna H. Laoly, Mien mengucapkan terima kasih atas bakti, prestasi, dedikasi dan keikhlasan pegawai selama bekerja di Kementerian Hukum dan HAM.
"Selamat memasuki masa purnabakti, selamat melanjutkan pengabdian baru di tengah keluarga dan masyarakat," pesannya.
Min Usihen melanjutkan, sebanyak 1.124 pegawai memasuki masa purnabakti pada periode 1 September 2023 - 1 Agustus 2024. Pada periode ini, tercatat pegawai dengan masa kerja terlama yaitu selama 42 tahun dan masa kerja tersingkat yaitu 23 tahun 1 bulan.
Pada kesempatan ini, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Babel Harun Sulianto, didampingi Kepala Divisi Administrasi (Kadivmin) Dwi Harnanto, mengalungkan medali wisuda dan memberikan tabung wisuda yang merupakan simbolis pemberian penghargaan kepada pegawai yang purnabakti, yaitu Zullaeni.
Zullaeni merupakan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sungailiat yang menjabat sejak Januari 2021 hingga Juli 2024. Selama menjabat, berbagai prestasi berhasil diraih oleh Lapas Sungailiat. Diantaranya yaitu, meraih penghargaan sebagai Unit Pemasyarakatan (UPT) Terbaik Ketiga Hasil Pengawasan Kearsipan Internal di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Mei 2024. Lalu pada Januari 2024, jajarannya juga berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kunrat Kasmiri, Kepala Bagian Program dan Humas Sugeng Krisdwiyanto, Kepala Bidang Pelayanan Hukum Adi Riyanto, Kepala Kantor Imigrasi Pangkalpinang Alimuddin, Kepala Lapas Narkotika Pangkalpinang Nur Bambang Supri Handono, serta Plt. Kepala LPKA Pangkalpinang Ridha Ansari.
Lalu hadir juga Plt. Kepala Lapas Sungailiat Andi Yudho, Kepala Bapas Pangkalpinang Andriyas Dwi Pujoyanto, Kepala Rupbasan Pangkalpinang M. Anwar, Plh. Kepala Lapas Perempuan Pangkalpinang Irma, Kepala Seksi Kegiatan Kerja Lapas Pangkalpinang Mulsa Afrianto, serta Para Pejabat Struktural dan Pegawai di Kanwil Kemenkumham Babel. | 2024-08-13 13:00:15+00:00 | media_online | babel.antaranews.com | Editor : Bima Agustian | positif | null | null | 82 |
adi riyanto | positif | 395,808,913 | Kemenkumham Babel gelar wisuda purna bakti Kepala Lapas Sungailiat |
Pangkalpinang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung menggelar upacara wisuda bagi purnabakti pengayoman kepada Zullaeni, Mantan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sungailiat, di Balai Pengayoman Kantor Wilayah, Selasa (13/08/2024).
Kegiatan tersebut dilaksanakan terpusat di Graha Pengayoman Kemenkumham RI dan dilakukan serentak oleh Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis Kemenkumham se-Indonesia di seluruh Indonesia .
Plh. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Min Usihen mengatakan, wisuda purnabakti merupakan bentuk penghargaan yang tulus dan rasa hormat setinggi-tingginya kepada pegawai yang berhasil melewati perjalanan karir dan memberikan kontribusi terbaik bagi Kemenkumham selama berpuluh-puluh tahun.
"Wisuda purnabakti pengayoman adalah peristiwa yang sakral yang perlu disyukuri, karena tidak semua orang diberi kesempatan untuk merasakan momen ini," ujar Min dalam rilis yang diterima di Pangkalpinang.
Mewakili Menkumham Prof. Yasonna H. Laoly, Mien mengucapkan terima kasih atas bakti, prestasi, dedikasi dan keikhlasan pegawai selama bekerja di Kementerian Hukum dan HAM.
"Selamat memasuki masa purnabakti, selamat melanjutkan pengabdian baru di tengah keluarga dan masyarakat," pesannya.
Min Usihen melanjutkan, sebanyak 1.124 pegawai memasuki masa purnabakti pada periode 1 September 2023 - 1 Agustus 2024. Pada periode ini, tercatat pegawai dengan masa kerja terlama yaitu selama 42 tahun dan masa kerja tersingkat yaitu 23 tahun 1 bulan.
Pada kesempatan ini, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Babel Harun Sulianto, didampingi Kepala Divisi Administrasi (Kadivmin) Dwi Harnanto, mengalungkan medali wisuda dan memberikan tabung wisuda yang merupakan simbolis pemberian penghargaan kepada pegawai yang purnabakti, yaitu Zullaeni.
Zullaeni merupakan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sungailiat yang menjabat sejak Januari 2021 hingga Juli 2024. Selama menjabat, berbagai prestasi berhasil diraih oleh Lapas Sungailiat. Diantaranya yaitu, meraih penghargaan sebagai Unit Pemasyarakatan (UPT) Terbaik Ketiga Hasil Pengawasan Kearsipan Internal di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Mei 2024. Lalu pada Januari 2024, jajarannya juga berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kunrat Kasmiri, Kepala Bagian Program dan Humas Sugeng Krisdwiyanto, Kepala Bidang Pelayanan Hukum Adi Riyanto, Kepala Kantor Imigrasi Pangkalpinang Alimuddin, Kepala Lapas Narkotika Pangkalpinang Nur Bambang Supri Handono, serta Plt. Kepala LPKA Pangkalpinang Ridha Ansari.
Lalu hadir juga Plt. Kepala Lapas Sungailiat Andi Yudho, Kepala Bapas Pangkalpinang Andriyas Dwi Pujoyanto, Kepala Rupbasan Pangkalpinang M. Anwar, Plh. Kepala Lapas Perempuan Pangkalpinang Irma, Kepala Seksi Kegiatan Kerja Lapas Pangkalpinang Mulsa Afrianto, serta Para Pejabat Struktural dan Pegawai di Kanwil Kemenkumham Babel. | 2024-08-13 13:00:15+00:00 | media_online | babel.antaranews.com | Editor : Bima Agustian | positif | null | null | 83 |
frank luntz | positif | 395,812,878 | Pakar Strategi Republik Kritik Trump: Harris Menang Sekarang | TRIBUNMANADO.CO.ID, Washington DC - Pakar strategi Partai Republik Frank Luntz mengatakan Donald Trump harus fokus pada isu-isu bukan menyerang pribadi Kamala Harris.
Menurut Luntz mantan Presiden Trump memiliki musuh sendirinya sendiri saat ia mencoba merebut kembali Gedung Putih.
Luntz mengatakan kepada CNN akhir pekan ini bahwa Trump akan meningkatkan posisinya dalam pemilihan presiden jika ia berfokus pada isu-isu dan bukan pada serangan pribadi.
Gustaf Kilander dari Independent melaporkan, angka survei mantan presiden telah menurun sejak Presiden Joe Biden meninggalkan perlombaan dan Wakil Presiden Harris mengambil alih tugas dari Partai Demokrat.
Luntz berpendapat bahwa serangan pribadi Trump menjauhkan para pemilih yang mungkin mendukungnya.
“Dia bersikap sangat negatif dan sangat bermusuhan,” kata Luntz, seraya menambahkan bahwa dia telah “kehilangan keseimbangan.”
Surveyer ini menyoroti peningkatan angka jajak pendapat Harris dibandingkan dengan penurunan angka Trump. "Perubahan selama 17 hari terakhir ini signifikan," katanya.
"Jika ini tentang isu, Trump lebih mungkin berhasil. Jika ini tentang atribut, Harris lebih mungkin berhasil karena, sejujurnya, orang-orang lebih menyukainya daripada mereka menyukainya."
Namun Luntz menambahkan bahwa Harris menang sekarang dan kemungkinan akan mendapat peningkatan lagi dalam jajak pendapat dari Konvensi Nasional Demokrat yang dimulai pada tanggal 19 Agustus.
Harris mengungguli Trump di tiga negara bagian penentu, sebuah jajak pendapat New York Times /Siena College yang dilakukan antara 5-9 Agustus menemukan, perubahan dramatis menyusul tersingkirnya Biden.
Harris unggul atas Trump dengan empat poin di Wisconsin, Pennsylvania, dan Michigan – 50 hingga 46 persen di antara calon pemilih di masing-masing negara bagian yang menjadi medan pertempuran. Namun, pemilih masih lebih menyukai Trump dalam hal imigrasi dan ekonomi, menurut jajak pendapat tersebut.
Luntz mengatakan bahwa Trump telah “kehilangan kontak” dengan orang-orang dan bahwa Harris berhubungan lebih baik dengan orang banyak seperti yang telah ia tunjukkan di rapat umum.
Trump telah melakukan sejumlah serangan pribadi terhadap Harris, termasuk membuat klaim keterlaluan tentang rasnya selama wawancara dengan Asosiasi Jurnalis Kulit Hitam Nasional di Chicago bulan lalu.
"Dia kebetulan berubah menjadi orang kulit hitam, dan sekarang dia ingin dikenal sebagai orang kulit hitam. Jadi saya tidak tahu, apakah dia orang India atau orang kulit hitam?" katanya.
Ibu Harris adalah orang India dan ayahnya orang Jamaika, menjadikannya orang kulit hitam dan Asia-Amerika pertama yang menjadi wakil presiden.
Harris kemudian menggambarkan pernyataan Trump tentang dirinya sebagai pertunjukan yang sama tentang perpecahan dan rasa tidak hormat. (Tribun) | 2024-08-13 13:56:58+00:00 | media_online | manado.tribunnews.com | Arison Tombeg | positif | null | Standard | 84 |
wisconsin | netral | 395,812,878 | Pakar Strategi Republik Kritik Trump: Harris Menang Sekarang | TRIBUNMANADO.CO.ID, Washington DC - Pakar strategi Partai Republik Frank Luntz mengatakan Donald Trump harus fokus pada isu-isu bukan menyerang pribadi Kamala Harris.
Menurut Luntz mantan Presiden Trump memiliki musuh sendirinya sendiri saat ia mencoba merebut kembali Gedung Putih.
Luntz mengatakan kepada CNN akhir pekan ini bahwa Trump akan meningkatkan posisinya dalam pemilihan presiden jika ia berfokus pada isu-isu dan bukan pada serangan pribadi.
Gustaf Kilander dari Independent melaporkan, angka survei mantan presiden telah menurun sejak Presiden Joe Biden meninggalkan perlombaan dan Wakil Presiden Harris mengambil alih tugas dari Partai Demokrat.
Luntz berpendapat bahwa serangan pribadi Trump menjauhkan para pemilih yang mungkin mendukungnya.
“Dia bersikap sangat negatif dan sangat bermusuhan,” kata Luntz, seraya menambahkan bahwa dia telah “kehilangan keseimbangan.”
Surveyer ini menyoroti peningkatan angka jajak pendapat Harris dibandingkan dengan penurunan angka Trump. "Perubahan selama 17 hari terakhir ini signifikan," katanya.
"Jika ini tentang isu, Trump lebih mungkin berhasil. Jika ini tentang atribut, Harris lebih mungkin berhasil karena, sejujurnya, orang-orang lebih menyukainya daripada mereka menyukainya."
Namun Luntz menambahkan bahwa Harris menang sekarang dan kemungkinan akan mendapat peningkatan lagi dalam jajak pendapat dari Konvensi Nasional Demokrat yang dimulai pada tanggal 19 Agustus.
Harris mengungguli Trump di tiga negara bagian penentu, sebuah jajak pendapat New York Times /Siena College yang dilakukan antara 5-9 Agustus menemukan, perubahan dramatis menyusul tersingkirnya Biden.
Harris unggul atas Trump dengan empat poin di Wisconsin, Pennsylvania, dan Michigan – 50 hingga 46 persen di antara calon pemilih di masing-masing negara bagian yang menjadi medan pertempuran. Namun, pemilih masih lebih menyukai Trump dalam hal imigrasi dan ekonomi, menurut jajak pendapat tersebut.
Luntz mengatakan bahwa Trump telah “kehilangan kontak” dengan orang-orang dan bahwa Harris berhubungan lebih baik dengan orang banyak seperti yang telah ia tunjukkan di rapat umum.
Trump telah melakukan sejumlah serangan pribadi terhadap Harris, termasuk membuat klaim keterlaluan tentang rasnya selama wawancara dengan Asosiasi Jurnalis Kulit Hitam Nasional di Chicago bulan lalu.
"Dia kebetulan berubah menjadi orang kulit hitam, dan sekarang dia ingin dikenal sebagai orang kulit hitam. Jadi saya tidak tahu, apakah dia orang India atau orang kulit hitam?" katanya.
Ibu Harris adalah orang India dan ayahnya orang Jamaika, menjadikannya orang kulit hitam dan Asia-Amerika pertama yang menjadi wakil presiden.
Harris kemudian menggambarkan pernyataan Trump tentang dirinya sebagai pertunjukan yang sama tentang perpecahan dan rasa tidak hormat. (Tribun) | 2024-08-13 13:56:58+00:00 | media_online | manado.tribunnews.com | Arison Tombeg | netral | null | null | 85 |
partai republik | negatif | 395,812,878 | Pakar Strategi Republik Kritik Trump: Harris Menang Sekarang | TRIBUNMANADO.CO.ID, Washington DC - Pakar strategi Partai Republik Frank Luntz mengatakan Donald Trump harus fokus pada isu-isu bukan menyerang pribadi Kamala Harris.
Menurut Luntz mantan Presiden Trump memiliki musuh sendirinya sendiri saat ia mencoba merebut kembali Gedung Putih.
Luntz mengatakan kepada CNN akhir pekan ini bahwa Trump akan meningkatkan posisinya dalam pemilihan presiden jika ia berfokus pada isu-isu dan bukan pada serangan pribadi.
Gustaf Kilander dari Independent melaporkan, angka survei mantan presiden telah menurun sejak Presiden Joe Biden meninggalkan perlombaan dan Wakil Presiden Harris mengambil alih tugas dari Partai Demokrat.
Luntz berpendapat bahwa serangan pribadi Trump menjauhkan para pemilih yang mungkin mendukungnya.
“Dia bersikap sangat negatif dan sangat bermusuhan,” kata Luntz, seraya menambahkan bahwa dia telah “kehilangan keseimbangan.”
Surveyer ini menyoroti peningkatan angka jajak pendapat Harris dibandingkan dengan penurunan angka Trump. "Perubahan selama 17 hari terakhir ini signifikan," katanya.
"Jika ini tentang isu, Trump lebih mungkin berhasil. Jika ini tentang atribut, Harris lebih mungkin berhasil karena, sejujurnya, orang-orang lebih menyukainya daripada mereka menyukainya."
Namun Luntz menambahkan bahwa Harris menang sekarang dan kemungkinan akan mendapat peningkatan lagi dalam jajak pendapat dari Konvensi Nasional Demokrat yang dimulai pada tanggal 19 Agustus.
Harris mengungguli Trump di tiga negara bagian penentu, sebuah jajak pendapat New York Times /Siena College yang dilakukan antara 5-9 Agustus menemukan, perubahan dramatis menyusul tersingkirnya Biden.
Harris unggul atas Trump dengan empat poin di Wisconsin, Pennsylvania, dan Michigan – 50 hingga 46 persen di antara calon pemilih di masing-masing negara bagian yang menjadi medan pertempuran. Namun, pemilih masih lebih menyukai Trump dalam hal imigrasi dan ekonomi, menurut jajak pendapat tersebut.
Luntz mengatakan bahwa Trump telah “kehilangan kontak” dengan orang-orang dan bahwa Harris berhubungan lebih baik dengan orang banyak seperti yang telah ia tunjukkan di rapat umum.
Trump telah melakukan sejumlah serangan pribadi terhadap Harris, termasuk membuat klaim keterlaluan tentang rasnya selama wawancara dengan Asosiasi Jurnalis Kulit Hitam Nasional di Chicago bulan lalu.
"Dia kebetulan berubah menjadi orang kulit hitam, dan sekarang dia ingin dikenal sebagai orang kulit hitam. Jadi saya tidak tahu, apakah dia orang India atau orang kulit hitam?" katanya.
Ibu Harris adalah orang India dan ayahnya orang Jamaika, menjadikannya orang kulit hitam dan Asia-Amerika pertama yang menjadi wakil presiden.
Harris kemudian menggambarkan pernyataan Trump tentang dirinya sebagai pertunjukan yang sama tentang perpecahan dan rasa tidak hormat. (Tribun) | 2024-08-13 13:56:58+00:00 | media_online | manado.tribunnews.com | Arison Tombeg | netral | null | null | 86 |
joe biden | netral | 395,812,878 | Pakar Strategi Republik Kritik Trump: Harris Menang Sekarang | TRIBUNMANADO.CO.ID, Washington DC - Pakar strategi Partai Republik Frank Luntz mengatakan Donald Trump harus fokus pada isu-isu bukan menyerang pribadi Kamala Harris.
Menurut Luntz mantan Presiden Trump memiliki musuh sendirinya sendiri saat ia mencoba merebut kembali Gedung Putih.
Luntz mengatakan kepada CNN akhir pekan ini bahwa Trump akan meningkatkan posisinya dalam pemilihan presiden jika ia berfokus pada isu-isu dan bukan pada serangan pribadi.
Gustaf Kilander dari Independent melaporkan, angka survei mantan presiden telah menurun sejak Presiden Joe Biden meninggalkan perlombaan dan Wakil Presiden Harris mengambil alih tugas dari Partai Demokrat.
Luntz berpendapat bahwa serangan pribadi Trump menjauhkan para pemilih yang mungkin mendukungnya.
“Dia bersikap sangat negatif dan sangat bermusuhan,” kata Luntz, seraya menambahkan bahwa dia telah “kehilangan keseimbangan.”
Surveyer ini menyoroti peningkatan angka jajak pendapat Harris dibandingkan dengan penurunan angka Trump. "Perubahan selama 17 hari terakhir ini signifikan," katanya.
"Jika ini tentang isu, Trump lebih mungkin berhasil. Jika ini tentang atribut, Harris lebih mungkin berhasil karena, sejujurnya, orang-orang lebih menyukainya daripada mereka menyukainya."
Namun Luntz menambahkan bahwa Harris menang sekarang dan kemungkinan akan mendapat peningkatan lagi dalam jajak pendapat dari Konvensi Nasional Demokrat yang dimulai pada tanggal 19 Agustus.
Harris mengungguli Trump di tiga negara bagian penentu, sebuah jajak pendapat New York Times /Siena College yang dilakukan antara 5-9 Agustus menemukan, perubahan dramatis menyusul tersingkirnya Biden.
Harris unggul atas Trump dengan empat poin di Wisconsin, Pennsylvania, dan Michigan – 50 hingga 46 persen di antara calon pemilih di masing-masing negara bagian yang menjadi medan pertempuran. Namun, pemilih masih lebih menyukai Trump dalam hal imigrasi dan ekonomi, menurut jajak pendapat tersebut.
Luntz mengatakan bahwa Trump telah “kehilangan kontak” dengan orang-orang dan bahwa Harris berhubungan lebih baik dengan orang banyak seperti yang telah ia tunjukkan di rapat umum.
Trump telah melakukan sejumlah serangan pribadi terhadap Harris, termasuk membuat klaim keterlaluan tentang rasnya selama wawancara dengan Asosiasi Jurnalis Kulit Hitam Nasional di Chicago bulan lalu.
"Dia kebetulan berubah menjadi orang kulit hitam, dan sekarang dia ingin dikenal sebagai orang kulit hitam. Jadi saya tidak tahu, apakah dia orang India atau orang kulit hitam?" katanya.
Ibu Harris adalah orang India dan ayahnya orang Jamaika, menjadikannya orang kulit hitam dan Asia-Amerika pertama yang menjadi wakil presiden.
Harris kemudian menggambarkan pernyataan Trump tentang dirinya sebagai pertunjukan yang sama tentang perpecahan dan rasa tidak hormat. (Tribun) | 2024-08-13 13:56:58+00:00 | media_online | manado.tribunnews.com | Arison Tombeg | netral | null | null | 87 |
asosiasi jurnalis kulit hitam nasional | netral | 395,812,878 | Pakar Strategi Republik Kritik Trump: Harris Menang Sekarang | TRIBUNMANADO.CO.ID, Washington DC - Pakar strategi Partai Republik Frank Luntz mengatakan Donald Trump harus fokus pada isu-isu bukan menyerang pribadi Kamala Harris.
Menurut Luntz mantan Presiden Trump memiliki musuh sendirinya sendiri saat ia mencoba merebut kembali Gedung Putih.
Luntz mengatakan kepada CNN akhir pekan ini bahwa Trump akan meningkatkan posisinya dalam pemilihan presiden jika ia berfokus pada isu-isu dan bukan pada serangan pribadi.
Gustaf Kilander dari Independent melaporkan, angka survei mantan presiden telah menurun sejak Presiden Joe Biden meninggalkan perlombaan dan Wakil Presiden Harris mengambil alih tugas dari Partai Demokrat.
Luntz berpendapat bahwa serangan pribadi Trump menjauhkan para pemilih yang mungkin mendukungnya.
“Dia bersikap sangat negatif dan sangat bermusuhan,” kata Luntz, seraya menambahkan bahwa dia telah “kehilangan keseimbangan.”
Surveyer ini menyoroti peningkatan angka jajak pendapat Harris dibandingkan dengan penurunan angka Trump. "Perubahan selama 17 hari terakhir ini signifikan," katanya.
"Jika ini tentang isu, Trump lebih mungkin berhasil. Jika ini tentang atribut, Harris lebih mungkin berhasil karena, sejujurnya, orang-orang lebih menyukainya daripada mereka menyukainya."
Namun Luntz menambahkan bahwa Harris menang sekarang dan kemungkinan akan mendapat peningkatan lagi dalam jajak pendapat dari Konvensi Nasional Demokrat yang dimulai pada tanggal 19 Agustus.
Harris mengungguli Trump di tiga negara bagian penentu, sebuah jajak pendapat New York Times /Siena College yang dilakukan antara 5-9 Agustus menemukan, perubahan dramatis menyusul tersingkirnya Biden.
Harris unggul atas Trump dengan empat poin di Wisconsin, Pennsylvania, dan Michigan – 50 hingga 46 persen di antara calon pemilih di masing-masing negara bagian yang menjadi medan pertempuran. Namun, pemilih masih lebih menyukai Trump dalam hal imigrasi dan ekonomi, menurut jajak pendapat tersebut.
Luntz mengatakan bahwa Trump telah “kehilangan kontak” dengan orang-orang dan bahwa Harris berhubungan lebih baik dengan orang banyak seperti yang telah ia tunjukkan di rapat umum.
Trump telah melakukan sejumlah serangan pribadi terhadap Harris, termasuk membuat klaim keterlaluan tentang rasnya selama wawancara dengan Asosiasi Jurnalis Kulit Hitam Nasional di Chicago bulan lalu.
"Dia kebetulan berubah menjadi orang kulit hitam, dan sekarang dia ingin dikenal sebagai orang kulit hitam. Jadi saya tidak tahu, apakah dia orang India atau orang kulit hitam?" katanya.
Ibu Harris adalah orang India dan ayahnya orang Jamaika, menjadikannya orang kulit hitam dan Asia-Amerika pertama yang menjadi wakil presiden.
Harris kemudian menggambarkan pernyataan Trump tentang dirinya sebagai pertunjukan yang sama tentang perpecahan dan rasa tidak hormat. (Tribun) | 2024-08-13 13:56:58+00:00 | media_online | manado.tribunnews.com | Arison Tombeg | netral | null | null | 88 |
konvensi nasional demokrat | netral | 395,812,878 | Pakar Strategi Republik Kritik Trump: Harris Menang Sekarang | TRIBUNMANADO.CO.ID, Washington DC - Pakar strategi Partai Republik Frank Luntz mengatakan Donald Trump harus fokus pada isu-isu bukan menyerang pribadi Kamala Harris.
Menurut Luntz mantan Presiden Trump memiliki musuh sendirinya sendiri saat ia mencoba merebut kembali Gedung Putih.
Luntz mengatakan kepada CNN akhir pekan ini bahwa Trump akan meningkatkan posisinya dalam pemilihan presiden jika ia berfokus pada isu-isu dan bukan pada serangan pribadi.
Gustaf Kilander dari Independent melaporkan, angka survei mantan presiden telah menurun sejak Presiden Joe Biden meninggalkan perlombaan dan Wakil Presiden Harris mengambil alih tugas dari Partai Demokrat.
Luntz berpendapat bahwa serangan pribadi Trump menjauhkan para pemilih yang mungkin mendukungnya.
“Dia bersikap sangat negatif dan sangat bermusuhan,” kata Luntz, seraya menambahkan bahwa dia telah “kehilangan keseimbangan.”
Surveyer ini menyoroti peningkatan angka jajak pendapat Harris dibandingkan dengan penurunan angka Trump. "Perubahan selama 17 hari terakhir ini signifikan," katanya.
"Jika ini tentang isu, Trump lebih mungkin berhasil. Jika ini tentang atribut, Harris lebih mungkin berhasil karena, sejujurnya, orang-orang lebih menyukainya daripada mereka menyukainya."
Namun Luntz menambahkan bahwa Harris menang sekarang dan kemungkinan akan mendapat peningkatan lagi dalam jajak pendapat dari Konvensi Nasional Demokrat yang dimulai pada tanggal 19 Agustus.
Harris mengungguli Trump di tiga negara bagian penentu, sebuah jajak pendapat New York Times /Siena College yang dilakukan antara 5-9 Agustus menemukan, perubahan dramatis menyusul tersingkirnya Biden.
Harris unggul atas Trump dengan empat poin di Wisconsin, Pennsylvania, dan Michigan – 50 hingga 46 persen di antara calon pemilih di masing-masing negara bagian yang menjadi medan pertempuran. Namun, pemilih masih lebih menyukai Trump dalam hal imigrasi dan ekonomi, menurut jajak pendapat tersebut.
Luntz mengatakan bahwa Trump telah “kehilangan kontak” dengan orang-orang dan bahwa Harris berhubungan lebih baik dengan orang banyak seperti yang telah ia tunjukkan di rapat umum.
Trump telah melakukan sejumlah serangan pribadi terhadap Harris, termasuk membuat klaim keterlaluan tentang rasnya selama wawancara dengan Asosiasi Jurnalis Kulit Hitam Nasional di Chicago bulan lalu.
"Dia kebetulan berubah menjadi orang kulit hitam, dan sekarang dia ingin dikenal sebagai orang kulit hitam. Jadi saya tidak tahu, apakah dia orang India atau orang kulit hitam?" katanya.
Ibu Harris adalah orang India dan ayahnya orang Jamaika, menjadikannya orang kulit hitam dan Asia-Amerika pertama yang menjadi wakil presiden.
Harris kemudian menggambarkan pernyataan Trump tentang dirinya sebagai pertunjukan yang sama tentang perpecahan dan rasa tidak hormat. (Tribun) | 2024-08-13 13:56:58+00:00 | media_online | manado.tribunnews.com | Arison Tombeg | netral | null | null | 89 |
kamala harris | positif | 395,812,878 | Pakar Strategi Republik Kritik Trump: Harris Menang Sekarang | TRIBUNMANADO.CO.ID, Washington DC - Pakar strategi Partai Republik Frank Luntz mengatakan Donald Trump harus fokus pada isu-isu bukan menyerang pribadi Kamala Harris.
Menurut Luntz mantan Presiden Trump memiliki musuh sendirinya sendiri saat ia mencoba merebut kembali Gedung Putih.
Luntz mengatakan kepada CNN akhir pekan ini bahwa Trump akan meningkatkan posisinya dalam pemilihan presiden jika ia berfokus pada isu-isu dan bukan pada serangan pribadi.
Gustaf Kilander dari Independent melaporkan, angka survei mantan presiden telah menurun sejak Presiden Joe Biden meninggalkan perlombaan dan Wakil Presiden Harris mengambil alih tugas dari Partai Demokrat.
Luntz berpendapat bahwa serangan pribadi Trump menjauhkan para pemilih yang mungkin mendukungnya.
“Dia bersikap sangat negatif dan sangat bermusuhan,” kata Luntz, seraya menambahkan bahwa dia telah “kehilangan keseimbangan.”
Surveyer ini menyoroti peningkatan angka jajak pendapat Harris dibandingkan dengan penurunan angka Trump. "Perubahan selama 17 hari terakhir ini signifikan," katanya.
"Jika ini tentang isu, Trump lebih mungkin berhasil. Jika ini tentang atribut, Harris lebih mungkin berhasil karena, sejujurnya, orang-orang lebih menyukainya daripada mereka menyukainya."
Namun Luntz menambahkan bahwa Harris menang sekarang dan kemungkinan akan mendapat peningkatan lagi dalam jajak pendapat dari Konvensi Nasional Demokrat yang dimulai pada tanggal 19 Agustus.
Harris mengungguli Trump di tiga negara bagian penentu, sebuah jajak pendapat New York Times /Siena College yang dilakukan antara 5-9 Agustus menemukan, perubahan dramatis menyusul tersingkirnya Biden.
Harris unggul atas Trump dengan empat poin di Wisconsin, Pennsylvania, dan Michigan – 50 hingga 46 persen di antara calon pemilih di masing-masing negara bagian yang menjadi medan pertempuran. Namun, pemilih masih lebih menyukai Trump dalam hal imigrasi dan ekonomi, menurut jajak pendapat tersebut.
Luntz mengatakan bahwa Trump telah “kehilangan kontak” dengan orang-orang dan bahwa Harris berhubungan lebih baik dengan orang banyak seperti yang telah ia tunjukkan di rapat umum.
Trump telah melakukan sejumlah serangan pribadi terhadap Harris, termasuk membuat klaim keterlaluan tentang rasnya selama wawancara dengan Asosiasi Jurnalis Kulit Hitam Nasional di Chicago bulan lalu.
"Dia kebetulan berubah menjadi orang kulit hitam, dan sekarang dia ingin dikenal sebagai orang kulit hitam. Jadi saya tidak tahu, apakah dia orang India atau orang kulit hitam?" katanya.
Ibu Harris adalah orang India dan ayahnya orang Jamaika, menjadikannya orang kulit hitam dan Asia-Amerika pertama yang menjadi wakil presiden.
Harris kemudian menggambarkan pernyataan Trump tentang dirinya sebagai pertunjukan yang sama tentang perpecahan dan rasa tidak hormat. (Tribun) | 2024-08-13 13:56:58+00:00 | media_online | manado.tribunnews.com | Arison Tombeg | positif | null | null | 90 |
pennsylvania | netral | 395,812,878 | Pakar Strategi Republik Kritik Trump: Harris Menang Sekarang | TRIBUNMANADO.CO.ID, Washington DC - Pakar strategi Partai Republik Frank Luntz mengatakan Donald Trump harus fokus pada isu-isu bukan menyerang pribadi Kamala Harris.
Menurut Luntz mantan Presiden Trump memiliki musuh sendirinya sendiri saat ia mencoba merebut kembali Gedung Putih.
Luntz mengatakan kepada CNN akhir pekan ini bahwa Trump akan meningkatkan posisinya dalam pemilihan presiden jika ia berfokus pada isu-isu dan bukan pada serangan pribadi.
Gustaf Kilander dari Independent melaporkan, angka survei mantan presiden telah menurun sejak Presiden Joe Biden meninggalkan perlombaan dan Wakil Presiden Harris mengambil alih tugas dari Partai Demokrat.
Luntz berpendapat bahwa serangan pribadi Trump menjauhkan para pemilih yang mungkin mendukungnya.
“Dia bersikap sangat negatif dan sangat bermusuhan,” kata Luntz, seraya menambahkan bahwa dia telah “kehilangan keseimbangan.”
Surveyer ini menyoroti peningkatan angka jajak pendapat Harris dibandingkan dengan penurunan angka Trump. "Perubahan selama 17 hari terakhir ini signifikan," katanya.
"Jika ini tentang isu, Trump lebih mungkin berhasil. Jika ini tentang atribut, Harris lebih mungkin berhasil karena, sejujurnya, orang-orang lebih menyukainya daripada mereka menyukainya."
Namun Luntz menambahkan bahwa Harris menang sekarang dan kemungkinan akan mendapat peningkatan lagi dalam jajak pendapat dari Konvensi Nasional Demokrat yang dimulai pada tanggal 19 Agustus.
Harris mengungguli Trump di tiga negara bagian penentu, sebuah jajak pendapat New York Times /Siena College yang dilakukan antara 5-9 Agustus menemukan, perubahan dramatis menyusul tersingkirnya Biden.
Harris unggul atas Trump dengan empat poin di Wisconsin, Pennsylvania, dan Michigan – 50 hingga 46 persen di antara calon pemilih di masing-masing negara bagian yang menjadi medan pertempuran. Namun, pemilih masih lebih menyukai Trump dalam hal imigrasi dan ekonomi, menurut jajak pendapat tersebut.
Luntz mengatakan bahwa Trump telah “kehilangan kontak” dengan orang-orang dan bahwa Harris berhubungan lebih baik dengan orang banyak seperti yang telah ia tunjukkan di rapat umum.
Trump telah melakukan sejumlah serangan pribadi terhadap Harris, termasuk membuat klaim keterlaluan tentang rasnya selama wawancara dengan Asosiasi Jurnalis Kulit Hitam Nasional di Chicago bulan lalu.
"Dia kebetulan berubah menjadi orang kulit hitam, dan sekarang dia ingin dikenal sebagai orang kulit hitam. Jadi saya tidak tahu, apakah dia orang India atau orang kulit hitam?" katanya.
Ibu Harris adalah orang India dan ayahnya orang Jamaika, menjadikannya orang kulit hitam dan Asia-Amerika pertama yang menjadi wakil presiden.
Harris kemudian menggambarkan pernyataan Trump tentang dirinya sebagai pertunjukan yang sama tentang perpecahan dan rasa tidak hormat. (Tribun) | 2024-08-13 13:56:58+00:00 | media_online | manado.tribunnews.com | Arison Tombeg | netral | null | null | 91 |
michigan | netral | 395,812,878 | Pakar Strategi Republik Kritik Trump: Harris Menang Sekarang | TRIBUNMANADO.CO.ID, Washington DC - Pakar strategi Partai Republik Frank Luntz mengatakan Donald Trump harus fokus pada isu-isu bukan menyerang pribadi Kamala Harris.
Menurut Luntz mantan Presiden Trump memiliki musuh sendirinya sendiri saat ia mencoba merebut kembali Gedung Putih.
Luntz mengatakan kepada CNN akhir pekan ini bahwa Trump akan meningkatkan posisinya dalam pemilihan presiden jika ia berfokus pada isu-isu dan bukan pada serangan pribadi.
Gustaf Kilander dari Independent melaporkan, angka survei mantan presiden telah menurun sejak Presiden Joe Biden meninggalkan perlombaan dan Wakil Presiden Harris mengambil alih tugas dari Partai Demokrat.
Luntz berpendapat bahwa serangan pribadi Trump menjauhkan para pemilih yang mungkin mendukungnya.
“Dia bersikap sangat negatif dan sangat bermusuhan,” kata Luntz, seraya menambahkan bahwa dia telah “kehilangan keseimbangan.”
Surveyer ini menyoroti peningkatan angka jajak pendapat Harris dibandingkan dengan penurunan angka Trump. "Perubahan selama 17 hari terakhir ini signifikan," katanya.
"Jika ini tentang isu, Trump lebih mungkin berhasil. Jika ini tentang atribut, Harris lebih mungkin berhasil karena, sejujurnya, orang-orang lebih menyukainya daripada mereka menyukainya."
Namun Luntz menambahkan bahwa Harris menang sekarang dan kemungkinan akan mendapat peningkatan lagi dalam jajak pendapat dari Konvensi Nasional Demokrat yang dimulai pada tanggal 19 Agustus.
Harris mengungguli Trump di tiga negara bagian penentu, sebuah jajak pendapat New York Times /Siena College yang dilakukan antara 5-9 Agustus menemukan, perubahan dramatis menyusul tersingkirnya Biden.
Harris unggul atas Trump dengan empat poin di Wisconsin, Pennsylvania, dan Michigan – 50 hingga 46 persen di antara calon pemilih di masing-masing negara bagian yang menjadi medan pertempuran. Namun, pemilih masih lebih menyukai Trump dalam hal imigrasi dan ekonomi, menurut jajak pendapat tersebut.
Luntz mengatakan bahwa Trump telah “kehilangan kontak” dengan orang-orang dan bahwa Harris berhubungan lebih baik dengan orang banyak seperti yang telah ia tunjukkan di rapat umum.
Trump telah melakukan sejumlah serangan pribadi terhadap Harris, termasuk membuat klaim keterlaluan tentang rasnya selama wawancara dengan Asosiasi Jurnalis Kulit Hitam Nasional di Chicago bulan lalu.
"Dia kebetulan berubah menjadi orang kulit hitam, dan sekarang dia ingin dikenal sebagai orang kulit hitam. Jadi saya tidak tahu, apakah dia orang India atau orang kulit hitam?" katanya.
Ibu Harris adalah orang India dan ayahnya orang Jamaika, menjadikannya orang kulit hitam dan Asia-Amerika pertama yang menjadi wakil presiden.
Harris kemudian menggambarkan pernyataan Trump tentang dirinya sebagai pertunjukan yang sama tentang perpecahan dan rasa tidak hormat. (Tribun) | 2024-08-13 13:56:58+00:00 | media_online | manado.tribunnews.com | Arison Tombeg | netral | null | null | 92 |
donald trump | negatif | 395,812,878 | Pakar Strategi Republik Kritik Trump: Harris Menang Sekarang | TRIBUNMANADO.CO.ID, Washington DC - Pakar strategi Partai Republik Frank Luntz mengatakan Donald Trump harus fokus pada isu-isu bukan menyerang pribadi Kamala Harris.
Menurut Luntz mantan Presiden Trump memiliki musuh sendirinya sendiri saat ia mencoba merebut kembali Gedung Putih.
Luntz mengatakan kepada CNN akhir pekan ini bahwa Trump akan meningkatkan posisinya dalam pemilihan presiden jika ia berfokus pada isu-isu dan bukan pada serangan pribadi.
Gustaf Kilander dari Independent melaporkan, angka survei mantan presiden telah menurun sejak Presiden Joe Biden meninggalkan perlombaan dan Wakil Presiden Harris mengambil alih tugas dari Partai Demokrat.
Luntz berpendapat bahwa serangan pribadi Trump menjauhkan para pemilih yang mungkin mendukungnya.
“Dia bersikap sangat negatif dan sangat bermusuhan,” kata Luntz, seraya menambahkan bahwa dia telah “kehilangan keseimbangan.”
Surveyer ini menyoroti peningkatan angka jajak pendapat Harris dibandingkan dengan penurunan angka Trump. "Perubahan selama 17 hari terakhir ini signifikan," katanya.
"Jika ini tentang isu, Trump lebih mungkin berhasil. Jika ini tentang atribut, Harris lebih mungkin berhasil karena, sejujurnya, orang-orang lebih menyukainya daripada mereka menyukainya."
Namun Luntz menambahkan bahwa Harris menang sekarang dan kemungkinan akan mendapat peningkatan lagi dalam jajak pendapat dari Konvensi Nasional Demokrat yang dimulai pada tanggal 19 Agustus.
Harris mengungguli Trump di tiga negara bagian penentu, sebuah jajak pendapat New York Times /Siena College yang dilakukan antara 5-9 Agustus menemukan, perubahan dramatis menyusul tersingkirnya Biden.
Harris unggul atas Trump dengan empat poin di Wisconsin, Pennsylvania, dan Michigan – 50 hingga 46 persen di antara calon pemilih di masing-masing negara bagian yang menjadi medan pertempuran. Namun, pemilih masih lebih menyukai Trump dalam hal imigrasi dan ekonomi, menurut jajak pendapat tersebut.
Luntz mengatakan bahwa Trump telah “kehilangan kontak” dengan orang-orang dan bahwa Harris berhubungan lebih baik dengan orang banyak seperti yang telah ia tunjukkan di rapat umum.
Trump telah melakukan sejumlah serangan pribadi terhadap Harris, termasuk membuat klaim keterlaluan tentang rasnya selama wawancara dengan Asosiasi Jurnalis Kulit Hitam Nasional di Chicago bulan lalu.
"Dia kebetulan berubah menjadi orang kulit hitam, dan sekarang dia ingin dikenal sebagai orang kulit hitam. Jadi saya tidak tahu, apakah dia orang India atau orang kulit hitam?" katanya.
Ibu Harris adalah orang India dan ayahnya orang Jamaika, menjadikannya orang kulit hitam dan Asia-Amerika pertama yang menjadi wakil presiden.
Harris kemudian menggambarkan pernyataan Trump tentang dirinya sebagai pertunjukan yang sama tentang perpecahan dan rasa tidak hormat. (Tribun) | 2024-08-13 13:56:58+00:00 | media_online | manado.tribunnews.com | Arison Tombeg | negatif | null | null | 93 |
donald trump | negatif | 395,816,030 | Begini Reaksi Pemimpin Bisnis dan Politisi AS Terhadap Percakapan Elon Musk dan Trump | Sumber: businessinsider.com | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Elon Musk dan mantan Presiden Donald Trump melakukan siaran langsung untuk diskusi pada hari Senin. Peristiwa itu menimbulkan reaksi dari para pemimpin teknologi dan bisnis.
Percakapan yang sebagian besar didominasi oleh Trump pada satu jam pertama, berkisar dari upaya pembunuhan terhadap dirinya hingga imigrasi. Acara ini juga dimulai sekitar 42 menit lebih lambat dari jadwal karena masalah teknis. Berikut ini adalah reaksi dari para pemimpin bisnis dan politik terkemuka terhadap percakapan tersebut.
Mark Cuban, miliarder dan pemilik tim basket Dallas Mavericks, mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap format diskusi tersebut melalui sebuah unggahan di X.
Cuban mempertanyakan, "Ada yang melacak berapa banyak setiap peserta dalam 'percakapan' ini berbicara?" Penggunaan tanda kutip pada kata "percakapan" tampaknya merujuk pada pemasaran Musk yang menyebut sesi ini sebagai percakapan daripada wawancara.
Cuban menyoroti bahwa Trump banyak berbicara, sementara Musk hanya sesekali memberikan tanggapan di antara jawaban panjang dari Trump.
Dalam unggahan lanjutan, Cuban menanyakan, "Bukankah kebanyakan percakapan sedikit lebih seimbang? Bukankah kedua peserta seharusnya saling bertanya, bukan hanya satu pihak yang bertanya?"
Gubernur California, Gavin Newsom, yang memiliki hubungan tegang dengan Musk, memberikan kritik tajam terhadap CEO X dan kandidat presiden dari Partai Republik. Newsom menulis di Twitter, "Gritchy. Masalah teknologi. Kesunyian yang tidak nyaman. Kegagalan total dalam peluncuran. Dan itu baru kandidatnya," disertai dengan tangkapan layar pesan kesalahan dari siaran langsung X.
Pesan Newsom adalah kutipan verbatim dari apa yang dikatakan juru bicara Trump tentang siaran langsung kampanye Ron DeSantis yang gagal pada Mei 2023. Siaran langsung DeSantis menghadapi masalah serupa seperti kesunyian yang panjang, kegagalan peluncuran, dan crash berulang.
Aaron Levie, CEO Box, mengajukan permintaan kepada Musk selama percakapan. Levie meminta Musk untuk meminta Trump menjelaskan referensi Hannibal Lecter yang sering disebutkan Trump dalam pidatonya.
Referensi ini merujuk pada karakter fiksi dari film "The Silence of the Lambs" yang terkenal. Meskipun Levie kemudian menghapus unggahannya, permintaannya mencerminkan kebingungan tentang arah dan isi diskusi.
Mark Pincus, pendiri Zynga, memberikan pujian kepada Trump selama percakapan dengan Musk, mengatakan, "Trump kuat dalam percakapan. Benci aku karena menyatakan kebenaran!" Namun, Pincus juga mengkritik Musk, menulis, "Elon: rasanya seperti berbicara dengan NPC. Kita semua tahu itu setiap kali kamu mencoba berbicara dengan politisi mana pun."
David Sacks, kapitalis ventura dan mantan CEO Yammer, memberikan tanggapan yang sederhana namun positif terhadap percakapan tersebut. Ketika ditanya untuk menggambarkan diskusi Musk dan Trump dalam satu kata, Sacks menjawab, "Menyenangkan."
Sacks dan Musk sebelumnya telah menjalin hubungan melalui ketidakpercayaan mereka terhadap politisi Demokrat dan telah mendukung Trump melalui acara penggalangan dana besar.
Kampanye Wakil Presiden Kamala Harris menyerang baik Musk maupun kampanye Trump setelah siaran langsung berakhir. Pernyataan di X mengkritik ekstremisme Trump dan agenda Project 2025, menyebutnya sebagai fitur, bukan bug, dari kampanye Trump.
Pernyataan itu menambahkan, "Seluruh kampanye Trump adalah layanan untuk orang-orang seperti Elon Musk dan dirinya sendiri — orang-orang kaya yang terobsesi dengan diri sendiri yang akan mengorbankan kelas menengah dan yang tidak dapat menjalankan siaran langsung di tahun 2024."
| 2024-08-13 14:49:15+00:00 | media_online | kontan.co.id | businessinsider.com | negatif | null | Standard | 94 |
mark cuban | negatif | 395,816,030 | Begini Reaksi Pemimpin Bisnis dan Politisi AS Terhadap Percakapan Elon Musk dan Trump | Sumber: businessinsider.com | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Elon Musk dan mantan Presiden Donald Trump melakukan siaran langsung untuk diskusi pada hari Senin. Peristiwa itu menimbulkan reaksi dari para pemimpin teknologi dan bisnis.
Percakapan yang sebagian besar didominasi oleh Trump pada satu jam pertama, berkisar dari upaya pembunuhan terhadap dirinya hingga imigrasi. Acara ini juga dimulai sekitar 42 menit lebih lambat dari jadwal karena masalah teknis. Berikut ini adalah reaksi dari para pemimpin bisnis dan politik terkemuka terhadap percakapan tersebut.
Mark Cuban, miliarder dan pemilik tim basket Dallas Mavericks, mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap format diskusi tersebut melalui sebuah unggahan di X.
Cuban mempertanyakan, "Ada yang melacak berapa banyak setiap peserta dalam 'percakapan' ini berbicara?" Penggunaan tanda kutip pada kata "percakapan" tampaknya merujuk pada pemasaran Musk yang menyebut sesi ini sebagai percakapan daripada wawancara.
Cuban menyoroti bahwa Trump banyak berbicara, sementara Musk hanya sesekali memberikan tanggapan di antara jawaban panjang dari Trump.
Dalam unggahan lanjutan, Cuban menanyakan, "Bukankah kebanyakan percakapan sedikit lebih seimbang? Bukankah kedua peserta seharusnya saling bertanya, bukan hanya satu pihak yang bertanya?"
Gubernur California, Gavin Newsom, yang memiliki hubungan tegang dengan Musk, memberikan kritik tajam terhadap CEO X dan kandidat presiden dari Partai Republik. Newsom menulis di Twitter, "Gritchy. Masalah teknologi. Kesunyian yang tidak nyaman. Kegagalan total dalam peluncuran. Dan itu baru kandidatnya," disertai dengan tangkapan layar pesan kesalahan dari siaran langsung X.
Pesan Newsom adalah kutipan verbatim dari apa yang dikatakan juru bicara Trump tentang siaran langsung kampanye Ron DeSantis yang gagal pada Mei 2023. Siaran langsung DeSantis menghadapi masalah serupa seperti kesunyian yang panjang, kegagalan peluncuran, dan crash berulang.
Aaron Levie, CEO Box, mengajukan permintaan kepada Musk selama percakapan. Levie meminta Musk untuk meminta Trump menjelaskan referensi Hannibal Lecter yang sering disebutkan Trump dalam pidatonya.
Referensi ini merujuk pada karakter fiksi dari film "The Silence of the Lambs" yang terkenal. Meskipun Levie kemudian menghapus unggahannya, permintaannya mencerminkan kebingungan tentang arah dan isi diskusi.
Mark Pincus, pendiri Zynga, memberikan pujian kepada Trump selama percakapan dengan Musk, mengatakan, "Trump kuat dalam percakapan. Benci aku karena menyatakan kebenaran!" Namun, Pincus juga mengkritik Musk, menulis, "Elon: rasanya seperti berbicara dengan NPC. Kita semua tahu itu setiap kali kamu mencoba berbicara dengan politisi mana pun."
David Sacks, kapitalis ventura dan mantan CEO Yammer, memberikan tanggapan yang sederhana namun positif terhadap percakapan tersebut. Ketika ditanya untuk menggambarkan diskusi Musk dan Trump dalam satu kata, Sacks menjawab, "Menyenangkan."
Sacks dan Musk sebelumnya telah menjalin hubungan melalui ketidakpercayaan mereka terhadap politisi Demokrat dan telah mendukung Trump melalui acara penggalangan dana besar.
Kampanye Wakil Presiden Kamala Harris menyerang baik Musk maupun kampanye Trump setelah siaran langsung berakhir. Pernyataan di X mengkritik ekstremisme Trump dan agenda Project 2025, menyebutnya sebagai fitur, bukan bug, dari kampanye Trump.
Pernyataan itu menambahkan, "Seluruh kampanye Trump adalah layanan untuk orang-orang seperti Elon Musk dan dirinya sendiri — orang-orang kaya yang terobsesi dengan diri sendiri yang akan mengorbankan kelas menengah dan yang tidak dapat menjalankan siaran langsung di tahun 2024."
| 2024-08-13 14:49:15+00:00 | media_online | kontan.co.id | businessinsider.com | netral | null | null | 95 |
project 2025 | negatif | 395,816,030 | Begini Reaksi Pemimpin Bisnis dan Politisi AS Terhadap Percakapan Elon Musk dan Trump | Sumber: businessinsider.com | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Elon Musk dan mantan Presiden Donald Trump melakukan siaran langsung untuk diskusi pada hari Senin. Peristiwa itu menimbulkan reaksi dari para pemimpin teknologi dan bisnis.
Percakapan yang sebagian besar didominasi oleh Trump pada satu jam pertama, berkisar dari upaya pembunuhan terhadap dirinya hingga imigrasi. Acara ini juga dimulai sekitar 42 menit lebih lambat dari jadwal karena masalah teknis. Berikut ini adalah reaksi dari para pemimpin bisnis dan politik terkemuka terhadap percakapan tersebut.
Mark Cuban, miliarder dan pemilik tim basket Dallas Mavericks, mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap format diskusi tersebut melalui sebuah unggahan di X.
Cuban mempertanyakan, "Ada yang melacak berapa banyak setiap peserta dalam 'percakapan' ini berbicara?" Penggunaan tanda kutip pada kata "percakapan" tampaknya merujuk pada pemasaran Musk yang menyebut sesi ini sebagai percakapan daripada wawancara.
Cuban menyoroti bahwa Trump banyak berbicara, sementara Musk hanya sesekali memberikan tanggapan di antara jawaban panjang dari Trump.
Dalam unggahan lanjutan, Cuban menanyakan, "Bukankah kebanyakan percakapan sedikit lebih seimbang? Bukankah kedua peserta seharusnya saling bertanya, bukan hanya satu pihak yang bertanya?"
Gubernur California, Gavin Newsom, yang memiliki hubungan tegang dengan Musk, memberikan kritik tajam terhadap CEO X dan kandidat presiden dari Partai Republik. Newsom menulis di Twitter, "Gritchy. Masalah teknologi. Kesunyian yang tidak nyaman. Kegagalan total dalam peluncuran. Dan itu baru kandidatnya," disertai dengan tangkapan layar pesan kesalahan dari siaran langsung X.
Pesan Newsom adalah kutipan verbatim dari apa yang dikatakan juru bicara Trump tentang siaran langsung kampanye Ron DeSantis yang gagal pada Mei 2023. Siaran langsung DeSantis menghadapi masalah serupa seperti kesunyian yang panjang, kegagalan peluncuran, dan crash berulang.
Aaron Levie, CEO Box, mengajukan permintaan kepada Musk selama percakapan. Levie meminta Musk untuk meminta Trump menjelaskan referensi Hannibal Lecter yang sering disebutkan Trump dalam pidatonya.
Referensi ini merujuk pada karakter fiksi dari film "The Silence of the Lambs" yang terkenal. Meskipun Levie kemudian menghapus unggahannya, permintaannya mencerminkan kebingungan tentang arah dan isi diskusi.
Mark Pincus, pendiri Zynga, memberikan pujian kepada Trump selama percakapan dengan Musk, mengatakan, "Trump kuat dalam percakapan. Benci aku karena menyatakan kebenaran!" Namun, Pincus juga mengkritik Musk, menulis, "Elon: rasanya seperti berbicara dengan NPC. Kita semua tahu itu setiap kali kamu mencoba berbicara dengan politisi mana pun."
David Sacks, kapitalis ventura dan mantan CEO Yammer, memberikan tanggapan yang sederhana namun positif terhadap percakapan tersebut. Ketika ditanya untuk menggambarkan diskusi Musk dan Trump dalam satu kata, Sacks menjawab, "Menyenangkan."
Sacks dan Musk sebelumnya telah menjalin hubungan melalui ketidakpercayaan mereka terhadap politisi Demokrat dan telah mendukung Trump melalui acara penggalangan dana besar.
Kampanye Wakil Presiden Kamala Harris menyerang baik Musk maupun kampanye Trump setelah siaran langsung berakhir. Pernyataan di X mengkritik ekstremisme Trump dan agenda Project 2025, menyebutnya sebagai fitur, bukan bug, dari kampanye Trump.
Pernyataan itu menambahkan, "Seluruh kampanye Trump adalah layanan untuk orang-orang seperti Elon Musk dan dirinya sendiri — orang-orang kaya yang terobsesi dengan diri sendiri yang akan mengorbankan kelas menengah dan yang tidak dapat menjalankan siaran langsung di tahun 2024."
| 2024-08-13 14:49:15+00:00 | media_online | kontan.co.id | businessinsider.com | negatif | null | null | 96 |
elon musk | negatif | 395,816,030 | Begini Reaksi Pemimpin Bisnis dan Politisi AS Terhadap Percakapan Elon Musk dan Trump | Sumber: businessinsider.com | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Elon Musk dan mantan Presiden Donald Trump melakukan siaran langsung untuk diskusi pada hari Senin. Peristiwa itu menimbulkan reaksi dari para pemimpin teknologi dan bisnis.
Percakapan yang sebagian besar didominasi oleh Trump pada satu jam pertama, berkisar dari upaya pembunuhan terhadap dirinya hingga imigrasi. Acara ini juga dimulai sekitar 42 menit lebih lambat dari jadwal karena masalah teknis. Berikut ini adalah reaksi dari para pemimpin bisnis dan politik terkemuka terhadap percakapan tersebut.
Mark Cuban, miliarder dan pemilik tim basket Dallas Mavericks, mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap format diskusi tersebut melalui sebuah unggahan di X.
Cuban mempertanyakan, "Ada yang melacak berapa banyak setiap peserta dalam 'percakapan' ini berbicara?" Penggunaan tanda kutip pada kata "percakapan" tampaknya merujuk pada pemasaran Musk yang menyebut sesi ini sebagai percakapan daripada wawancara.
Cuban menyoroti bahwa Trump banyak berbicara, sementara Musk hanya sesekali memberikan tanggapan di antara jawaban panjang dari Trump.
Dalam unggahan lanjutan, Cuban menanyakan, "Bukankah kebanyakan percakapan sedikit lebih seimbang? Bukankah kedua peserta seharusnya saling bertanya, bukan hanya satu pihak yang bertanya?"
Gubernur California, Gavin Newsom, yang memiliki hubungan tegang dengan Musk, memberikan kritik tajam terhadap CEO X dan kandidat presiden dari Partai Republik. Newsom menulis di Twitter, "Gritchy. Masalah teknologi. Kesunyian yang tidak nyaman. Kegagalan total dalam peluncuran. Dan itu baru kandidatnya," disertai dengan tangkapan layar pesan kesalahan dari siaran langsung X.
Pesan Newsom adalah kutipan verbatim dari apa yang dikatakan juru bicara Trump tentang siaran langsung kampanye Ron DeSantis yang gagal pada Mei 2023. Siaran langsung DeSantis menghadapi masalah serupa seperti kesunyian yang panjang, kegagalan peluncuran, dan crash berulang.
Aaron Levie, CEO Box, mengajukan permintaan kepada Musk selama percakapan. Levie meminta Musk untuk meminta Trump menjelaskan referensi Hannibal Lecter yang sering disebutkan Trump dalam pidatonya.
Referensi ini merujuk pada karakter fiksi dari film "The Silence of the Lambs" yang terkenal. Meskipun Levie kemudian menghapus unggahannya, permintaannya mencerminkan kebingungan tentang arah dan isi diskusi.
Mark Pincus, pendiri Zynga, memberikan pujian kepada Trump selama percakapan dengan Musk, mengatakan, "Trump kuat dalam percakapan. Benci aku karena menyatakan kebenaran!" Namun, Pincus juga mengkritik Musk, menulis, "Elon: rasanya seperti berbicara dengan NPC. Kita semua tahu itu setiap kali kamu mencoba berbicara dengan politisi mana pun."
David Sacks, kapitalis ventura dan mantan CEO Yammer, memberikan tanggapan yang sederhana namun positif terhadap percakapan tersebut. Ketika ditanya untuk menggambarkan diskusi Musk dan Trump dalam satu kata, Sacks menjawab, "Menyenangkan."
Sacks dan Musk sebelumnya telah menjalin hubungan melalui ketidakpercayaan mereka terhadap politisi Demokrat dan telah mendukung Trump melalui acara penggalangan dana besar.
Kampanye Wakil Presiden Kamala Harris menyerang baik Musk maupun kampanye Trump setelah siaran langsung berakhir. Pernyataan di X mengkritik ekstremisme Trump dan agenda Project 2025, menyebutnya sebagai fitur, bukan bug, dari kampanye Trump.
Pernyataan itu menambahkan, "Seluruh kampanye Trump adalah layanan untuk orang-orang seperti Elon Musk dan dirinya sendiri — orang-orang kaya yang terobsesi dengan diri sendiri yang akan mengorbankan kelas menengah dan yang tidak dapat menjalankan siaran langsung di tahun 2024."
| 2024-08-13 14:49:15+00:00 | media_online | kontan.co.id | businessinsider.com | negatif | null | null | 97 |
david sacks | positif | 395,816,030 | Begini Reaksi Pemimpin Bisnis dan Politisi AS Terhadap Percakapan Elon Musk dan Trump | Sumber: businessinsider.com | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Elon Musk dan mantan Presiden Donald Trump melakukan siaran langsung untuk diskusi pada hari Senin. Peristiwa itu menimbulkan reaksi dari para pemimpin teknologi dan bisnis.
Percakapan yang sebagian besar didominasi oleh Trump pada satu jam pertama, berkisar dari upaya pembunuhan terhadap dirinya hingga imigrasi. Acara ini juga dimulai sekitar 42 menit lebih lambat dari jadwal karena masalah teknis. Berikut ini adalah reaksi dari para pemimpin bisnis dan politik terkemuka terhadap percakapan tersebut.
Mark Cuban, miliarder dan pemilik tim basket Dallas Mavericks, mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap format diskusi tersebut melalui sebuah unggahan di X.
Cuban mempertanyakan, "Ada yang melacak berapa banyak setiap peserta dalam 'percakapan' ini berbicara?" Penggunaan tanda kutip pada kata "percakapan" tampaknya merujuk pada pemasaran Musk yang menyebut sesi ini sebagai percakapan daripada wawancara.
Cuban menyoroti bahwa Trump banyak berbicara, sementara Musk hanya sesekali memberikan tanggapan di antara jawaban panjang dari Trump.
Dalam unggahan lanjutan, Cuban menanyakan, "Bukankah kebanyakan percakapan sedikit lebih seimbang? Bukankah kedua peserta seharusnya saling bertanya, bukan hanya satu pihak yang bertanya?"
Gubernur California, Gavin Newsom, yang memiliki hubungan tegang dengan Musk, memberikan kritik tajam terhadap CEO X dan kandidat presiden dari Partai Republik. Newsom menulis di Twitter, "Gritchy. Masalah teknologi. Kesunyian yang tidak nyaman. Kegagalan total dalam peluncuran. Dan itu baru kandidatnya," disertai dengan tangkapan layar pesan kesalahan dari siaran langsung X.
Pesan Newsom adalah kutipan verbatim dari apa yang dikatakan juru bicara Trump tentang siaran langsung kampanye Ron DeSantis yang gagal pada Mei 2023. Siaran langsung DeSantis menghadapi masalah serupa seperti kesunyian yang panjang, kegagalan peluncuran, dan crash berulang.
Aaron Levie, CEO Box, mengajukan permintaan kepada Musk selama percakapan. Levie meminta Musk untuk meminta Trump menjelaskan referensi Hannibal Lecter yang sering disebutkan Trump dalam pidatonya.
Referensi ini merujuk pada karakter fiksi dari film "The Silence of the Lambs" yang terkenal. Meskipun Levie kemudian menghapus unggahannya, permintaannya mencerminkan kebingungan tentang arah dan isi diskusi.
Mark Pincus, pendiri Zynga, memberikan pujian kepada Trump selama percakapan dengan Musk, mengatakan, "Trump kuat dalam percakapan. Benci aku karena menyatakan kebenaran!" Namun, Pincus juga mengkritik Musk, menulis, "Elon: rasanya seperti berbicara dengan NPC. Kita semua tahu itu setiap kali kamu mencoba berbicara dengan politisi mana pun."
David Sacks, kapitalis ventura dan mantan CEO Yammer, memberikan tanggapan yang sederhana namun positif terhadap percakapan tersebut. Ketika ditanya untuk menggambarkan diskusi Musk dan Trump dalam satu kata, Sacks menjawab, "Menyenangkan."
Sacks dan Musk sebelumnya telah menjalin hubungan melalui ketidakpercayaan mereka terhadap politisi Demokrat dan telah mendukung Trump melalui acara penggalangan dana besar.
Kampanye Wakil Presiden Kamala Harris menyerang baik Musk maupun kampanye Trump setelah siaran langsung berakhir. Pernyataan di X mengkritik ekstremisme Trump dan agenda Project 2025, menyebutnya sebagai fitur, bukan bug, dari kampanye Trump.
Pernyataan itu menambahkan, "Seluruh kampanye Trump adalah layanan untuk orang-orang seperti Elon Musk dan dirinya sendiri — orang-orang kaya yang terobsesi dengan diri sendiri yang akan mengorbankan kelas menengah dan yang tidak dapat menjalankan siaran langsung di tahun 2024."
| 2024-08-13 14:49:15+00:00 | media_online | kontan.co.id | businessinsider.com | netral | null | null | 98 |
mark pincus | netral | 395,816,030 | Begini Reaksi Pemimpin Bisnis dan Politisi AS Terhadap Percakapan Elon Musk dan Trump | Sumber: businessinsider.com | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Elon Musk dan mantan Presiden Donald Trump melakukan siaran langsung untuk diskusi pada hari Senin. Peristiwa itu menimbulkan reaksi dari para pemimpin teknologi dan bisnis.
Percakapan yang sebagian besar didominasi oleh Trump pada satu jam pertama, berkisar dari upaya pembunuhan terhadap dirinya hingga imigrasi. Acara ini juga dimulai sekitar 42 menit lebih lambat dari jadwal karena masalah teknis. Berikut ini adalah reaksi dari para pemimpin bisnis dan politik terkemuka terhadap percakapan tersebut.
Mark Cuban, miliarder dan pemilik tim basket Dallas Mavericks, mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap format diskusi tersebut melalui sebuah unggahan di X.
Cuban mempertanyakan, "Ada yang melacak berapa banyak setiap peserta dalam 'percakapan' ini berbicara?" Penggunaan tanda kutip pada kata "percakapan" tampaknya merujuk pada pemasaran Musk yang menyebut sesi ini sebagai percakapan daripada wawancara.
Cuban menyoroti bahwa Trump banyak berbicara, sementara Musk hanya sesekali memberikan tanggapan di antara jawaban panjang dari Trump.
Dalam unggahan lanjutan, Cuban menanyakan, "Bukankah kebanyakan percakapan sedikit lebih seimbang? Bukankah kedua peserta seharusnya saling bertanya, bukan hanya satu pihak yang bertanya?"
Gubernur California, Gavin Newsom, yang memiliki hubungan tegang dengan Musk, memberikan kritik tajam terhadap CEO X dan kandidat presiden dari Partai Republik. Newsom menulis di Twitter, "Gritchy. Masalah teknologi. Kesunyian yang tidak nyaman. Kegagalan total dalam peluncuran. Dan itu baru kandidatnya," disertai dengan tangkapan layar pesan kesalahan dari siaran langsung X.
Pesan Newsom adalah kutipan verbatim dari apa yang dikatakan juru bicara Trump tentang siaran langsung kampanye Ron DeSantis yang gagal pada Mei 2023. Siaran langsung DeSantis menghadapi masalah serupa seperti kesunyian yang panjang, kegagalan peluncuran, dan crash berulang.
Aaron Levie, CEO Box, mengajukan permintaan kepada Musk selama percakapan. Levie meminta Musk untuk meminta Trump menjelaskan referensi Hannibal Lecter yang sering disebutkan Trump dalam pidatonya.
Referensi ini merujuk pada karakter fiksi dari film "The Silence of the Lambs" yang terkenal. Meskipun Levie kemudian menghapus unggahannya, permintaannya mencerminkan kebingungan tentang arah dan isi diskusi.
Mark Pincus, pendiri Zynga, memberikan pujian kepada Trump selama percakapan dengan Musk, mengatakan, "Trump kuat dalam percakapan. Benci aku karena menyatakan kebenaran!" Namun, Pincus juga mengkritik Musk, menulis, "Elon: rasanya seperti berbicara dengan NPC. Kita semua tahu itu setiap kali kamu mencoba berbicara dengan politisi mana pun."
David Sacks, kapitalis ventura dan mantan CEO Yammer, memberikan tanggapan yang sederhana namun positif terhadap percakapan tersebut. Ketika ditanya untuk menggambarkan diskusi Musk dan Trump dalam satu kata, Sacks menjawab, "Menyenangkan."
Sacks dan Musk sebelumnya telah menjalin hubungan melalui ketidakpercayaan mereka terhadap politisi Demokrat dan telah mendukung Trump melalui acara penggalangan dana besar.
Kampanye Wakil Presiden Kamala Harris menyerang baik Musk maupun kampanye Trump setelah siaran langsung berakhir. Pernyataan di X mengkritik ekstremisme Trump dan agenda Project 2025, menyebutnya sebagai fitur, bukan bug, dari kampanye Trump.
Pernyataan itu menambahkan, "Seluruh kampanye Trump adalah layanan untuk orang-orang seperti Elon Musk dan dirinya sendiri — orang-orang kaya yang terobsesi dengan diri sendiri yang akan mengorbankan kelas menengah dan yang tidak dapat menjalankan siaran langsung di tahun 2024."
| 2024-08-13 14:49:15+00:00 | media_online | kontan.co.id | businessinsider.com | netral | null | null | 99 |
aaron levie | netral | 395,816,030 | Begini Reaksi Pemimpin Bisnis dan Politisi AS Terhadap Percakapan Elon Musk dan Trump | Sumber: businessinsider.com | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Elon Musk dan mantan Presiden Donald Trump melakukan siaran langsung untuk diskusi pada hari Senin. Peristiwa itu menimbulkan reaksi dari para pemimpin teknologi dan bisnis.
Percakapan yang sebagian besar didominasi oleh Trump pada satu jam pertama, berkisar dari upaya pembunuhan terhadap dirinya hingga imigrasi. Acara ini juga dimulai sekitar 42 menit lebih lambat dari jadwal karena masalah teknis. Berikut ini adalah reaksi dari para pemimpin bisnis dan politik terkemuka terhadap percakapan tersebut.
Mark Cuban, miliarder dan pemilik tim basket Dallas Mavericks, mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap format diskusi tersebut melalui sebuah unggahan di X.
Cuban mempertanyakan, "Ada yang melacak berapa banyak setiap peserta dalam 'percakapan' ini berbicara?" Penggunaan tanda kutip pada kata "percakapan" tampaknya merujuk pada pemasaran Musk yang menyebut sesi ini sebagai percakapan daripada wawancara.
Cuban menyoroti bahwa Trump banyak berbicara, sementara Musk hanya sesekali memberikan tanggapan di antara jawaban panjang dari Trump.
Dalam unggahan lanjutan, Cuban menanyakan, "Bukankah kebanyakan percakapan sedikit lebih seimbang? Bukankah kedua peserta seharusnya saling bertanya, bukan hanya satu pihak yang bertanya?"
Gubernur California, Gavin Newsom, yang memiliki hubungan tegang dengan Musk, memberikan kritik tajam terhadap CEO X dan kandidat presiden dari Partai Republik. Newsom menulis di Twitter, "Gritchy. Masalah teknologi. Kesunyian yang tidak nyaman. Kegagalan total dalam peluncuran. Dan itu baru kandidatnya," disertai dengan tangkapan layar pesan kesalahan dari siaran langsung X.
Pesan Newsom adalah kutipan verbatim dari apa yang dikatakan juru bicara Trump tentang siaran langsung kampanye Ron DeSantis yang gagal pada Mei 2023. Siaran langsung DeSantis menghadapi masalah serupa seperti kesunyian yang panjang, kegagalan peluncuran, dan crash berulang.
Aaron Levie, CEO Box, mengajukan permintaan kepada Musk selama percakapan. Levie meminta Musk untuk meminta Trump menjelaskan referensi Hannibal Lecter yang sering disebutkan Trump dalam pidatonya.
Referensi ini merujuk pada karakter fiksi dari film "The Silence of the Lambs" yang terkenal. Meskipun Levie kemudian menghapus unggahannya, permintaannya mencerminkan kebingungan tentang arah dan isi diskusi.
Mark Pincus, pendiri Zynga, memberikan pujian kepada Trump selama percakapan dengan Musk, mengatakan, "Trump kuat dalam percakapan. Benci aku karena menyatakan kebenaran!" Namun, Pincus juga mengkritik Musk, menulis, "Elon: rasanya seperti berbicara dengan NPC. Kita semua tahu itu setiap kali kamu mencoba berbicara dengan politisi mana pun."
David Sacks, kapitalis ventura dan mantan CEO Yammer, memberikan tanggapan yang sederhana namun positif terhadap percakapan tersebut. Ketika ditanya untuk menggambarkan diskusi Musk dan Trump dalam satu kata, Sacks menjawab, "Menyenangkan."
Sacks dan Musk sebelumnya telah menjalin hubungan melalui ketidakpercayaan mereka terhadap politisi Demokrat dan telah mendukung Trump melalui acara penggalangan dana besar.
Kampanye Wakil Presiden Kamala Harris menyerang baik Musk maupun kampanye Trump setelah siaran langsung berakhir. Pernyataan di X mengkritik ekstremisme Trump dan agenda Project 2025, menyebutnya sebagai fitur, bukan bug, dari kampanye Trump.
Pernyataan itu menambahkan, "Seluruh kampanye Trump adalah layanan untuk orang-orang seperti Elon Musk dan dirinya sendiri — orang-orang kaya yang terobsesi dengan diri sendiri yang akan mengorbankan kelas menengah dan yang tidak dapat menjalankan siaran langsung di tahun 2024."
| 2024-08-13 14:49:15+00:00 | media_online | kontan.co.id | businessinsider.com | netral | null | null | 100 |
gavin newsom | negatif | 395,816,030 | Begini Reaksi Pemimpin Bisnis dan Politisi AS Terhadap Percakapan Elon Musk dan Trump | Sumber: businessinsider.com | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Elon Musk dan mantan Presiden Donald Trump melakukan siaran langsung untuk diskusi pada hari Senin. Peristiwa itu menimbulkan reaksi dari para pemimpin teknologi dan bisnis.
Percakapan yang sebagian besar didominasi oleh Trump pada satu jam pertama, berkisar dari upaya pembunuhan terhadap dirinya hingga imigrasi. Acara ini juga dimulai sekitar 42 menit lebih lambat dari jadwal karena masalah teknis. Berikut ini adalah reaksi dari para pemimpin bisnis dan politik terkemuka terhadap percakapan tersebut.
Mark Cuban, miliarder dan pemilik tim basket Dallas Mavericks, mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap format diskusi tersebut melalui sebuah unggahan di X.
Cuban mempertanyakan, "Ada yang melacak berapa banyak setiap peserta dalam 'percakapan' ini berbicara?" Penggunaan tanda kutip pada kata "percakapan" tampaknya merujuk pada pemasaran Musk yang menyebut sesi ini sebagai percakapan daripada wawancara.
Cuban menyoroti bahwa Trump banyak berbicara, sementara Musk hanya sesekali memberikan tanggapan di antara jawaban panjang dari Trump.
Dalam unggahan lanjutan, Cuban menanyakan, "Bukankah kebanyakan percakapan sedikit lebih seimbang? Bukankah kedua peserta seharusnya saling bertanya, bukan hanya satu pihak yang bertanya?"
Gubernur California, Gavin Newsom, yang memiliki hubungan tegang dengan Musk, memberikan kritik tajam terhadap CEO X dan kandidat presiden dari Partai Republik. Newsom menulis di Twitter, "Gritchy. Masalah teknologi. Kesunyian yang tidak nyaman. Kegagalan total dalam peluncuran. Dan itu baru kandidatnya," disertai dengan tangkapan layar pesan kesalahan dari siaran langsung X.
Pesan Newsom adalah kutipan verbatim dari apa yang dikatakan juru bicara Trump tentang siaran langsung kampanye Ron DeSantis yang gagal pada Mei 2023. Siaran langsung DeSantis menghadapi masalah serupa seperti kesunyian yang panjang, kegagalan peluncuran, dan crash berulang.
Aaron Levie, CEO Box, mengajukan permintaan kepada Musk selama percakapan. Levie meminta Musk untuk meminta Trump menjelaskan referensi Hannibal Lecter yang sering disebutkan Trump dalam pidatonya.
Referensi ini merujuk pada karakter fiksi dari film "The Silence of the Lambs" yang terkenal. Meskipun Levie kemudian menghapus unggahannya, permintaannya mencerminkan kebingungan tentang arah dan isi diskusi.
Mark Pincus, pendiri Zynga, memberikan pujian kepada Trump selama percakapan dengan Musk, mengatakan, "Trump kuat dalam percakapan. Benci aku karena menyatakan kebenaran!" Namun, Pincus juga mengkritik Musk, menulis, "Elon: rasanya seperti berbicara dengan NPC. Kita semua tahu itu setiap kali kamu mencoba berbicara dengan politisi mana pun."
David Sacks, kapitalis ventura dan mantan CEO Yammer, memberikan tanggapan yang sederhana namun positif terhadap percakapan tersebut. Ketika ditanya untuk menggambarkan diskusi Musk dan Trump dalam satu kata, Sacks menjawab, "Menyenangkan."
Sacks dan Musk sebelumnya telah menjalin hubungan melalui ketidakpercayaan mereka terhadap politisi Demokrat dan telah mendukung Trump melalui acara penggalangan dana besar.
Kampanye Wakil Presiden Kamala Harris menyerang baik Musk maupun kampanye Trump setelah siaran langsung berakhir. Pernyataan di X mengkritik ekstremisme Trump dan agenda Project 2025, menyebutnya sebagai fitur, bukan bug, dari kampanye Trump.
Pernyataan itu menambahkan, "Seluruh kampanye Trump adalah layanan untuk orang-orang seperti Elon Musk dan dirinya sendiri — orang-orang kaya yang terobsesi dengan diri sendiri yang akan mengorbankan kelas menengah dan yang tidak dapat menjalankan siaran langsung di tahun 2024."
| 2024-08-13 14:49:15+00:00 | media_online | kontan.co.id | businessinsider.com | netral | null | null | 101 |
kamala harris | negatif | 395,816,030 | Begini Reaksi Pemimpin Bisnis dan Politisi AS Terhadap Percakapan Elon Musk dan Trump | Sumber: businessinsider.com | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Elon Musk dan mantan Presiden Donald Trump melakukan siaran langsung untuk diskusi pada hari Senin. Peristiwa itu menimbulkan reaksi dari para pemimpin teknologi dan bisnis.
Percakapan yang sebagian besar didominasi oleh Trump pada satu jam pertama, berkisar dari upaya pembunuhan terhadap dirinya hingga imigrasi. Acara ini juga dimulai sekitar 42 menit lebih lambat dari jadwal karena masalah teknis. Berikut ini adalah reaksi dari para pemimpin bisnis dan politik terkemuka terhadap percakapan tersebut.
Mark Cuban, miliarder dan pemilik tim basket Dallas Mavericks, mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap format diskusi tersebut melalui sebuah unggahan di X.
Cuban mempertanyakan, "Ada yang melacak berapa banyak setiap peserta dalam 'percakapan' ini berbicara?" Penggunaan tanda kutip pada kata "percakapan" tampaknya merujuk pada pemasaran Musk yang menyebut sesi ini sebagai percakapan daripada wawancara.
Cuban menyoroti bahwa Trump banyak berbicara, sementara Musk hanya sesekali memberikan tanggapan di antara jawaban panjang dari Trump.
Dalam unggahan lanjutan, Cuban menanyakan, "Bukankah kebanyakan percakapan sedikit lebih seimbang? Bukankah kedua peserta seharusnya saling bertanya, bukan hanya satu pihak yang bertanya?"
Gubernur California, Gavin Newsom, yang memiliki hubungan tegang dengan Musk, memberikan kritik tajam terhadap CEO X dan kandidat presiden dari Partai Republik. Newsom menulis di Twitter, "Gritchy. Masalah teknologi. Kesunyian yang tidak nyaman. Kegagalan total dalam peluncuran. Dan itu baru kandidatnya," disertai dengan tangkapan layar pesan kesalahan dari siaran langsung X.
Pesan Newsom adalah kutipan verbatim dari apa yang dikatakan juru bicara Trump tentang siaran langsung kampanye Ron DeSantis yang gagal pada Mei 2023. Siaran langsung DeSantis menghadapi masalah serupa seperti kesunyian yang panjang, kegagalan peluncuran, dan crash berulang.
Aaron Levie, CEO Box, mengajukan permintaan kepada Musk selama percakapan. Levie meminta Musk untuk meminta Trump menjelaskan referensi Hannibal Lecter yang sering disebutkan Trump dalam pidatonya.
Referensi ini merujuk pada karakter fiksi dari film "The Silence of the Lambs" yang terkenal. Meskipun Levie kemudian menghapus unggahannya, permintaannya mencerminkan kebingungan tentang arah dan isi diskusi.
Mark Pincus, pendiri Zynga, memberikan pujian kepada Trump selama percakapan dengan Musk, mengatakan, "Trump kuat dalam percakapan. Benci aku karena menyatakan kebenaran!" Namun, Pincus juga mengkritik Musk, menulis, "Elon: rasanya seperti berbicara dengan NPC. Kita semua tahu itu setiap kali kamu mencoba berbicara dengan politisi mana pun."
David Sacks, kapitalis ventura dan mantan CEO Yammer, memberikan tanggapan yang sederhana namun positif terhadap percakapan tersebut. Ketika ditanya untuk menggambarkan diskusi Musk dan Trump dalam satu kata, Sacks menjawab, "Menyenangkan."
Sacks dan Musk sebelumnya telah menjalin hubungan melalui ketidakpercayaan mereka terhadap politisi Demokrat dan telah mendukung Trump melalui acara penggalangan dana besar.
Kampanye Wakil Presiden Kamala Harris menyerang baik Musk maupun kampanye Trump setelah siaran langsung berakhir. Pernyataan di X mengkritik ekstremisme Trump dan agenda Project 2025, menyebutnya sebagai fitur, bukan bug, dari kampanye Trump.
Pernyataan itu menambahkan, "Seluruh kampanye Trump adalah layanan untuk orang-orang seperti Elon Musk dan dirinya sendiri — orang-orang kaya yang terobsesi dengan diri sendiri yang akan mengorbankan kelas menengah dan yang tidak dapat menjalankan siaran langsung di tahun 2024."
| 2024-08-13 14:49:15+00:00 | media_online | kontan.co.id | businessinsider.com | netral | null | null | 102 |